Edisi Jumat 17 April 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 17 APRIL 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 37 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemprov Salurkan Bantuan JPS Gemilang untuk 105.000 KK acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi (Jangzulmi), Kamis (16/4).

Dengan tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19, Jangzulmi menjadi wadah bagi Pemrpov NTB untuk tetap menjaga komunikasi dengan warga NTB. Untuk itu, sosialisasi program JPS Gemilang yang menjadi pokok pembahasan diberikan melalui jalur daring seperti media sosial Facebook, YouTube, akun resmi sosial media Pemprov NTB, serta disiarkan langsung melalui 38 jaringan radio se-NTB. “Di satu sisi kita meminimalisir penyebaran wabah ini

dengan social distancing, physical distancing, stay at home dan kebijakan lain. Namun kita juga harus memikirkan dan mengantisipasi dampak sosial ekonomi pada masyarakat,’’ ujar gubernur yang akrab disapa Dr. Zul dalam pembukaan acara Jangzulmi. Menurutnya, antisipasi perlu diberikan agar penanganan pandemi Covid-19 tidak sampai memutus pemasukan masyarakat.

Dengan berbagai kebijakan yang diberikan pemerintah pusat dan daerah, Dr. Zul berharap potensi kerugian secara ekonomi dapat diminimalisir. Terlebih

dengan keterlibatan aktif dari seluruh Pemda Kabupaten/Kota hingga ke tingkat desa di NTB. Dicontohkan Dr. Zul seperti pengadaan program JPS dari Pemerintah Pusat yang diakui tidak mampu menutupi kebutuhan warga terdampak di NTB. Sehingga Pemerintah Provinsi meluncurkan program JPS Gemilang dengan proyeksi sebaran mencapai 105.000 KK terdampak.

“Namun masih ada 12.000 warga belum ter-cover . Kami berharap pemerintah di tingkat kabupaten/kota bisa membuat program untuk menyasar warga tersebut. Pe-

merintah Desa juga bisa menggunakan dana desa,’’ ujar gubernur. Dengan membangun sinergi, penanganan wabah tersebut diharapkan memperhatikan komponen ekonomi masyarakat yang terdampak.

Diterangkan Dr. Zul, masyarakat NTB yang sudah terakomodir program JPS Pemerintah Pusat tidak akan mendapatkan bantuan dari JPS Gemilang. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin pemerataan, sehingga tidak ada masyarakat yang menerima dua jenis bantuan sekaligus.

Di sisi lain, pengadaan JPS Gemilang disebut Dr. Zul

(Suara NTB/alfan)

BANTUAN - Wagub, Hj.Sitti Rohmi Djalilah memberikan secara simbolis bantuan JPS Gemilang bagi masyarakat penerima. menggunakan produk lokal dari IKM dan UMKM NTB. “JPS Gemilang isinya adalah produk IKM dan UMKM kita di NTB. Harga minyak goreng

UKM rumahan jelas lebih mahal karena diolah langsung dengan peralatan seadanya dan penuh ketelatenan.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyiapkan berbagai program untuk penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) di NTB. Salah satunya pemberian bantuan melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang ditujukan bagi 105.000 KK terdampak di NTB. Menindaklanjuti program tersebut, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB melakukan sosialisai melalui

RAPAT - Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah,SE., M.Sc bersama Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, melakukan rapat melalui telekonferensi dengan Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara, Kamis (16/4).

Rapat dengan Mensos

TO K O H Awasi JPS Gemilang PEMERINTAH daerah di NTB sampai kabupaten/kota sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk penanggulangan Covid – 19, khususnya peruntukan sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto, SH.,MH secara khusus memberi peringatan agar tidak ada satu orang pun berpikir korup. Jika kedapatan, terancam pidana 20 tahun hingga ancaman hukuman mati. ‘’Saya ingatkan agar tidak ada satupun yang berpikir mau dapat untung, mau korupsi. Karena (ancamannya) berat. Bisa 20 tahun sampai hukuman mati,’’ tegas Kajati ditemui Suara NTB usai membagi ribuan masker di depan Gedung Kejati NTB, Kamis (16/4).

Alokasi dana penanggulangan Covid – 19 dalam catatannya sudah mencapai ratusan miliar, bahkan diperkirakan mencapai triliunan ketika wabah bertahan lama dan diputuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Nanang Sigit Yulianto Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ars)

Tekan Dampak Covid-19 PROGRAM penataan lingkungan dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi salah satu solusi penanggulangan dampak penyebaran virus Corona (Covid19). Pasalnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, telah mengarahkan agar seluruh pengerjaan proyek fisik di Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB tersebut memanfaatkan tenaga kerja dan bahan konstruksi lokal. ‘’Khusus untuk program kegiatan ini sesuai dengan arahan Pak Gubernur kami diminta untuk segera melaksanakan agar di bulan ini, ekonomi masyarakat yang lagi mandek bisa berputar kembali,’’ ujar Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir. H. Azhar di Mataram.

Bersambung H. Azhar ke hal 11 (Suara NTB/bay)

Pemprov Berharap BLT dalam Bentuk Sembako

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah,SE., M.Sc bersama Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, melakukan rapat melalui telekonferensi dengan Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara, Kamis (16/4). Dalam rapat itu, Juliari menjelaskan arahan Presiden RI, H. Joko Widodo terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dibagikan kepada masyarakat dalam rangka menanggulangi dampak Covid-19.

‘’Bantuan tersebut sebesar Rp 600.000 yang dibagikan selama tiga bulan, April, Mei, Juni ke 9.000.000 Kepala Keluarga (KK) di Indonesia,’’ sebut Mensos.

Melanjutkan penjelasannya, Mensos merinsi bahwa untuk Provinsi NTB akan

menerima BLT untuk 280.000 KK yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Penyalurannya melalui mitra kerja PT. Pos dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan dukungan Pemerintah Daerah.

Bersambung ke hal 11

22 Persen Reaktif Danrem Sarankan Klaster Rapid Test 660 Orang Gowa Kooperatif dari Klaster Gowa

Mataram (Suara NTB) Klaster Gowa terus jadi sorotan karena potensi penyebarannya lebih mengkhawatirkan.

Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani pun turun tangan memberi pengertian.

Bersambung ke hal 11

DIALOG - Danrem 162/WB Ahmad Rizal Ramdhani saat dialog dengan jamaah tabligh agar yang merasa ikut ijtima ulama di Gowa kooperatif memeriksakan diri.

(Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Penanggulangan penyebaran virus Corona (Covid-19) di NTB semakin mengerucut. Dari tujuh klaster yang telah dipetakan oleh pemerintah daerah, proses pelacakan dari interaksi pasien konfirmasi positif disebut telah menemukan ujungnya. ‘’Saat ini klaster Bogor sudah mulai jelas diputus di mana. Kemudian klaster Jakarta juga begitu. Yang berat sekarang ini klaster Gowa,’’

ujar Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.MH, saat dikonfirmasi, Kamis (16/4) di Mataram.

Diterangkan Ahsanul, pihaknya membutuhkan kerja sama dari masyarakat, terlebih jamaah tablig yang memiliki riwayat pergi ke Gowa. ‘’Ini sedang berjalan, semua kabupaten/kota yang ada di NTB sedang melakukan tes terhadap saudara-saudara kita yang pernah ke Gowa,’’ ujarnya.

Bersambung ke hal 11

NTB Siagakan 18 RS Rujukan

Puncak Wabah Corona Diprediksi Mei Mendatang Mataram (Suara NTB) Pasien positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diprediksi akan melonjak. Pasalnya, dari rapid test (tes cepat) yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dikes), seratusan warga menunjukkan hasil reaktif Covid-19.

Dikes NTB memprediksi puncak wabah Covid-19 pada Mei mendatang. Mengantisipasi lonjakan pasien, NTB menyiapkan 18 rumah sakit (RS) sebagai tempat rujukan pasien Corona, yang tersebar di 10 kabupaten/Kota di NTB. Jumlah pasien positif Covid-19 di NTB tercatat 41 orang. Dimana, tujuh orang sudah dinyatakan sembuh dan 2 orang meninggal dunia. Sementara sisanya masih dalam perawatan di rumah sakit dengan kondisi semakin membaik. ‘’Kalau hitungan kita tiga bulan dari awal Maret, April, Mei. Mei puncaknya. Mencapai puncak itu kalau kita sudah sampai fase epidemi. Makanya begitu ada warga yang hasil rapid test reaktif, kita sudah meminta kepada kabupaten/kota, untuk dipindahkan ke tempat khusus,’’ jelas Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH dikonfirmasi di Mataram, Kamis (16/4) kemarin.

Sebagian besar populasi berisiko sudah di-

periksa dengan metode Rapid Diagnostic Test (RDT) atau tes cepat. Yaitu tes cepat kepada tenaga kesehatan, Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG), serta Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) terutama yang pernah melakukan perjalanan ke Gowa, Makassar.

Beberapa hari lalu, sebanyak 1.365 orang telah dilakukan tes cepat. Hasilnya, sebanyak 161 orang menunjukkan hasil reaktif. Dengan rincian sebanyak 188 tenaga kesehatan telah diperiksa dengan hasil 7 orang atau 3,7 persen dengan hasil reaktif. Kemudian 705 ODP/OTG diperiksa dengan hasil 46 orang atau 6,5 persen reaktif.

Selanjutnya, 472 PPTG perjalanan Gowa, Makassar diperiksa dengan hasil 108 orang atau 22,8 persen reaktif. Pada Rabu (15/4), dilakukan rapid test kepada 221 PPTG klaster Gowa, sebanyak 48 orang menunjukkan hasil reaktif.

Dengan adanya rapid test ini, kata Eka, Pemda dapat memperkirakan dan mempersiapkan diri jika dalam beberapa hari ke depan akan ada lonjakan jumlah pasien positif Covid19. Tetapi hal ini jangan dipandang sebagai hal yang buruk dan membuat panik.

Bersambung ke hal 11

(Sumber : Diskominfotik NTB)

RAPID TEST - Infografis hasil rapid test terhadap populasi berisiko di NTB. Dari 1.365 orang yang dilakukan rapid test, sebanyak 161 orang menunjukkan hasil reaktif.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 17 April 2020

Halaman 2

Investasi di Mataram Turun Drastis Warga Awasi ODP MASYARAKAT terindikasi terpapar virus Corona terus bertambah. Penelusuran kontak erat disisir ke lingkungan. Warga yang lakukan isolasi mandiri dilakukan pengawasan.

Lurah Pejeruk, H. Abdul Wahab mengatakan, penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19 menimbulkan keresahan. Masyarakat berinisiatif melakukan pengawasan terhadap warga yang menjalani isolasi mandiri. Selain itu, warga pendatang terutama dari luar daerah diperketat. Tujuannya memutus mata rantai (Suara NTB/cem) penyebaran Covid-19.

H. Abdul Wahab “Mulai jam 22.00 Wita malam dilakukan pengawasan di gang pintu masuk. Kalau ada yang bandel, ditegur oleh warga,” kata Wahab dikonfirmasi, Rabu (15/4).

Pengawasan lebih mudah dilakukan di kompleks – kompleks perumahan. Setiap kali dilakukan pengontrolan rumah warga yang masuk Klaster Bogor terkunci. Kendala yang dinilai berat khusus pengawasan di lingkungan. Aktivitas warga sulit dikendalikan.

Dia bersyukur, Pemkot Mataram menggelar pemusatan pemeriksaan kesehatan diprioritaskan bagi orang dalam pemantauan (ODP) Klaster Gowa dan Bogor. Khusus Klaster Bogor pemeriksaan pertama hasilnya negatif, tetapi tetap diminta mengikuti protokol penanganan Covid-19 dengan menjalani isolasi di Wisma Nusantara selama 14 hari.

Pergerakan masyarakat khususnya di Kecamatan Ampenan cukup banyak. Mereka datang dari luar negeri dan daerah pandemi. Wahab menyebutkan, ODP Klaster Gowa harus menjalani tes cepat Virus Corona berjumlah 10 orang. Akan tetapi, dua orang membandel atau enggan datang ke Puskesmas dengan alasan kesibukannya. Dan, satu warga ODP lainnya memilih pergi ke salah satu desa di Kopang, Kabupaten Lombok Tengah.

Padahal sambung Wahab, Babinsa dan Bhabinkantibmas sudah menginformasikan sehari sebelum pemusatan pengecekan kesehatan. “Ini jadi pekerjaan juga. Makanya saya mau telusuri di Kopang dia ke mana. Saya harus koordinasi ke desa setempat. Sepulang dari Kopang akan dijemput. Sebagai antisipasi bagi kita,” ungkapnya.

Langkah diambil pemerintah dengan menyisir satu persatu Klaster Gowa sebagai ikhtiar memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Menurutnya, tidak hanya keamanan pribadi.

Tapi menyangkut keluarga dan lingkungan. Satu warga terpapar akan menular ke banyak orang.

Dia mengharapkan pemeriksaan kesehatan Klaster Gowa hasilnya bisa sebagai rujukan agar masyarakat tenang menerima keadaan telah terjadi. “Namanya musibah. Kita berharap supaya hasilnya negatif sehingga memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” demikian kata Wahab. (cem)

Selektif Berikan Bantuan KETUA Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati. S.Sos., meminta pendataan masyarakat calon penerima JPS (Jaring Pengaman Sosial) agar dilakukan dengan cermat. ‘’Benar-benar meneliti data yang ada, jangan sampai yang sudah meninggal, datanya masih ada,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (16/4) kemarin.

Karena, lanjut Erna, kalau hal itu sampai terjadi, tentu akan berdampak pada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Untuk itu, dia meminta aparat ter(Suara NTB/fit) Nyayu Ernawati bawah mulai RT, dilibatkan.

Karena mereka yang paling tahu keadaan di bawah. ‘’Mereka yang paling tahu mana masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah saat ini,’’ tuturnya.

Dewan, kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram ini telah meminta kepada Dinas Sosial Kota Mataram agar segera membuat petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis berikut pendataan masyarakat yang terdampak. Mereka, kata Erna, harus didata melalui kelurahan dengan melibatkan kepala lingkungan dan RT. Tujuannya, agar tidak ada kerancuan di masyarakat.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Mataram ini meyakini bahwa dengan adanya kasus Covid-19 ini, banyak sekali masyarakat yang terdampak. Dikatakan Erna, APBN maupun APBD sudah jelas-jelas sebagian besar dialihkan untuk penangangan Covid-19 termasuk di dalamnya JPS. ‘’Jadi kita harus benar-benar selektif untuk memberikan bantuan ini. Jangan sampai yang terdampak justru tidak mendapatkan bantuan,’’ demikian Erna. Dengan besarnya anggaran yang digelontorkan oleh pemerinta, dia berharap tidak ada lagi bantuan-bantuan yang tidak layak konsumsi dibagikan kepada masyarakat.

Jangan sampai karena ulah segelintir oknum, masyarakat yang menjadi korban. Anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini berharap pemberian bantuan kepada masyarakat yang tercover JPS dapat meringankan beban hidup mereka.

Namun demikian, ia berharap sosialisasi terkait JPS ini harus massif sehingga tidak ada simpang siur informasi di masyarakat. ‘’Intinya yang miskin dan terdampak harus kita perhatikan dan bantu,’’ imbuhnya. Erna mendorong agar semua masyarakat yang membutuhkan, tercover dalam JPS. Pada bagian lain, dia juga mempertanyakan berapa kuota JPS untuk Kota Mataram. Baik dari pusat maupun dari Pemprov NTB. Yang tidak kalah pentingnya adalah JPS ini harus segera diberikan.

Terlebih sebentar lagi akan memasuki bulan ramadhan. (fit)

Mataram (Suara NTB) Penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19 berdampak luas. Tidak saja hilangnya pendapatan daerah akibat perusahaan menghentikan operasional. Investasi di Kota Mataram pun diprediksi turun drastis.

Perhitungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam tiga bulan terakhir, tidak ada investasi yang masuk. Praktis terjadi penurunan nilai investasi diprediksi menyentuh 60 persen lebih. Artinya, dari target nilai investasi dari pemerintah provinsi Rp1,4 triliun lebih hanya akan tercapai 40 persen.

“Kita malah menghitung sampai siaga darurat berakhir 31 Agustus investasi kita tidak lebih dari 40 persen,” sebut Kepala DPMPTSP Kota Mataram, Irwan Rahadi dikonfirmasi, Kamis (16/4).

Nilai investasi

Irwan Rahadi

akumulasi dari target yang masuk di tahun 2019 lalu mencapai Rp500 miliar. Irwan juga tidak bisa menjamin retribusi dari pelayanan perizinan sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) akan dapat tercapai sesuai target.

Dia menyebutkan, target retribusi perizinan di tahun 2020 sekitar Rp4 miliar lebih.

Setelah dihitung akan tercapai 35 persen atau Rp1,2 miliar hingga akhir Desember mendatang. “PAD saja dari retribusi perizinan tidak akan tercapai. Kita ditarget Rp4.016.000.000. Tercapai paling Rp1,2 miliar,” sebutnya.

Penyebaran Covid-19 dinilai menjadi masalah secara nasional. Investasi di daerah anjlok karena tidak ada sat-

”

(Suara NTB/cem)

INVESTASI MANDEK - Sejumlah pekerja sedang menyelesaikan bangunan ruko di Dasan Cermen, Kelurahan Sandubaya, Kamis (16/4). Penyebaran virus Corona berdampak terhadap investasi di Kota Mataram. upun investor yang menanamkan modalnya. Indikator investor jelas Irwan, dilihat dari pertumbuhan ekonomi.

Sebelum wabah ini meluas hingga ke Indonesia, pengusaha hotel telah datang berkonsultasi untuk mengurus izin perluasan ruang pertemuan.

Ruang pertemuan berkapasitas seribu orang itu paling tidak dapat menyumbang investasi maupun PAD. Belakangan merebaknya virus Corona tak satupun pengusaha menindaklanjuti.

“Sebelumnya mereka datang untuk konsultasi penambahan

Sebelumnya mereka datang untuk konsultasi penambahan investasi.

Begitu Corona menyerang, mereka hilang

investasi. Begitu Corona menyerang, mereka hilang,” sesalnya.

Dia mengaku, pelayanan perizinan tetap berjalan. Namun, pemohon yang mengajukan izin rumah tangga seperti izin mendirikan bangunan (IMB) rumah dan izin skala kecil lainnya.

Di satu sisi, Irwan menambahkan, virus Corona berimplikasi terhadap mandeknya program.

Sebelumnya, telah dirancang sistem pelayanan perizinan cepat, tetapi anggarannya dievaluasi untuk mendukung penanganan Covid-19. (cem)

(Suara NTB/cem)

Rumah Warga Karang Buaya Rusak Diterjang Puting Beliung Mataram (Suara NTB) Dua rumah warga di RT 03 Lingkungan Karang Buaya, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, rusak diterjang angin puting beliung, Rabu (15/4). Tidak ada korban jiwa.

Kerugian diprediksi mencapai jutaan rupiah.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.00 Wita. Angin kencang disertai hujan dan petir mengakibatkan atap rumah milik Ahmad Mubbin dan Haerul Anam rusak parah. Atap terbuat dari baja ringan diterbangkan bersama material kayu lainnya.

Ditemui di kediamannya, Kamis (16/4) Mubbin menceritakan, secara tiba – tiba angin kencang disertai hujan lebat menghantam rumahnya. Gemuruh di bagian atap sontak menimbulkan kepanikan. Tak ber-

selang lama atap terbuat dari baja ringan diterbangkan oleh angin. “Tiba – tiba spandek atau baja ringan diterbangkan. Kita sampai lari keluar,” tuturnya.

