Edisi Senin 18 Mei 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 18 MEI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 61 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Cegah Munculnya Kasus Klaster Gowa Kedua

Surat Keterangan Sehat Tak Jamin PMI Bebas Corona

Mataram (Suara NTB) Pada bulan Mei dan Juni, sekitar 4.202 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB akan pulang dari 13 negara penempatan karena sudah habis masa kontraknya. Untuk mencegah munculnya kasus klaster Gowa kedua, NTB memperketat pemeriksaan di setiap pintu masuk baik pelabuhan dan bandara bekerjasama dengan instansi terkait.

Meskipun PMI yang baru pulang dari luar negeri mengantongi surat keterangan sehat.

Namun, tak menjamin mereka akan bebas dari Corona Virus Disease (Covi-19). Ribuan PMI asal NTB yang akan pu-

lang itu harus dilakukan pemeriksaan ulang di pintu-pintu masuk NTB untuk mencegah penyebaran virus Corona. ‘’Nyatanya ABK (Anak Buah Kapal) dari Amerika, pasien nomor 8, sudah bawa

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) – 1234567890123456789012345678901212 Kondisi pelaku usaha di tengah pandemi virus Corona 1234567890123456789012345678901212 (Covid-19) semakin mengkhawatirkan. Pasalnya, proses 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 restrukturisasi kredit yang menjadi salah satu harapan 1234567890123456789012345678901212 pelaku usaha untuk bisa bertahan sampai saat ini diakui 1234567890123456789012345678901212 cukup sulit untuk disetujui pihak perbankan.

1234567890123456789012345678901212 ‘’Ini sangat berdampak. Kemampuan kami bertahan pal1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ing lama sampai bulan Juni ini. Kalau lebih dari itu, bisa 1234567890123456789012345678901212 lewat (gulung tikar, Red) semua,’’ ujar Ketua Himpunan Pe1234567890123456789012345678901212 ngusaha Muda (Hipmi) NTB, Syawaludin, Minggu (17/5).

1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 7 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

sertifikat bebas Corona. Sampai di sini (dia) positif Covid19. Meskipun sudah mengantongi surat keterangan bebas Corona, mereka harus tetap isolasi. Tetap ada ulangan pemeriksaan di sini,’’ kata Kepa-

la Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (16/5).

Eka mengatakan, dengan adanya pembatasan transportasi beberapa pekan lalu, kasus positif Covid-19 di NTB agak menurun. Namun dengan adanya pembukaan akses transportasi meskipun ada pengetatan yang dilakukan, membuat Pemda sedikit khawatir akan terjadi kenaikan kasus positif Covid-19.

Eka menjelaskan, Pemda dan instansi terkait sudah menggelar rapat koordinasi via telekonferensi untuk mengantisipasi kepulangan ribuan PMI asal NTB tersebut. Penanganan yang dilakukan harus serius. ‘’Karena (penanganan) harus serius. Karena kita tak mau datangnya menjadi kasus klaster Gowa kedua. Ka-

lau tak kita tangani dengan serius,’’ katanya.

Meskipun PMI atau Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) sudah mengantongi surat keterangan sehat bebas Corona. Namun risiko dalam perjalanan harus diperhitungkan. ‘’Dia berangkat dari Malaysia, di sana sudah negatif. Risi-

ko dari Malaysia ke sini. Risiko dari Jakarta ke sini. Kan harus diperhitungkan. Semua pelaku perjalanan harus mau dirapid test dan swab,’’ tegasnya.

Pemprov NTB mencatat jumlah orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 atau Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) sebanyak 57.080 orang.

Bersambung ke hal 7

Hadapi Pandemi, Perusahaan Diprediksi Bertahan Sampai Juni

(Suara NTB/ist)

TO K O H

CEK MASKER - Kegiatan pengecekan pengadaan masker oleh tim JPN Kejari Lombok Tengah.

Kejaksaan Periksa Pengadaan Ratusan Ribu Masker

Libatkan 346 IKM PEMPROV NTB melibatkan 346 IKM dan UMKM untuk memasok barang-barang yang akan dijadikan paket sembako dan suplemen Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap II. Dari sisi permodalan, IKM dan UMKM tersebut akan difasilitasi oleh Pemprov NTB mendapatkan bantuan permodalan dari PT. Bank NTB Syariah. ‘’346 IKM yang terlibat dalam JPS. Bersambung ke hal 7

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB memeriksa pengadaan barang untuk paket Jaring Pengaman Sosial (JPS). Hal sama dilakukan Kejari Lombok Tengah Sabtu (16/5) dengan mengecek pengadaan ratusan ribu masker. Tujuannya, untuk memastikan pengadaan sesuai dengan perencanaan.

Pengecekan itu berkaitan dengan pendampingan dan

NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, Minggu (17/5).

Saat itu, tim JPN mengecek sebanyak 698.750 pengadaan masker untuk masyarakat terdampak Covid – 19. Dari hasil pemeriksaan, jumlah masker yang dibeli dari Industri Kecil Menengah (IKM) itu sudah memenuhi kouta pengadaan.

Hadir saat pengecekan itu selain tim JPN, tim Dinas

H. Ridwan Syah

KO M E N TTAA R 4.202 PMI Kehilangan Pekerjaan SEKITAR 4.202 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dipastikan kehilangan pekerjaan akibat habis masa kontrak di 13 negara.

Mereka diperkirakan masuk dalam gelombang pemulangan ke tanah air pada Juni mendatang. ‘’Mereka adalah PMI asal Provinsi NTB yang masa kontrak kerjanya akan berakhir pada Mei hingga Juni 2020,’’ Bersambung ke hal 7

Mataram (Suara NTB) Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si menjelaskan, hingga Minggu (17/5), pasien positif Covid-19 yang masih dalam perawatan tinggal 132 orang. Sementara 13 orang dinyatakan sembuh dari Covid-19 setelah pemeriksaan laboratorium swab dua kali dan keduanya negatif.

“Telah diperiksa di Laboratorium RSUD Provinsi NTB, Laboratorium RS Unram, dan Laboratorium Genetik Sumbawa Technopark sebanyak 271 sampel dengan hasil 250 sampel negatif, 15 sampel positif ulangan, dan 6 (enam) sampel kasus baru positif Covid-19,” ujar Gita Ariadi.

Ia menambahkan, kasus baru positif tersebut, yaitu : • Pasien nomor 366, an. An. ATJP, laki-laki, usia 15 tahun, penduduk Desa Pada Suka, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Magetan Jawa Timur. Riwayat kon-

tak dengan orang sakit Covid-19 tidak pernah. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Sumbawa dengan kondisi baik; • Pasien nomor 367, an. An. RA, laki-laki, usia 14 tahun, penduduk Kelurahan Brang

Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Magetan Jawa Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 tidak pernah.

Saat ini menjalani karantina

05:01

12:16

15:35

menyampaikan bahwa pendampingan yang diberikan oleh Datun terkait Perdata dan Tata Usaha Negara saja. ‘’Yang jelas, jumlah masker telah sesuai dengan data yang diterangkan,’’ katanya.

Intinya tujuan tim turun adalah melakukan pendampingan, melakukan supporting, pengamanan terhadap pendampingan yang dilakukan oleh JPN. (ars)

18:06

terpusat di Kabupaten Sumbawa dengan kondisi baik; • Pasien nomor 368, an. Tn. S, laki-laki, usia 20 tahun, penduduk Desa Labuan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa.

Pasien pernah melakukan per-

jalanan ke Magetan Jawa Timur.

Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 tidak pernah. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Sumbawa dengan kondisi baik; Bersambung ke hal 7

Dari Sumbawa, NTB Mulai Tes Swab Massal

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H/2020 M 04:51

Kesehatan, UKM yang memproduksi, penyedia barang dan PPK. Dari hasil pemeriksaan itu, keterangan tim Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa masker yang datang sudah memenuhi standar sebagai pelindung pernafasan.

Sesuai pengadaan barang dan jasa, masa kontrak sampai 29 Mei 2020. Menurut Dedi Irawan, tim Kejari Loteng

Pasien Positif Covid-19 di NTB Tinggal 132 Orang (Suara NTB/dok)

Abri Abri Danar Danar Prabawa Prabawa

pengamanan pengadaan masker di daerah tersebut.

Kegiatan pengecekan berlangsung sekitar pukul 12.00 Wita oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). ‘’Tim JPN Kejari Loteng mendatangi tempat penyimpanan pengadaan masker yang terletak di Pendopo Bupati Loteng dengan pengamanan yang dilakukan oleh tim Intel,’’ kata juru bicara Kejati

19:19

(Suara NTB/ist)

TES MASSAL - Wabup Sumbawa saat diambil sampel dahaknya dalam tes massal di Kantor Bupati Sumbawa, Sabtu (16/5).

Sumbawa Besar (Suara NTB) Lab Genetik Sumbawa Technopark (STP) melaksanakan tes swab Covid-19 dengan metode pool test atau tes massal, Sabtu (16/5). Kegiatan ini, selain sebagai penelitian Laboratorium Genetik Sumbawa Technopark (STP), juga diharapkan menjadi edukasi bagi masyarakat terkait tes swab.

Kegiatan ini mendapatkan dukungan penuh dari Pemda Kabupaten Sumbawa dengan membantu pelaksaan, menyediakan tempat, mengerahkan personel Satpol PP dan dukungan moral lainnya.

Direktur STP, Dr. Arief Budi Witarto menjelaskan kegiatan ini sesungguhnya

digelar dalam rangka penelitian dan bukan pelayanan. “Jadi yang ikut adalah masyarakat umum yang mendaftar lalu diseleksi berdasar tempat tinggal yang mewakili daerah (pool) yang diteliti. Sifatnya sukarela tidak ada penunjukan,” ujarnya.

Di tengah pelaksanaan, peserta merasa khawatir karena swab dilakukan di tempat terbuka. Akhirnya, pelaksanaan pun digeser ke dalam ruangan agar mereka yang menjalani pemeriksaan tidak dianggap suspect.

Arief menjelaskan, kekhawatiran ini cukup masuk akal karena pelaksanaan swab saat ini umumnya dilakukan kepada orang yang rapid test reaktif, keluarga positif dan PDP. Bersambung ke hal 7

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 18 Mei 2020

Halaman 2

Pasien Sembuh Covid-19 Meningkat

Klaster Lokal Masih Jadi Ancaman

Jangan Mudik LEBARAN menjadi tradisi masyarakat untuk pulang kampung dan berkumpul dengan keluarga. Namun akibat daerah menjadi pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19 masyarakat diminta menunda mudik.

Lurah Dasan Agung Baru, Mahnum menyampaikan, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan melarang mudik bagi masyarakat. Larangan ini sebagai pencegahan penyebaran virus Corona. “Pemerintah sudah melarang untuk mudik,” kata Mahnum dikonfirmasi, Minggu (17/5).

Mudik di dalam daerah tidak bisa dipungkiri. Pemkot Mataram bersama aparat kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan mengatensi hal tersebut. Akan tetapi, mudik dalam daerah sifatnya hanya melintas saja. Tim terpadu tetap mengawasi serta membatasi.

“Kalau tidak ada kepentingan mendesak tidak diizinkan masuk,” tandasnya. Mobilitas masyarakat justru dikhawatirkan dalam satu daerah. Misalnya, sanak keluarga tinggal di Monjok dan harus silaturahmi ke keluarga di Dasan Agung Baru.

Program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan sangat relevan. Masing-masing lingkungan telah disiapkan fasilitas seperti thermoscan (alat pemindai suhu tubuh), tempat cuci tangan dan alat penyemprot cairan disinfektan.

“Di lingkungan juga dipasangkan portal. Jelas pintu masuk dan keluar. Jadi lebih mudah mengawasi,” tandasnya.

Pokja dibentuk di tingkat lingkungan diharapkan berperan aktif. Setiap tamu atau pengunjung didata keperluan dan tujuannya. Tujuannya agar lebih mudah mengawasi saat lebaran rumah ditinggalkan dalam kondisi sepi. Mahnum menyampaikan, lebaran tahun ini dipastikan tidak ada rumah kosong ditinggalkan mudik, kecuali kontrakan atau kos-kosan. Larangan mudik di tengah pandemi, masyarakat cenderung berdiam di rumah. Akan tetapi, masyarakat tidak boleh lengah. Artinya, harus tetap waspada. Namun demikian, pengawasan tetap dari pelindung masyarakat, aparat kepolisian dan TNI memantau keamanan lingkungan. “Koskosan baru sepi. Kita sudah minta Linmas tetap patroli,” demikian kata Mahnum.

Mahnum (cem)

Mataram (Suara NTB) Pasien sembuh Coronavirus Disease atau Covid-19 di Kota Mataram terus meningkat. Penularan klaster lokal masih jadi ancaman serius. Masyarakat diimbau tetap mentaati protokol pencegahan.

Jumlah pasien sembuh Covid-19 sampai tanggal 17 Mei 2020 mencapai 80 orang. Dengan pasien positif dalam perawatan 56 orang dan meninggal dunia 3 orang. Warga berstatus pasien dalam pengawasan 189 orang, 417 orang tanpa gejala dan 45 orang dalam pemantauan.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasi membenarkan, tingkat kesembuhan pasien terinfeksi virus Corona terus meningkat. Hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB dan Rumah Sakit Universitas Mataram pada Sabtu (16/5) akhir pekan kemarin, terdapat 24 orang dinyatakan sembuh dan tidak ada pasien yang terinfeksi Corona.

“Semakin hari tingkat

kesembuhan itu semakin tinggi,” kata Nyoman dikonfirmasi, Minggu (17/6). Namun demikian, penularan melalui non klaster atau klaster lokal dinilai menjadi ancaman serius. Nyoman yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mencontohkan, kasus yang dialami oleh almarhumah SM warga Lingkungan Panarage, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara jadi bukti penularan non klaster.

Selain itu, pasien S (52) asal Kelurahan Babakan juga tidak memiliki riwayat perjalanan ke daerah pandemi dan kontak erat dengan pasien Covid-19.

Tim gugus tugas awalnya memprediksi kemungkinan SM (alm) kontak erat dengan keluarganya yang datang dari luar negeri. Pembuktian gagal karena dicurigai tidak pernah

pulang. Kecurigaan petugas medis mengarah terdapat aktivitas almarhumah sebagai pedagang di Pasar Mandalika.

“Kalau klaster besar seperti Goa, Jakarta dan Sukabumi bisa kita deteks. Yang non klaster atau sering disebut klaster lokal ini kita sulit dan berbahaya,” kata Nyoman.

Penularan klaster lokal maupun non klaster jumlahnya cukup signifikan. Masyarakat diingatkan dengan tetap mematuhi protokol Covid-19. Nyoman menegaskan, program penanganan Covid-19 berbasis lingkungan serta Mataram bermasker sangat relevan dengan pencegahan penularan klaster lokal maupun non klaster.

Program ini sebagai pintu masuk mencegah penularan serta memutus mata rantai penularan virus Corona. (cem)

Infografis

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/cem)

MEMBELUDAK - Pelanggan di salah satu toko pakaian di Jalan Panca Usaha, Cakranegara, Minggu (17/5) siang tampak membeludak. Meskipun petugas keamanan toko telah memeriksa suhu tubuh setiap calon pembeli yang masuk took, namun social distancing dan physical distancing sulit diterapkan.

Penularan melalui transmisi lokal menjadi ancaman serius.

Solusi Stabilkan Harga Daging MENJELANG Perayaan Idul Fitri, harga daging sapi melonjak. Dari yang biasanya Rp120 ribu – Rp125 ribu per kilogram, kini harganya berkisar Rp135 ribu – Rp140 ribu per kilogram.

Kenaikan harga daging sapi ini, dibenarkan oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Diella Angela Dwi Handayani, SH. Seperti diketahui, aktivitas pemotongan sapi di dua RPH (Rumah Potong Hewan) di Kota Mataram, masing-masing RPH Majeluk dan RPH Gubuk Mamben, menurun. Penurunannya mencapai 50 persen lebih sejak merebaknya pandemi covid-19. Padahal biasanya, pemotongan sapi di dua RPH mencapai 35 – 35 ekor per hari.

Sekarang, pemotongan sapi hanya 10 – 15 ekor per hari. ‘’Bisa saja ini salah satu yang mempengaruhi naiknya harga daging,’’ katanya kepada Suara NTB melalui percakapan WhatsApp, Minggu (17/5) kemarin. Menurut Diella, menurunnya aktivitas pemotongan sapi di RPH, membuat stok daging yang dijual menjadi berkurang.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Sekarbela ini mengaku sempat berbicara dengan beberapa masyarakat. ‘’Memang pada mengeluhkan harga daging yang naik. Apalagi sekarang mau deket Lebaran. Itu salah satu bukti bahwa permintaan daging sapi ini masih tinggi,’’ terangnya.

