Edisi Selasa 16 Juni 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 16 JUNI 2020

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 NTB Siapkan Empat 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Destinasi untuk Kenormalan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Baru Pariwisata 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) – 1234567890123456789012345678901212 Persiapan menuju kenormalan baru sektor pariwisata di 1234567890123456789012345678901212 NTB harus dilakukan dengan hati-hati. Kepala Dinas Pari1234567890123456789012345678901212 wisata (Dispar) NTB, H.Lalu Moh. Faozal, S.Sos,M.Si me1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 nekankan bahwa sampai saat ini Pemprov NTB hanya mem1234567890123456789012345678901212 persiapkan dan merekomendasikan empat destinasi untuk 1234567890123456789012345678901212 kenormalan baru tersebut.

1234567890123456789012345678901212 ‘’Selama ini kita di (Dispar) provinsi dan juga kabubapten/ 1234567890123456789012345678901212 kota belum mengeluarkan rekomendasi terkait dibuka atau 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tidaknya (destinasi wisata). Selama ini yang kita pegang adalah 1234567890123456789012345678901212 membuka secara bertahap di empat destinasi wisata prioritas 1234567890123456789012345678901212 dulu,’’ ujar Faozal saat dikonfimasi, Senin (15/6) di Mataram.

1234567890123456789012345678901212 Empat destinasi tersebut antara lain kawasan Tiga Gili 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (Trawangan, Air, Meno), Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), 1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 11 1234567890123456789012345678901212

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 84 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kesembuhan Pasien Covid-19 di NTB Capai 65 Persen Mataram (Suara NTB) – Persentase kesembuhan pasien terkonfirmasi positif virus Corona (Covid-19) di NTB terus meningkat. Sampai dengan 14 Juni lalu, persentase tersebut mencapai 65 persen dari total kasus di NTB. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.MH menerangkan, peningkatan tersebut terbilang cukup baik jika dibandingkan rata-rata daerah lain. ‘’Penyampaian rilis dari BNPB

(Badan Nasional Penanggulangan Bencana) juga disebutkan bahwa NTB ini salah satu yang tinggi persentase kesembuhannya,’’ ujarnya, Senin (15/ 6) di Mataram.

Diterangkan, pada 13 Juni pihaknya mencatat persentase

kesembuhan pasien di NTB mencapai 62 persen dari total kasus. Artinya, peningkatan sebesar 3 persen didapatkan NTB hanya dalam waktu satu hari.

Kendati demikian, jumlah konfirmasi positif di NTB set-

iap harinya disebut masih cukup tinggi. ‘’Masih ada penambahan (kasus) setiap harinya. Kalau kita mau menekan supaya landai, itu harus di bawah puluhan. Kemarin saja masih 20-an kasus (yang terkonfirmasi),’’ sebut Aryadi.

Kota Mataram dan Lombok Barat disebutnya menjadi dua wilayah yang sampai saat ini masih menunjukkan konfirmasi kasus dengan persentase cukup tinggi. Di sisi lain, per-

sentase pasien meninggal karena Covid-19 di NTB disebutnya juga terbilang cukup tinggi, yaitu mencapai 3,8 persen. ‘’Kita tetap harus hati-hati, tingkat kematian kita itu cukup besar. Meskipun rata-rata yang meninggal itu karena pengaruh penyakit komorbid (bawaan),’’ jelasnya. Untuk pasien yang masih menjalani perawatan, menurut Aryadi didominasi oleh orang tanpa gejala (OTG).

Bersambung ke hal 11

Pemerintah Alokasikan Rp677,2 Triliun

Presiden Minta Dana Covid-19 Dikawal Mataram (Suara NTB) Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Aparat Penegak Hukum (APH) bersama seluruh pihak untuk mengawal dan mengawasi dengan baik, seluruh dana percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang begitu besar

dikuncurkan pemerintah. Presiden menyebutkan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp677, 2 triliun untuk jaminan dan pemulihan dampak sosial ekonomi yang dialami masyarakat. ‘’Sehingga dana yang begitu besar itu dapat membantu masyarakat dan para pelaku usaha yang sedang

mengalami kesulitan di tengah pandemi Covid-19 yang sedang melanda bangsa ini,’’ tegas presiden saat membuka Rakor Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020 melalui video conference bersama BPKP, para menteri, Inspektorat, APH serta gubernur se-Indonesia, Senin (15/6).

Bersambung ke hal 11

RAKOR - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah mengikuti Rakor Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020 melalui video conference bersama BPKP, para menteri, Inspektorat, APH serta gubernur se-Indonesia, Senin (15/6) yang dibuka Presiden Jokowi.

(Suara NTB/kominfotik)

TO K O H Momentum ’’Reborn’’ Ekonomi NTB

H. Lalu Gita Ariadi

KO M E N TTAA R Rusun dan Rusus Ditunda PEMBANGUNAN rumah susun (Rusun) dan rumah khusus (Rusus) di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah tertunda tahun ini. Pasalnya, anggaran untuk pembangunan Rusun dan Rusus yang bersumber dari Kementerian PUPR tersebut dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB, Ir. H. Azhar, MM mengatakan, pembangunan Rusun dan Rusus tertunda tahun ini dan akan dilaksanakan 2021 mendatang.

Bersambung H. Azhar ke hal 11

NTB Ingin Penundaan JPS Gemilang III Harus Lebih Banyak Pembangunan Smelter AMNT Libatkan UKM/IKM Maksimal Enam Bulan

Mataram (Suara NTB) Semangat pemberdayaan UKM/IKM dalam produk Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang disediakan Pemprov NTB dalam Program JPS Gemilang, tetap menjadi konsep penyediaannya pada tahap III nanti. Bahkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc., menekankan supaya produk-produk yang disediakan dalam JPS Gemilang tahap III tersebut merupakan produk-produk yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. ‘’Kita jangan terlena dengan tahapaan penyelenggaraan JPS tahap I dan II, tetapi harus mengawal tahap III lebih baik,’’ ujar gubernur didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, saat Rapat Evaluasi JPS tahap II dan rencana persiapan JPS III, Senin (15/6) di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur NTB. Rapat juga dihadiri Kepala OPD lingkup

(Suara NTB/humasntb)

RAPAT EVALUASI - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah didampingi Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat Rapat Evaluasi JPS tahap II dan rencana persiapan JPS III, Senin (15/6) kemarin.

Pemprov NTB. Menurut Dr.Zul, Pemprov NTB harus mengevaluasi kekurangan dan kelebihan pada tahapan penyelenggaran JPS Gemilang tahap II yang sudah 80 persen penyalurannya. Gubernur juga meminta agar pada

JPS Gemilang III ini, melibatkan lebih banyak UKM dan IKM lokal di NTB. Sehinggan produk yang diberikan juga lebih bervariasi dengan hasil produk yang banyak melibatkan masyarakat untuk bekerja.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta penundaan pembangunan smelter jangan terlampau lama, sesuai usulan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) sampai 18 bulan. Pemprov dan KSB menginginkan agar penundaan pembangunan smelter AMNT maksimal selama enam bulan.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Ir. Muhammad Husni, M. Si mengatakan, Pemerintah Pusat belum mengambil kebijakan terkait usulan penundaan pembangunan smelter tersebut. Pemprov NTB masih menunggu kebijakan Pemerintah Pusat dan segera akan bersurat ke Menteri ESDM. ‘’Kita tunggu juga respons Jakarta (Pemerintah Pusat) seperti apa. Apakah akan dikasih 18 bulan atau cuma

enam bulan, kita elum tahu.

Tetapi kalau bagi Pemprov dan KSB, cukup enam bulan (penundaan) sambil melihat perkembangan situasi dan kondisi,’’ kata Husni dikonfirmasi Suara NTB, Senin (15/6) kemarin.

PT. AMNT mengajukan penundaan pembangunan smelter ke Kementerian ESDM akibat pandemi Covid-19 selama 14 - 18 bulan. Pemprov mengatakan apabila usulan tersebut disetujui, penundaan pembangunan smelter AMNT dinilai terlalu lama.

Menurut Husni, penundaan pembangunan smelter AMNT maksimal enam bulan sambil melihat perkembangan situasi dan kondisi. Setelah enam bulan, dapat dilakukan evaluasi. Apabila situasi dan kondisi masih tak memungkinkan maka dapat dilakukan perpanjangan enam bulan berikutnya.

Bersambung ke hal 11

PDRB Sektor Pariwisata dan Industri Berpotensi Turun hingga 12 Persen

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mengkaji dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor pariwisata dan industri di NTB. Hasil kajian BPS, sektor pariwisata dan industri berpotensi menurunkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADBH) sebesar 5,5 - 12 persen. ‘’Tentu saja simulasi ini mengansumsikan jika tidak ada stimulus ataupun insentif dalam bentuk apapun. Baik kepada dunia usaha sebagai produsen maupun rumah tangga sebagai konsumen. Untuk menghindari dampak negatif yang cukup besar ini, berbagai stimulus ataupun insentif yang tepat sangat diperlukan,’’ kata Kepala BPS NTB, Suntono dikonfirmasi usai pemaparan hasil kajian BPS di hadapan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti

Rohmi Djalilah, Sekda NTB, Drs.H.L.Gita Ariadi, M.Si, Asisten II Setda NTB, Ir.H.Ridwan Syah, MTP dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov NTB di Kantor Gubernur, Senin (15/6).

Ia mengatakan, industri pengolahan merupakan salah satu leading sector dalam perekonomian NTB. Guncangan dalam sektor ini berpotensi besar mengganggu stabilitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sehingga sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sektor industri pengolahan.

Sementara itu sektor pariwisata yang di dalamnya merupakan gabungan dari sektor perdagangan, transportasi penyediaan akomodasi, serta penyediaan makan minum merupakan sektor yang berpotensi untuk mendorong perekonomian NTB. Bersambung ke hal 11

RAPAT - Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Sekda NTB,H.L.Gita Ariadi, dan Kepala OPD mendengarkan pemaparan hasil kajian BPS, Senin kemarin.

(Suara NTB/humasntb)

(Suara NTB/dok)

LANGKAH-langkah yang dilakukan dalam penanganan Covid-19 sudah on the right track. Baik penanganan dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengatakan, berdasarkan analisis yang dilakukan sebelumnya, puncak Covid-19 di NTB diperkirakan Agustus mendatang.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 16 Juni 2020

Halaman 2

Kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

DPPKB Beri Perhatian Khusus bagi Ibu Hamil dan Balita Mataram (Suara NTB) – Kasus balita dan ibu hamil terpapar Coronavirus Disease atau Covid-19 sangat tinggi. Permasalahan ini menjadi perhatian serius Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Kader didorong memberikan pelayanan maksimal sebagai antisipasi kerentanan ibu hamil dan balita terinfeksi.

“Kita beri perhatian khusus. Ibu hamil dan balita tidak boleh luput dari pantauan PKB di bawah. Ibu hamil dan balita memiliki resiko terpapar,” kata Kepala

DPPKB Kota Mataram, Sudirman dikonfirmasi pekan kemarin.

Pihaknya mengkhawatirkan ibu melahirkan tidak terdeteksi, sehingga pelayanan sesuai protokol kesehatan tidak diperoleh. Salah satu contoh pasien dari Kecamatan Mataram hendak melahirkan.

Petugas Puskesmas akan membawa ke rumah sakit.

Diketahui, rumah sakit banyak menangani pasien Covid19. Kondisi ini tidak memungkinkan pasien akan melahirkan dirujuk ke rumah sakit. Karena, anak maupun ibunya rentan terpapar.

Alternatifnya adalah meminta kebijakan dari Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Usman Hadi,agar proses persalinan dilakukan di klinik.

“Kita langsung berkoordinasi dengan Pak H. Usman untuk meminta kebijakan. Karena situasi seperti ini tidak mungkin harus dibawa ke rumah sakit. Kecuali, ada rumah sakit yang tidak menangani Covid-19,” jelasnya.

Bentuk perhatian lainnya diberikan DPPKB adalah memberikan porsi tambahan pelayanan bagi balita dan ibu hamil. Ritme pelayanan sebelumnya sekali menjadi dua

atau tiga kali dalam sepekan.

Sudirman menambahkan, di tengah pandemik Covid-19 pelayanan KB gratis tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

“Pelayanan KB tetap karena permintaan masyarakat tinggi. Cuma tidak serta merta langsung seperti sebelumnya. Kita perhatikan protokol kesehatan,” tandasnya. Para kader diharapkan tetap menjaga semangat membantu pemerintah menangani wabah tersebut. Terutama memberikan motivasi dan edukasi kepada ibu hamil serta balita. (cem/*)

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/cem)

Sudirman

PELAYANAN KB - Pegawai DPPKB Kota Mataram memberikan pelayanan KB gratis pada masyarakat sebelum pandemi Covid-19.

Penyaluran JPS akan Dihentikan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan menghentikan penyaluran bantuan jaring pengaman sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Hal ini mempertimbangkan kondisi memasuki tatanan kehidupan baru atau new normal.

Dikomunikasikan ke Rekanan KEKURANGAN volume atas pengadaan pemasangan paving block di Lingkungan Peresak Timur, Kelurahan Pagutan Timur adalah salah satu temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kerugian negara tersebut telah dikomunikasikan ke rekanan untuk segera dikembalikan.

Camat Mataram, Zarkasyi membenarkan temuan kerugian negara atas kekurangan volume pada pengerjaan paving block tersebut. Pengembalian kerugian negara yang direkomendasikan auditor Rp4.790.370. Pemeriksaan BPK adalah pekerjaan rutin tiap tahunnya. Rekomendasi dari tindaklanjut temuan dinilai hal biasa.

“Apa yang menjadi rekomendasi hal biasa dalam pemeriksaan rutin oleh BPK,” kata Zarkasyi dikonfirmasi pekan kemarin.

Rekomendasi auditor telah dikomunikasikan ke rekanan. Rekanan harus ada kesanggupan menyetor kerugian negara ke kas daerah. Komitmen pengembalian sudah menjadi kontrak kerja. Kontraktor telah menandatangani fakta integritas dan surat keterangan tanggungjawab mutlak. “Ketika ada temuan harus ditindaklanjuti. Mereka bersedia mengembalikan,” ujarnya.

Menurutnya, kontraktor harus kooperatif menindaklanjuti temuan atas potensi kerugian negara tersebut. Auditor memberikan tenggat waktu selama 60 hari untuk pengembalian. Konsekuensinya adalah permasalahan itu akan dibawa ke ranah hukum jika tidak sanggup mengembalikan kerugian negara. “Kalau tidak sanggup berani tidak berurusan dengan hukum. Kan itu konsekunsinya,” tegasnya.

Permasalahan ini sambung Zarkasyi menjadi pembelajaran terutama dari sisi kecermatan perencanaan. Di saat pengerjaan proyek di kecamatan akan ditekankan dari sisi pengawasan. Jangan sampai terjadi kesalahan administrasi maupun potensi kerugian negara. (cem) Zarkasyi (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/fit)

Temukan Perbedaan Data ANGGOTA DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., mengungkapkan temuan pihaknya di lapangan terkait penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat. “Kami sebagai anggota DPRD punya tugas mengawasi,” katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin. Ada beberapa hal yang ditemukan di masyarakat terkait perbedaan data. Untuk itu, dia meminta supaya pemerintah memperbaiki data yang dijadikan acuan penyaluran bantuan tersebut. “Kami sebagai representasi masyarakat, berhak juga menyampaikan ini. Itu data itu sampai saat ini beberapa kali kita minta, belum juga diserahkan sama Dinas Sosial,” ungkapnya.

Anggota Komisi III ini mengaku heran sekaligus mempertanyakan apa yang menjadi alasan Disos Kota Mataram tidak kunjung memberikan data yang diminta oleh Dewan.

“Kalau memang datanya sudah tersistem kan tinggal diklik saja, selesai. Apa beratnya membagikan kepada kami semua. Supaya kita bisa sama sama mengawasi. Entah itu mau pengadaan barang apa, itu haknya eksekutif,” terangnya. Hanya saja, ketika dilakukan pembagian ke masyarakat, dewan juga perlu tahu.

“Karena namanya konstituen itu, tidak mungkin ke pemerintah, pasti ke dewan. Mereka bertanya kenapa kami ndak dapat. Untuk meng clearkan jawaban saya ke masyarakat, saya butuh data,” katanya. Ketua Fraksi Golkar ini mempertanyakan dimana letak lama dan sulitnya data tersebut. “Data yang digunakan ini apakah data di saat musik pandemi atau data sebelum pandemi,” ucapnya.

Belum lagi data anomali. Kalau memang pemerintah menggunakan BDT (basis data terpadu). Itu juga ada anomali di masyarakat.

Artinya yang terdampak pada covid. Malik mencontohkan ada masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya yang diklaim pemerintah terkena covid 19. Yang selanjutnya dilakukan rapid test kepada keluarganya. Meskipun keluarganya nonton reaktif, nyatanya pemerintah tetap meminta keluarga tersebut melakukan isolasi. “Saya sampaikan, kalau mereka isolasi, siapa yang akan menjamin,” tanyanya. Sedangkan masyarakat cenderung meminta bantuan kepada anggota dewan.

“Kalau bukan dewan, siapa lagi,” katanya. (fit) Abdul Malik

Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, H. Ahyar Abduh menjelaskan, perubahan penganggaran di masa transisi menuju kenormalan baru masih dilakukan pembahasan. Penyaluran bantuan JPS akan dihentikan. Pemerintah mempertimbangkan kondisi di masyarakat terlihat mulai menormalkan diri.

“Kita juga mempertimbangkan JPS provinsi hanya tiga bulan, sehingga tidak muncul sesuatu di masyarakat. Kita cukupkan sampai bulan Juni saja,” kata Walikota.

Kebijakan lain pada kenormalan baru adalah dengan mengembalikan anggran program ke masing – masing or-

ganisasi perangka daerah (OPD). Dana tersisa dari anggaran Covid-19 akan dikembalikan ke OPD untuk melaksanakan program sebelumnya tertunda.

Diketahui, refocusing anggaran penanganan dan pencegahan Covid-19 mencapai Rp135 miliar. Refocusing tahap pertama Rp35 miliar.

Anggaran ini dialokasikan penanganan kesehatan Rp29,4 miliar lebih. Dana ini didistribusikan ke sebelas OPD. Kedua, penanganan dampak ekonomi Rp1,59 miliar. Ketiga, JPS Rp4,5 miliar.

Anggaran ini untuk menangani masyarakat yang tidak masuk dalam basis data terpadu (BDT) yang sumber ang-

garanya dari Kementerian Sosial. Sementara tahap kedua direncanakan mengalokasikan Rp100 miliar.

“Bukan direfocusing. Tapi anggaran sisa akan kita kembalikan lagi ke OPD – OPD sehingga mereka bisa melaksanakan program,” ujarnya.

Ahyar juga menanggapi tren bertambahnya pasien positif meninggal dunia. Menurutnya, pasien meninggal bukan satu-satunya akibat virus Corona. Tetapi ada penyakit penyerta. Kasus ini menjadi perhatian serius dan dinilai sangat memprihatinkan. “Ada yang sakit berat dibawa ke rumah sakit. Setelah diswab, positif,” sebutnya.

Antisipasi dilakukan ad-

alah dengan penguatan program penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan. Adapun pasien positif banyak dari hasil swab mandiri. Swab mandiri bagi warga yang hendak melakukan perjalanan ke luar daerah. Artinya, orang tanpa gejala di Kota Mataram cukup banyak.

Peningkatan kasus positif merupakan konsekuensi dari mobilitas masyarakat di Kota Mataram yang tinggi. Oleh karena itu, masyarakat jangan meremehkan. Tetap waspada

”

Pemerintah mempertimbangkan kondisi di masyarakat terlihat mulai menormalkan diri

walaupun sekarang ini menuju new normal. Protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Cuci tangan dengan sabun.

J a g a jarak.

Dan, hindari kerum u n a n harus ditaati. (cem)

H. Ahyar Abduh

KPU Lantik 150 Anggota PPS Mataram (Suara NTB) – Setelah ditetapkannya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tanggal 9 Desember 2020 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram kembali melanjutkan tahapan pemilu yang sebelumnya tertunda. Salah satunya, melantik 150 anggota panitia pemungutan suara (PPS).

Proses pelantikan PPS di 50 kelurahan dibagi menjadi lima gelombang.

Pembagian tersebut memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. “Pelantikan anggota PPS ini dari pagi sampai malam. Kita bagi lima gelombang. Satu gelombang itu 30 orang,” kata Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin ditemui Senin (15/6).

Dari pelantikan itu, KPU juga mengaktifkan kembali panitia pemilihan kecamatan (PPK). Pengaktifkan PPK berdasarkan Keputusan KPU Kota Mataram Nomor 59/HK.03.1-Kpt/ KPU-Kot/VI/2020.

Husni menjelaskan, anggota PPS telah dilantik secara otomatis langsung bekerja melaksanakan verifikasi faktual untuk calon perorangan.

Data hasil verifikasi nantinya akan diserahkan ke Bawaslu. “Verifikasi faktual bisa dimulai 24 atau 29 Juni.

Yang penting tidak boleh lewat jadwal 19 Juli,” terangnya.

KPU menjamin anggota PPS tidak

(Suara NTB/cem)

DILANTIK – Anggota PPS Kecamatan Cakranegara dilantik Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin, Senin (15/ 6). Pengambilan sumpah jabatan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Di satu sisi, KPU berencana melakada yang berapiliasi dengan partai orer,” ujarnya.

Dia mengatakan pelaksanaan sanakan pemeriksaan kesehatan bagi politik atau menjadi tim sukses pasangan calon. Proses seleksi administra- pilkada berada pada situasi berbeda. anggota PPS. Kepastian ini masih si maupun wawancara dilaksanakan Anggota PPS turun ke masyarakat menunggu arahan dari KPU RI. Apasecara ketat. Demikian pula, dengan harus memperhatikan protokol kese- kah rapid test dibiayai oleh KPU atauanggota PPS bekerja sebagai staf ke- hatan. Komunikasi dan koordinasi kah tim gugus tugas. “Kita masih nungharus dibangun dengan kelurahan, gu arahan dari KPU RI. Apakah KPU lurahan.

“Tidak masalah. Selama mereka kepala lingkungan sampai RT. Mere- yang melaksanakan ataukah Tim Gubisa membagi waktu bekerja. Karena ka adalah mitra kerja PPS dalam gus Tugas Penanganan Covid-19,” demikian kata dia. (cem) di kelurahan juga mereka sebagai hon- menyukseskan pilkada.

