Edisi Kamis 16 Juli 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 16 JULI 2020

JPS Gemilang

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 107TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/humassetdantb)

RATAS - Suasana rapat terbatas (Ratas) bersama Presiden dan para Menteri serta seluruh Gubernur di Indonesia, di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (15/7).

Presiden Minta Diikuti Provinsi Lain

Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB kembali meraih prestasi membanggakan. Yaitu, dengan penyerapan dan realisasi APBD terbaik kedua setelah DKI Jakarta.

Selain itu, penggunaan produk UMKM dan IKM lokal NTB di JPS Gemilang juga telah menginspirasi banyak daerah lain di Indonesia.

Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo pun menyatakan NTB merupakan salah satu daerah di Indonesia yang patut dijadikan rujukan dalam tata kelola keuangan dan kebijakan daerah selama masa pandemi ini. ‘’Khusus tentang JPS. JPS Gemilang Provinsi NTB yang menggunakan produk-produk lokal disebutkan khusus oleh Presiden untuk diikuti dan dic-

sebesar 44 persen. Catatan NTB ini hanya berselisih tipis dari DKI Jakarta di posisi pertama, yaitu 45 persen. ‘’Provinsi-provinsi lain bahkan ada yang masih 5 persen.

Jadi selamat kepada Bu Wagub, Pak Sekda dan para Asisten serta para Pimpinan

ontoh oleh provinsi-provinsi lain,’’ ujar Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden dan Para Menteri serta seluruh Gubernur di Indonesia, di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (15/7).

Menurut gubernur, saat ini belanja dan penyerapan serta realisasi APBD NTB menduduki posisi nomor dua yaitu

OPD yang sudah sangat bekerja keras. Kita Alhamdulillah sudah berada di track yang benar,’’ ujar gubernur.

Selain dua prestasi membanggakan tersebut, Gubernur NTB juga menyebutkan adanya sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian jajarannya.

Pertama, ia menginstruksikan agar percepatan belanja pemerintah terus digeber. Hal ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian Indonesia yang masih mengkhawatirkan.

SEJAK merebaknya Covid-19, awal Maret lalu di Indonesia, Bank Indonesia melakukan sejumlah langkah antisipasi dan pencegahan penularan virus. Salah satunya, melakukan karantina rupiah. Uang yang dikarantina, ratarata uang yang disetor bank kepada Bank Indonesia.

Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R (Suara NTB/ula)

(Suara NTB/dok)

Dikarantina Rp171 Miliar

PENGERJAAN sebanyak 2.132 mesin produk IKM lokal yang dipesan Pemprov NTB ditargetkan tuntas Desember mendatang.

Sedangkan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI, 17 Agustus mendatang, sebanyak 200 mesin produk IKM lokal NTB ditargetkan sudah jadi. ‘’Kita mau kasih kado pada HUT RI 17 Agustus ada 200 mesin yang sudah jadi.

Bersambung ke hal 11 M. Khairul Ihwan

ngatakan, peningkatan angka kemiskinan juga terjadi secara nasional. Di mana, BPS mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2020 mencapai 9,78 persen. Meningkat 0,56 persen terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen terhadap Maret 2019.

Sedangkan di NTB, jika melihat jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 yang tercatat sebesar 14,56 per-

sen terjadi penurunan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 yang tercatat 13,97 persen.

“Jadi masih lebih rendah dari jumlah kemiskinan pada Maret 2019 walaupun naik 0.09 dari bulan September 2019,’’ sebut Khalik di Mataram, Rabu (15/7) kemarin.

Menurut Khalik, program penanganan dampak Covid-19 oleh Pem-

Tanpa BLK, Tenaga Kerja Lokal Sulit Terakomodir Tambang Raksasa di Dompu

TO K O H

Ditargetkan Tuntas Desember

ekonomi agar positif. Ia juga menyerukan bahwa aparat Kejaksaan, KPK, Polisi dan LKPP siap membantu kebijakan percepatan ini.

Gubernur menegaskan, semangat ini harus ditularkan ke semua kabupaten dan kota agar belanja pemerintah, tender dan lain-lain bisa selesai paling telat September untuk kabupaten/kota. ‘’Provinsi harus punya instrumen dan mekanisme untuk memaksa kabupaten/kota mengikuti ritme ini,’’ ujarnya.

Kemudian terkait penanga-

nan Covid-19. Ini memang tidak mudah. Dan kesulitan ini juga dirasakan oleh provinsiprovinsi lain di Indonesia. Untuk itu, dalam rapat terbatas bersama Presiden juga disepakati empat hal yang harus dilakukan. Hal pertama adalah menekan dan mengurangi jumlah kematian. Kedua, meningkatkan jumlah pasien positif yang sembuh. Ketiga, menekan jumlah yang terpapar sakit. Dan keempat, mengenakan sanksi bagi yang melanggar protokol Covid-19. (r)

Jumlah Penduduk Miskin di NTB Naik 0,09 Persen Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin di NTB periode September 2019 - Maret 2020 naik sebesar 0,09 persen. Pada September 2019, persentase angka kemiskinan di NTB sebesar 13,88 persen, naik menjadi 13,97 persen.

Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH me-

Achris Sarwani

‘’Di kuartal kedua ekonomi Indonesia pertumbuhannya mengalami kontraksi - 4,3 persen. Agar kita selamat maka pertumbuhan ekonomi kita harus meningkat dan segera positif. Untuk itu, satusatunya cara adalah dengan mempercepat belanja pemerintah,’’ ujarnya.

Gubernur memerintahkan jajarannya agar pengadaan barang, tender dan lainnya harus selesai bulan Agustus 2020. Hal ini dimaksudkan untuk mengejar pertumbuhan

Soekarno

Dompu (Suara NTB) Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi keharusan untuk menyiapkan tenaga kerja terampil. Bila tidak, ancaman urbanisasi besar-besaran akan terjadi untuk mengisi tenaga kerja yang mestinya bisa diisi tenaga kerja lokal di perusahaan tambang Huu. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu, Abdul Sahid, SH kepada Suara NTB, Rabu (15/7) mengaku, keberadaan BLK menjadi prioritas usulan pihaknya yang disampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dalam beberapa tahun terakhir. Usulan

melalui perencanaan nasional justru tidak diakomodir. ‘’Tapi kita akan melalui jalur lain dan itu ada peluangnya. Kita akan mengupayakan melalui anggota DPRD provinsi, Akhdiansyah (Sekretaris DPW PKB) dan insyaallah ada peluangnya,’’ kata Abdul Sahid.

Syarat dibangunkannya BLK oleh pemerintah pusat, kata Sahid, sudah dilengkapinya. Diantaranya kesiapan lahan di depan SPBU Manggelewa seluas 5 hektare sudah ada.

Bersambung ke hal 11

Abdul Sahid

Petahana Maju Pilkada

Tiga Kabupaten akan Dipimpin Penjabat Sementara Bupati Mataram (Suara NTB) Sebanyak tiga kabupaten di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak, 9 Desember mendatang, kepala daerahnya akan diisi Penjabat Sementara (Pjs) Bupati. Yaitu, Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Bima.

Agar tak terjadi kekosongan kepala daerah, maka gubernur akan mengusulkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) penunjukan pejabat provinsi sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati di ketiga daerah tersebut.

Karena Bupati dan Wakil Bupati akan maju sebagai calon petahana. ‘’Ketika bupati dan wakil bupati ikut Pilkada, maka terjadi kekosongan kepala daerah. Maka ditunjuk Penjabat Sementara seperti Bima, KSB dan KLU,’’ ujar Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Lalu Abdul

Wahid, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (15/7) kemarin.

Wahid mengatakan, sesuai tahapan Pilkada 2020, penetapan pasangan calon kepala daerah pada 23 September. Artinya, sejak ditetapkan menjadi pasangan calon kepala daerah dan memasuki masa kampanye hingga tiga hari setelah pencoblosan calon petahan harus cuti.

Sehingga, sejak 23 September akan ada penunjukan Pjs Bupati di tiga daerah tersebut. Sedangkan untuk empat kabupaten/kota lainnya yang juga melaksanakan Pilkada serentak seperti Kota Mataram, Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Bersambung ke hal 11

Lalu Abdul Wahid

prov dan Pemda Kabupaten/Kota di NTB yang sedang berjalan sesuai dengan harapan dan harus terus dikuatkan. Harapannya, kebijakan gubernur untuk program stimulus ekonomi yang akan dilaksanakan pasca program bantuan sosial Jaringan Pengaman Sosial (JPS) bisa mamperkuat ketahanan masyarakat.

Bersambung ke hal 11

Delapan Kabupaten/Kota Siaga Kekeringan di NTB Mataram (Suara NTB) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi wilayah yang mengalami kekeringan meteorologis. Dua kabupaten masuk kategori waspada dan delapan kabupaten/kota masuk kategori siaga kekeringan di NTB. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Kediri Lombok Barat, Luhur Tri Uji Prayitno, SP, M. Ling mengatakan, berdasarkan monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH) selama 10 hari terakhir dan perkiraan peluang curah hujan 10 hari ke depan kurang dari 20 mm sebesar 80 persen.

Bahwa memang ada dua kabupaten, yaitu Lombok Barat dan Lombok Utara yang masuk kategori waspada kekeringan. Kemudian ada delapan kabupaten/kota yang masuk kategori siaga kekeringan. Yaitu, Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

“Itu adalah peringatan dini berdasarkan meteorologi atau curah hujan. Ada syaratnya mengapa dikatakan begitu (waspada dan siaga), kalau hari tanpa hujan lebih dari 30 hari.

Kemudian diikuti prediksi atau probabilistik atau peluang curah hujan 10 hari ke depan di bawah 20 mm peluangnya lebih dari 80 persen. Maka keluarlah warning itu,” kata Luhur dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (15/7) kemarin.

Dijelaskan, BMKG mengeluarkan status waspada, siaga dan awas dengan melihat secara meteorologis. Daerah yang berstatus siaga kekeringan apabila hari tanpa hujan lebih dari 30 hari. Kemudian melihat peluang curah hujan sepuluh hari ke depan.

BMKG mengimbau masyarakat serta pemerintah daerah setempat yang wilayahnya masuk kategori waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini terhadap sektor pertanian yaitu berkurangnya pasokan air pada lahan pertanian. Di samping itu, pada sektor lingkungan, yaitu meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan dan berkurangnya sumber air untuk kebutuhan rumah tangga.

Memasuki musim kemarau, potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di NTB cukup tinggi. Sehingga, saat ini NTB berstatus siaga kebakaran hutan dan lahan.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 16 Juli 2020

Halaman 2

(Suara NTB/dok)

Pengawasan Diperketat SEJUMLAH perguruan tinggi negeri maupun swasta di Mataram mulai melaksanakan penerimaan mahasiswa baru. Para calon mahasiswa banyak berdatangan dari luar daerah. Mengantisipasi penularan virus Corona, pengawasan diperketat.

Lurah Kekalik Jaya, Bilyadi Idul Islam menjelaskan, kasus pasien positif Coronavirus Disease atau Covid-19 di Kota Mataram terus bertambah. Hal ini menjadi perhatian serius bagi kelurahan untuk memperketat pengawasan di lingkungan. Saat ini, perguruan tinggi sedang melakukan penerimaan mahasiswa baru. Pendatang akan banyak menempati kontrakan atau kos-kosan.

Calon mahasiswa maupun mahasiswa yang kembali ke pondokan diwajibkan membawa surat keterangan kesehatan dari daerah asal. “Nanti pemilik atau penjaga kos kita minta mendata warga yang datang,” kata Billy, Rabu (15/7).

Pendataan dimaksudkan agar arus keluar masuk warga teratur serta mengantisipasi keresahan masyarakat setempat terhadap kerentanan penularan. Penghuni kos ditemukan tidak membawa surat keterangan sehat dari daerah asal akan diarahkan ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit untuk memeriksakan kesehatan.

Billy mengaku, sejauh ini terpantau belum ada penghuni kos yang kembali. Rata – rata mereka sedang melaksanakan kuliah kerja nyata di daerah masing – masing. “Walaupun yang ngekos KKN di sini. Itupun mereka tidak kembali ke daerah asalnya,” akunya.

Pengawasan akan diperketat mulai dari struktur pemerintahah paling bawah.

Secara hirarki, RT melaporkan ke kepala lingkungan baru ke kelurahan. Kelurahan memiliki tim keamanan yang akan turun mengawasi bilamana ada laporan penghuni kos yang tidak lengkap administrasinya.

“Paling utama adalah surat keterangan sehat, penting saat ini,” ujarnya.

Kendala dihadapi adalah banyak jumlah kos – kosan di wilayahnya. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk bekerja ekstra bersama kepala lingkungan dibantu babinsa dan bhabinkamtibmas. Oleh karena itu, ia meminta partisipasi dari pemilik kos untuk melaporkan data penghuni kos yang datang untuk mengantisipasi penularan virus Corona. (cem) Bilyadi Idul Islam

Bayar Parkir Nontunai

(Suara NTB/fit)

ANGGOTA Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Mataram, H. Misban Ratmaji, SE., menyayangkan capaian target retribusi parkir baru sekitar 3,1 persen atau kurang dari Rp1 miliar. Seperti diketahui, target retribusi parkir tepi jalan umum tahun ini sebesar Rp25 miliar. Masih minimnya capaian ini dapat dimaklumi karena dampak covid-19. Ada beberapa kegiatan perparkiran yang terpaksa ditunda akibat pengaruh covid.

Semestinya, kata Misban, sesuai kesepakatan, di awal tahun sarana prasarana harus sudah disiapkan. ‘’Sekarang, satu-satunya jalan untuk menggenjot capaian target itu adalah menertibkan dan mengintensifkan yang sudah ada.

Sambil menunggu relaksasi perubahan APBD,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (15/7) kemarin.

Apalagi sekarang kondisi anggaran Dishub Kota Mataram, masih lemah. Oleh karena itu, Misban mendorong Dishub Kota Mataram mencari peluang meningkatkan pendapatan parkir. Pada bagian lain Misban juga menyoroti tidak terlaksananya setoran parkir yang seharusnya menggunakan pola setoran bruto. Akibatnya, jukir masih saja main potong setoran parkir. ‘’Teorinya memang retribusi parkir itu harus diterima bruto.

Mereka-mereka ini yang salah membukukan. Teorinya, diterima dulu baru keluar jasa bukan dipotong langsung oleh jukir. Jadi mereka yang dibukukan itu bersihnya. Kan aneh,’’ ungkapnya. Padahal rencananya mulai tahun 2020 ini semua penerimaan dibukukan secara bruto. ‘’Setelah itu baru dipotong biaya dan segala macamnya,’’ cetusnya.

Untuk itu, politisi PKPI ini menyarankan supaya semua pembayaran dilakukan secara non tunai. ‘’Makanya sekarang DPRD sedang memanggil Kejaksaan dan pihak-pihak lainnya. Bagaimana menerapkan cashless system untuk pembayaran retribusi parkir, pasar dan pajak,’’ terangnya. Pembayaran non tunai ini dapat dilakukan dengan menyediakan mesin EDC (Electronic Data Capture). Mesin EDC merupakan sebuah mesin khusus yang diterbitkan oleh bank untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu atm (tanpa bayar tunai) Saat jukir bertugas, sambung Misban, wajib membawa mesin EDC. Sehingga uang parkir dari masyarakat, akan langsung masuk ke kas daerah. ‘’Jadi pemilik kendaraan hanya menunjukkan kartu, nanti saldonya langsung terpotong,’’ demikian Misban. Sehingga tidak ada masalah kalau nantinya jukir diwakili oleh orang lain, toh pembayaran parkir akan langsung masuk ke kas daerah.

Yang perlu diwaspadai adalah jukir nakal yang kemungkinan masih melakukan praktik pembayaran tunai. (fit)

H. Misban Ratmaji

(Suara NTB/cem)

RUSUNAWA - Sejumlah anak penghuni Rusunawa Mandalika bermain di areal parkiran, Rabu (15/7). Pengajuan pengurangan tagihan listrik rusunawa di Kota Mataram ditolak. Untuk menutupi kebutuhan pengelola rusunawa harus mengurangi biaya pemeliharaan lainnya.

Pengurangan Tagihan Listrik Rusunawa Ditolak

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram telah mengajukan pengurangan tagihan listrik rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Kota Mataram. Namun, perusahaan listrik negara (PLN) menolak permohonan tersebut.

“Kita sudah minta pengurangan pembayaran di PLN tapi tidak ada kebijakan pengurangan, karena ini bisnis,” kata Kepala Dinas Perkim, H. M. Kemal Islam dikonfirmasi, Selasa (14/7).

Pertimbangan pengajuan kompensasi itu, dikarenakan pengelola rusunawa tidak bisa

memaksa warga hunian untuk memaksimalkan biaya sewa.

Rata – rata mereka terdampak akibat penyebaran wabah virus Corona. Di satu sisi disampaikan Kemal, biaya sewa ditarik selama ini dipergunakan untuk biaya pemeliharaan dan termasuk biaya listrik. “Penghuni rusunawa

tidak ada penghasilan. Kita legowo saja,” terangnya.

Pandemi Covid-19 berdampak terhadap sosial dan ekonomi masyarakat. Pemkot Mataram harus mengambil sikap dengan memberikan stimulus ekonomi di masa pandemi saat ini. Artinya, pihaknya mengedepankan fung-

si sosial.

Di satu sisi dikatakan Kemal, kebutuhan listrik tidak bisa ditunda. Artinya, penghuni rusunawa harus tetap menikmati fasilitas tersebut. Karena ada kebutuhan penerangan, memasak dan lain sebagainya. Tagihan beban listrik harus dibayarkan satu twin blok Rp7 juta. “Iya, kita paham juga mungkin kondisi dari PLN juga,” ucapnya.

Untuk memenuhi tagihan beban listrik tersebut, pihaknya mencari cara agar penghuni rusunawa tetap menikmati

fasilitas listrik. Salah satunya adalah mengurai biaya pemeliharan. Pengelola rusunawa diminta lebih memprioritaskan pemeliharaan yang sifatnya mendesak dan penting.

Kalaupun terjadi kebocoran pipa air memang tidak bisa ditunda dan mesti segera diperbaiki. Perbaikan pun membutuhkan biaya besar, sehingga dibutuhkan swadaya dari penghuni rusunawa.

“Suka tidak suka harus diperbaiki. Caranya adalah dengan cara swadaya,” demikian kata Kemal. (cem)

DP3A Mulai Entri Data SIMEP Pemkot Siap Bayar

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram mulai mengentri data sistem informasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan (SIMEP) perlindungan anak. Pelibatan instansi vertikal diharapkan proses berjalan secara integrasi dan koordinasi lebih baik.

Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menyampaikan, pengentrian data sistem informasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan anak dalam rangka penilaian yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI sebagai Lembaga Negara Independen memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yakni, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan menelaah pengaduan masyarakat atas pelanggaran hak anak dan melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak.

“KPAI meminta kita men-

Gaji Ke-13

(Suara NTB/ist)

ENTRI DATA - Kepala DP3A Kota Mataram bersama staf mengentri data sistem informasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan anak di kantornya, Selasa (14/7).

Demikian juga sambugnya, gentri data sejauh mana daerah melakukan sistem perlin- Lapas anak sudah responsif dungan terhadap anak,” kata terhadap anak. Mereka memberikan pelatihan keterDewi ditemui, Rabu (15/7).

Dua kategori penilaian te- ampilan. “Selesai pembinaan lah ditentukan oleh KPAI yak- anak – anak memiliki keterni sistem perlindungan anak ampilan yang bisa dikembangdan sistem peradilan anak. kan setelah menjalani pembiProses entri data terang Dewi, naan. Dengan harapan tidak bekerjasama dengan Penga- kembali lagi,” terangnya.

Sistem informasi monitoring dilan, Kejaksaan, Kepolisian dan Balai Pemasyarakatan dan evaluasi pelaksanaan perAnak. Menurutnya, perlindun- lindungan anak diharapkan segan anak sudah dilakukan makin terintegrasi serta koordioleh para penegak hukum di nasi berjalan dengan baik. Tidak Kota Mataram. Sistem per- kalah penting kata Dewi, data adilan anak sudah ramah anak yang bersentuhan dengan anak, dispersi ada serta pelin- hukum tercatat dan aparat penedung masyarakat serta fasili- gak hukum berperan menekan kasus anak. (cem/*) tas memadai di pengadilan.

Seleksi CPNS Harus Sesuai Protokol Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Lingkup Pemkot Mataram, dijadwalkan pada bulan September mendatang. Peserta diwajibkan mengikuti seleksi sesuai protokol kesehatan Covid-19.

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, H. Ahmad Mujahiddin menyampaikan, berdasarkan penetapan jadwal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) bahwa pelaksanaan SKB awalnya ditetapkan pada bulan Agustus. Setelah memperhatikan perkembangan penularan Coronavirus Disease terus meningkat, diperkirakan dilaksanakan di bulan September. “Iya,pada intinya

kita sama dengan kabupaten lainnya yang ada di NTB. Penjadwalannya kan sama,” kata Muja ditemui, Rabu (15/7).

Kepastian konkret terhadap jadwal pelaksanaan SKB belum ada informasi tambahan dari pemerintah pusat. Muja menyebutkan, pelamar CPNS yang berhak mengikuti SKB 619 orang yang memenuhi nilai ambang batas. “Yang akan ikut 619 orang yang mendapat nilai tertinggi passing grade,” jelasnya.

Pelaksanaan SKB berbeda dari tahun sebelumnya. Di masa pandemi Covid-19 saat ini, pihaknya akan melakukan penyesuaian terhadap jumlah peserta. Satu sesi awalnya diatur 100 orang akan dikurangi menjadi 50 orang tiap satu sesi.

Peserta diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan serta memakai sarung tangan. Hal ini mengantisipasi terjadi penularan virus Co-

rona. “Semua peserta harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19,” terangnya.

Lebih lanjut disampaikan Muja, formasi CPNS yang lowong adalah jabatan anestesi rumah sakit. Adapun formasi guru sekolah yang tidak terisi karena pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas akan dilakukan pengisian dari sekolah lain yang memenuhi passing grade.

Dia mencontohkan formasi guru kelas di SDN 1 Mataram kosong. Kekosongan ini disebabkan pelamar yang mendaftar satupun tidak memenuhi nilai ambang batas. “Untuk mengisi kekosongan diambil dari sekolah lain yang pesertanya banyak memenuhi passing grade,” jelasnya.

Dari hasil SKB akan diintegrasikan dengan nilai seleksi kompetensi dasar. Peserta dengan peringkat terbaik akan dinyatakan lolos sebagai calon pegawai negeri sipil. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram mengalokasikan anggaran Rp20 miliar – Rp25 miliar untuk membayar gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) di Lingkup Pemkot Mataram. Pencairan menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

Pencairan gaji ke-13 sebelumnya selalu bersamaan dengan tahun ajaran baru. Masa pandemi saat ini, Kementerian Keuangan belum mengeluarkan arahan pencairan ke kabupaten/kota. “Kalau kami siap kapan saja membayar.

Tapi ini kan tergantung juknis dari pemerintah pusat,” kata Kepala BKD Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi dikonfirmasi, Selasa (14/7).

Kementerian Keuangan awalnya menginformasikan pembayaran gaji ke-13 pada bulan Desember mendatang.