Diella menyimpulkan, kenaikan daging sapi ini kemungkinan karena beberapa faktor. Pertama pasokan daging yang terbatas, kemudian perekonomian masyarakat yang tidak stabil. ‘’Kemudian karena menjelang hari raya, sehingga pedagang juga terpaksa menaikan harga untuk memenuhi kebutuhan mereka,’’ ujar anggota dewan termuda ini.

Yang jelas, kata dia, banyak hal yang mempengaruhi kenaikan harga daging sapi ini. Meskipun dari peternak mengaku tidak ada lonjakan harga sapi, namun nyatanya sampai di pasar harga sudah dinaikkan. ’’Seperti yang saya bilang tadi, banyak faktor yang mempengaruhi pedagang menaikkan harga. Apalagi dengan keadaan kita yang seperti ini, ekonomi kita sedang melemah,’’ ucapnya.

Untuk menstabilkan harga daging sapi, politisi Partai Gerindra ini mendorong Dinas Pertanian Kota Mataram mencarikan solusi. Sehingga pembeli dan penjual tidak dirugikan. Bisa saja pemerintah melakukan intervensi untuk menurunkan harga daging sapi. Misalnya, dengan menggelar operasi pasar daging sapi. Sehingga masyarakat dapat membeli daging sapi dengan harga tidak terlalu Diella Angela Dwi Handayani mahal. (fit) (Suara NTB/fit)

Pengumuman CPNS Sesuai Posko Pecalang Perangkingan SKD Satya Wira Adikara Diresmikan

Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Negara (BKN) mewacanakan penentuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sesuai hasil perangkingan seleksi kompetensi dasar (SKD). Seleksi kompetensi bidang (SKB) ditiadakan. Pelaksanaan menunggu petunjuk teknis.

Pemerintah pusat belum memastikan jadwal pelaksanaan SKB. Situasi pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19 tidak diperbolehkan ada kerumunan.

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, H. Ahmad Mujahiddin menyampaikan, belum ada informasi kepastian pelaksanaan SKB dari BKN maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Pelaksaan SKB tidak memungkinkan di tengah kondisi kedaruratan Covid-19.

“Belum ada informasi sampai sekarang. Kita juga masih

(Suara NTB/dok)

H. Ahmad Mujahiddin menunggu,” kata Muja akhir pekan kemarin. Apabila pandemi Covid-19 tidak berakhir, BKN telah merancang bahwa penentuan calon pegawai negeri sipil berdasarkan hasil seleksi kompetensi dasar (SKD). Artinya, tidak dilaksanakan SKB sebagai penentu kelulusan pelamar.

Kebijakan ini pun harus ditindaklanjuti dengan meng-

ganti atau merevisi PermenpanRB. “Tapi ini masih rancangan,” terangnya.

Dorongan agar pelaksanaan SKB secara online ditegaskan Muja, tidak mungkin bisa dilaksanakan. Justru ini akan membuka peluang terjadinya kecurangan. Pengawasan tidak bisa oleh petugas jika pelamar mengerjakan soal di rumah.

“Gimana mau diawasi.

Dong nanti ada kecurangan.

Kita ndak tahu kalau di belakang peserta ada orang yang kasi tahu,” tandasnya.

Pelamar diminta menunggu sekaligus terus mengakses informasi di website BKPSDM atau menggali informasi melalui pemberitaan di media massa.

Pelamar yang lolos nilai ambang batas pada SKD 2.185 orang. Namun, yang berhak mengikuti SKB 621 orang. Jumlah pelamar ikut tes secara keseluruhan 4.267 orang. Dan, 338 orang absen. Sementara itu, tidak lolos passing grade 2.082 orang. Untuk nilai tertinggi 430 dan skor terendah 129. (cem)

Pemkot Evaluasi Penanganan Covid-19 di Mataram

Mataram (Suara NTB) Setelah berjalan lebih dari satu bulan, Pemkot Mataram mengevaluasi penanganan Covid-19. Keterpaduan pencegahan dibutuhkan untuk memutus mata rantai penyebaran.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Mahfuddin Noer menyampaikan, evaluasi penanganan Coronavirus Desease atau Covid-19 oleh Sekretaris Daerah, Dr. H. Effendi Eko Saswito terkait sejauh mana dan apa saja dilaksanakan oleh masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD), baik dalam pengadaan logistik serta kegiatan lainnya.

“Tinggal nanti melaksanakan evaluasi berkala selama dua pekan. Apa yang kurang dan perlu dimaksimalkan,” kata Mahfuddin.

Selain itu, program penan-

ganan Covid-19 berbasis lingkungan juga dievaluasi.

Termasuk penyiapan sumber daya manusia. Khusus pelaksanaan pembatasan covid berbasis lingkungan (PCBL) khusus sepekan ini, sudah tuntas kebutuhan logistik ke masing – masing lingkungan.

Mendukung PCBL kata Mahfuddin, Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menyiapkan anggaran operasional sejumlah Rp2 juta. “Bukan upah sebenarnya.

Tapi itu biaya operasional di lingkungan,” sebutnya.

Tim gugus tugas memperhatikan aktivitas masyarakat menjelang lebaran justru sekian hari meningkat. Padahal Kota Mataram telah menetapkan status menjadi tanggap darurat Covid-19. Mobilitas masyarakat tim gugus tugas kata Mahfuddin, tetap mengatensi serta meminta

masyarakat memperhatikan protokol pencegahan virus Corona serat meningkatkan kewaspadaan.

“Dalam rangka PCBL disuarakan Mataram Bermasker,” tandasnya.

Dia menyayangkan, masyarakat sudah menganggap kasus Covid-19 menjadi hal biasa.

Namun demikian, diingatkan agar tetap waspada dan tidak menganggap remeh.

Sejauh ini, jumlah pasien positif terpapar Corona berjumlah 139 orang. Dengan rincian, 80 orang sembuh, dalam perawatan 56 orang dan meninggal dunia 3 orang. Warga berstatus pasien dalam pengawasan 189 orang dan 100 orang selesai dalam pengawasan. Orang tanpa gejala 417 orang dan 45 orang dalam pemantauan serta 664 orang selesai dalam pemantauan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Banjar Jeruk Manis meresmikan posko pecalang ‘Satya Wira Adikara’ di Lingkungan Jeruk Manis, Kelurahan Cakra Barat, Minggu (17/5). Pecalang menjadi satuan tugas mengamankan lingkungan.

Sebelum peresmian, acara diawali dengan pengukuhan anggota pecalang. Hadir dalam kesempatan itu, Camat Cakranegara, Muhammad Erwan, Pembina Pecalang Satya Wira Adikara, I Gusti Bagus Ari Sudana Putra, Lurah Cakra Barat I Wayan Suwira, Danramil dan pejabat Polsek Cakranegara.

Gus Ari menyampaikan, latar belakang terbentuknya pecalang di Lingkungan Jeruk Manis dari hasil rapat pengurus banjar yang menginginkan penerapan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) melibatkan seluruh warga di Lingkungan Jeruk Manis. Masukan dari tokoh masyarakat atau pelingsir menyarankan dibentuk satuan pengaman lingkungan atau pecalang. Pihaknya langsung merespon dan merekrut 20 anggota pecalang.

“Pecalang akan bekerja secara bergantian dibagi menjadi empat regu setiap harinya. Mereka mulai bertugas pukul 23.00 Wita sampai 06.00 Wita,” kata Gus Ari dalam sambutannya.

Posko Pecalang ‘Satya Wira Adikara’ dibangun dari hasil swadaya masyarakat dan para donatur. Gus Ari yang juga Anggota DPRD Kota Mataram menegaskan, anggota pecalang telah memiliki legalitas dari Polresta Mataram. Seandainya, oknum tertentu mengaku sebagai pecalang di luar 20 orang itu untuk meminta sumbangan ke donatur dipastikan ilegal.

“Kalau tidak ada KTR diluar 20 orang ini. Kita pastikan itu pecalang ilegal,” tegasnya.

Sementara itu, Erwan mengapresiasi pembentukan posko pecalang dibentuk oleh Lingkungan Jeruk Manis.

Padahal, pihaknya belum mensosialisasikan sistem keamanan lingkungan, tetapi masyarakat sudah berinisiatif.

Sistem keamanan setidaknya akan menjadi contoh bagi lingkungan lain. “Saya berharap posko ini tidak saat Covid-19 saja, tetapi berlangsung seterusnya,” harapnya.

Dia menyinggung penyebaran Covid-19 berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak lengah serta menyerahkan persoalan keamanan ke pecalang.

Masyarakat juga berperan aktif menjaga lingkungan bersama –sama. (cem)

(Suara NTB/cem)

PERESMIAN - Camat Cakranegara, Muhammad Erwan memotong pita sebagai tanda diresmikannya posko pecalang ‘ Satya Wira Adikara’ di Lingkungan Jeruk Manis, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Minggu (17/5).

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 18 Mei 2020

KPU Lakukan Uji Publik Rancangan Tahapan dan Teknis Pilkada Mataram (Suara NTB) – KPU RI menggodok rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, jadwal dan teknis penyelenggara Pilkada serentak 2020. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) nomor 2 tahun 2020 tentang pemundaan pelaksanaan Pilkada.

PKPU yang sedang digodok itu mulai dilakukan uji publik dengan melibatkan sejumlah stakeholder terkait untuk menerima masuk dan saran. Pasalnya pelaksanaan Pilkada serentak 2020 akan digelar di bawah bayang-bayang pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum bisa diprediksi kapan akan berakhir.

Dalam draf rancangan perubahan PKPU tersebut, jika Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember mendatang. Maka KPU RI berencana akan mulai mengaktifkan kembali tahapan Pilkada yang sudah ditunjuk mulai tanggal 6 Juli mendatang. “Dalam draf rancangan PKPU disusun KPU RI, tahapan Pilkada yang sempat tertunda akan mulai aktifkan 6 Juni,” kata komisioner KPU NTB, Agus Hilman, yang dikonfirmasi Minggu (17/5) kemarin.

Dikatakannya, dalam draf rancangan perubahan PKPU itu Pilkada akan mulai digulirkan 6 Juni, ditandai pengaktifan kembali lembaga adhoc yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa/ kelurahan.

Dilanjutkan tanggal 9 Juni dilakukan proses verifikasi faktual daftar syarat dukungan pasangan balon independen.

Kemudian,tanggal13Juni,KPUberencanamulaimelakukanproses rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) untuk melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih di Pilkada serentak 2020. Berlanjut, Penyusunan daftar pemilih rencana akan dilakukan 10 Juni – 5 Juli 2020. Kemudian, dilanjutkan kembali penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran data pemilih 6 Juli – 4 Agustus 2020.

Selanjutnya penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) akan dilakukan 30 September – 7 Oktober 2020. Adapun untuk masa kampanye tetap akan dilaksanakan selama 71 hari. Masa kampanye digelar mulai tanggal 26 September hingga 5 Desember.

Kemudian, memasuki masa tenang selama tiga hari. Dan pemungutan suara akan dilaksanakan tanggal 9 September. “Ini draf rancangan perubahan PKPU sedang diuji publik,” paparnya.

Dengan uji publik tersebut, kata dia, KPU RI ingin mendengar dan menerima masukan, saran dan pandangan dari berbagai pihak terkait rancangan perubahan PKPU. Mulai pihak kampus, LSM, parpol dan berbagai elemen lainnya.

Karena situasi pandemi Covid-19, uji publik dilakukan secara daring oleh KPU. Dengan masukan, saran dan pandangan berbagai pihak, diharapkan draf perubahan PKPU disusun KPU bisa komprehensif. Kemudian nanti, lanjutnya, hasil uji publik dilakukan KPU akan disampaikan dan diteruskan ke DPR RI dan pemerintah.

Draf itu pun akan dikonsultasikan antara KPU, Pemerintah dan DPR RI. Jika tiga lembaga itu sudah sepakat, maka draf tersebut akan ditetapkan. Draf rancangan ditetapkan itu akan kemudian diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan secara resmi. “Prinsipnya, kita di daerah menunggu arahan dan instruksi lebih lanjut KPU RI,” katanya. (ndi)

TNI-Polri Kawal Fatwa MUI Salat Idul Fitri Mataram (Suara NTB) – Fatwa MUI perihal Salat Idul Fitri di tengah pandemi Covid-19 sudah terbit. TNI-Polri siap mengamankan pelaksanaan Salat Id di lapangan bagi daerah dengan zona hijau. Sementara daerah dengan zona merah agar mengikuti fatwa MUI dengan Salat Id di rumah.

“Kita akan maksimal mengamankan. Misalnya semua lokasi (Salat Id) disterilkan dulu. Kita upayakan disemprot disinfektan,” tegas Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal dikonfirmasi akhir pekan lalu mengenai pengawalan fatwa MUI tentang Salat Id. Pengamanan Salat Idul Fitri nanti sudah ada komitmen bersama antara Gubernur NTB, DPRD NTB, Polda NTB, dan Korem 162/Wira Bhakti yang ditandatangani Jumat pekan lalu.

Intinya, secara bersama-sama mengawal fatwa MUI. Iqbal mengingatkan, ibadah di awal bulan Syawal 1441 hijriyah itu nantinya tetap mengadopsi protokol kesehatan pencegahanan penyebaran Covid-19. Tetap jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan.

Dalam hal pengamanan pelaksanaan Salat Id tersebut, aparat TNI-Polri di desa dan kelurahan akan mendata lokasi yang memutuskan akan melaksanakan Salat Id di lapangan. “Kita jemput bola (mendata), ada mekanisme Bhabinkamtibmas, Babinsa. Kekuatannya ada di masyarakat, bagaimana masyarakat mencegah penularan. Ini harus kita jaga,” terang Iqbal. Gugus Tugas Covid-19 Provinsi NTB masih mencantumkan NTB sebagai daerah zona merah Covid-19. Per-16 Mei 2020, 365 pasien terkonfirmasi positif, 219 diantaranya sudah sembuh, tujuh meninggal dunia, 381 pasien masih dalam pengawasan, dan 301 orang masih dalam pemantauan.

Fatwa MUI No 28 Tahun 2020 mengatur tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Salat Idul Fitri saat Pandemi. Isinya, ketentuan jika umat Islam berada di kawasan COVID-19 yang sudah terkendali pada saat 1 Syawal 1441 H, maka slaaht idul fitri dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang, masjid, musala, atau tempat lain.

Iika ia berada di kawasan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali, Salat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri. Pelaksanaan salat Idul Fitri, baik di masjid maupun di rumah harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan.

Lebih lanjut lagi MUI memfatwakan jika umat Islam berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas COVID-19 dan diyakini tidak terdapat penularan seperti di kawasan pedesaan atau perumahanterbatasyanghomogen,tidakadayangterkenaCOVID-19,dantidak ada keluar masuk orang, salat Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, mushalla, tempat lain. (why)

Halaman 3

Penyaluran JPS, Jaksa Temukan Selisih Harga Mataram (Suara NTB) – Kejari Mataram mengawal penyaluran bantuan sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kota Mataram. Temuannya, item komponen JPS dibeli dengan harga yang tidak sesuai perencanaan. Penyaluran tahap kedua tidak boleh terjadi lagi. “Tahap pertama itu kita ada temukan harga tidak sesuai dengan RAB. Kami tetap baik sangka mungkin harga pada waktu itu memang segitu,” beber Kepala Kejari Mataram Yusuf dihubungi kemarin.

Berdasarkan temuan itu, jaksa pengacara negara pada bidang Datun menyarankan pengadaan item JPS satu pintu. Dalam hal ini Dinas Sosial.

Tujuannya agar barang yang diminta dengan harga barang dapat terpantau. Selain selisih harga pembelian, ditemukan juga barang yang kualitasnya tidak sesuai. Rekomendasinya,

barang diganti dengan kualitas sesuai dengan perencanaan.

“Pengadaan barang harus real melalui satu pintu agar bisa dipantau jika ada selisih harga, bisa diukur dimana perbedaan harganya,” sebut Yusuf. Mengenai perbedaan harga itu, jaksa belum bergerak ke penyelidikan. ”Sampai saat ini kan belum diukur kerugian negara. Itu nanti dari BPKP.

Kami mendampinginya di soal administrasi pada pengadaan dan penyaluran,” imbuhnya.

Pendampingan proses penyaluran berkaitan dengan data penerima bantuan. Jaksa menemukan indikasi data tidak valid karena tidak diverifikasi berjenjang. Warga yang tidak berhak malah ikut masuk dapat bantuan. Pemanfaatan jabatan

di tingkat dusun sampai desa disinyalir juga membuat data penerima tidak mencerminkan kondisi nyata di masyarakat.

“Ada juga yang karena dekat dengan pejabat jadi masuk dalam data,” bebernya.