Pemakaman ODP dan PDP Wajib Ikuti Protokol Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Pemakaman jenazah pasien belum jelas statusnya menimbulkan polemik. Pemberlakuan sama terhadap pasien positif atau tidak dinilai merugikan keluarga. Disatu sisi, tenaga kesehatan harus tetap memberlakukan protokol kesehatan terhadap orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

Polemik ini terjadi pada salah satu pasien meninggal dunia asal Kelurahan Dasan Agung. Diketahui, AMK memiliki riwayat penyakit liver, jantung dan asam urat. Beberapa hari dirawat akhirnya meninggal dunia. Belum ada keterangan resmi dari rumah sakit bahwa yang bersangkutan meninggal akibat Covid-19.

Namun, proses pemakaman disamakan dengan pasien positif Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram Drs. I Nyoman Suandiasa mengatakan, pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit dengan status ODP maupun PDP dan meninggal dunia.

Protokol kesehatan Covid-19 wajib dilaksanakan oleh tenaga kesehatan.

Kepastian pasien meninggal positif atau tidak akan ditentukan dari hasil post mortem dengan uji usap (swab) jenazahnya. “Selama itu ODP dan PDP kemudian meninggal dunia. Otomatis protokol

Covid itu langsung on,” kata Nyoman dikonfirmasi, Senin (15/6).

Tenaga kesehatan tidak ingin mengambil resiko. Hasil uji usap (swab) akan keluar empat sampai tujuh hari. Oleh karena itu, rumah sakit mengambil langkah antisipasi paling terburuk.

Nyoman memahami permasalahan itu menjadi polemik di masyarakat. Kasus ini hampir terjadi di semua daerah. Parahnya, keluarga mengambil paksa jenazah pasien dan memakamkan tidak sesuai protokol kesehatan Covid-19. Peristiwa itu berujung pada persoalan hukum.

“Kalau Kota Mataram sejauh ini cukup kooperatif. Semua pasien meninggal dalam kondisi ODP dan PDP dengan pendekatan dilakukan oleh unsur TNI dan Polri serta tim gugus tugas dipahami. Ada dinamika memang iya dan itu dirasakan terjadi di Mataram,” jelasnya.

Dengan kondisi demikian keluarga terguncang dan terganggu secara psikologi. Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 maupun TNI dan Polri memahami kondisi tersebut.

Meskipun demikian, tenaga kesehatan harus tetap melaksanakan protokol Covid-19.

Nyoman menegaskan, keluarga pasien yang kontak erat akan dilacak bilamana hasil test mortem positif. “Kalau sebaliknya hasilnya negatif tidak perlu kita lakukan tracking,” demikian kata Nyoman. (cem)

Walikota Perintahkan Pimpinan OPD Tindaklanjuti Temuan BPK Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memerintahkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) segera menindaklanjuti rekomendasi atau temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan berupa kerugian negara maupun kesalahan administrasi harus diselesaikan sebelum 60 hari.

“Setiap tahun ada temuan baik itu administrasi maupun kerugian negara. Saya sudah perintahkan seluruh OPD menindaklanjuti apa yang menjadi temuan BPK,” tegas Walikota ditemui usai pencanangan zona integritas di pendopo Walikota Mataram, Senin (15/6).

Temuan auditor berupa kesalahan administrasi dan kekurangan volume. Untuk kekurangan volume ditemukan di beberapa OPD. Di antaranya, pengerjaan rumah jabatan Wakil Walikota senilai Rp4.821.000. Sekretariat DPRD senilai Rp5.998.505 atas pekerjaan pengadaan karpet ruang Komisi.

Sementara itu, Dinas PUPR ditemukan banyak kekurangan volume pada proyek. Total kerugian negara mencapai Rp418.153.924. Dengan rincian pekerjaan antara lain peningkatan saluran irigasi Unus paket I senilai Rp3.850.717. Paket irigasi di Mataram paket I senilai Rp1.314.289. Kekurangan volume

peningkatan jalan hotmix paket I komplek BBI Sayang – sayang senilai Rp2.536.616. Pekerjaan jalan hotmix paket IV di Jalan Prasarana II senilai Rp2.978.854. Paket hotmix II di Jalan sebelah TK Internasional Karang Bata senilai Rp19.599.546.

Pengerjaan jalan hotmix paket III senilai Rp19.078.193. Pekerjaan hotmix di Jalan TGH. Izzuddin Bokhari Rp11.513.345.

Selain itu, auditor negara juga menemukan kekurangan pada pekerjaan lanjutan gedung Kantor Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia senilai Rp39.531.797.

Pengerjaan Kantor Camat Ampenan juga tak luput dari temuan kekurangan volume mencapai Rp25.662.288. Temuan paling besar pada pengerjaan Monumen Mataram Metro senilai Rp287.559.285.

Dinas Perhubungan juga ditemukan kekurangan volume pekerjaan pengadaan dan pemasangan marka jalan serta perlengkapan jalan pendukungnya untuk ruang henti khusus pejalan kaki dan jalur sepeda senilai Rp7.205.071. Dinas Pariwisata pengerjaan lapak kuliner terdapat kerugian Rp50.363.478.

Kecamatan Mataram terdapat kekurangan atas pengadaan pemasangan paving block pada Lingkungan Peresak Timur Rp4.790.370. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Selasa, 16 Juni 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Jajaki Peluang, Japnas Gandeng Dubes RI di Singapura Mataram (Suara NTB) Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) menjajaki peluang ditengah pandemi Covid19 dengan menggandeng Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura.

Pada Kamis 11 Juni 2020 , Japnas mengisiniasi seminar online (webinar), sebagai tuan rumah adalah Japnas NTB. Menghadirkan narasumber utama, Dubes RI untuk Singapura, Ngurah Sanjaya. Ketua Umum Japnas, Bayu P Djokosoetono.

Ketua Japnas NTB, I Made Agus Ariana. Serta beberapa pengurus Japnas pusat, provinsi lain di Indonesia diantaranya Papua, Jawa Timur, Lampung, dan pengurus Japnas NTB, termasuk akademisi.

Dalam kesempatan ini, Dubes Indonesia untuk Singapura, Ngurah Sanjaya memaparkan ten-

tang ekonomi global, peluang dan tantangan. Secara spesifik, untuk Singapura, hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan dibukanya kembali sektor pariwisata.

Akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Singapura juga mengalami tekanan. Lebih untung, Indonesia mengalami pertumbuhan. Singapura dalah destinasi pariwisata dunia, sekaligus menjadi hub financial global. Sampai saat ini, Singapura masih memberlakukan kebijakan sama dengan negara-negara lainnya didunia. Memperketat pintu keluar masuk di bandara dan jalur lautnya.

Dubes RI di Singapura, dalam beberapa tahun terakhir menyelenggarakan forum investasi, atau Indonesia Investment Day yang biasanya diselenggarakan para bulan Agustus setiap tahun.

Tahun 2020 ini, forum investasi ini masih tetap diselenggarakan.

Kendati, jadwalnya memungkinkan di mundurkan dari biasanya.

Sekitar September atau Oktober.

“Kalautidakmemungkinanada pertemuanlangsung.Kitabisalangsungkan secara virtual,” ujarnya.

Kegiatan ini adalah mempertuman para pengusaha dari berbagai sektor, property, maritime, pariwisata, pertanina, untuk sal-

ing menjajaki peluang bisnis.

Sekaligus bertransaksi. Ngurah Sanjaya, kepada para pengusaha Japnas juga mengundang agar ikut berpratisipasi.

Dubes RI untuk Singapura, biasanya bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk melakukan kurasi kepada pengusaha-pengusaha yang ikut ambil bagian pada Indonesia Investment Day ini. selain itu, Dubes RI untuk Singapura juga menyediakan galeri untuk produk-produk pengusaha yang bisa diperkenalkan kepada seluruh stakeholders.

Dirjen Kerjasama Amerika dan Eropa juga berkomitmen mencarikan lembaga pembiayaan untuk resi gudang bagi komoditas yang dihasilkan di Indonesia. Misalnya kopi. Sehingga petani bisa melakukan tunda jual saat panen dan

BNI Mataram Mulai Distribusikan Kartu Tani Selong (Suara NTB) PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mataram secara perdana mulai mendistribusikan Kartu Tani. Untuk tahap pertama, rencananya sebanyak 31.000 kartu yang akan diserahkan kepada petani di Pulau Lombok.

Pendistribusikan perdana dilakukan kepada 125 petani di Kelayu Selatan, Kabupaten Lombok Timur, Senin (15/6) kemarin.

Kartu diserahkan secara simbolis oleh Asisten III Setda Kabupaten Lombok Timur, Dra. Hj. Sri Utami Afianti, M. Ap didampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, H. Muh. Abadi dan Heru Teguh Santoso, Wakil Pimimpin Cabang Bidang Pemasaran Bisnis BNI Mataram.

Pendistribusian Kartu Tani tetap menggunakan protokol kesehatan. Penggunaan masker, pengecekan suhu tubuh, cuci tangan dilengkapi sanitizer serta menerapkan social distancing.

Petugas dari BNI Mataram juga dilengkapi dengan sarung tangan medis. Dari unsur kecamatan juga hadir, TNI-Polri, dan stakeholders dari perusahaan pupuk, PT. Pupuk Kaltim dan Petrokimia.

Seperti diterangkan Pemimpin BNI Cabang Mataram, Amiruddin, untuk dua kabupaten di tahap awal pendistribusian Kartu Tani. Sesuai data base Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), di Kabupaten Lombok Timur terdapat sebanyak 91.000 lebih petani. Di Kabupaten Lombok Utara terdapat 16.000 petani.

Pada tahap awal ini, tersedia sebanyak 31.000 Kartu Tani di BNI Mataram. BNI Mataram

(Suara NTB/bul)

PERDANA - Distribusi perdana Kartu Tani BNI di Kelayu Selatan, Kabupaten Lombok Timur.

Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. terus menunggu hasil verifikasi petani di elektroik-RDKK (eRDKK) untuk pencetakan Kartu Tani bagi petani-petani lainnya di Pulau Lombok. ‘’Kartu Taninya sudah ada 31.000. Kita akan bagikan langsung, bisa melalui kantor camat atau melalui kantor desa/kelurahan,’’ kata Amir.

Kartu Tani adalah alat transaksi berupa kartu debit sebagaimana kartu ATM yang dapat digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi.

Kartu ini berfungsi ganda untuk pembelian sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya. Juga berfungsi ganda kartu ATM pada umumnya untuk menarikan uang secara tunai dan menyimpan uang melalui mesin ATM. Selain itu, pemegang Kartu Tani kedepannya akan lebih mudah bagi bank melakukan verifikasi untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Petani sekaligus akan menerima pencairan di rekeningnya langsung. Tan-

pa harus pencairan tunai. ‘’Petani akan lebih aman dan nyaman serta praktis untuk transaksinya. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, transaksi bisa dilakukan serba gesek dengan Kartu Tani ini,’’ demikian Amir.

Heru Teguh Santoso menambahkan, pemegang Kartu Tani BNI adalah petani yang tidak boleh ditolerir untuk mendapatkan subsidi pupuk. Untuk penebusan pupuk bersubsidi, dapat dilakukan di agen-agen pupuk. BNI sekaligus akan menjadikan para agen pupuk sebagai Agen46. ‘’Jadi penyaluran subsidinya akan terarah, sesuai keinginan pemerintah. Dunia digital, bukan saja untuk masyarakat yang sudah ramah dengan teknologi.

Tapi BNI juga turut mengedukasi petani untuk lebih dekat dengan dunia digital, di bidang sistem pembayaran,’’ ujarnya.

Pendistribusian 31.000 Kartu Tani oleh BNI tidak bisa dilakukan sekaligus. Untuk menghin-

dari perkumpulan orang dan mendukung pemerintah mengendalikan penularan virus Covid-19.

Pendistribusian Kartu Tani akan dilakukan bertahap secepatnya.

Dengan teknis yang sesuai dengan protokol kesehatan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, H. Muh. Abadi menyampaikan rasa suka cita pemerintah daerah dengan Kartu. Harapannya, dengan pendistribusian Kartu Tani, tidak lagi ada petani yang tidak mendapatkan pupuk subsidi. Petani mendapatkan pupuk sesuai rekomendasi yang ada.

“Kalau sudah pemerintah memberikan subsidi, petani penerimanya juga yang memang berhak, kita berharap hasil produksi juga meningkat.

Yang kemarin mungkin petani kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Dengan Kartu Tani, petani akan mendapatkan harga sesuai ketentuan pemerintah,’’ demikian Abadi. (bul/*)

menunggu harga yang lebih menguntungkan,tanpaharuskesulitan mendapatkan modal saat hasil panen digudangkan sementara.

“Kami juga akan berusaha mencarikan investor,” ujarnya.

Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada semangat Japnas untuk membangun daerah, membangun Indonesia sesuai tupoksinya.

Dan KBRI di Singapura berkomitmen untuk bekerjasama dan saling bahu membahu dengan para pengusaha Japnas.

Ketua Japnas Provinsi NTB, sebagai tuan rumah, Agus Ariana mengatakan, peluang-peluang yang ada di Singapura bisa ditindaklanjuti oleh para pengusaha.

Harapannya, setidaknya para

(Suara NTB/bul)

SEMINAR - Seminar virtual Japnas, diinisiasi Japnas NTB sebagai tuan rumah. Menghadirkan Duta Besar Indonesia di Singapura, Ngurah Sanjaya. pengusaha memiliki wawasan untuk mengembangkan jaringan

bisnis dan mampu survive ditengah pandemi Covid-19. (bul)

Telkomsel Perluas Pemerataan Akses Jaringan Broadband 4G LTE di Kabupaten Flores Timur Mataram (Suara NTB) Telkomsel 1 unit Compact Mobile BTS (COMBAT) berteknologi terdepan 4G LTE di Desa Woloklibang, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur guna melayani bangsa dalam memastikan ketersediaan layanan berkualitas serta pemerataan jaringan berteknologi terdepan yang prima.

Desa Wokoklibang sendiri terletak di bagian barat Pulau Adonara yang masih menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggata Timur. Menuju Desa yang dikelilingi lahan hutan kemiri tersebut harus dijangkau menggunakan kapal laut untuk memudahkan penyeberangan dari Kota Larantuka ke Pulau Adonara.Butuh waktu sekitarsatu jam penyeberangan menggunakan kapal, dan tiga jam perjalanan darat untuk sampai di Desa Woloklibang.

Beberapa waktu lalu, Telkomsel mendapatkan masukan dari masyarakat setempat tentang adanya kebutuhan akses jaringan broadband oleh masyarakat guna mendukung aktivitas keseharian dan koordinasi kerja perangkat desa.

Untuk itu, dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah yang cukup menantang, Telkomsel akhirnya mengoperasikan 1 unit COMBAT dengan teknologi 4G, guna memastikan perluasan jangkauan dan pemerataan akses telekomunikasi berbasis broadband di Desa Woloklibang, yang juga merupakan Kawasan wilayah 3T di Kabupaten Flores Timur.

Dengan dipasangnya Combat layanan 4G di Desa Woloklibang kami berharap koordinasi antara perangkat Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten dapat berjalan lebih efektif dengan kehadiran pemanfaatan teknologi broadband.Saat ini 1279 BTS Telkomsel telah hadir melayani lebih dari 90% wilayah populasi di Provinsi NTT. ‘’Kami juga berharap layanan broadband 4G LTE ini juga dapat turutmendorong peningkatan.Potensi perekonomian desa, serta membantu para pelajar dalam melakuka proses belajar secara daring,’’ kata Samuel Pasaribu, VP Network Operation and Quality Management Area Jawa Bali Telkomsel.

Telkomsel terpanggil untuk selalu hadir mene-

(Suara NTB/ist)

Pemasangan Combat Telkomsel 4G LTE di Desa Woloklibang, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT. mani masyarakat dengan memaksimalkan upaya perluasan jangkauan jaringan broadband berteknologi terdepan seperti 4G LTE, sebagai solusiuntuk menghubungkan remote area yang memiliki struktur geografis yang cukup menantang.

Komitmen Telkomsel dalam mengupayakan pemerataan akses broadband di seluruh Indonesia akan terus terjaga seiring dengan makin tingginya tingkat adopsi layanan berbasis digital yang tentunya membutuhkan akses dan kualitas layanan broaband yang prima. Telkomsel memaknai usia ke-25 tahun sebagaiupaya untuk terus bergerak maju, bertransformasi, dan tumbuh bersamaseluruh lapisan masyarakat di setiap fase kehidupan, dengan menghadirkan kemudahan pemanfaatan akses telekomunikasi di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). (r/bul)

Menembus Batas dalam Usia Ke-50 Tahun Astra Motor MENYONGSONG hari ulang tahun Astra Motor ke 50 di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini tak menyurutkan semangat insan Astra Motor yang untuk tetap merayakannya walau dengan cara sedikit berbeda.

Senin (15/6) perayaan HUT dilaksanakan bersama dengan CEO Astra Motor melalui video talk dengan tema 50th Astra Motor #MenembusBatas. Kegiatan ini dilakukan melalui live video yang di ikuti oleh 12 Main Dealer Astra Motor yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sejarah perjalanan 5 Dekade Astra Motor bermula dari dibentuknya Honda Division di tahun 1970 sebagai Sole Distributor dan mampu menjual 2.000 unit per tahun. Masuk ke era tahun 1980, melihat adanya potensi pasar yang cukup besar di wilayah Semarang, maka mulai didirikan Main Dealer Cabang Semarang.

Setelah itu didirikan pula Cabang Denpasar dan Palembang.

Selanjutnya pada tahun 1989, FIFhadiruntukmenanganipembiayaan kredit sepeda motor Honda, sehingga Astra Motor berkesempatan untuk mengembangkan bisnis melalui penjualan kredit.

Di tahun 1990, untuk lebih dikenal konsumen, mulailah dibentuk NDS Siliwangi dan Sales Office Kudus pada tahun 1996. Tahun 2000 menjadi tahun penting bagi Honda Sales Operation, yang awalnya berperan sebagain Sole Distributor sekaligus Main Dealer untuk seluruh Indonesia berubah fungsi hanya sebagai main dealer

yang beroperasi hanya di daerahdaerah tertentu.

Salah satunya yakni Astra Motor NTB yang menaungi pelayanan penjualan, pembelian suku cadang serta layanan service khusus pada wilayah NTB. ‘’Sebagai perusahaan tentunya usia emas menjadi pencapaian yang luar biasa. Sudah 50 tahun ini pula Astra Motor mampu menemani dan melayani konsumennya dengan baik. Serta berkontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa,’’ demikian ungkapan Budi Yanto, Kepala Wilayah Astra Motor NTB. Masuk ke tahun 2010, sesuai dengan visinya untuk menjadi preffered Main Dealer and Retailer of Choice, Astra Motor fokus untuk memperkuat Role Main Dealer dan menjadikan

Retailer Astra Motor sebagai pilihan utama stakeholdersnya.

Pada dekade ke empat Astra Motor berinovasi dengan melakukan Digitalisasi bisnis.

Memasuki dekade kelima (2020), Astra Motor siap melayani pelanggannya tanpa batasan ruang dan waktu, kapanpun dan dimanapun. Inovasi akan selalu dilakukan untuk menembus segala batasan sebagai upaya untuk melakukan yang terbaik. Di usia ke 50 tahun ini Astra Motor #Menembusbatas menuju level baru yang tentunya diikuti dengan tanggung jawab yang lebih besar. Mampu menciptakan kualitas pelayanan yang lebih baik, dan performa yang semakin baik. ‘’Dirgahayu Astra Motor ke 50, semakin jaya, sukses selalu. Menembus batas,’’ demikian Budi Yanto. (bul)

(Suara NTB/bul)

HUT - Perayaan HUT ke 50 Astra Motor di Astra Motor NTB, perayaan yang berbeda dari biasanya, karena Covid-19.

SUARA NTB Selasa, 16 Juni 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB Bapemperda DPRD Loteng Ajukan 13 Ranperda Baru

Sembilan Usulan Pemerintah, Empat Usulan Dewan Praya (Suara NTB) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengajukan sebanyak 13 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) baru untuk dibahas bersama antara pemerintah daerah dengan legislatif. Ranperda yang diusulkan ini terdiri dari sembilan ranperda usulan dari pemerintah daerah ditambah empat usulan ranperda inisiatif DPRD Loteng.

Pengusulan 13 ranperda baru tersebut disampaikan pada rapat paripurna DPRD Loteng, dipimpin Wakil Ketua DPRD Loteng, H.L. Ahmad Rumiawan, Senin (15/6). Rapat paripurna DPRD Loteng sekaligus mengagendakan penyampain pandangan umum fraksifraksi DPRD Loteng atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Loteng tahun 2019. Selain itu, ranperda baru ini akan masukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2021.

Ketua Bapemperda DPRD Loteng, Suhaimi, S.H., mengatakan, pembentukan perda merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Tidak hanya itu, ranperda ini sekaligus menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Perda menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi.

Terutama sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini. Atas dasar itulah, pembentukan perda harus dilakukan secara taat asas.

Agar pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan. Hingga proses sosialisasi kepada masyarakat umum. “Dalam hal ini proses perencanaan sanga penting serta membutuhkan kajian mendalam,” jelas Suhaimi.

Lebih lanjut, pembentukan perda tidak saja sebagai wadah politik hukum di daerah atau potret rencana pembangunan materi hukum yang akan dibuat dalam satu tahun ke depan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan saja. Tetapi juga merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah.

Suhaimi menjelaskan,

Daftar Usulan Ranperda Bapemperda DPRD Loteng

(Suara NTB/kir)

SAMPAIKAN - Ketua Bapemperda DPRD Loteng, Suhaimi, menyampaikan usulan 13 ranperda pada rapat paripurna DPRD Loteng, Senin (15/6). dampak dari pandemi Covid19 banyak anggaran program yang ditarik. Termasuk anggaran pembentukan ranperda juga ikut ditarik, sehingga dari 13 ranperda yang diusulkan

untuk dibahas di tahun 2021 mendatang tersebut, ada juga ranperda yang seharusnya dibahas pada tahun 2020 ini.

“Mengingat pentinganya keberadaan dari ranperda terse-

but, kami berharap pemerintah daerah bisa komit. Dengan mengalokasikan anggaran yang memadai. Supaya perda yang dihasilkannya nantinya bisa ber-

manfaatnya secara maksimal.

Dalam rangka mendukung jalannya pembangunan di daerah ini,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Loteng ini. (kir/*)

Penularan Transmisi Lokal Tinggi Evaluasi Izin Klinik LAYANAN klinik kesehatan di tiga Gili terkesan mementingkan profit semata menjadi sorotan Dinas Kesehatan (Dikes). Pasalnya, di saat pandemi Covid-19 dan pelayanan dibutuhkan oleh warga lokal, hampir seluruh klinik di Gili tidak membuka pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Dikes KLU, dr. H. Lalu Bahrudin, Senin (15/6) mengakui, pihaknya mendapat keluhan dari tidak beroperasinya klinik saat pandemi.