Hal ini belum bisa dipastikan oleh Syakirin, karena kebijakan secara keseluruhan diatur oleh pemerintah pusat. Pihaknya siap kapan saja membayarkan sepanjang ada juknis. “Kami tidak mungkin keluar dari rel sesuai petunjuk pemerintah pusat. Kami sekarang ini sifatnya menunggu,” ucapnya.

Secara keseluruhan anggaran disiapkan untuk membayar

gaji ke-13 sekitar Rp20 miliar sampai Rp25 miliar. Tetapi tergantung dari arahan teknis, karena tahun sebelumnya hanya diberikan tunjangan anak, istri dan tunjangan jabatan tanpa memperoleh tunjangan kinerja daerah (TKD).

Meskipun saat ini memasuki tahun ajaran baru kondisinya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Situasi pandemi anak – anak belum ada yang masuk sekolah. “Kenyataannya kan belum ada anak – anak sekolah di Mataram,” jawabnya.

Salah seorang pegawai di Sekretariat Daerah, Yuli bersyukur pemerintah memberikan gaji ke -13. Penghasilan tambahan tersebut setiap tahun diterima untuk memenuhi kebutuhan atau biaya sekolah anak-anak.

“Iya, syukur kalau memang masih ada tahun ini,” jawabnya.

Ibu dua orang anak itu mengaku, tambahan penghasilan itu biasanya digunakan untuk membayar biaya pendidikan di sekolah, pakaian baru atau untuk membeli keperluan sekolah lainnya. Adapun pencairan pada akhir tahun 2020 dinilai tidak masalah sepanjang pemerintah memberikan hak tersebut ke ASN. “Iya ndak apaapa. Kan bisa ngutang dulu sambil nunggu uangnya cair,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/cem)

GAJI KE-13 - Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, tengah menyelesaikan pekerjaan kantor pada Rabu (15/7). Pembayaran gaji ke 13 ASN masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 16 Juli 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

ITDC Gandeng PT PP dan Himbara Percepat Pembangunan Sirkuit Mandalika Mataram (Suara NTB) Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang kawasan pariwisata The Nusa Dua, Bali dan The Mandalika, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, NTB, fokus menyelesaikan pembangunan Mandalika Street Circuit (Sirkuit Mandalika) guna menyambut penyelenggaraan MotoGP Indonesia yang direncanakan berlangsung akhir tahun 2021.

Guna mempercepat penyelesaian pembangunan, ITDC telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk pembangunan Sirkuit Mandalika dengan PT PP (Persero) Tbk/PT PP senilai Rp900 miliar. ITDC juga menandatangani Termsheet Fasilitas Sindikasi Perbankan yang melibatkan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN untuk mendukung pembangunan Sirkuit.

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer dan Direktur Utama PT PP Novel Arsyad dengan disaksikan oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, bertempat di

Gedung Mandiri Club, Jakarta, Rabu (15/7). PKS ini efektif berlaku mulai tanggal 15 Juli 2020.

Sementara Termsheet Fasilitas Sindikasi Perbankan ditandatangani oleh Farida Thamrin dan Teddy Y. Danas mewakili Bank Mandiri, Litasari Wahju W dan Rommel TP Sitompul mewakili BNI, S. Hernowo dan Hari Setiawan mewakili BRI, dan Sindhu Rahadian Ardita mewakili BTN. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kerjasama antara ITDC, PP dan Himbara merupakan suatu komitmen solid dari BUMN untuk mendukung kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah event MotoGP 2021. Melalui kolaborasi antar BUMN ini akan dilakukan

7.000 Ekor Sapi Kurban Dikirim ke Jakarta Mataram (Suara NTB) Sebanyak 7.000 sapi potong telah dikirim ke Jakarta oleh pengusaha ternak dari Provinsi NTB. Seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha 1441/2020 ini. Pengiriman menggunakan kapal tol laut (Cemara Nusantara) mulai 2 Juni 2020. 7.000 ekor sapi potong yang akan dikirim ini sebelum Idul Adha merupakan bagian dari kuota pengiriman sapi sebanyak 78.159 ekor pada 2020.

Dari total kuota tersebut, 15.500 ekor boleh dikirim ke (Suara NTB/dok) luar daerah dan 62.659 ekor Iskandar Zulkarnain dalam daerah (Pulau Lombok), pada 2020. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain menjelaskan, seluruh sapi potong yang dikirim ke luar daerah merupakan hasil penggemukan para peternak di Pulau Sumbawa.

Oleh sebab itu, pengirimannya menggunakan kapal tol melalui Pelabuhan Bima, Pulau Sumbawa, NTB. Dari jumlah sapi potong yang dikirim ke luar daerah tahun 2020 ini, terjadi penurunan dari yang seharusnya 20.000 ekor. Hal itu sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Ia juga menegaskan bahwa pengiriman sapi potong ke luar daerah setiap tahunnya tidak mengganggu ketersediaan populasi untuk kebutuhan daging di dalam daerah, karena jumlah populasi sapi NTB sudah mencapai 1.234.357 ekor.

Dibagian lain, Pemprov NTB juga telah menyiapkan tim pemeriksa hewan kurban. Tim ini tetap akan turun melakukan pemeriksaan hewan kurban di pusat-pusat penjualan hewan kurban. Walaupun covid, pemeriksaan harus tetap dilakukan.

Tentu dengan protokol kesehatan yang dianjurkan. Iskandar kepada Suara NTB, mengatakan, pemeriksaan hewan kurban adalah keharusan. Tujuannya untuk memastikan hewan-hewan kurban yang diperjualbelikan, adalah hewan kurban yang sudah memenuhi kualifikasi dan standar kesehatan.

Selain itu, tim pemeriksa ini akan melakukan sosialisasi kepada para pedagang hewan kurban, terutama di Kota Mataram untuk memastikan kegiatan transaksi yang dilakukan dengan calon pembeli harus memenuhi protokol kesehatan. Guna memastikan upaya pencegahan penularan virus corona. “Karena situasinya tidak seperti sebelum-sebelumnya (Covid-19), pedagang hewan qurban juga harus memahami cara berinteraksi dengan calon pembelinya,” demikian Iskandar. (bul)

Penyatuan BPR NTB Ditarget Agustus

OJK Nilai Teralu Cepat Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menargetkan penyatuan (merger) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB tuntas pada Agustus 2020 ini. Tenggat waktu ini sangat singkat, jika dilihat dari persiapannya. Penyatuan delapan BPR milik pemerintah daerah Provinsi NTB dan kabupaten/ kota sudah lama diwacanakan.

Sampai saat ini proses masih bergulir, meski sempat mandek. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan dalam diskusi dengan media di Seng(Suara NTB/bul) gigi, Lombok Barat Rabu (15/ Farid Faletehan 7) kemarin menjelaskan, untuk merger BPR NTB ini, tahapan yang paling penting adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) delapan BPR, kemudian mempersiapkan infrastruktur pendukung, di dalamnya IT. “Seharusnya tim (tim konsolidasi) bergerak setelah dilakukan RUPS. Sampai sekarang belum dilakukan RUPS. RUPS ini ditentukan pemagang saham,” kata Farid. RUPS didalamnya penentuan calon komisaris dan direksi. Jika seluruh syarat telah dinyatakan lengkap, tinggal diajukan ke OJK untuk dilakukan fit and propertest (uji kepatutan dan kelayakan). Untuk penerbitan izin operasional BPR NTB. Farid mengatakan, untuk mensukseskan merger BPR NTB ini, OJK juga intens melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah. Pada prinsipnya, tidak ada persoalan di OJK. Tinggal, apakah tim konsolidasi ini bisa bergerak ekstra untuk memenuhi harapan kepala daerah, merger tuntas pada Agustus 2020 ini. “Setelah pengajuan ke OJK, ada waktu 20 hari berproses di OJK sebelum diterbitkan izin operasionalnya BPR. Tim harus bekerja lebih keras kalau mau merger bisa tuntas Agustus,” jelas Farid.

OJK juga mendukung merger delapan BPR NTB. Dengan demikian, kata Farid, modal BPR akan semakin kuat menghadapi berbagai risiko. Salah satunya risiko kredit macet. “Kalau besar modalnya, ndak masalah menghadapi NPL (kredit macet) dan fraud (penyalahgunaan kewenangan),” imbuh Farid. Kondisi delapan BPR NTB saat ini cukup bagus berdasarkan catatan OJK. Meskipun, rata-rata tingkat kredit macet BPR diatas 5 persen. Melebihi batas toleransi oleh OJK. Karena itu, pesan Farid Faletehan, agar penentuan direksi dan komisaris BPR NTB harus menempatkan orang-orang yang professional dan berintegritas. “Titipan boleh saja, asal orang-orang yang dititip adalah orang-orang yang profesional dan berintegritas. Pengurus barunya harus profesional seluruhnya,” demikian Farid. (bul)

pembangunan yang menggunakan skema Pre-Financed Project dalam rangka pengembangan kawasan Sirkuit Mandalika di lahan seluas 52,5 hektar di dalam kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas The Mandalika, NTB. Sirkuit Mandalika dengan panjang lintasan 4,31 km merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang dibangun mulai dari tahap konsep serta menawarkan pemandangan indah ke bukit-bukit dan pantai yang menjadi kekayaan alami kawasan pariwisata di selatan Pulau Lombok ini.

Sirkuit ini akan menjadi sirkuit jalan raya pertama di dunia yang menyelenggarakan perhelatan balap motor MotoGP.

“Kami optimistis kerjasama ITDC dengan PT PP akan mendukung percepatan pembangunan proyek nasional Mandalika Street Circuit,” kata Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer. Dengan menggandeng PT PP yang merupakan BUMN jasa konstruksi terintegrasi dengan keahlian dan pengalaman dalam bidang konstruksi, properti, Engineering Procurement Construction (EPC), dan investasi ini, kami yakin akan menghasilkan sebuah sirkuit jalan raya berkualitas Internasional dan sesuai standar yang ditentukan Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) serta dapat selesai sesuai jadwal.

Saat ini progres atas pekerjaan-pekerjaan awal, termasuk pekerjaan persiapan dan pekerjaan ground work, proyek pembangunan sirkuit Mandalika telah mencapai 40% dan proses pengaspalan dijadwalkan akan mulai dilakukan pada Januari 2021.

Secara keseluruhan, pembangunan Sirkuit Mandalika ditar-

getkan akan selesai pertengahan 2021. Dengan perjanjian ini, PT PP akan melanjutkan pembangunan Sirkuit Mandalika yang sudah berlangsung sampai tahap Final Project Hand Over.

ITDC telah menunjuk MGPA sebagai anak usaha ITDC yang menangani persiapan serta penyelenggaraan MotoGP dan seri balap lainnya di Sirkuit Mandalika.

Penyelengaraan event MotoGP diyakini akan mampu menambah jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia hingga mencapai 300 ribu orang per tahun serta memberikan positioning yang kuat bagi Indonesia sebagai negara tujuan hiburan olahraga unggulan di kawasan Asia.

Seperti diketahui, Pemerintah memberikan dukungan melalui Kementerian dan BUMN, antara lain pembangunan akses jalan langsung/bypass sepanjang 17,39 km dengan Right of Way (ROW) jalan selebar 50 meter dari bandara ke The Mandalika oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan

(Suara NTB/bul)

FOTO BERSAMA - Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer (kiri), Direktur Utama PT PP Novel Arsyad (kedua kiri) dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo (tengah) berfoto bersama perwakilan perwakilan dari Bank anggota Himbara yaitu Mandiri, BNI, BRI, dan BTN usai melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk pembangunan Sirkuit Mandalika dan Termsheet Fasilitas Sindikasi Perbankan.

Perumahan Rakyat (PUPR), penambahan panjang lintasan runway, upgrade kargo dan aksesibilitas, ekspansi apron dan pelebaran taxiway serta kegiatan promosi di bandara yang dilakukan oleh Angkasa Pura I, pengemban-

gan fasilitas kargo dan cruise oleh Pelindo III dan ASDP, penambahan kapasitas listrik di kawasan oleh PLN, serta pembukaan rute baru bus yang melayani sejumlah wilayah di Lombok menuju The Mandalika oleh Damri. (bul)

Wajib Pajak di Nusa Tenggara Lebih Banyak Memilih Layanan Daring Mataram (Suara NTB) Layanan tatap muka pada seluruh instansi unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak telah dibuka sejak tanggal 15 Juni 2020 lalu. Hingga kini telah berjalan satu bulan dengan tetap mempertahankan layanan secara daring melalui live chat, e-mail atau telepon.

Pembukaan kembali layanan tatap muka telah diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama maupun Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh wilayah Nusa Tenggara baik Provinsi NTT maupun NTB. Berdasarkan data statistik KPP dan KP2KP di wilayah kerja Kanwil DJP Nusa Tenggara, kata Kepala Kanwil, Belis Siswanto, terdapat data di atas 51% Wajib Pajak menggunakan layanan perpajakan secara daring.

Secara umum terbaca adanya pergerakan preferensi Wajib Pajak dari pengguna layanan tatap muka (offline) menjadi pemanfaat layanan daring (online). Bahkan beberapa KPP menunjukan pergeseran yang cukup signifikan

(Suara NTB/ist)

DARING - Layanan pajak di salah satu KPP. Wajib pajak ekspansif menggunakan layanan daring. diantaranya adalah di KPP Prata- Pratama Mataram Barat den- ba Barat Daya, Sumba Timur ma Praya dengan wilayah kerja gan wilayah kerja Kota Mat- dan Sumba Tengah yang Kabupaten Lombok Timur dan aram menunjukan data 57,26% menunjukan data tertinggi pengLombok Tengah menunjukan data Wajib Pajak pengguna layanan gunan layanan perpajakan se67,34% Wajib Pajak memilih daring. KPP Pratama Kupang cara daring yaitu sebesar 88,09%.

Kanwil DJP Nusa Tenggara menggunakan layanan perpaja- dengan wilayah kerja Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Alor, selalu berupaya untuk menkan secara daring.

KPP Pratama Mataram Rote Ndao dan Sabu Raijua ingkatkan kualitas pelayanan Timur dengan wilayah kerja menunjukkan data 81,45% dan perpajakan terutama layanan Kabupaten Lombok Barat dan yang terakhir, KPP Pratama perpajakan secara daring pada Lombok Utara terdapat 53,14% Waingapu dengan wilayah kerja setiap unit kerja di seluruh pengguna layanan daring. KPP Kabupaten Sumba Barat, Sum- wilayah Nusa Tenggara demi ke-

NTB Tuan Rumah Geowisata Virtual Pertama di Indonesia Mataram (Suara NTB) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd resmi membuka event Geotourism Festival 2020, Rabu (15/7). Kegiatan festival geowisata berbasis virtual pertama yang diadakan di Indonesia tersebut merupakan salah satu upaya dan inovasi yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan geliat pariwisata sebagai salah satu penopang ekonomi.

“Pemerintah NTB sangat berharap bahwa Festival Geowisata 2020 akan menjadi salah satu dari banyak cara untuk mempromosikan potensi geowisata kami,” ujar Wagub.

Menurutnya, pandemi virus Corona (Covid-19) yang saat ini berlangsung telah memberi dampak yang cukup signifikan bagi pergerakan ekonomi, terutama dari sektor pariwisata. Di mana penurunan tingkat kunjungan wisatawan terjadi secara global.

Untuk itu, Pemprov NTB mengapresiasi perhatian yang diberikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang menunjuk NTB sebagai tuan rumah festival geowista tersebut. Sekaligus mendorong NTB menjadi destinasi wisata kelas dunia. ‘’Merupakan suatu kehormatan bagi provinsi kami untuk menjadi bagian dari festival yang luar biasa ini, dan kami berharap bahwa melalui acara ini kami juga akan dapat mempromosikan potensi pariwisata kami dan produksi industri bisnis kecil kami di NTB,’’ ujar Rohmi. Menurutnya, hal tersebut tidak lepas juga dari peran Komunitas Geopark Lombok Rinjani yang dinilai telah berkontribusi dalam menjaga kelestarian kawasan Rinjani.

Diterangkan, pariwisata dan pelestarian alam merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. ‘’Pariwisata itu harus dengan pelestarian alam. Tidak bisa tidak,’’ tegasnya. Dengan adanya pandemi Covid-19 saat ini, pelestarian tersebut dinilai menjadi aspek yang perlu kembali dikedepankan. Di mana destinasi wisata harus mampu menyediakan pariwisata yang bersih, sehat dan aman dengan memperhatikan pelestarian lingkungan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf, Ir. Rizki Handayani Mustofa, menjelaskan bahwa Geopark kedepannya akan menjadi suatu destina-

(Suara NTB/humassetdantb)

BUKA - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, resmi membuka event Geotourism Festival 2020, Rabu (15/7). si yang sangat diminati pada era suatu halangan untuk kita terus adaptasi kebiasaan baru. Oleh bekerjasama dalam membankarena itu, Geopark Rinjani di- gun negeri. Terutama yang erat harapkan dapat dijaga serta dile- kaitannya dengan pengembanstarikan dengan sebaik-baiknya. gan Geowisata dan Geopark di “Ini merupakan suatu aset Indonesia,” ujar Odo. Menurutnya, keterlibatan bagi NTB untuk tetap kita lestarikan, dan yang paling pent- masyarakat dalam mempromosiing adalah kedepan ketika ke- kan serta mengelola pariwisata di mudian kita terus kembangkan NTB maupun di Indonesia pada Rinjani ini untuk menjadi des- umumnya menjadi bagian penttinasi pariwisata, kita jangan ing kedepan. Begitu pula dengan lupakan masalah-masalah pe- produk-produk dari pelaku usaha lestarian lingkungan,” ujarnya. yang diharapkan dapat dipromosiDi sisi lain, penyelenggaraan kan melalui kegiatan tersebut.

“Kegiatan Virtual Geotourism event pariwisata secara virtual dinilai menjadi langkah yang tepat Festival ini diharapkan dapat untuk menanggulangi dampak berkontribusi dalam memberikan pandemi saat ini. Terutama se- ruang dan peluang bagi para kelbagai wadah promosi pariwisata ompok dan pelaku sektor pariwisata untuk dapat mempromosiyang disebut tidak boleh terhenti.

“Salut sekali, dari yang sebel- kan produk-produknya,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwiumnya offline, kemudian menjadi online seperti saat ini. Ini meru- sata (Dispar) NTB, H.Lalu Moh. pakan suatu inovasi dimana te- Faozal, S.Sos.M.Si menerangkan, man-teman ternyata tidak ber- gelaran Geotourism Festival 2020 henti. Adanya pandemi tidak salah satunya ditujukan untuk menjadikan mereka stop, adan- membangun imajinasi wisatawan. ya pandemi terus membuat mere- “Orang akan berimajinasi untuk ka berinovasi, sehingga festival bisa hadir ke Geopark Rinjani pada waktu nanti setelah kondisi nortetap dijalankan,” jelasnya.

Keterlibatan anak-anak mal. Ini artinya kita memanaskan muda NTB juga diharapkan mesin pariwisata tidak dengan mampu meningkat geliat pari- mengumpulkanorang,tapidengan wisata dengan adanya kegiatan- membangun imajinasi orang,” kegiatan serupa. Sehingga rasa ujarnya, Rabu (15/7).

Menurutnya, dengan memcinta dan bangga akan Geopark Rinjani maupun pariwisata berikan gambaran-gambaran lainnya dapat terus tumbuh di kesiapan dan kondisi terbaru pariwisata NTB melalui event masyarakat NTB sendiri.

Senada dengan itu, Deputi virtual akan menjadi modal pentKoordinasi Pariwisata dan ing untuk menarik wisatawan.

Ekonomi Kreatif, Kementerian Salahs satu barometer yang daKoordinator Maritim dan In- pat diukur adalah animo vestasi, Odo R. M. Manuhutu, masyarakat dalam mengikuti menerangkan gelaran Geotour- kegiatan virtual tersebut.

“Ini pesertanya hampir 400 ism Festival 2020 merupakan salah satu upaya recovery sektor orang, dan mereka ini bayar. pariwisata selama masa pan- Bukan gratis. Jadi ini betul-betdemi, khususnya di Provinsi NTB. ul apresiasi dari Kemenparekraf “Ini menjadi salah satu bukti terhadap prestasi Geopark Rinbahwa pandemi Covid-19 bukan jani,” tandas Faozal. (bay)

mudahan dan kenyamanan para Wajib Pajak untuk mengawal langkah Direktorat Jenderal Pajak menuju digitalisasi pelayanan perpajakan dengan layanan daring 3C (Click, Call, Counter).

Click, kata Belis merupakan layanan yang diberikan kepada wajib pajak melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak diantaranya Cetak ID Billing, Laporan Pajak (efiling), membuat SKB (Surat Keterangan Bebas), PBK (Pemindahbukuan), SKF (Surat Keterangan Fiskal).

Call Center Direktorat Jenderal Pajak juga dikembangkan menjadi service center dimana segala permasalahan pajak bisa ditanyakan disana dan langsung dibantu penyelesaiannya, dan Counter pada kantor pajak akan difokuskan hanya untuk melayani proses bisnis yang bersifat spesifik. Informasi lanjut terkait perpajakan termasuk salinan siaran pers ini dapat diunduh pada www.pajak.go.id dan seluruh kontak pelayanan perpajakan bagi Wajib Pajak di wilayah Nusa Tenggara dapat diakses melalui tautan bit.ly/kontak-kpp. (bul)

SUARA NTB Kamis, 16 Juli 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kerjasama Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

Masa Transisi New Normal, Wajib Masker, Jaga Jarak dan Cuci Tangan Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah dalam masa transisi menuju New Normal (kenormalan baru) di tengah pandemi Covid-19. Di masa transisi ini, kegiatan kemasyarakatan sudah diperbolehkan diselenggarakan tapi masih dalam skala terbatas dengan tetap menjalankan protokol pencegahan Covid-19.

Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Loteng, Murdi, M.AP. M.Si., Selasa (14/7), mengatakan, pemerintah mempersilakan masyarakat mulai menggelar kegiatan dan beraktivitas. Tetapi tetap

tidak boleh sampai mengundang massa dalam jumlah banyak. Apalagi sampai memicu kerumunan massa yang berpotensi menjadi tempat penyebaran Covid-19.

Tidak kalah penting, penerapan standar protokol Covid-19 menjadi keharusan untuk dipatuhi. Dalam hal ini masyarakat juga harus disiplin. Terutama dalam hal penggunaan masker selama berkegiatan berlangsung, wajib dilakukan. Selain itu, social distancing dan psysical distancing

(jaga jarak) juga harus benarbenar dipatuhi, sehingga bisa meminimalisir potensi terjadi penyebaran Covid-19.

Selama berkegiatan seharihari, penerapan standar protokol Covid-19 juga penting.

Dengan adanya kebijakan new normal tersebut, masyarakat sebenarnya diarahkan untuk bisa hidup dengan tatanan baru yang benar-benar fokus pada pola hidup sehat dan bersih. “New normal itu bukan hidup normal seperti semula.

Tapi bagaimana hidup normal

dengan cara baru yang lebih bersih dan sehat,” jelasnya.

