Edisi Kamis 18 Juni 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 18 JUNI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 86 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tahap II Disalurkan 100 Persen

(Suara NTB/why)

Kelanjutan Program JPS Gemilang Tunggu Arahan Pusat

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB merencanakan pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang untuk sementara dilakukan sampai tahap III. Untuk kelanjutan program JPS Gemilang, Pemprov masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat.

Sementara, untuk penyaluran JPS Gemilang tahap II, pada Rabu (17/6) sudah terdistribusi 100 persen ke seluruh kabupaten/kota di NTB.

Polisi Dikerahkan Kawal Kenormalan Baru Sektor Pariwisata NTB Mataram (Suara NTB) Empat destinasi wisata NTB segera dibuka dengan konsep kenormalan baru demi mengungkit ekonomi yang terpuruk akibat pandemi. Aparat dikerahkan untuk mendisiplinkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Penerapan kenormalan baru bisa dicabut apabila kebobolan lagi.

Kapolda NTB Irjen. Pol. Mohammad Iqbal menegaskan, pihaknya sudah menyiapkan personel yang akan mengawal penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19. ‘’Nah, new normal life ini kami bersama TNI akan lebih maksimal lagi dengan pengerahan personel,’’ terangnya, Rabu (17/6) kemarin.

Kepolisian, sambung dia, sudah terlibat sejak awal penanganan pandemic Covid-19.

Namun pada kebijakan kenormalan baru khususnya di sektor pariwisata, kepolisian akan

‘’Kita masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat.

Kalau Pemerintah Pusat memerintahkan sampai Desember, tentu Pemprov NTB akan melakukan pembahasan.

Tapi untuk sementara ini, masih sampai tahap III,’’ ujar Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, kemarin.

Khalik mengatakan, Pemprov mulai mempersiapkan untuk penyaluran JPS Gemilang tahap III. Pemprov mulai merancang jenis-jenis barang yang akan masuk menjadi paket JPS Gemilang tahap III. Paket JPS Gemilang tahap III, akan lebih banyak lagi produk-produk IKM dan UKM lokal. ‘’Terutama barang-barang dari IKM dan UKM. Kalau beras segala macam masih sama. Diharapkan akhir bulan Juni ini sudah mulai terdistribusi JPS tahap III,’’ katanya.

Sementara itu, untuk penyaluran JPS Gemilang tahap II, pada Rabu (17/6) sudah terdistribusi 100 persen ke seluruh kabupaten/kota di NTB. Laporan yang diterima Rabu (17/6) pukul 12.00 Wita, distribusi JPS Gemilang tahap II kepada 110.000 KK penerima manfaat yang datanya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah 100 persen.

Dengan rincian, Kota Mataram 2.695 KK, Lombok Barat 10.918 KK, Lombok Utara 4.097 KK, Lombok Tengah 15.997 KK, Lombok Timur 42.788 KK. Kemudian Sumbawa Barat 2.535 KK, Sumbawa 6.681 KK, Dompu 7.840 KK, Bima 14.528 KK dan Kota Bima 1.939 KK. ‘’Secara umum tak ada kendala. Karena semua OPD dengan wilayah dampingan berjalan bersama. Ini juga yang membuat kecepatan tahap II lebih bagus,’’ katanya.

berbagi tugas soal kedisiplinan. ‘’Nanti akan lebih mendisiplinkan masyarakat. Polisi hadir di lapangan dengan imbauan atau dengan program yang sudah kami gagas yaitu kampung sehat untuk menstimulan masyarakat lebih patuh disiplin terhadap protokol kesehatan,’’ terangnya.

Pengerahan personel itu nantinya tertuju pada destinasi wisata unggulan NTB yang menerapkan kebijakan kenormalan baru pada Juli nanti.

Antara lain kawasan tiga gili di Lombok Utara, Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Pulau Moyo Sumbawa, dan KEK Mandalika.

Nantinya Polda NTB bersama Pemda KLU dan Pemprov NTB mengevaluasi kesiapan kenormalan baru di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air lebih dulu.

Pengecekannya pada hari ini, Kamis (18/6). (why)

Lebih Banyak Libatkan UKM/IKM Semangat pemberdayaan UKM/IKM dalam produk Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang disediakan Pemprov NTB dalam Program JPS Gemilang, tetap menjadi konsep penyediaannya pada tahap III nanti. Bahkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, menekankan supaya produk-produk yang disediakan dalam JPS Gemilang tahap III tersebut merupakan produkproduk yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. ‘’Kita jangan terlena dengan tahapaan penyelenggaraan JPS tahap I dan II, tetapi harus mengawal tahap III lebih baik,’’ ujar gubernur didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, saat Rapat Evaluasi JPS tahap II dan rencana persiapan JPS III, Senin (15/6) lalu Bersambung ke hal 11

TO K O H Program Unggulan Harus Produktif

Gugus Tugas Covid-19 Terima Bantuan Produk BLK NTB

WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah memimpin rapat terkait kondisi dan rencana tindak lanjut pengelolaan sampah dengan metode Refuse Derived Fuel (RDF) yang dipaparkan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Ir. Madani Mukarom, B.Sc. F, M.Si di Ruang Rapat Anggrek, Rabu (17/6).

RDF merupakan salah satu teknik penanganan sampah dengan mengubah sampah menjadi bahan bakar.

Bersambung ke hal 11 Hj.Sitti Rohmi Djalilah

Mataram (Suara NTB) Pandemi Covid-19 telah berdampak pada hampir seluruh aktivitas masyarakat. Di tengah kewaspadaan masyarakat, Pemerintah tetap berikhtiar membangkitkan semangat dan produktivitas warga melalui pelatihan berbasis daring. Pelatihan daring yang dilakukan menyasar warga yang terdampak Covid-19.

Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengatakan, sangat kagum dan mengapresiasi hasil karya tersebut. ‘’Ini adalah hal yang spesial dikarenakan karya ini adalah hasil mereka yang terdampak Covid-19.

Mereka stay at home kemudian mendapat pelatihan secara online lalu tetap produktif,’’ jelasnya.

Menurutnya, Diklat virtual yang dilakukan telah mampu menghasilkan produk yang

produktif dan menarik. ‘’Inilah pesannya yang selama ini selalu didengungkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Insya Allah, produk-produk yang memungkinkan akan diprioritaskan masuk menjadi item dalam JPS Gemilang,’’ jelasnya.

Senada dengan Sekda Provinsi NTB, pihak BLK NTB yang diwakili Jayakusuma selaku Instruktur Kejuruan LAS BLK NTB menjelas-

kan bahwa pelatihan yang didanai APBN ini dilakukan melalui platform aplikasi zoom. ‘’Pelatihan dimulai dari tanggal 3-16 Juni 2020. Pelatihan ini ada tiga bentuk, pelatihan pembuatan masker, wastafel dan memasak. Pelatihan melalui platform zoom, jumlah peserta ada 16 peserta tiap masing-masing mata pelatihan,’’ jelasnya. (nas)

Pemprov Jalankan Rekomendasi BI dan BPS

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/bay)

Dikaji Buka Destinasi Wisata

H. Amry Rakhman

Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB memperkirakan ekonomi NTB pada triwulan II - 2020 akan mengalami kontraksi minus 7,25 persen sampai minus 7,65 persen. Untuk menekan kontraksi ekonomi yang begitu besar, Pemprov NTB menjalankan rekomendasi Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang juga sudah melakukan kajian.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP mengatakan, BI dan BPS merekomendasikan kepada Pemda agar masy-arakat tetap berproduksi di tengah pandemi. Sehingga ekonomi NTB tidak mengalami kontraksi yang terlalu besar.

‘’Rekomendasi dari BI dan BPS, bagaimana kita tetap mempertahankan produksi khususnya terkait dengan IKM dan UKM agar tetap berproduksi di tengah pandemi,’’ kata Ridwan dikonfirmasi di Mataram, Rabu (17/6) kemarin.

Kebijakan Pemprov melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dengan memberdayakan IKM dan UKM lokal dinilai langkah yang sudah on the right track. Langkah yang dilakukan ini selain bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat miskin dan hampir miskin terdampak Covid-19.

Sekaligus kebijakan yang diambil mendorong IKM dan UKM tetap berproduksi di tengah pandemi Covid-19.

Bersambung ke hal 11

H. Ridwan Syah

Sangeang – Sape Dipersiapkan Jadi Kawasan Investasi Baru

(Suara NTB/bay)

(Suara NTB/dok)

Edy Wardoyo

Bertempat di Gedung Sangkareang Setda Provinsi, Gugus Tugas Covid-19 Provinsi NTB menerima bantuan berupa barang-barang kebutuhan hasil pelatihan dari BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Rabu (17/6).

Bantuan itu berupa 32 unit wastafel, 3000 masker, dan ratusan toples makanan kering.

Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Covid-19 Provinsi NTB yang juga Sekda NTB,

Tekan Kontraksi Ekonomi NTB

(Suara NTB/humasntb)

UPAYA membuka kembali industri pariwisata di NTB si tengah pandemik Covid-19, menjadi kajian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Keratif (Kemenparekraf).

Asisten Deputi Bidang Bidang Pengembangan Produk Pariwisata Kemenparekraf, Edy Wardoyo, menerangkan hal tersebut masih membutuhkan pengaturan standard operational procedur (SOP) yang diperlukan. ‘’Tentu dalam pembukaan nanti itu pene-rapan prinsip cleanliness, health, and safety (CHS) ini yang kemudian dalam waktu dekat SOP Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/disosntb)

TUNTAS - Tabel penyaluran JPS Gemilang tahap II yang sudah tuntas 100 persen pada Rabu (17/6).

Mataram (Suara NTB) – Program industrialisasi di NTB membutuhkan banyak dukungan, khususnya untuk saranaprasarana yang ditawarkan untuk menarik investor. Untuk itu, pengembangan kawasan investasi disebut merupakan salah satu kunci utama mewujudkan industrialisasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Ir.H. Muhammad Rum, MT menerangkan, saat ini NTB telah memiliki beberapa kawasan investasi. Diantaranya H. Muhammad Rum Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Global Hub Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok Utara (KLU), dan kawasan Samota di Kabupaten Sumbawa dan smelter di Kabupaten Sumbawa Barat. ‘’Jelas kita punya kawasan investasi itu, kemudian yang baru nanti di Sangeang – Sape.

Itu yang dipersiapkan,’’ jelas Rum, Rabu (17/6). Dengan begitu, Pemerintah Kabupaten Bima diharapkan dapat memanfaatkan ketenaran Pulau Komodo untuk mempromosikan Sangeang dan Sape sebagai salah satu destinasi wisata dengan potensi menjanjikan.

Menurutnya, dengan berbagai kawasan investasi tersebut NTB saat ini telah terbuka untuk bermacam-macam jenis investasi.

Dicontohkan seperti pengembangan Global Hub untuk membangun galangan kapal yang mendukung transportasi laut. ‘’Seperti di Singapura itu, istilahnya (kita mengembangkan) untuk kota jasa pelabuhan internasional,’’ ujarnya. Kendati demikian, diakui untuk saat ini realisasi investasi masih belum bisa terlihat.

Salah satunya karena dampak pandemi virus Corona (Covid-19) yang masih berlangsung.

Untuk itu, Pemprov NTB sampai saat ini disebutnya masih

menunggu. Di sisi lain, promosi potensi investasi NTB disebutnya tetap dilakukan.

Di tengah pandemi yang berlangsung saat ini, promosi tersebut dilakukan melalui video conference (vicon) dengan investor-investor potensial yang ada di luar negeri. ‘’Tetap kita optimis menjajakan potensipotensi kita kepada mereka.

Kita tawarkan yang memang selama ini kita punya. Kemarin ada dengan Belgia, Uni Emirat Arab terkait potensi investasi itu,’’ jelas Rum. Diterangkan, kawasan investasi di NTB saat ini membutuhkan investor.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 18 Juni 2020

Halaman 2

Kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

1.784 Kader di Mataram Peroleh Asuransi Keselamatan Kerja Mataram (Suara NTB) Kader di kelurahan tidak perlu gusar. Pemkot Mataram melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memberikan asuransi keselamatan kerja bagi 1.784 kader. Kader diharapkan tetap meningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Penyerahan kartu jaminan keselamatan kerja diserahkan secara simbolis oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh ke enam perwakilan kader dari masing – masing kecamatan, Rabu (17/6).

Walikota memahami bahwa kader memiliki tugas berat memberikan edukasi dan sos-

ialiasi kepada masyarakat. Sebagai bentuk perhatian, Pemkot Mataram secara bertahap menaikkan insentif kepada kader sebagai bentuk apresiasi.

“Alhamdulillah, sekarang insentif kita berikan Rp250 ribu per bulan. Nilainya ini memang kecil.

Tapi jika dihitung dengan jumlah kader. Anggaran yang kita sediakan miliaran untuk membayar insentif kader setiap tahunnya,” kata Walikota. Asuransi ini juga sebagai bentuk apresiasi.

Pemkot akan membayar premi selama lima bulan terhitung mulai Agustus hingga Desember.

Manfaat dari asuransi akan diperoleh bagi ahli waris. Contohnya, kader meninggal saat

bekerja memperoleh asuransi Rp40 juta. Kepala DPPKB Kota Mataram, Sudirman menyebutkan secara detail bahwa jumlah kader memperoleh asuransi 1.784 orang dari jumlah 356 posyandu di Kota Mataram. Dari premi dibayar Rp9.500 per bulan. Kader mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jaminan kecelakaan kerja akan diberikan kepada ahli waris. “Misalnya ada yang baru kemudian mengalami kecelakaan saat bekerja. Otomatis akan mendapatkan asuransi,” terangnya.

Sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan memberikan edukasi serta pemahaman kepa-

da peserta agar kader merasakan manfaat dari program. Sehingga, kedepan pembayaran premi tanpa dibiaya oleh pemerintah. Kader secara mandiri mengasuransikan diri mereka.

“Misalnya saya sudah ikut dari kantor. Tapi saya boleh mengasuransikan diri saya secara mandiri. Karena manfaat yang diberikan sangat bagus. Makanya BPJS Ketenagakerjaan memberikan support kepada para kader dengan membayarkan dulu premi selama tujuh bulan,” jelasnya. Setelah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, kader diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/cem)

Sudirman

KARTU KEPESERTAAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Kepala DPPKB Sudirman menyerahkan secara simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan kader di aula Pendopo, Rabu (17/6).

Mohan - Ahda Berpeluang Berpasangan Lomba Hidup Sehat PERUMAHAN Kodya Asri sedang dipersiapkan mewakili Kelurahan Jempong mengikuti lomba lingkungan tingkat provinsi. Faktor kebersihan serta pola hidup sehat masyarakat jadi kriteria penilaian.

Memulai persiapan mengikuti lomba telah dibangun komunikasi dengan kepala lingkungan, tokoh agama, tokoh masyarakat serta kader dan petugas Puskesmas. Keterlibatan seluruh unsur menjadi kunci program kelurahan (Suara NTB/cem) terlaksana dengan baik.

Ishaka “Karena dalam lomba hanya satu lingkungan yang boleh mewakili. Dari 12 lingkungan di Jempong Baru, saya tunjuk lingkungan BTN Kodya Asri mewakili,” kata Lurah Jempong Baru Ishaka ditemui, Rabu (17/6).

Persoalan kebersihan, keamanan serta keasrian lingkungan menjadi tanggungjawab lingkungan. Lomba ini sebenarnya menjadi sarana bagi masyarakat untuk menunjukkan kebersamaan atau kekompakan, sehingga diharapkan menjadi percontohan bagi lingkungan lain.

“Harapan kami tidak saja sangat lomba seperti ini. Tapi penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) ini secara terus menerus agar tercipta lingkungan sehat,” harapnya.

Di satu sisi, Ishaka menjelaskan pelaksanaan penanganan Covid-19 berbasis lingkungan (PCBL) cukup efektif. Kelompok kerja telah dibentuk dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda serta kader. Kepala lingkungan bertanggungjawab terhadap keberlangsungan program. Terutama penerapan protokol kesehatan Covid-19. Menggunakan masker, mengecek suhu tubuh warga masuk ke lingkungan. Menghindari kerumunan, mencuci tangan menggunakan sabun dan lainnya. Tujuannya adalah memutus mata rantai penyebaran Coronavirus Disease.

“Boleh beraktivitas normal tapi tetap ikuti protokol kesehatan,” ujarnya.

Ishaka menegaskan menuju kenormalan baru, bukan berarti masyarakat lalai terhadap protokol kesehatan. Justru masa transisi kenormalan baru, masyarakat meningkat kewaspadaan. Penularan transmisi lokal melalui transmisi lokal perlu diantisipasi.

Oleh sebab itu, masyarakat harus tetap menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi makanan bergizi serta mentaati anjuran atau imbauan pemerintah. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinamika politik di Kota Mataram relatif dinamis. Meskipun sejumlah figur mendeklarasikan diri maju pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut, namun hingga kini belum ada satupun bakal pasangan calon berani mendeklarasikan diri. Kesempatan ini, justru memberikan peluang lahirnya pasangan H. Mohan Roliskana dan H. Badruttaman Ahda pada kontestasi 9 Desember mendatang.

Sinyal duet Mohan – Ahda terlihat dari mulai mesranya hubungan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dengan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Dua pekan terakhir, Ahyar yang notabene ayah dari Ahda, intens berkomunikasi dengan Mohan. Kemesraan itu tidak biasa dipertontonkan di ruang publik.

Pantauan Suara NTB, Selasa (16/6), Mohan yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram menghampiri Ahyar usai menjamu Danlanal. Di bawah terik matahari, keduanya ngobrol serius. Sorot kamera dan panasnya

terik matahari tak dihiraukan.

Peluang berpasangannya Mohan dan Ahda tidak ditampik bisa saja terjadi. Sepanjang partai politik belum mengeluarkan surat keputusan (SK) dukungan ke bakal pasangan calon. Pengalamannya selama 26 tahun sebagai politisi, hal sekecil apapun bisa berubah.

“Silakan berjalan saja. Kita ikuti saja. Karena masing – masing sudah berjalan jauh.

Sepanjang belum ada SK, kan ini bisa saja terjadi. Ini sangat bergantung pada keduanya,” jawab Ahyar diplomatis.

Spekulasi publik bahwa dinasti politik masih akan ber-

tahan. Sebab, Mohan dan Ahyar sama – sama memiliki basis masa yang kuat. Ahyar mempersilakan masyarakat berspekulasi apapun. Sampai saat ini, masih melihat dinamika dari partai.

Secara kekuatan, Ahyar masih memiliki popularitas di masyarakat. Apalagi di sisa jabatannya hingga Februari 2021 mendatang. Meskipun demikian, ia tetap tidak mau mendahului kehendak dan membiarkan proses politik ini mengalir begitu saja.

Siapapun dinilai memiliki peluang maju sebagai calon untuk merebut hati masyarakat.

Masyarakat akan melihat figur

WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., menyayangkan pemangkasan anggaran yang menyasar Dinas Pendidikan Kota Mataram. ‘’Kemarin kita rapat kerja dengan Dinas Pendidikan. Terkait dengan penanganan covid ini kan, banyak juga anggaran yang dipotong di Dinas Pendidikan,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (17/6) kemarin.

(Suara NTB/fit) Beruntung, anggaran PPDB H. Muhtar (Penerimaan Peserta Didik Baru) tidak terpangkas seluruhnya. Masih ada sisa anggaran sekitar Rp250 juta. Meskipun sebetulnya kebutuhan anggaran untuk PPDB adalah Rp500 juta. Termasuk di dalamnya anggaran sosialisasi PPDB. ‘’Karena dengan sistem penerimaan semacam ini, masing-masing sekolah harus membeli server. Itu yang membuat anggarannya membengkak seperti itu,’’ terangnya. ‘’Kalau penerimaannya di sekolah, tidak ribet, tapi ini penerimaannya bias di kantor lurah, kantor camat dan itu membutuhkan biaya juga. Bagaimana bersosialisasi dan lain sebagainya,’’ ujar mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini. Muhtar mengatakan, pemangkasan anggaran pada Dinas Pendidikan, tentu akan membawa pengaruh terhadap kerja-kerja Dinas Pendidikan.

Namun demikian, Muhtar memberi gambaran bahwa yang terpengaruh pemangkasan anggaran itu adalah program fisik. ‘’Tapi kalau yang ada kaitannya dengan yang bisa kita perjuangkan untuk pengadaan bangku dan lain sebagainya, sebagian masih ada. Ada yang di SMPN 1, SMPN 2. Ada juga yang dari Pokir teman semua dibabat habis,’’ ungkap politisi Gerindra ini.

Hal ini, lanjut Muhtar membuat anggota Dewan, gundah. Karena, pendidikan merupakan kebutuhan mendasar. Mestinya, lanjut dia, Pemkot Mataram dalam melakukan pemangkasan anggaran, harus memilah-milah, OPD mana yang harus dipangkas lebih banyak. Sedangkan untuk urusan wajib, sudah diatur dalam undang-undang. ‘’Pemerintah pusat saja, undang-undang sudah menentukan 30 persen itu harus terpenuhi di pendidikan,’’ tegasnya. Kendati demikian, Muhtar enggan mengomentari anggaran pendidikan Kota Mataram yang setelah dilakukan refocusing, totalnya kurang dari 30 persen. ‘’Silahkan disampaikan kepada Pak Wali dan pak Sekda, artinya apakah ini melanggar undang-undang atau tidak,’’ imbuhnya.

Anggota dewan dari Dapil Ampenan ini memberikan gambaran bahwa anggaran yang terpangkas di Dinas Pendidikan sekitar Rp14 miliar. Seharusnya anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan pembelajaran dalam masa covid-19 ini. Saat ini, para siswa tidak bisa masuk sekolah. ‘’Kita minta ada edukasi-edukasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui media atau apa saja yang bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak,’’ demikian Muhtar. (fit)

dan visi misi serta memberikan solusi terhadap pekerjaan rumah yang belum diselesaikan.

“Saya kira masyarakat kita sudah cerdas. Saya tidak mau mendahului saja,” kilahnya.

Dia memiliki harapan bahwa siapapun kepala daerah terpilih nantinya agar bisa melanjutkan program pembangunan yang setiap tahun mengalami peningkatan. (cem)

Kisruh Data JPS

DPRD ’’Semprot’’Dinas Sosial

(Suara NTB/cem)

Anggaran Disdik Tergerus

(Suara NTB/cem)

SANTAI - H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana menunjukkan kemesraannya dengan ngobrol santai di depan Pendopo Walikota Mataram, Selasa (16/6).

MASIH SEPI - Suasana di Pelabuhan Ampenan, Rabu (17/6), tampak masih sepi.

Memasuki masa kenormalan baru, aktivitas pengunjung maupun pedagang terbatas.

Padahal, Pemkot Mataram sudah memberikan kelonggaran bagi pelaku wisata dan dunia usaha untuk beroperasi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

Anak Tak Perlu Dipaksa Sekolah di Luar Zonasi Mataram (Suara NTB) Polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB) perlu diantisipasi. Sistem zonasi harus menjadi rujukan sekolah menerima calon siswa. Orangtua pun harus memahami aturan dan tidak memaksakan anaknya sekolah di luar ketentuan.

Penerimaan siswa di masa pandemi harus memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali menjelaskan, sistem PPDB di masa pandemi Covid19 dilaksanakan secara daring.

Wali murid khususnya melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP) bisa mendaftar melalui kelurahan. Dikbud telah memfasilitasi 150 titik sambungan internet untuk mempermudah pendaftaran.

“Jadi anak tidak perlu datang langsung ke sekolah mendaftar.

Mereka bisa mendaftar lewat kelurahan. Karena sudah ada 150 wifi kita pasangkan. Ini mengantisipasi saja kalau ada anak yang memiliki alasan tidak punya kuota,” kata Fatwir dikonfirmasi, Rabu (17/6).

Berdasarkan ketentuan rombongan belajar diprioritaskan untuk 28 siswa dalam satu kelas. Jumlah siswa bisa bertambah maksimal 32 anak dalam rombongan belajar.

Dalam penerimaan siswa diutamakan adalah 50 persen anak sesuai zonasi. 30 persen calon siswa melalui afirmasi,

(Suara NTB/cem)

DISKUSI - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan, H. Lalu Fatwir Uzali terkait persiapan penerimaan peserta didik baru di Pendopo Walikota Mataram, Rabu (17/6).

15 persen prestasi dan 5 persen kuota luar daerah.

Fatwir menegaskan kondisi pandemi saat ini, sekolah wajib menerima calon siswa. Termasuk anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Hal ini mengantisipasi kegaduhan. “Terima saja dulu. Nanti setelah selesai pendaftaran baru diajak orangtuanya diskusi. Anaknya akan dimasukkan ke kelas inklusi dan tidak,” jelasnya.

Sementara, penerimaan siswa tingkat sekolah dasar (SD), dia mengingatkan orangtua tidak perlu membawa anak mereka ke sekolah. Protokol kesehatan diterapkan sekolah harus ditaati. “Jadi jangan sekali – kali bawa anak ke sekolah saat mendaftar. Kita tidak mau nanti ada klaster PPDB penularan virus corona,” cetusnya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan prinsip penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi harus diikuti oleh masyarakat, sehingga jangan ada satupun orangtua komplain. Orangtua murid juga diingatkan tidak memaksakan anaknya untuk masuk sekolah di luar zonasinya. “Sekarang ini sudah ada ketentuan ketat dari pusat. Maksimal 32 siswa dalam satu rombel. Ndak boleh lebih dari itu,” jelasnya.

Kepala sekolah diingatkan untuk tidak menolak siswa yang mendaftar. Ahyar tidak menginginkan ada anak yang tidak melanjutkan pendidikannya. “Kalau ada ditemukan seperti itu harus ada pendekatan. Semua anak di Mataram ini harus sekolah,” tegasnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Rapat kerja Komisi IV DPRD Kota Mataram dengan Disos (Dinas Sosial), Rabu (17/6) menjadi ajang bagi anggota Komisi IV untuk meluapkan kekesalannya terhadap karut marut data penerima JPS (Jaring Pengaman Sosial) Kota Mataram.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, H. Muhtar, SH., sejumlah anggota komisi yang membidangi masalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat itu, menuding kerja-kerja yang dilakukan Disos, berantakan. Kondisi ini, menurut Sekretaris Komisi IV, Nyayu Ernawati, S.Sos., karena Disos tidak melibatkan kepala lingkungan maupun Lurah dalam melakukan pendataan. ‘’Mereka yang tahu mana warganya yang terdampak. Apalagi waktu membagi, ODP dan PDP tidak dapat. Setelah terjadi keributan, barulah mereka dilibatkan,’’ kritiknya dengan nada tinggi. Selain masalah pendataan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini juga memprotes item dalam paket JPS Kota Mataram. ‘’Kok kerupuk kulit isinya.

Kenapa tidak diganti saja yang ada gizinya seperti abon ikan atau abon sapi,’’ ucapnya.

Dalam pengadaan barang untuk paket JPS Kota Mataram, Komisi IV meminta Disos memberdayakan UMKM lokal yang ada di Mataram. Anggota Komisi IV, Hj. Istiningsih, S.Ag., mengatakan, JPS ini bukan masalah sepele. Begitu banyak anggaran yang terserap untuk pengadaan paket sembako tersebut.

Agar tidak terus-terusan menjadi persoalan, anggota Komisi IV, IGB Hari Sudana SP, SE., menyarankan agar pada pendistribusian JPS tahap kedua dan tahap ketiga, tidak lagi menggunakan sembako. ‘’Kalau aturannya memungkinkan, lebih baik mereka diberikan dalam bentuk uang tunai, terserah mereka mau beli apa nanti,’’ ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Hj. Baiq Asnayati didampingi beberapa kepala bidang menyam-

paikan, penyaluran JPS Kota Mataram menggunakan data PMKS yang merupakan data tahun 2015. Artinya, data ini belum terverivali. Saat pendistribusian JPS, pendataan juga berjalan.

Penggunaan data PMKS ini merupakan instruksi dari Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Mataram. ‘’Kita melakukan validasi data untuk mengganti data yang tidak layak dilengkapi dengan berita acara,’’ katanya. Sedangkan BDT tidak dipakai, karena BDT digunakan untuk program dari pusat. ‘’Jadi yang kita gunakan itu data non BDT sebagai kebijakan Ketua Gugus. Yang siap saat itu data PMKS. Disos juga berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kota Mataram. Sehingga, pembagiannya berbasis NIK dan KK. ‘’Jangan sampai yang sudah dapat dari pusat dan provinsi, dapat lagi dari Kota Mataram,’’ cetusnya. Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Mataram, Leni Oktavia membenarkan ada empat kali pembagian bantuan. Namun, itu merupakan satu paket bantuan untuk bulan April. ‘’Pertama 4 ribu, kedua 5 ribu, ketiga 4.282 dan keempat 6.254.

Sehingga totalnya 19.803. SK I 13.282, SK II 267 (ODP dan PDP), SK III 6.524, jadi totalnya 19.803,’’ terang Leni. Dikatakannya, pergerakan data sangat dinamis. Kemampuan daerah untuk membantu masyarakat terdampak covid-19, sebanyak 26 ribu. Dengan demikian, sekitar 6.197 data belum tercapai. Dari jumlah itu, kuota tambahan sebanyak 5.550 diberikan kepada kelurahan dan kecamatan. ‘’Sehingga Disos membijaksanai data ini untuk mencapai 26 ribu. Data 5.500 sedang berjalan di luar data 667,’’ imbuhya. Disos akan siap masuk ke distribusi tahap dua untuk Bulan Mei kalau data ini sudah rampung. ‘’Jadi yang untuk bulan Mei sudah tidak ada penambahan data lagi. Kita berikan surat pernyataan bagi masyarakat yang dapat dobel, tidak dapat pada bulan berikutnya,’’ pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/fit)

PAPARKAN DATA - Kepala Disos Kota Mataram, Hj. Baiq Asnayati memaparkan data JPS Kota Mataram yang dipersoalkan Komisi IV.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 18 Juni 2020

Halaman 3

Jelang Kenormalan Baru, Agar Kontraksi Ekonomi NTB Tak Parah Pekerja Pertamina Jalani Tes Cepat

Akademisi Dorong Galakkan Padat Karya

Mataram (Suara NTB) Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V Jatimbalinus mewajibkan pekerjanya mengikuti beberapa proses penapisan kesehatan, mulai dari pengisian formulir health alert, pengecekan suhu tubuh, hingga rapid test. Pertamina memfasilitasi pekerja untuk mengikuti seluruh tahapan kegiatan ini guna memastikan pekerja yang akan melaksanakan Work From Office (WFO) dalam kondisi sehat dan meminimalkan risiko penularan Covid-19 di lingkungan kerja.

Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR V, Rustam Aji dalam keterangan resminya kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (17/6) kemarin mengatakan, selama masa pandemi Covid-19, sekitar 60-70 persen pekerja Pertamina MOR V tetap konsisten menjalankan kegiatan operasional, khususnya pekerja di lapangan yang berhubungan langsung dengan rantai distribusi BBM dan LPG, sedangkan sisanya bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

“Mulai hari ini, dari populasi pekerja yang sebelumnya melaksanakan WFH tersebut telah diatur 25 persen mulai masuk dan bekerja di kantor. Angka ini akan bertahap meningkat hingga mencapai 50 persen kapasitas ruang kerja sesuai arahan dari pemerintah,” ujarnya. “Kami membatasi jumlah pekerja yang masuk kantor untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19. Sehingga kami mengatur pekerja yang berkondisi fit ke dalam dua sampai empat tim dengan komposisi jumlah yang seimbang,” imbuh Rustam.

Setiap tim bekerja secara bergantian setiap dua minggu.

Untuk pekerja yang memiliki kondisi khusus, seperti yang memiliki faktor komorbid (penyakit penyerta) meliputi penyakit kronis dan kondisi gangguan imunitas, wanita hamil, menyusui, yang memiliki status Orang Dalam Pemantauan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), atau positif COVID-19 tetap diberlakukan WFH. Dalam memastikan seluruh pekerja mematuhi protokol WFO The New Normal, Pertamina memberikan dan mendistribusikan safety kit berupa paket Pertamina Againts Covid-19 ke seluruh pekerja berupa masker, hand sanitizer, vitamin dan suplemen, serta buku saku yang bisa menjadi panduan pekerja dalam menjalankan WFO. “Dengan safety kit yang sudah kita berikan, tidak ada lagi alasan pekerja untuk tidak mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan,” ujarnya. Protokol tersebut telah mengatur detil tentang panduan mulai berangkat dari rumah, sampai kembali dari tempat kerja. Misalnya dengan mengimbau seluruh pekerja membawa perlengkapan ibadah, bekal makan siang dan alat makan sendiri, serta mewajibkan penggunaan moda transportasi pribadi atau kendaraan yang disediakan perusahaan.

Untuk pengaturan lingkungan kerja, lanjut Rustam, Pertamina telah mengatur tata letak ruangan dengan mengurangi kapasitas setiap ruangan untuk mematuhi ketentuan physical distancing. Absensi dan juga meeting tetap dilakukan secara online. Selama istirahat, pekerja juga tetap harus menjaga jarak termasuk dalam pelaksanaan ibadah dan tidak diperkenankan keluar lingkungan kantor, kecuali dengan izin khusus.

Hingga ke lini terdepan distribusi energi bagi masyarakat di SPBU, semenjak masa pandemi Standard Operational Procedure (SOP) pelayanan pelanggan juga sudah diberlakukan pola yang patuh terhadap protokol kesehatan. Diantaranya disinfeksi secara berkala di fasilitas SPBU, pengecekan suhu tubuh operator di setiap pergantian shift, operatormenggunakanAPDterstandar,danpenerapanPerilakuHidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi semua petugas SPBU. Rustam juga menghimbau, demi keamanan, kesehatan, keselamatan dan kenyamanan bersama dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU, agar pelanggan juga membiasakan untuk menerapkan protokol kesehatan guna mengurangi potensi penyebaran Covid19. “Menggunakan masker, jaga jarak aman minimal 1,5 meter untuk konsumen pengguna roda dua atau diharap tetap berada di dalam mobil selama proses pembelian BBM, dan terakhir agar pelanggan dapat mengandalkan aplikasi MyPertamina untuk bertransaksi secara non-tunai saat membeli BBM,” demikian Rustam. (bul)

(Suara NTB/ist)

RAPID TEST - Kegiatan rapid test pekerja Pertamina MOR V Jatim Bali Nusra.

Mataram (Suara NTB) Perkiraan Bank Indonesia akan kontraksi ekonomi NTB triwulan II 2020 hingga -7,65 persen karena corona bisa diproteksi dengan menggalakkan padat karya, agar ekonomi NTB tak merosot sedalam yang diperkirakan. Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Dr. H. Ibrahim memperkirakan ekonomi NTB tidak terperosok terlalu dalam di triwulan II tahun 2020 ini.

Alasannya, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Pemerintah melakukan berbagai langkah untuk menggerakkan kembali ekonomi masyarakat. “Kalaupun turun, kalau saya perkirakannya minus 1 persen sampai minus 2 persen,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (17/6) kemarin. Kendati demikian, Ibrahim mengatakan, perkiraan tersebut sahsah saja sebagai acuan lebih giat mencari terobosan.

Ia mendorong pemerintah menggalakkan kegiatan-kegiatan padat karya, yang melibatkan banyak orang agar danadana proyek bisa dinikmati oleh masyarakat. Proyek-proyek

pembangunan fisik yang dilakukan di daerah, agar mengharuskan tenaga kerja lokal terlibat sebanyak mungkin. Misalnya untuk proyek jalan, irigasi, bahkan proyek yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan proyek strategis nasional pembangunan pelabuhan Gili Mas di Lembar, Lombok Barat.

Menurutnya, gubernur, sebagai pemimpin tertinggi di daerah ini punya hak untuk “memaksa” pemilik proyek agar melibatkan lebih banyak pekerja lokal. Memaksa dalam konteks tidak melanggar ketentuan yang berlaku. “Gubernur harus mengarahkan, sebagai

pemimpin tunggal. Segalanya ada di pemerintah. Kurang kurang sedikit kemampuan masyarakat kita, bisa dimaklumilah. Pakai saja,” katanya.

Selain itu, pembangunan rumah-rumah tahan gempa harus diperhatikan. Saat ini proses recovery dampak gempa akhir tahun 2018 lalu masih terus berlangsung.

Proyek rumah tahan gempa ini menurutnya jangan tersendat.

Karena melibatkan tidak sedikit tenaga kerja. Selain itu, program industrialisasi yang dicanangkan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr.

Hj. Sitti Rohmi Djalillah menurutnya program briliant.

NTB memiliki kekayaan yang tidak kecil di sektor pertanian secara luar. Pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan perikanan. Seluruh hasil produksi harus dikirim dalam bentuk jadi. Lakukan pengolahan di dalam daerah.

Yang keluar ke NTB, menurutnya sebisa mungkin produk yang sudah siap konsumsi.

Jangan dikirim gelondongan.

Ia mengakui kompetensi Gubernur sebagai ekonom dan telah mencetuskan program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dengan menggerakkan seluruh sumber daya lokal sebagai penghasil/produsennya.

Dampak program JPS Gemilang terhadap penanganan corona dengan melibatkan IKM/ UMKM ini tidak kecil efeknya.

Kebijakan melonggarkan pergerakan ekonomi dan akan

(Suara NTB/bul)

H. Ibrahim dibukanya sektor pariwisata NTB, tanpa harus menunggu corona usai, menurut Ibrahim juga terobosan yang baik. Tinggal tetap dipastikan protokol kesehatan dijalankan dengan sebaik-baiknya. (bul)

Kader Pelayanan Terpadu Se-Kota Mataram Terlindungi BPJAMSOSTEK Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh secara simbolis menyerahkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan/BPJAMSOSTEK kepada kader pelayanan terpadu Kota Mataram. Hal ini menandakan secara resmi dialihkannya risiko kerja seluruh kader Terpadu (PKK dan Posyandu) di tingkat kecamatan dan kelurahan di Kota Mataram kepada BPJAMSOSTEK. Penyerahan kartu peserta secara simbolis dilakukan oleh Walikota Mataram di pendopo, Rabu (17/6) kemarin. Disaksikan perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan se Kota Mataram, dan jajaran Pemkot Mataram. Didampingi Kepala Cabang BPJAMSOSTEK NTB, Adventus Edison dan Branch Manager Bank Bukopin Cabang Mataram, Irfan Sugiharto. Terdapat 1.784 orang kader pelayanan terpadu yang ditanggung risiko kerjanya, baik kecelakaan, kematian, hingga beasiswa kepada dua orang anak masingmasing yang tertanggung.

Premi sebesar Rp9.500/bulan per orang kader, dibayarkan oleh Bank Bukopin yang telah menjadi mitra strategis BPJAMSOSTEK NTB dan Pemkot Mataram.

Ditanggung selama tiga bulan ke depan. Selanjutnya, pemerintah Kota Mataram akan menanggung preminya. Dengan premi sebesar Rp9.500/bulan/kader, kata Adventus Edison, masing-masing kader mendapatkan perlindungan sosial program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian.

Sebagaimana yang telah kita ketahui, Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Desember 2019 menandatangani Peraturan Pemerintah

(Suara NTB/bul)

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyerahkan kartu kepesertaan BPJAMSOSTEK kepada kader pelayanan terpadu. Didampingi Kepala Cabang BPJAMSOSTEK NTB, Adventus Edison dan Branch Manaager Bank Bukopin Cabang Mataram, Irfan Sugiharto, (PP) terbaru yaitu PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Manfaat program bagi peserta adalah, jika terjadi kecelakaan kerja, dirujuk ke rumah sakit pemerintah dengan fasilitas layanan kelas I rumah sakit. Biaya pengobatan yang timbul tidak terbatas, ditanggung sampai sembuh.

“Dia belum bisa kerja, mungkin karena parah. Satu tahun pertama, kita gaji seratus persen dengan standar UMP paling rendah

di Indonesia, Rp1,7 juta/sebulan,” paparnya.

Jika pasien meninggal, diberikan jaminan sebesar Rp104 juta kepada ahli waris. Ditambah biaya pemakaman Rp12 juta, dan santunan berkala Rp16 juta, serta ditanggung beasiswa dua orang anak sampai perguruan tinggi. “Kenapa harus pikir-pikir. Ini menbantu kesejahteraan. Mengurangi potensi kemiskinan jika terjadi sesuatu dan lain hal saat bekerja. Inilah kenapa kita mendorong masyarakat harus dilindungi. Dengan premi sekecil itu, jika terjadi sesuatu kepada tulang punggung keluarga, ada yang tanggung,” demikian Soni, sapa-

an akrabnya.

Saat ini baru Pemkot Mataram yang punya terobosan ini.

Harapannya, pemerintah kabupaten/kota yang lainnya melakukan hal yang sama.

Melindungi seluruh pekerja tidak tetapnya. Hal yang sama juga bisa dilakukan oleh pekerja informal lainnya. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memberikan dukungan penuh pada kerjasama program perlindungan dari BPJAMSOSTEK ini.

Menurut orang nomor satu di Kota Mataram ini, karena manfaatnya yang sangat besar, program ini harus dilanjutkan. Pas-

catiga bulan ditanggung preminya oleh Bank Bukopin. Ia tak memungkiri risiko yang muncul pada seluruh kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh kader-kader pelayanan terpadu Kota Mataram sebagai garda terdepan.

“Alhamdulillah, seluruh kader sudah terlindungi. Kalau terjadi hal hal di luar dugaan, risikonya sudah ada yang tanggung. sehingga tidak berdampak besar kepada keluarga. Program ini harus terus dilanjutkan. Dan kami sampaikan terimakasih setinggi tingginya kepada BPJAMSOSTEK dan Bank Bukopin,” demikian walikota. (bul/*)

Nikmati Promo Honda CBR250RR, Kredit 3.481 Nasabah BPR/BPRS Ditangguhkan Cashback hingga Rp8 Jutaan Mataram (Suara NTB) Astra Motor NTB selaku Main Dealer sepeda motor Honda di wilayah NTB bersama jaringan Dealer Honda Wing yang ada di Pulau Lombok kembali memberikan promo special khusus untuk konsumen pencinta sepeda motor sport. Promo cashback sampai dengan Rp 8 jutaan untuk pembelian Honda

CBR250RR selama periode Juni 2020.

Marketing Sub Dept. Head Astra Motor NTB, Kresna Murti Dewanto mengatakan, bagi pencinta sepeda motor sport yang mendambakan keseimbangan sempurna antara power dan maneuverability, Honda CBR250RR adalah jawabannya.

Honda CBR250RR memiliki mesin

(Suara NTB/ist)

Astra siap melayani pembelian/pemesanan Honda CBR250RR,

generasi terbaru DOH 6-Percepatan, 8 Katup dan 2 Silinder.

Mesin yang dikembangkan dari teknologi mesin MotoGP RC213V, yang memberikan tenaga berlimpah dari torsi bawah sampai ke atas untuk berkendara yang agresif, terbukti menghasilkan performa tertinggi. “Bulan ini kami memberikan promo casbkback untuk pembelian Honda CBR250RR sampai dengan Rp 8 jutaan. Promo ini berlaku di Dealer Honda Wing Pulau Lombok diantaranya Dealer Astra Motor Ampenan, Dealer Krida Motor Mataram, dan Dealer SPS Mataram,” ujarnya.

Diketahui Honda CBR250RR menjadi Juara Asia Road Racing Championship kelas Asia Production 250cc (AP250) pada tahun 2018 serta meraih penghargaan Bike Of The Year berturut-turut selama 2017 hingga 2018. Honda CBR250RR dilengkapi dengan teknologi tercanggih seperti Throttle-ByWire dengan 3 Step Riding Mode yang hanya dimiliki oleh Honda CBR250RR serta fiturfitur inovatif yang terlengkap untuk motor Super Sport, menjadikan Honda CBR250RR ini sebagai motor Super Sport terbaik di kelasnya yang memberikan pengalaman berkendara tiada banding.

Harga OTR Pulau Lombok untuk Honda CBR250RR Rp62.390.000. Informasi lebih jelas, dapat menghubungi call center Honda di nomor 081-91790-8000, atau bila konsumen yang ingin melihat-lihat secara mandiri katalog dari Honda CBR250RR dapat mendownload aplikasi “Motorku X”. (bul)

Mataram (Suara NTB) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah menangguhkan kredit 3.481 nasabah yang mengajukan keringanan karena dampak Covid19. Nilai kredit yang ditangguhkan ini mencapai 192,13 miliar lebih. “Itu report sejak April 2020 sampai 10 Juni 2020,” kata Ketua Persatuan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Provinsi NTB, Yanuar Alfan di kantornya di BPRS Patuh Beramal, Rabu (17/6) kemarin.

Jumlah ini masih terus bergerak. Angkanya dikatakan masih memungkinkan naik. Realisasi penangguhan kredit ini tercatat sebesar 20,24 persen dari jumlahnya yang mengajukan.

Ekonomi dunia mengalami tekanan, tanpa terkecuali Indonesia dan NTB akibat wabah Covid-19. Sejak adanya virus corona ini masuk ke Indonesia, Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada rakyat Indonesia, ada pelonggaran kredit dibijaksanai.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) langsung merespon dengan dikeluarkannya Peraturan OJK tentang kelonggaran kredit karena corona. Yanuar mengatakan, mendengar informasi dari Predisen tentang pelonggaran kredit ini, nasabah BPR/BPRS di Indonesia juga langsung bereaksi. Di NTB, terdapat 32 BPR. Tiga diantaranya adalah BPR Syariah, sisanya BPR konvensional.

Bagi nasabah yang memahami mekanisme mendapatkan kelonggaran kredit ini, mereka langsung mengajukan secara resmi kesmi kepada BPR/BPRS dimana ia mendapatkan kredit. Namun, tidak jarang juga dijumpai nasabah yang melakukan lock down. “Ada lingkungan-lingkungan yang tidak membolehkan orang luar masuk. Dampaknya petugas lembaga keuangan juga tidak

(Suara NTB/bul)

Yanuar Alfan bisa berkomunikasi langsung.

Masalahnya, nasabah tidak mau nyetor sama sekali dan tidak ada komunikasi,” ungkap Yanuar.

Lembaga keuangan terus melakukan komunikasi kepada nasabahnya. Dengan berkomunikasi melalui telpon, untuk memberikan arahan agar nasabah menggunakan mekanisme yang berlaku. Yanuar mengatakan, kebijakan yang dilonggarkan oleh BPR/BPRS diantaranya penundanaan pembayaran pokok kredit, atau penundaan pembayaran marjin (keuntungan) kredit. Selama batas waktu yang ditetapkan oleh industri jasa keuangan.

“Ada yang hanya bayar jasa saja,” jelas Yanuar. Dengan banyaknya nasabah yang mengajukan penangguhan kredit ini, beberapa diantaranya anggota Perbarindo NTB melakukan revisi target keuntungan. Selain itu, penyaluran kredit juga dilakukan cukup hatihati. “Dan tidak bisa diam saja. aktifitas sudah mulai menuju normal. Demikian juga kegiatan industri jasa keuangan. Yang layak dikasi kredit, tetap kita kasi,” demikian Yanuar Alfan. (bul)

SUARA NTB Kamis, 18 Juni 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Silpa 2019 Tembus Rp26,1 Miliar Tidak Boleh Lengah ANGKA positif Corona Virus Disease (Covid) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus menurun.

Data rilis terakhir, dari 97 kasus terkonfirmasi positif, tersisa tinggal 21 orang.

Dari data tersebut, terbilang Lotim bisa disebut sebagai daerah terkendali.

Akan tetapi, meski demikian Gugus Tugas memastikan tidak mau lengah dalam penanganan.

“Kita tidak boleh lengah dan terlena,” ungkap Juru Bicara Gugus Tugas, Dr. Pathurrahman menjawab Suara NTB via ponselnya, Rabu (17/6).

(Suara NTB/dok) Disampaikan, selama Pathurrahman dua pekan terakhir ini kemunculan kasus Covid rata-rata satu sampai dua saja. Sempat meledak sampai 16 kasus saat lebaran beberapa waktu lalu.

Menurutnya, masyarakat Lotim perlu diedukasi terus menerus agar tetap menjaga imunitas tubuh. Walaupun kasus jauh turun, namun protokol kesehatan harus tetap dijalani agar tidak muncul kasus baru lagi. “Banyak orang yang yang menang lalu lupa, kita tidak ingin seperti itu,” ujarnya.

Covid-19 merupakan jenis penyakit baru. Semua ahli di dunia diketahui belum menemukan teori penanganan. Bertahuntahun biasanya terjadi dulu baru kemudian ada teori penanganannya. Dengan terkendalinya Covid, Gugus Tugas Lotim ini mengaku belum bisa menyimpulkan langsug bahwa Lotim sudah masuk kategori memenuhi syarat sebagai daerah yang bisa melaksanakan new normal. Mengacu pada syarat, angka positive rate daerah yang terpapar Covid ini minimal 5 persen.

Penentuan terhadap besaran persentase positif itu kata Jubir Gugus Tugas ini dilakukan pemerintah provinsi dan pusat.

Mengacu pada rumusnya, positive rate itu adalah jumlah terkonfimasi positif dibandingkan dengan jumlah yang sudah mengikuti swab test. Jumlah yang swab test itu sendiri tidak dimiliki oleh Kabupaten Lotim. Data yang diswab ada di provinsi. (rus)

L. Arif Gandeng Gede Sakti di Pilkada Loteng Praya (Suara NTB) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), H.L. Arif Rahman Hakim, S.E., menegaskan keseriusannya untuk maju sebagai calon wakil bupati di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng, Desember mendatang. Nantinya, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini akan berpasangan dengan TGH. L. Gede Sakti, sebagai calon bupati.

Kepada Suara NTB, Rabu (17/6), L. Arif – sapaan akrabnya menegaskan kesiapan untuk bersaing memperebutkan dukungan dari parpol tempatnya bernaung. Kendati sebelumnya sudah ada kabar yang menyebutkan kalau PBB sudah sepakat dengan PKS untuk mengusung bakal pasangan calon kepala daerah yang lain.

“Sampai saat ini belum ada satupun parpol yang sudah pasti menyatakan dukungan kepada calon daerah tertentu untuk Pilkada Loteng. Termasuk PBB sendiri,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya berkeyakinan untuk ikut bersaing memperebutkan dukungan dari PBB, tidak terkecuali dukungan dari PKS. Meski ada kader sendiri yang ikut mencalonkan diri di Pilkada Loteng, PKS juga tetap melakukan survei elektabilitas pasangan calon kepala daerah. Hal ini sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan mana bakal pasangan calon kepala daerah yang akan didukung dan diusung. “Di PKS kita juga ikut survei.

Begitu juga di Partai NasDem,” tandasnya.

Jadi soal pasangan sudah difinalkan. Tinggal sekarang mencari parpol pengusung dan peluang untuk memperoleh dukungan parpol masih terbuka lebar, karena belum ada satupun parpol yang mengeluarkan rekomendasi dukungan ke pasangan calon kepala daerah tertentu.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPC PBB Loteng, Legewarman, membenarkan kalau nama H.L. Arif Rahman Hakim, menjadi salah satu calon kepala daerah yang diusulkan ke DPP PBB bersama pasangan Ir. H. Dwi Sugiyanto – Drs. H. L. Normal Suzana dan pasangan H.L. Suryade – Habib Ziadi Thohir. Hanya saja, nama L. Arif belum ada pasangannya.

Soal kemudian Arif memutuskan berpasangan dengan TGH. Gede Sakti, pihaknya belum mendapat pemberitahuan secara resmi, karena pasangan tersebut muncul setelah pengusulan dilakukan oleh DPC PBB. “Kalau sudah ada pemberitahuan secara resmi soal pasangan ini, langsung akan kita sampaikan ke DPP,” pungkas anggota DPRD Loteng ini. (kir)

Dewan Sarankan Perbup PAW Kepala Desa Dipercepat Tanjung (Suara NTB) Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) meminta kepada eksekutif untuk segera merampungkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur Pergantian Antarwaktu (PAW) Kepala Desa. Pasalnya, sejak Perda Nomor 15 tahun 2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa disahkan, peraturan pendukung belum diterbitkan hingga saat ini.

“Tidak adanya Perbup ini, kami Komisi I mendorong Pemda harus cepat membuat Perbup sebagai pendukung Perda,” ujar Ketua (Suara NTB/ari) Komisi I DPRD KLU, Fajar Fajar Marta Marta, S.Sos., Rabu (17/6).

Ia menilai, eksekutif cenderung lamban dalam menindaklanjuti aturan yang mengatur tata kelola pemerintahan desa. Sebab dampak dari tidak adanya Perbup, kepemimpinan di sejumlah desa masih bergantung pada Pelaksana Tugas (Plt) yang diisi oleh ASN. Kades berstatus Plt di KLU, sebut Fajar, berlaku di desanya - Desa Sokong. Selain itu ada juga Desa Samik Bangkol.

Kedua kades di wilayah ini masih dijabat Plt. Kepala Desa Sokong dijabat Plt lantaran Pemdes gagal melaksanakan Pilkada pada Oktober 2017. Selanjutnya Desa Samik Bangkol, diketahui kepala desanya meninggal dunia. “Perda 15 tahun 2016 tentang penggangkatan kepala desa, salah satu pasalnya menyebut PAW Kades diatur dalam Perbup. Perda juga mengatur sekurangkurangnya dua tahun masa jabatan bisa di-PAW,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas P2KB PMD Lombok Utara, H. Kholidi Halil, MM., melalui Kepala Bidang PMD, Atmaja Gumbara, SP., tak membantah Perbup PAW belum diajukan hingga saat ini. Pasalnya di saat bersamaan, Pemda tengah mengajukan Perubahan Perda tentang pengangkatan kepala desa, yang disesuaikan dengan Permendagri. “Kita belum mengajukan (Perbup) karena mau perubahan Perda. Sudah kita ajukan untuk masuk di Prolegda 2020,” ujarnya.

Atmaja mengatakan, Perbup PAW akan diajukan usai Perubahan Perda agar redaksi Perbup terbaru menyesuaikan dengan aturan di atasnya. Apabila Perbup diajukan tahun ini bersamaan dengan Perubahan Perda, maka tidak akan efektif. “Artinya karena ada perubahan Perda, Perbup mengikuti isi terbaru Perda. Perda perubahan juga mengacu pada Permendagri tentang tata cara pemilihan kades dan Permendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa,” tandasnya. (ari)

Pemda Dinilai Kurang Profesional Kelola APBD Giri Menang (Suara NTB) Jajaran eksekutif Lombok Barat (Lobar) dinilai kurang profesional dalam mengelola anggaran dan melaksanakan APBD tahun 2019. Hal ini dituding akibat perencanaan yang kurang matang dan akurat dari jajaran OPD terkait. Akibatnya Sisa Lebih/Kurang pembiayaan Anggaran (Silpa/Sikpa) tahun 2019 yang tak terpakai sangat besar, mencapai Rp26,1 miliar.

Karena itu, perencanaan penggunaan Silpa pada tahun berikutnya lebih diarahkan pada program-program yang mendukung terlaksananya percepatan pembangunan. Selain itu, PAD yang tak mencapai target menjadi persoalan klasikal dan sengkarut aset yang disoroti anggota DPRD. Juru Bicara Gabungan Komisi H. Abdul Majid menyampaikan, gambaran global Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lobar tahun Anggaran 2019. Di mana dari target pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp 1,97 triliun lebih, terealisasi sebesar Rp 1,9 triliun lebih atau 96,82 persen. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 sebesar Rp281,8 miliar lebih, terealisasi sebesar Rp247,1 miliar lebih atau 87,69 persen.

Pendapatan transfer pada tahun 2019 sebesar 1,58 triliun lebih, terealisasi sebesar Rp 1,550 triliun lebih atau 98,01 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari anggaran sebesar Rp 106,8 miliar lebih terealisasi sebesar Rp 110,3 mil-

iar lebih atau 103,34 Persen.

Sedangkan untuk belanja daerah tahun 2019 sebesar Rp 1,69 triliun lebih terealisasi sebesar Rp 1,1 triliun lebih atau 95,32 persen yang terdiri dari belanja operasi dari anggaran sebesar Rp 1,1 triliun lebih terealisasi sebesar Rp 1,1 triliun lebih atau 97,12 persen. Belanja modal dari anggaran sebesar Rp 489 miliar lebih terealisasi sebesar Rp444 miliar lebih atau 90,93 persen dan Belanja Tidak terduga dari anggaran sebesar Rp 1,5 miliar lebih terealisasi sebesar Rp1,2 miliar lebih atau 83,58 persen. Belanja transfer/bagi hasil ke desa dari anggaran sebesar Rp 855 juta terealisasi sebesar Rp792 juta lebih atau 92,73 persen. Lalu dana transfer, dari anggaran sebesar Rp 254,2 miliar lebih terealisasi sebesar Rp251,3 miliar lebih atau sebesar 98,87 persen.

Untuk pembiayaan daerah, terdiri darí anggaran sebesar Rp 51,2 miliar lebih terealisasi sebesar Rp56,8 miliar lebih atau 111,08 persen. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dari anggaran sebesar Rp77,4 miliar lebih terealisasi sebesar Rp 76,4

(Suara NTB/her)

TANDATANGANI - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan unsur pimpinan DPRD menandatangani persetujuan Raperda LPJ Bupati tahun 2019. miliar lebih atau 98,65 persen. Sehingga terdapat Silpa/Sikpa tahun 20 19 sebesar Rp26,1 miliar lebih.

Menurutnya dengan posisi keuangan pemerintah daerah saat ini, sebaiknya perencanaan penggunaan Silpa pada tahun anggaran berikutnya lebih diarahkan pada program-program yang mendukung terlaksananya percepatan pembangunan, dan mendorong upaya-upaya terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemajuan seluruh masyarakat Lombok Barat. “Sehingga jangan sampai ada opini besarnya surplus (Silpa) pada Tahun Anggaran 2019 karena perencanaan yang kurang tepat

dan akurat yang dapat dimaknai sebagai indikasi kurang profesionalnya pemerintah daerah dalam mengelola dan melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2019,”terang politisi PPP ini.

Pihaknya juga menyoroti, tidak tercapainya target PAD pada Tahun Anggaran 2019, ditambah lagi dengan musibah pandemi Covid-19. Menurut dia, hal ini tidak boleh menjadikan Pemda lemah dan pesimistis, akan tetapi harus memicu semangat bersama untuk terus berbuat ke arah yang lebih baik. Jangan karena alasan pariwisata sangat berdampak, karena musibah gempa dan pandemi Covid-19,

sehingga target PAD yang sudah ditetapkan tidak tercapai.

Menanggapi hal ini, Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi mengakui Silpa banyak akibat dana sertifikasi yang tak bisa disalurkan, karena tidak berhak menerima. Termasuk dana BOS. “Itu hanya menyebabkan silpa besar,” ujar dia.

Pihaknya mengklaim tidak ada program yang dilaksanakan tak terlaksana, sehingga menjadi Silpa. Ia mengakui Silpa ini juga berasal dari hasil efisiensi proyek tahun 2019. Menurutnya justru di sini ada penghematan anggaran. “Bukan berarti kami kurang profesional kelola APBD,” kata dia. (her)

BLK Lotim Sediakan Nasi Kotak Gratis Penularan Covid-19 di Lobar Selong (Suara NTB) Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur (Lotim) menyediakan 800 nasi kotak setiap harinya untuk dibagikan ke warga terdampak virus Corona di Lotim. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi kesulitan yang dialami masyarakat selama terjadi virus Corona (Covid-19).

Ratusan nasi kotak yang dibagikan ini merupakan hasil peserta pelatihan siswa di BLK Lotim. Pihak BLK Lotim yang berkeliling langsung membagikan warga serta bekerjasama dengan pemerintah desa. Tak kalah penting bahwa sasaran pembagian nasi kotak secara gratis ini yaitu panti asuhan-panti asuhan yang ada di Kabupaten Lotim.

“Ratusan nasi kotak ini siap dibagikan ke warga terdampak Covid 19 di Lotim. Makanan ini dimasak oleh siswa di BLK Lotim Jurusan Pelatihan Me-

(Suara NTB/yon)

Khairul Ziyat masak untuk kemudian dibagikan ke warga selama masa pandemi virua Corona,” terang Kasi Penyelenggaraan dan Pemberdayaan pada BLK Lotim, Khair-

ul Ziyat, Rabu (17/6).

Dikatakannya, sejak bulan puasa lalu sudah puluhan ribu nasi kotak yang dibagikan ke warga setiap harinya. Penyediakan 800 nasi kotak ini tetap memprioritaskan gizi seimbang untuk meringankan beban warga selama tinggal di rumah. “Aksi sosial ini akan terus berlangsung selama tanggap Covid 19,” jelasnya.

Disampaikan lebih jauh, sekitar 26 ribu nasi kotak yang dibagi selama pandemi Corona ini melibatkan 256 peserta pelatihan jurusan memasak dari 4 angkatan. Mereka mengikuti seleksi pelatihan memasak selama tanggap Covid 19 di BLK Lotim. Diharapkan setelah program ini usai, alumni peserta pelatihan di BLK Lotim dengan keterampilan memasak yang cukup tinggi serta memiliki jiwa sosial untuk saling membantu dan peduli satu sama lain. (yon)

Narsudin Klarifikasi Pernyataan Terkait BLT DD Gumantar Tanjung (Suara NTB) Anggota Satgas Covid-19 DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Narsudin, S.Sos., memberi klarifikasi atas mispersepsi masyarakat atas pernyataannya perihal dugaan pemotongan alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Gumantar di koran belum lama ini. Narsudin mengaku, terjadinya dugaan pemotongan BLT DD tidak serta merta dituduhkan kepada pemerintah desa setempat, melainkan sebagai referensi bahwa secara jumlah DD terbatas untuk mengakomodir masyarakat Desa Gumantar.

“Pemahaman masyarakat supaya tidak blunder dengan isi (berita) koran. Seolah-olah berbeda antara judul dan isi,” ujar Narsudin di ruang kerjanya, Rabu (17/6).

Narsudin menjelaskan, pada interupsi rapat dengar pendapat antara Satgas Covid DPRD dengan Satgas Covid Eksekutif Lombok Utara, ia melontarkan pernyataan dugaan pemotongan BLT DD di desanya. Ungkapan itu mengacu pada informasi Facebook yang dicuatkan warga selaku penerima BLT dari hasil bagi rata dengan penerima BLT. Informasi itu pun bukan isapan jempol, melainkan benar adanya. Itu berlaku di Dusun Air Bari. Hanya saja, sanggah Narsudin, kebijakan bagi rata BLT (persis raskin dulu, red) bukan kebijakan kepala desa ataupun kepala dusun. Bagi rata murni keinginan penerima BLT bersangkutan secara sukarela.

“Tidak ada saya mengatakan Kepala Desa memotong, atau menyuruh memotong.

Saya menceritakan tentang kejadian di Dusun Air Bari, Desa Gumantar, yang dilakukan oleh salah satu warga (penerima BLT), yang mendapat bagian Rp 300

ribu yang diperoleh dari penerima BLT di dusun setempat,” jelasnya.

Pembagian BLT di warga itu, lanjut dia, bisa terjadi karena jiwa sosial masyarakat Gumantar tinggi. Merasa iba dengan tetangga, sehingga BLT dengan sukarela dibagi begitu saja. Sayangnya, menurut dia, pembagian BLT itu telanjur dicuatkan di media sosial oleh penerima, sehingga mengundang tanda tanya sebagian besar masyarakat. Informasi media sosial itu lantas disikapi oleh pemerintah deas, melibatkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa dengan turun ke warga yang mencuatkan di media sosial. Setelah disandingkan data penerima BLT DD sesuai SK Kepala Desa, diketahui bahwa warga tersebut tidak tercatat sebagai penerima. Melainkan ia menerima dari pembagian BLT sukarela dari penerima yang namanya terdapat di SK. “Saya anggap langkah Kepala desa tepat. Jangan sampai (muncul persepsi) seolah-olah diarahkan oleh Kepala Desa atau Kepa-

la Dusun. Sehingga warga itu juga langsung menghapus status di Facebooknya,” sambungnya.

Narsudin menilai, pokok persoalan masih adanya warga yang tidak menerima BLT DD bisa saja disebabkan oleh terbatasnya dana BLT DD. Mengingat se Desa Gumantar, penerima BLT sejumlah 572 orang. Tiap warga penerima akan mendapat Rp 600 ribu selama 3 bulan.

Sehingga pada rapat di DPRD, dan kali kemarin, Narsudin mendorong agar Pemda KLU mempercepat realisasi JPS Covid KLU. Ia menyadari, Dinas Sosial telah menjalankan tupoksi dengan benar untuk berhati-hati agar tidak timbul data ganda penerima bantuan.

Oleh karenanya, Pemdes juga harus betul-betul menyodorkan data valid dan terverifikasi kepada pemerintah kabupaten.

“Saya apresiasi juga langkah hatihati Dinas Sosial, perlu kepastian data valid. Tapi warga juga bertanya, saya kapan menerima (bantuan). Kita harapkan realisasi JPS bisa lebih cepat, minimal beri kepastian jadwal,” tandasnya. (ari/*)

Narsudin

Rawan Masuk Zona Merah

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid menyebut kondisi penularan Covid-19 di Lobar rawan masuk zona merah. Menyusul hasil penilaian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lobar masuk zona kuning dari sisi perkembangan penularan virus Corona (Covid-19) atau epidemiologi di Lobar. Itupun Lobar memilki nilai paling rendah pada Zona tersebut. Sehingga sedikit saja terjadi penambahan pasien positif atau PDP dan ODP, maka Lobar bisa masuk zona merah.

“Jadi Kemenkes dan BNPB sudah membuat parameter yang sangat rigit (rinci), kita masuk zona kuning dengan nilai terendah, sedikit sekali bisa merah,” ungkapnya, Rabu (17/6).

Ia mengaku, dengan parameter yang sudah ditentukan oleh Kemenkes dan BNPB, Lobar masuk zona kuning dengan nilai terendah dari sisi epidemiologi.

Parameternya termasuk jumlah pasien positif, pasien sembuh, PDP dan ODP, pasien meninggal serta kemampuan pemda melakukan tracing (pelacakan) dan penanganan Covid-19.

Karena itulah ia meminta kepada masyarakat agar tetap taat pada protokol kesehatan.

Atas kondisi ini kata dia menyebabkan pihaknya belum berani melakukan penetapan zona hijau Covid-19 untuk membuka sekolah, karena berisiko.

Terkait wacana new normal di sekolah, Pihaknya pun menunggu kebijakan pusat. Kalau nantinya pusat mengeluarkan kegilaan diterapkan new normal di pendidikan, maka pemda siap, tentu dengan berbagai penerapan protokol kesehatan.

Sebab kalau anak-anak sulit dikontrol kalau di sekolah.

Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Kesehatan Lingkungan (P3KL) pada Dikes Lobar H. Ahmad Taufiq Fathoni mengatakan, grafik pasien sembuh mengalami kenaikan. “Pasien sembuh di Lobar capai 65 persen lebih,”jelas dia.

Sejauh ini ada beberapa kecamatan masih tinggi angka kasus positifnya. Daerah yang tinggi di beberapa kecamatan tertentu. Upaya penanganan terus dilakukan Dikes, kalau ada kasus baru akan dilakukan tracing dan rapid test.

Tantangannya, memang masih ada penolakan dari warga. Ia menambahkan, pihaknya terus menekan kasus Covid-19 dengan meningkatkan pencegahan. Sebab mengacu penilaian Kemendagri, bahwa Lobar masih zona kuning dari sisi epidemiologi. (her)

171 Tenaga Kesehatan Diusulkan Dapat Insentif Pusat Praya (Suara NTB) Sebanyak 171 tenaga kesehatan yang ditugaskan menangani pasien Covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diusulkan memperoleh insentif dari pemerintah pusat. Usulan ini disampaikan karena ada kemungkinan dihentikannya pemberian insentif yang bersumber dari anggaran daerah.

Hal itu disampaikan Direktur RSUD Praya, dr. Muzakir Langkir, kepada Suara NTB, Rabu (17/6).

Ia menjelaskan, untuk insentif bulan April dan Mei insentif tenaga kesehatan dibayarkan dari anggaran penanganan Covid-19 Loteng dan sudah disalurkan sebelum Lebaran kemarin. Sementara untuk insentif bulan Juni dan seterusnya, diusulkan ke pemerintah pusat, sehingga untuk saat ini belum bisa dibayar.

“Kalau hanya mengandalkan anggaran daerah untuk membayar insentif tenaga kesehatan, kemungkinan tidak akan mampu, sehingga dialihkan pengusulannya ke pemerintah pusat,” jelasnya.

Langkir mengatakan, besaran insentif masing-masing tenaga kesehatan berbeda sesuai dengan regulasi yang ada.

Untuk tenaga perawat misalnya maksimal Rp 5 juta per orang, dokter umum Rp 10 juta serta dokter spesialis Rp 15 juta. “Tapi karena kemampuan anggaran daerah terbatas, maka insentif yang dibayarkan kepada tenaga kesehatan Loteng yang kemarin, tidak

(Suara NTB/kir)

Muzakir Langkir sampai sebesar itu,” akunya, seraya menambahkan, kalau anggaran pusat, besaran insentif bisa maksimal sesuai batas maksimal yang ada.

Lebih lanjut, Langkir menjelaskan, semua tenaga kesehatan merupakan tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan pasien Covid-19, baik itu yang ditugaskan di RSUD Praya, Rumah Karantina ataupun puskesmas. “Kalau yang tidak terlibat dalam penanganan Covid-19, tidak diusulkan sebagai penerima insentif,” pungkasnya.

Mengenai waktu pencairan insentif bagi tenaga kesehatan, pihaknya belum bisa memastikan, karena tergantung dari pemerintah pusat. (kir)

SUARA NTB Kamis, 18 Juni 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Kerja Sama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Pengumuman Kelulusan SD di Sumbawa Berjalan Baik dengan Protokol Covid-19 Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengumuman kelulusan jenjang SD secara serempak di Sumbawa beberapa hari lalu telah berlangsung dengan aman dan sukses. Berjalan baik menggunakan protokol kesehatan secara ketat yang dipantau langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa.

Sebagaimana disampaikan Kasi Kurikulum dan Evaluasi SD Dinas Dikbud Sumbawa, Mukhlis, S.Pd, semua satuan pendidikan telah melaksanakan pengumuman kelulusan dengan baik. Serta sangat disiplin dalam penerapan protokol Covid-19. Pada saat pen-

gumuman kelulusan di sekolah, suhu badan orang tua siswa dicek dengan termometer digital. Kemudian penyediaan sarana cuci tangan dan dalam ruangan ruangan yang diatur jarak tempat duduknya.

“Itupun satu ruangan dibatasi hanya 10 orang dan di bagi per waktu. Tidak bersamaan dan berkerumun,”terangnya.

Selain itu, ada juga sekolah yang mengantar langsung hasil kelulusan kepada orang tua siswa melalui guru. Dengan sistem rumah ke rumah dalam menyampaikan hasil kelulusannya 15 Juni lalu ke rumah orang tua siswa masing masing.

Terkait kapan siswa akan kembali masuk sekolah, Dinas

Pelaksanaan Belajar Daring Tidak Optimal di KSB Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa Barat, mengaku memiliki banyak kendala dalam penerapan proses pembelajaran menggunakan metode daring.

Masalah utama yakni terbatasnya perangkat keras penunjang proses belajar di sejumlah sekolah terutama di daerah pinggiran dan belum memiliki jaringan internet.

“Kita sudah evaluasi terkait pembelajaran Daring dan memang masih banyak kendala yang kita temui di lapangan. Kami juga tidak bisa memberlakukan proses belajar mengajar di ruang kelas dengan kondisi pandemi covid-19 seperti saat ini,” ungkap Kepala Dinas Dikbud, Drs. H. Mukhlis M.Si kepada Suara NTB, Rabu (17/6).

Ketersediaan perangkat keras terutama di sekolah tingkat dasar menjadi salah satu masalah dalam penerapan sekolah Daring di wilayah setempat. Belum lagi sekolah-sekolah yang berada di pelosok kabupaten juga menjadi persoalan untuk bisa menerapkan hal itu. Jangankan untuk bisa mendapatkan jaringan internet, untuk bisa melakukan komunikasi melalui sambungan telpon juga belum tentu bisa maksimal. “Memang masih banyak masalah di penerapannya, tetapi kita tidak punya cara lain apalagi kondisi KSB masih zona merah covid-19,” timpalnya.

Sebut saja di desa Mataiyang, Rarak Ronges dan beberapa desa lainnya yang masih terkendala jaringan telekomunikasi. Khusus untuk sekolah yang berada di lokasi tersebut, pihaknya mengaku menyiapkan strategi khusus sehingga para siswa tetap belajar. Salah satunya dengan memberikan tugas selama proses belajar dirumah dilaksanakan. Tugas ini kemudian memjadi item penilaian sekolah untuk kenaikan kelas. Jika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan alasan yang tidak masuk akal maka akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami tetap akan memantau kondisi pandemi covid-19. Jika sampai bulan Juli belum normal, maka belajar Daring dengan kondisi yang terbatas tetap akan kita laksanakan,” pungkasnya. (ils)

Penempatan CPMI Tunggu Kebijakan Pusat Sumbawa Besar (Suara NTB) Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke negara tujuan belum bisa diproses. Saat ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan Safitri membenarkan hal tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 151 tahun 2020, penempatan CPMI untuk semua negara penempatan ditutup sementara waktu karena Covid-19. Sampai saat ini belum ada perubahan terhadap kebijakan tersebut. Terkait kemungkinan dibukanya penempatan, masih dilakukan kajian mendalam oleh Kemenaker.

“Kami masih menunggu kebijakan dari Kemenaker dan menunggu surat resmi,” ujarnya, Rabu (17/6).

Pihaknya berharap kepada masyarakat khususnya pencari kerja agar bersabar menunggu dibukanya penempatan.

Masyarakat diminta untuk tidak mudah terpengaruhi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena nantinya justru akan merugikan CPMI dan keluarganya.

“Kami berharap jangan mudah percaya kepada oknumoknum yang mengimingi bisa memberangkatan dalam waktu cepat ke negara tertentu. Karena sampai saat ini tidak ada pemberangkatan dan penempatan ke negara manapun untuk CPMI. Baik Asia Pasifik maupun Arab saudi. Kalau ada hal-hal yang merasa penting untuk diketahui silahkan menghubungi Disnakertrans. Dengan cara demikian kita bisa menghindari persoalan yang mungkin timbul di kemudian hari. Jangan berangkat secara ilegal. Karena nantinya yang rugi adalah CPMI dan keluarganya sendiri,”harapnya. (ind)

Puluhan Titik Pelompong Liar Ditertibkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 41 titik pelompong liar atau praktik pencurian air secara liar berhasil ditertibkan di Daerah Irigasi (DI) Bendungan Mamak. Penertiban ini sebagai upaya memastikan debit air yang direncanakan ke hilir berjalan lancar.

Kepala BPSDAH Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Dinas PUPR Provinsi NTB, Med Manjarungi, S.T., M.T membenarkan hal tersebut.

Penertiban dilakukan setelah Tim Pengawalan Distribusi (Suara NTB/ist) Air khususnya Daerah Irigasi Med Manjarungi Mamak melakukan pengecekan di lapangan. “Berdasarkan hasil turun lapangan Camat Lape, Camat Lopok, Danramil, Kapolsek, unsur-unsur kita juga, termasuk UPT Mamak, alhamdulillah sekarang sudah ditemukan dan diamankan 41 pelompong liar,” ujarnya, Rabu (17/6).

Dijelaskannya, setelah penertiban dilakukan, lubang pelompong liar tersebut dirapikan kembali. Sementara mesin yang digunakan untuk menyedot air diamankan oleh pihak kecamatan dan desa setempat. “Untuk masalah sanksi, kita serahkan kepada tim pengawalan distribusi air. Apakah masih bersifat pembinaan awal atau teguran,” terangnya.

Dengan adanya penertiban ini, kata Med, maka debit air yang direncanakan dari hulu terjamin sampai ke hilir. Karena selama ini, dari praktik pelompong liar menyebabkan berkurangnya aliran air yang direncanakan ke hilir. “Ini termasuk upaya agar air ini dipastikan bisa sampai ke hilir.

Sehingga musim tanam kedua ini bisa sukses,” tukasnya.

Selain di Daerah Irigasi Mamak, pengecekan juga dilakukan di Daerah Irigasi Bendungan Batu Bulan. Saat ini diakuinya, tim sedang bekerja di lapangan. “Untuk Daerah Irigasi Batu Bulan ini juga masih bergerak. Saya belum bisa kasih informasi, karena tim ini sedang bergerak,” pungkasnya. (ind)

Dikbud masih menunggu perkembangannya dari Gugus Tugas Covid-19. Yang jelas, sampai saat ini siswa masih dalam masa belajar di rumah.

Dengan sistem pembelajaran daring maupun luring. Apalagi mengingat Sumbawa masih berstatus zona merah Covid-19.

Keputusan Kemendikbud RI baru baru ini, hanya mengatur kebijakan tentang bagaimana menghadapi tahun pelajaran baru yang dimulai 13 Juli.

Setelah sekolah baik SD maupu SMP merampungkan pendaftaran penerimaan siswa baru. Dengan sistem pembelajaran sejauh ini masih berada dalam masa belajar di rumah. (arn/*)

(Suara NTB/ist)

Mukhlis

(Suara NTB/ist)

KELULUSAN - Suasana pengumuman kelulusan di salah satu SD di Sumbawa.

TN Tambora Belum Berani Buka Jalur Pendakian

Dompu (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu, telah resmi menerapkan kenormalan baru. Bahkan lewat surat imbauan nomor 450/70/Kesra tertanggal 2 Juni 2020, Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin meminta Pemerintah Desa/Kelurahan, Camat dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk mengaktifkan kembali semua kegiatan ibadah dan lainnya. Tentu dengan tetap mengedepankan protokol penanganan Covid-19.

Kendati demikian, kebijakan tersebut belum mempengaruhi keputusan menutup jalur pendakian oleh pengelola Taman Nasional Tambora (TNT). “Walaupun new normal tetap kita harus konsolidasi dan koordinasi dengan pihak desa. Karena itu harus ada rekomendasi dari Kepala Desa, Satgas Covid-19 tidak sembarang kita buka,” jelas Kepala Sub Bagian Tata Usa-

ha TNT, Deny Rahadi ketika dihubungi Suara NTB, Rabu (17/6).

Menurutnya, untuk kondisi saat ini belum tepat waktunya membuka jalur pendakian bagi pengunjung. Selain karena petugas di lapangan masih siaga Covid-19, juga tidak ada arahan tertulis dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terkait pembukaan objek wisata, khusunya pada

taman nasional tambora. Pun demikian dari kepala daerah maupun pihak kementerian.

Prinsipnya, TNT tidak mau gegabah membuka jalur pendakian dan aktivitas wisata lain pada area konservasi ditengah pandemi Covid-19 ini. “Pelan-pelan jangan sampai nanti pengunjung TN Tambora bawa Covid-19 kan repot,” ujarnya.

Jika daerah lain tengah

(Suara NTB/jun)

Deny Rahadi disibukan masalah pembukaan dan penutupan objek wisata karena desakan pel-

aku usaha, berbeda halnya di TN Tambora. Masyarakat disini masih menjadikan profesi guide dan porter atau usaha lain sebagai pekerjaan sampingan. Sehingga tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian mereka jikalau penutupan jalur berlangsung lama.

Kendati begitu, dalam menyambut keputusan membuka jalur pendakian pada saatnya nanti, TN Tambora telah menyiapkan berbagai sarana yang dibutuhkan untuk menangkal masuknya virus berbahaya tersebut. “Sebelum dibuka protokol Covid-19 sudah kita siap seperti tempat cuci tangan, handsanitizer dan lain-lain,” pungkasnya. (jun)

Sejumlah Layanan Kesehatan Target PAD Dikurangi, Kota RSUD Asy-Syifa Segera Dibuka Bima Kehilangan Rp16 Miliar Taliwang (Suara NTB) Pihak RSUD Asy-Syifa Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan segera kembali membuka layanan kesehatannya untuk masyarakat umum.

Direktur RSUD Asy-Syifa KSB, dr. Carloff Sitompul mengatakan, pihaknya sebelumnya sempat menutup beberapa layanan tersebut. Karena rumah sakit digunakan pemerintah untuk fokus membantu tim gugus gugus tugas pencegahan dan penangana Coronavirus Disease (Covid-19). “Hampir 2 bulan kita tidak melakukan pelayanan umum. Semua kita fokus menangani Covid-19, baik fasilitas peralatan maupun tenaga medisnya,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (17/6).

Setidaknya, ada 4 layanan kesehatan RSUD yang ditutup selama pencegahan penanganan Covid-19 sejak medio Maret lalu. Diantaranya layanan klinik mata, klinik gigi, fisioterapi dan layanan medical check up.

Disebutkan Carloff untuk tahap awal, ada dua layanan yang akan dibuka dalam wak-

(Suara NTB/ist)

Carloff Sitompul tu dekat, yakni klinik mata dan gigi. “Dua dulu dan sisanya kami usahakan menyusul dalam waktu dekat,” janjinya.

Dibukanya kembali layanan kesehatan itu bukan berarti pihak RSUD Asy-Syifa tidak turut lagi dalam upaya pencegahan dan penanganan virus corona yang masih terus mengancam kesehatan masyarakat KSB. Menurut Carloff, berdasarkan evaluasi pihaknya,

kini rumah sakit yang dipimpinnya itu secara bertahap sudah dapat melakukan aktivitas layayan secara normal disamping tetap turut serta dalam upaya penanganan Covid-19.

Disamping itu, langkah ini juga diambil oleh rumah sakit milik Pemda KSB tersebut dalam rangka mendukung persiapan pemerintah melalukan kesiapan menuju kenormalan baru (new normal). “Kan kami salah satu penunjang di sektor kesehatan. Jadi kita juga siapsiap menuju kesiapan penerapan new normal itu,” tukasnya.

Untuk diketahui, sepanjang upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di KSB sejak Maret lalu. RSUD Asy-Syifa menjadi garda terdepan fasilitas kesehatan yang digunakan gugus tugas menangani warga yang terindikasi berpotensi terinfeksi virus corona. Mulai dari perawatan, pengambilan sampel prosedur tes cepat (rapid diagnostic test - RDT) hingga pengambilan sampel swab di awal semua dilangsungkan di RSUD Asy-Syifa.(bug)

Kota Bima (Suara NTB) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima mengurangi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pandemi Covid-19. Dari target Rp62 miliar kini menjadi Rp46 miliar.

Kabid Penagihan, Pelayanan, Pendapatan Daerah BPKAD Kota Bima, Sri Miftih Rahmawati SE, mengatakan setelah adanya pandemi covid-19 terdapat perubahan target PAD pada semua OPD di Kota Bima.

“Target awal PAD mencapai Rp62 miliar. Tapi sekarang berkurang menjadi Rp46 miliar. Yang hilangkan ada Rp16 miliar,” katanya, Rabu (17/6).

Menurutnya beberapa perubahan jumlah target yang ditetapkan antara lain pajak hotel sebesar Rp3 Miliar lebih kini menjadi Rp300 juta. Kemudian pajak restoran yang awalnya sebesar Rp4 Miliar lebih berubah sebesar Rp738 juta dan pajak hiburan dari Rp95 juta, kini menjadi Rp23 juta.”Demikian juga dengan pajak reklame yang sebelumnya sebesar Rp700 juta kini menjadi Rp496 juta.

Lebih lanjut dikatakannya, hingga saat ini proses penagihan juga dihentikan karena pengaruh wabah Covid-19 tersebut.

Bahkan untuk penetapan dari bidang pendataan dan penetapan juga ditiadakan.”Meski sekarang semua sektor pajak lagi memperbaiki keadaan ekonomi. Tetapi berapapun yang tercapai, tentu ini akan menjadi bahan evaluasi,” ujarnya.

Sri menyebutkan capaian PAD Kota Bima dari Bulan Januari hingga Mei 2020 baru mencapai Rp16 miliar. Dengan demikian kata dia, tinggal Rp30 miliar untuk mencapai target Rp46 miliar.”Capaian PAD hingga Mei 2020 ini, baru mencapai Rp16 miliar saja. Di waktu tersisa kita akan berusaha semaksimal mungkin,” katanya.

Selain itu,ia menambahkan Pemerintah Kota Bima (Pemkot) Bima sudah mulai menerapkan kenormalan baru, sehingga penetapan dan penagihan juga sudah mulai berjalan.”Kendati demikian, targetnya berkurang dan disesuaikan dengan keadaan saat ini,” pungkasnya. (uki)

Didukung PBB dan PKB, Umi Eri-HI Solidkan Pemenangan Pilkada Dompu (Suara NTB) Pasangan Bakal Calon Bupati dan wakil Bupati Dompu, Hj. Eri Ariyani H. Bambang-H. Ichtiar, SH semakin solid menghadapi Pilkada Dompu 9 Desember 2020 mendatang. Setelah PBB memutuskan mengusung pasangan ini melalui keputusan DPP PBB pada 17 Januari 2020 lalu, kini PKB secara terang-terangan menyatakan arah dukungannya pada pasangan istri Bupati Dompu ini.

Momen silaturahmi di posko pemenangan Hj. Eri Ariyani H. Bambang-H. Ichtiar, SH di Kandai Dua Dompu, Rabu (17/6) adalah kali pertama PKB secara terbuka menyatakan dukungannya. Ketua dan Sekretaris DPC PKB bersama Ketua dan Sekretaris DPC PBB hadir lengkap mendampingi Hj. Eri Ariyani H. Bambang dan H. Ichtiar, SH. Hj. Eri Ariyani H. Bambang dalam keterangan persnya usai pernyataan dari Ketua DPC PKB Dompu, H Muhammad Amin, S.Pd dan Ketua DPC PBB Dompu, Syafruddin, SH di posko pemenangannya mengaku, pernyataan Ketua DPC PKB Kabupaten Dompu sebagai berita yang luar biasa. Karena posisi PKB menjadi tanda tanya semua pihak, kemana arah dukungannya untuk Pilkada Dompu. Tapi dirinya tetap yakin, pada waktunya Ketua PKB bisa dihadirkan untuk memberikan pernyataan dukungan pada pasangan Eri-HI. “Hari ini pak Ketua, baik ketua PKB, Ketua PBB. Saya sudah lega. Hari ini terjawab sudah apa yang menjadi tanda tanya sela-

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Hj. Eri Ariyani H. Bambang bersama H. Ichtiar, SH diapit Ketua dan Sekretaris DPC PKB dan DPC PBB Kabupaten Dompu pada konferensi pers di posko pemenangan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Dompu, Hj. Eri Ariyani H. Bambang-H. Ichtiar, SH kelurahan Kandai Dua Dompu, Rabu (17/6).

Bakal Calon Bupati Dompu, Hj. Eri Ariyani H. Bambang-H. Ichtiar, SH.

ma ini,” tegas Hj. Eri Ariyani.

Selain PBB dan PKB, Hj. Eri mengaku, masih menunggu keputusan dari partai Nasdem.

Partai ini akan menentukan arah dukungannya pada hasil survei dan ada 2 pasangan yang disurvei, salah satunya pasangan Hj. Eri Aryani-H. Ichtiar.

“Saya tidak mengundang Baba Liang (Suryanto Taufik, Ketua Partai Nasdem Kabupaten Dompu) karena menunggu hasil survei. Insyaallah Baba Liang akan melirik Amancawanya (saudara perempuannya, Hj. Eri Ariyani),” kata Hj. Eri Ariyani.

Sebelumnya Ketua DPC PKB Kabupaten Dompu, H. Muhammad Amin, S.Pd dalam konferensi pers di posko pemenangan Umi Eri-HI mengungkapkan tahapan pendaftaran bakal calon Bupati dan wakil Bupati Dompu hingga proses fit and propertes di DPP

PKB. Dari 4 bakal calon yang mendaftar di DPC PKB, yaitu Hj. Eri Ariyani (calon Bupati), H. Ichtiar (calon wakil Bupati), Hj. Nurlaela Chaerunnisa (calon wakil Bupati), dan Arifuddin (wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Bupati).

Tapi Arifuddin tidak bisa menentukan calon wakilnya hingga batas waktu yang ditentukan DPW PKB, sehingga pasangan Eri-HI, dan pasangan Abdul Kader Jaelani-Hj Nurlaela Chaerunnisa yang direkomendasikan ke DPP mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Dalam perjalanan waktu, lanjut M. Amin, Hj. Nurlaela Chaerunnisa mengundurkan diri dari pencalonan sebagai wakil Bupati. Sehingga menyiasakan satu pasangan calon untuk Pilkada Dompu melalui PKB yaitu Eri-HI. “Sehingga saya disuruh oleh Ketua

wilayah untuk berkoordinasi terus, untuk menyosialisasikan pasangan ini. Insyaallah kalau tidak ada halangan, mungkin dalam bulan ini SK-nya akan keluar,” kata H M Amin.

Ia pun menegaskan komitmen DPC PKB Kabupaten Dompu untuk mendukung pasangan Hj. Eri Ariyani-H. Ichtiar, SH (Eri-HI) di Pilkada Dompu 9 Desember 2020 mendatang. “Kami segenap DPC PKB Kabupaten Dompu siap mendukung dengan segala kemampuan kami untuk pasangan ini,” tegasnya disambut gembira para pendukung pasangan Eri-HI di posko pemenangan.

Ketua DPC PBB Kabupaten Dompu, Syafruddin, SH pada kesempatan yang sama langsung menyampaikan apresiasinya kepada Ketua DPC PKB Kabupaten Dompu atas pernyataan dukungannya. Itu menunjukan bahwa pasangan yang didukung PBB ini telah

siap didaftarkan ke KPU sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati. Dukungan kedua partai ini melengkapi syarat minimal 6 kursi (20 persen kursi DPRD Dompu). “Pernyataan (dukungan) secara langsung oleh ketua PKB, bisa saya katakan, Eri-HI adalah calon yang sudah siap (didaftarkan ke KPU). Karena memang, PBB sudah menunjukan sikap sejak 17 Januari 2020 dukungannya, dan sudah diserahkan secara simbolis di DPP,” tegasnya.

Sementara bakal calon Wakil Bupati Dompu, H. Ichtiar, SH pada kesempatan yang sama menegaskan, sebagai ASN telah mengajukan pensiun dini dan saat ini sedang diproses di BKN. Karena syarat seorang ASN mengikuti Pilkada, harus melepaskan status kepegawaiannya. “Saya bukan mengundurkan diri, tapi mengajukan pensiun. Saking siapnya saya mengikuti Pilkada 2020,” tegasnya. (ula/*)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 18 Juni 2020

Halaman 6

STAHN Gde Pudja Perpanjang Perkuliahan Daring Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram memperpanjang perkuliahan dalam jaringan (Daring) sampai dengan akhir semester genap 2019/2020. Bimbingan skripsi juga dilaksanakan secara daring.

Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag., pada akhir pekan kemarin menjelaskan, perkuliahan daring di STAHN Gde Pudja Mataram untuk jenjang S1 dan S2 diperpanjang sampai dengan akhir semester genap 2019/2020. Dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. “Untuk perkuliahan kami masih daring bahkan sampai akhir semester,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pengajuan skripsi dan tesis dapat dilakukan dengan menghubungi ketua jurusan atau Ketua Prodi atau Sekretaris Jurusan. Dewi mengatakan bimbingan skripsi dan tesis dilakukan secara daring melalui aplikasi WhatsApp atau email.

“Untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) belum kami bahas karena biasanya (dilaksanakan) di akhir tahun,” katanya.

STAHN Gde Pudja juga sudah mengeluarkan surat edaran tentang tindak lanjut antisipasi dan pencegahan penyebaran Covid-19 serta sistem kerja dalam tantangan normal baru. Di samping mengenai perkuliahan daring, surat edaran itu juga menjelaskan bahwa semua dosen yang mendapat tugas tambahan dan tenaga kependidikan mulai tanggal 5 Juni lalu masuk kantor seperti biasa.

“Dalam melaksanakan tugas kedinasan di kantor, tetap memperhatikan protap keamanan optimal,” sebut Dewi mengutip surat edaran itu.

Terkait laporan kerja, diserahkan paling lambat tanggal 5 di bulan berikutnya seperti biasa dan absensi dilakukan secara manual. Ketetapan itu akan ditinjau secara periodik sesuai perkembangan situasi dan kondisi.

Perkuliahan secara daring di STAHN Gde Pudja sudah dilaksanakan sejak Senin (16/3) lalu. Kegiatan perkuliahan, asistensi/pembimbingan tatap muka di STAHN Gde Pudja ditiadakan dan diganti dengan perkuliahan, asistensi/pembimbingan dalam jaringan (daring) atau online melalui berbagai platform komunikasi. Atau dengan tugas mandiri. (ron)

(Suara NTB/her)

KONDISI - Kondisi sekolah darurat SMPN 2 Gunungsari yang tak layak dan harus segera dibangun.

DPRD Desak Pemda Segera Bangun Sekolah Darurat Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) menyayangkan lambannya penanganan sekolah darurat SMP 2 Gunungsari yang kondisinya tak layak. Padahal, khusus bidang kesehatan dan pendidikan tidak ada pengalihan anggaran, sehingga OPD tak bisa menjadikan hal itu sebagai alasan.

(Suara NTB/dys)

ATUR - Salah bentuk pengaturan tempat duduk yang tengah dipersiapkan SDN 19 Cakranegara saat pembagian rapor nanti.

Pembagian Rapor

SDN 19 Cakranegara Jadwalkan Pagi hingga Sore Mataram (Suara NTB) Pembagian rapor siswa sekolah-sekolah dasar di Kota Mataram dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 Juni mendatang. Berbagai kesiapan dilakukan sekolah untuk menyambut para orang tua yang akan mewakili anak-anak mereka dalam mengambil rapor.

Seperti dituturkan Kepala SDN 19 Cakranegara, Sri Hartini. Kepada Suara NTB, Rabu (17/6) Sri Hartini menuturkan pengaturan terhadap jadwal kedatangan orang tua murid terus dilakukan. Salah satu kebijakan yang diambil ialah pembagian rapor dilakukan mulai pagi hingga sore.

“Gantian sampai sore, kita tentukan jamnya bagi yang terlambat bisa besoknya diambil agar jangan berkerumun,” ujarnya.

Di samping itu pemantapan untuk pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah salah satu yang mendapat atensi.

Diakui Sri Hartini, kondisi saat ini membuat siswa dilarang datang ke sekolah. Mereka nantinya akan diwakili oleh masing-masing orang tua. Untuk menghindari adanya kerumunan, satu murid akan diwakili oleh satu wali murid.

“Murid nggak boleh datang, yang datang hanya satu orang wali murid. Kita tetap menggunakan protokol covid, tidak boleh ada kerumunan,” ujarnya.

Adapun mekanisme pembagian rapor, nantinya akan dibagikan menggunakan nomor urut antrean sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Di samping itu juga dilakukan pengaturan pintu masuk dan pintu keluar. “Seperti ini yang kami lakukan pintu masuk dan pintu keluar berbeda,” ungkapnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

PPDB MANUAL - Suasana PPDB secara manual di SMKN 1 Sekotong.

PPDB di SMKN 1 Sekotong Dibuka secara Daring dan Manual Giri Menang (Suara NTB) Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah dimulai. Sejumlah sekolah di NTB bersiap menerima calon pendaftar. Salah satu sekolah di NTB yang sangat antusias mengikuti proses ini ialah SMKN 1 Sekotong.

Plt. Kepala SMKN 1 Sekotong Sulman Haris, menegaskan pihaknya sangat antusias. Hal demikian lantaran pendaftar yang sudah dibuka secara dalam jaringan (daring) beberapa hari itu kini mulai diserbu pendaftar. ‘’Sudah ada 55 pendaftar yang telah menyatakan kesanggupannya untuk mendaftar. Mereka semuanya mendaftar secara daring dan manual. Jumlah ini akan terus bertambah seiring jadwal pendaftaran yang masih lama,’’ ujarnya pada Suara NTB, Selasa (16/6).

Untuk diketahui bahwa tahun ini ada empat jalur penerimaan peserta didik baru. Di antaranya ialah jalur zonasi dengan bobot 60 persen, jalur afirmasi dengan bobot 20 persen, jalur perpindahan orang tua 5 persen, dan jalur prestasi 15 persen.

Meski Dinas Dikbud NTB menyediakan empat jalur pendaftaran, namun ini hanya berlaku bagi jenjang SMA saja, bukan untuk SMK. Sementara untuk SMK tidak menggunakan jalur zonasi. Mereka bisa mendaftar di SMK mana saja.

Sulman Haris menambahkan, di SMKN 1 Sekotong, ada tiga program studi atau kompetensi keahlian yang dibuka.

Salah satu yang cukup populer ialah Nautika Kapal. Kompetensi keahlian ini sesuai dengan geografis sekolah ini.

Selain itu yang semakin menambah optimisme pihaknya ialah baru-baru ini sekolah ini telah memperbaiki citra wajah sekolah. Pembangunan taman bagian depan sekolah kian mempercantik wajah sekolah yang akan menambah daya tarik bagi setiap pendaftar.

Tak terkecuali kata dia, ini merupakan buah dari segala ikhtiar yang dilakukan selama ini oleh semua guru. Mengingat meski di tengah pandemi Corona, SMK Negeri 1 Sekotong Lombok Barat tetap menggelar kegiatan sosialisasi PPDB 2020.

Kegiatan sosialisasi itu sebagai ikhtiar Tim SMKN 1 Sekotong untuk mendapatkan siswa lebih banyak tahun ini. (dys)

Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha mengatakan, terkait dengan pembangunan gedung sekolah SMPN 2 Gunungsari ini, pihaknya pada bulan Februari 2020 lalu bersama dengan anggota Komisi IV DPRD termasuk Ketua DPRD Lobar langsung turun ke lokasi melihat kondisi sekolah yang pada saat itu sedang kena banjir.

Pada saat itu hadir juga

Kepala Dinas Dikbud, Kepala Bidang Dikdas dan Kasi Sarana dan Prasarana. Pada saat di lokasi, Kepala dinas jelas menyebutkan pembangunan gedung sekolah akan dibangun pada bulan April 2020 mendatang.” Kita kan pernah turun bersama, pada saat itu akan dibangun bulan April, tapi ternyata belum sampai saat ini, kinerja Dik-

bud ini bagaimana?,” katanya saat ditemui, Rabu (17/6).

Dana untuk pembangunan gedung sekolah ini bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID), sesuai aturan dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah pada masa Covid-19 ini. Apalagi, anggaran yang ada di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan tidak bisa diganggu gugat. Adanya

SD Tidak Boleh Tes Calistung saat PPDB Mataram (Suara NTB) – Sekolah Dasar (SD) di Kota Mataram dilarang melaksanakan seleksi membaca, menulis, dan berhitung (calistung) kepada calon peserta didik baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). SD juga menerapkan PPDB zonasi.

Kepala SDN 10 Cakranegara, H. Husni Tamrin, S.Pd., pada Rabu (17/6) mengatakan, tidak ada tes calistung saat PPDB. Hal itu sejalan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB TK dan SD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram. Pihaknya sudah membuka pendaftaran untuk PPDB jalur afirmasi dan perpindahan orang tua/wali siswa sejak Senin (15/6). “Namun sampai saat ini (kemarin, red) belum ada yang daftar untuk kedua jalur itu. Tidak ada tes calistung,” katanya.

Jadwal PPDB SD yaitu untuk Jalur Afirmasi dan Perpindahan Orang Tua/Wali dilaksanakan pada Senin (15/6) sampai dengan Sabtu (20/6).

Untuk Jalur Zonasi dibuka pada Senin (22/6) sampai dengan Sabtu (27/6). Seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan pada Senin (29/6). Pengumuman hasil seleksi semua jalur pada Selasa (30/6).

Pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima tanggal 1 sampai dengan 4 Juli 2020.

Husni menyampaikan, pihaknya telah memulai pendaftaran sejak Senin lalu untuk pengambilan formulir zonasi dan membuka pendaftaran jalur afirmasi. Menurutnya, sudah banyak calon pendaftar yang mengambil formulir untuk jalur zonasi. Pihaknya juga sudah

(Suara NTB/ist)

PROTOKOL KESEHATAN - Pihak SDN 10 Cakranegara saat menjalankan protokol kesehatan cegah Covid-19 ketika pengumuman kelulusan kelas VI SD, sekaligus dibukanya PPDB jalur afirmasi, Senin (15/6) lalu. menyiapkan protokol pencegahan Covid-19 untuk pendaftaran PPDB SD itu.

“Kami juga membagi jadwal untuk pendaftar, satu hari itu kita bisa 30 orang, dengan rincian satu orang 10 menit, lima jam setiap hari dari pukul 08.00 sampai 12.00. Sesuai protokol kesehatan juga, dan orang tua siswa tidak boleh membawa siswanya ke sekolah,” jelasnya.

Terpisah, Kepala SDN Model Mataram, Junaidi, S.Pd., juga mengatakan tidak boleh ada tes membaca, menulis, dan berhitung saat PPDB SD. Pihaknya juga membuka jalur zonasi. Namun menurutnya, dari pengalaman sebelumnya, banyak orang luar zonasi yang mendaftar. “Namun kami tetap ikuti Juknis,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., kepada Suara NTB, menegaskan semua sekolah negeri wajib memakai zonasi saat PPDB. Hal itu untuk menampik ada keistimewaan pada SD tertentu yang dianggap menjadi favorit masyarakat. “Sekolah negeri wajib pakai zonasi,” tegasnya.

Fatwir juga menegaskan, seleksi calon peserta didik baru kelas 1 dilaksanakan berdasarkan usia dan jarak tempat tinggal ke Sekolah. Seleksi itu tidak berupa seleksi akademis.

“Tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Dan tidak dipersyaratkan telah mengikuti Taman KanakKanak,” tegas Fatwir. (ron)

aturan ini tidak ada alasan dari Dikbud Lobar, untuk terlambat melakukan eksekusi pembangunan gedung sekolah ini, sehingga dalam penyusunan anggaran penanganan Covid-19 ini, dana untuk pembayaran Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan tidak dilakukan refocusing atau realokasi anggaran.

Sementara itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang dikonfirmasi terkait hal ini menegaskan kalau anggaran pembangunan SMPN 2 Gunungsari tidak dikunci, namun terkendala Covid-19, sehingga semua terkena. “Me-

mang April perencanaannya (dibangun), bulan Februari sudah mau tayang (lelang) tapi terjadi Covid-19,” ungkapnya, Rabu (17/6).

Menurutnya saat ini anakanak belum masuk sekolah, karena dampak Covid-19. Terkait keluhan warga dan murid baru terkait kondisi sekolah darurat, bupati menegaskan, akibat Covid-19 Pemda harus melakukan realokasi dan refocusing. ‘’Sebenarnya pemda sudah siap sejak bulan Februari dan akhir April tidak boleh ada proyek yang belum selesai tender. “Mudahan bisa cepat ya,” harapnya.(her)

Ketenagaan untuk SMK Baru Disiapkan Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB melakukan alih fungsi atau mengubah lima SMA menjadi SMK. Kelima SMK itu juga sudah membuka PPDB di tahun ajaran baru nanti. Dikbud NTB tengah mempersiapkan ketenagaan untuk lima SMK baru itu.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Jaka Wahyana, S.Pd., pada Rabu (17/6) mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan kelengkapan untuk ketenagaan di lima SMK baru itu. “Sedang persiapan, termasuk melengkapi guru produktif di lima SMK baru itu,” ujarnya.

Ia juga mengakui, sebagai salah satu solusi mengatasi kekurangan guru produktif akan dilakukan penggunaan instruktur. Terpisah, Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd. M.Pd., juga sebelumnya menjelaskan, pasca-tahun ajaran baru nanti, pihaknya akan menggunakan pola magang untuk menyiasati kekurangan guru produktif. Nantinya guru produktif yang sudah ada saat ini diminta menjadi instruktur bagi guru lainnya.

“Mungkin sekitar tiga atau empat bulan magangnya, dengan pola in-on,” ujarnya.

Guru produtktif merupakan guru yang mengajar mata pelajaran kejuruan di SMK. Sedangkan guru normatif dan adaptif merupakan guru yang mengajar mata pelajaran umum.

Ia menjelaskan, pada pola in, guru normatif dan adaptif mendapatkan ilmu di sekolah

tempat praktik guru produktif yang menjadi instruktur mereka.

Lalu pada pola on, guru normatif dan adaptif itu mengamalkannya di tempat mengajar.

Aidy menjelaskan, pihaknya mengambil langkah ini, karena ternyata di SMK bisa diajarkan oleh selain guru, yang disebut instruktur. Terlebih lagi jika menunggu pengiriman guru dari BKN dengan mekanisme pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN), menurutnya butuh waktu lama dan jumlahnya relatif sedikit. “Maka kami siapkan instruktur itu,” jelasnya.

Alih fungsi SMA menjadi SMK tetap berjalan, dan dipastikan sebanyak lima SMA negeri berubah menjadi SMK negeri di tahun ajaran baru nanti. Aidy menyebutkan, SMAN 2 Lembar berubah menjadi SMKN 2 Lembar, SMAN 1 Jerowaru menjadi SMKN 1 Jerowaru, SMAN 2 Masbagik menjadi SMKN 1 Masbagik, SMAN 1 Labangka menjadi SMKN 1 Labangka, dan SMAN 1 Tambora menjadi SMKN 1 Tambora. “Perubahan ini untuk mendukung program industrialisasi dari Pemerintah Provinsi NTB,” ujarnya.

Di samping itu, alih fungsi SMA menjadi SMK juga sebagai bagian dari re-engineering dan revitalisasi SMK. Aidy juga mengatakan, Gubernur NTB berharap jumlah SMK bisa lebih banyak dari SMA. Namun diakuinya hal itu tidak mudah dilakukan, karena harus melihat dari sisi ketersediaan guru dan fasilitas pendukung lainnya.

“Walaupun itu kita bisa lakukan bertahap dalam satu-dua tahun ke depan,” ujarnya. (ron)

SMK Islam Terpadu Generasi Muslim Cendekia Gelar Wisuda Daring Praya (Suara NTB) SMK Islam Terpadu Generasi Muslim Cendekia, Puyung (SMK-IT GMC) menyelenggarakan acara wisuda dan pelepasan siswa kelas XII, Tahun Diklat 2019/ 2020 secara daring (online), Selasa (16/6).

Kepala SMK-IT GMC Sofiansyah Fadli, S.Kom.,M.Kom., menyampaikan penyelenggaraan prosesi wisuda yang unik dan di luar dari kebiasaan ini dilaksanakan untuk mematuhi protokol kesehatan terkait wabah nasional Covid-19. Untuk itu, SMK-IT GMC memilih melakukan streaming melalui YouTube yang tayang live Pukul 09:00 WITA. Wisuda ini dihadiri oleh Kepala Sekolah, Wakil kepala Sekolah, Wali Kelas dan 1 orang perwakilan siswa setiap kompetensi keahlian yang ber-

prestasi sebagai simbolik wisuda. Sementara sambutan dari Ketua Yayasan Generasi Muslim Cendekia, Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D diambil dua hari sebelum acara wisuda.

“Kepada anak-anakku semua yang dinyatakan lulus saya ucapkan selamat. Sambil kita berdoa di tengah kebahagiaan ini semoga pandemi Covid-19 cepat berakhir dan kalian semua dapat meraih cita-cita yang diinginkan berikutnya,” ungkap Sofiansyah.

Lanjut Sofian mengingatkan, di masa sekarang ini jangan sampai ada yang bersukaria dengan hal-hal yang berlebihan dan kurang terpuji. Seperti konvoi, berkerumun, dan corat-coret, karena selain melanggar protokoler pencegahan Covid-19 juga mengganggu ketertiban, serta tidak etis di ten-

gah-tengah keprihatinan dunia melawan Covid-19.

Kombinasi antara kemampuan berkomunikasi yang baik, kreativitas dan inovasi, kemampuan bekerjasama dan membangun relasi, serta critical thinking, akan memperbesar peluang kemampuan bertahan para lulusan SMK-IT GMC di masyarakat abad 21 saat ini.

Bahkan, menurut Sofiansyah, wisuda daring yang digelar juga merupakan bentuk nyata perubahan dunia yang bergeser ke arah industri 4.0, sehingga penetrasi industri 4.0 menuntut lulusan SMK untuk mengadopsi semua kecakapan milenial.

“Wisuda daring kami adalah momen istimewa, karena wisuda di tengah bencana dan menjadi wisuda angkatan pertama dari SMK-IT GMC”, tambahnya.

(Suara NTB/ist)

WISUDA - Suasana wisuda daring SMK – IT GMC yang digelar Selasa (16/6) lalu.

Dia menegaskan, seluruh gasah para siswanya dengan siswa SMK-IT GMC lulus 100 kehadiran kelas industri.

“Sehingga SMK tidak menpersen dengan target 80 persen langsung bekerja, 10 pers- jadi SMK filsafat, tapi menjaen wirausaha, serta 10 persen di SMK yang mencetak tenamelanjutkan pendidikan ting- ga siap kerja di dunia indusgi. Untuk itu, dia sudah men- tri,” tambahnya. (dys)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 18 Juni 2020

Halaman 7

Selly-Manan Kantongi SK Dukungan DPP PKS, PDIP akan Langsung Bergerak Mataram (Suara NTB) Dukungan PKS kepada pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram, Hj. Putu Selly AndayaniTGH. Abdul Manan (Selly-Manan) akhirnya mendapatkan kepastian dengan terbitnya SK DPP PKS nomor : 029/SKEP/ DPP-PKS/2020 tentang calon Walikota dan Wakil Walikota di Pilkada Mataram 2020 dari PKS.

Sembirang Ahmadi

an ke KPU sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu Wilayah (TPPW) PKS NTB, Sembirang Ahmadi yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (17/6) membenarkan terbitnya SK DPP untuk pasangan Selly-Manan.

“Ya benar itu, bahwa DPP memang sudah resmi memutuskan mengusung pasangan Selly-Manan. Tapi saya tidak

Dalam SK yang diterbitkan DPP PKS tersebut, menetapkan dan memutuskan untuk mengusung pasangan Selly-Manan sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020.

Dengan SK dukungan tersebut, DPP PKS memerintahkan kepada DPD PKS Kota Mataram untuk mendaftar pasangan Selly-Man-

tahu SK yang beredar itu dari mana, karena dari kami sendiri belum menyerahkan secara resmi kepada calon,” katanya.

Dikatakan Sembirang, SK dukungan DPP PKS untuk pasangan Selly-Manan itu bersamaan ke luar dengan tiga daerah lainnya, yakni Lombok Utara, Sumbawa, dan Bima.

Sementara SK dukungan untuk KSB sudah lebih dulu keluar.

Dengan demikian, dukungan PKS sudah final di lima daerah.

“Tinggal Loteng dan Dompu saja yang belum. Kalau lima daerah itu sudah final, sudah ada SK dari DPP, dan resmi,” tegas Ketua Fraksi PKS di DPRD NTB itu.

Lanjut dikatakan Sembi-

rang bahwa pihaknya akan segera melakukan rapat internal untuk proses penyerahan SK DPP PKS tersebut kepada pasangan bakal calon. Mengingat Pilkada akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan Covid-19, maka pihaknya juga akan mengatur proses penyerahan SK DPP PKS tersebut sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

“Ini kita rencanakan akan rapatkan dulu teknisnya, dan kapan waktunya kita akan akan serahkan kepada pasangan bakal calon SK-nya,” ujarnya.

Dengan terbitnya SK dukungan DPP PKS itu, dari sisi dukungan partai, untuk Pilkada Kota Mataram, maka baru

pasang Selly-Manan yang sudah nampak paling siap menghadapi Pilkada. Pasalnya sebelumnya Selly-Manan juga sudah mengantongi SK DPP PDI-P. Dengan dukungan koalisi PKS-PDI Perjuangan itu, pasangan Selly-Manan sudah memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram ke KPU. Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPC PDI-P Kota Mataram, Made Slamet menyampaikan ucapan terimakasih kepada PKS yang sudah resmi menepatkan mengusung pasangan Selly-Manan sebagai calon Walikota dan Wakil Waliko-

ta Mataram. Menurutnya dari awal semenjak melakukan penjajakan, PDI-P tidak meragukan komitmen dukungan PKS terhadap pasangan Selly-Manan.

Made Slamet meyakini, keputusan DPP PKS memberikan dukungan kepada pasangan Selly-Manan tentu sudah dilakukan melalui serangkaian proses yang ketat.

“PKS tidak sembarang keluarkan SK dukungan, dan di kami juga begitu. Mereka tentu lakukan survei, dan melihat ada prospek untuk menang cukup besar. Dengan sudah lengkapnya dukungan PKS ini, kami akan langsung bergerak,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/dok)

Gerindra Konsisten Dukung Makmur-Ahda Mataram (Suara NTB) DPD Partai Gerindra NTB menegaskan bahwa arah dukungan Partai Gerindra yang sudah ditetapkan di tujuh daerah di NTB, termasuk di Kota Mataram dipastikan tidak akan berubah.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Desk Pilkada DPD Partai Gerindra NTB, Ali Utsman Ahim yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (17/6) kemarin. “Ya tidak akan berubah,” tegasnya.

Dijelaskan Ali peluang dukungan Gerindra bakal bisa berubah jika para pasangan bakal calon yang sudah diberikan surat tugas itu tidak bisa memenuhi persyaratan yang sudah diminta sampai batas waktu yang sudah ditentukan.

“Tidak akan berubah selama memenuhi perintah surat tugas,” kata Ali menegaskan lagi.

Dikonfirmasi terkait dengan isu bahwa Partai Gerindra yang akan melaksanakan evaluasi dukungannya kepada pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram, H. L. Makmur Said-Badruttamam Ahda (Makmur-Ahda).

Ali menjelaskan bahwa evaluasi DPD Gerindra itu tidak hanya akan dilakukan kepada pasangan Makmur-Ahda saja.

Tetapi akan akan dilakukan kepada semua pasangan bakal calon yang sudah diberikan surat tugas di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB. “Tentu Gerindra tetap melakukan evaluasi dan pendampingan kepada semua paslon kada di semua kabupaten/kota. Kita akan melakukan evaluasi terkait dengan surat tugas yang sudah diberikan, termasuk kepada pasangan Makmur-Ahda,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Sekretaris DPD Gerindra NTB itu, evaluasi itu dilakukan untuk memastikan pasangan bakal calon sudah sampai sejauh mana melaksanakan dan memenuhi perintah surat tugas. Hal itu menurutnya penting untuk mengetahui koalisi partai, sehingga bisa jadi dasar Gerindra untuk menerbitkan SK dukungan.

Jika dari hasil evaluasi tersebut itu, ada hal-hal yang masih belum terpenuhi, maka Gerindra akan memberikan kesempatan untuk memenuhi surat tugas tersebut, serta Gerindra juga akan ikut melakukan pendampingan kepada para pasangan calon.

“Jika ada cakada yang sampai saat ini belum memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam surat tugas. Kami masih memberikan waktu hingga akhir Juni ini,” katanya.

Sehingga evaluasi yang akan dilakukan Gerindra itu, bukan dalam rangka untuk mengocok ulang kungan pasangan bakal calon yang sudah diberikan surat tugas. Melainkan evaluasi itu dilakukan untuk memastikan kesiapan Paslon, mengingat dalam waktu dekat Gerindra akan menerbitkan SK dukungan.

“Insya Allah Bulan Juli SK dukungan DPP Gerindra akan terbit,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

IZIN TINGGAL - Sejumlah warga negara asing menggunakan pelayanan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Rabu (17/6) kemarin.

Layanan WNA Imigrasi Mataram Mulai Dibuka Mataram (Suara NTB) – Pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram mulai berangsur pulih pada masa pandemi Covid-19 ini. setelah layanan paspor kembali dibuka, kini giliran pelayanan warga negara asing (WNA). Tetapi, hanya terbatas pada pelayanan alih status kewarganegaraan, izin tinggal terbatas, dan permohonan Surat Izin Keimigrasian (Skim) sebagai syarat menjadi WNI. “Yang dibuka baru empat

dari izin kunjungan menjadi izin tinggal terbatas dan dari izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap, dan penerbitan izin tinggal terbatas baru.

“Kami yakin di sini masih banyak WNA. Maka kami harap tetangga atau keluarga melapor. Atau yang mau mengurus izin tinggal sekarang sudah bisa dilayani. Segera diberitahukan untuk mengurus,” terangnya. Kasi Status Keimigrasian Kantor Imigrasi

Kelas I TPI Mataram Bagus Aditya Nugraha Suharyono menambahkan, pengguna layanan WNA tersebut mengalami penurunan. “Kalau tahun 2019 lalu ada 5.000 permohonan. Mei Juni ini ada penurunan signifikan,” jelasnya.

Meski demikian perpanjangan visa belum bisa dilayani.

Pemegang Bebas Visa Kunjungan Sementara (BVKS) masih diberi kelonggaran dengan perpanjangan otomatis. Sanksi

overstay masih ditangguhkan karena pembatasan akses transportasi. Dalam pemberian layanan tersebut, sambung Bagus, protokol pencegahan Covid-19 diterapkan secara ketat.

Kantor Imigrasi Mataram sudah menyediakan tempat cuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, penggunaan masker, dan aturan penjagaan jarak. “Intinya layanan publik kita buka, pemohon layanan tetap sehat,” pungkasnya. (why)

Dugaan Pungli BLT Pemprov NTB Diminta Keluarkan Larangan Penyalahgunaan Bansos Desa Bukittinggi Diselidiki Covid-19 untuk Pilkada Mataram (Suara NTB) – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 menjadi atensi serius bagi Bawaslu Provinsi NTB dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tujuh daerah di NTB. Pasalnya penyaluran bansos dinilai sangat rawan untuk dipolitisasi jelang Pilkada serentak 2020, terutama oleh pihak calon petahana.

Oleh karena itu, Bawaslu NTB mengeluarkan imbauan supaya para pihak yang berkepentingan tidak mempolitisasi penyaluran bansos Covid-19 untuk kepentingan politik pragmatis Pilkada. Jika hal itu dilakukan, maka Bawaslu memastikan akan memprosesnya.

“Karena itu dari sekarang kami mengingatkan,kamiimbausupaya tidak melakukan politisasi bantuan sosial Covid-19 dengan tidak mencantumkan foto kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dalambungkusbantuanyangakan disalurkan, dan tidak embel-embel bantuan atas nama pribadi,” ujar Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid, Rabu (17/6) kemarin.

Imbauan itu disampaikan Khuwailid lantaran pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan politisi bantu-

(Suara NTB/ist)

Balon Walikota Mataram, HL. Makmur Said bersama Ketua Desk Pilkada DPD Gerindra NTB, Ali Utsman Ahim dalam satu kesempatan baru-baru ini.

Pengelolaan Anggaran Covid-19

Penyimpangan Dicegah Sejak Awal

(Suara NTB/dok)

M. Khuwailid an sosial Covid-19 tersebut. Laporan tersebut kini tengah didalami untuk diproses lebih lanjut. “Karena Bawaslu telah menerima laporan ini,” katanya.

Selain itu, Khuwailid memandang Pemprov NTB perlu mengeluarkan imbauan kepada pemerintah Kabupaten/Kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada supaya tidak melakukan politisasi bantuan Sosial Covid-19. Hal itu penting juga sebab pengendalian internal.

“Penting agar ada imbauan

resmi dari Pemprov, agar petahana tidak memanfaatkan bansos. Di beberapa kabupaten/ kota,” katanya.

Selain itu, Bawaslu juga berharap kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian, diharapkan juga dapat memberikan imbauan kepada jajaran ASN supaya tidak terlibat dan melibatkan diri dalam kegiatankegiatan politik praktis jelang Pilkada 2020. Hal itu dinilai penting, mengingat NTB merupakan daerah dengan keterlibatan ASN dalam politik praktis paling tinggi secara nasional. “Pelanggaran netralitas ASN juga menjadi perhatian kami,” kata Khuwailid.

Menanggapi hal itu, Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, L. Dirjaharta menyambut baik harapan dari Bawaslu NTB tersebut. Ia berjanji dalam waktu dekat bakal menerbitkan Surat Edaran pemanfaatan bansos agar tidak disalahgunakan dalam Pilkada 2020.

“Nanti melalui biro pemerintahan, kami akan keluarkan surat edaran ke daerah-daerah supaya tidak menyalahgunakan bansos Covid-19 untuk Pilkada 2020,” tegasnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) – Dua kasus dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pandemi Covid-19 sedang diselidiki. Antara lain di Desa Bukittinggi, Gunungsari, Lombok Barat dan di Desa Lamak Tengah, Lenek, Lombok Timur.

Modusnya, bantuan yang diterima masyarakat besarannya tidak sesuai. Kasus Desa Bukitttinggi terungkap pada Sabtu (13/ 6) lalu. Kades Bukittinggi Ahmad Muttakin sempat diamankan tim Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. Ihwalnya, laporan masyarakat terkait dugaan pemotongan Rp150 ribu per penerima. Total nilai pungutan diduga sebesar Rp52 juta.

“Dalam hal pendampingan penyaluran Bansos, kami tidak hanya melakukan pendampingan, tetapi juga penindakan.

Termasuk yang itu (Kasus Bukittinggi),” kata Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal mengonfirmasi, Kamis (17/6) kemarin.

Peraturan Menteri Desa (Permendes) No11/2019 mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Yang mana intinya BLT Desa dianggarkan sebesar Rp600 ribu yang harus diterima penuh masyarakat penerima manfaat. Sementara di Desa

Bukittinggi, dugaan pemotongan pada penyaluran tahap satu dan dua. Salah satu korban M. Anwar mengungkapkan, para penerima dikumpulkan di kantor desa sebelum pembagian. “Dibilang seikhlasnya tapi dipatok Rp150 ribu,” ucap warga Dusun Tunjang Polak ini.

Anwar menerima pencairan Rp600 ribu untuk tahap satu dan tahap dua. Pada pencairan tahap satu, dia menyetor Rp150 ribu melalui oknum Kadus. Namun, pada pencairan tahap dua, dia hanya menyetor Rp50 ribu.

“Alasannya, uang akan dibagikan lagi ke warga lain yang tidak mendapat bantuan,” imbuhnya.

Hal serupa juga dialami warga lain, Harianah yang terpaksa setuju haknya diminta disetorkan lagi Rp150 ribu.

Begitu juga dengan Faizah yang total menyetor Rp300 ribu.

Dipotong pada saat pencairan tahap dua karena pada tahap satu dia enggan menyetor. Kades Bukittingi Ahmad Muttakin memnbantah dugaan pemotongan tersebut. menurutnya, laporan dugaan pemotongan itu datang dari lawan politiknya.

“Warga sendiri yang inisiatif memberi ke warga lain yang tidak dapat. Saya sudah diklarifikasi polisi. Ndak ada apaapa,” jelasnya. (why/her)

Jumlah TPS di NTB Bertambah 1.119

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Inspektorat Provinsi NTB mengaktifkan sistem peringatan dini pengelolaan anggaran Covid-19. Pengelolaan anggaran di masa pandemi penyakit menular tidak bisa asalasalan. Penyimpangan sejak awal dicegah. Pedomannya aturan. “Semua penataausahaan keuangan kita dampingi dan berikan saran masukan guna mencegah kekeliruan,” terang Inspektur Inspektorat Provinsi NTB H Ibnu Salim, menjawab Suara NTB Rabu (17/6).

Dia menambahkan, Inspektorat Provinsi NTB menurunkan tim asistensi dan pendampingan. Dalam hal pertanggungjawaban keuangan. Tim yang dibentuk juga melibatkan eksternal seperti BPKP dan Kejati NTB. “Yang dilakukan adalah memberikan layanan konsultasi, memantau program dan penyaluran JPS. Kami sudah uji petik penerima bantuan dan UKM yang terlibat. Itu dalam rangka early warning system,” jelasnya.

Dari hasil pemantauan, Ibnu mengatakan pihaknya memberikan saran diantaranya OPD agar memastikan rencana kebutuhan aspek penanganan kesehatan, JPS, dan pemberdayaan ekonomi. “Penggunaannya disarankan sesuai prioritas penanganan Covid-19,” ucapnya. Anggaran Covid-19, sambung dia, dikelola dengan efektif dan efisien.

Contohnya dalam program JPS, data penerima bantuan divalidasi berjenjang agar bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan bantuan serupa lainnya. “OPD harus memastikan harga kewajaran dalam pengadaannya,” kata Ibnu. Pemprov NTB mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp926 miliar hasil dari pemfokusan dan pengalokasian ulang APBD. Peruntukannya, belanja kesehatan 50 persen, stimulus ekonomi 30 persen, dan pengadaan paket JPS 20 persen. (why)

layanan WNA berdasarkan arahan dari Pusat,” ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Syahrifullah, Kamis (17/6) kemarin. Pelayanannya pun dengan protokol pencegahan Covid-19 yang ketat. Pembukaan layanan ini mulai Selasa (16/6) kemarin. Layanan yang dibuka diantaranya WNA pemegang izin tinggal terbatas yang sudah habis masa berlakunya dan akan meninggalkan wilayah Indonesia, alih status

Suhardi Soud

Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dengan protokol kesehatan Covid-19, KPU mengurangi jumlah maksimal pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari maksimal 800 orang menjadi 500 orang pemilih per TPS. Pengurangan jumlah pemilih TPS itu dilakukan KPU untuk mengurangi pengumpulan orang dalam jumlah yang lebih besar.

Konsekuensi dari pengurangan jumlah pemilih di TPS tersebut membuat jumlah TPS bertambah. Secara nasional di 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak, awalnya dengan maksimal pemilih 800 orang itu jumlah TPS sebanyak 253.929.

Kemudian setelah jumlah pemilih maksimal 500 orang per TPS, jumlah TPS bertambah

menjadi 311.978.

Di Provinsi NTB, di tujuh daerah Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak, mengalami penambahan 1.119 TPS. Sehingga dari total awal 4.968 TPS, menjadi 6.087 TPS. “Setelah dilakukan regrouping TPS dengan jumlah pemilih maksimal 500 pemilih per TPS. Jumlah TPS di tujuh kabupaten/kota di NTB yang semula 4.968, bertambah menjadi 6.087 TPS,” ujar Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud, Rabu (17/6).

Dengan penambahan jumlah TPS tersebut otomatis akan diikuti dengan penambahan jumlah penyelenggara pemilu adhoc di tingkat TPS. Suhardi pun memastikan KPU akan kembali melakukan rekrutmen tena-

ga penyelenggara pemilu adhoc untuk mengisi penambahan TPS baru tersebut.

Di Kota Mataram, dengan mengikuti instruksi KPU untuk mengurangi jumlah pemilih TPS dari maksimal 800 orang menjadi 500 orang, ikut mengalami penambahan 25 TPS, sehingga total keseluruhan di Mataram 725 TPS. “Kita sudah tetapkan jumlah TPS di Kota Mataram sebanyak 725 TPS dengan ketentuan jumlah maksimal pemilih 500 orang per TPS. Jadi hanya bertambah 25 TPS kalau di Mataram, karena memang tidak banyak TPS yang di atas 500 Pemilihnya,” jelas Ketua KPU Kota Mataram, Muhammad Husni Abidin.

Namun demikian Husni menyebutkan bahwa di Kota Mataram tidak ada satupun

TPS yang jumlah pemilihnya sampai maksimal 500 orang.

Rata-rata jumlah pemilih tiap TPS di bawah 500 orang, yakni berkisar antara 300-350 orang.

Ditempat terpisah, Komisioner Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth menyebutkan bahwa dengan adanya penambahan TPS tersebut di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak maka otomatis Bawaslu juga akan ikut menambah tenaga pengawas TPS. Pasalnya setiap satu TPS, Bawaslu menepatkan satu orang pengawas. Sehingga Bawaslu memastikan akan kembali menambah kuoata tenaga pengawas TPS sebanyak TPS tambahan untuk tujuh daerah di NTB tersebut. (ndi)

SUARA NTB

Kamis, 18 Juni 2020

Halaman 8

Dilaporkan Ada Kasus Korupsi di Loteng Diduga Mangkrak (Suara NTB/yon)

DENGAR PENDAPAT – Rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Lotim bersama PD. Agro Selaparang dan Disperindag Lotim terkait pengadaan JPS Lotim, Rabu (17/6).

Penyaluran JPS Lotim

Dewan Soroti Minimnya Pemberdayaan IKM Lokal Selong (Suara NTB) DPRD Lombok Timur (Lotim) kembali menyorot pengadaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Lotim tahap II. Terutama terkait pelibatan dan pemberdayaan IKM dan UKM lokal. Pasalnya, kalangan legislatif memandang pengadaan JPS ini belum berpihak ke IKM lokal.

Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman menyebut bahwa pengadaan JPS Lotim dalam menghadapi dampak Covid-19 pada dasarnya menggunakan produkproduk lokal dalam setiap itemnya. Namun dalam realisasinya di lapangan, pelibatan IKM dan UKM lokal masih jauh dari harapan. Jumlah produk lokal yang diakomodir sangat sedikit dibanding kebutuhan JPS Lotim.

Dalam rapat dengar pendapat bersama PD. Agro Selaparang selaku penyedia dan pihak dari Disperindag Lotim, Rabu (17/6) kalangan legislatif meminta supaya PD. Agro Selaparang tidak takut terhadap LSM yang mencari keuntungan tersendiri di balik pengadaan JPS Lotim, misalnya dari data yang dipegangnya terdapat penyalur yang jenis usahanya toko bangunan dan jual beli handphone masuk menjadi penyedia JPS Lotim. “Semestinya jangan asal diakomodir penyalur. Itu tentu akan berdampak pada kualitas barang yang disediakan,” katanya.

Apalagi suplayer-suplayer yang terdapat dalam data hanya sebatas nama. Sehingga keutungungan yang didapat dalam pengadaan JPS Lotim betul-betul menjadi keuntungan PD. Agro Selaparang serta UKM maupun IKM dan bukan menjadi keuntungan pihak-pihak lain. “Kita sangat bersyukur jika keuntungan itu didapat oleh PD. Agro Selaparang karena masuk ke daerah. Yang kita khawatirkan itu jika keuntungan didapat oleh oknum tertentu,”ungkapnya.

Direktur Utama (Dirut), PD. Agro Selaparang, Sukirman mengatakan, untuk pengadaan bekerjasama dengan Disperindag. Untuk JPS rata-rata merupakan produk lokal dan tidak benar jika teri berasal dari Sulawesi sebagaimana yang disampaikan DPRD Lotim. Begitupun untuk telur kualitasnya cukup bagus dan berasal dari lokal. Untuk UKM dan IKM yang dilibatkan cukup baik. Akan tetapi beberapa masukan dari kalangan legislatif berupa pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah dimulai dari BUMDes Kembang Kuning Kecamatan Sikur.

“Kita dari PD Agro Selaparang sejak awal mewanti-wanti untuk memberdayakan produk lokal. Dan itu kita laksanakan,” klaimnya. Ditambahkan Direktur Operasional PD. Agro Selaparang, H. Andi Putra Henderi, menegaskan pihaknya mengakomodir 100 persen produk lokal. Hanya saja temuan di lapangan banyak produk yang tidak memiliki legalitas sehingga mengharuskannya menggunakan UD lain. Namun pada dasarnya produk-produk lokal sudah terakomodir 100 persen.

Jumlah paket JPS Lotim untuk tahap kedua ini sebanyak 70.986 paket yang didalamnya terdiri dari beberapa item produk terdiri atas beras 10 kg, gula pasir 2 kg, minyak goreng dalam kemasan 1 liter, telur 15 butir, teri 1/4, garam beryodium, dan air mineral yang semuanya merupakan produk lokal.

Kadis Perindag Lotim, Hj. Masnan menerangkan, untuk tahap pertama dilakukan didistribusi ke kecamatan berdasarkan data bersumber dari Dinas Sosial (Dinsos). Untuk dana kegiatan khusus terelaisasi 70.986 paket atau KK penerima. Maka yang sudah dikeluarkan SPM Rp17.744.500 untuk tahap pertama. Kemudian untuk tahap kedua, penerima manfaat sebanyak 76.285 KK atau mengalami perbedaan dengan tahap pertama.

Hanya saja ada permasalahan di desa setelah diadakan pendistribusian tahap II pada hari Sabtu lalu. Sehingga sedang tengah dalam validasi data supaya Kades tidak lagi dihadapkan dengan tim validasi data. Termasuk untuk realisasinya masih dalam penyusunan dan validasi. Sedangkan untuk di kecamatan dan kelurahan langsung dikelolanya masing-masing. Seperti halnya dengan pengadaan paket sandang pangan atau paket lebaran. (yon)

Empat Objek Wisata Loteng Segera Dibuka Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana membuka empat objek wisata di daerah ini, selama masa transisi menuju kenormalan baru. Seluruh objek wisata AKAN dibuka secara bertahap.

Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng, H. Lendek Jayadi, kepada wartawan, Rabu (17/ 6) mengatakan, empat objek wisata tersebut yakni objek wisata Aik Berik dan Aik Bukak di wilayah Loteng bagian utara. Sedangkan untuk wilayah Loteng bagian selatan objek wisata Selong Belanak serta Mawun. “Jadi ada empat objek wisata yang akan kita buka untuk tahap awal dulu ini.

Selama masa transisi menuju new normal,” terangnya.

Adapun untuk objek wisata di kawasan The Mandalika, karena itu di bawah kewenangan pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) maka untuk pembukaannya sepenuhnya tergantung kebijakan pihak ITDC sendiri.

Karena pihak ITDC punya pertimbangan tersendiri soal pembukaan objek wisata di kawasan tersebut.

Ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pemilihan objek wisata yang akan dibuka di masa transisi menuju kenormalan baru tersebut. Salah satunya, objek wisata tersebut merupakan objek wisata andalan yang bisa mendatangkan banyak wisatawan. Utamanya wisatawan domestik bahkan internasional.

“Objek wisata yang akan dibuka ini merupakan objek wisata yang bisa berkontribusi besar dalam mendukung pemulihan ekonomi dalam waktu singkat,” jelasnya.

Mengingat, saat ini ekonomi masyarakat tengah terpuruk. Imbas dari pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari tiga bulan. Sehingga butuh stimulus yang bisa mendongkrak ekonomi masyarakat.

Ia menegaskan, pembukaan objek wisata itu nantinya akan mengikuti standar protokol pencegahan Covid-19.

Tidak hanya bagi wisatawanya saja, tetapi juga para pelaku wisata. Misalnya, menyiapkan tempat cuci tangan, penggunaan masker serta pengaturan jarak.

Sebagai persiapan, pihaknya sudah mengumpulkan semua pelaku wisata yang ada di objek-objek wisata yang akan dibuka tersebut. Untuk disosialisasikan kebijakan penerapan standar protokol pencegahan Covid-19. Dengan begitu, para pelaku wisata yang ada benar-benar siap begitu kebijakan pembukaan objek wisata diberlakukan.

“Pemerintah daerah sudah memberikan izin membuka objek wisata di daerah ini. Tetapi secara bertahap. Dengan penerapan standar protokol pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat,” pungkas Ketua Dewan Masjid (DMI) Loteng ini. (kir)

Praya (Suara NTB) Jajaran pengurus Pemuda Pancasila (PP) Lombok Tengah (Loteng), Selasa (16/6) malam, menggelar pertemuan dengan Kapolres Loteng yang baru, AKBP Esty Setyo Nugroho, SIK. Selain bersilaturahmi, pada pertemuan yang digelar di Kampung Marde Praya tersebut juga dimanfaatkan jajaran pengurus PP Loteng untuk membeberkan data sejumlah kasus dugaan korupsi yang masih mangkrak proses penanganannya di Polres Loteng.

Termasuk melaporkan dugaan penyelewengan pada program penanganan Covid19 di Loteng. “Ada beberapa kasus dugaan korupsi yang proses penanganannya masih belum jelas sampai saat ini.

Dan, kasus-kasus tersebut cukup mendapat perhatian publik,” ungkap Ketua PP Loteng, M. Samsul Qomar, dihadapan Kapolres Loteng.

Mulai dari kasus dugaan korupsi pengadaan fasilitas atlet Porprov NTB tahun 2018, dugaan korupsi raskin Desa Mekarsari sebanyak 60 ton lebih dan beberapa dugaan korupsi lainnya. Selain itu

ada juga beberapa kasus tindak pidana umum yang juga belum tuntas. Misalnya, kasus pembakaran mobil pelapor kasus dugaan korupsi raskin Desa Mekarsari serta kasus pembakaran rumah Direktur Eksekutif Walhi NTB. “Yang paling baru, terkait penanganan Covid-19 di Loteng. Seperti pengadaan dua juta masker, itu juga sarat dugaan korupsinya. Dan, kita berharap polisi bisa turun tangan menangani dugaan korupsi yang terjadi pada program pengadaan masker yang menghabiskan anggaran leb-

ih dari Rp10 miliar tersebut,” tandas Qomar.

Diakui mantan Ketua Komisi II DPRD Loteng ini, salah satu tantangan terbesar bagi pejabat Kapolres yang baru di Loteng ialah bagaimana bisa menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi. Mengingat, selama ini jumlah kasus dugaan korupsi yang bisa dituntaskan oleh jajaran Pol-

res Loteng tergolong sedikit.

Kalaupun ada yang bisa diselesaikan, hanya kasus-kasus korupsi sekelas korupsi ADD. Belum ada kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat daerah yang bisa diungkap dan dituntaskan. “Kalau kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah, paling mentok sampai pejabat sekelas camat. Kalau di atas dari itu, selama ini belum ada yang terungkap,” imbuhnya.

Terkait hal tersebut, Kapolres Loteng, AKBP Esty Setyo Nugroho, SIK., menegaskan komitmen untuk memberikan atensi khusus terhadap penanganan kasus dugaan korupsi yang ada. Pun demikian,

kalaupun proses penanganan berlangsung cukup lama, pihaknya berharap masyarakat bisa memakluminya. Karena memang menangani kasus dugaan korupsi tidak mudah, berbeda dengan kasus pidana umum lainya.

“Untuk penanganan kasus dugaan korupsi itu pembuktian yang lengkap dan kuat,” timpalnya. Sehingga aparat kepolisian terkadang sangat berhati-hati dalam menangani kasus dugaan korupsi. Jangan sampai kepolisian melakukan blunder yang bisa menjadi bumerang bagi aparat kepolisian itu sendiri. Tapi soal komitmen kepolisian dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi, tidak perlu diragukan. (kir)

Kalah Sengketa

Banyak Aset di Lobar Hilang

Giri Menang (Suara NTB) Kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar) disorot DPRD, terkait upaya pengelolaan aset daerah. Pasalnya, aset daerah hilang atau lepas akibat Pemda kalah sengketa di pengadilan.

Karena itu Pemda dalam hal ini OPD diminta harus meningkatkan pengelolaan serta agar lebih tertib, aman dan akuntabel. Karena sejauh ini dinilai akibat kurang tertibnya aset ini menyebabkan banyak digugat oleh oknum masyarakat. Demikian ditegaskan juru bicara gabungan komisi Raperda LPJ bupati tahun 2019, Rabu (17/6).

Ia menyarankan kepada eksekutif agar terus berupaya merapikan arsip administrasi baik sertifikat atau buktibukti kepemilikan lainnya yang dipandang agak lemah dan selalu menjadi sebab sengketa oleh oknum-oknum masyarakat. “Bahkan ada beberapa kasus kalah dalam gugatan pengadilan,” terang politisi asal Sekotong ini. Oleh karena itu, penertiban kembali administrasi aset daerah harus diutamakan. Bila perlu kata dia, untuk pengamanan bukti kepemilikan Aset Daerah, disarankan kepada Pemda untuk menitipkan sertipikat atau bukti-bukti kepemilikan lainnya untuk disimpan di Bank agar lebih aman dan mempersempit ruang bagi mafia aset.

Anggota Komisi I membidangi asset, H. Sardian mengungkapkan ada indikasi mafia di balik banyaknya kasus aset. Pasalnya modus yang dipakai di beberapa sengketa sama, menggunakan modus lama. Di mana, penggugat melakukan gugatan, namum bukan menggugat pemda. “Seperti masalah aset di Batu Mekar dan Batu Kumbung Kecamatan Lingsar. Ini kan modus lama, dimana Pemda menggugat lahan tapi yang digugat bukan Pemda melainkan Kades dan pihak lain. Sehingga Pemda kalah, ini diduga melibatkan mafia asset,” tegasnya.

Menanggapi masuknya DPRD ini, Sekda Dr. H. Baehaqi mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti saran Dewa tersebut dengan memanggil OPD dan bagian yang menangani aset. Terkait saran dewan agar Pemda menitipkan sertipikat atau bukti-bukti kepemilikan lainnya untuk disimpan di Bank agar kebih aman, pihaknya perlu melihat regulasi yang ada. “Kita lihat aturannya dulu. Kita tidak bisa bergerak tanpa aturan. Semua kita akan amankan karena itu milik daerah dan rakyat,” tegas dia. (her)

DPRD Lotim Intensifkan Kunker dalam Daerah Selong (Suara NTB) Selama pandemi corona virus Disease (Covid-19), para wakil rakyat Lombok Timur (Lotim) intensifkan kegiatan kunjungan kerja (kunker) di dalam daerah. Hal ini dilakukan juga guna memantau pelaksanaan penanganan Covid.

Sekretaris Dewan Lotim, Lalu Dami Ahyani kepada Suara NTB di kantornya, Rabu (17/6) menegaskan, para wakil rakyat Lotim juga turut peduli terhadap wabah yang terjadi secara global ini. Selama Covid-19 empat bulan terakhir, anggota dewan Lotim menafikan kegiatan kunker ke luar daerah. “Sudah empat bulan ini jadinya sejak Maret 2020 lalu,” terangnya.

Dana pada sekretariat dewan Lotim sudah terpangkas Rp8,2 miliar. Dan dana pokok pikiran (pokir) Dewan terpangkas Rp50 miliar. Yakni masing-masing anggota dewan terpangkas Rp1 miliar. “Aspirasi Pokir dewan ini kan Rp2 miliar per orang,” ucapnya.

Menjelang masa kenormalan

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.5785 BY NOKA/NOSIN : MHIJF5128CK974859/JF51E2943834 AN.IKA ANGGRA WIDYA HLG SKTR JL.SELEPARANG CAKRANEGARA KOTA MATARAM

baru bagi Lotim, Sekwan Lotim memastikan semua wakil rakyat ini bisa melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.

Anggaran kunjungan kerja ke luar daerah ini masih tersedia.

“Dewan pasti bisa keluar, tapi tetap harus Ikuti protokol kesehatan,” ungkapnya. Anggaran tidak sampai terpangkas seluruhnya untuk kegiatan satu tahun anggaran. Masih ada sisa anggaran yang bisa digunakan untuk keluar daerah,” imbuhnya.

Meski aturan kunjungan diperbolehkan, akan tetapi daerah tujuan juga harus dipastikan apakah mengizinkan atau tidak. Kunjungan keluar daerah memang menjadi bagian dari kegiatan dewan selama masa sidang. Di mana harus ada pembanding ke daerah lain atau ke kementerian terkait untuk konsultasi atau keperluan lainnya. (rus)

(Suara NTB/cem)

BERMAIN LAYANG-LAYANG - Sejumlah remaja bermain layang – layang di Taman Sangkareang, Rabu (17/6). Satpol PP akan menindak tegas warga yang bermain permaian tradisioanl tersebut karena dinilai membahayakan pengendara.

Dilarang Main Layang-layang di Mataram Mataram (Suara NTB) Satpol PP Kota Mataram akan menindak tegas siapa saja yang bermain layang-layang. Permainan ini dinilai mulai meresahkan karena membahayakan pengendara.

Aparat penegak Perda ini, mencatat sudah tujuh laporan pengaduan yang masuk dari masyarakat. Korbannya rata - rata pengendara sepeda motor. Saat berkendara leher terkena bentangan benang.

“Anggota saya sudah dua orang jatuh karena lehernya tersangkut benang layang-layang,” ungkap Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati, Selasa(16/6) malam.

Permainan ini juga membahayakan anak-anak. Mereka mengejar layang-layang tanpa memperhatikan kendaraan. Hal ini berpotensi terjadinya kecelakaan. Bayu menegaskan, akan menindak tegas siapapun yang bermain layang-layang. Hal ini melanggar Perda Nomor 11

Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. “Layang-layangnya akan kita amankan,” tegasnya.

Sebagai tindaklanjut sambung Bayu, pihaknya akan bersurat ke kecamatan dan kelurahan. Surat tersebut diharapkan disampaikan ke lingkungan sampai tingkat RT agar menyampaikan ke warga. Kondisi pandemi Covid-19 saat ini, ia meminta masyarakat tidak memberikan pekerjaan tambahan ke tim medis. “Jangan lagi menambah kerjaan tim medis di masa pandemi sekarang ini karena benang layangan,” imbuhnya.

Permainan layang-layang dianggap sebagai permainan tradisional dinilai berbeda di era beberapa tahun sebelumnya. Dulu, lapangan luas. Pemukiman dan kendaraan tidak padat. Bayu menegaskan, tindakan tegas tersebut jangan dianggap sebagai cara Pol PP menghilangkan atau menghapus kenangan masa kecil atau permainan tradis-

ional masyarakat.

Larangan bermain layanglayang justru menuai kontroversi di masyarakat. Sebagian ada yang mendukung. Sebagian lagi menolak karena dinilai menghilangkan permainan tradisional. Lukman, seorang warga menyampaikan, permainan ini sulit dilepas dari kebiasaan masyarakat. Karena, ia bermain sejak kecil dan menjadi hiburan. “Iya ndak bisa. Karena ini jadi hiburan,” katanya.

Sementara itu, Retno mendukung sikap tegas dari Pol PP menindak warga bermain layang – layang. Permainan itu dinilai membahayakan pengendara. Terutama anak – anak berlari di tengah jalan demi mengejar layang – layang putus. “Kalau saya mendukung kebijakan itu. Anak – anak banyak lari di tengah jalan ngejar layangan, membahayakan diri sendiri dan pengendara,” ungkapnya. (cem)

SUARA NTB

Kamis, 18 Juni 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Kamis, 18 Juni 2020

Halaman 10

Bangkitkan Produksi Lokal

Pusat Salurkan 15.000 Paket Sembako untuk Pekerja Pariwisata

Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Keratif (Kemenparekraf) menyalurkan bantuan sosial berupa 15.000 paket bantuan bagi pekerja pariwisata. Terutama untuk menanggulangi dampak pandemi virus Corona (Covid-19) yang telah berlangsung sejak Maret lalu.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menerangkan 15.000 paket sembako tersebut merupakan bentuk perhatian pemeritah pusat bagi pekerja pariwisata di NTB. Mengingat NTB saat ini menjadikan pariwisata sebagai salah satu motor penggerak ekonomi andalan, sekaligus yang paling terdampak oleh pandemi yang berlangsung. ‘’Ketika ada wabah Covid19 ini, memang salah satu yang terkena dampak adalah pariwisata. Oleh karena itu, mudah-mudahan bantuan ini tidak hanya secara fisik, namun ini bentuk dukungan moril yang diberikan pemerintah pusat,’’ harap gubernur yang akrab disapa Dr. Zul tersebut, Rabu (17/6) saat acara penyerahan bantuan secara simbolis di Aula Islamic Center NTB. Diterangkan, bantuan yang

disalurkan merupakan paket sembako yang seluruh komponennya merupakan hasil produksi lokal NTB. Hal tersebut sengaja diajukan agar penyaluran bantuan yang dilakukan oleh Kemenparekraf juga turut menggerakkan produksi IKM/UKM NTB di tengah pandemi. ‘’Ketika ini terdampak, tentu Pak Menteri merasa perlu memperhatikan para pekerja yang terkena dampaknya secara langsung, tapi kita juga bersyukur diberikan ruang untuk mengakomodir produk lokal. Jadi di samping dapat bantuan, kita juga bisa menggerakkan para pengusaha dan pekerja yang ada di NTB,” jelas Dr. Zul. Selain itu, Dr. Zul berharap agar pekerja dan pelaku pariwisata dapat menjadikan momen tersebut sebagai titik awal kebangkitan pariwisata NTB. “Mudah-mudahan ini

jadi momentum untuk tidak takut terhadap Corona. Tapi harus tetap mengikuti protokol kesehatan agar kita mampu terhindar dari wabah ini,’’ ujarnya.

Mengingat NTB tengah mempersiapkan diri untuk menyambut kenormalan baru, asosiasi usaha pariwisata juga diharapkan agar segera dapat beraktivitas kembali.

Terutama dengan menerapkan disiplin penerapan protokol kesehatan yang telah direkomendasikan.

Terpisah, Asisten Deputi Bidang Bidang Pengembangan Produk Pariwisata Kemenparekraf, Edy Wardoyo, menerangkan sektor pariwisata memang mengalami pelemahan secara nasional.

Diantaranya dengan banyaknya pekerja yang menerima dampak langsung.

Diterangkan Edy, pekerja pariwisata di NTB telah di-

data berdasarkan rekomendasi dari masing-masing asosiasi pariwisata dan pelaku usaha. Untuk itu, pekerja pariwisata yang dinyatakan berhak menerima bantuan adalah mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan yang dirumahkan dengan status unpaid leave (tanpa pesangon) hingga tiga bulan.

Untuk itu, pemerintah pusat berusaha memberikan dukungan moril dan materil yang diharapkan dapat meringankan beban para pekerja sektor pariwisata tersebut. Termasuk untuk 15.000 pekerja pariwisata yang menjadi sasaran bantuan tersebut di Lombok dan Sumbawa.

Diterangkan, paket tersebut memanfaatkan produk IKM/UKM lokal NTB sesuai dengan permintaan pemerintah daerah. “Paket isinya beras premium isi 10 kg, minyak goreng isi 1 liter, gula pasir 1 kg, ikan asin 250 gram. Isi dari paket ini sesuai arahan gubernur kita beli dari UMKM-UMKM lokal,” ujar Edy. (bay)

(Suara NTB/alfan)

CEK - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah didampingi Kapolda NTB, Mohammad Iqbal mengecek paket bantuan Kemenparekraf bagi pekerja pariwisata di NTB.

Aktivitas Terhenti Akibat Pandemi

Investor Susun Perencanaan Pembangunan Kereta Gantung Rinjani Mataram (Suara NTB) Aktivitas investor yang berencana membangun kereta gantung Rinjani terhenti akibat pandemi Covid-19. Namun, sebelum wabah Covid-19 melanda NTB, investor sudah melakukan sosialisasi ke lapangan.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Samsudin, S. Hut, M. Si mengatakan, rencana pemban-

gunan kereta gantung Rinjani mulai masuk tahap perencanaan yang dilakukan investor sesuai dengan regulasi yang ada. ‘’Mereka sudah melakukan sosialisasi ke lapangan.

Sekarang tahapan perencanaan untuk pematangan desain. Sekarang tahap penyusunan perencanaan sesuai dengan regulasi,’’ kata Samsudin dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, kemarin.

Investor yang berencana membangun kereta gantung

sepanjang 10 Km dari Karang Sidemen, Batukliang Utara, Lombok Tengah tersebut sudah mengantongi izin prinsip. Sebelum melakukan konstruksi, masih panjang tahapan yang harus dilalui.

Seperti mengurus izin pemanfaatan ruang, penyusunan feasibility study, detailed engineering design (DED) dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). ‘’Masih panjang prosesnya,’’ kata Samsudin.

Sebagai daerah yang ramah

investasi, Pemprov akan membantu memfasilitasi investor sesuai regulasi yang ada. ‘’Kita pastikan berjalan sesuai aturan yang ada,’’ tandasnya.

Investor yang akan membangun kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani yang berlokasi di Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah (Loteng) menunjukkan keseriusannya.

Mereka telah menyerahkan uang jaminan berinvestasi sebesar Rp5 miliar ke Pemda.

RADIO

Izin prinsip pengembangan pariwisata alam sudah diperoleh investor. Dalam izin prinsip tersebut, memberikan kesempatan kepada investor untuk melakukan sosialisasi kepada para pihak. Kemudian mengajukan kesesuaian ruang kepada TKPRD. Selain itu, melakukan kajian lingkungan untuk memperoleh izin lingkungan. Selanjutnya, investor menyusun desain teknis atau masterplan.

Melakukan penataan batas

areal dan pemetaan serta menyusun Rencana Pengelolaan Wisata Jangka Panjang.

Setelah itu, investor baru mendapat izin pembangunan sarana dan prasarana. Kemudian izin usaha pemanfaatan jasa wisata. Serta izin lain yang berlaku di Pemda.

Pembangunan kereta gantung di sekitar kawasan Gunung Rinjani ini diklaim merupakan terpanjang di dunia dan ditargetkan tuntas dibangun menjelang MotoGP 2021.

Pembangunan kereta gantung ini tidak berada di zona inti Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Pembangunan kereta gantung start-nya dimulai dari Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Loteng menuju kawasan hutan lindung di bagian atasnya. Kereta gantung yang dibangun sepanjang kurang lebih 10 Km, dan menjadi kereta gantung terpanjang di dunia. (nas)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 18 Juni 2020

Halaman 11

Minyak Kayu Putih Asli Tambora Dijual ke Jakarta dan Surabaya

Aruna Senggigi Resort & Convention Lakukan ’’Rapid Test’’ bagi Manajemen dan Karyawan Giri Menang (Suara NTB) – Aruna Senggigi Resort & Convention menggelar rapid test untuk manajemen dan karyawannya. Hal ini merupakan salah satu tahapan normal baru dalam rangkaian Gerakan Hotel Sehat dan Bersih yang diterapkan.

“Kami telah menerapkan langkah kesehatan dan pembersihan secara signifikan di hotel kami guna memastikan kesehatan serta keamanan karyawan dan para tamu senantiasa terjaga. Selain penggunaan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan face shield yang menjadi bagian dari seragam wajib bagi karyawan di era ‘normal baru’ ini, kami juga memastikan bahwa aset terbesar kami, yaitu karyawan kami, tetap terjaga dan terlindungi dengan cara menyedia-

kan fasilitas rapid test bagi mereka,” jelas General Manager Aruna Senggigi Resort & Convention Weni Kristanti dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Rabu (17/6).

Diakuinya, pihaknya sudah melakukan rapid test sebanyak dua kali. Fase pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 2020 untuk 24 karyawan dengan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Lombok Barat. Adapun fase kedua dilakukan pada tanggal 16 Juni 2020 untuk 27 karyawan dan difasilitasi oleh RSUD Provinsi NTB. Dari kedua fase tersebut, hasil yang diperoleh adalah negatif bagi seluruh karyawan.

Menurutnya, rapid test ini rencananya akan terus dilakukan secara bertahap hingga keseluruhan karyawan terfasilitasi.

Sebagai tambahan, karyawan harus pula melengkapi bebera-

pa data penunjang lain, seperti Surat Pernyataan Sehat”.

Pengadaan rapid test bagi manajemen dan karyawan tentunya tidak terlepas dari komitmen Aruna Senggigi Resort & Convention untuk menyediakan lingkungan yang aman dan bersih guna memberikan pengalaman menginap terbaik bagi para tamunya. Hal ini juga dilakukan sebagai salah satu bentuk dukungan pihak hotel kepada pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

“Kami berkomitmen penuh untuk mendukung upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus Corona dengan cara menerapkan Gerakan Hotel Sehat dan Bersih serta menyediakan fasilitas terbaik bagi tamu serta karyawan sehingga pada akhirnya wisatawan dapat me-

(Suara NTB/ist)

RAPID TEST - Rapid test bagi manajemen dan karyawan Aruna Senggigi Resort & Convention. lihat bahwa kami telah siap menyambut kedatangan mereka kembali ke Pulau Lombok – serta wilayah Senggigi pada

khususnya – seiring dengan pulihnya kepercayaan publik untuk kembali melakukan perjalanan,” terangnya. (r)

Pandemi Covid-19, Sampah Kota Mataram dan Lobar Turun 20 Persen Mataram (Suara NTB) Selama masa pandemi Covid-19 di NTB sejak Maret lalu, volume sampah yang dibuang ke TPA Regional Kebon Kongok berkurang hingga 20 persen. Sebelumnya, volume sampah dari Kota Mataram dan Lombok Barat (Lobar) yang dibuang ke TPA Regional Kebon Kongok sebanyak 350 ton per hari.

Setelah adanya pandemi Covid-19 hingga saat ini, volume sampah yang dibuang dari Kota Mataram dan Lobar berkurang, angkanya di bawah 300 ton per hari. “Mungkin karena pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi, orang sekali belanja untuk kebutuhan seminggu. Sebelum itu, setiap hari belanjanya, sampahnya tiap hari. Kalau waktu normal, sampah kreseknya banyak.

Sekarang berkurang 15 - 20 persen sampah yang dibuang ke TPA Kebon Kongok,” kata

Kepala UPTD TPA Regional Kebon Kongok, H. Didik Mahmud Gunawan Hadi dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (17/6) kemarin.

Bahkan, kata Didik, volume sampah yang dibuang dari dua daerah tersebut pada bulan puasa lalu berkurang hingga 50 persen. Pada bulan puasa tahun 2019, volume sampah yang dibuang dari Kota Mataram dan Lobar mencapai 400 ton sehari. Pada bulan puasa lalu, volume sampah yang dibuang di bawah 200 ton per hari.

“Kalau saya melihatnya kebiasaan masyarakat. Mungkin masyarakat sudah mulai memilah sampah. Tempattempat sampah sudah jarang ditemukan di pinggir-pinggir jalan,” katanya.

Didik mengatakan Pemprov NTB menjadikan Kota Mataram sebagai pilot project program zero waste di NTB. Karena Kota Mataram meru-

Program Unggulan Harus Produktif Dari Hal. 1 Dalam rapat yang dihadiri pula oleh Asisten I dan II tersebut, Wagub menekankan agar program unggulan pemerintah provinsi harus terus dikerjakan. Karena beberapa program unggulan tersebut mendukung kesiapan NTB untuk menuju tatanan kehidupan baru yaitu kenormalan baru.

Oleh karena itu, program unggulan NTB harus memiliki produktivitas yang jelas dalam setiap penanganan dan target yang ingin dicapai. ‘’ Di mana di kondisi New Normal ini, Zero Waste dan NTB Hijau tidak dapat dipisahkan. Karena kita butuh kehidupan yang sehat, tentunya dengan bebas sampah, dan lingkungan yang sehat,’’ jelas Wagub.

Wagub menyampaikan bahwa dengan melakukan evaluasi secara terus menerus dan berulang, program-program tersebut segera terealisasikan. Menurutnya, fasilitas umum, fasilitas sosial, pantai dan sungai merupakan tolok ukur sehingga lebih diperhatikan lagi. ‘’Meskipun pengelolaan sampah berjalan, tetapi jika lingkungan sekitar tidak mendukung maka emosional masyarakat dan keterlibatan

masyarakat juga tidak akan terbangun,’’ katanya.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan NTB Zero Waste dan NTB Hijau memerlukan gotong royong dan sinergi berbagai pihak. Khususnya pada wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. ‘’Saya minta ke depannya untuk bekerja tepat sasaran dan dapat bermanfaat besar bagi masyarakat NTB,’’ tutupnya.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Ir. Madani Mukarom memaparkan terkait program RDF tersebut. Metode ini juga akan mulai dikembangkan di desa-desa di NTB dengan ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Madani menjelaskan, tahapan proses RDF nantinya dimulai dari panen sampah yang masuk ke TPA Kebun Kongok. Dipilih sampah yang sebagian besar berasal dari daun, ranting, dan plastik. Proses pengerjaannya selama 1 hari. ‘’Kemudian selama 5 hari dilakukan proses peuyeumisasi dan dilanjutkan dengan proses pencacahan, barulah sampah tersebut menjadi pelet,’’ jelasnya. (r)

Dikaji Buka Destinasi Wisata Dari Hal. 1 akan disosialisasikan Dispar (Dinas Pariwisata),’’ ujar Edy ditemui seusai acara penyaluran 15.000 paket sembako bagi pekerja pariwisata terdampak pandemi virus Corona (Covid-19), Rabu (17/6) di Mataram.

Diterangkan, penerapan konsep CHS yang mengakomodir aspek kebersihan, kesehatan, dan keamanan membutuhkan pemahaman bersama.

Baik oleh pemerintah melalui stakeholder terkait maupun pelaku usaha. ‘’Itu yang kita harapkan, khususnya di NTB (supaya) sercara bertahap bisa dibuka,’’ jelas Edy. Menurutnya, dalam rapat kabinet yang diahdiri beberapa kementerian khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah mulai membahas pembukaan kembali pintu masuk utama seperti bandara. Terutama bagi beberapa negara yang melewati beberapa kajian. ‘’Jadi ada beberapa negara yang sudah dipertimbangkan untuk buka untuk kepentingan pariwisata. Bahwa negara tersebut memang bisa dikatakan juga sudah menerapkan standar kesehatan yang sangat ketat, sehingga warganya ada yang sudah berpergian itu dijamin,’’ ujar Edy. Kendati demikian, pertimbangan yang menjadi kajian

ditekankannya bukan hanya faktor pariwisata.

Melainkan kepentingan ekonomi secara umum. ‘’Jadi ada banyak faktor, bukan cuma pariwisata.

Tapi untuk kepentingan ekonomi dan bisnis jadi pertimbangan,’’ ujarnya.

Di sisi lain, stimulusstimulus eknomoi juga menjadi perhatian pemerintah. Dicontohkan Edy seperti intervensi terhadap harga tiket pesawat yang coba dilakukan. Terutama untuk menggeliatkan tingkat kunjungan wisatawan domestik pada masa kenormalan baru nanti. ‘’Stimulus-stimulus seperti itu sudah dikumpulkan oleh Kemenparekraf,’’ ujar Edy. Kendati demikian, hal tersebut diakui cukup sulit dilakukan. Mengingat intervensi yang bisa dilakukan terbilang cukup terbatas. Di mana maskapai memiliki wewenang untuk menerapkan standar-standar tersendiri, termasuk untuk penentuan harga tiket pesawat. ‘’Dalam hal ini banyak hal di luar kewenangan (Kementerian) pariwisata. Kami bekerjasama dengan kementerian lain sudah melakukan pendekatan ke beberapa maskapai penerbangan di Indonesia, tapi sekarang penerbangan memang sedang sulit,’’ pungkasnya. (bay)

pakan etalase NTB. “Program zero waste ditekankan di daerah perkotaan,” tuturnya.

Ke depannya, sampah yang dibuang ke TPA Regional Kebon Kongok harus sudah dipilah, antara sampah organik dan anorganik. Sekarang, katanya, masih ada sampah campuran dari Kota Mataram dan Lobar yang dibuang ke TPA Regional Kebon Kongok.

Ia menyebutkan, setiap hari ada 140 kali truk sampah yang keluar masuk TPA Regional Kebon Kongok. Dari Kota Mataram sendiri ada 40 armada truk yang keluar masuk setiap hari. Sedangkan Lobar di bawah 20 armada truk. Namun, dari truk-truk pengangkut sampah tersebut, volume sampah yang diangkut jauh berkurang dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

Didik menambahkan untuk pengolahan sampah di TPA Regional Kebon Kongok, Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan segera menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penelitian dan pengembangan pelet sampah. Sampah yang dibuang ke TPA Kebon Kongok diolah menjadi pelet bahan bakar PLTU Jeranjang.

Rencananya, pengolahan sampah menjadi pelet bahan bakar PLTU ini akan dikembangkan ke desa-desa di NTB. Nantinya, pelet sampah yang dihasilkan akan dibeli oleh

PLN untuk campuran bahan bakar batu bara untuk PLTU. Diketahui, produksi sampah masing-masing kabupaten/kota setiap hari di NTB cukup tinggi. Kota Mataram produksi sampahnya sebesar 314,3 ton, Lombok Barat 469,56 ton, Lombok Utara 149,15 ton. Kemudian Lombok Tengah 645,73 ton, Lombok Timur 801,74 ton, Sumbawa Barat 92,39 ton, Sumbawa 311,85 ton, Dompu 164,27 ton, Bima 325,94 ton dan Kota Bima 113,83 ton.

Dari produksi sampah sebesar itu, sampah yang diangkut ke TPA di Kota Mataram sebanyak 283 ton tiap hari. Kemudian Lombok Barat 60 ton, Lombok Utara 21 ton, Lombok Tengah 12,25 ton, Lombok Timur 15,4 ton, Sumbawa Barat 28,7 ton, Sumbawa 115,97 ton, Dompu 39,6 ton, Bima 20 ton dan Kota Bima 46 ton.

Untuk mendukung target program zero waste, Pemprov NTB melalui Dinas LHK sudah memfasilitasi pembangunan sebanyak 124 bank sampah.

Sebanyak 124 bank sampah itu dibangun selama dua tahun, yaitu 2018 dan 2019.

Pada 2018, Pemprov membangun 50 bank sampah percontohan di Kabupaten/Kota di Pulau Lombok. Kemudian pada 2019, Pemprov membangun 74 bank sampah di seluruh kabupaten/kota di NTB. Sebanyak 50 bank sampah yang dibangun pada 2018 terse-

bar di lima kabupaten/kota.

Yakni, Lombok Utara 16 bank sampah, Kota Mataram 3 bank sampah, Lombok Barat 14 bank sampah, Lombok Tengah 12 bank sampah dan Lombok Timur 15 bank sampah.

Kemudian 74 bank sampah percontohan yang dibangun 2019 tersebar di 10 kabupaten/kota. Antara lain, Lombok Utara 3 bank sampah, Kota Mataram 12 bank sampah, Lombok Barat 12 bank sampah, Lombok Tengah 12 bank sampah dan Lombok Timur 12 bank sampah. Selanjutnya, Sumbawa Barat 12 bank sampah, Sumbawa 12 bank sampah, Dompu 3 bank sampah, Kota Bima 3 bank sampah dan Kabupaten Bima 3 bank sampah.

Pada 2018, nilai transaksi dari 3 bank sampah yang ada di Kota Mataram mencapai Rp63 juta lebih berat sampah sebesar 22.823 ton. Kemudian nilai transaksi dari 15 bank sampah yang ada di Lombok Timur mencapai Rp84 juta lebih.

Selanjutnya, nilai transaksi dari 12 bank sampah di Lombok Tengah mencapai Rp107,8 juta dari sampah sebanyak 37.194 ton. Nilai transaksi dari 6 bank sampah di Lombok Utara mencapai Rp36,9 juta lebih. Selain itu, nilai transaksi dari 14 bank sampah yang ada di Lombok Barat mencapai Rp95,6 juta dari total sampah yang dibeli sebanyak 44.196 ton. (nas)

Kelanjutan Program JPS Gemilang Tunggu Arahan Pusat Dari Hal. 1 di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur NTB. Rapat juga dihadiri Kepala OPD lingkup Pemprov NTB. Menurut Dr.Zul, Pemprov NTB harus mengevaluasi kekurangan dan kelebihan pada tahapan penyelenggaran JPS Gemilang tahap II yang sudah 80 persen penyalurannya. Gubernur juga meminta agar pada JPS Gemilang III ini, melibatkan lebih banyak UKM dan IKM lokal di NTB. Sehinggan produk yang diberikan juga lebih bervariasi dengan hasil produk yang banyak melibatkan masyarakat untuk bekerja.

Keterlibatan UKM dan IKM di JPS Gemilang tahap I dan II sudah mampu melatih mereka untuk terus menyiapkan

produk yang berstandar untuk dipasarkan secara umum. ‘’Ini tujuannya kita menggunakan produk lokal. UKM dan IKM tidak terus ‘’susui’’, tapi produknya mampu bersaing di pasaran. Sehingga berkelanjutan dan hidup,’’ tegasnya.

Senada dengan gubernur, Wagub menegaskan semangat awal pemberdayaan UKM dan IKM merupakan roh dari JPS Gemilang ini. ‘’Tentunya UKM maupun IKM ini yang akan banyak melibatkan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi kita,’’ ujar Ummi Rohmi.

Pandemi Covid-19 memberikan sisi positif kepada masyarakat kita. Di samping mengajarkan untuk terapkan berperilaku sehat, namun membangkitkan pemberdayaan UKM/IKM di sisi

ekonomi. ‘’Ini yang harus benarbenar dimanfaatkan,’’ katanya.

Ummi Rohmi meminta agar penyaluran JPS Gemilang tahap II, dipersiapkan dan direncanakan dengan matang sebelum disalurkan kepada masyarakat kita.

Sementara itu, Asisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah,MTP memaparkan tentang penyaluran JPS tahap II yang sudah berjalan lancar. ‘’Hingga hari ini (kemarin) progres penyaluran JPS II sudah 80 persen,’’ kata Ridwan Syah.

Pembagian wilayah kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengawal dan bertanggung jawab terhadap penyaluran JPS di kabupaten/ kota se-NTB berjalan lancar dan efektif, sehingga semua persoalan dan kendala dapat dieliminir. (nas)

Bima (Suara NTB) – Minyak kayu putih asli produksi PT. Sanggar Agro Karya Persada (SAKP), yang pabriknya di Desa Oi Katupa, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, selama ini dijual di Jakarta dan Surabaya.

Direktur Operasional PT. SAKP, Trianda Sembiring kepada Suara NTB, Rabu (17/6) mengatakan, minyak kayu putih diproduksi sendiri begitupun bahan bakunya. Hanya saja masih dalam bentuk minyak kayu putih asli. ‘’Produknya kita beri nama atau label minyak kayu putih Tambora,’’ katanya.

Menurutnya hingga kini belum ada turunan dari minyak kayu putih yang dijual dalam produk jadi. Namun minyak kayu putih asli hanya dijual ke perusahaan yang berada di Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur.

Lebih jauh Trindra menjelaskan, sebenarnya minyak kayu putih banyak yang bisa dibuat atau diolah menjadi barang lain. Seperti dalam bentuk permen, aroma therapy, kosmetik, obat anti mabuk dan lain lain. ‘’Pembuatan barang-barang ini se-

mua bahan dasarnya yang dipakai dari minyak kayu putih,” katanya.

Terkait luas lahan tanaman kayu putih yang menjadi bahan dasar pembuatan minyak kayu putih, Triandra menyebutkan luasnya hingga saat ini mencapai sekitar 2.000 hektar lebih.’’Sedangkan volume produksi minyak kayu putihnya sekarang mencapai 3.000 Kg atau 3 ton per bulan,’’ sebutnya.

Ia mengaku, minyak kayu putih produksi PT. SAKP sempat mengalami kendala pengiriman ke Jakarta dan Surabaya beberapa bulan terakhir lantaran dampak pandemi Covid-19. ‘’Tapi untuk sekarang pengirimannya tetap stabil walaupun tidak sepenuhnya normal seperti sebelum adanya Corona,’’ katanya.

Triandra menambahkan, perusahan minyak kayu putih yang diresmikan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah akhir tahun 2019 itu, juga memperkerjakan ratusan orang tenaga kerja lokal. ‘’Ada ratusan orang tenaga kerjanya. Kebanyakan warga Kecamatan Tambora dan Sanggar,’’ pungkasnya. (uki)

Dewan Lotim Minta Anak Kembar Siam Segera Dioperasi Selong (Suara NTB) Anak kembar siam, Inaya dan Anaya, yang lahir 8 Mei 2019 menanti operasi pemisahan. Wakil Ketua DPRD Lotim, Badran Achsyid meminta operasi pemisahan ini segera dilakukan dengan alasan kemanusiaan.

“Kita minta ini demi alasan kemanusiaan segera saja dioperasi,” ungkap Badran usai mengunjungi keluarga anak kembar siam mengantarkan sumbangan hasil urunan anggota DPRD Lotim sebesar Rp 15 juta.

Menurut Badran, para anggota DPRD Lotim prihatin terhadap nasib Anaya dan Inaya, karena operasi pemisahan keduanya membutuhkan dana mencapai Rp 1,5 miliar. Politisi Partai Gerindra Lotim ini pun berencana memanggil Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) agar turut memberikan perhatiannya kepada Inaya dan Anaya.

Saat ini, ujarnya, usia keduanya sudah 14 bulan. Usia ini disebut sebagai masa golden age atau usia keemasan. Pihak keluarga pun menaruh harapan besar agar operasi pemisahan ini segera dilakukan. Ada rencana operasi akan digelar di Lotim. Jika RSUD Lotim ini berhasil, maka akan menjadi prestasi gemilang. “Kalau sukses Lotim maka akan jadi kebanggaan dan ini kali pertama

bagi NTB, khususnya Lotim,” ungkapnya.

Husniati, ibu anak kembar siam ini, mengaku sangat menanti operasi segera dilakukan. Soal dana, saat ini katanya sudah terkumpul dana Rp 250 juta. Dana tersebut dibanding dengan kebutuhan total biaya masih sangat jauh. “Tadi juga ada tim dari penggalang dana dari RSUD datang,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soedjono Selong, dr. M. Tantowi Jauhari mengatakan operasi anak kembar siam ini tertunda, karena Covid-19. Dokter yang akan didatangkan dari Surabaya belum bisa, karena di Surabaya sedang wabah Corona juga.

Diakui biaya operasi anak kembar siam ini cukup besar.

Kebutuhan Rp 1,5 miliar itu sudah dibuatkan dalam proposal rinci, karena membutuhkan tidak satu dokter. “Ada proposal dari tim kembar siam ini,” terangnya.

Mengenai peralatan, sebagian besar sudah bisa disediakan di RSUD Lotim. Jika dirasa kurang, maka bisa didatangkan dari provinsi. Adapun tenaga ahli yang dimiliki Lotim, katanya Lotim hanya memiliki ahli bedah umum saja. “Belum ada yang ahli pisah kembar siam,” ujarnya. (rus)

Pemprov Jalankan Rekomendasi BI dan BPS Dari Hal. 1 ‘’Kebijakan Pak Gubernur dengan memberikan barangbarang pokok JPS Gemilang dengan membeli produkproduk IKM dan UKM langsung dua penanganan. Pertama, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat terdampak. Sekaligus menolong IKM dan UKM supaya tetap berproduksi,’’ terangnya.

Langkah yang telah dilakukan ini akan dilanjutkan pada fase berikutnya, yakni pemberian stimulus ekonomi. Pemprov mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk memperkuat IKM dan UKM pada fase pemulihan ekonomi NTB. ‘’Kita harus bergegas memperkuat IKM dan UKM sesuai saran-saran BI,’’ katanya.

Sebenarnya, kata Ridwan, pemberdayaan IKM dan UKM untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi NTB tidak cukup. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti investasi, ekspor dan lainnya. ‘’Makanya langkah paling pas sekarang ini adalah melanjutkan dalam skala yang lebih besar melakukan recovery dengan mempertahankan produksi dan meningkatkan produksi IKM dan UKM kita.

Terutama yang terkait sektor pertanian, peternakan, kelautan dan lainnya,’’ katanya.

Di masa pandemi ini, sektor yang paling terpuruk adalah sektor pariwisata. Di dalamnya ada sektor perdagangan, transportasi, akomodasi dan makan minum. Sektor perdagangan akan cepat dipulihkan sangat tergantung dari penanganan Covid-19.

Supaya daya ungkit JPS dengan memberdaakan IKM dan UKM lokal menjadi lebih besar bagi ekonomi NTB. Maka apa yang dilakukan Pemprov NTB melalui program JPS Gemilang dengan melibatkan IKM dan UKM lokal perlu juga diikuti Pemda kabupaten/ kota. Bantuan JPS yang diberikan ke masyarakat sedikit tidak jangan berupa uang tunai, tetapi berupa sembako yang barangnya merupakan produk IKM dan UKM lokal. ‘’Makanya Pak Gubernur pada JPS tahap III mengubah polanya. Lebih melibatkan kabupaten/kota. Supaya kabupaten/kota juga bisa masuk dalam kerangka berpikir yang sama dalam pemberdayaan IKM dan UKM. Karena sesungguhnya IKM dan UKM itu di kabupaten/kota,’’ terangnya.

Dalam JPS Gemilang tahap II, Pemprov melibatkan 535 IKM dan UKM di seluruh NTB. Dengan pelibatan IKM dan UKM, Pemprov kemudian sudah punya klasternya.

Sehingga mereka tetap berproduksi di tengah pandemi.

Selain itu, Pemprov juga melaksanakan program padat karya yang kegiatannya tersebar di sejumlah OPD. Terpisah, Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si mengatakan bahwa memang pada triwulan II, ekonomi NTB akan mengalami kontraksi. Namun dengan pemberdayaan IKM dan UKM yang dilakukan saat ini, ekonomi NTB diperkirakan akan bangkit pada triwulan III dan IV. ‘’Perekonomian kita triwulan I masih positif. Triwulan II memang minus. Kalau minus triwulan II, maka peluangnya di triwulan III dan IV berpeluang positif. Ekonomi NTB akan bangkit pada triwulan III dan IV sebagai tahap pemulihan,’’ katanya.

Begitu Covid-19 sudah mulai mereda, sektor perhubungan akan mulai terbuka.

Maka sirkulasi orang dan barang akan terjadi. Sehingga sektor pariwisata NTB akan mulai bangkit kembali di triwulan III dan IV. Namun ia mengatakan pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan III dan IV kemungkinan tak mencapai target sebesar 5 - persen. Tetapi ia optimis ekonomi NTB akan bergerak positif pada triwulan III dan IV. ‘’Apakah bisa bertahan setengahnya (dari target), sepertiganya. Ini sedang kita analisis,’’ katanya. (nas)

(Suara NTB/rus)

KUNJUNGI - Anak kembar siam saat dikunjungi Wakil Ketua DPRD Lotim, Badran Achsyid, Rabu (17/6).

Sangeang – Sape Dipersiapkan Jadi Kawasan Investasi Baru Dari Hal. 1 Dicontohkan seperti pengembangan KEK Mandalika yang disebutnya masih membutuhkan banyak investor, terutama untuk pembangunan hotel dan pengembangan-pengembangan lainnya di sekitar kawasan. ‘’Kawasan investasi kita saat ini jelas masih membutuhkan investor baru,’’ ujar Rum. Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, SE.ME, menerangkan NTB membutuhkan kawasan siap bangun industri untuk mendorong masuknya investor.

Terutama untuk membantu pemerintah mengembangkan pengolahan komoditas unggulan yang ada di NTB. ‘’Ketika NTB mau menggunggulkan industrialisasi,

otomatis kita harus berusaha menarik sebanyak mungkin investor,’’ ujar Nuryanti. Untuk itu, NTB disebutnya memerlukan kawasan siap bangun untuk industri manufaktur. ‘’Ini yang belum kita miliki,’’ sambungnya.

Dengan adanya kawasan siap bangun, akan meningkatkan daya tarik NTB untuk menarik investor. Apalagi jika pengurusan Amdal dan perizinan, serta ketersediaan listrik, air, dan kebutuhan dasar lainnya telah dipersiapkan secara matang. ‘’Investor tinggal datang dan menentukan apakah mau membeli atau menyewa (lahan yang disiapkan). Kalau NTB punya kelebihan pelayanan itu, akan sangat bagus untuk pengembangan industri kita ke depannya,’’ pungkasnya. (bay)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 18 Juni 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Empat Pemain Futsal PON NTB akan Dicoret

Mataram (Suara NTB) – Tim futsal NTB akan mencoret sedikitnya empat pemain dalam waktu dekat ini. Pasalnya terdapat sedikitnya empat pemain yang dinilai belum dapat menunjukan kemampuan sebagaimana yang diharapkan pelatih.

“Akan ada pergantian dan penambahan pemain di tim futsal PON NTB. Rencananya saya akan mencoret empat pemain. Karena kebutuhan tim kemarin masih ada kekurangan dengan kelemahan masing-masing pemain,”ucap Pelatih Futsal PON NTB, Ahmad Fauzan yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram belum lama ini.

Fauzan yang merupakan pelatih tim futsal PON NTB ini menjelaskan pergantian empat pemain futsal NTB akan dimulai sekitar bulan Oktober mendatang. Pasalnya pada bulan Oktober nanti pihaknya akan memanggil seluruh pemain yang saat ini masih menjalani latihan mandiri di rumah masing-masing.

“Kalau tidak ada halangan, rencananya saya akan memanggil semua pemain futsal di bulan Oktober, karena di bulan Oktober nanti kita akan melakukan seleksi pemain,”jelasnya.

Seleksi pemain futsal PON NTB nantinya akan melibatkan atlet-atlet terbaik dari kabupaten/kota di NTB. Rencananya Fauzan akan menjaring sedikitnya empat pemain yang akan menggantikan empat pemain yang akan dicoret dari tim NTB. Menurutnya, pergantian pemain dalam tim futsal PON NTB sudah pasti terjadi meskipun saat ini pihaknya belum melakukan pencoretan pemain. Pasalnya ada beberapa kelemahan beberapa pemian yang perlu disempurnakan. Beberapa pemain yang dinilai lemah akan digantikan dengan pemain baru.(fan)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Anggaran Dipangkas, Penanganan Sampah Tidak Optimal Taliwang (Suara NTB) Penanganan sampah di Sumbawa Barat, terancam mandek dan tidak optimal. Sebab anggaran yang seharusnya untuk menambah armada pengangkut sampah terpangkas untuk penanganan dan pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19). Kondisi ini mengakibatkan KSB yang ditargetkan bebas sampah di tahun 2023 terancam molor.

“Untuk tahun ini kita sudah anggarkan untuk pembelian dua unit truk dan 15 kendaraan roda tiga, tetapi karena tidak ada anggaran terpaksa kita tunda hingga tahun depan,” ungkap Kepala Dinas LH melalui Kabid Pengolahan Sampah dan pengawasan limbah B3, Dedi Damhudi SP.,

M.Si, kepada Suara NTB, Rabu (17/6). Padahal sarana yang ditaksir mencapai Rp500 juta tersebut sangat penting bagi penunjang penanganan sampah di masyarakat.

Diakuinya, penanganan masalah sampah di KSB sampai saat ini dianggap masih belum maksimal lantaran ket-

ersediaan sarana penunjang masih sangat terbatas. Ditambah lagi dengan kondisi yang terjadi saat ini sehingga penanganan sampah semakin tidak bisa maksimal. Jika dilihat lagi, dukungan anggaran untuk Bidang tersebut juga sangat terbatas. Karena dalam satu tahun hanya Rp400 juta dan

Dispora NTB Panggil Sejumlah Atlet PPLP NTB Mataram (Suara NTB) Sehubungan dengan akan dimulainya ajaran baru Sekolah Dasar (SD), SMP dan SMA, pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB akan memanggil kembali sejumlah atlet pelajar yang saat ini tengah menjalani latihan mandiri. Panggilan sejumlah atlet itu dilakukan karena akan dimulainya kembali kegiatan latihan atlet PPLP NTB. Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin dalam surat yang diterima Suara NTB, Rabu (17/6) kemarin mengatakan sebelum memanggil atlet PPLP NTB. Pihaknya akan melakukan persiapan dengan matang, terutama dalam hal penerimaan atlet akan dilakukan sesuai protap tim Covid-19.

“Pembahasan pemanggilan atlet PPLP NTB akan di gelar rapat di aula rapat kantor Dispora NTB,”ucapnya.

Bagi Husnanidiaty pemanggilan atlet PPLP NTB tahun ini berbeda dengan sebelumnya, pasalnya di tengah Pandemi Covid-19 ini pihak Dispora NTB akan memastikan semua atlet yang dipanggil tidak terjangkit Covid-19.

Untuk memastikan atlet dalam kondisi sehat dan bugar, pihaknya akan melibatkan pihak Dinas Kesehatan (Dikes) NTB untuk melakukan tes kesehatan atlet. “Semua atlet PPLP NTB yang kami panggil akan di tes kesehatan. Semua atlet kita harapkan tidak terjangkit Covid-19,” jelasnya.

Selain akan melakukan tes kesehatan atlet, Dispora NTB juga akan melakukan tes fisik atlet. Hal ini dilakukan untuk mastikan sebanyak 64 atlet PPLP NTB dalam kondisi bugar serta siap melaksanakan program latihan di PPLP NTB.(fan)

masing-masing desa. Hal ini dilakukan supaya sampah yang dihasilkan setiap hari tidak akan langsung terbuang begitu saja melainkan ada pemilihan sampah terlebih dahulu. Selain itu, pihaknya juga akan bekerjasama dengan desa untuk bisa dibantu untuk penanganan sampah di desa masing-masing.

“Kita tetap akan berupaya mencari jalan keluar terbaik terhadap persoalan sampah ini baik itu dengan pola sosialisasi maupun bank sampah. Karena jika kita hanya menunggu sarana lengkap juga tidak bisa memberikan hasil yang baik,” tukasnya. (ils)

Dompu Minta 3000 Keping Blangko E-KTP

Ruang Isolasi Khusus Senilai Rp1,1 Miliar Dikebut Taliwang (Suara NTB) Pengerjaan ruang isolasi khusus bagi pasien positif Corona Virus Disease (Covid-19) resiko berat terus dikebut pihak RSUD Asy Syifa Taliwang. Proyek yang ditaksir mencapai Rp1,1 Miliar itu saat ini progresnya sudah mencapai 40 persen dan ditargetkan tuntas dalam 30 hari kedepan.

“Saat ini pengerjaan ruang isolasi Covid tersebut masih tetap berjalan sesuai rencana yang sudah kita tetapkan sebelumnya,” ujar Direktur RSUD Asy Syifa Taliwang dr. Carlof Sitompul, kepada Suara NTB, Rabu (17/6). Ia juga tetap memantau pengerjaan ruangan tersebut.

Penyiapan ruangan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi jika penanganan di rumah sakit rujukan utama (RSMA Sumbawa Besar) jumlah pasiennya meningkat signifikan. Apalagi ruangan khusus tersebut juga akan dilengkapi alat medis sesuai protokol covid-19. Harapannya dengan rampungnya ruangan tersebut, upaya penanganan covid-19 juga semakin maksimal.

“Kita sengaja siapkan ruangan khusus tersebut untuk mengantisipasi ketika jumlah pasien di RSMA meningkat signifikan,” sebutnya. Dirinya juga berharap dalam 30 hari kedepan pengerjaan ruangan itu bisa rampung dan siap untuk digunakan.

Tentu jika kondisi pandemi Covid-19 semakin parah, maka pihaknya juga akan terus melakukan penambahan baik itu ruangan maupun fasilitas. Bahkan saat ini sudah ada tiga ruangan isolasi yang disiapkan dengan jumlah tempat tidur sebanyak 100 unit. Tentu jika kondisinya sudah masuk dalam kategori darurat, maka pihaknya mengaku sudah menyiapkan opsi lain.

Salah satunya dengan melakukan alih fungsi ruangan yang ada saat ini untuk penanganan covid-19. Sehingga pelayanan yang akan diberikan nantinya bisa semakin maksimal.

Hanya saja untuk sementara ini tidak bisa dilaksanakan karena butuh waktu yang cukup panjang, karena harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu. (ils)

itupun kembali terpangkas akibat penanganan covid-19.

“Kalau kita boleh jujur armada kita sudah termakan usia semua dan tidak layak. Sehingga butuh tambahan armada baru supaya penanganan sampah juga maksimal,” sebutnya.

Tetapi karena pandemi covid19 akhirnya apa yang direncanakan juga ikut terbengkalai.

Kendati demikian, pihaknya tetap akan berupaya untuk mencari jalan keluar terbaik supaya tidak banyak sampah yang terbuang sembarangan. Salah satunya dengan menggiatkan program bank sampah yang ada di

(Suara NTB/Uki)

RAKOR – Suasana Rakor dan Sosialisasi PKPU nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2020 (Perubahan Ketiga) di aula kantor KPU Kabupaten Bima, Rabu (17/6).

KPU Kabupaten Bima Rakor dan Sosialisasi PKPU Terbaru Pilkada 2020 Bima (Suara NTB) – KPUKabupaten Bima menggelar Rapar koordinasi (Rakor) sekaligus sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) terbaru terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima 9 Desember 2020.

Sosialisasi PKPU nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2020 (Perubahan Ketiga) tersebut digelar di aula kantor KPU Kabupaten Bima, Rabu (17/6).

Rakor dan sosialisasi itu diikuti pihak perwakilan Polres Bima Kota, Polres Bima Kabupaten,

Dandim 1608 Bima, Bawaslu, Kesbangpol, Sat Pol PP, Tim Gugus Tugas Covid 19, Penghubung Bakal Paslon Perseorangan dan Perwakilan Partai Politik.

“Rakor sekaligus sosialisasi PKPU ini, awal menandai akan dimulainya kembali tahapan Pilkada 2020,” kata Komisioner Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Bima, Ady Supriadin S.Pd. Menurutnya pelaksanaan rakor dan sosialisasi dilakukan dengan standar protokol kesehatan Covid-19. Kata dia, hal tersebut akan menjadi awal adaptasi baru penyeleng-

gara dan semua pihak di masa new normal pandemi covid 19.

“Semua tahapan Pilkada Kabupaten Bima juga akan dilakukan dengan standar protokol Covid-19,” ujarnya.

Selain mengaktifkan kembali badan add hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat PPK di 18 Kecamatan.

Pihaknya juga akan melanjutkan tahapan-tahapan Pilkada yang sempat tertunda.”Dalam waktu dekat ini, kita akan mulai melakukan verifikasi faktual dukungan calon perserorangan,” katanya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Stok blangko E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dompu, terus berkurang. Dari 6000 yang disediakan kini tersisa 500 keping.

Karenanya, mereka meminta tambahan 3000 keping. Demikian disampaikan Sekretaris Disdukcapil Dompu, Abdul Nazib ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (17/6).

Ia menjelaskan, ribuan keping blangko E-KTP yang diminta sesuai dengan jumlah penduduk dengan usia 17 tahun ke atas atau kurang 3-4 bulan untuk mencapai usia wajib KTP. Mereka diprediksi memerlukan dokumen tersebut karena akan menjadi pemilih pemula pada Pilkada 2020.

Selain itu, kebutuhan tersebut muncul dari mereka yang kehilangan atau rusak E-KTPnya, kemudian pindah alamat akibat pemekaran Desa/Kelurahan. “Seperti di Desa Tembalae itu masih sebagian besar tercatat sebagai warga Desa Ranggo. Serakapai masih sebagian warga Bali I, nah itu yang diperhitungkan sehingga totalnya 3000,” ungkapnya.

Sebanyak 3000 keping blangko yang diminta hanya untuk pencetakan E-KTP, sementara keperluan KK dan akta kelahiran stoknya masih tersedia hingga akhir 2020.

(Suara NTB/jun)

Abdul Nazib Terkait pemakaian 500 keping blangko yang tersisa, menurutnya, sangat tergantung permohonan masyarakat. Jika membeludak dengan kemampuan cetak 150 E-KTP per hari, besar kemungkinan stok tersebut habis bulan ini.

Selain untuk warga Dompu, Disdukcapil telah membuka pelayanan pencetakan E-KTP bagi pendatang yang kehilangan E-KTP-nya, baik di daerah asal atau dalam perjalanan. Terpenting yakni mereka tidak mengajukan perubahan atas beberapa item dokumen kependudukan seperti alamat, status perkawinan dan sebagainya. “Misalnya hilang di Dompu KTP Jakarta bisa dicetak di Dompu, yang tidak bisa kalau dia minta merubah alamatnya,” pungkas Abdul Nazib. (jun)

Pasien 978 NTB Dikarantina di Rusunawa Belisung Taliwang (Suara NTB) Pasien positif Covid-978 NTB atas nama Tn. IKS (54), penduduk kelurahan Karang Taliwang, Cakranegara, Kota Mataram yang diumumkan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 NTB, Selasa malam (16/6), ternyata menjalani karantina terpusat di fasilitas karantina Rusunawa Belisung, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kabar ini sempat menghebohkan publik KSB, pasalnya Tn. IKS diketahui telah melakukan perjalanan menuju KSB dalam status reaktif hasil tes cepat (rapid diagnostic test - RDT) sejak dari Mataram. Hal tersebut menjadi pertanyaan publik mengapa kemudian bersangkutan bisa lolos sampai ke KSB dalam kondisi berpotensi sebagai inang pembawavirus corona itu.

Jubir gugus tugas percepatan penanganan Covid-19

KSB, H.Tuwuh yang dikonfirmasi, Rabu (17/6), membenarkan keberadaan Tn. IKS di fasilitas karantina terpusat Rusunawa Belisung. Kendati demikian pihaknya tidak mau menanggapi perihal lolosnya Tn. IKS melakukan perjalanan dari Mataram menuju KSB dengan menyadang status reaktif hasil tes cepat.

“Keberadaan Tn. IKS benar (di Rusunawa Belisung). Tapi bagaimana bisa lolos kami tidak bisa tanggapi,” katanya kepada Suara NTB. Berdasarkan prosedur standar penanganan Covid19, disebutkan H. Tuwuh, memang kasus lolosnya Tn. IKS melakukan perjalanan sedikit janggal. Sebab umumnya setiap orang yang memiliki riwayat kemungkinan berpotensi terinfeksi virus corona akan diwajibkan menjalani karan-

tina atau isolasi di bawah pengawasan ketat tim kesehatan.

“Di kita (KSB) kan seperti itu. Kalau warga itu statusnya masuk dalam pengawasan dan pemantauan tidak boleh bepergian,” urainya.

Terlepas dari kontroversi perjalanan Tn. IKS, H. Tuwuh menjelaskan, pasien Covid-19 978 NTB itu sebenarnya sudah dideteksi oleh gugus tugas kabupaten sejak awal kedatangangnya ke KSB. Saat pemeriksaan di Posko pintu masuk KSB di kecamatan Poto Tano. Yang bersangkutan diketahui reaktif dari surat hasil tes cepat yang diperolehnya di Mataram.

Oleh petugas Posko kemudian dilaporkan ke tim gugus tugas kecamatan Taliwang yang kemudian langsung membawa bersangkutan ke pusat karantina Rusunawa Belisung. “Jadi

tidak sempat melakukan kontak, tim langsung menjemput di kosnya dan dibawa ke Rusunawa,” urainya.

Mengetahui hasil tes cepat Tn. IKS reaktif, H. Tuwuh menyebutkan, tim gugus tugas kabupaten selanjutnya melakukan prosedur swab. Dan dari swab itulah kemudian, laki-laki paruh baya yang diketahui berprofesi sebagai pedagang di pasar Tanah Mira, Taliwang ini dinyatakan positif.

“Jadi pengumuman positif Tn. IKS tadi malam atas hasil swab yang kita lakukan di sini (KSB),” beber kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KSB ini.

Berdasarkan informasi lain yang dihimpun Suara NTB, Tn. IKS datang dari Mataram pada tanggal 30 Mei lalu. Ia melakukan perjalanan pada malam hari dan tiba di Posko pintu masuk KSB di Poto

(Suara NTB/ist)

H. Tuwuh Tano sekitar pukul 12.00 wita.

Saat di Posko Tn. IKS menunjukkan hasil tes cepat yang diperolehnya dari salah satu fasilitas kesehatan di kota Mataram tanggal 28 Mei. Di mana dalam keterangannya Tn. IKS disebutkan berstatus reaktif.(bug)