Padahal masyarakat Gili sangat membutuhkan layanan (Suara NTB/ari) kesehatan pendukung pusH. L. Bahrudin tu/polindes di tiga Gili.

“Akan kita evaluasi klinik yang ada, ini berdasarkan masukan dari warga. Mereka (pengelola klinik) tidak pernah datang. Pada kondisi pandemi, justru banyak yang tutup,” ujar Bahrudin.

Tidak hanya warga, Bahrudin juga mengklaim masukan evaluasi itu muncul dari statemen keluhan pengusaha hotel. Oleh karenanya, Dikes sangat menyayangkan usaha klinik yang ada di tiga Gili tidak peka terhadap masalah sosial yang dihadapi oleh Pemda, bahkan pemerintah secara nasional. “Dari pengusaha juga banyak statemen, maka kami akan turun evaluasi,” tegasnya.

Mantan Direktur RSUD KLU ini menambahkan, dalam evaluasi nanti memungkinkan bagi klinik untuk dicabut izinnya.

Terutama jika klinik tidak memiliki komitmen memberi pelayanan kepada warga guna membantu beban pemerintah di saat pandemi. Dikes tidak ingin, klinik hanya berorientasi keuntungan dengan melihat pasar wisatawan. Terlebih lagi, Dikes punya catatan di mana sebagian kecil klinik membuka layanan dengan tarif di luar batas.

Menyusul new normal, Bahrudin, mengakui prosesnya cukup panjang. Untuk tahap awal, dimulai dengan pembersihan dengan memegang prinsip CHS berbasis lingkungan, penerapan PHBS oleh warga, hingga CHS di ranah kamar hotel.

Berikutnya, Dikes akan memastikan seluruh pegawai hotel yang datang secara bergiliran dan bertahap bebas dari gejala covid. Tidak itu saja, keamanan warga juga penting, sehingga bagi semua warga akan dilakukan full test swab.

Kolaborasi tes swab itu akan dilakukan Dikes KLU dibantu oleh Dikes NTB dan Universitas Mataram. Kendari langkah sudah jelas, namun Satgas KLU berharap adanya subsidi anggaran swab dari para pengusaha untuk pekerjanya. Mengingat biaya untuk kenormalan baru ini juga tidak sedikit, ditambah terbatasnya APBD KLU. (ari)

Disperindag Lobar Akui Penerapan ’’Social Distancing’’ di Pasar Berat Giri Menang (Suara NTB) Penerapan social distancing di Lombok Barat (Lobar) diakui berat. Lantaran kondisi pasar yang sempit jika diterapkan pola pengaturan lapak (tempat jualan). Sejumlah pasar dijadikan contoh penerapan standar kesehatan transisi menuju kenormalan baru, yakni Pasar Kediri dan Gerung. Selain itu, Pasar Gunungsari juga diupayakan bisa menerapkan standar kesehatan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lobar H. Sabidin mengatakan teknis untuk penanganan pasar(Suara NTB/her) pasar dalam penerapan H. Sabidin standar Covid-19 pihaknya sudah mendorong pemdes koordinasi dengan kecamatan untuk menerapkan protokol Covid-19.

Dalam hal ini, ujarnya, tidak bisa dilakukan oleh dinas saja, namun perlu kerjasama dengan desa, polsek dan kecamatan.

Pihaknya sudah membuat surat edaran ke desa dan camat untuk menangani persoalan ini. Sejauh ini ia mengklaim hampir 90 persen pedagang di pasar sudah menggunakan masker.

Pihaknya juga sudah memfasilitasi penyiapan tempat cuci tangan di tiap-tiap dan sabun cuci tangan di pasar. “Untuk jaga jarak ini jadi fokus Kita, jaga jarak ini agak mengalami Kesulitan, agak berat,” akunya, Senin (15/6).

Menurutnya, yang namanya di pasar, tidak bisa diatur jaraknya, apalagi ada pedagang yang laris. Kalau dilakukan opsi mengatur lapak pedagang agak berat juga, karena kondisi areal pasar terbatas. Begitu pula kalau dilakukan shift jualan, rawan terjadi penolakan pedagang. Ia mengklaim, kalau jarak tempat jualan antar pedagang sudah sesuai dengan standar. Hanya saja ketika pedagang ke pasar agak susah diatur, sehingga kerumunan sulit dihindari. Sebagian kecil perdagang yang paham soal standar kesehatan bisa menjaga jarak.

Namun demikian, pihaknya konsen di lima pasar untuk benar-benar menerapkan standar kesehatan. Di antaranya Pasar Gerung, Kediri, Narmada, Keru, dan Gunungsari. Pihaknya bersama polres, lima OPD terkait dan tim kecamatan turun memantau. (her)

Pemda Lobar Waspada Gelombang Kedua Covid-19 Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) waspada gelombang kedua atau second wave penyebaran virus Corona, menyusul tingginya penularan melalui transmisi lokal. Bahkan Pemprov NTB mencatat kasus positif Covid-19 di NTB sebesar 66 persen merupakan transmisi lokal. Sedangkan 34 persen dari imported case.

Menyikapi tingginya penularan transmisi lokal ini, Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi menegaskan, jika pemda melakukan langkah mempersiapkan diri menghadapi jika ada kondisi terburuk tersebut terjadi. Di antaranya menyiapkan anggaran penanganan dan pencegahan serta mempersiapkan fasilitas pelayanan bagi pasien Covid-19.

Dalam menghadapi ini, ujanya, pemda lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan pencegahan lainnya dengan mengadakan masker, hand san-

itizer dan disinfektan. “Dana Covid-19 ini akan diarahkan ke sana,”ujarnya.

Selain itu, pihaknya menyiapkan fasilitas kesehatan harus prima. Pihaknya sudah menambah daya tampung Rumah Sakit Tripat dan Rumah Sakit Awet Muda untuk pasien covid-19 menjadi kapasitas 99 pasien.

Kaitan dengan dana refocusing dan realokasi Rp 725 miliar, ujarnya, mengacu pada aturan pusat, di mana anggaran ini untuk kebutuhan enam bu-

lan ke depan. Namun belum ada yang bisa memprediksi kapan Covid-19 berakhir, sehingga kalau Covid-19 terus berlanjut, maka pemda tepaksa melakukan refocusing atau realokasi lagi. Alokasi anggaran ini, ujarnya, untuk kesehatan, JPS dan pemulihan ekonomi.

Dana ini, tambahnya, akan lebih banyak terserap untuk program JPS, di mana dalam sebulan bisa dihabiskan Rp 7,5 miliar, kalau dikalikan tiga bulan butuh Rp 22,5 miliar. Sedangkan sisanya untuk

kesehatan dan pemulihan.

Kalau dihitung program JPS kepada 30 ribu KK selama enam bulan saja, butuh anggaran Rp 45 miliar. Itupun berpotensi bertambah kalau warga terdampak bertambah dan tidak lagi 30 ribu KK. Sebelumnya, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan untuk menangani penularan transmisi lokal, pihaknya akan lebih masif lagi melakukan pencegahan melalui sosialisasi. Masalah transmisi lokal, lanjut dia, ketika terjadi di Mataram, maka Lobar juga pasti terimbas. Sebab, dua daerah ini berbatasan langsung. Bahkan, ujarnya, banyak pasien positif beberapa minggu terakhir sebagian besar pen-

(Suara NTB/dok)

H. Baehaqi duduk Lobar, namun bekerja di Mataram, baik itu di Pemprov NTB dan Pemkot Mataram atau di swasta. (her)

Dilantik, 99 PPS Tandatangani Pakta Integritas Pansus Covid-19 Koordinasi dengan BPK RI

Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) melanjutkan tahapan Pilkada 2020 dengan melantik 99 orang PPS yang akan bertugas di 33 desa.

Usai dilantik, PPS menandatangani Pakta Integritas di hadapan Komisioner KPU dan undangan yang hadir.

Poin Pakta Integritas cukup tegas, mengingat kinerja PPS sangat menentukan bagi prestasi KPU Kabupaten.

Terdapat 12 poin Pakta Integritas yang disepakati. Meliputi, pemilihan berlandaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kelurahan/desa dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, memperlakukan secara adil, imparsial dan

non-partisan kepada peserta pemilihan. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan dapat menggunakan hak pilih.

Selanjutnya, melakukan pengawasan dan supervisi terhadap KPPS, berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas non partisan dan adil. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung. Mencegah dan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan.

Membantu KPU Kabupaten Lombok Utara dan PPK. Ketua KPUD KLU, Juraidin, SH. MH., mengatakan proses pelantikan PPS sempat tertunda 3 bulan akibat pandemi Covid-19. Sebagai catatan khusus, tema besar Pilkada 2020 ini dilaksanakan dengan standar protokol Covid-19.

Artinya, kita semua tidak hanya PPS, wajib ikuti protokol itu.

Masker, cuci tangan, cek suhu tubuh, dan lainnya untuk mencegah penularan Covid-19.

Pada pelaksanaan Pilkada kali ini, KPU KLU memproyeksikan jumlah TPS sebanyak 583 unit. Jumlah ini bertambah 53 unit karena asumsi pembatasan jumlah calon pemilih, serta pelaksanaan pemilihan di bawah pandemi Covid.

Juraidin berpesan, agar PPS segera berkoordinasi dengan kepala desa setempat untuk memfasilitasi keberadaan Sekretariat. (ari)

JPS Lotim Tahap Kedua Siap Didistribusikan Selong (Suara NTB) Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Lotim dalam rangka penanganan dampak virus Corona (Covid-19) untuk tahap kedua siap didistribusikan.

Salah satu poin penting dalam pengadaan JPS tahap II ini dengan pelibatan IKM dan UKM lebih banyak dibandingkan tahap pertama. Tercatat sekitar 16 IKM dan UKM sebagai suplayer pengadaan produk-produk JPS tahap II ini.

“Untuk JPS Lotim tahap kedua sudah siap baik dari proses pendistribusian hingga administrasi. IKM dan UKM yang kita libatkan di tahap II ini lebih banyak,” terang Direktur Utama PD. Agro Selaparang, Sukirman, Senin, (15/6).

Selaku BUMD yang dipercaya sebagai penyedia JPS Lotim, pelibatan IKM dan UKM lebih banyak untuk melakukan pemberdayaan dengan diserapnya berbagai produknya di masa pandemi Covid-19. Di mana jumlah paket JPS Lotim untuk tahap kedua ini sebanyak 70.986 paket yang di dalamnya terdiri dari beberapa item produk terdiri atas, beras 10 kg, gula pasir 2 kg, minyak goreng dalam kemasan 1 liter, telur 15 butir, teri 1/4, garam beryodium, dan air mineral yang semuanya

Praya (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) penggunaan dana Covid-19 DPRD Lombok Tengah (Loteng) sudah mulai bekerja. Sejumlah kegiatan pun sudah disusun untuk dilaksanakan. Salah satunya, Pansus Covid-19 berencana menggelar audit investigasi, terhadap pengelolaan anggaran Covid-19 oleh Pemkab Loteng.

Untuk itu, Pansus akan segera berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, guna merealisasikan rencana tersebut.

“Salah satu agenda yang kita rencananya untuk dilaksanakan ialah menggelar audit investigasi. Untuk itu, kita perlu berkoordinasi dengan BPK RI,” terang Ketua Pansus Covid-19 DPRD Loteng, Suhaimi, S.H., kepada wartawan, Senin (15/6).

Ia menjelaskan, audit investigasi tersebut penting untuk bisa melihat posisi anggaran penanganan Covid-19 secara menyeluruh. Tidak hanya terkait berapa anggaran yang sudah digunakan dan dipertang-

gungjawabkan. Tetapi juga soal kebijakan terkait refocusing dan realokasi anggaran daerah, apakah sudah tepat atau tidak.

“Pansus tidak mau hanya terjebak pada soal anggaran yang sudah digunakan saja. Tetapi harus menyeluruh, terkait pengambilan kebijakan serta soal sumber-sumber anggarannya,” jelasnya. Karenanya, pansus seperti akan bekerja cukup lama. Mengingat, banyak hal yang harus dikaji dan ditelaah.

Selain dengan BPK RI, pihaknya juga akan berkoordinasi dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan aparat penegak hukum (APH), baik itu kepolisian maupun kejaksaan. Hal ini untuk bisa memperoleh gambaran batasan tugas dan fungsi pansus nantinya. Jangan sampai pansus bekerja melebihi kewenangan yang dimiliknya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Ombudsman NTB menyangkut administrasi pelayanan oleh pemda selama masa pandemi Covid-19. (kir)

Pembuatan Paspor Dibatasi 50 Persen

(Suara NTB/yon)

TUNJUKKAN - Direktur Utama PD. Agro Selaparang, Sukirman, menunjukkan beberapa item JPS Lotim, Senin (15/6). merupakan produk lokal.

Bahkan pihaknya sudah mulai uji coba pendistribusian di beberapa kecamatan, seperti di Kecamatan Pringgasela, Lenek dan Aikmel.

Dalam pendistribusian ini diakuinya ada beberapa desa yang menolak karena adanya perbedaan data, sehingga dibuatkan berita acara penolakan. Untuk itu, ujarnya, terlebih dahulu dilakukan penyesuaian data untuk kemudian dilakukan pendistribusian kembali. “Selain memberdayakan produk-produk lokal.

Untuk pengepakan kita juga

berdayakan masyarakat sekitar,” terangnya.

Di samping itu, dilakukan beberapa perubahan item produk seperti dari 30 butir telur menjadi 15 butir telur, digantikan dengan ikan teri dan air mineral. Upaya ini untuk memperbanyak UKM dari wilayah selatan dalam pengadaan JPS Lotim. Termasuk untuk beras sebanyak 700 ton lebih dengan melibatkan belasan suplayer yang semua berasal dari lokal.

“Untuk pengadaan beras saja kita melibatkan belasan suplayer. Bukan satu atau dua suplayer,” pungkasnya. (yon)

Selong (Suara NTB) Pelayanan keimigrasi di ULP Imigrasi Lombok Timur (Lotim) kembali dibuka per tanggal 15 Juni 2020 setelah dilakukan penutupan selama sekitar dua bulan terakhir atas terjadinya pandemi Covid-19. Dalam pelayanan paspor di masa sekarang ini, kuota dibatasi 50 persen serta adanya penerapan layanan prioritas pada pemohon.

Dikonfirmasi Suara NTB, Senin (15/6), Kepala ULP Kelas IIB Imigrasi Lotim, Awaludin, menyampaikan, penerapan beberapa kebijakan itu untuk menjamin terselenggaranya pelayanan keimigrasian di masa kenormalan baru.

Direktorat Jenderal Imigrasi menerapkan kebijakan yang tertuang dalam surat edaran (SE) Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020. Penerapan kebijakan keimigrasian ini juga memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, untuk menjamin kesehatan petugas dan juga masyarakat.

“Pelayanan di Imigrasi Lotim mulai buka Senin hari ini, (kemarin,red),”terangnya.

Adapun jenis layanan paspor yang akan dilayani, yaitu permohonan paspor baru, penggantian paspor karena habis masa berlaku, penggantian paspor karena rusak, penggantian paspor karena hilang, dan penggantian paspor perubahan baru. Akan tetapi, layanan kuota pemohon dibatasi hanya 50 persen dari kuota normal serta pembukaan kuota antrean pada aplikasi antrean paspor online dilakukan pada setiap hari Jumat pukul 14.00 wita waktu setempat.

Dalam pendaftaran layanan, kata Awaludin, untuk pemohon paspor baru dan penggantian paspor diwajibkan mendaftar melalui aplikasi pendaftaran antrean paspor online yang terdapat di Playstore atau Appstore. Sedangkan untuk pemohon paspor hilang dan rusak bisa datang langsung ke Kantor Imigrasi dengan kuota yang telah disesuaikan. (yon)

Kabupaten Bima Gratiskan Tes Cepat Pelajar dan Mahasiswa Bima (Suara NTB) – Bagi para Pelajar, Santri dan Mahasiswa asal Kabupaten Bima yang hendak bepergian ke seluruh wilayah NKRI, untuk melanjutkan studi akan digratiskan biaya tes cepat (rapid test).

Pasalnya segala bahan dan alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tes cepat untuk keperluan surat kesehatan bebas Covid-19 akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Demikian dikatakan Juru bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid19 Kabupaten Bima, M. Chandra Kusuma, M.AP, (Suara NTB/Dok) Senin (15/6). Selain biayM. Chandra Kusuma anya gratis, syarat untuk tes cepat juga dipermudah.

“Syaratnya cukup menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP), Kartu Pelajar atau Mahasiswa. KK atau tanda pengenal lainnya yang sah sebanyak satu lembar,” katanya.

Menurut Chandra, selama Pandemi Covid-19, berlangsung warga Kabupaten Bima yang hendak melakukan perjalanan ke seluruh wilayah NKRI akan dilakukan tes cepat di Rumah Sakit Sondosia dengan biaya yang sudah ditetapakn.”Namun bagi Pelajar, Santri dan Mahasiswa gratis,” katanya.

Langkah Pemkab Bima ini, lanjut Chadra, sesuai ketentuan dalam Surat Edaran (SE) Gugus Tugas (Gutas) penanganan Covid-19, Nomor 4 Tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan virus corona.

“SE ini telah diubah dengan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas SE Nomor 4 tahun 2020 terakit kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan virus corona,” katanya.

Chandra menambahkan, Surat Edaran bebas biaya (gratis.red) tes cepat bagi Pelajar, Santri dan Mahasiswa tersebut juga diminta seluruh Camat se-Kabupaten Bima untuk ikut membantu sosialisasi.”Kita harapkan informasi penting ini diterima secara merata bagi mereka yang menuntut ilmu diluar Kabupaten Bima,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Air Menipis, Realisasi Tanam Jauh dari Target Sumbawa Besar (Suara NTB) Realisasi tanam Musim Tanam (MT) 2020 (April-September) atau Musim Kemarau (MK) I, masih jauh dari target yang ditetapkan. Baik itu padi maupun jagung. Bahkan jadwal tanam terpaksa mundur akibat ketersediaan air yang makin menipis.

Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Pertanian Sumbawa, Ni Wayan Rusmawati M.Si, saat ditemui Suara NTB, Senin (15/6). Hingga saat ini untuk total padi sawah, targetnya 20.819 hektar yang terealisasi baru 3.876 hektar atau baru sekitar 18,62 persen. Untuk jagung targetnya, 28.104 hektar yang terealisasi baru 4.593 persen atau 16,34 persen.

“Sejak Januari, jadwal tanam kita yang pertama tahun ini sudah mundur ke Februari. Kini di tanam kedua juga mundur lagi, baru sebagian

kecil yang bisa menanam padi.

Kalau tahun tahun sebelumnya puncak tanam di MK I biasanya di bulan April-Mei. Kini, bergeser ke Juni-Juli. Ini akibat ketersediaan air kita di bendungan seperti di bendungan Batu Bulan dan bendungan Mama semakin menipis,”terang Wayan.

Untuk mengantisipasi terjadinya gagal tanam maupun gagal panen, Wayan berharap kepada petani agar mematuhi pola tanam berdasarkan zona yang ditetapkan pihak Pengairan. Untuk lahan pertanian yang masuk zona mer-

ah, jangan dipaksakan untuk ditanami padi. Tetapi bisa beralih ke tanaman palawija, seperti kacang hijau ataupun kedelai. Yang sedikit memerlukan air.

Selain itu, Wayan juga menghimbau petani mengikuti asuransi tani yang didaftarkan melalui PPL di wilayahnya masing masing. Dengan biaya hanya Rp36 ribu perhektarnya. Agar nanti ketika terjadi gagal panen, bisa mengklaim ganti rugi senilai Rp6 Juta perhektarnya. “Ini untuk menghindari petani kita tidak merugi,” tukasnya. (arn)

Dompu (Suara NTB) – Penyidik Satreskrim Polres Dompu, akhirnya menetapkan status tersangka untuk dua terduga pelaku pencabulan anak kandung di Kecamatan Woja. Hal itu mengingat telah terpenuhinya dua alat bukti seperti hasil visum rumah sakit dan keterangan saksi. Tersangka Ns (43) dan Mn (43) kini diancam pidana penjara 15 tahun dengan denda Rp1 miliar lebih.

Kanit PPA Satreskrim Polres Dompu, Aipda Achmad Rimawan dikonfirmasi Suara NTB, Senin (15/6) menjelaskan, ditetapkannya status tersangka untuk terduga pelaku pada kasus (Suara NTB/jun) awal di Desa Mumbu, menyAchmad Rimawan usul alat bukti yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Karenanya tertanggal 6 Juni kemarin langsung dilakukan penahanan. “Alasan kami melakukan penahanan yang bersangkutan terbukti menurut keterangan saksi-saksi petunjuk telah melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan,” ungkapnya.

Penangkapan terhadap Ns, lanjut dia, awalnya berkaitan dengan laporan dugaan pencabulan terhadap anak kandungnya, yakni Rn (16). Namun demikian, setelah dilakukan pengembangan terungkap bahwa tersangka sudah berulang kali menyetubuhi korban.

Untuk itu, penyidik menggunakan Pasal 81 ayat 1 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Bahkan jika terbukti dilakukan orang tua, wali maupun tenaga pendidik maka pidana penjaranya akan ditambah 1/3 dari ancaman maksimal, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002. “Status berkas saat ini sudah kita limpahkan ke jaksa untuk tahap I, masih belum dikembalikan untuk kelengkapan lanjutan,” ujarnya.

Sejauh proses penyidikan yang dilakukan belum ada kendala berarti yang dihadapi, karena palaku juga telah mengakui perbuatannya.

Sementara untuk kasus pencabulan bocah tiga tahun di Kelurahan Kandai II sendiri, tambah Achmad Rimawan, pelaku telah berstatus tersangka dan ditahan dengan ancaman pidana serupa. “Kendala yang ini tersangka tidak mau mengaku, namun kita patokannya pada alat bukti visum dan ketarangan saksi. Nenek korban sudah kita periksa dan berkas di tahap I juga,” pungkasnya. (jun)

Ni Wayan Rusmawati

Penanganan Kekeringan Baru Sebatas Pemetaan

(Suara NTB/ula)

SERAHKAN DOKUMEN - Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, menyerahkan dokumen Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2019 dan diterima oleh Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, dalam rapat paripurna DPRD Dompu, Senin (15/6).

APBD Dompu Surplus Rp16,9 Miliar Dompu (Suara NTB) APBD Kabupaten Dompu tahun 2019 mengalami surplus hingga Rp16,934 miliar. Surplus ini menyebabkan silpa pada APBD tahun 2019 mencapai Rp62,726 miliar. Hal ini terungkap dalam penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Dompu tahun 2019 yang disampaikan Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH di DPRD Dompu, Senin (15/6) kemarin.

“Dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, pemerintah Kabupaten Dompu mengalami surplus senilai Rp16,934 miliar,” kata Arifuddin, SH dalam pidatonya di hadapan paripurna Dewan, Senin kemarin.

Surplus ini didapat dari total belanja daerah tahun 2019 sebesar Rp1,162 triliun dari rencana Rp1,172 triliun dalam APBD 2019. Sementara belanja dan transfer sebesar Rp1,145 triliun dari Rp1,218 triliun yang ditetapkan dalam APBD 2019. Dengan rincian realisasi yaitu belanja operasi sebesar Rp760,856 miliar, belanja modal sebesar Rp248,747 miliar, belanja tak terduga

sebesar Rp1,356 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp134,690 miliar.

Sementara pada pos pembiayaan dengan total penerimaan sebesar Rp45,954 miliar pada tahun 2019 tidak dianggarkan untuk pengeluarannya, sehingga menjadi pembiayaan netto. Surplus pendapatan dan pembiayaan netto APBD Dompu tahun 2019 ini menjadi silpa APBD tahun 2019 untuk dimasukan dalam APBD perubahan 2020.

Laporan pertanggungjawaban APBD Dompu tahun 2019 ini, kata Arifuddin, sudah melalui tahapan audit BPK dan Kabupaten Dompu kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya. Laporan pemeriksaan ini diterima Bupati Dompu melalui video konferensi pada 29 Mei 2020 lalu.

Wabup juga menyampaikan beberapa catatan BPK atas laporan keuangan Kabupaten Dompu tahun 2019 pada sistem pengendalian internal dan adanya ketidak patuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam pen-

gelolaan keuangan daerah.

Diantaranya soal pembayaran honorarium kegiatan, dan pertanggungjawaban belanja daerah pada BPBD dan Dinas Perhubungan, serta belanja tak terduga yang belum sepenuhnya dipertanggungjawabkan oleh BPBD. Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par yang memimpin rapat paripurna penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2019 ke Dewan menyampaikan, pihaknya memiliki waktu hingga akhir Juli untuk membahasnya. “Alat kelengkapan Dewan diminta untuk segera membahasnya. Kita mempunyai kesempatan sampai akhir Juli untuk membahas dan memberi persetujuan untuk menjadi Perda Pertanggungjawaban APBD 2019,” kata Andi.

Pada kesempatan itu, Andi juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemda Dompu yang kembali memperoleh WTP atas laporan keuangan APBD Dompu tahun 2019 dari BPK. “Ini tentu menunjuman kinerja pemerintah lebih baik dari tahun ke tahun,” katanya. (ula)

Kadispora Dompu Ajukan Pensiun Dini Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH., akhirnya mengajukan surat pensiun dini atas keikutsertaannya pada suksesi Pilkada 2020. Berkas permohonan sudah disampaikan ke BKDPSDM dan dikirim ke BKN RI untuk diproses lebih lanjut. Sementara bakal calon lain, Aris Ansyari yang juga tercatat sebagai ASN sampai saat ini belum mengajukan permohonan.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKDPSDM Dompu, Asraruddin, SH., kepada wartawan di kantornya, Senin (15/6).

Ia mengatakan, dari dua Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu yang ikut mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah tahun ini, baru H. Ichtiar yang mengajukan berkas lengkap untuk permohonan pensiun dini. “Pada saat penetapan itukan sudah harus ada surat definitif apakah dia pensiun atau diberhentikan.

Kaitan dengan dua ASN yang akan ikut suksesi pilkada, satu orang sudah mengajukan berkas lengkap,” terangnya.

Jika melihat berkas yang diajukan HI sapaan akrab H. Ichtiar, menurutnya, sudah memenuhi syarat untuk pensiun dini. Selain karena usia diatas 50 tahun juga masa kerjanya melebihi syarat minimal 20 tahun. Dengan begitu HI berhak akan hak pensiunnya.

Sementara Aris Ansyari, kemungkinan hanya sampai pemberhentian dengan hormat saja jika permohonan disampaikan. Karena dari segi umur maupun masa kerja belum

memenuhi syarat untuk pensiun.

“Wajib dia ajukan kalau tidak dia akan diberhentikan tidak dengan hormat,” tegasnya.

KPUhanya sebatas mengatur persayaratan orang menjadi calon dalam Pilkada, tetapi berkaitan dengan aturan ASN yang bisa ikut pesta demokrasi menjadi ranah BKDPSDM. Terhadap permohonan yang sudah masuk, tambah Asraruddin, pihaknya masih menunggu nomor pertimbangan dari BKN RI untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan (SK) Bupati.

“Untuk HI TMT-nya itu 1 Agustus,” pungkasnya. (jun)

Asraruddin

(Suara NTB/jun)

Dua Terduga Kasus Asusila Jadi Tersangka

”

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Ketersediaan air 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 kita di bendungan 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 seperti di 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 bendungan Batu 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Bulan dan 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 bendungan 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Mama 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 semakin 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 menipis 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121

(Suara NTB/ist)

PMI Tambah Kasus Covid-19, KSB Intensifkan Pengawasan Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) akan semakin mengintensifkan pengawasan jelang kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) tahap selanjutnya. Sebab dari lima orang yang sudah pulang ke KSB, satu orang diantaranya dinyatakan positif corona virus disease (Covid-19) atas nama Tn. M (44). Warga dari, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk tersebut diketahui pulang dari Bangladesh.

“Memang ada 60 orang PMI yang akan kembali ke Sumbawa Barat dalam rentan waktu Mei-Juli. Yang sudah pulang baru lima orang dan satu positif, makanya jelang pemulangan tahap berikutnya akan kita beri atensi khusus,” ujar Kadis Nakertrans, Ir. H. Muslimin HMY, M.Si kepada Suara NTB, Senin (15/6) kemarin. Sementara untuk empat orang lainnya saat ini masih berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan masih melakukan isolasi secara mandiri.

Sebagai langkah antisipasi bertambahnya jumlah kasus baru jelang kepulangan mereka, saat ini Satgas mengaku sudah mulai menyiapkan strategi khusus. Salah satunya dengan melakukan penjemputan mereka di pelabuhan Poto Tano dan akan langsung di lakukan tes cepat (rapid tes) di posko terdekat. Jika tidak ada gejala, maka mereka akan langsung dipulangkan ke rumahnya masing-masing untuk menjalani isolasi mandiri. (ils)

Halaman 5

Sumbawa Besar (Suara NTB) Meski gejala kekeringan sudah mulai dirasakan masyarakat, namun pemerintah Kabupaten Sumbawa tampaknya belum melakukan langkah sigap. Hingga kini, penanganan kekeringan baru memasuki tahapan pendataan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa melakukan pemetaan terhadap daerah rawan kekeringan. Hal ini sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Ir. A. Rahim didampingi Kabid Logistik dan Kedaruratan, M. Nurhidayat, S.T menyampaikan, pihaknya berkoordinasi dengan BMKG terkait waktu musim kemarau. Selain itu juga melakukan pemetaan terhadap wilayah rawan kekeringan. Dalam hal ini berkoordinasi dengan camat dan kepala desa.

“Masih koordinasi dengan kecamatan, wilayah-wilayah mana yang sudah mulai ada kekeringan. Itu masih dalam tahap pengumpulan data. Kedua kami masih meneliti sumber air di wilayah yang banyak terjadi kekeringan.

Sehingga nanti memudahkan mengambil air saat pendistribusian,” ujarnya, Senin (15/6).

Dijelaskannya, tahun 2019 lalu kekeringan melanda sejumlah desa di 17 kecamatan. Terhadap wilayah yang ada, pihaknya tetap melakukan evaluasi sambil melihat perkembangannya. Karena selain curah hujan yang sedikit, juga banyak lahan yang sudah dimanfaatkan untuk menanam jagung.

Hal ini berpengaruh terhadap ketersediaan air dan dimungkinkan adanya wilayah baru yang dilanda kekeringan. “Bisa jadi daerah-daerah yang dulunya ada air tidak ada air nantinya. Itu perlu dievaluasi ulang dari wilayah yang ada di kecamatan,” terangnya.

Terkait pendistribusian air bersih, diakuinya, pihaknya sudah menyiapkan anggaran. Anggaran tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu saat terjadinya kekeringan. “Dana untuk air bersih masih ada yang kita siapkan di APBD. Kalau ada kejadian mendadak, ada sih dananya,” pungkasnya. (ind)

A. Rahim

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Selasa, 16 Juni 2020

Jaksa Kembali Panggil Penunggak Kerugian Negara Taliwang (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, kembali memanggil para penunggak temuan kerugian negara yang mencapai Rp434 juta. Pemanggilan mereka dilakukan untuk mempertanyakan progres pengembalian temuan tersebut dan kesanggupan mereka.

Sebab hasil evaluasi baru 10 persen yang sudah dikembalikan dari total temuan tersebut.

“Tiga orang dengan temuan paling besar sudah kita panggil untuk kami tanyakan kesanggupan mereka. Kami juga merencanakan untuk pemanggilan penunggak yang lainnya sebelum masalah ini kita serahkan kebali ke pemberi kuasa (Pemerintah),” ungkap Kajari KSB kepada Suara NTB melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha (Datun) Purning Dahono Putro SH, Senin (15/6).

Ada beberapa alasan sehingga penunggak ini belum bersedia untuk mengembalikan temuan tersebut, karena mereka mengaku sudah tidak memiliki uang.

Wabah pandemi covid-19 juga menjadi alasan mereka agar diberikan keringanan terhadap pengembalian temuannya. Terkait hal itu, pihaknya akan melaporkan masalah ini pimpinan

daerah selaku pemberi kuasa terlebih dahulu untuk penanganan lanjutan. Jika petunjuk dari pemberi kuasa kasus ini dilanjutkan, maka pihaknya akan melimpahkan ke Pidsus.

“Kami tetap akan menunggu petunjuk lanjutan dari pemberi kuasa untuk penanganan lebih lanjut dan kami siap apapun instruksi diberikan,” timpalnya.

Kajati sebelumnya juga menyarankan agar penunggak disidangkan melalui proses perdata dan pidana. Tetapi dirinya mengaku belum mengambil sikap, karena beberapa pertimbangan. Salah satunya jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk sidang. Bahkan jika sidang dimenangkan, pihaknya juga kesulitan untuk melakukan eksekusi sesuai putusan hakim.

“Kami belum berani melanjutkan kasus ini ke ranah perdata dan pidana, karena ratarata kerugian per orang tidaklah besar. Sementara biaya sidang yang akan kita keluarkan sangat tinggi,” tukasnya.

Tetapi apapun itu jika pimpinan daerah meminta dilanjutkan akan tetap dilakukan. (ils)

SUARA NTB Selasa, 16 Juni 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Sekolah Swasta Harapkan PPDB Jalur Prestasi Sesuai Juknis

Mataram (Suara NTB) – Sekolah swasta mengharapkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur prestasi tahun ajaran 2020/2021 yang dimulai Senin (15/6) sesuai petunjuk teknis (juknis) PPDB. Dengan begitu tidak ada upaya tertentu di luar juknis, sehingga sekolah swasta bisa melakukan kalkulasi dan upaya agar bisa mendapatkan siswa baru.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Kota Mataram yang juga Kepala SMA Darul Falah, Baidawi pada Senin (15/6) mengatakan, pihaknya berharap PPDB Jalur Prestasi tahun lebih baik dari tahun lalu, dengan menjalankan prosedur sesuai juknis.

Baidawi juga mengharapkan, agar siswa yang diterima melalui jalur prestasi merupakan siswa yang betul-betul mempunyai prestasi akademik atau non akademik.

Prestasi itu harus dibuktikan dengan piagam atau pun surat dari pihak yang berwenang. “Jangan sampai ‘diada-adakan’ prestasi tersebut, sehingga yang masuk me-

mang siswa yang betul-betul berprestasi dan mengharumkan nama sekolah,” ujarnya.

Ia berharap Dinas Dikbud NTB bisa menjalankan dengan tepat aturan yang telah dibuat, sehingga ada kepastian yang jelas dari pelaksanaan PPDB. “Dan kami pihak swasta akan lebih mudah membuat kalkulasi jumlah siswa yang belum terserap di sekolah negeri dan kami akan melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan siswa yang lebih banyak pada sekolah swasta,” ujar Baidawi.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., dalam juknis PPDB menyebutkan seleksi PPDB dilakukan sesuai sistem. Ber-

dasarkan juknis disebutkan untuk seleksi jalur prestasi akademik dilihat dari ratarata nilai rapor, rata-rata nilai rapor per semester dimulai dari semester 5 sampai dengan semester 1, dan usia pendaftar.

Untuk prestasi piagam/sertifikat sudah diukur melalui bobot prestasi, semakin tinggi tingkat perlombaan dan juara yang diraih, maka semakin tinggi bobotnya. Juga melihat ratarata nilai rapor, rata-rata nilai rapor per semester dimulai dari semester 5 sampai dengan semester 1, dan usia pendaftar.

Sementara untuk prestasi Tahfidzul Qur’an dinilai dari jumlah juz hafalan, rata-rata nilai rapor, rata-rata nilai rapor per semester dimulai dari se-

mester 5 sampai dengan semester 1, dan usia pendaftar.

Sekolah melakukan tes hafalan Al Qur’an untuk menetapkan kelulusan calon peserta didik.

Sementara itu, sejumlah SMA negeri diramaikan oleh pendaftar jalur prestasi, salah satunya SMAN 2 Mataram.

Kepala SMAN 2 Mataram, Drs. H. Ismail, S.Pd., M.Pd., mengatakan, pada PPDB tahun ini pihaknya mendapatkan kuota 11 rombongan belajar, di mana satu rombongan belajar berisi 32 siswa. Pada pra pendaftaran pekan lalu, untuk prestasi akademik sebanyak 97 orang mengajukan berkas ke SMAN 2 Mataram, untuk non akademik sebanyak 27 orang, dan tahfidz sebanyak empat orang. “Untuk seleksi, dari sistem yang menentukan bukan sekolah,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/6).

Di samping itu, pada proses pendaftaran PPDB, Ismail mengatakan, pihaknya berusaha

menjalankan standar protokol kesehatan cegah Covid-19. Disebutkannya, pintu masuk dan keluar dipisahkan, loket dilapisi plastik dan mengatur jarak dengan membatasi dengan tali rafia, dilakukan pengukuran suhu badan, termasuk menyediakan tempat cuci tangan.

PPDB SMA untuk jalur prestasi dan perpindahan orang tua/wali siswa dimulai pada Senin (15/6) sampai dengan Rabu (17/6), seleksi secara sistem pada Kamis (18/ 6), dan pengumuman pada Jumat (19/6). Sedangkan untuk jalur afirmasi, pendaftaran dan verifikasi sekolah dilaksanakan pada23 sampai dengan 26 Juni, seleksi pada 27 Juni, dan pengumuman pada 28 Juni. Jalur zonasi, pendaftaran dan verifikasi pada 2 sampai 6 Juli, seleksi pada 7 Juli, dan pengumuman pada 8 Juli.

Sementara untuk PPDB SMK pendaftaran dibuka pada Senin (15/6) sampai dengan Ka-

Sejumlah Ponpes di Lotim Mulai KBM

(Suara NTB/dys)

Hindari Klaster Baru

Akhir September, SK Gubernur untuk Guru Non ASN Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menargetkan penyerahan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penugasan guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) non ASN pada akhir semester genap tahun ajaran 2019/2020. Rencana itu juga untuk memudahkan pihak sekolah menyusun jam mengajar bagi guru non ASN. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Jaka Wahyana, S.Pd., ditemui di kantornya, Senin (15/6) menyampaikan, saat ini pihaknya tengah dalam proses penyiapan SK. Ditargetkan akhir semester genap tahun ajaran 2019/2020 ini SK tersebut sudah selesai. “Sehingga pihak sekolah bisa menyusun jam mengajar bagi guru non ASN itu,” katanya.

Menurutnya, SK bagi guru non ASN sempat tertunda, karena jika diserahkan di bulan Mei lalu, pihak sekolah akan kesulitan mengatur ulang jam mengajar. Selain itu, diakuinya penempatan guru non ASN disesuaikan dengan kebutuhan jam mengajar masing-masing sekolah. Oleh karena itu, ada kemungkinan guru non ASN ditempatkan di bukan sekolah asalnya.

“Penempatan pasti ada bergeser, karena kebutuhan masing-masing sekolah. SK baru sesuai penempatan, sesuai kebutuhan jam mengajar masing-masing sekolah,” katanya.

Sekitar 1200-an guru non ASN yang akan memperoleh SK tersebut. Mereka lulus dalam UKG non ASN yang dilaksanakan pada tahun 2019 lalu. Secara umum, semua guru non ASN di bawah Pemerintah Provinsi NTB mendapatkan honor berupa Jasa Jam Mengajar (JJM). Dengan mereka lulus UKG non ASN akan mendapatkan SK Gubernur, yang nantinya bisa membantu untuk pengajuan sertifikasi.

UKG non ASN dilaksanakan pada Rabu (11/12/2019) dan Kamis (12/12/2019). Hasil UKG meliputi tes potensi akademik dengan bobot 25, Kompetensi Paedagogik dengan bobot 35, dan kompetensi Profesional dengan bobot 40. Peserta yang diusulkan terlebih dahulu untuk mendapatkan SK Penugasan dari Gubernur sebagai guru non ASN pada SMA/SMK/SLB Negeri adalah peserta yang memperoleh nilai akhir minimal 65.

Data dari Dinas Dikbud NTB sebelumnya menunjukkan pada jenjang SMA, sebanyak 3.094 orang yang mengikuti UKG non ASN. Di jenjang SMK, sebanyak 1.782 orang yang ikut. Dan, di jenjang SLB, sebanyak 138 orang ikut UKG non ASN. (ron)

TERIMA - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah (kanan) saat berkunjung ke Unram beberapa waktu lalu menerima produk alkohol produksi FT Unram dari Rektor Unram H. Lalu Husni

(Suara NTB/ist)

SEKTOR pendidikan tinggi turut terdampak Covid-19. Sejak tercatat mulai masuknya Corona di NTB, perguruan tinggi mulai sigap dengan memberlakukan sejumlah kebijakan untuk menghindari adanya klaster baru melalui pergerakan kampus.

Wakil Rektor I Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Dra. Ni Ketut Alit Suarti, menyebut kebijakan perkuliahan dari rumah secara daring untuk menghindari penyebaran Covid-19 lebih luas. Pihaknya tak ingin ada klaster baru Corona yang lahir dari kampus. “Supaya tidak ada klaster baru dalam penyebaran Covid-19,” terangnya akhir pekan kemarin.

Oleh karena itu, sejak pandemi di awal munculnya, Rektor Undikma sudah melakukan berbagai rakor untuk siapkan diri menghadapi adanya perubahan baik dari segi sapras dan strategi belajar. “Kini sudah sepenuhnya online kemudian juga bimbingan skripsi dan ujian skripsi,” jelasnya.

Meski, kata Alit, pihaknya sejak tahun 2015 lalu telah memulai perkuliahan daring. Setelah dosen IKIP Mataram saat itu melakukan penelitian dan melakukan praktik perkuliahan daring. “Dalam suasana normal Undikma sudah lakukan perkuliahan online pada tahun akademik 2015. Sudah kami coba karena ada dosen kami yang waktu itu lakukan penelitian. Hingga kini berlanjut meski belum maksimal,” jelasnya.

Kini menyongsong era normal baru, kampus juga telah mengambil langkah-langkah yang bertujuan melindungi kesehatan seluruh warga kampus dari penularan virus.

“Kesiapan menyongsong era new normal. Semua kita terutama para orang tua merasa cemas. Undikma utamakan kesehatan bagi mahasiswa karyawan dosen. Secara pelan kami akan beradaptasi untuk ikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Termasuk dia tinggal di mana mereka berinteraksi dengan siapa. Kami selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan itu,” urainya.

Undikma melalui Wakil Rektor II juga sudah menyiapkan untuk menyiapkan tempat cuci tangan, menyediakan alat cek suhu, dan jadwal shift karyawan di kampus. Tujuannya untuk mengatur agar tidak berjubel di kampus. “Secara umum proses akademik full gunakan online dengan banyak model digunakan dosen. Yang jelas semua berbasis internet,” jelasnya. (dys) Ni Ketut Alit Suarti

(Suara NTB/ron)

DAFTAR - Pendaftar PPDB Jalur Prestasi di SMAN 2 Mataram saat melakukan proses pendaftaran, Senin (15/6). mis (19/6). Tes fisik dan verifika- ing banyak lima persen, dan si sekolah dilaksanakan pada 20 jalur prestasi dengan kuota sampai dengan 26 Juni. Seleksi paling banyak 15 persen. Kuooleh sistem pada 27 sampai 28 ta per rombongan belajar Juni dan pengumuman pada 29 SMA maksimal 32 orang.

Kuota 15 persen jalur prestaJuni. PPDB SMK tidak melaksi dibagi menjadi 8 persen sanakan jalur zonasi.

Untuk PPDB SMA, ada prestasi nilai Raport Semester empat jalur yang dibuka yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 pada mata pelajalur zonasi dengan kuota jaran Bahasa Indonesia, Mateminimal 60 persen, jalur afir- matika, Bahasa Inggris, dan masi dengan kuota paling ban- IPA; 5 persen prestasi piagam/ yak 20 persen, jalur perpinda- sertifikat; dan 2 persen Tahfidhan tugas orang tua/wali pal- zul Qur’an. (ron)

FT Unram Berhasil Manfaatkan Limbah Tebu Jadi Alkohol

Mataram (Suara NTB) Berbagai inovasi terus dihasilkan Universitas Mataram (Unram). Kali ini, Fakultas Teknik Unram berhasil menyulap limbah tebu menjadi bahan alkohol.

Proses pengolahan dilakukan di laboratorium Energi Baru Terbarukan milik FT Unram.

“Laboratorium ini dimanfaatkan untuk pengolahan limbah tebu menjadi alkohol,” kata Rektor Unram Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum., belum lama ini.

Bekerjasama dengan PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) dan Pemda NTB, Unram berhasil memproduksi alkohol 75 persen sebagai bahan baku pembuatan hand sanitizer.

Prof. Husni mengatakan bahwa pengolahan limbah tebu di Laboratorium Energi Baru Terbarukan milik Fakultas Teknik Unram sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan alkohol untuk bahan pembuatan hand sanitizer yang semakin dibutuhkan untuk memenuhi protokol kesehatan.

Unram, kata Prof. Husni bekerjasama dengan pabrik gula PT. SMS yang menyediakan limbah sari tebu sebanyak 20 ton.

Limbah tersebut diolah di Laboratorium Energi Terbarukan Fakultas Teknik Unram menjadi alkohol 75 persen. Selanjutnya hasil pengolahan tersebut diserahkan ke Pemda. “Hasil

laboratorium berupa alkohol 7080 persen merupakan bahan pembuatan sanitizer dan disinfektan hasil olahan laboratorium Fakultas Teknik dari limbah sari tebu yang diberikan oleh PT. SMS yang memproduksi gula di Dompu,” ujarnya.

Sementara itu, Prof. Husni mengingatkan agar semua pihak dapat bersinergi dalam penangnan Covid-19. “Unram sebagai perguruan tinggi berperan sesuai kapasitasnya, yakni membantu penanganan Covid-19 dalam hal ini menyediakan bahan baku handsanitaizer yang sangat dibutuhkan. Kita memiliki sumber daya, untuk itu harus kita manfaatkan,”pungkasnya. (dys)

Unram Tunda Wisuda Daring Mataram (Suara NTB) Kebijakan wisuda daring (online) Periode Maret 2020 yang telah ditetapkan Universitas Mataram (Unram), melalui Surat Edaran (SE) Nomor: 4945/UN18.1/TU/2020 tertanggal 27 Mei 2020 ditunda.

Penundaan wisuda dengan sistem daring sebagai konsekuensi pandemi Covid-19 tersebut, tertuang dalam Pengumuman Nomor: 5265/ UN18.1/EP/2020 tertanggal 12 Juni 2020, yang ditandatangani Wakil Rektor (WR) I Bidang Akademik.

Rektor Unram melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik Agusdin, S.E., M.B.A., D.B.A. dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan pelaksanaan wisuda untuk periode Maret 2020 yang sedianya akan digelar pada 18 Juni 2020

ditunda dengan pertimbangan.

Dikatakan Agusdin, seperti yang tercantum dalam poin satu pengumuman tersebut, pelaksanaan wisuda online yang semula direncanakan tanggal 18 Juni 2020 ditunda dengan mempertimbangkan jumlah pendaftarnya masih sedikit.

Namun demikian, sebagaimana yang tercantum pada poin empat pengumuman penundaan wisuda daring, pelaksanaan wisuda periode Maret 2020 akan tetap dilaksanakan dengan waktu yang akan ditentukan kemudian.

Meski demikian, Unram menyiapkan beberapa opsi.

Adapun opsi yang ditawarkan pihak Unram terkait biaya wisuda yang telah dibayarkan oleh calon wisudawan dan wisudawati, terdiri dari tiga opsi yakni pengembalian penuh,

pengembalian sebagian, dan biaya wisuda tidak dikembalikan.

Dijelaskan bahwa ketiga opsi yang ditawarkan tersebut adalah bagi calon wisudawan dan wisudawati yang memilih opsi pengembalian penuh, maka calon wisudawan dan wisudawati harus mengembalikan kelengkapan yang telah dan atau pernah diterima.

Sementara bagi yang memilih opsi sebagian biaya wisuda dikembalikan, maka yang bersangkutan tidak perlu mengeluarkan biaya pembelian toga, pada saat pembukaan pendaftaran wisuda kembali.

Sedangkan bagi mereka yang memilih opsi biaya wisuda tidak dikembalikan, maka dengan sendirinya wisudawan dan wisudawati tersebut telah terdaftar saat pembukaan pendaftaran kembali. (dys)

STAHN Gde Pudja Perpanjang Kuliah Daring Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram memperpanjang perkuliahan dalam jaringan (daring) sampai dengan akhir semester genap 2019/2020.

Bimbingan skripsi juga dilaksanakan secara daring.

Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag., pada akhir pekan kemarin menjelaskan, perkuliahan daring di STAHN Gde Pudja Mataram untuk jenjang S1 dan S2 diperpanjang sampai dengan akhir semester genap 2019/2020. Dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. “Untuk perkuliahan kami masih daring bahkan sampai akhir semester,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pengajuan skripsi dan tesis dapat di-

lakukan dengan menghubungi ketua jurusan atau ketua Prodi atau sekretaris jurusan. Dewi mengatakan bimbingan skripsi dan tesis dilakukan secara daring melalui aplikasi WhatsApp atau email. “Untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) belum kami bahas karena biasanya (dilaksanakan) di akhir tahun,” katanya.

STAHN Gde Pudja juga sudah mengeluarkan surat edaran tentang tindak lanjut antisipasi dan pencegahan penyebaran Covid-19 serta sistem kerja dalam tantangan normal baru. Di samping mengenai perkuliahan daring, surat edaran itu juga menjelaskan semua dosen yang mendapat tugas tambahan dan tenaga kependidikan mulai tanggal 5 Juni lalu masuk kantor seperti biasa.

“Dalam melaksanakan tugas

kedinasan di kantor, tetap memperhatikan protap keamanan optimal,” sebut Dewi mengutip surat edaran itu.

Terkait laporan kerja, diserahkan paling lambat tanggal 5 di bulan berikutnya seperti biasa dan absensi dilakukan secara manual. Ketetapan itu akan ditinjau secara periodik sesuai perkembangan situasi dan kondisi.

Perkuliahan secara daring di STAHN Gde Pudja sudah dilaksanakan sejak Senin (16/3) lalu. Kegiatan perkuliahan, asistensi/pembimbingan tatap muka di STAHN Gde Pudja ditiadakan dan diganti dengan perkuliahan, asistensi/pembimbingan dalam jaringan (daring) atau online melalui berbagai platform komunikasi. Atau dengan tugas mandiri. (ron)

Selong (Suara NTB) Meski belum ada imbauan resmi yang membolehkan masuk, sejumlah pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah mulai memasukkan santri ke asrama masing masing dan menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM).

Seperti Ponpes Darul Luthfiah Murni (DLM) NW Aik Lomak, Desa Toya Kecamatan Aikmel. Mudir Ponpes, Dr. H. Mugni yang dikonfirmasi mengakui para santri lamanya sudah dia masukkan sejak tanggal 7 Juni 2020 lalu.

Menurut Mugni yang juga Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Lotim, bagi pondok-pondok yang menerapkan sistem asrama bagi santrinya sudah menerima kembali santrinya. Memasukkan santri kembali ke pondok katanya sama dengan lockdown.

“Ini dalam rangka menyambut new normal,” ucapnya.

Dijelaskan para santri juga dimasukkan lebih awal ini agar tidak banyak ketinggalan mata pelajaran. Di samping itu, santri juga harus mengikuti semester kenaikan kelas.

Kegiatan belajar mengajar ini ditegaskan menerapkan standar protokol penanganan Corona Virus Disease (Covid).

Saat masuk, semua santri sudah diimbau untuk membawa minimal tiga masker.

Masker tersebut digunakan selama kegiatan belajar mengajar. Jarak duduk santri saat berada di ruang belajar pun diatur sesuai standar Covid.

Sebelum masuk ruang belajar, tetap harus melalui proses pemeriksaan suhu tubuh.

Ditambahkan, proses belajar

mengajar secara tatap muka di Ponpes DLM NW ini dipercepat meski Lotim belum ditetapkan sebagai daerah yang memenuhi syarat melaksanakan new normal. Alasannya, kurikulum pondok sudah lama ketinggalan para santrinya. Ponpes ini berbeda dengan sekolah umum.

Sekolah umum siswanya bolak balik ke sekolah, sehingga yang dikhawatirkan ada yang terpapar saat berada di jalan. Sementara santri, menetap di ponpes.

Tinggal ditetapkan sistem pengawasan santri yang lebih ketat. Semua orang yang masuk dan keluar pondok terpantau dengan jelas.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lotim, Azharuddin yang dikonfirmasi terpisah mengaku baik ponpes maupun madrasah-madrasah di Lotim ini rencana awal mulai masuk pada Senin (15/6) hari ini. Itupun masih rencana dan bisa saja nanti ada perubahan. Saat sudah diizinkan masuk, maka harus menerapkan protokol kesehatan. Ketentuan penerapan protokol kesehatan ini wajib bagi seluruh madrasah.

Disebut sebanyak 200 madrasah swasta, 7 madrasah negeri juga berlaku sama. Semua wajib menerapkan sistem keamanan kesehatan agar terhindar dari paparan virus. ‘Semua imbauan pemerintah baik dari pusat maupun daerah harus ditaati oleh madrasah, rajin cuci tangan, periksa suhu tubuh dan lainnya.,” ucapnya. Sebelumnya, Kemenag Lotim juga sudah bagibagi masker sebanyak 20 ribu kepada madrasah dan ponpes serta seluruh kantor layanan Kemenag di lingkup Lotim. (rus)

(Suara NTB/dys)

SERAH TERIMA - Suasana serah terima murid kelas VI di SDN 42 Mataram dari sekolah ke orang tua, Senin (15/6).

Pastikan Protokol Kesehatan

Serah Terima Murid Gandeng Kelurahan Mataram (Suara NTB) Tidak seperti biasanya, serah terima murid kelas VI pada SDN 42 Mataram, Senin (15/6) dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan.

Pada situasi normal, biasanya serah terima dihadiri siswa langsung. Namun kini hanya diwakili oleh para orang tua.

“Serah terima kembali siswa kepada orang tuanya secara simbolis dan hanya di wakili satu orang siswa untuk melaksanakan protol Covid19,” kata Johani, S.Pd., Kepala SDN 42 Mataram.

Menurutnya, situasi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penyerahan pada siswa langsung. Makanya pihak sekolah mewakilkan penyerahan pada orang tua. “Kita wakilkan ke orang tua siswa,” kata Johani usai serah terima, Senin (15/6) kemarin.

Dikatakan Johani, semua kegiatan tersebut dilaksanakan mengikuti panduan dan prosedur kesehatan. Tujuannya agar memastikan semua dalam kondisi sehat. “Penyerahan siswa kembali kepada

orang tua diatur menerapkan protokol kesehatan,” sambungnya.

Tak hanya itu untuk menghindari agar tidak terjadi penumpukan di satu tempat. Pihak sekolah telah membagi mereka ke dalam lima kelas.

“Ada 46 orang orang tua yang hadir wakili anaknya dibagi 5 kelas. Termasuk pakai halaman sekolah agar tetap kita jaga jarak,” tuturnya.

Selain itu pihaknya juga melakukan pengecekan suhu tubuh. Sekolah telah menyiapkan thermo gun bekerjasama dengan pihak kelurahan, hal ini agar memastikan setiap tamu yang datang dalam kondisi sehat. “Ya kita minta petugas dari kantor lurah. Kemarin juga kita suruh semprot sebelum acara,” terangnya.

Selain menyiapkan thermo gun, sekolah juga menyediakan tempat cuci tangan dan sabun.

Termasuk kata dia, sekolah menyediakan masker bagi tamu yang datang tidak menggunakan masker. “Orang tua yang ngak pakai masker kita siapkan masker,” kata Johani. (dys)

SUARA NTB Selasa, 16 Juni 2020

Pandemi Covid-19

BNK Lotim: Jangan Lupakan Bahaya Narkoba Selong (Suara NTB)Meski di tengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terus menjadi atensi serius.

Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Lombok Timur (Lotim), mengingatkan seluruh warga untuk tetap waspada dan tidak melupakan bahaya narkoba, selain Covid-19 yang saat ini masih mengintai.

Dalam rilisnya kepada Suara NTB, Senin (15/6), Kepala Pelaksana Harian BNK Lotim, Iptu Hendry Christianto, S.Sos., menegaskan, jika pihaknya (Suara NTB/ist) sudah melakukan berbagai Hendry Christianto kegiatan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Secara intensif, pihak BNK sudah mendatangi Desa Dasan Borok, Kelurahan Kelayu Selatan dan Kelurahan Kelayu Utara untuk mensosialisasikan bahaya narkoba.

“Karena berkaitan dengan kondisi wabah Covid-19 saat ini, kita kan tidak bisa mengumpulkan massa, maka kegiatan sosialisasi kita lakukan dengan cara menyusuri kampung menemui kerumunan massa serta dari rumah ke rumah,” terang Hendry yang juga Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lotim ini.

Didatanginya kampung-kampung tersebut dengan tujuan memberikan informasi yang akurat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan dampak yang ditimbulkan, baik itu bagi penyalahguna maupun lingkungannya. Kegiatan ini juga dibarengi dengan pembagian masker dan sosialisasi pencegahan dan pemutusan rantai penularan Covid-19.

Adapun jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Lotim sebanyak 17 kasus dengan jumlah 24 tersangka. Kondisi ini menunjukkan, selama wabah Covid-19 ternyata tidak mengurangi angka penyalahgunaan narkotika di Lombok Timur.

Kepada seluruh elemen masyarakat diajak agar bersamasama melakukan tindakan pencegahan penyebaran narkotika.

“Kenali ciri-ciri atau gejala penyalahguna agar dapat dideteksi lebih dini pada anggota keluarganya dan kita minta segera lapor diri agar mendapatkan penanganan rehabilitasi,” ujarnya. (rus)

POLHUKAM

Halaman 7

Jaksa Kantongi Nama Calon Tersangka Kasus Asrama Haji Mataram (Suara NTB) Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB sudah punya gambaran siapa yang bakal dimintai pertanggungjawaban pidana pada proyek rehab gedung Asrama Haji Provinsi NTB. Nama calon tersangka sudah dikantongi. Tinggal menunggu hasil penghitungan kerugian negara.

“Diduga pelakunya sama.

Yang anggaran rehab dengan yang anggaran PNBP. Kalau nama calon tersangka sudah ada,” kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan dikonfirmasi, Senin (15/6).

Dia belum mau membeberkan nama tersangka dengan alasan proses penyidikan masih berjalan. Jaksa penyidik Pidsus pun masih menguatkan buktibukti. “Ditetapkan (tersangka)

saja belum. Nanti setelah terima audit (kerugian negara), kita ekspose. Baru bisa ditetapkan,” terangnya.

Dedi menambahkan, proses audit sekarang masih berjalan. Untuk item anggaran rehabilitasi bangunan gedung, penyidik masih menunggu hasil audit dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Kalau yang dari PNBP, biar cepat prosesnya kita mintakan

ke Inspektorat. Sudah ekspose di sana. Kalau ada minta dokumen pendukung nanti jaksa akan berikan. Kita masih menunggu prosesnya,” jelas Dedi.

Kejati NTB mengusut anggaran rehabilitasi bangunan gedung Asrama Haji Provinsi NTB tahun 2017. Kasus ditangani berbekal temuan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengenai indikasi kerugian negara Rp1,2 miliar.

Nilai kerugian itu timbul dari dugaan kelebihan pembayaran atas pekerjaan rehabilitasi gedung di UPT Asrama Haji sebesar Rp 1,17 miliar, rehabilitasi gedung untuk hotel sebesar Rp373,11 juta, rehabilitasi Gedung Mina Rp235,95 juta.

Selanjutnya, rehabilitasi Gedung Sofwa Rp242,92 juta, rehabilitasi Gedung Arofah Rp290,6 juta, dan rehabilitasi gedung PIH sebesar Rp28,6 juta. Dalam perjalanan penyidikan, jaksa menemukan indikasi penyimpangan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari sewa gedung dan aula. (why)

(Suara NTB/dok)

Dedi Irawan

Plenokan Usulan Calon ke DPP

Nasdem NTB Targetkan Juni Ini Mataram (Suara NTB)Sampai saat ini, Nasdem masih belum merampungkan usulan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan mereka dukung di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020.

Ketua DPW Partai Nasdem NTB, H. Muh. Amin yang dikonfirmasi terkait dengan penggodakan nama usulan bakal calon ke DPP, mengatakan pihaknya menargetkan pembahasan usulan bakal calon kepala daerah dapat tuntas Juni ini, sehingga langsung bisa diusulkan ke DPP. “Awal Juli usulan bakal calon kepala daerah harus sudah masuk ke DPP, sehingga Juni ini kita targetkan rampung di DPW,” kata mantan Wakil Gubernur NTB ini kepada wartawan, Senin (15/6).

Diungkapkannya, arahan dan petunjuk DPP kepada DPW seluruh Indonesia diminta supaya dapat menyelesaikan dan menuntaskan pembahasan usulan balon di daerah paling lambat akhir Juni, sehingga pada awal Juli, usulan bakal calon kepala daerah dari tujuh kabupaten/kota di NTB harus sudah diterima oleh DPP. Pasalnya, DPP harus sudah melakukan pembahasan, telaah dan kajian pada Juli terhadap usulan bakal calon kepala daerah di daerah. “DPP menjanjikan SK dukungan final balon kada terbit Agustus,” ujarnya.

Amin memastikan pihaknya sudah melengkapi semua berkas persyaratan terkait pembahasan usulan balon di tujuh kabupaten/kota di NTB. Termasuk hasil survei elektabilitas dan popularitas figur. Pihaknya sudah lengkap menerima hasil survei elektabililitas dan popularitas figur dari lembaga survei independen ditunjuk oleh DPP. Hasil survei itu akan jadi salah satu pertimbangan dari pihaknya dalam mengusulkan bakal calon kepala daerah ke DPP. “Semua persyaratan usulan bakal calon kepala daerah sudah lengkap,” terangnya.

Kendati demikian, dia mengakui, pihaknya masih menunggu petunjuk pengurus DPP, apakah dalam rapat pleno pembahasan usulan bakal calon kepala daerah akan dilakukan secara virtual atau mereka akan bertandang langsung ke daerah. Sesuai aturan, pengurus DPP juga harus dilibatkan dalam pembahasan usulan bakal calon ke DPP tersebut.

Dengan sudah diaktifkan kembali tahapan di Pilkada, maka pihaknya di daerah diminta kembali oleh DPP untuk proses dan menindaklanjuti usulan bakal calon kepala daerah hasil penjaringan di DPD kabupaten/kota. “Tetapi besar kemungkinan nanti kita lakukan virtual DPP,” terangnya.

Amin mengungkapkan, pihaknya memberikan keleluasaan ke pengurus DPD kabupaten/kota untuk menjalin dan menjajaki komunikasi politik baik paslon maupun parpol lain terkait koalisi. Disadari Partai NasDem tidak bisa mengusung paket paslon sendiri, sehingga harus punya parpol mitra koalisi.

Sebab itu, di sejumlah daerah Partai NasDem sudah ada komitmen dan kesepakatan koalisi untuk dukung dan mengusung paket paslon tersebut. Di antaranya, di Pilkada Loteng sudah ada kesepakatan koalisi dukung paket Dwi Sugianto – H. Lalu Normal Suzana (Dwi-Normal), di Pilkada Kota Mataram ke paket H. Baihaqi - Baiq Diyah Ratu Ganefi (Baehaqi – Baiq Diyah), di Pilkada Kabupaten Sumbawa ke paket Haji Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany (H. Mo – Novi) dan di Pilkada Bima ke paket Indah Damayanti Putri - Dahlan. “Tetapi tetap keputusan akhir ada di DPP,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ist)

LANTIK - KPU Kota Mataram melantik anggota PPS secara bergelombang, Senin (15/6).

Lanjutkan Tahapan Pilkada 2020

KPU dan Bawaslu Aktifkan Penyelenggara Pemilu Mataram (Suara NTB) Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 serta kesepakatan pemerintah dan DPR, KPU secara resmi Senin (15/6) melanjutkan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Pengaktifan kembali Tahapan Pemilihan Serentak ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

bahwa para anggota yang positif itu untuk klaster Sukabumi, Jawa Barat tertular, karena melakukan perjalanan ke daerah rawan penularan pada Maret lalu. Sementara sisanya punya riwayat penularan lokal berdasarkan hasil penelusuran kontak.

“Mereka ini yang selain yang ikut pendidikan (ke Sukabumi) tertularnya dari anggota keluarga. Misalnya ada yang istrinya tenaga medis, seperti perawat atau bidan,” terangnya.

Polda NTB memakai fasilitas Rumah Sakit Bhayangkara Mataram untuk mengevaluasi proses penanganan tiga anggota Polri yang masih dirawat. Tes swab terakhir sudah

Adapun tahapan yang langsung dilanjutkan yakni menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pengaktifan kembali Badan Penyelenggara AdHoc, yang sudah dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah, Sumbawa Barat dan Sumbawa.

“Pelantikan anggota PPS, dilakukan di Kota Mataram, Lombok Utara, Dompu dan Bima,” ujar Suhardi.

Kegiatan pelantikan anggota PPS tersebut dilaksanakan dengan protokol kesehatan Covid-19, yaitu: pengukuran suhu tubuh, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, hand sanitizer, penggunaan masker, pengaturan jarak disesuaikan den-

gan kapasitas ruangan.

“Penerapan protokol kesehatan dilakukan bekerjasama dengan Gugus Tugas Covid-19 dan aparat keamanan. Gugus tugas covid-19 memberikan bantuan APD dan anggota gugus tugas langsung ikut memantau di lokasi kegiatan,” paparnya.

Dikonfirmasi terpisah, Koordinator Divisi SDM dan Parmas KPU Kota Mataram, Sopan Sofian Hadi menyampaikan untuk Kota Mataram sudah melantik 150 anggota PPS, Senin (15/6) kemarin.

“Langsung kita melakukan pelantikan anggota PPS, karena harus menggunakan protokol kesehatan Covid-19, pel-

antikan kita lakukan dalam lima gelombang,” jelasnya.

Di tempat lain, Bawaslu juga langsung mengaktifkan kembali panitia pengawas ad hoc tingkat kecamatan dan desa kelurahan di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB yang melaksanakan pilkada serentak 2020.

“Ya sudah langsung diaktifkan, karena itu kita ucapkan selamat bekerja kembali kepada 243 panwascam, dan 723 Panwas Desa/Kelurahan di tujuh kabupaten kota yang melaksanakan pilkada serentak 2020,” ujar Komisioner Bawaslu NTB divisi SDM, Itratif. (ndi)

Rp30 Miliar Pokir Dewan di Dinas PUPR Dialihkan Tangani Covid-19 Mataram (Suara NTB)Dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD NTB di tahun anggaran 2020 ini banyak yang ikut dipangkas oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk dialihkan ke penanganan Covid-19. Pemangkasan itu dilakukan, karena didasari oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Salah satu tempat dana Pokir anggota DPRD paling banyak ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), karena memang banyak pokir anggota dewan yang berbentuk program fisik.

“Memang tempat pokir yang paling banyak itu ada di tiga tempat, yakni Perkim, PU dan Perta-

10 Anggota Polri Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh Mataram (Suara NTB) Sebanyak 10 anggota Polda NTB dinyatakan positif sembuh dari Covid-19. Total kasus kumulatif sebanyak 13 kasus.

Tiga anggota masih dirawat dengan kondisi membaik.