Untuk itu titik tekan pada kehidupan new normal ialah bagaimana mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri, keluarga maupun lingkungan dengan sesering mungkin mencuci tangan menggunakan sabun. Menjadi rumah dan lingkungan tetap bersih dan sehat.

Karena dengan hidup bersih, kualitas kesehatan masyarakat akan ikut men-

ingkat. Kalau sudah begitu, potensi terserang penyakit dan virus bisa diminimalisir, termasuk potensi terpapar Covid-19. “Kalau kita sudah bersih, kualitas kesehatan meningkat, imunitas juga meningkat. Sehingga bisa menghindari dari potensi terpapar penyakit. Termasuk Covid-19,” terang Murdi.

Loteng saat ini masih berstatus daerah zona kuning.

Mengingat masih ada temuan kasus positif baru di daerah ini. Di mana total kasus posi-

Pakai Masker, Cuci Tangan dan Jaga Jarak

Birokrasi Tidak Baik ADANYA temuan oknum guru bayar jutaan rupiah baru bisa naik pangkat turut menjadi sorotan anggota DPRD Lombok Timur (Lotim). Praktik ilegal yang terjadi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim itu dinilai menjadi pertanda roda birokrasi tidak berjalan dengan baik.

Hal ini diutarakan Ketua DPRD Lotim, Murnan menjawab Suara NTB via ponselnya, Rabu (15/7). Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lotim ini, se(Suara NTB/yon) mestinya Dikbud menyeleMurnan saikan secara internal dan profesional urusan dengan para guru. Melihat fenomena guru main-main dalam pengurusan kepangkatannya tersebut, Ketua DPRD Lotim ini balik juga bertanya apakah sudah pernah dilakukan pembinaan kepada para guru. ‘’Kabar yang menyebut banyaknya oknum yang melakukan prakiek terlarang itu menjadi pertanda ada yang tidak beres,’’ ungkapnya.

Dikatakan, jika ada yang melanggar aturan maka harus ditindak sesuai ketentuan yang berlalku. Setidaknya di-disiplin-kan, sehingga praktik-praktik pungutan itu tidak terjadi.

Dalam hal ini, ujarnya, tidak saja masalah dugaan pungutan liar untuk memuluskan syarat masukkan dalam daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK). Masalah dugaan penyalahgunaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) juga disinyalir terlalu banyak diintervensi oleh pejabat Dikbud.

Diingatkan , semua praktik-praktik yang melanggar aturan itu hendaknya dihentikan. “Hentikanlah semua itu,” pintanya. Murnan mengaku sepakat dengan istilah guru sebagai sosok yang harusnya bisa digugu dan ditiru. Sebagai pendidik generasi penerus bangsa, maka transpormasi pengetahuan yang diberikan haruslah berkarakter. Namun jika praktiknya masih banyak yang ilegal, maka sangat dipertanyakan kualitas mutu pendidikan yang dihasilkan. Murnan menyarankan. Dikbud hendaknya lebih teliti dalam melakukan verifikasi syarat kenaikan pangkat. (rus)

Komisi II Pertanyakan Aset Masih Jadi Temuan Tanjung (Suara NTB) Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mempertanyakan aset Pemda yang masih menjadi temuan BPK RI Wilayah NTB. Komisi pun memanggil jajaran Pemda agar seluruh aset itu diklarifikasi di depan DPRD. “Kami pertanyakan, kenapa sampai sekarang masih ada aset yang bermasalah. Padahal KLU ini sudah usia 12 tahun, harusnya persoalan itu sudah selesai,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU, Hakamah, S.KH., Amd.Agr., Rabu (16/ 7). Ia menyebut, aset yang masih jadi temuan BPK berupa 30 bidang tanah senilai Rp 758,1 juta. Aset ini pun dipertanyakan lokasinya.

DPRD, kata dia, khawatir aset-aset itu berpotensi pindah kepemilikan jika Pemda tidak segera mengurus. Belum lagi, Pemda juga diharuskan untuk mengklarifikasi sertifikatnya. “Kita tidak ingin ada isu seperti daerah lain, tanah daerah disertifikatkan oleh oknum. Sebisa mungkin, konflik aset tidak terjadi, khususnya dengan masyarakat,” sebut Politisi Gerindra ini.

Menjawab itu, Kepala BPKAD KLU, Sahabudin, M.Si., membenarkan aset temuan BPK itu merupakan 30 bidang tanah. Sementara, aset berupa alat dan mesin senilai Rp 2,1 miliar, merupakan peralatan yang berada di Dinas Dikpora. Peralatan tersebut umumnya merupakan bantuan dari yayasan/pihak ketiga saat proses rehab rekon pascagempa. Aset tersebut belum tercatat secara administrasi karena pihak ketiga belum menyerahkan berita acara serah terima.

“Dari 30 bidang tanah itu, 12 bidang sudah kami temukan dan identifikasi, sedangkan 18 bidang lainnya masih kami lakukan penelusuran dan klarifikasi,” ujar Sahabudin. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan para Kepala Desa guna membantu Pemda menemukan titik lokasi aset yang belum ditemukan. Umumnya lokasi-lokasi aset tersebut berada di wilayah timur, seperti Selengen, Mumbulsari, dan lokasi lain di Kecamatan Bayan. (ari)

Giri Menang (Suara NTB) – Aparatur di Pemda Lombok Barat (Lobar) yang terkonfirmasi positif Covid19 bertambah. Setelah sebelumnya ajudan bupati diumumkan positif. Kali ini salah seorang pejabat terkonfirmasi positif Covid-19 mengacu pengumuman hasil swab-nya. Pihak pemda pun khawatir penularan Covid-19 melalui klaster kantor ini bisa memicu penyebaran Covid-19.

“Salah seorang pejabat dinyatakan positif, tapi ndak usah sebut nama,” jelas Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi sembari meminta wartawan me-

mastikan hasil pemeriksaan pejabat tersebut ke pihak Dikes Lobar, Rabu (15/7).

Terpisah, Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Pen-

yakit, dan Kesehatan Lingkungan (P3KL) Dinas Kesehatan dr. H. Taufiq Fathoni membenarkan hasil swab salah seorang pejabat positif,”iya (positif

red),”terang dia.

Terkait penanganan penularan Covid-19 di lingkup Pemda Lobar, pihaknya tengah melakukan komunikasi lebih lanjut untuk tracing contact dan rapid test bagi jajaran di OPD tempat bertugas pejabat tersebut.

Pihaknya pun mendorong agar di Pemda lebih meningkatkan lagi protokol kesehatan agar tidak banyak ASN

yang tertular. Kalaupun saat ini belum banyak jajaran ASN yang tertular, namun hal ini harus menjadi perhatian serius, karena saat ini ada tiga klaster yang menjadi perhatian, yakni kantor termasuk kantor pemda, rumah makan dan transportasi.

“Yang meningkat tajam justru klaster kantor, klaster kantor ini tidak bisa diabaikan,” tegas dia. (her)

Pemda Lotim Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan

(Suara NTB/ist)

DITUTUP - Pelayanan Kantor Desa Sigerongan sampai saat ini masih ditutup sementara waktu.

Camat Minta Kantor Desa Dibuka Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Desa (Kades) Sigerongan Dian Siswadi tetap ngotot menutup sementara pelayanan di kantor desa, karena khawatir penularan Covid19. Kades tak ingin gara-gara membuka pelayanan di kantor desa, justru perangkat desa dan masyarakat terancam tertular Covid-19. Di satu sisi, pihak kecamatan sendiri tetap inginkan membuka pelayanan di kantornya desa.

Dikonfirmasi via telepon, Rabu (15/7), Kades Sigerongan menegaskan, pihaknya mengeluarkan surat edaran penutupan kantor desa sejak awal pekan ini. Langkah itu dilakukan dalam rangka mencegah penularan virus Corona, di mana hasil pemeriksaan yang dilakukan di puskesmas tanggal 9 Juli lalu mengkonfirmasi ia dan beberapa warga din-

yatakan reaktif. Pihaknya tengah menunggu hasil swab dari provinsi.

Saat ini pihaknya tengah menuggu hasil swab. Kata dia, ada dua kemungkinan hasilnya negatif atau positif. Kalau hasilnya positif, maka semua perangkat desa, kewilayahan dan linmas akan tracing dan rapid test, karena mereka pernah kontak dengannya. Tidak saja bagi perangkat desa, kewilayahan namun juga kemungkinan bagi keluarganya. Akan tetapi, kalau hasil Swab negatif maka barulah pelayanan di kantor desa dibuka kembali dengan membuat SE terbaru bahwa pelayanan di kantor desa dibuka secara normal.

Sementara itu, camat Lingsar, Jamaludin mengatakan pihaknya tetap ingin agar membuka pelayanan kantor desa. Bahkan sejak awal pi-

haknya berkoordinasi dengan desa supaya jangan menutup kantor desa.”Malah sejak awal kami meminta agar pelayanan kantor Desa tidak ditutup, dan kami sudah laporkan ke Pak Sekda,” jelas dia.

Awalnya pihak desa mengatakan akan menempatkan para petugas linmas untuk membuka kantor desa bagi masyarakat yang inginkan mengurus keperluan. Kalau butuh tandatangan kades, maka pihak petugas linmas bisa ke rumah kades minta tandatangan.

Berbeda dengan Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi justru menilai langkah yang dilakukan oleh pemdes merupakan berikut kehati-hatian terhadap penularan. “Mungkin itu bentuk kekhawatiran desa terjadi penularan Covid-19,” imbuh dia. (her)

Klaim AUTS/K 2020 Sudah Tembus Rp 382.500.000 Selama tahun 2020, terdapat 56 peternak di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah mengajukan klaim pembayaran Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K). Tercatat sejak Januari sampai dengan 14 Juli 2020, klaim tembus Rp382.500.000.

Melihat jumlah klaim tersebut, minat petani peternak untuk mengikuti asuransi ini cukup tinggi. Dari keseluruhan klaim, sejak tahun 2019-2020 sebagian besar sudah dibayarkan oleh pihak ketiga. “Masih ada 8 klaim yang belum dibayar, atau sekitar Rp 59 juta.

Adapun alasan klaim, dari 103 yang diajukan tahun 2019-2029, potong paksa sebanyak 78 klaim dengan nilai Rp 448 juta. Mati bangkang 21 klaim senilai, Rp 210 juta.

Murdi

Pejabat di Lobar Terkonfirmasi Covid-19

Kerjasama Disnakeswan Lotim dengan Harian Suara NTB

DEMIKIAN disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Usaha Peternakan (PUP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lotim, drh. Suryatman Wahyudi, Rabu (15/7).

Nilai klaim ini, ujarnya, sudah melampaui jumlah klaim pada tahun 2019 lalu. Jumlah klaim 2029 sebanyak 47 klaim dengan total nilai klaim Rp 317.150.000. “Sudah ada kenaikan jumlah klaim dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 9 klaim,” sebutnya.

tif Covid-19 hingga saat ini sebanyak 13 kasus. Tersebar di 9 desa di 6 kecamatan dengan 27 orang masih berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan sebanyak 99 orang.

“Untuk bisa masuk daerah zona hijau, PDP maupun ODP harus nol dan tidak ada tambahan kasus positif baru. Meski masih ada pasien positif Covid19 yang tengah dalam perawatan,” sebutnya seraya menambahkan, sebelumnya Loteng masuk kategori daerah zona oranye.

Dengan status itulah maka kegiatan kemasyarakatan sudah diperbolehkan meski masih dalam skala terbatas. (kir/*)

(Suara NTB/dok)

TERNAK - Sejumlah peternak membawa ternak mereka ke Pasar Ternak Masbagik belum lama ini.

Hilang kecurian 3 ekor senilai Rp 21 juta, klaim penyakit, 1 ekor. ‘’Dominasi potong paksa,

karena kesulitan beranak, sakit kembung dan lainnya,’’ terangnya. (rus/*)

(Suara NTB/ist)

drh. Suryatman Wahyudi

Selong (Suara NTB) Dalam rangka mengantisipasi cuaca ekstrem yang berdampak terjadinya bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Lotim. Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy.,MM mengeluarkan SK penetapan status siaga darurat bencana kekeringan. Diterbitkannya SK Nomor: 188.45/ 423/BPBD/2020 untuk menyiapkan langkah-langkah secara cepat dan tepat.

Hal ini disampaikan Kepala Kedaruratan dan Urusan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Rusnan, Rabu (15/7).

Menurutnya, penetapan Lotim sebagai darurat bencana kekeringan untuk mengantisipasi risiko dampak bencana yang lebih luas, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan siaga darurat terhadap bencana kekeringan. Atas dasar itulah kemudian ditetapkan keputusan bupati tentang status siaga darurat kekeringan di Kabupaten Lotim.

Meskipun pada awal Juli bencana kekeringan belum mulai dirasakan masyarakat, karena belum adanya permintaan dan laporan. Namun penetapan siaga darurat bencana kekeringan dilakukan dengan melihat kondisi cuaca tahun 2019 lalu.

(Suara NTB/yon)

Lalu Rusnan Di mana tercatat sebanyak 13 kecamatan di Lotim yang rawan kekeringan.

Di antaranya, Kecamatan Jerowaru, Keruka, Sakra Timur, Sembalun, Sambelia, Suela, Terara, Aikmel, Sikur, Montong Gading, Sakra, Lenek dan Selong dengan jumlah terdampak sebanyak 39.691 KK atau 127.155 jiwa. Dari 13 kecamatan ini, biasanya yang mengawali sebanyak 7 kecamatan, di antaranya Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Suela, Terara, Sambelia, dan Sembalun yang terjadi pada akhir bulan Juli dan Agustus. Nanti disusul kecamatan lain pada bulan September. (yon)

Kasus Sumur Bor

Polres Lombok Utara Periksa 20 Saksi Tanjung (Suara NTB) Reskrim Polres Lombok Utara hingga kini masih mendalami laporan kasus dugaan penyimpangan pada proyek sumur bor tahun 2017. Sejauh ini, Polres sudah menghadirkan 20 orang sebagai saksi.

Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, AKP Anton Rama Putra, SH., melalui Kanit Tipikor, Ipda Gufron, kepada wartawan Rabu (15/7) mengungkapkan, penyelidikan laporan LSM Lombok Utara Corruption Watch perihal dugaan penyimpangan sumur bor masih proses lidik.

Perkembangan hingga saat ini, sudah 20 orang diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.

“Sudah 20 orang (diperiksa) saksi, ada dari dinas, masyarakat, dan rekanan,” ujar Gufron.

Ia menyebut masih akan ada pemanggilan saksi lain terhadap laporan Sumur Bor LUCW tersebut. Demikian pula, adanya temuan atau kerugian negara belum dapat disebutkan, karena

statusnya masih lidik.

“Sekarang masih lidik.

Artinya masih ada beberapa saksi lain lagi yang belum dipanggil untuk diperiksa. Jadi kita belum bisa sebut ada temuan,” sambungnya.

Informasi yang dihimpun koran ini, proyek sumur bor itu diduga menyimpang secara administrasi. Di mana terdapat indikasi tanda tangan yang dipalsukan untuk memuluskan pelaksanaan proyek tersebut.

Menanggapi itu, Kanit Tipikor Polres KLU juga belum dapat memastikan. Pasalnya, tanda tangan yang melegalkan proyek tersebut masih harus dibuktikan. Namun demikian, pihaknya tetap mengumpulkan bahan keterangan dan data yang berkenaan dengan proyek hingga dilakukan gelar perkara untuk memastikan apakah kasus tersebut dapat ditingkatkan ke penyidikan atau tidak.

“Pokoknya sekarang ini sedang proses lidik,” imbuhnya. (ari)

SUARA NTB Kamis, 16 Juli 2020

Hampir Seluruh PPDP KPU Sumbawa Negatif Sumbawa Besar (Suara NTB) Seluruh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) KPU Sumbawa, telah menjalani test swab. Hasilnya, dari total 1010 PPDP, 999 orang hasilnya sudah keluar dan dinyatakan negatif covid. Sehingga PPDP yang kini sedang melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) pemuktahiran data pemilih aman menjalankan tugasnya.

Sebagaimana disampaikan Ketua KPU Sumbawa, M. Wildan didampingi Sekretaris KPU Sumbawa, Lahmuddin, Rabu (15/7) kemarin. Diketahui sebelum PPDP turun melakukan coklit, mereka diambil swabnya oleh Sumbawa Tecnopark (STP). Hasilnya, dari 1010 orang, sebanyak 999 orang hasilnya telah keluar dan negatif Covid. Sisanya 11 orang PPDP yang harus melakukan swab susulan, masih menunggu hasil lab STP. “Yang sisa 11 orang ini hasilnya belum keluar, karena mereka menjalani test susulan. Tidak kolektif dengan yang 999 orang. Mereka tidak masuk dalam test kolektif karena jarak tempuh wilayah mereka dari wilayah Pulau Moyo dan Batulante yang sangat jauh dari kota. Mudah mudahan hasil mereka juga negatif,” terangnya.

Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, yang dimintai tanggapannya atas hal ini, menyatakan, hasil swab negatif dari PPDP bisa menjadi gambaran, sejauh ini tahapan Pilkada yang dilakukan KPU masih aman dan terkendali dari Covid. Sebab PPDP ini berasal dari semua desa dan kelurahan di Sumbawa.

“Rata rata setiap desa diwakili oleh 6 orang PPDP. Mereka menyebar di seluruh wilayah Sumbawa, dari ujung timur sampai ujung barat. Bahkan mungkin hanya Kabupaten Sumbawa di NTB yang menerapkan swab test terhadap PPDP,” katanya.

Diketahui, saat ini tengah dilakukan Coklit mulai 15 Juli sampai 13 Agustus 2020 oleh PPDP. Coklit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh PPDP yang bertemu Pemilih secara langsung dari rumah ke rumah berdasarkan perbaikan dari RT/RW dan tambahan Pemilih. Untuk data pemilih yang akan di Coklit oleh PPDP berdasarkan Form A-KWK (Daftar pemilih) berjumlah 371.527 yang tersebar di seluruh desa wilayah Kabupaten Sumbawa. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Gara-gara Kebun Jati, Empat Anak Rusak Rumah Ibunya Bima (Suara NTB) – Gara-gara masalah kebun jati, empat orang anak, masing-masing berinisial Im, My, Sr dan Nf merusak rumah milik ibu kandungnya, Hj. S, di dusun III Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

Karena perbuatan tersebut, Im dan My diamankan dan langsung ditahan oleh aparat Satreskrim Polres Bima pada Rabu (15/7). Sedangkan dua lainnya, Sr dan Nf masih didalami keterlibatannya. “Kasus yang melibatkan antara ibu dan anak ini, berawal dari sang ibu menjual kebun jati,” kata Kasat Reskrim Polres Bima, Iptu Adhar S.Sos. Kasus itu lanjut Kasat, terjadi pada Bulan April 2020 lalu, tidak terima kebun jati dijual ibunya, kelima anaknya, Im, My, Sr, Nf dan H, mendatangi

kediaman korban untuk meminta klarifikasi. Hanya saja, sang ibu mengacuhkan mereka.

“Karena tidak direspon dengan baik, Im mengamuk dan langsung menyalakan mesin gergaji dan menggergaji pintu pagar, pintu rumah, jendela hingga atap rumah,” katanya.

Sedangkan anak korban, My ikut membantu Im dengan membuang seluruh pakaian keluar rumah, perabotan dapur hingga tempat tidur orang tuanya. My diduga dibantu juga oleh dua saudaranya SR dan NF. “Sementara H, hanya diam

dan tidak melakukan apa-apa saat kejadian ini,” katanya.

Adhar mengaku dalam kasus pihaknya menetapkan dua tersangka sebagai pelaku utama, yakni Im dan My. Saat ini keduanya diperiksa intensif untuk melengkapi administrasi penyidikan. “Im dan My kita tahan. Sedangkan Sr dan Nf saat ini masih didalami keterlibatannya,” katanya.

Adhar menegasakan, jika Im dan My terbukti melakukan perusakan serta menghancurkan barang milik orang lain, keduanya terancam hukuman paling

(Suara NTB/Ist)

PERUSAKAN - Im dan My, terduga pelaku perusakan rumah ibu kandungnya diamankan Sat Reskrim Polres Bima, Rabu (15/7). lama tiga tahun penjara. “Kedu- 170 ayat 1 dan atau 406 jucto 55 anya (Im dan My) dijerat pasal KUHP,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/jun)

Pengerjaan Ruang Isolasi Covid-19 Tuntas Taliwang (Suara NTB) Pengerjaan ruang isolasi khusus bagi pasien positif Corona Virus Disease (Covid-19) risiko berat akhirnya rampung setelah pengerjaannya dikebut pihak RSUD Asy Syifa Taliwang. Proyek yang ditaksir mencapai Rp1,1 Miliar itu saat ini tinggal perbaikan material sisa pengerjaan dan ditargetkan bisa segera beroperasi.

“Kami sangat bersyukur pengerjaan ruang isolasi Covid tersebut selesai tepat waktu dengan tanpa mengurangi pekerjaan yang ada,” ujar direktur RSUD Asy Syifa Taliwang dr. Carlof Sitompul, kepada Suara NTB, Rabu (15/7) kemarin. Dirinya juga mengaku akan tetap memantau kondisi terkini di lapangan sebelum digunakan untuk melayani para pasien yang terkonfirmasi covid-19.

Penyiapan ruangan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi jika penanganan jumlah pasiennya meningkat signifikan. Apalagi sarana di ruangan khusus tersebut juga akan dilengkapi dengan alat medis yang sesuai dengan protokoler penanganan covid-19. Harapannya dengan rampungnya pembangunan ruangan tersebut, upaya penanganan covid-19 juga akan semakin maksimal. “Kita sengaja siapkan ruangan khusus tersebut untuk mengantisipasi ketika jumlah pasien meningkat signifikan,” sebutnya.

Dirinya juga berharap tidak ada kesalahan dalam pembangunan gedung tersebut karena pihaknya juga melibatkan Kejaksaan untuk melakukan pendampingan.

Ruangan tersebut nantinya terdapat delapan tempat tidur dari sebelumnya yang hanya enam tempat tidur. Selain itu, sarana yang dimiliki juga sangat lengkap berbeda dengan ruang isolasi sebelumnya. Jika kondisi pandemi Covid19 semakin parah, maka pihaknya juga akan terus melakukan penambahan baik itu ruangan maupun fasilitas. Salah satunya dengan melakukan alih fungsi ruangan yang ada saat ini untuk penanganan covid-19. Sehingga pelayanan yang akan diberikan nantinya bisa semakin maksimal. Hanya saja untuk sementara ini tidak bisa dilaksanakan karena butuh waktu yang cukup panjang, karena harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu. “Kami tetap akan memantau perkembangan pandemi covid-19 ini sebagai langkah antisipasi. Kami juga berharap tidak muncul kasus baru lagi sehingga penanganan covid-19 bisa lebih cepat,” tukasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Gugus tugas penanganan covid-19 Kabupaten Sumbawa melakukan pengambilan sampel swab terhadap komunitas pedagang di Pasar Alas, Rabu (15/7). Swab tersebut sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Kegiatan ini ditinjau langsung Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, bersama Dandim 1607 Sumbawa, Letkol Inf Samsul Huda, S.E., M.Sc dan Kapolres Sumbawa AKBP Widy Saputra, SIK .