Rumah yang ditinggali oleh dua kepala keluarga (KK) tersebut baru saja diperbaiki setelah gempa 2018 lalu. Bagian tembok miliknya memang terlihat retak. Mubbin tidak menyangka sama sekali akan insiden itu.

“Kalau dihitung semua kurang lebih Rp 5 juta,” sebutnya.

Tidak saja Mubbin yang menjadi korban ganasnya angin puting beliung. Tak jauh dari kejadian itu, rumah milik Haerul Anam juga mengalami hal sama. Kerusakan di bagian atap. “Saya kira ada kucing. Tiba – tiba atap rumah diterbangkan,” tuturnya.

Peristiwa dialami sudah diketahui oleh kepala lingkun-

Pemkot Kaji Kompensasi Pembayaran Pajak Hotel Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram sedang mengkaji pemberian kompensasi pembayaran pajak hotel.

Skenario apakah diberikan penundaan atau pemotongan.

Di sisi lain, pemerintah membutuhkan sumber pendapatan untuk pelaksanaan program.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menyampaikan, pemberian kompensasi bagi pengusaha hotel sedang dikaji. Pihaknya akan melihat sampai sejauh mana posisi pendapatan di hotel. Skenario pemberian kompensasi apakah berupa penundaan atau pemotongan pajak akan dilihat terlebih dahulu. Sebab, pemerintah juga membutuhkan biaya untuk pelaksanaan.

“Jangan sampai tidak ada sumber pendapatan. Makanya itu yang dikaji sehingga lebih matang. Tidak mengatakan ditunda atau dipotong,” kata Syakirin, Kamis (16/4). Pihaknya tidak ingin sembarangan mengeluarkan kebijakan terkait pajak hotel. Hasil kajian nantinya akan diserahkan ke kepala daerah untuk dipelajari dan dibuatkan peraturan.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, kondisi saat ini dipahami bahwa pengusaha baik itu perhote-

lan, restaurant dan lainnya terdampak oleh Coronavirus Disease atau Covid-19. Sebagai pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan sembarangan berupa pemotongan, penundaan atau penghapusan pajak. Kebijakan itu harus berdasarkan ketentuan yang dapat dipedomani secara bersama.

Oleh karena itu, pihaknya masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat terkait masalah pajak dan retribusi.

Jika ada kebijakan berupa penundaan, pemotongan atau pembebasan pasti akan dilaksanakan. “Kita tidak bisa sembarangan mengambil kebijakan harus ada aturan yang kita pedomani,” kata Walikota.

Sejauh ini, Pemkab Dompu pertama kali memutuskan membebaskan pembayaran pajak hotel dan restaurant.

Hal ini sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri yang mengharuskan daerah memberi insentif bagi wajib pajak. Namun demikian kata Walikota, tidak diketahui daerah lain mengambil kebijakan tersebut. Dia tidak ingin menjadi masalah sehingga menunggu kepastian dari pemerintah pusat. “Saya ndak mau jadi masalah. Kita tunggu saja sambil dilakukan kajian,” demikian kata dia. (cem)

gan setempat. Anam maupun Mubbin mengharapkan bantuan dari pemerintah. Selama proses perbaikan mereka menumpang di rumah keluarga.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Mahfuddin Noer belum menerima laporan adanya kerusakan rumah warga akibat angin kencang, Rabu (15/4). Informasi ini akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan kelurahan untuk memastikan sejauh mana tingkat kerusakan rumah warga.

“Kalau rumah rusak saya belum terima laporan. Tapi kita pasti akan tindaklanjuti,” kata Mahfuddin. Laporan diterima akibat angin kencang dan hujan deras yakni pohon di sejumlah titik tumbang.

(Suara NTB/cem)

DITERJANG ANGIN - Ahmad Mubbin, warga Lingkungan Karang Buaya, Kelurahan Pagutan Timur menunjukkan bagian atap rumahnya yang rusak akibat diterjang angin puting beliung, Rabu (15/4). Tidak ada korban jiwa. Peristiwa tersebut mengakibat kerugian mencapai jutaan rupiah.

Pihaknya bersama Satgas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengevakuasi serta memotong pohon yang menghalangi atau mengganggu aktivitas masyarakat.

Dikatakan, warga yang menjadi korban angin kencang dipastikan akan mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Nilainya akan dilihat dari tingkat kerusakan. (cem)

Calon Penerima JPS Divalidasi Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) Kota Mataram akan memvalidasi data penerima bantuan jaring pengaman social (JPS). Penyaluran diprioritaskan bagi warga terdampak Coronavirus Disease atau Covid-10. Prinsip kehati-hatian harus diutamakan agar bantuan tepat sasaran.

Bantuan diberikan ke masyarakat terdampak secara ekonomi disesuaikan dengan besar bantuan diberikan oleh Pemprov NTB senilai Rp250 ribu.

Bantuannya berupa beras, minyak goreng, masker, telur dan lainnya. JPS rencananya disalurkan sampai bulan September mendatang. Dan, ditargetkan harus sudah disalurkan pada bulan April untuk tahap pertama.

“Kalau provinsi hari Kamis mau disalurkan untuk tahap pertama,” kata Kepala Disos Kota Mataram, Asnayati,

SH.,dikonfirmasi, Rabu (15/4).

Pemberian bantuan berdasarkan berdasarkan basis data terpadu (BDT). Jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sebut Asna, sekitar 42 ribu kepala keluarga (KK). Sekitar 22 ribu KK telah mendapatkan bantuan pangan non tunai (BPNT) dan 17 ribu lebih masuk program keluarga harapan (PKH).

Sisanya, berdasarkan data berjumlah 18 ribu KK mendapatkan bantuan stimulant dari JPS Gemilang Pemprov NTB. Dalam proses penyaluran, Disos akan melakukan validasi data di enam kecamatan. Pihaknya telah memiliki tim di masing – masing kelurahan untuk memastikan penerima sesuai by name by addres. “Kita sudah latih tim di kelurahan.

Ada aplikasi yang digunakan mengecek penerima bantuan,”

terangnya. Asna memastikan validasi data menjamin bantuan tetap sasaran.

Anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan atau pencegahan penyebaran virus Corona serta bantuan kepada masyarakat yang terdampak mencapai Rp135 miliar. Khusus JPS membutuhkan dana Rp72 miliar.

Kebutuhan anggaran sesuai dengan kebijakan refocusing telah disisir anggaran program di masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Sasaran JPS sambungnya, tidak saja terakomodir dalam penerima BPNT dan PKH. Pemkot akan memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak virus Corona. Yakni, karyawan yang dirumahkan, PHK, disabilitas, anak terlantar, usaha kecil menengah, petani dan nelayan. Keseluruhan mencapai 22 ribu KK. (cem)

(Suara NTB/cem)

SEPI - Aktivitas salah satu hotel di Jalan Pejanggik, jantung kota Mataram, Kamis (16/4), yang tampak sepi, sebagai dampak penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19. Kompensasi penundaan pajak hotel dan restaurant masih dikaji.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 17 April 2020

Mantan Bendes Pengembur Dituntut Penjara 1,5 Tahun Mataram (Suara NTB) Mantan Bendahara Desa Pengembur Sapoan akan menyusul atasannya ke sel penjara. Terdakwa Sapoan dituntut penjara selama satu tahun enam bulan. sebabnya, terbukti membantu terpidana mantan Kades Pengembur Supardi Yusuf memanipulasi laporan keuangan pengelolaan DD/ADD tahun 2017.

Jaksa penuntut umum Kejari Lombok Tengah mengajukan tuntutan itu berdasarkan pembuktian pasal 3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/

1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain itu Sapoan juga dituntut untuk membayar denda Rp50 juta. Subsider tiga bulan kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar.

Demikian juga dengan uang pengganti yang sudah dititipkan terdakwa.

“Uang titipan Rp182 juta itu jaksa menuntut agar dirampas dan diserahkan ke kas desa lagi,” sebut Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi, Kamis

(16/4) kemarin. Sapoan masih akan menjalani sidang lagi pada pekan depan. Sapoan diberi kesempatan untuk menyampaikan nota pembelaan sebelum hakim menimbang vonis yang akan dijatuhkan.

Dalam perkara itu, Sapoan didakwa bersama-sama dengan Supardi korupsi DD/ADD tahun 2017 sebesar Rp639,2 juta. modusnya dengan mengakali pengeluaran dari proyek swakelola desa. Antara lain, pembiayaan Posyandu, pembangunan sumur bor, dan penataan fisik. (why)

Halaman 3

PAN akan Terbitkan SK Dukungan Ikuti Tahapan Pilkada

Hasbullah Muis

Mataram (Suara NTB) – DPW PAN NTB memastikan sudah menuntaskan proses penggodakan usulan paket pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020.

Demikian disampaikan Sekretaris DPW PAN NTB, Hasbullah Muis ketika ditemui di ruang kerja Fraksi

PAN di DPRD NTB, Kamis (16/4) kemarin. Ia menginformasikan bahkan pihaknya sudah mengirim usulan namanama paket pasangan calon yang akan didukung tersebut ke DPP. “Usulan paket calon yang akan kita dukung sudah masuk ke DPP semua. Calon yang sudah daftarkan diri di PAN yang kita saring sudah kita rekomendasi ke DPP. Sekarang tinggal menunggu keputusan final DPP saja,” ujar Hasbullah.

Hasbullah pun membeberkan nama-nama paket pasangan calon yang mereka usulkan ke DPP di masing-masing daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak tersebut. Disebutkannya, di Kota Mataram PAN mengusulkan tiga paket pasangan, yakni Makmur-Ahda, Mohan-Mujib, dan Baehaqi-Diyah Ganefi.

“Di Lombok Utara kita usulkan satu paket pasangan, yakni calon petahana Pak Najmul Akhyar. Kemudian di Loteng pak Dwi-Normal karena kita kecil di sana. Sedangkan di KSB, dua pasangan, ada pak ustad Nun (Nuryasin) dan Musyafirin,” sebutnya.

Sedangkan di Sumbawa ada empat paket pasangan yang diusulkan, kemudian di Dompu dua paket pasangan yakni Cika- Saifurahman dan pasangan Abdul Kadir Jaelani-Charunnisa. Kemudian di Bima satu paket pasangan Syafru-Adi Mahyudi.

Disampaikan Hasbullah, jika merujuk pada jadwal awal pelaksanaan Pilkada serentak 2020, bahwa sedianya PAN sudah mengeluarkan SK dukungan dalam Bulan April ini. Namun karena adanya keputusan pemerintah melakukan penundaan Pilkada, maka urung dilakukan, dan akan disesuaikan dengan tahapan Pilkada selanjutnya. (ndi)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 17 April 2020

Usul Penerima Kartu Pra-Kerja USULAN penerima kartu pra-kerja yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) membeludak. Sampai saat data yang masuk 70.274 orang. Ditambah lagi usulan baru masuk 4 ribu orang, sehingga totalnya 74.274 orang.

“Itu belum lagi yang melakukan pendaftaran secara mandiri lewat online,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lotim, H. Supardi menjawab Suara NTB via ponselnya, Kamis (16/4).

Menurutnya, jumlah usulan dari desa-desa dan ke(Suara NTB/rus) Supardi lurahan se Kabupaten Lotim ini tidak bisa dibendung.

Pemkab Lotim sendiri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi. “Kewenangan verifikasi itu ada di pemerintah pusat dan provinsi,” sebutnya.

Karenanya, semua usulan masukkan dari pemerintah desa dan kelurahan ini diusulkan saja langsung ke pusat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi.

Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, penerima kartu prakerja ini lulusan baru, pekerja buruh aktif, dan para korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Dari 70.274 orang yang masuk ke Disnakertrans Lotim, para pencari kerja yang baru lulus sekolah 68.590 orang, Pekerja Migran Indonesia (PMI) 1.117, korban PHK 12. Dimasukkan juga pekerja yang dirumahkan karena imbas Corona ini sebanyak 140 orang dan pelaku usaha mikri kecil dan menengan 427 orang.

Kepastian berapa warga Lotim yang nantinya diterima sesuai kriteria diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. (rus)

Pemda Lotim Bebaskan Pajak Hotel dan Restoran Selong (Suara NTB) Penarikan pembayaran pajak hotel dan restoran di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini dibebaskan. Pasalnya, kebijakan ini diberlakukan oleh Pemda Lotim melihat dampak virus Corona yang juga sangat dirasakan oleh para pengusaha hotel dan restoran di daerah ini.

“Untuk pajak hotel dan restoran di Lotim saat ini dinolkan atau dibebaskan,” terang Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, Kamis (15/4).

Adanya kebijakan ini, katanya, supaya pengusaha-pengusaha hotel dan restoran di Kabupaten Lotim tidak terbebani di tengah wabah Covid-19, sementara jumlah hunian atau pengunjung menurun drastis bahkan kosong. “Jika tetap kita tarik pajak, tentu itu sangat berat. Karena pengusaha hotel dan restoran merasakan langsung dampak Covid-19 ini,”jelasnya.

Ia menegaskan, kebijakan pembebasan pajak hotel dan restoran ini bersifat sementara dan mulai diberlakukan oleh Pemkab Lotim pada bulan April hingga tiga bulan ke depan. Apabila situasi wilayah semakin memprihatinkan, katanya, maka tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan perpanjangan pembebasan pemungutan pajak ini. Begitupun sebaliknya penarikan pajak hotel dan restoran dapat dilakukan jika situasi wilayah membaik.

Akan tetapi, mantan Kepala BPKAD Lotim ini mengimbau kepada para pengusaha untuk bersabar dan bersama-sama memerangi wabah Covid-19 ini. Menurutnya, para pengusaha dapat memanfaatkan momen sepi pengunjung untuk memperbaiki tempat usahanya, terutama bagi yang memiliki modal.

Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Slamet Alimin, membenarkan sudah tidak lagi melakukan penarikan pajak sejak awal bulan April ini. Sementara dalam realisasi perbandingan penerimaan pajak daerah tahun 2019 dan 2020 di Kabupaten Lotim per tanggal 31 Maret di antaranya.

Untuk pajak hotel, dari target tahun 2019 sebesar Rp1.053.000.000, realisasi Rp102.111.100 dan sisa target Rp950.888.900 atau sebanyak 9,70 persen. Sementara di tahun 2020 target 1.053.000.000, realisasi Rp198.952.247, dengan sisa target Rp854.047.753 atau sebanyak 18,89 persen.

Untuk pajak restoran, target Rp3.620.000.000, realisasi Rp1.021.752.315 dan sisa target Rp2.598.247.685, atau 28,23 persen. Sedangkan di tahun 2020 target Rp4.595.000.000, realisasi Rp995.031.492 dan sisa target Rp3.599.968.508 atau sebanyak 21,65 persen. (yon)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Manager RM Restu Cafe Dasker (Dasan Ketujur), Sahnil menyerahkan paket makanan kepada Direktur RSUD Tripat Arbain Ishak.

Simpati pada Petugas Medis

Pengusaha RM Bagikan Ratusan Paket Makanan Giri Menang (Suara NTB) Pengusaha rumah makan (RM) di wilayah Dasan Ketujur Desa Gapuk Kecamatan Gerung Lombok Barat (Lobar) berinisiatif membagikan ratusan paket makanan kepada petugas medis yang menangani pasien Covid-19, Kamis (16/4). Pembagian ratusan paket makanan ini sebagai bentuk simpati dan dukungan kepada tenaga medis yang berjibaku melayani masyarakat.

Pembagian paket makanan pertama dilakukan di RSUD Tripat. Paket makanan diberikan oleh Manager Restu Cafe Dasker (Dasan Ketujur), Sahnil kepada Direktur RSUD Tripat Arbain Ishak dan Ketua Satgas Covid-19 RSUD. RM Restu Cafe Dasker juga memberikan makanan kepada warga miskin yang terdampak Corona. Setiap harinya, sebanyak 100 paket makanan dibagikan.

Manager RM Resto Dasker Sahnil, mengatakan, pembagian paket makanan ini sebagai bentuk dukungan dan kepedulian kepada tenaga medis dalam penanganan Covid-19 sekaligus pihaknya sebagai upaya promosi membuka Resto Dasker.

Dijelaskan, makanan yang dibagikan 100 paket per harinya dengan menyasar petugas medis di rumah sakit, puskesmas, tempat karantina, masjid dan warga miskin yang ada di sekitar daerah setempat. Selain di Lobar, pihaknya juga akan membagikan di wilayah Mataram.

Rencananya, pembagian paket makanan ini dilakukan selama satu bulan lebih sampai bulan puasa. Pada bulan puasa nantinya paket bantuan diberikan mendekati berbuka puasa. Dalam pembagian paket makanan ini pihaknya bekerjasama dengan kades dan aparat. (her)

Halaman 4

Dampak Corona, Banyak Masyarakat Lobar Jatuh Miskin Giri Menang (Suara NTB) Banyak masyarakat di Lombok Barat (Lobar) jatuh miskin dampak Corona.

Warga yang tadinya berada di atas garis kemiskinan (poverty line) dan hampir miskin menjadi jatuh miskin akibat tidak bisa bekerja. Warga yang tadinya sudah miskin pun semakin miskin. ‘’Terdapat 37 ribu lebih warga Lombok Barat bakal diberikan program bantuan ini, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Warga yang mendapatkan bantuan ini, adalah warga pra sejahtera yang terdampak Covid -19,’’ terang Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi di ruang kerjanya, Kamis (15/4).

Menurutnya warga yang di atas dan berada di garis kemiskinan menjadi miskin, karena mereka tadinya punya usaha berjualan dan tukang parkir, namun karena ada pembatasan jam malam, sehingga tidak bisa bekerja. Untuk itu, warga yang terkena dampak adalah yang tergolong miskin atau pra sejahtera tersebut.

Karena itu, tambahnya, untuk mengantisipasi dampak parah dirasakan oleh warga pra sejahtera ini pemda menyiapkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat senilai Rp 250 ribu per bulan sesuai dengan

angka provinsi. “Pemda siapkan BLT Rp 250 ribu,” ujar dia.

Bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat secepatnya.

OPD pun sudah melakukan kompilasi dan pemilahan data supaya tidak bermasalah, karena dobel. Artinya kalau warga yang sudah mendapatkan bantuan dari pusat, maka tidak diberikan dari provinsi begitu pula kabupaten. Sehingga BLT ini kata dia bisa berkeadilan menyasar warga yang berhak. “Bantuan ini kita bagi dulu kepada warga yang datanya sudah siap, sambil nanti kita pendataan,” ujar dia.

Selain itu, tambahnya, sesuai arahan bupati dan wabup, bantuan ini harus segera diberikan kepada masyarakat. Namum tetap memastikan data penerima harus dimutakhirkan dan memperhatikan aturan. Diupayakan, bantuan ini akan diserahkan mulai Minggu kedua bulan puasa. Karena itu pihaknya sudah meminta Dinas

Sosial agar data yang sudah ada sekarang sebanyak 9.000 KK diberikan bantuan lebih dulu tanpa menunggu datanya lengkap. Sementara di sisi lain OPD mendata kembali warga yang belum masuk pendataan sebagai penerima bantuan, seperti warga yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan.