Mereka yang positif ini tertular dari anggota keluarganya.

“Total kumulatif 13 kasus.

Yang sudah sembuh 10 orang,” terang Kabiddokkes Polda NTB Kombes Pol. Dr. Ubaidillah dikonfirmasi, Senin (15/6).

Dia mengatakan, tiga orang masih dalam perawatan dan kondisinya sudah membaik. Sementara yang sudah sembuh tetap menjalani karantina mandiri selama 14 hari sebelum memulai tugas kembali.

Ubaidillah menjelaskan

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi, Senin (15/6) menyampaikan KPU di tujuh Daerah Kabupaten/Kota di NTB yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020 sudah langsung mulai melanjutkan tahapan pelaksanaan pilkada.

“Sebagai tindaklanjutnya, tujuh KPU Kabupaten/kota se NTB yang menyelenggarakan pemilihan sudah melaksanakan instruksi KPU RI, dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pelaksanaan pemilihan lanjutan tahun 2020,” katanya.

teridentifikasi negatif. “Tinggal menunggu hasil swab satu kali lagi. Kalau negatif lagi kita siapkan untuk pemulangannya,” sebut dia.

Ubaidillah mengatakan, anggota Polri yang positif tersebut tidak menunjukkan gejala parah. Meski dalam penanganan isolasi, tetap beraktivitas seperti biasa meski terbatas. “Pengobatannya standar ditambah asupan multivitamin untuk meningkatkan imun,” jelasnya.

Dia menekankan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang harus terus diperhatikan. Seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabu di air mengalir, dan menjaga jarak. (why)

nian,” ujar Kepala Dinas PUPR NTB, H. Sahdan yang dikonfirmasi usai mengikuti Rapat Paripurna di DPRD NTB, Senin (15/6).

Sahdan menyebutkan jumlah dana pokir DPRD yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Dinas PUPR saja sebesar Rp30 miliar yang dimiliki oleh sejumlah anggota dewan.

“Dari total Rp157 miliar anggaran di PU yang kena potong, khusus untuk Pokir DPRD, kalau di kami itu ada Rp30 miliar, karena memang Pokir Dewan di PU salah satu yang paling banyak,” jelasnya.

Pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19 itu, ujarnya, tidak saja menyasar program Pokir DPRD, namun hampir semua program termasuk yang reguler juga ikut terkena pemotongan.

“Memang luar biasa Covid-19 ini, yang reguler juga kena,” katanya.

Sebelumnya Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda ketika dikonfirmasi terkait dengan pengalihan anggaran Pokir Dewan untuk penanganan Covid-19 itu. Ia mengaku sangat memakluminya, karena memang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat.

“Jangankan pokir, anggaran yang ada di Sekretariat DPRD sendiri yang tidak terlalu mendesak, kita alihkan untuk penanganan Covid-19 ini. Kita semua fokus ke sana,” katanya.

Disampaikan Isvie, di Sekretariat DPRD, ada sekitar Rp10 miliar yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. Pengalihan anggaran itu dilakukan di sejumlah program yang dinilai kurang mendesak, seperti kegiatan renovasi rumah dinas Ketua DPRD NTB, kemudian perjalanan dinas luar negeri dan termasuk luar daerah. (ndi)

(Suara NTB/why)

TANGKAP - Sejumlah tersangka kasus pencurian yang ditangkap Ditreskrimum Polda NTB digiring ke ruang tahanan.

Terduga Pelaku Pencurian Ajak Anak di Bawah Umur Beraksi Mataram (Suara NTB) Terduga pelaku pencurian menggunakan modus anak di bawah umur untuk menjalankan aksinya. Seperti yang dilakukan MH (19) yang mengajak FZ (17), MA (18) dan DT (18) mencuri ponsel di Pagutan, Mataram.

Aksi MH dan tiga anak buahnya itu diawali dengan ronda malam. Tujuannya mencari kelengahan warga.

Gayung bersambut. Seorang warga memarkir motor di tepi Jalan Sapta Pesona, Pagutan Barat, Mataram. Motor itu dengan ponsel yang masih tersimpan di laci depan.

“HP yang ada di laci motor

itu langsung diambil. MH yang bagian mengambil. Teman-temannya ini menutupi dengan memarkir motor yang dipakai di dekat motor korban,” ucap Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, Senin (15/6).

Kawanan itu beraksi dengan mulus. Ponsel curiannya digondol tanpa kecurigaan.

Mereka lalu menuju Pantai Ampenan. mereka mencari orang yang mau membeli. Ponsel curian itu akhirnya laku Rp4 juta. “Hasilnya dibagi rata. Masing-masing dapat Rp1 juta. Anak-anak itu mau diajak karena dijanjikan mendapat uang jajan tambahan,” imbuh Artanto.

Empat jam selang kejadian.

Kawanan pelaku ini langsung dapat ditangkap di Dasan Agung, Selaparang, Mataram. masing-masing dijemput di rumahnya. Tim Puma langsung mengamankan mereka.

Untuk pelaku yang masih di bawah umur, FZ diberi penanganan berbeda karena masih di bawah umur. FZ diidentifikasi belum terlibat kasus pidana sebelumnya. Tetapi untuk sementara tetap dijerat dengan pasal yang sama dengan tiga kawan lainnya, yakni pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman penjara paling lama tujuh tahun. (why)

SUARA NTB

Selasa, 16 Juni 2020

Pemindahan SDN Model Mataram Tertunda Mataram (Suara NTB) Rencana penggabungan SDN Model Mataram ke SDN 36 Mataram masih tertunda, menyusul upaya penggabungan itu ditolak warga sekitar SDN 36 Mataram pada awal tahun ini. Hingga saat ini masih belum ada kepastian penggabungan kedua sekolah itu.

KepalaDinasPendidikanKotaMataram,Drs.H.LaluFatwirUzali, S.Pd., M.Pd., dihubungi Jumat (12/6) mengatakan, ia belum memastikan rencana penggabungan SDN Model Mataram ke SDN 36 Mataram. “Belum saya pastikan,” ujar Fatwir menjawab Suara NTB. Penggabungan atau grouping yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk menjawab permasalahan selama ini, di mana dengan dipinjamnya ruang SMPN 14 Mataram oleh SDN Model mengakibatkan kelas VIII di SMPN 14 Mataram belajar di selasar sekolah. Hal itu membuat pembelajaran siswa SMPN 14 Mataram menjadi tidak nyaman.

Begitu pula dengan SDN 36 Mataram yang selama ini menerima siswa sangat sedikit. Dengan kepindahan sebagian siswa SDN Model yaitu kelas 3 dan kelas 4 ke SDN 36 Mataram akan berdampak adanya ruangan di SMPN 14 Mataram, juga bisa menambah siswa di SDN 36 Mataram.

Sebelumnya, Fatwir berharap agar pemindahan SDN Model berakhir dengan manis. Sementara ini masih terjadi penolakan warga di Lingkungan Pajang, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, untuk pemindahan atau merger antara SDN Model ke SDN 36 Mataram.

“Kami ingin semuanya selesai dengan manis, artinya bahwa tidak ada orang, baik dari pihak manapun, sekolah maupun masyarakat yang kecewa. Saya berusaha mencari solusi permanen dengan sistem yang ada di pemerintah Kota Mataram.

Ini masalah pendidikan, harus jernih, jangan emosi,” katanya.

Terpisah, Kepala SDN Model Mataram, Junaidi, S.Pd., ditemui pada Jumat (12/6) mengatakan, pada prinsipnya pihaknya mengikuti kebijakan pemerintah. Ia mengakui kondisi saat ini membuat proses penggabungan SDN Model ke SDN 36 Mataram terhambat.

Apalagi dengan adanya Pandemi Covid-19 yang membuat konsentrasi pemerintah terfokus ke permasalahan Covid-19.

“Pada prinsipnya apapun itu, kami ikut saja kebijakan pemerintah. Sampai hari ini belum ada jalan yang jelas, kami juga tidak bisa berkata apapun, pak Kepala Dinas juga berharap cepat selesai. Yang jelas kami sekarang berusaha apa yang kami bisa selesaikan, kami kerjakan,” ujarnya. (ron)

Satgas Covid-19 KLU Terima Bantuan 15.000 Telur Tanjung (Suara NTB) Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., menerima bantuan 15.000 telur yang merupakan CSR dari PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Unit Hatchery Lombok, Senin (15/6). Serah terima bantuan dilakukan di Sekretariat Satgas Covid (eks Kantor Camat Tanjung).

Najmul Akhyar di dampingi Plt. Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian, Ir. Hermanto. Sementara dari pihak perusahaan diwakili oleh Mahsun Abuandi. Mahsun menyatakan bantuan kemanusiaan berupa 15.000 telur fertil fresh dapat membantu meringankan beban masyarakat di masa isolasi mandiri warga yang terdampak covid di Lombok Utara.

Bantuan serupa tidak hanya terdistribusi ke Lombok Utara, melainkan daerah lain di NTB. Beberapa Kabupaten yang sudah menerima antara lain, Sumbawa Besar, Lombok Timur, Kota Mataram, Lombok Utara dan rumah sakit. PT. Charoen sendiri telah menyalurkan 130 ribu butir telur di wilayah NTB. “Bantuan ini dalam rangka penanggulangan Covid-19.

Semoga kedepannya kita masih bisa memberikan bantuan untuk masyarakat Lombok Utara. Ini bantuan murni kemanusiaan, tak ada tendensi politis,” tegasnya.

Ketua Satgas Covid-19 KLU, menyatakan terima kasih dan apresiasi kepada perusahaan yang peduli terhadap kondisi masyarakat. Pasalnya, di tengah wabah global sebagian besar perusahaan khususnya sektor pariwisata justru menutup usaha.

“Insya Allah akan kita salurkan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini awal yang baik. Sekali lagi sampaikan salam kepada keluarga besar PT. Charoen Pokphand, bisnisnya terus pesat dan berkah,” sebutnya. (ari)

(Suara NTB/ari)

BANTUAN TELUR - Ketua Satgas Covid-19 Lombok Utara, H. Najmul Akhyar menerima telur bantuan secara simbolis, Senin (15/6).

Halaman 8

Lotim Kembali Buka Pasar Ternak Selong (Suara NTB) Hari pertama setelah ditutup tiga bulan lamanya, Senin (15/ 6), pasar Ternak Masbagik diserbu ribuan peternak.

Pembukaan pasar ternak ini disambut gembira para peternak. Setelah tiga bulan lamanya mengais karena perputaran roda bisnis peternakan ini stagnan, kini gairah para peternak sudah kembali.

“Peternak sekarang sudah mulai bergairah,” ucap Udin, salah satu peternak yang datang membawa ternaknya ke pasar Ternak Masbagik.

Kondisi ini dibenarkan oleh Ketua Persatuan Jagal Lotim, H. Muisul Siddiq yang turut menyambut gembira pembukaan pasar ternak Masbagik. Dikatakan, sudah cukup lama peternak menangis karena tidak bisa memasarkan ternaknya. Tiga bulan terakhir ini, peternak bingung menjual ternaknya kemana.

“Kita kasian kepada peternak ini,” ucapnya. Bagi para jagal sendiri dinilai mau ditutup atau dibuka sejatinya tidaklah ada masalah. Ternak yang akan dipotong ini diyakini tetap ada.

H. Muisul sendiri setiap hari bisa memotong 2-3 ekor. Peternak sendiri katanya datang membawa ternaknya.

Bicara soal harga, hasil kesepakatan dengan para jagal untuk sapi jenis simental dan sejenisnya dihargakan Rp55 ribu/kg berat hidup. Sedangakn sapi ras Bali lebih murah, yakni Rp52 ribu/kg berat hidup. Saat ini, sambungnya, peternak mulai bangkit gairahnya untuk beternak.

Kepala Bidang Pengembangan Usaha Peternakan (PUP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lotim, drh. Suryatman Wahyudi menyebut, jumlah orang yang datang sekitar 1.500 orang dengan jumlah ternak sebanyak 1.150 ekor.

Diakui drh Yudi, sudah cukup lama pasar ternak terbesar di NTB ini tutup karena wabah Corona Virus Disease (Covid-19). Pembukaan hari pertama

(Suara NTB/rus)

PASAR TERNAK - Aktivitas di Pasar Ternak Masbagik di hari pertama dibuka, Senin (15/6). Para perternak merasa bersyukur dapat bertransaksi setelah tiga bulan distop pemkab karena kekhawatiran penularan covid-19. ini dinilai cukup banyak yang datang.

Pihak Disnakeswan sendiri sudah mensosialisasikan pembukaan pasar ternak kembali itu ke seluruh kelompok-kelompok tani ternak.

Kepada seluruh pengunjung dan peternak diwajibkan menaati protokol kesehatan. Sebelum masuk, petugas kesehatan melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Bagi yang suhu tubuhnya lebih dari standar normal, tidak dipersilakan masuki kawasan pasar.

Seluruh pengunjung diwajibkan menggunakan masker. Meski demikian, terlihat masih banyak yang tidak menggunakan masker. Disnakeswan

sendiri menyediakan 1.000 masker untuk dibagi-bagikan kepada seluruh pengunjung yang tidak menggunakan masker.

Pasar ternak Masbagik ini pun sudah dilengkapi dengan fasilitas tempat cuci tangan. Petugas pasar setiap saat menyiarkan imbauannya melalui pengeras suara agar seluruh pengunjung pasar ini memperhatikan standarisasi mengindari paparan Covid-19. Rajin cuci tangan dan tetap jaga jarak setiap transaksi. “Jaga jarak minimal 1-2 meter,” ucapnya.

Dimulainya aktivitas di pasar ternak ini memastikan petugas pasar

Lotim Harus Siap Menuju Kenormalan Baru Selong (Suara NTB) Penyebaran kasus Corona Virus Disease (Covid-19) secara nasional maupun lokal di Lombok Timur (Lotim) belum menunjukkan tanda perlambatan. Jumlah kasus positif masih mengalami penambahan. Kendati demikian, jumlah kesembuhan juga meningkat. Akan tetapi, merujuk Pemerintah Pusat daerah semua harus menyiapkan diri menyongsong new normal atau kenormalan baru.

Hal ini disamapikan Sekretaris Daerah (Sekda) H. M. Juaini Taofik pada gelaran apel gabungan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Lotim, Senin (15/6).

“Lombok Timur harus siap ketika nantinya menjadi salah satu daerah yang ditetapkan Kementerian Kesehatan menerapkan new normal,” ucap Sekda..

Apel kemarin, sebut Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Lotim, Iswan Rakhmadi dalam rilisnya merupakan apel perdana setelah munculnya kasus Covid Maret lalu.

Mengutip penegasan Sekda, para ASN di lingkup Pemkab Lotim dinilai sudah menaati

(Suara NTB/ist)

APEL GABUNGAN – Apel gabungan ASN Lotim di halaman gedung kantor Bupati Lotim, Senin (15/6). aturan protokol kesehatan. Semua sudah mengenakan masker. Penggunaan masker kata Sekda menjadi bagian dari salah satu kebiasaan baru pada masa menuju new normal.

Penerapan kenormalan baru bukan tanpa konsekuensi. Sekda mengingatkan, pada masa new normal, norma baru harus diterapkan. Antara lain, ASN harus melakukan penyesuaian cara bekerja serta kesadaran tengah berada pada kondisi krisis dan menghadapinya. Salah satu caranya, mengurangi timbulnya permasalahan dengan mencegah melebarnya kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Menurut Sekda, ASN sudah seharusnya menjadi bagian

HILANG HLG STNK R4 HINO/FG210 DR. 8820 AG NOKA/NOSIN : MJEFG1JLP3JB10111/ J 0 8 C F J 1 0 3 0 6 AN.PT.LOMBOK SURABAYA TRANSPORT HLG DSKTR JL.SALEH SUNGKAR KT.MATARAM HLG STNK R4 MITSUBISHI /EE DR.8872 AG NOKA/ NOSIN : FE114080438/ 4 D 3 1 C 4 X 4 5 1 5 AN.PT.LOMBOK SURABAYA TRANSPORT HLG DSKR JL.SALEH SUNGKAR KT MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.6965 ED NOKA/NOSIN : MHIJBK11BKK634692/ JBK1E-1630882 AN.ERIC ERICSON HARYS DAMI HLG SKTR JL.SELEPARANG CAKRANEGARA KOTA MTR HLG BPKB R4 TOYOTA LAND CRUISER HARDTOP DR.821 A NOKA/NOSIN : F.J40-264563/2F-226550 NO.BPKB 7123389.0 AN. DRS.H.LALU AHMAD MUHIDIN HLG DSKTR JL.SEDAP MALAM GOMONG MATARAM

dari solusi. Sejak Maret lalu, semua sektor mengalami penurunan produktivitas. APBN dan APBD telah mengalami penyesuaian melalui realokasi dan refocusing.

APBD Lombok Timur sendiri untuk realokasi dan refocusing telah mencapai Rp123 miliar. Angka tersebut belum mencakup rasionalisasi DAU dan DAK, sehingga anggaran tersisa hanya 40 persen. Dampaknya mulai Juli mendatang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ASN Lombok Timur akan mengalami pengurangan hingga 50 persen. Karena itu new normal ASN mencakup pula pemberlakuan skala prioritas serta cara-cara bekerja yang lebih baik.

Cara paling utama adalah menjaga diri pribadi dan masyarakat untuk tetap sehat.

ASN harus mampu melakukan penyesuaian terhadap kebersihan lingkungan. Hal-hal kecil seperti kebiasaan menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan kerja, juga lingkungan di luar kerja. ASN utamanya anggota Korpri menurut Sekda harus menjadi agen yang mampu mengedukasi masyarakat terkait kebiasaan baik pada era menuju new normal seperti menjaga jarak fisik, mencuci tangan dengan sabun, dan menggunakan masker ketika berada di kerumunan. “Kita tidak bisa memberikan sanksi, tapi harus mengedukasi masyarakat juga memberikan dan menjadi contoh,” demikian pesannya. (rus)

bisa memulai penarikan retribusi. Penjelasan Kepala Pasar Ternak Masbagik, Ismail Marzuki, penarikan retribusi tetap mengacu pada aturan yang berlaku “Sesuai Perda, retribusi masuk pasar ternak Rp1.000 per orang dan timbangan Rp2.500 per ekor,” terangnya.

Pasar ternak Masbagik ini sebutnya sebenarnya sudah cukup lengkap fasilitasnya. Termasuk timbangan digital untuk transaksi. Hanya saja, timbangan digital ini tidak ada yang mau menggunakannya. Para peternak dengan pembelinya ini sebagian besar memilih untuk menggunakan timbangan manual. (rus)

Masih Minim, Penggunaan Masker untuk Anak-anak di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) menyoroti minimnya penggunaan masker oleh anak –anak sebagai upaya pencegahan penularan virus Corona di kalangan anak, ibu hamil.

Padahal penularan di kalangan anak-anak lumayan tinggi.

Seharusnya OPD terkait seperti Dinas pendidikan dan kebudayaan bersama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bisa bersinergi melakukan program maskerisasi bagi anak. Dikbud yang menangani puluhan ribu anakanak tingkat SD dan SMP bisa melibatkan UPTD dan sekolah untuk menyalurkan masker.

Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj Nurul Adha ditemui akhir pekan kemarin mengatakan, pemda harus melakukan kajian lebih fokus lagi terkait cara penanganan dan pencegahan covid-19 supaya lebih tepat dan mengena. “Karena itu Pemda harus mengkaji supaya cara penanganan dan pencegahan lebih tepat,” kata politisi PKS ini. Terutama kata dia, soal cara pencegahan. Pemda harus lebih gencar membagikan masker.

Termasuk kata dia, masker untuk anak-anak yang minim sekali diperhatikan. Padahal anak-anak yang tidak sekolah, akibat lama sekali tidak sekolah, kebutuhan mereka hanya bermain. Dilihat saja di kampung-kampung, mereka bermain kemana-mana tanpa menggunakan masker, sehingga rawan terpapar. “Mereka ini usia yang rentan, dan sama sekali tidak menggunakan masker. Mereka tidak paham akan bahaya covid-19 ini. Seharusnya mereka juga prioritas ditangani (diberikan masker red),” jelas dia.

Karena itu ia mendorong agar Pemda memprioritaskan untuk pengadaan bagi anak-anak dari dana refocusing covid-19. Kalau sebelumnya banyak para pihak, baik itu LSM, pegiat lainnya termasuk DPRD bergerak membagikan masker, namun sekarang kondisi sudah tidak seperti dulu, karena diketahui bersama situasi sulit sebagai dampak Corona ini.

Karena itulah, kalau

tidak pemda mengadakan masker khusus anak-anak dari realokasi anggaran maka tidak bisa lagi mengharapkan yang lain. Seharusnya peranan OPD terkait seperti Dikbud dan DP2KBP3A bisa bersinergi melakukan program maskerisasi. OPD harus mulai memprogramkan, dalam hal maskerisasi Dikbud bisa mengambil peran dengan mengalokasikan melalui dana BOS. Kalaupun terbatas dari dana BOS maka bisa diusulkan melalui dana BTT di BPBD. Termasuk juga DP2KBP3A bisa mengusulkan BTT. “OPD ini perlu mengusulkan program maskerisasi anak-anak dan ibu hamil, balita ke posyandu bisa bersinergi,” ujar dia. Sedangkan Dikes sendiri fokus pada penanganan pasien, sebab kondisi nakes juga terbatas.

Sementara itu, Sekda Dr H Baehaqi mengatakan OPD harus memegang dan menerapkan SOP dalam penanganan covid-19 di masa transisi menuju kenormalan baru. Seperti bagiamana program maskerisasi untuk pencegahan. “Semua OPD harus ada SOP dan menerapkan di masing-masing sektor,” ujar dia. Kaitan dengan SOP ini di OPD harus mengacu pada kementerian terkait di pusat.

Sejauh ini sudah ada beberapa OPD yang melakukan SOP pelayanan publik seperti Dukcapil. Pelayanan dilakukan terbatas 50 orang sehari. Dikbud melalui Kabid Dikdas H. Hairuddin mengatakan terkait masukan dari DPRD soal makser anak-anak akan ditindaklanjuti. Pihaknya mengklaim menyangkut masker, sudah memfasilitasi. Sehingga anak-anak SD maupun SMP menggunakan masker ketika ikut ujian semester. Mengenai kerumunan pihaknya membuat posko-posko tempat pengambilan soal.