Yusuf mengatakan, namanama tersebut disarankan untuk dicoret untuk penyaluran tahap kedua. Bantuan JPS seharusnya diterima oleh yang memang berhak. Hal yang sama ditemukan pada penyaluran JPS di Lombok Barat. Warga yang seharusnya menerima malah absen dari daftar. “Warga mampu yang dapat ini jangan dikasi lagi. Ganti, masukkan nama yang berhak,” tandasnya. (why)

(Suara NTB/dok)

Yusuf

Pilkada Sumbawa

Nurdin Siap Berpasangan dengan Kader Demokrat

(Suara NTB/ist_Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB)

DAMPINGI - Penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB (paling kanan) mendampingi PMI wanita bermasalah saat pemulangan ke NTB.

PMI NTB Dideportasi

Polda NTB Telusuri Indikasi Korban Perdagangan Orang Mataram (Suara NTB) – Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB berbondong pulang di masa pandemi Covid19. Mereka diantaranya habis masa kerja dan dideportasi. PMI yang bermasalah ini akan diselidiki indikasinya sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pada Maret lalu, 55 orang PMI bermasalah pulang ke NTB. Menyusul pada April 23 orang PMI bermasalah, dan 14 orang per-15 Mei lalu.

“Kita sudah monitor,” ungkap Kasubdit IV Remaja Anak Wanita Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati, akhir

pekan lalu. Dia menambahkan, Polda NTB juga kebagian tugas memantau kepulangan. Khusunya di pintu-pintu masuk kedatangan. PMI yang tiba tersebut diperiksa dokumennya. Nama mereka yang datang dicocokkan dengan data penanganan kasus TPPO sebelumnya.

“Penyelidikannya masih awal. Kita sebutnya mereka ini bermasalah. Nanti kita ujikan dengan Undang-undang Perlindungan PMI dan Undang-undang TPPO. Kalau ada indikasinya kita tindaklanjuti,” tegasnya. Sejumlah PMI bermasalah tersebut sebagian besarnya

dideportasi dari Malaysia yang menerapkan karantina wilayah penanangan Covid-19. PMI asal NTB dipulangkan bersama PMI asal daerah lain.

Proses pemulangannya melalui Pos Lintas Batas Negara Entikong Kalimantan Barat. Berkat pembatasan transportasi, pemulangan mereka ke NTB menggunakan jalur laut dan darat. Sebelumnya Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Mataram Abri Danar Prabawa mengatakan, pemulangan PMI NTB yang dideportasi sudah melalui pemeriksaan kesehatan berlapis. (why)

Mataram (Suara NTB) – Kandidat Bupati Sumbawa Nurdin Ranggabarani berharap dirinya diusung oleh koalisi PPP dengan Partai Demokrat pada Pilkada serentak 2020 ini. Karena itu Nurdin cukup intensif melakukan pendekatan ke Demokrat untuk meraih dukungannya.

Nurdin Ranggabarani yang dikonfirmasi Suara NTB di Kantor DPW PPP NTB, Minggu (17/5) menyampaikan bahwa dirinya sangat serius untuk maju pada Pilkada Sumbawa. Komunikasinya dengan partai Demokrat sebagai mitra koalisi PPP hampir rampung. “Soal koalisi kami sudah saling meyakinkan dan saya sangat yakin kedua partai akan jadi koalisi di Pilkada Sumbawa.

Cuma apa bentuk keseriusan dari koalisi kedua partai ini sekarang,” katanya.

Menurut Nurdin, salah satu bentuk konkret dari komitmen koalisi kedua partai, antara PPP dengan Demokrat di Pilkada Sumbawa 2020 adalah sama-sama akan mengajukan kadernya untuk maju dan berpasangan, dengan formasi PPP sebagai calon Bupati dan kader Demokrat sebagai calon wakilnya.

“Inilah bentuk keseriusan koalisi kedua partai, bahwa sama-sama menyodorkan kadernya untuk

tampil maju. Nah sekarang siapa yang akan direkomendasikan dari Demokrat jadi pasangan saya, silahkan tanyakan hal itu kepada partai Demokrat,” tegasnya.

Ditempat terpisah, ketua Desk Pilkada DPD partai Demokrat NTB, Zainul Aidi menegaskan bahwa partainya tidak akan hanya sekedar jadi pengusung saja. “Karena kita tidak mau mengusung sembarangan, sehingga perlu kami mendapat informasi yang utuh, lengkap terkait dengan kesungguhan calon itu mengikuti proses pencalonan,” katanya.

Disebutkan Zainul Aidi bahwa diketahui Partai Demokrat di Pilkada Sumbawa tidak bisa mengusung pasangan calon sendiri.

Akan tetapi Demokrat harus berkoalisi dengan partai lainnya. Karena itu Demokrat ingin memastikan kesiapan calon tersebut dalam menggalang dukungan partai di luar Demokrat.

“Kita tahu Demokrat tidak bisa mengusung sendiri, karena itu kita kumpulkan dan kita tanya para calon itu terkait dengan dukungan parpol kepada mereka. Kita pingin tahu membangun komunikasi dengan partai lain yang akan jadi koalisi seperti apa,” pungkasnya. (ndi)

PMI Pulang, Antisipasi Ledakan Covid-19 Mataram (Suara NTB) Kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di NTB diprediksi akan meledak di atas 5.800 orang pada Agustus mendatang. Sementara Pemda kelihatan ragu mengambil kebijakan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan potensi meledaknya

kasus Corona di daerah ini.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Si pernah menawarkan Lombok Barat dan Kota Mataram untuk menerapkan PSBB. Namun, tawaran tersebut ditolak dengan banyak pertimbangan seperti aspek sosial, ekonomi dan kesiapan anggaran.

Demi mendisiplinkan masyarakat dalam upaya menekan lonjakan kasus Corona, Pemda Kabupaten/Kota kemudian mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Lingkungan (PSBL) dan Pembatasan Sosial Berskala Dusun/ Desa (PSBD) atau Penanganan Covid19 Berbasis Lingkungan (PCBL) dan Penanganan Covid-19 Berbasis Dusun/Desa (PCBD).

Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengatakan Kota Mataram sebagai daerah transmisi lokal dan terbanyak kasus positif Covid-19 mulai menerap-

kan PCBL pada 6 Mei lalu.

“Itu yang diantisipasi ketika eskalasinya semakin serius.

Dalam rangka mendisiplinkan masyarakat, mencegah penularan. Pemkot Mataram menerapkan konsep PSBL,” terang Gita.

Langkah yang sama juga akan diterapkan Lombok Barat dan KLU, yakni Pembatasan Sosial Berskala Dusun/Desa (PSBD). Langkah ini diharapkan diterapkan juga oleh kabupaten/kota lainnya di NTB dalam mencegah penularan virus Corona. Sekda NTB ini menjelaskan alasan memilih PSBL/PCBL dan PSBD/PCBD ketimbang menerapkan PSBB. Gita mengatakan untuk penerapan PSBB banyak aspek yang menjadi pertimbangan. Terutama aspek sosial ekonomi termasuk sumber daya manusia dan anggaran.

“Jadi dengan pertimbangan itu, daerah menerapkan konsep (penanganan Covid-19) sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing,” terangnya. Gita menjelaskan bahwa gejala transmisi lokal Covid-19 sudah berkembang di Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Timur.

Untuk Lombok Timur, Sekda mengatakan Pemda setempat sudah cukup progresif dalam upaya pencegahan penularan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dengan melakukan pembatasan akses ke Kota Selong dan beberapa kecamatan. “Diharapkan di daerah lain juga melakukan hal yang sama,” harapnya.

Bagaimana mengantisipasi ancaman ledakan kasus?

Pemprov NTB sepakat dengan analisis FK Unram. Jika intervensi pencegahan yang dilakukan Pemda minim, maka kasus Corona di NTB bisa menembus 5.225 orang.

Diperkirakan puncak siklus

(Suara NTB/nas)

(Suara NTB/nas)

H.L Gita Ariadai

Nurhandini Eka Dewi

Corona di NTB pada akhir Mei atau awal Juni mendatang.

Namun Pemda masih optimis dengan upaya yang dilakukan Pemda kabupaten/kota melalui PCBL dan PCBD. Ditambah gerakan wajib menggunakan masker, optimis menekan jumlah kasus positif corona di NTB. Apalagi menurut Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH, jumlah kasus Corona bisa ditekan hingga 2.500 orang apabila dilakukan intervensi maksimal, bahkan grafiknya hanya sampai 500 orang.

Pada puncak peningkatan kasus nanti, variabel ukuran upaya maksimal itu adalah dengan menyiapkan rumah sakit darurat Covid-19 yang dikhususkan bagi pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala. Sedangkan untuk pasien positif Corona dengan gejala berat tetap dilakukan perawatan di 18 rumah sakit rujukan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Sebanyak 18 rumah sakit rujukan Corona yang tersebar di 10 kabupaten/kota dengan kapasitas ruang isolasi 315

tempat tidur. Seperti, RSUD NTB, RSUD dr. R. Soedjono Selong, RS H. L. Manambai Abdulkadir, RSUD Kota Bima, RSUD Kota Mataram. Kemudian RSAD Korem Wirabhakti Mataram, RS Unram, RS. Harapan Keluarga, RS Siloam Mataram, RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat, RSUD Praya, RSUD Lombok Utara, RSUD Asy Syifa Sumbawa Barat dan RSUD Dompu, RS Bhayangkara, RSI Siti Hajar, RSUD Sumbawa dan RS Awet Muda Narmada.

Pemprov NTB dan enam Pemda kabupaten/kota mendirikan tujuh RS Darurat Covid19. RS Darurat Covid-19 yang didirikan Pemprov NTB berada di Asrama Haji dengan kapasitas 84 kamar. Kemudian Lombok Barat juga membangun RS Darurat dengan kapasitas 20 kamar, Kota Mataram di LPMP NTB dengan kapasitas 34 kamar, Lombok Tengah di Aerotel kapasitas 24 kamar, Lombok Timur di RS Labuhan Haji kapasitas 50 kamar, Dompu di RSP Manggalewa kapasitas 50 kamar dan Bima di RS Sondosia kapasitas 30 kamar. (nas)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 18 Mei 2020

Halaman 4

Antisipasi Pemulangan PMI Tetap Siaga Corona PEMKAB Lombok Tengah (Loteng) menegaskan tetap siaga penuh untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona (Covid-19) di daerah ini. Kendati jumlah pasien positif Corona saat ini tinggal menyisakan empat orang saja. Sementara beberapa kecamatan sudah kembali masuk ke level hijau pascasembuhnya pasien Covid-19 dalam sepekan terakhir.

Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. (Suara NTB/dok) Herdan, M.Si., kepada Suara H. L. Herdan NTB, Minggu (17/5), menegaskan Pemkab Loteng tidak akan menurunkan level siaga.

Meski tren penyebaran virus Corona di daerah ini sudah mulai menunjukkan tanda penurunan.

Dalam hal ini, ujarnya, instruksi bagi masyarakat untuk tidak menggelar kegiatan ibadah seperti salat berjamaah, Salat Tarawih maupun Salat Jumat masih berlaku. Masyarakat pun tetap diimbau untuk tidak membuat kegiatan yang mengundang orang banyak dan berpotensi menimbulkan kerumunan massa.

Pihaknya khawatir kalau kemudian ada kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, akan bisa memicu penyebaran virus Corona kembali di daerah ini. Sementara sejauh ini penyebaran virus Corona berangsur-angsur sudah mulai terkendali, karena pada dasarnya, penyebaran virus Corona masih berlangsung.

Data dari Satgas Covid-19 Loteng menyebutkan, pasien positif corona tinggal empat orang. Dua dari Kecamatan Praya sisanya dari Kecamatan Jonggat dan Batukliang. Dengan dua kecamatan sudah masuk level hijau yakni Kecamatan Praya Barat Daya dan Pringgarata. Sementara yang pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan sudah dipulangkan sebanyak 20 orang.

Adapun yang masih berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) juga sebanyak 4 orang. Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 14 orang. Sedangkan Orang Tanpa Gejala (OTG) dan Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala masing-masing sebanyak 124 dan 260 orang. (kir)

Pemda Lobar Siapkan Tempat Penampungan Khusus Giri Menang (Suara NTB) 501 eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) Lombok Barat (Lobar) bakal dipulangkan selama kurun waktu bulan Mei-Juni. Mengantisipasi kepulangan ratusan eks PMI ini, pihak Pemda Lobar pun bersiap-siap. Pemda menyiapkan tempat screening dan penampungan khusus bagi eks PMI tersebut. Ada dua lokasi yang siapkan, yakni GOR Mini Gerung dan Kantor PLP. Sekda Lobar, Dr.H.Baehaqi saat turun mempersiapkan sejumlah lokasi penampungan bagi eks PMI di GOR Mini Gerung, Minggu (17/5) menerangkan, pihaknya belum memikirkan terkait eks PMI

akan menjadi klaster. Ia berharap hal itu tidak akan terjadi.”Karena itu jangan sampai menjadi klaster baru, makanya kami tangani dengan baik dan rapi berkoordinasi dengan semua pihak,” tegas dia.

Pihaknya melakukan persiapan penanganan eks PMI yang akan dipulangkan, berkoordinasi dengan OPD terkait untuk persiapan fasilitas. Termasuk dengan TNI - Polri untuk pengamanan. “Dari sisi pengaman-

Kasus Laka Lantas di Lotim Diklaim Menurun 50 Persen Selong (Suara NTB) Kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diklaim menurun selama bulan Ramadhan tahun ini. Penurunannya hampir 50 persen dibandingkan Ramadhan tahun lalu. Kondisi inipun patut disyukuri menyusul jumlah volume kendaraan pada bulan Ramadhan mengalami peningkatan cukup drastis.

Dikonfirmasi Suara NTB akhir pekan lalu, Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Imam Maladi, SIK, menyebutkan selama bulan Ramadhan tahun ini. Pihaknya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang difokuskan mengancam keselamatan pengendara maupun masyarakat umum. Sehingga patut disyukuri jika selama bulan Ramadhan, mengalami penurunan sekitar 50 persen. Hal inipun tidak terlepas dari dampak kesadaran masyarakat berdiam di rumah dalam menghadapi Covid-19. “Alhamdulillah kasus laka lantas selama bulan Ramadhan ini menurun 50 persen,”jelasnya.

Sementara untuk data jumlah laka lantas, kata Imam Maladi, selama bulan Ramadhan tahun ini sebanyak 19 kasus. Untuk perbandingan antara tahun ini dan data tahun lalu belum diketahui pasti. Selain fokus pada menjaga arus lalu lintas yang saat ini sudah terpantau ramai menjelang akhir bulan Ramadhan. Satlantas Polres Lotim juga menaruh perhatian serius terhadap aksi-aksi parkir sembarangan yang dilakukan oleh pengendara maupun di sejumlah tempat perbelanjaan.

Termasuk aksi balapan liar serta knalpot racing. Untuk penggunaan knalpot racing yang sudah diamankan sebanyak 90 kendaraan. Sementara untuk balapan liar dilakukan penggerebekan di Pandanduri, Denggen, Sukamulia, Aikmel, dan beberapa wilayah lainnya. Pasalnya, aksi balapan liar selain mengancam keselamatan diri sendiri, tetapi juga sangat mengancam keselamatan pengendaran lain. “Kita sudah amankan beberapa pengendara yang menggunakan knalpot racing serta pelaku balapan liar,”tambahnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

AMANKAN - Personel dari Satlantas Polres Lotim saat mengamankan para pelaku balapan liar selama bulan Ramadhan tahun ini.

cepat. Eks PMI yang selesai kontrak bulan ini, mulai berdatangan dalam waktu bulan ini. Diperkirakan puncak membeludaknya kedatangan eks PMI bulan Juni dan Juli.

Kepala Dinas Kesehatan Lobar Hj. Made Ambaryati menambahkan, GOR mini menjadi lokasi screening bagi eks PMI. Sementara kalau di bencingah dinilai kurang representatif untuk menampung ratusan eks PMI dan Posko Utama Gugus Tugas tetap di bencingah. (her)

Satu Keluarga Positif Covid-19

Satgas Covid Ajukan Pencairan CBP 58,5 Ton Tanjung (Suara NTB) Satgas Covid -19 Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengajukan pencairan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di gudang Bulog NTB. Sisa CBP sebesar 58,5 ton ditarik untuk selanjutnya disalurkan kepada 10 dusun zona merah di mana pasien positif Covid-19 berada.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Sosial PPPA KLU, H. Faisol, melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Lalu Trimawan, Minggu (17/5). Ia menyatakan, pembagian sembako sudah dilakukan kepada keluarga dari warga yang dikarantina. Sembako tersebut sudah dibagikan bahkan sebelum hasil swab keluar.