Berdasarkan data sementara, terdapat 20 ribu KK yang akan diberikan bantuan BLT dari kabupaten. Ada juga dari provinsi sebanyak 9.500 dan pusat 12 ribu lebih. Sehingga total masyarakat lobar yang mendapatkan bantuan BLT hampir sebanyak 37 ribu lebih. Namun data ini, lanjut dia, bisa saja berkembang. Sebab situasi Covid-19 ini menyebabkan banyak warga jatuh miskin. Ia menambahkan dana Bantuan Tak Terduga (BTT) yang di-refocusing dari DBHCHT, DBH dan DID serta hasil penyisiran belanja OPD yang tak penting akan diarahkan

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Hj. Nurul Adha

H. Baehaqi

untuk pengadaan alkes, APD, JPS dan stimulus bagi UMKM selama dalam pemulihan.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha mengatakan wabah Corona sangat berdampak herjdap warga terutama yang pra sejahtera. Seperti di Kediri Selatan ada usaha korden tidak bisa berusaha lagi. Menurutnya kalau melihat jumlah penerima bantuan 37 ribu jiwa tentunya jauh dari jumlah penduduk miskin di Lobar mencapai 111

ribu-114 ribu. “Kalau sasarannya 37 ribu jauh kurang dari penduduk miskin,” ungkapnya.

Ia berharap agar ada penambahan dari program lainnya. Ia berharap bantuan ini tepat sasaran dan ada skala prioritas yang diberikan bantuan seperti warga miskin, dan rentan miskin. “Warga miskin, jompo dan anak yatim harus jadi prioritas. Di sini perlu peran semua pihak termasuk kades agar bantuan merata dan berkeadilan,”tegas dia. (her)

PDAM Diminta Gratiskan Beban Air

(Suara NTB/yon)

TINJAU - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, Saat meninjau pasar Sakra, Kamis (15/4).

Lotim Mulai Batasi Aktivitas di Pasar Tradisional Selong (Suara NTB) Menghadapi penyebaran virus Corona (Covid-19), Pemkab Lombok Timur (Lotim) terus melakukan langkah-langkah taktis dan efektif. Salah satu mengimbau masyarakat untuk tidak berkumpul atau bekerumun. Sementara aktivitas di pasar-pasar tradisional mulai dibatasi.

Demikian disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, H. H. M. Sukiman Azmy,MM, dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (16/4).

Bupati mengungkapkan jika keberadaan pasar merupakan pusat perputaran perekonomian masyarakat dan tempat pemenuhan kebutuhan. Untuk itu, katanya, Pemda Lotim sangat mempertimbangkan apabila harus menutup total aktivitas pasar di tengah pandemi Covid-19.

“Jika kita tutup total pasar.

Di mana tempat masyarakat kita memenuhi kebutuhan sehari-hari,” terangnya.

Untuk itu, mantan Dandim

1615 Lotim menegaskan pemerintah daerah mengambil kebijakan berupa pembatasan aktifitas di Pasar. Misalnya dari semula pasar buka dari waktu Subuh sampai pukul 14:00 wita atau sore hari. Mulai kemarin dilakukan pembatasan waktu yakni dari Subuh hingga pukul 10.00 wita atau maksimal pukul 12:00 wita.

Pada kesempatan ini, bupati kembali meluruskan kebijakan pengosongan masjid, sementara pasar tetap dibuka. Dijelaskannya, masjid merupakan tempat ibadah, tempat bersujud tempat yang cukup terhormat harus tetap dijaga kesuciannya.

Sehingga apabila masjid dibuka, masyarakat berjamaah, Salat Jumat berjamaah kemudian terjadi penularan virus Corona dari aktivitas di masjid.

Maka masjid yang merupakan rumah Allah akan tercemar.

Di tempat terpisah, Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin, SH., melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap harga kebutuhan pokok di pasar.

Salah satunya ke Pasar Umum Aikmel, Kamis (16/4). Pada kesempatan itu, Wabup meminta supaya proses mendatangkan daging sapi dihentikan sementara di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

Menurut orang nomor dua di Kabupaten Lotim ini, perlunya penghentian mendatangkan daging sapi dari luar untuk menjaga kestabilan harga, terutama harga daging lokal.

Adanya daging sapi luar, justru akan membuat usaha peternakan lokal khususnya di Kabupaten Lotim menjadi merosot.

Meski harga daging saat ini tergolong stabil, lanjutnya, mendatangkan daging sebisa mungkin dihentikan. Langkah penghentian mendatangkan daging berdampak langsung terhadap nilai jual ternak masyarakat lokal, sehingga secara tidak langsung membantu masyarakat atau peternak agar masuk dunia pasar dengan harga yang bersahabat. Apalagi, omzet para pedagang di pasar saat ini mengalami penurunan. (yon)

Bertambah Jemaah Tabligh Jalani Karantina Praya (Suara NTB) Jumlah jemaah tabligh peserta Ijtima’ Ulama Internasional Gowa Sulawesi Selatan asal Lombok Tengah (Loteng) yang menjalani karantina terpusat di eks gedung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus bertambah menjadi 61 orang dari sebelumnya hanya 32 jemaah.

“Ya, hari ini (Kamis kemarin,red) ada tambahan sebanyak 29 orang jemaah tabligh yang masuk proses karantina.

Karena dari hasil rapid test atau test cepatnya juga reaktif seperti jemaah tabligh sebelumnya,’’ ungkap Sekda Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, saat meninjau rumah karantina di gedung eks BPKAD Loteng. Kamis (16/4).

Para jemaah tabligh ini selanjutnya akan menjalani tes swab tenggorokan untuk memastikan, apakah yang bersangkutan terpapar virus Corona atau tidak. “Proses uji swab terhadap jemaah tabligh

tengah berlangsung. Hasilnya, mungkin baru bisa diketahui dua atau tiga hari ke depan.

Karena harus menunggu hasil tes yang dilakukan oleh provinsi,” tambah Direktur RSUD Praya, dr. Muzakir Langkir.

Nantinya, imbuh Nursiah, bagi jemaah tabligh yang hasil uji swab-nya positif itu akan menjalani karantina khusus untuk proses penyembuhannya. Di mana rencananya, tempat karantina bagi yang positif itu di eks Aerotel Praya. Tidak jauh dari lokasi rumah karantina yang ada sekarang.

Ia menjelaskan total ada sekitar 217 jemaah tabligh asal Loteng yang sempat mengikuti kegiatan Ijtima’ Ulama Internasional di Gowa beberapa waktu lalu dan seluruhnya akan menjalani proses rapid test.

“Mana yang ada gejala atau indikasi terpapar virus Corona sesuai hasil rapid test-nya itulah yang akan menjalani proses karantina,” tegasnya.

Dikatakannya, keberadaan

jemaah tabligh memang menjadi atensi pihaknya. Mengingat, dari beberapa kasus positif Corona di NTB, kebanyakan dari klaster Gowa, sehingga pengawasan ketat akan dilakukan oleh pemerintah daerah supaya bisa menekan potensi penyebaran virus Corona di Loteng pada khususnya.

Sementara Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Murdi, AP.M.Si., menegaskan, jika Loteng sudah keluar dari status daerah zona merah.

Hal ini dilihat setelah kembali sehatnya warga asal Desa Bagu Kecamatan Pringgarata yang sebelumnya dinyatakan positif terpapar virus Corona.

Penyiapan rumah istirahat atau karantina oleh Pemkab Loteng sendiri merupakan salah satu upaya menekan potensi penyebaran virus Corona di daerah ini. Karena dengan karantina tersebut, penanganan terhadap warga yang terindikasi terpapar virus Corona bisa optimal. (kir)

Tanjung (Suara NTB) Sebagai perusahaan milik masyarakat, PDAM Kabupaten Lombok Utara (KLU) diminta peka terhadap situasi sosial dan ekonomi masyarakat. Di mana pada situasi Covid saat ini, PDAM seharusnya menelurkan kebijakan meringankan beban ekonomi masyarakat akibat dampak isolasi mandiri yang dilakukan masyarakat.

Pendapat itu disampaikan Bupati pertama Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., dalam jumpa pers di kediamannya, Kamis (16/4).

Djohan mengatakan, pemerintah daerah memiliki kendali penuh terhadap keberadaan PDAM. Oleh karenanya, ia mendorong adanya kebijakan ekonomi pada tarif air PDAM yang berpihak pada masyarakat.

“Listrik sudah diringankan.

Harapan kita, Pemda dengan Perusda PDAM selayaknya memberikan keringanan kepada masyarakat, khususnya pelanggan rumah tangga. Kalau saya, idealnya digratiskan,” ungkap Djohan.

Menurut Djohan, dengan sebaran rumah tangga pelang-

gan rumah tangga yang masih minim, APBD dirasa mampu untuk menalangi beban tarif air. Bahkan tidak satu bulan, masyarakat dapat diringankan sampai 3 bulan.

Djohan menyebut, alokasi APBD KLU 2020 sebesar Rp 1 triliun lebih berpeluang mengintervensi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

Apalagi pemerintah pusat sudah memberi kelonggaran untuk mengalihkan anggaran.

Terpisah, Direktur PDAM KLU, Raden Waliadin, SE., mengakui pihaknya belum dapat mengambil kebijakan dalam menggratiskan tarif air bersih.

Kebijakan itu keluar setelah ada instruksi dari pemegang saham yakni bupati. “Untuk keringanan bayar, belum ada arah ke sana. Sejauh ini, pembayaran masih normal,” imbuhnya.

Keringanan awal yang bisa diberikan PDAM adalah tidak memaksakan penagihan kepada warga. PDAM bahkan memberi toleransi apabila ada warga yang kesulitan membayar tagihan untuk 2-3 bulan. Toleransinya dalam bentuk tidak mencabut water meter bagi penunggak. (ari)

Jalur ke TPA Pengengat Diblokir Warga Praya (Suara NTB) Sekda Loteng, Dr. H.M. NurDi tengah pandemi virus siah, S.Sos.M.Si., yang dikonfirCorona (Covid-19) Pemkab masi terkait persoalan tersebut Lombok Tengah (Loteng) kini mengaku pihaknya sudah menjuga harus dihadapkan pada jalani komunikasi dengan warpersoalan sampah yang tak ga Desa Pengengat agar bersebisa tertangani, khususnya di dia membuka kembali jalur wilayah Kota Praya. Hal ini yang menuju TPA. Karena kadisebabkan aksi pemblokiran lau jalur tersebut tetap ditutup, jalan akses menuju Tempat maka sampah-sampah yang Pembuangan Akhir (TPA) ada tidak akan bisa ditangani.

Sampah di Desa Pengengat Soal kemudian ada tuntutKecamatan Pujut oleh warga, an warga agar diperhatikan pekan kemarin. Kota Praya oleh pemerintah daerah, pikini mulai dikepung sampah. haknya akan berupaya mePantauan Suara NTB, Kamis menuhi, tapi tentu tidak selu(16/4), tumpukan sampah kini ruhnya. Mengingat kondisi saat ditemukan hampir semua ini, di mana pemerintah daerwilayah di Kota Praya. Bagaima- ah juga dihadapkan pada perna tidak sudah hampir sepekan, soalan pandemi virus Corona. sampah-sampah tersebut tak “Kita sudah ada komunikasi kunjung bisa angkut ke TPA, lan- dengan warga. Mana tuntutan taran jalur ke lokasi TPA ditutup yang untuk saat ini bisa dipenuoleh warga yang menuntut per- hi, kita upayakan untuk penuhatian dari Pemkab Loteng. hi,” terangnya. (kir) Sementara bak dan truk sampah yang ada sudah penuh dengan sampah. Warga pun mulai mengeluh kondisi sampah yang kian membusuk. Seperti timur pusat perkotoan Praya, sampah kian bertambah banyak. Pemandangan serupa juga terjadi wilayah utara Kota Praya dijalur menunju Pasar Renteng.

Di wilayah Kampung Tengari, tumpukan sampah dari rumah tangga terlihat dipinggir jalan. Sampahsampah yang dibungkus plastik tersebut hanya dibiarkan begitu (Suara NTB/kirI saja dipinggir ja- TUMPUKAN SAMPAH - Kondisi lan. Karena tidak tumpukan sampah di salah satu sudut bisa diangkut. Se- Kota Praya yang sudah hampir sepekan mentara TPA ma- tidak bisa diangkut, lantaran jalur ke TPA Pengengat diblokir warga. sih ditutup.

SUARA NTB Jumat, 17 April 2020

32.250 KK di Kabupaten Bima Dapat Bansos dan BLT Bima (Suara NTB) – Sebanyak 32.250 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Bima akan mendapat bantuan perpaduan program bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Daerah, Provisi hingga Pusat selama tiga bulan kedepan.

Kepala Dinsos Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin MM mengaku Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima melalui Dinsos telah menyiapkan dana sebanyak Rp12 miliar untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bima Ramah.

“Dana ini dikucurkan Rp4 miliar per bulan. Kalau dikalikan selama tiga bulan mencapai Rp12 miliar,” katanya kepada Suara NTB, Kamis, (16/4).

(Suara NTB/Dok) Menurutnya, dari proSirajuddin gram JPS Bima Ramah ada sebanyak 20.000 KK yang mendapatkan bantuan. Kata dia, bantuan yang diberikan seperti, beras 5 kilogram, telur 1 kran, mie 1 dus, minyak goreng 1 liter dan deterjen satu kilogram.

“Total bantuan ini sebanyak Rp200.000 perKK. Dan akan diterima selama tiga Bulan kedepan,” katanya.

Sirajuddin mengaku penyaluran bantuan tersebut akan direalisasikan sebelum Bulan Ramadhan. Sampai saat ini, baru delapan dari 18 Kecamatan di Kabupaten Bima yang menyerahkan data KK mendapat bantuan.

“Hingga saat ini masih menunggu data dari Camat.

Masih ada 10 Kecamatan yang belum menyerahkan data.

Tapi yang jelas sebelum bulan Ramadhan bantuan sudah disalurkan semua,” katanya.

Ia mengaku warga atau KK yang mendapat tersebut, dengan sistem data by name by addres. Warga yang tidak pernah mendapatkan bantuan PKH dan sembako lainnya. “Jadi yang mendapatkan PKH dan bantuan lainnya tidak dapat,” katanya.

Selain dari Pemerintah Daerah sendiri, Kabupaten Bima juga mendapat jatah JPS dari Pemerintah Provinsi NTB sebanyak 12.520 KK serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kemensos.

“Jadi ada sebanyak 32.250 KK yang mendapatkan. Sedangkan BLT yang didapatkan sebanyak Rp600 ribu per KK per bulan selama tiga bulan,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Satu PDP di Dompu Meninggal Dunia Dompu (Suara NTB) Seorang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berinisial HU (83) warga Kandai Satu dan diisolasi di RSUD Dompu akhirnya meninggal dunia sekitar pukul 13.00 wita dalam masa perawatan. HU sempat berontak saat hendak diambil sampel swabnya, Selasa (14/4) dan baru diambil swabnya setelah dinyatakan meninggal dunia, Kamis (16/4).

Sekretaris Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kabupaten Dompu, Jufri, ST, MSI kepada Suara NTB, Kamis kemarin membenarkan kabar meninggalnya HU warga Kandai Satu yang diisolasi di RSUD Dompu.

Sampel swab untuk dilakukan tes laboratorium juga sudah diambil pihak RSUD Dompu sesaat setelah HU dinyatakan meninggal dunia. “Tadi sudah diambil sampel swabnya setelah meninggal dunia oleh pihak rumah sakit,” katanya.

Karena HU sebagai PDP, ia ditangani dengan protap Covid

19 untuk perlakuan jenazah hingga dimakamkan. “Ya di rumah sakit dan tidak bisa dibawa ke rumahnya. Karena protapnya, dari rumah sakit itu langsung ke penguburan. Satu orang keluarganya aja nanti kita kasi alat pelindung diri (APD) lengkap kalau mau menyaksikan (pengurusan jenazah hingga dimakamkan),” katanya.

Jenazah HU akan dimakamkan di pemakaman umum Kandai Satu oleh petugas khusus yang dilengkapi dengan APD. Sesuai protap, jenazah juga akan diberi perlakukan khusus dan dimaka-

mkan dengan peti jenazah dari RSU Dompu. Warga pun tidak diijinkan mendekati kuburan hingga proses penguburan selesai dilakukan.

Langkah tim selanjutnya, kata Jufri, akan dilakukan tes cepat Covid terhadap mereka yang pernah melakukan kontak dengan HU sebelum dirawat di ruang Isolasi. Berdasarkan data penelusuran Puskesmas, ada 29 orang keluarga yang pernah kontak langsung dengan HU. “Instruksi Kapolres, menyediakan alat rapid test mereka dulu untuk dilakukan terhadap keluarganya itu

Sejumlah Proyek Pusat dan Provinsi di Sumbawa Tetap Berjalan

(Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa tetap melakukan koordinasi terkait sejumlah proyek yang dibiayai pusat maupun provinsi. Bahkan pelaksanaannya di lapangan tetap berjalan seperti biasa.

“Menyangkut koordinasi kami dengan proyek yang berlangsung di Kabupaten Sumbawa yang dibiayai oleh APBN dan APBD provinsi, tetap berjalan seperti biasa,” Kata Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, Usman Yusuf.

Dijelaskannya, proyek tersebut diantaranya pembangunan Bendungan Ai Ngelar. Pengerjaan fisik proyek ini sudah dimulai pelaksanaannya di lapangan. Kemudian proyek pelebaran Jalan Garuda dan Jembatan Pelempit juga sudah mulai dilaksanakan. Termasuk lanjutan pembangunan Jalan Samota, ada beberapa utilitas yang terus dikoordinasikan dengan sejumlah pihak terkait. “Koordinasi kami dengan PPK nya dan stakeholders berjalan dengan baik, “ ungkapnya.

Sementara ini, lanjutnya, terhadap proyek fisik tersebut belum ada regulasi untuk dilakukan pembatalan.

“Karena APBN, proyek fisik yang sudah dianggarkan itu belum secara regulasi dan pemerintah pusat tidak dibatalkan, tetap dilanjutkan,” pungkasnya. (ind)

Usman Yusuf

besok,” kata Jufri.

HU termasuk anggota jemaah tabligh yang mengikuti kegiatan pertemuan ulama se-Asia di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Setelah berada di Dompu, HU dikabarkan mengalami sakit dan dirawat secara mandiri di Kandai Satu.

Diketahui memiliki gejala mirip Covid-19, petugas langsung menjemputnya di kediaman menggunakan mobil ambulans dan langsung diisolasi

di RSUD Dompu, Kamis (9/4) lalu. Saat dilakukan tes cepat pada awal diisolasi, hasilnya reaktif.

Namun pengembilan sampel swab baru dilakukan pada Selasa (14/4), dan HU menolak untuk diambil sampelnya. (ula)

Jufri

(Suara NTB/ula)

Okupansi Anjlok, Hotel di KSB Mulai Tutup Taliwang (Suara NTB) – Sedikitnya enam hotel dan penginapan di Kabupaten Sumbawa Barat, mulai menutup usahanya serta merumahkan karyawan. Sebab, dua bulan terakhir tidak ada satupun kamar yang tersewa. Selain menutup aktivitas usaha, sampai saat ini tercatat sekitar 69 karyawan yang dirumahkan.

“Laporan PHRI yang kami terima sudah ada sekitar enam hotel yang menutup aktivitas usaha mereka karena pendemi covid-19. Tidak hanya itu, saat ini tercatat ada sekitar 69 karyawan yang sudah dirumahkan sampai dengan kondisi yang tidak ditentukan. Kami juga memprediksi angka karyawan yang dirumahkan saat ini juga akan terus bertambah jika kondisinya masih berlangsung hingga satu bulan kedepan,” ungkap kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga (Dispopar) Sumbawa Barat, Ir. IGB Sumbawanto M.Si, kepada Suara NTB, Kamis (16/4).