“Anak-anak di satu sekolah melakukan standar covid-19, dibuatkan pos-pos disana mereka berkumpul diatur jarak, dan menggunakan masker,”ujar dia. Selain itu, ada juga tim guru mengantarkan soal ke rumah peserta didik. Pihaknya tidak meminta sekolah mengumpulkan anakanak di ruang kelas. (her)

SUARA NTB

Selasa, 16 Juni 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Selasa, 16 Juni 2020

Halaman 10

Kasus DBD di Loteng dan Lobar Meningkat Drastis Mataram (Suara NTB) – Dua kabupaten di NTB dilaporkan mengalami peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Padahal, sejak Mei siklus DBD diharapkan telah mencapai puncak dan mengalami penurunan pada Juni.

(Suara NTB/ist)

RAPID TEST - Kegiatan rapid test Corona PLN Unit Induk Wilayah NTB, khususnya yang bertugas di Pulau Sumbawa.

Pegawai Critical PLN di Pulau Sumbawa ’’Rapid Test’’ Mataram (Suara NTB) Sebagai deteksi dini terhadap penyebaran Covid-19 untuk pegawai PLN Unit Induk Wilayah NTB, khususnya yang bertugas di Pulau Sumbawa, PLN UP3 Sumbawa dan PLN UPK Tambora menggelar rapid test sebagai salah satu upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan kerjanya.

“Ini merupakan salah satu langkah awal kami dalam upaya preventif untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan terbebas dari Covid-19,” jelas Ardhi Tartahadi, Manajer PLN UPK Tambora.

Berlokasi di kantor PLN UP3 Sumbawa, fokus utama pemeriksaan untuk saat ini adalah pegawai critical, yaitu pegawai yang sifat pekerjaan-

nya pelayanan operasional 24 jam non stop/tertentu seperti operator pembangkit, dispatcher, penanganan gangguan, pemeliharaan jaringan dan beberapa jenis pekerjaan yang lain. ‘’Kami pastikan pelaksanaan rapid test sesuai protokol kesehatan. Penerapan physical distancing, penggunaan APD yang sesuai untuk tenaga medis dan juga pegawai yang diperiksa serta kebersihan lokasi. Itu menjadi komitmen kita bersama untuk keselamatan dan keamanan bersama,’’ jelas Ardhi Pelaksanaan rapid test Jumat (12/6) lalu merupakan salah satu dari beberapa upaya PLN UPK Tambora dalam mencegah penyebaran virus Covid-19. Pembuatan tempat cuci tangan di beberapa titik

strategis, penempatan hand sanitizer, penggunaan APD dan beberapa hal lain yang telah diinstruksikan pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan, telah dilakukan di lingkungan PLN UPK Tambora.

Sebelum digelar di PLN UP3 Sumbawa, PLN Unit Induk Wilayah NTB juga telah menggelar tes serupa untuk pegawai critical yang berlokasi di Lombok dan juga di Bima.

“Kami harapkan segala upaya yang telah kami lakukan ini dapat mencegah penyebaran Covid-19.

Mohon doa dan dukungannya agar kami senantiasa diberikan kesehatan untuk melayani masyarakat,’’ tutup Ardhi. (bul)

‘’Kita turun kecuali di dua kabuapten, Lombok Barat dan Lombok Tengah,’’ ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi saat dikonfirmasi, Senin (15/6). Bahkan peningkatan kasus di dua kabuapten tersebut diakui cukup tinggi.

Disebutkan, untuk delapan kabupaten/kota lain yang ada di NTB kasus DBD telah mengalami penurunan. ‘’Tapi di Lombok Barat bulan ini dia mulai naik lagi. Harusnya, bulan Mei itu mulai penurunan,’’ jelasnya.

Untuk Lombok Barat disebut Eka mengalami peningkatan jumlah kasus hingga 2 kali lipat. Sedangkan untuk Lombok Tengah mengalami peningkatan hingga 10 kali lipat. ‘’Lombok Tengah ini yang peningkatannya drastis,’’ jelasnya.

Hal tersebut diduga terjadi karena kondisi lingkungan yang masih belum cukup bersih, dimana banyak jentik-jentik nyamuk menemukan lokasi untuk berkembang.

(Suara NTB/dok)

Nurhandini Eka Dewi

RADIO

Dicontohkan Eka seperti dominasi pasien DBD. Dimana sebagian besar terdiri dari usia produktif. ‘’Jadi orang-orang yang masih ke sana ke mari itu,’’ ujarnya.

Di sisi lain, penanganan kasus DBD disebut Eka saat ini bsia disinergikan dengan penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) yang berlangsung.

Dimana untuk mencegah poten-

si penyebaran Covid-19, salah satunya dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat. ‘’Kita harus bersyukur, pandemi Covid-19 yang mengacaukan dunia ini untuk mencegahnya itu caranya sederhana dan murah. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak.

Tiga ini. Yang lain seperti kurangi merokok, rumah dan lingkun-

gan harus bersih itu juga jadi upaya kita mencegah,’’ ujarnya.

Sejak Januari lalu, Dikes NTB mencatat jumlah penderita DBD di NTB sampai saat ini hampir mencapai 3.000 kasus. Dimana angka kematian karena DBD di NTB juga mengalami peningkatan, yaitu mencapai 13 kasus.

“Kita sudah puncak itu April.

Sekarang (harusnya) sudah mulai turun, tapi masih saja ada.

Kita hampir 3.000 kasus, kematian 13 kasus. Ini agak naik, padahal tahun lalu Cuma ada 3 orang (yang meninggal karena DBD),” pungkas Eka. (bay)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 16 Juni 2020

NTB Siapkan Empat Destinasi untuk Kenormalan Baru Pariwisata Dari Hal. 1 Pulau Moyo, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Dalam prosesnya, pembukaan destinasi ditekankan harus memenuhi protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, and Safety (CHS) yang direkomendasikan World Health Organization (WHO). ‘’Sekarang sedang kita lakukan check list, sesuai standar WHO itu. Jadi harus memenuhi aspek kebersihan, kesehatan, dan keamanan,’’ ujar Faozal. Menurutnya, kenormalan baru pariwisata NTB sampai saat ini masih dilakukan dengan mempersiapkan kawasan Tiga Gili terlebih dahulu.

Destinasi wisata unggulan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tersebut dipilih karena lokasinya yang cukup terpisah dari pulau utama. Sehinga pencegahan penularan virus Corona (Covid-19) dapat dilakukan dengan lebih maksimal. Menurut Faozal, hal tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam penyiapan destinasi wisata menuju kenormalan baru. ‘’Jangan sampai kita buka, tapi kita lengah. Kita berupaya semaksimal mungkin sebelum mendeklarasi membuka dan melakukan promosi, sama seperti di Tiga Gili ini kita harus sangat hatihati,’’ jelas Faozal.

Dicontohkan seperti persiapan pemerintah untuk melakukan pengujian swab massal dengan pool test di kawasan Tiga Gili. Di mana jika ditemukan satu saja kasus positif di destinasi tersebut, maka persiapan pembukaan akan ditunda dan penanganan akan segera dilakukan. ‘’Begitu ada kasus positif, maka akan lebih berat kita untuk bisa membangkitkan lagi, melakukan promosi-promosi. Makanya kita harus hati-hati betul,’’ ujar Faozal.

Untuk itu, keterlibatan semua pihak disebutnya perlu menjadi kunci. ‘’Yang utama adalah

keasadaran masyarakat itu,’’ sambungnya.

Terpisah, Sekda NTB, Drs.H.Lalu Gita Ariadi, M.Si menerangkan, pengaturan destinasi wisata untuk menyambut kenormalan baru memang penting dilakukan.

Terutama dengan berbagai persiapan seperti sterilisasi kawasan yang telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha. ‘’Itu (memang perlu) kita publikasikan. Kita harapkan seiring dengan keberanian masyarakat untuk melakukan perjalanan, gili kita menjadi pilihan. Selain gili ada juga Gunung Rinjani dan lain sebagainya,’’ ujar Sekda saat dikonfirmasi, Senin (15/6).

Menurutnya, hal tersebut berhubungan erat dengan uapaya mempertahankan pendapatan daerah.

Untuk itu, pembukaan destinasi wisata di masingmasing kabupaten/kota juga diserahkan kepada masing-masing Pemda dengan syarat harus memaksimalkan standard operational procedure (SOP) dan protokol kesehatan yang telah direkomendasikan. ‘’Silakan terserah (Pemda) kabupatennya (untuk pembukaan destinasi wisata). Mereka sudah komit untuk menerapkan protokol kesehatan. Museum misalnya, kita harapkan juga mulai dibuka, dengan standar Covid,’’ ujar Sekda.

Jika seluruh persiapan tersebut berhasil dilakukan sesuai prosedur, peningkatan ekonomi NTB diharapkan tidak terlalu terdampak oleh pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. ‘’Kalau tidak ada itu, bagaimana sumber pendapatan akan kita dapatkan?

Tidak ada sumber pendapatan, bagaimana kita bisa mendukung recovery destinasi-destinasi yang lain,’’ pungkas Sekda. (bay)

Momentum ’’Reborn’’ Ekonomi NTB Dari Hal. 1 Namun, dengan upaya atau langkah-langkah yang dilakukan Pemda bersama stakeholders terkait, puncak Covid19 bisa lebih maju dari perkiraan awal, yakni Juni ini. ‘’Berdasarkan analisa BPS, ada dampak. Setidak-tidaknya menahan laju keterpurukan ekonomi. Tinggal sekarang dengan Covid-19 selesai, momentum reborn (lahir kembali) ekonomi kita,’’ kata Gita dikonfirmasi usai mendampingi Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mendengarkan pemaparan BPS terkait dampak pandemi terhadap sosial ekonomi NTB di Kantor Gubernur, Senin (15/ 6) siang kemarin.

Gita mengatakan, NTB sekarang bersiap menyongsong new normal atau kenormalan baru. Artinya, masyarakat sudah boleh melakukan aktivitas ekonomi tetapi tetap disiplin dengan protokol kesehatan Covid-19. ‘’Intinya, bagaimana kita tuntaskan Covid-19 secara bersama-sama. Sesudah itu bergerak ke sektor ekonomi.

Kita bersahabat dengan Covid-19 sekarang, silakan beraktivitas. Tetapi tetap dengan protokol kesehatan di ke depankan,’’ ujarnya mengingatkan.

Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB ini mengatakan NTB se-

dang menyongsong new normal. Sektor pariwisata yang tadinya terpuruk akibat pandemi Covid-19, sekarang mulai dipersiapkan menuju new normal seperti kawasan tiga gili (Meno, Air dan Trawangan) di Lombok Utara. ‘’Andalan kita pariwisata. Maka kalau mau reborn lagi ciptakan suasana aman. Maknanya, steril virus Corona, Covid selesai,’’ katanya.

Apabila destinasi wisata dipastikan aman dari Covid-19. Maka NTB dapat mempromosikan pariwisata di daerah ini dimana saja.

Seiring keberanian masyarakat melakukan perjalanan, destinasi wisata NTB seperti kawasan tiga gili akan kembali dilihat. ‘’Selain tiga gili, ada Gunung Rinjani, Sembalun dan lainnya. Walaupun orang (wisatawan) datang, kita tetap melakukan SOP,’’ katanya.

Kemudian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diminta mempersiapkan new normal. Seperti pembukaan museum dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19. Dengan begitu, maka daerah akan memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh akan mendukung revocery sektorsektor yang lain. (nas)

Rusun dan Rusus Ditunda Dari Hal. 1 ‘’Kalau tahun ini memang bukan karena lahannya belum siap. Tapi uangnya masih dipakai ke Covid dulu. Pembangunannya diundur (tahun 2021) karena Covid-19. Bukan karena ndak ada lahan (lokasi pembangunan),’’ terang Azhar dikonfirmasi Suara NTB, Senin (15/6) siang kemarin.

Dalam APBN 2020, Kementerian PUPR menyiapkan anggaran sekitar Rp20 miliar lebih. Namun, akibat Covid19, kata Azhar, anggarannya ikut kena rasionalisasi di Kementerian PUPR. Lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan rusun dan rusus sekitar 3 hektare. Satu hektar untuk pembangunan rusun dan 2 hektar untuk pembangunan rusus. Rusun yang dibangun rencananya sebanyak 80 kamar. Sedangkan rusus sebanyak 48 unit.

Rusun dan Rusus ini akan diperuntukkan bagi pekerja pariwisata yang berada di sekitar KEK Mandalika. Rencana awal, karena NTB akan menjadi tuan rumah MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika.

Rusun dan Rusus tersebut dapat dipergunakan untuk tempat akomodasi atau tempat menginap pengunjung yang menyaksikan gelaran

MotoGP 2021.

Mengenai persoalan lahan, Azhar mengatakan sedang diupayakan oleh Pemprov NTB dan Pemda Lombok Tengah (Loteng). Termasuk berkomunikasi dengan PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk menggunakan lahan di dalam KEK Mandalika HPL 95. ‘’Insya Allah ada (lahannya). Sedang diupayakan.

Ada beberapa alternatif.

Lokasinya tetap di Lombok Tengah, bisa di KEK Mandalika atau di luar kawasan itu,’’ katanya.

Mantan Kepala Dinas PUPR NTB ini membantah jika proyek pembangunan rusun dan rusus tersebut terancam batal akibat kesiapan lahan. Ia menegaskan, pembangunan rusun dan rusus di sekitar KEK Mandalika tetap dilaksanakan pada 2021 mendatang. ‘’Sekarang dirasionalisasi anggarannya untuk Covid-19. Sehingga 2021 pembangunannya. Alternatifnya memang di lahan ITDC di HPL 95. Kita sedang bicarakan dengan ITDC. Jadi, bukan terancam batal dibangun. Tapi tahun ini anggarannya dialihkan ke Covid-19,’’ jelas Azhar. (nas)

Halaman 11

Demokrat-PPP Berikan Sinyal Berkoalisi di Pilkada Sumbawa Mataram (Suara NTB) DPW PPP NTB memastikan pihaknya sudah mengirimkan usulan pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ke DPP. Dari tujuh daerah kabupaten/kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020, hanya di Kabupaten Sumbawa, PPP mengajukan satu paket pasangan bakal calon. ‘’Kalau di Sumbawa, PPP hanya mengusulkan satu pasangan calon saja, yakni pasangan Nurdin Ranggabarani-Sukri Rahman. Karena Nurdin adalah kadernya, jadi hanya dia sendiri yang kami usulkan,’’ ujar Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Pengusulan paket NurdinSukri itu dilakukan karena PPP menilai pasangan itu sudah hampir rampung, baik dari sisi paket pasangan maupun dari

dukungan partai yang akan jadi Koalisi PPP di Sumbawa. ‘’Ya kini yakini Nurdin sudah rampung dengan pasangan wakilnya yakni Pak Sukri Rahman kader dari Partai Demokrat. Sehingga untuk Sumbawa, setelah menjalani proses lanjutan maka tidak DPP pasti akan menerbitkan SK dukungan,’’ katanya.

Pengusulan paket pasangan Nurdin-Sukri itu ke DPP dilakukan bersamaan dengan usulan dari daerah-daerah lainnya. Hanya saja di daerah lain, PPP mengusulkan ke DPP lebih dari satu pasangan. Sehingga DPP dapat mempertimbangkan untuk memilih yang terbaik untuk didukung. ‘’Karena Nurdin adalah kader makanya diusulkan tunggal,’’ jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah terkait dengan arah dukungan di Pilkada Sumbawa. Ketua Desk Pilkada DPD Partai

Demokrat NTB, Zainul Aidi menegaskan bahwa sampai dengan saat ini belum ada satupun dukungan Partai Demokrat yang sudah final di tujuh daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada, termasuk di Sumbawa. ‘’Semua masih dinamis, semua masih dalam proses. Insya Allah gambaran finalnya akan dapat kelihatan ada awal Juli mendatang,’’ ungkap Zainul Aidi.

Untuk Sumbawa, Demokrat memang mengirimkan usulan tiga pasangan ke DPP. Meskipun demikian, Zainul memberikan sinyal bahwa Demokrat akan memberikan prioritas kepada kadernya.

Diketahui bahwa Sukri Rahman yang dijadikan wakil Nurdin merupakan kader Partai Demokrat sendiri, sehingga peluang dukungan Demokrat akan jatuh kepasangan NurdinSukri cukup besar. (ndi)

NTB Ingin Penundaan Pembangunan Smelter AMNT Maksimal Enam Bulan Dari Hal. 1 “Kalau progres (pembangunan smelter) tetap dia (AMNT) laporkan. Cuma belum ada tanggapan tertulis pemerintah terkait usulan tersebut. Belum ada resons dari pemerintah terhadap permohonan itu,” katanya.

Husni mengatakan belum lama ini sudah berkunjung ke KSB bersama Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si saat pendampingan distribusi JPS Gemilang tahap II. Di sana, ia bersama Kepala Bappeda bertemu Bupati KSB. Usulan PT. AMNT yang meminta penundaan pembangunan smelter ke Pemerintah Pusat sempat dibahas bersama bupati. Pada prinsipnya, kata Husni, Pemprov dan Pemda KSB memahami kendala yang dihadapi AMNT bersama mitranya di luar

negeri untuk membangun smelter di tengah pandemi Covid-19. Dimana, mitra AMNT yang di luar negeri juga mengalami kondisi yang sama, seperti di dalam negeri sedang menghadapi pandemi Covid-19.

“Kita pahami semua itu.

Cuma jangan 18 bulan (ditunda). Cukup enam bulan, nanti kita evaluasi lagi. Kalau memang perlu diperpanjang kasih lagi enam bulan. Jangan sekaligus 18 bulan penundaannya,” kata Husni.

Berkaitan dengan hal ini, kata Husni, Pemprov akan bersurat ke Menteri ESDM. Sehingga kebijakan Pemerintah Pusat diharapkan juga mengakomodir masukan dari Pemprov NTB dan Pemda KSB. “Nanti Kepala Bappeda buat konsep suratnya Pak Gubernur ke pak Menteri agar kebijakan sama dengan keinginan Pemprov dan KSB. Enam

bulan dulu (penundaannya) sambil melihat perkembangan Covid-19,” tandasnya.

Pembangunan smelter AMNT dikawal Kementerian ESDM. Sesuai schedule, smelter di KSB harus tuntas dibangun pada 2022 mendatang.

Dari sisi kesiapan lahan yang menjadi lokasi pembangunan smelter sudah tuntas dibebaskan seluas 154 hektare.

Total lahan yang dibutuhkan sebagai lokasi pembangunan smelter dan industri turunannya seluas 850 hektare. Sekitar 430 hektare termasuk di dalamnya lahan yang sudah tuntas dibebaskan seluas 154 hektare dan lahan milik PT. AMNT yang ada sekarang. Sehingga sisa lahan yang masih akan dibebaskan seluas 420 hektare. Dari lahan seluas 154 hektare yang menjadi kawasan inti smelter, nantinya akan dibagi menjadi 12 blok. (nas)

Presiden Minta Dana Covid-19 Dikawal Dari Hal. 1 Presiden berpesan agar aspek pengawasan dan pencegahan harus diprioritaskan.

Perkuat tata kelola yang baik, transparan dan akuntabalitas. ‘’Jikalau ada yang masih membandel atau ada niat untuk korupsi maka harus ‘’digigit’’ dengan keras. Uang negara harus diselamatkan dan kepercayaan rakyat harus terus kita jaga,’’ tegasnya.

Jokowi meminta agar tata kelolanya harus baik. Sasarannya harus tepat, prosedurnya harus sederhana dan tidak berbelit-belit. Artinya output dan outcame-nya harus maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harus proaktif jangan menunggu sampai terjadinya masalah.

Kalau terdapat potensi terjadi masalah, segera diingatkan.

Jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok. Karena itu, bangun sistem peringatan dini melalui warning system. ‘’Kita juga harus memastikan bahwa sektor nonformal, UKM dan para pelaku usaha harus mampu bertahan agar tetap bergerak. Begitupun dengan PHK massal harus bisa kita hindari, semua langkah pemerintah yang cepat dan tepat harus akuntabel,’’ jelas presiden.

Jokowi juga me-warning APH, penyidik dan ASN agar fokus pada pencegahan dan perbaikan tata kelola untuk bekerja lebih baik. ‘’Tugas KPK,

Kepolisian, Kejaksaan, penyidik dan ASN adalah menegakkan hukum. Tetapi saya ingatkan juga, jangan ‘’menggigit’’ orang yang tidak salah dan jangan menebarkan ketakutan kepada petugas yang menjalankan tugasnya,’’ pesannya.

Bekomitmen Tinggi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian pada kesempatan yang sama memaparkan, capaian provinsi-provinsi yang masuk 10 terbesar terkait kebijakan mengalokasikan dan rasionalisasi APBD untuk penanganan pandemi Covid-19 serta penanganan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya.

Untuk prosentase rasionalisasi belanja barang dan jasa, NTB berada di peringkat pertama dengan capaian presentase sebesar 57,96 persen.

Sementara pada alokasi belanja penanganan dampak ekonomi, Pemprov NTB berada diposisi ke enam dengan capaian sebesar Rp278, 64 miliar setelah Provinsi Bangka Belitung.

Kemudian untuk alokasi belanja pada bidang kesehatan, Pemprov NTB bergeser di peringkat ke tujuh dengan capaian Rp466,51 miliar. Selanjutnya, pada kegiatan alokasi belanja penyediaan Jaring Pengamana Sosial, Pemprov NTB masih bertahan di posisi ke tujuh dengan presentasi sebesar Rp. 325,00 miliar.

Menanggapi hal itu, Guber-

nur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc mengungkapkan, upaya Pemerintah Pusat untuk memulihkan semua sektor ekonomi dan dampak sosial di tengah pandemi Covid-19 menjadi prioritas utama pemerintah.

Termasuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu melalui bantuan JPS Gemilang. Di sisi lain, Pemprov NTB juga berjuang untuk menghidupkan UKM/IKM lokal yang terdampak Covid-19. Melalui kebijakan yang berani yaitu mengakomodir produk-produk UKM/IKM masyarakat NTB yang dicover dalam item-item bantuan sosial. ‘’Ini tujuannya kita menggunakan produk lokal. Bukan hanya sebatas itu. Kami juga terus berupaya memperkuat promosi produk-produk lokal agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Mencintai produk lokal sebagi langkah awal pemerintah, untuk selanjutnya dapat bersaing di pasar global,’’ ungkap Dr. Zul usai mengikuti rakor dengan presiden di ruang kerjanya.

Selain itu, UKM maupun IKM yang belum terlibat dalam JPS Gemilang tahap I dan II tetapi memiliki produk yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, pemerintah akan terus mengakomodir. Sehingga geliat ekonomi masyarakat dengan produk-produk lokal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri meski di tengah pandemi virus Corona saat ini. (r)

Tinggi, Kasus Kebakaran di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Kasus kebakaran di Lombok Barat (Lobar) melonjak di masa pendemi Covid-19. Sampai saat ini terdapat 13-14 kasus kebakaran di sejumlah kecamatan di Lobar. Kebanyakan kasus kebakaran ini disebabkan arus pendek listrik. Kasus kebakaran di Lobar terbilang tinggi, karena rata-rata per tahun kebakaran mencapai 80 kasus.