BTNT Batasi Kunjungan Wisata Oi Marai 30 Persen

Atasi Sampah di Prajak, UNSA Berikan Bantuan APSTA

Dompu (Suara NTB) – Balai Taman Nasional Tambora (BTNT) memang telah resmi membuka objek wisata Oi Marai di Desa Kawinda Toi. Namun demikian, jumlah pengunjung dibatasi maksimal 30 persen. Selain karena ancaman penyebaran Covid-19, kebijakan itu diambil untuk meminimalisir kerusakan lingkungan.

Demikian disampaikan Kepala Balai TNT Dompu, Murlan Dameria Pane saat ditemui wartawan, Rabu (15/7). Ia menjelaskan, dalam pengelolaan sebuah destinasi wisata pada area konservasi pihaknya diberi kuota pengunjung, sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung objek tersebut. Untuk Oi Marai misalnya, pada kondisi normal maksimal kunjungan hanya 220 orang.

Sementara ditahap pertama kenormalan baru pada masa pandemi Covid-19 ini, BTNT hanya memberi batasan maksimal 30 persen. “Ini 1/3 sekarang, bisa jadi mungkin satu bulan kedepan atau tiga minggu kita naikan lagi 50 persen.

Jadi sebenarnya walaupun sudah dibuka tetap ada batasanbatasan tertentu,” ungkapnya.

Pembatasan kunjungan wisata alam Oi Marai, lanjut dia, selain karena masih ada ancaman penyebaran Covid-19 juga bertujuan meminimalisir potensi kerusakan lingkungan.

Karena dinilai percuma tingkat kunjungan meningkat jikalau kelestarian area konservasi terancam.

Untuk itu, disamping menekankan pengunjung tetap mentaati protokol pencagahan Covid-19, dalam perjalanannya BTNT akan melakukan evaluasi berkala sebagai acuan dalam menambah kuota atau justru menutup kembali destinasi wisata tersebut. “Inikan baru tahap awal pasti akan ada evaluasi yang akan kita lakukan nantinya,” ujar dia.

Dari sekian objek wisata alam di wilayah pengelolaan BTNT, Murlan Dameria Pane memastikan, hanya Oi Marai yang sudah memenuhi syarat untuk dibuka kembali. Sementara untuk jalur pendakian tambora belum berani dipastikan.

Dalam persoalan tersebut kapasitasnya hanya memberi laporan ke pusat terkait perkembangan situasi dan kondisi lapangan, baik menyangkut animo masyarakat untuk mendaki maupun kondisi jalur pendakian pasca penutupan berjalan selama enam bulan.

“Untuk pendakian kami belum berandai-andai kapan,” tandasnya. (jun) Murlan Dameria Pane

Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Universitas Samawa (UNSA), memberikan bantuan alat sekaligus kegiatan pelatihan pengoperasian dan perawatan Alat Pengolah Sampah Tanpa Asap (APSTA) kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bunga Karang Dusun Prajak, kecamatan Moyo Hilir.

Tim UNSA melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM), yang diketuai, Dwi Mardhia, M.Sc didampingi anggota Tim, Nanang Tawaf, MT melaksanakan kegiatan pengabdian di dusun Prajak melalui transfer teknologi pengolahan sampah. “Kegiatan PKM ini merupakan keberhasilan tim UNSA memenangkan hibah kompetitif nasional yang didanai oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (RISTEKBRIN),”terang Dwi kepada Suara NTB, Rabu (15/7).

Bantuan yang diberikan UNSA minggu lalu tersebut, berupa APSTA yang diproduksi sendi-

(Suara NTB/ist)

SWAB - Tenaga kesehatan dari gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa saat melakukan pengambilan sampel swab terhadap komunitas pedagang di Pasar Alas, Rabu (15/7).

Komunitas Pedagang Pasar Alas Jalani Swab Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah saat di lokasi mengatakan, swab ini penting dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara utuh terkait kondisi covid19 di Sumbawa khususnya di komunitas pasar. Sehingga diharapkan masyarakat dapat mempunyai kesadaran yang tinggi untuk melakukan test swab. “Kegiatan test swab di Pasar Alas dilakukan dalam rangka mendeteksi pedagang.

Sehingga perlu melakukan test swab untuk menjaga agar pasar

ri oleh Nanang selaku dosen Teknik mesin UNSA bersama mahasiswanya. APSTA merupakan teknologi pengolahan sampah berupa suatu alat atau mesin untuk membakar sampah menggunakan teknologi pembakaran yang didesain sedemikian rupa. Dengan temperatur tertentu sehingga sisa pembakaran sangat minim. APSTA mengolah sampah (jenis dan dalam kondisi apapun) dengan cara yang tepat dan efisien, mudah serta ramah lingkungan. Sehingga sampah terbakar dengan maksimal dan tanpa asap dengan biaya operasional yang murah, pengoperasian dan perawatan yang mudah. Sehingga tidak mengalami kesulitan dalam hal pengoperasian dan perawatan unit.

Ketua pokdarwis Asrul Mardani mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan APSTA dari tim UNSA. Hal tersebut juga diapresiasi oleh Kepala dusun setempat. Dalam mengatasi per-

tetap aman”, ungkap Wabup.

Dengan adanya gambaran, jelas Wabup, nantinya Pemda bisa mengambil suatu kebijakan yang tepat dalam rangka memutus mata rantai covid19. “Mudah mudahan dengan adanya kegiatan ini dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Sumbawa terutama di daerah pasar,” harapnya.

Komandan Kodim 1607/Sumbawa Letkol Inf Samsul Huda, SE, M.Sc., mengatakan test swab massal kepada pedagang Pasar

masalahan sampah di Prajak.

“Ini baru aksi nyata kepedulian dan partisipasi perguruan tinggi dalam membantu pemecahan masalah di Prajak,”katanya.

Penggunaan APSTA adalah hal yang paling tepat dalam mengatasi permasalahan terkait penanganan sampah di pesisir Batu Bangka. Sebab alat tersebut tidak ada asap yang mencemari lingkungan.

“Bahkan abu hasil pembakaran dan asap cair dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kompos, pupuk cair dan pestisida,” ujar Ewi, panggilan akrab Ketua Tim UNSA. Kegiatan selanjutnya, pelatihan pembuatan kompos, pupuk cair dan pestisida dari hasil olahan APSTA yang akan dilaksanakan pada Kamis hari ini. Serta kegiatan pendampingan. Tim UNSA berharap kegiatan dapat berjalan lancar dan hasil yang diharapkan sesuai dengan harapan. (arn)

Kembali Dibuka, Tes Cepat di RSUD Asy Syifa dengan Tarif Maksimal Taliwang (Suara NTB) Layanan tes cepat (rapid diagnostic test - RDT) mandiri di RSUD Asy Syifa ternyata kembali dibuka. Setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara waktu, kini layanan bagi masyarakat umum untuk mendapatkan surat keterangan bebas infeksi Coronavirus Disease (Covid-19) dibuka dengan tarif baru.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbawa Barat, H. Tuwuh menjelaskan, kebijakan pembukaan layanan tes cepat mandiri di RSUD Asy Syifa itu sesuai dengan instruksi bupati. Dan untuk tarifnya pun telah dilakukan penyesuaian berdasarkan ketetapan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Saya lupa kapan persisnya (dimulai).

Tapi yang jelas layanan untuk

rapid test masyarakat umum sudah bisa di rumah sakit kita lagi,” terangnya, Rabu (15/7).

Mengikuti aturan Kemenkes, biaya terbaru yang diterapkan oleh RSUD Asy Syifa atas setiap layanan tes cepatnya itu ditetapkan sebesar Rp150.000 sekali tes. Menurut H. Tuwuh, besaran itu mengambil batas maksimal biaya yang boleh dipungut oleh setiap fasilitas kesehatan yang membuka layanan tes cepat mandiri.

“Ya lebih murah lah dari sebelumnya. Kan dulu hampir Rp 500 ribu,” bebernya.

Disampaikannya, saat ini layanan tes cepat sangat dibutuhkan masyarakat. Sebab meski pandemi virus corona masih mewabah di daerah, namun aktivitas perjalan masyarakat berangsur kembali normal. “Jadi kita harus melayani masyarakat

karena syarat melakukan perjalanan sekarang harus dinyatakan bebas Covid mininal ditandai dengan hasil rapid test itu,” tuturnya, seraya menambahkan bahwa banyak sekali masyarakat yang telah dilayani tes cepat di RSUD Asy Syifa.

“Laporan harian yang kami terima dari rumah sakit. Setiap harinya rata-rata tidak kurang dari 10 orang yang dites,” sambung H. Tuwuh.

Selanjutnya ia mengatakan, pembukaan layanan tes cepat mandiri di RSUD Asy Syifa secara tidak langsung turut meringankan upaya percepatan penanganan Covid-19 di daerah.

Karena masyarakat yang menjalani tes secara langsung dapat terdeteksi jika memilliki potensi terinfeksi. “Kan hasilnya tetap masuk ke Gugus Tugas juga laporannya,” ujarnya. (bug)

Alas ini, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran covid-19 di wilayah Kabupaten Sumbawa, terutama melalui aktivitas di pasar. Pihaknya mengajak para pedagang untuk tetap mematuhi aturan dan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Dalam kesepatan tersebut, para Babinsa Koramil 04/Alas dan Babinkamtibmas Polsek Alas juga turut serta melakukan test Swab tersebut.

“Tujuannya bukan merupakan sesuatu yang menakutkan. Tapi justru ini sebagai

bentuk kesadaran kita bahwa ada yang bisa kita lakukan demi keselamatan bersama.

Jangan takut melaksanakan test swab,” ajak Dandim.

Seusai meninjau pelaksanaan Swab PCR, Wakil Bupati bersama Dandim dan Kapolres mengunjungi Desa Baru yang mengikuti Lomba Kampung Sehat NTB. Program Kampung Sehat NTB ini merupakan program yang bertujuan guna memutus rantai penyebaran Covid-19 dalam menyongsong new normal life. (ind/arn)

(Suara NTB/ist)

PATROLI - Tampak petugas yang menggelar patroli gabungan di salah satu tempat hiburan dalam kota Sumbawa, Selasa (14/7).

Patroli Gabungan Satpol PP Disiplinkan Penggunaan Masker di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Patroli gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), dalam rangka pendisiplinan penggunaan masker untuk memutus mata rantai Covid-19 di wilayah Kabupaten Sumbawa, Selasa (14/7).

Sebagaimana disampaikan Kasat Pol PP Sumbawa, H. Sahabuddin S.Sos, telah berlangsung apel gabungan dirangkaikan dengan dengan Patroli gabungan TNI - Polri bersama Satpol PP Kabupaten Sumbawa di Mapolres Sumbawa.

Dalam rangka pendisiplinan penggunaan masker untuk memutus mata rantai Covid-19 di wilayah Sumbawa yang diikuti sekitar 40 orang personel. Apel pengecekan Patroli gabungan diambil oleh Kabag Ops. Polres Sumbawa, AKP. Burhanuddin.

Patroli gabungan ini bertujuan untuk pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19. Pagi dilaksanakan di Pasar dan malam dilaksanakan di tempat tempat hiburan. Untuk memu-

tus mata rantai virus covid-19.

Sambil mengajak masyarakat Sumbawa mengikuti protokol kesehatan dan selalu menggunakan masker.

Pelaksanaan patroli gabungan ini dibagi menjadi dua tim. Tim I sasaran kota dan Tim II sasaran wilayah barat.

Adapun jumlah personel yang terlibat dalam pelaksanaan patroli gabungan antara lain, 8 orang dari TNI, 12 orang dari Polri dan Satpol PP 20 orang.

Adapun sasaran Patroli, Tim I, Cafe Beskem Simpang Bingung, Pantai Jempol Labuhan Badas, Terminal Sumer Payung, Lokasi Cafe Batu Gong, Cafe Exist. Tim II, Taman Mangga, Taman Bugis, Boxi, Lapangan Pahlawan, Taman Genang Genis dan Lokasi Cafe Jalan Mawar.

“Kegiatan Patroli gabungan dalam rangka pendisiplinan penggunaan masker untuk memutus mata rantai Covid-19 di wilayah Kabupaten Sumbawa berjalan dengan aman, tertib dan lancar,”jelasnya. (arn/*)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 16 Juli 2020

Halaman 6

Guru ASN Kurang Ingin Samai Kualitas BDR SMPK Kesuma Mataram menerapkan Belajar dari Rumah (BDR) di awal tahun ajaran baru ini. Pihak sekolah ingin agar kualitas BDR menyamai saat pembelajaran tatap muka di sekolah. Oleh karena itu, telah direncanakan program agar pembelajaran jarak jauh terlaksana dengan baik.

Kepala SMPK Kesuma Mataram, V. Eka Rismawati, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya sudah menjadwalkan mata pelajaran setiap harinya. Dalam teknisnya dilaksanakan menggunakan live streaming, google classroom, video animasi, power point bersuara, dan lainnya. “Berbagai aplikasi kami gunakan untuk pengembangan siswa dan agar mereka tidak bosan,” katanya.

Diakuinya, pada pembelajaran jarak jauh seperti dalam situasi pandemi Covid-19 ini, tidak ditargetkan untuk penuntasan kurikulum. Namun pihaknya berusaha semaksimal mungkin agar bisa memenuhi kurikulum. Ia menegaskan, walau belajar dari rumah, tapi kualitas pembelajaran jarak jauh di SMPK Kesuma Mataram harus menyamai dengan tatap muka di sekolah.

“Kalau kami bisa memenuhi kurikulum, kenapa tidak. Harus melaksanakan pembelajaran dengan baik dan tetap bermutu.

Kami tidak hanya memberikan tugas saja,” ujar Eka yang baru menjabat menjadi Kepala SMPK Kesuma di awal bulan ini.

Ke depan, menurutnya, siswa sudah melek teknologi informasi. Ketika situasi sudah normal, pembelajaran berbasis teknologi informasi bisa terus dilanjutkan.Wawasan siswa juga jadi semakin luas.

Diakuinya, ada juga siswa yang tidak bisa mengikuti sepenuhnya pembelajaran daring, karena berbagai alasan teknis. Pihaknya mencari jalan keluar agar siswa tersebut bisa mengikuti kegiatan belajar dari rumah. “Kami ada grup dengan wali kelas, anak yang tidak bisa diberikan materi karena kendala lain, wali kelas dan guru BK berpengaruh untuk memberikan solusi,” kata Eka. Di samping itu, dalam perkembangan belajar dari rumah nantinya, pihaknya akan menyesuaikan penggunaan aplikasi atau teknis pembelajaran dengan kondisi siswa. “Jika misalnya power point membosankan, kami akan sesuaikan. Kami juga menyediakan studio mini untuk guru agar bisa membuat video sesuai dengan mata pelajarannya,” V. Eka Rismawati jelas Eka. (ron)

Pemerataan Penempatan Guru Perlu Dilakukan

Mataram (Suara NTB) Guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di NTB masih kurang, dan kembali berkurang dengan adanya guru ASN yang pensiun di tahun 2020 ini.

Adanya guru Non ASN cukup membantu kekurangan guru tersebut. Selain itu, diperlukan juga pemeratan penempatan guru oleh Pemerintah Provinsi NTB, karena selama ini masih terjadi belum meratanya penempatan guru.

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah pada Rabu (15/7) mengatakan, jika hasil seleksi calon ASN bisa segera tuntas, kekurangan itu bisa sedikit teratasi. Namun tes tersebut masih tertunda dengan adanya pandemi Covid-19.

Di samping itu, menurutnya guru ASN tidak terlalu kurang, tapi penempatannya itu yang belum merata. “Dari dulu sejak tahun 1980-an masalahnya seperti itu, penempatannya yang tidak merata,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB mencatat sekitar 300 PNS yang pensiun pada tahun ini. Sekitar 20 persen merupakan guru dan 5 persen pengawas sekolah. Dengan banyaknya PNS yang pensiun, kekurangan guru di NTB se-

makin bertambah.

Meski penempatan guru yang belum merata, tapi distribusi untuk pemerataannya juga tidak mudah dilakukan. Rumindah menjelaskan, banyak dari guru-guru itu yang sulit juga untuk dipindah ke daerahdaerah. “Misalnya ada guru yang suaminya tugas di kota kabupaten, kalau mau ditaruh di luar kota kabupaten, kasihan juga terlalu jauh,” ujarnya.

Rumindah menjelaskan, jumlah guru ASN memang masih kurang. Namun masalah distribusi penempatan guru itu juga menjadi tantangan. Bahkan sering kali di satu sekolah kelebihan guru mata pelajaran tertentu yang membuat mereka harus mencari jam mengajar tambahan di sekolah lain. Karena Ke-

menterian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatur minimal guru mengajar selama 24 jam per pekan agar bisa memperoleh tunjangan sertifikasi. “Ini memang dilematis. Tidak semudah seperti yang dibayangkan kalau ingin memeratakan distribusi guru,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Jaka Wahyana, S.Pd., mengatakan guru di NTB masih kurang. Ia juga mengungkapkan, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan mutasi, terutama untuk memeratakan distribusi guru untuk pemerataan jam mengajar. Karena ada ditemukan guru yang kekurangan jam

mengajar di satu sekolah.

“Misalnya di sekolah A guru ASN mata pelajaran tertentu tidak ada, di sekolah B malah sampai tiga orang, itu yang harus dibatasi untuk didistribusikan ke sekolah lain.

Namun secara keseluruhan guru tetap kurang,” katanya.

Selain untuk memeratakan penempatan guru, mutasi yang akan dilakukan nantinya juga dipengaruhi beberapa faktor seperti penyegaran kepada guru yang mengajar di satu sekolah selama belasan tahun, atau adanya guru yang sakit tapi penempatannya jauh dari rumah, dan beberapa penyebab lainnya.

Terkait kekurangan guru ASN, sementara ini Dinas Dikbud NTB juga sudah melaksanakan Uji Kompetensi Guru (UKG) non ASN selama dua tahun terakhir. Saat ini sedang dalam proses agar bisa dilakukan penyerahan SK gubernur bagi guru non ASN yang lulus UKG. Sekitar 1200-an guru non ASN yang akan memperoleh SK tersebut. Mereka lulus dalam

UKG non ASN yang dilaksanakan pada tahun 2019 lalu.

Secara umum, semua guru non ASN di bawah Pemerintah Provinsi NTB mendapatkan honor berupa Jasa Jam Mengajar (JJM). Dengan mereka lulus UKG non ASN akan mendapatkan SK Gubernur, yang nantinya bisa membantu untuk pengajuan sertifikasi.

Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Yusuf mengatakan, terkait kekurangan guru, Dinas Dikbud NTB harus membuat analisis kebutuhan guru, kepala sekolah dan pengawas. Setelah diketahui berapa banyak kebutuhan guru, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan menyampaikan kepada pemerintah terkait hal tersebut.

“Bagaimana mekanisme pengangkatan, apakah guru diangkat melalui P3K atau guru honorer daerah untuk mengatasi kekurangan guru melalui jalur tes yang selama ini dilakukan oleh Dinas Dikbud Provinsi NTB,” sarannya. (ron)

(Suara NTB/ron)

Jelang Pilkada

Perguruan Tinggi Lakukan Pengawasan Partisipatif Berbasis Akademik Mataram (Suara NTB) Pilkada tahun 2020 tinggal menghitung bulan. Semua elemen dituntut terlibat aktif melakukan pengawasan terhadap proses demokrasi ini. Universitas 45 Mataram sebagai kampus unggul nyatakan diri siap terlibat mendukung suksesnya demokrasi.

Hal itu menyusul adanya kunjungan Bawaslu Kota Mataram beberapa waktu lalu ke Universitas 45 Mataram guna membahas persoalan pengawasan partisipatif berbasis akademik pada pemilihan kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020.

Rektor Universitas 45 Mataram Dr. Ir. H. Evron Asrial, M.Si., menyatakan pentingnya pengawasan partisipatif berbasis akademik. Lebih-lebih keterlibatan Perguruan Tinggi.

Dia pun mengapresiasi rencana Bawaslu Kota Mataram yang melibatkan Perguruan Tinggi dalam pesta demokrasi ini.

Evron Asrial berharap ada keberlanjutan hubungan antara kampusnya dengan lembaga yang punya slogan Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.

“Kami welcome atas rencana dari Bawaslu Kota Mataram, kami juga berharap hubungan Upatma dengan Bawaslu tidak hanya sebatas agenda pengawasan partisipatif berbasis akademik saja,” jelasnya.

Pihak Universitas 45 Mataram kata Evron, juga siap jika ada kerjasama bidang riset ilmiah dengan Bawaslu. Hal demikian penting sebagai bagian mengembangkan demokrasi. “Misalnya Universitas 45 Mataram bisa mengirim mahasiswa untuk magang, atau mengembangkan riset ilmiah mengenai Pilkada di Bawaslu Kota Mataram,” tuturnya.

Di samping itu Bawaslu berencana membuat pojok pengawasan, guna memberikan pelayanan kepada pegawai, dosen, hingga mahasiswa yang ada disekitar kampus. Sehingga nanti mereka bisa memahami ilmu seputar kepemiluan melalui buku bacaan yang tersedia, walau mereka sebenarnya bisa ke Bawaslu. (dys)

(Suara NTB/ist)

GEDUNG - Unram disarankan terus memperbaiki ranking publikasi di Scopus, karena mempengaruhi akreditasi institusi.

Unram Disarankan Perbaiki Ranking Publikasi Scopus Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) menempati ranking 65 dalam publikasi scopus. Ranking itu dinilai belum cukup, sehingga harus terus diperbaiki ke depan.

Tim Penilai Angka Kredit Dalam Jabatan Akademik Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) Prof. Dr. Syaiful Anwar, M.Si., , menyarankan agar Unram senantiasa terus menerus memperbaiki kualitas publikasi. Tidak

hanya kualitas tapi juga kuantitas publikasi dalam jurnal Terindeks Scopus.

Dalam catatan tim penilai angka kredit, dari sisi publikasi yang tertera dalam indeks di Scopus, Unram menempati rangking 65 dengan jumlah publikasi sebanyak 463 buah.

Sementara dari sisi keahlian bidang ilmunya, publikasi banyak disumbangkan dosendosen yang ada di Agriculture Biological Sains. Selanjutnya diikuti oleh Engineering. Sisan-

SMP di Mataram Siapkan Kombinasi BDR Daring dan Luring Mataram (Suara NTB) SMP di Kota Mataram mulai mempersiapkan kelanjutan Belajar dari Rumah (BDR) di awal tahun ajaran 2020/2021. Tahun ajaran baru di Kota Mataram diawali dengan persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin (13/7) sampai dengan Sabtu (18/7). Pembelajaran secara tatap muka di sekolah belum boleh dilakukan.

Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib pada Senin (13/7) mengatakan, secara umum pihknya melaksanakan arahan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, mulai dari rencana desain program pembelajaran selama pandemi, penguatan kompetensi guru untuk mengoptimalkan BDR, dan berbagai program lainnya. Terkait metode pembelajaran, SMPN 12 Mataram akan mengombinasikan daring dan luring.

“Akan ada penyediaan modul khusus yang akan disiapkan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP),” katanya.

Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji dihubungi terpisah mengatakan, SMPN 16 Mataram pada awal tahun pelajaran ini akan melaksanakan pembelajaran secara daring menggunakan media yang ada, seperti WhatsApp. Juga dikombinasikan dengan luring. Hal itu dilakukan, karena ada sejumlah siswa yang tidak memiliki alat pendukung. Maka, pihaknya akan melayani kunjungan

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Mustajib belajar ke rumah siswa. “Melayani sejumlah siswa yang akan mengkonsultasikan kesulitan belajarnya di sekolah secara perorangan” ujarnya.

Suraji menjelaskan, untuk menunjang proses belajar siswa di rumah, mulai Selasa (14/7) pagi, secara bergilir siswa sudah dibuatkan jadwal untuk mengambil buku paket ke sekolah. “Kami berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan normal seperti biasa,” ujarnya.

Sementara, Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman mengatakan, SMPN 3 Mataram masih melaksanakan pembelajaran secara daring dengan meningkatkan pelayanan pada siswa melalui konten media.

Juga meningkatkan partisipa-

Suraji si siswa dalam pembelajaran.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., MM., kepada Suara NTB, Minggu (12/7) menjelaskan, tahun ajaran baru dimulai pada 13 Juli, tapi bukan berarti siswa mulai belajar di sekolah pada tanggal tersebut. Pembelajaran belum dimulai pada tanggal itu. Pihaknya sudah memberikan edaran kepada kepala sekolah negeri dan swasta di Kota Mataram.

Ia menjelaskan, pada tanggal 13 sampai dengan 18 Juli dilaksanakan persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Pelaksanaan MPLS baru akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juli mendatang. Saat ini Dinas Pendidikan Kota Mataram sedang meminta

Suherman izin ke Pemerintah Kota Mataram untuk bisa menghadirkan siswa baru pada masa MPLS. Sementara itu, setelah MPLS, diagendakan pelaksanaan Belajar dari Rumah (BDR) yang dimulai tanggal 27 Juli. Fatwir menegaskan, pada tanggal itu siswa belum boleh masuk sekolah. Guru telah menyiapkan modul pembelajaran BDR untuk SD dan SMP, sementara untuk TK juga sudah disiapkan. Untuk BDR juga ada dua cara secara daring dan luring.

Terkait kepastian pembelajaran langsung, Fatwir menegaskan, keputusan itu akan diambil ketika Provinsi NTB atau Kota Mataram sudah masuk zona hijau Covid-19. Juga dengan pertimbangan pihak terkait yang berwenang. (ron)

ya ada di FKIP dan social science. “Ini harus bahu membahu karena terkait dengan proses pengusulan jabatan,” ujarnya.

Dia meminta agar Unram mempunyai strategi khusus dalam rangka menaikkan jumlah publikasi para dosen.

“Dari jumlah ini bagaimana strategi agar dinaikkan lebih naik ke depan agar ranking dari jumlah publikasi lebih tinggi,” ujar Syaiful Anwar.

Secara khusus dia mendorong agar dosen-dosen di FKIP

terus berpacu diri melakukan publikasi. Mengingat jumlah jurnal bidang pendidikan di scopus jumlahnya hingga ribuan jurnal. Tentunya itu merupakan peluang yang harus dimanfaatkan dosen-dosen FKIP. “Kalau kita lihat dari keberadaan jurnal yang bertema pendidikan di scopus itu cukup banyak mencapai ribuan.

Sehingga ini jadi peluang bagi FKIP untuk bisa mengakses tempat yang bisa dilakukan publikasi,” ungkapnya.

Tingginya angka publikasi sebuah perguruan tinggi berpengaruh terhadap banyak hal termasuk nilai akreditasi institusi, prodi, hingga pengusulan kenaikan pangkat jabatan.

“Dari sisi kelembagaan khusus dari aspek akreditasi institusi Unram B kemudian Prodi yang tercatat di BAN PT ada 55 dari jumlah itu yang masuk kategori C ada 7 dan B 42. Publikasi ditingkatkan, akreditasi harus diubah kemudian C minimal sudah B,” paparnya. (dys)

Mahasiswa FEBI Diharapkan Jadi Pelopor Pengembangan Ekonomi Syariah Mataram (Suara NTB) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram setiap tahun meluluskan ratusan wisudawan. Mereka diharapkan setelah lulus menjadi pioner dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah.

Dekan FEBI UIN Mataram, Dr. Ahmad Amir Aziz, menyebut peluang dan prospek dalam pengembangan ekonomi syariah saat ini cukup tinggi.

Peluang itu harus diambil para mahasiswa FEBI. “Paling tidak mereka bisa jadi pioner untuk membangun ekosistem ekonomi syariah itu sendiri,” kata Amir Aziz, Rabu (15/7).

Terlebih lembaga pendidikan ini setiap tahunnya paling tidak mengeluarkan 200-300 mahasiswa setiap tahun. Tentunya SDM ini akan kembali ke tengah-tengah masyarakat, sehingga paling tidak mereka bisa menjadi agen terdepan yang akan turut berkontribusi dalam membangun ekosistem ekonomi syariah.

“Kampus membutuhkan lahan untuk bekerja di sisi lain mahasiswa tidak akan kema-

(Suara NTB/dys)

H. Ahmad Amir Aziz na-mana karena mereka ada di masyarakat,” urainya.

Selain itu setiap tahun, mahasiswa FEBI juga selalu berpartisipasi dalam kegiatan KKP di lebih dari 100 desa di NTB. Mereka terlibat melakukan penguataan terhadap produk lokal daerah dengan slogan satu desa satu produk “one village one product”. “Mahasiswa kami berasal dari berbagai desa. Penguatan itu harus menyentuh sam-

pai ke pelosok,” ujarnya.

Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah harus jadi perhatian bersama. Sebagai seorang muslim ini adalah tantangan besar di daerah NTB, sehingga NTB bisa kuat posisinya dalam pengembangan ekonomi syariah sebagai pilot projects. “Apalagi NTB sudah ada pariwisata halalnya,” jelasnya.

Dia pun berharap agar sektor perbankan dan seluruh bentuk derivasinya diharapkan bisa menyentuh kaum milenial dalam melakukan pembinaan.

“Mereka juga sudah luar biasa. Tapi mungkin mereka belum punya tabungan di bank. Ini juga bisa jadi sektor yang harus dibidik sebagai sesuatu yang bisa digarap.

Menjajaki peluang di mahasiswa kami sudah mulai teredukasi masuk saham syariah. Ketika mereka miliki akun saham syariah harus punya deposit. Belum semua bank syariah punya layanan itu, baru satu dua. Ini juga peluang untuk bisa masuk kesitu juga,” ungkapnya. (dys)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 16 Juli 2020

Halaman 7

Airlangga Restui Suhaili Maju di Musda Golkar NTB Mataram (Suara NTB) – Satu pekan jelang perhelatan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar NTB, yang akan berlangsung pada tanggal 22 Juli mendatang. Tensi politik di internal partai beringin tersebut semakin memanas.

(Suara NTB/ist)

TES CEPAT - Semua petugas PPDP KPU Kota Mataram yang akan melakukan Coklit dites cepat untuk memastikan mereka bebas Covid-19.

Tes Cepat

KPU Kota Mataram Pastikan 725 Petugas Coklit Bebas Covid-19 Mataram (Suara NTB) – KPU RI melalui surat edaran Nomor 540/PP.04.2-SD/01/ KPU/VII/202 menginstruksikan kepada jajarannya untuk melakukan tes cepat terhadap Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada serentak 2020, guna memastikan mereka bebas dari Covid-19.

KPU Kota Mataram sudah melakukan tes cepat terhadap 725 petugas PPDP yang akan melakukan coklit. Ketua KPU Kota Mataram, Husni Abidin yang dikonfirmasi mengatakan semua petugas yang diturunkan untuk melaksanakan coklit data pemilih hingga 13 Agustus 2020 sudah mengikuti tes kesehatan dan tes cepat Covid-19 dengan hasil nonreaktif.

“Jadi, masyarakat yang akan didatangi petugas coklit tidak perlu khawatir. Kami pastikan petugas Coklit dari KPU bebas dari Covid-19,” ujar Husni.

Husni menyampaikan, dalam proses pelaksanaan tes cepat tersebut, ada beberapa petugas yang memang hasilnya reaktif, dan ada pula petugas yang rnggan ikut tes cepat.

Para petugas yang reaktif itu, tidak diikutkan untuk melaksanakan coklit, tetapi mereka akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Petugas yang tidak mau mengikuti tes cepat dan yang hasil tes cepatnya reaktif langsung kami ganti. Itu kami lakukan untuk memastikan petugas coklit yang turun ke lapangan, bebas dari Covid-19,” jelasnya.

Namun demikian, Husni belum bisa menyebutkan angka pasti berapa jumlah PPDP yang hasil tes cepat Covid-19 reaktif, dan berapa jumlah petugas yang tidak mau mengikuti tes cepat. “Data riilnya belum bisa kami sampaikan karena kemarin kami langsung ganti dan kami pastikan PPDP yang turun ke masyarakat mulai hari ini bebas Covid-19,” katanya.

Selain wajib menjalani tes cepat, 725 PPDP yang turun ke lapangan untuk melakukan coklit data pemilih dilengkapi dengan protokol kesehatan Covid-19, yakni menggunakan APD berupa masker, sarung tangan, dan pelindung wajah.

Menurut dia, sebanyak 725 PPDP yang diturunkan itu bertugas melakukan coklit faktual di lapangan, dengan mencoret calon pemilih di DP4 (daftar penduduk potensial pemilih pemilu) sebanyak 328.646 orang yang tidak memenuhi syarat. Pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut antara lain meninggal, warga negara asing (WNA), dan TNI/Polri. (ndi)

Dua bakal calon Ketua DPD I Golkar NTB, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dengan Bupati Lombok Tengah, H. Suhaili FT, makin kencang bermanuver, terutama dalam merebut “restu” dari DPP Golkar.

Setelah sebelumnya Ahyar Abduh menghadap Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto dalam rangka melobi dukungan DPP. Suhaili juga tidak mau kalah, pada Selasa (14/ 7) dia juga menemui Airlangga untuk meminta restu kembali mencalonkan diri sebagai Ketua DPD I Golkar NTB. Jika Ahyar hanya sendirian menghadap Airlangga, Suhaili malah didampingi tiga Ketua DPD II, yakni Ketua DPD II Golkar Lombok Barat, Hj. Sumiatun, Ketua DPD II Golkar Lombok Timur, Daeng Paelori dan Ketua DPD II Golkar Kabupaten Bima, Hj. Indah Damayanti Putri.

“Kemarin kami diterima oleh Ketua Umum, Airlangga Hartarto. Kami menghadap beliau dalam rangka laporan kesiapan NTB dalam Musda Golkar 22 Juli, sekaligus Pak Ketua (Suhaili) mohon restu kepada ketua umum untuk maju kembali di Musda,” ujar Daeng Paelori kepada Suara NTB, Rabu (15/7) kemarin.

Disampaikan Daeng Paelori, dalam pertemuan itu Airlangga Hartarto pun memberikan restu kepada Suhaili untuk ikut kembali mencalonkan

diri sebagai Ketua DPD I Golkar NTB pada Musda 22 Juli mendatang.

“Ternyata pak Airlangga merespon bagus, mempersilahkan kepada Pak Suhaili untuk ikut berihtiar membesarkan Golkar. Pesan beliau ajang Musda itu jadi ajang konsolidasi untuk memperkuat partai dalam menghadapi tugas partai kedepannya. Terutama agenda politik yang paling dekat pilkada 2020,” katanya.

Dengan restu yang diberikan Airlangga kepada Suhaili itu, sekaligus menepis isu yang selama ini berkembang bahwa DPP Golkar hanya merestui satu nama untuk dilaksanakan sebagai Ketua DPD I Golkar NTB. “Jadi Golkar tidak boleh dikotomi oleh siapa pun, bahkan Ketum mempersilahkan, memberikan peluang kepada siapa saja kader Golkar untuk menahkodai Golkar. Termasuk saya boleh ikut nyalon, hanya saja ada aturan mainnya yang harus diikuti.

Jadi ndak ada yang tidak direstui Ketum, semua calon direstui,” kata anggota DPRD Lombok Timur itu.

Diketahui jelang Musda, isu yang kuat berkembang adalah DPP Golkar mengendaki agar Musda Golkar NTB mengaklamasikan Ahyar Abduh. Sehingga persepsi yang terbangun di internal Partai Golkar NTB, seolah-olah pintu bagi Suhaili sudah tertutup rapat untuk kembali mencalonkan diri sebagai Ketua

(Suara NTB/ist)

MENGHADAP KETUA UMUM - Calon Ketua DPD I Golkar NTB, H.Suhaili FT didampingi Ketua DPD Golkar Lobar, Lotim dan Bima menghadap Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto untuk meminta Restu.

DPD I Golkar NTB untuk periode kedua.

“Pak Ketum adalah orang yang sangat bijaksana, dan demokratis, beliau mempersilahkan semua kader untuk maju bertarung asal memenuhi syarat. Karena Musda adalah ajang konsolidasi partai, jadi ndak boleh saling jegal, saling menjelekkan antar sesama kader,” ucap Daeng Paelori.

Namun demikian meskipun Ahyar dan Suhaili sama-sama mendapatkan restu untuk maju mencalonkan diri di Musda. Airlangga Hartarto tetap menyarankan supaya pemilihan Ketua DPD Golkar NTB itu ditempuh

melalui mekanisme aklamasi. Karena itu, tidak ada cara lain bagi kedua figur itu untuk menghadapi Musda dengan cara harus bertemu empat mata untuk melakukan musyawarah.

“Ketum tetap mengingat agar aklamasi. Nah bagaimana langkah selanjutnya, saya kira itu menjadi strategi daripada calon-calon ini yang pada akhirnya nanti akan kelihatan di Musda. Kami hanya memegang apa yang jadi amanat ketua Umum, agar musda berlangsung damai, aman, tidak ada saling jegal, apalagi saling menjatuhkan,” pungkasnya. (ndi)

Diamankan, Pasien Positif Kabur dari RS Bhayangkara Mataram

Bawaslu NTB Klarifikasi Ketua Bawaslu Loteng Mataram (Suara NTB) – Bawaslu Provinsi NTB merespon cepat terkait dengan isu moral yang menyeret nama baik lembaga pengawasan (Suara NTB/why) tersebut dalam dugaan kasus pernikahan tidak sah yang SABU - Kabid Pemberantasan BNNP NTB Denny Priadi (kanan) menuang sabu ke dalam blender dalam dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. pemusnahan barang bukti kasus kurir narkoba Selasa (14/7).

Bawaslu Provinsi NTB pun memanggil yang bersangkutan untuk diklarifikasi terkait isu tersebut.

“Ya kemarin kita sudah panggil untuk mengklarifikasi isu tersebut, dan jawaban yang kami terima sama seperti yang disampaikan ke media oleh yang bersangkutan bahwa berita itu tidak benar,” ucap Koordinator divisi SDM Bakurir narkoba Anang dan Andon tu Batam adalah salah satu tempat Mataram (Suara NTB) waslu NTB, Itratif kepada Suara NTB, Rabu (15/7) kemarin. pada Mei lalu. Pasangan tukang yang dominan menjadi asal pengiriBNN Provinsi NTB memusnahSetelah pihaknya melakukan klarifikasi, Itratif meminparkir dan nelayan ini diduga menman sabu ke NTB,” terangnya. kan 85,93 gram sabu yang disita ta kepada Ketua Bawaslu Lombok Tengah supaya menyelejembatani pengiriman narkoba dari Dalam proses pemusnahannya dari tersangka kurir Anang (36) dan saikan permasalahan tersebut. Karena hal itu menyangkut Batam Kepulauan Riau. Dua kurir yang dipimpin Kabid PemberanAndon (34). Barang bukti sabu dipersoalan pribadi, tidak ada kaitannya dengan kelembagaan. ini ditangkap saat mengambil patasan AKBP Denny Priadi, barang musnahkan sebagai bagian proses Karena itu Bawaslu NTB tidak bisa mengambil tindakan ket. Narkoba dikirim lewat jasa bukti sabu dimasukkan ke dalam penyidikan.

Kasus sedang lebih jauh terkait dugaan kasus tersebut. pengiriman paket kilat. blender. Masing-masing tersangka dikembangkan ke pemesan barang.

“Kita minta diselesaikan secara pribadi oleh yang berNarkoba disamarkan dengan padan saksi dari Kejati NTB, Penga“Mereka ini adalah pelaku yang bersangkutan, karena ini kasusnya masuk ranah personal, tidak ket berisi handuk basah dan celana dilan Negeri Mataram, dan BBPOM main narkoba walaupun di masa menyangkut kelembagaan. Jadi tidak ada hubungannya jin seperti tertulis di resi pengiriman.

Mataram ikut secara simbolis menupandemi,” ucap Kepala BNN Provindengan dia sebagai Ketua Bawaslu,” katanya.

Setiap pengambilan mereka mendaang sabu. Sabu yang lumat dicamsi NTB Brigjen Pol Sugianyar Dwi Itratif pun tidak mau masuk terlalu jauh dalam persoalan pat upah Rp200 ribu. “Kasusnya sepur air kemudian diadon dengan oli Putra, Selasa (14//7) kemarin. tersebut, termasuk dalam hal persoalan etik penyelenggara. dang pemberkasan,” imbuh Denny. bekas lalu ditimbun.

Dia menambahkan, para kurir ini Jikapun ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Dua tersangka tersebut dijerat Total barang bukti yang disita menerima paket sabu kiriman dari Ketua Bawaslu Lombok Tengah itu, hal itu menurutnya pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat dari para tersangka beratnya 87,42 Batam, Kepulauan Riau. Polanya menjadi ranah dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemi(1) atau pasal 112 ayat (2) juncto Pasal gram. Sabu disisihkan 1,49 gram menggunakan jasa paket kilat. Pelu (DKPP).

132 ayat (1) UU RI No 35/2009 tenuntuk uji laboratorium dan pembukngiriman via Bandara Hang Nadim “Soal etik itu menjadi kewenangan dari DKPP, kalau ada tang Narkotika. Ancaman pidananya tian persidangan. Sisanya yang diterkunci karena tidak ada penerlaporan masuk ke DKPP nanti DKPP akan melakukan sidang penjara paling lama 20 tahun dan denmusnahkan menjadi 85,93 gram. bangan. Selain karena makin tertutpemeriksaan, kepada para pihaknya. Seperti apa keputuda maksimal Rp10 miliar. (why) BNN Provinsi NTB menangkap dua up rapat oleh operasi interdiksi. “Pinsan DKPP itu akan tergantung dari fakta-fakta persidangan,” jelasnya.

Itratif pun memastikan bahwa dugaan kasus yang tengah menyeret nama ketua Bawaslu Lombok Tengah itu, tidak sampai mengganggu kerja-kerja pengawasan kan diri sendiri dengan memak- menerima uang. Kemudian sum- nya” ujarnya dikonfirmasi terpMataram (Suara NTB) dalam rangka pelaksanaan sa orang lain, membayar, mem- bangan dikumpulkan Kadus. isah. Polda NTB sebelumnya Kades Bukittinggi, GunungPilkada serentak 2020 di berikan sesuatu, atau menerima Tidak ada perintah-perintah menetapkan Kades Bukittinggi, sari, Lombok Barat Ahmad Lombok Tengah. Pasalnya hal Kecamatan Gunungsari, Lombok pembayaran dengan Kades,” terang Irpan.

Muttakin urung keluar dari sel itu bukan persoalan kelemSoal bukti yang mendukung Barat Ahmad Muttakin sebagai potongan. tahanan. Penangguhan bagaan.

“Pandangan pembelaan kliennya, Irpan tersangka pungli dana Bantuan penahanannya ditolak. Tapi “Tidak sampai menggangkita 180 enggan menjelaskan lebih lan- Langsung Tunai (BLT) Dana perjuangannya belum gu, jika pun ada satu komiderajat jut. Menurutnya perjuangan Desa Covid-19. selesai. Sebab menurutnya, sioner yang sedang terganggu Dugaan pemotongannya berbeda yang sengit nanti akan ditunjukkasus yang menjeratnya karena ada urusan pribadi, dengan kan di persidangan. “Tidak se- pada penyaluran BLT DD talemah pembuktian. Hal itu yang lain masih tetap bisa penyidik. Itu mua kita ungkapkan di sini,” hap satu dan dua. Tersangka diucapkannya melalui bekerja. Karena di Bawaslu ini bukan ucapnya. Mengenai penanggu- diduga menggunakan oknum penasihat hukumnya yang kerja itu adalah sistem. pemotongan, han penahanan yang ditolak, Kadus untuk mengumpulkan Irpan Suryadiata, Rabu Kita juga sudah minta supaya yang ada itu kliennya mengaku legowo. Up- potongan dana bantuan.

(15/7) kemarin. “Dalam jajaran yang di bawahnya agar sumbangan aya tim penasihat hukum Alasan pemotongannya agar pandangan kita, tidak ada tetap fokus pada tugas pengamasyarakat sudah maksimal. “Kami hargai warga lain yang tidak tercanpemotongan. Itu kesepakatan wasan tahapan Coklit,” katasetelah keputusan penyidik. Tentu kita tum dalam SK penerima juga mereka yang menerima, nya. mereka tidak bisa memaksakan ke- turut mendapat bantuan. dan tertulis,” Diketahui Ketua Bawaslu Muttakin diduga melakukan hendak,” ujar Irpan. jelasnya.

Lombok Tengah, Abdul HanDirektur Reskrimsus Polda pemotongan BLT DD Covid-19 Dalam kasus an diduga telah melakukan NTB Kombes Pol I Gusti Putu Desa Bukittinggi. Alokasi angitu Muttakin pernikahan dengan seorang peGede Ekawana mengatakan pe- garan diambil dari DD/ADD. dijerat pasal rempuan yang masih berstanyidik punya pertimbangan Untuk BLT alokasinya Rp600 12 e UU tus sebagai istri orang. Karesubyektif terkait penangguhan ribu per orang. Bantuan itu Tipikor, yang na perbuatannya itu, yang berpenahanan tersangka korup- diduga dipotong Rp150 ribu per pada intinya sangkutan diadukan ke pihak si. “Dia kan tertangkap tan- penerima. Total uang yang terpenyelenggara kepolisian oleh suami dari pegan. Masih ditahan dulu dia kumpul dari pemotongan itu negara yang rempuan yang diduga telah biar gampang penyidikan- sejumlah Rp53 juta. (why) menguntungI Gusti Putu Gede Ekawana dinikahi oleh Hanan itu. (ndi)

BNNP NTB Musnahkan 85,93 Sabu

Pemotongan BLT DD Covid-19

Klaim Sumbangan dengan Kesepakatan Warga

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pasien positif Covid-19 berinisial MR (26) kabur dari RS Bhayangkara Mataram. Warga Sesela, Gunungsari, Lombok Barat ini sudah diambil lagi dari rumahnya, Rabu (15/7). MR punya riwayat sakit epilepsi. Kepala RS Bhayangkara Mataram AKBP dr I Komang Tresna mengatakan MR dijemput dari rumahnya untuk dibawa lagi ke ruang perawatan. “Kita jemput dari rumahnya. Petugas pakai APD lengkap,” terangnya.

