Edisi Jumat 17 Juli 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 17 JULI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 108 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rekrutmen Relawan Covid-19 RSUD NTB

189 Pelamar Gugur Seleksi Administrasi Mataram (Suara NTB) Rekrutmen relawan tenaga kesehatan dan non kesehatan untuk penanganan Covid-19 di RSUD NTB diserbu pelamar. Dari 125 formasi yang dibuka, jumlah pelamar mencapai 412 orang.

Dari 412 orang pelamar, sebanyak 189 orang yang dinyatakan gugur atau tidak lulus dalam seleksi administrasi. Sedangkan 223 orang pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

PELABUHAN INTERNASIONAL GILI MAS - Pelabuhan Internasional Gili Mas, Lombok Barat, sudah siap menyambut kedatangan kapal-kapal pesiar. Namun pandemi Covid-19, membatalkan jadwal kedatangan kapal-kapal pesiar tersebut. Menurut General Manager Pelindo III Cabang Lembar, Baharuddin, setidaknya 29 kapal pesiar dikonfirmasi ke Pelindo III Cabang Lembar membatalkan jadwal sandarnya di Pelabuhan Internasional Gili Mas, Lembar, Lombok Barat.

JPS dan Stimulus Ekonomi Jadi Penetrasi

Cegah Lonjakan Angka Kemiskinan September 2020

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengatakan kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 0,09 persen pada Maret 2020 jauh lebih rendah dibandingkan daerah lain bahkan secara nasional. Sekarang, Pemprov sedang fokus untuk mencegah adanya lonjakan angka kemiskinan pada September mendatang akibat Covid-19.

TO K O H Langkah Cerdas Pemprov NTB KEBERHASILAN Provinsi NTB dalam penyerapan dan realisasi APBD di atas angka serapan nasional, tidak terlepas dari kebijakan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah untuk menggunakan produk UKM dan IKM lokal pada Program JPS Gemilang dan penanganan pandemi Covid-19. ‘’Langkah tegas dan cerdas duet Gubernur Zul dan Wagub Ummi Rohmi memberdayakan UKM dan IKM lokal di NTB di masa pandemi mengantarkan NTB meraih urutan ke dua terbaik se-Indonesia dalam realisasi APBD setelah setelah DKI Jakarta,’’ ujar Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, Bersambung H. Lalu Gita Ariadi ke hal 11

Dengan melakukan sejumlah upaya sebagai penetrasi.

Seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan stimulus ekonomi. ‘’Memang kita akan mencermati nanti. Penghitungan (kemiskinan) periode Maret menuju September 2020 yang akan

dirilis akhir tahun. Karena di sana akan kelihatan kinerja ekonomi, kinerja pengentasan kemiskinan kita bagaimana di saat Covid-19 terjadi,’’ ujar Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Kamis (16/7) kemarin.

Akibat Covid-19, angka ke-

miskinan NTB diperkirakan akan meningkat signifikan pada September mendatang.

Namun, dengan adanya program JPS Gemilang dan stimulus ekonomi, ia mengatakan prediksi adanya lonjakan angka kemiskinan di NTB akan mampu dikendalikan.

Mataram (Suara NTB) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB mengingatkan Pemda baik provinsi dan kabupaten/kota memperhatikan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik paling lambat 21 Juli mendatang. Jika lewat dari tenggat wak-

tu tersebut maka DAK Fisik tak akan dicairkan oleh Pemerintah Pusat. ‘’Tak ada toleransi, batasnya sampai 21 Juli.

Kalau mereka disiplin, insya Allah tidak akan terhambat. Tapi kalau mereka tak disiplin, lewat satu hari, 22 Juli saja, Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R Siap Serap Produk Lokal

Ernanda Agung D (Suara NTB/dok)

dan stimulus ekonomi itu adalah bagian dari upaya kita agar tidak terjun bebas angka kemiskinan,’’ katanya.

Terkait dengan masukan BPS agar Pemda melakukan pembersihan data kemiskinan. Supaya bantuan-bantuan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan tepat sasaran. Gita menjelaskan, Pemprov terus mengikhtiarkan agar data kemiskinan di NTB terus menerus di-update.

Bersambung ke hal 11

Hanya Bima Rp1,4 Triliun DAK Fisik Terancam Tak Dicairkan Belum Perbarui Data

(Suara NTB/dok)

PENYUSUNAN Peraturan Gubernur (Pergub) Bela Beli Produk Lokal yang dilakukan oleh Pemprov NTB mendapat sambutan positif dari pelaku industri swasta, termasuk perhotelan. Terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. ‘’Sebenarnya memang hotel ini lebih senang kalau produk lokal bisa masuk. Artinya kita bisa membantu ekonomi di daerah,’’ ujar Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB, Ernanda Agung D, dikonfirmasi, Kamis (16/7).

Bersambung ke hal 11

Apalagi, kata Gita, program JPS Gemilang yang dibuat Pemprov NTB dan program stimulus ekonomi dengan menggerakkan IKM dan UKM lokal mendapatkan apresiasi dari Presiden. Dengan memberdayakan IKM dan UKM lokal di tengah pandemi, ia yakin akan mampu mencegah terjadinya lonjakan angka kemiskinan. ‘’Mudah-mudahan itu menjadi penetrasi. Sehingga lonjakan kemiskinan itu bisa dikendalikan. Program JPS

(Sumber : Kanwil DJPB NTB)

Tabel penyaluran DAK Fisik untuk Pemprov dan 10 Pemda Kabupaten/Kota di NTB hingga 30 Juni 2020.

Kemiskinan di NTB

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat akan memberikan sanksi kepada daerah yang belum memperbarui data kemiskinan. Tercatat, ada 92 kabupaten/kota di Indonesia yang belum memperbarui data kemiskinan.

Berdasarkan data Pusdatin Kementerian Sosial (Kemensos) hanya Kabupaten Bima yang belum memperbarui data kemiskinan di NTB. Sedangkan sembilan kabupaten/kota lainnya sudah memperbarui data, namun belum dilakukan secara menyeluruh. ‘’Kabupaten yang belum pernah perbaikan data hanya Kabupaten Bima saja. Ini sudah dicek di Pusdatin Kemensos,” kata Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH dikonfirmasi Suara NTB, (Suara NTB/dok) Kamis (16/7) kemarin.

H. Ahsanul Khalik Sedangkan untuk sembilan kabupaten/kota lainnya di NTB sudah mulai melakukan perbaikan atau memperbarui data kemiskinan di masing-masing daerahnya. Namun belum dilakukan secara menyeluruh.

Bersambung ke hal 11

Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Mandalika Siap Jalankan Protokol Tatanan Baru Praya (Suara NTB) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggelar Mandalika Rebound di kawasan The Mandalika, Kamis (16/7) kemarin. Kegiatan ini sebagai langkah awal membangkitkan kembali semangat kepariwisataan, dalam menyambut implementasi new normal atau tatanan baru di sektor pariwisata. Khususnya di kawasan The Mandalika Kuta.

Kegiatan dibuka Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Dr. Ir. Hari Santosa Sungkari MH. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Direktur Pengembangan Destinasi Regional II Kemenparekraf Dr. Wawan Gunawan S. Sn. MM, Kepala Dinas Pariwisata NTBH. Lalu Moh. Faozal serta Plt. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah Ir. Nasrun. Managing Director The Mandalika I Wayan

Karioka juga hadir selaku tuan rumah.

Kegiatan sendiri digelar di tiga lokasi. Pantai Kuta Mandalika sebagai pusat kegiatan serta kawasan Tanjung Aan dan Pantai Gerupuk. Ditandai dengan kegiatan bersih pantai, pembagiaan tempat cuci tangan (wastafel), tempat sampah dan pemasangan signage. Juga ada simulasi pengukuran suhu dengan menggunakan thermo gun sebagai bentuk penerapan protokol Cleanliness, Healthy, and Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) yang merupakan tatanan baru destinasi pariwisata dalam upaya mencegah penyebaran virus Corona. ‘’The Mandalika bukan hanya termasuk ke dalam 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), tapi juga lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) pemerintah pusat.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/kir)

BERSIH-BERSIH - Kegiatan bersih-bersih pantai di kawasan The Mandalika Kuta, Kamis (16/7) kemarin.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 17 Juli 2020

Halaman 2

(Suara NTB/dok)

Ikhtiar Wujudkan Zona Hijau KASUS penyebaran virus corona di Kota Mataram relatif meningkat. Pencegahan dan penanganan diintegrasikan melalui Penangan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) dan Kampung Sehat.

Masyarakat diimbau untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus.

Camat Cakranegara, Muhammad Erwan tak memungkiri bahwa masih ada warga yang terkonfirmasi terpapar Covid-19. Pihaknya berMuhammad Erwan sama Kapolsek, Danramil dan kelurahan memiliki niat dan bersemangat mewujudkan seluruh lingkungan zona hijau. Upayanya adalah memberikan imbauan, edukasi dan mengingatkan masyarakat secara langsung maupun melalui spandek dan lainnya.

“Kita sedang berikhtiar mewujudkan zona hijau di semua lingkungan,” kata Erwan.

Dari 73 lingkungan di Kecamatan Cakranegara hanya 14 lingkungan ditemukan kasus positif Covid-19. Artinya, 59 lingkungan zona hijau. Kasus di Lingkungan Panarage dan Karang Kemong tidak ada penambahan kasus. Erwan menambahkan, lingkungan masih ditemukan kasus positif dijadwalkan bersama forum komunikasi pimpinan kecamatan mensosialisasikan penggunaan masker.

Sementara, 28 warga positif diintervensi secara maksimal mentaati protokol kesehatan Covid-19. Di luar itu juga diingatkan melalui peningkatan program PCBL dan kampung sehat.

“Secara kebetulan lingkungan masih terpapar tidak kita rekomendasikan ikut lomba kampung sehat,” tandasnya.

Erwan mengatakan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan menjadi pekerjaan rumah. Anak – anak di Lingkungan Seganteng Karang Monjok disiplin menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Untuk penerapan sanksi terhadap ketidakdisiplinan warga menunggu aturan dari Pemkot Mataram.

Namun demikian, ia mengharapkan masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19. “Vaksin paling ampuh mencegah penularan virus corona saat ini adalah rajin menggunakan masker,” demikian katanya mengingatkan. (cem)

(Suara NTB/fit)

Libatkan Satpol PP ANGGOTA Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., menyayangkan persoalan retribusi parkir tepi jalan umum dan retribusi pasar tradisional, tidak kunjung selesai. “Dari periode saya yang terdahulu itu tidak pernah selesai sampai sekarang dengan alasan alasan yang bapak sampaikan.

Saya pikir dengan istirahatnya saya lima tahun, persoalan ini tidak muncul lagi. Ternyata masih muncul juga,” sesalNyayu Ernawati nya. Padahal sejak lama dewan mendorong supaya jukir memberikan karcis parkir kepada pemilik kendaraan.

“Alasan Pak Kadis bahwasanya tidak diminta. Lo kok tidak diminta,” cetusnya. Pemberian karcis parkir, lanjut dia, merupakan dasar bagi Pemkot Mataram untuk menghitung capaian retribusi. Seharusnya, karcis parkir itu diberikan kepada masyarakat pengguna jasa parkir tanpa diminta. Kalau jukir tidak memberikan karcis parkir tersebut, kata Nyayu, seharusnya ada terobosan dari Dinas Perhubungan. Dia mencontohkan pengelolaan parkir di Denpasar, Bali.

“Saya sempat ke Denpasar, di sana itu ketika masyarakat tidak diberikan karcis parkir, mereka bisa melaporkan kepada dinas dan mereka akan diberikan hadiah. Sehingga masyarakat kita berlomba-lomba untuk mendapatkan karcis parkir itu,” terangnya. Dia yakin kepala dinas perhubungan sudah melakukan studi banding ke mana mana dan sudah banyak mendapatkan contoh bagaimana meningkatkan retribusi parkir. Demikian juga retribusi pasar.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kota Mataram ini menyayangkan kalau dalam pengelolaan retribusi parkir, Dishub kalah dengan preman. “Ini sungguh sungguh sangat memiriskan hati. Kok bisa kita pemerintah yang sedemikian banyak personelnya kok bisa kalah sama preman,” terangnya. Mestinya, Dishub melibatkan Satpol PP. Toh tugas Satpol PP adalah mengamankan Perda. Pelibatan Satpol PP dalam menertibkan preman parkir diyakini dapat menekan kebocoran parkir.

“Sehingga retribusi yang bocor bocor ini, tidak sampai jauh,” tegasnya. Karena, kata Sekretaris Komisi IV ini, banyak hal yang bisa dilakukan Pemkot Mataram dalam rangka meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). “Yang penting kita ada kemauan bersama sama. Karena personel kita sangat banyak. Anggaran kita mencukupi,” demikian Nyayu. Pelibatan Satpol PP dalam penegakkan Perda Parkir khususnya diharapkan dapat menjadi solusi mendongkrak PAD Kota Mataram.

“Karena kalau masih seperti ini, dari tahun ke tahun kita tetap kalah dengan yang namanya preman, ya tetap saja tidak ada perubahan,” pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/cem)

INFORMASI COVID-19 - Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram menempatkan informasi digital di simpang empat Kantor Walikota Mataram. Papan informasi sebagai sarana edukasi, sosialisasi serta mengingatkan masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol Covid-19.

Kasus Positif Covid-19 di Mataram Diprediksi Tembus 1.000 Orang Mataram (Suara NTB) Kedisiplinan masyarakat yang masih rendah terhadap penerapan protokol kesehatan Covid-19 di Kota Mataram, menjadi tantangan berat pemerintah.

Wacana menuju tatanan kehidupan baru atau new normal mengubah persepsi publik. Kondisi ini semakin memberatkan kerja tim gugus tugas. Diprediksi kasus positif Covid-19 di Mataram tembus angka seribu.

Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa menjelaskan, memperhatikan eskalasi perkembangan kasus virus Corona memang tidak menutup kemungkinan akan tembus seribu masyarakat positif terinfeksi Covid-19. Ketidakdisiplinan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan menjadi pekerjaan rumah yang

dihadapi bersama. Hal ini diakui tidak saja terjadi di Kota Mataram, tetapi beberapa daerah di Indonesia mengalami permasalahan serupa.

Menurutnya, masyarakat mulai terpapar dengan konsep tatanan kehidupan baru atau new normal dihembuskan secara global. Bahkan, pemerintah pusat juga mewacanakan hal tersebut. “Apalagi masya-

rakat merasa jenuh stay at home dan work from home.

Psikologi massa yang jadi tantangan kita,” kata Nyoman ditemui, Kamis (16/7).

Tim gugus tugas tetap mengingatkan kepada masyarakat untuk kembali ke konsep awal tentang pencegahan tersebut.

Meskipun kata Nyoman yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, mengubah pola

perawat, bidan dan nakes lainnya untuk pembayaran bulan Maret – Mei. Data telah diusulkan dan Kementerian kesehatan memverifikasi pengajuan tersebut. Nominal yang diterima tenaga kesehatan belum berani dipastikan oleh Usman.

Sebab, Kementerian Kesehatan memiliki rumus sendiri untuk menentukan pembayaran insentif tenaga kesehatan.

“Kita hitung satu bulan itu kan 22 hari kerja. Tidak mungkin setiap hari kerja,” jelasnya.

Kepastian pencairan belum berani dipastikan. Usman berharap tahun ini bisa dibayarkan.

Di satu sisi, anggaran diajukan membayar insentif nakes bany-

dan mengingatkan. Sanksi berupa tindak pidana ringan berupa denda atau pidana seharusnya mulai diterapkan. “Pak Presiden baru memikirkan penegakan hukum yang tegas berupa denda dan pidana,” ucapnya.

Di satu sisi, Nyoman membantah bahwa seluruh kelurahan di Mataram zona merah.

Data perkembangan kasus Covid-19 tiga kelurahan zona hijau. Yakni, Kelurahan Sapta Marga, Gomong dan Cakra Timur. Sementara itu, sebanyak 721 warga terkonfirmasi positif Covid-19 dengan rincian 409 sembuh, 262 pasien masih dalam perawatan dan 50 meninggal dunia. (cem)

Ditemukan Isi Paket JPS Tak Sesuai Standar

(Suara NTB/cem)

MENGERING - Aliran Sungai Ning di Lingkungan Karang Kelok, Kelurahan Monjok Barat, tampak mongering, Kamis (16/7). BMKG merilis bahwa Kota Mataram berstatus siaga kekeringan.

Kota Mataram Siaga Kekeringan Mataram (Suara NTB) – Berdasarkan hasil monitoring kejadian hari kering berturut-turut dan prediksi probabilistik curah hujan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sejumlah daerah di NTB, termasuk Kota Mataram, berstatus siaga kekeringan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Mahfuddin Noer menyampaikan, selain konsentrasi menangani pandemi Covid-19, juga tetap mengatensi perkembangan cuaca dan potensi bencana lainnya. Perkiraan dari BMKG bahwa Mataram berstatus siaga bencana kekeringan dalam beberapa pekan kedepan.

Bencana kekeringan ini harus diwaspadai dengan segera berkoordinasi dengan instansi teknis seperti Dinas Pertanian yang secara langsung

terdampak. “Sektor pertanian terancam terdampak,” kata Mahfuddin dikonfirmasi usai pertemuan tertutup di rumah dinas Walikota, Kamis (16/7).

Secara detail kawasan yang rawan terancam kekeringan tidak dijelaskan oleh Mahfuddin. Permasalahan ini umumnya teridentifikasi oleh Dinas Pertanian karena berkaitan dengan kebutuhan atau suplai air. Dia meminta instansi teknis harus segera mengantisipasi dengan mengambil langkah.

Pemetaan kawasan rawan kekeringan mengacu pada prakiran yang dikeluarkan oleh BMKG. Pihaknya terus memperbaharui informasi terkait perkembangan cuaca. “BMKG juga sudah merilis daerah mana yang status awas dan siaga bencana kekeringan ini,” tambahnya.

BPBD telah memantau kondisi di lapangan dan hasil-

nya beberapa sungai mulai mengalami kekeringan. Hal ini berpengaruh terhadap suplai air ke lahan pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli dikonfirmasi sebelumnya mengatakan, kawasan rawan terjadinya kekeringan di daerah Lingkar Utara seperti Rembiga dan daerah sekitarnya.

Pihaknya sudah mengantisipasi dengan pembuatan sumur bor di beberapa titik di Kota Mataram. “Kita sudah lama membuat sumur bor sebagai langkah antisipasi,” katanya.

Bantuan dana alokasi khusus (DAK) dari Kementerian Pertanian juga difokuskan untuk pembuatan sumur bor.

Pihaknya masih menunggu petunjuk teknis penggunaan dana dengan sistem swakelola.

Meskipun berstatus siaga dipastikan suplai air ke lahan pertanian terpenuhi. (cem)

Insentif Nakes di Mataram Belum Dibayar Mataram (Suara NTB) – Insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien Covid-19 segera dibayarkan.

Proses pencairan menunggu petunjuk pemerintah pusat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi menyampaikan, anggaran untuk pembayar insentif tenaga kesehatan telah tersedia. Untuk tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rp3,8 miliar, nakes di Puskesmas Rp870 juta dan Dinas Kesehatan Rp80 juta.

“Anggarannya sudah ada tapi masih dalam bentuk angka,” kata Usman ditemui Kamis (16/7).

Insentif yang diperoleh dokter spesialis, dokter umum,

pikir masyarakat dinilai agar berat. Upaya menekan eskalasi penyebaran virus tetap dimaksimalkan Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) serta berkolaborasi dengan kampung sehat serta swab gratis oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram.

“Kita juga (pemkot, red) akan mengaktifkan kembali pengawasan di titik – titik perbatasan dan satgas yang setiap hari bergerak secara rutin patroli,” terangnya.

Wacana yang didorong oleh Pemkot Mataram adalah penyusunan perangkat hukum yang jelas. Selama ini, pemerintah hanya memberikan sanksi sosial

H. Usman Hadi ak dicoret. Dia tidak tahu persis persoalannya. Kemungkinan Kementerian Kesehatan memiliki pertimbangan berbeda. “Kita

saja dari usulan Rp120 juta cuma dikasi Rp80 juta sekian.

Memang pertimbangannya untuk puskesmas dilihat dari jumlah kasus positif dan pasien yang ditangani,” jelasnya.

Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra mengaku, pembayaran insentif nakes sama sekali belum diterima. Pihaknya sudah mengajukan melalui Dinas Kesehatan dan diteruskan ke Kementerian Kesehatan. “Dari Rp3,8 miliar yang saya ajukan, belum ada yang cair,” katanya.

Nakes banyak berharap dari janji pemerintah pusat. Namun demikian kata Jack, kondisi ini tidak bisa dipaksakan. Pihak-

nya tetap memberikan semangat ke tenaga medis untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Seperti diketahui, pembayaran insentif nakes tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 392/2020 tentang pembayaran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani corona virus disease 2019. Kepmenkes tersebut merupakan hasil revisi dari Kepmenkes sebelumnya yakni Nomor HK.01.07./Menkes/278/2020.

Nominal insentif yang diatur untuk dokter spesialis Rp15 juta, dokter umum Rp10 juta, bidan dan perawat Rp5 juta. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Tim Asistensi melakukan pengecekan terhadap isi paket jaring pengaman sosial (JPS) yang akan mulai didistribusikan oleh rekanan pada Jumat (17/5) hari ini. Hasilnya ditemukan kekurangan berat isian produk serta beras tak sesuai standar. Tim merekomendasikan beras tak layak konsumsi diganti.

Penyaluran JPS tahap ketiga melibatkan empat rekanan.

Saat proses pengecekan, tim terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Mataram serta Inspektorat mendatangi satu persatu rekanan tersebut.

Seperti biasa tim mengecek secara acak isi barang dalam kotak yang akan dikemas menggunakan kardus. Selain itu, barang seperti gula dan beras ditimbang menggunakan timbangan elektrik. Dari proses penimbangan terdapat kekurangan berat pada gula. Kekurangan itu dianggap masih batas kewajaran.

Tim juga menemukan produk hasil olahan usaha kecil menengah tidak memiliki label dan tanggal kedaluwarsa.

Parahnya, tim asistensi menemukan beras tak sesuai standar. “Beras harus bersih, pulen dan tidak banyak pecahannya.

Sekitar 10 persen berasnya tidak memenuhi standar di satu rekanan,” kata Asisten II Setad Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura dikonfirmasi, Kamis (16/7).

Tim asistensi merekomen-

dasikan agar beras dan produk UKM diganti. Proses penggantian telah diminta ke Dinas Sosial untuk mengawasi secara ketat. Proses penggantian juga sudah dilakukan oleh rekanan.

Mahmuddin menambahkan, bantuan JPS akan disalurkan ke kelurahan mulai besok (hari ini, red). Rekanan diberikan waktu tiga hari.

Paket sembako langsung disalurkan ke masyarakat.

Seperti diketahui, data awal bantuan JPS disalurkan berjumlah 26 ribu kepala keluarga (KK). Pada tahap pertama telah didistribusikan untuk 19.803 KK, sehingga tersisa 6.197 paket bantuan di tahap pertama belum disalurkan.

Sesuai kebijakan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh membuka peluang untuk data baru penerima JPS. Pengajuan disampaikan kelurahan berdasarkan usulan dari lingkungan sejumlah 19 ribu lebih.

Setelah diverifikasi kembali data penerima tersisa 12.745.

Data 12.745 paket belum didistribusikan itu merupakan akumulasi dari sisa 6.197 paket kouta yang belum terdistribusikan di tahap pertama dan 6.548 data tambahan.

Masyarakat yang masuk data usulan akan mendapatkan bantuan sama selama tiga bulan. Dari penambahan kuota penerima menjadi 32.548 KK. Data tersebut telah rampung berdasarkan hasil validasi dan verifikasi Dinas Sosial. Kriteria penerima tidak berubah dari ketentuan sebelumnya, tetapi ada tambahan untuk pasien positif Covid-19 dan pasien dalam pengawasan. (cem)

(Suara NTB/ist)

TAK SESUAI STANDAR - Tim Asistensi mengecek barang isian paket sembako JPS di salah satu rekanan di Kelurahan Kekalik Jaya, Kamis (16/7). Tim menemukan kekurangan timbangan serta beras tak sesuai standar. Rekanan diminta segera mengganti sebelum didistribusikan ke kelurahan.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 17 Juli 2020

Bulog Sediakan Daging Impor PERUM Bulog Wilayah NTB berencana akan mendatangkan daging impor.

Rencana ini untuk menjaga stabilitas harga daging, menyusul tingginya kebutuhan daging di NTB. Demikian disampaikan, Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Abdul Muis Sayyed Ali di Mataram, Kamis (16/7) kemarin.

Bulog katanya, akan mendatangkan daging kerbau potong dari India untuk menetralisir potensi kenaikan harga. Saat ini harga daging sapi di NTB mencapai Rp125.000/Kg. Bahkan harganya bisa menembus lebih Rp130 ribu/Kg pada (Suara NTB/bul) saat-saat tertentu.

Abdul Muis Daging impor yang akan didatangkan, harganya di kisaran Rp80.000/Kg. Relatif terjangkau bagi konsumen di NTB. ‘’Bulog masih mencari penyewaan cold storage minimal kapasitas 20 ton untuk menyimpan daging kiriman dari Bulog pusat,’’ kata Muis.

Dalam sebulan, kebutuhan daging konsumsi di NTB sampai 50 ton, saat permintaan normal sebelum Covid-19. Muis mengatakan, Bulog hanya ingin mengambil 5 persen dari potensi pasar ini. Sisanya diserahkan ke mekanisme pasar. ‘’Kami hanya ingin ambil 5 persen saja dari potensi pasar ini untuk menjaga harga daging tetap stabil,’’ ujarnya.

Dgaing impor ini adalah daging kerbau potong khusus.

Bukan daging kerbau pekerja seperti layaknya kita sering jumpai di sini. Saat pemotongan, perlakuannya juga khusus.

Menggunakan standar internasional dan halal.

Targetnya, bulan Juli ini daging-daging impor ini sudah bisa dipasok ke NTB. Sambil berjalan, Perum Bulog juga merencanakan akan membagun cold storage mandiri kapasitas 20 ton. Bulog menyiapkan investasinya sampai Rp2 miliar.

Muis berharap, dengan peran Bulog menyediakan daging beku, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi tanpa harus membeli dengan harga mahal. Ia juga membandingkan, jika masyarakat membeli sapi hidup seharga Rp15 juta/ ekor. Berat bersih daging yang diterimanya hanya Rp60 Kg. sisanya ada tulang, jeroan, kulit, termasuk kotoran.

Dibandingkan bila masyarakat membeli daging yang disiapkan Bulog, seharga Rp15 juta akan mendapatkan daging sebanyak 200 Kg. Muis juga meluruskan stigma masyarakat tetang daging beku. Bahwa, menurutnya, daging beku jauh lebih aman dibandingkan daging yang dianggap segar dijual secara bebas.

Mengapa? Pada proses penyemblihan, kerbau yang disemblih sudah mendapatkan sertifikat bebas dari penyakit. Dikeluarkan oleh otoritas setempat. Proses penyemblihan juga dilakukan halal.

Setelah itu, daging dibekukan dengan suhu tertentu. Dipastikan, pada proses pembekuan ini, seluruh bakteri bahkan cacing di dalam daging akan mati. “Daging segar yang dijual di pasar belum tentu steril. Bisa jadi sudah dihinggapi lalat dan tidak diperiksa oleh tim khusus. Makanya di restoran dan rumah makan di luar negeri yang menyediakan daging, prosesnya harus terlebih dahulu daging dibekukan, agar steril,’’ demikian Muis. (bul)

Disnaker dan Camat se-Kota Mataram Dukung Program BPJAMSOSTEK Mataram (Suara NTB) Sejak bulan Juni 2020, sebanyak 1.748 kader terpadu seKota Mataram sudah terlindungi oleh program BPJAMSOSTEK untuk dua program. Yaitu Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Hal ini tidak terlepas dari peran Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram dan Camat se-Kota Mataram yang mendukung penuh BPJAMSOSTEK Cabang NTB untuk memberikan perlindungan paripurna kepada seluruh tenaga kerja.

Dalam tiga hari terakhir, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram Hariadi, bersama Kepala Cabang BPJAMSOSTEK NTB, Adventus Edison Souhuwat, melakukan edukasi program BPJAMSOSTEK di enam Kecamatan di Kota Mataram. Pada Selasa-Kamis tanggal 14-16 Juli 2020, berturut-turut dilakukan sosialisasi dilakukan di Kecamatan Selaparang, kecamatan Mataram, Kecamatan Ampenan, Kecamatan Sekarbela, Kecamatan Sandubaya dan Kecamatan Cakranegara.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi, mengatakan, sangat mendukung program dari BPJAMSOSTEK karena manfaat yang pasti diterima oleh peserta jika mengalami risiko kematian atau kecelakaan kerja.

“Pemkot akan menganggarkan iuran untuk kelanjutan kepesertaan kader terpadu Kota Mataram agar terus terlindungi oleh BPJAMSOSTEK,” katanya.

Senada dengan Hariadi, Kepala Dinas P2KB Mataram, Sudirman mengatakan akan terus memberikan dukungan kepada BPJAMSOSTEK untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para kader. “P2KB siap mendukung dan mengawal BPJAMSOSTEK agar dapat melindungi lebih banyak pekerja di Kota Mataram,”ucapnya.

Camat se-Kota Mataram turut mendukung perlindungan dari BPJAMSOSTEK kepada seluruh para kader terpadu dan berharap program ini tidak berhenti di tengah jalan dan semakin banyak yang mendapatkan perlindungan dari BPJAMSOSTEK. “Kami berharap BPJAMSOSTEK terus memberikan edukasi kepada pekerja dan masyarakat umum tentang manfaat menjadi peserta dan semoga cakupan kepesertaan dari BPJAMSOSTEK semakin luas tidak hanya kepada kader saja,” kata Syamsul Irawan Camat Ampenan.

Sementara Kepala Cabang BPJAMSOSTEK NTB, Adventus Edison Souhuwat mengatakan, sangat mengapresiasi Pemerintah Kota Mataram. Terutama Dinas Tenaga Kerja dan Camat se-Kota Mataram yang mendukung BPJAMSOSTEK untuk melindungi para kader terpadu.

“Negara hadir melalui BPJAMSOSTEK untuk menjamin perlindungan sosial bagi pekerja termasuk para kader terpadu se-kota mataram,” tambahnya. Seperti diketahui, hanya dengan iuran Rp16.800/bulan, manfaat yang didapatkan untuk program Jaminan Kematian dari yang semula Rp24 juta naik menjadi Rp42 juta.

Dengan rincian, santunan kematian dari Rp 16,2 juta menjadi Rp 20 juta, santunan berkala dari Rp 4,8 juta menjadi Rp12 juta dan biaya pemakaman dari Rp3 juta menjadi Rp10 juta.

Beasiswa dari yang semula Rp12 juta menjadi Rp174 juta dengan rincian jenjang TK sampai SD Rp1,5 juta/tahun/anak.

Jenjang SMP Rp2 juta/tahun/anak, jenjang SMA Rp3 juta/tahun/ anak dan Perguruan Tinggi Rp12 juta/tahun/anak. (bul/*)

(Suara NTB/bul)

SOSIALISASI - Sosialisasi BPJAMSOSTEK NTB dan Dinas Nakertrans Kota Mataram di se Kecamatan di Kota Mataram.

Halaman 3

Sinergi PLN - Dinas Perindustrian NTB Hasilkan Sepeda Listrik Konsep Unik Mataram (Suara NTB) – Sinergi antara PLN Unit Induk Wilayah NTB, dalam hal ini PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bima dengan Dinas Perindustrian Provinsi NTB menghadirkan Matric – B, singkatan dari “Mbojo Electric - Bicycle”. Sepeda listrik ini menarik perhatian dari Dinas Perindustrian Provinsi NTB karena mengusung konsep berbeda dari sepeda listrik yang telah ada, yakni konsep vintage chopper electric bike.

Hal ini dibahas pada saat pertemuan yang digelar dalam rangka product knowledge yang dilaksanakan antara PLN UP3 Bima dengan Dinas Perindustrian Provinsi NTB di Kantor PLN UP3 Bima (14/7) kemarin.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, SE, ME menyampaikan apreasiasinya kepada PLN UP3 Bima, atas keberhasilannya menciptakan Matric – B. ‘’Matric B dapat menjadi peluang usaha di Bima. Bermitra dengan Industri Kecil Menengah (IKM) lokal setempat, pemasaran produksinya melalui E-Catalog. Industri ini pasti akan menyerap banyak tenaga kerja,’’ ujarnya.

Nuryanti juga berharap agar seluruh pihak, terus membangun ekosistem penggunaan kendaraan listrik. Terus berinovasi untuk memproduksi kendaraan yang ramah lingkungan.

Khususnya kendaraan listrik untuk menyambut event MotoGP pada tahun 2021.

“Harapan kami, dapat dilakukan transfer knowledge ke IKM NTB. , Khususnya di

Bima, baik berupa pelatihan, transfer ilmu dan transfer teknologi. Supaya Matric B bisa masuk dalam industrialisasi skala kecil,” harapnya.

Dinas Perindustrian Provinsi NTB menurutnya akan terus memberikan dukungannya dalam upaya pengembangan kendaraan listrik. Salah satunya dengan pembuatan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemprov NTB yang kemudian akan diturunkan hingga ke tingkat kota/kabupaten.

Sementara itu, Maman Sulaeman , Manager PLN UP3 Bima juga menyampaikan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh Dinas Perindustrian Provinsi NTB. ‘’Kami sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian Provinsi NTB. Terlebih, Dinas Perindustrian Provinsi NTB dapat mengoptimalkan UMKM yang ada untuk membantu dalam proses produksi Matric – B,” harap Maman.

Matric B sendiri memiliki banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan sepeda listrik yang lain. Casing bate-

(Suara NTB/ist)

KONSEP UNIK- Matric- B, sepeda listrik konsep unik hasil sinergi PLN dan Dinas Perindustrian NTB rai yang bisa dilepas, sehingga sangat fleksible untuk melakukan proses charging.

Desain splash proof, display presentase baterai pada casing baterai, full LED, lampu depan – belakang dan juga lampu sein depan – belakang.

Selain itu, Matric B juga dilengkapi dengan klakson, speedometer, odometer, battery level, mileage, dan meng-

gunakan kunci kontak sebagai power on off.

“Dengan 3 jam proses charging, Matric -B dapat menempuh hingga jarak 60 km.

Beratnya juga hanya 35 Kg dan top speed yang pernah dicapai hingga 45 km/jam,” tutur Maman.

Maman juga berharap dukungan dari seluruh pihak untuk pengembangan Matric

-B ke depan. Terkait dengan pengembangan teknologi, proses produksi maupun ketersediaan SDM-nya.

“Dengan segala keterbatasan yang ada, kami tentu tidak bisa sendiri dalam pengembangan Matric – B ini.

Kami akan terus berupaya supaya Matric – B ini dapat segera diproduksi secara massal,” pungkasnya. (bul)

GenPI Siap Promosikan Wisata Berfokus Protokol Kesehatan di NTB Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima silaturahmi Generasi Pesona Indonesia (GenPI) LombokSumbawa di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Kamis (16/7).

GenPI sendiri merupakan komunitas anak muda yang memantapkan diri menjadi relawan pariwisata. Bahkan, GenPI Lombok Sumbawa telah diluncurkan secara resmi oleh Menteri Pariwisata RI, yang saat itu masih dijabat oleh Arief Yahya di Lombok pada 6 Oktober 2016 lalu.

GenPI Lombok- Sumbawa juga turut berkontribusi dalam terpilihnya NTB meraih predikat “Halal Tourism Destination”.

Pada kunjungan silaturahim dengan Wagub, pengurus GenPI Lombok -Sumbawa kemudian menyampaikan rencana dan program mereka ke depan dalam mempromosikan pariwisata NTB. Terlebih lagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah memengaruhi pariwisata bukan hanya di NTB saja, namun di seluruh dunia. Untuk itu, dibutuhkan strategi yang baik dalam

mempromosikan pariwisata NTB kepada wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Wagub pada kesempatan itu berpesan agar GenPI yang dinilai sudah bekerja dengan baik dalam mempromosikan pariwisata di NTB ke depannya dapat lebih eksis. Begitu pula dengan pariwisata di NTB. Rohmi meminta agar tidak hanya sekadar promosi saja, melainkan ada edukasi yang diberikan.

Edukasi dalam sektor pariwisata dinilainya sangat penting, terutama di masa pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir. Umi Rohmi kembali menekankan harus adanya kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

“Seperti apapun kita promosi, kalau tanpa protokol Covid-19, siapa yang mau datang? Untuk itu, semuanya harus betul-betul disiplin Protokol Covid-19,” tegasnya.

Destinasi wisata yang sehat, bersih, aman dan nyaman disebutnya harus dimiliki oleh NTB. Oleh karena itu, Ia berharap GenPI dapat ikut andil dalam mempromosikan dan juga

menyosialisasikan hal tersebut.

“Peran GenPI yakni bagaimana mengedukasi masyarakat dengan caranya sendiri. Tapi tetap, goal-nya itu masyarakat bisa mematuhi protokol Covid19,” jelas Umi Rohmi.

Terakhir, GenPI diminta untuk terus bersinergi dan intens menjalin komunikasi dengan OPD dan pemangku kepentingan terkait. Menurutnya, komunitas-komunitas yang ada berperan besar dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan.

“Keberadaan GenPI, keberadaan komunitas-komunitas lainnya sangat kita butuhkan untuk mansyiarkan itu semua,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum GenPI Indonesia, Siti Chotijah mengungkapkan bahwa para relawan GenPI memang merupakan anak-anak muda yang selain hobi, juga peduli akan pariwisata. Tak hanya pariwisata saja, GenPI juga aktif dalam mempublikasikan keadaan

(Suara NTB/ist)

BIOTA - Pengawasan biota laut di tiga gili di Lombok Utara.

BKKPN Kupang Intensifkan Pengawasan

Aktivitas Nelayan Tangkap di Gili Matra Meningkat Mataram (Suara NTB) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN KUPANG) Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra (Meno, Air dan Trawangan) mengintensifkan pengawasan. Karena meningkatknya jumlah nelayan tangkap yang beraktifitas di tiga gili tersohor di Lombok Utara ini.

Setelah pandemi Covid-19 ini menyerang Indonesia, aktivitas pariwisata praktis mati suri. Apalagi di Gili Matra yang didominasi oleh wisatawan mancanegara. Sepinya aktifitas wisatawan di tiga gili tersohor di Kabupaten Lombok Utara ini justru sebaliknya buat nelayan penangkap.

“Aktifitas nelayan menangkap ikan meningkat. Banyak nelayan-nelayan diluar gili yang masuk,” kata L. Adrejatun, Koordinator Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra.

Nelayan-nelayan dari luar Gili Matra massif mencari ikan di perairan sekitar Gili Matra. Jika aktifitas perikanan tangkap dilakuan pada zona penangkapan yang telah ditentukan, pada dasarnya tak menjadi masalah kata Adrejatun.

Kecuali aktifitas penangkapan dilakukan diluar zona yang ditentukan. Maka disiapkan saknsi hukum.

“Saat ini kami awasi masih di zona yang diboolehkan menangkap. Aktifitas penangkap misalnya memancing, memanah. Yang ditangkap kadang juga cumi-cumi,” ujarnya.

Kenaikan aktifitas tangkap di sekitar Gili Matra ini, diperjelas Adrejatun, akibat dari mati surinya kegiatan pariwisata. para pelaku pariwisata yang tadinya sebagai pemandu nyelam, atau yang biasanya mengangkut wisatawan, saat ini tidak ada pilihan. Untuk menyambung hidup, kegiatan tangkap ikan ditekuni sampai kegiatan pariwisata normal kembali.

Aktifitas inilah yang diawasi dan ditertibkan. Jangan sampai, nelayan melakukan penangkapan diluar zona yang ditentukan dan kegiatan penangkapan dilakukan tidak sesuai ketentuan. Minimal setiap sepekan sekali, dua kali pengawasan dilakukan. Sementara aktifitas wisatawan sepi, Adrejatun menambahkan, kegiatan lain yang dilakukan BPSPL adalah merecovery karang di tiga gili.

“Teman-teman sedang memantau di 17 titik. Bagaimana kondisi karangnya, kondidi lamun, kondisi habitat dan segala sesuatu yang ada di wilayah perairan,” ujarnya. (bul)

(Suara NTB/diskominfotik)

CINDERAMATA - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima cinderamata dari Ketua Umum GenPI Indonesia, Siti Chotijah. terbaru di daerah.

“Kami berharap GenPI dapat bersinergi dengan Pemprov NTB,’’ harapnya.

Merespons arahan Wagub, Chotijah pun menyampaikan bahwa GenPI saat ini tengah menyiapkan konten promosi

wisata yang memang berfokus pada protokol kesehatan. Dengan hal ini, pariwisata yang sehat, bersih, aman dan nyaman diharapkan segera terealisasikan di seluruh destinasi wisata yang ada di NTB dan juga Indonesia pada umumnya. (r)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 17 Juli 2020

Halaman 4

Rencana Dimulai Agustus

Masyarakat Minta Dilibatkan di Pembangunan ’’Bypass’’ Bandara-KEK

Program Tetap Terlaksana PROGRAM Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tetap bisa terlaksana meski di tengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Program Kotaku skala lingkungan senilai Rp 16 miliar dilaksanakan di 16 desa dan kelurahan di lima kecamatan ini sempat tertunda dua tahun.

Hal ini diterangkan Koordinator Kota (Korkot) Program Kotaku, H. Afiffuddin Adnan kepada Suara NTB di kantorn(Suara NTB/rus) ya, Kamis (16/7).

H. Afiffuddin Adnan Dia menjelaskan, pelaksanaannya sudah mulai pada bulan Juni 2020 lalu. Progres pengerjaan sudah mencapai 36 persen. “Selesai fisik, selesai juga laporan keuangannya,” ungkapnya.

Dana program Kotaku ini katanya tidak turut terpangkas. Semua sudah sesuai perencanaan awal. Ditarget Oktober mendatang semua pekerjaan fisik ini sudah bisa dirampungkan.

Pelaksanaan program Kotaku ini bersifat padat karya. Para tenaga kerja yang dipekerjakan ini adalah warga sekitar. Diutamakan juga pekerja yang menganggur akibat Covid. Seperti eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak bisa lagi bekerja karena pandemi.

Pelaksana program adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Program pembangunan fisik ini pun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Para tukang dalam melaksanakan kegiatan fisik menumpuk pada satu tempat. Diatur jarak sekian meter agar yang satu dengan yang lain tidak terjadi kontak fisik.

KSM juga diberikan dana untuk pengadaan alat pelindung diri (APD). Termasuk pengadaan masker, hand sanitizer dan alat kelengkapan kesehatan lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan program. Hal tersebut sudah tertaung jelas dalam petunjuk teknis pelaksanaan program di tengah pandemi corona. (rus)

Praya (Suara NTB) Pembangunan jalur bypass dari kawasan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, direncanakan dimulai bulan Agustus mendatang.

Bypass ini ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2021 mendatang.

Demikian diungkapkan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., saat sosialisasi pembangunan bypass bandaraKEK Mandalika di kantor Camat Pujut, Kamis (16/7).

Dikatakannya, proses tender proyek pembangunan jalan sepanjang 17,36 km tersebut saat ini sudah tuntas.

Pihaknya kini tinggal memulai mobilisasi peralatan ke lokasi proyek. “Seluruh tahapan tender proyek sudah tuntas. Tinggal sekarang, rekanan mulai bekerja membangun fisik jalan yang direncanakan mulai bulan Agustus mendatang,” terangnya.

Yang paling penting sekarang dukungan dari seluruh eleman masyarakat di daerah ini. Terutama masyarakat yang dilalui proyek senilai hampir

Coklit Data Pemilih

KPU Loteng Terjunkan 2.032 PPDP

Rp800 miliar tersebut. Selain itu, masyarakat diharap bisa menjaga jalannya proyek supaya berjalan dengan aman dan lancar, karena berkaitan dengan nama baik daerah.

“Pemerintah sudah mau membangunkan jalan, harus kita syukuri. Caranya, dengan sama-sama menjaga jalannya pembangunan. Sehingga bisa berjalan lancar dan selesai tepat waktu,” imbuhnya.

Diakuinya, pembebasan lahan sudah bisa dikatakan selesai, meski masih ada beberapa titik yang belum selesai dibebaskan, karena masih dalam proses pembayaran.

Sementara itu, Kepala Desa Ketara Pujut L. Buntaran, berharap masyarakat di lingkar proyek bisa ikut dilibatkan dalam pengerjaan proyek

(Suara NTB/kir)

SOSIALISASI - Kegiatan sosialisasi rencana pembangunan bypass bandara-KEK Mandalika di Kantor Camat Pujut, Kamis (16/7). tersebut. Kegiatan-kegiatan kenapa harus mengambil dari mengawal pekerjaan yang yang bisa disubkontrakkan luar. Lagi pula banyak rekanan ada. Tidak kalah penting, hendaknya memanfaatkan re- lokal yang mampu,” terangnya. ekonomi masyarakat juga Pelibatan masyarakat bisa terangkat, sehingga kekanan lokal sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masya- dalam proyek pembangunan beradaan pembangunan tersebypass bandara-KEK Manda- but bisa benar-benar dirasarakat dan ekonomi lokal.

“Jika memang ada pekerjaan lika tersebut penting supaya kan oleh masyarakat di daeryang bisa ditangani oleh rekan- masyarakat juga bisa ikut ah ini. Terutama masyarakat an maupun masyarakat lokal, merasa memiliki sekaligus lokal di sekitar proyek. (kir)

Pandemi Covid-19

Gugus Tugas Minta Masyarakat Ekstra Disiplin

Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) telah memulai tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk gelaran Pemilihan Kepala Daera (Pilkada) Desember mendatang, sejak 15 Juli. Sebanyak 2.032 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) diterjunkan guna mengejar target coklit selama satu bulan sampai tanggal 13 Agustus mendatang.

Ketua KPU Loteng, L. Darmawan, kepada Suara NTB, Kamis (16/7), mengatakan total ada sekitar 867.288 pemilih yang akan dicoklit. Hal ini untuk memastikan data pemilih tersebut benar dan akurat. “Jumlah data pemilih yang di coklit tersebut berdasarkan padanan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari pemerintah dengan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) pemilu terakhir,” terangnya.

Dikatakannya, proses coklit berdasarkan Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga jumlah PPDP yang dilibatkan dalam proses tersebut sama dengan jumlah TPS untuk gelaran Pilkada Loteng mendatang. “Berapa jumlah PPDP kita itulah jumlah TPS untuk Pilkada Loteng nantinya,” imbuh Darmawan.

PPDP nanti akan mendatangi langsung rumah calon pemilih.

Tugasnya untuk memastikan data calon pemilih yang ada didata PPDP sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Termasuk mendata pemilih yang telah meninggal dunia. Nantinya jika ditemukan data pemilih yang keliru atau salah, akan langsung dicoret.

Begitu pula sebaliknya, jika ada data calon pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih, akan langsung didaftarkan oleh PPDP. “Hasil dari proses coklit ini nantinya berupa Daftar Pemilih Sementara (DPS),” jelasnya.

Lalu bagaimana dengan pemilih yang berada di luar daerah, luar negeri maupun pemilih yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Darmawan menegaskan tetap akan didata oleh PPDP. Namanya tetap akan dimasukkan dalam daftar calon pemilih, karena tidak ada yang tahu, apakah pada saat pemungutan suara nantinya pemilih tersebut masih di luar negeri ataukah sudah pulang. (kir)

Selong (Suara NTB) Kamis (16/7), jumlah kasus terkonfirmasi positif Corona Virus Disease (Covid-19) di Lombok Timur (Lotim) tercatat sebanyak 151. Sembuh 108 orang dan 41 orang masih positif. Melihat fenomenakasusyangterusbertambah,Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid meminta masyarakat eksra disiplin lagi dalam menerapkan protokol kesehatan.

Menjawab Suara NTB, Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Dr. Pathurrahman menyebut setiap hari selalu ada kemunculan kasus baru. Meski tidak banyak, ke-

munculannya tetap berbahaya dan perlu diwaspadai.

Kemunculan kasus-kasus baru tersebut dinilai bersumber dari transmisi lokal dan sumber penyebaran dari daerah luar sudah tidak ada.

Penyebaran lokal inilah katanya yang perlu diwaspadai.

Karenanya, kalau tidak disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, maka bisa makin banyak yang akan terpapar.

Jumlah tambahan yang baru setiap hari membuktikan kasus masih terus akan bermunculan.

Kunci utamanya adalah melaksanakan dengan disiplin semua

arahan pemerintah. Pasalnya, ketidakdisiplinan inilah yang menjadi pemicu terus terjadi penyebaran baru.

Menurut Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim ini, protokol kesehatan ini harus dilaksanakan di lingkungan keluarga. Disiplin dalam menjaga diri dan jaga keluarga agar tetap terlindungi.

Salah satu kebiasaan yang perlu diterapkan, saran Pathurrahman adalah sepulang kerja langsung bersihkan diri. Mandi dan ganti semua pakaian. Cara ini dinilai efektif untuk melindungi keluarga. (rus)

Mahasiswa Tolak Pembangunan Ritel Modern Selong (Suara NTB) Gabungan berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lotim. Gabungan mahasiswa ini mendesak supaya Pemda Lotim tak memberikan izin baru pembangunan ritel modern di daerah ini.

Lalu Makwil, salah satu massa aksi mengatakan, kehadiran ritel modern sangat mengancam perekonomian masyarakat yang di desa khususnya pelaku UKM berupa kios-kios kecil. Apabila ritel modern ini masuk ke desadesa perkampungan warga, maka secara otomatis akan mematikan usaha masyarakat tersebut.

Sebagai bentuk penolakan pembangunan ritel modern ini, massa aksi membawa keranda mayat sebagai tanda akan matinya usaha masyarakat kecil apabila pembangunan ritel modern dibiarkan di Kabupaten Lotim selain membawa beberapa spanduk penolakan. Menurutnya massa aksi, diizinkannya ritel modern berkembang di Kabupaten Lotim jauh dari nilai-nilai pro rakyat. “Intinya jangan lagi ritel modern ini berkembang di Lotim,”tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim, Mukhsin, menyampaikan jika Pemda harus membuka pintu masuk inves-

Perombakan Pejabat Pemkab Lotim Masih Tunggu Izin KASN Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) di bawah kepemimpinan Bupati, Drs. H. M. Sukiman Azmy, MM., dan Wakil Bupati, H. Rumaksi Sjamsuddin, SH., kembali akan melakukan perombakan pejabat pada minggu ini. Akan tetapi, perombakan susunan pejabat lingkup Pemkab Lotim sampai saat ini masih menunggu izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP., dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (16/7). Ia mengatakan, pelantikan pejabat baru terlebih dahulu harus mengantongi izin dari KASN. Itulah yang masih ditunggu setelah sebelumnya diserahkan hasil uji kompetensi terhadap 35 pejabat yang mengikutinya. Dari uji kompetensi dan izin tersebut, barulah dapat dipastikan untuk dilakukan pelantikan dalam proses pergantian pejabat.

Disinggung terkait molornya pelantikan karena masih terjadi tarik ulur penempatan pejabat, sekda mengungkapkan jika bukan menjadi faktor penyebab. Pasalnya, hasil uji kompetensi beberapa hari sudah terkirim ke KASN. Di samping Pemda tetap patuh terhadap pelaksanaan PP Nomor 11 Tahun 2017 agar efisien dan akuntabel.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, mengatakan, dari hasil uji kompetensi itu sudah dirumuskan berdasarkan kelayakan dan bidang keilmuannya yang diusulkan ke KASN dan Kemendagri. Dari 35 itu, bupati berharap tidak ada pejabat yang non job, melainkan lebih kepada memposisikannya sesuai kapasitas dan kemampuan pribadinya. (yon)

(Suara NTB/yon)

UNJUK RASA - Aksi unjuk rasa mahasiswa dari berbagai organisasi terkait penolakan pembangunan ritel modern di Kantor Bupati Lotim, Kamis (16/7). tor dengan mempermudah segala perizinan yang ramah investasi. Begitupun untuk Kabupaten Lotim untuk mewujudkan iklim investasi dengan konsep harmonisasi dengan mengedepankan investasi lokal dan memerankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Untuk ritel modern kita diharapkan ramah terhadap lingkungan dengan mengakomodir produk-produk lokal yang dapat menguntungkan masyarakat,” tegasnya.

Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy.,MM angkat bicara terkait pemberian izin terhadap pembangunan ritel modern di daerah ini. Kata bupati, beredarnya surat pembangunan ritel modern di 30 titik itu untuk dilakukan evaluasi dan peninjauan. Bahkan se-

lama ia menjabat bupati, belum ada satupun izin dikeluarkan untuk ritel modern.

“Saya tegaskan bahwa ritel modern belum ada izin dari DPMPTSP Lotim. Dalam surat yang menyebar luas tersebut hanya baru melihat 30 titik. Itu dilakukan evaluasi peninjauan,” terang bupati.

Persoalan di lapangan, terdapat ritel modern yang belum memiliki izin, namun sudah beroperasi. Begitupun izin yang dikantonginya didapatkan dari pemerintah sebelum masa kepemimpinan namun ketika itu belum diwujudkan di lapangan. Jika itu diizinkan, akan diproses dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana mestinya. Namun sampai saat ini hanya sebatas proses dan belum ada izin yang dikeluarkan. (yon)

Ditinggal Ayah Jadi TKI

Ulul Azma, Balita Penderita Kelainan Mata Asal Pelangan Butuh Bantuan Ulul Azma (4), seorang balita asal Dusun Rambut Petung Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat (Lobar) membutuhkan bnatuan untuk biaya pengobatan. Putra sulung dari pasangan Zaitun dan Asnurullah ini menderita penyakit kelainan pada mata. Ia mengalami tandatanda sakit mata sejak lahir, namun mengalami pembengkakan sejak sekitar sebulan lalu.

ZAITUN, ibu dari Ulul Azma menuturkan sejak lahir bola mata anaknya terlihat hitam pekat seperti kelereng. Berbeda dengan bola mata pada umumnya. Ia pun sempat merasa khawatir akan kelainan pada mata anaknya tersebut.”Semakin lama benjolan pada matanya semakin membesar, terkadang keluar darah seperti air mata yang mengalir,” tuturnya, Selasa (14/7) lalu.

Pada mulanya, tutur Zaitun, anaknya beraktivitas layaknya anak-anak yang normal.

Bermain dengan teman sebayanya, tertawa, dan gembira

bersama teman-temannya.

Namun kini, keceriaan di masa kanak-kanaknya harus berakhir akibat penyakit yang ia derita. Ulul Azma lebih banyak dipangku oleh ibunya. Dan ibunya, harus merawat sendiri sang buah hati belahan jiwa, karena suaminya merantau ke luar negeri menjadi TKI. “Keterbatasan biaya yang menjadi halangan kami untuk membawa Azma berobat,lebihlebih suami saya sekarang ini masih di negeri orang, merantau jadi TKI ke Malaysia,”ucap Zaitun dengan penuh haru.

Zaitun sempat beberapa kali membawa anaknya berobat, dengan bantuan biaya dari berbagai donatur yang peduli dengan nasib anaknya. Namun setelah dilakukan pengobatan di sebuah rumah sakit,Zaitunpunmembawapulang anaknya, tanpa sepengetahuan petugas.”Tidak ada ada biaya, juga tidak ada pihak keluarga yang membantumengurus,”ungkapnya.

Ia membutuhkan bantuan dari para dermawan untuk membantu pengobatan anaknya. Ia ingin agar penyakit mata yang diderita anaknya bisa sembuh seperti sedia kala. Ia mengaku sangat sedih melihat anaknya yang hanya bisa dipangku setiap hari. Terkadang menangis karena tak kuasa menahan sakit pada matanya.

Kepala UPT BLUD Puskesmas Sekotong, Zulkutbi mengatakan pihak puskesmas sudah melakukan upaya penanganan maksimal. Bahkan pihak puskesmas sudah merujuk bali-

(Suara NTB/her)

BUTUH BANTUAN - Balita Ulul Azma, asal Dusun Rambut Petung Desa Pelangan Sekotong mengalami kelainan pada mata butuh bantuan. ta ini ke Rumah Sakit Gerung.

“Kami sudah lakukan penanganan terhadap balita ini,”imbuh dia.

Yang jelas dari rumah sakit dan rumah sakit sudah melakukan penanganan. Keluarga Ulul Azma pernah dibantu oleh dewan, bahkan pihak

dewan mendesak agar balita ini dirujuk dan siap membantu biaya penanganan selama penanganan di rumah sakit. Pihaknya akan mengecek lebih lanjut kondisi balita ini melalui bidan desa untuk mengecek kondisi balita tersebut. (her)

Pemda KLU Siapkan Perkada Percepat Tender Proyek Tanjung (Suara NTB) Refocusing anggaran akibat Covid-19 berdampak pada tertundanya pelaksanaan program fisik.

Jika tidak segera diselesaikan, maka transfer dana cadangan ke daerah dapat terhambat. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H. Rusdi, ST., di ruang kerjanya, Kamis (16/7) membenarkan laporan pelaksanaan anggaran fisik harus dilaporkan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Wilayah NTB sebagai perpanjangan tangan Kementerian Keuangan. Laporan harus sudah masuk paling lambat 31 Agustus mendatang.

“Anggaran-anggaran yang terdampak refocusing kemarin harus terkontrak dan dilaporkan maksimal 31 Agustus. Sehingga alokasi dana cadangan tidak terhambat,” ujarnya.

Pemkab, kata Rusdi, sudah menggelar rapat dan mengambil formula kebijakan. Proyek yang diharuskan tender adalah proyek dengan nilai di atas Rp 1 miliar dan tercatat belum masuk ke APBD. Dimaksud belum masuk APBD, karena meskipun DPA sudah disepakati pada APBD 2019, namun refocusing untuk Covid-19 sesuai arahan PMK 35/2020 menggeser sejumlah mata anggaran.

“Sekarang ini harus alokasikan lagi dan dituangkan dalam DPA APBD murni. Untuk mengejar tenggat waktu 31 Agustus, Pemda menggunakan Perkada (Peraturan Kepala Daerah) dan dilaporkan ke DPRD,” jelasnya.

Pemkab sudah menyusun Perkada untuk pelaksanaan proyek fisik tersebut. Adapun

(Suara NTB/ari)

H. Rusdi besaran anggarannya Rp 27,59 miliar, terdiri dari DAK Afirmasi Rp 16,641 miliar, dan DAK Penugasan Rp 13,235 miliar.

“Sebaran anggarannya ada di beberapa dinas. Ada yang ditender, dan ada juga yang diswakelola,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala BPKAD Lombok Utara, Sahabudin, S.Sos., berharap adanya langkah percepatan pada pelaksanaan anggaran murni 2020. Pasalnya aturan transfer dana perimbangan saat ini cukup ketat. Pemda melalui Bendahara umum daerah diharuskan untuk melaporkan kontrak hingga progres realisasi suatu proyek fisik untuk mendapatkan transfer dana cadangan.

“DAK kita di 2019 tercapai 94 persen, tidak lepas dari sistem penyaluran. Untuk DAK harus ada bukti kontrak, laporan progres, itu sebagai syarat.

Jika tidak ada, maka tidak disalurkan,” ujar Sahabudin.

Oleh karenanya, ia berharap agar semua OPD yang melaksanakan kegiatan fisik dapat melaporkan kegiatan sesuai realisasi fisik di OPD masing-masing. (ari)

BPBD dan PDAM Antisipasi Status Waspada Kekeringan Tanjung (Suara NTB) Kabupaten Lombok Utara (KLU) berstatus waspada kekeringanbersamaandenganKabupaten Lombok Barat. Menyikapi status yang dikeluarkan oleh BMKG itu, Pemkab bersama dengan PDAM dan instansi lain, sudah menyiapkan strategi jangka pendek penanganan kekeringan.

Manajer Teknis PDAM Lombok Utara, Firman, ST., Kamis (16/7) mengungkapkan PDAM sebagai mitra pemerintah tetap fokus untuk membantu pemenuhan air bersih masyarakat. Dua cara yang digunakan yakni melalui penambahan jaringan eksisting dan distribusi air secara manual.

“Kita masih fokus pengembangan jaringan di wilayah rawan kekeringan air bersih. SPAM Sekeper (Kecamatan Gangga) sudah mulai digarap, meskipun PDAM juga menunggu eksekusi anggaran dinas yang masih tertahan,” ujar Firman.

Ia menjelaskan, SPAM Sekeper sudah diserahkan ke Pemda dari pusat pada bulan Juni lalu.

PDAM masih akan menunggu penyerahan jaringan itu dari Pemda KLU. Sembari proses itu selesai, PDAM telah merencanakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat usai meninjau SPAM dimaksud.

Jaringan SPAM Sekeper nantinya akan disambungkan (interkoneksi) dengan jaringan SPAM Santong dan SPAM Jongplangka (Bentek - Gangga).

Dengan pola ini, maka sumber air Jongplangka dapat dioptimalkan untuk memenuhi Tanjung hingga Pemenang.

“Tapi memang, kendala

(Suara NTB/ari)

Firman sekarang ini, persentase tambahan pelanggan baru menurun sejak Covid dari 100 lebih per hari menjadi hanya 20-30, maksimal 50 pelanggan,” tambahnya seraya menyebut total pelanggan PDAM saat ini 17.909 sambungan.

Terpisah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD KLU, Pasek Suparta, mengakui pihaknya sudah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek terhadap potensi kekurangan air bersih warga.

BPBD telah menyiapkan anggaran setara 1.500 tangki (setara 7,5 juta liter).

BPBD dipastikan tidak bekerja sendiri. Armada di dinas lain juga akan digerakkan, baik di Dinas PU, Dinas LH, Satpol PP dan Damkar, Polres KLU, serta PMI KLU. Sementara PDAM akan membantu dengan sumber daya air dan armada yang ada di PDAM sendiri. Bukan mustahil, BPBD juga akan melakukan kontak dengan ACT mengingat NGO ini cukup responsif terhadap kondisi sosial masyarakat. (ari)

SUARA NTB Jumat, 17 Juli 2020

Royalti Tambang untuk KSB Terpangkas Rp40 Miliar Taliwang (Suara NTB) Penerimaan royalti dari proyek tambang Batu Hijau untuk pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun ini mengalami penyusutan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) setempat, akibat kebijakan fiskal pemerintah pusat menghadapi pandemi virus corona, salah satu sumber pendapatan daerah itu dipangkas hingga Rp40 miliar.

“Besaran pemangkasan kita dari royalti tambang batu hijau mencapai Rp40 miliar,” terang kepada (Suara NTB/ist) BPAD KSB, M. Yusuf kepaM. Yusuf da wartawan, Kamis (16/7).

Sebagai daerah penghasil, sedianya Pemda KSB pada tahun ini diproyeksi memperoleh royalti dari proyek tambang tembaga dan emas di kecamatan Sekongkang itu sebesar Rp170 miliar. Namun Pemda KSB akhirnya hanya bisa pasrah mendapat transfer Rp130 miliar dari dana bagi hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) itu setelah dipangkas pusat dalam rangka menghadapi pandemi Coronavirus Disease (Covod-19).

Menurut Yusuf, dari keseluruhan item dana bagi hasil (DBH) yang diterima daerah, pemangkasan terbesar terjadi pada item royalti tambang. Sementara dari DBH pajak dan non pajak turut pula terpangkas sekitar Rp32 miliar menjadi Rp174 miliar. “Awalnya DBH pajak dan non pajak kita Rp206 miliar.

Kemudian terkoreksi dari beberapa kali perubahan kebijakan fiskal pusat menjadi Rp174 miliar,” bebernya.

Sebagai daerah yang masih bergantung banyak pada dana transfer pusat. Pemda KSB tahun ini memang harus benarbenar ‘mengeratkan ikat pinggang’. Sebab selain DBH, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sejak awal banyak ditarik pusat dan direposisi peruntukkannya pada pembiayaan penanganan pandemi virus corona sejak Maret lalu, juga banyak menguap.

Di mana BPAD KSB mencatat, DAK tahun ini yang bisa kemudian digunakan daerah membiayai program kerjanya hanya tersisa sebesar Rp97 miliar. Dari sebelumnya yang ditetapkan di APBD murni tahun 2020 sebesar Rp202 miliar. “Ada yang memang beberapa item DAK dikembalikan pada kebijakan lanjutan Menkeu. Tapi yang terpotong tetap besar,” sebut Yusuf.

Pemangkasan hampir di seluruh dana transfer pusat itu, kata Yusuf, membuat APBD KSB terkoreksi (mengelami penurunan). Jika sebelumnya di APBD murni ditetapkan sebesar Rp1,05 triliun lebih. Kini di APBD Perubahan realisasinya diprediksi tidak bisa lagi bercokol di atas angka Rp1 triliun.

“Angka pastinya kita tunggu hasil pembahasan KUA/ PPAS ya. Tapi memang APBD kita tidak bisa mencapai Rp1 triliun lagi,” imbug Yusuf. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Pedagang Positif, Tiga Pasar Tak Ditutup Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah pedagang di tiga pasar di Sumbawa yakni Pasar Alas, Plampang dan Empang dinyatakan positif Covid-19. Meskipun demikian, aktivitas pedagang di ketiga pasar tidak langsung ditutup.

Sementara ini Pemkab setempat tengah melakukan pemeriksaan swab sekaligus penelusuran kontak. Swab ini untuk mendapatkan gambaran terkait kondisi di pasar. Sehingga dapat diambil langkah yang tepat dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Kemarin sudah dilakukan test swab di Pasar Alas. Hari ini di Pasar Plampang, dan Sabtu di Pasar Empang. Apapun hasilnya nanti dari pemer-

iksaan swab itu, tentu akan dibicarakan nanti dengan pimpinan seperti apa langkahnya,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M kepada wartawan, Kamis (16/7).

Diungkapkannya, delapan pedagang yang dinyatakan positif di tiga pasar kini sudah dievakuasi dan mendapatkan perawatan. Lima diantaranya di ruang isolasi RS HL Manambai Abdulkadir (RSMA)

dan tiga lainnya di ruang isolasi RSUD Sumbawa. Jika nantinya dari hasil swab terdapat tambahan kasus positif, maka kembali akan dilakukan penelusuran kontak sekaligus dilakukan pemeriksaan swab. Namun jika tidak terdapat tambahan, maka yang perlu diantisipasi dan diperketat adalah mobilisasi pedagang dari luar. Karenanya, saat ini belum dilakukan penutupan pasar.

“Belum (rencana penutupan pasar red). Nanti setelah ada hasil swab, akan kita bicarakan tentang langkah yang terbaik untuk memutus mata rantai,” terangnya.

Terhadap ketiga pasar, nantinya tetap akan dilakukan penyemperotan disinfektan.

Kemudian tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19.

Adapun pemeriksaan swab yang dilakukan, supaya Pemda mendapatkan gambaran terkait kebijakan yang akan dilakukan ke depan. “Makanya begitu ada hasilnya nanti, kita akan ambil sikap kebijakan yang sesuai dengan keadaannya,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/dok)

H. Hasan Basri

KBM Tatap Muka Berlanjut di Dompu Dompu (Suara NTB) – Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka di Kabupaten Dompu, berlanjut untuk tahun pelajaran 2020/2021. Hal itu berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam rapat koordinasi pelaksanaan teknis Surat Edaran (SE) Bupati nomor 360/267/BPBD/2020 tentang KBM dalam tatanan normal baru. Efektivitas pembelajaran menjadi salah satu pertimbangan mendasar.

Demikian ditegaskan Sekertaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Dompu, Lukman, (Suara NTB/jun) SE, ketika dikonfirmasi Lukman Suara NTB, Kamis (16/7).

Rapat koordinasi yang diikuti Asisten III Setda Dompu, H Gaziamansyuri berikut tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dan jajaran pendidik di aula Dikpora pada Selasa 14 Juli lalu, membuahkan kesepakatan bahwa KBM tatap muka tetap dilanjutkan sesuai rencana awal. “Setelah rapat dengan asisten III kemarin, kita jalan terus saja dulu untuk KBM tatap muka,” terangnya.

Dengan diputuskan berlanjutnya KBM tatap tersebut, sekolah tinggal mengatur pola pelaksanaan di lapangan. Prinsip utamanya yakni dalam sepekan hanya maksimal tiga hari pertemuan untuk satu rombongan belajar. Contoh kecil, pada Hari Senin-Rabu diisi siswa Kelas I, sedangkan Kamis sampai tiga hari berikutnya diisi peserta didik yang berbeda, apakah itu Kelas II atau III. “Jadi nanti tergantung sekolah yang mengatur, tapi sistimnya harus bergantian,” jelasnya.

Pertimbangan mendasar dilanjutkannya KBM tatap muka pada masa pandemi Covid-19, salah satunya yaitu untuk mengaktifkan kembali proses belajar mengajar di lingkungan sekolah.

Karena bagaimanapun, KBM daring yang coba diterapkan beberapa bulan terakhir tidak berjalan maksimal.

Alasannya, tidak semua siswa tingkat SMP sederajat di wilayah ini memiliki sarana telekomunikasi yang memadai untuk mengakses mata pelajaran. Terutama mereka yang tinggal di pelosok-pelosok desa. “Tidak semua siswa bisa mengikuti belajar secara daring, itu alasan paling mendasar kita,” ujarnya.

Meski keputusan yang diambil bertentangan dengan Suarat Edaran (SE) Gubernur NTB, namun sebagai langkah antisipasi munculnya Covid-19 pihaknya mewajibkan sekolah untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Pun petugas dari puskesmas di delapan kecamatan akan aktif mengontrol aktivitas KBM tatap di sekolah wilayah kerja masing-masing. “Jadi kalau ada sekolah yang tidak memenuhi syarat protokol Covid-19 tidak akan diizinkan untuk belajar tatap muka,” pungkasnya. (jun)

Riksus Tambahan Kasus Desa Belo Terkendala Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat, mengaku memiliki kendala terkait pemeriksaan khusus (Riksus) tambahan penggunaan APBDes Desa Belo, Kecamatan Jereweh tahun 2017.

Sebab masih ada beberapa saksi yang belum diperiksa karena dalam kondisi sakit dan faktor pandemi Covid-19.

“Sebenarnya kita targetkan kasus tersebut segera tuntas untuk Riksus tambahannya, tetapi karena terkendala Covid19 akhirnya kita belum bisa penuhi target tersebut,” ungkap Inspektur Inspektorat KSB, I Made Budi Artha S.Sos., MM kepada Suara NTB. Tetapi pada intinya Riksus itu tetap diupayakan rampung dan bisa memberikan kepastian hukum.

Riksus ini ditekankan pada penggunaan anggaran tahun 2018 sebelum Mislulrahiem ditahan di Mapolres setempat.

Upaya Riksus tersebut kembali dilakukan karena hasil monitoring tim di lapangan masih ditemukan masalah di penggunaan anggarannya. Hanya saja pihaknya masih belum memberikan informasi lebih detail terkait jumlah kerugian negara kasus tersebut lantaran masih dilakukan penghitungan sekaligus pengecekan lapangan.

“Kami belum bisa pastikan berapa kerugian negaranya, karena kita masih bekerja dan tim juga masih melakukan pengumpulan bahan keterangan,” timpalnya. Kendati demikian, pihaknya berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat kondisi pandemi Covid-19 bisa segera berakhir supaya kasus ini bisa tuntas. (ils)

(Suara NTB/jun)

PEMUSNAHAN – Kajari Dompu, Mei Abeto Harahap, saat melakukan pemusnahan barang bukti kejahatan, Kamis (16/7).

Kejari Dompu Musnahkan Barang Bukti Kejahatan Dompu (Suara NTB) – Dalam rangka memperingati hari Bakti Adiyaksa Ke 60 pada 22 Juli 2020 mendatang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, menggelar acara pemusnahan barang bukti kejahatan, Kamis (16/7). Kegia-

tan itu dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan sejumlah pejabat di lingkup Setda Dompu.

Kajari Dompu, Mei Abeto Harahap, SH., MH., kepada wartawan menyampaikan, barang bukti yang dimusnah-

kan bersumber dari berbagai tindak pidana melawan hukum, mulai penyalahgunaan narkotika, senjata api rakitan, senjata tajam serta kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. “Ini merupakan akumulasi dari

Izin Pembangunan Dua Menara Telekomunikasi Ditangguhkan Taliwang (Suara NTB) Dinas Komunikasi Informatika Statistika (Kominfotik) Sumbawa Barat, menangguhkan pemberian izin pembangunan dua menara telekomunikasi di Kecamatan Taliwang.

Sebab mereka diketahui belum membayar biaya retribusi menara telekomunikasi yang ditaksir mencapai ratusan juta meski sudah sering diingatkan.

“Memang sengaja kita tunda pemberian izin pembangunannya sebelum mereka melunasi kewajibannya ke daerah,” ujar Kepala Dinas Kominfotik Drs. Burhanuddin MM, kepada Suara NTN, Kamis (16/7). Selain menangguhkan pembangunan menara, operator seluler yang masih menunggak juga terancam tidak akan diperpanjang perpanjangan izin operasionalnya.

Proses penangguhan pemberian izin pembangunan dua menara ini dilakukan untuk memberikan efekjerahbagioperatorseluleryang masih menunggak. Bahkan perpanjangan izin operator seluler yang belum membayar retribusi jugaakandilakukanpeninjauanulang. Apalagi pihaknya juga sudah melayangkan surat teguran sebanyak tiga kali ke operator untuk segera melunasi biaya yang ditaksir mencapai Rp1,92 miliar dengan total menara sebanyak 89 unit di seluruhKSB.“Memanguntuktunggakan tahun 2019 masih sangat tinggikarenabanyakoperatoryang belum membayar. Makanya sengaja kami tangguhkan pemberian izinnya baik untuk bangunan baru maupun perpanjangan sebagai efek jerah,” timpalnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap berharap supaya apa yang

menjadi kewajiban pembayaran harus diselesaikan agar keberlanjutan usahannya tetap terjamin.

Karena jika sudah ada operator yang baru masuk, maka hal itu juga akan berdampak pada minimnya pemasukan bagi para operator seluler yang lama. Karena perkembangan dunia telekomunikasi di KSB tidak akan sepert ini saja, melainkan akan terus berkembang. Sebut saja dengan kehadiran Smelter dan industri turunan lainnya juga akan memberikan dampak yang baik bagi sektor pelayanan jasa telekomunikasi.

“Kami masih memberikan waktu agar semua operator yang memiliki tunggakan bisa menyelesaikan kewajiban pembayaran retribusinya ke daerah. Kami juga akan tetap bersurat kepada mereka supaya tidak lalai akan kewajiban,” tukasnya. (ils)

Di Sumbawa, Pembelajaran Tatap Muka Dimulai Agustus Sumbawa Besar (Suara NTB) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dimulai 13 hingga 15 Juli 2020 dapat dilaksanakan secara virtual atau dengan metode tatap muka secara langsung dengan menyesuaikan situasi dan kondisi sekolah masing-masing. Siswa Kelas 2 sampai Kelas 6 Sekolah Dasar dan Siswa Kelas 8 dan 9 SMP melaksanakan pembelajaran dari rumah sampai tanggal 29 Juli 2020.

Sedangkan kegiatan pembelajaran dengan metode tatap muka direncanakan dimulai pada awal Agustus mendatang.

Demikian disampaikan Bupati Sumbawa yang diwakili Sekretaris Daerah Kab. Sumbawa Drs. H. Hasan Basri M.M, bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 NTB, dalam rapat sosialisasi Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, Kamis (16/7). Kegiatan itu dihadiri pula, perwakilan Dinas Dibud, para Kepala Sekolah SD, SMP, SMA yang ada di Sumbawa. Bupati Sumbawa, merebaknya pandemi Covid-19 telah

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Rapat sosialisiasi panduan pembelajaran di masa pandemi. menyebabkan Indonesia mengubah beberapa kebijakan pada sektor pendidikannya.

Seperti di tiadakannya kegiatan belajar mengajar tatap muka di Sekolah. Kemudian proses PPDP yang dilaksanakan secara daring, hingga di tiadakannya pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Langkah serupa juga diambil Pemkab Sumbawa pasca munculnya kasus pertama Covid-19 awal april 2020 lalu.

Di akhir sambutan Bupati Berharap agar kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan dan dipandang sangat relevan untuk dijadikan sebagai salah satu referensi bagi semua pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan. Baik guru, orang tua murid, dan murid itu sendiri, sehingga proses pembelajaran di masa pandemi dapat berjalan optimal. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. (arn)

beberapa perkara. Bukan tahun ini saja, 2018 ada tahun 2019 juga ada,” ungkapnya.

Diantara barang bukti ini terdapat 188,95 gram sabu yang merupakan sampel untuk proses persidangan. Kemudian 18 pil ekstasi, 4 Kg ganja, 14 buah senjata api rakitan, 20 bilah senjata tajam, 5 butir amunisi, 16 unit hendpond dan berbagai bukti pakaian dalam kasus pelecehan seksual. Perkara dengan beragam bukti-bukti tersebut sudah mendapat keputusan inkrah pengadilan.

Untuk diketahui, lanjut Mei Abeto Harahap, barang bukti merupakan bagian dari tindak kejahatan yang harus disikapi aparat penegak hukum. Selain karena menjadi penujuk terangnya sebuah ka-

sus, itu juga menjadi sarana bagi pelaku kejahatan untuk menyelesaikan tindak pidananya menjadi sempurna. “Untuk itu hukum acara pidana kita telah mengatur status dari barang bukti, apakah dirampas dimusnahkan atau untuk kepentingan negara,” jelasnya.

Langkah pemusnahan yang diambil hari ini, menurutnya, bagian dari kepedulian bersama dalam menekan tindak pidana kejahatan melawan hukum di Bumi Nggahi Rawi Pahu. Termasuk menjadi rangkaian kegiatan Hari Bakti Adiyaksa pada Tanggal 22 Juli mendatang. “Kiranya kegiatan ini bisa memberi kontribusi positif bagi penegakan hukum nasional, khusunya di Dompu,” harapnya. (jun)

Pembahasan APBD-P KSB Dimulai Pekan Depan Taliwang (Suara NTB) Pemerintah dan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya menyepakati jadwal dimulainya pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini.

Berdasarkan hasil rapat antara Badan Musyawarah (Bamus) DPRD dengan Tim Anggaran PemerintahDaerah(TAPD)yangdigelar, Rabu lalu, membahas jadwal tahapan pelaksanaan APBD Perubahan. Agenda proses penyesuaian keuangan daerah itu akan dimulai pada pekan depan. “Iya kita sepakat mulainya hari Senin, tanggal, 20 Juli 2020,” sebut wakil ketua DPRD KSB, Abidin Nasar kepada Suara NTB, Kamis (16/7).

Sebagai pembuka, prosesnya akan dimulai dengan rapat paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Perubahan oleh pemerintah. Dijelaskan Abidin, rangkaian ini akan berlangsung selama sepekan dan sesuai jadwal penetapan dokumen KUA-PPAS dapat final ditantdatangani MoU-nya pada tanggal 20 Juli.

Selanjutnya tahapan kedua pembahasan Raperda Nota Keuangan Perubahan APBD 2020 dijadwalkan pada tanggal 30 Juli.

Diuraikan Abidin pada rangkaian utama pembahasan RAPBD Perubahan ini ditargetkan selama 12 harikerjaatauduaminggu.Nantinya seluruh tahapan akan digelar secara maraton sepanjang waktu yang sebelumnya telah dijadwalkan bersama TAPD. “Kalau tidak ada halangan, Senin tanggal 10 Agustus kita sudah ketok APBD Perubahan itu,” janjinya.

(Suara NTB/ist)

Abidin Nasar Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, DPRD dan pemerintah berkomitmen mempercepat penyelesaian anggaran perubahan tahun ini. Hal itu untuk memastikan kegiatan pemerintah tetap berjalan lancar, baik dari sisi program maupun keuangannnya.

Terlebih lanjut dia, pada tahun ini pemerintah menghadapi situasi luar biasa dengan penanganan pandemi virus corona. Sehingga kecepatan pemerintah dalam memastikan seluruh program penanangan penyakit itu termasuk dampaknya berjalan mulus tanpa hambatan.

“Kita bersama pemerintah ingin memastikan kendala-kendala administrasi tidak membuat proses penanganan Covid19 ini mandek. Makanya pembahasan APBD perubahan kita akan kawal bersama agar terlaksana sesuai jadwal yang sudah kita susun,” pungkas salah satu politisi senior PKS KSB ini. (bug)

SUARA NTB Jumat, 17 Juli 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Tidak Lulus Jalur Zonasi

Calon Siswa Tetap Terakomodasi di Sekolah Negeri Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 188 orang calon siswa SMA negeri di Kota Mataram yang tidak lulus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi tahun ajaran 2020/2021 telah terakomodasi di sejumlah sekolah negeri. Mereka diakomodasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB melalui pendaftaran susulan. Pengumuman hasil PPDB susulan itu dilaksanakan pada Rabu (15/7) malam secara daring.

Sebelumnya, sejumlah calon siswa tersebut tidak diterima di tiga pilihan sekolah sesuai zona tempat tinggalnya ketika mendaftar. Ratusan orang tua siswa mengadu ke Dinas Dikbud NTB untuk meminta kejelasan nasib anaknya. Akhirnya Dinas Dikbud NTB mengakomodasi mereka dengan menempatkan di sekolah yang kuota siswa barunya belum terpenuhi.

Ketua Panitia PPDB Provinsi NTB yang juga Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Muhammad Fauzan ditemui di ruang kerjanya Kamis (16/7) mengatakan, semua calon siswa yang tidak diterima pada PPDB lalu sudah terakomodasi semuanya. Disebutkan sebanyak 188 orang itu disebar di SMAN 8 Mataram, SMAN 10 Mataram, dan SMAN 11 Mataram. Sebagi-

an siswa terpaksa ditempatkan di sekolah yang berada di luar zonasi tempat tinggalnya. Mereka juga diakomodasi di SMA negeri lainnya.

“Sudah terakomodasi semuanya. Sekolah yang didapat juga tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya,” kata Fauzan.

Dinas Dikbud NTB juga terpaksa menambah jumlah per rombongan belajar di satu SMA negeri, karena tingginya animo masyarakat. Dari awalnya 32 orang per rombongan belajar menjadi 36 orang di satu rombongan belajar. Hal itu berlaku di semua sekolah di Kota Mataram agar masyarakat bisa tertampung.

“Tentu dari animo masyarakat yang tinggi ini kita tidak bisa menolak mereka. Kami menggunakan kuota per rombongan belajar yang maksimal. Namun jumlah itu (36 per rombongan belajar) masih sesuai ketentuan Ke-

mendikbud,” katanya.

Meski demikian masih ada kuota di SMA negeri tertentu yang belum terpenuhi, Fauzan menyebutkan antara lain di SMAN 8 Mataram masih tersisa 27 kuota, di SMAN 10 Mataram masih tersisa 30 orang kuota siswa baru, dan SMAN 11 Mataram masih tersisa kuota dua orang siswa baru.

Jangan Paksakan Kehendak Meski sudah terakomodasi di sekolah tertentu, sejumlah masyarakat masih ingin memaksakan anaknya bisa bersekolah di sekolah tertentu. Dari pantauan Suara NTB, sejumlah orang tua/wali mendatangi Dinas Dikbud NTB pada Kamis (16/7). Mereka ingin memindahkan anaknya dari sekolah yang telah ditetapkan saat pengumuman, ke sekolah lain yang dianggap lebih baik.

Terkait hal itu, Fauzan men-

gakui ada sejumlah orang tua atau wali siswa yang tidak mau bersekolah di sekolah yang telah ditentukan. “Yang datang itu tidak mau menerima keputusan, susah kalau selalu seperti itu, kami dari Dinas sudah memilihkan sekolah. Hanya sedikit yang tidak mau terima,” katanya.

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah juga mengatakan, kondisi orang tua siswa yang memaksakan anaknya bersekolah di sekolah tertentu memang biasa terjadi.

Hal itu terkait dengan selera masyarakat. Ia menyarankan agar masyarakat legawa menerima keputusan Dinas Dikbud NTB. Karena memang ada sekolah yang masih tersedia kuota siswa barunya.

Rumindah mengatakan, jika mengakomodasi keinginan masyarakat agar bersekolah di sekolah tertentu, akan menimbulkan masalah baru. Karena daya tampung yang tidak memadai, maka akan terjadi jumlah siswa yang melebihi ketentuan.

“Kalau mau nambah kelas, masalah baru, mau menggemukkan kelas (tambah siswa melebihi ketentuan maksimal di satu rombongan belajar), juga

masalah. Sekitar Kota Mataram ini tidak terlalu jauh, masih bisa dijangkau. Intinya bagaimana masyarakat mau menerima itu,” katanya.

Sementara anggota DPRD NTB Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Mataram Made Slamet menilai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Mataram untuk jenjang pendidikan SMA bermasalah.

Pasalnya banyak calon siswa yang tidak terancam tidak bisa melanjutkan pendidikannya, lantaran tidak ada lagi sekolah yang bisa menampung mereka.

Berdasarkan hasil pantauannya, masih ada ratusan anak NTB yang terancam tak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA, karena tidak ada lagi sekolah yang mau menerima mereka.

Sebagai wakil rakyat, dia mengaku banyak mendapatkan laporan dari masyarakat yang anaknya terancam tak bisa bersekolah, karena sudah tidak ada sekolah yang mau menerima mereka. Banyaknya laporan yang dia terima, membuat dia merasa sangat terganggu sekali.

“Ratusan orang datang melaporkan ke saya, sampai ndak bisa tidur memikirkan nasib

(Suara NTB/ndi)

(Suara NTB/dok)

Made Slamet anak-anak mereka. Bahkan para orang tua ini minta saya pimpinan demo, tapi masa saya harus sampai turun demo dulu baru akan bisa berubah. Karena saya sebagai wakil rakyat saya fasilitasi semoga ada jalan keluarnya,” ungkapnya.

Dia menyebutkan bahkan ada beberapa wilayah yang sama sekali tidak terakomodir seperti Pejanggik dan Mataram Timur. Di sana sebagai besar

H. Muhammad Fauzan anak-anak tak dapat sekolah, mereka seperti tidak masuk jadi warga NTB. Melihat kondisi itu, anggota Komisi II DPRD NTB ini pun meminta Gubernur NTB untuk turun tangan mengatasi persoalan tersebut.

Pasal pihak DPRD melalui Komisi V sudah pernah memanggil Dinas Dikbud, akan tetapi hasil tetap sama. Karena itulah perlu ada langkah tegas dari gubernur sendiri. (ron/ndi)

Harus Lewati Diskusi Publik

Kandidat Doktor di UIN Mataram

(Suara NTB/dys)

Belum Menjabat Kepsek KEPALA Sekolah Dasar Negeri (SDN) 19 Cakranegara Kota Mataram, Sri Hartini membantah keterlibatan dirinya dalam kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS) SDN 19 Cakranegara tahun anggaran 2015-2017 yang sedang ditangani Satreskrim Polresta Kota Mataram.

Bantahan tersebut disampaikannya karena pada saat itu dirinya belum menjabat sebagai kepala sekolah (kepsek) di SDN 19 Cakranegara. “Saya tidak tahu masalah kasus dana BOS SDN 19 Cakranegara tahun anggaran 2015-2017 karena pada saat itu saya belum menjabat sebagai kepala sekolah,” tegasnya, Kamis (16/7).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kasus tersebut penyidik menemukan unsur perbuatan melawan hukumnya.

Dalam kasus ini penyidik telah melakukan audit investigasi sendiri. Ditemukan adanya kerugian negara dengan prediksi kerugian mencapai Rp 600 juta.

Sri Hartini menjelaskan, dirinya mulai menjabat sebagai kepala SDN 19 Cakranegara terhitung Februari tahun 2018, jauh sebelum pelaporan kasus korupsi dana BOS di sekolah yang saat ini dipimpinnya terjadi.

Kendati demikian, Sri Hartini mengakui ada sejumlah guru dan staf-nya yang sudah lama bekerja dimintai keterangan oleh pihak Satreskrim Polresta Kota Mataram. Bantahan keterlibatan kepala SDN 19 Cakranegara Sri Harini terhadap kasus korupsi dana BOS tahun 2015-2017 dan sedang ditangani Satreskrim Polresta Kota Mataram sekaligus untuk mempertegas posisi dan kedudukannya tidak terkait dengan persoalan tersebut.

Dalam kasus tersebut penyidik menerapkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Diketahui anggaran dana BOS yang dikelola SDN 19 Cakranegara sebesar Rp 1,6 miliar.

Terhitung dari tahun 2015 hingga 2017. (dys) Sri Hartini

Kompetisi Sains Nasional Tingkat Provinsi akan Digelar secara Daring Mataram (Suara NTB) – Kompetisi Sains Nasional tingkat Provinsi NTB (KSN-P) akan dilaksanakan secara daring. Hal itu dipastikan dengan adanya surat pemberitahuan uji coba KSN-P dari Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Untuk memperlancar pelaksanaannya, akan dilakukan uji coba lewat daring selama dua tahap.

Kasi Peserta Didik dan Kelembagaan Bidang Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Aryanti Dwiyani, M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/7) menjelaskan, KSN tingkat Provinsi dipastikan akan dilaksanakan secara daring atau online. “KSN-P akan dilaksanakan secara daring, tapi dilakukan uji coba dulu,” katanya.

Uji coba KSN-P tahap pertama akan dilaksanakan pada Senin (20/7) dan Selasa (21/7), dan uji coba tahap kedua pada Senin (27/7) sampai dengan Rabu (29/7). Aryanti juga menjelaskan, pihaknya akan menyiapkan ketentuan yang diatur melalui surat dari Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud, antara lain memastikan seluruh peserta KSN-P dapat mengakses internet yang memadai. Jika ada peserta KSNP yang tidak memiliki akses internet, maka Dinas Dikbud NTB berupaya memfasilitasi peserta mengikuti uji coba KSN-P, dan melaporkannya kepada Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud. “Akan kami siapkan,” ujarnya.

Pihaknya juga akan memberitahukan kepada peserta KSN-P terkait uji coba KSN-P secara daring tersebut. Juga memberitahukan kepada peserta KSN-P agar wajib mengisi surat pernyataan atau pakta integritas sesuai format.

Sementara itu, terkait dengan jumlah peserta, Aryanti menyebutkan jumlah peserta KSN-P di NTB sebanyak 270 orang yang terdiri dari juara satu, dua, dan tiga di Sembilan mata pelajaran yang dilombakan di KSN tingkat kabupaten. Satu kabupaten mengirim 27 orang. Mata pelajaran yang dilombakan saat KSN yaitu Matematika, Fisika, Kimia, Informatika, Kebumian, Biologi, Astronomi, Ekonomi, dan Geografi. KSN tingkat kabupaten/kota telah dilaksanakan pada Selasa (10/3) sampai dengan Kamis (12/3) lalu.

Aryanti menyampaikan tujuan dari KSN untuk menyalurkan bakat dan minat siswa di bidang sains. Juga melatih jiwa kompetensi ssiwa sehingga semakin muncul karakter yang baik. “Anak-anak juga mau berjuang,” katanya. (ron)

(Suara NTB/ist)

PENYEMPROTAN - Petugas dari Tim Tanggap Darurat BP PAUD dan Dikmas NTB melakukan penyemprotan cairan disinfektan di lembaga mitra beberapa waktu lalu.

Protokol Kesehatan Diupayakan Bisa Diterapkan di Lembaga PAUD dan Dikmas

Mataram (Suara NTB) – Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) NTB berupaya untuk mendukung ditaatinya protokol kesehatan mencegah penularan Covid-19 di satuan pendidikan. Salah satunya BP PAUD dan Dikmas NTB selalu siap jika ada pihak lembaga meminta penyemprotan cairan disinfektan dilakukan di lembaganya Kepala BP PAUD dan Dikmas NTB, Drs. Suka, M.Pd., mengatakan, pihaknya melakukan penyemprotan disinfektan atas permintaan lembaga.

Penyemprotan cairan disinfektan dilakukan oleh Tim Tanggap Darurat BP PAUD dan Dikmas NTB di SKB, PKBM, dan PAUD. “ Karena permintaan persiapan menuju tatanan baru di tahun ajaran baru ini,”ujarnya

belum lama ini.

Penyemprotan disinfektan itu merupakan upaya BP PAUD dan Dikmas NTB membantu pemerintah daerah memutus penyebaran Covid-19.

Tim Tanggap Darurat BP PAUD dan Dikmas NTB berkomitmen akan selalu siap jika lembaga mitra atau organisasi mitra berkeinginan untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan lagi. Tim yang akan turun membantu akan memberikan cairan disinfektan gratis beserta petugasnya.

Seluruh area di SKB Kota Mataram telah disemprot cairan disinfektan, ini adalah upaya untuk memutus mata rantai virus Corona, apalagi Kota Mataram termasuk zona merah pandemi virus ini. Selanjutnya, BP PAUD dan Dikmas NTB melalui Tim Tanggap Darurat akan selalu mengiku-

ti imbauan pemerintah setempat terkait kondisi saat ini.

Selain penyemprotan disinfektan, BP PAUD dan Dikmas juga melakukan pemberian masker, dan bimbingan teknis bagi guru atau pendidik secara jarak jaruh terkait pembelajaran dari rumah. Untuk menyongsong tatatan baru tersebut, BP PAUD dan Dikmas NTB sendiri telah melakukan pelatihan terhadap 150 Guru PAUD secara daring seProvinsi NTB. Selain memberikan pelatihan daring kepada guru PAUD se-NTB, Direktorat PAUD Kemendikbud melalui BP PAUD dan Dikmas NTB juga akan memberikan pelatihan kepada orang tua siswa melalui Kelas Orangtua Berbagi untuk orang tua siswa PAUD se-Provinsi NTB dalam waktu dekat. Pelatihan ini akan menyasar 5001000 orang tua. (ron)

Mataram (Suara NTB) Sebelum menggelar sidang ujian terbuka bagi kandidat doktor di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Pascasarjana UIN Mataram terlebih dahulu melakukan diskusi terbuka diikuti seluruh lapisan masyarakat.

Direktur Pascasarjana UIN Mataram, Prof. Suprapto menyebut diskusi ini sebagai langkah baru di era pandemi.

Diskusi yang dilakukan secara daring ini bertujuan untuk memberikan masukan pada disertasi yang bersangkutan sebelum nantinya dilakukan sidang ujian terbuka.

Menurut Suprapto kegiatan diskusi terbuka bagi para kandidat doktor UIN Mataram ini sangat penting. Masukan yang nanti diberikan masyarakat dan penanggap selama diskusi bisa memperkaya kualitas disertasi.

“Forum ini bisa dijabarkan untuk bisa diberikan masukan. Menambah kesempurnaan kualitas disertasi yang akan menggelar sidang terbuka pada 27 Juli,” ujarnya.

Murdianto, kandidat doktor Pendidikan Agama Islam (PAI) mendapatkan kesempatan pertama mengisi diskusi publik yang berlangsung, Kamis pagi.

Mengambil disertasi mengenai asal-usul pesantren di Pulau Lombok, Murdianto memaparkan berbagai temuannya.

Berdasarkan penelitian selama ini, tradisi pesantren sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Peneliti mengelompokkannya jadi dua, yakni pesantren berasal dari sistem kebudayaan pra Islam dan pesantren berasal dari Timur Tengah.

“Pendapat kedua membantah pendapat yang pertama melainkan sudah berasal dari Timur Tengah. Karena sistem pembelajaran pesantren ada di timur Tengah,” ujarnya.

Lalu kapan pesantren ada di Lombok? Murdianto memaparkan penelitian terdahulu

menyebutkan pesantren di Lombok belum ada di abad 20.

Padahal fakta lain mengungkapkan jika jaringan keilmuan para Tuan Guru sudah ada di awal abad ke 20. Bahkan sebelum itu mereka sudah pernah melakukan kontak keilmuan dengan Timur Tengah.

“Para tuan guru ini di awal abad 18 sudah lakukan kontak jaringan. Bahkan ada juga yang telah mendirikan pesantren sebelum abad 20,” ungkapnya menjelaskan hasil penelitian.

Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukkan empat asal usul pesantren di Lombok. Bahwa berdasarkan teori pertama pesantren berasal dari Jawa, bahkan beberapa Tuan Guru bertemu dan bersahabat dengan ulama-ulama Jawa dan mengadopsi pola pesantren di Lombok.

Sedangkan teori kedua pesantren tidak berasal dari Jawa, melainkan berasal dari kebudayaan Lombok sendiri.

Sementara teori ketiga pesantren berasal dari Timur Tengah.

Ada banyak bukti para Tuan Guru Lombok sebagai contoh Tuan Guru Abdul Hamid Pagutan yang lakukan kontak.

Adapun teori Ke empat, pesantren di Lombok lahir dari perpaduan antara pesantren Jawa dengan Timur Tengah.

Sementara itu Dosen UIN Mataram yang juga sejarawan Islam, Dr. Jamaludin, menyampaikan kritik atas disertasi yang disusun Murdianto. Salah satunya ialah terkait dengan pendekatan penelitian yang digunakan.

Meski itu merupakan hak setiap peneliti, namun baiknya pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sejarah.

Kritik lainnya ialah terkait dengan kajian manuskrip kuno yang tidak dimunculkan peneliti. Padahal di awal disertasi yang disusun, peneliti menjelaskan akan memaparkan manuskrip kuno sebagai bahan kajian dalam penelitian. (dys)

Unram Usulkan 2.779 Mahasiswa Penerima Bantuan UKT Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) akan mengusulkan ribuan mahasiswa, sebagai calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT)/SPP. Jumlah mahasiswa calon penerima bantuan UKT/SPP semester gasal tahun akademik 2020-2021 di antaranya berasal dari Fakultas Fatepa 100 orang, Ekonomi 500 orang, Hukum 279 orang, MIPA 129 orang, Teknik 246 orang, Pertanian 330 orang, Peternakan 168 orang, KIP 678 orang. Di Fakultas Kedokteran jumlah yang diusulkan sebanyak 75 orang, Prodi Hubungan Internasional 58 orang, Prodi Ilmu Komunikasi 60 orang, dan Prodi Sosiologi 57 orang, sehingga totalnya mencapai 2.779 mahasiswa.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WR III) Prof. Dr. Ir. Enny

Yuliani, M.Si., mengungkapkan sesuai surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI Nomor: 0646/BP/2020 tertanggal 3 Juli 2020, tentang kuota penerima KIP Kuliah dan Bantuan UKT/SPP, Rektor Unram telah menindaklanjuti dengan menerbitkan surat yang ditujukan ke masing-masing fakultas.

Dikatakan Prof. Enny, Unram mendapat kuota KIP Kuliah untuk semester satu sebanyak 2.162 mahasiswa, sedangkan untuk bantuan UKT sebanyak 2.774 mahasiswa. Rektor telah menindaklanjuti melalui surat ke Dekan dan Ketua Program Studi, untuk menginformasikan dan verifikasi kepada mahasiswa calon penerima bantuan UKT. Lebih jauh diterangkan, bagi mahasiswa calon penerima bantuan UKT/SPP semester gasal 2020-2021 persyara-

(Suara NTB/dok)

Enny Yuliani tan yang harus dilengkapi di antaranya melampirkan copy Kartu Hasil Studi (KHS), copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan melampirkan kartu penerima Program Keluarga Harapan (PKH)/KKS.

Sementara bagi mahasiswa yang orang tuanya mengalami kendala finansial, karena terdampak Covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT atau SPP pada semester gasal 2020-2021, wajib melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai cukup.

Selain itu, mahasiswa calon penerima bantuan UKT/SPP merupakan mahasiswa aktif pada semester 3 dan 5 untuk Program Diploma Tiga (D3), serta semester 3, 5, dan semester 7 untuk mahasiswa Program Sarjana (S1) dan Diploma Empat (D4). Mahasiswa yang bersangkutan sedang menjalankan perkuliahan semester gasal tahun akademik 2020-2021.

Mantan WR II Unram ini juga menjelaskan, calon penerima bantuan UKT/SPP juga dipersyaratkan bagi mahasiswa yang tidak sedang dibiayai oleh Program Bidikmisi

atau program beasiswa, dalam pembiayaan UKT/SPP baik secara penuh atau sebagian.

Mengingat bantuan ini memang murni untuk membantu mahasiswa yang orang tua atau walinya benar-benar terdampak pandemi Covid-19, sehingga pihaknya harus benar-benar selektif dalam melakukan rekrutmen. Hal ini berarti bahwa bantuan UKT/SPP tersebut juga mempersyaratkan pendapatan orang tua/wali penanggungjawab biaya kuliah, yang gabungan penghasilan kotornya maksimal Rp 4 juta atau jika dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000 per anggota keluarga.

“Sesuai jadwal tanggal 15 Juli adalah deadline atau batas akhir verifikasi di masingmasing fakultas dan prodi, serta harus sudah diterima pihak rektorat melalui Sub Bagian Kesejahteraan Mahasiswa,” sebutnya. (dys)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 17 Juli 2020

Halaman 7

Mantan Direktur PT. Tripat Divonis Lima Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Mantan Direktur PT. Tripat Lalu Azril Sopandi menjemput vonis pidananya Kamis (16/7) dalam kasus ganti gedung dan penyertaan modal pada pengelolaan Lombok City Center (LCC) Narmada. Azril mendapat vonis penjara selama lima tahun. Sementara mantan Bendahara PT. Tripat Abdurrazak dihukum empat tahun penjara.

Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Sri Sulastri dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Putusan dijatuhkan berdasarkan pembuktian pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU Tipikor.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lalu Azril Sopandi dengan penjara selama lima tahun,” kata Sri membacakan amar putusan didampingi hakim anggota Abadi dan Fathurrauzi.

Azril juga divonis pidana denda sebesar Rp200 juta subsider empat bulan kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar. Ditambah kewajiban membayar ganti kerugian negara sebesar Rp891,12 juta. “Apabila tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama dua tahun,” imbuh Sri. Razak mendapat vonis lebih ringan setahun, yakni empat tahun penjara. Juga pidana denda sebesar Rp200 juta subsider empat bulan kurungan. Kemu-

dian pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp235,9 juta. “Apabila tidak dibayar maka diganti pidana penjara satu tahun,” sebut Sri. Azril sebelumnya dituntut dengan pidana penjara enam tahun enam bulan, denda Rp250 juta subsider enam bulan, dan pengganti kerugian negara Rp641,12 juta subsider tiga tahun penjara.

Sementara Razak dituntut lima tahun enam bulan penjara, denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan, dan pengganti kerugian negara Rp235,59 juta subsider dua tahun enam bulan penjara.

Menurut majelis hakim, Azril terbukti bersalah mengeluarkan kas PT Tripat untuk kepentingan pribadi. Dari dana penyertaan modal, PT Tripat rugi Rp436,19 juta. uang itu dipinjam Azril tanpa mencantumkan kuitansi kas keluar.

Begitu juga dengan Razak yang mengeluarkan uang PT Tripat sebesar Rp235,59 juta

Proyek ICU dan Kamar Operasi RSUD KLU Dibidik Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Proyek penambahan ruang operasi dan ICU RSUD Kabupaten Lombok Utara (KLU) masuk radar jaksa. Proyek tahun 2019 itu menyisakan temuan kerugian negara. Sejumlah pekerjaan belum selesai namun indikasinya malah dibayar lunas.

Sengkarut mencuat karena rekanan penyedia mengancam menarik kembali barang yang sudah terpasang. Alasannya, belum ada pembayaran. Walaupun, sudah ada provisional handover (PHO) atau serah terima pekerjaan sementara pada 17 Februari 2020 lalu.

Jaksa pada Kejati NTB menurunkan tim untuk mengumpulkan keterangan dan dokumen. “Ya masih lidik,” ucap Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, Kamis (17/7) saat dikonfirmasi terkait pengusutan kasus tersebut.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Suara NTB, sejumlah rekanan pada 6 Maret 2020 sudah mengirimkan barang kelengkapan fasilitas berupa masing-masing satu unit alat sistem tata udara AHU/HVAC, HEPA Filter, Medium Filter, Remote Control, dan buku garansi.

Sejumlah fasilitas itu diminta kembali pihak rekanan penyedia barang, karena tidak kunjung dibayar. Demikian juga dengan Hermetic Door dan pekerjaan pemasangan vynil.

Padahal, termin pembayaran sudah dilaksanakan per Desember 2019 lalu. Sejumlah peralatan itu tetap dipasang, karena diduga sudah ada jaminan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pada RSUD KLU. Proyek tersebut pun masuk dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2019 terhadap LKPJ Pemda KLU. Seperti diterangkan Inspektur Inspektorat KLU H Zulfadli. “(ICU dan OK –Operation Kamer) kemarin masuk dalam LHP BPK,” terangnya. (why/ari)

PA Giri Menang Gelar Sidang Pembatalan Pernikahan Pasangan Sejenis Giri Menang (Suara NTB) Sidang gugatan pembatalan pernikahan sesama jenis antara Muh warga Kediri Lombok Barat (Lobar) dengan Mit asal Ampenan Kota Mataram mulai disidangkan di Pengadilan Agama (PA) Giri Menang, Kamis (16/7). Sidang dengan agenda pembacaan gugatan tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak Panitera PA Giri Menang L. Jamaludin, menerangkan proses sidang pembatalan pernikahan sesama jenis ini sebenarnya sudah dua kali. Sidang pertama digelar pekan lalu, namun pihak termohon tidak hadir, sehingga ditunda. “Hari ini (kemarin, red) dilanjutkan sidangnya dengan agenda pembacaan gugatan,” jelas dia.

Ketidakhadiran termohon atau tergugat pada sidang pertama, karena bersangkutan ditahan di kepolisian, sehingga perlu dilakukan penyesuaian alamat surat. Pada sidang lanjutan (kedua) ini, kedua belah pihak hadir. Di mana pihak Mit hadir langsung, sedangkan Muh tidak hadir dan diwakili kuasa hukumnya.

Menurut alasan sidang pembatalan pernikahan ini digelar, karena mereka menikah sejenis. Ketika ditanya, apakah ada tuntutan ganti rugi dari pihak pemohon, L. Jamaluddin mengaku belum ada mengarah ke sana.

Terkait barang bukti yang diajukan oleh termohon, nanti akan disampaikan pada sidang dengan agenda pembuktian. “Ini belum pembuktian, baru sebatas pembacaan gugatan,” jelas dia.

Materi pada sidang selanjutnya terkait pembacaan jawaban. Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan jawaban ini akan digelar tanggal 30 Juli nanti.

Proses sidang ini, ujarnya, butuh waktu. Karena mengacu hukum acara, setelah pembacaan gugatan dan jawaban, dilanjutkan pekan depan penyampaian replik dan minggu depannya lagi pembacaan duplik, kemudian dilanjutkan sidang pembuktian, lalu sidang kesimpulan barulah musyawarah majelis. “Masih panjang proses sidangnya, tidak seketika itu, begitu hadir dua-duanya dibatalkan.

Tidak, bukan seperti itu,” imbuh dia. (her)

(Suara NTB/her)

SIDANG - Jalannya proses persidangan pembatalan pernikahan sesama jenis di PA Giri Menang, Kamis (16/7).

atas perintah Azril. Uang itu dipakai untuk pinjaman mantan pejabat Pemkab Lombok Barat pada periode 2012-2014.

Azril pun mempertanggungjawabkan kerugian PT Tripat dari ganti gedung Dinas Pertanian Lombok Barat dan Balai Pembenihan Pertanian Lombok Barat yang terkena pembangunan mal LCC di Narmada, Lombok Barat.

Penggantian itu sebagai dana terutang PT Tripat dari PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Perusahaan asal Jakarta yang bekerjasama dengan PT Tripat dalam pengelolaan mal LCC. Mal LCC yang mangkrak itu tidak memberikan satu sen pun keuntungan melallui dividen kepada Pemkab Lombok Barat.

Malahan, Azril membuat surat pengakuan utang ganti gedung sebesar Rp2,7 miliar, bea balik nama sertifikat Rp148 juta, biaya pengosongan lahan Rp50 juta, dan kompensasi ke mantan Kades Gerimak H. Mistari sebesar Rp1 miliar.

“Kompensasi kepada kades

(Suara NTB/why)

DISKUSI - Mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopandi (paling kanan) berdiskusi dengan penasihat hukumnya saat sidang pembacaan putusan perkara korupsi penyertaan modal dan ganti gedung kerjasama operasional PT Tripat dengan PT Bliss pada pengelolaan mal LCC, Kamis (16/7). pada waktu itu hanya akal-akalan terdakwa agar mendapatkan kickback atau keuntungan balik sebesar Rp250 juta dari total Rp1 miliar dana yang dikeluarkan,” kata Sri membacakan pertimbangan putusannya.

Sementara dari ganti gedung, Azril sengaja membuat pertanggungjawaban bayangan agar bisa mencairkan Rp2,7 miliar.

Padahal dana terpakai hanya sebesar Rp1,65 miliar. Pembangunan dua gedung Dinas Pertanian Lombok Barat pun tanpa

tender dan asal tunjuk.

“Selisih penggunaan dipakai untuk keperluan finishing gedung, ganti kerugian Divisi Agro, dan sewa kantor sementara dari gedung yang diganti.

Kerugian negara berdasarkan penghitungan BPKP sebesar Rp544,42 juta,” imbuhnya.

Majelis hakim pun menyatakan kerjasama pengelolaan mal LCC antara PT Tripat dengan PT Bliss melanggar hukum.

Kerjasama operasional tersebut dengan sengaja mengusung

klausul tanpa tenor pernjanjian, tidak ada adendum, serta pembolehan sertifikat lahan milik negara diagunkan pihak ketiga.

“PT Bliss mendapat manfaat dari agunan sertifikat barang milik negara sebesar Rp264 miliar yang mana merupakan kerugian daerah. hal itu sudah cukup untuk mengantarkan PT Bliss bertambah kekayaannya,” ucap Sri. Usai persidangan, Azril mengaku belum menentukan sikap.

“Kalau masih ada jalan sesuai

konstitusi ya kita gunakan. Ada waktu untuk pikir-pikir, ya kita gunakan dulu. Udah itu aja dulu,” ucapnya.

Sementara Jaksa Penuntut Umum Marollah juga memberi tanggapan sama. Dia secara khusus mempertimbangkan soal putusan hakim yang meminta pengembangan kasus ke tersangka lain. “Barang bukti kan dikembalikan ke penyidik ya akan kita pertimbangkan untuk pengembangannya,” jelasnya. (why)

Operasi Patuh Gatarin 2020

Berkendara Wajib Patuhi Protokol Covid-19 Mataram (Suara NTB) Polda NTB akan menggelar operasi Patuh Gatarin 2020. Operasi lalu lintas ini menyasar pengendara yang mangkir keselamatan di jalan raya. Sasaran tambahannya, pengendara yang tidak patuh protokol kesehatan penyebaran Covid-19.

“Selain pelanggar lalu lintas, pendisiplinan juga pada protokol kesehatan di masa new normal life ini,” terang Direktur Lalu Lintas Polda NTB Kombes Pol. Noviar, Kamis (17/6).

Operasi Patuh Gatarin ini, sambung dia, akan dim-

ulai pada Kamis 23 Juli pekan depan. Operasi digelar selama 14 hari dan akan berakhir pada 5 Agustus. “Tetap tujuannya untuk kemanusiaan dan keselamatan,” jelasnya.

Pelanggar lalu lintas dengan kategori pelanggaran jelas, maka sanksinya langsung diberi tilang. Di antaranya pada pelanggaran tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan mobil angkutan barang yang dialihfungsi untuk mengangkut orang. “Pelanggarnya kita tindak,” tegas Noviar.

Operasi tersebut juga dimanfaatkan untuk sosialisa-

si adaptasi kenormalan baru di era pandemi ini. di antaranya imbauan penggunaan masker, jaga jarak aman, dan cuci tangan dengan sabun di air mengalir. “Untuk sanksi pelanggar disiplin protokol kesehatan ini masih kita godok,” ucapnya.

Hal wajib yang harus dipenuhi pengendara adalah perangkat dan kebiasaan keselamatan di jalan raya. Tujuan operasi ini yakni menekan pelanggaran yang dampaknya pada penurunan angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas. (why)

Diduga Pesta Ganja, Oknum Mahasiswa Diamankan Mataram (Suara NTB) Jajaran dari Polda NTB merangsek masuk ke salah satu kawasan kampus negeri di Mataram demi mengungkap peredaran narkoba. Hasilnya, 10 orang di antaranya mahasiswa dan alumni diamankan. Sebanyak 19 paket ganja siap edar berhasil ditemukan meski sebelumnya coba dibuang para pelaku.

Kasubdit I Ditresnarkoba Polda NTB Kompol I Ketut Sukarja menyebutkan, peredaran ganja di area kampus itu terungkap dari penangkapan pembeli yang mampir di salah satu kafe di kawasan Gomong, Selaparang, Mataram.

“Dari mahasiswa ini kita ambil dua paket. Pengakuannya beli di dalam kampus.

Makanya kita kembangkan,” ujarnya dikonfirmasi Kamis (16/7) kemarin.

Penindakan pada Rabu (15/ 7) petang itu membawa tim menuju salah satu sekretariat organisasi mahasiswa fakultas. Di sana, tim menemukan sejumlah mahasiswa sedang bercengkerama di taman sekretariat.

Gerak-gerik mereka mencurigakan begitu mengetahui ada polisi datang. Satu toples ganja dibuang ke dalam selokan.

Niatnya mau menghilangkan barang bukti. “Isinya ada 10 paket ganja. Itu mau dipakai pesta narkoba,” terang Sukarja.

Tiga orang diduga sebagai pemilik barang haram terse-

(Suara NTB/Subdit I Ditresnarkoba Polda NTB)

PENGGEREBEKAN - Suasana penggerebekan peredaran narkoba di kawasan kampus negeri di Mataram, Rabu (15/7) petang lalu. but. dari pemeriksaan sementara, para pelaku ini penyalahguna narkoba. Hasil tes urine menunjukkan tanda positif.

“Mereka pemain lama sudah lama makai dilihat dari ciri fisiknya,” sebut dia.

Sukarja mengatakan, para mahasiswa ini diduga merupakan jaringan peredaran narkoba di wilayah kampus. Melihat dari jumlah paket ganja yang berhasil disita. “Kita periksa dulu. Nanti baru ketahuan siapa pengedarnya, siapa yang cuma pemakai,” tutup dia.

Sementara Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Mataram (Unram) Prof. Enny Yuliani, M.Si., membenarkan adanya mahasiswa Unram yang digerebek atas ka-

sus penyalahgunaan barang gelap narkoba. “Masih dalam penyelidikan aparat yang berwenang dalam hal ini kepolisian,” ungkapnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (16/7).

Jika terbukti yang bersangkutan menyalahgunakan barang haram tersebut, maka pihak kampus akan mengambil tindakan tegas sesuai Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa yakni dikeluarkan dari kampus.

“Apalagi berkenaan dengan narkoba setiap mahasiswa sudah membuat pernyataan di atas kertas bermaterai akan dikeluarkan menjadi mahasiswa jika tersangkut narkoba, baik pengguna, pengedar atau pemakai,” tegasnya. (why/dys)

(Suara NTB/ndi)

TERIMA - Bakal Calon Bupati Loteng H. Dwi Sugianto (empat dari kiri) menerima SK dukungan PAN yang diserahkan Ketua DPW PAN NTB, Muazzim Akbar, Kamis (16/7).

Terima SK Dukungan PAN

Dwi-Normal Paslon Pertama Kantongi SK Parpol di Loteng Mataram (Suara NTB)Pasangan Ir. H. Dwi Sugianto – Drs. H. Lalu Normal Suzana (Dwi-Normal) mencatatkan diri sebagai pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang pertama resmi mengantongi Surat Keputusan (SK) dukungan dari partai politik.

Kamis (16/7) pasangan DwiNormal resmi menerima SK dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN). Penyerahan SK diberikan langsung Ketua DPW PAN NTB, H. Muazzim Akbar di Mataram. “Kami putuskan memberikan kepercayaan kepada pasangan Dwi Sugianto-Normal untuk diusung dalam kontestasi Pilkada 2020 Kabupaten Lombok Tengah,” ujar Muazzim.

Dijelaskan Muazzim, PAN telah melalui proses politik yang panjang dalam menggodok kandidat pasangan bakal calon yang akan mereka usung di Pilkada Loteng hingga akhirnya keputusan jatuh kepada pasangan Dwi-Normal.

Dengan telah resminya pasangan Dwi-Normal menerima SK dukungan PAN. Muazzim menegaskan supaya pasangan Dwi-Normal tidak hanya sekedar menjadikan PAN sekedar kendaraan politik belaka untuk bisa didaftarkan sebagai pasangan bakal calon di KPU. Namun pihaknya berharap ada kemitraan lebih lanjut, bahkan sampai pasangan DwiNormal terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Loteng.

“Pesan kami dari PAN, untuk tidak hanya sekedar bikin PAN jadi kendaraan saja, begitu terpilih lupa sama partai. PAN adalah garda terdepan berikan SK, kita juga tidak pernah

neko-neko, ndak pernah buka komunikasi dengan calon lain, kami komitmen kepada satu paslon,” tegasnya.

Selain itu, ujarnya, PAN tidak sembarangan mengeluarkan SK dukungan. Tapi sudah juga membangun komunikasi politik dengan partai lainnya yang akan jadi mitra koalisi PAN dalam mengusung pasangan Dwi-Normal. Pasalnya PAN sadar, bahwa hanya dengan punya satu kursi masih jauh untuk mencukupi syarat pencalonan dukungan parpol.

“Kami sudah bangun komunikasi dengan partai lain, kami tidak ujuk-ujuk keluarkan SK, sudah ada koalisi.

Paling lambat Agustus DwiNormal sudah menerima SK dari partai lain,” ungkapnya.

Sementara itu, H. Dwi Sugianto berjanji akan bersinergi kuat dengan PAN, baik dalam pemilihan maupun setelah terpilih nanti. “Dari 11 partai di Loteng, satu-satunya hanya PAN yang berani berikan SK, dan kami pasangan calon yang pertama dapatkan SK. Kami akan bersinergi membesarkan PAN, ini komitmen sebagaimana PAN mempercai kami dengan komitmen. Kami kerja ikhlas, membangun Loteng dengan segenap kemampuan kami, tentu dengan dukungan dari semua pihak, termasuk PAN,” katanya.

Terakhir disampaikan Dwi, bahwa setelah resmi mengantongi SK dukungan PAN. Beberapa partai lain juga akan segera menyusul. Setelah semua SK dukungan parpol rampung, dia akan segera merencanakan untuk melakukan deklarasi yang akan dilaksanakannya pada bulan Agustus mendatang. (ndi).

AHY Serahkan SK Dukungan pada Pasangan Baihaqi-Diyah Mataram (Suara NTB) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020, H. Baihaqi- Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi (Baru) resmi menerima Surat Keputusan (SK) dukungan dari DPP Partai Demokrat, Kamis (16/7) di Jakarta.

SK dukungan kepada pasangan Baru itu langsung diberikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Baihaqi didampingi Ketua DPD Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, dengan Sekretaris Zainul Aidi serta Ketua DPC Demokrat Kota Mataram, Muhammad Zaini.

“Alhamdulillah hari ini, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meny-

erahkan secara langsung Surat Rekomendasi (SK) Dukungan kepada pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Mataram H. Baihaqi, dan Baiq Diyah Ratu Ganefi,” ucap Mahalli Fikri kepada Suara NTB. Menurut Mahalli, dengan terbitnya SK dukungan DPP Demokrat itu. Ketua Umum DPP Demokrat, AHY memberikan instruksi kepada seluruh kader melalui Ketua DPD Demokrat NTB agar segera melakukan kerja-kerja politik demi suksesnya Partai Demokrat di perhelatan Pilkada 2020.

“Pak Ketua Umum menginstruksikan mesin partai menangkan seluruh calon yang kita dukung, laksanakan seluruh tahapan pilkada dengan tetap memperhatikan protokol

standar keamanan dari penyebaran Covid-19, dan tetap mengedepankan politik yang santun dan beretika,” katanya.

Terakhir pesan AHY sebagaimana disampaikan Mahalli, kepada paslon berharap jika kelak terpilih, supaya menjadi pemimpin yang amanah, membawa kesejahteraan dan keberkahan bagi seluruh masyarakat. “Kami akan sepenuhnya bergerak memenangkan pasangan calon yang didukung partai Demokrat, sesuai perintah ketua umum,” tegasnya.

Dengan telah resminya menerima SK dukungan dari DPP Partai Demokrat. Pasangan Baihaqi-Diyah sudah mengantongi dua SK dukungan partai politik yakni Demokrat dan

(Suara NTB/Ist)

TERIMA - Pasangan Baihaqi-Diyah resmi menerima SK dukungan Demokrat yang langsung diberikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.

PAN. Dengan dukungan dari dua partai politik itu, BaihaqiDiyah telah punya modal 7 kur-

si, masih kurang satu kursi lagi untuk memenuhi syarat pencalonan di KPU. (ndi)

SUARA NTB

Jumat, 17 Juli 2020

Pilkada Loteng

ASN Tidak Harus Langsung Mundur Praya (Suara NTB) Sesuai regulasi yang ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hendak maju menjadi calon kepala daerah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) termasuk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diharuskan untuk mundur sebagai ASN. Jika sedang memangku jabatan di pemerintahan, maka secara otomatis juga harus melepas jabatan tersebut.

Ketua KPU Loteng, Lalu Darmawan kepada (Suara NTB/dok) Suara NTB, Kamis (16/ Lalu Darmawan 7) mengatakan, ASN tidak mesti harus langsung mundur sebagai ASN ketika nantinya mendaftar sebagai calon kepala daerah. Ia menjelaskan, setidaknya ada tiga tahapan yang harus dilewati oleh ASN ketika mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah di pilkada. Khususnya yang terkait persyaratan administrasinya.

Tahap pertama, ketika ASN tersebut mendaftar sebagai calon kepala daerah, ASN tersebut cukup dengan menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri sebagai ASN. “Jadi begitu mendaftar, tidak mesti ASN tersebut sudah tidak lagi menjadi ASN. Meski masih menjadi ASN, tapi sudah menyatakan pengunduran diri dibuktikan dengan surat tertulis, maka ASN tersebut sudah bisa mendaftar sebagai calon kepala daerah,” jelasnya.

Masuk tahap kedua, pada saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah, ASN tersebut jika SK pensiunnya belum ada, cukup menyerahkan surat keterangan resmi dari pembina kepegawaian dalam hal ini kepala daerah bahwa permohonan pengunduran diri ASN bersangkutan sudah diterima. Karena begitu sudah mendapat izin pengunduran diri dari kepala daerah, maka ASN bersangkutan tidak bisa mencabut kembali pernyataan pengunduran dirinya.

Baru kemudian masuk tahap ketiga, 30 hari sebelum pemungutan suara ASN tersebut sudah harus menyerahkan SK pensiun atau minimal surat keterangan dari kementerian bahwa SK pensiun ASN bersangkutan sedang diproses. “Kalau sampai batas waktu tersebut SK pensiun atau surat keterangan bahwa SK pensiun sedang dalam proses tidak juga diserahkan, maka pencalonan ASN tersebut sebagai calon kepala daerah bisa terancam,” tambah Darmawan.

Ia mengatakan, penanganan bagi ASN yang hendak mencalonkan diri di pilkada cukup panjang. Menyesuaikan dengan tahapan dan proses pengajuan pensiun ASN. Karena ASN tidak serta merta bisa langsung pensiun, begitu mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN. “Semua tahapan sudah diatur sesuai regulasi yang ada,” pungkasnya.

Di Pilkada Loteng sendiri setidaknya ada tiga ASN lingkup Pemkab Loteng yang bakal ikut bertarung menjadi calon kepala daerah. Selain Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng, H. Masrun, S.H., yang akan berpasangan dengan H. Lalu Aksar Anshori. Ada juga Inspektur Inspektorat Loteng, Ir. Lalu Aswatara yang akan mendampingi Ketua DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi.

Terakhir ada nama Sekda Loteng, Dr. H. M. Nursiah, S.Sos.M.Si., yang akan berpasangan dengan Ketua DPC Partai Gerindra Loteng yang juga Wabup Loteng, H. Lalu Pathul Bahri,S.IP. Menurut Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M.Nazili, S.IP.,sejauh ini baru H. Masrun dan Ir. Lalu Aswatara yang sudah mengajukan pengunduran diri. Sementara Dr. H.M. Nursiah, baru persiapan pengajuan pengunduran diri. (kir)

(Suara NTB/yon)

DIRAWAT - Abdurrahim (40), warga Dusun Gonjong Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik saat menjalani perawatan medis di RSUD. dr. R. Soedjono Selong, Kamis (16/7).

Seorang Warga Diamuk Massa

Diduga Curi Pakaian Dalam Mantan Istri Selong (Suara NTB) Seorang warga, Abdurrahim (40) warga Dusun Gonjong Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Lotim harus terbaring lemas dalam penanganan medis. Tangan kirinya putus setelah diamuk massa yang geram atas tindakan pelaku. Pasalnya, pelaku diduga melakukan pencurian terhadap celana dalam mantan istrinya, Sahnim (35).

Kejadian tersebut di rumah korban di Dusun Gonjong, Desa Lendang Nangka. Kejadian itu pada hari Sabtu (15/7) sekitar pukul 11.00 wita. Korban mengaku kehilangan satu celana dalamnya yang kemudian mencurigai korban. Korban kemudian mendatangi rumah pelaku karena dari awal sudah mencurigainya.

Korban yang pada saat itu bersama warga melakukan interogasi terhadap pelaku, namun tidak diakui oleh pelaku. Warga yang kesal dengan pelaku akhirnya melakukan pemukulan terhadap pelaku hingga akhirnya mengakui perbuatannya sembari menghindar dengan berlari dan bersembunyi dari amukan massa.

“Ketika pelaku ditemukan, warga langsung melakukan penganiayaan menggunakan parang dan benda tumpul hingga pelaku mengalami luka cukup parah yaitu tangan kiri putus, punggung dan telinga robek,” terang Kapolsek Masbagik, AKP. Zainuddin Basri, Kamis (16/7).

Zainuddin mengatakan, tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga lantaran kesal atas tindakan pelaku yang mencuri celana dalam warga setempat. Masyarakat khawatir jika pelaku melakukan perbuatan yang dapat merugikan korban berupa memberi guna-guna terhadap korban.

“Saat ini pelaku pencuri celana dalam masih dalam perawatan di RSUD Selong. Sementara pelaku penebasan sudah dikantongi identitasnya namun masih dipertahankan oleh warga,” pungkasnya. (yon)

Halaman 8

13 Kecamatan di Lotim Kembali Zona Merah

Selong (Suara NTB) Kasus penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali mengkhawatirkan. Pasalnya, berdasarkan perkembangan Covid-19 per tanggal 16 Juli 2020, tercatat 13 kecamatan di Lotim kembali zona merah.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Lotim, H. Pathurrahman, M.Kes, Kamis (16/7) mengatakan, terjadinya penambahan jumlah kasus tersebut dikarenakan Kabupaten Lotim memiliki alat swab Covid-19 di RSUD dr. R. Soedjono Selong. Sehingga pasien yang sebelum dinyatakan reaktif cepat untuk dilakukan swab.

Adapun 13 kecamatan yang saat ini berstatus zona merah, di antaranya Kecamatan Aikmel 1 orang, Sikur 2 orang, Ter-

ara 1 orang, Sukamulia 3 orang, Sakra 1 orang, Sakra Barat 1 orang dan Sambelia 7 orang. Selanjutnya Kecamatan Pringgabaya 7 orang, Wanasaba 7 orang, Suralaga 1 orang, Labuhan Haji 1 orang, Selong 4 orang dan Keruak 1 orang.

Sementara untuk kecamatan zona kuning yang terdapat Pasien Dalam Pengawasan (PDP), terdiri atas Kecamatan Pringgasela 2 orang, Montong Gading 1 orang, Jerowaru 1 orang, dan Kecamatan Lenek 4 orang. Sedangkan untuk

wilayah zona hijau, yaitu Kecamatan Sembalun, Suela, dan Kecamatan Sakra Timur.

Terjadinya penambahan kasus ini, kata Pathurrahman, maka sudah semestinya masyarakat konsisten untuk menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan pakai sabun, konsumsi gizi seimbang dengan perbanyak makan sayur dan buah, menjaga jarak kontak fisik, hindari kerumunan, serta selalu menggunakan masker terutama ketika berada di tempat umum. (yon)

(Suara NTB/yon)

infografis

BUMD akan Kembangkan Motor Listrik Karya SMK

(Suara NTB/ her)

MATI SURI – Beberapa warga memancing di dermaga Senggigi, Kamis (16/7). Dermaga ini mati suri akibat pengerjaan proyek mangkrak. Kelanjutan pengembangan menjadi terkendala karena anggaran dialokasikan untuk penanganan covid-19.

Dermaga Senggigi Mati Suri

Giri Menang (Suara NTB) – Kondisi dermaga Senggigi lumpuh, lantaran tak bisa dipakai untuk sandar kapal. Kapal yang mengangkut para tamu tidak bisa sandar di dermaga itu karena terhalang proyek dermaga yang mangkrak. Tidak saja masalah dermaga yang mengkrak, rencana penataan kawasan Senggigi di pantai Kerandangan terpaksa dibatalkan tahun ini karena terkendala masalah lahan.

Kepala Dinas Perhubungan Lombok Barat (Lobar), H.M. Najib dikonfirmasi Kamis (16/ 7) mengakui memang kondisi dermaga Senggigi saat ini tidak bisa difungsikan untuk kapal sandar. “Itu akibat situasi dan kondisi yang membuat dermaga Senggigi seperti itu. Kita berharap pekerjaan dilanjutkan tahun ini, tapi karena dampak covid-19, semua anggaran dipakai untuk penanganan covid19,” kata Najib. Dikatakan, dermaga tersebut tidak lumpuh total karena masih bisa disinggahi kapal, meskipun tidak langsung sandar di dermaga itu. Melainkan kapal dari daerah Bali yang transit di Gili Trawangan lalu Senggigi terpaksa sandar di tepi pantai.

Untuk kepastian kelanjutan pengerjaan proyek tahun 2021 pun belum berani dipastikan karena kondisi nasional dampak covid-19 belum normal. Bukan hanya pekerjaan dermaga ini saja yang terdampak, namun semua pekerjaan proyek di Lobar. Ia tetap mengusulkan untuk kelanjutan proyek tersebut agar kondisi Senggigi melalui penyebaran dermaga bisa hidup lagi. Sebab saat ini pihak ketiga yang melayani rute Senggigi-Gili Trawangan berhenti beroperasi.

Sementara itu, Kepala Dispar Lobar, H. Saepul Ahkam mengatakan kalau lelang paket proyek penataan kawasan Kerandangan dipending. “Kalau yang punya lahan tidak mau dan tidak membolehkan, untuk apa ditender?” jelas Ah-

kam. Dikatakan, pihak pemilik lahan tidak membolehkan penataan kawasan itu. Kalau tetap dilakukan pendataan, justru khawatir terjadi penolakan dari pihak terkait. Sehingga saat ini penataan kawasannya ini dipending dulu.

Pihaknya pun sudah melaporkan ke Bupati terkait hal ini. Dari sisi perencanaan tidak ada masalah, karena sudah selesai. Tinggal masalah lahan ini terus dilakukan komunikasi dan negosiasi dengan pemilik lahan. Kalau pemilik lahan terbuka hatinya untuk mengiyakan rencana penataan kawasan ini, barulah bisa dilanjutkan. Ia menambahkan dari paket penataan kawasan Senggigi yang ada di dinas terkait, enam paket dilanjutkan ke proses tender sedangkan satu paket dipending. “Enam paket maju, sedangkan satu terpending,” imbuh dia.

Sementara itu kepala Dinas PUPR Lobar, Made Arthadana mengatakan anggaran yang direncanakan awal untuk penataan kawasan Senggigi mencapai Rp42 miliar lebih. Terdiri dari pinjaman daerah Rp22,6 miliar Lebih, dan sisanya Rp20 miliar lebih dari DAU. Terkait pinjaman daerah, Rp20 miliar ada di Dispar sedangkan Rp2,6 miliar di Dinas PU. Sesuai arahan pimpinan, perencanaan awal bersinergi semua OPD terkait dan Dinas PU yang menyiapkan master plan.

Pihaknya pun menyampaikan ke semua OPD agar menindaklanjuti detail desain perencaan tersebut sesuai dengan

HILANG HLG STNK HONDA DR.2956 BT R2 NOKA : MHIJF7119AK048423-NOSIN : JF71E-1048475 AN.IDA AYU OKA KAWENI HLG SKTR MATARAM

HILANG SERTIFIKAT HILANG SERTIFIKAT Hak milik atas tanah, NO.635 a.n.

Drs. IRIANTO DAN BAEHAKI SYAKBANI. Berlokasi di Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat

bidang tugas dan rencana kerjanya. Yang melangkah lebih awal adalah Dinas PU dan Dispar untuk mendetailkan desain perencaan tersebut.

Tahap pertama jelas dia, dialokasikan Rp42 miliar. Di mana Rp20 miliar di Dispar untuk menata enam titik objek yakni Batulayar, Batu Bolong, Alberto, Locco dan Pasific dan kawasan Sheraton. Pihaknya mendampingi Dispar terkait detail perencanaan dan saat ini tengah proses lelang.

Sedangkan untuk dana pinjaman di Dinas PU senilai Rp2,6 miliar dipakai untuk paket proyek penataan jalan, pantai dan lapak masuk ke dermaga Senggigi melalui hotel Killa.

Nantinya jalan masuk hingga ke dermaga ditata. Begitu pula lapak di sepanjang jalan masuk tersebut. Apakah jalan dilebarkan? Hal ini menjadi pembicaraan dengan pelaku wisata, namun sampai sekarang belum ada keputusan karena pihak Killa menuggu keputusan dari manajemen pusat. “Sudah kami minta untuk pelebaran untuk menggeser tembok nya tapi belum diputuskan dari manajemen,’’ ujar dia. (her)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menjalin kerja sama dengan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT. Gerbang NTB Emas (GNE) untuk pengembangan produksi motor listrik karya SMK. Tujuan dari kerja sama itu untuk pengembangan produk motor listrik yang lebih luas lagi.

Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Yahya, M.Pd., ditemui Kamis (16/7) menjelaskan, pihaknya sedang mengembangkan langkah kemitran dengan PT. GNE sebagai BUMD dari pemerintah. Kerja sama itu dengan menggandeng SMK dalam peningkatan produksi motor listrik.

“Tujuan agar bisa memproduksi lebih meluas, kalau bermitra lebih banyak sumber dayanya, sumber daya modal, manusia, dan lainnya,” ujar Yahya ditemui seusai rapat dengan perwakilan PT. GNE, pihak SMK, dan pihak terkait lainnya.

Seperti diketahui SMKN 1 Lingsar berhasil membuat motor listrik. SMKN 1 Lingsar juga berhasil membuat motor listrik pengangkut sampah yang diberi nama Lingsar oleh Gubernur NTB. Motor listrik itu bertipe kendaraan segala medan atau All Terrain Vehicle (ATV) dengan roda empat dan memiliki bak di bagian belakangnya.

Yahya menjelaskan, untuk langkah awal, pengembangan produksi berupa moda motor listrik pengangkut sampah.

Nantinya akan ditempatkan di internal Dinas Pendidikan dan di Pemerintah Daerah.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan kerja sama itu untuk memproduksi moda transportasi lainnya nantinya. Ia juga menekankan, kerja sama itu tidak sebatas modal, karena PT. GNE juga punya unit usaha lainnya.

“Pasti sekolah tidak punya anggaran yang banyak untuk

memproduksi, ini perkembangan dari skala praktik ke skala produksi, kalau skala praktik sekolah harus ada, skala praktik yang menghasilkan prototipe, setelah hasilkan prototipe, maka skala pemakaian,” jelasnya, Ia mencontohkan, terkait dengan moda transportasi pengangkut sampah. Langkah awalnya adalah mengurai sampah di sekolah, di kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan lainnya. diharapkan ke depan, menjadi pionir di masyarakat, bahwa dengan moda tranportasi dari listrik, bisa lebih efektif.

Yahya menjelaskan, nantinya produksi tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh SMKN 1 Lingsar. SMKN 1 Lingsar memiliki divisi kerja yang melibatkan alumni dan guru. masing-masing divisi bekerja sama dengan jaringan SMK yang memilki kompetensi keahlian sejenis atau sesuai dengan kebutuhan dalam produksi motor listrik.

Nantinya diharapkan bisa menyebar di seluruh SMK di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Ditargetkan, motor listrik itu sudah bisa didisplai pada bulan Agustus nanti.Yahya belum berani menyebutkan jumlah unit yang akan diproduksi.

Sebelumnya, Guru teknik mesin SMKN 1 Lingsar, Irwan Arditiajaya, S.Pd., M.Eng., mengatakan ia menyambut baik adanya kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengembangan produksi motor listrik. Apalagi motor listrik itu bisa menjadi solusi energi ramah lingkungan di masa depan. Dengan adanya SDM di daerah yang bisa membuatnya, akan memudahkan nantinya.

SDM bisa terus berkembang, karena dengan adanya produk maka akan terlihat berbagai kelemahan produk itu. Jika dibandingkan dengan membeli produk dari luar daerah, jika ada kerusakan harus mendatangkan teknisi dari luar daerah, yang belum tentu bisa datang segera. (ron)

SUARA NTB

Jumat, 17 Juli 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Jumat, 17 Juli 2020

PT STM Prioritaskan Tenaga Lokal Selama Penuhi Kompetensi Dompu (Suara NTB) PT Sumbawa Timur Mining (STM) masih melakukan kegiatan eksplorasi tambang tembaga dan bahan mineral ikutannya di wilayah Huu Dompu. Kendati masih tahap eksplorasi, sebanyak 165 orang karyawan dipekerjakan PT STM dan 70 persennya merupakan karyawan lokal Dompu.

“STM memiliki komitmen untuk mengutamakan tenaga kerja lokal apabila memang tersedia sesuai dengan skill yang dibutuhkan. Jumlah tenaga kerja lokal saat ini yang bekerja di proyek Hu’u adalah 70% dari total karyawan. Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah di industri pertambangan,” kata Humas PT STM, Agus Hermawan kepada Suara NTB, Kamis (16/7).

Sementara dalam rilis resminya, PT STM mengumumkan telah menemukan deposit bijih tembaga – emas Onto, yang merupakan penemuan potensi mineral kelas dunia dan sekaligus akan manjadikan perusahaan sebagai produsen tembaga terkemuka di Indonesia.

STM telah melakukan kegiatan eksplorasi di dalam wilayah KK Proyek Hu’u sejak tahun 2010.

Sedangkan deposit sumber daya mineral Onto pertama kali ditemukan pada Agustus 2013 dan sejak saat itu, sebanyak 64 lubang pengeboran (setara dengan 61.000m) telah dilakukan untuk menentukan ukuran, luas dan karakteristik sumber daya mineral.

Berdasarkan perkiraan sumber daya mineral yang dilakukan STM per Desember 2019, total sumber daya mineral tertunjuk sebesar 0,76 miliar ton. Masing-masing 0,93 persen tembaga dan 0,56 g/t emas. Serta total sumber daya mineral tereka sebesar 0,96 miliar ton.

Masing-masing 0,87 persen tembaga dan 0,44 g/t emas.

Angka tersebut setara dengan total 1,7 miliar ton mineral. Masing-masing 0,89 persen tembaga dan 0,49 g/t emas.

Selain sumber daya mineral di atas, target eksplorasi di sekitar area juga telah ditetapkan sebesar 0,6 - 1,7 miliar ton. Masing-masing 0,2 - 0,7 persen tembaga dan 0,1-0,3 g/t emas.

STM akan melanjutkan pemboran di dalam dan di sekitar wilayah deposit Onto untuk menentukan batas dan kemenerusan kedalaman dari mineralisasi. STM menyampaikan antusiasmenya dengan penemuan potensi sumber daya Onto ini.

Sehingga memungkinkan tambang Huu ini untuk terus dikembangkan hingga produksi dan diawali dengan feasibility study (FS).

“PT STM sangat komit untuk menjadikan Proyek Hu’u ini sebagai sebuah operasi tambang kelas dunia yang tidak saja layak secara ekonomis dan optimal, tetapi juga berkesinambungan dan ramah lingkungan,” tegas Agus Hermawan Humas PT STM. Tidak hanya itu, Agus juga menyampaikan, program pemberdayaan masyarakat sudah mulai dilakukan pihaknya sejak tahap eksplorasi proyek Huu dilakukan. Karena STM menyadari, peran masyarakat sangat diperlukan untuk turut berpartisipasi dalam proyek. Selain terkait tenaga kerja, aspek ekonomi lainnya juga diharapkan akan meningkat termasuk bisnis lokal yang akan memasok kebutuhan perusahaan dalam menjalankan operasinya. (ula)

SUARA NTB

Halaman 10

JPS Gemilang Menasional

Jadi Rujukan Strategi Penguatan UMKM/IKM Mataram (Suara NTB) Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang Provinsi NTB yang melibatkan UMKM/IKM dan menggunakan produk-produk lokal, disebutkan secara khusus oleh Presiden RI, Joko Widodo sebagai contoh dan mestinya diikuti oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Demikian, disampaikan Asisten II Setda Provinsi NTB, Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir. H. Ridwan Syah MM, M.TP hadir mewakili Gubernur NTB sebagai keynote speaker, pada Seminar Ekonomi Kreatif, dengan tema Mendorong Wirausaha Muda NTB Bersaing di Tingkat Nasional, Kamis (16/7).

Seminar kali ini merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas wirausaha muda dan pelaku UKM/IKM di Provinsi NTB setelah melihat Program JPS Gemilang yang menggunakan Produk lokal sehingga UMKM NTB tetap bertahan ditengah pandemi Covid-19 ini.

“Keputusan Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur meluncurkan produk-produk lokal un-

tuk dibagikan kepada masyarakat dalam Program JPS ini adalah langkah yang sangat berani. Nah justru karena pandemi ini bapak dan ibu kita berani mengambil langkah berani agar kelak mereka bisa mandiri dan bersaing di pasar yang lebih luas,’’ ujar Ridwan Syah.

Selain itu, Ridwan Syah juga menjelaskan bahwa sekarang intervensi kebijakan dan program pemberdayaan UMKM/IKM di NTB sangat didukung oleh pemerintah.

Diantaranya, dengan memberikan kemudahan pembiayaan modal bagi UMKM pada Bank NTB Syariah dan merancang Peraturan Gubernur NTB tentang pemberdayaan UMKM NTB. Dalam kesempatan yang

sama, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, selaku Ketua Dekranasda NTB, hadir sebagai salah satu narasumber menyampaikan bahwa, pandemi Covid-19 ini memaksa kita untuk mengubah perilaku. Menyesuaikan diri, melihat peluang di era kenormalan baru ialah teknologi dan internet of things.

“Kita bersyukur, anak-anak muda NTB bisa mencari peluang dan melihat peluang. Hal ini tentunya harus didukung oleh pemerintah. Di samping itu, kita juga harus mengkampanyekan bela produk kita sendiri secara masif dan kita benar-benar harus memiliki kesadaran untuk bisa konsisten menggunakan produkproduk kita,’’ pesan Hj. Niken.

Mataram (Suara NTB) Tensi politik jelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Golkar NTB makin memanas. Rivalitas perebutan kursi Ketua DPD I Golkar NTB antara H. Ahyar Abduh dengan H. Suhaili FT tidak berhenti sampai dalam perebutan dukungan dari DPP Golkar dan juga para pemilik suara.

Namun persaingan antara mereka juga terjadi di internal kepanitiaan Musda.

Dari informasi yang diserap Suara NTB, kubu Suhaili melakukan perombakan di kepanitiaan Musda. Orang-orang yang dianggap berafiliasi ke kubu H. Anyar Abduh, disingkirkan di dalam kepanitiaan.

Sekretaris DPD I Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi Kamis (16/7) membenarkan terkait perombakan kepanitiaan tersebut. Hanya saja dia membantah jika perombakan kepanitiaan itu untuk dikuasai oleh orang-orang yang berafiliasi ke salah satu kandidat calon Ketua DPD Golkar NTB. “Tidak ada yang seperti itu, kita kan samasama kader Golkar, jadi tidak ada yang seperti itu,” kata Isvie.

Dijelaskan Isvie perombakan kepanitiaan Musda tersebut dilakukan murni untuk mengikuti protokol kesehatan Covid-19, karena syarat Musda dapat digelar wajib dengan menerapkan protokol kesehatan Covid19. “Panitia kita kurangi supaya

memenuhi standar Covid-19.

Masa panitia sampai 40 orang, bagaimana sesaknya di ruangan?” tanyanya.

Ketua panitia Musda yang semula dijabat oleh Isvie Rupaeda juga diganti oleh adiknya Suhaili, yakni Ahmad Puaddi.

Penunjukan Puaddi jadi ketua panitia Musda itu juga semakin menegaskan kubu Suhaili mengusai kepanitiaan Musda. “Saya kira itu jadi kewenangan ketua partai, saya ditaruh di mana saja saya siap, dan sah-sah saja dilakukan pergantian, toh kan adiknya Pak Suhaili kerjanya profesional. Jadi saya kira ndak ada masalah,” katanya.

Pada awalnya lokasi Musda akan dilakukan di Kota Mat-

(Suara NTB/humassetdantb)

NARASUMBER - Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah sebagai narasumber dalam seminar tersebut.

Seminar ini menghadirkan 100 peserta, terdiri dari para pelaku industri Kreatif, Pel-

aku UKM/IKM dan wirausaha pemula dari berbagai organisasi di NTB. (r)

aram. Namun belakangan dipindahkan ke Lombok Tengah.

Dari isu yang beredar, pemindahan lokasi musda itu juga sengaja dilakukan, termasuk bagian dari skenario yang dilakukan oleh kubu Suhaili untuk lebih mudah mengkondisikan pelaksanaan musda. Namun, Isvie membantah rumor yang berkembang di lapangan.

“Kenapa kita pindahkan?

Kita tahu Kota Mataram sama Lobar paling merah penyebaran Covid-19, dan Loteng paling sedikit, jadi pertimbangan kita Covid-19. Kita mau musda ingin aman dan nyaman, dan dekat bandara, banyak hal yang kami pertimbangkan,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ahmad Puaddi enggan untuk menanggapi dirinya disebut sengaja ditunjuk jadi Ketua Panitia Musda untuk mengamankan jalan H. M. Suhaili FT kembali memimpin Golkar NTB. Dia hanya mengatakan bahwa fokus mempersiapkan pelaksanaan Musda supaya berlangsung lancar, aman dan damai.

“Kewajiban saya sebagai ketua panitia, mensukseskan Musda. Kita tidak berpikir hal lain, intinya sukses, intinya dari sisi pelaksanaan berjalan lancar. Dan tidak jadi ranah kami dari panitia bicara soal pencalonan, ada aturan mainnya,” tegasnya. (ndi)

Kepanitiaan Musda Golkar NTB Dirombak

RADIO

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 17 Juli 2020

Halaman 11

Bakohumas NTB Sapa Awak Media di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bakohumas NTB menggelar rapat koordinasi (Rakor) dan konferensi pers terkait Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap III di Kabupaten Sumbawa, Kamis (16/7). Kegiatan diikuti

awak media dan lembaga penyiaran, perwakilan dari TNI dan Polri serta para admin web dan medsos Diskominfotik dan Bagian Humas Protokol Setda Sumbawa.

Hadir juga Camat dan Forum Kepala Desa setempat.

Rakor ini digelar sebagai ben-

Cegah Lonjakan Angka Kemiskinan September 2020 Dari Hal. 1 Apa yang menjadi rekomendasi BPS menjadi atensi Pemprov NTB untuk dilakukan perbaikan. ‘’Kita akan terus melakukan pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sehingga hiruk pikuk distribusi JPS Gemilang periode pertama akibat tidak komprehensifnya DTKS pada JPS periode kedua, data-data lebih baik dan terkonsolidasi,’’ tandasnya.

Berdasarkan rilis BPS, jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2020 tercatat sebesar 713.890 orang atau 13,97 persen. Pada September 2019, jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 705.680 orang atau 13,88 persen. Ada kenaikan persentase penduduk miskin selama periode September 2019 – Maret 2020 yaitu sebesar 0,09 persen.

Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 368.430 orang atau 14,90 persen. Sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 345.450 orang atau 13,09 persen.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan.

Pada Maret 2020, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 74,71 persen untuk perkotaan dan 74,73 persen untuk perdesaan.

Pada periode September 2019 - Maret 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di NTB mengalami kenaikan dari 2,119 pada September 2019 menjadi 2,577 pada Maret 2020.

Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di NTB cenderung menjauh dari Garis Kemiskinan. Kemudian Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami kenaikan dari 0,519 pada September 2019 menjadi 0,611 pada Maret 2020. Artinya, kesenjangan di antara penduduk miskin semakin melebar.

Indeks Kedalaman Kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan. Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 2,169 pada September 2019 menjadi 2,544 pada Maret 2020. Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 2,073 pada September 2019 menjadi 2,609 pada Maret 2020.

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan untuk perkotaan maupun perdesaan juga mengalami peningkatan. Untuk perkotaan, Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat dari 0,533 pada September 2019 menjadi 0,537 pada Maret 2020. Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat dari 0,505 pada September 2019 menjadi 0,681 pada Maret 2020. (nas)

189 Pelamar Gugur Seleksi Administrasi Dari Hal. 1 “Jumlah pelamar 412 orang, yang lulus verifikasi administrasi 223 orang,” kata Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (16/7) kemarin.

Nasir menyebutkan jumlah pelamar untuk masing-masing jenis formasi dan peserta yang lulus seleksi administrasi. Formasi dokter umum sebanyak 2 pelamar, semuanya lulus, tenaga perawat (S1 + ners) sebanyak 98 pelamar, 56 orang yang lulus.

Kemudian tenaga perawat (DIII/D-IV) sebanyak 45 pelamar, 26 orang yang lulus, tenaga bidan 46 pelamar, sebanyak 8 orang yang lulus, nutrisionis 36 pelamar, sebanyak 26 orang yang lulus, pramusaji 6 pelamar, sebanyak 3 orang yang lulus, tenaga apoteker 16 pelamar, sebanyak 12 orang yang lulus dan teknis kefarmasian 22 pelamar, sebanyak 10 orang yang lulus.

Selanjutnya, sopir 14 pelamar sebanyak 8 orang yang lulus, transporter 93 pelamar sebanyak 57 orang yang lulus, pemulasaraan jenazah 8 pelamar sebanyak 5 orang yang lulus dan cleaning service 26 pelamar sebanyak 10 orang yang lulus.

Sedangkan jumlah formasi

yang dibutuhkan untuk dokter umum sebanyak 6 orang, tenaga perawat (S1 + ners) 41 orang, perawat (DIII/D-IV) 10 orang, tenaga bidan 4 orang, nutrisionis 2 orang, pramusaji 5 orang, tenaga apoteker 2 orang, dan teknis kefarmasian 4 orang. Kemudian sopir 5 orang, transporter 24 orang, pemulasaraan jenazah 2 orang dan 20 orang.

Sehingga, kata Nasir, dari 12 jenis formasi yang dibuka ada ada tiga formasi yang kurang jumlah pelamar dan peserta yang lulus seleksi administrasi. Yaitu, formasi dokter umum masih kurang 4 orang, pramusaji 2 orang dan cleaning service 10 orang.

Setelah seleksi administrasi, akan dilanjutkan dengan tes tulis yang direncanakan minggu keempat Juli ini. Kemudian pengumuman hasil tes tulis pada minggu pertama Agustus.

Pada minggu kedua Agustus akan dilaksanakan tes wawancara, dan pengumuman tes wawancara pada minggu ketiga Agustus. Sedangkan tes skil dan tes kesehatan dilaksanakan minggu ketiga Agustus dan pengumumannya akan dilaksanakan pada minggu keempat Agustus. (nas)

Siap Serap Produk Lokal Dari Hal. 1 Diterangkan, saat ini hotel-hotel di NTB telah menyerap beberapa produk lokal dengan kualitas yang teruji. Khususnya produk-produk yang dijual sebagai oleh-oleh khas daerah seperti produk suvenir, mutiara, tenun, dan lain-lain. ‘’Kalau produk lainnya itu contohnya Nutsafir, itu sudah masuk ke hotel-hotel. Kemudian ada produk masyarakat dari daerah Selong Belanak, mereka produksi sedotan dari bambu. Kita juga sudah pakai itu di beberapa hotel,’’ ujar Regional Manager Bali Lombok Turu Hotel by Azana tersebut.

Di sisi lain, untuk penyerapan produk lokal yang lebih beragam diakui Ernanda perlu memperhatikan beberapa hal.

Dicontohkan seperti penyerapan kopi dan gula dalam kemasan yang belum banyak diserap oleh hotel-hotel sampai saat ini.

“Kitamungkinbisajugaserapitu, tapi yang penting satu ada kualitas.

Kedua harganya. Kemudian kontinuitas produk itu juga supaya bisa didapatkan secara terus menerus,’’” ujar Ernanda. Menurutnya, beberapa upaya penyerapan produk lokal sering kali terhalang karena kendalahargayangterlalumahaldanstok barang yang tidak berkelanjutan. ‘’Itu tidak bisa tiba-tiba produk tidak ada di pasaran, sedangkan kita di hotel ini kan harus operasional terus,’’ jelasnya. Jika aspek tersebut dapat dipenuhi, penyerapan produk lokal oleh hotel-hotel yang ada tidak memiliki masalah yang berarti.

Selain itu, sistem pembayaran yang lunak juga sangat diharapkan agar hotel-hotel di NTB dapat menyerap produk lokal di NTB. Mengingat hotel sebagai bagian dari pelaku industri juga bergerak

mengikuti upaya peningkatan profit. ‘’Hotel ini kan bisnis, kita mencari keuntungan juga. Itu yang harus dipikiran. Jadi produk ini harus bisa bersaing dengan produk luar itu sebenernya. Kalau produk luar saja bisa kompetitif, seharusnya produk lokal bisa karena bahan baku ada, semuanya ada,’’ jelas Ernanda.

Sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, SE.ME mengatakan, penyusunan Pergub Bela Beli Produk Lokal diproyeksikan untuk menyerap hasil produksi dari lima sektor prioritas industri di NTB. Seperti sektor olahan, pertambangan, permesinan, otomotif dan energi terbarukan, serta agrobisnis. ‘’Jadi bagaimana (semua) masuk ke pasar. Tidak ada dibatasi. Pergub itu bukan hanya membeli barang, tapi bagaimana kebijakan itu agar swasta membeli juga, seperti hotel-hotel, dan struktural pusat itu kita dorong semua untuk membeli (produk lokal NTB),” ujar Nuryanti.

Diterangkan, dengan adanya Pergub tersebut pihaknya berharap kepastian pasar untuk IKM/UKM yang ada dapat terlindungi. Khususnya dengan penyerapan belanja-belanja OPD, swasta, dan dunia industri pada umumnya. ‘’Tugas kami (memberi kepastian pasar) itu. Kalau sudah diberi kepastian pasar, IKM ini akan bergerak sendiri,’’ ujar Nuryanti. Dengan penyerapan hasil produksi yang lebih pasti pelaku usaha diharapkan terus mengembangkan usahanya, terutama dalam peningkatan kualitas produksi. (bay)

tuk dukungan terhadap Gugus Tugas Covid-19 di NTB. Rakor dan konferensi pers itu juga dimanfaatkan untuk mengkampanyekan berita baik untuk NTB menuju new normal. ‘’Kabar kabar baik itu harus kita kabarkan. Kabar baik itu dapat meningkatkan imun kita,’’ ujar Kepala Biro Humas dan Protokol NTB, Najamuddin, S. Sos., MM, saat memberi sambutan di Rakor tersebut.

Najamuddin menjelaskan kata-kata baik, kabar-kabar baik bisa menjadi penyembuh serta bentuk kasih sayang kita terhadap orang lain. Oleh karenanya, kabar baik terutama di masa pandemi ini sangat perlu dikabarkan kepada masyarakat.

Berita berita baik untuk kenormalan baru NTB ini telah dikampanyekan selama sebulan terakhir. Najamuddin mengaku bahwa ini kali pertama kampanye ini dilakukan di Pulau Sumbawa.

Karo Humas mengutarakan

rasa bahagianya dapat berjumpa langsung dengan para awak media di Sumbawa. Tidak hanya itu, Najamuddin juga meminta agar sinergi antar pemerintah dengan media dapat terus berjalan terutama dalam mengkampanye berita-berita baik di NTB. ‘’Salah satu yang menjadi tugas kita bersama itu adalah bagaimana Sumbawa ini bisa bercerita atau bicara baik tentang kabar kabar yang harus disampaikan terkait dengan penanganan Covid-19 di Sumbawa maupun di Provinsi NTB,’’ jelasnya.

Najamuddin berharap agar silaturahmi tersebut menjadi peningkat imunitas. “Mudahmudahan pertemuan kita ini menjadi berkah bagi kita semua, menjadi peningkat imunitas dan menambah kasih sayang diantara kita semua,’’ katanya.

Sehingga tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak keluar memberikan solusi kepada masyarakat melalui berita beri-

ta baik terkait dengan penangan Covid-19 di tempat kita masing masing. ‘’Ucapan terima kasih atas kebersamaan TNI dan Polri (Forkopimda Provinsi dan Kabupaten) juga semua pihak termasuk awak media yangg turut sukseskan penyaluran JPS Gemilang tahap I dan II,’’ pungkasnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori menyampaikan dukungannya.

Menurutnya memberikan kabar kabar baik bagi masyarakat ini sangat perlu dalam meningkatkan imun masyarakat.

Lebih jauh ia menyampaikan bahwa dalam penanganan Covid-19, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki standar yang sama. ‘’Kami di Sumbawa, penanganan ini sudah melaksanakan dengan serius,’’ ujarnya.

Dan disamping itu, lanjutnya, terkait dengan, JPS Gemilang,

(Suara NTB/humassetdantb)

FOTO BERSAMA - Foto bersama Bakohumas NTB usai Rakor dan konferensi pers terkait JPS Gemilang tahap III di Kabupaten Sumbawa, Kamis (16/7). stabilitas ekonomi, pihaknya telah mendeteksi semua pelaku ekonomi yang terpapar Covid-19 di Sumbawa. Ia juga turut mengajak seluruh rekan rekan media bersama menyatukan frekuensi dalam mengabarkan kabar baik kepada masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB Yusron Saudi mengapresiasi upaya yang dilakukan Biro Humas dan Pro-

tokol Prov. NTB. “Ini kali pertama yang dilakukan dengan mengajak KPID NTB untuk menyapa bersama teman teman media ini hal yang sangat kami apresiasi,’’ katanya.

Pihaknya juga kini sedang mengadakan lomba yang menarik yakni, bagaimana kita berupaya bersama untuk mengabarkan berita baik ke masyarakat. Ia mengajak rekan rekan media turut berpartisipasi dalam lomba ini. (r)

Dinas Dikbud NTB Tegaskan Tidak Ada Bayaran saat Daftar Ulang Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan(Dikbud)NTBmenegaskan sekolah tidak boleh memungut bayaran saat daftar ulang siswa. Termasuk mengenai pembelian seragam, sekolah harus memberikan keleluasaankepadaorangtuasiswa dalam membeli seragam.

Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Muhammad Fauzan, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/7) menegas-

kan, tidak ada pembayaran saat mendaftar ulang. Jika ada kepala sekolah yang memungut bayaran, masyarakat diminta melaporkannya ke Dinas Dikbud NTB. “Tidak ada pungutan biaya sepeser pun untuk anak masuk sekolah. Kalau ada temuan, sampaikan ke kami (Dikbud NTB), kami akan lakukan pembinaan ke kepala sekolah,” ujar Fauzan.

Ia meyakini tidak ada kepala sekolah yang memungut biaya atau uang saat daftar ulang. Se-

mentara itu, terkait pembelian seragam sekolah, menurutnya sekolah juga harus memberikan keleluasaan kepada orang tua siswa dalam membeli seragam.

Namun untuk seragam tertentu seperti seragam olahraga atau baju khas sekolah tentunya dibeli di sekolah. Sedangkan untuk baju putih abu atau pramuka, orang tua siswa diberikan keleluasaan membeli di sekolah atau di luar sekolah.

“Boleh beli sendiri kalau ter-

lalu mahal harga seragam yang dijual di sekolah. Intinya dari kami, anak boleh tidak membeli seragam di sekolah,” ujar Fauzan.

Sementara itu Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Mataram, yang juga Kepala SMAN 1 Mataram, Kun Andrasto mengatakan, tidak ada aturan di sekolah yang mengharuskan seragam harus beli di Kopsis sekolah. “Sekolah artinya memberikan kebebasan untuk beli di

mana saja, kecuali yang memang tidak ada di tempat lain, contoh baju olah raga, topi, baju khas sekolah,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Kepala SMAN 3 Mataram, Sunoto.

Ia mengatakan, pembelian seragam bukan paket dari daftar ulang. “Orang tua siswa diberikan keleluasaan. Sampai saat ini kami belum terima keluhan orang tua tentang itu. Karena itu hal yang terpisah (dengan daftar ulang),” katanya. (ron)

Mandalika Siap Jalankan Protokol Tatanan Baru Dari Hal. 1 Maka, hendaklah kita mengumandangkan bahwa kita (Lombok) menjalankan protokol tatanan baru dengan benar,’’ ungkap Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Dr. Ir. Hari Santosa Sungkari M.H.

Kawasan The Mandalika bisa menjadi salah satu lokasi percontohan sebagai destinasi yang telah menjalankan protokol kesehatan dan keselamatan. Karena dilihat beberapa persyaratan yang ada, sudah siap. Di kawasan ini sudah ada tim SAR dan fasilitas umum seperti toilet yang sudah me-

menuhi syarat standar destinasi wisata. “Kawasan The Mandalika bisa ditiru atau dicontek oleh destinasi lain,” tambahnya.

Sementara itu, Managing Director The Mandalika I Wayan Karioka mengatakan, kawasan The Mandalika sudah bisa dikunjungi kembali. Tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan

tentunya. Mulai dari pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki area kawasan, menggunakan masker, menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan lainnya.

Sebagai pengelola kawasan, ITDC juga telah menambah intensitas sosialisasi protokol kesehatan dengan memasang spanduk

peringatan di 12 titik strategis di The Mandalika menggunakan dua bahasa yakni Bahasa Inggris dan Indonesia. Supaya mudah dipahami oleh pengunjung dan masyarakat. ‘’Dengan adanya Mandalika Rebound, bisa menjadi gerakan awal guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 di kawasan ini,’’ ujar Karioka. (kir)

Rp1,4 Triliun DAK Fisik Terancam Tak Dicairkan Dari Hal. 1 pasti (DAK Fisik) tak akan cair.

Pembatasan itu untuk menumbuhkan kedisiplinannya,” kata Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM dikonfirmasi usai Coffee Morning bersama Pemprov NTB dan Instansi Vertikal yang ada di NTB, Kamis (16/7) kemarin.

Berdasarkan data Kanwil DJPB NTB, hingga 30 Juni 2020, realisasiDAKFisikuntukPemprov NTB dan 10 Pemda Kabupaten/ Kota di NTB baru mencapai Rp146,6miliaratau9,27persendari total pagu Rp1,58 triliun. Artinya, sekitarRp1,4triliunDAKFisikyang terancam tak dicairkan jika penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik tidak bisa tuntas sampai 21 Juli mendatang.

Tahun 2020, Pemprov NTB memperoleh pagu DAK Fisik sebesar Rp376 miliar, realisasinya baru Rp28,1 miliar atau 7,47 persen,

Kota Mataram mendapatkan pagu Rp199,5 miliar, realisasinya baru Rp8,5 miliar atau 4,31 persen. Kemudian Lombok Barat Rp80,4 miliar, realisasinya baru Rp13 miliar atau 16,19 persen, Lombok Tengah Rp175,5 miliar, realisasinya Rp9,4 miliar arau 5,36 persen.

Selanjutnya, Lombok Timur Rp218,1 miliar, realisasinya Rp22,4 miliar atau 10,29 persen, Lombok Utara Rp147,8 miliar realisasinya baru Rp13,9 miliar atau 9,44 persen, Sumbawa pagunya Rp121,1 miliar, realisasinya baru Rp2,1 miliar atau 1,78 persen.

Kemudian Sumbawa Barat mendapatkan pagu Rp54,8 miliar, realisasinya baru Rp7,04 miliar atau 12,83 persen, Bima mendapatkan pagu Rp64,9 miliar, realisasinya baru Rp24,05 miliar atau 37,04 persen, Dompu mendapatkan pagu Rp42,9 miliar, realisasinya baru Rp13,6 persen atau 31,91 persen dan

Kota Bima mendapatkan pagu DAK Fisik sebesar Rp99,6 miliar, realisasinya baru Rp4,09 miliar atau 4,11 persen.

Jadi yang 303 miliar itu dalam rangkapemulihanekonominasional. Pertama kali pandemi muncul, kita lakukan penundaan. Dari penundaan itu langsung dipotong, Pemda tak melakukan proses pengadaan. Makanya angkanya hampir sekitar Rp700 miliar.

Sekarang di sini dapat Rp303 miliar. Itu beda dari DAK Fisik yang biasa. Ini untuk pemulihan ekonomi. Alhamdulillah ada tambahannya. Kalau itu batasnya sampai 21 Agustus.

SyarwanjugamenyebutkanpenyaluranDAKFisikuntukpenanganan Covid-19 sampai 30 Juni 2020 baru Rp33,1 miliar atau 10,71 persen dari pagu sebesar Rp309,7 miliar. Penggunaan DAK Fisik tersebutantaralainuntukpembangunan atau rehab ruang isolasi, pengada-

an ventilator, pengadaan mobile xray dan pengadaan syringe pump.

Untuk Pemprov NTB pagunya Rp105,4 miliar, realisasi baru Rp12,6 miliar atau 12,01 persen, Kota Mataram Rp20,2 miliar, realisasi baru Rp5,2 miliar atau 25,95 persen, Lombok Barat pagunya Rp59,2 miliarn realisasi baru Rp7,1 miliar atau 12,10 persen, Lombok Tengah pagunya Rp39,1 miliar, realisasi baru Rp722 juta atau 1,84 persen.

Selanjutnya, Lombok Timur pagunya Rp12,4 miliar, realisasi masih nol. Lombok Utara pagunya Rp7,7 miliar, realisasi baru Rp759 juta atau 9,84 persen, Sumbawa pagunya Rp13,8 miliar, realisasi baru Rp2,1 miliar atau 15,58 persen, Sumbawa Barat pagunya Rp7,05 miliar, realisasi baru Rp2,7 miliar atau 39,43 miliar, Kota Bima pagunya Rp8,3 miliar, realisasi baru 349 juta atau 4,2 persen, Bima

pagunya Rp21,9 miliar, realisasi baru Rp1,3 miliar atau 6 persen dan Dompu pagunya Rp14,3 miliar, realisasi masih nol.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga memberikan cadangan atau tambahan DAK Fisik untuk NTB sebesar Rp303 miliar dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Denganrincian,PemprovNTBsebesarRp19,1miliar,BimaRp13,7miliar, Dompu Rp14,3 miliar, Lombok Barat Rp59 miliar, Lombok Tengah Rp58 miliar, Lombok Timur Rp24,1 miliar, Sumbawa Rp38,1 miliar, Kota Mataram Rp17,7 miliar, Kota Bima Rp16,4 miliar, SumbawaBaratRp12,9miliardanLombok Utara Rp29,8 miliar.

Untuk penyampaian dokumen persyaratan penyaluran cadangan DAK Fisik ini sampai 21 Agustus mendatang.

Pemda diminta melakukan percepatan penyaluran cadangan DAK Fisik ini. (nas)

Hanya Bima Belum Perbarui Data Kemiskinan di NTB Dari Hal. 1 Ia menyebutkan, persentase perbaikan data kemiskinan di Lombok Timur baru 43,4 persen. Kemudian Sumbawa 18,3 persen, Lombok Tengah 17,7 persen, Lombok Utara 8,5 persen, Lombok Barat 8 persen. Selanjutnya, Sumbawa Barat 4,2 persen, Kota Bima 2,9 persen, Kota Mataram 0,5 persen dan Dompu 0,3 persen. ‘’Artinya ini belum dilakukan secara menyeluruh,’’ kata mantan Penjabat Bupati Lombok Timur ini.

Terkait dengan percepatan perbaikan data kemiskinan ini, Khalik mengatakan pihaknya akan menggelar rapat secara online dengan semua kabupaten/kota, Rabu (22/7) pekan depan. Surat Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah telah dikirim kepada Bupati/Walikota se-NTB. Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc kembali menyurati seluruh

bupati dan walikota. Ia memerintahkan bupati dan walikota memperbaiki data kemiskinan atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menyikapi masih adanya salah sasaran penerima bantuan sosial baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Surat Gubernur No. 543.2/V.3/ Sosial bersifat penting. Dan ditujukan kepada Bupati/Walikota se - NTB terkait dengan penetapan DTKS periode Agustus 2020. Surat Gubernur kepada Bupati/ Walikota tersebut tertanggal 30 Juni 2020.

Khalik menjelaskan sehubungan dengan adanya kesempatan perbaikan data kemiskinan untuk kabupaten/kota dan terkait dampak Covid-19 terhadap perubahan jumlah masyarakat miskin. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos membuka finalisasi DTKS pada aplikasi SIKS-NG secara online pada 20

Juni 2020 lalu.

Bagi Kabupaten/Kota yang verifikasi dan validasi DTKS sudah menggunakan SIKSDROID, cut off data pada aplikasi dilaksanakan sampai 26 Juli 2020. Pengolahan data pada aplikasi SIKS-NG akan dilanjutkan jika Disos Kabupaten/Kota sudah melakukan penetapan DTKS dengan mengunggah surat pengesahan DTKS yang ditandatangani Bupati/Walikota. Pemda kabupaten/kota diberikan batas waktu sampai 5 Agustus 2020.

Ia mengatakan sangat rugi jika Pemda tidak menggunakan kesempatan perbaikan data ini dengan baik. Karena Pusdatin Kemensos memberikan Pemda jalan agar perbaikan data daerah bisa masuk menjadi data yang ditetapkan sebagai data nasional. Keuntungannya, data tersebut akan dipakai oleh semua kementerian dan lembaga pada tingkat pusat, dan juga daerah untuk pelaksanaan berbagai program.

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah rumah tangga kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin di NTB sebanyak 685.672 KK atau 2,3 juta jiwa lebih. Sebanyak 685.672 KK atau 2,3 juta jiwa lebih tersebut masuk di desil I, desil 2, desil 3 dan desil 4.

Masyarakat NTB yang masuk desil I atau kategori sangat miskin sebanyak 272.281 KK. Dengan rincian, Lombok Barat 36.165 KK, Lombok Tengah 70.495 KK, Lombok Timur 83.784 KK, Sumbawa 7.713 KK, Dompu 5.516 KK, Bima 17.483 KK, Sumbawa Barat 6.201 KK, Lombok Utara 22.652 KK, Kota Mataram 17.686 KK dan Kota Bima 4.586 KK. Masyarakat NTB yang masuk desil 2 atau kategori miskin sebanyak 171.069 KK. Dengan rincian, Lombok Barat 25.177 KK, Lombok Tengah 43.049 KK, Lombok Timur 45.065 KK, Sumbawa 10.008 KK, Dompu 9.603 KK,

Bima 17.750 KK, Sumbawa Barat 2.559 KK, Lombok Utara 8.124 KK, Kota Mataram 6.835 KK dan Kota Bima 2.899 KK. Masyarakat NTB yang masuk desil 3 atau kategori hampir miskin sebanyak 139.009 KK. Dengan rincian, Lombok Barat 18.428 KK, Lombok Tengah 27.033 KK, Lombok Timur 34.496 KK, Sumbawa 14.033 KK, Dompu 10.103 KK, Bima 17.624 KK, Sumbawa Barat 2.888 KK, Lombok Utara 3.938 KK, Kota Mataram 5.972 KK dan Kota Bima 4.494 KK. Kemudian masyarakat NTB yang masuk desil 4 atau kategori rentan miskin sebanyak 103.313 KK. Dengan rincian, Lombok Barat 16.235 KK, Lombok Tengah 22.878 KK, Lombok Timur 25.295 KK, Sumbawa 10.675 KK, Dompu 5.522 KK, Bima 9.052 KK, Sumbawa Barat 2.953 KK, Lombok Utara 1.813 KK, Kota Mataram 5.244 KK dan Kota Bima 3.646 KK. (nas)

Langkah Cerdas Pemprov NTB Dari Hal. 1 saat menjadi narasumber pada “Bincang-bincang Fiskal dan Percepatan Penyerapan Anggaran Semester II Tahun 2020” yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB, Kamis (16/7) di Mataram.

Presiden Joko Widodo mengapresiasi NTB yang sudah memenuhi angka 44 persen atau Rp2,3 triliun dari Rp5, 607 triliun APBD Murni. Masa pandemi Covid-19 mengakibatkan terkoreksi Rp600 miliar, juga akibat dana transfer yang mengalami penurunan. PAD juga terkoreksi, sehingga dilakukan refocusing dan relokasi untuk tiga program utama. ‘’Penyerapan APBD 44 persen ini melebihi angka penyerapan target nasional sebesar 40 persen,’’ sebutnya.

Menurut Sekda, kebijakan Stimulus Ekonomi JPS Gemilang yang menggunakan produk UMK dan IKM lokal di NTB

merupakan salah satu faktor kunci dalam serapan anggaran APBD. Menggunakan produk lokal UKM dan IKM NTB untuk dibagikan kepada masyarakat melalui JPS Gemilang, melahirkan inovasi dan inspirasi baru yang menjadi titik tumpu dalam pemberday ekonomi masyarakat.

Penggunaan dana stimulus ekonomi untuk mendukung pemberdayaan UKM dan IKM dinilai tepat. Perangkat daerah digerakan memfasilitasi pemberdayaan dunia usaha agar roda ekonomi terus bergerak.

Pemberdayaan yang melibatkan banyak UKM dan IKM di NTB mampu melahirkan kluster-kluster dunia usaha sehingga memudahkan pemerintah daerah memetakan potensi SDA dan SDM untuk keberlangsungan usaha masyarakat.

Ditambahkannya, produk lokal diserap oleh pemerintah dengan membeli hasil produksi untuk dibagikan melalui pro-

gram Jaring Pengaman Sosial.

Sehingga masyarakat tetap produktif walau dalam kebijakan stay at home. ‘’Sebenarnya ini langkah yang berani dan masyarakatpun tersenyum, itu rohnya,’’ ujarnya.

Selain itu, upaya cepat dalam menangani dan memutus mata rantai menyebaran Covid-19 di berbagai sendi kehidupan juga salah satu faktor dalam penyerapan anggaran.

Memasuki kenormalan baru, sektor pariwisata yang paling terdampak perlahan mulai menemukan jati dirinya untuk kembali bangkit melalui slogan NTB “Nurut Tatanan Baru”. Destinasi wisata di wilayah zona kuning dan hijau secara bertahap dibuka dengan syarat menerapkan protokol kesehatan yang ketat. ‘’Ini upaya pemerintah daerah mengembalikan keadaan dan citra ekonomi serta sektor lain sebagai upaya terus mengembalikan keadaan sehingga serapan dan realisasi

APBD Anggaran Semester II Tahun 2020 memenuhi target,’’ ujar Sekda.

Selain itu, ia berharap sinergi dan kerjasama seluruh pemerintah daerah dan lembaga pemerintah lainnya di NTB akan merealisasi Percepatan Penyerapan Anggaran Semester II Tahun 2020.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Syarwan, SE., MM memuji capian serapan anggaran APBD Pemerintah Daerah dan lembaga vertikal lainnya yang secara umum di NTB lebih dari angka 44 persen.

“Capian serapan anggaran di NTB hingga Juni 2020 baik itu Pemda Provinsi, Kabupaten/ Kota, Satker dan Kementerian sangat bagus,” kata Syarwan.

Menurutnya, Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/Mk.02/ 2020 tertanggal 16 April 2020, bahwa pencairan belanja satker di KPPN hanya diutamakan penanggulangan dampak Cov-

id-19, stunting, kematian ibu dan bayi, dan pemberantasan penyakit menular lainnya, serta pembayaran belanja pegawai dan operasional perkantoran.

Efek domino pandemi Covid19 memberikan dampak kepada empat aspek. Kesehatan dengan belum ditemukannya vaksin serta keterbatasan alat dan tenaga medis. Sosial dengan berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor. Kemudian efek ekonomi yang menyebabkan kinerja ekonomi menurun tajam dan keuangan yang menyebabkan volatilitas dan gejolak di sektor keuangan.

Selain itu ia juga menguraikan, hingga akhir bulan Juni 2020, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB juga melakukan monitoring pada realisasi belanja seluruh satuan kerja di wilayah NTB. Realisasi belanja memberikan dampak ekonomi yang positif terhadap masyarakat. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 17 Juli 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kasus Desa Labuhan Lalar Temukan Titik Terang “Tim auditor dari provinsi sudah turun untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut mudah-mudahan dalam waktu dekat hasilnya sudah keluar,” ungkap Kapolres KSB kepada Suara NTB, melalui Kasat Reskrim AKP Afrijal S.IK, Kamis (16/7). Penanganan kasus tersebut bisa diperce-

pat lantaran SPDP khusus dengan menyebutkan tersangka juga sudah diterbitkan.

Memang untuk saat ini hasil Pemeriksaan Khusus (Riksus) dari Inspektorat Kabupaten sudah diterima yakni sebesar Rp168 juta karena dinyatakan total loss (tidak bisa digunakan). Pihaknya juga ber-

harap hasil audit PKN dari provinsi juga tidak jauh dari angka kerugian negara yang sudah dikantongi saat ini. Sehingga penanganan terhadap kasus bisa semakin dipercepat.

Apalagi, kasus ini ditargetkan bisa tuntas di tahun 2020 karena tinggal menunggu PKN dari Inspektorat Provin-

si. “Kami tetap upayakan kasus ini bisa segera tuntas karena tersangka sudah kita tetapkan tinggal menunggu PKN dari provinsi,” sebutnya.

Hasil Riksus dari Inspektorat Provinsi sangat dibutuhkan karena sebagai bukti penguat pada saat kasus tersebut diajukan ke meja hijau (pengadilan).

Meski sebelumnya banyak kendala, pihaknya tetap mengupayakan agar kasus ini bisa segera tuntas apalagi sudah ada nama tersangka. (ils)

Pembayaran Insentif Nakes Tunggu Penyesuaian Pusat waktu lalu. Proses penyesuaian besaran nilai yang akan diberikan jadi kendala utama.

Demikian disampaikan Plh Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Dompu, Maman, Skm., MMKes ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (16/7). “Ini masih menye-

suaikan dengan perhitungan insentif dari pusat,” terangnya.

Bagi 16 nakes di pusat karantina wisma terpinjar Desa Matua misalnya, sebelumnya mereka sudah mendapat insentif sebesar Rp1.250 ribu. Namun demikian, diant-

Maman

(Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu, masih belum membayar insentif bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) penanganan Covid-19.

Padahal, anggarannya sudah dikucurkan pusat beberapa

ara mereka ada juga yang sudah diusulkan mendapat insentif dari pemerintah pusat. Karenanya dalam proses pelunasan nantinya perlu penghitungan dan aturan kementerian yang disesuaikan Peraturan Bupati (Perbub) terlebih dahulu.

Ditegaskan, tidak semua nakes bisa diusulkan mendapat insentif dari pusat. Itu sangat tergantung pada kebijakan puskesmas dan kuota yang disediakan. Khusus Puskesmas Dompu Barat misalnya, sejauh ini sudah masuk usulan sampai 100 orang tenaga kesehatan, tetapi kuota yang tersedia hanya untuk 20 orang. “Karena hanya masuk 20 orang, jadi nanti dari puskesmas yang mengatur lebih lanjut. 100 orang yang diusulkan inikan sama-sama bekerja, tapi untuk mendatangkan uang itu orang tidak boleh masuk semua sesuai aturan, mau tidak mau harus buat kebijakan baru lagi nanti oleh puskesmas,” jelasnya.

Dalam rencana awal besaran insentif bagi nakes yang terlibat dalan penanganan Covid-19 selama beberapa bulan terakhir sebesar Rp3 juta/ bulan. Namun mengingat akan ada penghitungan serta proses penyesuaian terlebih dahulu besarannya masih belum berani dipastikan. “Nanti akan disesuaikan dan dibuat lagi SK Bupati-nya,” tandas dia. (jun)

(Suara NTB/ist)

RUMAH - Inilah salah satu rumah yang pengerjaan fisiknya di atas 50 persen, yang dikunjungi tim fasilitator saat turun ke lapangan, baru-baru ini.

Penerima DAK Perumahan Diverifikasi, Capaian BSPS di Atas 50 Persen Sumbawa Besar (Suara NTB) Sumbawa mendapatkan alokasi 452 unit rumah dari DAK Perumahan Swadaya tahun ini. Kini calon penerima tengah diverifikasi. Sementara progres fisik program BSPS tahap pertama kini telah mencapai 50 persen lebih.

“Tim sedang turun melakukan verifikasi di lapangan. Setiap calon penerima yang diambil dari Basis Data Perumahan didata by name by addres. Bulan ini tuntas verifikasi, sehingga langsung dilanjutkan dengan sosialisasi dan plaksanaannya langsung pada bulan Agustus,” terang Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, Zubhan S.T didampingi Kasi Pembangunan Perumahan, Alwan Patawari ST. Diketahui, sebanyak 452 unit rumah tersebar di 8 desa pada 5 kecamatan. Yakni, desa Moyo, Moyo Mekar dan Ola-

trawa (Kecamatan Moyo Hilir), desa Batudulang dan Kelungkung (Kecamatan Batulante), desa Marente (Kecamatan Alas), desa Sukamulya (Kecamatan Labangka) dan desa Telaga (Kecamatan Lenangguar). Program rehab rumah tidak layak huni berupa Peningkatan Kualitas (PK). Besaran anggaran untuk PK rumah ini, senilai Rp17,5 Juta per unit. Rinciannya, Rp15 Juta untuk material dan Rp2,5 Juta untuk ongkos tukang.

Sedangkan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementrian PUPR di Sumbawa untuk tahap pertama sebanyak 200 unit rumah progres fisiknya telah diatas 50 persen. Program BSPS untuk tahap pertama sebanyak 200 unit Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada delapan desa di empat kecamatan.

Yakni, desa Jotang Beru dan Lamenta kecamatan Empang,

(Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi pengadaan lampu penerang pantai di Desa Labuhan Lalar tahun 2018 menemukan titik terang. Sebab belum lama ini auditor Inspektorat Provinsi melakukan penghitungan kerugian negara kasus tersebut.

Zubhan S.T desa Brora dan Langam kecamatan Lopok. Kemudian, desa Marga Karya dan Mokong kecamatan Moyo Hulu serta desa Labuan Sangur dan Maronge kecamatan Maronge. Jenis kegiatannya juga peningkatan kualitas rumah swadaya dengan besaran bantuan Rp15 Juta untuk bahan bangunan ditambah Rp2,5 Juta untuk upah pekerja sehingga totalnya Rp17,5 Juta. (arn/*)

IMI NTB Ikut Sosialisasikan Protokol Covid-19 Mataram (Suara NTB) Pengurus cabang olahraga otomotif NTB ikut menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 di daerah Sembalun Lombok Timur (Lotim), Kamis (16/7). Mereka mengajak pengguna pengendara sepeda motor tetap menggunakan masker saat berkendara. Selain itu pengendara diingatkan untuk tetap cuci tangan, jaga jarak dan tetap menjaga kebersihan.

Pantauan Suara NTB di lokasi, Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, M. Nur Haedin bersama Sekretaris Umum (Sekum) IMI NTB, Agus Panca mendatangi pengendara bermotor di Wilayah Sembalun.

Pimpinan Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB itu menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat dengan cara meminta pengendara untuk menggunakan masker yang sudah disiapkan oleh IMI NTB.

(Suara NTB/fan)

BAGIKAN MASKER - Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, M. Nur Haedin didampingi rekannya, Agus Panca membagikan masker kepada pengendara motor di Sembalun, Lotim, Kamis (16/7).

“Kami dari IMI NTB membawa misi sosialisasi protokol kesehatan Covid-19. Tolong gunakan masker saat mengendarai motor,” ucap M. Nur Haedin kepada salah seorang warga yang tengah mengendarai motor di wilayah Sembalun.

Dalam sosialisasi protokol kesehatan Covid-19 itu, Edo bersama pengurus IMI NTB lainnya tidak segan-segan menghentikan pengendara bermotor. Mereka mengajak masyarakat dan anak muda pencinta olahraga motor agar tetap menggunakan masker saat berkendaraan.

Menurut Edo, sosialisasi protokol kesehatan Covid-19 merupakan misi nasional yang

telah dilaksanakan oleh seluruh pengurus IMI Provinsi di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menghentikan penyebaran Covid-19 di seluruh dunia khususnya di Indonesia.

Sementara itu IMI NTB kata Edo sudah melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan Covid-19 sudah cukup lama. Tidak hanya di daerah Sembalun namun hampir semua komunitas bermotor di kabupaten/kota di NTB sudah datangi IMI NTB guna melakukan sosialisasi protokol Covid-19. Selain melakukan sosialisasi protokol kesehatan Covid-19 pada kesempatan yang sama IMI NTB juga melakukan keselamatan di jalan bagi pengendara. (fan/*)

Almarhum Uji Siswanto Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa Sumbawa Besar (Suara NTB) Almarhum IPDA Uji Siswanto mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa (Anumerta) satu tingkat lebih tinggi dari IPDA menjadi IPTU Anumerta. Kenaikan pangkat tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kapolri nomor STR/419/VII/KEP/2020 tanggal 12 Juli tahun 2020 tentang kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (PLBA) dari IPDA ke IPTU Anumerta atas nama IPTU Uji Siswanto.

Surat Keputusan itu diserahkan langsung oleh Kapolda NTB, Mohammad Iqbal, S.IK, MH., kepada keluarga almarhum di Dusun Koda Permai Desa Jorok, Kecamatan Utan, Rabu 15 Juli 2020. Selain kenaikan pangkat, Kapolda juga memberikan tali asih kepada keluarga almarhum.

Kapolda NTB, Mohammad Iqbal, S.IK, MH., menyampaikan, ia selaku Kapolda mewakili jajaran Polda NTB, mengucapkan belasungkawa sedalamnya atas meninggalnya IPTU Uji Siswanto. Menurutnya, kepergian almarhum sangat mulia karena ia gugur dalam rangka melaksanakan tugas membela kebaikan. Almarhum meru-

pakan seorang Bhayangkara terbaik yang dimiliki oleh Polri. Gugurnya Iptu Uji ini, akan terukir dalam sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polda NTB, Polres Sumbawa khususnya Polsek Utan.

“Sengaja saya dan istri saya menyempatkan diri kesini untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan rasa kehilangan kami. Saya selaku kapolda menyampaikan bahwa almarhum adalah putra terbaik Polda NTB, bahkan Polri. Karena ketetapan Allah, almarhum gugur dalam tugas mulia.

Almarhum adalah Polisi yang baik, sangat dicintai masyarakat, dicintai rekan-rekannya, baik pimpinan hingga bawahannya,” ungkap Kapolda.

“Atas nama Polri, Kapolri menyampaikan perhormatan berupa keputusan almarhum dinaikan pangkat satu tingkat diatasnya. Dari IPDA jadi IPTU. Mudahmudahan ini berkah dan mejadi pelajaran bagi kita semua,” tutupnya.

Kanit Reskrim Polsek Utan itu, meninggal dunia setelah dianiaya oleh SH alias Bim, Jumat 10 Juli 2020 lalu. Ia ditikam oleh pelaku sesaat setelah melakukan mediasi permasalahan salah seorang warga dengan pelaku. (ind)