“Kasus kebakaran selama pandemi dan transisi menuju Kenormalan baru itu meningkat, sampai bulan ini ada 13-14 kasus,” terang Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Lobar M. Sahlan, pada Suara NTB, Senin (15/6).

Hasil hitungannya, rata-rata per tahun kasus kebakaran mencapai 80 kasus. Ke depan pihaknya berupaya bisa menekan kasus bila perlu bisa nol insiden. Di masa pandemi masyarakat lebih banyak tinggal di rumah Karena pembatasan sosial. Seharusnya dengan tinggal di rumah warga lebih waspada, jangan sampai berdiam diri di rumah, namun lupa mematikan kompor dan alat elektronik. Akibatnya, banyak terjadi kebakaran akibat arus pendek listrik selama masa transisi.

Semua kasus kejadian kebakaran, jelasnya, tetap ditangani, karena tim Damkar siap selama 24 jam dengan menyiapkan dua nomor darurat.

Hanya saja, akunya, masyarakat terkadang telat menginformasikan ke Dinas Damkar. Padahal pihaknya sudah menyampaikan nomor di masing-masing desa. Selain memadamkan kebakaran, pihaknya juga membantu masyarakat dalam menangani masalah lainnya.

Pihaknya juga membantu menyemprotkan disinfektan di beberapa kecamatan. Bahkan di daerah yang ada warganya positif Corona disemprot disinfektan, seperti di Giri Tembesi dan Dasan Geres Gerung.

Selain masalah itu, dari sisi sarana prasarana pihaknya mengaku masih kekurangan. Sejauh ini dari empat kendaraan damkar terdiri dari kendaraan pemadaman dan satu tangki. “Kondisi dari empat kendaraan ini hampir semua mogok, ada yang kami lagi perbaiki,”ujarnya. (her)

Kesembuhan Pasien Covid-19 di NTB Capai 65 Persen Dari Hal. 1 Karena itu, kasus kematian karena Covid-19 diharapkan dapat berkurang dengan upayaupaya penanganan yang dilakukan. ‘’Sekitar lima persen itu (pasien) dengan kasus berat yang punya komorbid. Kalau anak-anak, rata-rata banyak yang sembuh, termasuk pasien yang (konfirmasi positif saat berusia) 6 hari itu sekarang terus membaik,’’ jelasnya.

Diterangkan, sampai dengan 14 Juni Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 NTB mencatat adanya 22 kasus konfirmasi positif baru.

Sedangkan tambahan pasien sembuh mencapai 31 orang, dan untuk kasus kematian baru sebanyak 2 orang.

Dengan begitu jumlah pasien Covid-19 di NTB mencapai 937 orang (data 14/6). Rinciannya, 610 orang dinyatakan sembuh, 36 orang meninggal dunia dan 291 orang masih positif dan menjalani

perwatan. Untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19, petugas kesehatan masih terus melakukan tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif.

Menurut Aryadi adanya pasien-pasien dengan penyakit komorbid saat ini menjadi atensi. Pasalnya, kasus kematian karena Covid-19 sebagian besar disertai dengan penyakit tidak menular, seperti penyakit kardiovaskular (hipertensi, jantung), diabetes atau penyakit paru kronis.

Untuk itu, masyarakat yang memiliki riwayat penyakit tertentu diharapkan tetap menjaga kesehatan. Terutama dengan aktif melaporkan kondisi kesehatan untuk memastikan kemungkinan terjadinya transmisi lokal Covid-19. ‘’Kita harapkan peningkatan kesembuhan ini terus meningkat dan penemuan kasus baru bisa melandai,’’ harapnya. (bay)

JPS Gemilang III Harus Lebih Banyak Libatkan UKM/IKM Dari Hal. 1 Keterlibatan UKM dan IKM di JPS Gemilang tahap I dan II sudah mampu melatih mereka untuk terus menyiapkan produk yang berstandar untuk dipasarkan secara umum. ‘’Ini tujuannya kita menggunakan produk lokal. UKM dan IKM tidak terus ‘’susui’’, tapi produknya mampu bersaing di pasaran. Sehingga berkelanjutan dan hidup,’’ terangnya.

Senada dengan gubernur, Wagub menegaskan semangat awal pemberdayaan UKM dan IKM merupakan roh dari JPS Gemilang ini. ‘’Tentunya UKM maupun IKM ini yang akan banyak melibatkan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi kita,’’ ujar Ummi Rohmi.

Pandemi Covid-19 memberikan sisi positif kepada masyarakat kita. Di samping mengajarkan untuk terapkan berperilaku sehat, namun membangkitkan pemberdayaan UKM/IKM di sisi ekonomi. ‘’Ini yang harus benar-benar dimanfaatkan,’’ katanya.

Ummi Rohmi meminta agar penyaluran JPS Gemilang tahap II, dipersiapkan dan direncanakan dengan matang sebelum disalurkan kepada masyarakat kita.

Sementara itu, Assisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan

Syah,MTP memaparkan tentang penyaluran JPS tahap II yang sudah berjalan lancar. ‘’Hingga hari ini (kemarin) progres penyaluran JPS II sudah 80 persen,’’ kata Ridwan Syah.

Pembagian wilayah kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengawal dan bertanggungjawab terhadap penyaluran JPS di kabupaten/kota se-NTB berjalan lancar dan efektif, sehingga semua persoalan dan kendala dapat dieliminir.

Ia melanjutkan, rencananya setelah penyaluran JPS tahap II rampung, JPS tahap III akan disalurkan awal Juli 2020. Sebanyak 125.000 paket yang akan disalurkan, yakni di Pulau Lombok 87.318 KPM, Pulau Sumbawa 37.682 KPM dengan melibatkan sebanyak 535 UKM/IKM lokal di NTB. ‘’Rencananya melihat kebutuhan masyarakat, ada beberapa produk yang nantinya diganti.

Namun akan dilihat situasi dan keadaan produk tersebut. Baik itu ketersediaan dan kebutuhan masyarakat, sehingga lebih bervariasi,’’ jelasnya.

Persiapan tahapan proses JPS Gemilang tahap III akan terus dikoordinasikan dengan berbagai rakor dan evaluasi, sehingga menghasilkan keputusan yang matang sebelum didistribusikan. (r)

PDRB Sektor Pariwisata dan Industri Berpotensi Turun hingga 12 Persen Dari Hal. 1 Ke depannya sektor ini dapat mendorong perkembangan ekonomi NTB menjadi lebih cepat.

Suntono memaparkan dampak paling berat, sedang dan berat di sektor industri akibat pandemi Covid-19. Disebutkan ada enam lapangan usaha di sektor industri, antara lain industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, industri kayu, barang dari kayu, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya. Kemudian industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman, industri furnitur, industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.

Ia mengatakan, dampak paling berat industri tekstil dan pakai jadi terjadi penurunan permintaan hingga minus 65,9 persen, dampak sedang minus 28,3 persen dan ringan sebesar minus 9,6 persen. Kemudian industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, dampak paling berat, terjadi penurunan permintaan minus 83,8 persen, sedang minus 52,1 persen dan ringan 36,3 persen.

Industri kayu, barang dari kayu, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, dampak paling berat akan terjadi penurunan permintaan minus 71,4 persen, sedang 33,9 persen dan ringan 15,2 persen. Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman, dampak paling berat akan terjadi penurunan permintaan minus 41,1 persen, sedang minus 6,2 persen dan ringan sebesar 11,2 persen.

Selanjutnya, industri furnitur, dampak terberatnya permintaan bisa minus 66,6 persen, sedang minus 27,3 persen dan ringan minus 7,6 persen.

Terakhir, industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan, dampak terberatnya permintaan bisa minus 80,8 persen, sedang minus 48,7 persen dan ringan minus 32,6 persen.

Sedangkan di sektor pariwisata yang di dalamnya ada sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya diperkirakan dampak terberatnya terjadi penurunan permintaan minus 73,4 persen, sedang minus 35,25 persen dan ringan minus 16,18 persen.

Kemudian sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil

dan sepeda motor dampak terberatnya diperkirakan terjadi penurunan permintaan minus 75 persen, sedang minus 50 persen dan ringan 25 persen.

Selanjutnya, sektor angkutan darat, dampak terberatnya permintaan turun minus 82,31 persen, sedang minus 41,18 persen dan ringan minus 20,62 persen. Sektor angkutan sungai, danau dan penyeberangan dampak beratnya, permintaan menurun minus 76,66 persen, sedang minus 37,39 persen dan ringan minus 17,75 persen.

Sektor angkutan udara, dampak terberatnya permintaan menurun minus 80,26 persen, sedang minus 44,48 persen dan ringan minus 26,59 persen. Sektor penyediaan akomodasi dampak terberatnya, permintaan menurun minus 77,50 persen, sedang minus 42,38 persen dan ringan minus 24,82 persen. Dan sektor penyediaan makan minum, dampak terberatnya penurunan permintaan minus 75 persen, sedang minus 50 persen dan ringan minus 25 persen.

Suntono mengatakan, Pemda sudah mengambil sikap untuk mengintervensi permasalahan yang terjadi.

Sehingga dampak terberatnya

dapat diantisipasi. ‘’Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah. JPS sudah disalurkan, stimulus ekonomi juga sudah dilakukan pemerintah.

Itu semua untuk mengurangi dampaknya. Supaya tidak terlalu berat,’’ ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah sependapat dengan hasil kajian BPS NTB terkait dampak pendemi Covid-19 terhadap pertumbuhan sosial ekonomi NTB tahun 2020 dan tahun-tahun ke depannya. Ia mengakui bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan efek berantai terhadap banyak sektor. Tidak hanya pada masalah kesehatan, tetapi juga berdampak buruk pada kelesuan dan kemerosotan pertumbuhan ekonomi dan berpotensi rentan terhadap kehidupan sosial masyarakat NTB. ‘’Untuk menjaga agar ekonomi kita tidak kolaps, maka program-program kegiatan pada sektor-sektor strategis dan potensial yang bisa menyelematkan pertumbuhan ekonomi dan sosial akan terus dimaksimalkan. Termasuk menggenjot program industrialisasi, khususnya industri pengolahan sebagai leading

sector penggerak pertumbuhan ekonomi NTB,’’ ujarnya.

Wagub mengatakan, paparan data dampak ekonomi dan sosial menunjukkan tren melemah, meski belum negatif. Indikasi utama seperti menjaga konsumsi masyarakat akibat lemahnya daya beli diwujudkan dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang seluruh produknya dibeli masyarakat dari UKM dan IKM lokal.

Selain manfaatnya yang sudah menjangkau hampir seluruh masyarakat miskin dan terdampak Covid 19. Program itu juga diakuinya sebagai kebijakan untuk menstimulus ekonomi, khususnya menghidupkan usaha IKM dan UKM. ‘’Dan program industri ini telah memberikan multiplier effect,’’ ujarnya.

Untuk stimulus ekonomi, Pemprov telah menyediakan anggaran Rp100 miliar. Asisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, MTP menambahkan bahwa kebijakan stimulus ekonomi tersebut akan terus berlanjut usai skema bantuan yang akan berakhir bulan Juli ini. Stimulus ekonomi tersebut diprioritaskan bagi leading sector yang bisa menggerakkan sektor lain. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 16 Juni 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Dewan Jamin Dana Hibah KONI NTB Tak Dikurangi Mataram (Suara NTB) – Ketua Komisi V DPRDNTB, TGH. Mahalli Fikri mengatakan pihak pemerintah provinsi (Pemprov) NTB tidak akan mengurangi bantuan hibah Rp10 Miliar untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB tahun 2020. Terkait dengan hal tersebut, honor pelatih yang sempat dikurangi dapat ditingkatkan menjadi Rp2,5 juta.

“Bantuan hibah untuk KONI NTB tahun 2020 tidak akan dikurangi sehingga honor pelatih dapat dinaikkan, dari Rp 1,75 juta menjadi sekitar Rp2,5 juta.

Silahkan KONI bermusyawarah dengan pengurus cabor dan Pelatih,”ucap Ketua Komisi V DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri

yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (15/6).

Pernyataan ini dilontarkan Mahalli setelah menggelar pertemuan dengan pihak Dispora NTB, KONI NTB, Bappeda dan BPKAD NTB di Kantor Komisi V DPRD NTB. Dijelaskannya Mahalli, pertemuan komisi V DPRD NTB dengan pihak yang bertanggungjawab terhadap kebijakan penganggaran olahraga di NTB itu untuk menyelesaikan persoalan yang dikeluhkanolehpenguruscaborterkait minimnya perhatian pemerintah terhadap anggaran pembinaan olahraga di NTB. Menurutnya, pertemuan tersebut telah menetap tiga hal penting, diantaranya klarifikasi

Kadispora NTB memahamkan semua peserta rapat akan adanya keharusan memperbaiki komunikasi diantara insan olah raga NTB (Dispora, KONI NTB, Ketua Cabor, Pelatih dan atlet).

Kemudian bantuan hibah untuk KONI NTB tahun 2020 tidak akan dikurangi sehingga honor pelatih dapat dinaikkan dari Rp1,75 jt menjadi sekitar Rp2,5 juta “Silahkan KONI NTB bermusyawarah dengan KetuaCabor dan Pelatih,”tuturnya.

Selain itu pihak Dispora dan KONI NTB agar mencukupkan peralatan yang dibutuhkan atlet dan pelatih cabor untuk latihan persiapan menghadapi multi event nasional yang akan berlangsung di Papua tahun 2020. (fan)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Percepat Pembangunan Pelabuhan Teluk Santong Sumbawa Besar (Suara NTB) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menggelar Virtual Focus Grup Discussion dalam rangka permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk pembangunan Pelabuhan Teluk Santong. Bersama Tim Terpadu Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) dan Bupati Sumbawa beserta jajaran Pemkab Sumbawa, Senin (15/6). Hadir di FGD ini, Bupati Sumbawa, Wakil Bupati Sumbawa, Sekda, Asisten Sekda, Kepala OPD, Kadis LHK Provinsi NTB, dan Tim Terpadu TMKH yang diketuai Akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram. FGD dipimpin Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kementerian

LHK, Herban Heryandana, S.Hut, M.Sc. Dalam Pada pertemuan mengemuka, kawasan hutan yang akan digunakan untuk Pelabuhan Teluk Santong adalah kawasan hutan lindung Kelompok Hutan Santong Labubaron (RTK. 81). Sehingga untuk tetap dilakukan pembangunan pada kawasan tersebut perlu tukar-menukar kawasan hutan sebagai pengganti.

Permohonan tukar menukar kawasan hutan telah disampaikan Bupati Sumbawa melalui surat nomor 591.1/060/Pertanahan/ 2020 tanggal 31 Januari 2020 kepada Menteri LHK RI. Dalam surat tersebut diusulkan tukar menukar kawasan hutan seluas 300 hektar di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang dan lahan 300 hektar di Desa Padesa Kecamatan Lantung.

Bupati Sumbawa, H. M. Hus-

ni Djibril, B.Sc menyampaikan, Pemkab Sumbawa telah melaksanakan beberapa tahapan dalam mewujudkan pembangunan Pelabuhan Teluk Santong.

Antara lain berkoordinasi intensif dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Menko Perekonomian, Kementerian LHK, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Pelindo III dan Pemerintah Provinsi NTB agar pembangunan Pelabuhan Teluk Santong masuk dalam Program Strategis Nasional. Pemkab Sumbawa juga telah melakukan penandatanganan MoU dengan Direktur Pelindo III tentang sinergi pembangunan Pelabuhan Tanjung Santong di Kabupaten Sumbawa.

Menurut Bupati, saat ini Pemkab Sumbawa sedang melakukan proses penyusunan dokumen AMDAL, dokumen masterplan kawasan dan doku-

men akses jalan kawasan. Apabila proses tukar menukar kawasan hutan telah rampung, Pemkab Sumbawa selaku pemohon akan siap melaksanakan kewajiban menyelesaikan AMDAL atau UKL-UPL. Kemudian menyelesaikan tapal batas kawasan hutan yang disetujui.

Melunasi pembayaran provisi sumber daya hutan atau dana reboisasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Serta menyelesaikan penggantian biaya investasi pengelolaan hutan kepada pengelola kawasan hutan. Adapun terhadap lahan pengganti, Pemkab Sumbawa juga siap menyelesaikan clear and clean lahan pengganti yang disetujui, menanggung biaya tata batas lahan pengganti yang disetujui, serta menanggung biaya reboisasi lahan pengganti yang disetujui. (arn)

Targetkan ISO 37.001 Tentang Jaminan Mutu Anti Penyuapan

40 Tahun,PT AMGM Perseroda Bertabur Prestasi Giri Menang (Suara NTB) PT Air Minum Giri Menang (AMGM) Perseroda merayakan hari jadi yang ke40, Senin (15/6).Di usianya saat ini, PT AMGM menunjukkan tren dan capaian

yang sangat mengesankan. Berbagai capaian diraih, seperti mampu meningkatkan jumlah pelanggan hingga berkali-kali lipat dalam waktu hanya 10 tahun. Dalam kurun waktu itu juga, berhasil diraih berbagai prestasi di tingkat nasional.

Seperti tahun 2019, perusahaan

Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswitobersama Dirut PT. AMGM Perseroda, H. L. Ahmad Zaini saat memotong tumpeng dan menyerahkan ke Dirut PDAM sebelumnya.

ini mampu meraih lima kategori penghargaan dalam gelaran Top BUMD 2019.

“Saya melihat sebuah kepemimpinan yang luar biasa di PT Air Minum Giri Menang ini.

Perusahaan ini dikelola dengan baik, tetapi tidak boleh puas dengan capaian saat ini,” jelas Komisaris sekaligus Sekretaris Daerah Kota Mataram H. Effendi Eko Saswito dalam sambutannya.

Dari tahun ke tahun, jumlah pelanggan PT AMGM terus melonjak. Itu artinya menurut Eko kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada perusahaan yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram ini semakin baik. “Ada 144 ribu lebih pelanggan yang terus bertambah setiap tahun.

Tentu ini menjadi capaian yang sangat baik sekaligus akan menjadi tantangan perusahaan,” jelas Eko, sapaannya.

PT AMGM merupakan perusahaan yang bergerak dalam penyediaan air bersih untuk publik atau masyarakat. Tentu akan ada banyak hal keluhan

dan masalah yang dihadapi.

Mengingat pelanggan yang dilayani ratusan ribu jiwa. Sehingga, dengan kepemimpinan dan manajemen yang profesional, semua masalah tersebut bisa terselesaikan.

Direktur Utama PT AMGM Lalu Ahmad Zaini mengucap syukur yang tak terhingga di hari jadi perusahaan yang ke-40. Ia mengaku, dengan usia yang terus bertambah dan pelanggan yang semakin banyak, maka akan ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi.”Kami terus berkoordinasi dengan BWS meningkatkan kapasitas debit air. Pelanggan bertambah, otomatis kebutuhan air akan bertambah,” jelasnya.

Sehingga saat ini, Zaini mengaku PT AMGM dan BWS tengah menyiapkan sumber air baku dari Sungai Dodokan, Lukatan dan Bendungan Meninting. Tiga program utama inilah yang tengah disiapkan untuk dilaksanakan.

“Ini akan dibangun oleh pemerintah pusat. Sehingga perlu untuk meyakinkan pemerintah

pusat untuk melaksanakan program ini,” tegas Zaini.

Untuk sumber air baku dari Sungai Meninting, programnya sedang dilaksanakan. BWS tengah membangun mega proyek Bendungan Meninting yang ditarget tuntas 2023. PT AMGM bersama BWS kini tinggal fokus ke pengadaan air baku dari Sungai Dodokan. Di sini juga akan dibangun estuari untuk menampung air hujan. “Target kami bisa menambah 250-300 liter per detik, sehingga bisa menambah sekitar 25.000 pelanggan,” jelasnya.

Merunut ke belakang, pelanggan PT Air Minum Giri Menang di tahun 2010 atau saat berusia 30 tahun, pelanggan PDAM saat itu sekitar 69.000. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, pertumbuhan pelanggan mencapai 144.500 pelanggan atau dua kali lipat lebih.

“Menariknya adalah jumlah pegawai kami tetap,” ucap Zaini tersenyum. Kuncinya menurutnya adalah efisien dan efektif. Hal itu bisa dilakukam

hanya degan kerja profesional.

Hal itu bisa didapatkan jika proses rekrutmen pegawai harus terbuka dan tidak boleh ada kepentingan siapapun.

“Sehingga perusahaan ini terus tumbuh dan berkembang. Sehingga didapat prestasi-prestasi di dalamnya,” tegasnya.

Saat ini, PT AMGM juga tengah berupaya meningkatkan mutu dengan menerapkan ISO 37.001 tentang Jaminan Mutu Anti Penyuapan.

Artinya perusahaan akan dialankan dalam setiap hal tanpa ada penyuapan.

“Kami akan memastikan seluruh tahapan transparan dan akuntabel untuk memberikan keyakinan kepada publik yang sudah memberikan ke-

percayaannya,” jelasnya. ISO Anti Suap ini sangat ketat.

Karena mulai dari jajaran komisaris hingga pegawai yang bersentuhan dengan masyarakat bekerja dengan standar operasional yang baik. “Ini untuk menjaga integritas!” pungkas Zaini. (her)

H. L. Ahmad Zaini

Dirut PT. AMGM Perseroda, H. L. Ahmad Zaini memberikan bunga kepada sang istri pada perayaan HUT PT AMGM ke-40.

Dirut PT. AMGM Perseroda, H. L. Ahmad Zaini dan sang istri, bersama Direktur Umum (tengah), Aini Kurniati dan suami sekaligus Asisten I Setda Lobar, Agus Gunawan, serta Direktur Teknis, Maman Rahman D bersama istri.

Suasana perayaan HUT PT. AMGM Perseroda ke-40 dilakukan dengan menerapkan protokol Covid-19.

Kenangan bunga ucapan selamat dari berbagai pihak terhadap PT. AMGM Perseroda yang merayakan HUT ke-40. Ini menjadi bukti Perusda ini diapresiasi oleh masyarakat.

Para karyawan dan karyawati PT AMGM Perseroda yang ikut acara HUT ke-40.

Pose bersama Dirut PT AMGM H. L. Ahmad Zaini, Dirtek Maman Rahman D (paling kanan), Dirum Aini Kurniariti (paling kiri) bersama Sekda Kota Mataram, Asisten I Lobar Agus Gunawan dan para pengawas PT AMGM.