MR menjalani perawatan sejak Sabtu (11/7) lalu. Hanya saja karena kondisi penuh, MR ditempatkan di ruang isolasi tenda darurat RS Bhayangkara Mataram. “Kapasitas 26 orang sudah penuh. Yang bersangkutan ditempatkan sementara di tenda Covid-19. Rujuk ke tempat lain juga ndak bisa karena penuh semua,” jelas Tresna.

Meskipun ditempatkan di ruang darurat, Tresna meyakinkan, petugas medis memberikan perawatan optimal kepada MR. Tidak hanya perawatan Covid-19 nya tetapi juga sakit epilepsinya. Riwayat medis pasien MR memicunya untuk meninggalkan perawatan sebelum waktunya.

“Mungkin karena gangguan itu, ‘mood’-nya tidak bagus, terus merasa diri sudah sembuh, makanya dia kabur,” kata ungkap Tresna. Sudah kembali ke ruang perawatan dan menjalani perawatan pasien positif Covid-19. (why)

Lapas Kecolongan Napi Gunakan Alat Komunikasi Mataram (Suara NTB) Penggunaan alat komunikasi di kalangan para narapidana di Lapas Mataram tidak terkontrol. Maka tidak heran napi M Juaini alias Leter bisa tetap menjalankan bisnis narkobanya dari dalam sel penjara. “Terkait HP kita sudah berupaya maksimal,” ujar Kepala Lapas Mataram Muhammad Susanni dikonfirmasi Rabu (15/7) kemarin.

Menurutnya, kondisi padatnya Lapas membuat pengawasan bisa saja bobol.

“Kalau ternyata ada kelengahan atau kecolongan itu karena upaya penyelundupan HP sangat intens dan kompleks sekali modusnya,” imbuh dia. Susanni mengakui narapidana atas nama Leter sudah dipinjam Polresta Mataram untuk kebutuhan penyidikan. Koordinasi pun sudah pada level antarpimpinan terkait pengungkapan kasus narkoba yang melibatkan napi.

“Pengambilan napi tersebut menjadi bukti bahwa kita punya koordinasi dan semangat bersama untuk memberantas narkoba,” tegasnya. Sebelumnya diberitakan, narapidana kasus narkoba M Juaini alias Leter diduga masih mengendalikan bisnis narkoba dari dalam sel penjara. Dia masih punya anak buah di luar yang bekerja untuk dia, yakni SR (44) dan RT (41).

Dua orang itu adalah suruhan Leter yang diminta mengawaki transaksi 6,68 kg ganja pada Senin (6/7) lalu.

Leter merupakan napi narkoba yang divonis penjara selama 15 tahun pada Agustus 2016 lalu. vonis itu dijatuhkan karena Leter terbukti mengedarkan sabu seberat 185,51 gram. (why)

Gerindra Siapkan Pakta Integritas untuk Pemenangan Joda Akbar Tanjung (Suara NTB) SK rekomendasi Gerindra kepada bakal pasangan calon dijanjikan akan keluar dalam waktu dekat. Untuk itu, Partai Gerindra Lombok Utara melakukan konsolidasi dan menggerakkan mesin partai dalam rangka pemenangan bakal calon.

Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. SIP., Rabu (15/7), menegaskan kepada seluruh kader partai Gerindra KLU di semua tingkatan agar terus intens mensosialisasikan pasangan bakal calon yang diusung yakni Joda Akbar di masyarakat. Pasangan tersebut menurut dia, sudah final diusung partai Gerindra. “Joda Akbar ini final melalui proses panjang, tinggal menunggu SK DPP yang Insya Allah minggu depan akan turun,” janjinya.

Ia menegaskan, tidak boleh ada kader Partai Gerindra yang ragu sedikitpun terhadap kepastian dukungan kepada Bupati pertama Lombok Utara itu. Apalagi pasangan bakal calon wakilnya berasal dari kader sendiri.

“Termasuk anggota DPRD KLU, harus maksimal bersosialisasi di masyarakat untuk memenangkan pasangan Joda Akbar. Perlu dicatat, setelah SK DPP turun tiap anggota DPRD akan kami buatkan Pakta Integritas untuk berjuang dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.

Pakta Integritas itu kata dia, sebagai instrumen partai agar tidak satu pun kader khususnya kalangan anggota Dewan yang kalah di basis atau Dapilnya masing-masing. Gerindra dalam hal ini, tidak ingin kalah dalam kontes Pilkada apalagi mengusung kader sebagai penantang petahana.

“Kalau mereka santai saja, tidak bekerja memperjuangkan kader, terpaksa saya sebagai Ketua DPC akan ajukan PAW kepada anggota DPRD yang tidak patuh pada arahan partai,” tegasnya.

Apalagi kata dia, jika ditemukan ada anggota DPRD membangkang dan melawan kebijakan DPP, maka alamat PAW sudah didepan mata. Oleh karenanya, ia mewanti-wanti dari awal agar tidak satupun Dewan Gerindra mengarahkan tim pemenangan untuk memenangkan pasangan calon lawan.

“Ini adalah sikap tegas partai Gerindra sebagai partai komando. Bukan semata-mata kehendak Sudirsah sebagai ketua DPC,” cetusnya. (ari)

Halaman 8

KPK Pertanyakan Penggunaan Dana Covid-19 di Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) menggelar rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual di aula Jayengrane, Kantor Bupati, Rabu (15/7). Rapat ini membahas beberapa hal, di antaranya capaian MCP terkait progres capaian delapan area perubahan di Lobar. Selain itu, dibahas juga menyangkut alokasi anggaran penanganan Covid-19.

Lembaga antirasuah meminta laporan arah penggunaan anggaran senilai Rp72 miliar lebih tersebut. Sejauh ini anggaran yang direalisasikan untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp17-18 miliar lebih atau 26 persen dari total Rp72 miliar tersebut.

Ditemui usai rapat online dengan KPK, Sekda Dr H. Baehaqi mengaku kalau KPK menanyakan soal berapa besar anggaran realokasi dan refocusing untuk penanganan Covid19. Pihaknya pun menyampaikan ke KPK, realokasi Rp46 miliar lebih dan refocusing Rp27 miliar lebih sehingga masuk menjadi Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp72 miliar lebih. “Dari KPK tadi minta (tanyakan) soal laporan, berapa capaian progres masingmasing OPD, untuk Dikes berapa, rumah sakit berapa dan

Dinsos berapa yang menangani JPS, DLH dan berapa di Kominfo,” kata Sekda.

Terkait laporan yang diminta oleh KPK ini pun sudah dikirimkan oleh pemda. Termasuk dikirim ke Kemendagri.

Atas dasar laporan ini, pihak KPK mengkonfirmasi angka dan penggunaannya ke Pemda.

Catatan KPK terhadap pemda dalam penggunakan dana covid-19 ini agar selalu bergandengan dengan inspektorat dan meminta pendampingan dari Kejaksaan, BPK dan BPKP. Supaya arah penggunaan dana BTT Covid-19 ini fokus dan tepat sasaran.

Lebih jauh dijelaskan terkait progres penggunaan dana covid-19 mencapai 26 persen persen atau dari Rp72 miliar.

Ada juga belum cair, walaupun sudah dibelanjakan karena perlu dipenuhi persyaratan

berupa laporan. Menurutnya dana BTT ini tidak kejar serapan, namun kata dia digunakan secara hemat sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan. Sebab tidak ada yang mampu memprediksi kapan Covid-19 ini akan berakhir.

Kenapa anggaran sudah banyak habis, tapi jumlah kasus covid-19 masih meningkat? Seharusnya kata dia, ada korelasi antara jumlah anggaran yang habis untuk pencegahan, penanganan hingga program bantuan dengan jumlah kasus. Namun hal ini kalau kesadaran masyarakat untuk melaksanakan protokol Covid-19. “Jadi berapapun besar anggaran bantuan kalau tidak sadar menggunakan masker, PHBS, maka korelasi antara bantuan dengan jumlah orang terinfeksi kan tidak linier jadinya,” aku dia.

dan kedelapan tata kelola dana desa. Capaian MCP di Lobar baru 20 persen pada semeseter bulan juli ini. Kata dia OPD belum masuk semua seperti menyangkut perencanaan.

“Saat ini baru 20 persen, akhir 2020 ini harapan kami bisa 100 persen,” jelas dia. Sebab Tahun lalu MCP Lobar mencapai 98 persen. (her)

H. Baehaqi

DPRD Lotim Soroti Retribusi Parkir

CJH Loteng Tak Tarik Biaya Haji Praya (Suara NTB) Setelah keputusan pemerintah pusat untuk meniadakan pemberangkatan calon jemaah haji (CJH) pada musim haji tahun ini, para CJH yang sudah menyetorkan biaya haji dipersilakan mengambil setoran hajinya. Termasuk bagi CJH asal Loteng. Hanya saja sampai saat ini belum ada satupun CJH asal Loteng yang menarik setoran biaya hajinya.

“Sudah ada tiga CJH yang mengajukan permohonan. Tapi belum ada yang sampai melakukan penarikan biaya haji,” aku Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Loteng, Drs. H. Jalalussayuthy, SS. M.Pd., kepada Suara NTB, Rabu (15/7).

Dikatakannya, untuk melakukan penarikan setoran biaya haji, CJH tinggal datang ke kantor Kemenag Loteng dengan membawa bukti setoran haji dari bank. Setelah itu, Kemenag Loteng tinggal membuatkan surat rekomendasi ke bank tempat CJH bersangkutan menyetorkan biaya hajinya. Setelah itu CJH tinggal mengambil biaya setoran haji di bank yang ada.

Tapi yang bisa diambil hanya setoran tambahan atau biaya pelunasannya saja. Sementara kalau setoran awal itu tidak bisa diambil. “Kalau kemarin biaya pelunasan yang setor Rp 14 juta, maka hanya Rp14 juta yang bisa ditarik kembali. Tidak bisa seluruhnya,” tambahnya.

Kendati ada yang melakukan penarika biaya haji, tidak sampai menghilangkan hak CJH bersangkutan untuk pemberangkatan musim haji tahun depan, jika dibuka. Karena pada prinsipnya CJH yang berangkat musim haji tahun ini bukan dibatalkan. Hanya ditunda sampai musim haji tahun depan. Jadi haknya tetap sama, meski melakukan penarikan setoran biaya haji.

“Untuk penarikan biaya haji ini, CJH dibatasi sampai akhir bulan Juli ini. Lewat dari bulan Juli, maka CJH tidak bisa menarik setoran hajinya. Jadi kalau ada CJH yang mau menarik setorannya, jangan lewat dari bulan Juli,” tandas Jalalussayuthy.

Pada musim haji tahun ini, Loteng sendiri mendapat kuota sebanyak 751 orang CJH. Dengan ditundanya pemberangkatan haji musim haji tahun ini, jelas akan semakin menambah panjang daftar tunggu haji di Loteng. Karena secara otomatis, CJH yang dijadwalkan berangkat musim haji tahun 2021, jelas akan mundur kembali.

“Dengan penundaan pemberangkatan haji tahun ini, daftar tunggu Loteng menjadi 30 tahun. Jadi kalau ada masyarakat yang mendaftar naik haji tahun ini, maka harus menunggu 30 tahun lagi,” ujarnya seraya menambahkan, penundaan pemberangkatan haji tahun ini karena kebijakan pemerintah Arab Saudi yang tidak menerima CJH dari luar Arab Saudi. Jadi yang bisa menunaikan ibadah haji hanya masyarakat lokal saja. (kir)

Karena itu, bantuan ini harus diartikan oleh masyarakat sebagai bentuk keseriusan pemda untuk menjaga kesehatan masyarakat. Artinya dengan adanya stimulus ekonomi, bantuan JPS dari pemda mempertegas bahwa covid-19 ini sangat berbahaya.

Sehingga perlu masyarakat memiliki kesadaran.

Selain masalah anggaran Covid-19, hal lain yang dibahas adalah capaian Monitoring Control for Prevention (MCP) atau Kontrol Pemantauan untuk Pencegahan mencakup delapan areal perubahan yakni perencanaan APBD, kedua pengadaan barang dan jasa, ketiga perizinan terpadu satu pintu, keempat kapabilitas APIP, kelima Manajemen ASN, keenam optimalisasi pendapatan daerah, ketujuh manajemen aset daerah,

(Suara NTB/her)

Pilkada KLU

SUARA NTB

(Suara NTB/rus)

TINJAU LAPAK - Asisten I Setdakab Lotim, H. Sahabudin bersama kepala Dinas Lingkungan Hidup H. Marhaban, Kepala Dinas PUPR Lalu Mulyadi dan Kasat Pol PP Lotim, Baiq Farida Apriani meninjau lapak yang akan dibongkar.

Lapak Pedagang di Taman Selong akan Dibongkar

Selong (Suara NTB) Lapak pedagang yang ada di sekitar taman Rinjani Selong diakui masih semrawut.

Lapak yang sekarang masih berada di pinggir jalan ini perlu ditata ulang agar bisa lebih rapi. Seperti pedagang yang berada di depan kantor Kejaksaan Negeri Lotim. Posisi pedagang yang berada tepat di pinggir jalan utama menuju rumah

sakit umum Dr. R. Soedjono Selong ini dianggap sudah tidak tepat.

“Kita akan tata ulang pada pedagang di taman ini,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim, H. Marhaban.

Ditemui di sela menemui para lapak para pedagang, dia menerangkan kondisi pedagang saat ini mengganggu arus lalu lintas. Lalu lintas akses rumah sakit sempat terganggu.

“Rencana besok (hari ini-red) kita akan bongkar semua pedagang ini,” ungkapnya.

Kepada para pedagang sudah disosialisasikan. Para

pedagang katanya sudah siap dan menerima relokasi ke belakang yang relatif jauh dari pinggir jalan. “Insya Allah setelah ini akan longgar lalu lintas jalan kita,” ungkapnya.

Pembangunan lapak pedagang sendiri diketahui dilakukan sendiri oleh pemerintah. Namun alasan baru ditemukan sehingga dilakukan pembongkaran ulang. “Dulu kalau tidak salah itu dibangun oleh koperasi,” tuturnya. Terlihat masih ada sejumlah lapak menganggur di dalam taman.

Lapak-lapak tersebut akan coba dimanfaatkan sehingga bisa lebih rapi. (rus)

Selong (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program yang ada di birokrasi Lotim. Salah satunya berupa pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD).

Di mana yang disorot Dewan yaitu berupa penarikan retribusi parkir yang masih lemah khususnya dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Lotim.

Ketua DPRD Lotim, Murnan, S.Pd, menyampaikan sumber PAD dari sisi pendapatan retribusi parkir khususnya yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) paling rendah di antara retribusi yang lain. Selama ini, capaian tertinggi 50 persen, belum indikator kinerja dari pejabat di Dishub yang apabila diberi nilai 4 sampai 5.

“Target retribusi parkir masih rendah dan tidak sebanding dengan presentase potensi parkir di Kabupaten Lotim,” terang Murnan, Rabu (15/7).

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lotim, Drs. M. Zaini, mengatakan penarikan retribusi parkir tetap jalan. Namun tidak bisa dibayangkan bahwa hasil retribusi itu akan diberikan 100 persen karena Dishub hanya menerima 25 persen dari juru parkir.

Termasuk jangan melihat jumlah kendaraan di Lotim, begitu pula jumlah yang harus parkir.

Penarikan retribusi parkir, menurut Zaini, dapat dimaksimalkan parkir yang dikelola oleh Bapenda di dalam pasar jika ditangani oleh Dishub, barulah dapat diharapkan tercapainya retribusi parkir yang besar.

Adapun titik parkir yang

dikelolah oleh Dishub sampai saat ini sekitar 190 titik parkir namun belum berjalan efektif.

“Target kita memang Rp600 juta lebih. Namun pandemi Covid-19 semua terkendala.

Namun untuk saat ini penarikan retribusi sudah mencapai Rp100 juta lebih,” terangnya.

Hal terpenting yang menjadi atensi saat ini bagaimana menghindari terjadinya kebocoran-kebocoran parkir dengan memanfaatkan potensi-potensi parkir, baik parkir khusus maupun parkir tepi jalan. Untuk mendongkrak PAD dari parkir, Dishub selalu melakukan uji petik. Untuk menghindari terjadinya parkir liar dan kebocoran retribusi parkir, Zaini mengungkapkan bahwa secara administrasi terlebih dahulu harus memenuhi atribut dan legalitas dari juru parkir. “Kita juga mau menambah parkir khusus dari Puskesmas dan pelayanan di kantor Camat. Namun belum ada jawaban,” ujarnya. (yon)

M. Zaini

Loteng Usulkan Rekonstruksi 2.400 Rumah Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengajukan usulan baru perbaikan rumah rusak terdampak gempa ke pemerintah pusat sebanyak 2.400 rumah. Rumah rusak terdampak gempa tersebut sebelumnya tidak masuk dalam data rumah pada usulan tahap pertama dan kedua.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Pen-

anggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Murdi, M.AP.M.Si., kepada Suara NTB, Selasa (14/7) mengatakan, dari usulan tahap pertama dan kedua sebelumnya total ada 24 ribu lebih rumah rusak terdampak gempa yang diusulkan ke pemerintah pusat. Dan, saat ini proses rehab

HILANG SERTIFIKAT HILANG SERTIFIKAT Hak milik atas tanah, NO.635 a.n.

Drs. IRIANTO DAN BAEHAKI SYAKBANI. Berlokasi di Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat

rekon serta pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) bagi 24 ribu rumah tersebut sudah selesai. Pihaknya kini tinggal menyelesaikan penyusunan laporan kegiatan pembangunannya saja.

“Untuk yang 24 ribu rumah lebih, perbaikannnya sudah selesai seluruhnya. Kini kita tinggal selesaikan pembuatan laporannya saja,” jelas Murdi. Penyelesaian laporan tersebut menjadi persyaratan untuk bisa mengusulkan data perbaikan rumah baru ke pemerintah pusat.

Murdi menjelaskan, data rumah usulan baru sebanyak sekitar 2.400 rumah tersebut merupakan hasil penyisiran yang dilakukan oleh fasilitator

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.2063 CU NOKA : MHIJFZ114HK674833, NOSIN : JFZ1E-1693346 NO.BPKB : N-09603377 AN.SAMSUL ARIFIN HLG SKTR JL.MAJAPAHIT HLG STNK R2 HONDA DR.3266 CF NOKA : MHIJF8111DK886102,NOSIN : JF81E-1880039 NO.BPKB K.08686296 AN.MISLAENIAH HLG DSPTR JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM

di lapangan. Ada juga berdasarkan laporan yang diperoleh dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa ternyata masih banyak rumah rusak terdampak gempa yang tidak masuk dalam data awal sebelumnya.

Mengingat, sebelumnya banyak terjadi anomali data.

Akibatnya, banyak rumah yang tidak terdata. “Kondisi pada waktu pendataan awal dulu kondisi semua serba darurat.

Karena baru dilanda bencana gempa. Sehingga proses pendataan tidak bisa maksimal.

Jadi banyak rumah rusak yang tidak terdata,” terangnya.

Pihaknya meyakini sisa rumah tersebut merupakan data terakhir. Karena sudah melalui proses verifikasi dan validasi data dengan cukup ketat. Dan, rencananya perbaikan sisa rumah rusak terdampak gempa tersebut akan diusulkan pada masa rehab rekon tahun 2020 ini.

Mengingat, ada informasi masa rehab rekom di NTB akan diperpanjang oleh pemerintah pusat sampai bulan November mendatang. Mengingat, di beberapa daerah proses rehab rekon pascagempa Pulau Lombok tahun 2018, ada yang belum tuntas. “Kita upayakan perbaikan sisa rumah rusak terdampak gempa bisa diselesaikan tahun ini juga,” pungkas Murdi. (kir)

(Suara NTB/yon)

Kamis, 16 Juli 2020

SUARA NTB

Kamis, 16 Juli 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Kamis, 16 Juli 2020

Halaman 10

Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19

Wagub Minta Percepat Hasil Swab Pasien Mataram (Suara NTB) Rapat evaluasi penanganan Covid-19 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) selama ini rutin digelar. Kali ini rapat digelar di Kantor Perwakilan Bulog NTB, Selasa (14/7) malam. Dalam rapat evaluasi tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta agar pasien yang memiliki gejala Covid atau PDP bisa dipercepat penetapan statusnya apakah dia positif atau negatif. ‘’Kami minta supaya PDP, orang yang mengalami gejala langsung di cek TCM agar langsung diketahui hasilnya, kita inginkan begitu masuk rumah sakit langsung di swab,’’ terangnya.

Wagub menjelaskan bahwa hal ini penting dilakukan agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap rumah sakit dan bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

Selain itu katanya, komunikasi dengan keluarga pasien harus

tetap dilakukan dengan intens agar keluarga tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pihak rumah sakit. ‘’Komunikasi juga salah satu kunci, ini yang harus dilakukan.

Bagaimana berkomunikasi dengan lebih baik lagi,’’ ucapnya.

Rohmi juga mengingatkan agar orang yang masuk dalam kategori OTG untuk melakukan isolasi mandiri. Mengingat rumah sakit sudah penuh dan beban dari tenaga kesehatan semakin hari semakin bertambah.

‘’Untuk OTG-OTG harus belajar isolasi mandiri seperti yang dilakukan oleh daerahdaerah lain,” sarannya.

Ia mengatakan bahwa isolasi mandiri di rumah justru lebih efektif karena akan mendapat perhatian lebih dari keluarga. Dengan begitu, tenaga kesehatan dapat terbantu agar lebih fokus pada pasien-pasien yang lebih parah.

Ia berharap agar masyarakat tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan sebagai

Minim, Pemanggilan Kembali Pekerja Hotel yang Dirumahkan Mataram (Suara NTB) Dibukanya kembali hotelhotel yang sempat tutup karena pandemi virus Corona (Covid-19) mengikuti geliat pariwisata yang mulai terlihat. Kendati demikian, dari sekitar 15.000 pekerja pariwisata yang sebelumnya dirumahkan karena penutupan tersebut, hanya sebagian kecil yang diminta untuk kembali bekerja.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, menerangkan jika dilihat dari segi persiapan hamper 90 persen hotel di NTB telah siap membuka kembali usaha.

Namun mengikuti minimnya jumlah kunjungan tamu, baru 50 persen yang benar-benar membuka kembali usahanya.

“Semua anggota PHRI sudah standby buat buka. Mereka juga belum semua memanggil karyawan (yang dirumahkan).

Ada beberapa persen saja. Misalnya gardener, security, dan cleaning service,’’ ujar Wolini saat dikonfirmasi, Rabu (15/7).

Diterangkan, pemanggilan kembali pekerja yang dirumahkan telah menjadi arahan dari PHRI NTB sendiri. Terlebih

sampai saat ini belum ada hotel yang melaporkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kendati demikian, kesepakatan kerja dari masing-masing hotel yang diakui memiliki kebijakan masing-masing. ‘’Semisal pekerja kontrak. Kalau memang sudah habis masa kontraknya itu memang diputus sementara, tapi nanti seandainya perusahaan memerlukan lagi, ya dipanggil lagi,’’ jelas Wolini.

Di sisi lain, pembukaan hotel tersebut memang belum merata. Artinya hotel yang memutuskan membuka kembali usaha masih terkonsentrasi di titik-titik utama pariwisata NTB. Di mana pengaturan jam kerja juga masih diterapkan untuk menyesuaikan dengan situasi saat ini.