Dikatakannya, adapun hotel yang menutup aktivitasnya untuk saat ini diantaranya, losmen Ida, Hotel citra, dan hotel trophy. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah karena pendemi covid-19 belum ada tanda-tanda akan berakhir.

Bahkan jika dalam satu bulan kedepan tidak ada juga yang sewa, maka hampir 50 persen

KSB Diberi Jatah 5000 KK Penerima Bansos Taliwang (Suara NTB) – Dinas Sosial (Dinsos) Sumbawa Barat, dijatahkan sebanyak 5000 kepala keluarga sebagai penerima bantuan sosial tunai (Bansos) Kementerian Sosial (Kemensos).

Ribuan data itu merupakan sisa penduduk miskin yang belum terakomodir program jaminan sosial yang dicanangkan Pemerintah. Saat ini data tersebut juga masih dilakukan finalisasi di tingkat Kementerian sebelum diserahkan ke daerah untuk dilakukan verifikasi.

“Kita diberikan jatah sebanyak 5000 keluarga sebagai penerima program bansos tunai yang dicanangkan oleh Pemerintah pusat. Hanya saja laporan final dari data tersebut belum kami terima, sehingga kami kesulitan untuk melakukan verifikasi lanjutan di tingkat lapangan. Kami berharap dalam waktu sudah ada data terbaru diberikan, sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa merasakan manfaat,” ungkap Kepala Disos, dr. H Syaifuddin kepada Suara NTB, Kamis (16/4).

Dikatakannya, jika mengacu ke BDT maka jumlah masyarakat miskin yang sudah tercover bantuan baru mencapai 12.000 keluarga dari total BDT yang dimiliki sebanyak 17.000 KK. Itu artinya masih ada ribuan Keluarga yang belum tercover bantuan pusat baik itu PKH, BPNT, BLT maupun kartu sembako murah.

Untuk itu, terhadap ribuan keluarga tersebut untuk sementara akan diberikan bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan saja. Hal itu dilakukan pemerintah sebagai stimulus untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi covid-19.

Selain itu, masyarakat yang terdampak Covid-19 juga akan diberikan bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) dengan angka yang sama (Rp600 ribu). Langkah selanjutnya, 5000 keluarga tersebut juga akan diusulkan sebagai penerima tetap bantuan sosial dari Pemerintah. Hanya saja untuk sementara ini, pihaknya mengaku masih menunggu hasil final terhadap jatah yang diberikan oleh Kemensos tersebut.

“Kami sifatnya menunggu data final dari Kementerian untuk kita lakukan pengecekan di lapangan. Kami juga berharap dalam waktu dekat sudah ada hasilnya supaya kita bisa bekerja dengan cepat dan masyarakat yang terdampak juga bisa merasakan manfaat,” pungkasnya. (ils)

Halaman 5

(Suara NTB/jun)

TOLAK BALA - Puluhan warga Dusun Selaparang Timur Desa Matua Kecamatan Woja, menggelar doa tolak bala dengan ‘Ngaha Kawiri’ (makan bubur nasi), Senin (6/4). Ritual turun temurun ini dilakukan untuk memohon kepada Allah SWT agar dijauhkan dari bala dan bencana, seperti halnya Covid-19 yang tengah mengancam wilayah ini.

HMS Apresiasi Pemangkasan THR Anggota DPR RI Sumbawa (Suara NTB) – Anggota DPR RI Dapil NTB 1, H. M. Syafrudin, ST, MM alias HMS, ikut menjadi korban pemangkasan anggaran.

Biasanya, HMS dan para anggota DPR RI lainnya mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) setiap kali jelang hari raya Idul Fitri. Namun, tahun ini ia tidak akan mendapatkannya. Namun, HMS justru mengapresiasi dan mendukung kebijakan tersebut.

“Saya sangat setuju atas keputusan tersebut, dan selayaknya diikuti oleh pejabat publik dari provinsi hingga kabupaten dan kota,” ujar HMS yang sudah tiga periode menjabat Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Rabu, 15 April 2020.

Tahun ini, pejabat tinggi negara, menteri, anggota DPR, dan pejabat eselon I dan II memang tidak akan mendapatkan THR. Anggaran untuk THR itu telah dialokasikan kembali untuk penanganan bencana non alam berupa wabah Covid-19 yang mengancam berbagai lini kehidupan.

HMS menjelaskan, sebelum pemerintah memangkas THR ini, Fraksi PAN sendiri telah menetapkan akan memotong 50 persen gaji anggota DPR. HMS menilai, saat ini masyarakat Indonesia berada dalam situasi sulit. Ia berharap semua pihak yang memiliki kemampuan dapat meningkatkan solidaritas dan kepekaan sosial. “Kami di Fraksi PAN DPR RI sangat mengapresiasi keputusan ini.

Menurut kami, ini adalah keputusan yang baik dan memang perlu diambil. Jangan sampai ada perde-

batan ataupun polemik dan “Semua jenis bantuan dan kontroversi terkait keputusan subsidi ini, membutuhkan anggaran yang sangat besar. ini,” tegas HMS. Menurut HMS, Ketua Kami berharap dengan pengUmum DPP PAN, H. Zulkifli hematan, memangkas pendaHasan juga telah menginstruk- patan THR anggota DPR RI, sikan hal ini. Termasuk, kepa- bisa ikut melonggarkan angda DPRD Provinsi dan DPRD garan untuk kebutuhan-kebuKabupaten. Dengan tidak men- tuhan tadi,” sebut HMS. Ia menegaskan, kini pemergalokasikan THR tahun ini, diharapkan beban fiskal pemer- intah perlu memastikan bahwa intah dan pemerintah daerah bantuan memang disalurkan berkurang. Selanjutnya, peng- kepada masyarakat yang berhematan ini bisa dialihkan un- hak. “Saya juga meminta pemerintah agar dalam penyalutuk penanganan Covid-19.

“Ada banyak sekali angga- rannya harus tepat sasaran ke pada yang ran yang dibutuhkan untuk berhak penanganan Covid-19. Dan menerisemua pihak harus berupaya ma,” maksimal, berkontribusi untegastuk mendukung tersedianya nya. (r/*) anggaran tersebut,” ujar HMS. Menurutnya, ada berbagai kebutuhan mendesak yang perlu segera disediakan pemerintah. Misalnya, alat pelindung diri (APD) untuk memastikan keamanan tenaga medis selama menangani pasien Covid-19.

Pemerintah dan pemerintah daerah juga membutuhkan anggaran untuk membeli reagen dalam jumlah cukup. Reagen sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi diagnosa pasien yang terindikasi Covid-19.

Dan yang paling penting, ujarnya, anggaran dibutuhkan untuk memberikan subsidi dan bantuan sembako, serta bantuan untuk tenaga kerja yang dirumahkan akibat wabah Covid-19 ini.

H. M. Syafrudin, ST, MM (Suara NTB/ist)

hotel yang beroperasi di KSB akan tutup juga. Kebijakan untuk menutup aktivitas usaha dan merumahkan karyawannya, dianggap hal yang lumrah dilakukan pengelola. Karena kondisinya sangat tidak dimungkinkan untuk menambah pendapatan dari okupansi yang dianggap sangat minim.

Dampak terhadap sektor pariwisata jika kondisi pendemi covid-19 tidak berakhir, akan dirasakan hingga empat bulan kedepan baru akan pulih seperti sedia kala. Meski dirumahkan, pihaknya memastikan para karyawan tetap akan mendapatkan gaji meskipun hanya 50 persen saja.

Pihaknya juga akan tetap akan memantau kondisi di lapangan untuk memastikan apakah ada penambahan hotel yang tutup atau justru sebaliknya. Karena pada prinsipnya jika mereka tutup, maka akan menambah pengangguran baru dan itu akan sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat secara umum.

“Kita tidak bisa memaksakan perusahaan untuk tidak melakukan hal itu, karena kondisinya memang tidak bisa diselamatkan lagi. Kami juga akan terus memantau kondisi terkini di lapangan, dengan harapan tidak ada lagi upaya perusahan untuk kembali merumahkan karyawannya dan tutup,” pungkasnya. (ils)

325 Pekerja di Sumbawa Jadi Korban Covid-19 Sumbawa Besar (Suara NTB) Dampak penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sumbawa mulai terasa. Termasuk terhadap keberlangsungan nasib pekerja di perusahaannya.

Berdasarkan laporan yang diterima Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, terdata sebanyak 325 pekerja yang dirumahkan dan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan Safitri, menyebutkan, 325 pekerja yang dirumahkan dan di PHK ini berdasarkan laporan beberapa perusahaan beberapa waktu lalu. Seperti tambak, hotel dan perusahaan-perusahaan industri yang lain.

“Jumlah yang PHK dan dirumahkan sebanyak 325 orang ini, seminggu yang lalu masuk datanya. Ada beberapa perusahaan yang menyampaikan,” ungkapnya.

Meskipun demikian, kata H. Ikhsan, cukup banyak perusahaan yang tidak melaporkan. Sehingga data rill di lapangan diyakini jauh lebih banyak dari jumlah yang ada. Diprediksi jumlahnya mencapai sekitar 500-san orang.

Karena ratarata dilihat, terutama bidang perhotelan di dalam kota sudah merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerja.

“Kalau mereka menyampaikan data secara lengkap, akan jauh lebih besar dari data yang ada. Karena ini yang meberikan laporan saja, belum yang tidak melaporkan. Prediksi sekitar 500-an, “ terangnya.

(Suara NTB/dok)

H. Muhammad Ikhsan Safitri Menurutnya, data pekerja yang dirumahkan ini lebih baik dilaporkan. Supaya pemerintah daerah bisa mendata dan dijadikan sasaran jika nantinya ada diluncurkan programprogram yang berkaitan dengan penanggulangan aspek sosial dari pandemi corona.

“Pandemi ini bukan hanya masalah kesehatan atau medis saja. Tetapi sosial ekonomi yang juga menjadi perhatian. Manakala data tidak ada atau tidak dilaporkan, maka pemda juga akan kesulitan menyusun sasaran yang tepat,” sebutnya.

Pihaknya sangat memahami dampak pandemi corona ini menghantam seluruh sektor kehidupan. Namun perusahaan diharapkan dapat membangun komunikasi secara bipartif dengan karyawan.

Dengan adanya komunikasi internal yang baik, karyawan akan dapat mengetahui dan memahami dinamika yang terjadi di perusahaan.

Begitupula hak-hak dari karyawan juga harus diperhatikan jika terpaksa dirumahkan ataupun di PHK. “Kalau misalnya harus terjadi PHK, hak karyawan harus diperhatikan,” harapnya. (ind)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 17 April 2020

Halaman 6

Darurat Covid-19

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Dalam permendikbud tersebut, Kemendikbud menghapus ketentuan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) sebagai salah satu syarat bagi guru honorer untuk dapat menerima gaji dari penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

(Suara NTB/ist)

BUNTUT diliburkan siswa sekolah akibat Corona, semua aktivitas belajar kini tertunda. Tidak terkecuali bagi siswa-siswi SMK di NTB. Bahkan siswa SMK Pelayaran yang tinggal di asrama, terpaksa harus pulang kampung dijemput orang tua mereka.

“Ya pulkam (pulang kampung) di jemput walinya,” ujar Kepala SMK Pelayaran Mataram Baiq Yusriana pada Suara NTB, Kamis (16/4).

Akibat Corona pula, jadwal pelaksanaan PKL di lingkunBaiq Yusriana gan SMK yang sejatinya berlangsung bulan Maret lalu terpaksa harus ditunda pelaksanaannya lantaran kondisi wabah Corona yang semakin meluas.

Penundaan itu sesuai dengan imbauan pemerintah untuk sementara waktu tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mendekatkan siswa dengan penyebaran virus Corona.

Pada dasarnya siswa-siswi SMK akan melaksanakan program PKL di bulan Maret lalu. Namun wabah virus Corona yang semakin meluas memaksa semuanya dilakukan penundaan secara keseluruhan. Termasuk tidak ada lagi kegiatan belajar tatap muka.

Selain itu pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota Mataram telah mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang masa libur sekolah hingga 27 April 2020, karena kasus virus Corona (Covid-19). (dys)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., pada Kamis (16/4) membenarkan adanya perubahan itu, ketentuan harus memiliki NUPTK untuk penggunaan dana BOS bagi gaji guru honorer sementara dihapus. Namun ia menekankan, syarat sebelumnya tetap harus dipenuhi, antara lain guru honorer itu harus tercatat di Dapodik per Desember 2019.

Syarat lain juga tetap berlaku seperti guru honorer belum mendapatkan tunjangan profesi dan telah memenuhi beban mengajar.

Selain itu, kebijakan ini bersifat sementara dan hanya diberlakukan selama masa darurat Covid-19. Ketentuan penggunaan dana BOS Regul-

er ini berlaku mulai April 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat Covid19 oleh pemerintah pusat.

Di samping itu, Fatwir juga mengakui sejumlah sekolah kesulitan untuk membayar gaji guru honorer, terutama sekolah swasta. Pihaknya sedang berupaya menyelesaikan masalah tersebut, karena pemerintah pusat yang memiliki aturan mengenai penggunaan dana BOS. Ia juga meminta pengurus yayasan harus bertanggung jawab terhadap guru tersebut. “Pasti ada mekanisme dari sekolah ke orang tua, di situlah kredibelitas yayasan dipertaruhkan pada masa sulit seperti ini,” ujar Fatwir.

Fatwir juga menyampaikan, pihaknya akan menyampaikan

permasalahan itu ke tim guru Kerja Covid-19. “Saya akan coba sampaikan masalah tersebut ke tim gugus kerja Covid19 Kota Mataram,” ujarnya.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., dihubungi Kamis (16/4) mengatakan akan mengecek aturan tersebut. Sementara itu terkait dengan gaji guru honorer, Aidy mengatakan sudah mengajukan sekitar 12 ribu guru honorer di sekolah negeri dan swasta untuk bisa masuk dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang di NTB. Swasta Minta Dukungan Meski demikian, sekolah swasta tetap meminta dukungan pemerintah daerah. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta

Kota Mataram, Baidawi, pada Kamis (16/4) mengatakan, pihaknya bersyukur dengan adanya perubahan petunjuk teknis tersebut, sehigga pihaknya bisa membayar honor jam mengajar guru dari dan BOS, walau guru tersebut belum memiliki NUPTK. Juga bisa mengalokasikan dana BOS untuk kebutuhan sekolah.

Namun, Baidawi menekankan, pihaknya juga berharap kepada Pemerintah Provinsi NTB khususnya Dinas Dikbud NTB untuk memikirkan guru swasta yang sangat menderita karena wabah Covid-19.

“Kami berharap kepada Pemprov NTB khususnya Dikbud untuk memikirkan guru swasta yang pasti sekarang sangat menderita karena Covid-19 ini, karena mereka semua tidak termasuk dalam program bantuan pemerintah terkait Covid-19,” harapnya.

Cari Solusi Terkait permasalahan gaji guru honorer yang sulit dibayarkan di sekolah swasta maupun negeri selama pan-

H. Lalu Fatwir Uzali

(Suara NTB/dok)

Syarat NUPTK untuk Gaji Guru Honorer dari BOS Dihapus

Dijemput Orang Tua Murid

demi Covid-19, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Ermawanti mengatakan kondisi itu merupakan kondisi yang riil dialami guru honorer. IGI berharap pihak sekolah berupaya atau mencari solusi agar guru-guru honorer bisa tetap dibayarkan honornya, tanpa berharap dari pembayaran iuran peserta didik. “Bagaimanapun juga, guru honorer ini perlu menyambung hidup apalagi dalam situasi pandemi Covid-19,” ujarnya. (ron)

Terkendala Jaringan Internet

Kelas Daring di Lotim Tak Bisa Maksimal

(Suara NTB/dys)

CUCI TANGAN - Inilah tempat cuci tangan yang dibuat secara mandiri di SMP 7 Mataram.

SMPN 7 Mataram Bangun Tempat Cuci Tangan di Seluruh Area Sekolah Mataram (Suara NTB) Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus Corona di Indonesia. Sebagaimana dilakukan SMPN 7 Mataram. Sekolah ini membuat tempat cuci tangan di semua area sekolah. Pihak sekolah wajib cuci tangan saat masuk dan keluar sekolah.

“Ini inisiatif pak kepala melihat perkembangan ini mau tidak mau suka atau tidak suka harus cepat antisipasi ini nanti kalau anak sudah masuk sudah siap digunakan,” kata Wakil Kepala SMPN 7 Mataram Ahmad Saehu, Kamis (16/4).

Menurutnya, kewajiban itu muncul karena kepedulian pihaknya terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Pihaknya khawatir dengan penyebaran virus Corona baru atau Covid19 itu kemudian menginisiasi gerakan bersih lingkungan sekolah dengan penyediaan tempat cuci tangan.

“Untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, tercetuslah ide sederhana yaitu aksi bersih lingkungan sekolah dan bersih tangan yang dimulai dari mencuci tangan,” katanya menerangkan.

Penyediaan tempat cuci tangan, tambahnya, dianggarkan karena adanya perubahan rencana keuangan sekolah (RKS), seperti pelaksanaan UNBK yang dibatalkan. “Jadi air yang dipakai mengalir dengan jumlah kran mandiri sebanyak 19 dan di kantin sebanyak 16 disediakan,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Drs. H. Lalu Fatwir Uzali mengapresiasi apa yang dilakukan pihak SMPN 7 Mataram. Menurutnya, apa yang telah dibuat SMPN 7 Mataram patut dicontoh sekolah sekolah lain di kota Mataram. “Supaya menjadi contoh bagi yang lain,” ujarnya. (dys)

Selong (Suara NTB) “Pemerintah sedang persiapSelama pandemi wabah vi- kan lewat TVRI, sudah ada rus Corona, semua siswa diar- jadwal belajar yang dipersiapahkan bisa belajar secara online. kan dan bisa didengarkan Siswa mulai tingkat SD sampai langsung oleh siswa dan orang SMA sederajat ini sudah pula tua,” imbuhnya. dibuatkan sejumlah portal penKhusus di lingkungan kantor didikan dengan menghadirkan Bupati Lotim, dipastikan layansesi kelas daring (online). Meski an internetnya sudah cukup baik. aksesnya secara gratis, namun Kegiatan telekonferensi sejauh upaya belajar secara online ini ini bisa berjalan lancar tanpa belum bisa maksimal dilakukan kendala. Lotim memiliki alat di Lombok Timur. telekonferensi yang memadai.

Kendala utamanya adalah Alat telekonferensi yang akses internet yang masih dimiliki Lotim tinggal dilemah. Masih banyaknya hubungkan dengan partisipan. wilayah nihil sinyal (blank spot) “Sambungan kita tidak perdan sinyal buruk (bad spot) nah lelet karena kita memamembuat para siswa tidak bisa kai kabel line, tidak pakai wi mengakses layanan internet. fi,” terangnya.

Belakangan ini, banyak “Memang belum bisa maksimal,” akui Kepala Dinas Komu- juga warga yang memilih munikasi, Informatika dan Persan- lai bekerja dari rumah dengan dian Lotim, Ahmad Masfu pada layanan aplikasi Zoom untuk Suara NTB via ponselnya, mengikuti rapat-rapat dan pertemuan lainnya. Di sisi Kamis (16/4) kemarin.

