Edisi Sabtu 18 Juli 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 18 JULI 2020

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemen1234567890123456789012345678901212 sos) menambah calon penerima Program Keluarga Hara1234567890123456789012345678901212 pan (PKH) di NTB sebanyak 34.326 KK. Kemensos melak1234567890123456789012345678901212 sanakan perluasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 program tersebut.

1234567890123456789012345678901212 Pada Juli 2020, 10 Kabupaten/Kota di NTB mendapat1234567890123456789012345678901212 kan kuota perluasan. Saat ini, Sumber Daya Manusia (SDM) 1234567890123456789012345678901212 Pelaksana PKH sedang dalam proses validasi di Lapangan.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, 1234567890123456789012345678901212 S.Sos MH mengungkapkan, berdasarkan surat Direktur 1234567890123456789012345678901212 Jaminan Sosial Keluarga (Jamsoskel) Kemensos Nomor 1234567890123456789012345678901212 1091/3.4/DI.01/7/2020, tanggal 7 Juli 2020, perihal Pem1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 beritahuan dan Dukungan Pelaksanaan Validasi Calon 1234567890123456789012345678901212 KPM PKH. Direktorat Jamsoskel akan melakukan kegia1234567890123456789012345678901212 tan Validasi Saturasi Kecamatan dari Data Terpadu 1234567890123456789012345678901212 Kesejahteraan Sosial (KPM Penerima sembako non PKH. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 “Pelaksanaan kegiatan validasi sedang berlangsung 1234567890123456789012345678901212 oleh Pendamping Sosial Kabupaten/Kota,” kata Khalik di 1234567890123456789012345678901212 Mataram, Jumat (17/7) kemarin.

1234567890123456789012345678901212 Pelaksanaan PKH telah menggunakan aplikasi Elek1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tronik-PKH (e-PKH). Termasuk salah satunya pelaksan1234567890123456789012345678901212 aan validasi saat ini.

Bersambung ke hal 11 1234567890123456789012345678901212

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 109TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

NTB Dapat Tambahan Calon Gubernur akan Kembali Bertemu Presiden Penerima PKH 34.326 KK

Lagi Dibuka, Rute Penerbangan Domestik di BIZAM Mataram (Suara NTB) – Beberapa rute penerbangan domestik di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) kembali dibuka.

Antara lain rute dari dan ke Yogyakarta dan Medan yang difasilitasi maskapai AirAsia. Sebelumnya rute ini ditutup karena pandemi virus Corona (Covid-19).

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H.Lalu Moh. Faozal, S.Sos, M.Si menerangkan, penambahan intensitas penerbangan juga dilakukan untuk beberapa rute yang sudah dibuka. Seperti rute dari dan ke Jakarta, Surabaya dan Bali. ‘’AirAsia baru kirim kemarin beberapa rute penerbangan domestik. Sudah bisa beli tiket dari sekarang dan sudah siap terbang kembali ke Lombok,’’ ujar Faozal dikonfirmasi, Jumat (17/7).

Bersambung ke hal 11

Bicarakan Bansos Pusat Gunakan Produk Lokal

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc., akan kembali bertemu Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi). Gubernur akan menyampaikan ke Presiden supaya bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS) tidak berbentuk uang tunai.

Melainkan paket sembako yang menggunakan produk IKM dan UKM lokal. ‘’Saya usahakan untuk minggu depan kita minta waktu lagi dengan Presiden. Untuk, bagaimana supaya bantuan dari Pemerintah Pusat di sini pun tidak dalam bentuk tunai.

Tapi juga seperti JPS Gemilang, menggunakan produk lokal. Supaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita,’’ ujar gubernur dikonfirmasi usai rapat membahas percepa-

tan penyelesaian lahan KEK Mandalika di Kantor Gubernur, Jumat (17/7) kemarin.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat menggelontorkan sejumlah bantuan sos-

ial ke NTB untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi pandemi Covid-19. Seperti, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako dengan jumlah penerima 209.037 KK. Disebutkan, besaran bantuan kepada setiap penerima Rp200 ribu selama 9 bulan dengan total anggaran Rp916,26 miliar.

Kemudian Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diperuntukkan bagi 270.005 KK di NTB.

Setiap KK memperoleh bantuan uang tunai sebesar Rp600 ribu dengan total anggaran sebesar Rp486 miiar lebih.

Selain itu, ada juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dengan besaran Rp600 ribu per KK selama tiga bulan dan akan ditambah selama tiga bulan dengan besaran bantuan Rp300 ribu per KK per bulan.

Bersambung ke hal 11

INDUSTRI GERABAH Permintaan gerabah belakangan ini sangat menggembirakan perajin. Meningkatnya permintaan gerabah, menyusul kebijakan Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah mendorong penggunakan gerabah penampung air untuk mencuci tangan di masa pandemi Covid-19. Tampak perajin di sentra gerabah Penujak, Kabupaten Lombok Tengah sedang membuat gerabah dan hasil gerabah yang difungsikan sebagai tempat cuci tangan.

TO K O H

Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/humassetdantb)

KO M E N TTAA R Waspadai Resesi Ekonomi RESESI ekonomi sudah melanda Singapura. Indonesia juga diprediksi akan mengalami resesi, bila ekonominya dua quartal tumbuh negatif. Jika Indonesia mengalami resesi, NTB juga tak terkecuali akan terkena dampaknya.

Mengantisipasi hal itu terjadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani mengatakan bahwa ia sudah memaparkan hal ini kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc dan seluruh kepala daerah di NTB. Bersambung ke hal 11

Penyelesaian Persoalan Lahan Sirkuit Mandalika Harus Tuntas Tiga Hari Mataram (Suara NTB) Tim Percepatan Penyelesaian Lahan KEK Mandalika diberikan tenggat tiga hari untuk menyelesaian persoalan sengketa lahan yang menjadi lokasi pembangunan Sirkuit Mandalika. Hal tersebut menjadi keputusan dalam rapat yang digelar tertutup di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Jumat (17/7) kemarin. ‘’Tinggal sedikit (lahan yang bermasalah). Tim diberi waktu tiga hari lagi,’’ kata Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si dikonfirmasi usai pertemuan.

Pertemuan tersebut dihadiri Gubernur NTB, Dr. H. Zu-

lkieflimansyah, SE, M. Sc, Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal, pejabat Korem 162/WB, pejabat dari pusat dan pihak terkait lainnya.

Gita tak merincikan luas lahan yang masih belum tuntas di KEK Mandalika.

Mantan Komisaris PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) ini tak mau berbicara banyak soal permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam rapat tersebut.

Namun, ia mengatakan tim ditenggat selama tiga hari untuk menuntaskan

persoalan lahan Sirkuit MotoGP Mandalika yang masih bermasalah. ‘’Pimpinan sudah mendapatkan kronologis dan segera (diselesaikan). Ada waktu tiga hari tambahan untuk tim bekerja di lapangan untuk menuntaskan,” katanya.

Sementara itu, PT.ITDC menegaskan bahwa event MotoGP di kawasan KEK Mandalika, Lombok Tengah (Loteng) tahun 2021 masih tetap sesuai dengan rencana semula meskipun masih ada masalah lahan di tempat dibangunnya sirkuit.

Bersambung ke hal 11

RAPAT - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, Sekda NTB, H. Lalu Gita Ariadi dan Kapolda NTB, Irjen Pol M. Iqbal berbincang serius usai rapat tim penyelesaian lahan KEK Mandalika di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Jumat (17/7) kemarin.

IC akan Miliki Ruang Terbuka Hijau dengan Konsep ’’Zero Waste’’ Achris Sarwani (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Centre (IC) yang menjadi ikon wisata religi kebanggaan NTB akan semakin indah. Pemprov NTB didukung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) segera membangun ruang terbuka hijau (taman) di kawasan IC. Jumat (17/7), dilaksana(Suara NTB/diskominfotikntb)

DISKUSI - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah berdiskusi dengan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Harry Santoso Sungkary.

kan prosesi peletakan batu pertama oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Peletakan batu pertama tersebut juga dihadiri oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Dr. Ir. Harry Santoso Sungkary, MH, didampingi Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. Lalu Moh.Faozal, S.Sos, M.Si, para Asisten Setda NTB serta Kepala OPD lingkup Setda NTB. Tak tanggung-tanggung, dalam ruang terbuka hijau tersebut akan dibangun pedestarian sepanjang 150 meter, penanaman kembali rumput seluas 300 meter

persegi dengan sumur bor agar kawasan taman tersebut tetap hijau sepanjang waktu. Taman IC juga akan dipercantik dan dirimbunkan dengan penanaman 60 pohon tabebuya dan ketapang kencana.

Kemenparekraf RI juga memberikan bantuan berupa 20 titik lampu ramah lingkungan bertenaga solar sel, sejumlah kursi dan meja taman, trotoar, hingga tempat sampah untuk mendukung Program Zero Waste yang digaungkan Pemprov NTB. Dalam acara tersebut, Wagub kembali menegaskan moto pariwisata NTB yakni, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd mengatakan, kenaikan angka kemiskinan di NTB pada Maret 2020 sudah diprediksi. Namun, ia bersyukur kenaikan angka kemiskinan hanya 0,09 persen, jauh di bawah prediksi sebelumnya. ‘’(Kenaikan angka kemiskinan) kita sudah prediksi.

Kita masih bersyukur dengan kondisi itu, 0,09 persen peningkatannya. Bersyukur bukan berarti kita senang, bukan. Tetapi tak setinggi yang kita perkirakan,’’ kata Wagub dikonfirmasi usai menghadiri acara di Islamic Center NTB, Jumat (17/7) kemarin.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/bul)

Tak Meningkat Drastis

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 18 Juli 2020

Halaman 2

Seorang Pasien Positif Covid-19 Kabur Masyarakat Belum Disiplin JUMLAH warga terpapar virus Corona di Kota Mataram terus meningkat. Penerapan protokol kesehatan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat.

Perlu tindakan tegas sebagai efek jera.

Camat Sandubaya, Saharuddin menegaskan, antisipasi penularan virus dengan mengefektifkan program penanganan Covid-19 berbasis lingkungan (PCBL). Langkah – langkah penanganan dan pencegahan dikoordinasikan dengan tim gugus tugas kecamatan (Suara NTB/dok) terdiri dari Polsek dan DanSaharuddin ramil. Namun demikian, ketidakdisiplinan masyarakat menerapkan protokol Covid-19 menjadi kendala. Hal ini beresiko terhadap diri sendiri. “Iya, seperti apa yang dikatakan Pak Wali. Masyarakat ini masih pagah (bandel, red),” kata Sahar dikonfirmasi Jumat (17/7).

Di satu sisi, pihaknya dihadapkan dengan mobilitas masyarakat. Di sisi lain, penggunaan masker dan jaga jarak menjadi hal sulit dilaksanakan. Bersama tim gugus tugas tetap mengimbau serta mengedukasi masyarakat akan dampak penularan. Selain itu, berkoordinasi dengan puskesmas tetap melakukan tracking. “Kita selalu ingatkan jangan lupa cuci tangan, jaga jarak dan hindari kerumunan,” katanya mengingatkan.

Dia menambahkan, tolak ukur keberhasilan pencegahan tidak terlepas dari partisipasi seluruh elemen masyarakat. Seluruh unsur ini harus menyamakan persepsi melawan wabah tersebut.

Saharuddin menyampaikan, salah satu warganya yang menjalani karantina di Rumah Sakit Darurat Asrama Haji melarikan diri. Pihaknya bersama tim gugus tugas kecamatan dibantu TNI dan Polri masih melakukan proses pencairan ke kediamannya di Lingkungan Gontoran.

Tindakan HB ini dikhawatirkan menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi hasil pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan belum dinyatakan sembuh dan harus menjalani masa karantina. Mantan Lurah Ampenan Utaran menambahkan, jangan sampai pasien kontak erat dengan warga sehingga terjadi penularan.

“Masih kita cari di rumahnya sampai sekarang belum ketemu,” akunya.

Terlepas kasus tersebut, ia mengharapkan tim gugus tugas tidak putus asa melaksanakan tugas mulia untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kesadaran masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan dari program digalakan oleh pemerintah. (cem)

Mataram (Suara NTB) Sistem pengamanan di rumah sakit darurat Asrama Haji patut dipertanyakan. Pasalnya, seorang pasien positif terpapar virus Corona yang sedang menjalani masa karantina kabur.

Informasi dihimpun Suara NTB, pasien Covid-19 yang kabur adalah HB. Warga Lingkungan Gontoran, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya. HB diketahui melarikan diri dari lokasi karantina di Kelurahan Jempong pada Kamis (16/7) malam.

Camat Sandubaya, Saharuddin dikonfirmasi Jumat (17/ 7) membenarkan peristiwa tersebut. Pihaknya bersama tim gugus tugas kecamatan dibantu TNI dan Polri masih melakukan proses pencarian ke kediamannya di Lingkungan Gontoran. “Sampai sekarang ini kita sedang mencari ke-

beradaannya,” kata Sahar.

Tindakan HB ini dikhawatirkan menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi hasil pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan belum dinyatakan sembuh dan harus menjalani masa karantina. Saharuddin menambahkan, jangan sampai pasien kontak erat dengan warga sehingga terjadi penularan.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan untuk mencari ke-

beradaan yang bersangkutan.

HB semestinya masih menjalani karantina karena belum dinyatakan sembuh terpapar Covid-19.

Kaburnya warga Gontoran tersebut dipicu karena mantan istrinya diperbolehkan pulang oleh petugas.

“Karena dia dengar informasi mantan istrinya sudah s e hat.

Dia kira dirinya juga sudah sehat,” kata Nyoman.

Nyoman membantah sistem keamanan dan penjagaan di Rumah Sakit Darurat Asrama Haji longgar. Petugas cukup ketat mengawasi keluar masuk pengunjung. Akan tetapi, kejadian ini menjadi bahan evaluasi dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 NTB, agar

”

lebih memperketat pengawasan dan pengamanan. “Kalau dikatakan longgar tidak juga. Tapi ini menjadi bahan evaluasi dari provinsi,” terangnya.

Tim gugus tugas mengimbau HB untuk kembali menjalani karantina. Tindakannya dikhawatirkan menimbulkan keresahan dan kepanikan bagi warga. Hal ini berpotensi terjadi penularan ke warga lainnya. (cem)

Kita mengimbau HB untuk kembali menjalani karantina.

Tindakannya dikhawatirkan menimbulkan keresahan dan kepanikan I Nyoman Suandiasa bagi warga (Suara NTB/cem)

(Suara NTB/cem)

PERIKSA PAKET - Ketua DPRD Kota Mataram,H.Didi Sumardi bersama Inspektur Inspektorat Lalu Alwan Basri mengecek paket JPS di salah satu rekanan pada Jumat (17/7).

Tim Asistensi Cek Pendistribusian JPS di Kelurahan

JPS Mataram Terindikasi Bermasalah ANGGOTA Pansus Pengawasan Penanganan Covid19 DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron, S.Si., menyayangkan sikap gugus tugas penanganan covid-19 Kota Mataram yang terkesan tidak mendengarkan saran dan masukkan Pansus terkait penyaluran JPS (Jaring Pengaman Sosial). Ini terlihat dari temuan Tim Asistensi yang melakukan pengecekan terhadap paket JPS tersebut.

Tim Asistensi menemukan takaran gula yang kurang, juga beras tidak layak konsumsi. Selain itu, paket bantuan JPS Kota Mataram ternyata masih menggunakan (Suara NTB/fit) produk pabrikan berupa Ahmad Azhari Gufron biskuit. Gufron kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (17/7) mengatakan, dari awal ketika Pansus melakukan sidak terhadap dua rekanan JPS Kota Mataram, sudah ada indikasi tidak beres. ‘’Tempat pengepakan JPS di bengkel mobil, itu sudah tidak sesuai. Tidak layak pengepakan sembako bercampur dengan bengkel,’’ sesalnya. Menurut Gufron, adanya temuan beras yang tidak sesuai standar, itu sudah tidak bisa ditoleransi. Apalagi JPS itu diperuntukkan untuk membantu masyarakat terdampak covid. ‘’Kalau item utamanya seperti beras sudah tidak layak konsumsi, bagaimana orang mau sehat,’’ kritiknya. Gufron menilai, JPS Kota Mataram terlalu banyak masalah. Tidak hanya penyalurannya paling lambat. Item barang yang diberikan kepada masyarakat juga tidak sesuai.

Belum lagi UKM Kota Mataram yang tidak bisa terserap dalam item JPS Kota Mataram. ‘’Seolah olah mematikan UKM kita. Padahal dari segi kemampuan IKM kita mampu,’’ ujarnya. Gufron menyebut, tidak dilibatkannya UKM dalam JPS Kota Mataram karena kurangnya koordinasi tingkat OPD yang menangani JPS Kota Mataram ini. ‘’Sangat kami sayangkan. Seharusnya ini momentum untuk UKM di Kota Mataram bangkit,’’ ucap politisi PAN ini. Mestinya, sambung Gufron, Pemkot Mataram meniru apa yang dilakukan oleh Pemprov NTB yang memberdayakan UKM di seluruh NTB. Pasalnya, Asisten II Setda Kota Mataram pada saat rapat Banggar sudah berjanji untuk mengakomodir UKM. Demikian pula Kepala Dinas Sosial juga seperti itu. Tapi Nyatanya, UKM tidak dilibatkan.