Selanjutnya, Satgas Lombok Utara akan mengintervensi warga yang berdomisili di zona merah dusun di mana pasien positif berada. Pendataan yang dilakukan Dinas Sosial mencatat, sekitar 10 dusun zona merah dengan jumlah warga sekitar 2.500 KK. “Kurang lebih 10 dusun, kalau jumlah penerima kurang lebih 2.500 kepala keluarga,” ujarnya.

Ia menyebut, beras yang diajukan ke Bulog adalah sisa dari pencairan pertama sebesar 41,5 ton. Dengan jatah beras CBP Kemensos sebesar 100 ton, maka pencairan tahap II sejumlah 58,5 ton. Seluruhnya akan dibagikan kepada warga yang tinggal di zona merah untuk mengantisipasi kontak fisik dan kontak sosial warga setempat.

“Pencairannya sedang kita proses. Masih pengurusan administrasi ke Bulog. Insya Allah pekan ini sudah kita salurkan ke warga,” sebutnya.

Terpisah, Direktur RSUD KLU, dr. H. Syamsul Hidayat menyebut bahwa jumlah warga yang masih menjalani isolasi di RSUD sementara sebanyak 4 orang. Pada Rabu (13/5) lalu, telah dipulangkan 28 orang. Mereka dinyatakan negatif setelah hasil swab keluar. “Alhamdulillah, rekor KLU terbanyak sembuh. Sisa 4 orang saja,” ujarnya.

Berharap ke empat orang karantina yang tersisa negatif, Pemkab justru mendapati hasil swab mereka positif. Hal itu diketahui dari rilis yang dikeluarkan Pemprov NTB, Jumat (15/5) malam. Ke empat orang tersebut, seluruhnya berasal dari Kecamatan Bayan, masing-masing Desa Anyar 2 orang, dan Desa Bayan serta Desa Akar-Akar masing-masing 1 orang. Rilis provinsi juga menyebut, salah satu pasien adalah anak-anak usia 9 tahun 5 bulan. (ari)

an berjalan lancar dan terkendali, dari segi fasilitas melibatkan semua OPD,”ujar dia.

Pihak Pemda menyiapkan fasilitas tambahan untuk penampungan seperti di GOR Mini Gerung dan PLP (eks sekolah olahraga). “Jadi Kita siapkan tambahan tempat penampungan, yakni Gor Mini dan PLP (eks sekolah olahraga),” terang Sekda.

Langkah ini untuk antispasi penumpukan dan agar lebih sistematis, lebih ketat dan

(Suara NTB/rus)

GEDUNG FARMASI - Gedung Farmasi Dinas Kesehatan Lotim sebagai tempat penyediaan obat.

Cukup, Kebutuhan Obat Medis di Lotim Selong (Suara NTB) Kebutuhan obat medis di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dipastikan tetap tercukupi. Pengadaan obat medis di tengah pandemi corona virus disease (Covid-19) diyakini tidak sampai terganggu.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lotim, Mawardi Halil kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Selama ini, ujarnya, sistem pengadaan obat- obatan di Lotim menggunakan sistem eKatalog, sehingga kebutuhan obat-obatan dalam jangka beberapa bulan ke depan dipastikan harus sudah tersedia.

Petugas farmasi yang ada di puskesmas selama ini selalu melapor jika mengalami kekurangan. Pihak Farmasi Dikes kemudian melakukan distribusi sesuai kebutuhan masing-masing fasilitas kesehatan (faskes).

Menurutnya, obat-obatan menjadi bagian penting yang harus tetap tersedia dalam situasi apapun. Sejauh ini, pengadaannya obat tidak pernah sampai molor, sehingga berujung terjadi kekurangan.

Semua petugas puskesmas sambungnya harus tetap mencatat semua kebutuhan obatobatan. Gudang farmasi yang ada di kantor Dikes selalu siaga untuk mengantarkan obatobatan tersebut. (rus)

Pengadaan Dua Juta Masker Tuntas Praya (Suara NTB) Proses pengadaan sebanyak dua juta masker oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akhirnya bisa dituntaskan, lebih cepat dari target waktu yang ditetapkan. Dinas Koperasi dan UKM selaku leading sector yang menangani proyek senilai Rp 11 miliar tersebut, Sabtu (16/5), sudah menerima droping masker terakhir sebanyak 698.875 lembar masker dari pihak penyedia.

“Target awal kita pengadaan masker selesai tanggal 29 Mei mendatang. Tapi ternyata bisa kita percepat hampir dua minggu dari target waktu semula,” aku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Loteng, Ihsan, S.Hut., kepada Suara NTB, Sabtu.

Ia mengatakan, pihaknya sudah menyalurkan hampir 1,5 juta masker ke masyarakat Loteng, baik itu yang disalurkan oleh Satgas Covid di tingkat desa dan kelurahan maupun melalui kegiatan komunikasi, seperti operasi maupun razia masker oleh aparat kepolisian, Pol PP serta dari unsur TNI dan Dinas Perhubungan.

Sementara itu, Kasi. Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, Catur Hidayat, S.H., men-

CEK - Tim dari Kejari Loteng saat memeriksa contoh masker yang didroping oleh penyedia dalam program dua juta masker, Sabtu (16/5). gatakan sebagai tindak lanjut MoU antara Pemkab Loteng dengan Kejari Loteng terkait pengawasan dan pengawalan pengelolaan anggaran Covid19, pihaknya juga ikut mengawal proses pengadaan dua juta masker Pemkab Loteng.

Pengawalan dimaksudkan untuk memastikan jumlah masker yang diproduksi sesuai dengan target dua juta masker.

“Kalau soal spesifikasi

masker yang pesan itu ada tim teknis dari kesehatan yang menilai. Kita dari tim jaksa hanya memastikan jumlah yang dipesan sesuai dengan jumlah yang diterima,” terangnya.

Ia pun meminta masyarakat bisa ikut berperan mengawasi distribusi masker tersebut. Jika menemukan indikasi penyimpangan pada saat penyaluran, masyarakat hendaknya jangan ragu-ragu untuk melapor. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Penularan Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) meningkat.

Sejauh ini ada 55 kasus positif Covid-19. Belasan kasus positif yang ditemukan beberapa hari terakhir diakibatkan transmisi lokal. Termasuk tiga kasus positif yang diumumkan, Sabtu (16/5) merupakan satu keluarga yang tertular oleh pasien positif yang sama.

Tiga tambahan kasus positif semuanya berasal dari Desa Krama Jaya Kecamatan Narmada, yakni pasien nomor 359 inisial H berusia 39 tahun, pasien nomor 360 inisial AJ usia 19 tahun dan pasien nomor 361 inisial AN usia 14 tahun.

Ketiganya kontak dengan pasien nomor 334 yang diketahui bukan Klaster Gowa.

Pelaksana Tugas Camat Narmada M. Busyairi mengatakan butuh kerja keras menyadarkan warga di Desa Krama Jaya agar mematuhi im-

bauan pemerintah.

Menurutnya, setelah diumumkan tambahan tiga warga positif Covid-19, tim dari puskesmas pun turun melakukan tracing contact melacak kontak erat pasien dengan warga. “Tapi saat tim turun melakukan tracing contact, justru mereka diusir. Keluarganya menolak malah mengusir petugas puskesmas dan kades,”tegas dia, seraya menambahkan, tim reaksi cepat terdiri dari aparat TNI yang akan turun melakukan pemeriksaan terhadap warga.

Kepala Dinas Kesehatan Lobar Hj. Made Ambaryati menegaskan jumlah positif menjadi 55 orang dengan tingkat kesembuhan sebanyak 34 orang. Diakui, penanganan positif melonjak dari transmisi lokal. “Ada peningkatan kasus dari transmisi lokal,” tegas dia. Tambahan tiga orang positif Covid-19 yang termasuk satu keluarga yang transmisi lokal. (her)

Penyesuaian Final APBD Tahap II

TAPD KLU Terpaksa Tambal Sulam Tanjung (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), telah menuntaskan penyesuaian (refocusing) 35 persen APBD untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi Covid-19. Sebesar Rp 373 miliar telah digeser, bersumber dari anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik DAU, DAK (kecuali kesehatan dan pendidikan) hingga dana desa.

Kepala Bappeda KLU sekaligus Wakil Ketua TAPD, Heryanto, SP., Minggu (17/5) menyatakan, penyesuaian sudah mencapai final setelah TAPD bergelut menyisir anggaran seluruh OPD selama seminggu. TAPD tidak hanya bekerja pada siang hari saja, melainkan pada malam hari.

“Alhamdulillah refocusing/ rasionalisasi tahap II sudah bisa kita selesaikan setelah hampir 1 minggu lebih TAPD lembur.

Malam ini juga kami akan kirim laporannya ke Kemendagri dan ke Kemenkeu,” ujar Heryanto.

Ia tak menyangkal, tantangan penyesuaian anggaran cukup besar. Terutama setelah Kementerian Keuangan mengharuskan pergeseran 35 persen dana APBD untuk Covid-19. Dampak dari itu, seluruh anggaran OPD dipangkas sampai 50 persen.

Pilihan itu diakuinya cukup berat, namun harus dilakukan.

Sebab kebijakan pengalihan anggaran dibarengi dengan penarikan dana baik oleh pusat dan provinsi. Seperti dana perimbangan yang ditarik Rp 101,6 miliar, Dana Bagi Hasil Provinsi ditarik Rp 8,05 miliar, terma-

suk DID Rp 1,352 miliar.

“Kesra PNS juga kita pinjam 2 bulan dan akan dikembalikan di APBD-P dari sisa BTT yang tidak terealisasi dengan prinsip utama penyelamatan daerah saat ini,” sebutnya.

TAPD seolah terpaksa menerapkan prinsip tambak sulam. Beberapa mata anggaran di APBD murni dipinjam. Selain Kesra ASN Rp 6 miliar, pihaknya juga menarik besaran BTT (Biaya Tidak Terduga) Covid sebesar Rp 25 miliar dari alokasi Rp 65 miliar.

Ia mengamini, pola gali tutup lubang APBD ini hampir sama dengan yang dilakukan daerah lain. Misalnya, sebut Hery, Pemda Kabupaten Sumbawa Barat lebih dulu meminjam BTT untuk disesuaikan sehingga memenuhi ketentuan PMK 35/2020.

Tidak saja belanja OPD, Heryanto juga mempermaklumkan anggaran media ikut terkena imbas relokasi anggaran. Ia mengupayakan, anggaran media kembali dinaikkan seiring tren menurunnya kasus Covid-19 di NTB dan Indonesia.

“Saya sangat memahami kawan-kawan media. Sebenarnya tidak ada hal yang sulit sepanjang kita diskusikan dan komunikasikan bersama.

KLU milik kita semua dan media juga kontributor kemajuan daerah,” sebutnya. “Nanti kita perbaiki, sepanjang saya masih dipercaya di Bappeda, saya akan berusaha untuk kawan-kawan media,” janjinya. (ari)

Papuq Kalsum Terima Bantuan dari Pemda Giri Menang (Suara NTB) Papuq Kalsum, warga lanjut usia (lansia) yang berasal dari Desa Kediri Induk Kecamatan Kediri tidak masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Akibatnya, dia tidak masuk sebagai penerima bantuan dari pemerintah, dalam kondisi Covid-19, baik dari bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang pemerintah provinsi maupun JPS Mantap Kabupaten Lombok Barat.

Merespon kondisi Papuq Kalsum ini, pihak Pemda melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) langsung datang ke rumahnya, Minggu (17/5). Hadir juga Dandim 1606/Lobar Kolonel CZI Efrijon Kroll, S.IP. MM., bersama Sekda Dr. H. Baehaqi dan camat serta kepala desa.

Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi mengatakan pihaknya bersama Dandim melihat langsung kondisi Papuq Kalsum di rumahnya. Diakui kondisi Papuq Kalsum memang memprihatinkan, sehingga pihaknya pun mem-

beri atensi persolan ini dengan meminta semua OPD berkoordinasi untuk menanganinya.

Tidak saja Papuq Kalsum, namun ada beberapa warga yang kondisinya serupa namun tidak masuk BDT. “Alasannya, karena tidak punya NIK. Ini saya koordinasi dengan pak camat, pemdes agar bukan hanya Papuq Kalsum ini tapi siapa saja yang tak punya NIK harus diupayakan, karena itulah sebagai dasar masuk BDT,” tegasnya, Minggu kemarin.

Dari data DTKS inipun mereka akan masuk dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) sebagai dasar mendapatkan berbagai jenis bantuan dari pemerintah.

Pihaknya akan memerintahkan OPD terkait seperti Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas PMD untuk berkoordinasi terkait perihal NIK dan DTKS ini. Tidak saja menangani di wilayah Kediri, semua tempat supaya jangan terulang ada warga tidak punya NIK, sehingga berimbas

terhadap bantuan pada warga.

Persoalan Papuq Kalsum ini, jelasnya, sebagai bahan evaluasi ke depan. Diakuinya, kemungkinan karena keterbatasan informasi, sehingga Papuq Kalsum tak terdeteksi. Namun ia tak menginginkan persoalan ini terulang. ‘’Jangan sampai koordinasi lemah, sehingga ada warga yang sangat layak mendapat bantuan justru hanya karena NIK tidak ada, dia tidak bisa dapatkan bantuan,”tegas dia.

Kepala Dinas Sosial Lobar L. Marta Jaya menegaskan pihaknya akan segera melakukan penanganan terhadap bersangkutan agar segera masuk BDT. Tentu prosesnya dari usulan dari desa ke pemda. Meski Papuq Kalsum tidak mendapat bantuan JPS, desa memprioritaskan Papuq Kalsum untuk bantuan BLT Dana Desa.

Kepala Desa Kediri Induk Fadholi Ibrahim mengakui warga atas nama Papuq Kalsum tidak masuk dalam data DTK atau BDT, akibatnya Papuq

(Suara NTB/her)

BANTUAN - Sekda Lobar H. Baehaqi dan Dandim 1606/Lobar Efrijon Kroll saat mengunjungi Papuq Kalsum di rumahnya dan menyerahkan paket bantuan kepada anak Papuq Kalsum, Minggu (17/5).

Kalsum dan anaknya tidak masuk sebagai penerima bantuan, baik itu JPS Gemilang maupun JPS Mantap. “ Me-

mang nenek ini tidak masuk dalam data BDT, tetapi kita prioritaskan di penerima BLT Dana Desa,” tegasnya. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 18 Mei 2020

156 Warga di Dompu Reaktif Covid-19 Dompu (Suara NTB) – Sebanyak 156 orang warga di Dompu, reaktif Covid19. Hal itu berdasarkan hasil tes cepat yang dilaporkan sembilan puskesmas di delapan kecamatan. Mereka kini sedang menjalani karantina mandiri di rumah sambil menunggu hasil uji swab dari tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Provinsi NTB. Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dikes Dompu, Abubakar Husain dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (17/5) menerangkan, dalam bebera(Suara NTB/jun) pa hari terakhir tenaga medis Abubakar Husain di tiap puskesmas telah melakukan rapid tes massal untuk mereka dengan status sebelumnya OTG, PPTG dan ODP. Termasuk semua pegawai pada instansi pemerintah yang berada di wilayah kerja masing-masing.

Dari ribuan sampel darah dan serum yang diuji 156 orang menunjukkan gejala reaktif Covid-19. “Sesuai laporan tiap puskesmas tadi malam, itu ada 156 orang reaktif Covid-19,” ungkapnya.

156 orang warga dengah hasil rapid tes reaktif Covid-19 itu, lanjut dia, baru data sementara dari total warga yang seharunya menjalani pemeriksaan kesehatan. Potensi bertambah sangat mungkin, karena masih bayak warga berstatus OTG, PPTG dan ODP di Desa/Kelurahan yang belum disasar.

Terhadap 156 orang reaktif kemarin malam langsung dibawa ke Rumah Sakit (RS) Pratama Manggelewa untuk pengambilan sampel swab. Kemudian diarahkan mengisolasi diri di rumah sambil menunggu hasil akhir dari tim gugus tugas Provinsi NTB. “Kita sarankan mereka tidak kemana-mana dulu, karena kita belum tahu mereka ini positif atau negatif hasil swab-nya,” ujar dia.

Guna memastikan mereka tidak berinteraksi dengan orang lain untuk sementara waktu, ditegaskan Abubakar Husain, tim medis sudah menyerahkan nama-namanya pada tim gugus tugas Covid19 tingkat Desa/Kelurahan. Sehingga mudah dilakukan pengontrolan dan penindakan jikalau yang bersangkutan melanggar.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Dompu Barat, Muzakir, Skm., dihubungi Suara NTB membenarkan 50 orang dari 156 reaktif Covid-19 yang ditemukan berasal dari wilayah kerjanya di Kecamatan Woja. Hanya saja, belum mencakup sampel semua Desa/ Kelurahan yang ada, seperti di Desa Saneo, Serakapi, Riwo dan Mumbu. “Tinggal empat desa ini yang belum ada hasil, sementara yang lain sudah semua. Satu desa ada dua orang, kadang tiga jadi merata di Desa/Kelurahan yang reaktif ini,” pungkasnya. (jun)

ADD Tahap II Cair untuk Gaji dan Siltap Perangkat Desa Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tampaknya perlu sedikit mengencangkan ikat pinggang. Pasalnya untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II tahun ini, Pemda KSB untuk sementara hanya akan menyalurkan item belanja gaji dan penghasilan tetap (Siltap) perangkat desanya saja.

“Untuk pencairan ADD tahap II, sementara yang bisa kita respon hanya gaji dan Sitap saja,” ungkap kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) (Suara NTB/ist) KSB, Nurdin Rahman.

Nurdin Rahman Belum seluruhnya bisa dicairkan ADD tahap II itu, menurut Nurdin dikarenakan kondisi keuangan daerah. Pihaknya selaku pengelola keuangan, harus memastikan posisi kas daerah tidak mengalami kekosongan. Terlebih saat ini pemda tengah membutuhkan stok dana untuk persiapan penanganan dan pencegahan serta mengatasi dampak pandemi virus corona.

“Kalau (ADD tahap II) semua dicairkan sekarang, kas akan kosong. Sementara dana yang ada terbatas, karena sudah kita refocusing untuk Covid-19,” timpalnya.

Adapun besaran anggaran ADD tahap II yang akan dicairkan oleh BPKD dalam waktu dekat untuk pembayaran gaji dan Siltap kepala desa beserta perangkatnya itu yakni sekitar Rp 2,8 miliar. Dana sebesar itu diperuntukkan bagi 47 desa dan khusus membayar gaji dan Siltap di bulan Mei ini.

“Kami sekarang sedang menunggu permohonan pencairan dari desa. Dan mungkin desa juga masih nunggu rekon DPMD ya baru ke kami,” tukas Nurdin.

Nurdin menuturkan, dalam kondisi seperti sekarang ini daerah harus jeli mengatur keuangannya. Sebab jangankan angggaran yang belum ditranfer pusat ke daerah. Anggaran yang ada dalam kas saja tidak dapat digunakan dengan leluasa karena skala prioritas pembiayaan saat ini terfokus pada penanganan Covid-19.

“Jadi kita harus lihat skala prioritasnya. Kalau memang bisa ditunda ya kita tunda dulu karena ada yang penting perlu kita tangani pembiayaannya segera,” timpalnya.

Terakhir mantan Kabag Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Setda KSB ini, meminta agar para kepala desa beserta perangkatnya, memahami kondisi tersebut. Menurut dia, pemerintah pada dasarnya sangat ingin memastikan distribusi ADD ke desa berjalan lancar pada setiap tahapannya.

“Kita tidak punya kepentingan menahan-nahan uangnya desa (ADD). Karena serapan desa itu bagian dari realisasi keuangan daerah. Hanya saja kan ada kondisi luar biasa yang kita hadapi sekarang dan memaksa kita membuat strategi agar keuangan daerah tetap terkendali,” demikian Nurdin menegaskan. (bug)

Korsleting Listrik, Tiga Rumah di Monta Baru Ludes Terbakar Dompu (Suara NTB) – Tiga rumah milik Nanu, M Yasin dan Ibrahim di Lingkungan 5 Kelurahan Monta Baru ludes terbakar, Sabtu (16/5) Pukul 7.00 Wita. Api diduga kuat bersumber dari korsleting arus linstrik. Beruntung tak ada korban jiwa atau luka-luka dalam insiden tersebut.

Salah seorang korban kebakaran, M Yasin kepada Suara NTB, Minggu (17/5) menuturkan, kobaran api diketahui warga setelah menjalar ke bagian atap rumah.

Kondisinya yang sudah membesar membuat upaya spotan warga melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya tak membuahkan hasil. Api terus menghanguskan atap dan isi rumah, bahkan sampai menjalar ke dua rumah lainnya.

“Setelah diketahui ada api dari rumah ibu Nanu warga berdatangan, cuma sulit dipadamkan karena api sudah telanjur membesar,” terangnya.

Ditengah suasana genting menghadapi amukan si jago merah tersebut, beberapa orang warga berusaha menghubungi petugas pemadam

kebakaran. Tak lama kemudian Damkar dari Satuan Pol PP dibantu satu unit mobil water Cannon Mapolres terjun memadamkan api.

Kendati sempat kesulitan karena akses menuju rumah itu sempit, tim gabungan akhirnya berhasil memadamkan api sekitar Pukul 8.00 Wita. “Baru bisa padam total itu setelah datang bantuan dari petugas pemadam, makanya api tidak sampai meluas. Kalau terlambat sudah pasti hangus rumah-rumah yang ada ini,” jelasnya.

Meski tak ada barang-barang berharga yang bisa diselamatkan, beruntung insiden tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa atau luka-luka. Sebab pada saat kejadian awal rumah dalam keadaan konsong diting-

(Suara NTB/jun)

BERSIHKAN PUING – Anak-anak korban kebakaran di Monta Baru membersihkan puingpuing bangunan, Minggu (17/6). gal pemiliknya berladang.

Sementara ini korban masih membersihkan puingpuing bangunan, pun menetap di rumah tetangga dan kera-

Taliwang (Suara NTB) Sembuhnya HM, pasien positif Covid-19 02 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membuat kecamatan Taliwang kembali dinyatakan berada di zona hijau para virus corona di KSB. Meski demikian, warga yang bermukim di wilayah ibukota KSB ini diminta tetap waspada.

Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin menyatakan, meski Taliwang kini sudah tidak terdapat lagi kasus positif. Namun kewaspadaan masyarakat terhadap kemungkinan menjangkitnya virus asal Wuhan, Tiongkok itu tidak boleh kendor.

“Saya mohon kepada masyarakat Taliwang. Jangan lengah karena virus ini tidak bisa kita pastikan sudah hilang hanya dengan sembuhnya pak aji Ala,” tegasnya. Menurut Wabup, kewaspadaan maksimal yang bisa dilakukan masyarakat yakni dengan mengikuti penuh protokol pencegahan virus tersebut. Mulai dari menerapkan hidup sehat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta melaksanakan ketentuan pembatasan sosial dan fisik dalam keseharian.

“Panduan pencegahan agar tidak tertular dan menulari sudah ada. Cukup mematuhinya insyaallah virus itu bisa hilang dari tengah-tengah kita,”

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGI WARGA - Wabup KSB, Fud Syaifuddin mengunjungi warga KSB yang baru sembuh dari Covid-19, HM, di kediamannya pasca dinyatakan sembuh, pekan lalu. timpalnya. Untuk diketahui, kasus positif 01 dan 02 KSB terbilang unik. Pasalnya, sejak awal tim gugus tugas penanganan Covid-19 KSB tidak bisa memastikan awal mula kedua pasien tersebut terinfeksi.

Kecurigaan awal bahwa pasien 01 atas nama H. Sriyanto yang kemudian menginfeksi H. Martala, kemungkinan terpapar dari pelaku perjalan asal klaster Gowa dan dari anggota keluarganya yang datang dari daerah terpapar. Tidak dapat dibuktikan secara medis. Sebab hasil pemeriksaan para pihak yang dicuigai selalu menunjukkan negatif.

Bagi Wabup, masih misterinya awal penularan kasus positif perdana di KSB itu harus dijadikan pelajaran bagi masyarakat agar tidak menganggap keberadaan virus corona di sekitarnya.

“Tentu kemudian jangan panik juga memikirkannya. Karena kalau panik maka kecenderungan akan membuat longgar kewaspadaan kita,” tandasnya.

Sementara itu, jumlah kasus positif Covid-19 di KSB saat ini tinggal tersisa 2 orang. Masingmasing pasien berasal dari kecamatan Poto Tano dan Brang Rea dan keduanya teridentifikasi dalam klaster Magetan. (bug)

KSB Siapkan Rp30 Miliar untuk JPS Pariri Taliwang (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa Barat, mengaku sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk mendukung program jaring pengaman sosial (JPS) Pariri. Program yang dihajatkan untuk membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi covid-19 dan ditargetkan bisa segera tersalurkan. Anggaran tersebut juga disiapkan untuk tiga bulan (Mei-Juli) sesuai dengan perkiraan waktu pendemi covid-19 berakhir.

“Total anggaran yang kita kucurkan untuk penanganan sekaligus pencegahan covid19 mencapai Rp50 Miliar untuk tiga bulan. Dari angka tersebut, Rp30 Miliar kita siapkan untuk JPS Pariri yang diprediksi akan mengcover 42.000 lebih masyarakat terdampak covid,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sumbawa

Barat, Nurdin Rahman SE, kepada Suara NTB. Diakuinya, persoalan sosial dan ekonomi masyarakat harus bisa menjadi prioritas utama untuk ditangani. Ada beberapa alasan terkait hal tersebut, salah satunya kondisi ekonomi masyarakat yang lumpuh karena daya beli yang sangat kurang. Makanya anggaran untuk penanganan dampak itu harus disiapkan secara matang supaya tidak menimbulkan masalah. Karena yang paling sulit ditangani yakni masalah masyarakat yang lapar karena ekonominya mati ketimbang menangani covid-19.

“JPS Pariri kita luncurkan untuk bisa menyelamatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi covid-19 dan saat ini penerimanya terus kita verifikasi,” sebutnya.

Karena jika ekonomi masyarakat tidak dijaga, akan berdampak pada masalah yang

lain dan penanganannya juga akan lebih rumit daripada penanganan covid-19 itu sendiri.

Makanya anggaran sebesar Rp30 miliar dianggap sudah relevan dengan kondisi KSB saat ini dan prediksi wabah yang akan berakhir di bulan Juli tersebut. Tetapi jika pandemi berakhir di bulan Desember, maka Pemkab mengaku sudah kehabisan anggaran untuk menangani masalah tersebut.

Untuk itu, pengawasan maksimal sejumlah pintu masuk ke KSB harus dilakukan secara intens untuk menekan munculnya kasus baru.

“Memang anggaran Rp30 miliar kita siapkan sampai dengan bulan Juli untuk menangani dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Jika lewat dari waktu tersebut, maka kami sudah tidak ada lagi anggaran untuk penanganan lebih lanjut,” pungkasnya. (ils)

Mulai Disalurkan, Penerima Bansos Tunai Kemensos Berpeluang Bertambah membutuhkan atau banyak warganya yang belum terakomodir. “Ini kabar gembira.

Pastinya peluang ini akan kami ikhtiarkan agar semua warga yang berhak menerima dan belum terakomodir dalam program apapun bisa mendapatkan Bansos tersebut,”sebutnya.

Syaratnya, Bupati Sumbawa harus bersurat ke Kemensos. Surat ini akan dipersiapkannya untuk diajukan ke Bupati, agar segera dikirim ke Kemensos dalam waktu dekat. Jika Kemensos menyetujui usulan tambahan kuota itu, bukan hanya masyarakat yang sebelumnya tidak terdata akan terakomodir, tapi juga kekurangan realisasi atas usulan desa bisa terpenuhi.

bat dekat sembari menunggu uluran tangan dari pemerintah daerah. “Ndak ada yang tersisa semua barang terbakar, termasuk kendaraan.

Bantuan logistik sudah ada, cuma untuk tempat tinggal ini yang belum kami tahu, semoga pemerintah bisa membantu itu saja,” pungkasnya. (jun)

Kembali Hijau, Warga Kota Taliwang Proyek GOR Diadukan ke Kejati NTB, Dikbudpora Diminta Tetap Waspada akan Kooperatif

Suara Dinas Sosial Sumbawa

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bantuan Sosial (Bansos) Tunai pusat melalui Kementrian Sosial (Kemensos) telah mulai disalurkan di Sumbawa.

Untuk penerima sebanyak 28.869 Kepala Keluarga (KK) jumlah kuota yang diberikan Kemensos. Namun ternyata, kuota penerima masih berpeluang bertambah dari pusat dan kini tengah diperjuangkan Dinas Sosial Sumbawa.

Sebagaimana disampaikan Kadis Sosial Sumbawa, melalui Kabid Kabid Linjamsos, Mirajuddin S.T, peluang tersebut muncul setelah ada beberapa daerah yang tidak bisa memenuhi kuota yang diberikan Kemensos. Karena itu Kemensos akan mengalihkannya ke daerah yang masih

Halaman 5

Mengingat ada sekitar 5000 KK yang diajukan sejumlah desa yang tertolak sistem.

Misalnya ada NIK yang salah input atau spasi kosong, secara otomatis tertolak sistem.

“Kami sadari ada desa yang komplain ke kami karena jumlah data penerima yang mereka ajukan tidak sesuai dengan realisasi. Misalnya, kuota yang diajukan 200 tapi ternyata yang direalisasikan 150 KK. Itu, karena memang sistemnya yang secara mekanisme pengajuan menggunakan aplikasi yang betulbetul kaku. Salah sedikit langsung tertolak sistem. Jadi, dengan adanya peluang tambahan kuota ini akan menjadi solusi untuk memenuhi kekurangan itu,”urai Raju,

panggilan akrabnya.

Diketahui sebelumnya, Kemensos memberikan kuota kepada Kabupaten Sumbawa sebanyak 28.869 KK sebagai penerima Bansos Tunai. Bansos Tunai ini diberikan sebesar Rp 600 ribu selama 3 bulan sejak April hingga Juni 2020. Jumlah KK Penerima ini tersebar di seluruh desa dan sudah ada Bansos Tunai ini yang dicairkan meski validasi data masih tetap berlangsung. “Sebenarnya kuota 28.869 KK penerima ini sudah terpenuhi. Namun ada beberapa desa yang saat verifikasi terdapat kekeliruan karena masih ditemukan adanya tumpang tindih atau dobel bantuan. Dan perbaikan data harus sudah tuntas Jumat (lalu),”pungkasnya. (arn/*)

(Suara NTB/ist)

Mirajuddin

Bima (Suara NTB) – Proyek Gelanggang Olahraga (GOR) Panda Kabupaten Bima dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, belum lama ini.

Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima menegaskan akan kooperatif.

Penegasan itu disampaikan oleh Kepala Dikbudpora Kabupaten Bima, Drs. Zainuddin MM, pada Minggu (17/5). Terkait laporan itu, Ia enggan mengomentari terlalu jauh. “Kalaupun dilaporkan tidak masalah, yang pastinya kami siap memberikan keterangan ketika dipanggil,” katanya.

Zainuddin mengaku telah mengetahui adanya laporan tersebut. Hanya saja hingga kini Ia mengaku bingung, pasalnya informasi yang diketahuinya laporan terkait proyek GOR ada yang di Kejati NTB, KPK dan Kepolisian.

“Selain di Kejati, di KPK dan Kepolisian juga informasinya. Tapi kita lihat saja nanti seperti apa hasilnya, namun untuk sementara saya tidak mau berkomentar banyak terkait GOR ini,” katanya.

Seperti diketahui proyek GOR Panda, Kabupaten Bima diadukan ke Kejaksaan Tinggi NTB. Proyek dengan nilai pagu Rp 13,4 Miliar itu diduga bermasalah, karena tidak kunjung tuntas meski sudah batas waktu kontrak.

Pelapor dari Bima Corruption Watch (BCW) dikomandoi Usrah, SH, menyampaikan dokumen laporannya Kamis (14/5). Mereka diterima petugas piket, kemudian laporannya diteruskan ke Bidang Pidsus.

Usrah menjelaskan dalam kronologi laporannya, proyek pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Type B di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima itu bersumber dari transfer Dana Alokasi Khusus (DAK), nilainya mencapai Rp.13.400.000.0000. Pelaksana proyek pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.

“Proyek ini harusnya sudah

tuntas dikerjakan Desember 2019. Tapi dilakukan addendum karena tidak kunjung selesai.

Perpanjangan sampai 26 Maret 2020. Tapi dugaan kami pekerjaannya tidak beres. Tapi kok malah dilakukan Provisional Hand Over ( PHO ),” herannya.

Kondisi fisik gedung berdasarkan pantauannya, tidak layak sebagaimana sebuah GOR. “Kondisi di luar sampai dalam masih belum beres.

Tembok temboknya belum tuntas diplester,” sebutnya.

Modus masalah diendusnya mulai dari pembatalan tender pertama oleh Pokja, dengan alasan karena ada perusahaan yang mengajukan penawaran. Ini menurutnya bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Akibat pembatalan lelang itu, menjadi ruang pemenang lelang lainnya yang saat ini jadi pelaksana, PT. KJU. Ia berkesimpulan, ada dugaan mark up anggaran pada pembangunan GOR Type B di Desa. Juga kuat dugaannya terkait fisik Pembangunan GOR bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 0445 Tahun 2014 Tentang Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Olahraga.

Hal ketiga dipersoalkannya, dugaan terjadi persekongkolan untuk tujuan KKN, mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Laporan pengaduan itu diterima Asisten Intelijen (Asintel) Kejati NTB, Teguh Suhendro, SH.,MH. Menurut Asintel, dokumen yang disodorkan sebagai pendukung laporan, akan jadi bahan telaah pihaknya. Dari gambaran awal diperolehnya, gedung itu masih dalam masa pemeliharaan, sehingga masih harus dikaji lebih mendalam untuk mengecek unsur pidananya. “Kita telaah dulu.

Nanti kita lihat apakah memenuhi syarat atau tidak untuk diproses lebih lanjut,” jawab Asintel. (uki)

Terkait Salat Idul Fitri, Bupati Sumbawa Keluarkan Edaran Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa H.M. Husni Djibril B.Sc telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait Salat Idul Fitri 1441 H pada Tahun 2020 di Kabupaten Sumbawa. Masyarakat diminta untuk salat berjamaah di rumah bersama keluarga atau secara sendiri. Tidak lagi seperti tahun sebelumnnya, yang biasa digelar di tanah lapang atau masjid.

SE Bupati No. 900/125/ BPBD/V/2020 dikeluarkan dengan memperhatikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Salat Idul Fitri 1 Syawal 1441 H saat Pandemi Covid-19.

Surat edaran yang ditujukan kepada Camat, Kades dan Lurah se Kabupaten Sumbawa ini mempertimbangkan beberapa hal. Yaitu, Kabupaten Sumbawa merupakan zona merah pandemic Covid-19, dengan pasien data tertanggal 14 Mei 2020, yaitu 15 positif covid, 8 sembuh, 29 PDP

(Pasien Dalam Pengawasan), dan 11 ODP (Orang Dalam Pemantauan). Pertimbangan lainnya, jumlah dan sebaran lokasi pasien Covid 19 di Kabupaten Sumbawa, maka pelaksaan Salat Ied tidak dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang atau masjid diganti dengan Salat Ied di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga inti atau secara sendiri (munfarid).

Demikian pula dengan pelaksanaan Takbir Keliling, tidak dilaksanakan. Diganti dengan takbir di rumah bersama keluarga, di masjid/mushollah oleh pengurus takmir dan dapat melalui media televisi, radio, media social dan media digital lainnya. Terakhir, mewajibkan Camat, Kades dan Lurah untuk mensosialisasikan isi surat edaran Bupati kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat serta melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa hal tersebut telah diketahui dan dipahami untuk dilaksanakan. (arn)

Halaman 6

SUARA NTB Senin, 18 Mei 2020

Dari ‘Aisyah dia berkata “Aku berkata: Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui bahwa pada suatu malam adalah Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan?” Beliau menjawab: “Ucapkanlah, ‘Allahumma innaka ‘afuwwun karim tuhibbul ‘afwa fa’fu’anni.”

(Hadits Riwayat At Tirmidzi No. 3513, At Tirmidzi berkata: hasan shahih. Ibnu Majah No. 3850. Syaikh Al Albani menshahihkannya. Lihat As Silsilah Ash Shahihah No. 3337, Shahihul Jami’ No. 4423, dan lainnya)

Menjaga Diri dengan Shalat Mukhlishin Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Mataram SAUDARAKU yang berbahagia, sadar atau tidak kita pasti sering mengalami lupa jumlah rakaat ketika shalat, atau bahkan kita sering menunda-nunda waktu shalat. Betul bukan?

Kita sering beralasan sibuk atau banyak urusan, sehingga shalat kita terabaikan. Bahkan, ada yang berani meninggalkan shalat.

Na’uzubillahi. Ini semua adalah masalah kita bersama, padahal agama ini tidak menghendaki yang demikian.

Saudara sekalian, mayoritas umat Islam sebetulnya sudah mengetahui bahwa shalat adalah ibadah utama yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Jika saat ini, kita sudah berusaha shalat lima waktu, maka berikutnya adalah berupaya sekuat tenaga untuk berusaha dapat shalat di awal waktu. Yang kedua ini memang agak berat dibanding pertama tadi. Oleh sebab itu, perlu tambahan agar “bolong-bolong” shalat kita tadi dapat tertutupi dengan senantiasa istiqamah melakukan ibadah shalat sunnah rawatib yang mengiringi shalat fardu lima waktu. Dengan begitu, peran shalat sebagai pencegah dari perbuatan buruk dapat terealisasi.Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an, “...dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.” (QS. Al-Ankabut ayat 45).

Saudaraku yang mulia, di samping peran shalat sebagai anti kejahatan di atas, Allah SWT juga telah memberikan keistimewaan bagi orang yang mau menjaga shalatnya.

Artinya, hamba yang istiqamah dalam shalat, maka ia akan terjaga oleh Allah dari malabahaya atau bala fitnah dunia.

Pertanyaan, apa mungkin kita akan dijaga oleh Allah SWT jika kita sendiri tidak menjaga kewajiban kita sebagai hamba? Itu patut menjadi renungan sekaligus evaluasi tentang kelalaian kita terhadap ibadah pokok tersebut.

Dalam ayat lain, Allah SWT mengatakan, “Sungguh beruntung orang-orang yang beriman … dan orang-orang yang memelihara sholatnya mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi syurga Firdaus. mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al Mu’minun: 1-11).

Demikianlah saudaraku, masih banyak sekali ayat-ayat Al-Qur’an yang memberikan gambaran kabar gembira bagi orang yang menjaga ibadah shalat ini.

Dalam upaya menjaga shalat itu, agar berdampak pada protektivitas pribadi, shalat juga perlu dipahami secara maknawi. Terutama pada bacaan-bacaan shalat. Pemahaman terhadap bacaan shalat adalah salah satu faktor yang mendukung kekhusyukan. Kita diajarkan agama agar tidak terburu-buru. Namun, penuh tumaninahsupaya kekhusyu’an dapat maksimal dilakukan. Demikian juga, keberhasilan seseorang dalam menjalankan shalat tak dapat hanya dilihat hanya dari ibadah fisik semata, misi shalat untuk menjauhkan manusia dari perbuatan keji dan munkar harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Ini terlihat dari keinginannya saat berbuat baik, melakukan hal-hal yang terpuji, dan menjauhi hal yang terlarang.

Ketika kita ingin melakukan kemaksiatan, ada rasa malu dilihat oleh Allah. Sebab shalat yang kita lakukan setiap waktu akan menjadi sia-sia. Sehingga angan-angan yang tadinya ingin berbuat zalim dihentikan oleh Allah dan diangati dengan hati yang salim (selamat). Mereka ini adalah orang-orang yang mampu menjaga dirinya dengan shalat.

Sebab itu Allah SWT senantiasa menjaga hati mereka dari hati-hati yang condong kepada kemaksiatan. Oleh karena itu, mari momen Ramadhan kita jadikan sebagai tempat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah shalat kita untuk meraih keshalihan individu dan sosial yang lebih besar. Wallahu’alm. Semoga bermanfaat.

Bulan Ramadhan, Pengumpulan Zakat Lebih Besar Selong (Suara NTB) Meski di tengah pandemi Corona virus disease (Covid-19), aktivitas pengumpulan zakat tetap berlangsung, termasuk di bulan Ramadhan. Target pengumpulan zakat di bulan suci ini diharapkan justru lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Hal ini disampaikan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lotim melalui Direktur Pelaksana Baznas, Abdul Hayyi Zakaria pada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Diakuinya, pada bulan Ramadhan ini ada dua sumber yang bisa ditarik zakatnya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni item gaji dan tunjangan hari raya (THR).

Muzakki utama yang dipungut Baznas Lotim, ujarnya, adalah para Aparatur Sipil Negara (ASN) dari gaji rutin. Adanya tambahan THR bulan ini diharapkan bisa menambah nominal zakat yang terkumpul. “THR ini juga wajib dibayar,” paparnya.

Dikalkulasi, gaji ditambah THR dikalikan 2,5 persen ketentuan zakat, maka bisa tembus Rp 2,1 miliar zakat yang busa dikumpulkan. “Itu kalau 100 persen yang mengeluarkan,” imbuhnya.

Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, zakat penghasilan

(Suara NTB/rus)

Abdul Hayyi Zakaria yang dikumpulkan Baznas dari kalangan ASN selama bulan Ramadhan ini rata-rata Rp 1,5 miliar. Diakuinya, masih banyak ASN yang belum bayar zakat. Rata-rata dari 10 ribu ASN se Kabupaten Lotim, yang membayar zakat hanya 50-60 persen saja. H Selanjutnya, ramadhan kali ini Baznas Lotim mencoba memberanikan diri untuk mengambil zakat fitrah. Penarikan zakat fitrah ini juga menjadi bagian dari kewenangan Baznas selaku amil zakat yang resmi.

Baznas Lotim sudah membuka layanan untuk distribusi zakat fitrah. Penekanannya juga masih kepada para muzakki dari kalangan ASN. “Kalau masyarakat langsung biasanya langsung ke tetangga dan masjid-masjid pembayaran zakat fitrahnya,” ucapnya. Apa yang dilakukan masyarakat umum kata Hayyi tidak akan diganggu. Sementara, bagi ASN yang tak mau repot memgemas dan distribusikan zakat fitrahnya dipersilakan membayar melalui amil yang resmi.

“Kita (Baznas-red) siap menarik dan mendistribusikan baik dalam bentuk beras maupun uang,” ucapnya. Besarannya sesuai standarBaznas 2,8 kg beras super atau setara Rp 35 ribu. Di mana, perkiraan harga antara Rp 10 ribu sampai Rp 11 ribu perkilogram.

Akumulasi uang zakat fitrah yang bisa ditarik ini Rp 350 juta.

Semuanya, bisa dilakukan pendistribusian sesuai dengan ketentuan syariah. (rus)

Forum LTM Berbagi Paket Sembako dengan Warga Praya (Suara NTB) Memanfaatkan momen bulan puasa, Forum Lombok Tengah Maju (LTM) membagikan puluhan paket kebutuhan pokok bagi warga terdampak penyebaran virus Corona di daerah ini. Paket dibagikan pada kalangan yang tidak tertangani oleh program bantuan sosial dari pemerintah, seperti honorer tenaga medis serta guru honor yang ada di Kota Praya.

“Ada sekitar 45 paket kebutuhan pokok yang kita sebar untuk tahap awal,” sebut Nasrullah, koordinasi Forum LTM, Sabtu (17/5).

Paket kebutuhan pokok tersebut merupakan hasil donasi dari sejumlah donatur yang diharapkan bisa meringankan beban warga terdampak virus Corona, khususnya yang tidak masuk sebagai penerima program bantuan sosial dari pemerintah.

Pasalnya, dampak penyebaran virus Corona sangat dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya warga tidak mampu, tetapi juga pegawai pemerintah yang bukan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Mungkin orang berpandangan karena bekerja di pemer-

intahan, sehingga para tenaga honorer ini tidak merasakan dampak penyebaran virus Corona. Padahal dampaknya sangat dirasakan,” ujarnya.

Kegiatan bagi-bagi paket kebutuhan pokok tersebut, lanjut terus akan dilakukan dengan sasaran ke depan, bukan hanya tenaga honorer tapi juga para pedagang kaki lima, tukar parkir serta warga kurang mampu lainnya. Bantuan tidak hanya di wilayah Kota Praya saja, tapi akan diupayakan di kecamatan lainnya.

Karena bagaimanapun juga, dampak penyebaran virus Corona harus dilawan bersama dan tidak hanya dengan mengandalkan upaya pemerintah saja, tapi elemen-elemen masyarakat. Dalam hal ini, komunikasi dan organisasi kemasyarakatan lain juga harus ikut terlibat, karena tidak akan bisa maksimal, usaha yang dilakukan pemerintah, tanpa ada dukungan dari elemen masyarakat.

“Kepedulian semua kita sangat diharapkan, dalam mengurangi dampak penyebaran virus Corona. Karena Corona adalah musuh bersama. Dan, tentunya harus dilawan secara bersama-sama,” tandasnya. (kir)

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 LEBARAN atau Idul Fitri 1441 Hijriah insya Allah seben123456789012345678901234567890121 tar lagi. Biasanya, saat Lebaran disajikan kue atau jajan 123456789012345678901234567890121 untuk para tamu atau keluarga. Selain itu, ada kue yang 123456789012345678901234567890121 menjadi favorit keluarga atau tamu. Tapi ada juga yang 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 terkadang tidak ‘’disukai’’. Berikut ini, kami akan sajikan 123456789012345678901234567890121 resep kue kering Lebaran yang sudah pasti akan menja123456789012345678901234567890121 di rebutan anak-anak yang datang ke rumah Anda. Lapisan 123456789012345678901234567890121 luar layaknya sebuah nastar biasa dengan filling wafer 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 yang renyah nan manis, pasti akan membuat para kera123456789012345678901234567890121 bat dan keluarga menjadi ketagihan dalam menikmati 123456789012345678901234567890121 kue kering yang satu ini. Berikut ini cara membuat Nastar 123456789012345678901234567890121 Isi Wafer sebagaimana dikutip dari blog.mokapos.com.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Bahan Kering: 123456789012345678901234567890121 · Vanili (secukupnya) 123456789012345678901234567890121 · Susu putih (1 sachet) 123456789012345678901234567890121 · Tepung terigu (500 gr) 123456789012345678901234567890121 Bahan yang dikocok: 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 - Gula pasir (1/2 gelas, dihaluskan) 123456789012345678901234567890121 - Kuning telur (2 btr) 123456789012345678901234567890121 - Mentega (450 gr) 123456789012345678901234567890121 -Butter (1 sdm) 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Olesan: 123456789012345678901234567890121 - Kuning telur (2 btr) 123456789012345678901234567890121 Untuk membuatnya, pertama Anda perlu mengaduk 123456789012345678901234567890121 semua bahan yang dikocok dengan mixer. Sementara 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 bahannya diaduk, tambahkan secara perlahan bah123456789012345678901234567890121 an-bahan kering. Setelah semua bahan tercampur, 123456789012345678901234567890121 ulen perlahan adonannya dan diamkan selama 10 123456789012345678901234567890121 menit dalam kulkas.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Setelah didiamkan, keluarkan dari kulkas dan diam123456789012345678901234567890121 kan lagi sampai adonannya memiliki suhu ruangan.

123456789012345678901234567890121 Kemudian, adonannya bisa dipipihkan dan letakkan 123456789012345678901234567890121 wafer coklat di tengah adonan pipih tersebut. Lalu, po123456789012345678901234567890121 tonglah adonan sesuai keinginan Anda.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Setelah itu, panaskan oven Anda dengan api kecil.

123456789012345678901234567890121 Sementara menunggu oven panas, Anda bisa mengole123456789012345678901234567890121 si bagian atas adonannya dengan kuning telur. Jika ov123456789012345678901234567890121 ennya sudah panas, masukkan adonan Anda dan biar123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 kan mereka dipanggang sekitar 20-25 menit.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121

Nastar Isi Wafer

(Suara NTB/her)

TERIMA - Ketua Karang Taruna Taruna Setia Bhakti M. Munib bersama Kepala Dusun Gunungsari H. Maliki menerima paket bantuan masker dari pengurus Forta Lobar.

Momen Ramadhan, Karang Taruna Gunungsari Berbagi Sembako dan Masker Giri Menang (Suara NTB) Momen bulan Ramadhan ini dimanfaatkan Karang Taruna Setia Bhakti Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari Lombok Barat (Lobar) melakukan bakti sosial pembagian sembako gratis kepada masyarakat kurang mampu dan orang tua jompo di wilayah setempat, Sabtu (16/5).

Pembagian ratusan paket sembako ini berkolaborasi dengan wartawan Lobar yang tergabung dalam Forum Wartawan (Forta Lobar). Forta turut mendukung kegiatan ini dengan memberikan ratusan masker yang merupakan sumbangan dari PT Indonesia Power PLTU Jeranjang OMU. Dalam pembagian sembako dan masker ini, Ketua Karang Taruna Setia Bhakti, M. Munib dan Kepala Desa Gunungsari turun langsung bersama pengurus serta anggota karang taruna. Mereka langsung turun keliling ke dusun-dusun membagikan paket sembako kepada warga.

Warga menukar sembako dengan kupon yang sudah diberikan pengurus karang taruna.

Ketua Karang Taruna M. Munib mengatakan, warga yang diberikan sembako ad-

alah para orang tua jompo, warga miskin yang ada di masing-masing dusun di desa setempat. “Kegiatan ini merupakan salah satu program dari karang taruna di bulan suci Ramadhan, semula program karang taruna adalah Safari Ramadhan dan bagi takjil, tapi karena saat ini sedang dilanda wabah Corona, sehingga diubah programnya menjadi berbagi sembako,” terang dia.

Sasaran bantuan paket sembako, jelas dia, sebanyak 180 orang yang tersebar di enam dusun yang ada di Desa Gunungsari. Masing-masing dusun mendapatkan paket bantuan bervariasi, ada 25 sampai 30 orang per dusun.

Tergantung dari jumlah warga jompo miskin di dusun tersebut. Tujuannya memberikan manfaat bagi orang tua jompo dan warga miskin di tengah pandemi ini bagi mereka yang tidak bisa mencari rezeki. Kegiatan ini, lanjut dia, pihaknya bekerjasama dengan Forum Wartawan Lobar, dan didukung juga oleh Yayasan Endri’s Foundation.

Kepala Desa Gunungsari H. Maliki mengatakan kegiatan karang taruna ini untuk mendukung program desa yakni

RADIO

memberikan bantuan kepada warga jompo yang terdampak pandemi. “Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan beban warga di tengah pandemi Covid-19 ini,” harap dia.

Pihaknya berkomitmen akan terus mendukung kegiatan ini bahkan menambah anggarannya agar bisa menjangkau tidak saja warga jompo, namun anak yatim di daerah itu.

Ketua Forta Lobar M. Haeruzzubaidi yang ikut turun membagikan paket bantuan sembako dan masker menambahkan, kegiatan baksos ini sangat tepat dilakukan saat ini, karena masyarakat tengah disusahkan oleh dampak Corona.

Warga, kata dia, terdampak dari berbagai sisi, terutama sekali perekonomian. Karena itu pihaknya pun ikut mendukung kegiatan ini dengan memberikan masker yang disumbangkan oleh PT IP PLTU Jeranjang OMU. “Penting lembaga desa-desa lain, baik itu karang taruna juga melakukan hal yang sama seperti di Gunungsari. Yakni memperbanyak program bansos kepada masyarakat, karena kita tahu banyak warga belum tersasar bantuan hampir di semua desa,’’ terang dia. (her)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 18 Mei 2020

Halaman 7

Jelang Lebaran, Pelatih Kecewa, Bonus Dicairkan Harga Daging Naik Akhir Tahun Mataram (Suara NTB) – Harga daging sapi yang tercatat pada kisaran Rp125-140 ribu sejak bulan lalu dinilai masih wajar. Dimana kenaikan tersebut bukan dipengaruhi oleh keterbatasan stok daging maupun pengiriman ke luar daerah yang dilakukan.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Ir.Hj. Budi Septiani, menerangkan kenaikan harga yang terjadi lebih disebabkan mekanisme pasar.

“Itu standar memang (dengan kisaran harga saat ini). Harga itu memang seperti itu setiap tahun, kalau ada hari-hari besar pasti naik,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (17/5).

Di sisi lain, Budi menegaskan bahwa NTB saat ini dalam kondisi surplus untuk ketersediaan daging sapi. Dimana total produksi per tahun dapat mencapai 78 ribu ton, sedangkan kebutuhan untuk konsumsi hanya 62 ribu ton.

Karena itu, NTB juga memasok 15 ribu ton daging sapi ke daerah lain. Hal tersebut ditekankannya bukan menjadi penyebab kenaikan harga daging sapi yang terjadi saat ini. “Dekat hari-hari besar itu (harga) pasti naik. Itu sudah psikologi pasar,” jelasnya.

“Untuk yang keluar sudah ada kuotanya tersendiri. Kalau tidak dikirim, kasihan peternak juga. Kemana dia akan jual?” ujar Budi. Menurutnya, NTB telah rutin menjadi pemasok untuk kebutuhan daging sapi di daerah lain sekaligus surplus daging sapi sejak 2011 lalu.

Berdasarkan catatan Disnakeswan NTB, 10 Kabupaten/ Kota di NTB memiliki populasi ternak sapi sebanyak 1.242.749 ekor. Rinciannya di Kota Mataram 2.289 ekor, Lombok Barat 118.375 ekor, Lombok Tengah 182.120 ekor, Lombok Utara 93.675 ekor, Lombok Timur 140.782 ekor, Sumbawa Barat 71.869 ekor, Sumbawa 260.041 ekor, Dompu 142.947 ekor, Kabupaten Bima 206.134 ekor, dan Kota Bima 24.513 ekor.

Dari 10 Kabupaten/Kota tersebut, lima kabupaten tercatat surplus daging sapi. Diantaranya Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Kabupaten Bima.

Di sisi lain, diakuinya aktifitas pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) memang tengah mengalami penuruna signifikan saat ini. Sebagai dampak pandemi virus corona (Covid-19) yang sedang berlangsung.

Diterangkan Budi dalam situasi normal pihaknya bisa mengeluarkan 50 rekomendasi pemotongan hewan atau setara pemotongan 750 ekor sapi. “Sekarang (rekomendasi yang dikeluarkan) hanya 10. Itu sekitar 150 ekor sapi,” ujarnya.

Menurutnya, pandemi yang berlangsung saat ini ikut mempengaruhi jumlah permintaan daging konsumsi masyarakat. Untuk itu, pihaknya telah mengambil beberapa tindakan. Salah satunya dengan menutup sementara beberapa pasar ternak yang ada.

Dengan berkurangnya jumlah pemotongan sapi, maka stok sapi potong di NTB disebutnya masih melimpah. Dengan demikian kebutuhan daging untuk puasa saat ini dipastikan masih tercukupi.

Satu-satunya kendala yang masih ada diterangkan Budi adalah daya beli dan jumlah konsumsi daging di masyarakat sendiri. (bay)

Libatkan 346 IKM Dari Hal. 1 IKM-IKM inilah yang akan kami ajak ke Bank NTB dibantu permodalannya. Bank NTB akan memberikan modal dalam beberapa skenario. Tapi dia (IKM dan UMKM) akan mencicil setelah tahun pertama,’’ ujar Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dikonfirmasi di Mataram, Minggu (16/5) kemarin.

JPS Gemilang tahap II dalam bentuk paket sembako dan masker plus suplemen.

Bedanya, pada tahap ini telur ditiadakan dan akan diganti dengan produk ikan kering.

Dengan rincian paket untuk Pulau Lombok berupa 10 kg beras, 1 liter minyak kelapa, 1 ons abon ikan dan ikan kering.

Sedangkan paket sembako untuk Pulau Sumbawa berupa, 10 kg beras, 1 liter minyak goreng sawit, 1 ons abon ikan, produk ikan kering dan garam.

Sementara, paket masker dan suplemen berupa, dua buah masker non medis, susu kedelai, teh kelor/kopi, sabun cair/ batang, dan minyak kayu putih.

Semua produk JPS Gemilang dipastikan merupakan produk dari IKM dan UKM lokal NTB, kecuali minyak goreng sawit untuk Pulau Sumbawa. Masing-masing OPD teknis akan bertanggungjawab terhadap pengadaan produk tersebut. Kali ini, paket sembako dan masker plus suplemen JPS Gemilang akan dikumpulkan terlebih dahulu dan dikemas menjadi satu paket sebelum di dikirim ke desa dan didistribusikan kepada masyarakat.

JPS Gemilang tahap kedua ini akan diberikan kepada 125.000 KK di NTB. Data penerima mengacu pada Data Ter-

padu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 99.000 KK dan Non DTKS 26.000 KK. Pemprov NTB, kata Ridwan, mengalokasikan anggaran sekitar Rp31 miliar untuk JPS Gemilang tahap II, karena jumlah penerima bertambah 20.000 KK dibandingkan tahap pertama yang hanya 105.000 KK. Ridwan mengatakan dengan pelibatan IKM dan UMKM dalam memasok barang JPS Gemilang, sekarang Pemprov bisa memetakan IKM dan UMKM yang ada di daerah ini. Ternyata, IKM dan UMKM di NTB jumlahnya cukup banyak. ‘’Pemetaan ini kami lakukan dan fasilitasi ke Bank NTB Syariah untuk akses permodalan. Untuk pinjaman bagi IKM dan UMKM tak ada jaminan. Cukup melampirkan SPK saja dari Kepala OPD. Misalnya, dia akan mengerjakan masker sekian ribu. Bawa itu saja selesai. Uangnya bisa dibantu oleh PT. Bank NTB Syariah.

Mencicilnya nanti tahun kedua. Tahun pertama tak perlu mencicil,’’ jelasnya.

Diketahui, untuk menggairahkan IKM dan UMKM di masa pandemi Covid-19 ini, Pemprov mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi sebesar Rp278 miliar. Sebesar Rp90 miliar digunakan untuk pemberdayaan IKM dan UMKM. Kemudian juga digunakan untuk membantu petani dan nelayan agar tetap berproduksi di masa pandemi ini. Sedangkan Rp188 miliar dipergunakan untuk program padat karya tunai yang tersebar di sejumlah OPD lingkup Pemprov NTB. (nas)

Mataram (Suara NTB) – Atlet dan pelatih asal NTB peraih medali di SEA Games 2018 mengaku kecewa karena Pemprov NTB mencairkan bonus mereka di akhir tahun 2020. Menurut mereka terlalu lama bila bonus atlet dan pelatih diserahkan akhir tahun.

“Saya kecewa sekali bila sampai bonus kami harus dicairkan akhir tahun. Seharusnya pemerintah bisa mencairkan bonus itu awal tahun 2020. Sebab pemberian bonus tiket sudah diserahterima oleh Gubernur NTB di acara perayaan HUT NTB tahun 2019,’’ ucap Pelatih Pelatnas SEA Games Menembak, Andik Budi Hariono kepada Suara NTB, Minggu, (16/5).

Andik yang sukses mengantarkan atlet menembak meraih satu medali emas di

kata Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) Mataram, Abri Danar Prabawa Sabtu (16/5).

Data PMI habis kontrak tersebut bersumber dari Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisko TKLN) BP2MI pusat.

Dijelaskannya, pada periode Mei hingga Juni 2020, ada 4.202 PMI asal Provinsi NTB diprediksi akan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di 13 negara penempatan. Dari jumlah negara, itu ada tiga negara yang jadi penempatan terbesar.

Rinciannya, 3.186 PMI dari Malaysia, 454 PMI dari Hongkong dan 193 PMI dari Arab Saudi.

Asal mereka tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di NTB yang selama ini jadi kantong pengiriman TKI. Berdasarkan daerah asal PMI, tiga wilayah terbanyak adalah Kabupaten Lombok Timur 1.793 PMI, Kabupaten Lombok Tengah 1.123 PMI dan Kabupaten Lombok Barat 501 PMI. Menurut Abri Dahar, data prediksi kepulangan tersebut masih bersifat situasional. Tidak bisa dipastikan semua PMI itu akan pulang setelah habis kontrak, sebab bisa sebaliknya memperpanjang masa kontrak.

‘’Karena keterbatasan akses transportasi atau penerbangan dari negara penempatan di masa pandemi Covid – 19 bisa jadi kendala,’’ sebutnya.

Kendati belum pasti, namun mengantisipasi kepulangan para PMI di tengah kondisi pandemi Covid-19, UPT BP2MI Wilayah Mataram telah menerapkan protokol pelayanan kepulangan PMI di setiap pintu masuk atau debarkasi. Instansinya bersinergi dengan KKP Kelas II Mataram, Satgas Pencegahan Covid -19 Pemda, KP3 Area Debarkasi, Disnakertrans Provinsi NTB dan Disnaker Kabupaten dan kota.

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, BP2MI terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait, baik di pusat atau pun di daerah. Ini guna utk memastikan pelayanan kepulangan atau kedatangan PMI dari luar negeri.

Pihaknya pun siap menerima mereka kapan pun tiba.

Bahkan saat ini pelayanan kepulangan PMI hampir setiap hari. ‘’Ya kami siap melayani mereka kembali ke tanah air. Berapapun jumlahnya. Siap kami melayani dan melindungi dengan nurani,’’ pungkasnya. (ars)

tuk biaya makan minum di tengah Covid-19 2020”ujarnya.

Dikatakan Andik, para atlet dan pelatih menginginkan bonus SEA Games 2019 dapat dicairkan segera. Pasalnya ia bersama pelatih lainnya butuh biaya makan dan minum dalam kondisi Covid-19.

“Terus terang saya saat ini lagi cari pinjaman uang dengan cara menjaminkan BPKB motor. Saya pribadi butuh uang, karena kondisi Covid-19 ini membuat kita tak bisa mencari nafkah karena honor pelatih dikurangi”jelasnya.

Informasi yang berkembang pihak Dispora NTB akan mencairkan bonus atlet dan pelatih SEA Games 2019 akhir tahun 2020. Pasalnya, bonus atlet akan dianggarkan Dispora NTB lewat APBD Perubahan Pemprov NTB 2020. (fan)

Hari Raya Idul Fitri, ASN Pemprov Mulai Libur Kamis hingga Senin Mataram (Suara NTB) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB libur masuk kerja mulai Kamis (21/5) hingga Senin (25/5). Pada tahun ini, ASN Pemprov hanya cuti bersama selama sehari, yakni Jumat (22/5).

“Hari Kamis mulai libur.

Kamis itu hari libur nasional, kenaikan Isa Al Masih. Kemudian Jumat tanggal 22 Mei cuti bersama. Cuma sehari saja cuti bersama tanggal 22 Mei saja,” kata Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. Lalu Hamdi, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (17/5)

sore kemarin.

Hamdi menjelaskan pada hari Sabtu, ASN Pemprov tidak masuk kerja. Karena Pemprov menerapkan lima hari kerja. Kemudian pada tanggal 24-25 Mei, ASN Pemprov tidak masuk kerja karena merupakan hari libur nasional atau Hari Raya Idul Fitri. “Hari Selasa tanggal 26 Mei, ASN Pemerintah Provinsi sudah masuk kembali,” terangnya.

Terkait dengan sistem kerja ASN Pemprov selama pandemi Corona, tetap seperti sebelumnya. Bagi ASN yang berusia di atas 50 tahun dan

punya penyakit kronis, ibu hamil, ibu menyusui diperbolehkan tidak masuk kantor atau bekerja dari rumah (work from home).

Sedangkan pejabat dua level tertinggi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap masuk kantor setiap hari. Artinya, pejabat eselon II dan III tetap wajib masuk kantor. “Pejabat eselon IV dan staf, itu yang dibuatkan jadwal. Jadwal kita serahkan kepada pimpinan OPD masingmasing. Mereka yang mengatur sistem kerjanya,” tandas Hamdi. (nas)

Pasien Positif Covid-19 di NTB Tinggal 132 Orang Dari Hal. 1 • Pasien nomor 369, an. An. PA, laki-laki, usia 17 tahun, penduduk Desa Labuan Sumbawa, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa.

Pasien pernah melakukan perjalanan ke Magetan Jawa Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 tidak pernah. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Sumbawa dengan kondisi baik; • Pasien nomor 370, an. An. MIA, laki-laki, usia 16 tahun, penduduk Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Magetan Jawa Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 tidak pernah. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Sumbawa dengan kondisi baik; • Pasien nomor 371, an. Tn. B, laki-laki, usia 22 tahun, penduduk Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19.

Riwayat kontak erat dengan pasien Covid-19 nomor 192.

Saat ini sedang menjalani karantina di Kabupaten Bima dengan kondisi baik.

Hari ini terdapat penambahan 13 orang yang sembuh dari Covid-19 setelah pemeriksaan laboratorium swab dua kali dan keduanya negatif, yaitu : • Pasien nomor 22, an. Ny. FES, perempuan, usia 35 tahun, penduduk Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram; • Pasien nomor 35, an. Tn. EAP, laki-laki, usia 40 tahun, penduduk Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram; • Pasien nomor 104, an. Tn.

H, laki-laki, usia 46 tahun, penduduk Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram; • Pasien nomor 191, an. Tn. LASS, laki-laki, usia 34 tahun, penduduk Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram; • Pasien nomor 252 ,an. Tn. RW, laki-laki, usia 42 tahun, penduduk Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara; • Pasien nomor 264, an. An. AH, perempuan, usia 9 tahun, penduduk Desa Labuan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa; • Pasien nomor 265, an. Ny. N, perempuan, usia 32 tahun, penduduk Desa Labuan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa; • Pasien nomor 268, an. Tn. I, laki-laki, usia 82 tahun, penduduk Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima; • Pasien nomor 277, an. Tn. D, laki-laki, usia 71 tahun, penduduk Desa Krama Jaya, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat; • Pasien nomor 301, an. An. MAF, laki-laki, usia 2 tahun, penduduk Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram; • Pasien nomor 302, an. An. MRF, laki-laki, usia 2 bulan, penduduk Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram; • Pasien nomor 307, an. Tn. S, laki-laki, usia 43 tahun, penduduk Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah; • Pasien nomor 337, an. An. S, perempuan, usia 4,5 tahun, penduduk Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.

Dengan adanya tambahan 6 (enam) kasus baru terkonfirmasi positif, 13 tambahan sembuh baru, dan tidak ada kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai Minggu, 17 Mei 2020 sebanyak 371 orang, dengan perincian 232 orang sudah sembuh, 7 (tujuh) meninggal dunia, serta 132 orang masih positif dan dalam keadaan baik.

Untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19, petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif.

Hingga press release ini dikeluarkan, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 862 orang dengan perincian 390 orang (45%) PDP masih dalam pengawasan, 472 orang (55%) PDP selesai pengawasan/sembuh, dan 16 orang PDP meninggal. Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya 5.355 orang, terdiri dari 264 orang (5%) masih dalam pemantauan dan 5.091 orang (95%) selesai pemantauan.

Jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) yaitu orang yang kontak dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 4.870 orang, terdiri dari 1.922 orang (39%) masih dalam pemantauan dan 2.948 orang (61%) selesai pemantauan. Sedangkan Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 57.507 orang, yang masih menjalani karantina sebanyak 4.137 orang (7%), dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 53.370 orang (93%). (r/aan)

Mataram (Suara NTB) – Pelatih Vamos Mataram, Bonsu Hasibuan dikabarkan meninggal Dunia.

Pelatih berdarah Sumatera itu meninggal di Mataram, Jumat, 15 Mei 2020.

Sekretaris Umum (Sekum) Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) NTB, Agus Sukmayadi yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya Sabtu dini hari, 16 Mei 2020 membenarkan bila pelatih tim kebanggaan Vamos Mataram itu meninggal dunia.

“Pelatih Vamos Mataram meninggal usai main futsal pukul 22.00 Wita,” ucapnya.

Tidak disebutkan dimana pelatih kebanggaan tim Kota Mataram itu bermain futsal. Namun demikian, pelatih tersebut dikabarkan telah meninggal dunia karena serangan jantung usai bermain futsal pada Jumat malam, 15 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita.

Kabar meninggalnya pelatih berusia sekitar 36 tahun itu sudah beredar di kepengurusan KONI NTB. Sejumlah pengurus olahraga di NTB mengucapkan ikut merasakan kesedihan men-

dengar kepergian pelatih yang ikut membesarkan nama Vamos Mataram ini.

Kesedihan mendalam atas kepergian pelatih tersebut tentu juga dirasakan oleh pihak keluarga besar Manajemen Vamos Mataram.

Pengurus Vamos Mataram mengatakan sangat sedih atas mangkatnya pelatih yang saat ini tengah melatih tim Vamos Mataram.

Melalui akun instagramnya, klub Liga Futsal Profesional Indonesia yang meraih juara tiga kali berturut-turut ini menyampaikan ucapan duka citanya.

“Innalillahi wa innailaihi rojiun. Keluarga besar Vamos Mataram berduka dengan berpulangnya Coach Bonsu Hasibuan. Pada hari Jumat malam, 15 Mei 2020. Sungguh sebuah kehilangan yang sangat mendalam bagi kami.”

“Terimakasih coach, untuk segala dedikasinya untuk memajukan futsal di NTB. Mari sama sama kita berdoa semoga segala Dosa Almarhum diampuni dan Amal Ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Alamin.” (fan/aan)

Hadapi Pandemi, Perusahaan Diprediksi Bertahan Sampai Juni Dari Hal. 1 Diterangkannya, dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor ekonomi memang cukup signifikan. Untuk bisa bertahan di tengah kondisi saat ini disebut Syawaludin memang cukup sulit, terlebih akses terhadap program-program bantuan seperti restrukturisasi kredit belum sepenuhnya dapat terealisasi.

Terkait pengajuan restrukturisasi kredit sendiri, pihaknya belum mendapatkan gambaran yang jelas terkait alasanalasan penolakan dari pihak perbankan. ‘’Kami dari pengusaha tidak tahu kendalanya apa, tapi kondisi ini cukup mengkhawatirkan. Sampai sekarang belum mendapatkan relaksasi ini,’’ ujarnya.

Diterangkan Syawaludin, kesulitan akses restrukturisasi tersebut tidak hanya dialami ketika mengajukan permohonan ke perbankan. Namun kondisi serupa dialami untuk penyedia kredit di lembaga keuangan non-perbankan juga. ‘’Bukan cuma perusahaan.

Debitur rumah tangga atau konvensional yang mengambil kredit di lembaga keuangan non-bank seperti finance dan lain sebagainya (juga) susah.

Bahkan belum mendapatkan relaksasi ini,” jelasnya.

Senada dengan itu Ketua Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) NTB, Awanadhi Aswinabawa, menerangkan pengusaha di sektor pariwisata khusus-

nya juga mengalami kendala yang sama. Dimana untuk bertahan di tengah pandemi Covid-19 cukup sulit dilakukan tanpa adanya realisasi program bantuan dari pemerintah dan lembaga terkait.

“Kita sudah melakukan negosiasi dengan pihak BPJS, PLN, Disnaker, dan lain-lain.

Kita masih menunggu hasilnya bagaimana. Celakanya, semuanya ini menunggu dari pusat,” ujarnya. Artinya, seluruh perwakilan lembaga yang diharapkan menyediakan program bantuan tersebut tidak bisa mengambil keputusan karena masih menunggu arahan dari kantor pusat.

Menurut Awan, pihaknya memahami terbatasnya wewenang pihak perbankan dan lembaga lainnya di daerah untuk mengambil keputusan segera. Kendati demikian, pihaknya mengharapkan ada solusi yang lebih aktif dilakukan, untuk sama-sama menyelamatkan dunia usaha secara umum dan pariwisata secara khusus.

Diterangkannya kondisi perusahaan di berbagai bidang saat ini memang tertatih-tatih untuk bertahan. “Ibaratnya sekarang ini bertahan supaya pekerja bisa makan di tengah kondisi sulit ini,” ujarnya. Untuk itu, program bantuan yang disediakan pemerintah dan lembaga terkait menjadi harapan satu-satunya bagi pelaku usaha di NTB untuk dapat melewati masa suli dari pandemi Covid-19. (bay)

Surat Keterangan Sehat Tak Jamin PMI Bebas Corona Dari Hal. 1 Dari jumlah tersebut sebanyak 4.685 orang masih menjalani karantina. Kemudian 52.395 orang sudah selesai menjalani masa karantina 14 hari.

Sehingga, mengantisipasi kepulangan para PMI di tengah kondisi pandemi ini, UPT BP2MI Wilayah Mataram NTB menerapkan protokol pel-

ayanan kepulangan PMI di setiap pintu masuk atau debarkasi. Dengan bersinergi dengan KKP Kelas II Mataram, Satgas Pencegahan Covid-19 Pemda, KP3 area debarkasi, Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Badan Kesatuan Bangsa dan Poldagri Provinsi NTB, Disnakertrans Provinsi NTB dan Disnaker kabupaten/kota. (nas)

Dari Sumbawa, NTB Mulai Tes Swab Massal

4.202 PMI Kehilangan Pekerjaan Dari Hal. 1

SEA Games 2019 mengatakan bonus untuk atlet SEA Games 2019 seharusnya sudah diupayakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB cair awal tahun 2020.

Pasalnya Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah sudah menyerahkan secara simbolis bonus atlet dan pelatih di acara HUT NTB tahun 2019.

Menurut Andik, keterlambatan pencairan bonus atlet dan pelatih SEA Games 2019 menunjukan buruknya perhatian pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB kepada atlet-atlet NTB yang sukses menghrumkan nama bangs dan daerah di kancah Internasional.

“Kami kecewa pihak Dispora NTB tak bisa mencairkan bonus atlet awal tahun ini.

Padahal kami butuh uang un-

Pelatih Vamos Mataram, Bonsu Hasibuan Meninggal Usai Main Futsal

Dari Hal. 1 “Walau sudah dijelaskan tetap ternyata masih banyak yang khawatir, sehingga tidak hadir pada waktu pelaksanaan.

Justru para pejabat Pemda yang hadir menyaksikan untuk memberi dukungan, jadi merasa tertarik untuk mencoba,” ujarnya.

Keikutsertaan ini pun bersambut. Sebab, selain pejabat ini kebanyakan tinggal di lokasi yang menjadi obyek penelitian, keikutsertaannya juga bisa menepis rasa takut masyarakat yang berlebihan itu.

“Alhasil, mulai dari Wakil Bupati, Sekda, para Kepala Dinas dan Badan yang hadir, ikut serta. Masyarakat umum relawan yang mendaftar pun hampir semua minta difoto dan video kegiatan pengambilan swab nya. Lalu disebarkan sendiri melalui medsos. Padahal di awal kami sudah sampaikan ke media yang meliput untuk jangan memotret wajah peserta,” ujarnya.

Arief menjelaskan, pihaknya menilai kegiatan ini satu sisi sudah berhasil menghapus rasa takut yang berlebihan terhadap upaya pencegahan Covid-19 melalui swab dan pemeriksaan PCR. Setelah itu ujar Arief, ada beberapa permintaan masyarakat

untuk swab di lingkungan kerja beresiko seperti Rumah Sakit.

“Untuk itu, saya persilakan Pemda untuk memutuskan. Tapi sudah jadi pelayanan Pemda lagi bukan ranah penelitian kami,” ujarnya.

Untuk diketahui, tes swab massal diikuti Wakil Bupati (Wabub) Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, MM, asisten, Kepala Bappeda, Kepala Diskominfotik dan sejumlah pejabat lainnya bersama masyarakat. Pengambilan sampel dilakukan di dua lokasi yakni di Halaman Kantor Bupati Sumbawa menggunakan sistem drive through (peserta tetap di dalam mobil) dan di Taman Mangga menggunakan bilik swab (petugas berada dalam bilik).

Petugas mengambil sampel peserta di hidung. Caranya dengan memasukkan alat yang bentuknya seperti cotton bud ke hidung. Alat yang dimasukkan cukup dalam kemudian diputar dan diusap untuk mendapatkan cairan. Prosesnya hanya berlangsung singkat.

Setelah sampel diperoleh, ujung alat digunting dan dimasukkan dalam sebuah wadah.

Kemudian dipilah sesuai dengan kode dari peserta.

Wabup Sumbawa, Drs H.

Mahmud Abdullah menyampaikan, pihaknya mencoba menggandeng Lab Genetik STP untuk melakukan tes swab ini. Dari hasil tes, nantinya dapat dipantau penyebarannya. Pihaknya juga menunggu hasil pemeriksaan yang nantinya sebagai gambaran untuk langkah dan kebijakan lebih lanjut.

Menurut Wabup yang didampingi Kapolres dan Sekda Sumbawa, tes swab ini juga diharapkan menjadi edukasi bagi masyarakat. Supaya tidak takut jika nantinya diminta untuk melakukan tes.

Karena tes ini dinilainya sangat praktis dan waktunya cepat. ‘’Swab itu tidak ada repotnya dan sangat cepat, tidak terlalu ribet. Ini untuk edukasi kepada masyarakt untuk tidak takut ketika kita minta untuk di swab,’’ terangnya.

Arief Budi Witarto menjelaskan, tes swab yang dilakukan merupakan penelitian dengan metode pool test.

Peserta yang dilakukan swab merupakan orang yang sehat. ‘’Karena pool test tujuannya untuk mengamankan orang yang dianggap sehat. Sekarang ini kan mencari yang positif. Ini untuk melengkapi itu, ada satu metode namanya pool test dan kita coba di sini. Jadi mulai dari

pelaksanaan di lapangan seperti apa, Alhamdulillah berjalan lancar. Terus juga sambutan masyarakat yang selama ini takut, setelah melihat langsung sudah merasa menjadi berani dan merasa ini tidak menakuntukan,’’ ujarnya.

Pengambilan sampel ini, sebutnya, ada dua metode yakni di bilik dan langsung. Pola ini di luar negeri untuk memindai orang-orang sehat. Pertama dilakukan di luar, bukan di dalam gedung. Kemudian drive through menggunakan mobil tujuannya supaya menjaga jarak. Bagi yang tidak mempunyai mobil, makanya menggunakan bilik atau secara biasa. ‘’Di dua tempat ini, kira-kira sekitar 100 (peserta) dari tes sekitar 2 sampai 3 jam. Untuk penelitian sekali ini saja.

Hasilnya nanti kita sampaikan. Berikutnya Pemda atau Pemprov silakan menindaklanjuti,’’ terangnya.

Setelah pengambilan sampel, sebut Arief, akan dilanjuntukan dengan pemeriksaan di laboratorium. Laboratorium ini juga penting untuk memastikan pemeriksaan skala besar bisa dilakukan dengan cepat dengan teknik pool test. Terakhir nanti baru dilakukan pemetaan klaster berdasarkan KTP tempat tinggalnya.

‘’Nah ini masih penelitian, jadi kalau hasilnya memang bisa melengkapi kebijakan yang ada, terus masyarakat atau pemda melihat ini baik, saya kira bisa diterapkan pada skala yang lebih luas. Nanti kita serahkan ke Pemda,’’ lanjutnya.

Meskipun jumlah sampel banyak, hasilnya tetap akan diketahui dengan cepat. Hanya saja, karena banyak masyarakat yang belum mendaftar dan datang langsung ke lokasi untuk melakukan tes. Sehingga harus dilakukan pendataan ulang dan membutuhkan waktu. ‘’Untuk hasilnya, karena ini walaupun jumlahnya banyak tapi dilakukan secara pool jadi cepat. Sebenannya kalau semua pendataannya selesai, besok (hari ini) juga sudah selesai. Mungkin ini yang lama pendataan. Karena banyak orang belum mendaftar datang langsung, kita data ulang dulu.’’

Karena datanya belum lengkap, belum bisa diumumkan punya siapa. Semuanya menggunakan kode, ini yang harus dipastikan. Itu mungkin yang perlu waktu. Karena aslinya ini mendaftar dulu. ‘’Jadi sudah didata, sudah dikasi kode tapi ternyata ada masyarakat yang tertarik ingin ikut. Nah ini pendataannya perlu tambahan,’’ pungkasnya. (ind/arn)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 18 Mei 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Lindungi Tenaga Medis

(Suara NTB/ist)

BPBD NTB Kirim 53.850 APD ke RS Rujukan dan Pemkab/Pemkot

APD - Proses pengangkutan 53.850 APD yang diturunkan dari Pesawat Hercules TNI AU

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 kabupaten dan kota, didedi- ke seluruh daerah di NTB. Se- APD,� kata Ibrahim kepada masker. Pengiriman ini me- bar di 10 kabupaten/kota den- Harapan Keluarga, RS Siloam Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 lengkapi kebutuhan sebelum- gan kapasitas ruang isolasi 315 Mataram, RSUD Patut Patuh Pemerintah Provinsi NTB kasikan melindungi para tena- lain itu akan diberikan juga Suara NTB, Minggu (17/5).

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Jumlah ini diketahui pal- nya. Dimana secara bertahap tempat tidur. Seperti, RSUD Patju Lombok Barat, RSUD melalui BPBD NTB kembali ga medis yang masih bekerja kepada rumah sakit rujukan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ing banyak dibanding pengiri- BNPB mengirim bantuan ke- NTB, RSUD dr. R. Soedjono Praya, RSUD Lombok Utara, Covid -19 di seluruh NTB. mendistribusikan bantuan keras menangani Covid - 19.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 “Ada 53.850 APD dan telah man bertahap sebelumnya. pada Provinsi NTB untuk Selong, RS H. L. Manambai RSUD Asy Syifa Sumbawa APD itu menurut Kasi Alat Pelindung Diri (APD) bagi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 tenaga medis di daerah. Ban- Penyelamatan dan Evakuasi didistribusikan 43.665 unit Awalnya didistribusikan diberikan ke 172 Puskesmas. Abdulkadir, RSUD Kota Bima, Barat dan RSUD Dompu, RS 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 sementara rumah sakit ru- RSUD Kota Mataram. Kemu- Bhayangkara, RSI Siti Hajar, tuan itu bersumber dari BNPB, pada Bidang Kedaruratan dan ke kabupaten dan kota. Se- 4.200 unit, kemudian meny123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 secara keseluruhan 53.850 APD Logistik BPBD NTB, Ibrahim dangkan yang dalam proses usul 10.000 unit APBD yang jukan yang jadi sasaran distri- dian RSAD Korem Wirabhakti RSUD Sumbawa dan RS Awet 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 10.185 termasuk di dalamnya busi bantuan diantaranya terse- Mataram, RS Unram, RS. Muda Narmada. (ars/*) yang sudah didistribusikan ke Kurniawan untuk diserahkan pendistribusian 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

(Suara NTB/ist)

SERAH TERIMA - Proses serah terima APD dari perwakilan BPBD NTB kepada perwakilan BPBD kabupaten dan kota.