“Memang ada yang sudah buka da nada yang belum. Di mana yang belum ini berarti masih dirumahkan karyawannya, bukan di-PHK. Terus yang sudah buka juga dia ada sif-sif untuk kerja,” jelas Wolini. Menurutnya hotel-hotel yang masih menutup usaha akan dibuka secara perlahan, mengikuti perkembangan pandemi Covid-19.

“Kita belum terima laporan sampai saat ini, dan belum ada (hotel) yang tutup (permanen).

Kemungkinan juga nanti kalau memang berkepanjangan wabah Covid-19 ini, baru akan ada hotelhotel yang tutup,” jelas Wolini.

Sebagai informasi, berdasarkan data Dinas Pariwisata (Dispar) NTB yang dihimpun dari laporan Pemda Kabupaten/Kota di NTB, setidaknya ada 15.000 pekerja pariwisata yang dirumahkan selama pandemi Covid-19. Rinciannya 6.122 pekerja di bidang hotel, 1874 pekerja di bidang pokdarwis, 1357 pekerja travel/guide, 676 porter, 213 pekerja homestay, 2410 pekerja IKM, 394 pekerja sanggar seni, 353 pekerja lapak kuliner, 617 boatman, serta 984 petugas kebersihan, tiket, dan asongan.

Tingkat hunian kamar hotel juga tercatat sempat mengalami penurunan hingga minus 25 – 50 persen, harga penjualan kamar minus 10 – 25 persen, dan total pendapatan hotel minus 25 – 50 persen.

Hal serupa juga terjadi pada sektor ekonomi kreatif yang mengalami penurunan sekitar 30-50 persen. (bay)

salah satu langkah yang paling baik untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini.

Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dalam kesempatan itu mengatakan bahwa komitmen yang tinggi untuk melakukan langkah-langkah strategis sangat dibutuhkan dalam penanganan pandemi ini.

“Pembatasan masyarakat melalui tindakan masif, berkesinambungan dan tegas dari tingkat desa/keluarahan dampai dengan kabupeten/kota,” ungkap Danrem.

Oleh karena itu, jenderal bintang satu ini meminta kepada pihak Pemprov NTB untuk sesegera mungkin membuat Perda bersama legislatif terkait penanganan pandemi Covid-19 ini. Kabar baiknya, Ketua DPRD

(Suara NTB/humassetdantb)

RAPAT - Suasana rapat evaluasi penanganan Covid-19 bersama Forkopimda NTB. Kali ini rapat digelar di Kantor Perwakilan Bulog NTB yang berlangsung Selasa (14/7) malam.

Provinsi NTB Hj.Baiq Isvie Rupaeda nyambut baik saran tersebut dan siap melakukan

pembahasan terkait Raperda Penanganan Pandemi.

Dalam acara tersebut, hadir

seluruh anggota Forkopimda Provinsi NTB dan para Kepala OPD lingkup Provinsi NTB.(r)

Lama Terjebak karena Pandemi

Sejumlah WNA di NTB Kehabisan Biaya Hidup Mataram (Suara NTB) Sejumlah warga negara asing (WNA) yang terjebak di NTB akibat penutupan akses transportasi antar negara selama pandemi virus Corona (Covid-19) menjadi atensi pemerintah.

Pasalnya, beberapa dari WNA tersebut dilaporkan mulai kehabisan biaya hidup hingga menjadi beban bagi pihak lain.

Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (Intaltuskim) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Bagus A.N.S., menerangkan pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pemeriksaan ke beberapa titik tempat WNA di NTB terpantau. Hal tersebut juga ditujukan untuk mensosialisasikan Layanan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Tatanan Kenormalan Baru yang dikeluarkan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI beberapa waktu lalu. ‘’Kalau seperti yang di Bali, ada WNA Rusia yang

RADIO

tinggal di kebun Bandara Ngurah Rai. Kita mau sweeping (penyisiran) dulu yang seperti itu,’’ ujar Bagus, Rabu (15/ 7). Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan posisi WNA tersebut yang belakangan menjadi beban daerah karena kehabisan biaya hidup. ‘’Kalau mereka di sini bisa bayar hotel dan lain-lain ya silakan, tidak masalah,’’ sambungnya.

Terpisah, Kepala Seksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Reza Mulyawan, menerangkan sampai saat ini pihaknya telah menangani dua kasus WNA kehabisan biaya hidup.

Pertama adalah pasangan WNA asal Rusia bernama Mikhail (29) dan istrinya Ekatherina (28) yang telah dideportasi pada 3 Mei lalu.

Kemudian seorang WNA asal Australia bernama Jay Ly Autumn (28) yang saat ini dalam tahap deportasi.

Diterangkan, Jay merupakan WNA asal Australia yang sebelumnya dilaporkan oleh pengelola salah satu resort di Lombok Tengah ke pihak kepolisian. ‘’Jadi ini atas laporan

polisi ke kita. Hampir 1 bulan dia menunggak tidak bayar hotel. Alasannya tidak ada uang,’’ ujar Reza.

Jay saat ini telah diamankan di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. Berdasarkan keterangan yang diterima pihaknya, WNA asal Australia tersebut mengaku enggan membayar biaya menginap sebesar Rp4 juta karena pelayanan hotel yang dirasanya tidak memuaskan. ‘’Dia bilang servis hotel yang kurang memuaskan, jadi kenapa harus bayar. Cuma kalau dari pihak hotel bilang pelayanannya sudah baik. Kalau memang tidak memuaskan, kenapa tidak keluar dari 1 bulan yang lalu,’’ ujar Reza.

Sampai saat ini, pihak Imigrasi telah menghubungi Konsulat Australia agar segera menjalin komunikasi dengan Jay. ‘’Tapi yang bersangkutan masih berat hati untuk data terkait keluarganya yang ada di Australia. Jadi dari pihak Konsulat pun tidak bisa memaksa,’’ ujarnya.

Proses deportasi Jay sendi-

ri sampai saat ini masih menunggu kejelasan dari Konsulat Australia tersebut. Terutama terkait keputusan keluarga Jay untuk mengatur pembayaran biaya menginap di hotel, tiket pulang, tes swab, dan lainlain.

Sebelumnya hal serupa terjadi pada pasangan Mikhail dan Ekatherina yang kedapatan mengamen di Pasar Kebon Roek, Ampenan. Pasutri tersebut diketahui beberapa hari terlunta-lunta di Lombok karena kehabisan ongkos.

Saat ngamen, keduanya membawa serta bayinya yang baru berusia dua tahun. Dalam video yang sempat viral di media sosial, Mikhail ngamen menggunakan alat musik akordion, berusaha menarik simpati para pengunjung dan pedagang pasar.

Sesekali ada warga yang menyodorkan uang. Sementara Ekatherina berdiri pada jarak sekitar dua meter sambil menggendong bayinya. (bay)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 16 Juli 2020

Warga Keluhkan Pengawasan Pendamping PKH dan Disos Lemah Selong (Suara NTB) Kinerja pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Dinas Sosial (Disos) Lombok Timur (Lotim) dalam melakukan pengawasan terkait penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dipertanyakan. Pasalnya, pengawasan saat ini dinilai lemah, sehingga adanya ditemukan kualitas sembako BPNT buruk.

Hal tersebut mengemuka dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat yang mengatasnamakan diri Gerakan Sosial Peduli Rakyat Miskin di depan Kantor Bupati Lotim, Rabu (15/7).

Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawal ketat dari kepolisian dan Satpol PP Lotim.

Koordinator umum aksi, Zainul Muttakin dalam orasinya menyebut adanya permainan dalam pengadaan barang program BPNT berdasarkan temuannya di lapangan tentang adanya ayam busuk, kacang kisut atau rusak, beras yang tidak sesuai kualitas dan adanya telur busuk.

Sembako yang tidak sesuai spesifikasi ini, katanya, tidak semestinya diterima oleh masyarakat, karena berada di bawah pengawasan pendamping PKH dan Disos Lotim.

Menanggapi tuntutan dari masa aksi tersebut, Sekda Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, menyampaikan kepada massa aksi agar menyelesaikan persoalan ini secara baik dan kepala dingin.

Ia meminta kepada perwakilan massa aksi untuk menyampaikan tuntutannya secara tertulis dan diantarkan besok pagi, (hari ini,red) agar cepat kita tanggapi.

Kadis Sosial Lotim, H. Ahmat, saat dikonfirmasi tengah berada di Kecamatan Keruak untuk menghadiri salah satu acara. Iapun mengaku tidak bisa memberi tanggapan melalui via telepon maupun pesan singkat. “Saya masih ada acara. Besok aja kita bertemu untuk menanggapinya secara langsung,” ungkapnya.

Sementara, Koordinasi Pendamping PKH Lotim Saparudin, menegaskan SDM PKH tidak boleh terganggu tugas dan kewajibannya dengan kegiatan-kegiatan lain, termasuk menjadi penyuplai barang BPNT. Pihaknya tetap tegas apabila terjadi pelanggaran kode etik dengan memberikan teguran dan sanksi sesuai dengan aturan yaitu mulai dari SP 1, 2, 3 sampai pada pemecatan.

“Kode etik SDM PKH sudah jelas. Bahkan di tahun 2019, SDM PKH yang kita pecat sebanyak 6 orang. Untuk tahun 2020 sudah 2 orang keluar SP 3 dan 2 orang SP2,” tegasnya. (yon)

Ditargetkan Tuntas Desember Dari Hal. 1 Kemudian kado dua tahun kepemimpinan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur masih kita petakan berapa kita produksi. Kemudian endingnya nanti pada HUT NTB, Desember mendatang selesai semuanya 2.132 unit,’’ sebut Direktur Science Technology and Industrial Park (STIPark) NTB, M. Khairul Ihwan, MT dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (15/7) kemarin.

Dikatakan, pada minggu ini kontrak dengan IKM yang mengerjakan ribuan mesin tersebut sudah rampung. Ia menjelaskan, kontrak dengan IKM agak mundur karena harus dipersiapkan administrasi. Supaya tak menjadi permasalahan di kemudian hari.

Ihwan menjelaskan pada Rabu (15/7), pihaknya mengumpulkan 41 IKM mitra di STIPark NTB. Dengan agenda penjelasan teknis tentang mesin-mesin yang dipesan OPD Pemprov NTB tersebut. ‘’Setelah itu, time schedulenya sudah ada. Siapa mengerjakan apa. Kemudian verifikasi IKM sudah kita lakukan.

Kapasitas produksinya sudah kita petakan. Kemampuan teknis dan modal sudah kita petakan,’’ terangnya.

Ia menjelaskan, ada tiga tipe IKM permesinan dan logam yang ada di NTB. Pertama, IKM yang tidak memiliki legalitas tetapi memiliki kemampuan untuk ikut terlibat dalam pembuatan mesinmesin pesanan Pemprov NTB. Kedua, IKM yang memiliki legalitas dan kemampuan tetapi tak punya modal. ‘’Ada juga IKM yang sudah memiliki kemampuan, legalitas dan modalnya sedikit tapi tak banyak. Makanya strategi kita pakai kemitraan. Mana IKM yang tak memiliki modal kita fasilitasi dengan Bank NTB Syariah dan Bank BNI

Syariah,’’ jelasnya.

IKM-IKM yang belum memiliki izin atau legalitas, inilah yang menginduk di IKM mitra. ‘’Polanya seperti itu supaya lebih cepat.

Sehingga segera berproduksi,’’ katanya.

Ia menyebutkan, sebanyak 120 jenis mesin yang akan dibuat dengan pesanan sebanyak 2.132 mesin tersebut. Sebanyak 40 jenis mesin sudah ada prototipe-nya di STIPark NTB. Sisanya sedang dipabrikasi. Ihwan menambahkan, pihaknya juga membuat Posko IKM Permesinan di STIPark. ‘’Bagi yang kesulitan teknis, bisa datang ke posko kami. Dilayani tim inovasi.

Karena mengerjakan 2.000 mesin ini pekerjaan berat.

Sehingga harus dikerjakan praktis,’’ tandasnya.

Pesanan mesin dan alat olahan tersebut tersebar di sembilan OPD teknis. Yakni, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian Dinas Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB. Pengadaan mesin-mesin tersebut merupakan bagian dari program stimulus ekonomi untuk mengatasi dampak ekonomi Covid-19.

Untuk program stimulus ekonomi, Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp86 miliar. Dalam anggaran tersebut, salah satunya digunakan untuk membeli mesin-mesin pengolahan produk IKM lokal. (nas)

Tiga Kabupaten akan Dipimpin Penjabat Sementara Bupati Dari Hal. 1 dan Kabupaten Dompu tidak ada Pjs kepala daerah.

Karena Bupatinya tidak maju dalam Pilkada.

Selain itu, kata Wahid, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang maju di Pilkada juga harus mundur sebagai abdi negara sejak ditetapkan menjadi pasangan calon kepala daerah pada 23 September mendatang. Ia menjelaskan, tahapan Pilkada serentak pada tujuh kabupaten/kota di NTB saat ini adalah coklit pemilih dan verifikasi dukungan bakal calon independen.

Sedangkan pendaftaran calaon kepala daerah akan dilaksanakan awal September.

Terkait dengan anggaran Pilkada serentak, Wahid mengatakan sudah aman. Artinya, tidak ada pemangkasan ang-

garan Pilkada akibat realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Semua Pemda Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 sudah menyelesaikan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pembiayaan Pilkada serentak. Total biaya yang dihibahkan oleh tujuh Pemda sebesar Rp147,36 miliar lebih.

Dengan rincian, Kabupaten Bima sebesar Rp24,668 miliar, Kabupaten Dompu Rp15 miliar, Kabupaten Sumbawa Rp25 miliar. Kemudian Kabupaten Sumbawa Barat Rp13,5 miliar, Kota Mataram Rp25 miliar, Kabupaten Lombok Utara Rp16,2 miliar dan Lombok Tengah Rp28 miliar. (nas)

Halaman 11

Kapus dan Nakes Positif Covid-19

Pelayanan Sejumlah Puskesmas di Lobar Tetap Dibuka Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas dan para tenaga kesehatan (Nakes) yang bertugas di enam puskesmas di Lobar terkonfirmasi positif Covid-19. Meski ada kepala puskesmas (Kapus) dan para Nakes terpapar Covid-19, pelayanan di Puskesmas tersebut tetap dibuka. Pelayanan dibuka dengan pembatasan pasien agar tidak membeludak.

Seperti pantauan koran ini di Puskesmas Gerung, Rabu (15/7), pelayanan tetap dibuka untuk masyarakat yang datang berobat. Pihak puskemas menggunakan protokol Covid19, yakni menyiapkan tempat cuci tangan, memeriksa suhu tubuh dan mewajibkan pengunjung menggunakan hand sanitizer dan masker. Hanya saja pengunjung belum sepenuhnya mematuhi protokol ini, karena mereka tetap duduk berdekatan, Padahal sudah diberikan tanda di tem-

pat duduk. Pihak puskesmas pun harus mengingatkan agar mereka duduk sesuai dengan standar Covid-19.

Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Kesehatan Lingkungan (P3KL) Dinas Kesehatan dr. H. Taufiq Fathoni menyebut ada enam puskesmas yang nakesnya terpapar covid-19. Di antaranya, Puskesmas Gerung, Kuripan, Meninting, Kediri, Sigerongan dan Labuapi. “Yang paling rawan, Puskesmas Kuripan, Gerung dan Meninting,” jelas dia.

Pihaknya pun sudah melakukan pelacakan kontrak dan rapid test terhadap semua petugas di Puskesmas Gerung. Alhasil ada tujuh orang positif, terdiri dari bagian administrasi, tidak banyak tenaga medis yang melayani pasien. Sedangkan sisanya non reaktif. Bagi yang reaktif atau positif, menjalani isolasi sedangkan yang negatif tetap masuk kerja. Sehingga atas dasar inilah, pihaknya tetap membuka pelayanan puskesmas. Namun dalam pelayanan ini pihak puskesmas tidak dipaska atau

(Suara NTB/her)

NORMAL - Pelayanan di Puskesmas Gerung tetap berjalan normal, meski kapus dan nakesnya positif Covid-19. memporsir mereka bekerja.

Kepala Tata Usaha Puskesmas Gerung, Herliana juga membenarkan kepala puskesmas positif Covid-19. Namun, pelayanan di puskesmas diambil alih oleh dirinya sementara

waktu. Terkait pencegahan Covid-19, pihaknya sudah menerapkan standar covid-19 di puskesmas. Pengunjung harus memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. (her)

Warga di Kawasan Pariwisata Senggigi Hanura Tetap Prioritaskan Dwi-Normal Mulai Dilanda Krisis Air Bersih

Giri Menang (Suara NTB) – Jelang musim kemarau tahun ini sejumlah daerah di Lombok Barat (Lobar) mulai dilanda krisis air bersih akibat kekeringan.

Beberapa daerah yang melapor dilanda krisis air, salah satunya daerah Batulayar yang merupakan daerah segitiga emas kawasan wisata ternama Senggigi.

Selain daerah Senggigi, daerah Giri Sasak Kecamatan Gerung juga mulai dilanda krisis air bersih. Sejauh ini pihak Pemda melalui Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) sudah menyuplai air bersih ke Batulayar.

Kepala Desa Batulayar H. M. Nur Taufik mengatakan warganya yang ada di empat dusun, yakni Dusun Penanggak Timur, Penanggak Barat, Apit Aik dan dusun Paok Lombok mengeluh krisis air sejak seminggu lalu.

Untuk itu, pihaknya pun menindaklanjuti keluhan warga dengan bersurat ke Pemda (Damkar red). “Sejak seminggu lalu warga mengeluh kekurangan air, makanya kami bersurat ke Damkar. Dan sudah diantarkan air satu kali,” jelas dia.

Ia menyebut, jumlah warganya terdampak krisis air di empat dusun itu 2.400 jiwa lebih. Diakui tiap tahun warga dilanda krisis air bersih, sehingga menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pihak desa. Untuk penanga-

(Suara NTB/ist)

SUPLAI -Tim Dinas Damkar Lobar menyuplai air ke daerah Batulayar yang mulai mengalami krisis air bersih akibat kekeringan. nan kekeringan ini, desa sebenarn- kan hari Jumat (10/7) lalu piya sudah menganggarkan renova- haknya menerima surat resmi si perbaikan mesin penembak di dari Kepala Desa Batulayar sumur bor agar bisa menyuplai air untuk meminta air bersih. “Itu ke daerah bagian atas. Namun (air bersih) diperuntukkan karena Corona, anggaran itu di- untuk beberapa dusun, yakni coret. Tahun ini pihaknya hanya Dusun Penanggak Timur, Penmembangun satu unit bak pe- anggak Barat, Apit Aik dan nampungan untuk menambah dusun Paok Lombok,”jelas dia.

Pihaknya pun langsung mebak penampungan yang ada. Sebanyak lima unit bak penampun- respon, dihari itu juga timnya turun mendroping air bersih ke gan sudah dibangun.

Diakui, sumur bor yang diban- daerah itu. Pihaknya menyuplai gun dari bantuan Pemda belum satu tangki air ke Dusun Penbisa memberi solusi. Karena anggak Timur. Dikatakan, warsumur bor ini hanya bisa diman- ga di empat dusun ini sudah faatkan warga di dua dusun, itu- membuat semacam bak penampun belum semua warga bisa pungan air sebagai langkah perdisasar. Sebagai solusi jangka siapan menghadapi musim kepenjang, ia berencana untuk marau ini. Sehingga pihaknya membangunkan warga embung pun dengan mudah mendroping air itu ke bak penampungan seperti di daerah Mareje.

Sementara itu, Kepala Di- tersebut. Selanjutnya warga nas Damkar Sahlan mengata- mengambil air di sana. (her)

Dikarantina Rp171 Miliar Dari Hal. 1 Bank Indonesia memperlakukan secara khusus uanguang yang masuk. Setiap uang yang masuk (inflow) ke Bank Indonesia, wajib untuk dilakukan proses karantina selama 14 hari dan dilakukan penyemprotan cairan disinfektan sebelum uang tersebut dapat diolah mapun dibayarkan kembali kepada Perbankan. Jumlah uang Karantina sampai per tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp171,090 miliar untuk setoran ULE dan Rp129,214 miliar untuk setoran UTLE. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani mengemukakan, total inflow ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB secara agregat untuk semester I tahun 2020 sebesar Rp5,003 triliun atau mengalami penurunan sebesar 8,66% (yoy) dibandingkan dengan inflow semester I tahun 2019.

Inflow Uang Pecahan Besar (UPB) mengalami penurunan sebesar 9,47% sementara inflow Uang Pecahan Kecil (UPK) mengalami peningkatan sebesar 14,82% yang merupakan setoran Uang Tidak Layak Edar (UTLE). Penurunan total inflow disebabkan oleh turunnya jumlah setoran perbankan yang tengah berupaya untuk memaksimalkan posisi kas untuk memenuhi kegiatan operasional menuju era kenormalan baru (new normal).

Dalam sudut pandang lain, penurunan total inflow dapat diartikan sebagai penurunan penerimaan uang dari masyarakat. Hal tersebut tampak pada tren penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan terutama dari tabungan. Penurunan aktivitas ekonomi berdampak kepada penurunan pendapatan pengusaha, yang diatasi dengan menghentikan sementara operasional produksi.

Sementara itu, total outflow atau uang yang dikeluarkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB secara agregat untuk semester I tahun 2020 sebesar Rp4,290 triliun atau turun sebesar 26,50% (yoy) dibandingkan dengan total outflow semester I tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi baik pada UPB yang turun sebesar 25,31% dan UPK yang turun sebesar 44,29%.

Penurunan jumlah outflow disebabkan oleh intensitas penarikan oleh Perbankan ke Bank Indonesia yang mengalami penurunan. Penurunan outflow mengindikasikan transaksi keuangan dan kebutuhan akan uang tunai masyarakat masih rendah. Keberadaan uang tunai tersebut identik dengan transaksi ritel, dimana penurunan kebutuhan uang tunai dapat diartikan sebagai turunnya aktivitas transaksi ritel masyarakat akibat penyebaran Covid-19. Sementara dari sisi pengusaha, penurunan aktivitas ekonomi berdampak kepada pengurangan

produksi bahkan penghentian sementara kegiatan usaha, dan berdampak lanjutan kepada penurunan pendapatan di kalangan pekerja.

Untuk menjaga kondusivitas perputaran ekonomi di Provinsi NTB, dibutuhkan pemberdayaan UMKM yang menjamin adanya keterhubungan antara UMKM dengan pasar terutama pasar lokal. Dengan demikian, terdapat jaminan pergerakan aktivitas ekonomi UMKM yang berdampak kepada jaminan penghasilan bagi tenaga kerja serta jaminan atas repayment capacity untuk berbagai kredit UMKM. Adapun keterhubungan antara pelaku UMKM dengan pasar, dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis platform digital yang tersedia saat ini. Penggunaan platform dan pembayaran digital berdampak kepada data transaksi UMKM yang terdokumentasi dengan baik. Data tersebut dapat dijadikan dasar oleh perbankan dalam hal pertimbangan untuk pemberian pinjaman modal kepada pelaku usaha.