Diketahui, Kementerian lain, aplikasi ini kabarnya Pendidikan dan Kebudayaan berbahaya karena data-data selama pandemi Corona ini yang ada di dalamnya bisa disudah menyiapkan kelas dar- curi orang. Sejumlah negara ing yang bisa diakses gratis maju sudah tidak lagi mengoleh murid, orang tua, dan guru gunakan aplikasi ini.

Terkait itu, pihaknya selama masa pembelajaran jarak jauh. Sesi kelas daring menyarankan ketika sudah yang diadakan setiap hari men- selesai menggunakan jadi pilihan bagi murid untuk aplikasi, hendaknya menebelajar sesuai kurikulum mau- kan tombol keluar. Data pun kompetensi yang ingin di- akan masuk ketika dalam capai. Sekaligus membantu posisi aktif. Ketika aplikasi orang tua memilihkan kegia- dalam keadatan yang bermakna bagi anak- an mati anak selama belajar di rumah. maka Untuk itu, ujarnya, saat ini dipasdi Lotim sedang dibangunkan tikan jaringan untuk menghidupkan dataseluruh wilayah Lotim agar data bisa seluruh warga mengakses tetap internet dengan mudah. Hanya akan saja karena musibah Corona, aman. pekerjaan sempat tertunda. (rus) Harapannya, Agustus mendatang sudah bisa rampung dan semua tempat di Lotim bisa mengakses internet.

Ketika tidak ada layanan internet, para siswa bisa belajar via televisi yang sudah juga dipersiapkan pemeAhmad Masfu rintah.

(Suara NTB/dok)

Penetapan Kelulusan dan Kenaikan Kelas

Sekolah Harus Ikuti Protokol Pencegahan Corona Mataram (Suara NTB) – Penetapan kelulusan dan kenaikan kelas harus mematuhi protokol pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19). Pengumuman kelulusan siswa kelas XII SMA dan SMK akan dilaksanakan pada tanggal 4 Mei mendatang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB telah mengeluarkan rambu-rambu kelulusan dan kenaikan kelas untuk sekolah.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., Kamis (16/4) mengatakan, pihaknya sudah memberikan rambu-rambu kelulusan dan

H. Aidy Furqan

kenaikan kepada pihak sekolah. Ia menekankan agar dalam prosesnya harus memperhatikan protokol kesehatan.

“Penetapan kelulusan dan kenaikan kelas ditetapkan oleh satuan pendidikan dalam rapat pleno dewan yang dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid19,” kata Aidy.

Nantinya kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan secara tertulis melalui surat keputusan kepala satuan pendidikan.

Satuan pendidikan juga dapat menentukan kenaikan kelas dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah terkait minimal kehadiran, tata tertib, dan peraturan yang berlaku di satuan pendidikan.

Dinas Dikbud NTB sudah membuat rambu-rambu kelulusan dan

kenaikan kelas. Pada ramburambu itu disampaikan mengenai kriteria kelulusan dari satuan pendidikan, meliputi kriteria umum dan kriteria khusus untuk SMA, SMK, dan SLB. Juga tertulis kriteria untuk kenaikan kelas SMA, SMK, dan SLB. Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Purni Susanto, S.Pd, M.Ed., sekolah perlu memperhatikan protokol pencegahan penyebaran virus Corona saat penetapan kenaikan kelas atau kelulusan siswa. “Sekolah mesti melakukan banyak hal. Misalnya rapat dewan guru melalui daring. Memutuskan sesuatu melalui daring kan tidak segampang saat rapat tatap muka. Salah satunya adalah kendala komunikasi atua sinyal,” katanya.

Selain itu, pihaknya mengimbau sekolah agar mengantisipasi siswa agar tidak melakukan perayaan kelulusan secara berlebihan, karena sangat berisiko. “Lebih bagus kalau

sekolah mengumpulkan seragam layak pakai untuk disumbangkan kepada mereka yang tidak mampu.

Pasti akan sangat bermanfaat karena saat ini masyarakat dalam keadaan ekonomi sulit,” ujarnya.

Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., mengatakan, saat pengumuman, sekolah diimbau untuk mengumumkan melalui media cetak, elektronik atau melalui situs web sekolah masing-masing.

Sebelumnya, Ujian Nasional dan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK sudah dibatalkan. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2O2O maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di samping itu, proses belajar mandiri di rumah masih berlangsung hingga 27 April mendatang. (ron)

(Suara NTB/dok)

SIMULASI - Siswa siswi SMKN 2 Mataram saat simulasi UNBK beberapa waktu lalu. Siswa sekolah ini sudah familiar dengan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Sehingga kegiatan belajar dari rumah saat Corona berjalan efektif tanpa hambatan.

Di Masa Pandemi

Pembelajaran Sistem Daring Diakui Efektif

Mataram (Suara NTB) Pemerintah memutuskan pembelajaran siswa dialihkan dengan menggunakan sistem dalam jaringan (daring).

Dalam situasi kekinian, sistem Daring jadi alternatif pembelajaran yang dapat diakses guna mencegah penyebaran Corona atau Covid-19.

Kepala SMKN 2 Mataram H. Hudri Achmad, menegaskan sesuai kebijakan pemerintah pusat dan daerah, semua pembelajaran di sekolah dilakukan secara daring. Sistem ini diakuinya sangat tepat karena efektif digunakan di masa pandemi Corona.

Tidak hanya itu, ujarnya, sistem daring tidak hanya dilakukan saat belajar mengajar, sementara waktu ini juga dilakukan pada saat rapat koordinasi dan laporan di

sekolah. “Untuk rapat kordinasi dengan guru kita pakai vicon (video conference) dengan aplikasi Zoom dan prescon,” ujarnya, Kamis (16/4).

Tentu saja dengan pola seperti ini sangat efektif tanpa harus merasa was-was dan khawatir datang rapat ke sekolah. Karena semakin hari, jumlah positif Corona di Kota Mataram bertambah, sehingga membuat warga sekolah jadi khawatir. Namun sistem Daring digunakan saat menggelar rapat kian memudahkan proses itu.

“Kalau di kota insya Allah berjalan efektif sesuai laporan kasek SMK negeri se Kota Mataram dalam vicon dan setiap guru memberikan informasi kepada Waka Kurikulum,” ujarnya sambil menuturkan selain rapat menggunakan

sistem daring, pola manual dengan shift secara bergantian juga tetap dilakukan. “Guru dan staf bergantian masuk pakai shift yang piket,” tambahnya.

Selain itu, tambahnya, meski tidak ada kendala dengan sistem daring, dia mengeluhkan banyaknya anggaran kuota yang harus disiapkan guru dan siswa selama pembelajaran daring. “Mungkin persoalan kuota atau paket data guru dan siswa menjadi masalah karena keterbatasan finansial, tapi hal ini kita ganti nanti biaya paket internet guru dengan dana BOS,” sebutnya.

Sedangkan berapa jumlah anggaran yang dianggarkan untuk paket internet dari dana BOS, Hudri menegaskan hal itu disesuaikan dengan jumlah kompetensi dasar yang diajarkan masing-masing guru. (dys)

Penggunaan BOP PAUD Disesuaikan untuk Penanganan Corona Mataram (Suara NTB) – Penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) bisa dimanfaatkan selama status kedaruratan kesehatan masyarakat Corona (Covid-19). Perubahan itu diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).

Keputusan itu dipastikan melalui Permendikbud Nomor 20 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendikbud nomor 13 tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan tahun anggaran 2020.

Kepala BP-PAUD dan Dikmas NTB, Drs. Suka, M.Pd., dihubungi pada Kamis (16/4) mengatakan, ada keluwesan pemanfaatan dana BOP PAUD dalam situasi pandemi Covid19 saat ini. “Antara lain yang tadinya untuk transportasi pendidik menjadi untuk honor, dan bisa untuk beli masker, pulsa, internet,” katanya.

Dalam Permendikbud itu disebutkan selama masa penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat Covid19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, DAK Nonfisik BOP PAUD dapat digunakan oleh Satuan Pendidikan dengan

ketentuan komponen kegiatan pembelajaran dan bermain dapat digunakan untuk pembelian pulsa atau paket data bagi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah dan atau layanan pendidikan daring berbayar.

Selain itu, untuk komponen kegiatan pendukung dapat digunakan untuk pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Dan atau pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker, atau penunjang kebersihan lainnya.

Di samping itu, DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dapat digunakan oleh satuan pendidikan dengan ketentuan komponen kegiatan pendukung dapat digunakan untuk pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Dan komponen kegiatan administrasi dan lainnya dapat digunakan untuk pembelian pulsa

atau paket data bagi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah, layanan pendidikan daring berbayar. Termasuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker, atau penunjang kebersihan lainnya.

Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tidak menggunakan ketentuan besaran persentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020. “Ketentuan itu mulai berlaku sejak bulan April tahun 2020 sampai dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-l9 oleh Pemerintah Pusat,” ujar Suka. (ron)

Suka

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 17 April 2020

Halaman 7

Dorong Penyelamatan Ekosistem di NTB MASYARAKAT Indonesia tengah menghadapi pandemi penularan corona virus disease (Covid- 19).

Hingga Kamis (16/4), berdasarkan data tim gugus tugas, sebanyak 41 orang positif corona di NTB, nasional mencapai 5.000-an.

Jika ditelisik lebih dalam, banyak artikel yang menyebutkan bahwa asal mula penyebaran virus ini di Wuhan, China, diakibatkan adanya kontak dengan hewan hewan yang menjadi inang dari virus ini.

Terhadap situasi ini, Dr. Andi Chairil Ichsan, S.Hut., M.Si, Dosen Program Studi Kehutanan (Suara NTB/bul) Fakultas Pertanian UniAndi Chairil Ichsan versitas Mataram, sekaligus Presidium Dewan Kehutanan Nasional mengatakan tentunya menuntut semua pihak segera melakukan refleksi terhadap sistem pembangunan yang dijalankan.

Seperti tinjauan pembangunan yang menjamin sistem kesehatan dan keselamatan masyarakat serta pembangunan yang mempertimbangkan kelestarian ekosistem dan ramah terhadap lingkungan.

Mengapa hal ini penting dilakukan, ekosistem secara harfiah terbentuk atas interaksi yang kompleks antara tiga komponen utama yaitu biotik, abiotik dan sistem sosial yang ada didalamnya. Sehingga semuanya akan menjadi bagian mata rantai siklus materi dan aliran energi. Oleh karenanya ekosistem menjadi garda terdepan dalam menopang sistem pembangunan di suatu wilayah.

Karakteristik kondisi ekosistem di NTB merepresentasikan mozaik landskap kepulauan yang sangat indah dan menarik, sehingga tidak heran jika NTB di nobatkan menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang super prioritas.

Namun demikian keindahan ekosistem tersebut memerlukan jaminan keberlanjutan atas pengelolaannya yang sampai saat ini belum serius tergarap.

Berdasarkan data dari Forest Watch Indonesia tahun 2014, laju kehilangan hutan di NTB mencapai 26X Lapangan bola per hari sejak tahun 2009-2013. Kemudian, tingkat okupasi lahan di NTB cukup tinggi, dimana data menujukkan terdapat lebih dari 1500 bangunan illegal di dalam kawasan hutan dengan berbagai peruntukan. Disisi lain ketimpangan rasio petugas kehutanan dengan luas kawasan hutan yang dikelola sangat tinggi yaitu 1 orang berbanding 2200 Ha (DLHK 2019).

“Kondisi ini tentu akan terus memburuk seiring dengan maraknya perambahan kawasan hutan (untuk menanam jagung dll) dan tindakan pelanggaran lingkungan yang dilakukan sebagai dampak pembangunan yang cenderung hanya memprioritaskan kepentingan ekonomi semata,” jelas Wakil Ketua Forum Pengelolaan DAS-LH NTB ini.

Situasi tersebut tentunya juga akan berdampak pada penurunan kualitas dan kesimbangan ekosistem dalam waktu cepat, yang pada akhirnya berimplikasi pada terjadinya bencana yang lebih luas. Bisa terbayangkan jika ekosistem rusak, maka berbagai jenis satwa akan kesulitan mencari pakan di habitat alaminya sehingga mau tidak mau mereka akan terdesak dan turun ke perkampungan warga untuk mencari makan, dan hal itu membuka peluang besar bagi terjadinya penularan virus virus berbahaya lainnya kepada masyarakat. Disisi lain kerusakan ekosistem tentunya juga akan berdampak pada terjadinya bencana hidrologi dan ekologi yang akan sangat mempengaruhi sistem kehidupan manusia. (bul)

(Suara NTB/ist)

JAGUNG - Panen jagung di Dompu

Harga Jagung Turun

MAJ Minta Bank Biayai Resi Gudang Mataram (Suara NTB) Masyarakat Agro Jagung (MAJ) Provinsi NTB meminta perbankan melanjutkan pembiayaan untuk resi gudang. Disaat harga jagung mengalami penurunan. Harga jagung saat ini harga jagung mengalami penurunan hingga Rp3.150/Kg di tingkat petani. Dari harga sebelumnya sampai Rp4.000/Kg. Melihat harga ini, jelas saja, para petani jagung, terutama di Pulau Sumbawa sebagai sentra produksi jagung nasional mengeluhkannya. L. Wahidin, salah satu pengepul jagung untuk beberapa pabrik di Pulau Jawa menyebut, setelah corona ini, kebutuhan jagung oleh perusahaan mengalami penurunan cukup drastis.

Jagung dijadikan bahan baku sebagian besar untuk pakan ternak. Karena Covid19, permintaan masyarakat untuk konsumsi daging ayam menjadi terganggu. Akibatnya, produksi ternak ayam yang mengalami penurunan,

berdampak kepada pembelian jagung oleh perusahaan.

Beberapa perusahaan besar di Surabaya, kata L. Wahidin, menerima pembelian harga jagung bervariasi.

Dari Rp3.800/Kg, dan Rp3.650/Kg. Belum dikurangi ongkos angkut dari petani jagung, biaya buruh, dan biaya pengiriman (ekspedisi) dari Dompu. “Dikurangi semua biayabiaya, harga jagung di petani bisa Rp3.150/Kg. Ini harga hari ini, ndak tahu besok. Arahnya pasti makin turun,” kata L. Wahidin kepada Suara NTB, Kamis (16/4) kemarin.

L. Wahidin juga menyebut,

ekpsedisi untuk angkut jagung ke Surabaya banyak yang tidak siap karena rendahnya harga pembelian perusahaan.

Selain itu, bahan yang diangkut dari sekembalinya juga kurang. “Biasanya ke sana angkut jagung, baliknya bawa bahan bangunan dan lainnya. Bahan bangunan ini yang tidak ada. Jadi mikirmikir ekspedisinya,” ujarnya.

Terpisah, Sekretaris MAJ Provinsi NTB, H. Abubakar mengaku seringkali menerima telepon dari petani jagung di Bima, Dompu. Harga jagung saat ini terus turun. Karena itu, pemerintah diharapkan

(Suara NTB/ist)

Pemasangan baru

yang terakreditasi. Besarnya kredit yang dapat diperoleh dari resi gudang sebagai agunan adalah kisaran 70% dari nilai komoditas yang tersimpan di gudang dengan suku bunga sekitar 6% per tahun.

“Gudang tampung yang dikelola dengan sistem resi gudang ini ada tiga, dua di Pulau Sumbawa, satu di Lombok. Petani bisa memasukkan barangnya di sana. Sementara dijual pada saat harga sudah bagus nanti,” ujarnya.

Hanya saja, H. Abu Bakar menyebut bank yang biasanya memberikan kredit dengan jaminan resi gudang, sementara Covid-19 ini melakukan penghentian penyaluran kredit. “Ada dua bank milik pemerintah. Kita berharap bank ini bisa melanjutkan pembiayaan untuk menolong petani,” demikian H. Abubakar. (bul)

Tambang dan Ekspor Konsentrat Tetap Jalan

Diskon 50 Persen Pasang Baru Listrik 450 VA dan 900 VA Mataram (Suara NTB) Di tengah pandemi Covid-19, PT PLN (Persero) kembali menghadirkan Program Promo “Terangi Negeri”, yaitu pemberian diskon 50 persen untuk biaya penyambungan layanan pasang baru untuk daya 450 dan 900 VA. Program ini diluncurkan dalam rangka akselerasi pencapaian rasio elektrifikasi nasional, sekaligus pemberdayaan perekonomian bagi masyarakat tidak mampu yang belum mendapatkan listrik.

Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Unit Induk Wilayah NTB, Fauzi Arubusman menyebut, listrik menjadi kebutuhan vital di tengah imbauan pemerintah untuk melaksanakan gerakan physical distancing. “Maka dari itu,kami tetap membuka layanan pasang baru dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” ujar Fauzi.

Sasaran dari program Terangi Negeri ini adalah calon pelanggan dengan tarif rumah tangga yang Nomor Induk Kependudukannya (NIK) terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) atau terdaftar di lokasi Daerah Terdepan,Terluar dan Tertinggal (3T). Dengan kondisi sekarang ini, Fauzi juga sangat menyarankan calon pelanggan melakukan pendaftaran melalui Website PLN, www.pln.co.id, Contact Center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile.

“Setelah melakukan pendaftaran melalui media di atas, NIK calon pelanggan yang terdaftar dalam BDT TNP2K atau berada di daerah 3T secara otomatis akan langsung mendapatkan potongan biaya sebesar 50 persen,” jelas Fauzi. Program Terangi Negeri ini telah diimplementasikan di tahun 2019 lalu, dan dihadirkan kembali di tahun 2020. Berlaku hingga Desember 2022, program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat untuk menikmati listrik, terutama pada situasi kesiagaan Covid-19.

“Selain pemberian stimulus yang telah dilakukan di awal April 2020, program ini merupakan salah satu bentuk partisipasi PLN untuk memudahkan masyarakat melakukan kegiatan physical distancing di rumah,” pungkas Fauzi. (bul)

menentukan harga pembelian pemerintah (HPP). Sehingga harga tak jatuh. MAJ juga mengkoordinasikannya dengan Dewan Jagung Nasional agar disampaikan ke Kementerian Pertanian.

Sementara yang disarankan kepada petani adalah melakukan tunda jual. Memanfaatkan sistem resi gudang. Sistem resi gudang ini menjadi sangat penting. Dimana petani dapat menitip hasil panennya di gudang. Pengelola gudang selanjutnya menerbitkan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.

Resi gudang itulah dapat digunakan sebagai agunan mendapat kredit dari bank.

Karena resi itu dijamin oleh komoditas tertentu yang berada dalam pengawasan gudang

(Suara NTB/ist)

BANTUAN SEMBAKO - Kepala Kantor Pemasaran Pupuk Kaltim Wilayah NTB, Slamet Mariyono (kanan) memberikan bantuan paket sembako kepada pekerja di gudang Kawo yang ditutup sementara

SOP Pendistribusiaan Pupuk Diperketat

Mataram (Suara NTB) – Kepala Kantor Perwakilan PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT), Slamet Mariyono meninjau gudang pupuk di Kawo, Kabupaten Lombok Tengah yang di lockdown sementara, berdasarkan permintaan perangkat desa, Babinsa dan Babinkamtibmas setempat.

Puluhan pekerja yang terkena dampak karena penutupan sementara gudang berkapasitas 3.000 ton ini sekaligus diberikan bantuan berupa paket sembako. Termasuk kepada masyarakat sekitar. Untuk mengurangi risiko penularan wabah Covid-19, Pemdes Kawo, menutup sementara akses ke luar masuk ke desa ini. Gudang pupuk milik PT. Pupuk Kaltim juga diminta tutup sementara.

Slamet mengatakan, berhentinya aktivitas gudang Pupuk di Kawo, berimbas pada hilangnya mata pencaharian puluhan tenaga kerja yang mendukung operasional gudang. “di NTB, hanya gudang kami di Kawo yang di-

tutup sementara karena lalu lalang kendaraan yang memasok dan mendistribusikan pupuk distop sementara.

Kami memberikan paket untuk mengurangi risiko ekomoni pekerja gudang yang tidak bekerja sementara,” kata Slamet, Kamis (16/4) kemarin. Pupuk Kaltim memiliki gudang pupuk di seluruh kabupaten/kota untuk memperpendek distribusi pupuk ke distributor dan petani. Masing-masing kabupaten bahkan disiapkan dua gudang, agar stok pupuk tak terganggu.

Penutupan sementara gudang pupuk di Kawo, dipastikan tidak mempengaruhi kebutuhan petani. Gudang lainnya di Aik Darek, Lombok Tengah juga dipastikan memback up. “Kita juga pastikan tidak ada masalah kebutuhan pupuk. Sangat cukup. Di back up gudang-gudang lain,” jelas Slamet. Sejak mewabahnya virus Covid-19 di Indonesia, Pupuk Kaltim, pemerintah pusat menginstruksikan Pupuk Indonesia, diteruskan ke Pupuk Kaltim, dan

unit-unit pelayanan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia mematuhi standar pelayanan dari WHO. Diantaranya, penyediaan tempat cuci tangan, pemindai suhu badan, hand sanitizer, dan penggunaan masker. Seluruh rantai kegiatan, dari manajemen, kantor, hingga ke pendistribusi pupuk, kata Slamet juga wajib menggunakan standar ini. “Termasuk kepada tenaga-tenaga pendistribusi pupuk, pengelola gudang. Setiap hari harus cek sebelum bekerja. penyemprotan disinfektan juga kita lakukan, dari kantor sampai di gudang-gudang. Sebetulnya sudah ketat SOPnya,” jelas Slamet.

Karena itu, seharusnya pendistribusian pupuk tidak boleh tersendat. Apalagi pupuk termasuk kebutuhan vital. Meski demikian, Slamet juga memastikan cadangan pupuk secara keseluruhan di NTB sangat aman menghadapi musim tanam kedua. Pengapalan pupuk dari pabrik di Bontang, Kalimantan sejauh ini tak terpengaruh karena corona. (bul)

Mataram (Suara NTB) Aktivitas pertambangan di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat yang dilakukan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dipastikan tetap berjalan. Ekspor konsentrat juga tak terganggu di tengah pandemi Covid-19. “Masih (operasi tambang). Kami terus berupaya untuk operasi secara normal dan juga ekspor. Memang kami harus beradaptasi dengan tantangan yang ada,” demikian Kartika Octaviana - Head of Corporate Communications PT. AMNT memberi konfirmasi kepada Suara NTB, Kamis (16/4) kemarin.

Perusahaan pengganti PT. Newmont Nusa Tenggara ini menurutnya tetap berupaya untuk produksi. Sebab perusahaan sangat menyadari kontribusi terhadap perekonomian daerah dan nasional. Perusahaan tetap mengusahakan untuk berproduksi secara normal sesuai dengan yang telah direncanakan. Operasional tambang yang sifatnya kritikal dan esensial untuk memproduksi konsentrat, AMNT terus mengupayakan semaksimal mungkin untuk tetap ada. Projek-projek dan aktivitas yang non esensial, sementara ini perusahaan melakukan penundaan.

Tahun ini Amman Mineral mendapatkan kuota espor mineral logam sebesar 373.626 Wet Metric Ton (WMT) dari Kementerian Perdagangan, berdasarkan rekomendasi Surat Persetujuan Ekspor (SPE) yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Selasa, 17 Maret 2020. Kuota ekspor tersebut sesuai dengan pengajuan yang disampaikan dalam Rencana

Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2020. Sementara tahun 2019, kuota ekspor sebesar 336.100 WMT. “Untuk angka (ekspor) dan lokasi (tujuan ekspor) kita belum bisa kasi. Karena realisasi shipping baru akan terjadi di bulan ini. Karena baru saja Maret kemarin dikeluarkan izin ekspornya. Kita juga memang baru menjadwalkan shipping itu di Bulan April ini,” kata Vina menjawab jumlah ekspor konsentrat yang sudah dilakukan tahun 2020 ini. Tetapi dari data ekspor yang dilaporkan ke Dinas Perdagangan Provinsi NTB, pada periode JanuariFebruari 2020, nilai ekspor konsentrat US $ 39.995.694,69.

Seperti diketahui, untuk upaya pencegahan Covid-19, keluar masuk site (area tambang) memang diperketat. Upaya ini dilakukan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan karyawan, keluarga karyawan di site Batu Hijau, dan juga masyarakat sekitar wilayah kami beroperasi. Untuk mewujudkannya, AMNT mengutamakan kesehatan dan keselamatan karyawan dan keluarga karyawan di site Batu Hijau.

Begitu juga dengan masyarakat di sekitar wilayah kami beroperasi. “Ada berbagai upaya pencegahan Covid-19 yang kami lakukan, seperti pembatasan keluar masuk site Batu Hijau untuk sementara, kecuali untuk hal-hal yang esensial bagi rencana jangka pendek perusahaan, penggunaan masker setiap saat di luar rumah, social distancing, dan lainnya,” demikian Vina. (bul)

(Suara NTB/ist)

KEGIATAN - Salah satu kegiatan di Tambang Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat yang dilakukan oleh PT. AMNT. Kegiatan pertambangan masih berjalan, meski pandemi Covid-19

SUARA NTB

Jumat, 17 April 2020

Anggaran Penanganan Covid Rawan Dipolitisir Tanjung (Suara NTB) Momentum Pilkada serentak yang kemungkinan besar akan diselenggarakan 9 Desember mendatang menjadi atensi politikus. Atensi itu berkenaan dengan anggaran besar penanganan dan penanggulangan Covid dan dieksekusi menjelang Pilkada.

“Ini anggaran murni untuk kemanusiaan, jangan sampai ini diboncengi kepentingan politik bakal calon. Artinya ini harus diawasi ketat,” tegas Ketua DPC Gerindra Kabupaten Lombok Utara, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B., SIP., Kamis (16/ 4). Menurut anggota DPRD NTB ini, anggaran Covid harus betul-betul dikelola oleh Satgas dengan baik. Pengelolaannya dilakukan transparan melibatkan seluruh tim, bahkan DPRD sebagai pengawas anggaran.

Sebab kata dia, pada situasi Covid dan momentum jelang Pilkada, nyaris tak bisa dibedakan antara pelaksanaan pencegahan dengan misi pencitraan untuk kepentingan politik.

Maka dalam hal ini pun, ia memandang peran Bawaslu sangat penting untuk ikut mengawal sesuai tupoksinya.

Selain itu, Sudirsah meminta agar DPRD Lombok Utara segera membentuk Satgas Covid -19 yang bertugas mengawasi pelaksanaan anggaran. Satgas ini telah terbentuk secara terstruktur dari DPR RI hingga DPRD Provinsi. “DPRD Lombok Utara harus segera membentuk Satgas Covid yang tugasnya sesuai tupoksi, yakni pengawasan anggaran. Sejauh ini saya belum melihat itu. Kalau kami di Provinsi, sudah terbentuk baru-baru ini,” sebutnya.

Sudirsah juga berpesan, agar Fraksi Gerindra Lombok Utara ikut berperan mengawasi. Tidak semata-mata karena kepentingan politik di mana Gerindra mengusung bakal Calon Wakil, melainkan pengawalan transparansi anggaran sebagaimana tupoksi anggota dewan. “Begitu Satgas terbentuk, saya pasti instruksikan kepada Fraksi Gerindra KLU untuk bekerja maksimal mengawasi anggaran Covid,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, anggaran penanganan Covid-19 KLU sebesar Rp65 miliar. Anggaran ini tergolong besar dibandingkan kabupaten/kota lain. Tidak hanya nominal besar, Gerindra KLU menginginkan agar eksekusi anggaran bisa dilakukan lebih cepat sehingga penanganan dan pencegahan dapat dilakukan maksimal. “Paling penting anggaran penanganan Covid bisa dibelanjakan sampai habis dan tidak menjadi Silpa. Kalau Silpa, usaha TAPD mengalihkan anggaran akan sia-sia,” pungkasnya. (ari)

Lobar Lacak 250 Pembawa Virus Corona

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) melacak pembawa (carrier) virus corona. Tercatat lebih dari 250 warga klaster luar daerah. Warga ini pernah melakukan perjalanan ke luar daerah seperti Gowa, Sulawesi Selatan, Jakarta, Bogor dan daerah lainnya yang termasuk zona merah pandemik virus Corona.

Dari 250 Lebih warga klaster Gowa ini, baru dilakukan tes cepat sebanyak 105 orang. Pemda terus melakukan pelacakan terhadap warga yang pulang dari luar daerah maupun luar negeri, sebagai upaya memotong mata rantai penyebaran virus Corona yang meningkat di wilayah ini.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Lobar, Dr. H. Baehaqi, Kamis (16/4) mengatakan semua warga tanpa membedakan baik itu klaster Gowa, Jakarta dan Bogor yang kembali dari luar daerah di-screening untuk diketahui kondisi kesehatannya dan diberikan pelayanan kesehatan. Warga yang kondisinya baik kembali dari luar daerah, maka ada dua pilihan isolasi mandiri di rumah atau di tempat yang disiapkan oleh pemerintah. “Untuk isolasi kami siapkan tiga tempat, yakni di sanggar Mutu Gerung,

SKB Gunungsari dan petirahan di Narmada,” jelas dia.

Bagi warga yang kondisinya tidak sehat, Pemda menyiapkan tempat di sanggar Mutu Gerung. Di sini dilakukan isolasi selama14 hari dengan menyiapkan pelayanan petugas terpadu. Selain itu ada pengamanan dan pemberian makan minum oleh Dinsos. Sanggar mutu dinilai lebih dekat dengan rumah sakit Gerung.

Selain itu, pihaknya menyiapkan pos terpadu di bencingah untuk tempat rapat terbatas sesuai SOP covid -19. Pihaknya juga menyiapkan tenda khusus bagi warga yang kembali dari luar daerah dan luar negeri. Posko terpadu ini mengantisipasi lonjakan arus warga yang pulang. Di posko ini disiapkan pelayanan dari OPD terpadu, seperti BPBD dan tim gugus tugas yang operasional seperti Dikes, Dinsos, Disnaker dan Dinas Perhubungan.

Penyaluran JPS Sebaiknya Diserahkan ke Daerah Praya (Suara NTB)Rencana Pemprov NTB yang menyiapkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa bantuan kebutuhan pokok bagi warga terdampak penyebaran virus corona, didukung penuh kalangan DPRD NTB. Hanya saja, terkait pola penyalurannya DPRD NTB menyarankan sebaiknya diserahkan sepenuhnya ke pemerintah kabupaten atau kota. Supaya penyaluran di bawah lebih maksimal dan tepat sasaran.

“Kan yang lebih tahu kondisi masyarakatnya itu pemerintah kabupaten/kota.

Kita dari provinsi hanya menyiapkan saja program apa yang perlukan. Soal penyalurannya, serahkan saja ke masing-masing pemerintah daerah,” saran anggota DPRD NTB, Drs. H. Ruslan Turmuzi, saat ditemui wartawan di kantor Bupati Loteng, Kamis (16/4).

Bahkan, kata Ruslan, bila perlu pemerintah provinsi cukup menyiapkan alokasi anggaranya saja. Disertai regulasi dan tata cara penggunaannya untuk pemerintah kabuapaten/kota yang mengeksekusi di bawah. Ini sebagai bentuk sinergisitas antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.

Halaman 8

Bantuan yang disalurkan juga bisa lebih tepat sasaran.

Terlebih pemerintah kabupaten dan kota juga rata-rata juga punya program yang sama. Jangan sampai justru nanti terjadi tumpang tindih pada saat penyaluran. Sehingga penting, eksekusinya dilakukan secara terpusat oleh kabupaten/kota.

“Nanti kalau terjadi persoalan, karena kesalahan penyaluran di lapangan ujung-ujunganya pemerintah kabupaten/ kota yang disalahkan oleh masyarakat, walaupun program tersebut pemerintah provinsi yang laksanakan. Jadi penting sinergisitas antara pemerintah

provinsi dan kabupaten atau kota itu dibangun,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Disinggung bentuk JPS yang akan disalurkan, Ruslan mengarankan supaya dikombinasikan saja. Antara bentuk barang berupa kebutuhan pokok serta dalam bentuk bantuan langsung tunai. Mengingat, kebutuhan dan keinginan masyarakat saat ini berbeda-beda. Ada yang memang sudah aman kebutuhan pokoknya, tetapi tidak punya uang. Ada juga yang punya uang tapi belum aman kebutuhan pokoknya. (kir)

(Suara NTB/her)

DIPERIKSA – Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid memeriksa warga Lobar yang baru datang dari luar daerah dan siap dikarantina di SKB Gunungsari seusai menjalani tes cepat (rapid test).

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan kecamatan terhadap warga Klaster luar daerah seperti Gowa, Jakarta, Bogor mencapai 250 lebih. “Warga klaster Gowa, Jakarta dan Bogor ada 250 lebih. Yang sudah dilakukan tes cepat 107 orang,” sebut dia. Terkait hasil rapid test ini tengah dilakukan kompilasi di Dikes.

Dirincikannya, khusus warga klaster Gowa sebanyak 142.

Namun ada juga warga klaster daerah lain yang jumlahnya 200 orang lebih. Untuk melakukan repid test terhadap ratusan warga ini, Pihaknya akan memperbanyak alat. Karena seusai arahkan pusat meminta memperbanyak alat pengujian. Selain itu,

Pemda diberikan keleluasaan mengadakan alat kesehatan.

Sejauh ini, pihaknya mendapatkan bantuan APD 1.000 dari pusat. APD ini pun sudah disalurkan kepada rumah sakit dan Puskesmas. Termasuk mengadakan masker, Pemda berencana akan melakukan pengadaan memberdayakan produk IKM lokal. (her)

Klinik Muhammadiyah Gratiskan Pemeriksaan Gejala Covid-19 Tanjung (Suara NTB)Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, SH., berkomitmen ikut membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran epidemi virus di Lombok Utara.

Salah satu yang dilakukan adalah, menggratiskan biaya pemeriksaan dengan gejala Covid seperti demam tinggi, batuk dan sakit tenggorokan.

Hal itu dikatakan Djohan Sjamsu dalam jumpa pers di kediamannya, Kamis (16/4).

Djohan mengatakan, klinik Muhammadiyah Lombok Utara terlahir dari gerakan sosial organisasi Islam Muhammadiyah di Indonesia khususnya Jawa Timur. Klinik ini dibangun pascagempa, sebagai wujud recovery sektor kesehatan di wilayah Lombok Utara.

Klinik ini berdiri di lahan milik Bupati pertama Lombok Utara itu. Saat ini, klinik tersebut banyak dikunjungi warga dari berbagai wilayah kecamatan. “Klinik Muhammadiyah harus tampil memberi dukungan kepada pemerintah. Di situasi virus yang menyebar di 221 negara di

(Suara NTB/ari)

H. Djohan Sjamsu dunia ini, semua harus bergerak bersama melakukan pencegahan,” kata Djohan.

Sebagai figur yang bertanggungjawab mengawasi operasional klinik, ia mengaku dalam dua pekan sekali mengunjungi klinik. Memeriksa pelayanan dan menyikapi apabila ada keluhan. Syukurnya, sejauh pelayanan berjalanan, masyarakat yang memeriksakan diri di Klinik terpuaskan oleh pelayanan medis maupun suasana kekeluargaan yang terbangun oleh manajemen.

“Khusus untuk situasi Covid, gejala penyakit Covid digratiskan. Begitu juga penyakit ringan, bisa digratiskan. Manajemen sudah saya arahkan untuk memprioritaskan aspek sosial daripada ekonomi,” sebutnya.

Sebagaimana arahannya kepada manajemen klinik, maka ia secara tegas mengajak seluruh masyarakat yang berada pada akses terdekat dengan klinik untuk mendatangi klinik.

Masyarakat diminta tidak ragu memeriksakan diri apabila mengetahui memiliki gejala Covid. Begitu pula gejala penyakit ringan seperti batuk, flu, dan demam. “Kalau penyakit berat, tentu petugas medis akan memberi rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi,” katanya.

Djohan menegaskan, misi sosial di klinik yang ia jalankan tidak semata lahir karena momen politik. Gerakan sosial ini bahkan dijalankan pascaberdirinya klinik pada tahun 2019 lalu. “Anjuran saya dan sebagai wujud partisipasi, jangan ragu, datanglah ke klinik. Saya optimis, staf medis akan memberikan pelayanan bagus, orangnya ramah dan lingkungannya juga bersih,” tandasnya. (ari)

Bawa Narkoba, Empat Pemuda Diamankan Praya (Suara NTB)Empat pemuda, F (15), MR (17) W (27) warga asal Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah (Loteng) serta R (28) asal Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur (Lotim), diamakan aparat kepolisian dalam sebuah operasi antisipasi penyebaran virus corona. Keempatnya diamankan lantaran ketangkap tangan keluyuran membawa narkoba jenis sabu-sabu. Kasusnya pun tengah diselidiki Satresnarkoba Polres Loteng.

Kasat Resnarkoba Polres Loteng, Iptu Hizkia Siagian,STK, SIK., Kamis (16/4), menuturkan bermula dari operasi yang digelar pihak kepolisian bersama TNI dan aparat Desa Bleke pada Kamis tengah malam. Kala itu, setiap warga

maupun pengendara yang lewat diperiksa oleh aparat. Baik itu sepeda motor atau mobil.

Pada saat operasi berlangsung keempat pemuda yang menggunakan dua sepeda motor pun melintas. Melihat ada aparat, keempat pemuda tersebut terlihat kikuk. Sehingga membuat aparat curiga dan langsung menggeledah keempat pemuda tersebut. Benar saja, dari pelaku F aparat menemukan satu poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,33 gram.

Belum puas, aparat kemudian memeriksa tiga pemuda lainnya. Dan, kembali menemukan narkoba jenis yang sama dari pelaku R, asal Lotim. Dengan berat sekitar 0,82 gram.

Sehingga total berat narkoba yang ditermukan sekitar 1,29

gram. “Narkoba ini ditemukan dari dua pelaku. Sementara dua pelaku lainnya tidak ditemukan narkoba,” jelasnya.

Atas temuan tersebut, keempat pemuda tersebut langsung digelandang ke Mapolsek Praya Timur guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Beberapa saat kemudian, anggora Satresnarkoba datang untuk membawa keempat pelaku ke Mapolres Loteng.

Di Mapolres Loteng para pelaku kembali menjalani pemeriksaan intensif. Guna mencari tahu sumber narkoba para pelaku. “Semua barang bukti berupa narkoba, sepeda motor serta HP dan para pelaku sendiri sudah kita amankan di Mapolres Loteng untuk proses pengembangan,” ujarnya. (kir)

Kejati NTB Bagikan Masker Produk IKM Mataram (Suara NTB)Sedikitnya 2.000 masker dibagi gratis jajaran Kejaksaan Tinggi NTB, Kamis (16/ 4). Masker yang dibagikan kepada pengguna jalan itu merupakan produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) di NTB. Ribuan masker itu dibagi di depan Gedung Kejati NTB, dipimpin langsung Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto. Kegiatan tersebut merupakan inisiatif Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) wilayah Kejaksaan Tinggi NTB beserta Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD).