Anggota Komisi III ini meminta Walikota serius menangani JPS Kota Mataram. ‘’Kalau UKM kita berdayakan maka ekonomi di bawah ini juga ikut bergerak,’’ katanya. Terkait temuan Tim Asistensi JPS Kota Mataram, Gufron mendorong Inspektorat sebagai APIP tegas. APH juga diminta turun untuk mengecek masalah yang terjadi. (fit)

Mataram (Suara NTB) Tim Asistensi mengecek pendistribusian bantuan jaring pengaman sosial (JPS) di 12 kelurahan di Kota Mataram. Kepastian berat serta item yang disalurkan harus sesuai.

Pengecekan pendistribusian JPS dimulai sekitar pukul 14.30 Wita, Jumat (17/7). Tim asistensi terbagi dalam enam kelompok menyisir dua kelurahan. Untuk dua kelurahan di Kecamatan Selaparang, Tim yang dari Inspektur Inspektorat Lalu Alwan Basri, Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan Dessy Adin dan Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi kembali mendatangi rekanan.

Pengecekan tersebut dikarenakan pada pemeriksaan sebelumnya masih ada kekurangan sekitar 10 ton beras. Rekanan diminta melengkapi kebutuhan yang akan disalurkan ke masyarakat. Proses timbang ulang produk bantuan seperti beras, minyak dan gula juga dilakukan.

“Sebenarnya bukan kekurangan. Tapi rekanan menyimpan 10 ton beras itu di tempat lain.

Kita minta didatangkan sesuai

alamat,” kata Alwan.

Selanjutnya, tim menyaksikan proses pendistribusian barang ke masyarakat. Apakah produk benar dan sesuai dengan yang dicek di penyedia dan yang diterima oleh masyarakat. Langkah ini untuk memastikan bahwa JPS bermanfaat semaksimal mungkin bagi warga terdampak Covid-19. “Setelah kita cek semuanya sama,” tandasnya.

Item produk disalurkan di tahap ketiga sama seperti tahap pertama. Yakni beras, minyak, gula, biskuit, sabun antiseptik. Penyaluran kali ini sambung Alwan, melengkapi

Jelang Pilkada

Parpol Cairkan Bantuan Anggaran Mataram (Suara NTB) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mataram telah mencairkan bantuan anggaran bagi partai politik (parpol) di Kota Mataram. Penggunaan dana hibah diharapkan sesuai dengan petunjuk teknis.

Tujuh parpol yang telah menerima bantuan parpol yakni Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Berkarya. “Baru tujuh parpol yang sudah mengajukan pencairan,” terang Kepala Kesbangpol Kota Mataram, H. Rudi Suryawan dikonfirmasi, Jumat (17/7).

Dokumen pengajuan pencairan anggaran hibah sudah diserahkan ke Badan Keuangan Daerah (BKD). Informasinya dana telah ditransfer ke rekening partai politik. Menurut Rudi, momentum ini sangat

H. Rudi Suryawan

tepat untuk mencairkan dana.

Anggaran itu bisa digunakan untuk sosialisasi dan melaksanakan kegiatan partai. “Memang sekarang ini waktu yang tepat karena masuk musim pilkada,” terangnya.

Dana hibah yang diterima oleh parpol berbeda – beda. Nominalnya tergantung dari jumlah suara sah yang diperoleh pada pemilihan legislatif tahun 2019 lalu. Satu suara sah dihargai Rp4.540. Partai Golkar mendapatkan bantuan parpol paling besar karena memiliki suara sah 36.401.,sehingga dana hibah diterima Rp165.260.540. PDIP dengan perolehan suara 23.724 memperoleh bantuan dana Rp107. 706.960.

Kemudian Partai Gerindra dengan 32. 420 suara memperoleh bantuan dana Rp147.186. 800. Partai Demokrat dengan 18.804 suara memperoleh Rp85.370.

160. Partai Persatuan Pembangunan dengan 16.

682 suara memperoleh dana Rp75.

736. 280. Partai Hanura dengan 6.866 suara memperoleh Rp31. 171.640.

Partai Kebangkitan Bangsa dengan 16.057 s u a r a memper-

oleh Rp72.898.780. Partai Keadilan Sejahtera dengan suara sah 22.782 memperoleh dana Rp 103.430.280.

Partai Nasdem dengan 12.885 suara memperoleh bantuan Rp58.497.900.

Partai Berkarya dengan suara sah 11.279 mendapatkan bantuan Rp51.206.

660. Partai Amanat Nasional dengan 16.243 suara memperoleh dana bantuan parpol Rp73.743.220. PKPI dengan perolehan suara sah 7475 mendapatkan bantuan dana Rp33.936.600.

Disinggung pencairan dana untuk penyelenggara pemilu, Rudi menyampaikan, sisa dana Rp12 miliar lebih untuk Komisi Pemilihan Umum telah dicairkan. Anggaran tersebut untuk membiayai 10 kegiatan. Demikian pula dengan Bawaslu dan Kepolisian.

Pencairan dana hibah belum bisa dicairkan untuk Kodim 1606 Lombok Barat. Sebagai instansi vertical diharuskan membuat rekening. “Kalau dokumennya sudah lengkap tinggal menunggu rekeningnya.

Proses pembuatan rekening harus ke Mabes,” ujarnya.

Partai politik maupun penyelenggara pemilu serta TNI dan Polri diminta menggunakan dana hibah sesuai petunjuk teknis. Pemeriksaan akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. (cem)

data penerima yang berjumlah 32.548. Sebelumnya, JPS telah disalurkan berjumlah 26 ribu kepala keluarga (KK).

Pada tahap pertama telah didistribusikan untuk 19.803 KK, sehingga tersisa 6.197 paket bantuan di tahap pertama belum disalurkan. Pengajuan disampaikan kelurahan berdasarkan usulan dari lingkungan sejumlah 19 ribu lebih.

Setelah diverifikasi kembali data penerima tersisa 12.745.

Pendistribusian JPS tahap telah dievaluasi. Alwan tidak menjelaskan detail hasil evaluasi pada tahap pertama. Dari ta-

hap pertama tim asistensi mempertanyakan pelibatan usaha kecil menengah. Pendistribusian kali ini, tiga UMKM yang dilibatkan. “Seperti abon dan krupuk kulit dan beras,” sebutnya.

Kelurahan diberikan waktu selama tiga hari untuk mendistribusikan bantuan tersebut ke masyarakat.

Sementara itu, Lurah Dasan Agung Baru Mahnum mengatakan, bantuan dirasakan manfaatkannya oleh masyarakat. Pihaknya memprioritaskan warga yang di PHK dari perusahaan akibat pandemi Covid-19. (cem)

ASN Jangan Jadikan Pandemi Covid-19 Alasan Malas Bekerja Mataram (Suara NTB) Tingkat kedisiplinan pegawai di Lingkup Pemkot Mataram masa pandemi Covid-19 disinyalir menurun. Hal ini akan berpengaruh terhadap capaian kinerja dan program. Wabah Coronavirus Disease jangan dijadikan alasan malas bekerja.

Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia menyampaikan, sistem kerja di tengah pandemi Covid-19 diserahkan sepenuhnya ke organisasi perangkat daerah. Apakah dengan pola bergantian atau dengan mekanisme lainnya.

Pegawai yang berusia 50 tahun dan memiliki penyakit tertentu diberikan toleransi. “Kalau misalnya sakit seperti batuk, deman dan pilek lebih baik tidak usah masuk dulu,” kata Evi dikonfirmasi, Jumat (17/7).

Menurutnya, kedisiplinan pegawai masih menjadi persoalan sejak lama. Pandemi seperti saat ini, diharapkan bukan menjadi alasan aparatur sipil negara untuk malas bekerja. Sistem pengawasan terhadap kedisiplin pegawan dilakukan secara berjenjang. Kepala seksi bertanggungjawab terhadap stafnya. Demikian pula, kepala bidang serta pimpinan OPD. Tim penegakan disiplin selama pandemi belum melakukan evaluasi terharap kinerja dan kedisiplinan pegawai.

“Jangan gara-gara Covid-19 terus malas bekerja,” katanya mengingatkan.

Kelonggaran diterapkan dengan meniadakan absen elektronik justru dimanfaatkan oleh pegawai untuk enggan mengisi daftar hadir secara manual.

Khusus di Sekretariat Daerah ditegaskan Evi, sudah diperintahkan masing – masing kepala

(Suara NTB/cem)

Hj. Baiq Evi Ganevia bagian mengecek tingkat kehadiran staf mereka. “Kalau di sini (Sekretariat Daerah) sudah saya sampaikan,” ujarnya.

Dia memperhatikan tiga bulan terakhir ini program di OPD diklaim berjalan baik. Pegawai bisa menyelesaikan pekerjaan di rumah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menambahkan, sistem kerja selama pandemi dilakukan dengan pola bergantian. Dia memberikan keleluasaan ke stafnya dengan catatan pekerjaan selesai walaupun dikerjakan di rumah.

“Saya tekankan ke staf, HP tidak boleh mati. Kapan pun saya butuhkan laporan harus segera dikirim,” terangnya.

Menurutnya, tiga bulan bekerja di rumah tidak ada satupun pekerjaan kantor terbengkalai. Artinya, tergantung dari komunikasi serta koordinasi dengan staf. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Sabtu, 18 Juli 2020

Ritel Modern Diminta Jual Produk Lokal Selong (Suara NTB) Tim Bupati Untuk Percepatan Pembagunan (TBUPP) turut angkat bicara soal kisruh ritel modern di Kabupaten Lombok Timur. Ketua TBUPP, Dr. Ir. Syamsuhaidi menyarankan, semua ritel modern yang ada di Kabupaten Lotim ini menjual produkproduk lokal.

“Jika tidak mau menjual produk lokal baru berikan sanksi hingga ancaman penutupan,” ungkap Syamsuhaidi menjawab Suara NTB. Dituturkan, pada era kepemimpinan Bupati Sukiman periode pertama, (Suara NTB/dok) tidak ada satupun ritel Syamsuhaidi modern di Lotim yang berdiri. Pertimbangan utamanya karena tidak ingin mematikan usaha pelaku usaha kecil.

Ritel modern belakangan muncul. Termasuk kemunculan di era kepemimpinan Bupati Sukiman periode kedua di Lotim. Keinginan Bupati menutup. Akan tetapi, harus berhadapan dengan gurita dan cengkraman bisnis yang cukup kuat. TBUPP menyarankan, yang perlu dilakukan saat ini adalah membatasi izinnya.

“Kita sarankan tidak memberikan izin di perkampungan,” ungkapnya. Sedangkan pada jalan-jalan provinsi katanya tidaklah soal karena mobilitas orang setiap saat melewatinya. “Kalau menutup sesuatu jauh lebih sulit daripada membuka sesuatu,” ungkap Syamsuhaidi.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim ini menambahkan, Lotim memiliki anekaragam produk lokal yang bisa dijual oleh ritel modern.

“Marilah produk-produk lokal ini yang dijual, kalau tidak mau baru ditutup,” sarannya.

Setiap desa di Lotim ini ada produk khas. Sakra terkenal dengan temrodok. Rumbuk, desa kelahiran Bupati Sukiman Azmy ada pindang. Kelayu Selong ada Kerake dan lainnya yang beragam jenis. Kecamatan Suralaga, ada bantal gapuk yang diingatkan juga perlu dimasukkan. Sembalun, sudah sangat terkenal dengan produk kopinya.

“Jadi harus diutamakan menjual produk lokal ini, seperti kopi jangan sampai impor,” imbuhnya. Menurut Syamsuhaidi, dengan memperhatikan produk lokal maka akan bisa menggairahkan para produsen produk. Hal ini katanya sudah disampaikan ke Bupati sebagai salah satu tawaran solusi untuk menyelesaikan polemik soal izin ritel modern. (rus)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Bank Diminta Ikut Menekan Potensi Ledakan Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Angka kemiskinan di NTB naik pada posisi Maret 2020 menjadi sebesar 13,97 persen. Potensi kenaikan angka kemiskinan sangat terbuka, sejalan dengan perjalanan pandemi covid-19 yang mulai masuk ke NTB pada triwulan II 2020.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2020 tercatat sebesar 713,89 ribu orang (13,97 persen). Pada September 2019, jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 705,68 ribu orang (13,88 persen). Terjadi kenaikan persentase penduduk miskin (P0) selama periode September 2019 – Maret 2020 yaitu sebesar 0,09 persen poin.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si dalam pertemuan dengan salah satu pimpinan perbankan tidak menampik potensi kenaikan angka kemiskinan, jika dihitung pada triwulan IV 2020 nanti.

“Rilis yang disampaian terakhir oleh BPS adalah peiode September 2019 sampai Maret 2020. Perhitungan sejak Maret 2020 sampai September

2020. Pastinya akan terjadi ledakan angka kemiskinan.

Kita memang sedikit cemas untuk perhitungan September nanti,” katanya.

Untuk mengakselereasikan dampak angka kemiskinan ini, Pemprov NTB sendiri telah melakukan sejumlah langkah untuk stimulus ekonomi.

Misalnya, mendorong secepatnya tender proyek. Prosesnya

diharapkan final secepat mungkin. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga didorong melakukan akselerasi. Ditengah petempuran melawan pandemi Covid-19. “Makanya kalau OJK menyarankan percepat realisasi proyek-proyek pemerintah, itu sudah klop dengan upaya yang dilakukan oleh Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur. Dan serapan

anggaran kita termasuk tertinggi setelah DKI,” ujarnya.

Saat ini Pemprov NTB tengah mempersiapkan penyusunan APBD-Perubahan. Mana saja kegiatan-kegiatan yang bisa dipacu. Selain stimulus ekonomi, pendistribusian paket JPS Gemilang, diharapkan mampu mempenetrasi potensi kenaikan angka kemiskinan. Termasuk yang diharapkan adalah dukungan perbankan agar kredit-kredit kepada nasabah dikucurkan.

Tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian bank.

Bank, demikian juga pemerintah, sejak pandemi Covid-19 Maret 2020 melakukan pengereman. “Sekarang sudah tidak ngerem lagi. Pemerintah daerah menggeber, perbankan juga kita harapkan demikian.

(Suara NTB/bul)

H. L. Gita Ariadi Mana yang bisa dibantu pembiayannya, agar dipercepat.

Sekarang sudah new normal bank,” demikian Sekda. (bul)

Subsidi Pelanggan PDAM Giri Menang Mencapai Rp2,1 Miliar Mataram (Suara NTB) PDAM Giri Menang kehilangan potensi pendapatan sedikitnya Rp2,1 miliar selama tiga bulan, karena kebijakan subsidi kepada pelanggan kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah ibadah. Sebanyak 30.000 MBR di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram yang dibsubsidi dan hanya membayar 50 persen. Sementara rumah-rumah ibadah di dua kabupaten/ kota ini diberikan gratis.

“Kalau dirata-ratakan, sebulan Rp700 juta, jadi selama tiga bulan totalnya (Suara NTB/bul) Rp2,1 miliar pendapatan H. L. Ahmad Zaini kita yang keluar,” kata Direktur Utama PDAM Giri Menang, H. L. Ahmad Zaini, ST, MT. Pelonggaran yang diberikan kepada pelanggan MBR dan rumah ibadah ini sebagai kebijakan meringankan masyarakat karena wabah corona. Jumlah pelanggan PDAM Giri Menang saat ini telah mencapai 145.000 pelanggan.

Selain subsidi kepada MBR dan gratis rumah ibadah, pelanggan besar juga meminta penangguhan pembayaran. Khususnya hotel dan restoran yang ada di Singgigi, Lombok Barat.

Akibat corona, sampai saat ini sektor pariwisata terpuruk. Hotel-hotel tak terisi karena sepinya kunjungan wisatawan. “Pelanggan-pelanggan besar ini minta penangguhan,” imbuhnya.

Penangguhan pembayaran dibijaksanai. Pelanggan besar diberikan keringanan untuk membayar pada saat aktivitas pariwisata mulai dan hotel restoran aktif kembali. L. Zaini menjelaskan, penangguhan pembayaran diberikan dengan pemberian keringanan, pelanggan akan mencicil setelah hotel-hotel ini mulai mendapat penghasilan.

Tagihan pemakaian tetap dilakukan, hanya saja pembayarannya pada saat situasi normal kembali. Kondisi yang sama dialami oleh seluruh perusahaan air minum. L. Zaini menceritakan kondisi yang dialami PDAM Badung, Denpasar Bali. Setiap bulan, biasanya Angkasa Pura, pengelola Bandara Ngurah Rai membayar penggunaan air Rp4 miliar. Karena sepinya aktivitas di bandara, saat ini hanya Rp1 miliar yang dibayar.

Di PDAM Giri Menang, dari total sebanyak 145.000 pelanggan, jumlah pelanggan besar tak sampai 10 persen. Namun penggunaannya tidak kecil. Karena corona, PDAM Giri Menang kehilangan pendapatan 25 persen. Harapannya, seluruh masyarakat bersatu melawan corona dan disiplin penerapan protokol Covid-19 agar pandemi ini berakhir. (bul)

(Suara NTB/bul)

BAHAN BAKAR - Petugas sedang melakukan pengisian bahan bakar di salah satu SPBU di Kota Mataram. Pemprov minta Pertamina tegas terhadap SPBU agar BBM subsidi tak salah sasaran.

Antrean Panjang Pembelian BBM

Pemprov Minta Pertamina Tegas ke SPBU Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB meminta kepada PT. Pertamina (Persero) untuk tegas kepada SPBU. Menyusul terjadinya antrean panjang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya subsidi. Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Muh. Husni, M.Si tak menampikkan fakta lapangan, adanya antrean panjang di SPBU-SPBU beberapa waktu terakhir.

Terutama antrean di nozel SPBU yang melayani pengisian BBM subsidi, Premium dan Solar. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung terhadap fakta lapangan ini. Ia juga pekan kemarin menjumpai beberapa SPBU di sepanjang jalan nasional Pulau Lombok, terjadi antrean mengular.

Koordinasi juga dilakukan dengan PT. Pertamina selaku otoritas penuh. SPBU adalah mitra langsung Pertamina.

Izin-izin operasional SPBU juga kewenangannya di Pertamina. Kewenangan daerah hanya pada izin lokasi untuk pembangunan SPBU. Karena itu, Pertamina diminta tegas kepada SPBU yang melayani langsung konsumen.

“Yang terjadi, petugas SPBU

kan ngisi-ngisi saja kalau ada kendaraan yang masuk di SPBU. Seharusnya, petugas SPBU mengarahkan dan melayani mana kendaraan-kendaraan, atau pembelian yang memang berhak mendapatkan BBM subsidi.

Harus tegas Pertaminanya kepada SPBU,” ujar kepala dinas.

Kepada Suara NTB di kantornya baru-baru ini. Husni mengatakan, distribusi BBM subsidi hanya diberikan kepada konsumenkonsumen tertentu.

Selama ini, masih banyak kendaraan-kendaraan yang tidak seharusnya menggunakan BBM subsidi, justru mengambil jatah subsidi masyarakat yang seharusnya mendapatkan.

“Yang antre kita lihat di SPBU belakangan ini kan kebanyakan dum truk yang ngisi solar. Seharusnya, dum truk ini tidak boleh dapat subsidi. Karena sudah masuk niaga. Kendaraan perusahaan,” imbuhnya.

Pemerintah memberikan subsidi terbatas. Setiap tahun, pemerintah membatasi distribusinya dengan kuota. Termasuk kuota BBM subsidi untuk NTB. Harapannya, agar BBM subsidi tidak salah sasaran penerima. BBM non subsidi tersedia sangat mencukupi.

Selisih harganya juga tipis dengan BBM subsidi. Kuali-

Permintaan Gerabah Naik karena Kebijakan Kepala Daerah Mataram (Suara NTB) Permintaan gerabah tengah menggembirakan.

Setelah adanya kebijakan kepala daerah, mendorong penggunakan gerabah untuk mencuci tangan. Yulia Pottery, salah satu sentra penjualan gerabah di Penujak, Kabupaten Lombok Tengah. Sejak lama memproduksi gerabah, lalu menjualnya antar daerah.

Dikirim ke Bali. Bekerjasama dengan salah satu buyer untuk diekspor.

Setelah pandemi Covid19, praktis, pengiriman ke Bali stagnan. Meskipun ada, jumlah yang dikirim tak banyak. Jenis yang dikirim ke Bali adalah hiasan dinding dari gebarah.

Misalnya tokek. Tempat li-

lin, tempat sabun, asbak, dan sejenisnya. Amran, pemilik Yulia Pottery tengah bersama beberapa perajin gerabah di wilayah setempat.

Para perajin nampak sibuk berproduksi. Amran mendapat ratusan pesanan gerabah untuk pot bunga berukuran besar. Rencananya, akan digunakan menghiasi desa-desa. Ada lomba kampung sehat. “Permintaan lokal yang naik,” kata Amran pada Suara NTB kemarin. Sebelumnya, Amran juga membuat miniatur sepeda motor yang digunakan pada balap MotoGP. Menyambut NTB sebagai tuan rumah perhelatan MotoGP 2021 mendatang. Miniatur dari tanah liat sudah juga dikirimkan ke Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola KEK Mandali-

ka. Amran masih menunggu jawaban. Permintaan sedang tinggi. Selain pot-pot besar, permintaan yang naik adalah gentong. Tempat mencuci tangan dari tanah liat. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah pascapandemi Covid-19 di NTB masuk, orang nomor satu di NTB ini mengkampanyekan penggunaan gentong untuk mencuci tangan. Masyarakat diajak kembali kepada kearifan lokal.

“Permintaan gentong naik, saya rasakan setelah Pak Gubernur mengkampanyekan penggunaan gentong,” ujarnya.

Amran melihat peluang dari wabah corona ini gentong yang sebelumnya sepi sekali permintaan, dan modelnya hanya biasa saja, dimodifikasi kembali. Lebih lengkap. Ada paket gentong cuci tangan yang terdiri dari

gentong tampungan air, penutup, tempat sabun, tempat cuci tangan (wastafel) sekaligus tempat pembuangan air.

Paket ini menarik dan laku.

Harganya di kisaran Rp400an ribu kata Amran.

“Yang dulunya gentong hanya digunakan sebagai tempat menampung air untuk berwudu, sekarang dimodifikasi lebih lengkap untuk cuci tangan,” imbuhnya.

Dalam seminggu, Amran menerima pesanan di atas 50 unit. Untuk memenuhi permintaan ini, ia melibatkan para perajin setempat.

“Perajin sudah hidup lagi karena permintaan gerabah naik. Dulunya, gentong hanya dibeli seperlunya.

Sekarang banyak yang minta,” demikian Amran. (bul)

tasnya juga lebih baik.

Sebelumnya, PT. Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian distribusi BBM subsidi dengan kuota yang diberikan pemerintah. Masyarakat (konsumen) juga diminta ikut mendukung pemerintah menghemat subsidi. Aria Aditya, Sales Branch Manajer Lombok Pertamina Wilayah NTB menjelaskan, pada dasarnya, tidak terjadi kelangkaan stok.

Demikian juga dengan distribusi BBM hingga ke SPBU, tidak terjadi kendala.

Pertamina saat ini harus pandai menyesuaikan distribusi. Tidak serta merta harus memenuhi kebutuhan pelanggan.

Pemerintah memberikan kuota

BBM subsidi secara terbatas.

“Ini masih pertengahan tahun.

Bagaimana kami mengatur agar BBM subsidi ini bisa terpenuhi sampai akhir tahun sesuai kuota,” katanya. Jika BBM subsidi terus-menerus dilepas sesuai permintaan pasar, hal ini tentu berdampak. Pertamina akan menanggung penyaluran BBM subsidi di luar kuota yang diberikan pemerintah.

Yang masyarakat harus mulai pahami kata Aria, adalah, BBM subsidi yaitu premium adalah jenis bahan bakar penugasan khusus dan solar subsidi adalah jenis bahan bakar tertentu. Dimana kedua jenis bahan bakar tersebut memiliki kuota yang diberikan oleh pemerin-

tah setiap tahunnya sehingga PT. Pertamina harus dapat menyalurkan kedua jenis bahan bakar tersebut sesuai dengan kuota yang diberikan.

“Kami berharap bagi konsumen kendaraan pribadi dan pelaku usaha industri/sektor lain yang selama ini menggunakan bahan bakar Premium dan Solar Subsidi dapat mulai berkenalan dan beradaptasi menggunakan bahan bakar jenis bakar umum/BBK yang tersedia di SPBU,” ujarnya.

Seperti Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo selaku bahan bakar substitusi premium. Serta Dexlite dan Dex selaku bahan bakar substitusi premiun dan solar subsidi. (bul)

SUARA NTB Sabtu, 18 Juli 2020

Klarifikasi Realisasi DAK KEPALA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Lombok Timur (Lotim), H. Hasni mengklarifikasi pemberitaan soal realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dikatakan, data DAK khusus Lotim seperti yang tertuang dalam berita Harian Suara NTB, edisi Jumat (17/7) disebut ada yang keliru.

Menjawab Suara NTB via ponselnya, H. Hasni menyebut Data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendarahaan (DJPB) NTB khusus Lotim ada yang kurang tepat. “Data Kanwil (Suara NTB/rus) perbendaharaan itu keliru H. Hasni DAK Lotim sebesar Rp147.882.876.000 bukan Rp218.175.658.000,” ungkap Hasni.

Diterangkan, Lotim sampai saat ini sudah menerima DAK sebesar Rp 22.454.143.411 atau 18,15 persen dari pagu Rp 123.705.162.000. Sedangkan untuk cadangan DAK fisik sebesar Rp 24.177.714.000 itu penyampaian kontraknya sampai dengan 31 Agustus mendatang. “Dan ini sedang proses pelelangan,” tegasnya. Dari data tabel yang dipublikasikan, menurut Hasni kemungkinan tertukar dengan data DAK-nya Kabupaten Lombok Utara (KLU). “Yang masuk dalam kolom KLU itu persis kami, mungkin salah penempatan,” ungkapnya lagi.

Menurutnya, semestinya yang menjadi perbandingan data adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 tahun 2020 yang menetapkan DAK Lotim Rp123 miliar. Sedangkan adanya tambahan DAK Lotim yang merupakan pengembalian pusat dari DAK yang terpotong sejak awal, karena Covid-19 senilai Rp 24 miliar menggunakan PMK yang baru.

Disebut, jumlah DAK Lotim yang terpangkas saat rasionalisai anggaran di awal kemunculan Covid Rp 96 miliar. Pengembalian Rp 24 miliar disebut relatif kecil. Akan tetapi hal ini dimaklumi mengingat pemerintah pusat juga sedang menghadapi wabah. Disampaikan, memang masih ada dinas yang capaian realisasinya masih rendah. “Tinggal Dinas Kesehatan yang belum dan kami laporkan juga bahwa dana di Dinas Kesehatan dan RSUD Dr. Soedjono Selong ini ada yang belum cair,” imbuhnya.

Ditanya soal batas waktu 21 Juli mendatang, Hasni berkeyakinan bisa melampauinya. Dalam sepekan ke depan, diyakini semua akan bisa dituntaskan realisasi target. “Semua akan kita selesaikan,” demikian paparnya. (rus)

Disos Lotim Minta Masyarakat Lampirkan Data Selong (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meminta kepada masyarakat supaya berbicara berdasarkan data dalam setiap persoalan di lapangan. Terutama dalam penyaluran Badan Pengan Non Tunai (BPNT). Adanya data itu, dapat menjadi rujukan Dinas Sosial untuk menindaklanjuti di lapangan.

Kepala Dinas Sosial Lotim, H. Ahmat, mengaku mengapresiasi kegiatan masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa terkait penyaluran BPNT dan kualitas SDM PKH. Menurut(Suara NTB/yon) nya, hal itu sesuai demokrasi H. Ahmat di Indonesia yang menjadi salah satu cara dalam menyampaikan aspirasi. Akan tetapi, diharapkan apabila ada temuan di lapangan agar dilaporkan langsung ke Disos Lotim disertakan data-data secara tertulis.

“Silakan jika ada temuan di lapangan. Baik PKH maupun BPNT, harap dilaporkan langsung ke Disos. Tidak mesti melalui aksi unjuk rasa seperti itu,”terangnya.

Menurut, H. Ahmat, bukti-bukti secara tertulis sangat penting disertakan masyarakat agar tidak terkesan adanya permainan oknum-oknum tertentu. Pasalnya, adanya info beberapa kejadian di bawah yang berkaitan dengan BPNT dan PKH tidak sesuai dengan fakta di lapangan. “Bukti tertulis itu menjadi dasar kuat untuk menindaklanjuti setiap laporan,”terangnya.

Adapun untuk penentuan standar harga di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), Dinas Ketahanan Pangan dan suplai pasar. Bahkan untuk penentuan harga itu diambil harga paling rendah. Begitupun tentang penyedia barang dengan penetapan harga agen/e-warong sesuai Standar Satuan Harga (SSH).

H. Ahmat menegaskan bahwa yang perlu dipahami terkait penyaluran PKH dan BPNT. Di mana, untuk bantuan PKH ditangani oleh SDM PKH penyaluran berupa uang tunai, sedangkan BPNT sembako ditangani oleh TKSK. TKSK inilah yang kerap bermain dengan menjadi agen. Untuk penerima sudah pasti mendapat BPNT. Sementara untuk penerima BPNT belum tentu dapat bantuan PKH. (yon)

Alih Fungsi Lahan Picu Pelanggaran Tata Ruang Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dinilai kecolongan dalam menerbitkan kajian teknis penggunaan lahan untuk pembangunan perumahan dan sejenisnya. Pengendalian tim teknis terhadap alih fungi lahan ini lemah, sehingga tak mengetahui modus yang dilakukan oknum pengembang dalam membangun.

Di beberapa tempat perumahan yang dibangun sengaja menutup jaringan irigasi, sehingga lahan yang ada di sekitar tidak terairi. Karena tak bisa menanami lahannya, warga akan menjual tanahnya ke pengembang. Kalau hal ini tidak diantisipasi, dikhawatirkan akan mengakibatkan pelanggaran tata ruang semakin parah di Lobar.

Ketua Komisi I DPRD Lobar Romi Rahman mengatakan, tata cara dan modus oknum pengembang seperti ini harus ditertibkan agar tidak menggerus lahan pertanian yang lain,”itu kan menyalahi aturan irigasi, harapan kami agar praktik ini ditertibkan,” tegasnya, Kamis (16/7) lalu.

Pihaknya mendorong semua perusahaan menaati regulasi yang ada untuk mencegah persoalan di belakang hari. Apalagi kalau mengacu pelanggaran tata ruang di atas 18 persen, sehingga dikhawatirkan praktik semacam ini memicu lagi pelanggaran. Sejauh ini ada berdasarkan LP2B yang ditetapkan pusat seluas 15 ribu hektar, sedangkan diusulkan oleh pemda 8 ribu hektare. Hal ini sebagai antisipasi kebutuhan masyarakat Lobar ke depan. Terkait pelanggaran tata ruang, tentu kata dia harus menjadi atensi serius untuk ditertibkan.

Yusril dari Lembaga Edukasi menyebutkan lahan produktif di Lobar pelan-pelan akan habis. Seperti halnya di wilayah Kediri, lahan seluas 10,7 hektar terancam dialih fungsikan.”Lahan ini paling produktif, berapa orang sarjana yang dicetak dari hasil lahan ini, berapa orang naik haji,” jelas dia.

Ia menyampaikan hasil temuannya di beberapa tempat, bahwa modus dari oknum pengembang dalam membangun perumahan sengaja menutup saluran irigasi air ke lokasi di belakang perumahan, sehingga airpun tidak bisa mengalir ke sawah warga.

Kabid Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, M. Sudiana mengatakan terkait praktik-praktik menutup jaringan irigasi bukan dilakukan oleh pihak pemda dalam hal ini Dinas Pertanian. Untuk mencegah itu terjadi, kata dia perlu diperkuat pengendalian tata ruang. “Pengendalian tim teknis yang perlu lebih diperkuat,” ujar dia. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tes SKB CPNS Lotim Dijadwalkan September-Oktober Selong (Suara NTB) Pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri sipil (CPNS) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tahun 2019 akhirnya ada titik terang. Pasalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) menetapkan pelaksanaan SKB diagendakan pada bulan September-Oktober.

Kepala Bidang Data dan Formasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Lalu Agus Satriawan, Jumat (17/7), menjelaskan, keputusan pelaksanaan tertuang dalam surat Nomor: B/ 6II/M.SM.01.00.2020 per tanggal 16 Juli 2020 terkati rencana pelaksanaan SKB seleksi CPNS formasi tahun 2019.

Kebijakan ini merujuk Un-

dang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengamanatkan penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari tiga tahap, meliputi seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Serta Peraturan Menpan-RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS.

Dalam seleksi CPNS tahun 2019 ini, kata Agus, pembobotan nilai SKD 40 persen dan SKB 60 persen. Untuk itu, perlunya objektivitas dan keadilan bagi seluruh peserta seleksi CPNS. Sebagai tindak lanjut surat Menpan-RB tersebut terkait penundaan jadwal pelaksanaan SKB CPNS. Masing-masing lembaga dan pemerintah daerah diminta untuk melanjutkan pelaksan-

aan SKB yaitu pada bulan September-Oktober menggunakan CAT. Untuk pelaksanaan SKB tambahan selain CAT, diatur masing-masing kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah yang telah memiliki persetujuan dalam kurun waktu september-Oktober.

“Untuk pengolahan dan pengumuman hasil seleksi dilakukan pada bulan Oktober 2020,”terangnya.

Dalam pelaksanaan SKB CPNS ini, Agus mengatakan, diwajibkan untuk mempersiapkan dokumen SOP tambahan agar pelaksanaan SK sesuai dengan protokol kese-

hatan pencegahan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di mana untuk Kabupaten Lotim, total peserta yang lolos untuk mengikuti SKB sebanyak, 1.192 orang.

Sementara untuk penerimaan formasi CPNS di Kabupaten Lotim tahun anggaran 2019 sebanyak 482 formasi.

Dari 482 formasi ini didominasi oleh tenaga guru sebanyak 273 formasi, tenaga kesehatan 152 formasi dan sisanya 57 formasi tenaga teknis. Di mana untuk tahun ini Kabupaten Lotim hanya membuka untuk formasi umum dan tidak ada formasi khusus dengan usia maksimal 35 tahun. (yon)

Alasan Covid-19

Lokasi Musda Partai Golkar Digeser ke Loteng (Suara NTB/her)

ASET - Salah satu lokasi aset Pemkab Lobar di Kuripan. DPRD mengkritik rencana Pemkab Lobar menghibahkan aset ke salah satu lembaga negara di tengah kondisi Lobar yang banyak utang.

Masih Berutang, Pemda Lobar Dikritik Hibahkan Aset Giri Menang (Suara NTB) – Di tengah kondisi fiskal daerah mengalami kolaps akibat dampak pandemi dan pemda berutang ke perbankan senilai ratusan miliar, justru pemda berencana memberikan cuma-cuma alias atau menghibahkan aset daerahnya seluas lima hektare ke institusi yang dinilai kuat dari sisi keuangan. Pemda pun diminta mengkaji ulang rencana menghubahkan lahannya tersebut.

Sebaiknya lahan itu diberikan ke Perusda untuk dikerjasamakan agar bisa mendatangkan PAD seperti rencana awal.

Demikian pandangan dari Anggota DPRD Fraksi PKS, Abu Bakar dan Ketua DPD Berkarya Lobar, Agus Kamarwan. Abu Bakar yang ditemui di kantor DPRD Giri Menang, Jumat (17/ 7) menjelaskan kondisi fiskal daerah saat ini kolaps akibat pandemi seharusnya ada pikiran-pikiran kreatif bagaimana mendatangkan PAD. Namun, di satu sisi pemda akan menghibahkan aset ke instansi.

Pihaknya mendapatkan dokumen bahwa lahan itu awalnya diberikan peluang bagi BUMD untuk menggarap lahan itu. Bahkan BUMD ini sudah mendapatkan Izin Peruntukan Peng-

gunaan Tanah (IPPT) lahan seluas 15 hektare untuk pembangunan perumahan di sana. “Peruntukan lahannya sudah ada diberikan ke BUMD,”ujarnya.

Menurutnya, ini sebenarnya peluang bagi daerah di tengah kondisi fiskal daerah yang minim. Apalagi pemda terdesak, sehingga harus berutang ke bank.

Di satu sisi, pemda memiliki aset daerah yang bisa dimaksimalkan. BUMD bisa menjadi jembatan untuk menambah nilai lahan ini agar memberikan PAD. Karena menurut hitungannya, kalau 15 hektare, di mana satu hektare bisa dibangun 50 unit dengan tipe di atas standar.

Kalau 15 hektare, maka bisa dibangun 350 unit, kalau dikonversi menjadi uang bisa diperoleh pemasukan Rp 75 miliar.

Ketua DPC Berkarya mengatakan, Agus Kamawaran menilai rencana hibah dinilai tidak tepat dilakukan pemda. Seharusnya kata dia, lahan ini diberikan (kembalikan) kepada dusun dan desa memanfaatkan untuk keperluan di desa.

Karena bicara tanah pecatu seperti di Gapuk ini, jelas dia, dulunya dikelola oleh penghulu, kepala dusun dan kepala desa sebagai penghargaan pengabdi-

an mereka. Namun ditarik lagi oleh pemda, karena mereka diberikan gaji. Hanya saja haruslah jelas perolehan tanah ini apakah dari hasil membeli, hibah dan waris. “Tidak tepat kalau tanah 5 hektare itu mau dihibahkan ke lembaga negara yang sudah kuat, memiliki anggaran dan belanja,”imbuhnya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah, menjelaskan dasar pemda memberikan hibah ke Mako Brimob karena dari sekian kabupaten/kota, hanya Lobar belum memiliki Mako Brimob.

Sementara diketahui untuk lokasi mako ini harus di tempat strategis seperti dekat ibukota kabupaten, dekat tempat fasilitas negara yang perlu dilindungi seperti PLTU dan pelabuhan.

Kepala BPKAD Lobar, H Fauzan Khalid mengatakan pengajuan hibah lahan untuk Mako Kompi Brimob ini masuk 20182019 lalu, sehingga ditindaklanjuti pemda. Lahan diminta seluas 5 hektare dari 8,1 hektare tanah pemda di lokasi itu. Terkait hal ini perlu ada pembahasan lanjutan, di mana dewan minta agar pihak Brimob melakukan ekspose ke dewan terkait rencana pembangunan mako ini. (her)

Pilkada Loteng

Tiga Parpol Keluarkan Rekomendasi Praya (Suara NTB) Peta dukungan partai politik (parpol) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) perlahan mulai ada titik terang.

Selama dua hari terakir, berturut tiga parpol mengeluarkan surat rekomendasi dukungannya. Masing-masing Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan terakhir Partai Gerindra. Sementara Partai Bulan Bintang (PBB) mengeluarkan surat persetujuan prinsip atau surat tugas kepada H. Habib Ziadi.

PAN memberikan rekomendasi kepada pasangan Ir. H. Dwi Sugiyanto, M.M – Drs. H.L. Normal Suzana, Partai Demokrat kepada pasangan Ahmad Ziadi – Ir. L. Aswatara. Sedangkan Partai Gerindra resmi merekomendasikan dukungan kepada pasangan H.L. Pathul Bahri, S.IP., - Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si. “Dengan diterimanya rekomendasi ini maka tidak ada lagi keraguan atau prediksi soal kemana arah dukungan Partai Demokrat untuk Pilkada Loteng,” terang Sekretaris DPC Partai Demokrat Loteng, Asrol Hadi, kepada Suara NTB, Jumat (17/7).

Dengan telah diterimanya rekomendasi tersebut, pihaknya kini tinggal fokus untuk menuntaskan komunikasi dengan parpol mitra koalisi untuk menggenapkan syarat dukungan pencalonan. Termasuk menyiapkan mesin politik dan merapikan konsolidasi di internal partai.

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN - Penyerahan surat tugas PBB ke H. Habib Ziadi agar segera menjalin komunikasi dengan kandidat calon kepala daerah atau parpol lain.

Sejauh ini, komunikasi paling intens dilakukan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Bahkan, informasinya PPP sudah akan mengeluarkan rekomendasi dalam beberapa ke depan.

“Hari ini (Jumat kemarin,red) kalau tidak aral merintang PPP keluarkan rekomendasi. Tapi masih kita tunggu,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua DPC Partai Gerindra Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., mengatakan kalau pihaknya sudah menerima rekomendasi dukungan dari DPP Partai Gerindra untuk pasangan H.L. Pathul Bahri, S.IP., Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si. Surat rekomendasi tersebut diterima langsung di kantor DPP Partai Gerindra di Jakarta.

Dan, sesuai perintah DPP dalam waktu dekat ini DPC Partai Gerindra Loteng segera melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh pengurus di semua tingkatan.

“Dengan telah keluarnya reko-

mendasi tersebut, maka tugas utama desk pilkada sudah selesai,” ungkap Ketua Tim Desk Partai Gerindra untuk Pilkada Loteng, L. Amrillah.

Sementara itu, DPC PBB Loteng pada Jumat siang menyerahkan surat persetujuan prinsip atau surat tugas kepada H. Habib Ziadi, sebagai bakal calon bupati. Penyerahan surat persetujuan prinsip dilakukan bersama dengan peringatan hari jadi PBB di Markas DPC PBB Loteng. “Ini keputusan DPP, bukan keputusan DPC,” terangnya.

Dipilihnya H. Habib Ziadi karena yang intens komunikasi dengan DPP adalah Habid Ziadi. Meski ada juga beberapa calon kepala daerah lainnya yang diusulkan. “Surat persetujuan prinsipnya ini sebagai dasar untuk menjalin komunikasi dengan kandidat calon kepala daerah maupun dengan parpol lainnya,” pungkas anggota DPRD Loteng ini. (kir)

Praya (Suara NTB) Lokasi pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar NTB dari sebelumnya direncanakan di Kota Mataram dipastikan digeser ke Lombok Tengah (Loteng).

Status Kota Mataram yang sampai saat ini masih zona merah Covid-19 jadi salah satu pertimbangan utamanya.

Selain karena faktor strategis wilayah dan kedekatan dengan akses transportasi.

“Rencana awal memang dilaksanakan di Kota Mataram. Tapi karena pertimbangan Covid-19, akhirnya diputuskan untuk Musda Partai Golkar NTB dipindahkan ke Loteng. Tepatnya di Novotel Kuta kawasan KEK Mandalika,” ungkap Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H.M. Suhaili FT., kepada wartawan, Jumat (17/7).

Ditemui usai olahraga pagi di kantor Bupati Loteng, Suhaili menegaskan pemindahan lokasi pelaksaan Musda Partai Golkar NTB tidak ada tendensi kepentingan politik. Tapi murni pertimbangan faktor keamanan.

Lagi pula tidak ada kaitan lokasi musda dengan kepentingan politik. “Mau di Mataram juga tidak masalah.

Tapi karena kondisi pandemi Covid-19 akhirnya dipilih lokasi yang aman,” tegasnya.

Disinggung terkait rencana pencalonan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, sebagai kandidat calon Ketua DPD I Partai Golkar NTB, ia mengatakan tidak masalah dan, sah-sah saja sebagai

kader partai. Karena pada prinsipnya, semua kader Partai Golkar punya hak yang sama untuk mencalonkan diri ataupun dicalonkan.

Selama kader tersebut bisa memenuhi persyaratan yang sudah diatur oleh peraturan partai. “Untuk bisa menjadi calon Ketua DPD I Partai Golkar NTB itu ada persyaratannya yang harus dipenuhi. Tapi kalau soal mencalonkan diri, semua kader berhak dan punya hak yang sama,” imbuhnya.

Terkait rencana untuk maju kembali di pencalonan Ketua DPD I Partai Golkar NTB, mantan Ketua DPRD NTB ini enggan menjawab.

Namun dirinya hanya memberikan isyarat. Bahwa dirinya sudah mendapat restu dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, untuk ikut pencalonan kembali. Termasuk Walikota Mataram, juga sudah ada restu.

“Pak Ketua umum sudah memberikan restu baik kepada saya maupun Walikota Mataram untuk maju di pencalonan Ketua DPD I Partai Golkar NTB. Soal siap yang terpilih nantinya, peserta musda yang akan menentukan,” pungkas Bupati Loteng ini.

Sesuai peraturan organisasi total ada sekitar 15 pemilik suara di Musda Partai Golkar NTB. Terdiri dari 10 suara DPD II kabupaten/kota, suara DPD I provinsi serta suara DPP ditambah suara dewan pembina dan pendiri dan organisasi sayap. (kir)

Komisi DPRD KLU Temukan Belanja OPD Lebihi Pagu Anggaran Tanjung (Suara NTB) Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menemukan adanya belanja OPD yang melebihi jatah anggaran.

Hal itu disayangkan lantaran kelebihan belanja akan menjadi beban daerah.

“Termasuk anggaran di salah satu dinas, kami temukan belanjanya melebihi pagu anggaran di dinas tersebut,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD KLU, Raden Nyakradi, Jumat (17/7).

Hanya saja, Nyakradi enggan menyebut dinas dimaksud. Namun ia menjanjikan kepada awak media, dinas tersebut akan dihadirkan pada Senin - pekan depan.

Dijumpainya dinas yang membelanjakan anggaran melebihi pagu, berlangsung saat DPRD KLU membahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019. Beberapa komisi menggelar rapat dengar pendapat dengan OPD teknis yang dibidangi oleh KomisiKomisi DPRD KLU. ‘’Kelebihan belanja itu berlaku di APBD 2019. Ini yang kami pertanyakan, apa dasarnya. Tapi sampai rapat kemarin, belum dijawab,” ungkapnya.

Dalam rapat yang digelar Komisi I, Nyakradi yang juga wakil Ketua Komisi I mengakui beberapa pejabat yang diundang tidak hadir. Situasi ini kembali disayangkan, karena menyangkut marwah DPRD. “Saya kira, Kementerian itu sangat tidak berani tidak hadir jika dipanggil oleh DPR. Tapi di daerah, tidak

(Suara NTB/ari)

Raden Nyakradi hadiri undangan Dewan menjadi hal biasa,” ucapnya.

Menyikapi hal ini, Nyakradi menambahkan pihaknya akan bersikap di fraksi serta memberi catatan kepada pimpinan DPRD “Ketika kami menanyakan satu persoalan, kami tidak ingin hanya dijawab, ‘tidak tahu, karena saya baru menjabat’. Itu jawaban yang tidak ilmiah ketika kita bicara APBD,” sebutnya.

Selain persoalan itu, ia juga menyorot adanya gaji dobel dari ASN saat menjabat sebagai Pjs Kepala desa. Padahal Pjs Kades, hanya berhak atas penghasilan berupa insentif kegiatan dan tidak boleh mengklaim siltap layaknya kepala desa definitif. Namun terhadap persoalan ini, pihaknya akan mendalami dengan menghadirkan kembali Inspektorat pada pekan depan. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 18 Juli 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Dompu (Suara NTB) – Pemeriksaan Kelompok Tani (Poktan) relokasi bantuan bibit jagung dan kedelai untuk program tumpang sari pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) tahun 2019, terus berjalan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Dari 180 poktan kini tersisa puluhan orang di Kecamatan Kilo dan Pekat. Karenanya, akhir bulan ini direncanakan untuk pemeriksaan salah seorang pejabat Pemprov NTB. Kasi Intel Kejari Dompu, Indra Zulkarnain, SH, kepada Suara NTB di kantornya mengungkapkan, secara umum klarifikasi poktan relokasi sudah berakhir, sebab tersisa puluhan orang saja di beberapa desa.

Dalam keterangan awal memang diakui bantuan bibit tersebut diperoleh sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), hanya saja perlu klarifikasi lebih lanjut ke kementerian dan pejabat di NTB terkait SK penetapan mereka. “Mungkin setelah selesai rangkaian hari bakti dan agak longgar tentang penerapan standar Covid-19, saya pertama periksa Kabid Tanaman Pangan (Distanbun Dompu) dan Kadistan NTB,” terangnya.

Mengingat perkara ini masih pada tahap Puldata Pulbaket, lanjut dia, upaya klarifikasi akan disesuaikan dengan kesediaan mereka, apakah berlangsung di provinsi atau daerah.

Prinsipnya, para pihak tersebut harus dimintai keterangan, termasuk PPK dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan penyedia bibit jagung di Surabaya. “Harus kita periksa orang-orang ini,” tegasnya.

Kendati dalam pemeriksaan poktan relokasi belum ditemukan indikasi penyimpangan, karena sebagian besar dari mereka menerima bantuan bibit sesuai BAST terlebih untuk poktan CPCL, proses penyelidikan tidak lantas berhenti sampai disitu.

Penyidik masih akan menggali lebih jauh informasi dari para pihak untuk memastikan perkara ini layak atau tidak berlanjut ke tahap berikutnya.

“Kita periksa dulu semua, kita tahu A sampai z seperti apa kondisi ini kasus baru ada kesimpulan. Sehingga bisa kami pertanggungjawabkan baik pada masyarakat maupun pelapor,” pungkasnya. (jun) Indra Zulkarnain

(Suara NTB/jun)

BTNT Mulai Pemagaran Pusat Pelestarian Rusa di Doroncanga Dompu (Suara NTB) – Pengembangan tambora sebagai tujuan wisata alam terus dilakukan. Salah satunya dengan pembangunan pusat pelestarian rusa di sekitar Pos I jalur pendakian Doroncanga. Prosesnya, baru memasuki tahap pemagaran area pelepasan seluas 2 hektar.

Kepala Balai Taman Nasional Tambora (BTNT) Kabupaten Dompu, Murlan Dameria Pane kepada Suara NTB di menerangkan, dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati pada area konservasi, pihaknya tidak saja menekan aktivitas perburuan atau perusakan hutan lewat perambahan dan penebangan liar.

Langkah lain diwujudkan dalam bentuk pembangunan pusat pelestarian rusa di pos I jalur pendakian Doroncanga.

“Tambora itu memang utamanya pendakian, tapi juga ada sanctuary rusa,” terangnya.

Pembangunan sanctuary atau pusat pelestarian rusa mulanya ditargetkan tuntas tahun ini. Namun mengingat ada pengalihan anggaran untuk penanggulangan Covid-19, terpaksa diprioritaskan sementara ini pemagaran keliling. Sementara sarana prasarana penunjang seperti museum, musola, pusat pertemuan dan fasilitas lain akan dieksekusi 2021 mendatang.

Selain menjadi wisata alam alternatif bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, sanctuary rusa segaja dibangun untuk melestarikan rusa-rusa yang ada di tambora. Sebab makin hari spesies semakin sulit dijumpai. “Walaupun teman-teman saat di lapangan ketemu juga hewan ini, cuma frekuensinya sudah sangat menurun,” jelasnya.

Disamping menjaga keanekaragaman hayati lewat penangkaran, lanjut Murlan Dameria Pane, program tersebut diharap mampu memberi nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat lingkar tambora. Sebab mereka yang akan mengelola dan menikmati hasil dari tiap pengunjung yang datang.

Meski lokasinya cukup jauh dari jalan raya, ia memastikan akses jalan setapak menuju wisata alternatif tersebut akan tetap dibiarkan alami. Dalam artian hanya efektif dijangkau menggunakan kendaraan offroad.

Sementara menyangkut sumber indukan rusanya sendiri, BTNT masih membangun koordinasi dengan BKSDA. “Kalau ada dari masyarakat yang mau sukarela membantu, itu akan jauh lebih bagus,” pungkasnya. (jun) Murlan Dameria Pane

(Suara NTB/ist)

LABUAN JAMBU - Inilah kawasan wisata Hiu Paus. Tampak kapal peserta Sail Indonesia yang singgah di Labuan Jambu pada 2019 lalu.

2.567 Hektar Lahan Mulai Terdampak Kekeringan Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa Barat, mencatat ada sekitar 2.567 hektar lahan pertanian yang berpotensi mengalami kekeringan di Musim Tanam (MT) kedua. Tidak adanya sumber mata air baku yang bisa dimanfaatkan oleh para petani menjadi faktor utama sehingga akan berdampak pada produksi pertanian khususnya padi.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Suhadi SP., M. Si kepada Suara NTB, Jumat (17/ 7) mengatakan, memang kondisi musim kering yang terjadi tahun 2020 diluar prediksi karena sangat cepat dari kebiasaan musim kemarau terjadi. Akibatnya kondisi padi yang berumur sekitar 13- 15 hari tersebut terancam kekeringan yang dikhawatirkan terjadi gagal panen karena sudah tidak ada lagi sumber mata air yang bisa manfaatkan oleh para petani. Kendati demikian, pihaknya saat ini tengah berupaya untuk mencari jalan keluar dengan mendistribusikan mesin pompa air ke lokasi yang terdampak kekeringan.

Sehingga ribuan hektar lahan tersebut bisa diselamatkan dari musibah gagal panen. “ Kami sudah mulai distribusikan mesin pompa air termasuk minyak untuk membantu para petani dengan catatan

harus memiliki sumber mata air,” sebutnya.

Selain kekeringan yang terjadi di tanaman padi, pihaknya juga mencatat ada sekitar puluhan hektar lahan jagung yang sudah masuk dalam kategori rawan. Karena kekeringan yang panjang diprediksi masih akan terus terjadi hingga puncaknya di bulan September mendatang.

Pihaknya juga akan terus memantau kondisi di lapangan untuk bisa memastikan kebutuhan para petani sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Kondisinya baru terancam kekeringan, karena sudah tidak ada lagi sumber mata air yang bisa digunakan oleh para petani,” ungkapnya. Jika kondisi ini berlarut maka gagal panen pasti akan terjadi nantinya.

Diakuinya memamg masalah terbesar yang dihadapi oleh para petani saat ini yakni

minimnya sumber mata air. Pihaknya juga belum bisa optimal membantu para petani dengan menyediakan sumber mata air, baik itu sumur bor dalam maupun sumber air permukaan. Terpangkasnya sejumlah anggaran menjadi masalah utama saat ini sehingga belum bisa ditangani secara maksimal. Kendati demikian, pihaknya mengaku sudah menyiapkan pola lain untuk membantu para petani yakni dengan program AUTP. Sehingga jika gagal panen yang belum masuk asuransi harus menanggung kerugian dengan jumlah banyak beda halnya dengan peserta asuransi.

“Masalah kekeringan yang terjadi saat ini sudah menjadi masalah klasik tetapi belum maksimal kita tangani.

Makanya kami siapkan program AUTP untuk membantu petani sehingga kerugian akibat musim kemarau bisa diminimalisir,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/jun)

ungkap Slamet Riadi S. Pi., M. Si kepada Suara NTB. Jika tidak segera didata kemudian dilaporkan ke Kementerian sebagai penangkap dan pembudi daya maka akan sangat rentan berurusan dengan aparat penegak hukum karena menangkap secara ilegal.

Guna mempercepat proses pendataan, dirinya mengaku sudah menginstruksikan kepada selalu petugas lapangan untuk segera turun ke masingmasing desa. Tentu tidak hanya nelayan saja, perusahaan yang kiranya melibatkan ne-

Taliwang (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbawa Barat, mengaku sangat kewalahan menangani dampak kebakaran di TPA Batu Putih yang terjadi belum lama ini. Kekurangan sarana alat pemadaman api di lokasi menjadi faktor utama sehingga luas lahan terbakar yang mencapai lima are tersebut tidak kunjung padam. Dinas Damkar dan tangki air Perusda juga sudah dilibatkan tetapi titik api belum bisa dipadamkan.

“Pasca terbakar kemarin sampai saat ini apinya belum padam, kami juga sudah meminta bantuan Damkar untuk bisa membantu melakukan pemadaman tapi belum optimal.

Kondisi tersebut kembali diperparah karena tidak ada sumber air yang bisa dimanfaatkan karena rusak,” ungkap Kepala Dinas LH kepada Suara NTB melalui Kabid Pengolahan Sampah dan pengawasan limbah B3, Dedi Damhudi SP., M.Si, Jumat (17/7).

Terbakarnya TPA Batu Putih bukan yang pertama melainkan ini merupakan kali kedua. Minimnya sarana untuk pemadaman api di TPA menjadi masalah hingga ssat ini. Bahkan ketersediaan mesin pompa air di lokasi tersebut saat ini tidak juga bisa berfungsi secara maksimal karena pasokan listrik yang san-

gat terbatas. Sehingga penanganan dampak kebakaran tidak bisa maksimal karena sampai dengan saat ini asap hitam masih mengepul dari titik kebakaran. Kendati demikian, pihaknya mengaku sudah membuat parit untuk menekan penyebaran titik api. “Meski api belum bisa kita padamkan secara optimal, tetapi Kami sudah membuat parit untuk menekan penyebaran titik api,” sebutnya.

Ditambahkannya, upaya pemenuhan sarana pemadaman api di TPA sangat penting dilakukan karena potensi terjadinya kebakaran sangat tinggi. Belum lagi tumpukan sampah yang mengandung gas metane juga sangat berbahaya sebagai pemicu kebakaran yang lebih besar dibandingkan dengan pemicu api lainnya.

Pihaknya berharap kebutuhan Alat pemadaman api di lokasi TPA bisa ditambah. Sehingga pada saat kejadian tidak meluas ke lokasi yang lain. Pihaknya juga meminta para petugas dan pengepul sampah untuk tidak membuang puntung rokok dan memasak sembarangan karena akan memicu kebakaran.

“Kejadian kemarin akan tetap menjadi atensi kami dengan tetap menambah sarana yang dibutuhkan supaya ketika kebakaran terjadi bisa diminimalisir,” pungkasnya. (ils)

Kuliah dalam Daerah Cawabup Aris Belum Ajukan Banyak Jadi Pilihan Pemberhentian sebagai ASN di Tengah Pandemi

Dompu (Suara NTB) – Calon Wakil Bupati Dompu, Aris Anshari masih belum mengajukan surat pembehentian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), terkait keikutsertaannya dalam kontestasi Pilkada 2020.

Pasangan perseorangan ini memilih menunggu hasil verifikasi faktual baru berani bersikap.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Pengadaan dan Pembinaan BKDPSDM Dompu, Asraruddin, SH., kepada wartawan di ruang kerjanya.

Dalam komunikasi terakhir pihaknya Tanggal 25 Juni lalu bersamaan dengan pemberian SK berisi sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan, disampaikan bahwa dirinya baru berani mengambil keputusan setelah ada kejelasan hasil verifikasi faktual syarat dukungan perseorangan dari KPU. “Dia akan menunggu hasil verifikai faktual dari KPU baru akan ajukan itu, tidak salah juga,” cetusnya.

Keputusannya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan tersebut, menurut dia, salah satu langkah yang tepat, sebab dia akan dikeluarkan tanpa hak pensiun karena belum memenuhi syarat ideal, baik dari segi usia maupun masa kerja.

Kalupun akhirnya lolos verifikasi faktual, proses pengajuan dan pemberhentiannya tidak

Asraruddin memakan waktu yang lama.

Tetapi harus tetap memperhatikan batas waktu penetapan calon dari KPU. “Ndak lama juga proses seperti Aris ini. Dia mengajukan pengunduran diri Bupati langsung mengeluarkan surat pemberhentian, tetapi karena beliau masih menunggu (verifikasi faktual) ya itu hasil komunikasi dengan saya kemarin,” ujarnya.

Sementara menyangkut ASN lain seperti halnya Kadispora Dompu, H Ichtiar, SH., yang juga ikut dalam kontestasi pemihan kepala daerah tahun ini, dikatakan Asraruddin, berkas permohonan-

nya masih menunggu nomor surat persetujuan teknis dari BKN RI untuk kemudian dilanjutkan dengan SK Bupati.

HI sapaan Kadispora mengudurkan diri dengan hak pensiun. Selain karena usia sudah mencapai 50 tahun juga masa kerjanya diatas 20 tahun. “Tinggal menunggu persetujuan teknis dari BKN. Setelah terbit baru nanti ditindaklanjuti dengan SK Bupati,” jelasnya.

Terpisah Cawabup Aris Anshari, ST., MT., yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (17/ 7) membenarkan dirinya belum mengajukan surat pegunduran diri sebagai ASN ke BKDPSDM. Alasannya, tidak lain yakni menungu hasil akhir verifikasi faktual dari KPU. “Kalau kami mengajukan terus verifikasinya tidak lolos kan tidak bagus juga,” terangnya.

Pertengahan Agustus mendatang, lanjut dia, hasil verifikasi faktual untuk tahap kedua sudah dikantongi, jika lolos maka berkas yang sudah dipersiapkan dari awal akan langsung diajukan. Namun ketika sebaliknya terjadi dapat dipastikan dirinya tak ikut dalam kontestasi Pilkada 2020 ini.

“Sekitar tanggal 29 Agustus kami sudah ada kejelasan mengundurkan diri atau tidak, karena syaratnya mendaftar Tanggal 4 September harus menunjukan itu,” pungkasnya. (jun)

layan setempat untuk melakukan penangkapan benih juga diminta untuk melapor supaya aktifitas yang dilakukan tidak dihentikan.

Bahkan belum lama ini sudah ada satu perusahaan yang datang untuk meminta persetujuan untuk melakukan usaha. Tetapi pihaknya belum memproses hal itu, karena kelompok yang akan dilibatkan tidak jelas sehingga dikhawatirkan akan menjadi masalah di kemudian hari. “ Kami sudah turunkan PPL untuk melakukan pendataan

nelayan yang menangkap benih tersebut supaya mereka legal dan tidak berurusan dengan hukum,” sebutnya.

Disebutkannya, berdasarkan hasil pantauan di lapangan sepanjang perairan Benete sampai ke Aik Kangkung menjadi potensi penghasil benih lobster terbesar di KSB. Hanya saja sampai saat ini dirinya tidak mengetahui berapa potensi benih lobster yang tersedia karena belum dilakukan pendataan secara maksimal.

Karena pada prinsipnya jumlah potensi lobster yang dimiliki

saat ini harus tetap dipertahankan. Jangan sampai penangkapan benih lobster justru akan menghabiskan populasi itu sendiri. Sehingga akan sangat tidak baik bagi keberlangsungan lobster di KSB. “Kami belum mengetahui jumlah potensi lobster yang kita miliki saat ini, tetapi yang jelas keberlangsungannya harus tetap dijaga. Kami juga akan tetap mengawasi secara ketat proses penangkapan benih lobster supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (ils)

KSB Data Nelayan Penangkap Benih Lobster Taliwang (Suara NTB) Dinas Kelautan Perikanan (Diskan) Sumbawa Barat, mulai mendata nelayan yang melakukan penangkapan benih lobster di perairan wilayah setempat. Sebab selama ini pemerintah mengaku belum memiliki data baik itu nelayan yang menangkap maupun yang melakukan budidaya terhadap benih tersebut.

“Kami masih belum memiliki data jumlah nelayan yang menangkap maupun budi daya benih lobster karena selama ini selalu dilakukan secara ilegal,”

Sarana Terbatas, Pemadaman Api di TPA Tidak Optimal

Dompu (Suara NTB) Kampus dalam daerah menjadi pilihan para lulusan tahun 2020 untuk tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. STKIP dan STIE Yapis Dompu salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kabupaten Dompu yang menerima lebih banyak mahasiswa baru dibandingkan tahun – tahun sebelumnya.

Ketua Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) Dompu, Arman H Anwar, SE kepada Suara NTB di kantor Pemda Dompu kemarin mengakui pada penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2020 – 2021 ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Tahun ini jumlah mahasiswa baru yang mendaftar pada gelombang pertama lebih dari 500 orang. Sekitar 350an mahasiswa baru untuk STKIP dan 150an mahasiswa baru pada STIE. Biasanya hanya 100an orang untuk gelombang pertama. “Ini mungkin salah satu sebabnya akibat pandemi Covid yang membatasi pergerakan orang,” katanya.

Kendati demikian, Arman tidak ingin disebut aji mumpung. Sehingga kapasitas kampus dan kualitas mahasiswa justru tidak diperhatikan. Karena tidak hanya program studi (Prodi) yang telah diakreditasi, tapi institusi juga sudah terakreditasi C. “Saat ini fokus kita pada pembangunan dan pematangan diri secara internal. Sehingga setiap lulusan akan memiliki skil diri, seperti kemampuan akademik dan IT,” terang Arman.

Kemajuan pembangunan di Dompu yang sudah mulai banyak investasi, kata Arman, juga menjadi target lulusan Yapis Dompu.

Mahasiswa

akan didorong belajar dari realita kehidupan masyarakat dengan pembangunan manajemen diri mahasiswa.

Untuk mewujudkan itu, kini Yapis Dompu mendorong dosen – dosen muda dan mandiri mengisi mata kuliah dengan kualifikasi pendidikan rata – rata S2. Dari 100 lebih dosen di Yapis Dompu, 1 orang lulusan S3, dan 3 orang dalam tahap penyelesaian masa study S3. Sisanya merupakan lulusa S2. “Semua dosen kita, pendidikannya sudah full S2. Mereka rata – rata dosen muda dan mandiri,” katanya.

STKIP Yapis Dompu memiliki program study Bahasa Indonesia dengan akreditasi (B), Bahasa Inggris dengan akreditasi (C), TIK dengan akreditasi (C), Penjas akreditasi (C), PGSD akreditasi (C), pendidikan Sejarah akreditasi (C).

Untuk STIE Yapis hanya 2 program study, yaitu Akutansi akreditasi (B), dan Manajemen akreditasi (C). “Yang akreditasi (C) masih menunggu reakeeditasi, semoga bisa naik akreditasinya. Akreditasi (C) itu diperoleh untuk pertama kali akreditasi dan belum memiliki lulusan, sekarang semua sudah punya lulusan,” ungkapnya. (ula)

Arman H Anwar

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/jun)

Jaksa Rencanakan Pemeriksaan Pejabat NTB

SUARA NTB Sabtu, 18 Juli 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Sebagian Sekolah Swasta Minim Siswa Mataram (Suara NTB) Sebagian sekolah swasta masih kekurangan siswa pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021. Pasalnya, masyarakat lebih banyak mendaftar di sekolah negeri. Hal itu dikeluhkan oleh pihak sekolah swasta.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Kota Mataram, Baidawi mengatakan, sejumlah sekolah swasta tidak mendapat siswa baru. Bahkan, katanya, banyak siswa yang sudah mendaftar di sekolah swasta mencabut berkas pendaftarannya, karena diterima di sekolah negeri. Ia menyayangkan kondisi tersebut.

“Kami sudah sampaikan kondisi yang sangat memprihatinkan di sekolah swassta

kepada Dinas Dikbud NTB, dan jawabannya masyarakat banyak yang mendesak Dikbud untuk bisa diterima di sekolah negeri. Dan, tahun ini adalah kondisi PPDB terburuk bagi sekolah swasta,” ujar Baidawi.

Sebelumnya pihaknya juga menyesalkan adanya pendaftaran susulan PPDB di sekolah negeri. Hal itu membuat siswa yang tidak lulus di tiga pilihan sekolah negeri saat jalur zonasi, mendapatkan sekolah negeri di luar zonasi

tempat tinggalnya.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., ditemui pada Jumat (17/7) sore mengatakan awalnya pihaknya ingin memasukan sekolah swasta dalam pilihan sekolah di PPDB. Namun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang PPDB mengecualikan sekolah swasta dari rangkaian PPDB. “Ini kan tidak boleh

kami masukan dalam pilihan sekolah,” katanya.

Diakui Aidy, kondisi sekolah swasta yang minim siswa kerap terjadi setiap tahunnya. Pihaknya sudah mengajukankepada masyarakat saat komplain terkait hasil PPDB jalur zonasi untuk juga mau memilih sekolah swasta. Namun pihaknya tidak bisa memaksakan masyarakat. ”Masyarakat bilang lebih baik menganggur kalau tidak bisa bersekolah di sekolah negeri. Ini akan jadi beban dinas, karena akan mempengaruhi angka partisipasi murni. Maka kami akomodasi,” ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 188

orang calon siswa SMA negeri di Kota Mataram yang tidak lulus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi tahun ajaran 2020/2021 telah terakomodasi di sejumlah sekolah negeri. Mereka diakomodasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB melalui pendaftaran susulan. Pengumuman hasil PPDB susulan itu dilaksanakan pada Rabu (15/7) malam secara daring.

Sebelumnya, sejumlah calon siswa tersebut tidak diterima di tiga pilihan sekolah sesuai zona tempat tinggalnya ketika mendaftar. Ratusan orang tua siswa mengadu ke Dinas Dikbud NTB

untuk meminta kejelasan nasib anaknya. Akhirnya Dinas Dikbud NTB mengakomodasi mereka dengan menempatkan di sekolah yang kuota siswa barunya belum terpenuhi. (ron)

Baidawi (Suara NTB/dok)

Perpustakaan SMAN 1 Praya Raih Akreditasi Predikat A

(Suara NTB/her)

Gelar MPLS Lewat Daring PEMKAB Lombok Barat (Lobar) belum mengizinkan sekolah di wilayah ini untuk membuka proses pembelajaran tahun pelajaran 2020/2021. Pemkab Lobar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga meminta sekolah untuk menggelar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) menggunakan layanan pembelajaran melalui daring dan luring.

Hal ini diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 800/ 1309_set.Diskdikbud/ 2020 tentang Layanan Pembelajaran dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021.

Dalam SE tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar, H. Nasrun, meminta sekolah membuat materi MPLS dalam bentuk video, foto hingga infografis dengan format digital.

“Satuan pendidikan menyiapkan materi MPLS dalam bentuk video, foto, infografis dan bahan lain dalam format digital.

Pelaksanaan MPLS berlangsung dari tanggal 20-25 Juli 2020,” kata Kepala Dinas Dikbud Lobar melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Khaerudin, Jumat, (17/7).

Ia berharap kegiatan MPLS ini dapat menumbuhkan semangat kepada peserta didik baru meski berada di tengah pandemi Covid-19.” Sekolah menyiapkan materi esensi MPLS. Materi itu perlu di rumuskan bersama guru,”katanya.

Dikatakan, layanan proses belajar mengajar pada fase transisi di mulai tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan September 2020. Pada fase ini siswa masih tetap BDR (Belajar Dari Rumah). Selama fase transisi sekolah menyiapkan fasilitas pendukung seperti mempersiapkan protokol kesehatan.” Guru perlu menyiapkan materi ensensi dan non esensi menjadi bahan ajar serta bahan penugasan,” katanya.

Dikatakan, setelah fase transisi ini sekolah diminta untuk mengisi instrumen yang ada, apakah proses belajar mengajar itu bisa tatap muka atau tidak. “Jika nilai instrumen itu mencapai 85 persen, maka sekolah bisa melaksanakan proses belajar dan mengajar secara tatap muka. Harus ada simulasi protokol kesehatan,”katanya. Selama ini, dari hasil evaluasi PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) berjalan sangat baik.

Sementara Biro Komunikasi dan Informasi PGRI Kabupaten Lobar, Sahman memberikan apresiasi kepada sekolah yang telah memberikan layanan pendidikan secara daring dan luring di masa pandemi ini. Dari hasil evaluasi organisasi ini, PJJ berjalan sesuai harapan.

Namun demikian tentu masih ada kendala. Misalnya, tidak semua siswa memiliki fasilitas HP Adroid atau tidak ada internet. Guru dalam hal ini mengambil langkah pembelajaran secara luring, mereka membuat posko pembelajaran.

Biasanya satu posko pembelajaran diikuti lima orang siswa, tentu dalam proses belajar mengajar itu tetap mengunakan protokol kesehatan. (her) Khaerudin

Berbasis Karya Ilmiah

Mataram (Suara NTB) Perpustakaan SMAN 1 Praya terus berbenah dari hari ke hari. Fasilitas dilengkapi, koleksi ditambah, pelayanan semakin prima. Hal tersebut dilakukan untuk menjadikan perpustakaan SMA Negeri 1 Praya sebagai pusat belajar, informasi serta literasi bagi warga sekolah maupun warga di sekitar lingkungan sekolah.

Demikian disampaikan Kepala SMAN 1 Praya H. M. Amrullah, Jumat (17/7). Menurutnya, keberadaan perpustakaan harus jadi tempat yang nyaman bagi setiap orang untuk membaca. Mengingat fungsi perpustakaan sebagai sumber informasi, suasana demikian harus dibangun agar pengunjung jadi betah.

“Menata perpustakaan itu tidak semata untuk keperluan perlombaan, tetapi yang lebih penting adalah untuk menjadikan perpustakaan sekolah sebagai pusat informasi, pusat belajar dan pusat kegiatan literasi bagi seluruh warga sekolah maupun masyarakat di sekitar lingkungan sekolah,” terangnya.

Setelah melengkapi seluruh berkas, perpustakaan SMAN 1 Praya mengajukan

(Suara NTB/ist)

AKREDITASI ONLINE - Kegiatan akreditasi Perpustakaan SMAN 1 Praya secara online melalui aplikasi zoom beberapa waktu yang lalu. akreditasi secara mandiri ke Perpustakaan Nasioal. Proses penilaian oleh asesor dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) melalui aplikasi Zoom. Akreditasi secara online dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2020 lalu.

Dituturkan Amrullah, set-

elah melalui proses penilaian yang panjang, akhirnya tim asesor dari Perpustakaan Nasional memberikan nilai 91,25 dengan predikat A. Nilai itu terangnya sangat membanggakan bagi sekolah.

Sertifikat dengan nomor 01015/LAP.PS/VII.2020 diter-

MPLS di Mataram akan Terapkan Protokol Kesehatan Ketat Mataram (Suara NTB) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di jenjang SD dan SMP di Kota Mataram akan dilaksanakan secara tatap muka dengan menghadirkan siswa ke sekolah. Namun, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram menegaskan, durasi tatap mukanya hanya 1,5 jam setiap sesi selama maksimal dua hari, dan dilakukan dengan sistem sif secara bergiliran. Kemudian, MPLS akan dilanjutkan secara daring. Pelaksanaan MPLS juga hanya mengenalkan terkait pelaksanaan Belajar dari Rumah (BDR), bukan pemberian materi. Protokol kesehatan cegah penularanCovid-19 akan diterapkan dengan maksimal.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., MM., dihubungi pada Jumat (17/7) menegaskan tatap muka untuk MPLS itu bukan pembelajaran.

Sekolah dapat menghadirkan

peserta didik baru secara terbatas di sekolah saat MPLS dari Senin (20/7) sampai dengan Sabtu (25/7). “Hanya menghadirkan siswa untuk mendapatkan informasi bagaimaan belajar daring atau BDR,” ujarnya.

Ia mengatakan, sudah mendapatkan izin dari Walikota Mataram untuk menghadirkan peserta didik baru saat MPLS di sekolah, dengan catatan harus menjalankan protokol kesehatan dengan tegas. Fatwir menjelaskan, tatap muka hanya dilakukan selama dua hari dibatasi durasi 90 menit per sif.

Sekolah mengatur sif secara bergiliaran agar siswa tidak menumpuk di sekolah.

Sekolah harus mengatur tempat duduk peserta didik sesuai protokol kesehatan, yaitu menerapkan pengaturan jarak fisik di dalam kelas dan mengatur isi ruang kelas. Untuk SD maksimal 14 peserta didik dalam satu ruang, sedangkan SMP maksimal 16 peserta

didik dalam satu ruang.

Pada kesempatan MPLS itu, kehadiran peserta didik dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi tentang lingkungan sekolah, menyampaikan informasi tentang BDR yang dilaksanakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), baik secar daring atau luring. Juga membagikan bahan belajar seperti buku paket siswa, jadwal BDR, dan bahan penunjang lainnya.

“Setelah waktu kehadiran siswa di sekolah selesaik kegiatan MPLS dilaksanakan secara daring atau luring dari rumah,” ujar Fatwir.

Fatwir menegaskan siswa diupayakan tidak berkumpul atau berkerumun saat MPLS. Sekolah diminta memantapkan materi MPLS dengan baik dan tepat. Sedangkan untuk jenjang TK atau PAUD, Fatwir menegaskan tidak diperkenankan menghadirkan peserta didik baru. (ron)

bitkan pada tangga 7 Juli 2020 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang me-

nerangkan bahwa Perpustakaan SMAN 1 Praya terakreditasi A. (dys)

Tes UTBK Tahap Dua

Tingkat Partisipasi Peserta Harus Meningkat Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tahap I yang dimulai sejak 5 Juli lalu hingga 14 Juli kemarin, telah usai. Pelaksanaan tahap 2 menyusul dan akan digelar pada Senin, 20 Juli 2020 pekan depan.

Diharapkan tes tahap kedua ini tingkat partisipasi peserta semakin meningkat dibanding dengan tes tahap pertama kemarin. Hal demikian sebagaimana diterangkan oleh Koordinator TIK Pusat UTBK Unram I Wayan Sudiarta, Ph.D. “Dari total 9.672 peserta, sebanyak 9.147 peserta hadir dan 525 peserta tidak hadir,” ujarnya, Jumat (17/7).

Dikatakan berdasarkan data yang dihimpun, untuk lokasi tes di Lombok, tercatat 8.222 peserta hadir dari 8.644 peserta dan 422 peserta lainnya tidak hadir.

Sementara untuk lokasi tes di Sumbawa, tercatat 925 peserta hadir dari 1.028 pendaftar dan diketahui 103 peserta tidak hadir. “Jumlah peserta yang dijadwalkan pada tanggal 20 Juli (UTBK tahap II, red) itu sebanyak 288 orang,” ungkapya.

Wayan menuturkan, pelak-

sanaan UTBK tahap II pada Senin mendatang hanya dilaksanakan di Unram saja. Tidak ada pelaksanaan UTBK tahap II untuk Pulau Sumbawa. “Di Sumbawa tidak ada sesi 2,” katanya.

Secara umum, pelaksanaan UTBK tahap I berjalan lancar meski di awal ditemukan gangguan teknis. Namun demikian, gangguan itu bukanlah kendala yang berarti ujar doktor jebolan Dalhousie University Kanada itu. “Di awal, ada pemadaman listrik di gedung timur PUSTIK, karena menggunakan jalur listrik rektorat, teratasi dengan pengalihan listrik dari jalur lain. Selanjutnya, tidak ada masalah,” jelasnya.

Ahli Fisika Komputasi Optik di Atmosfer itu juga mengingatkan, para peserta UTBK tahap II agar datang lebih awal, membawa identitas diri seperti KTP/SIM, mencetak ulang kartu, serta memperhatikan protokol kesehatan sebelum maupun saat mengikuti ujian. “Datang 1 jam sebelum tes, ikuti protokol kesehatan, belajar dan berdoa, semoga semua sehat-sehat dan sukses,” pesannya. (dys)

Mahasiswa Dituntut Webinar Prodi Hukum Agama Hindu Identifikasi Masalah Mantan Hakim MK Sambangi STAHN Gde Pudja Mataram di Lapangan Mataram (Suara NTB) Pemerintah belum memperbolehkan berlangsungnya perkuliahan tatap muka. Masih belum berakhirnya Covid19 mengakibatkan kebijakan di perguruan tinggi mengharuskan seluruh aktivitas di kampus dilakukan dari rumah. Termasuk kegiatan KKN. Seperti yang dilakukan Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram.

Ketua LPPM Undikma, Dr. Ahmad Sukri, M.Pd., menyebut pelaksanaan KKN di Undikma berbasis karya ilmiah.

KKN model ini dipilih, karena kini tengah memasuki era new normal (tatanan baru).

“Apalagi pemerintah memberlakukan perkuliahan dilakukan secara daring. Sehingga kegiatan KKN kita juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada,” ujarnya, Jumat (17/7).

Untuk itu, pihaknya perlu mencari model alternatif KKN dari rumah. Dijelaskan ada banyak macam-macam model KKN yang ditawarkan pemerintah. Mulai dari KKN back to village, KKN berbasis riset, dan KKN berbasis karya ilmiah.

Undikma memilih jenis KKN berbasis karya ilmiah. “Meski demikian, seluruh model KKN di masa pandemi Covid-19 fokusnya tetap pada upaya pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, jika KKN berbasis karya ilmiah seluruh kegiatannya tetap dilaksanakan di rumah masing-masing peserta KKN. Lalu apa yang harus dilakukan, di antaranya ialah mahasiswa harus lakukan observasi program pemberdayaan sosial masyarakat, program inovasi, kreasi, kesehatan dan juga nanti program pendidikan keluarga.

“Inilah contoh program yang akan diobservasi diteliti di lapangan di dusun dan desa. Jadi identifikasi program pemberdayaan masalahnya apa, lalu solusinya bagaimana,” urainya.

“Ide solusi itulah yang harus ditulis menjadi karya tulis ilmiah. Kalian akan membuat laporan tertulis, itulah yang disebut KKN berbasis karya ilmiah. Jadi solusi nya bisa jadi berbentuk ide gagasan dan tulisan. Itulah KKN berbasis karya tulis ilmiah,” tambahnya.

Selain itu, Ahmad Sukri menjelaskan setiap peserta KKN harus bermitra. Mitra bisa mulai dari tingkat RT, RW, dusun atau juga di desa. Yang jelas, kata dia, mereka harus membangun mitra.

Dari mitra inilah mahasiswa melakukan observasi, lalu identifikasi masalah dari setiap mitra. “Jadi tidak perlu ke kampus, nggak perlu ke kampus tetap di rumah,” ungkapnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Program Studi (Prodi) Hukum Agama Hindu Sekolah Tinggi Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram yang telah beralih status menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan seminar melalui daring atau webinar pada Jumat (17/ 7). Webinar itu mengusung tema Peluang dan Tantangan Prodi Hukum Adat dan Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) Hindu di Indonesia pada Era Kampus Merdeka.

Ketua Panitia sekaligus moderator webinar, I Nyoman Suarna, SH., MH., mengatakan, Jurusan Dharma Sastra STAHN Gde Pudja telah mendapatkan izin membuka Program Studi Hukum Adat.

Hal itu membanggakan pihaknya, tapi penting juga didiskusikan bersama terkait peluang dan tantangan. “Sekaligus bentuk sosialisasi kami kepada masyarakat,” ujarnya.

Ada dua narasumber pada webinar tersebut yaitu Dr. I Dewa Gede Palguna, SH., M.Hum., yang merupakan mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga dosen Fakultas Hukum Unud, dan Prof. Dr. I Made Suwitra, SH., M.H., yang merupakan Kepala Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa. Peserta seminar terdiri dari 100 orang melalui aplikasi zoom dan 80 orang melalui siaran langsung YouTube.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

PANITIA - Panitia Webinar Prodi Hukum Agama Hindu STAHN Gde Pudja Mataram.

WEBINAR - Suasana Webinar Prodi Hukum Agama Hindu STAHN Gde Pudja Mataram melalui aplikasi zoom.

Pelaksana Tugas (Plt) Rektor IAHN/STAHN Gde Pudja Mataram, Drs. I Wayan Budha, M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktu mendampingi pihaknya untuk mendapatkan ilmu tentang hukum adat dan perkembangannya. “Mudah-mudahan apa yang dicitacitakan mendapatkan tipsnya dari narasumber,” harapnya.

Narasumber pertama yang merupakan Mantan Hakim MK, Dr. I Dewa Gede Palguna, SH., M.Hum., membawakan materi berjudul Peluang dan Tantangan Ilmu Hukum di PTK Hindu. Ia menjelaskan peluang ilmu hukum di PTK Hindu sangat terbuka, sepanjang ilmu hukum yang dimaksud

untuk dikembangkan di PTK Hindu adalah ilmu hukum yang dihasilkan adalah hukum positif. “Ini penting ditekankan jika lulusan yang hendak dihasilkan adalah sarjana hukum, bukan sarjana agama atau sarjana hukum agama,” ujarnya.

Tantangan yang dihadapi yaitu, sebutnya, tantangan pertama dan utama mengenai penyusunan kurikulum. “Dalam kaitannya ini saran saya kerja sama dengan perguruan tinggi umum yang memiliki fakulitas hukum yang sudah mapan merupakan kebutuhan yang tak terhindarkan,” ujanya.

Tantangan kedua, yaitu sumber daya manusia, khususnya dosen atau tenaga pengajar. Tantangan ketiga, sarana dan prasarana, bukan

hanya jumlah ruangan,tapi juga sarana dan prasarana lain yang berkaitan dengan pendidikan keterampilan dan kemahiran hukum yang kini telah menjadi kebutuhan.

Sementara tantangan ke empat, mengenai pangsa pasar yang hendak dijadikan target sumber peserta didik. “Tantangan kelima, apa keunggulan komparatif yang hendak dikedepankan dan diyakini hal itu benar-benar dapat diwujudkan, atau pantas dijadikan brand atau tagline,” jelas I Dewa Gede Palguna.

Narasumber kedua, Prof.

Dr. I Made Suwitra, SH., M.H., menyampaikan materi berjudul Peluang dan Tantangan Hukum Adat di Era Milenial.

Ia mengatakan ketika Prodi Hukum Adat sudah sudah di-

izinkan untuk berdiri, ia meyakini bahwa dasarnya adalah ada semacam kajian yang disampaikan lewat borang.

I Made Suwitra mengatakan Prodi Hukum Adat sebagai prodi baru mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam membangun keungulan kompetitif dengan riset unggulan sesuai potensi daerah. Diperlukan inovasi secara terus menerus dalam era merdeka belajar-kampus merdeka agar mampu membentuk mahasiswa berkepribadian. “Untuk mencintai Indonesia dan berkarakter merah putih untuk Indonesia, mempunyai integritas tinggi dan anti korupsi, berpegang teguh pada Pancasila yang mampu menghargai demokrasi,” ujarnya. (ron/*)

SUARA NTB Sabtu, 18 Juli 2020

POLHUKAM

Halaman 7

IDP dan Syafru Bersaing Ketat Lahan Sudah ’’Clear’’ KEJATI NTB menilai persoalan lahan enklave di KEK Mandalika sudah selesai. Sebabnya, lahan yang masuk area Sirkuit MotoGP Mandalika sudah berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL). ITDC sebagai pemegang konsesinya. “Sudah masuk tahap eksekusi karena sudah jelas kepemilikannya.

HPL itu,” terang Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto dikonfirmasi Jumat (17/7) kemarin.

Menurutnya, warga yang menggugat atau menempati lahan hanya main klaim. “Silakan saja gugat.

(Suara NTB/dok) Pembuktiannya di persidangan.

Nanang Sigit Yulianto tidak ada lagi yang perlu diganti rugi. Sudah jadi HPL,” imbuhnya. Sementara perihal perdata yang sekarang masih dalam proses persidangan, gugatan itu juga sebagai bukti warga asal klaim. “Untuk main-main aja itu. Apalagi yang mau digugat, orang sudah HPL semua,” kata Nanang.

Kejati NTB melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) sudah memenangkan sengketa lahan sebanyak 16 perkara. Lahan yang disengketakan itu seluas 3,4 hektare. Nilai lahan yang dimenangkan mencapai Rp600 miliar. Sementara lahan enklave di KEK Mandalika tersebar dalam 38 persil yang total luasnya mencapai 15 hektare. Lahan itu dihargai tim appraisal sebesar Rp95 juta per-are. (why)

Karya Bakti

Nasdem Lakukan Survei Ulang di Bima

Mataram (Suara NTB) Sampai saat ini Partai Nasdem belum bisa memutuskan arah dukungannya di Pilkada Kabupaten Bima 2020. Hal itu terjadi lantaran masih terjadi tarik menarik dukungan yang kuat antara dua kandidat pasangan bakal calon yakni Indah Damayanti Putri (IDP) - Dahlan dengan Syfaruddin - Adi Mahyudi.

Nasdem akhirnya memutuskan untuk melakukan survei ulang tingkat elektabilitas kedua pasangan calon tersebut. Hasil survei terbaru itulah nantinya yang akan menjadi dasar Nasdem memutuskan dukungan.

Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bima, Raihan Anwar yang dikonfirmasi Jumat (17/7) membenarkan hal tersebut.

Pihaknya terpaksa survei ulang khusus di Pilkada Bima.

Dalam survei ulang itu, Nasdem melibatkan dua lembaga survei nasional, yang masing-

masing direkomendasikan oleh kedua pasangan calon.

“Ya kita survei ulang, yang dilakukan oleh dua lembaga survei, pertama Lembaga Survei Indikator diminta oleh IDP, dan Charta Politica diminta oleh Syfaru. Nanti hasil survei kedua lembaga survei itu akan disandingkan untuk jadi dasar keputusan dukungan Nasdem di Bima,” ujar Raihan.

Diungkapkan Raihan, pada awalnya DPW Nasdem NTB telah mengusulkan pasangan IDP-Dahlan ke DPP untuk ditetapkan sebagai pasangan

calon yang akan didukung Nasdem. Namun belakangan hal itu diprotes keras oleh Syfaruddin dan meminta DPP untuk menunda pleno dukungan untuk Pilkada Bima.

“Berdasarkan hasil survei, DPW melakukan pleno mengusulkan pasangan IDP-Dahlan. Tapi itu diprotes oleh H. Syafru karena merasa diri sebagai kader partai. Dia minta dilakukan survei ulang, karena dia kader akhirnya dihargai oleh DPP untuk dilakukan survei ulang,” jelasnya.

Adapun alasan yang disam-

paikan Syfaru untuk dilakukan survei ulang lantaran hasil survei Poltracking pada Bulan Maret, yang dijadikan dasar oleh DPW Nasdem melakukan pleno mengusulkan IDP-Dahlan ke DPP dianggap tidak menggambarkan kondisi elektabilitas terkini.

“Sebenarnya tidak ada ketentuan harus kader yang diusulkan, ketentuannya adalah menang kalah yang dilihat dari hasil survei. Surveilah jadi pedoman dan acuan utama, kalau partai berpihak kepada kader, ya putuskan saja, jangan pakai survei,” katanya.

Diketahui Syfaruddin sendiri tercatat sebagai kader Partai Nasdem dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPD Nasdem Kabupaten Bima. (ndi)

(Suara NTB/dok)

Raihan Anwar

Korem 162/WB Restorasi Sungai di Sekotong Mataram (Suara NTB) Korem 162/Wira Bhakti membuka karya bhakti restorasi sungai di Sekotong, Lombok Barat, Jumat (17/7) kemarin.

Restorasi sungai ini bertujuan mengendalikan banjir. Polanya dengan penggalian sedimen sungai dan pemasangan bronjong. Kegiatan restorasi sungai di Dusun Kambeng dan Dusun Sekotong Tengah khususnya daerah aliran sungai Jelateng dan daerah aliran sungai Telaga Lebur.

“Kondisi dua sungai ini sudah mengkhawatirkan,” kata Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani saat membuka kegiatan. Karya bhakti restorasi sungai dilaksanakan secara gotong royong bersama Dinas PUTR Lombok Barat, BWS NT 1, Dinas PU Provinsi NTB dan masyarakat.

“Kondisi sungai yang tidak terlalu lebar dan sudah mulai dangkal mengakibatkan aliran sungai tidak mampu lagi menampung debit air hujan yang melebihi batas sungai,” terangnya.

Restorasi sungai, kata Rizal, sangat dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi sungai dan mencegah terjadinya banjir. Dalam pelaksanaannya nanti akan dilakukan penggalian sedimen sungai sepanjang 1.280 meter dan pemasangan bronjong di dua aliran sungai tersebut.

Danrem berharap restorasi sungai ini dapat mencegah banjir yang beberapa tahun belakangan ini melanda wilayah Sekotong Timur dan Sekotong Tengah.

“Kami harap kesadaran masyarakat untuk tidak menebang pohon secara liar dan tidak membuang sampah di sungai juga menjadi salah satu hal yang harus selalu diingat agar sungai tidak tersumbat,” ujarnya. Masyarakat juga diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam, tidak membuang sampah dalam bentuk apapun di sungai, dan tidak menebang pohon. “Agar dapat menjaga kelestarian sumber daya air yang berfungsi bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan seperti untuk air baku, dan air irigasi,” ucap Rizal.

Karya bhakti restorasi sungai berlangsung selama 60 hari. Sasaran fisik diantaranya normalisasi Sungai Jelateng sepanjang 220 meter, lebar 16 meter dan tinggi 4 meter serta perkuatan tanggul sungai sepanjang 220 meter dan pemasangan bronjong sepanjang 55 meter di Sekotong Timur. Kemudian di Sekotong Tengah normalisasi Sungai Telaga Lebur sepanjang 1.279 meter, lebar 15 meter dan tinggi 3 meter serta pembuatan talud dan pemasangan bronjong sepanjang 44 meter. (why/*)

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menaiki alat berat saat membuka karya bhakti restorasi sungai di Sekotong, Lombok Barat, Jumat (17/7) kemarin.

(Suara NTB/why)

GANJA - Kepala BNNP NTB Gde Sugianyar memandu tersangka SR dan RT (dua kanan) pemilik 6,6 kg ganja membakar ganja dalam pemusnahan barang bukti di Mapolresta Mataram, Jumat (17/7).

Polresta Mataram Musnahkan 3 Kg Sabu dan 6,4 Kg Ganja Mataram (Suara NTB) Barang bukti kasus narkoba yang diungkap Polresta Mataram dimusnahkan. Diantaranya, ganja seberat 3,064 kg yang disita dari tersangka kaki tangan bandar, SB (25) dan 6,414 kg ganja dari tersangka SR (44) dan RT (41). Pemusnahan dipimpin Wakapolresta Mataram AKBP Erwin Suwondo dengan disaksikan Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol Gde Sugianyar, Jumat (17/7) kemarin.

Barang bukti sabu mendapat porsi pertama pemusnahan. Sabu yang ditemukan di Karang Sukun, Mataram

tersebut dicampur dengan oli, cairan alkohol, dan air. Campuran itu lalu dibuang ke selokan. Sementara barang bukti ganja dibakar sekaligus. Ganja yang dimusnahkan ini sudah disisihkan sebagian untuk uji laboratorium dan pembuktian di persidangan.

“Ini merupakan bukti bahwa kita tidak main-main dengan penindakan kasus narkoba,” kata Erwin di sela kegiatan.

Dia mengatakan, pengungkapan kasus narkoba tidak berhenti hanya sampai penangkapan para bandar dan pengedar. Tetapi juga menelu-

suri harta kekayaan yang didapat dari bisnis haram itu. “Kita memutus suplai dengan penangkapan. Untuk para bandar, selain kena pasal pidana narkoba juga dijerat TPPU (pencucian uang). Apa yang diperoleh dari hasil transaksi narkoba, kita sita,” sebut Erwin.

Sugianyar menambahkan, penyalahgunaan narkoba tidak terlepas dari tetap adanya suplai dari bandar kepada para pemakai. Jaringan narkoba di NTB sudah dipetakan.

Tinggal menunggu waktu masing-masing terbongkar.

“Jaringan sesulit apapun tetap

akan kita ungkap. Yang selama ini mereka bebas bergerak, sekarang ruangnya semakin sempit. Ini merupakan upaya menekan suplai,” paparnya.

Sejumlah sabu yang dimusnahkan itu diantaranya dari kasus yang diungkap Satresnarkoba Polresta Mataram.

Pertama, kasus sabu dengan tersangka SB yang ditangkap pada Senin (29/6) di Karang Sukun, Mataram Timur, Kota Mataram pada pukul 19.00 Wita. SB sempat membuang barangnya ke gudang besi. namun tetap kedapatan. Barang

yang dilempar itu berisi tujuh bungkus yang digulung pakai lakban hitam. Isinya sabu seberat 3,3 kg.

Kekasihnya, berinisial SY alias CC turut diamankan dari sebuah kamar guest house di Rembiga, Kota Mataram. Sementara kasus ganja diungkap dari penangkapan dua tersangka SR dan RT yang diduga merupakan kaki tangan napi narkoba, M Juaini alias Leter.

Dua tersangka itu ditangkap pada Kamis (2/7) di sebuah rumah di Punia, Kota Mataram.

Barang bukti yang disita ganja 6,68 kg. (why)

Tiga Daerah Menyusul Diberikan SK

Pilkada 2020 di NTB

Gerindra Terbitkan SK Dukungan untuk Tujuh Kabupaten/Kota Dukungan Demokrat Final di Lima Daerah

Mataram (Suara NTB) Konstelasi politik menjelang Pilkada serentak di NTB bergerak dinamis. Peta kekuatan politik dari kandidat bakal calon yang maju dalam Pilkada di tujuh daerah Kabupaten/ Kota di NTB pun semakin terlihat jelas, dengan adanya kepastian arah dukungan dari masing-masing partai politik.

Setelah sebelumnya sejumlah partai politik berturut-turut menerbitkan Surat Keputusan (SK) dukungnya di sejumlah daerah. Kini giliran dari Partai Gerindra menerbitkan SK dukungan secara serentak di tujuh Kabupaten/ Kota di NTB yang melaksanakan Pilkada serentak 2020.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) DPP Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK), menyampaikan bahwa Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto telah menyetujui dan menandatangani tujuh SK dukungan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan didukung dan diusung Partai Gerindra dalam tujuh Pilkada kabupaten/kota di NTB. “Alhamdulillah, pada hari Kamis malam, tujuh SK tentang siapa-siapa yang didukung dan diusung Partai Gerindra di Pilkada se-NTB sudah saya terima langsung dari Ke-

tum Partai Gerindra, Bapak H. Prabowo Subianto,” ungkap HBK dalam keterangan persnya, Jumat (17/7) kemarin.

Dengan telah terbitnya SK dukungan dari DPP Gerindra tersebut. HBK menjadwalkan akan dilakukan penyerahan SK kepada pasangan calon pada Minggu depan ini secara serentak.

Meskipun tak disebutkan secara langsung kandidat bakal calon yang diputuskan akan didukung Gerindra. HBK memastikan keputusan dukungan DPP Gerindra tidak mengalami perubahan sedikitpun dari yang diusulkan oleh Tim Desk Pilkada DPD Gerindra NTB. Anggota DPR RI dari Dapil NTB II Pulau Lombok itu menjelaskan, seluruh SK untuk tujuh Cakada di tujuh Kabupaten/Kota di NTB ini sudah sesuai dengan rekomendasi Desk Pilkada DPD Partai Gerindra NTB yang disampaikan sebelumnya. Kecuali di Lombok Tengah yang terjadi perubahan di tengah jalan, dari calon Wakil Bupati yang sebelumnya Ferdy diganti H. Nursiah, karena Ferdy belakangan mundur dari pencalonan. Sehingga Paslon yang diusung Partai Gerindra adalah H. Lalu Pathul Bahri-H Nursiah.

“Alhamdulillah, tugas saya

untuk satu tahap ini sudah selesai, mengawal dan memastikan bahwa apa yang menjadi aspirasi dan suara arus bawah, berupa hasil seleksi Desk Pilkada Partai Gerindra Provinsi NTB, semuanya diterima oleh DPP Partai Gerindra, tidak ada satupun yang berubah,” tegas HBK. “Dengan telah keluarnya SK-SK Pilkada ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Partai koalisi pendukung, yang telah menjatuhkan pilihannya untuk berjuang bersama-sama Partai Gerindra. Mudah-mudahan kita bisa bekerjasama dengan baik, mampu menjaga soliditas dan kekompakan, sehingga mampu memenangkan perhelatan Pilkada ini,” serunya.

Diketahui usulan palson Desk Pilkada DPD Partai Gerindra NTB ke DPP yakni mulai dari Pilkada Kota Mataram, dukungan diberikan kepada pasangan Makmur Ahda, Pilkada KLU paket Djohan - Danny, Pilkada Loteng paket Pathul - Nursiah.

Berikutnya, di Pulau Sumbawa, untuk Pilkada KSB dukungan diberikan kepada paket pasangan Musyafirin - Fud Syaifuddin, Pilkada Sumbawa

(Suara NTB/ist)

SK DUKUNGAN - HBK tengah memeriksa SK dukungan DPP Gerindra yang sudah ditandatangani Ketua Umum Prabowo Subianto untuk tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB yang akan Pilkada di 2020. ke paket Jarot - Mokhlis, Pilkada Dompu paket Abdul Kadir Jaelani - Syahrul Par-

san. Pilkada Bima paket Indah Damayanti Putri - Dahlan M. Noer. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Arah dukungan Partai Demokrat dipastikan sudah final di lima daerah dari tujuh Kabupaten/Kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada 2020. Kepastian finalnya dukungan Demokrat di lima daerah tersebut setelah diplenokan oleh DPP Demokrat.

Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri yang dikonfirmasi Suara NTB Jumat (17/7) kemarin membenarkan hal itu.

Dia menyampaikan dalam pleno dukungan di DPP untuk NTB, dari tujuh dari yang akan Pilkada, hanya dua daerah yang belum diputuskan.

“Iya, sebenarnya yang sudah selesai diplenokan ada lima daerah. Ada Kota Mataram, Loteng, KLU, Dompu dan KSB,” ungkap Mahalli.

Dari lima daerah yang sudah diplenokan itu, baru dua daerah yang sudah diserahkan SK dukungannya kepada pasangan calon oleh DPP. Yakni di Kota Mataram diberikan kepada pasangan Baihaqi-Baiq Diyah Ratu Ganefi dan Kabupaten Lombok Tengah kepada Ahmad Ziadi-Lalu Aswatara.

“Dua daerah Mataram dan

Loteng sudah diserahkan SKnya kepada Paslon langsung oleh Ketum kemarin. Tiga Kabupaten ini, KLU, Dompu dan KSB, tinggal menunggu giliran pada jadwal yang direncanakan pekan depan, akhir Juli ini,” terang Mahalli.

Adapun kandidat pasangan calon yang akan didukung Demokrat di tiga daerah tersebut. Mahalli menyebutkan untuk KLU diberikan kepada petahana yang juga Ketua DPC Demokrat, Najmul Akhyar-Suardi. Kemudian Dompu dukungan diberikan kepada pasangan Saefurrahman Cika dan KSB kepada pasangan KH. Syamsul Ismail Mustakim Fatawari.

Sedangkan dua daerah yang belum diplenokan arah dukungannya yakni Kabupaten Sumbawa dan Bima. Disampaikan Mahalli untuk dua daerah itu, Demokrat masih sedang menggodok kandidat yang akan mereka dukung.

“Sedangkan Sumbawa dan Bima masih berproses, belum bisa diplenokan. Tapi yang jelas dalam jadwal, semua harus selesai paling lambat pada pekan pertama Agustus,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB

Sabtu, 18 Juli 2020

Halaman 8

Lotim Targetkan 1.000 KK Berhenti Terima Bantuan Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) terus memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Kabupaten Lotim menargetkan 1.000 KPM PKH graduasi atau berhenti terima bantuan per tahun dari target satu juta graduasi seluruh Indonesia.

Disampaikan Kepala Dinas Sosial (Disos) Lotim, H. Ahmat, bahwa proses graduasi masyarakat dari KPM penerima PKH merupakan salah satu indikator keberhasilan PKH. Di mana graduasi tersebut KPM secara mandiri dan sukarela melepaskan diri dari KPM penerima PKH untuk tidak lagi menerima bantuan sosial tersebut.

“Memang untuk graduasi

KPM bantuan PKH ini tak sembarangan. Harus terukur dan sistematis setelah dilakukan pendampingan oleh SDM PKH,” terangnya, Jumat (17/7).

Untuk di Kabupaten Lotim sendiri, kata H. Ahmat, ratusan KPM sudah diusulkan untuk dilakukan graduasi karena dinilai perekonomiannya cukup membaik. Bahkan salah satu langkah konkret yang dilakukan berupa labe-

lisasi terhadap rumah KPM PKH yang dinilai sudah tidak layak menjadi penerima PKH. “Alhamdulillah sudah cukup banyak yang KPM yang keluar dari penerima PKH secara mandiri,” ujarnya.

H. Ahmat menyebut jika KPM PKH yang graduasi ini memiliki beberapa kriteria, di antaranya berupaa memiliki rumah yang sangat layak, memiliki usaha mandiri serta be-

berapa kekayaan lainnya. Maka dari itu, dari labelisasi yang dilakukan selama ini dinilai cukup ampuh karena menyangkut harga diri masyarakat.

Hanya saja, lanjutnya, proses labelisasi masih terhenti lantaran terkendala Covid-19 dan ketersediaan anggaran.

Di mana anggaran yang dikelola Disos Lotim dipangkas sebesar Rp2,9 miliar untuk penanganan Covid-19. Untuk itu, Disos Lotim terus melakukan sosialisasi pemerinta ke pemerintah desa untuk kesiapannya. “Ada beberapa desa yang sudah siap. Terutama dalam pelabelan rumah warga,” ungkapnya. (yon)

Penambahan BLT Ganggu Program Prioritas Desa Tanjung (Suara NTB) Arahan Kementerian Keuangan untuk menambah alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tak bisa ditolak. Namun dampak dari penambahan BLT 3 bulan (Juli-September) itu, beberapa program prioritas desa terhambat.

Kepala Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, Bobby Rahman, SH., kepada wartawan Jumat (17/7) mengakui, program di desanya terhambat karena tuntutan refocusing. Be-

berapa program yang sudah disepakati melalui Musyawarah Desa (Musdes) seperti rabat, talud, dan pembangunan Pustu desa tidak dapat dilaksanakan. “Termasuk program prioritas adalah penanganan sampah. Pemdes harus menyediakan tong, kontainer dan pelatihan pengelolaan dan pengolahan sampah,” ujarnya.

Bobby mengutarakan, anggaran desa yang telah direfocusing untuk menanggulangi dampak sosial dan ekonomi Covid cukup berpengaruh bagi desa.

Terutama karena Pemdes tidak memiliki sumber anggaran pembangunan selain DD dari pemerintah pusat. Pihaknya juga tidak bisa menolak begitu saja dengan regulasi yang sudah dikeluarkan pusat. Termasuk menambah alokasi BLT DD selama tiga bulan lagi dengan pagu Rp300 ribu per bulan tiap penerima.

Bobby memilih mengikuti arahan sebagaimana regulasi di atasnya. Ia tidak ingin berpolemik dengan membangun opini penolakan layaknya desa lain.

“Kewenangannya bukan diatur Pemdes, melainkan instruksi langsung dari pusat. Karena yang punya uang mereka (pusat), bukan kita,” sebutnya.

Di sisi lain, ia juga berharap anggaran yang sudah dan akan dibagikan ke masyarakat untuk menanggulangi dampak Covid dapat dipergunakan dengan baik oleh masyarakat. Sebab, anggaran desa berdampak langsung bagi masyarakat baik melalui program fisik maupun uang tunai. (ari)

28 Ribu Rumah di Loteng Tidak Layak Huni Praya (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Lombok Tengah (Loteng) mencatat total ada 28 ribu lebih rumah di daerah ini masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dari jumlah tersebut sekitar 2 ribu lebih rumah tahun ini akan ditangani secara keroyokan oleh pemerintah pusat, daerah dan desa.

Kepala Disperkim Loteng, Ir. Lalu Rahardian, Jumat (17/ 7) mengatakan, anggaran penanganan RTLH tahun ini berasal dari beberapa sumber.

Dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 400 RTLH,

Dana Alokasi Umum (DAU) 300 rumah dan dari program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) sebanyak 515 rumah.

Sementara kalau dari anggaran daerah sebanyak 350 unit. Ditambah dari Alokasi Dana Desa (ADD) masingmasing 5 unit per desa. “Kalau ditotal dari anggaran pusat sampai anggaran desa, total ada 2 ribu rumah yang ditangani tahun ini,” jelasnya.

Dikatakannya, jika melihat jumlah RTLH di Loteng dengan rata-rata 2 ribu rumah per tahun, maka paling tidak butuh sekitar 10 tahun untuk menuntas semua RTLH di

Loteng. Itupun kalau anggaran dari pusat tetap teralokasi untuk penanganan RTLH. Ia menjelaskan, semua data RTLH yang ada sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Namun berapa kuota yang diterima, itu tergantung keputusan pusat. “Kita hanya mengusulkan sesuai permintaan pusat. Tapi berapa yang bisa ditangani, tergantung keputusan pusat,” imbuh Rahardian.

Disinggung program RTLH yang saat ini sudah berjalan, hampir semua program sudah berjalan. Hanya saja, karena terjadi pandemi Covid-19 pengerjaan RTLH sempat ter-

henti lantaran dihentikan sementara, baik itu yang bersumber dari anggaran pusat maupun daerah.

Tapi sekarang anggaran sudah bisa dicairkan kembali. Sehingga pelaksanaan pembangunan RTLH sudah bisa berjalan kemarin. “Kita akui sejak pandemi Covid-19 pelaksanaan program pembangunan RTLH sempat terhenti karena persoalan anggaran yang tidak bisa dicairkan akibat pandemi Covid-19. Namun sekarang program sudah bisa berjalan kembali,” pungkas mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Loteng ini. (kir)

Turut Memandikan Jenazah

Kades Sigerongan Terkonfirmasi Positif Covid-19 Giri Menang (Suara NTB) Kepala Desa Sigerongan terkonfirmasi positif Covid-19 setelah diumumkan oleh gugus tugas provinsi. Kades termuda di Lombok Barat (Lobar) ini tidak bisa masuk kantor, karena harus menjalani penanganan di rumah sakit. Selama tidak masuk kantor, tugas Kades akan dilimpahkan sementara waktu kepada Sekretaris Desa (Sekdes) selaku pelaksana harian (Plh) yang ditunjuk oleh camat.

“Begitu dia (Kades) dinyatakan positif Covid-19, kami langsung buat surat tugas kepada Sekdes sebagai pelaksana harian agar roda pemerintahan desa tidak mandek,” jelas Camat Lingsar, Jamaludin, Jumat (17/7). Sebelumnya

Kades turut memandikan jenazah kerabatnya yang meninggal karena terkonfirmasi positif Covid-19. Kemudian pengumuman kades terkonfirmasi positif dari gugus tugas pada malam Kamis lalu. Kades pun menjalani penanganan sampai dia sembuh setelah dinyatakan positif. Setelah dinyatakan sembuh pun, bersangkutan tetap menjalani karantina mandiri dulu di rumah selama 14 hari.

Untuk penanganan di kantor desa, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak desa dan kecamatan untuk melakukan penyemprotan disinfektan di kantor desa dan fasilitas pelayanan. Selain Kades, ada dua warga juga terkonfirmasi positif.

Salah satunya yang ikut memandikan jenazah positif covid-19 beberapa waktu lalu.

Dampak Kades dan warga terpapar covid-19, tim kesehatan dan Puskesmas akan melakukan pelacakan dan rapid tes terhadap jajaran perangkat desa, Kadus dan petugas linmas yang pernah kontak dengan bersangkutan.

Ditanya soal kondisi pelayanan di kantor desa sendiri sampai saat ini belum dibuka, diharapkan bisa dibuka kembali pekan depan setelah surat tugas diserahkan ke Sekdes. Ia menambahkan dengan penambahan tiga warga positif covid19, terdapat 49 kasus Covid-19 di Lingsar. Pasien sembuh 22 orang dan terdapat 7 orang yang meninggal. (her)

(Suara NTB/her)

Jamaludin

Langgar Protokol Covid-19

Tempat Wisata di Lobar Ditutup Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pariwisata Lombok Barat (Lobar) sudah berkoordinasi dan bersurat langsung ke Satpol PP dan kecamatan hingga desa untuk menutup lokasi wisata yang tidak menerapkan protokol covid-19. Langkah ini sebagai tindaklanjut dari instruksi Bupati agar lokasi-lokasi wisata tak bertuan dan tidak menerapkan standar ksehatan tersebut ditutup.

“Pantai-pantai (tempat wisata) yang tidak dikelola dan menerapkan protokol Covid-19 harus ditutup. Kami minta tolong pemdes dan kecamatan.

Kami sudah surati Satpol PP juga,” tegas kepala Dispar Lobar, H. Saepul Ahkam. Pihaknya lebih dulu akan turun sosialisasi bersama Satpol PP untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar tidak berkerumun di lokasi wisata ini.

Pihak desa juga akan didorong untuk bisa mengelola tempat wisata ini.

Desa yang mengelola tempat wisata harus menerapkan protokol Covid19, bukan hanya mengelola kepariwisataannya saja.

“Kan ini sekarang ndak jelas siapa penanggungjawabnya, kalau terjadi apa-apa bagaimana, sehingga pak bupati ngomong tegas tutup,” tegas dia.

Dia berharap agar Kades

Semestinya itu tempat wisata ini ditutup oleh desa. Namun kata dia tidak fair juga kalau tempat wisata tak berpengelola ini diperlakukan sama dengan yang jelas jenis usaha dan pengelolanya. Sehingga disinilah Pemda hadir untuk mengatur agar mereka patuh terhadap protokol kesehatan. (her)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.3863BI NOKA/NOSIN : MHIJF12108K496359/JF12E1500735 AN.MARWAN HLG DSKTR KOTA MATARAM

HILANG SERTIFIKAT HILANG SERTIFIKAT Hak milik atas tanah, NO.635 a.n.

Drs. IRIANTO DAN BAEHAKI SYAKBANI. Berlokasi di Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat

(Suara NTB/her)

Saepul Ahkam memberitahu kepada penjaga lokasi wisata tak bertuan.

Menurutnya, kalau jelas pengelolanya, tentu jelas siapa yang akan bertanggungjawab dalam melaksanakan protokol kesehatan di tempat wisata itu. Pihaknya sudah turun ke Cemare, ingin menutup lokasi itu, namun oleh desa menyampaikan kesanggupan mengelola. Mereka pun siap menerapkan protokol kesehatan.

Selain di Cemare, ada beberapa tempat wisata tak berpengelola seperti di Kerandangan, Duduk dan Loco serta Endok.

(Suara NTB/kir)

SAMPEL DARAH - Petugas tengah mengambil sampel darah salah seorang pedagang pasar Renteng Praya disaksikan Kapolres Loteng, AKBP Esty Setyo Nugroho, SIK dan Dandim 1620/ WB Loteng, Letkol CZI Prastiwanto, saat sidak, Jumat (17/7).

Satgas Covid-19 Sidak Pasar Renteng Praya (Suara NTB) Satgas Penanganan Covid19 Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar inspeksi mendadak (sidak) di pasar Renteng, Praya, Jumat (17/7).

Sidak dipimpin Kapolres Loteng, AKBP Esty Setyo Nugroho, SIK., dan Dandim 1620/ WB Loteng, Letkol CZI Prastiwanto. Selain untuk mengecek penerapan protokol Covid-19 di salah satu pasar terbesar di Loteng tersebut, satgas Covid-19 juga melakukan tes cepat terhadap pedagang.

Sidak dimulai sekitar pukul 08.00 wita. Hampir seluruh area pasar disisir oleh tim Satgas Covid-19. Beberapa fasilitas penunjang, berupa tempat cuci tangan diperiksa. Para pedagang maupun pembeli juga diingatkan untuk tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19, utamanya soal penggunaan masker. Para pedagang yang kedapatan tidak menggunakan masker diminta untuk pulang. Sementara pengunjung atau pembeli yang

tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk ke area pasar.

Selanjutnya, Satgas Covid19 menyisir beberapa area lapak. Secara acak, beberapa pedagang kemudian diambil sampel darahnya untuk di tes.

“Ada sekitar 30 pedagang yang kita ambil sampel darahnya hari ini. Untuk kita tes kondisinya. Apakah ada indikasi terpapar Covid-19 atau tidak,” terang Kapolres Loteng, AKBP Esty Setyo Nugroho, SIK., kepada wartawan.

Tes diutamakan bagi pedagang yang berasal dari luar Loteng. Terutama yang berasal dari daerah zona merah, yakni Kabupaten Lombok Barat (Lobar) serta Kota Mataram. Termasuk juga beberapa pedagang asal Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Sisanya pedagang asal Loteng.

“Pedagang yang kita rapid test itu kita random (acak).

Diawali dari pedagang dari zona merah, yakni dari Lobar dan Kota Mataram. Baru kemudian ke pedagang asal Lo-

teng,” ujarnya. Pedagang yang ditest pun diutamakan yang berusia lanjut atau 50 tahun ke atas. Karena termasuk kelompok masyarakat yang rentan terpapar Covid-19.

Bagi pedagang yang hasil rapid test-nya reaktif, nanti akan diminta untuk sementara tidak berjualan dan akan dilakukan karantina sesuai asal daerahnya. “Hasil rapid test nantinya akan langsung disampaikan kepada bersangkutan. Sementara kita ambil sampel darahnya dulu,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Dandim 1620/WB Loteng, Letkol CZI Prastiwanto, mengatakan sidak akan dilakukan secara berkala. Dengan target sasaran pasar yang ada di Loteng.

Tapi tidak semuanya. Hanya satu kecamatan satu pasar.

Karena memang tidak semua pasar dibuka di kecamatan.

“Setelah dari pasar Renteng, kita akan lanjut ke pasarpasar lain yang ada kecamatan,” pungkas Prastiwanto. (kir)

SUARA NTB

Sabtu, 18 Juli 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Sabtu, 18 Juli 2020

Halaman 10

Pilkada 2020

DPP PDIP Tunda Umumkan Dukungan untuk NTB Mataram (Suara NTB) Pengumuman tahap dua penetapan arah dukungan kepada bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di sejumlah daerah yang akan menggelar Pilkada serentak 2020 oleh DPP PDIP sudah dilakukan, Jumat (17/7) kemarin secara virtual.

Dalam pengumuman tahap dua itu, DPP PDIP menetapkan 45 pasangan bakal calon yang akan didukung pada Pilkada serentak 2020.

Namun demikian, diketahui dari 45 Paslon yang diumumkan itu, satupun tidak ada yang dari NTB.

Padahal diketahui dari tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020.

PDIP baru menetapkan dukungannya di dua daerah saja, yakni Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sementara lima daer-

ahnya belum jelas.

Anggota deks Pilkada DPD PDI-P NTB, Raden Nuna Abriadi yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (17/7) kemarin membenarkan bahwa dalam pengumuman tahap dua itu, NTB tidak termasuk.

“Saya baru dapat konfirma-

si dari pihak Sekretariat DPP PDI-P bahwa untuk NTB belum bisa diumumkan. Karena masih belum diplenokan. Baru saja saya dapat konfirmasinya,” ungkap Raden Nuna.

Pada pengumuman tahap pertama yang dilakukan pada 17 Februari lalu. Dalam pengumuman tahap pertama tersebut, PDIP mengumumkan arah dukungan di dua kabupaten/ kota di NTB, yaini untuk Kota Mataram paket Selly-Manan dan KSB paket

Musyafirin-Fud Syaifuddin.

Diinformasikan sebelumnya, dari hasil pembahasan di DPP, dari lima daerah yang belum itu, ada empat daerah yang sudah tuntas pembahasannya di DPP yakni Pilkada KLU, Pilkada Kabupaten Sumbawa, Pilkada Bima dan Pilkada Dompu.

Sehingga Raden Nuna berkeyakinan dalam pengumuman arah dukungan tahap dua itu, empat daerah di NTB itu termasuk yang akan diu-

mumkan. Namun demikian faktanya, NTB tidak masuk satupun yang diumumkan dalam tahap dua tersebut.

“Tentu DPP punya pertimbangan dan alasan mengapa belum diumumkan. Ada hal-hal terkait persyaratan yang belum dituntaskan. Nanti akan dibahas lagi pada saat pleno,” ujarnya.

Tetapi Raden Nuna memastikan meskipun pengumuman ditunda, dia berkeyakinan kuat keputusan DPP tidak akan jauh keluar dari daftar balo-

nkada yang jadi prioritas arah dukungan PDIP di empat Pilkada tersebut. Mereka adalah paket Joda- Akbar di KLU, Pilkada Sumbawa paket Haji Mo-Novi, Pilkada Dompu paket Ruslan – Nasarudin, dan Pilkada Bima paket Irfan – Herman Edison.

“Insya Allah dalam satu minggu ke depan ini akan diumumkan, tidak akan lama.

Akan diplenokan dulu baru akan diumumkan berikutnya,’’ pungkasnya. (ndi)

Awasi Pasar Mandalika, Pedagang Hanya Gunakan Masker Saat Diawasi Petugas (Sumber Foto: Garda Maritim)

BANTUAN - Penyerahan bantuan dari Garda Maritim untuk penanganan Covid-19 di NTB.

Siap New Normal, Garda Maritim Bantu Lombok Bebas Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Tahap uji coba pemberhentian Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB mulai diberlakukan. Terbukti dari melonjaknya jumlah penumpang KMP Garda Maritim yang berangsur kembali normal. Hal ini menimbulkan perhatian khusus bagi Garda Maritim untuk mempersiapkan petugas medis khususnya untuk tetap waspada dan tetap menggunakan atribut perlengkapan penanganan Covid-19.

Sejak April 2020 Garda Maritim melakukan penggalangan dana berkerjasama dengan kitabisa.com untuk membantu Lombok, Nusa Tenggara Barat bebas dari virus Covid-19.

Bantuan yang terkumpul disumbangkan ke IDI (Ikatan Dokter Indonesia), LP (Lembaga Permasyarakatan) dan puskesmas di Kayangan dan Pototano. Bantuan yang diberikan berupa Alat Pelindung Diri (APD), sarung tangan, hand sanitizer dan face shield.

Dalam rilis pers yang diterima Suara NTB, Jumat, 16 Juli 2020 Garda Maritim menyampaikan terima kasih epada para donatur yang membantu penggalangan dana tersebut. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat digunakan sebaik-baiknya dan dapat membantu Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk sepenuhnya pulih dari Covid-19 agar masyarakat dapat kembali beraktivitas normal.

Garda Maritim juga mengajak masyarakat untuk peduli dengan lingkungan sekitar agar saling menjaga kebersihan diri yaitu dengan rajin mencuci tangan dan selalu mengikuti himbauan pemerintah sesuai protokol keselamatan yang dianjurkan. (r)

Mataram (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB melakukan pemantauan dan pengawasan penerapan protokol Covid-19 di Pasar Mandalika seminggu terakhir. Dari hasil pemantauan, kebanyakan pedagang hanya menggunakan masker saat diawasi petugas.

Dinas Perkim NTB merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diterjunkan Pemprov untuk mengawasi penegakan protokol Covid-19 di Pasar Mandalika Kota Mataram. Kepala Dinas Perkim NTB, Ir. H. Azhar, MM mengatakan perlu sosialisasi dan edukasi yang terus menerus kepada masyarakat, baik pedagang maupun pembeli.

“Walaupun sekarang pada umumnya menggunakan masker dari rumah. