Edisi Rabu 17 Juni 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 17 JUNI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 85 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

BI Perkirakan Kontraksi Ekonomi NTB Triwulan II Paling Parah Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia (BI) memperkirakan, ekonomi NTB akan mengalami kontraksi cukup dalam pada triwulan II tahun 2020 ini. Bahkan kontraksinya diperkirakan paling parah. ‘’Diperkirakan kontraksinya -7,25 sampai dengan -7,65 persen pada triwulan II. Hasil survei konsumen menunjukkan

’’

di Q2 ini akan belum bagus,’’ ujar Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB, Achris Sarwani.

Survei Konsumen Bank In-

donesia Provinsi NTB mengindikasikan pesimisme mayarakat di bulan Mei 2020. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Mei 2020 yang berada di bawah level optimis (>100) yaitu sebesar 72,25. Ini lebih rendah dibandingkan dengan IKK pada bulan April 2020 sebesar 99,25.

Diperkirakan kontraksinya -7,25 sampai dengan -7,65 persen pada triwulan II. Hasil survei konsumen menunjukkan di Q2 ini akan belum bagus

Achris Sarwani

Pesimisme konsumen di bulan Mei 2020 menguat, kata Achris, terindikasi oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini(IKE) yang berada di bawah level optimis (54,17). Sejalan dengan jatuhnya keyakinan konsumen terhadap ketersediaan lapangan kerja (15,00) dan kondisi penghasilan saat ini dibanding 6 bulan yang lalu (43,50).

Sementara itu, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) juga melemah dari 108,67 di April 2020 menjadi 90,33 pada Mei 2020. Penurunan

IEK ini utamanya dipengaruhi oleh ketidakpastian yang dirasakan konsumen terkait kondisi ekonomi Indonesia 6 bulan yang akan datang (62,00). Ekspektasi konsumen terhadap perkiraan penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja untuk 6 bulan ke depan juga melemah dari 126,50 dan 124,00di April 2020 menjadi 104,00 dan 105,00 di Mei 2020.

Survei ini secara rutin dilakukan Bank Indonesia tiap bulannya kepada sampel seluruh lapisan masyarakat

NTB. Sehingga dapat dibandingkan kondisi periode-periode sebelumnya karena sampel survei yang tetap. ‘’Alhamdulillah ada JPS Gemilang. Sehingga korban terdampak Covid dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Bisa jadi ada penerima JPS yang juga jadi sampel survei ini.

Namun ekspektasi 3-6 bulan ke depan terkait ekonomi tetap pesimis, meski saat ini sangat terbantu dengan adanya JPS,’’ kata Achris.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

Anggaran FS Jembatan Lombok-Sumbawa Kena Imbas Mataram (Suara NTB) Wabah Covid-19 yang melanda NTB berdampak terhadap pengalokasian anggaran untuk feasibility study (FS) atau studi kelayakan rencana pembangunan jembatan Lombok - Sumbawa. Semula, Pemprov akan mengalokasikan anggaran FS jembatan Lombok - Sumbawa pada APBD Perubahan 2020.

Namun, akibat wabah Covid-19 yang mengharuskan Pemprov melakukan realokasi dan refocusing anggaran. Sehingga anggaran untuk FS jembatan

Lombok - Sumbawa belum dapat disiapkan. ‘’Anggaran FS belum disiapkan. Nanti kita lihat. Di anggaran perubahan juga belum. Anggaran untuk penanganan Covid saja ini sekarang,’’ ujar Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, kemarin.

Ia mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk FS sekitar Rp10 miliaran. Sebelum wabah Covid-19 melanda dunia termasuk NTB, Konsultan asal Korea

Selatan sebenarnya sudah dijadwalkan akan memaparkan hasil pra-FS jembatan Lombok - Sumbawa yang pernah dilakukan.

Namun, akibat pandemi Covid-19, kata Amry, pemaparan hasil pra-FS tersebut belum bisa dilakukan. Rencananya, Konsultan asal Korea tersebut akan digandeng untuk melakukan FS. Setelah ada hasil FS, kata Amry, maka proyek jembatan Lombok - Sumbawa dapat ditawarkan ke investor. ‘’Kalau belum ada hasil studinya belum bisa kita jual. Ini karena situasi Covid. Kalau tidak ada Covid-19, maka normal jalannya rencana ini,’’ tandas mantan Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini.

Diketahui, sesuai hasil praFS yang dilakukan konsultan

dari Korea, biaya untuk konstruksi pembangunan jembatan sebesar Rp850 miliar sampai Rp1 triliun per kilometer. Dengan panjang jembatan 16,5 Km, total biaya konstruksi paling sedikit Rp16,5 triliun.

Jika ditambah dengan asesorisnya, maka butuh biaya sekitar Rp20 triliun.

Keberadaan jembatan ini penting untuk interaksi antar dua wilayah, yakni Pulau Lombok dan Sumbawa. Selain itu, keberadaan industri smelter dan industri turunannya di KSB juga menjadikan jembatan LombokSumbawa patut menjadi perhatian untuk direalisasikan.

Dengan adanya jembatan ini akan memberikan kemudahan yang luar biasa.

Bersambung ke hal 11

NTB Rencanakan ’’Rapid Test’’ Massal untuk melakukan pelacakan kontak (contact tracing) Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB merencanakan melakukan terhadap orang yang pernah berinteraksi erat denrapid test massal untuk mengejar pemeriksaan gan pasien terkonfirmasi positif Covid-19.

Kemudian petugas kesehatan yang memang satu persen dari 5 juta penduduk NTB. Saat ini, Pemprov masih fokus melakukan pemerik- berisiko terpapar Covid-19 karena sering bersaan terhadap masyarakat yang rentan dan temu dengan orang tanpa gejala (OTG). ‘’Secara aturan kita dapat menyatakan angka-angberisiko terpapar Covid-19. ka yang benar, bila pemeriksaan Covid‘’Kita akan berusaha ke arah sana 19 mencapai satu persen dari penduduk (rapid test massal) bila semua sudah NTB,” katanya. terkendali. Mungkin pada saatnya Sedangkan untuk memetakan keNTB akan melakukan rapid test beradaan kasus Covid-19 sesuai hitunmassal seperti daerah-daerah gan epidemiologi dalam satu juta penatau provinsi lain,’’ kata Kepaduduk dilakukan pemeriksaan la Dinas Kesehatan NTB, dr, swab kepada 3.500 orang. SeNurhandini Eka Dewi, Sp.A, mentara itu, jumlah sampel MPH di Mataram, kemarin. swab yang diperiksa hingga Eka mengatakan, pelaksekarang sebanyak 9.000 sanaan rapid test massal sampel. memang sesuatu yang di‘’Untuk 5 juta pentanyakan masyarakat ke duduk NTB, paling call canter Gugus Tugas tidak kita butuh Percepatan Penangan18.000 orang an Covid-19 Provinsi yang diswab.

NTB. Ia mengataBersambung kan, saat ini petuNurhandini Eka Dewi ke hal 11 gas sedang fokus (Suara NTB/dok)

TO K O H Bukan Hal Gampang GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc menyebut, persiapan pembukaan beberapa destinasi wisata termasuk hotel dan restoran untuk menyambut kenormalan baru bukanlah hal yang gampang.

Upaya tersebut ditekankan harus diikuti kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada.

Diterangkan Dr. Zul, melaksanakan kenormalan baru memang cukup sederhana secara konsep, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan yang direkomendasikan. ‘’Tapi kita menyelesaikan (dampak pandemi) memang tidak gampang. Jadi kita buka pelanpelan, dan ada berbagai program yang kita siapkan,’’ ujarnya, Selasa (16/6).

Salah satu aspek kenormalan baru yang perlu diperhatikan menurut gubernur, adalah penyerapan ribuan tenaga kerja yang sebelumnya dirumahkan.

H.Zulkieflimansyah Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/bul)

PERCONTOHAN - Gili Trawangan dan dua gili lainnya (Gili Meno dan Gili Air), di Kabupaten Lombok Utara, menjadi percontohan program kenormalan baru sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19. Tampak salah satu sudut pemandangan eksotik di Gili Trawangan yang dipotret sebelum pandemi Covid-19.

Cegah Lonjakan Kemiskinan BADAN Pusat Statistik (BPS) NTB memprediksi pandemi Covid-19 akan berpengaruh terhadap peningkatan angka kemiskinan di daerah ini. Untuk mencegah lonjakan angka kemiskinan itu, maka konsumsi masyarakat harus mampu dijaga melalui pemberian bantuan sosial (Bansos). ‘’Pasti naik (angka kemiskinan akibat Covid-19). Kita membuat kajian menggunakan asumsi-asumsi,’’ kata Kepala BPS NTB, Suntono dikonfirmasi di Kantor Gubernur, kemarin.

Suntono mengatakan, pihaknya sudah membuat kajian terkait dampak Covid-19 terhadap kemiskinan di NTB. Bersambung Suntono ke hal 11

Pemetaan Industrialisasi Berhasil Dipercepat

NTB Butuh Kawasan Siap Bangun Industri Manufaktur

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – menyasar lima komoditas utama. Yaitu daging Terget pemerintah untuk mewujudkan indus- sapi, jagung, unggas, garam, dan essence oil. Natrialisasi di NTB mengalami percepatan. mun karena pandemi Covid-19 beberapa komodiDiantaranya dengan pengadaan paket dalam pro- tas seperti minyak kepala, kopi, teh kelor dan laingram Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang lain justru menunjukkan perkembangan juga. untuk menanggulangi dampak pandemi virus CoDi sisi lain, industri seperti garam dan essence rona (Covid-19). oil disebut Nuryanti menunjukkan perkembanKepala Dinas Perindustrian NTB, Nugan setelah menjadi bagian dari JPS Gemiryanti, SE.ME menerangkan, upaya pelang. Di mana beberapa produksi garam merintah menanggulangi dampak panNTB telah mendapatkan Standar Nademi saat ini justru mendorong sional Indonesia (SNI) sedangkan pelau pemetaan potensi industri di NTB terusaha essence oil mulai mengurus izin wujud lebih cepat. ‘’Untuk mencapai produksi. program unggulan (industrialisasi) kita ‘’Sumber daya kita melimpah, tapi tetap on progress. Beberapa komoditi banyak dibawa ke luar daerah dan yang harusnya kita intervensi di kembali sebagai produk yang sudah tahun 2021. Itu sudah bisa kita dikemas. Seperti essence oil kita tarik dan terpetakan potensi sebanyak banyak (yang mengopelakunya di tahun 2020 lah), tapi tidak ada izin,’’ jelas karena JPS Gemilang,’’ Nuryanti. Masalah dan poujarnya, Selasa (16/6) di tensi tersebut menurutMataram. nya berhasil terpetakan Diterangkan dengan cepat mengikuNuryanti, untuk ti penanganan panperiode 2020 demi yang berlangtarget industrisung saat ini. alisasi NTB Bersambung Nuryanti h a n y a ke hal 11 (Suara NTB/bay)

Program Unggulan ’’Zero Waste’’Terancam Tak Capai Target PEMPROV NTB membuat target ambisius program zero waste yaitu pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah 70 persen dapat diwujudkan pada 2023. Sedangkan Pemerintah Pusat menargetkan hal tersebut terwujud pada 2025.

Program unggulan zero waste atau bebas sampah terancam tak mencapai target. Pasalnya, akibat pandemi Covid-19, hampir 50 persen anggaran yang semula dialokasikan untuk program zero waste dilakukan rasionalisasi atau kena pemotongan.

Dari anggaran sebesar Rp31 miliar yang dialokasikan dalam APBD 2020, kena realokasi dan refocusing anggaran sekitar Rp14 miliar. ‘’Jelas terpengaruh target itu. Karena tidak adanya alokasi anggaran

yang cukup, maka pasti terpengaruh terhadap target,’’ kata Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Samsudin, S. Hut, M. Si dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Selasa (16/6) kemarin.

Ia menyebut, secara keseluruhan anggaran Dinas LHK pada 2020 sebesar Rp70 miliar. Sekitar Rp35 miliar anggaran yang kena realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Sedangkan anggaran untuk program zero waste yang dialokasikan sekitar Rp31 miliar, kena rasionalisasi sebesar Rp14 miliar.

Meskipun anggaran kena pemotongan, kata Samsudin, namun targettarget minimal program zero waste dapat dilakukan.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 17 Juni 2020

Halaman 2

Sejumlah Catatan Warnai Pemandangan Umum Tujuh Fraksi DPRD Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Kota Mataram memberi sejumlah catatan terhadap penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban APBD Kota Mataram tahun anggaran 2019. Kritik dan catatan tersebut terungkap dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., Selasa (16/6) kemarin.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Rino Rinaldi, SH., menyampaikan, pihaknya mengapresiasi prestasi Pemkot Mataram yang telah enam kali berturutturut memperoleh WTP atas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dia berharap ke depan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel terus dilakukan peningkatan kualitas implementasi dari e-budgeting secara sistemik dan terstruktur serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik guna terciptanya good governancedan clean goverment sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Fraksi Partai Gerindra mengingatkan Walikota Mataram terhadap beberapa temuan BPK Perwakilan NTB tentang adanya kelemahan sistem dalam pengendalian intern laporan keuangan. ‘’Antara lain pen-

gelolaan persedian bahan bakar minyak yang belum tertib di Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Setda Kota Mataram. Dana bantuan sosial modal usaha untuk 572 penerima yang tidak tersalurkan,’’ ungkap juru bicara Fraksi Gerindra, Diella Angela Dwi Handayani, SH. Fraksi PDI Perjuangan, kata juru bicaranya, I Nyoman Yogantara, menduga tidak optimalnya belanja masing-masing SKPD dikarenakan adanya pengendalian pembayaran program kegiatan di masing-masing SKPD. Hal ini menimbulkan idle money. Ini dapat dilihat dari besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2019 sebesar Rp106 miliar lebih. Oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan menyarankan kepada eksekutif agar di masa yang akan datang perlu dilakukan perbaikan sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pertanggungjawaban keuangan.

Pada bagian lain, Ketua Fraksi PKS, Hj. Istiningsih, S.Ag., menyampaikan dalam aspek Pemerintahan, Walikota diharapkan menempatkan sumberdaya ASN yang berasal dari STPDN untuk menempati Lurah atau Camat. Karena menurut PKS, Kota Mataram membutuhkan sumberdaya dengan etos kerja untuk melayani

Perketat PCBL DUA warga Kelurahan Gomong terkonfirmasi positif Covid-19. Hal ini menjadi tanda kawasan sebelumnya zona hijau mulai terpapar. Memutus mata rantai penyebaran dilakukan dengan memperketat program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL).

Camat Selaparang, Lalu Muksan ditemui pada Selasa (16/6), tampaknya tidak bisa menutupi kekecewaannya. Wilayah yang selama ini dijaga ketat dan aten(Suara NTB/cem) si secara khusus kini sudah terLalu Muksan masuk zona merah. Padahal, program pencegahan baik itu sosialisasi serta edukasi ke masyarakat terus ditingkatkan. Peran lingkungan, kader serta masyarakat setempat dioptimalkan.

“Saya juga kaget dan sayangkan. Padahal sudah coba kita pertahankan tapi jebol juga,” kata Muksan. Diketahui, warga yang terpapar tidak memiliki riwayat perjalanan ke daerah pandemi maupun kontak langsung ke pasien positif Covid-19. Penularan melalui tranmisi lokal sulit dipetakan.

Muksan menegaskan, transmisi lokal harus bisa dikendalikan.

Salah satunya adalah mengoptimalkan serta memperketat PCBL. Langkah ini dinilai akan lebih optimal. Pergerakan atau mobilisasi warga dikontrol. Setiap warga masuk lingkungan di cek suhu tubuh.

Wajib menggunakan masker. Mencuci tangan dengan sabun.

“Kemarin ibunya. Sekarang anaknya malah positif. Di Gomong itu dua kasus positif,” sebutnya.

Muksan tidak mengetahui apakah terpaparnya dua warga tersebut dipicu oleh longgarnya pengawasan atau tidak. Penyemprotan rutin dilakukan oleh kelurahan di masing – masing lingkungan serta sosialisasi baik langsung maupun menggunakan media pamplet dan sejenisnya. Kasus orang tanpa gejala (OTG) sangat tinggi sehingga beresiko menular ke orang lain.

Dia mengimbau masyarakat tetap waspada. Jangan meremehkan virus Corona. Tetap mentaati protokol kesehatan Covid19. Mengatur jarak. Hindari kerumuman masa dalam jumlah banyak. Serta menjaga pola hidup sehat dan bersih. (cem)

masyarakat dengan lebih baik.

Mataram harus lebih baik.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Demokrat, Shinta Primasari, ST., mengemukakan pihaknya mengapresiasi kinerja dan kerja-kerja yang dilakukan oleh Eksekutif di saat kondisi pandemi covid-19 dan kami berharap agar aparatur pemerintahan lebih meningkatkan kualitas kinerjanya sehingga pelayanan publik dapat berjalan secara efektif.

Dari sisi Kinerja OPD, kata juru bicara, sekaligus Wakil Ketua Fraksi Amanah Bangsa, Mita Dian Listiawati, A.Md., Keb., Fraksi Amanah bangsa melihat kelemahan manajemen di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan anggaran. ‘’Contoh dapat kita lihat dari kinerja Dinas Sosial yang terlihat kacau pada data penerima JPS Kota Mataram yang seharusnya mampu menampilkan data yang akurat terkait jumlah keluarga miskin yang layak mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Kami menganggap kekacauan yang terjadi akibat Dinas Sosial tidak melakukan verivali (verifikasi dan validasi) data penerima bantuan,’’ kritiknya. ‘’Memperhatikan Penjelasan Walikota Mataram dalam Penyampaian Raperda tersebut, dan sesuai dengan hasil rapat Fraksi kami, maka Frak-

(Suara NTB/cem)

si Amanah Bangsa DPRD Kota Mataram dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2019 dengan beberapa catatan yang telah kami kemukakan untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang telah ditetapkan sehingga hasilnya dapat menjadi sarana evaluasi kinerja bagi penyelenggara pemerintahan di Kota Mataram,’’ demikian Mita.

Menurut Fraksi GBRI (Gerakan Berkarya Rakyat Indonesia) dalam hal pembangunan Kota Mataram ke depan diperlukan kajian kembali terhadap apa – apa yang menjadi target prioritas yang menyangkut tata ruang

wilayah (RTRW). Untuk menunjang keberhasilan tersebut maka sangat diperlukan konsistensi terhadap rencana tersebut. ‘’Agar pembangunan Kota Mataram ke depan memiliki arah yang jelas maka dibutuhkan suatu landasan hukum dan aturan yang kita sepakati bersama. Untuk itu, kami dari Fraksi GBRI dalam kesempatan ini juga mendorong terwujudnya Perda tentang Identitas Kota Mataram agar ke depan kita memiliki acuan konsep tata kota yang mencerminkan identitas kedaerahan sebagai roh pembangunan di Kota Mataram yang kita cintai,’’ ujar Ketua Fraksi GBRI DPRD Kota Mataram, I Gusti Nyoman Agung Sugantha, ST. (fit/*)

Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengkritik proses pemakaman jenazah pasien positif yang meninggal dunia. Tim gugus tugas harus mempertimbangkan perasaan keluarga. Prosesi pemakaman mestinya sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya.

“Saya sudah dua kali menghadiri secara langsung proses pemakamannya. Paling tidak harus ada pembacaan takziah atau doa – doa lainnya yang menjadi kebiasaan masyarakat. Supaya tidak sekadar ditanam begitu saja jenazah orang,” kritik Mohan ditemui Selasa (16/6).

Menurutnya, pemakaman pasien positif bisa dibuatkan jarak dengan mengatur protokol kesehatan. Daripada menyerahkan proses pemaka-

(Suara NTB/fit)

Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Diella Angela Dwi Handayani, SH., menyerahkan pemandangan umum fraksinya kepada pimpinan sidang paripurna.

man ke petugas kesehatan yang tidak memiliki pengalaman. Hal ini mengakibatkan pemakaman membutuhkan waktu lama dan ditambah suasana kebathinan keluarga.

Tim gugus tugas juga harus memikirkan perasaan keluarga. Kalaupun aturan itu dilanggar tidak ada sanksi apapun.

“Kalau dilanggar tidak ada yang dipenjara. Ini sekadar masukan saja supaya kita juga menjaga perasaan keluarga

yang ditinggalkan,” ujarnya.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa mengatakan saran itu bukan sesuatu yang sulit untuk dikerjakan. Hal ini justru akan menjadi bahan evaluasi tim gugus tugas untuk berkompromi terhadap situasi di masyarakat.

“Apa yang jadi masukan Pak Wakil sangat memungkinkan untuk bisa dikompromikan,”

jawab Nyoman. Proses pemakaman pasien positif dengan tetap mengikuti tradisi masyarakat memang sudah dilaksanakan di salah satu daerah di Sulawesi. Artinya, prosesinya mulai proses pemakaman hingga pembacaan doa tetap berlangsung. Tetapi anggota keluarga maupun petugas mengikuti protokol kesehatan.

Seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan lainnya.

“Masukan ini nanti akan kami sampaikan ke rumah sakit,” ujarnya. Mataram diakui belum menerapkan hal tersebut. Hal ini akan menjadi catatan untuk perbaikan bagi tim gugus tugas ke depannya. (cem)

(Suara NTB/cem)

H. Mohan Roliskana

50 Kelurahan di Mataram Masuk Zona Merah Mataram (Suara NTB) Upaya Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menekan penyebaran virus perlu digenjot kembali. Dua kelurahan sebelumnya zona hijau, kini mulai terpapar. Hal ini menandakan 50 kelurahan masuk kategori zona merah.

Adalah Kelurahan Gomong

Dukungan Golkar Menguat ke Harum

I Gde Sudiarta pi belum diketahui apakah dua partai tersebut telah mengeluarkan rekomendasi dukungan atau sebaliknya. “Kalau ini sudah final koalisinya segera kita mengadakan rapat,” katan-

(Suara NTB/fit)

Ketua Fraksi GBRI, I Gusti Nyoman Agung Sugantha, ST., menyampaikan pemandangan umum fraksinya.

Mohan Kritik Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Gerindra Evaluasi Dukungan ke Makmur

Mataram (Suara NTB) Langkah pasangan Makmur Said – Badruttaman Ahda memperoleh dukungan dari Partai Gerindra agaknya cukup berat.

Persyaratan mencari partai koalisi belum dipenuhi. Dukungan partai Gerindra akan dievalusi.

Di satu sisi, Partai Golongan Karya telah menguatkan posisi mengusung Mohan Roliskana dan TGH. Mujiburrahman.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram, I Gde Sudiarta menegaskan, Partai Gerindra sudah jelas memberikan surat tugas terhadap bakal calon Makmur Said – Badruttaman Ahda. Surat tugas itu dipergunakan untuk kepentingan mencari partai koalisi.

Secara de facto komunikasi politik pernah dibangun dengan Partai Hanura dan PKB. Teta-

(Suara NTB/fit)

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., membuka paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi fraksi Dewan, Selasa (16/6) kemarin.

ya ditemui Selasa (16/6).

Faktanya sampai saat ini, Makmur belum memberikan informasi ke DPC Partai Gerindra terhadap rekomendasi dukungan diterima.

“Kami mencari persiapannya dia sampai kapan. Kapan deklarasi. Bagaimana caranya. Kita akan bahas banyak. Termasuk akan bahas soal logistik,” tegasnya.

Gerindra sebenarnya memberikan kelonggaran ke Makmur untuk bernegosiasi dengan partai politik. Saat ini, dibutuhkan kejelasan untuk membicarakan kinerja dan strategi pemenangan paslon.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram, H. Mohan Roliskana tetap optimis bahwa partainya memberikan dukungan terhadap paket Harum (Mohan Roliskana – Mujiburrahman). Pembentukan paket ini telah melalui mekanisme dan mendengar usulan dari bawah. “Insya Allah, dukungan partai sudah final,” jawabnya.

Golkar telah bekerja serta menyiapkan strategi untuk memenangkan Pilkada. Dalam proses pencalonan diketahui Golkar sendiri yang tidak mencalonkan orang dari partai lain.

Dengan perolehan sembilan kursi di legislatif sudah menjadi syarat untuk mengusung calon sendiri. (cem)

Kecamatan Selaparang dan Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara. Dua kelurahan tersebut awalnya nihil kasus Corona. Jebolnya pertahanan itu dinilai konsekuensi dari penyebaran virus melalui transmisi lokal. Tim gugus tugas tidak bisa memetakan berdasarkan kewilayahan atau teritorial.

“Semua tidak ada yang aman.

Apalagiklasteriniberalihkeklaster lokal,” kata Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa, Selasa (16/6).

Program PCBL sangat efektif membentengi lingkungan. Tetapi diakui, pelaksanaan di lapangan tidak efektif. “Pak Wali bahkan meminta dilakukan swab massal untuk penanganan virus berbasis lokal. Ini juga mendukung alat yang baru dibeli oleh rumah sakit,” tandasnya.

Meskipun seluruh kelurahan di Kota Mataram masuk zona merah, tetapi tidak semua lingkungan terpapar. Dari 325 lingkungan, sekitar 146 lingkungan ditemukan kasus positif.

Data kasus Covid-19 di Kota Mataram sampai sekarang ini mencapai 229 pasien sembuh, 141 positif masih dalam perawatan dan 22 orang meninggal dunia. Pasien dalam pengawasan 272 dan orang dalam pemantauan 26. Secara penyebaran, Kecamatan Ampenan tercatat 70 orang sembuh, 71 PDP, 6 ODP, 29 positif masih dalam perawatan dan 5 meninggal dunia.

Kecamatan Sekarbela 27 sembuh, 42 PDP, 23 positif dalam perawatan dan 4 meninggal dunia. Kecamatan Mataram 36 sembuh, 57 PDP, 8 ODP, 23 positif masih dalam perawatan dan 4 meninggal dunia.

Kecamatan Sandubaya 25 orang sembuh, 33 PDP, 3 ODP, 21 positif masih dalam perawatan dan 2 meninggal dunia. Kecamatan Cakranegara 37 orang sembuh, 24 PDP, 1 ODP, 15 orang positif dan masih dalam perawatan dan 4 meninggal dunia. Kecamatam Selaparang 34 orang sembuh, 45 PDP, 2 ODP, 22 orang positif masih dalam perawatan dan 3 orang meninggal dunia. (cem)

Minim Kesadaran Masyarakat ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih, S.Ag., menyayangkan Kota Mataram berada di peringkat lima nasional dalam kasus covid-19. Namun demikian, kondisi ini tidak serta merta menggambarkan kegagalan Pemkot Mataram menangani pandemic covid-19. ‘’Kalau dibilang gagal, saya rasa ndak juga ya. Karena, melihat upaya yang dilakukan Pemkot Mataram dalam hal ini Satgas covid-19, sudah luar biasa.

Termasuk bagaimana kerja (Suara NTB/fit) para nakes (tenaga kesehaHj. Istiningsih tan) kita,’’ tuturnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (16/6) kemarin.

Isti menyebut banyak faktor yang membuat tingginya kasus covid-19 di Kota Mataram. Termasuk kesadaran masyarakat yang masih terbilang minim. Sehingga, lanjut dia, salah satu saran untuk menanggal penyebaran covid-19 ini adalah sosialisasi yang massif kepada masyarakat. ‘’Dimana dengan kondisi virus ini.

Bagaimana bahayanya, bagaimana penularannya,’’ katanya.

Minimnya sosialisasi, membuat masyarakat menganggap covid-19 ini sebagai kondisi yang biasa-biasa. ‘’Ketika ke luar rumah, seperti contohnya di tempat permainan itu. Itu kan berarti kesadaran dari masyarakat kita masih rendah,’’ imbuhnya. Oleh karena itu, Ketua Fraksi PKS ini menyampaikan bahwa salah satu fokus dalam penanganan covid-19 adalah sosialisasi kepada masyarakat.

Isti melihat, sejauh ini sosialisasi yang dilakukan Pemkot Mataram, masih sangat kurang. Kendati demikian, menurut dia, sosialisasi dimaksud tidak bisa hanya dilakukan oleh Satgas. ‘’Tapi harus seluruh elemen, seluruh stake holders kita harus bisa sampaikan. Bahkan yang saya sering lihat di media sosial. Seperti yang dilakukan oleh TP PKK Provinsi NTB. Istri Gubernur dengan jajaran PKK sudah luar biasa memberikan edukasi. Termasuk kepada anak-anak. Kerjasama dengan dinas terkait,’’ terangnya.

Hal serupa, kata anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini, sebetulnya dapat lakukan oleh TP PKK Kota Mataram. Isti berharap, dengan berbagai elemen masyarakat turun bersama, kita gerak bersama. Tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. ‘’Karena ini kaitannya dengan masyarakat yang lebih luas,’’ cetusnya.

Isti tidak menampik munculnya penilaian di masyarakat terhadap besarnya anggaran penanganan covid-19 di Kota Mataram yang berbanding terbalik dengan hasil yang ada. ‘’Itu yang kita sayangkan. Yang muncul justru penilaian itu,’’ imbuhnya. (fit)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 17 Juni 2020

Halaman 3

Masuk Paket JPS Gemilang

Permintaan Gula Semut Naik Signifikan Mataram (Suara NTB) Petani aren bersemangat, didukung program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, Pemprov NTB. Permintaan gula semut naik signifikan dari biasanya.

Produsen gula semut menambah jumlah produksi dari para produsen gula semut. Untuk pendistribusian tahap kedua, gula semut kebagian 5.000 pcs dalam paket JPS Gemilang. Penjualan yang tadinya hanya 500 Kg/bulan, naik menjadi 1,5 ton bulan kemarin.

(Suara NTB/bul)

AUDIENSI - Pengurus Apjati saat beraudiensi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Wismaningsih

Apjati Minta Layanan Pemberangkatan Tenaga Kerja Luar Negeri Dibuka Kembali Mataram (Suara NTB) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) meminta Pemerintah Provinsi NTB membuka kembali layanan pemberangkatan tenaga kerja luar negeri atau Pekerja Migran Indonesia (PMI). Permintaan ini disampaikan dalam silaturrahmi Apjati dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Wismaningsih pekan lalu.

Ketua Apjati Provinsi NTB, H. Muhammadun, beserta jajaran pengurus Apjati NTB lainnya menemui kepala dinas di ruang kerjanya. H. Muhammadun mengatakan, desakan untuk membuka layanan untuk pemberangkatan calon PMI ini mengingat beberapa negara telah melakukan pelonggaran. Diantaranya, Hongkong dan Taiwan. Sementara Malaysia, rencananya akan menerima kembali pekerja dari luar negeri pada akhir bulan Agustus 2020 ini.

“Kita minta kebijakan pemerintah daerah untuk segera membuka pelayanan CPMI. Mengingat situasi dan kondisi di NTB berbeda dengan daerah-daerah lain,” ujarnya. H. Muhmmadun kepada Suara NTB, Selasa (16/6) kemarin mengatakan, layanan yang diminta buka adalah Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP). Termasuk layanan serupa di kabupaten/kota lainnya di NTB. dengan membuka layanan CPMI, menurut Owner PT. Tekad Jaya Abadi Lelede, Kabupaten Lombok Barat ini, PPTKIS dan calon PMI bisa mengajukan syarat-syarat untuk pemberangkatan bekerja di luar negeri.

“Dokumen saja tidak kurang dari satu sampai dua bulan.

Kita sudah minta tolong kepada ibu kepala dinas agar disampaikan kepada gubernur. Sehingga alur pemberangkatan TKI ini tidak meledak saat negara tujuan sudah membuka kembali,” ujarnya. H. Muhammadun menambahkan, dengan percepatan membuka layanan pemberangkatan CPMI ini, tidak lagi perusahaan atau CPMI memulai dari nol. Namun dapat langsung diberangkatkan.

Pengurusan dokumen KTP dan KK dan izin keluarga, menurutnya butuh waktu hingga satu bulan. “Apalagi kalau salah KTP dan KK, bisa bolak balik terus itu, Paspor juga bisa memakan waktu sampai satu bulan. Sementara menunggu Malaysia di buka, kita mulailah buka pelayanannya,” katanya. Apalagi layanan di Imirasi mulai dibuka kembali.

Selain itu, CPMI yang telah keluar visa sebelum adanya Covid-19 ini jumlahnya mencapai ribuan orang yang sudah diproses dan siap pemberangkatan. Dengan membuka kembali layanan CPMI, harapannya, aktivitas mata rantai kegiatan ini bisa bergerak kembali agar ekonomi bisa bangkit.

Seperti diketahui, situasi ekonomi saat ini sangat berat.

Meskipun semua negara merasakannya. Tidak ada pilihan lain bagi masyarakat selain menjadi pekerja di luar negeri. lebih-lebih, perumahan karyawan dan PHK terjadi besarbesaran karena corona.

“Dari pada CPMI diam dirumah menunggu. Lebih baik dibuka layanannya untuk diurus semua dokumen-dokumen pemberangkatan,” imbuhnya. Selain kepada Pemprov NTB, Apjati juga menyurati Kementerian Tenaga Kerja untuk membuka kembali layanan pemberangkatan CPMI. (bul)

“Untuk saat ini kita sedang tambah kapasitas produksi.

Kebutuhan sedang mendesak, salah satunya persiapan dari JPS Gemilang,” kata Ketua Asosiasi Aren Indonesia (AAI) Provinsi NTB, H. Mustaan. Produsen menambah personel produksi dengan meningkatkan peran-peran anggota kelompok.

Dari sebelumnya yang ditampung hanya 20 petani aren, jika memungkinkan bisa bertambah menjadi 30 petani bisa ditampung hasil produksinya.

“Kita usahakan gula yang masuk bukan yang dibeli jadi.

Tapi diproduksi dari air nira lokal. Agar efeknya lebih besar dinikmati petani,” ujarnya. H. Mustaan sudah minim

menerima pesanan gula semut dari luar daerah, apalagi luar negeri. Dalam situasi berat ini, para petani aren terbantu dengan program JPS Gemilang yang menyerap hasil-hasil produksi petani aren.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menurutnya telah memberikan peluang kepada para petani gula aren melalui program JPS Gemilang. Menurutnya, peningkatan produksi tidak saja terjadi karena adanya program ini di masa pandemi Covid-19. Kedepan, AAI masih optimis pasar gula merah semut akan semakin terbuka di daerah sendiri.

Alasan H. Mustaan, Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan diterbitkan mengakomodir gula merah sebagai kebutuhan konsumsi gula di tingkat pemerintah provinsi. Untuk sajian minuman, gula pasir bisa digantikan dengan gula merah. Atau setidaknya gula merah bisa diakomodir menjadi substitusi gula pasir meskipun tak seratus persen. “Pergub tentang produk lokal ini kita harapkan terbit, gula merah nantinya bisa menjadi pengganti gula kopi atau minuman-minuman manis lainnya. Lebih sehat bahkan,” kata H. Mustaan.

Kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (16/6) kemarin, H. Mustaan berharap banyak ke-

(Suara NTB/bul)

MOU - PLN Unit Induk Wilayah NTB menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Sumbawa Jutaraya (PT SJR) di kantor PLN UIW NTB

Dukung Industrialisasi

PLN Tandatangani MoU dengan Calon Pelanggan Terbesar NTB Mataram (Suara NTB) Tak berhenti mengalirkan listrik di tengah pandemi, PLN Unit Induk Wilayah NTB menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Sumbawa Jutaraya (PT SJR) di kantor PLN UIW NTB Selasa (16/6) kemarin.

MoU ini terkait kesiapan PLN untuk memasok kebutuhan listrik di kawasan industri PT SJR. Beradaptasi dengan era new normal, penandatanganan dilakukan secara virtual di kedudukan masing masing. “Kami juga memiliki industri yang sama di Tapanuli Selatan. Dan dalam hal ini, energi listrik merupakan komponen yang besar dalam kegiatan operasional kami,” jelas Dadi Sukarso Yuwono, Direktur Utama PT SJR. Dadi menyampaikan bahwa lokasi yang akan dibangun PT SJR, yaitu di Desa Lebangkar, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa untuk penambangan ini sangat terpencil.

Tidak ada akses jalan dan lebih dekat dengan laut. Untuk itu, Dedi sangat berharap sinergitas dengan PLN dapat berlangsung jangka panjang.

“Kami sangat berterima kasih untuk support PLN untuk kami.

Semoga penandatanganan hari ini akan menjadi awal untuk menjalin kerja sama yang lebih baik lagi ke depannya,” jelas Dadi.

Sementara itu, Rudi Purno-

moloka, General Manager PLN NTB juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan PT SJR kepada PLN sebagai pemasok listrik untuk kebutuhan operasionalnya. Dengan daya awal sebesar 10 MVA, PT SJR akan menjadi pelanggan PLN NTB yang terbesar pada saat ini. “Sesuai MoU, untuk daya awal akan disesuaikan dengan tahapan kebutuhan PT SJR, termasuk pembangunan processing plant dan infrastruktur serta fasilitas pendukungnya” jelas Rudi.

Rencananya, listrik untuk PT SJR akan disuplai langsung dari Gardu Induk (GI) terdekat, yaitu GI Empang atau GI Labuhan, menyesuaikan dengan kondisi jaringan yang akan dibangun. PLN juga telah menyiapkan masterplan terkait pembangunan infrastruktur jaringan yang diperlukan, agar kualitas listrik yang disuplai dapat terpenuhi.

“Lebih cepat beroperasi, pastinya akan lebih baik. Karena multi layer effects yang ditumbulkan dari industri ini pasti akan sangat berdampak pada masyarakat sekitar.” tutur Rudi.

Saat ini, sistem kelistrikan Sumbawa memiliki cadangan daya sebesar 42 MW, yaitu dengan daya mampu sebesar 144,6 MW dan beban puncak 102,4 MW. “Sebagaimana yang disampaikan Pak Gubernur, industrialisasi adalah salah satu penggerak ekonomi di NTB. Dan sesuai slogan BUMN “Hadir untuk Negeri”, PLN full support utk membangun Nusa Tenggara Barat”, pungkas Rudi. (bul)

pada hotel dan restoran menggunakan minuman dengan gula semut hasil produksi petani aren lokal. Harapannya, sektor pariwisata bangkit, agar pasarnya kembali terbuka. Sementara ini, ritel modern juga cukup membantu para petani aren tetap eksis berproduksi.

Bila semua potensi pasar ini terbuka, para petani aren di Kekait, Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat menargetkan produksi dan penjualan gula semut sampai 22,5 ton sebulan.

“Dari JPS Gemilang ini sudah terukur sekali produksi gula semut para petani. Inipun masih yang di Gunungsari, belum di tempat-tempat lainnya.

Karena itu kami sangat yakin, bila semua pasar terbuka oleh

(Suara NTB/dok)

H. Mustaan kebijakan daerah, produksi kita bisa lebih 20 ton sebulan,” demikian H. Mustaan. (bul)

Pasar di Lotim akan Terapkan Protokol Kesehatan Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencoba mempersiapkan diri menuju fase kenormalan baru atau new normal.

Suasana hidup berdamai dengan Corona Virus Disease (Covid-19) ini terus digaungkan. Seperti pada pasar-pasar yang merupakan pusat kerumunan orang rentan terjadi penularan. Guna mempertegas penerapan protokol kesehatan, Pemda Lotim akan menertibkan 10 pasar terbesar.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PKP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Iswan Rakhmadi, menjelaskan, penertiban pasar ini dimaksudkan agar saat memasuki new normal benar-benar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Bahkan, ujarnya, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy sudah mengumpulkan semua pihak terkait membahas hal tersebut dalam rapat koordinasi Selasa (16/6). Hadir pula Komandan Distrik Militer (Dandim) 1615/ Lombok Timur, Letkol Inf. Agus Prihanto Donny, Kapolres Lotim, AKBP Tunggul Sinatrio dan Sekda Lotim.

Pada kesempatan itu, bupati menegaskan, pengaturan dan penertiban pasar untuk penerapan protokol kesehatan menuju kenormalan baru di Lombok Timur ini dilakukan hanya di 10 pasar tipe A, seperti Pasar Pancor, Pasar Aikmel, Pasar Masbagik, dan Pasar Rarang.

Disampaikan, sesuai arahan Kapolda NTB dan Danrem 162/WB, pasar tidak pernah

sepi dan menjadi pusat perekonomian masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan penertiban, akan dibentuk Tim Pelaksana Penertiban yang diketuai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan Wakil Ketua dari jajaran Polres Lotim, Kodim 1616 Lotim dan Satpol PP serta didukung Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD).

Kepala Bapenda Lombok Timur Slamet Alimin menyampaikan penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak sudah mulai diterapkan di Pasar Sakra. Hanya saja masih ada kendala dalam pengaturan pedagang bakulan dan pembeli. Sementara untuk pedagang di los pasar disebutnya sudah terpola.

Camat Sakra Ahmad Subhan mengakui sejauh ini belum ada kendala dalam penerapan protokol kesehatan dalan pencegahan penularan Covid19 di Pasar Sakra. Pihaknya bersama Gugus Tugas Kecamatan Sakra telah melakukan sosialisasi dan secara rutin melakukan kontrol dalam penerapan dan penertiban pasar.

Sudah disediakan fasilitas pendukung seperti tempat cuci tangan, pengaturan pintu keluar dan pintu masuk, penyediaan pengeras suara untuk menyampaikan berbagai informasi dan imbauan juga telah dilakukan.

Ia mengaskan untuk Pasar Sakra hanya perlu optimalisasi saja. Akan tetapi pihaknya mengaku selain keberadaan pasar umum Sakra juga memiliki Pasar Ternak yang masih perlu ditertibkan. (rus)

(Suara NTB/ist)

RAPAT - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy memimpin rapat koordinasi penerapan new normal di pasar, Selasa (16/6).

Asosiasi Transportasi Lokal Pertanyakan Kebijakan Keringanan Menyeberang Mataram (Suara NTB) Asosiasi Transportasi Lokal Provinsi NTB mempertanyakan kebijakan keringanan penyeberangan yang dikeluarkan Pemprov NTB melalui Dinas Perhubungan Provinsi NTB. pelaksanaannya di tingkat bawah dianggap belum relevan. Ketua Asosiasi Transportasi Lokal Provinsi NTB, Junaidi Kasum menyorot soal ketatnya aturan penyeberangan kendaraan umum di Poto Tano, Sumbawa Barat menuju Kayangan, Kabupaten Lombok Timur.

Owner Rangga Taksi ini mengatakan, kebijakan yang diterapkan oleh pelaksana perhubungan di lapangan sangat kaku. Tidak sesuai den-

gan semangat pemerintah daerah yang mulai memberlakukan kenormalan baru (new normal).

Travel yang biasanya membawa penumpang dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok dijegal ketatnya aturan. Masyarakat yang tidak mengantongi hasil pemeriksaan bebas Covid-19, diminta pulang, tanpa kompromi.

Padahal, kata Junaidi Kasum, penumpang yang berangkat menggunakan travel, sudah menggunakan standar

kesehatan yang diberlakukan perusahaan travel. Seharusnya, kata Junaidi Kasum, jika travel sudah memberikan jaminan, tak perlu aturan sekaku yang diterapkan oleh aparat di lapangan. Di pelabuhan, menurutnya cukup dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan standar kesehatan yang berlaku.

“Tidak ada surat keterangan sehat, suruh pulang, suruh balik. Padahal sudah dijamin travelnya. Saya tanyakan ke kepala dinas perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat, katanya tetap mengacu pada kebijakan provinsi. Tapi pelaksanaan di lapangan justru tidak ada keringanan,” katanya. Artinya, kata Junaidi Kasum, semangat pemerintah provinsi untuk menggerakkan kembali seluruh lini kehidupan, dengan diberlakukannya kenormalan baru, tak sampai di tingkat bawah.

Dinas Perhubungan Provinsi NTB diharapkan melakukan sosialisasi lebih massif.

Sehingga kebijakan pemerintah daerah dari tingkat atas, sampai tingkat bawah sejalan. Karena itu, Asosiasi Transportasi Lokal Provinsi NTB mendesak Dinas Perhubungan Provinsi NTB mengundang seluruh para pelaku usaha transportasi, agar mempertegas kebijakan yang berlaku. Standar-standar dan aturan yang berlaku.

Sehingga pemahaman masyarakat transportasi seluruhnya sama. Baik perusahaan, aparat, maupun masyarakat.

Dengan masih ketatanya atu-

(Suara NTB/bul)

Junaidi Kasum ran ditingkat bawah ini, para pengemudi angkutan umum masih mempertimbangkan untuk beroperasi. sebab, beban operasional masih lebih besar dibanding pemasukan. “Pengemudi masih mikir-mikir ke luar.

Ndak ada penumpang. Penyeberangan dari Sumbawa ke Lombok masih ketat, penerbangan juga belum seberapa. Siapa mau diangkut,” ujarnya.

Seperti diketahui, Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2020 tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19, pihaknya juga mengubah aturan pembatasan penumpang selama pandemi virus corona (Covid19). Melalui Surat Edaran (SE) dengan nomor 550/778/Dishub/ I pihaknya mengubah aturan kapasitas penumpang untuk setiap kendaraan bermotor umum menjadi 70 persen. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 17 Juni 2020

Halaman 4

Pelabuhan ”Tikus” Harus Ditutup Tanjung (Suara NTB) Konsistensi pengawalan kenormalan baru (new normal) pariwisata Kabupaten Lombok Utara (KLU) harus dilaksanakan dengan tegas. Penetapan pintu masuk Gili di Pelabuhan Bangsal, agar diikuti pengawalan di pelabuhan tikus. Pelabuhan tidak resmi yang banyak digunakan oleh masyarakat, harus benar-benar ditutup untuk mencegah masuknya wisatawan tanpa mengikuti prosedur tetap Covid-19.

Lalu Mulyadi

Tuntaskan Pembangunan Infrastruktur DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus bekerja untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan. Terutama pembangunan infrastruktur yang berkontrak di tahun 2019. Artinya meski terjadi pemangkasan anggaran dan dihadapkan pada pandemi virus Corona (Covid-19), pengerjaan infrastruktur jalan yang sudah berkontrak tetap dilaksanakan.

Menurut Kadis PUPR Lotim, Lalu Mulyadi, Selasa (15/6), infrastruktur yang difokuskan itu terdiri dari Bidang Bina Marga berupa orbit jalan, irigasi dan air minum. Pasalnya kegiatan tersebut per tanggal 12 Juni berdasarkan kontraknya harus sudah tuntas 100 persen untuk diselesaikan. Sementara saat ini progres pengerjaannya mencapai sekitar 92 persen. Merata dengan semua pakai pekerjaan menyisakan satu atau dua ruas jalan.

Kondisi ini sempat tertunda dikarenakan harus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, karena jalan yang dibangun itu memasuki kawasan hutan atau konservasi. Akan tetapi, persoalan itu sudah selesai, sehingga ditargetkan beberapa minggu ke depan dapat mencapai 100 persen untuk pengerjaan percepatan jalan. Termasuk untuk percepatan air minum sudah selesai, sehingga tersisa program percepatan irigasi berupa pembangunan dua bendungan yang sampai saat ini sudah mencapai 20 persen dengan kontrak berakhir di tahun 2021.

Selanjutnya untuk kegiatan yang lain, kata Lalu Mulyadi, lantaran mengalami pemangkasan anggaran terkait Covid19, khususnya yang dipangkas dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp64 miliar, sama dengan di Bina Marga, Cipta Karya Karya dan saluran irigasi serta beberapa item kegiatan 60 persen dari APBD berupa hotmix jalan harus ditunda.

“Di antaranya di jalan TGH. Sibawaih, hotmix jalan lapangan Porda, proyek rumah dinas jabatan wakil bupati dan pembangunan beberapa pos koramil di tiga kecamatan harus ditunda karena anggaran untuk penanganan Covid-19 harus disisir untuk semua OPD,”sebutnya.

Terkait program yang tertunda ini, lanjutnya, Dinas PUPR selaku OPD teknis memperbanyak penyusunan Detail Engineering Design (DED), perencanaan infrastruktur-infrastruktur dasar dan feasibility study sebagaimana arahan dari pemerintah pusat. Kegiatan-kegiatan inilah yang bisa dioptimalkan di akhir tahun ini untuk dilaksanakan di tahun 2021, mulai dari DED jalan, DED irigasi maupun DED air minum. Adapun total jalan yang sudah diaspal atau hotmix di Kabupaten Lotim sepanjang 136 km ditambah tahun 2019 dengan progres pemantapan jalan diatas angka 64 persen dengan total panjang jalan di Kabupaten Lotim 1.018 kilometer. (yon)

Kesembuhan Pasien Covid-19 di KLU Capai 94 Persen Tanjung (Suara NTB) Angka kesembuhan Pasien Dalam Perawatan (PDP) terjangkit Covid - 19 di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menunjukkan tren positif. Sejak PDP pertama kali dirawat hingga Senin (15/6) lalu, jumlah pasien sembuh mencapai 94 persen.

Koordinator Humas/juru bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Lombok Utara, Evi Winarni, M.Si., dalam keterangannya, Selasa (16/6) mengungkapkan jumlah PDP yang masih dalam isolasi menyisakan 2 orang. Jumlah itu merupakan yang terendah di NTB. “Sampai hari ini (kemarin), masih 2 orang positif. Total positif di Lombok Utara 45 orang, sembuh 42 orang, masih dirawat 2 orang, dan meninggal 1 orang,” ujarnya.

Pasien yang masih dalam perawatan tersebut adalah warga dari Desa Pemenang Barat dan Desa Teniga. Keduanya masih akan menunggu hasil swab kedua yang dijadwalkan pada pekan ini. Hingga saat ini, keduanya juga berada di bawah pengawasan petugas medis RSUD KLU. Evi menyebut, hingga Senin kemarin jumlah warga yang melalui proses rapid diagnostic test (rdt) seluruhnya sejumlah 2.936 orang. Dari angka itu, ditemukan reaktif 171 orang dan reaktif 2.765 orang. “Hingga saat ini, ketersediaan alat RDT di Dikes KLU sejumlah 2.934 set,” imbuhnya.

Seluruh pasien reaktif telah ditangani kebutuhan logistiknya oleh Pemkab Lombok Utara dengan acuan alokasi logistik per 2 minggu. Jika pada hari ke-15 warga PDP masih belum sembuh atau reaktif naik status menjadi PDP, maka Satgas melalui Dinas Sosial KLU akan memberi kembali logistik untuk kebutuhan 2 minggu berikutnya.

“Satgas Covid -19 Kabupaten Lombok Utara berterima kasih kepada donatur dan lembaga atas sumbangan yang diberikan kepada warga Lombok Utara,” pungkasnya.

Sehari sebelumnya, Sekda KLU, Drs. H. Suardi, MH., berkesempatan melepas kepulangan pasien Covid yang sembuh ke kediamannya masing-masing. Jumlah PDP sembuh yang dipulangkan 4 orang. “Alhamdulillah, kita melepas empat orang yang sudah sembuh. Kini tinggal dua orang, menunggu hasil swab terakhir. Harapan hasil swabnya negatif, sehingga bisa kita pulangkan pula,” tuturnya.

Terkait dengan persiapan new normal (kenormalan baru), Sekda Suardi berpesan kepada masyarakat KLU untuk berkehidupan sehari-sehari secara normal bergaul, silaturahmi, tentu dengan memperhatikan betul tata cara protokol Covid-19. Pihaknya mengimbau pula untuk memelihara kesehatan masing-masing, terutama dengan makanan yang bergizi, Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). “Mari kita samasama menuju hidup normal,” ajaknya. (ari)

(Suara NTB/ari)

LEPAS - Sekda KLU H. Suardi melepas kepulangan pasien Corona yang sembuh, Senin (15/6) lalu.

Harapan ini disampaikan Ketua Koperasi Karya Bahari (KKB), H. Sabarudin, Selasa (16/6). Ia ikut berharap new normal sektor pariwisata khususnya tiga Gili berjalan baik dengan pengawalan pengendalian Covid-19 yang ketat.

Selaku pengelola transportasi pengunjung, pihaknya siap membuka akses kapan saja.

“Posko jaga Covid di Bangsal harus fokus, dan kami berharap tidak ada pintu masuk lain. Pelabuhan-pelabuhan kecil (pelabuhan tikus) harus ditutup,” pintanya.

Sejauh yang ia lihat, Posko Bangsal sudah memberikan pelayanan (kontrol gejala Covid-19). Saat ini pun, KKB tetap

beroperasi dengan volume trip yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah penumpang. “Kalau saat puasa dan awal Covid kemarin, penyeberangan kita buka dua kali sehari, sekarang naik jadi tiga kali. Kita dukung new normal, apalagi tahap awal ini untuk pekerja dan domestik saja, bukan untuk asing. Jadi tidak banyak yang kita khawatirkan,” tandasnya.

Kendati demikian, sebagai warga Gili Meno, Sabarudin mengaku khawatir dengan langkah pool test swab massal di tiga Gili. Pasalnya, gejala Covid sangat mirip dengan penyakit biasa yang dialami warga, misalnya batuk, pilek

dan demam.

“Apalagi sekarang ini musim kemarau, batuk pilek itu sudah biasa.

Jangan sampai dengan (pool) test swab, warga dinyatakan positif Covid,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) KLU, dr. H. Lalu Bahrudin, Selasa (16/6) mengungkapkan, estimasi rekondisi lingkungan tiga Gili tidak bisa dilakukan lebih cepat dari yang diharapkan pengusaha. Pasalnya, penyiapan kondisi menuju new normal cukup panjang dengan melibatkan lintas instansi.

“Estimasi waktu untuk melakukan persiapan new normal ini sekitar Juni sampai Juli. Harapan kami

pertengahan Agustus itu sudah bisa dilakukan new normal ini,” ujar Bahrudin.

Ia menjelaskan, siap tidaknya pembukaan Gili tidak hanya bergantung pada pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi, melainkan warga setempat. Pasalnya, rencana pemerintah untuk melakukan pool test swab belum sepenuhnya disetujui.

“Sekarang itu kembali ke semua warga Gili. Kalau warga Gili tidak mau melakukan pemeriksaan swab, kita juga tidak bisa paksakan. Tapi, kita juga tidak berani sembarangan memasukkan orang (wisatawan),” sambungnya.

Dikes tidak menginginkan, dibuka Gili guna menciptakan new normal justru menjadi bumerang. Dengan asumsi, wisatawan yang datang telah dinyatakan bebas dari virus, namun lingkungan internal tiga Gili belum dapat dinyatakan steril. “Jangan sampai

kita masukan orang bersih tetapi di dalamnya tidak bersih. Khawatirnya begitu dia keluar nanti, jadi terinfeksi lagi ‘kan repot,” tambahnya.

Pada tupoksi Dikes yang memantau gejala Covid, pihaknya sudah siap mulai dari skrining hingga langkah perawatan.

Dikes bekerjasama dengan instansi terkait seperti syahbandar, TNI dan Kepolisian, serta Satgas Kecamatan dan Desa.

Selain Dikes, kesiapan new normal juga berada pada OPD lain. Misalnya transportasi laut dan darat yang bergantung pada kesiapan Dinas Perhubungan.

“Tatkala mereka naik kapal laut, cidomo itu ‘kan bukan (wewenang) kita, nanti ada Perhubungan. Bagaimana mereka melakukan jaga jarak di boat, di cidomo, mereka yang buat SOPnya. Tidak hanya itu, masuk ke restoran juga nanti ada SOPnya, jadi tidak sembarangan. Termasuk di kamar juga nanti ada SOPnya,” tandasnya. (ari)

Warga Bukit Tinggi Keberatan Bantuan BLT DD Dipotong

(Suara NTB/kir)

CEK SUHU - Petugas tengah mengecek suhu tubuh salah seorang calon penumpang di BIZAM pascapandemi Covid-19, Silk Air dipastikan tidak akan melayani penerbangan di LIA dan akan digantikan oleh Scoot Airlines, mulai Oktober mendatang.

Silk Air Keluar, Scoot Airlines Masuk Praya (Suara NTB) Maskapai penerbangan yang berbasis di Singapura, Silk Air dipastikan tidak akan melayani penerbangan komersial rute Lombok-Singapura di Bandara International Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) setelah penutupan rute penerbangan internasional sebagai dampak Covid-19 Maret lalu. Sebagai gantinya, slot time serta rute penerbangan yang sebelumnya diisi Silk Air tersebut nantinya akan diisi oleh Scoot Airlines.

“Scoot Airlines ini masih satu induk perusahaan dengan Silk Air,” ungkap Communication and Legal Section Head PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA), Arif Hariyanto, kepada Suara NTB, Selasa (16/6).

Hanya saja, Scoot Airline tidak akan masuk melayani rute penerbangan LombokSingapura dalam waktu dekat ini, karena pandemi Covid-19 masih berlangsung. Selain itu, aturan lockdown yang belum membolehkan penerbangan

internasional, kecuali untuk beberapa bandara besar di Indonesia. Belum lagi regulasi soal pembatasan jumlah penumpang pesawat yang membolehkan maksimal 70 persen dari total daya tampung, sehingga berimbas pada kebijakan maskapai yang belum mau membuka penuh penerbangan. “Informasinya, Scoot Airlines baru akan masuk tanggal 23 Oktober mendatang,” tambahnya.

Adapun untuk penerbangan domestik, perlahan sudah mulai meningkat jumlah penumpang pascakebijakan pembukaan penerbangan bagi penumpang umum. Meski demikian, jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19 masih jauh di bawah normal. Saat ini, ratarata jumlah penumpang pesawat per hari di LIA sekitar 500 orang penumpang atau sekitar 6,25 persen dari sebelum pandemi Covid-19 yang bisa mencapai rata-rata hingga 8 ribu orang penumpang per harinya.

Untuk maskapai, hampir se-

mua maskapai besar sudah mulai masuk, seperti Garuda, Lion Air bersama maskapai anak perusahaannya. Tinggal Sriwijaya Grup yang belum masuk, yakni Nam Air. Termasuk juga untuk AirAsia. Hanya saja pihak AirAsia sudah memberikan konfirmasi kemungkinan akan masuk kembali di BIZAM pada tanggal 19 Juni mendatang. Tapi khusus untuk penerbangan rute domestik saja.

Sementara untuk rute internasional yang sebelum dilayani oleh maskapai berbasis di Malaysia tersebut sejauh ini belum ada konfirmasi kejelasan waktu. “Seperti itu tadi, maskapai tentunya masih mempertimbangkan tingkat keterisian kursi mereka yang bisa dibilang masih belum ideal untuk mengoperasikan seluruh armada mereka. Selain kursi maksimal hanya bisa diisi 70 persen dari kapasitas, calon penumpang yang mau terbang juga masih harus melengkapi persyaratan seperti hasil rapid test atau PCR test,” terangnya. (kir)

Bertambah, Kasus Kematian akibat Covid-19 di Loteng Praya (Suara NTB) Satu pasien positif Covid19 asal Desa Kidang Praya Timur, M (43), Senin (15/6), meninggal dunia. Pasien nomor 954 tersebut meninggal setelah sempat menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Praya. Dengan begitu, total sudah dua pasien Covid-19 asal Loteng yang meninggal dunia sampai sejauh ini.

“Pasien Ny. M meninggal pada Senin pagi kemarin,” ungkap Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., dalam keterangannya, Selasa (16/6). Yang bersangkutan pun sudah dimakamkan sesuai dengan protokol pemakaman pasien Covid-19.

Ia menjelaskan, dari hasil tracing (pelacakan) yang dilakukan pasien tersebut tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19.

Namun, memiliki riwayat kontak dengan pasien Covid19 lainnya. Di mana pasien sendiri juga memiliki riwayat penyakit penyerta, yakni penyakit komorbid.

Sebelumnya, pasien menjalani uji swab setelah sebelumnya menjalani rapid test dengan hasil reaktif, pada tanggal 2 Juni lalu. Di mana pada uji swab pertama tersebut, hasilnya negatif. Namun sepekan berselang pada tanggal 8 Juni, pasien kembali menjalani uji swab kedua dan

hasilnya positif. Pasien selanjutnya menjalani perawatan di RSUD Praya sampai akhirnya meninggal dunia.

Dengan penambahan pasien Covid-19 yang meninggal dunia tersebut maka total sampai saat ini ada 97 orang warga Loteng yang terkonfirmasi positif terpapar Covid-19. Rinciannya, 76 orang dinyatakan sembuh, dua orang meninggal dunia. Sisanya sebanyak 19 orang masih dalam perawatan dengan kondisi baik.

Diakuinya, jika dibandingkan dengan kasus kematian pasein Covid-19 yang hanya sekitar 2 persen, catatan pasien sembuh jauh lebih tinggi mencapai sekitar 78 persen. Untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19, petugas kesehatan tetap melakukan pelacakan terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif.

Pihaknya pun tetap mengingatkan masyarakat supaya berperan aktif dalam upaya pemutusan rantai penularan Covid-19 dengan tetap tinggal di rumah, beribadah di rumah, senantiasa memakai masker jika keluar rumah dan menghindari kerumunan, physical distancing serta selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Sementara di Lombok Barat (Lobar), berdasarkan data

perkembangan kasus Covid19, tren kasus Covid-19 stagnan. Sejak hari beberapa hari terakhir penambahan pasien Covid-19 sebanyak 10 kasus.

Hingga Selasa (16/6), total pasien positif mencapai 193 pasien. Dibandingkan pasien sembuh mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah pasien sembuh pun lebih banyak dibanding yang masih positif. Di mana pasien sembuh sebanyak 128 orang, sedangkan yang masih positif tinggal 65 orang dengan 10 pasien meninggal. Dari data perkembangan Kasus covid-19 itu juga tergambar, lima kecamatan nihil kasus positif baru.

Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Kesehatan Lingkungan (P3KL) H. Ahmad Taufiq Fathoni, menjelaskan, pasien sembuh di Lobar mencapai 65 persen lebih. Sejauh ini ada beberapa kecamatan yang masih tinggi angka kasus positifnya. Daerah yang tinggi di beberapa kecamatan tertentu. Upaya penanganan terus dilakukan Dikes, kalau ada kasus baru akan dilakukan pelacakan dan rapid test. Ia menambahkan, pihaknya terus menekan kasus Covid-19 dengan meningkatkan pencegahan. Sebab mengacu penilaian Kemendagri, bahwa Lobar masih zona kuning dari sisi epidemiologi. (kir/her)

Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari Lombok Barat (Lobar) keberatan dengan dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) senilai Rp 150 ribu. Dugaan pemotongan dilakukan oleh oknum kepala dusun (kadus) atas arahan dari kepala desa (kades) sebelum dilakukan pembagian.

Warga Dusun Tunjang Polak Desa Bukit Tinggi M. Anwar mengatakan, sebelum bantuan dibagi kepada masyarakat, ia dan warga dikumpulkan oleh kades di kantor desa. Warga diberikan semacam penjelasan bahwa perlu berbagi kepada warga lain dengan seikhlasnya. “Dia bilang seikhlasnya tapi kok dipatok yang diambil Rp 150 ribu, katanya untuk warga yang belum dapat bantuan tapi warga belum diberikan,” jelas dia.

Diakuinya, bantuan BLT yang diterima dari desa sebesar Rp 600 ribu. Akan tetapi setelah pulang ke rumah, bantuannya diambil lagi oleh oknum kadus sebesar Rp 150 ribu. Bantuan tahap I diambil Rp 150 ribu sedangkan bantuan tahap I ia hanya memberikan Rp 50 ribu. “bantuan BLT DD yang pertama diambil (potong red) Rp 150 ribu, sedangkan tahap II saya hanya kasih Rp 50 ribu,” aku dia.

Dari penjelasan pihak desa dan dusun, ujarnya, bantuan ini dipotong dengan alasan untuk diberikan ke warga yang belum mendapatkan bantuan. Akan tetapi warga mempertanyakan kenapa warga belum diberikan, padahal dana bantuan dari warga sudah dipotong sebanyak dua kali. Hal senada diakui,

Harianah. Bantuan BLT yang diterima dari desa Rp 600 ribu, namun besoknya setelah menerima dari desa langsung dipotong oleh kadus. Sebelum dipotong, warga diajak musyawarah oleh desa. Namun saat musyawarah itu, ada warga yang setuju dan tidak. Ia sendiri terpaksa setuju.

Sementara itu Kepala Desa Bukit Tinggi, Ahmad Muttakin mengatakan terkait pemotongan BLT, pihaknya ada indikasi dipolitisasi oleh lawan politiknya. Ia dilaporkan indikasi pemotongan bantuan dirinya membantahnya.

Intinya ia menegaskan tidak benar dirinya melakukan pemotongan, karena pihak desa memberikan bantuan sesuai ketentuan Rp 600 ribu. Ia mengklaim, warga berinisiatif yang memberikan ke warga lain yang tidak mendapatkan bantuan. Ia mengaku, sudah diklarifikasi oleh aparat kepolisian. “Sudah saya klarifikasi saja oleh polisi (di Polda, red). Ndak ada apa-apa,” kilahnya, seraya menambahkan, penerima BLT di desanya 195 KK dan penyaluran BLT sudah masuk tahap II. Sedangkan camat Gunungsari Mudassir mengaku terkait dugaan pemotongan BLT Pihak Desa Bukit Tinggi sudah diperiksa oleh kepolisian. Bahkan ia sempat menginap semalam di kantor kepolisian. “Kades dan sejumlah kadus sempat diperiksa kepolisian, cuma boleh pulang.

Desa sudah berikan berkasberkas BLT DD,” jelas dia. ‘’Terkait dugaan pemotongan BLT yang dilaporkan warga, setelah nama-nama yang dikira dipotong dihadapkan kepolisan justru pengakuannya beda lagi,’’ tambahnya. (her)

Pengusaha Lokal Minta Dilibatkan Pemda Giri Menang (Suara NTB) Penggunaan anggaran Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) dikritik pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Pasalnya, dalam pelaksanaan anggaran Rp 72,5 miliar ini dinilai kurang transparan lantaran ketidakjelasan vendor atau pengusaha yang dilibatkan.

Wakil Ketua Kadin Lobar Rosidi mempertanyakan siapa sebenarnya vendor utama untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan kebutuhan lainnya. “Dalam proses pelaksanaan anggaran Covid-19 Rp 72,5 miliar, seperti pengadaan barang dan jasa kami (Kadin, red) tak dilibatkan, paling tidak pemerintah memanggil Kadin untuk koordinasi. Tapi ini tidak ada,” ungkapnya.

Paling tidak, kata dia, para pengusaha diajak koordinasi membahas bagaimana pelaksanaan anggaran Rp72,5 miliar sesuai dengan pos untuk sektor kesehatan, bantuan pangan. Pos-pos mana yang bisa diberikan ruang kepada pengusaha lokal untuk ikut serta. Di sini ia melihat pemda tidak fai, dan tidak terbuka dalam penggunaan anggaran. Sebab patut dipertanyakan, kata dia, siapa pengusaha yang melakukan pengadaan dan kuasa pengguna anggaran Covid-19 ini tidak jelas.

Menanggapi hal ini, Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi mengaku

Rosidi terbuka soal pelaksanaan anggaran Covid-19. Terkait pelibatan pengusaha Lobar tentunya menyangkut hal teknis di dinas.

Dalam pengadaan APD, misalnya ada Dinas Kesehatan (Dikes). Pihak Dikes mengajukan anggaran dan membeli APD. Pihaknya mengaku tidak bisa masuk ke hal teknis, namun kalaupun nanti bisa dikomunikasikan maka pihaknya akan mengkoordinasikan dengan dinas.

“Kami terbuka, kalau soal pengadaan APD itu hal teknis di dinas. Kalaupun nanti bisa ada peluang pengusaha Lobar dilibatkan tentu dilibatkan,” terang dia.

Terkait kerawanan terjadi penyalahgunaan atau korupsi dana Covid-19, sudah ada langkah pencegahan Pemda dengan melibatkan APH, BPKP dan Inspektorat. (her)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/yon)

Menuju Kenormalan Baru di Gili

SUARA NTB Rabu, 17 Juni 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Harga Jagung Anjlok, Petani Unjuk Rasa Sumbawa Besar (Suara NTB) Aliansi Petani Jagung (APJ) dari kecamatan Plampang menggelar unjuk rasa ke kantor Bupati Sumbawa, Selasa (16/6). Mereka mengeluhkan anjloknya harga jagung.

Mereka menuntut Pemkab dan DPRD membuat regulasi dan mengintervensi harga jagung. Dengan meninjau kembali harga jagung di lapangan.

Perwakilan APJ berorasi mengecam harga jagung yang anjlok ditengah pandemi ini.

Dikawal ketat aparat kepolisian, demo berjalan tertib. Bahkan Sat Pol PP juga sempat membagikan masker untuk digunakan oleh massa aksi yang belum menggunakannya. Mereka diterima oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah yang didampingi pejabat dari Dinas Pertanian.

Dalam pernyataan sikapnya, APJ dengan koordinator lapangan Muhammad Husnaini dan Jenderal Lapangan, Muhammad Sidik, menyatakan, ditengah wabah Covid, harga berbagai barang kebutuhan melonjak tinggi. Namun harga jagung malah anjlok. Kondisi petani yang sekarang dalam masa panen raya, sunggh memprihatinkan. Saat ini, klaim APJ,

harga jagung dikisaran Rp2.950 hingga Rp3.000 per kilogram di lokasi dengan kadar air 19-20 persen. Sementara berdasarkan Permendag No. 58 tahun 2018, penentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebsar Rp3.150 per kilogram di tingkat petani dengan kadar air 15 persen.

Maka, APJ Kecamatan Pelampang mendesak Bupati Sumbawa agar melakukan intervensi harga terhadap produk produk yang dihasilkan petani. Dengan kebijakan harga pembelian pemerintah untuk komoditas jagung minimal Rp3.500 Per Kg agar petani bisa menutupi biaya produksinya untuk petani sejahtera. Tuntutannya, mendesak Dinas Pertanian segera mengoptimalkan harga pembelian di tingkat petani agar tidak terjadi monopoli harga. Kemudiian

JPS Terpijar Tahap II, Dompu Tetap dengan Bantuan Uang Tunai Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu, tidak akan mengubah item bantuan dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS) Terpijar tahap II. Mereka tetap dengan uang tunai untuk meminimalisir potensi penyimpangan, juga memudahkan pemanfaatan sesuai kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Demikian ditegaskan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Dompu, Tajuddin HIR ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (16/ 6). “Kita tetap seperti yang kemarin uang tunai Rp600 ribu (Suara NTB/jun) per bulan,” ungkapnya.

Tajuddin HIR Keputusan tetap bertahan dengan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai ini, tidak lain atas beberapa pertimbangan. Seperti misalnya menggunakan sembako, selain nanti pihaknya disibukan persoalan harga dan kualitas beras yang akan disalurkan penyedia, item tersebut dinilai rentan penyimpangan. Karenanya, alternatif terbaik yakni menyerahkan uang tunai untuk dimanfaatkan sesuai keperluan penerima manfaat.

Kalaupun UKM menuntut perhatian, menurutnya, tidak saja lewat kerjasama langsung bersama pemerintah daerah. Karena bantuan yang diterima KPM pada akhirnya akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pokok di UKM. “Tidak perlu dinas belanja ke UKM terus dibagi ke KPM, tetapi sekarang KPM yang belanja sendiri ke UKM,” jelasnya. Prinsipnya, bantuan uang tunai tersebut disalurkan semata-mata untuk memberi kebebasan pada KPM dalam menentukan sendiri keperluan rumah tangganya, karena tidak menutup kemungkinan ada KPM yang sudah memiliki persediaan beras dan butuh akan bahan pokok lain yang lebih banyak.

Sementara disinggung terkait jadwal penyaluran bantuan JPS Terpijar tahap II, Tajuddin HIR belum berani memastikan. Karena belum ada perintah lebih lanjut dari pemangku kebijakan. “Belum ada kejelasan sampai saat ini, kemungkin minggu-minggu depan. Jadwal pastinya tidak ada kita buat,” tandasnya. (jun)

mendesak Pemkab membuat regulasi terhadap harga komoditas jagung di Sumbawa. Meminta DPRD meninjau kembali harga jagung di lapangan dan menaikkan harga jagung diangka minimal Rp3500 Per Kg dan maksimal Rp3.950 Per Kg. Terhadap tuntutan ini, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah mengapresiasi aksi ini sekaligus ucapan terima kasih kepada massa aksi yang juga menerapkan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker. “Kondisi yang dirasakan oleh petani saya juga merasakan sendiri.

Kami juga sudah berusaha.

Malahan kita dorong ekspor yang dilakukan ke Filipina beberapa waktu lalu, karena kondisi negara kita saat ini. Eskpor ini juga dalam rangka menaik-

Lawata Kembali Dibuka, Pengunjung Dibatasi Kota Bima (Suara NTB) – Tempat wisata di Kota Bima kini mulai dibuka, setelah ditutup beberapa bulan dampak pandemi Covid-19.

Salahsatunya yakni destinasi wisata pantai Lawata yang terletak di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat.

Walaupun dibuka seperti biasa, namun di lokasi pantai Lawata tetap diterapkan protokol kesehatan Covid-19.

Bahkan jumlah pengunjung akan dibatasi, hanya sebanyak 250 orang saja.

“Pantai lawata, sudah mulai dibuka, tapi pengunjung di(Suara NTB/Uki) batasi sampai 250 orang.

Abdul Malik Tidak boleh lebih dari itu,” kata Juru Bicara Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Kota Bima, H. Abdul Malik, S.P MM, kepada Suara NTB, Selasa (16/6).

Selain itu lanjutnya, pengunjung di pantai Lawata juga akan diperiksa identitasnya. Sebab pengunjung di luar Kota Bima tidak diperbolehkan masuk area atau kawasan pantai Lawata. “Pengunjung di pantai Lawata hanya warga Kota Bima saja,” katanya.

Lebih jauh Malik menjelaskan, ketentuan tersebut hanya berlaku untuk sementara waktu saja. Mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19 karena saat ini, Kota Bima sudah berada di zona hijau. (uki)

(Suara NTB/ist)

HARGA JAGUNG - Massa aksi APJ demo di depan Kantor Bupati Sumbawa terkait anjloknya harga jagung, Selasa (16/6).

Sekretaris Dinas pertanian Kabupaten Sumbawa, Wayan Rusmaswati M.Si, menambahkan, HPP yang telah diatur, untuk jagung Rp 3.150 den-

Bandara Sumbawa Tunggu Kesiapan Maskapai Sumbawa Besar (Suara NTB) Penerbangan bagi masyarakat umum dengan persyaratan khusus sudah mulai dibuka. Menyusul adanya Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020.

Meskipun demikian, untuk melayani penerbangan tersebut, Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa masih menunggu kesiapan maskapai.

Kepala Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa melalui Kepala Urusan Tata Usaha, Kukuh Dwi Pramogi, S.ST membenarkan hal tersebut. Penerbangan sudah bisa dilakukan untuk penumpang umum tetapi harus mengantongi surat kesehatan. Apakah hasil tes cepat (rapid test) ataupun tes swab.

“Sekarang sudah bisa untuk umum, tetapi harus menggunakan surat sehat. Rapid test 3 hari atau swab untuk jangka waktu 7 hari. Jadi terserah mau menggunakan apa, yang penting

(Suara NTB/ist)

Kukuh Dwi Pramogi masanya masih berlaku pada saat kita terbang,” terangnya.

Meskipun demikian, jelasnya, untuk operasi penerbangan dari Lombok ke Sumbawa maupun dari Sumbawa ke Lombok, pihaknya masih melakukan diskusi dengan pihak maskapai yakni Wings Air. Karena yang menen-

tukan rute adalah pihak maskapai, sedangkan pihaknya sudah menyiapkan jadwal waktu kedatangan dan keberangkatan. “Jadi belum ada kepastian, karena kita harus kroscek kembali. Karena yang menentukan rute adalah pihak Wings Air. Kalau kami menyiapkan slot time. Slot timenya sudah siap, tetapi kembali lagi ke pihak manajemen Wings Air. Masih kita terus tanyakan kapan kesiapan dari Wings Air untuk terbang dari Lombok ke Sumbawa maupun Sumbawa ke Lombok,” ungkapnya.

Dari segi fasilitas dan personil,lanjutnya, pihaknya sudah siap untuk melayani penerbangan. Selain itu sebelumnya juga sudah dua kali dilakukan sterilisasi ruangan. Makanya koordinasi terus dibangun dengan pihak maskapai. “Kesiapan kita sudah, tunggu dari pihak maskapai. Sampai saat ini kita masih terus berkoordinasi. Kebetulan kita lagi rapat dengan pihak Wings untuk mempertanyakan itu. Belum ada hasilnya,” tandasnya. (ind)

gan kadar air 15 persen. Jika terjadi penurunan harga kemungkinan masih tinggi kadar airnya. Terkait permintaan adanya satu alat pengecek ka-

dar air di kecamatan akan difasilitasi. “Saya sepakat kita harus buatkan surat edaran terkait harga sesuai HPP dari pusat,”pungkasnya. (arn/ind)

Warga Bersemangat Sambut Kenormalan Baru Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengatakan, pandemi Covid-19 mengharuskan orang memilih tetap di rumah tanpa ada aktivitas produksi, atau tetap beraktivitas dengan menerapkan protocol Covid secara ketat. Kabupaten Dompu memilih tetap beraktivitas dengan menerapkan protokol Covid19 agar warga bisa produktif untuk memenuhi kehidupannya.

“Para pengurus jasa EO sudah 2 kali datangi saya. Mereka meminta agar disuarakan new normal. Mereka sudah 4 bulan menganggur dan tidak ada penghasilan sama sekali. Ini yang membuat saya bersemangat dengan new normal,” kata Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin di Dompu, Selasa, 16 Juni 2020.

H. Bambang pun mengingatkan kepada warga untuk disiplin dengan protap Covid-19. Ketika keluar rumah tetap menggunakan masker, mengatur jarak fisik, dan tetap mencuci tangan setelah beraktivitas. “Kebiasaan ini harus menjadi kebiasaan baru bagi kita semua,” ajaknya.

Terkait banyaknya pedagang yang tidak menggunakan masker, kata H. Bambang, ini akan menjadi perhatiannya.

Karena ribuan masker sudah dibagikan untuk pedagang. Itu

(Suara NTB/ula)

H. Bambang M. Yasin dilakukan agar para pedagang yang melayani pembeli menerapkan disiplin baru dengan mengenakan masker, sehingga tidak menjadi sumber penyebaran penyakit. Di beberapa tempat, pasar terpaksa ditutup karena menjadi sumber penyebaran virus Corona. “Sekarang pilihannya, pasarnya ditutup atau pedagangnya disiplin mengenakan masker,” kata H. Bambang.

Ia juga mengaku, saat ini dirinya menjadi lebih disiplin dalam menerapkan protocol Covid-19 pasca dirinya foto bersama PDP yang belakangan terkonfirmasi positif Covid-19. (ula)

FK2D KSB Nilai PMK 50/2020 Berpotensi Konflik Penyeberangan Poto Tano

Verifikasi Calon Perseorangan Segera Dilanjutkan Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa kini sedang menyiapkan kelanjutan tahapan verifikasi calon perseorangan. Penyerahan dokumen dukungan Paslon perseorangan kepada PPS melalui PPK dari 24-29 Juni 2020. Selanjutnya, dilakukan verifikasi faktual dilakukan selama 14 hari sesuai PKPU No 5 tahun 2020.

“Verifikasi Faktual (Verfak), berawal dari 24 Juni dan berkahir pada 12 Juli 2020.

Verfak tetap dilakukan dengan sistem sensus. Petugas dengan menggunakan APD (Suara NTB/ist) berupa masker, handsaniM. Wildan tizer dan kelengkapan lainnya,”terang Ketua KPU Sumbawa, M. Wildan didampingi Komisioner M.Ali, ketika dihubungi Selasa (16/6).

Untuk APD yang akan digunakan oleh petugas kini sedang dalam proses pengadaan. Sebab setiap tahapan berbeda beda APD yang digunakan. Anggaran untuk pengadaan APD yang diusulkan KPU Sumbawa sudah disetujui oleh pusat. “Insya Allah KPU siap melaksanakan tahapan sesuai dengan protokol kesehatan dalam pencegahan covid 19,”tandasnya. (arn)

kan harga jagung,”terangnya.

Menyangkut tuntutan untuk dibuatkan Perda, dari regulasinya, bukan hanya kewenangan dari Bupati. Tetapi melalui Pemkab dan DPRD. Sehingga nantinya akan dibicarakan dengan DPRD. “Saya mendapatkan informasi, HPP untuk jagung Rp3.150 perkilogram dengan kadar air 15 persen. Sedangkan untuk ekspor, di PT Seger Rp3.200 perkilogram.

Memang harga ini dibandingkan dengan tahun lalu jauh merosot. Saya berjanji akan usahakan. Karena para petani ini juga masyarakat kami.

Namun tolong dimaklumi kondisi sekarang sedang terjadi covid. Di Surabaya belum ada pabrik buka. Ini juga menjadi salah satu kendala. Tapi kami coba bersama memperjuangkan ini. Insya allah kami akan coba koordinasi dengan DPRD untuk membahas masalah ini. Besok saya akan panggil semua pengusaha untuk bicarakan ini,”tandas H. Mo, panggilan akrab Wabup.

(Suara NTB/ist)

Andi Subandi Taliwang (Suara NTB) Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa berpotensi menuai konflik di tengah masyarakat.

“Kami menganggap PMK 50/ 2020 itu kalau dilaksanakan akan membuat konflik di masyarakat dan kami selaku pemerintah desa

menjadi tumbalnya,” kata Ketua FK2D KSB, Andi Subandi kepada Suara NTB, Senin (16/6).

Konflik akan terjadi, dikatakan Andi, khusus jika klausul pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk bulan keempat sampai keenam dijalankan.

Menurut dia, mengenai Bansos pemerintah di tengah pandemi virus corona saat ini sudah sangat banyak dinamika yang dihadapi desa. Gelombang protes seputar penyaluran berbagai bentuk bantuan tersebut silih berganti, terutama mengenai besaran bantuan yang berbeda-beda.

“Bayangkan kalau BLT dana desa diperpanjang waktunya sampai 6 bulan. Apa tidak protes lagi masyarakat. Ini saja hanya karena nilainya yang beda antara BLT DD dengan PKH dan BPNT. Kami sudah diprotes habis-habisan,” cetus Andi.

Ia menjelaskan, sebaiknya durasi penyaluran BLT DD tetap seperti semula. Yakni selama 3 bulan dengan besaran bantuan Rp600 ribu/bulan. Sebab khusus di KSB protes mengenai berbedanya nilai bantuan sudah bisa dinetralisir dengan hadirnya bantuan Jaring Pengaman Sos-

ial (JPS) Pariri. Di mana Bansos dari Pemda KSB itu telah menggenapi nilai bantuan pemerintah pusat maupun JPS Gemilang NTB menjadi Rp600 ribu/bulan.

“Jadi sekarang tidak ada warga yang iri lagi. Tapi kalau ditambah BLT dana desa 3 bulan. Pasti ada protes lag8li,” jaminnya.

Tidak saja akan menuai polemik, lebih jauh Andi menyebutkan, kebijalan menteri keuangan tersebut akan semakin memberatkan anggaran desa. Di saat pandemi virus corona ini, keuangan desa benar-benar telah terporsir habis sejak awal. Tidak saja yang bersumber dari pemerintah pusat berupa dana desa, alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten juga telah banyak yang tersedot untuk penanganan Covid-19.

“Untuk diketahui ya. Sumber pendapatan desa saat ini banyak sekali yang terpotong. DD misalnya sudah kita alihkan ke BLT ditambah lagi ada pengurangan sekitar Rp10 sampai Rp15 juta. ADD juga kita dipotong kisarab Rp20 sampai Rp50 juta. Bahkan bagi hasil desa tahun ini juga ada pemangkasan,” demikian ungkap kepala desa Sapugara Bree, kecamatan Brang Rea ini. (bug)

Kembali Normal

Taliwang (Suara NTB) Aktivitas penyeberangan di pelabuhan Poto Tano kembali normal setelah sebelumnya hanya melayani kendaraan angkutan barang dan ekspedisi lainnya.

Bahkan saat ini aktivitas pelabuhan mulai meningkat sebesar 30 persen pasca kenormalan baru diterapkan oleh Pemerintah.

“Pasca kenormalan baru diberlakukan pemerintah, saat ini jumlah penumpang yang menggunakan dermaga Poto Tano mengalami lonjakan meski belum signifikan “ ungkap Supervisi Pelabuhan Poto Tano Asairin Solichin, kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, Selasa (16/6).

Meski sudah normal, pihaknya tetap akan mengedepankan upaya pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19). Bahkan pengguna jasa penyeberangan juga diwajibkan untuk menggunakan masker dan surat sehat dari rumah sakit. Tentu sebelum naik kapal juga akan dilakukan pengecekan suhu tubuh, jika melebihi dari kondisi normal tidak diizinkan untuk bepergian.

Pihaknya juga akan merubah pola yang diberlakukan selama ini dengan melakukan pembatasan fisik bagi para penumpang. “Meski aktivitas di Poto Tano mulai meningkat tetapi pola pencegahan covid-19 tetap akan diberlakukan,” timpalnya.

Sementara untuk aktivitas penyeberangan saat ini didominasi kendaraan barang sementara untuk kendaraan jenis bus sudah mulai meningkat 20 persen, kendaraan pribadi 30 persen dan kendaraan roda dua 50 persen. Sebagai langkah antisipasi penyebaran virus tersebut saat ini pihaknya juga masih belum mengizinkan pedagang untuk berjualan di atas kapal termasuk para pengamen. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu antisipasi terhadap penyebaran virus tersebut. “Kami tetap tidak mengizinkan para pengamen dan penjual makanan melakukan aktivitas di kapal selain penumpang sampai dengan saat ini. Itu kita lakukan untuk menekan penyebaran Covid-19 di wilayah NTB,” pungkasnya. (ils)

Tenaga Medis Sembuh, Pelayanan di RSUD Sumbawa Normal Kembali Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa mulai berjalan normal. Pasalnya empat tenaga medis terdiri atas dua dokter spesialis dan dua perawat dinyatakan sembuh dari covid-19.

Selain empat tenaga medis tersebut, ratusan tenaga medis lain yang sebelumnya diisolasi mandiri juga sudah bekerja. Terhadap hal ini, masyarakat diimbau untuk tidak khawatir berobat ke rumah sakit. Karena selain hasil swab tenaga medis yang dinyatakan negatif, ruangan juga sudah dilakukan sterilisasi.

Direktur RSUD Sumba-

wa, dr. Dede Hasan Basri kepada wartawan membenarkan hal tersebut. Pelayanan di seluruh ruangan sudah mulai normal kembali. “Alhamdulillah Senin kemarin pelayanan di RSUD itu sudah mulai berjalan dengan normal. Baik ruangan operasi maupun sal dan yang lainnya itu, sudah berjalan dengan normal kembali.

Karena dari hasil pemeriksaan swab baik tenaga spesialis maupun tenaga perawat itu sudah dinyatakan negative,” ujarnya Selasa (16/6).

Diungkapkan dr. Dede, sebelumnya pihaknya sudah membersihkan ruangan operasi.

Seluruh ruangan lainnya juga sudah disemprotkan disinfektan. Karenanya, masyarakat diimbau untuk tidak cemas datang berobat ke rumah sak-

it. “Saya himbau kepada seluruh masyarakat tidak usah cemas dan ridak usah ragu lagi.

Silahkan untuk pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit itu sudah berjalan dengan normal,” terangnya.

Pihaknya juga sudah melakukan pertemuan di rumah sakit terkait pelayanan yang dilakukan ke depannya.

Terutama dalam mengedepankan standar protocol kesehatan, guna pencegahan covid19. Bagi pasien yang akan dilakukan rawat inap atau yang membutuhkan tindakan operasi yang bersifat segera, tetap akan dilakukan rapid test atau tes cepat. Sedangkan untuk pelayanan di kamar operasi, tenaga medis menggunakan APD level 3. Harapannya dapat memberikan

keamanan dan kenyamanan bagi pasien dan tenaga medis di RSUD Sumbawa.

“Jadi kemarin saya mengadakan rapat juga dengan seluruh kepala ruangan, dengan himbauan bahwa untuk mengantisipasi ke depan dengan menggunakan satu pintu.

Sehingga untuk pelayanan yang akan dirawat inapkan atau tindakan operasi yang sifatnya segera, tetap kita lakukan rapid tets. Dan untuk pelayanan di kamar operasi itu kita menggunakan APD level 3 untuk pelayanan. Bagian terdepan terutama di IGD, untuk setiap pasien yang akan perawat rawat inap tetap dilakukan rapid test dulu. Hal ini untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena nantinya akan

(Suara NTB/ist)

Dede Hasan Basri berdampak pada semua,” pungkasnya. (ind/arn/*)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 17 Juni 2020

Halaman 6

Dikeluhkan Calon Siswa Baru

(Suara NTB/ist)

GEDUNG - Kondisi gedung Undikma yang memiliki banyak kapasitas untuk perkuliahan. Sayangnya, kapasitas gedung belum sebanding dengan jumlah mahasiswa yang mendaftar.

Ruang Kuliah Belum Penuhi Jumlah Kuota

Mataram (Suara NTB) Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) jadi kampus baru di Kota Mataram. Masyarakat kian disuguhi banyak alternatif pilihan. Namun sebelum berubah jadi Undikma, dulunya kampus ini bernama IKIP Mataram yang merupakan kampus swasta tertua di Kota Mataram.

Adanya anjuran Kopertis yang mengharuskan merger membuat kampus paling padat mahasiswa dulunya ini mengajak Universitas NTB untuk bergabung. Namun cerita padatnya kampus ini karena ramai peminat merupakan cerita lama. Kini kapasitas ruang kuliah di tempat ini belum memenuhi jumlah kuota.

Wakil Rektor I Undikma Dra. Ni Ketut Alit Suarti menyebut jika kapasitas ruang perkuliahan di Undikma berkisar hingga 60 orang mahasiswa di setiap ruang kuliah. Namun kapasitas itu belum terpenuhi, sehingga proses kuliah pun terkesan minimalis dengan jumlah mahasiswa setiap ruang kuliah hanya 40 orang saja.

“Jumlah ruangan sudah mencukupi cukup luas, luas ruangan di Undikma bisa 60 bisa sangat longgar. Namun kini tidak terisi 60 melainkan 40 orang,” ujarnya.

Sebab adanya perubahan peminat mahasiswa masuk IKIP sebelum terjadi transisi perubahan menjadi Undikma, selain kian menjamurnya kampus-kampus baru, juga karena adanya aturan yang membatasi jumlah penerimaan mahasiswa lantaran adanya kebijakan akreditasi institusi.

Kebijakan akreditasi institusi berkonsekuensi terhadap jumlah mahasiswa yang diterima kampus. Jika dulu tak ada pembatasan jumlah pendaftar, namun sejak kebijakan itu berlaku dibatasi ketat. Rasio dosen dengan mahasiswa haruslah ideal. Tak boleh lebih dari yang ditentukan pemerintah.

Kini setelah berubah nama jadi Undikma, tentu saja layanan pendidikan untuk menarik minat mahasiswa baru terus ditingkatkan. Apalagi perubahan dari institut ke universitas. “Mungkin banyak yang bertanya mengenai Undikma.

Ada beberapa pula yang baru mendengar. Namanya dulu adalah IKIP Mataram yang kini berubah. Seiring dengan perjalanan pada tahun 2019 dari institut menjadi universitas hasil gabungan dengan UNTB,” urainya.

Di masa penerimaan mahasiswa baru tahun ini, salah satu bentuk layanan bagi calon pendaftar ialah dengan menyiapkan 293 orang dosen dengan kualifikasi S2 dan S3. Bahkan jumlah itu masih akan bertambah seiring banyaknya dosen lainnya yang kini berstatus sedang menempuh studi. “Sedang S3 dan S3 luar dan dalam negeri. Akreditasinya ialah B,” ujarnya. (dys)

Cegah Covid-19 di Kalangan Siswa Selong (Suara NTB) Puluhan siswa sekolah di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, diberi sosialisasi untuk mencegah penyebaran Covid-19, Senin (15/6). Sosialisasi dilakukan oleh BKKBN bekerjasama dengan Pemerintah Desa Desa Batuyang.

Selain memberikan sosialisasi, langkah nyata lainnya yang dilakukan yaitu berupa pembagian masker kepada siswa peserta sosialisasi. Di samping itu juga penyedian sarana air bersih.

“Diharapkan, masker yang dibagikan dapat dimanfaatkan oleh para siswa baik ketika berkegiatan di sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat,” terang Jumadi, SAP., petugas lapangan BKKBN Kecamatan Pringgabaya.

Menurutnya, kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman pada para siswa sekolah di lingkup Kecamatan Pringgabaya agar memperhatikan aspek kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari.

Dikatakan Jumadi, acara ini sangat penting. Pemberian pemahaman kepada anak-anak dan masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) sangat dibutuhkan di masa saat sekarang ini. “Ingat dan terus diingat segala aktivitas di luar tetap mengikuti SOP Kesehatan agar terhindar dari wabah virus Corona atau Covid 19,” ujarnya.

Dipilihnya siswa sekolah sebagai peserta sosialisasi lantaran kasus positif Corona di Kecamatan Pringgabaya cukup tinggi. Apalagi di Desa Batuyang juga termasuk dalam zona merah penyebaran Covid-19.

Selain itu, anak-anak adalah paling rentan terkena dampak. Mereka juga diberi pemahaman agar berhati-hati setiap saat. “Ingat tetap pakai masker, ingat tetap jaga jarak.

Ingat tetap hindari kerumunan. Ingat tetap cuci tangan pakai sabun di air mengalir,” harapnya Nuzila peserta sosialisasi dari siswi SDN 2 Batuyang, mengaku banyak ilmu bermanfaat yang diberikan selama kegiatan.

Tentu saja ilmu yang dapat dimanfaatkan setiap hari dalam upaya menjaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19. (dys)

PPDB SMP, Sekolah di Perbatasan Bisa Terima Siswa Luar Kota Mataram (Suara NTB) – SMP yang berada di perbatasan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dapat menerima calon peserta didik dari luar kota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP tahun ajaran 2020/2021. Namun kuota paling banyak calon peserta didik dari luar kota hanya 5 persen dari total jumlah daya tampung.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mengatakan, berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB SMP, satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat dapat menerima calon peserta didik baru luar kota. Ketentuannya, calon peserta didik baru berdomisili pada desa terdekat dari batas luar wilayah Kota Mataram.

“Kuota calon peserta didik baru paling banyak 5 persen dari total jumlah daya tampung yang diterima, termasuk dalam kuota 50 persen dalam jalur zonasi,” ujarnya.

Satuan pendidikan yang berada di perbatasan kota dan menerima calon peserta didik baru dari luar kota yaitu SMPN 8 Mataram, SMPN 10 Mataram, SMPN 12 Mataram, SMPN 17 Mataram, SMPN 19 Mataram, SMPN 20 Mataram, dan SMPN 22 Mataram.

Dihubungi terpisah, Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib mengatakan sekolah yang dipimpinnya bisa menerima siswa dari luar daerah sesuai ketentuan Juknis PPDB SMP. Terkait dengan PPDB SMP jalur prestasi dan afirmasi pada Selasa (16/6), Mustajib menyebutkan secara umum sudah berjalan sesuai harapan.

Pendaftar yang sudah terverifikasi sebanyak 57 orang, dan sedang proses validasi. “Perbaikan-perbaikan terus akan dilaksanakan sesuai dengan masukan dari dinas pendidikan,” katanya.

Untuk PPDB SMP, jalur prestasi dan afirmasi dilaksanakan pada 16 Juni sampai dengan 19 Juni, pengumuman pada 20 Juni. Pendaftaran jalur zonasi pada 22 Juni sampai 27 Juni, pengumuman pada 29 Juni. Untuk perpindahan orang tua dibuka pada 16 Juni sampai 27 Juni. (ron)

Sekolah Darurat SMPN 2 Gunungsari Tak Kunjung Dibangun Giri Menang (Suara NTB) Kodisi sekolah darurat SMPN 2 Gunungsari sangat memprihatinkan, lantaran tak kunjung dibangun oleh Pemda Lombok Barat (Lobar).

Padahal kondisi sekolah ini diketahui sudah tak layak pakai. Dan sejak awal tahun sekolah darurat ini diterjang banjir. Kondisi ini pun dikeluhkan warga masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di sana.

Pantauan koran ini, sekolah darurat dibangun dari kalsiboard tanpa pondasi sudah rusak. Dinding kalsiboard jebol di manamana. Tak kalah memprihatinkan di dalam ruangan kelas, kondisi bekas lumpur akibat direndam air hujan sudah ditumbuhi tanaman talas. Kondisi ini sangat tak layak untuk ditempati anak-anak untuk belajar.

Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMPN 2 Gunungsari Sri Rahmawati mengatakan, informasi awal yang diterima dari Pemda rencananya sekolah itu akan dibangun bulan April 2020. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kepastian. “Sekarang belum ada informasi kejelasan,” ungkapnya, Selasa (16/6) Seharusnya, kata dia, pada saat sebelum PPDB sudah dilakukan pembangunan sekolah.

Paling tidak sebatas pondasi agar guru dan anak-anak baru serta orang tua bersemangat.

Pihak sekolah sudah mengirim site plan rencana pembangunan gedung sekolah ini. Karena dampak kondisi gedung ini tidak nyaman bagi guru mengajar, terutama anak-anak sangat Terganggu. “Sangat terganggu sekali, karena kalau sudah jam 10 pagi panas. Ditambah ruangan becek, karena tidak ada pondasi,” keluh dia.

Pada PPDB beberapa hari lalu, jumlah murid baru yang mendaftar hanya 43 orang dari target maksimal 50 orang. Rombel yang disiapkan sebanyak dua.

Dengan jumlah rombel sudah disesuaikan dengan kondisi protokol Covid-19. Terkait penerapan konormalan baru, pihaknya akan menunggu kebijakan. Saat PPDB ada orang tua murid mengeluhkan kondisi sekolah yang tak layak dan tidak kunjung dibangun. Namun pihak sekolah menjelaskan kalau sekolah ini akan tetap dibangun. Namun kondisi Corona menyebabkan

(Suara NTB/her)

TAK LAYAK - Kondisi sekolah darurat SMPN 2 Gunungsari yang memprihatinkan dan tak layak ditempati. Pemda harus cepat membangun sekolah ini, agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. rencana pembangunan belum ada kejelasan. Terkait penerapan kenormalan baru, pihak guru sudah siap. Untuk anak-anak disiapkan tempat cuci tangan dan masker akan disiapkan Juga.

Sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar melalui Kabid Sarana dan Prasarana L. Wira Kencana mengatakan anggaran untuk pembangunan SMPN 2 Gunungsari sudah dialokasikan di DPA APBD murni. Anggarannya masuk DID, sesuai SE bupati untuk anggaran DID ditangguhkan dulu

LPMP NTB Susun Program pada Masa Pandemi Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB melaksanakan penyusunan program pada masa Pandemi Covid-19. Diharapkan melalui penyusunan program pada masa pandemi Covid-19 diharakan program atau kegiatan bisa cepat dilaksanakan.

Kegiatan penyusunan program pada masa pandemi Covid-19 dibuka Kasubbag Umum LPMP NTB sekaligus penanggung jawab kegiatan, Dra. Sri Sukriyani.

Ia menyampaikan beberapa hal terkait maksud dan tujuan penyusunan program dan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasukterkait bekerja dari rumah atau Work from Home (WFH) maupun bekerja dari kantor atau Work from Office (WFO).

“Dengan adanya kegiatan penyusunan program pada masa pandemi Covid-19 nantinya program/kegiatan akan bisa cepat dieksekusi atau dilaksanakan, karena waktu pelaksanaan program masih

tersisa enam bulan,” katanya.

LPMP NTB melaksanakan kegiatan penyusunan program 2020 pada masa pandemi Covid-19. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (10/6) dan Kamis (11/ 6) diikuti 26 peserta yang merupakan perwakilan masing-masing seksi atau subbag termasuk widyaiswara. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan penelahaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) LPMP NTB tahun 2020 dan dalam rangka persiapan Revisi DIPA maupun RKAKL, hal ini disebabkan program dan Kegiatan LPMP NTB pada masa pandemi Covid-19 sebagian besar akan dilaksanakan dalam jaringan (daring).

Di sela-sela kegiatan penyusunan program LPMP tahun 2020, Kepala LPMP NTB, Mohamad Muastari, Ph.D., memberikan apresiasi, atensi, penghargaan, dan menyampaikan ucapan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Walaupun pada masa pandemi Covid-19 sedang berlangsung, ia berharap tidak akan menggan-

gu keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Terutama dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai serta masyarakat dalam tatanan normal baru.

“Kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan tiga luaran yaitu Term of Reference (TOR), Jadwal Kegiatan, dan Rencana Anggara Biaya (RAB)”, harap Mustari.

Salah seorang peserta penyusunan program pada masa pandemi Covid-19, Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., memberikan atensi dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini karena program atau kegiatan LPMP NTB tahun 2020 berbasis daring, tentu dibutuhkan strategi yang berbeda dengan program atau kegiatan dilakukan luar jaringan (luring) dalam pelaksanaannya.

“Kami berharap dengan kegiatan ini akan mempercepat proses revisi anggaran dan pemahaman pegawai terkait kegiatan yang dilakukan secara daring,” harapnya. (ron)

Prodi Arsitektur Unram Tawarkan Model Arsitektur Pariwisata Mataram (Suara NTB) Program Studi (Prodi) Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Mataram (FT Unram) menggelar acara Web Seminar (Webinar) yang mengusung tema “Arsitektur dan Pariwisata Berkelanjutan ; Upaya Menjaga Nilai dan Budaya Lokal Pada Masa Krisis Pandemi Covid-19 yang Melanda Dunia” melalui aplikasi Zoom Meeting, akhir pekan kemarin.

Wakil Rektor I Bidang Akademik Agusdin SE, MBA., DBA., mewakili Rektor Unram menjelaskan, penyelenggaraan webinar tersebut merupakan salah satu dari pengamalan Tri Darma Perguruan Tinggi dan juga diharapkan menjadi media untuk memperkenalkan Prodi Arsitektur Unram yang baru berdiri kepada masyarakat luas.

“Pendirian Prodi Arsitektur ini adalah impian sejak lama dari Unram, Fakultas Teknik dan stakeholder, semoga bisa berkontribusi bagi pembangunan daerah,” harapnya.

Agusdin juga berharap Prodi Arsitektur Unram dapat mengangkat kearifan lokal dari Pulau Lombok dan Sumbawa untuk dituangkan ke dalam bangunan yang bisa menjadi pusat ikonik bagi sektor pariwisata.

Ir. Nalla Krishna, IAI, AA., GP pemateri pertama yang menyampaikan materi di Bidang Arsitektur membuka bahasanya dengan menjelaskan arsitektur verknakular.

Arsitektur vernakular merupakan model arsitektur bangunan masyarakat setempat yang sudah menjadi tradisi.

Dia menjelaskan dengan mengambil contoh rumah Gadang Sumatera Barat.

Menurutnya, rumah Gadang dengan atap khas Bagonjong

(Suara NTB/dok)

Agusdin tersebut sangat elaboratif dan menjadi ikon masyarakat Minang. “Arsitektur itu sudah masuk kepada kehidupan sehari-hari, bahkan mengalami modernisasi menjadi neo vernakular (vernakular baru/modern, red.) dengan tetap menjaga identitas lokal,” jelasnya.

Pemilik HST Architects and Designers itu mencontohkan neo vernakular atap Bagonjong pada rumah gadang telah menjelma menjadi banyak hal sebagai identitas masyarakat Sumatera Barat, seperti atap Bandara Internasional Sumatera Barat, atap Masjid Raya Sumatera Barat bahkan menjadi identitas bagi Rumah Makan Padang khas Sumatera Barat yang tersebar di seluruh Indonesia. “Jadi sudah masuk kemana-mana (arsitektur khas atap Bagonjong, red) dan sangat layak menjadi objek wisata,” terang arsitek profesional itu.

Dia mengajak mahasiswa Prodi Arsitektur Unram untuk mengkaji secara mendalam model arsitektur vernakular Lombok untuk dikembangkan menjadi neo vernakular, sehingga bisa

menjadi daya tarik wisata.

Direktur Perencanaan Tata Ruang Kemenetrian ATR/BPN Ir. Dwi Hariawan S, MA yang mendapat giliran materi bidang Pembangunan Berkelanjutan, memaparkan ke depan pembangunan nasional akan mengacu pada SDGS yang memiliki 17 tujuan memerlukan perhatian dan usaha besar dari pemerintah pusat maupun daerah.

“RTR (Rencana Tata Ruang, red.) kita ke depan harus mitigatif dan adaptif terhadap bencana maupun iklim serta kordinatif dengan pemerintah, dan kedepan kita akan mengembangkan pula RTR digital,” urainya.

Dia berharap ada mata kuliah untuk mahasiswa Prodi Arsitektur Unram yang menjelaskan pengaturan makro bagi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sehingga bisa meningkatkan RTR nya.

Sementara itu Dr. Ir. Hari Santoso Sungkari, MH yang menyampaikan materi bidang Pariwisata menjelaskan, saat ini tugas arsitek adalah membuat sistem berjalan dengan baik dan ramah lingkungan serta membuat ruang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan manusia. “Selain itu seorang arsitek di tengah pandemik saat ini juga berperan menerjemahkan protokol kesehatan menjadi bangunan, tentu tanpa mengurangi sentuhan kearifan lokal,” pesannya.

Dia mengingatkan sektor pariwisata yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, perlu didukung oleh arsitektur yang mampu menampilkan kearifan lokal setempat dalam bentuk bangunan yang ramah lingkungan. (dys)

atau dikunci, sehingga untuk mengeksekusi anggaran ini perlu bersurat ke TAPD. “Kami masih menunggu surat dari TAPD apakah masih ada anggaran atau ndak,” ujar dia.

Sampai saat ini proyek pembangunan SMP ini belum bisa dilelang, karena belum dibuka penangguhannya. Padahal, kata dia, pihaknya sudah menyiapkan dokumen lelang. (her)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kemendikbud Larang Buka Sekolah 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 antara BDR dan tatap muka.

Mataram (Suara NTB) – 1234567890123456789012345678901212 “Layanan BDR dan konKementerian Pendidikan 1234567890123456789012345678901212 dan Kebudayaan (Kemendik- vensional (tatap muka), kami 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 bud) menegaskan daerah zona seimbangkan. Jadi Dinas Dik1234567890123456789012345678901212 kuning, oranye, dan merah bud NTB pada posisi meny1234567890123456789012345678901212 Covid-19 dilarang melakukan iapkan dua opsi: layanan kon1234567890123456789012345678901212 pembelajaran tatap muka di vensional dengan persiapan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 satuan pendidikan. Satuan kenormalan baru dan layan1234567890123456789012345678901212 pendidikan di zona itu tetap an belajar mandiri sampai 1234567890123456789012345678901212 melanjutkan Belajar dari Ru- akhir tahun,” jelasnya.

1234567890123456789012345678901212 Aidy menekankan, pimah (BDR). Terkait hal itu, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Dinas Pendidikan dan Kebu- haknya juga harus masif 1234567890123456789012345678901212 dayaan (Dikbud) NTB akan melakukan pendekatan 1234567890123456789012345678901212 berkoordinasi dengan Dinas dengan orang tua/wali un1234567890123456789012345678901212 Pendidikan di daerah. Dikbud tuk mendampingi anak be1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 NTB menyiapkan dua opsi lajar di rumah. “Kebijakan 1234567890123456789012345678901212 yang kita optimalkan yaitu pembelajaran.

1234567890123456789012345678901212 Kepala Dinas Dikbud pemanfaatan teknologi un1234567890123456789012345678901212 NTB, Dr. H. Aidy Furqan, tuk mengakomdir layanan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 S.Pd., M.Pd., menjelaskan, pi- pendidikan,” ujarnya.

1234567890123456789012345678901212 Menurutnya, rencana itu haknya menyiapkan dua opsi 1234567890123456789012345678901212 merupakan pilihan, yang jika yaitu Belajar dari Rumah dan 1234567890123456789012345678901212 opsi kenormalan baru. Pada akan digunakan harus dilaku1234567890123456789012345678901212 minggu ini ia akan berkoordi- kan uji coba lebih dahulu. Ia 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 nasi dengan dinas pendidikan juga mengingatkan, selama 1234567890123456789012345678901212 di kabupaten/kota. “Minggu belajar dari rumah, tidak se1234567890123456789012345678901212 ini saya koordinasi dengan te- mua siswa bisa mengikuti 1234567890123456789012345678901212 man-teman di kabupaten/ pembelajaran dengan lancar.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kota sampai akhir Juni, dan Dari evaluasi, sebanyak 86 1234567890123456789012345678901212 awal Juli Dikbud akan kelu- persen siswa di daerah kota 1234567890123456789012345678901212 arkan standar operasional yang bisa mengikuti pembela1234567890123456789012345678901212 jaran daring. Sedangkan prosedur,” katanya.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Dari keterangan resmi Ke- siswa di luar kota, hanya 55 1234567890123456789012345678901212 mendikbud, menyebutkan persen bisa melaksanakan 1234567890123456789012345678901212 tahun ajaran baru bagi pen- pembelajaran daring.

1234567890123456789012345678901212 “Kenapa tidak sampai andidikan anak usia dini 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (PAUD), pendidikan dasar, gka 100? Karena ada siswa 1234567890123456789012345678901212 dan pendidikan menengah di yang tidak punya fasilitas 1234567890123456789012345678901212 tahun ajaran 2020/2021 tetap pembelajaran, ada yang 1234567890123456789012345678901212 dimulai pada bulan Juli masih di jalur afirmasi, kare1234567890123456789012345678901212 2020. Terkait jumlah peserta na tidak punya fasilitasi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 didik, hingga 15 Juni 2020, di maka dilayani secara konven1234567890123456789012345678901212 Indonesia terdapat 94 persen sional. Bisa kunjungan ru1234567890123456789012345678901212 peserta didik yang berada di mah, bisa menggunakan fa1234567890123456789012345678901212 zona kuning, oranye, dan mer- silitas negara yang ada di 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ah dalam 429 kabupaten/ sekolah,” jelasnya.

1234567890123456789012345678901212 Terpisah, Kepala Dinas kota sehingga mereka harus 1234567890123456789012345678901212 tetap Belajar dari Rumah. Pendidikan, Kepemudaan, 1234567890123456789012345678901212 Adapun peserta didik yang dan Olahraga Kabupaten 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 saat ini berada di zona hijau Lombok Utara, Dr. Fauzan, 1234567890123456789012345678901212 M.Pd., dihubungi Selasa (16/ hanya berkisar 6 persen.

1234567890123456789012345678901212 Aidy Furqan menyampai- 6) mengatakan, pihaknya 1234567890123456789012345678901212 kan, dua opsi yang dipersiap- akan mengikuti ketentuan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kan pihaknya yaitu memper- dari Kemendikbud. “Kami 1234567890123456789012345678901212 siapkan kenormalan baru akan ikuti ketentuan dari Ke1234567890123456789012345678901212 dengan belajar dari rumah mendikbud,” ujarnya.

1234567890123456789012345678901212 Dikpora Kabupaten Lomdengan menerapkan konsep 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 daring, semi daring, dan kon- bok Utara menerapkan bela1234567890123456789012345678901212 vensional khusus bagi siswa jar dari rumah (BDR) sejak 1234567890123456789012345678901212 yang tidak memiliki fasilitas. tanggal 17 Maret lalu. Dalam 1234567890123456789012345678901212 Opsi lainnya, menerapkan pelaksanaan belajar siswa 1234567890123456789012345678901212 kenormalan baru di satuan dari rumah dilaksanakan se1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pendidikan dengan pembela- cara daring dan luring. Dari 1234567890123456789012345678901212 jaran tatap muka. Pola yang hasil pemantauan Dinas 1234567890123456789012345678901212 akan digunakan jika pembela- Dikpora, siswa lebih banyak 1234567890123456789012345678901212 jaran tatap muka dipilih yaitu menggunakan mode luring.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 menerapkan sistem shift atau Dari hasil pemantauan, 1234567890123456789012345678901212 blok, dengan tetap mematuhi pembelajaran metode lur1234567890123456789012345678901212 protokol kesehatan. ing di KLU mendominasi 1234567890123456789012345678901212 Ia menjelaskan, sistem pembelajaran jarak jauh, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 shift itu, bahwa setiap kelas dengan persentase menca1234567890123456789012345678901212 atau jenjang kelas bergiliran pai 87,75 persen siswa 1234567890123456789012345678901212 masuk ke sekolah. Pihaknya mengikuti pembelajaran 1234567890123456789012345678901212 juga memasifkan pelayanan metode luring. Metode lur1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 guru untuk mendorong siswa ing itu melalui pemberian 1234567890123456789012345678901212 menghasilkan produk. Juga tugas menggunakan What1234567890123456789012345678901212 akan dipastikan guru memi- sApp, SMS, kontak lang1234567890123456789012345678901212 liki jadwal pengajaran yang sung, dan kunjungan ru1234567890123456789012345678901212 tidak tumpang tindih. Pi- mah. “Media terbanyak lur1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 haknya juga akan mengom- ing adalah menggunakan 1234567890123456789012345678901212 binasikan secara berimbang buku paket,” katanya. (ron) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 H. Aidy Furqan Fauzan 1234567890123456789012345678901212

Dinas Dikbud NTB Pertimbangkan Dua Opsi Pembelajaran

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 17 Juni 2020

Halaman 7

Pilkada Loteng

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

TES CEPAT - Danrem 162/WB Ahmad Rizal Ramdhani (kanan) menjalani tes cepat Covid-19 Selasa (16/6) kemarin.

Korem 162/WB Tes Cepat Covid-19 Mataram (Suara NTB) Seluruh personel militer dan PNS Korem 162/Wira Bhakti menjalani tes cepat Covid-19, Selasa (16/6) kemarin. Tes cepat sebagai langkah deteksi dini penyebaran virus yang menyerang paru-paru tersebut. apalagi prajurit TNI sehari-seharinya bekerja di lapangan mengawal percepatan penanganan Covid-19. Tes cepat itu melibatkan tim medis RSAD Wira Bhakti Mataram di Gedung Sudirman Markas Korem 162/WB .

Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, tes cepat sebagai langkah pencegahan. “ Ini adalah upaya mendeteksi dan mencegah secara dini penyebaran Covid-19 di lingkungan prajurit agar dapat diambil langkah-langkah lebih lanjut dalam mencegah penyebarannya,” ucapnya. Rizal menekankan agar seluruh personel Makorem dan Balakyanrem baik militer maupun PNS wajib melaksanakan tes cepat. Bahkan, termasuk Danrem sampai prajurit atau PNS paling bawah.

Tujuannya, mengetahui sejak dini potensi penyebaran Covid-19 di lingkungan Korem 162/WB. “Jika hasil rapid-nya terkonfirmasi reaktif akan berlanjut ke tes swab, hasil swabnya terkonfirmasi positif Covid-19 maka akan menjalankan perawatan di tempat karantina dengan status pasien dalam pengawasan (PDP),” jelasnya. Dia menerangkan terhadap personel yang positif Covid-19 akan ditelusuri riwayat kontaknya.

Mulai dari anggota keluarga yang tinggal satu rumah dan tetangga atau rekan kerja yang pernah kontak. Penelusuran kontak yang masif sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran. “Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Hasil rapid tes tidak ada yang reaktif,” ungkap Rizal. Bagi yang hasil rapid tesnya non-reaktif, Rizal berharap agar tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga.

Menjaga imunitas tubuh. Mengimbangi olahraga dan asupan vitamin. “Ini paling penting, tetap laksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam setiap aktivitas baik di kantor maupun di lingkungan tempat tinggal masingmasing,” pungkas jenderal bintang satu ini. (why)

TNI/Polri Siap Amankan Pilkada dengan SOP Kesehatan Covid-19 Mataram (Suara NTB) TNI dan Polri memberikan komitmen kepada penyelenggara pemilu untuk ikut mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB. Sehingga pelaksanaan Pilkada dengan dengan protokol kesehatan Covid-19 dapat berjalan aman, tertib dan lancar.

Komandan Korem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., SH., M.Han., dalam rapat koordinasi virtual bersama stakeholder Pilkada di NTB, Selasa (16/6) menegaskan, pihaknya sudah menyiapkan pasukan untuk membantu pengamanan jalannya Pilkada serentak 2020.

“Personel yang kami kerahkan sebanyak 100 orang personel di masing-masing Kabupaten/kota. Kami juga siapkan pasukan cadangan dari Pasukan Zeni yang saat ini tengah membangun rumah tahan gempa.

Total personel sebanyak 3000-an akan kami kerahkan untuk mendukung Pilkada serentak 2020 di NTB,” ujar Rizal.

Dalam rangka mendukung bantuan pengamanan jalannya pelaksanaan Pilkada itu, Jenderal bintang satu itu meminta kepada KPU NTB supaya melakukan rapat lanjutan khusus untuk membahas SOP masing-masing tahapan Pilkada. Sehingga pihak TNI bisa menyusun setrategi pengamanan pada masing-masing tahapan.

“Agar dalam waktu dekat, dilaksanakan rapat lanjutan utk membahas SOP dari masing-masing tahapan pemilihan: pendataan, coklit, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara. Karena perlu ada pembahasan SOP dari masing-masing tahapan sehingga pelaksanaan pemilihan berjalan aman dan lancar,” katanya.

Sebab menurut Rizal, tiap-tiap tahapan memiliki tingkat kerawanan yang berbeda-beda. Sehingga strategi yang akan diterapkan pada masing-masing tahapan juga berbeda-beda.

Disampaikannya, berdasarkan pengalaman pada Pileg dan Pilpres 2019 lalu, NTB dianggap berhasil dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Hal itu tentu tidak terlepas dari berbagai strategi yang dilaksanakan di lapangan.

Kemudian Karo Ops Polda NTB, Kombespol. Pol Drs. Dewa Putu Maningka Jaya., menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada dengan protokol kesehatan Covid-19, berkonsekuensi pada perubahan jumlah TPS yang juga berpengaruh terhadap penambahan jumlah personel. Sebab tiap TPS harus dijaga oleh personel kepolisian.

“Pengamanan dari Kepolisian di kantor-kantor KPU mulai aktif 15 Juni 2020.

Setiap tahapan ada pola pengamanan dan jumlah pasukan yang akan diturunkan. Sesuai arahan dari Mabes Polri ada prosedur pembentukan tim operasi. Berkaitan dengan protokol kesehatan, tentu akan ada penyediaan APD bagi personel keamanan,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menyampaikan bahwa PKPU tentang penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 tengah dibahas oleh KPU RI. Suhardi pun memastikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan TNI/Polri tahapan Pilkada. Sehingga bisa mengambil strategi pengamanan yang akan dilakukan dlam setiap tahapan, supaya Pilkada berjalan aman dan lancar.

Sedangkan dari Sekda Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi menyampaikan komitmen Pemprov NTB bersama Kepolisian, TNI, akan bekerjasama membantu penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemilihan dengan baik, dengan tetap mengedepankan aspek kesehatan, dengan menerapkan protocol kesehatan Covid-19.

“Menjadi atensi kami dalam memonitor seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan 2020 agar tetap menerapkan protocol kesehatan, menggunakan masker, hand sanitizer, serta seluruh alat peraga pemilihan dipastikan dalam kondisi steril, tidak digunakan bergantian,” katanya. (ndi)

(Suara NTB/ist)

RAPAT KOORDINASI - KPU Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi virtual dengan stakeholder terkait persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di NTB.

PKS - PBB Sepakat Koalisi Usung Suryade-Habib Ziadi Mataram (Suara NTB) Ditingkat daerah, PKS dan PBB telah menjalin kesepakatan untuk mambangun koalisi menghadapi Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Lombok Tengah. Koalisi kedua partai ini akan mengusung pasangan calon Suryade dan Habib Ziadi.

Hal itu diungkapkan anggota Tim Pemenangan Pemilu Wilayah (TPPW) PKS NTB, H. Patompo Adnan saat ditemui di ruang Fraksi PKS DPRD NTB, Selasa (16/6) kemarin. “Dengan Partai Bulan Bintang (PBB) sudah ada komunikasi, dan masing-masing partai sudah berikan rekomendasi dukungan kepada calon. PKS kepada Suryade, dan PBB merekomendasikan Habib Ziadi,” ujar Patompo.

Dengan koalisi kedua partai,

sudah memenuhi syarat ambang batas kursi di DPRD untuk mendaftar pasangan calon ke KPU. PKS memiliki 6 kursi dan PBB dengan 4 kursi, sehingga total menjadi 10 kursi.

“Rekomendasi dukungan dari pengurus partai di daerah sudah terbit, tinggal menunggu dari DPP masing-masing.

Dan dari PKS sendiri sudah kita ajukan ke DPP,” katanya.

Saat ini pihaknya tengah menjalani survei untuk mengukur tingkat elektabilitas

pasangan Suryade-Ziadi. Hasil survei itulah nantinya akan jadi rujukan bagi DPP untuk memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dukungan.

“Mudah-mudahan pusat menyetujui pasangan ini, karena melihat konstelasi politik pasca keputusan mundur Pilkada, banyak sekali perubahan politik yang terjadi,” katanya.

Dikatakan Patompo, pasangan Suryade-Ziadi merupakan kombinasi pasangan muda. Sehingga diyakini akan mampu

untuk memenangkan Pilkada Lombok Tengah. Peluang kemenangan itupun dilihatnya dari tingkat elektabilitas para kandidat yang lain yang rata-rata cukup merata dan tidak ada yang mendominasi, bahkan elektabilitas calon petahana sekalipun.

“Tinggal sekarang bagaimana mereka menjual ide dan gagasan untuk diterima oleh masyarakat. Karena semua figur punya peluang yang sama, kita juga punya kesempatan, sebab petahana sendiri elektabilitas kalau tidak salah masih di angka 40 persen. Artinya di mana-mana kalau Petahana itu elektabilitasnya di bawah 50 persen, dia bisa dilawan,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

H. Patompo Adnan

Pengawasan Anggaran Covid-19

Pengadaan JPS dan Penyaluran BLT Paling Rawan

(Suara NTB/why)

KOSMETIK - Barang bukti diduga kosmetik tanpa izin edar disita Satresnarkoba Polresta Mataram, Selasa (16/6).

Bisnis Kosmetik Bodong Terbongkar Mataram (Suara NTB) Satresnarkoba Polresta Mataram membongkar praktik dagang kosmetik ilegal, Selasa (16/ 6). Seorang ibu rumah tangga berinisial EW ikut diamankan.

Warga Ampenan, Mataram ini diduga menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Kosmetik tanpa izin edar ini dijual dari rumah. Pembelinya memesan secara online.

Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson mengatakan, kosmetik tersebut diduga tidak memiliki izin edar. “Standar mutunya tidak bisa dijamin karena izin edarnya tidak ada,” kata dia usai

penggerebekan. Sejumlah barang bukti disita. Mulai dari krim pemutih wajah, jel kolagen, serta bubuk ramuan.

Totalnya 66 jenis kosmetik berbagai merek. Selain kosmetik didatangkan dari luar, EW juga meracik sendiri sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Dari interogasi sementara, EW memesan barang dari Jawa. “Dia memesan bahan kosmetik secara online. Hasil racikannya ini kan jadi produk yang harus ada izin edarnya,” kata Ericson. EW mengaku sudah enam bulan menjalankan bisnis kosmetik. Pelanggannya baru sebatas warga

Kota Mataram. EW menawarkan barang lewat akun media sosialnya. Untuk sementara EW hanya diamankan untuk memberi keterangan.

Proses selanjutnya, kata Ericson, penyidik akan meminta keterangan ahli dari BBPOM mengenai legalitas suatu produk kosmetik untuk dapat diperdagangkan. “Masih perlu koordinasi dengan ahli,” tutupnya. Penyelidikan awal, ditemukan indikasi pelanggaran pasal 196 dan pasal 197 UU No 36/ 2009 tentang Kesehatan. Aturan lainnya yang disangkakan yakni pasal 106 UU No 7/2014 tentang Perdagangan. (why)

Jaksa Gugat Batal Perkawinan Sejenis Mataram (Suara NTB) Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Mataram menggugat perkawinan sejenis Muhlisin (31) dengan Sup alias Mit (31). Perkawinan yang sudah tercatat di KUA Kediri itu digugat batal. Dasarnya, pengantin baru itu melanggar UU Perkawinan. Pasal 1 UU No 1/ 1974 tentang Perkawinan mengenai dasar perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.

“Sementara mereka ini kan antara seorang pria dengan seorang pria,” ungkap Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto, Selasa (16/6) kemarin. Turut mendampingi Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, JPN Datun Kejati NTB Iksan Asri, Kepala Kejari Mataram Yusuf, dan Kasi Datun Kejari Mataram I Putu Agus Ary Artha.

Bidang Datun Kejati NTB telah menugaskan JPN Kejari Mataram untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut. Gugatan pun sudah dilayangkan ke Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat. Terdaftar dengan Nomor 540/Pdt.G/ 2020/PA.GM pada Senin (15/6) lalu. JPN, kata Kajati, sudah memiliki bukti-bukti untuk memenangkan gugatan. Diantaranya, KTP, KK, dan ijazah asli kepu-

(Suara NTB/why)

BERI KETERANGAN - Kiri ke kanan - JPN Datun Kejati NTB Iksan Asri, Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto, Kepala Kejari Mataram Yusuf, dan Kasi Datun Kejari Mataram I Putu Agus Ary Artha Selasa (16/6) memberi keterangan gugatan pembatalan perkawinan sejenis MH dengan Sup alias Mit. yang akan bersaksi bahwa Mit ini nyaan Mit alias Sup. JPN pun menelusuri doku- anaknya sendiri yang bernama men kependudukan Mit ke pi- Sup. Maka dengan itu kami yakin hak Kelurahan Pejarakan, Am- tidak terpenuhi syarat perkawipenan, Mataram. “Data itu se- nannya seperti disebutkan dalam muanya diubah sehingga kami undang-undang Perkawinan,” teryakin bahwa Mit ini adalah be- ang Nanang. Pengajuan pembatanar Sup,” ucapnya. Jaksa juga lan pernikahan sejenis yang disepunya saksi fakta selain bukti lenggarakan di Desa Gelogor, Kedidokumen. Yakni keterangan dari ri, Lombok Barat itu sesuai denayah Mit yang membenarkan gan pasal 26 UU Perkawinan. bahwa Mit itu sebenarnya ad- Pembatalan bisa diajukan pihak alah Sup. Mit bukanlah yatim suami atau istri atau pejabat piatu seperti yang diakuinya se- negara yang berwenang. Dalam hingga KUA mengganti walinya hal ini JPN. “Menurut pendapat dengan wali hakim saat akad jaksa, perkawinan itu tidak sah nikah awal Juni lalu. Mit meru- sehingga patut dibatalkan. Sudah pakan anak yatim yang diting- kita daftarkan (gugatan) tinggal gal ibunya ketika masih balita. tunggu panggilan sidang,” tandas“Nanti Bapaknya Mit sendiri nya. (why)

Jaksa Kasasi Vonis Banding Ispan Mataram (Suara NTB) Jaksa penuntut umum Kejari Mataram tidak mau kecolongan soal perkara fee proyek penataan kawasan wisata Pusuk Sembalun yang menjerat mantan Kadispar Lombok Barat Ispan Junaidi.

Jaksa pun mengajukan kasasi. Seperti halnya Ispan yang sudah lebih dulu kasasi. “Tentunya karena mereka kasasi, kita juga kasasi. SOP-nya, kalau terdakwa kasasi, jaksa juga wajib kasasi,” tegas Kepala Kejari Mataram Yusuf dikonfirmasi Selasa (16/6) kemarin.

Meskipun dalam putusan Pengadilan Tinggi NTB, hakim banding sudah memutus dengan pertimbangan pembuktian pasal 12e UU Tipikor. Pasal yang sama yang dipakai jaksa

dalam menuntut Ispan di pengadilan tingkat pertama. Dalam kasasinya, Yusuf mengatakan jaksa penuntut umum akan mengajukan penuntutan yang sama. “Kami tetap ajukan pasal 12 karena faktanya sesuai dengan keyakinan kami demikian.

Silakan saja terdakwa kasasi, nanti kita uji pendapat hukum di Mahkamah Agung,” jelasnya.

Anggota tim penasihat hukum Ispan, Mujtahidin sebelumnya sudah mengajukan kasasi. Pertimbangannya mengacu pada pasal 11 yang dipakai hakim PN Tipikor Mataram memutus vonis. Pengadilan Tinggi NTB menjatuhkan vonis banding dengan menyatakan terdakwa Ispan Junaidi terbukti bersalah sesuai dakwaan pasal 12e UU

RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang tindak pidana korupsi juncto pasal 64 KUHP. Vonis yang dijatuhkan yakni pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Putusan banding itu membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Yang mana menjatuhi Ispan dengan pidana penjara selama empat tahun dan pidana denda Rp50 juta subsider tiga bulan. vonisnya mengacu pada dakwaan pasal 11 UU Tipikor. Sementara jaksa penuntut umum sebelumnya mengajukan tuntutan pidana terhadap Ispan dengan penjara selama tujuh tahun, serta denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. (why)

Matara (Suara NTB) Kejati NTB menganalisa kerawanan penyimpangan pada pengelolaan anggaran Covid-19. Sejumlah titik yang rawan antara lain pengadaan item Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Maka pendampingannya mulai dari perencanaan anggaran bersama Inspektorat dan auditor negara.

Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto menjelaskan, anggaran Covid-19 sangat besar.

Pengawasannya pun tidak bisa setengah-setengah dan parsial.

Lemahnya pengawasan bisa menjadi celah melebarnya peluang penyimpangan. “Bahwa terhadap pelaku yang menyalahgunakan dana covid-19 kalau terbukti punya niat nyata, dengan sengaja, dan ada bukti yang kuat maka harus diberi tindakan yang keras. Mau itu pejabat atau siapapun itu,” tegasnya, Selasa (16/6) kemarin.

Dalam hal pengawasan, Kejati NTB mendasarkan kerja bersama sesuai nota kesepahaman antara Inspektorat dan BPKP. Pengawasannya sudah dimulai sejak pengalokasian ulang anggaran pada Maret lalu. kemudian berlanjut ke pengawasan kegiatan penanganan Covid-19. Pihaknya mewanti-wanti sejumlah titik rawan penyimpangan. “Itu ada di pengalihan anggaran, pengadaan barang (JPS), dan penyerahannya.

Tidak menutup kemungkinan itu bermasalah. Namanya penyimpangan tetap ada saja kemungkinannya,” terang dia.

Anggaran Covid-19 bagian dari penanganan bencana yang merupakan kondisi darurat. Nanang menegaskan, setiap penyimpangannya juga ditangani dengan luar

biasa. “Perintah Jaksa Agung, kita menyiapkan tuntutan tinggi terhadap mereka yang terbukti memanfaatkan dana Covid-19 untuk kepentingan sendiri atau kelompok,” kata Nanang. Sejalan dengan Kejati NTB, Polda NTB pun mengerahkanpersoneluntukmengawasi penyaluran BLT. Selain ikut serta pendampingan proyek pengadaan item JPS, verifikasi penerima, dan pembagiannya.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto menegaskan bahwa pihaknya sejalan dengan instruksi Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, yang pada intinya sanksi tegas terhadap pelaku yang menyalahgunaan anggaran Covid-19. “Polda NTB dan Polres jajaran aktif dalam pendampingan, kontrol, dan pengawasan terhadap anggaran penanganan Covid-19. Baik itu JPS maupun Bansos tunai yang disalurkan ke masyarakat,” kata Artanto saat dikonfirmasi terpisah.

Pemprov NTB mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp926 miliar hasil dari pemfokusan dan pengalokasian ulang APBD. Peruntukannya, belanja kesehatan 50 persen, stimulus ekonomi 30 persen, dan pengadaan paket JPS 20 persen. Pada tahap pertama Mei lalu, anggaran yang sudah dihabiskan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp25 miliar. Rinciannya digunakan untuk penanganan pasien positif Covid-19, penambahan ruang isolasi, insentif tenaga kesehatan, dan RS darurat Covid-19 di Asrama Haji NTB. Sementara anggaran JPS Gemilang tahap I yang digunakan sebesar Rp26,2 miliar untuk pengadaan paket bantuan untuk 105 ribu KK. (why)

Jelang Pilkada, Bawaslu Awasi Penyaluran Bansos Covid-19 Mataram (Suara NTB) Dengan telah resminya tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 diaktifkan kembali mulai 15 Juni, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) langsung tancap gas melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan tahapan Pilkada tersebut.

Didamping mengawasi tahapan pelaksanaan Pilkada yang dilakukan oleh KPU selaku penyelenggara teknis. Bawaslu juga memberikan perhatian terhadap potensi-potensi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh para bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Atensi pengawasan terutama dilakukan kepada para bakal calon yang berstatus sebagai petahana, atau sedang menjabat sebagai pejabat publik di institusi pemerintahan. Bawaslu memberikan atensi terhadap mereka, karana dinilai memiliki peluang paling besar untuk menyalahgunakan sumber daya jabatan yang dimiliki untuk kepentingan politik pragmatis.

Koordinator Divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi NTB, Umar Achmad Seth, Selasa (16/6) menyampaikan bahwa kegiatan penyaluran bantuan sosial Covid19 merupakan salah satu yang diberikan atensi pengawasan cukup tinggi, terutama di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020.

“Karena itu dari sekarang kami mengingatkan supaya tidak melakukan politisasi bantuan sosial Covid-19 dengan tidak mencantumkan foto kepala daerah dan atau wakil kepa-

la daerah atau ajakan-ajakan lain untuk kepentingan pribadi pencalonan pada bungkusan bantuan yang akan disalurkan atau wadah lainya,” ujar Umar.

Menurut Umar, dengan telah resminya tahapan pelaksanaan pilkada dilanjutkan, maka politisasi bansos Covid19 di tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada itu cukup rawan. Karena itulah hal tersebut dijadikan atensi pengawasan oleh Bawaslu.

Adapun yang menjadi atensi pengawasan lainnya yakni kegiatan mutasi jabatan oleh kepala daerah di daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. Jelang Pilkada, tidak tertutup kemungkinan kepala daerah petahana memanfaatkan kesempatan untuk melakukan mutasi jabatan untuk tujuan kepentingan politik praktis Pilkada.

“Karena itu kita mengimbau supaya tidak melakukan mutasi jabatan kecuali atas izin tertulis dari Mendagri,” tegasnya.

Selanjutnya adalah pengawasan ketat akan dilakukan kepada para ASN. Mereka dilarang keras untuk terlibat dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang mengarah pada kepentingan politik praktis jelang Pilkada 2020. Pengawasan ASN tersebut dilakukan karena mereka cukup rawan dimobilisasi oleh kepala daerah untuk kepentingan politik Pilkada.

Jika Bawaslu menemukan atau mendapatkan laporan atas dugaan pelanggaran dalam tiga hal itu, Umar mengatakan pihaknya akan langsung bertindak tegas dengan memanggil para pihak yang diduga melakukan pelanggaran.(ndi)

SUARA NTB

Rabu, 17 Juni 2020

Halaman 8

Pendakian Rinjani Bisa Bangkitkan Gairah Pelaku Wisata Selong (Suara NTB) Rencana pemerintah menyiapkan empat destinasi wisata unggulan, termasuk Rinjani disambut riang para pelaku wisata. Pengakuan Ketua Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia (APGI) NTB, Mirzoan, pembukaan pendakian Rinjani itu nantinya akan bisa membangkitkan gairah para pelaku wisata setelah berbulan-bulan lamanya menjadi pengangguran.

(Suara NTB/yon)

PELEBARAN JALAN - Camat Lenek, M. Supriyadi (kedua kiri), bersama Danposramil, Kades Lenek Data, Ketua BKAD, Babinsa dan Babhinkamtibmas saat meninjau pembukaan dan pelebaran jalan program PISEW Kementerian PUPR di Kecamatan Lenek, beberapa waktu lalu.

Lenek Dapat Kucuran Dana Kegiatan PISEW Selong (Suara NTB) Sebanyak dua desa di Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yaitu Desa Lenek Daya dan Lenek Duren di tahun 2020 ini mendapat kucuran dana sebesar Rp600 juta dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Anggaran tersebut merupakan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW) tahun anggaran 2020.

Dua desa itu melakukan kegiatan pembukaan dan pelebaran jalan sepanjang 2.500 meter bersumber dari dana Kementerian PUPR. Total anggaran yang didapat sebesar Rp600 juta yang pengerjaannya sudah dimulai dan ditargetkan tuntas pada akhir Agustus mendatang.

Adapun dalam program PISEW ini untuk peningkatan sosial ekonomi wilayah kawasan dua desa di Kecamatan Lenek. Sementara secara umum beberapa kegiatan yang dilakukan berupa pembukaan jalan, saluran irigasi, pembangunan jembatan dan air bersih. “Untuk di Kecamatan Lenek memilih untuk pembukaan dan pelebaran jalan dari Lenek Daya dan Lenek Duren sepanjang 2.500 meter melalui tiga dusun,” terang Tim Pelaksana Kegiatan PISEW, Kuniawan Ilmi kepada Suara NTB, Senin (15/6).

Disebutkannya, pelaksanaan kegiatan ini bekerjasama dengan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Lenek dengan sistem pengerjaan secara sewakelola. Sehingga dalam pengerjaannya ada padat karya tunai sebagaimana yang ditekankan oleh Kementerian PUPR. “Artinya masyarakat lebih banyak ikut bekerja untuk penanggulangan Covid-19,” ungkapnya.

Kurniawan Ilmi, yang juga selaku Ketua BKAD Kecamatan Lenek, menyebutkan bahwa untuk pembukaan jalan yang menjadi lokasi program PISEW ini merupakan areal perkebunan masyarakat. Dari ruas jalan awal memiliki lebar empat meter menjadi tujuh meter. Untuk lahan yang terdampak pelebaran pun dihibahkan oleh masyarakat dan tidak ada ganti rugi. Sedangkan total anggaran Rp600 juta ini diperuntukkan untuk biaya administrasi dan operasi kegiatan BKAD dan nilai pembangunan fisik. “BKAD dipercayakan oleh Kementerian PUPR sebagai pelaksana di lapangan,” tegasnya.

Adanya program ini dapat mendukung perekonomian masyarakat dalam mengangkut jenis usahanya. Mengingat di lokasi tersebut sebagian besar masyarakat memproduksi usaha batu bata, sehingga kelancaran hasil batu bata dan hasil kebun dapat lebih lancar. Disebutkan, untuk tahun ini terdapat empat kecamatan yang mendapat program PISEW ini di Kabupaten Lotim, diantaranya Kecamatan Lenek, Kecamatan Wanasaba, Kecamatan Keruak dan Kecamatan Sakra Timur.

Camat Lenek, H.M. Supriyadi, menyebut alasan didapatkannya program PISEW ini sesuai usulan dalam Musrenbang Kecamatan tahun 2019 lalu, bahwa peningkatan kualitas akses jalan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka memperlancar arus transportasi dan meningkatan perekonomian masyarakat setempat. Sehingga hasil penilaian Kementerian PUPR melalui Balai Pemukiman Wilayah NTB Ditjen Cipta Karya bahwa Kecamatan Lenek layak mendapat bantuan PISEW untuk kedua kalinya.

Sebelumnya, Kecamatan Lenek dinilai sukses melaksanakan program yang sama pada tahun 2019 lalu berdasarkan partisipatif dan akuntabel serta tertib administrasi dengan waktu yang sangat efektif dan hasilnya terbaik di NTB. (yon)

Polisi Usut Kasus Penyegelan Kantor Desa Dasan Baru Praya (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Tengah (Loteng) tengah megusut kasus penyegelan kantor Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang, menyusul laporan dari pihak pemerintah desa setempat. Total sebanyak 10 saksi sudah dimintai keterangan sampai sejauh ini.

Kasat Reskrim Polres Loteng AKP Priyo Suhartono, SIK., kepada Suara NTB, Selasa (16/6) mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dari pemerintah desa setempat. Sebelumnya warga menggelar aksi demonstrasi menuntut kejelasan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) beberapa hari yang lalu. “Karena sudah ada laporan, maka kewajiban bagi kami aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya,” tegas Priyo.

Ia menjelaskan, kasus penyegelan kantor desa bisa dikategorikan masuk kasus pengerusakan fasilitas negara. Selain merugikan negara juga merugikan masyarakat banyak. Karena akibat dari penyegelan tersebut, masyarakat tidak bisa mendapat pelayanan oleh pemerintah desa.

Apakah sudah ada tersangka, Priyo mengaku sejauh ini belum ada. Tapi pasti akan mengarah ke sana.

Terlebih pihaknya kepolisian sudah mengantongi sejumlah alat bukti serta keterangan pendukung yang bisa menjerat warga yang terlibat kasus penyegelan kantor Desa Dasan Baru ke proses hukum.

“Prinsipnya setiap dugaan pelanggaran hukum akan kita tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujarnya. Apalagi ini sudah menjurus lepas pengerusakan fasilitas negara serta merugikan kepentingan masyarakat banyak.

Pihaknya berharap kasus penyegelan kantor Desa Dasan Baru tidak terjadi lagi di desa-desa yang lain. Karena kalau sampai ada terjadi kasus serupa di desa lainya dan ada laporan yang masuk ke meja kepolisian, pasti akan ditindaklanjuti sesuai aturan hukum yang ada.

Menurutnya, banyak cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Tidak harus dengan cara melakukan penyegelan. Apalagi ini kantor desa yang merupakan aset negara dan fasilitas publik. Dalam artinya, masyarakat juga tidak bisa semaunya. Ada ruang-ruang lain yang bisa ditempuh dalam menyampaikan aspirasinya, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat banyak.

“Bayangkan selama penyegelan kantor desa berlangsung, masyarakat tidak bisa memperoleh pelayanan. Ini kan satu kerugian besar bagi masyarakat desa setempat,” tandas Priyo. (kir)

“Alhamdulillah, ini menjadi angin segar bagi bangkitnya lagi pariwisata NTB,” ungkap Mirzoan alias Miing kepada Suara NTB, Selasa (16/6). Ia katakan, sebagaimana diketahui bersama Rinjani ini merupakan destinasi kelas dunia.

Destinasi andalan NTB, khususnya di Lotim ini telah mampu menyedot wisatawan yang begitu banyak.

Rinjani yang berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) merupakan geopark dunia. Kunjungan banyak wisatawan selama ini telah dapat menghasilkan pundi-pundi devisa bagi negara. Hal ini berdampak positif bagi pengembangan ekonomi

masyarakat yang berkecimpung di sektor wisata maupun di sektor jasa lainnya. “Masyarakat pastinya turut mendapatkan manfaat dan penghasilan dari aktivitas kepariwisataan di dalamnya,” terangnya.

Diharapkan, tidak sekadar persiapan namun sesegera mungkin dapat dibuka kembali. “Saya sangat mengharapkan lampu hijau dari pemerintah membuka Rinjani sebagai destinasi unggulan ini,” imbuhnya.

Disebut, para operator, para agen, guide juga porter diyakini akan asngat bergairah dengan kabar pembukaan Rinjani tersebut. Para pelaku wisata akan termotivasi lagi

kalau wisata alam ini dibuka karena dapat mengepulkan asap dapur. “Semoga saudarasaudara kita akan bangkit setelah lama survive dengan tanpa penghasilan,” paparnya.

Penerapan protokol kesehatan saat pembukaan ini disambut baik. APGI ini juga mendukung penerapan protokol kesehatan di setiap destinasi wisata. APGI siap bersinergi membantu dalam penyusunannya. “Kami tahu karakter destinasi Rinjani,” sebutnya.

Sebagai guide wisata gunung, Miing mengatakan, semua pendaki Rinjani ini memang harus siapkan kondisi fisik yang baik terlebih dulu. Kondisi tubuh harus benar-benar sehat

(Suara NTB/dok)

PENDAKI – Sekelompok pendaki gunung Rinjani sedang mendaki Rinjani menuju danau Segara Anak beberapa waktu lalu. Para pelaku wisata hingga kelompok-kelompok porter berharap pendakian Rinjani segera dibuka untuk membangkitkan gairah wisata. baru bisa mendaki Gunung.

Ditambahkan, memang setelah dilakukan pembukaan harus ada kepastian juga apakah Lotim pada khususnya dan NTB pad aumumnya ini sudah bisa didatangi wisatawan. Wisa-

ta yang sudah lama tiarap ini harus segera dibangkitkan.

Pasalnya, dengan berwisatalah bisa menjadi salah satu cara trauma healing yang sesungguhnya agar bisa cepat bebas dari stres karena isu corona. (rus)

Pilkada Loteng

Bawaslu Loteng Atensi Keterlibatan ASN

(Suara NTB/dok)

PENDAFTARAN - Suasana pendaftaran PPDB jalur prestasi dan afirmasi di SMPN 6 Mataram, Selasa (16/6).

Sekolah Terapkan Protokol Kesehatan untuk Pendaftaran PPDB Mataram (Suara NTB) – Sekolah menerapkan protokol kesehatan mencegah Covid-19 pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021. PPDB SMP jalur prestasi dan afirmasi dimulai pada Selasa (16/6).

Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman mengatakan, pelaksanaan PPDB jalur prestasi dan afirmasi berjalan lancar, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan cegah penularan Covid-19. Menurutnya hampir 100 calon peserta didik baru mendaftar di SMPN 3 Mataram pada Selasa (16/6).

Diakuinya pendaftar jalur afirmasi yang lebih banyak. “Berjalan aman, lancar tetap mengedepankan protokol Covid-19, pendaftar jalur afirmasi yang banyak,” katanya.

Ia mengatakan, SMPN 3 Mataram melaksanakan PPDB sesuai Juknis dan sesuai protokol kesehatan cegah Covid-19.

Dianjurkan pendaftaran daring atau melalui SD secara kolektif boleh melalui kantor camat atau Lurah. Namun tidak menutup kemungkinan menerima pendaftaran secara luring untuk masyarakat yang belum memahami teknologi informasi.

Sementara itu, Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin juga mengatakan pihaknya menerapkan protokol kesehatan cegah Covid-19, antara lain pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke sekolah. Juga penggunaan masker, pembatasan jumlah orang atau menjaga jarak, menyiapkan fasilitas

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.5943 EF NOKA/NOSIN : MHIJFZ137KK580655/ J F Z 1 E - 3 5 8 0 6 1 9 AN.MULTAZAM HLG D’SKTR CAKRANEGARA KOTA MATARAM

cuci tangan, menyiapkan cairan pembersih tangan sesuai anjuran pemerintah.

“Untuk menjaga kondusivitas PPDB, jangan sampai ada kerumunan dalam jumlah banyak. Sekolah melakukan persiapan protokol kesehatan jelang penerimaan peserta didik baru,” katanya.

Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., menjelaskan, pengajuan pendaftaran untuk calon peserta didik baru dapat dilakukan secara mandiri dalam jaringan dari rumah maupun datang langsung ke Satuan Penidikan yang menggunakan PPDB sistem daring.

“Masyarakat juga bisa mengakses wifi di kantor Lurah dan kantor Camat,” katanya.

Ada empat jalur PPDB di tahun 2020 ini yaitu jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi paling sedikit 15 persen, jalur perpindahan tugas orang tua/ wali siswa paling banyak 5 persen, dan jalur prestasi paling banyak 30 persen dari daya tampung sekolah.

Kuota paling sedikit 50 persen dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi calon peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif, dan kuota paling banyak 5 persen

dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Jadwal pendaftaran calon peserta didik baru melalui jalur prestasi dan afirmasi dilaksanakan pada Selasa (16/ 6) sampai dengan Jumat (19/ 6). Jalur perpindahan tugas orang tua/wali pada Selasa (16/6) sampai dengan Sabtu (27/6). Jalur Zonasi pada Senin (22/6) sampai dengan Sabtu (27/6). (ron)

Praya (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengindikasikan potensi keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal meningkat di gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng mendatang. Menyusul adanya beberapa ASN lingkup Pemkab Loteng yang bakal ikut serta dalam kontestasi politik lima tahunan tersebut.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Loteng, Lalu Fauzan Hadi kepada Suara NTB, Selasa (16/6) mengatakan, berdasarkan hasil pemetaan kerawanan yang dilakukan pihaknya, keterlibatan ASN dalam tahapan kampanye di Pilkada Loteng mendatang, berpotensi meningkat.

“Adanya ASN yang ikut di Pilkada Loteng mendatang bisa jadi salah satu pemicu meningkatkan potensi keterlibatan ASN dalam kampanye pilkada,” terangnya. Hanya saja, pihaknya belum bisa memperkirakan sebesar apa peningkatan keterlibaan ASN di kampanye Pilkada Loteng mendatang. Karena itu butuh kajian yang lebih mendalam.

Hal itulah yang menjadi konsen pihaknya di gelaran Pilkada Loteng kali ini.

Bagaimana bisa mengantisipasi keterlibatan ASN di masamasa kampanye pilkada. Karena secara aturan, ASN tidak dibenarkan terlibat politik praktis termasuk dalam hal kampanye pasangan calon kepala daerah. Walaupun ASN meski memiliki hak pilih.

Untuk itu, sedini mungkin pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan PPK, baik secara langsung maupun mela-

lui surat himbauan. Agar bisa mensosialisasikan Peraturan Bawaslu tentang pengawasan tahapan kampanye. Dimana dalam peraturan tersebut ASN tidak dibolehkan ikut terlibat secara langusng.

Kader-kader pengawasan partisipatif di tingkat bawah juga terus dipacu untuk turut serta mengawasi gerak-gerik ASN di lapangan. Jangan sampai ada yang terlibat dalam proses kampanye pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng tahun ini.

Disinggung apakah sudah ada laporan keterlibatan ASN dalam kampanye pasangan calon kepala daerah sejauh ini, Fauzan mengaku belum ada.

Lagi pula, tahapan kampanye belum dimulai. Jadi kalaupun ada pihak-pihak dalam ASN yang mengkampanyekan pasangan bakal calon tertentu, itu juga belum bisa ditindak. Karena belum bisa dikategorikan sebagai kegiatan kampanye.

“Tahapan kampanye kan belum dimulai. Jadi kami tidak bisa menganggap mereka (ASN) kampanye,” ujarnya.

Lagi pula, sampai saat ini belum ada satupun pasangan bakal calon kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah.

Beda ceritanya kalau sudah ada penetapan pasangaan calon kepala daerah dan sudah masuk tahapan kampanye, baru bisa dilakukan tindakan jika kemudian ada ASN yang melakukan kampanye. “Untuk menindak seseorang itu indikasinya harus jelas. Kalau sekarang indikasi orang berkampanye kan belum jelas. Jadi blm bisa kita kategorikan dugaan pelanggaran,” tandas Fauzan. (kir)

SUARA NTB

Rabu, 17 Juni 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Rabu, 17 Juni 2020

SUARA NTB

RADIO

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 17 Juni 2020

Halaman 11

ICHI NTB Bagikan 1000 Paket Sembako dan 1000 Masker Mataram (Suara NTB) Dewan Pimpinan Regional (DPR) Ikatan Cedekiawan Hindu Indonesia (ICHI) NTBmembuat gebrakan luar biasa yakni gerakan sosial bagi-bagi sembako dan masker. Sedikitnya sebanyak 1000 paket sembako dan 1000 masker dibagi-bagikan secara gratis kepada masyarakat

Kota Mataram yang terdampak wabah Covid-19. Setelah sebelumnya, pada 19 April 2020, ICHI NTB juga telah membagikan sedikitnya sebanyak 125 paket sembako bagi warga Kota Mataram yang terdampak virus mematikan tersebut.

Ketua ICHI NTB, Dr. Ir. I Gst. Lanang Media, M.Si, mengata-

Cegah Lonjakan Kemiskinan Dari Hal. 1 Hasil kajian tersebut nantinya akan dipaparkan ke Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB. Ia masih enggan membeberkan hasil kajian yang dilakukan. Namun, ia mengatakan pasti akan terjadi kenaikan jumlah masyarakat miskin akibat Covid19 yang terjadi di NTB. Ditanya apakah pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa sembako kepada masyarakat miskin dan hampir miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan mampu menekan penambahan masyarakat miskin.

Suntono mengatakan, pemberian bantuan sosial tujuannya untuk menjaga konsumsi masyarakat. Terutama masyarakat miskin dan hampir miskin. Ia menyebut, pengaruh konsumsi masyarakat terhadap ekonomi NTB cukup besar. ‘’Kalau itu tak dijaga, bisa terperosok orang, jatuh miskin,’’ katanya mengingatkan.

Jika Pemda tak mampu menjagaataumemaintanancekonsumsi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.Makaakansemakinbanyakmasyarakatyangterperosokke lubangkemiskinan.‘’Konsumsikita itu cukup besar. Kalau tak bisa dimaintenance, tak bisa dijaga, kita terperosok. Kemiskinan akan melonjak,’’ tandasnya.

BPS mencatat persentase penduduk miskin di NTB pada September 2019 sebesar 13,88 persen. Turun sebesar 0,68 persen dibandingkan pada Maret 2019 yang sebesar 14,56 persen.

Jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2019 sebanyak 705.680 orang, menurun 30.300 orang dibanding Maret 2019 yang sebanyak 735.960 orang.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MHyangdikonfirmasi SuaraNTB, Selasa (16/6) kemarin mengatakan JaringPengamanSosial(JPS)yang diberikan pemerintah sifatnya menjaga daya masyarakat mengatasi situasi dan kondisi yang ada.

Artinya, masyarakat miskin tetap harus dilakukan pemberdayaan ekonomi juga. ‘’Peningkatan kemiskinan karena Corona ini memang bisa terjadi karena banyaknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Kemudian sektor perdagangan tak berjalan dengan baik. Tetapi kalau untuk JPS sifatnya sementara. Artinya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat saja,’’ katanya.

Setelah penyaluran JPS bera-

khir, maka Pemda harus melakukan intervensi menyeluruh melalui program-program di seluruh OPD. Bantuan sosial yang diberikan lewat JPS merupakan salah satu bagian mempertahankan hidup mereka saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. ‘’Ini membuat masyarakat kuat sekarang ini. JPS sangat ampuh memperkuat kemampuan mereka menghadapi situasi saat ini. Kalau tak jatuh ke kemiskinan semakin dalam, maka intervensinya melalui stimulus ekonomi,’’ ujarnya.

Dengan bantuan sosial, maka memperkuat daya tahan masyarakat miskin dan hampir miskin bertahan di tengah pandemi Covid-19. Diketahui, untuk mengatasi dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat dan Pemda memberikan delapan jenis bantuan di NTB. Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak 324.756 KK. Setiap bulan menghabiskan anggaran sekitar Rp240,5 juta. Kedua, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako dengan jumlah penerima 209.037 KK. Dengan besaran bantuan kepada setiap penerima Rp200 ribu selama 9 bulan dengan total anggaran Rp916,26 miliar.

Ketiga, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diperuntukkan bagi 270.005 KK di NTB. Setiap KK memperoleh bantuan uang tunai sebesar Rp600 ribu dengan total anggaran sebesar Rp486 miiar lebih.

Keempat, program rehabilitasi sosial lansia dengan sasaran 2.530 orang yang tersebar di NTB. Setiap lansia mendapatkan bantuan senilai Rp2,7 juta dengan total anggaran Rp6,8 miliar lebih. Kelima, Bantuan sosial tunai lansia kepada 1.350 orang selama 3 bulan. Masingmasing lansia mendapatkan Rp600 ribu dengan total anggaran Rp2,4 miliar lebih.

Keenam, JPS Gemilang dalam bentuk bantuan sembako senilai Rp250 ribu per KK. Dengan total anggaran sekitar Rp78 miliar lebih. Ketujuh, JPS kabupaten/kota dan kedelapan, Bantuan Langsing Tunai (BLT) Dana Desa dengan besaran Rp600 ribu per KK selama tiga bulan dan akan ditambah selama tiga bulan dengan besaran bantuan Rp300 ribu per KK per bulan. (nas)

Bukan Hal Gampang Dari Hal. 1 Kendati hal tersebut merupakan wewenang masing-masing perusahaan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat menurutnya tidak akan menutup mata.

Dicontohkan seperti kunjungan Deputi Bidang Produk Wisata Dan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kemenparekraf yang diwakili Sekretaris Deputi Bidang Produk Wisata Dan Penyelenggara Kegiatan (Events), Edy Wardoyo, di NTB, Selasa (16/6). Di mana kunjungan tersebut ditujukan untuk memberi dukungan serta kepedulian kepada pegiat pariwisata di NTB yang terdampak oleh pandemi Covid-19. ‘’Sebagai bentuk empati pemerintah pusat, kita distribusi seperti JPS. Tapi ini dari pemerintah pusat untuk pekerja pariwisata,’’ jelas gubernur. Menurutnya, hal tersebut diperlukan mengingat sektor pariwisata merupakan salah satu yang paling terdampak dari pandemi Covid-19 saat ini.

Diterangkan, bantuan yang diberikan adalah 15.000 paket sembako berisi 10 Kg beras, 1 liter minyakgoreng.1Kggulapasir,dan 250 gram ikan asin. Di mana seluruh komponen bantuan merupakan produk lokal NTB, sehingga membantu UMKM di NTB ikut bergerak menghadapi pandemi. ‘’Kami melihat keseriusan pemerintah pusat, terus berkomunikasi dengan kita dan memberi perhatian pada kita,’’ jelas Dr. Zul. Di sisi lain, persiapan menuju kenormalan baru juga diharapkan dapat membantu NTB menggeliatkan kembali sektor ekonomi. Terlebih setelah Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mengkaji dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor pariwisata dan industri di NTB berpotensi menurunkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar HargaBerlaku(PDRBADBH)sebesar 5,5 - 12 persen.

Sebagai informasi, dalam kajian tersebut, BPS NTB juga mengkaji komponen pariwisata yang di dalamnya ada sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya diperkirakan dampak terberatnya terjadi penurunan permintaan minus 73,4

persen. Dampak sedang minus 35,25 persen dan dampak ringan minus 16,18 persen. Kemudian sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor dampak terberatnya diperkirakan terjadi penurunan permintaan minus 75 persen, sedang minus 50 persen dan ringan 25 persen.

Selanjutnya, sektor angkutan darat, dampak terberatnya permintaan turun minus 82,31 persen, sedang minus 41,18 persen dan ringan minus 20,62 persen. Sektor angkutan sungai, danau dan penyeberangan dampak beratnya, permintaan menurun minus 76,66 persen, sedang minus 37,39 persen dan ringan minus 17,75 persen.

Sektorangkutanudara,dampak terberatnya permintaan menurunminus80,26persen,sedangminus44,48persendanringan minus 26,59 persen. Sektor penyediaan akomodasi dampak terberatnya, permintaan menurun minus 77,50 persen, sedang minus 42,38 persen dan ringan minus 24,82 persen. Dan sektor penyediaan makan minum, dampakterberatnyapenurunan permintaan minus 75 persen, sedang minus 50 persen dan ringan minus 25 persen Dengan beberapa program yang disiapkan pemerintah, dampak tersebut diharapkan dapat segera ditanggulangi agar tidak semakin parah. Dicontohkan Dr. Zul seperti penyediaan JPS Gemilang yang ditujukan untuk menjaga aktivitas produksi. Sehingga UMK/IKM di NTB dapat bertahan menghadapi pandemi yang berlangsung. ‘’Ditambah konstruksi dan mudah-mudahan tambang juga jalan. Kalau itu semua (jalan), mudah-mudahanjadilebihbaik.

Kalau tidak, kita masih ada (program)stimulusekonomi,’’ujarDr. Zul.Denganmensinergikanpenanganan dampak pandemi bagi berbagai sektor, termasuk pariwisatayangmenjadiandalan,diharapkandapatmendukungpemerintahmenjagapertumbuhan ekonomi NTB. (bay)

kan aksi sosial yang dilakukan oleh ICHI NTB semata-mata sebagai wujud kepedulian sosial terhadap warga Mataram yang terkena dampak mewabahnya Covid-19. ‘’Niat kami hanya ingin membantu meringankan beban masyarakat Kota Mataram dari himpitan ekonomi akibat dari wabah Covid-19,’’ jelasnya.

Disebutkan Media, langkah awal ICHI di dalam kegiatan peduli sosial ini adalah membuat tim yang turun langsung ke tengah-tengah warga melakukan pendataan. Warga yang layak menerima bantuan, diberikan kupon sembako gratis. ‘’Pola ini kami lakukan agar bantuan bisa sampai tepat sasaran,’’ kata Media.

Di dalam melakukan pelayanan, ICHI membuka dua titik lokasi pembagian. Masing-masing di Bale

Banjar Negarasakah, Cakranegara, dan di Bale Banjar Pagesangan, Mataram.Kegiatansosialyang dimulaipadaRabu,10Juni2020,diBale Banjar Negarasakah telah dibagikan sebanyak 500 paket sembako.

Kemudian di Bale banjar Pagesangan dibagikan sebanyak 400 paket.

Sisanya berjumlah 100 paket sembako dibagikan secara on the sport dengan mengunjungi para pedagangcanangdiKotaMataram.Kegiatan sosial yang melibatkan para mahasiswa perantauan yang kuliah di STAHN Gde Pudja Mataram, berakhir dengan sukses pada Selasa (16/6) kemarin.

Menyinggungsoalsumberdana, Media yang didampingi Bendahara ICHI NTB, Ir. I Gde Putra Soda,menyebutkan, daridanahibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang Kemensos RI tahun 2020, total sebesar Rp 100 juta. Dan lan-

carnyaurusanperolehandanahibah ini, lanjut Media, juga atas bantuan anggotaDPRRIDapilNTB,H.RachmatHidayat,SH. ‘’Yakitabersyukur sekali mendapat kepercayaan dari pemerintah dan ini murni pelayanan yang diberikan ICHI NTB,’’ jelas dosen senior Fakultas Peternakan Unram itu. ‘’Sesuai dengan konsep vasudaiwa kutumbakam, bahwa semua kita adalah satu keluarga,’’ tambahnya.

Dari jumlah dana tersebut, ditambahkan I Gde Putra Soda, langsung dibelikan sebanyak 1.000 paket sembako. Satu paket masingmasing berisi 5 kg beras, 1 kg minyak goreng, mi instan 10 bungkus dan kopi 40 sachet dengan total senilai Rp. 100.000. ‘’Di antara kopi yang kita bagikan tersebut merupakan donasi dari seorang distributor kopi di Mataram,’’ jelas Putra.

Di samping itu, ICHI NTB juga

(Suara NTB/ist)

SEMBAKO - ICHI NTB, menyerahkan bantuan paket sembako dalam aksi sosial yang dilakukan oleh ICHI NTB. membagi-bagikan sebanyak 1000 masker kepada masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya. Dana pembelian masker berasal dari dana punia umat Hindu. ‘’Program ini sesuai dengan anjuran pemerintah untuk wajib masker bagi masyarakat,’’ kata Media.

Media berharap akan semakin

banyak donatur yang terketuk hatinya untuk melakukan gerakan peduli sosial. Dan ICHI NTB siap menjadi fasilitator untuk menyalurkan donasi dari manapun datangnya. ‘’Ya, kami sangat siap untuk melaksanakan aksi sosial ini apabila ada donatur yang ingin berderma,’’ pungkas Media. (r)

Ciptakan Lingkungan Kerja yang Membahagiakan Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc., mengatakan, suasana hati yang bahagia merupakan faktor penting dalam bekerja. Betapa tidak bergunanya jika banyak prestasi yang diraih tetapi suasanalingkungankerjatidaknyaman dan bahagia bagi pegawainya.

Karena itu, mulailah menciptakan suasanalingkungankerjaagartetap nyaman dan harmonis baik antar pegawai maupun dengan masyarakat. ‘’Saya bisa membayangkan, ketikakitamelangkahkankakidiDinas Kominfotik ada sesuatu yang berbeda dari yang lain. Jika kebiasaan senyumsertategursapayangramah antarpegawainya dapat membuat suasana jadi serba indah. Hal sederhanaituyangperluditingkatkanjika ingin terlihat lingkungan kerja yang harmonis,’’ ujar gubernur saat silaturrahmi bersama keluarga besar DinasKominfotikProvinsiNTB,Mataram (16/6).

Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul itu berharap, di semua OPD lingkup Pemprov NTB agar

segera menemukan metode baru dalam menciptakan lingkungan kerja yang adem dalam bekerja.

Jangan sampai datang ke kantor atau lingkungan kerja lainnya, bawaannya mau marah-marah. ‘’Alangkah indahnya jika kita masuk di kantor-kantor pemerintahan, ada senyum ramah, sapaan indah dan senyuman yang ditebarkan. Bukannya hanya senyuman yang dibuat buat. Semuanya harus didasaricintadankasihsayangdari hati yang paling dalam,’’ katanya.

Kalau semua itu dapat diwujudkan, maka produktivitas dan inovasi dalam bekerja akan segera menyusul. Sebab hati sudah dibekali dengan rasa nyaman dan gembira yang tumbuh dari lingkungan kerja yang harmonis.

Dengan demikian otomatis beban pikiran untuk memulai sebuah pekerjaan akan hilang dengan sendirinya. Begitu juga silahturahmi antarpimpinan dengan bawahannya harus tetap ada, baik kepala dinas dengan kepala bidangnya dan seterusnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala

DinasKominfotikNTB,IGedePutu Aryadi, S.sos,MH, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kedatangan orang nomor satu di NTB itu.

Dengankunjungantersebutdiharapkandapatmeningkatkansemangat para pegawai untuk meningkatkan kinerjadalammendukungberbagai program pembangunan di NTB. Di hadapan gubernur, Gede memaparkan berbagai program strategis dinas dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah sesuai dengan visi-misi NTB Gemilang. Sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, Dinas Kominfotik memiliki empat program kebijakan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.

Pertama, urusan pemerintahan di bidang komunikasi.

Kedua, urusan pemerintahan pada bidang informatika. Ketiga, urusan pemerintahan pada bidang keamanan siber dan informasi serta yang keempat adalah urusan pemerintahan pada bidang statistik sektoral.

Di samping keempat urusan pemerintahan itu, lanjut Gede, Di-

nas Kominfotik juga memfasilitasi dua lembaga komisioner yaitu Komisi Informasi (KI) NTB yang bertugas mengawal keterbukaan informasi publik dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bertugas mengawal kegiatan penyiaran di wilayah NTB. ‘’Di masa pandemi Covid-19 ini, dinas kami mendapat tiga apresiasi dari komunitas-komunitas nasional,’’ jelasnya.

Pertama, rilis perkembangan Covid-19 yang setiap hari dikeluarkan dinilai paling terbuka, transparan dan sangat

objektif sesuai dengan UndangUndang no 14 Tahun 2008. Kedua, website corona.ntbprov.go.id dinilai terbaik tingkat nasional. Ketiga, Provinsi NTB dinilai secara nasional memiliki kepedulian dalam membangun indeks kemerdekaan pers di Indonesia. ‘’Begitu juga dengan sosok Bapak Gubernur yang dinilai secara nasional sebagai sosok yang terbuka. Membuka semua kanal informasi sebagai ruang diskusi bersama masyarakat,’’ jelas Kadis Kominfotik. (r)

(Suara NTB/diskominfotik)

SILATURAHMI - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah saat silaturahmi di Dinas Kominfotik NTB, Selasa (16/6) kemarin.

BI Perkirakan Kontraksi Ekonomi NTB Triwulan II Paling Parah Dari Hal. 1 Solusinya? Jalankan protokol Covid19 dengan sebaik-baiknya di tengah upaya menggerakkan ekonomi masyarakat NTB. Dari hasil Kajian Ekonomi Regional(KER)terbaru,perkembangan ekonomi makro Provinsi NTB pada triwulan I 2020 tumbuh melambat dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2020, ekonomi NTB tumbuh menjadi 3,19%(yoy) dari 5,70% (yoy) pada triwulan IV 2019.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi NTB terutama disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Pada sisi permintaan, menurunnya pertumbuhan ekonomi NTB lebih dipengaruhi oleh penurunan kinerja PMTB pada triwulan I 2020 sejalan dengan menurunnya investasi bangunan dan non bangunan.

Pada sisi penawaran, penurunan ekonomi NTB terutama disebabkan oleh turunnya kiner-

ja LU Pertanian akibat adanya pergeseran masa tanam. Di luar sektor tambang, kinerja ekonomi Provinsi NTB mengalami penurunan lebih lanjut sebesar 0,32%(yoy). Petumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,12%(yoy).

Sementara dari prospek perekonomian daerah NTB, pemulihan ekonomi NTB diperkirakan berlanjut pada triwulan III 2020. Pada triwulan

III 2020, diperkirakan ekonomi NTB tumbuh kuat dengan laju pertumbuhan berkisar antara antara -3,4% s/d -3,0%(yoy).

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan III 2020dibandingkantriwulanII2020 diprakirakanolehkinerjapertanian sejalandenganmemasukinyamasa panen kedua komoditas padi. PeningkatankinerjaLUPertambangan pada triwulan III 2020 serta peningkatan aktivitas ekonomi akibat kebijakan new normal. Secara ke-

seluruhan tahun 2020, diprakirakan ekonomi NTB tumbuh pada rentang -2,1 s.d -1,7% (yoy).

Tekanan inflasi pada triwulan III 2020 diperkirakan berada di bawah sasaran inflasi nasional sebesar 3 ± 1%. Inflasi NTB di triwulan III 2020 diperkirakan lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yakni 0,6 – 1,0% (yoy). Rendahnya inflasi pada triwulan III 2020 diperkirakan didorong oleh menurunnya permintaan masyarakat pada masa pandemi. (bul)

Anggaran FS Jembatan Lombok-Sumbawa Kena Imbas Dari Hal. 1 Tidak saja bagi masyarakat KSB, tetapi orang yang bekerja di industri smelter dan industri turunannya yang ada di Pulau Lombok.

Dengan adanya jembatan ini

maka jarak tempuh dari Kayangan - Poto Tano akan menjadi 15 menit. Berbeda jika menggunakan kapal penyeberangan Kayangan-Poto Tano, jarak tempuhnya bisa sampai dua jam.

Hasilpra-FS,pembangunanjem-

batan Lombok - Sumbawa layak secara teknis. Namun untuk kajian yang lebih mendalam, perlu dilakukanFS.JembatanLombok-Sumbawa tersebut rencananya dari Pelabuhan Kayangan – Kertasari, KSB. Berdasarkan kajian awal yang

dilakukan konsultan asal Korea Selatan, sebagian besar kedalaman laut antara 18-20 meter.

Namun di sekitar Selat Alas, pada jarak 400-600 meter, kedalaman lautnya di atas 300 meter.

Sesuai hasil pra-FS, ada beber-

apa opsi yang dibuat. Salah satunya pada area dengan jarak 400600 meter tersebut dibuat terowongan. Pembangunan jembatan Lombok-Sumbawa ini cukup visibel dari sisi investasi. Tetapi perlu diperdalam lagi dalam FS. (nas)

NTB Rencanakan ’’Rapid Test’’ Massal Dari Hal. 1 Ini menjadi target kita ke depan, orang berisiko dan rentan. Sehingga lebih awal kita tahu keadaan mereka. Apakah positif atau negatif Cov-

id-19,’’ katanya.

Pemprov NTB mencatat kasus terkonfirmasipositifCovid-19diNTB hingga Selasa (16/6) sebanyak 978 orang. Ada penambahan sebanyak 21orangpenderitaCovid-19diband-

ingkanharisebelumnya.

Dikatakan,kasuskematiankarena Covid-19 di NTB sebagian besar disertaidenganpenyakittidakmenular. Seperti penyakit kardiovaskular (hipertensi, jantung), diabetes meli-

tus, atau penyakit paru kronis.

Sehingga masyarakat yang memiliki penyakit tidak menular seperti di atas untuk lebih menjaga kesehatan, segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan

berupaya mencegah terinfeksi Covid-19 dengan cara tidak keluar rumah, memakai masker bila harus keluar rumah, melakukan social distancing, sering cuci tangan, dan tidak merokok. (nas)

Program Unggulan ’’Zero Waste’’ Terancam Tak Capai Target Dari Hal. 1 Seperti melakukan penguatan dengan koordinasi dan sosialisasi. Sosialisasi melalui media sosial gencar dilakukan di tengah keterbatasan anggaran.

Selain itu, menyiasati keterbatasan anggaran dilakukan gerakanbacktowastedenganbersepeda tiap hari Jumat. Dengan melibatkan masyarakat melakukan aksi bersih-bersihsampahdilokasi-lokasi strategis seperti jalan nasioonal dan provinsi serta destinasi wisata. ‘’Karena kondisi sekarang Covid-19, kami tetap melakukan aktivitas. Teman-teman Satgas bekerja membantu minimal mengkoordinasikan dengan kelurahan-kelurahan di Mataram,’’ katanya.

Selain itu, kata Samsudin, pihaknya mempercepat penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan sam-

pah dengan Pemda kabupaten/ kota. Dari 10 kabupaten/kota di NTB, kata Samsudin, tinggal satu kabupaten yang belum dilakukan penandatangan PKS soal pengelolaan sampah.

Kemudian pada 23 Juni mendatang, rencananya akan dilakukan penandatangan PKS dengan PLTU Jeranjang kaitan dengan pengembangan pelet sampah. Di mana, sampah diolah menjadi bahan bakar campuran batubara untuk PLTU Jeranjang.

Samsudin menambahkan, GubernurdanWagubNTBterusberkomitmen untuk mewujudkan NTB Zero Waste tahun 2023. Di mana, DinasLHKsudahmelakukanpembentukan200banksampahdikabupaten/kota di NTB. Kemudian dilakukan optimalisasi kelembagaan dan pembinaannya tahun ini.

Untuk pembentukan bank sampah baru di masing-masing desa di NTB, akan dikawal oleh

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB. Dengan mendorong masing-masing desa mengalokasikan dana desa untuk pembentukan bank sampah. ‘’Dengan upaya yang kita lakukan selama ini, sedikit tidak masyarakat sudah mulai bergerak. Penanganan sampah ini butuh komitmen bersama bukan saja Dinas LHK,’’ katanya.

Ia menambahkan, untuk penanganan sampah di jalan-jalan nasional,dilakukankoordinasidengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Mataram. Ia menyebut Dinas LHK akan menangani sampah yang berada di sungai lintas kabupaten/kota, kawasan pariwisata dan kawasan hutan. ‘’Untuk pemilahan sampah, kami sekarang dapat juga bantuan dari kementerian untuk memilah langsung sampah itu. Sekarang

tak ditimbun lagi, tapi dipilah dulu.

Ada pemilahan di TPA Kebon Kongok. Termasuk kita mengangkat tenaga khusus untuk memilah sampah di sana,’’ jelasnya.

Dalam roadmap NTB Zero Waste 2023, ditargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen. Menurutnya, perlu komitmen semua pihak baik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan NTB Zero Waste 2023.

Berdasarkan data Dinas LHK NTB, sekitar 80 persen sampah dibuang sembarangan.

Sampah yang dibuang sembarangan jumlahnya 2.695,63 ton tiap hari di seluruh NTB. Dari 2.695,63 ton sampah yang dibuang sembarangan terdapat di Lombok Barat 409 ton, Lombok Utara sebesar 128,15 ton, Lombok Tengah 627,67 ton, Lombok Timur 786,26 ton, Sumbawa 189,64 ton,

Dompu dan Bima masing-masing 124,67 ton dan 286,38 ton. Kemudian Kota Mataram hanya 15,59 ton, Sumbawa Barat 60,44 ton dan Kota Bima 67,83 ton.

Produksi sampah masing-masing kabupaten/kota setiap hari di NTB cukup tinggi. Kota Mataram produksi sampahnya sebesar 314,3 ton,LombokBarat469,56ton,Lombok Utara 149,15 ton. Kemudian Lombok Tengah 645,73 ton, Lombok Timur 801,74 ton, Sumbawa Barat 92,39 ton, Sumbawa 311,85 ton,Dompu164,27ton,Bima325,94 ton dan Kota Bima 113,83 ton.

Dari produksi sampah sebesar itu, sampah yang diangkut ke TPA di Kota Mataram sebanyak 283 ton tiap hari. Kemudian Lombok Barat 60 ton, Lombok Utara 21 ton, Lombok Tengah 12,25 ton, Lombok Timur 15,4 ton, Sumbawa Barat 28,7 ton, Sumbawa 115,97 ton, Dompu 39,6 ton, Bima 20 ton dan Kota Bima 46 ton. (nas)

NTB Butuh Kawasan Siap Bangun Industri Manufaktur Dari Hal. 1 Penanganan pandemi Covid-19 juga membantu pihaknya memetakan pelaku-pelaku usaha yang dapat direkomendasikan untuk naik kelas. Dicontohkan Nuryanti seperti IKM teh kelor yang saat ini dapat diajukan untuk naik kelas karena memiliki jumlah aset dan tenaga kerja yang memadai.

Sebagai informasi, sebanyak 534 IKM/UKM terlibat dalam pengadaan paket JPS Gemilang tahap dua. Diantaranya 34 penyedia beras, 10 penyedia garam, 26 penyedia ikan kering, 50 penyedia minyak kelapa, 39 penyedia abon, 15 penyedia gula aren.

Kemudian 6 penyedia minyak kayu putih, 76 penyedia kopi, 21 penyedia teh kelor, 12 penyedia serbat jahe, 26 penyedia susu kedelai, 102 penyedia masker, 18 penyedia sabun, 71 penyedia kue kering,

dan 28 penyedia goodybag vinyl.

Jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap mencapai 900 orang.

Di sisi lain, pandemi Covid-19 juga diakui memberi pengaruh untuk program tersebut. Terutama dari sisi penyediaan anggaran yang terkena refocusing untuk penanganan. ‘’Karena refocusing dan lain sebagainya itu sekarang harus dinolkan dulu semuanya. Nanti di perubahan kita mulai lagi, menunggu pengesahan,’’ jelasnya.

Kendati demikian, program industrialisasi di NTB ditekankannya tetap merupakan program prioritas. Terutama untuk mewujukdan industrialisasi benih dan pakan untuk meningkatkan daya jual produksi jagung yang menjadi komoditas unggulan saat ini. ‘’Jadi program strategis (seperti industrialisasi) tetap menjadi prioritas, walaupun likuiditas (anggaran)menurun,’’jelasNuryanti.Menu-

rutnya, pengembangan industrialisasi di NTB tetap mengedepankan persiapan dari hulu ke hilir.

Dicontohkan seperti industrialisasipakanyangberhubungandengan penyiapan benih jagung, pengolahan jagung, hingga mendukung program swasembada daging dan telur di NTB. Termasuk dengan penyiapan produk-produk JPS Gemilang yang ke depan berusaha diserap dengan menyiapkan TDC (TradeandDistributionCenter)yang diinisiasi oleh PT. GNE dengan mengerahkan BUMDes. ‘’Jadi sesuai arahan Pak Gubernur, itu sudah dipikirkan bagaimana setelah Covid ini selesai produkproduk di JPS Gemilang itu tetap bisa diserap. Karena yang dibutuhkan juga oleh pengusaha kita adalah (kepastian) pasar,’’ jelasnya.

Untukmempermudahpengembangan industrialisasi tersebut, Dinas Perindustrian NTB juga mey-

iapkanSTIPsebagailokasipengembanganminiaturindustrialisasi.Realisasinya diproyeksikan terbagi dalam dua tahap masing-masing pada 2020 dan 2021 mendatang.

Menurut Nuryanti, hal tersebut penting dilakukan agar pelaku usaha dapat mereplikasi pengembangan industri yang disiapkan pemerintah. ‘’Industrialisai jagung misalnyabanyakturunannya.Itukitatargetkan menghasilkan jagung yang berkualitas.Menjadisumberpakan berkualitas, untuk menuju kemandirian pakan dan swasembada daging dan telur,’’ jelasnya.

Di sisi lain, program industrialisasi tersebut diakuinya masih menemukan beberapa kendala. Salah satunya penarikan investor untuk mendukungpengembanganpengolahan masing-masing komoditas. ‘’Ketika NTB mau mengunggulkan industrialisasi, otomatis kita harus berusaha menarik sebanyak

mungkin investor,’’ ujar Nuryanti.

Untukitu,NTBdisebutnyamemerlukan kawasan siap bangun untuk industri manufaktur. ‘’Ini yang belum kita miliki,’’ sambungnya.

Dengan adanya kawasan siap bangun, akan meningkatkan daya tarik NTB untuk menarik investor. Saat ini pihaknya tengah mencarilokasilahanmilikprovinsiyang paling tepat untuk mewujudkan tersebut. ‘’ApalagikalauAmdal,listrik,air, perizinan itu sudah beres. Investor tinggal datang dan menentukan apakah mau membeli atau menyewa (lahan yang disiapkan,’’ ujarnya. Menurut Nuryanti, hal tersebut telah diajukan dan akan didiskusikan lebih lanjut dengan DinasPUPR,DPMPTSP,danBappeda. ‘’KalauNTBpunyakelebihan pelayanan itu, akan sangat bagus untuk pengembangan industri kita kedepannya,’’pungkasnya.(bay)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 17 Juni 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Sehari, Polres Dompu Ungkap Dua Kasus Dompu (Suara NTB) – Kepolisian Resor (Polres) Dompu, terus menindak pelaku kejahatan di wilayah ini. Senin (15/6) misalnya, dua kasus sekaligus terungkap. Diantaranya kepemilikan senjata api rakitan dan aksi pesta sabu-sabu mahasiswa di Desa Matua.

Kapolres Dompu, AKBP. Syarif Hidayat, SH, S.IK melaui Paur Subbag Humas Aiptu Hujaifah dikonfirmasi Suara NTB menerangkan, tindakan melawan hukum tujuh remaja itu terungkap buah dari proaktif masyarakat dalam melaporkan setiap kejahatan yang ditemui.

Seperti halnya kepemilikan senjata api rakitan oleh Az (24). Pria asal Desa Kramat Kecamatan Kilo itu kedapatan menyelipkan benda berbahaya tersebut di pinggangnya, setelah tanpa sengaja dilihat warga ketika akan membuka jaket pada saat asik nongkrong di kedai kopi, tepatnya di Kelurahan Monta Baru.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke tim Resmobda Polres Dompu, hingga akhirnya diambil langkah penindakan sekitar Pukul 14.30 Wita.

Selain mendapati sepucuk senjata, pada kantung celana Az ditemukan dua butir peluru.

“Atas perbuatannya Az langsung dibawa ke polres, karena

melanggar Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang tanpa hak menyimpan, membawa senjata api dan amunisi,” ungkapnya.

Dengaan sangkaan itu, Az terancam dikenai hukuman penjara seumur hidup atau setinggitingginya 20 tahun.Tidak saja kepemilikan senjata api rakitan, lanjut Hujaifah, pada hari yang sama tepatnya Pukul 20.00 Wita terungkap aksi pesta sabu-sabu enam remaja di Desa Matua. Mereka DK (25) AD (25) HR (24) IL (19) AD (24) dan FR (20).

Keenam remaja yang sebagian besar merupakan mahasiswa ini digerebek Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, saat asik mengkonsumsi 1,32 gram sabusabu pada salah satu rumah yang dilaporkan menjadi pusat transaksi barang haram tersebut.

“Setelah dilakukan pengintaian, terlihat salah satu rumah dengan keadaan mencurigakan karena

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Voli Pasir Cari Atlet Muda

Mataram (Suara NTB) Salah satu atlet cabang olahraga bola voli pasir binaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) NTB akan tamat SMA tahun 2020. Pihak PPLP NTB tengah mencari atlet pelajar untuk pengganti salah satu atlet voli pasir.

(Suara NTB/Polres Dompu)

DIAMANKAN –Enam terduga penyalahguna sabu dan satu pemilik senpi rakitan diamankan di Mapolres Dompu, Selasa (16/6). nampak ramai. Anggota kemu- sepeda motor, 2 buah pisau, dian sigap melakukan pengger- 6 buah HP, 5 buah dompet, ebekan dan menyergap enam or- 1 tas pinggang dan uang tunang yang sedang asik pesta narko- ai 1.305.000.

Berbekal temuan ini ba,” jelasnya.

Selain sabu, tim mendapati mereka langsung digiring ke barang bukti yang menguatkan Mapolres guna proses hudugaan bahwa mereka sebagai kum lebih lanjut. “Terduga penyalahguna. Seperti 4 buah dan barang bukti sudah diapipet yang dimodifikasi, 3 buah mankan untuk dimintai ketkorek api, masing-masing satu erangan guna proses penyealat hisap dan gunting. Kemu- lidikan dan penyidikan lebdian barang bawaannya 3 unit ih lanjut,” pungkasnya. (jun)

Pelatih PPLP NTB, Ni Putu Timi Yudhani yang dikonfirmasi Suara NTB di Gelanggang Pemuda Mataram, Selasa (16/6) mengatakan pihaknya segera melakukan penjaringan atlet muda guna menggantikan salah satu atlet voli pasir PPLP NTB yang tamat SMA tahun ini.

“Ada satu atlet voli pasir PPLP NTB yang tamat sekolah tahun ini. Kita butuh satu atlet pengganti atlet itu,”ucapnya.

Tidak disebutkan nama atlet yang tamat tahun ini, namun demikian Timi menjelaskan bahwa pihaknya butuh satu atlet pelajar yang akan dipersiapkan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2021.

Lanjutnya, terkait kekurangan satu atlet pelajar tersebut pihaknya akan mencari atlet baru untuk pengganti atlet yang tamat SMA tersebut. Untuk mendapatkan atlet pengganti pihaknya akan melaksanakan pemantauan atlet berbakat dalam waktu dekat.

Menurutnya, rencana pemantauan atlet berbakat akan dilakukan setelah seluruh atlet kembali masuk PPLP NTB. Saat ini semua atlet PPLP NTB sedang menjalani latihan mandiri di kabupaten/kota di NTB. Mereka akan kembali mengikuti pemusatan latihan di PPLP NTB setelah kegiatan sekolah kembali normal.(fan)

Kasus Tumpang Sari, Penyidik Mulai Periksa Poktan Relokasi Dompu (Suara NTB) – Kasus dugaan penyimpangan bantuan bibit jagung dan kedelai untuk program tumpang sari pada Dinas Pertanian Perkembunan (Distanbun) Kabupaten Dompu, terus bergulir. Setelah 371 Kelompok Tani (Poktan) dalam CPCL, kini giliran poktan hasil relokasi yang dihadirkan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Dari ratusan poktan yang ditemukan, baru diagendakan 10 orang untuk hari pertama ini, Selasa (16/6).

Kasi Pidsus Kejari Dompu, Indra Zulkarnain, SH., kepada Suara NTB di kantornya mengungkapkan, dari 371

poktan yang diusulkan sebagai penerima bantuan bibit jagung dan kedelai untuk program tumpang sari tahun 2019, terdapat ratusan poktan menolak bantuan tersebut dengan berbagai alasan.

Untuk itu, muncul ratusan kelompok lain sebagai penerima manfaat yang dicurigai pelapor sebagai poktan fiktif. “Ini kami sedang melakukan klarifikasi atau permintaan keterangan kelompok tani relokasi, jumlahnya seratus lebih,” terangnya.

Dari ratusan poktan relokasi tersebut, baru 10 orang diagendakan untuk hari pertama ini.

Mereka sebagian besar dari Kecamatan Pajo.

Poin pentingnya, lanjut dia, yakni untuk mengetahui legalitas mereka sebagai penerima bantuan. Apakah tercatat sebagai petani atau tergabung dalam sebuah kelompok tani yang memenuhi syarat sebagaimana poktan dalam CPCL awal. (jun)

KPU Jamin Pembagian Masker hanya Saat Pencoblosan Dompu (Suara NTB) Ketua KPU Kabupaten Dompu, Drs. Arifuddin mengatakan akan memfasilitasi masker pada pemilih saat penggunaan hak pilih di TPS di hari pencoblosan surat suara. Proses verifikasi faktual pendukung calon perseorangan yang difasilitasi masker hanya pada petugas. Bakal calon Bupati Dompu, Prof. Dr. Mansyurmengkhawatirkan kondisi ini. Padahal itu menjadi tanggungjawab pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara Pilkada.

“Hanya petugas (dibagikan masker), kecuali pada saat pemungutan suara. Kalau pada saat verifikasi faktual, petugasnya disiapkan APD, bahkan untuk pendukung yang terpapar Covid wajib didatangi dengan ketentuan menggunakan APD standar Covid lengkap,” kata Ketua KPU Dompu, Drs Arifuddin kepada Suara NTB, Senin (15/6).

Kendati demikian, Arifuddin menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker sesuai anjuran pemerintah.

“Hanya petugasnya (yang dibagi masker). Tapi minimal kita menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker, baik penyelenggara, peserta, dan

masyarakat selaku pemilih,” katanya.

Untuk pelaksanaan tes cepat atau rapid test bagi penyelenggara, Arifuddin mengaku, diserahkan kepada tim gugus Covid-19 Kabupaten Dompu yang lebih paham perkembangan Covid di daerah. Namun hal itu sangat ditentukan oleh kondisi dan keadaan di setiap wilayah dan pihaknya tetap melakukan koordinasi.

“Kalau rapid test, disarankan setelah pelaksanaan (Pilkada) disarankan ketua tim gugus tugas. Namun demikian, kami masih menunggu peraturan KPU atau edaran KPU, harus lebih awal atau bagaimana?,” ungkapnya seraya menambahkan, setiap tahapan berbeda – beda protokol kesehatan yang diterapkan. Seperti saat pelantikan PPS hanya dengan mengatur jarak duduk, menggunakan masker, dan mencuci tangan.

Sebelumnya, Mansyur mengkhawatirkan proses verifikasi faktual di tengah pandemi Covid-19. Verifikasi yang mengkharuskan pertemuan langsung secara fisik ini justru rentan terjadinya penularan virus. Karenanya ia mengingatkan kepada penyelenggara untuk menyiapkan masker tidak hanya bagi petugas verifikator, tapi juga kepada pendukung yang diverifikasi. “Jangan sampai mereka turun, hanya petugas saja yang pake protokol kesehatan.

Karena yang kami pahami, petugas dan pemilih harus pake (masker),” kata Mansyur.

Selain dibagikan masker, Mansyur juga mengingatkan kepada KPU dan Bawaslu, agar petugas yang turun melakukan verifikasi vaktual dipastikan bebas dari Covid-19.

Kepastian itu dapat dilakukan melalui tes cepat Covid atau swab test. Sehingga, penyelenggara dan masyarakat yang ditemui tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah pandemi Covid-19. “Pada dasarnya, mereka yang punya KTP itu sudah siap (diverifikasi). Tapi mereka minta APD disiapkan oleh KPU,” ungkap Mansyur. (ula)