Pembagian masker itu menurut Kajati menjadi langkah antisipatif pihaknya dalam upaya mensosialisasikan dan membantu masyarakat agar taat menggunakan pelindung pernafasan itu. Sebagai upaya bersama mencegah penyebaran covid – 19, karena semakin meningkatnya pasien positif di wilayah NTB, khususnya Kota Mataram.

“Apalagi pemakaian masker ini adalah imbauan pemerintah agar masyarakat wajib memakai masker di luar rumah,” kata Kajati NTB. Sementara masker berbahan kain halus itu, sengaja

(Suara NTB/ars)

PAKAI MASKER - Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto saat membantu seorang pengendara memakai masker, salah satu produk IKM NTB. dipilih dari produk salah satu IKM di NTB. Ia sadar bahwa selama wabah ini berlangsung, salah satu paling terdampak ada sektor usaha kecil di NTB. “Jadi niat kita membantu usaha industri kecil ini agar tetap bertahan,” ujar Kajati. Inisiatif itu akan terus dilakukan pihaknya, menjalar ke Kejari di kabupaten dan kota.

Selain untuk warga, masker juga diberikan kepada semua pegawai Kejaksaan Tinggi NTB, Pramu Bhakti, petugas keamanan hingga petugas kebersihan. Ditambahkan juru bicara

Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, pembagian 2.000 masker terkonsentrasi di tujuh titik. Selain di depan gedung Kantor Kejati NTB, kegiatan sama di simpang empat Bank Indonesia, simpang empat pertokoan Cakranegara, simpang lima Kota Tua Ampenan, simpang Pagesangan, simpang empat Rembiga, simpang Pasar Kebon Roek Ampenan. Pembagian masker di tujuh titik dibantu pengamanan oleh Polisi Lalu Lintas dari Polda NTB dan Polisi Militer TNI AD. (ars)

SUARA NTB

Jumat, 17 April 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Jumat, 17 April 2020

Halaman 10

Warga di Wilayah Zona Hijau Diminta Waspada Mataram (Suara NTB) Laporan Tim Gugus Tugas Covid -19 Provinsi NTB, data Pasien Dalam Pemantauan (PDP) yang meninggal di NTB sudah mencapai 12 orang. Dari jumlah itu, dua diantaranya berasal dari Kota Mataram terkonfirmasi positif Covid – 19. Sementara masyarakat yang ada di zona hijau diimbau tetap waspada.

Laporan terbaru tim Gugus Tugas Covid – 19 NTB, 12 orang PDP meninggal itu diantaranya tersebar di Kabupaten Bima dua orang. Hasil laboratorium mereka dipastikan negatif Covid – 19.

Satu orang PDP Warga Negara Asing (WNA), namun dinyatakan negatif berdasarkan hasil tes

swab. Sementara empat orang dari Kota Mataram, selain dua yang positif, dua lainnya terkonfirmasi negatif Covid – 19 pada Maret dan awal April lalu. Satu orang lainnya PDP dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), namun hasil uji lab juga negatif.

Tiga orang PDP meninggal lain-

nya dari Kabupaten Lombok Utara (KLU), hasil uji swab juga negatif. Satu orang lainnya dari Lombok Barat, berstatus PDP namun negatif Covid – 19.

Di luar data yang meninggal, masih ada 162 orang dengan status PDP. Hasil tes swab, sudah keluar untuk 88 orang dan dinyatakan negatif. Namun masih ada 74 orang masih menunggu hasil laboratorium dan masih dalam proses pengawasan.

Sementara total terkonfirmasi positif sampai dengan 14 April 2020 berjumlah 41 orang, terbanyak di Kota Mataram 23 orang, Lombok Barat 8 orang, Lombok Tengah 1 orang, Lombok Utara 1 orang, Lombok Timur 6 orang, Sumbawa 1 orang, Kota Bima 1 orang. Sebagian sudah dinyatakan sembuh dan negatif Covid – 19.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik menjelaskan, kondisi terkini total jumlah pasien terindikasi terpapar Virus Covid19 di NTB, jumlah keseluruhan 37.715 orang, sementara Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) 32.862 orang. Diantaranya terhitung 16.015 orang telah selesai melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari, sehingga sisanya 16.847 orang masih diisolasi.

Hal lain yang harus diwaspadai adalah Orang Tanpa Gejala (OTG) yang jumlahnya 779 orang, diantaranya ada 71 orang telah

selesai dalam pemantauan, 708 orang masih dalam pemantauan.

Orang Dalam Pemantauan (ODP) total jumlahnya mencapai 3.912 orang, namun ada 2.587 orang sudah tuntas status ODP, sisanya masih ada 1.325 orang masih dalam pemantauan.

AhsanulKhalikjugamengingatkan,agardaerahdenganzonahijau tetapmeningkatkankewaspadaan.

SebabstatuszonaamanmasihrawanterjangkitCovid19.SepertiKabupaten Lombok Tengah yang baru saja dikeluarkan dari status daerah terjangkit, harus diwaspadai.

“Karena kita lihat 14 hari ke depan dan klaster Gowa menjadi ancaman loteng,” ujarnya. sebab seperti diketahui, ada puluhan orang dari klaster ini yang sudah menjalani rapid test dan hasilnya reaktif.Tinggalmenunggutesswab untukdinyatakanpositifataunegatif.KotaBimasebagaiwilayahyang sebelumnya zona hijau, akhirnya”jebol” setelah terkonfirmasi satu orang positif. Sejauh ini daerah yang dipastikan masih hijau adalah KSB dan Dompu.

Sejauh ini ditegaskannya, Gugus tugas NTB terus berupaya menanggulangi bencana non alam penyebaran wabah covid-19. Salah satu upaya yang ditingkatkan, dengan melibatkan TNI-Polri ataupun lapisan masyarakat lainnya. Gugus Tugas juga diperluas sampai level kelurahan dan desa. (ars)

(sumber : gugus tugas covid – 19)

PETA - Peta penyebaran positif covid - 19 di Provinsi NTB yang dapat diakses melalui https://corona.ntbprov.go.id/peta

(Suara NTB/ist)

EDP - EDP - Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dengan pemohon Radio Global FM Lombok diwakili Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino berlangsung Kamis (17/4) kemarin. Pelaksanaan EDP berlangsung di Kantor KPID NTB, Dipimpin Ketua KPID NTB, Yusron Saudi, ST.M.Pd. Didampingi Komisioner KPID NTB, Andayani, SE.MM, Fathurrijal,MIK, Fathul Rakhman, S.Km dan Sahdan, S.Pd. Sementara dari narasumber atau perwakilan masyarakat diwakili Akademisi Unram, Dr.Ir.Agus Purbathin Hadi, M.Si.

Terlambat Terancam Sanksi

Pemda Diminta Lakukan Perubahan APBD Secara Radikal Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota ditenggat menuntaskan penyesuaian APBD 2020 untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) hingga 23 April mendatang. Bagi daerah yang tidak melaporkan pemotongan anggaran belanja barang jasa dan belanja modal sebesar 50 persen sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemerintah Pusat mengancam tidak akan menyalurkan dana transfer ke daerah.

Asisten III Setda NTB yang juga anggota Tim Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB, Drs. H. Lalu Syafi’i, MM mengatakan dalam surat keputusan bersama (SKB) Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tertanggal 9 April lalu, Pemda diminta melakukan perubahan APBD secara radikal. Perubahan APBD yang dilakukan saat ini memang tidak biasa karena perlu dilakukan penyesuaian untuk penanganan Covid-19. ‘’Memang di SKB itu berbunyi kata radikal. Perubahan anggaran tidak biasa. Bagi Pemda yang tidak segera melaporkan hasil pemotongan anggaran 50 persen ke pusat. Diancam tidak dikeluarkan dana-dana transfer ke daerah. Makanya, kita (provinsi) sedang kejar, dua hari ini,’’ kata Syafi’i dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (16/4) kemarin.

B a t a s waktu penyelesaian perubahan APBD 2020 tertuang dalam poin kedelapan Keputusan Bersama Menteri D a l a m Negeri dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Nomor 119/ 2813/SJ, Nomor 177/ KMK.07/ 2020 tentang

Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional yang ditandantangani keduanya pada 9 April 2020.

Pusat memberikan batas waktu selama 14 hari sejak SKB tersebut ditandatangani.

Syafi’i mengatakan, kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 akan semakin meningkat.

Apalagi jika pandemi Covid-19 eskalasinya meningkat sampai Desember mendatang. Dijelaskan, SKB dari Menkeu dan Mendagri tersebut menjadi acuan dalam perubahan APBD. Di mana, dalam SKB tersebut dikatakan bahwa semua Pemda harus memotong belanja langsung sebesar 50 persen. Belanja langsung yang dimaksud adalah belanja barang jasa dan belanja modal. Kemudian dialihkan untuk penanganan Covid-19. ‘’TAPD sedang menghitung.

Insya Allah dalam minggu ini sudah dilaporkan ke pimpinan.

Semua belanja barang jasa dan belanja modal, minimal dipotong 50 persen,’’ sebutnya.

Syafi’i mengatakan, jika dihitung secara gamblang, maka akan diperoleh hasil penyesuaian anggaran sekitar Rp1,15 triliun. Namun, prediksi tersebut apabila jumlah pendapatan daerah tetap. Ia mengatakan, tidak mungkin pendapatan daerah akan tetap dalam kondisi seperti ini.

Kemungkinan, pendapatan daerah akan berkurang sekitar Rp700 miliar. Baik itu pendapatan dari dana transfer maupun pendapatan asli daerah (PAD). Setelah dikurangi pengurangan pendapatan, kata Syafi’i barulah akan diketahui besar anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. ‘’Kita prediksi kalau penurunan pendapatan sampai 15 persen saja, maka kita akan kehilangan pendapatan kalau kita hitung-hitung sekitar Rp700 miliar. Baik yang bersumber dari pendapatan transfer maupun PAD,’’ tandas Syafi’i.

Sebelumnya, Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP menyebutkan kebutuhan anggaran penanganan Covis-19 sekitar Rp1,15 triliun. TAPD Pemprov NTB masih terus melakukan penyesuaian anggaran sesuai perintah Menkeu dan Mendagri.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Ramli Ernanda menyebut potensi anggaran Pemprov NTB yang bisa dialihkan atau dirasionalisasi sekitar Rp1,26 triliun untuk penanganan Corona. Hal itu jika mengacu SKB Menkeu dan Mendagri.

Potensi anggaran sebesar Rp1,26 triliun tersebut sebesar Rp730 miliar dari hasil rasionalisasi belanja barang dan jasa. Serta Rp450 miliar dari rasionalisasi belanja modal. Selain itu, belanja pegawai atau honor-honor kegiatan di komponen belanja langsung juga direalokasi untuk penanganan Corona.

Sementara di seluruh NTB, potensi anggaran yang dapat dirasionalisasi untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp5,3 triliun. Untuk Pemprov NTB potensinya sebesar Rp1,26 triliun, Kabupaten Bima Rp407 miliar, Kabupaten Dompu Rp270,6 miliar, Lombok Barat Rp509,7 miliar. Kemudian Lombok Tengah Rp517,7 miliar, Lombok Timur Rp608,9 miliar, Kabupaten Sumbawa Rp412,6 miliar, Kota Mataram Rp447,6 miliar, Kota Bima Rp257,7 miliar, Sumbawa Barat Rp285,1 miliar dan Lombok Utara sebesar Rp319,2 miliar. (nas)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 17 April 2020

PARLEMENTARIA – Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

DPRD Sumbawa Bentuk Satgas Penanganan Covid-19 Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa terus bersinergi dengan gugus tugas kabupaten guna melakukan pencegahan dan penanganan covid-19. Sebagai bentuk keseriusan, DPRD juga membentuk satgas penanganan covid-19. Surat Keputusan (SK) dari satgas dimaksud ditandatangani pada Kamis (16/4).

“Alhamdulillah hari ini kami DPRD Sumbawa membentuk Satgas Penanganan covid-19. Artinya di Pemda ada gugus tugas, kami akan membentuk satgas penanganan covid-19 di DPRD Sumbawa,” kata Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq saat menghadiri penjemputan pasien 01 Sumbawa di Rumah Sakit HL Manambai Abdul

(Suara NTB/ist)

PENJEMPUTAN - Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq saat menghadiri penjemputan pasien 01 Sumbawa di Rumah Sakit HL Manambai Abdul Kadir (RSMA), Kamis (16/4).

Pemprov Salurkan Bantuan JPS Gemilang untuk 105.000 KK Dari Hal. 1 Bersifat transfer knowledge dengan nilai intrinsik yang mahal,’’ ujarnya.

Dicontohkannya seperti pembuatan minyal kelapa dari produsen di Lombok Timur dan Sekotong yang masih memeras dengan tangan seluruh parutan kelapa yang akan menghasilkan minyak. ‘’Pembelajaran pasti mahal awalnya. Namun lama-lama bisa diberikan mesin untuk memproduksi barang sendiri baik masker, minyak goreng dan lainnya. Sehingga mampu menyuplai sampai dunia global,’’ harapnya.

Senada dengan itu, Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi menekankan bahwa tidak boleh ada masyarakat NTB yang dikucilkan, bahkan yang terkonfirmasi positif Covid-19 sekalipun. ‘’Corona bukanlah penyakit yang memalukan dan harus dihindari dan jangan sampai masyarakat yang kena penyakit ini dikucilkan,’’ harapnya.

Diterangkan Wagub, penanganan Covid-19 membutuhkan kedisiplinan dan kesadaran masing-masing individu. Terutama untuk mentaati aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah wabah tersebut semakin meluas.

Selain itu, dalam penanganannya Pemprov NTB juga menyiapkan program-program seperti JPS Gemilang. Menurut Umi Rohmi, seluruh produk yang digunakan perlu didorong untuk memanfaatkan produksi asli NTB untuk memunculkan multiplier effect terhadap peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat terdampak. ‘’Semua program yang kita lakukan di masa Covid-19 ini memanfaatkan kekuatan daerah. Jadi baik dari masker, kemudian APD untuk nakes (tenaga

kesehatan) kita jahit di sini, face shield tidak bisa mengandalkan dari pusat saja. Semua kita berdayakan UKM kita,’’ ujar Umi Rohmi.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, T. Wismaningsih Drajadiah, menerangkan penyaluran JPS Gemilang yang diluncurkan, Kamis (16/ 4), akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, bantuan tersebut disalurkan di Kota Mataram. ‘’Kita menyerahkan ke Kota Mataram. Dari sini langsung di kelurahan-kelurahan penyalurannya,’’ ujarnya. Untuk kabupaten lain, disebutnya masih menunggu jadwal serta verifikasi dan validasi data.

“Hari ini baru Kota Maaram sampai tanggal 18 (April). Kemudian KLU tanggal 19. Tanggal 22 sudah di Pulau Sumbawa,” katanya.

Program JPS Gemilang akan dilakukan setiap bulan secara rutin selama tiga bulan.

Sebagai informasi, pada tahap pertama yang dimulai 16 April 2020 program JPS Gemilang menyasar 73.000 KK desil 1-3 yang tidak mendapatkan program bantuan dari Kementerian Sosial RI. Kemudian diberikan juga bantuan JPS Gemilang pada 32.000 KK dari kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha yang terdampak Covid-19.

Dengan demikian, total penerima mencapai 105.000 KK. Rinciannya, Kota Mataram 2.695 KK, Lombok Barat 8.052 KK,LombokTengah15.997KK, LombokTimur37.578KK,Lombok Utara 4.079 KK, Sumbawa 5.681KK,SumbawaBarat2.535 KK, Dompu 7.840 KK, Bima 12.604KK,KotaBima1.939KK, dan Provinsi 6.000 KK. (bay)

Pemprov Berharap BLT dalam Bentuk Sembako Dari Hal. 1 Menanggapi penjelasan Mensos, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah berterimakasih dan mengapresiasi Pemerintah Pusat yang memperhatikan daerah-daerah yang terdampak Covid-19. Terkait dengan BLT yang dialokasikan untuk NTB, gubernur pada kesempatan itu memberi masukan untuk jenis bantuan yang diberikan untuk 280.000 KK. ‘’Jika memang berkenan, di NTB atau di seluruh Indonesia, bantuannya jangan tunai. Tetapi seperti bantuan yang diberikan oleh Pemeprov NTB, bantuannya berupa produk-produk dari UKM kita,’’ sarannya.

Dengan pola tersebut, masyarakat akan terbantu dengan sembako yang dibagikan. Sementara di sisi lain UKM-UKM memiliki aktivitas yang produktif, baik secara kesehatan maupun ekonomi sambil mereka mengerjakan aktivitasnya di rumah. ‘’Saya kira jika ini tiga bulan saja, UKM ini bergeliat akan menambah tenaga kerja yang baru dan saya kira setelah Covid-19, kita akan punya industrialisasi yang sangat mengesankan,’’ katanya memberi gambaran.

Sosialisasikan JPS Gemilang Program Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi (Jangzulmi) , kembali menyapa warga NTB. Melalui program ini, Gubernur dan Wagub terus berupaya untuk tetap menjaga komunikasi langsung dengan warga di NTB. Protokoler Jangzulmi kali ini disesuaikan dengan kebijakan pembatasan sosial dan pem-

batasan fisik. Karenanya, dipilih jalur daring yang memanfaatkan saluran streaming melalui media sosial facebook, YouTube dan instagram Humas NTB juga disiarkan lebih dari 38 jaringan radio se-NTB. Dalam kesempatan tersebut Gubernur Zul menyampaikan kepada seluruh warga NTB tentang berbagai aktivitas serta program pemerintah dalam penanganan pendemi Covid-19 di NTB. ‘’Di satu sisi kita meminimalisir penyebaran wabah ini, dengansocialdistancing,physicaldistancing, stay at home dan kebijakan lain namun kita juga harus memikirkan dan mengantisipasi dampak sosial ekonomi pada masyarakat. Jangan sampai stay at home tapi masyarakat sengsara tidak memiliki pemasukan,” jelasnya.

Gubernur berharap berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi juga dapat didukung oleh seluruh kabupaten/ kota dan desa di NTB. ‘’Paket JPS dari pusat belum mampu untuk meng-cover seluruh warga terdampak di NTB sehingga Pemerintah Provinsi meluncurkan program JPS Gemilang kepada 105.000 KK terdampak. Namun masih ada 12.000 warga belum tercover,’’ sebutnya. ‘’’Kami berharap pemerintah di tingkat kabupaten/ kota bisa membuat program untuk menyasar warga tersebut. Pemerintah Desa juga bisa menggunakan dana desa,’’ harapnya. (r)

Kadir (RSMA).

Menurutnya, pencegahan dan penanganan covid-19 ini tidak hanya menjadi pekerjaan gugus tugas kabupaten.

Tetapi menjadi tugas bersama semua pihak, termasuk lembaga DPRD. Sehingga pihaknya juga membentuk satgas penanganan covid-19. Diharapkan dengan kerjasama semua pihak, dapat mengantisipasi penularan covid-19 di Sumbawa.

“Karena ini tugas kita bersama, tidak hanya kita serahkan ke gugus tugas. DPR pun harus bertanggung jawab juga untuk berperang melawan peredaran covid ini. Insya Allah kami akan SK-kan hari ini (satgas red). Dan mudahmudahan dengan langkahlangkah yang kami ambil secara kelembagaan, dengan kerja keras kita semua, penularan covid-19 dapat diantisipasi,” harapnya.

Di sisi lain, Rafiq menyampaikan terima kasih kepada gugus tugas dan jajaran RSMA atas kerjasama yang sudah terbangun. Berkat kerjasama se-

mua pihak, pasien 01 Sumbawa kini sudah bisa dipulangkan ke rumahnya. Kemudian kepada pasien ia menyampaikan ucapan selamat. Sedangkan kepada masyarakat diharapkan tetap mengikuti anjuran yang telah disampaikan pemerinth sebelumnya.

“Insya Allah ketika kita sudah mengikuti apa yang diperintahkan pemerintah, saya yakin penyebaran bisa kita kendalikan,” terangnya.

Pihaknya juga berpesan kepada masyarakat yang baru pulang dari luar daerah agar jujur melaporkan diri dan melakukan karantina mandiri. Hal ini guna memudahkan tugas dari tim gugus tugas untuk melakukan pencegahan dan penanganan.

“Tugas kita semua untuk memberikan edukasi kepada masyarakat supaya harus menerapkan pola kejujuran tersebut. Ketika kita jujur, saya yakin teman-teman di Dinas Kesehatan bisa bekerja maksimal, dan mendeteksi serta membatasi penyebaran covid,” pungkasnya. (ind/arn/*)

Halaman 11

Maksimalkan Potensi Tanam April-September Mataram (Suara NTB) Musim tanam di NTB diprediksi tidak akan mengalami gangguan untuk periode April-Septermber mendatang. Hal tersebut didasarkan pada laproan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut masa tanam kali ini tidak akan dipengaruhi El-Nina dan El-Nino.

“Kondisi cuaca dari BMKG sudah menyatakan kita tidak ada El-Nina dan El-Nino selama musim tanam (kali ini). Nantinya, puncak kemarau itu berada di Juli dan Agustus. Ada 24 persen di Juli dan 80 persen di Agustus puncak kemaraunya,” ujar Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Ir.H.H. Husnul Fauzi saat dikonfirmasi, Kamis (16/4).

Dengan begitu, musim kemarau diproyeksi tidak akan berkepanjangan sampai September. Kendati prediksi sebelumnya menyebutkan panen tahun ini akan mengalami kekeringan, namun berdasarkan pantuan dari BMKG justru akan netral.

Danrem Sarankan Klaster Gowa Kooperatif Dari Hal. 1 Danrem Rabu (15/4) sore lalu langsung mendatangi kelompok jamaah yang jadi bagian dari klaster ini.

Danrem langsung mendatangi mereka dan melakukan pendekatan persuasif dengan berusaha memberi pengertian.

Apalagi diperkirakan sekitar 750 jamaah tabligh yang kembali dari Ijtima Ulama di Gowa Sulawesi Selatan (Sulsel), 10 orang diantaranya dinyatakan positif.

Penyebaran virus Covid – 19 di kalangan jamaah tabligh ini jadi perhatian pihaknya yang jadi bagian dari Satgas Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19.

Pada kesempatan itu, Danrem 162/WB mengimbau sekaligus mengajak para jamaah yang merasa pernah ke Gowa agar proaktif memeriksakan kesehatannya di rumah sakit atau puskesmas terdekat, termasuk di Posko Satgas Gugus Tugas Covid-19 di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. ‘’Ini dilakukan untuk menyelamatkan rekan jamaah sendiri, keluarga maupun masyarakat dari penularan atau terjangkit virus Corona yang semakin mengkha-

watirkan ini,’’ kata Danrem.

Kedatangan Danrem didampingi Dandim 1606/Lobar Kol.CZI. Efrijon Kroll dan jajarannya. Selain mengajak, Danrem juga memberi kabar soal update virus Covid-19.

Dijelaskan Danrem, data itu menunjukkan peningkatan jumlah warga sipil yang terpapar virus Corona di NTB. “Untuk itu, kami minta kesadaran rekan-rekan jamaah tabligh, khususnya yang baru kembali dari Gowa Sulawesi Selatan untuk memeriksakan diri. Sehingga tidak merasa was-was terhadap kesehatannya. Karena ini dapat berpengaruh pada kekhusyu’an dalam beribadah,” papar perwira menengah (pamen) berpangkat melati tiga ini.

Ikuti imbauan dan kebijakan pemerintah sesuai standard operational procedure (SOP) dan protokol penanggulangan Covid – 19. Seperti pemeriksaan diri, physical distancing, menggunakan masker dan lebih banyak diam di rumah. “Sebab ini untuk kebaikan dan keselamatan bersama kita semua,” tandasnya.

Merespons itu, pengurus Jamaah Tabligh Provinsi NTB, H.M. Husni Thamrin mengapresiasi kedatangan Danrem 162/

WB yang berinisiatif mendatangi jamaah tabligh.

Pada kesempatan itu ia sampaikan, sebagai tindaklanjuti imbauan tim gugus tugas itu, pihaknya sudah menunjuk beberapa jamaah yang terbentuk dalam tim untuk membantu Pemprov NTB mencegah penyebaran virus Corona. ‘’Ada 20 tim yang sudah ditunjuk dan diundang oleh Pemprov untuk membantu pencegahan penyebaran Covid-19,’’ ujarnya.

Terkait tindak lanjut, pihaknya melakukan dua pendekatan. Pertama, pendekatan ikhtiari, yaitu mengikuti imbauan pemerintah secara proaktif mematuhi protokol penanganan Covid – 19 demi memutus rantai penularan wabah. Kedua, disebutnya, pendekatan kerohanian kepada Allah SWT. “Selain dua pendekatan tersebut, kami juga imbau kepada jamaah yang sakit sementara waktu tetap di rumah dan tetap beribadah,” ujarnya.

Dia juga menekankan agar para jamaah tidak saja mematuhi pemerintah, tapi juga mengikuti anjuran panitia pusat untuk tidak lagi melakukan dakwah keliling. (ars)

“Jadi pola tanaman yang sudah diskenarionkan tahun lalu itu tetap berlaku. Kalaupun nanti ada perubahan, akan kita kasi tahu secepatnya,” ujar Husnul. Menurutnya, fluktuasi hanya akan terjadi pada sebagian kecil lahan panen di NTB. Diterangkan Husnul hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan surplus hasil pertanian di NTB, khususnya untuk produksi padi dan jagung. “April-Septermber itu ada dua musim tanam. Sekarang kita posisi padi saja sudah 1,8 juta ton dan 1,6 juta ton jagung,” ujarnya.

Menurutnya potensi pertanian di NTB sampai saat ini masih cukup stabil. Termasuk dengan tidak adanya gangguan dari penyebaran virus corona (Covid-19) yang sedang berlangsung.

Dicontohkannya seperti produksi jagung di Dompu dengan hasil produksi mencapai 1,2 juta ton. Terlebih NTB saat ini tengah mendorong komoditas tersebut untuk program industrialisasi olahan pakan ternak, sehingga nilai jualnya akan meningkat.

“Karena banyaknya permintaan, dari Pemda Dompu juga meminta kepada kementrian untuk aksesbilitas pelabuhan untuk memperlancar distribusi,” ujar Husnul. Dengan begitu, Distanbun NTB disebutnya merekomendasikan

penanaman dilakuan pada musim tanam kali ini.

Dengan diberikannya akses kemudahan dari pelabuhan, distribusi hasil pertanian NTB dapat dikirimkan untuk memenuhi kebutuhan di daerah lain. Mengingat hasil panen sebelumnya terbilang banyak dan bagus karena cuaca yang mendukung.

Di sisi lain, hasil porduksi tanaman hortikultura juga masih cukup dan aman. Sehingga persediaan pangan di NTB dipastikan akan tercukupi. “Padi, jagung, sayuran, cabai, tomat, bawang merah dan lain-lainnya lancar-lancar saja. Artinya pertanian tidak berpengaruh. Meskipun untuk bawang putih kita masih kurang dan mendatangkan yang eks-import, tapi yang lainnya aman,” pungkasnya. (bay)

H. Husnul Fauzi (Suara NTB/dok)

Awasi JPS Gemilang Dari Hal. 1 Pemantauan alokasi anggaran di Pemprov NTB hingga kabupaten dan kota. ‘’Kalau nanti PSBB, pemerintah kemudian memberi subsidi anggaran langsung kepada masyarakat, ini kan anggarannya besar. Kita berharap sesuai peruntukannya. Jangan ada yang berpikir mendapat keuntungan nantinya,’’ tegas Kajati.

InstruksidariKejaksaanAgung, pihaknya harus melakukan pengawalan dan pendampingan pada alokasi dana Covid – 19. Jika ditemukan ada yang menyimpang, tidak ada ampun. ‘’Dari Kajagung sudah memerintahkan, ancam pidana seberat-beratnya. Karena dalam situasi bencana seperti ini, tidak ada yang boleh berpikir macam-macam,’’ tegasnya lagi.

Saat ini pihaknya tengah memantau proses pengalokasian dan penggunaan anggaran, baik untuk bantuan langsung maupun pengadaan barang dan jasa. Salah

satunya pembelian paket sembako untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dari Pemprov NTB. Kajati juga sudah berkoordinasi dengan Gubernur NTB Dr. H.Zulkieflimansyah terkait distribusi bantuan untuk masyarakat terdampak Covid -19 ini.

Pemantauan juga dilakukan sampaitingkatkabupatendankota, melalui Kejaksaan Negeri masingmasing daerah. Karena dalam petunjuk Jaksa Agung, pendampingan dan pengawalan dilakukan meski tidak diminta. “Diminta atau tidak diminta, kami lakukan pengawalan dan pendampingan, supaya ini benar benar sesuai peruntukannya,’’ujarnya.

Atas itu, ia sangat berharap tidak ada sepeser bantuan pun dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, apalagi kepentingan politik. ‘’Lepaskan dari kepentingan kepentingan apapun, saya tidak mau itu.

Kita total berbuat untuk masyarakat,’’ pungkasnya. (ars)

Rapid Test 660 Orang dari Klaster Gowa Dari Hal. 1 Mengikuti hal tersebut, dalam 2-3 minggu ke depan pihaknya memprediksi akan ada peningkatan jumlah konfirmasi positif Covid-19 di NTB. ‘’Kalau seandainya (jumlah kasus positif) ini dia naik, eskalasi penanganan medis dipersiapkan dengan baik. Sarana-prasarana kesehatan kita harus dipastikan betul siap menangani semua itu,’’ ujar Ahsanul.

Seluruh persiapan untuk fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan pengamanan ten-

aga medis disebutnya telah disiapkan selama masa tanggap darurat berlangsung. Termasuk untuk penyisiran riwayat interaksi pasien positif dari klaster Gowa di NTB. ‘’Semua kabupaten/kota sedang menjalankan itu. Di Lombok Timur, Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat. Ini betul-betul dilakukan penyisiran di semua kecamatan,’’ ujar Ahsanul.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr.

Nurhandiri Eka Dewi, menerangkan sampai saat ini pihaknya telah melakukan

rapid test terhadap 660 orang yang terdata berinteraksi dengan pasien klaster Gowa. ‘’Itu reaktifnya 22 persen. Kita lihat nanti terakhirnya berapa totalnya. Ini kita pisah khusus datanya untuk yang klaster Gowa,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (16/4).

Berdasarkan catatan Dikes NTB, jumlah jemaah yang masuk dalam pelacakan klaster Gowa sebanyak 750 orang.

Kendati demikian, Eka menyebut jumlah tersebut kemungkinan bertambah, mengingat ada beberapa jamaah yang masih belum terdata.

Di sisi lain, potensi orang dengan hasil rapid test reaktif menjadi konfirmasi positif Covid-19 mencapai persentase 60-80 persen. Di mana orang dengan hasil rapid test reaktif akan langsung melakukan pemeriksaan swab.

Terkait pengerucutan klaster, Eka menyebut pihaknya telah selesai melakukan pelacakan kontak pasien. ‘’Klaster Bogor terakhir Pasien 37, dari tracing contact kita sudah tidak temukan lagi,’’ ujarnya.

Untuk klaster Bogor telah dilakukan pelacakan hingga

200 orang lebih. Kemudian klaster Jakarta juga telah diselesaikan dengan proses dua kali karantina bagi orangorang yang memiliki interaksi dengan Pasien 01. ‘’Anak-anak di pondok pesantren sudah kita karantina 2 kali, dan anak-anaknya sudah kita rapid test semua,’’ ujar Eka. Kemudian pihaknya juga menghapus klaster Bali dari pemetaan penyebaran Covid-19 di NTB. ‘’Klaster Bali sudah menghilang, karena setelah kita lihat ternyata dia bagian dari klaster Bogor,’’ pungkasnya. (bay)

Tekan Dampak Covid-19 Dari Hal. 1 Untuk program penataan lingkungan melalui perbaikan jalan lingkungan telah diatur untuk memanfaatkan produksi paving-blok di NTB. ‘’Kita mengusahakan menggunakan paving-blok yang dibuat masyarakat lokal. Tentu dengan kualitas yang sesuai spesifikasi teknisnya nanti. Paling tidak yang K200,’’ ujar Azhar.

Perbaikan jalan lingkungan tersebut akan dilakukan di seluruh NTB. Mulai dari Mataram sampai Bima.

Menurutnya, dalam proyek tersebut akan diatur regulasi agar pengerjaan dilakuan oleh masyarkaat sekitar lokasi

pengerjaan jalan. ‘’Kita upayakan masyarakat setempat kemudian bahan lokal setempat agar ekonomi paling tidak (berputar). Banyak sekarang PHK dan lain sebagainya,’’ ujar Azhar. Pihaknya berharap dengan pengerjaan proyek fisik tersebut banyak masyarakat yang dapat beralih sementara ke bidang konstruksi.

Dalam spesifikasi proyeknya, perbaikan jalan lingkungan menggunakan paving-blok akan dilakukan untuk jalanjalan yang lebarnya kurang dari 3 meter. Untuk itu, pihaknya mengharapkan produksi paving blok di beberapa daerah seperti Lombok Timur dan lain-lain

dapat meningkatkan kualitas produksi agar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

Selain itu, disiapkan juga penanganan RTLH untuk 11 rumah di setiap desa yang ada di NTB. Masing-masing rumah akan mendapatkan dana stimulan senilai Rp100 juta lebih untuk peningkatan kualitas. ‘’Yang mengerjakan itu yang punya rumah dan orang-orang di sekitarnya,’’ ujar Azhar. Menurutnya, proyek tersebut akan menyerap cukup banyak tenaga kerja selama masa pandemi berlangsung. ‘’Kalau 1 rumah butuh 5 orang, kali 11 (rumah di masing-masing desa) ada 55 (tenaga kerja) dalam satu desa.

Kalau terjadi di 1.000 desa saja,

besar sekali tenaga kerja yang digerakkan dengan kegiatan ini,’’ sebutnya.

Di sisi lain, penyebaran Covid-19 diakuinya memaksa pemerintah untuk mempercepat pembenahan RTLH. Hal tersebut mengikuti anjuran pemerintah agar masyarkat mengurangi aktivitas di luar rumah untuk sementara waktu. ‘’Kebetulan bulan-bulan ini orang diam di rumah, tentu ingin kualitasnya lebih bagus.

Sudah ada datanya semua (untuk RTLH), itu makanya kita harus percepat bulan ini,’’ ujar Azhar. Dengan mempercepat proyek tersebut, masyarakat diharapkan dapat betah di rumah dan terban-

tu secara ekonomi.

Target penyelesaian RTLH di Disperkim NTB adalah 1.000 dengan kurun waktu pengerjaan sampai dengan Desember 2020 mendatang. Namun mempertimbangkan penyebaran Covid19, program tersebut dipercepat agar terealisasi bulan ini.

Sebagai informasi, Disperkim NTB mencatat beberapa proyek yang dapat dipercepat mencapai 726 paket senilai Rp131,47 miliar. Kemudian ada juga proyek penunjukan langsung sebanyak 113 paket senilai Rp18,3 miliar. Proyekproyek tersebut berupa pokokpokok pikiran (Pokir), salah satunya pembenahan jalan lingkungan. (bay)

Puncak Wabah Corona Diprediksi Mei Mendatang Dari Hal. 1 ‘’Justru, ini adalah perkembangan positif,’’ katanya. Karena Pemda telah memulai langkah yang benar, untuk melakukan penanganan yang cepat dan tepat. ‘’Sehingga semua pasien bisa sembuh dan masyarakat lainnya tidak terjangkit,’’ tambahnya.

Eka menjelaskan, klaster Gowa dan PPTG khususnya para TKI menjadi fokus untuk dilakukan rapid test. Dengan keluarnya imbauan dari pimpinan jemaah tabligh NTB kepada para jemaahnya, memudahkan petugas kesehatan melakukan penanganan dan tracing ke anggota ke-

luarganya yang pernah melakukan kontak erat.

Eka menyebutkan, jumlah jemaah tabligh yang masuk klaster Gowa di NTB sebanyak 750 orang. Di mana, mereka dulunya pulang setelah kegiatan di Gowa Sulawesi Selatan melalui tiga pelabuhan. Yakni, Pelabuhan Lembar 250 orang, Pelabuhan Kayangan 250 orang dan Pelabuhan Bima 200 orang. ‘’Tapi kabarnya lebih dari itu. Makanya kita kejar.

Sekarang baru 669 orang sudah dilakukan rapid test,’’ sebutnya.

Berdasarkan pengalaman, sekitar 60 - 80 persen orang yang menunjukkan hasil rapid test reaktif, berpotensi posi-

tif Covid-19. Sehingga potensi lonjakan pasien positif Covid19 di NTB kemungkinan akan meningkat tajam. ‘’Artinya, masyarakat jangan kaget. Karena memang kita sekarang lebih intens melakukan rapid test,’’ pesannya.

Ia mengatakan, klaster Gowa menjadi perhatian karena kasus tertinggi positif Covid-19 di NTB berasal dari klaster ini. Sekarang klaster Gowa sudah kooperatif dilakukan penanganan oleh petugas medis. Dengan demikian maka mempermudah petugas kesehatan memberikan obat supaya yang bersangkutan tak menjadi carrier virus Corona.

Terkait potensi lonjakan

pasien Corona, Eka mengatakan sudah berkomunikasi langsung dengan para bupati dan walikota se-NTB. Terutama, daerah-daerah yang berpotensi kasusnya akan naik dengan melihat data yang ada.

Selain itu, ia juga berkoordinasi dengan Dikes kabupaten/ kota untuk menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan seperti tambahan ruang isolasi pasien Corona. ‘’Kita sudah punya ramalan sesuai data.

Untuk mempersiapkan tambahan ruang isolasi,’’ katanya.

Saat ini, kata Eka, jumlah ruang isolasi pasien Corona di NTB sebanyak 84 tempat tidur. Pemprov juga menambah 4 RS rujukan Corona. Sehing-

ga jumlah RS rujukan Corona di NTB menjadi 18 rumah sakit. Empat tambahan RS rujukan tersebut adalah RS Bhayangkara, RSI Siti Hajar, RSUD Sumbawa dan RS Awet Muda Narmada.

Sementara 14 RS rujukan lainnya adalah RSUD NTB, RSUD dr. R. Soedjono Selong, RS H. L. Manambai Abdulkadir, RSUD Kota Bima, RSUD Kota Mataram, RSAD Korem Wirabhakti Mataram, RS Unram, RS. Harapan Keluarga, RS Siloam Mataram, RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat, RSUD Praya, RSUD Lombok Utara, RSUD Asy Syifa Sumbawa Barat dan RSUD Dompu. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 17 April 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257