Berdasarkan kajian yang lakukan pada Bulan Mei 2020,kegiatan e-commerce NTB mengalami pertumbuhan 14% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yaitu 28% (yoy). Jumlah penjual tumbuh stabil sebesar 52%(yoy), sedangkan jumlah pembeli tumbuh melambat sebesar 9%(yoy). (bul)

Jumlah Penduduk Miskin di NTB Naik 0,09 Persen Dari Hal. 1 ‘’Untuk tidak menambah terlalu banyak angka kemiskinan kita di NTB pada September 2020. Dampak Covid-19 tetap menjadi perhatian utama dalam menekan laju pertambahan penduduk miskin di NTB,’’ tandas Khalik.

Dengan adanya bantuan sosial, maka memperkuat daya tahan masyarakat miskin dan hampir miskin bertahan di tengah pandemi Covid-19. Diketahui, untuk mengatasi dampak sosial ekonomi pandemi Covid19, Pemerintah Pusat dan Pemda memberikan delapan jenis bantuan di NTB. Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan

jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak 324.756 KK. Setiap bulan menghabiskan anggaran sekitar Rp240,5 juta. Kedua, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako dengan jumlah penerima 209.037 KK. Dengan besaran bantuan kepada setiap penerima Rp200 ribu selama 9 bulan dengan total anggaran Rp916,26 miliar.

Ketiga, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diperuntukkan bagi 270.005 KK di NTB. Setiap KK memperoleh bantuan uang tunai sebesar Rp600 ribu dengan total anggaran sebesar Rp486 miiar lebih.

Keempat, program rehabilitasi sosial lansia dengan sasaran 2.530 orang yang

tersebar di NTB. Setiap lansia mendapatkan bantuan senilai Rp2,7 juta dengan total anggaran Rp6,8 miliar lebih.

Kelima, Bantuan sosial tunai lansia kepada 1.350 orang selama 3 bulan. Masing-masing lansia mendapatkan Rp600 ribu dengan total anggaran Rp2,4 miliar lebih.

Keenam, JPS Gemilang dalam bentuk bantuan sembako kepada ratusan ribu KK. Ketujuh, JPS kabupaten/kota dan kedelapan, Bantuan Langsing Tunai (BLT) Dana Desa dengan besaran Rp600 ribu per KK selama tiga bulan dan akan ditambah selama tiga bulan dengan besaran bantuan Rp300 ribu per KK per bulan. (nas)

Praya (Suara NTB) Partai Hanura menegaskan belum menentukan arah dukungan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) mendatang, hingga saat ini. Itu artinya, Partai Hanura masih membuka pintu dan opsi untuk mengusung bakal pasangan calon kepala daerah lainnya. Pun demikian, dari beberapa pasangan calon kepala daerah yang muncul, pasangan Ir. H. Dwi Sugiyanto – Drs. H.L. Normal Suzana, sementara itu masih jadi prioritas.

“Nama pasangan Dwi-Normal sudah kita usulkan ke DPP. Jadi sejauh ini prioritas Partai Hanura tetap pada pasangan ini,” tegas Ketua DPC Partai Hanura Loteng, M. Fihirudin, kepada Suara NTB, Rabu (15/7).

Dikatakannya, komunikasi dengan pasangan Dwi-Normal sendiri masih terus berjalan baik.

Tidak hanya dengan pengurus di daerah, dengan DPP komunikasi masih berjalan. Tinggal sekarang menunggu keputusan tergantung pasangan Dwi-Normal. “Pak Dwi kita sudah bukakan pintu komunikasi dengan DPP. Tinggal sekarang bagaimana komunikasi yang dibangun oleh pihak pasangan Dwi-Normal, bisa tidak meyakinkan DPP,” terangnya.

Hanya saja, karena sampai saat ini DPP Partai Hanura

belum mengambil keputusan maka secara politik semua masih bisa berubah. Dalam arti, Partai Hanura masih membuka pintu bagi pasangan calon kepala daerah yang lain untuk bisa diusung dan didukung oleh Partai Hanura di Pilkada Loteng mendatang.

Ditegaskannya, secara umum semua partai politik masih cair.

Tidak terkecuali Partai Hanura.

Terbukti, belum ada partai politik yang secara tegas sudah mengeluarkan rekomendasi dukungan ke salah satu satu bakal pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng. Kalaupun ada, baru sebatas surat tugas. “Semua masih cair. Jadi peta politik masih bisa berubah,” tegasnya.

Bahkan tegasnya, potensi bongkar pasangan masih memungkinkan terjadi, sehingga pihaknya mengaku tidak heran kalau kemudian nantinya bakal muncul pasangan calon kepala daerah selain pasangan yang sudah mengemuka sejauh ini.

Termasuk pasangan H.L. Pathul Bahri, S.IP – Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., sejauh ini belum ada jaminan bisa tetap berpasangan.

“Posisinya sekarang semua tergantung keputusan DPP di semua partai politik. Dan, ini memungkinkan terjadinya perubahan atau bongkar pasang pasangan. Termasuk juga Partai Hanura,” tandasnya. (kir)

Tanpa BLK, Tenaga Kerja Lokal Sulit Terakomodir Tambang Raksasa di Dompu Dari Hal. 1 Begitu juga dengan syarat tenaga pelatih dan lainnya.

M. Nursalam, ST, M.Si, Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu menambahkan, dalam usulan melalui Bappeda dan Litbang untuk pembangunan BLK tidak bisa diakomodir karena masih moratorium pembangunan gedung di Kementerian Keuangan RI. Upaya mewujudkan BLK tidak terhenti dan diupayakan secara bertahap melalui APBD. ‘’Kita mulai dengan perencanaannya. Kita buatkan master plan sebagai bentuk keseriusan kita mewujudkan BLK,’’ katanya.

Rencana induk pembangunan BLK akan menjadi jalan agar ada pembagian kewenangan dalam pembangunan BLK antara pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Walaupun, master plan ini tidak termasuk syarat yang diminta pusat. ‘’Kementerian memberikan syarat minimal lahan 5 hektare.

Kita sudah ada lokasinya.

Sudah ada SK Bupatinya dan sudah kita sertifikatkan. Jadi lahannya sudah clear and clean,’’ terangnya.

Selain menyiapkan master plan pembangunan BLK di Manggelewa, Nursalam juga mengaku, tahun 2020 ini juga dibangunkan pagar di lahan yang disiapkan untuk BLK, dan merehab dua lokal bangunan yang ada untuk dimanfaatkan sebagai sekretariat-

nya. “Yang kita perjuangkan ke pemerintah pusat untuk workshop-workshop yang butuh anggaran banyak,” katanya.

Kepala bagian Ekonomi dan SDA Setda Dompu, Soekarno, ST, MT yang dihubungi terpisah menegaskan, ketersediaan BLK menjadi keharusan untuk menyiapkan tenaga terampil dan siap kerja. Karena pekerja di perusahaan tambang, tidak hanya sekeda bisa dan terampil, tapi harus bersertifikat.

“BLK menjadi syarat mutlak menyiapkan tenaga kerja terampil untuk tambang.

Kegagalan kita mendesain menyiapkan tenaga lokal akan menyebabkan urbanisasi yang besar dari luar,” ungkap Soekarno.

Soekarno mengakui, PT Sumbawa Timur Mining selaku pemegang izin kontrak karya (KK) tambang tembaga dan bahan mineral ikutannya di Huu telah menemukan potensi mineral untuk ditambang. Namun saat ini masih terus dikaji secara teknis dan studi-studi lanjutan. Karena tambang Huu ini akan dilakukan secara tertutup di bawah tanah, sehingga akan banyak membutuhkan tenaga kerja saat produksi.

“Kalau perkiraan saya, bukan hanya 1.000 yang dibutuhkan tenaga kerja saat produksi. Tapi bisa 2-3 ribu tenaga kerja yang akan bekerja langsung. Karena berbeda ketika tambang itu dilakukan secara terbuka, yang justru hanya akan menyerap lebih sedikit pekerja,’’ ujarnya. (ula)

Delapan Kabupaten/Kota Siaga Kekeringan di NTB Dari Hal. 1 Kepala Bidang Perlindungan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PHKSDAE) Dinas LHK NTB, Mursal, SP, MM mengatakan potensi kebakaran hutan di NTB cukup tinggi. Karena adanya perambahan kawasan hutan yang dilakukan masyarakat untuk persiapan menanam jagung. Hampir 99 persen kebakaran hutan dan

lahan yang terjadi di NTB akibat ulah manusia.

Daerah yang paling rawan terjadi kebakaran hutan di NTB berada di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tambora Dompu. Sekitar 290 petugas Polhut dan Pamhut disiagakan untuk mengantisipasi kebakaran hutan di kawasan hutan yang berada di bawah KPH di seluruh NTB. Terdiri dari 130 Polhut dan 160 Pamhut. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 16 Juli 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Vasektomi Kurang Diminati di Dompu Dompu (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Dompu, terus mengembangkan program KB untuk menekan angka kelahiran. Selain dengan penggunaan alat kontrasepsi pada wanita, metode vasektomi atau KB bagi kaum pria ikut digalakkan. Hanya saja, dalam dua tahun terakhir ini masih sangat minim diminati.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DPPKB Dompu, Yayat Nurhidayat, S.Km, kepada wartawan di kantornya, Rabu (15/7) mengungkapkan, dalam rangka membantu pemerintah daerah mengatasi persoalan ekonomi dan sosial masyarakat, pihaknya mendorong kaum pria untuk ikut KB dengan metode vasektomi.

Hanya saja, kurangnya pemahaman mereka akibat tak maksimalnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan petugas DPPKB di lapangan, disadari membuat program ini tak begitu diminati. Untuk tahun 2019-2020 baru tercatat empat orang yang sudah memanfaatkan metode tersebut. “Ini tabu karena memang kurangnya pemahaman masyarakat. Petugas kami juga kurang maksimal sosialisasi,” ungkapnya.

Selain kurangnya pemahaman warga atas metode KB vasektomi, kaum pria biasanya ketakutan karena proses pemasangan alat penghalang sperma harus melalui operasi kecil pada bagian vital. Terkadang diantara mereka juga masih memiliki niatan untuk menambah anak.

Mengingat sifatnya permanen, lanjut Yayat Nurhidayat, metode ini hanya diperkenankan bagi mereka yang sudah memimiliki buah hati, pun berumur di atas 40 tahun dan mendapat persetujuan keluarga. “Karena ini sensitif sekali sehingga perlu pendekatan dengan keluarganya, baik suami maupun istri agar dalam wacana KB ini mereka sepaham,” jelasnya.

Menurut dia, KB vasektomi sangat tepat bagi pria yang aktif bekerja, sebab dengan tertahannya sperma membuat protein yang diperlukan tubuh terpenuhi. Untuk kekurangannya sendiri tidak keluarga tersebut tidak bisa lagi menambah anak karena sifatnya permanen. “Minusnya mereka tidak akan bisa punya anak, makanya apabila ingin KB harus ada tandatangan pihak keluarga.

Untuk operasi dan sebagainya akan difasilitasi semua,” pungkasnya. (jun) Yayat Nurhidayat (Suara NTB/jun)

Pelaksanaan PPDB Diklaim Sudah Maksimal Taliwang (Suara NTB)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa Barat, akan mengklaim pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi sudah berjalan maksimal. Sebab hasil evaluasi tim di lapangan tidak ada satupun sekolah yang tidak memiliki peserta didik dan tidak sesuai dengan rombongan belajar (Rombel) yang disiapkan oleh sekolah.

Kepala Dinas Dikbud, Drs. H. Mukhlis, M. Si kepada Suara NTB, Rabu (15/7) mengaku bahwa PPDB sistem zonasi yang telah diterapkan di tahun 2020 sudah berjalan optimal. Sebab didalam pelaksaan proses tersebut diawasi secara ketat oleh pengawas yang sudah dibentuk sebelumnya. Hal ini tentu saja berbeda dengan tahunnya lantaran masih ada beberapa sekolah yang kekurangan murid dan kelebihan. Bahkan dalam penerapan proses PPDB pihaknya juga akan mengumpulkan para kepala sekolah untuk membahas masalahnya secara bersama-sama. “Proses PPDB sudah selesai kita laksanakan dan hasil evaluasi sementara ini tidak ada sekolah yang tidak memiliki siswa dan kekurangan rombel,” sebutnya.

Penerapan sistem zonasi dilakukan pemerintah untuk menjamin tidak ada sekolah yang kelebihan siswa. Apalagi Pemerintah juga sudah melakukan pemerataan guru sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan guna menciptakan sekolah favorit baru. Meski demikian, dirinya tidak memungkiri para orang tua masih terus mengidamkan anaknya bisa masuk ke SMPN 1 Taliwang karena dianggap sangat bagus. Padahal semua sekolah saat ini sudah mulai ditata dengan sistem yang baru dan kualitas guru yang baik. “Sekarang semua sekolah sudah kita benahi mulai dari tenaga guru sampai dengan fasilitas yang dimiliki. Sehingga proses pembelajaran bisa berjalan lancar tanpa ada perbedaan,” ungkapnya.

Adanya zonasi ini dan pemerataan tenaga pendidik maka semua sekolah juga bisa mendapatkan jatah peserta didik.

Kalaupun di sekolah yang bukan menjadi sekolah unggulan karena keterbatasan sarana, maka pihaknya juga akan berusaha melengkapinya. Baik itu dari segi senioritas guru yang dimiliki, maupun sarana penunjang lainnya. Sehingga tidak ada alasan masyarakat bahwa sekolah A maupun sekolah B sangat baik dibandingkan dengan sekolah yang lain. “Kita sudah membangun sinergisitas yang baik dengan Kepala sekolah, sehingga proses PPBD sistem zona di tahun 2020 bisa berjalan lancar dan sukses,” tandasnya. (ils)

36 Desa di Kabupaten Bima Dilanda Kekeringan Bima (Suara NTB) Sebanyak 36 di wilayah Kabupaten Bima dilanda bencana kekeringan. Hal itu berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten setempat per 14 Juli 2020.

Kasubid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Bambang Hermawan S.Sos mengatakan 36 Desa yang dilanda kekeringan itu tersebar di 10 Kecamatan.

“Jumlah Kepala Keluarga yang terdampak bencana kekeringan sebanyak 4.240 atau 21.168 jiwa,” katanya, Rabu (15/7).

Lebih lanjut Bambang mengatakan, bencana kekeringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bima tercatat sejak Bulan Januari 2020 lalu. Hingga Bulan Juli 2020 ada sebanyak 36 Desa. “Kemungkinan beberapa bulan kedepan akan bertambah,” katanya.

Ia mengaku wilayah atau desa yang setiap tahun terjadi kekeringan seperti Samili, Kalampa dan Waduwani Kecamatan Woha. Kemudian Bred an Belo Kecamatan Palibelo. “Wilayah yang tidak pernah terjadi kekeringan, tahun ini juga terkena, seperti Desa Rato Kecamatan Parado,” katanya.

Bambang mengaku hingga saat ini pihaknya terus mendistribusikan dan menyalurkan kebutuhan air bersih ke desadesa yang terkena kekeringan tersebut sebagai upaya penanganan. “Upaya penanganan kekeringan yang kita lakukan mendistribusikan air bersih sebanyak 5.000 liter perdesa,” katanya.

Selain itu tambah dia, dalam waktu dekat akan dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bima tentang penetapan status keadaan siaga darurat penanganan kekeringan di di wilayah Kabupaten Bima tahun 2020. “Format SKnya sudah ada, tinggal ditandatangani Bupati Bima,” pungkasnya. (uki) AIR BERSIH - Distribusi air bersih oleh BPBD Kabupaten Bima kepada warga Desa Waduwani Kecamatan Woha, Rabu (15/7).

get 25 persen yang ditetapkan provinsi dari total penduduk di NTB, capaian tersebut masih sangat jauh dari harapan. Bahkan diakui program tidak berhasil mendata semua penduduk yang ada.

Disamping pengaruh pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak petugas lapangan, kondisi ini dipicu minimnya kepemilikan sarana prasarana penginputan data kependudukan, seperti halnya hendpond dan jaringan internet. Tak hanya masyarakat awam, kalangan pegawai saja masih cukup kesulitan menginput elemen data yang diperlukan. “Jadi bisa kita katakan ini tidak berhasil,” ujarnya.

Mengingat uji coba SPO ini tidak membuah hasil yang maksimal, lanjut Abdul Farid, Sepetember mendatang rencananya akan di-

(Suara NTB/Ist)

Jelang Coklit, KPU Jaksa Siapkan Skema Litigasi KSB Lengkapi APD Tagih Kerugian Negara Anggota PPDP Taliwang (Suara NTB) KPU Sumbawa Barat tampaknya telah seluruhnya menyiapkan segala kebutuhan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pilkada yang akan dimulai serentak pada 18 Juli mendatang.

Selain telah membekali para anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan pengetahuan teknis lapangan. Terbaru KPU setempat juga telah mendistribusikan Alat Pelindung Diri (APD) bagi ratusan pegugas Coklit di seluruh kecamatan sesuai ketentuan protokol pencegahan Coronavirus Disesae (Covid-19).

“Untuk persiapan kegiatan Coklit semua beres. Bahkan sampai APD untuk petugas sudah kami distribusikan,” klaim ketua KPU KSB, Denny Saputra kepada wartawan, Rabu (15/7).

Khusus untuk APD, Denny menyatakan, paket pelindung personal petugas yang didistribusikan pihaknya ke anggota PPDP itu sangat lengkap.

Mulai dari bahan dan alat sterilisasi seperti sabun cuci tangan, hand sanitizer, hand sprayer hingga cairan disinfektan. Berikutnya face shield (kaca pelindung wajah) serta masker ada dalam paket APD tersebut. “Paket komplit pokoknya,” katanya.

Ia menjelaskan, penggunaan APD bagi petugas PPDP itu bersifat wajib. Sebab pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi virus corona ini berpotensi menjadi ruang penyebaran. “Salah satu ala-

san kemudian Pilkada bisa dilanjutkan kan karena adanya kesiapan kita memastikan pencegahan virus itu. Jadi kita jaga komitmen itu dengan memastikan semua tahapan ikut ketentuan pencegahan Covid-19,” cetusnya.

Terkait pelaksanaan Coklit sendiri, Denny menyampaikan, sesuai jadwal sebenarnya tahapan pemutakhiran data pemilih itu resmi dimulai tanggal 15 Juli (hari ini). Hanya saja untuk agenda hari pertama sampai ketiga, kegiatan akan difokuskan oleh para anggota PPDP dan badan adhoc KPU di tingkat kecamatan hingga desa untuk berkoordibasi dengan pemerintah setempat. “Istilahnya petugas sowan dulu lah ke penerintah sebelum turun lapangan,” bebernya.

Kegiatan Coklit data pemilih Pilkada serentak tahun ini sendiri akan berlangsung hingga tanggal 14 Agustus mendatang. Denny kembali menyampaikan harapannya, agar selama kegiatan berlangsung masyarakat yang merasa telah memiliki hak pilih turut berpartisipasi membantu petugas. Caranya memastikan dirinya telah terdata dan diverifikasi masuk dalam data yang akan ditetapkan sebagai data pemilih tetap (DPT) di hari pencoblosan tanggal 9 Desember mendatang. “Kami sangat berharap kerja sama masyarakat tentunya agar data pemilih kita nantinya benar-benar valid dan mengakomodir semua yang memang sudah punya hak pilih,” pungkasnya. (bug)

Capaian SPO Masih Jauh dari Target Dompu (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dompu, sudah menguji coba program Sensus Penduduk Online atau SPO, mulai Tanggal 25 Februari-31 Maret 2020. Capaiannya, masih sangat jauh dari target 25 persen yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Pendemi Covid19 serta minimnya akses teknologi yang dimiliki warga jadi pemicu utama.

Kasi Statistik Sosial BPS Dompu, Abdul Farid kepada wartawan di kantornya, Rabu (15/7) menyampaikan, dari sekitar 200.000 lebih penduduk di wilayah ini belum sampai separuhnya terdata dalam SPO. “Dari total penduduk baru sekitar 11 ribu yang terdata,” ungkapnya.

Jika mengacu pada tar-

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

lakukan sensus ulang secara manual. Di mana BPS nantinya akan mengantarkan dokumen ke masyarakat melalui pemerintah Desa/Kelurahan masing-masing.

Setelah diisi tiap warga dokumen tersebut akan dikumpulkan kembali untuk perekapan.

Dalam pelaksanaan program yang masih menunggu juklak juknis pemerintah pusat ini, pihaknya membutuhkan ratusan tenaga lapangan, termasuk di dalamnya pengawas kecamatan. “Kami nanti hanya butuh petugas sensus dan pengawas kecamatan untuk sensus pend u d u k manua l , ” pungkasnya. (jun)

Abdul Farid (Suara NTB/jun)

Taliwang (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, mengaku tengah menyiapkan skema litigasi (penyelesaian di pengadilan) terhadap penunggak temuan kerugian negara yang mencapai Rp900 juta. Sebab mereka tidak kunjung melakukan pengembalian meskipun sudah sering ditagih. Apalagi jumlah pengembaliannya juga masih sangat kecil sebesar Rp34 juta dari total temuan kerugian.

“Skema litigasi sudah kami siapkan untuk menagih mereka, tetapi kami belum bisa bergerak sebelum ada persetujuan dari pemberi kuasa (Pemkab). Cara ini kami anggap sangat jitu, dibandingkan dengan hanya memanggil dan menghimbau mereka supaya segera menyelesaikan temuan tersebut,” ungkap Kajari KSB kepada Suara NTB melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha (Datun) Purning Dahono Putro SH, Rabu (15/7).

Skema litigasi juga sudah disampaikan ke Pemerintah selaku pemberi kuasa untuk disetujui, tetapi sampai dengan saat ini belum ada respon. Akibatnya, jaksa belum berani mengambil sikap untuk menempuh jalur tersebut. Apalagi tidak ada perkembangan

yang signifikan dalam pengembalian temuan tersebut. Karena sejak mereka terakhir bayar di bulan April lalu, sampai saat ini tidak ada satupun yang melakukan pengembalian.

Mereka beralibi sudah tidak memiliki uang lagi untuk membayar termasuk mantan anggota DPRD juga masih banyak yang belum bayar. “Kami sudah laporkan ke Pemkab terkait skema yang akan kami ambil, tetapi responnya masih nihil sehingga kami belum bisa bergerak,” sebutnya.

Adapun alasan penunggak temuan kerugian tersebut tidak melakukan pengembalian karena mereka mengaku sudah tidak memiliki uang. Tetapi pihaknya berpandangan apapu n ala-

sannya pengembalian temuan harus tetap dilakukan karena masalah ini sudah terjadi sejak lama. Jika masalah ini dibiarkan berlarut, dikhawatirkan akan menjadi masalah baru di kemudian hari. Untuk itu, pihaknya meminta supaya Pemerintah bisa memberikan kuasa untuk menggugat para penunggak temuan untuk diselesaikan dan memberikan efek jerah. Jika kuasa tidak diberikan, maka masalah ini akan tetap berlarut sampai kapanpun. “ Kami berharap agar Pemerintah bisa memberikan kesimpulan atas masalah ini supaya penyelesaiannya bisa cepat.

Jika tidak segera dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” pungkasn y a . (ils)

Purning Dahono Putro (SuaraNTB/ils)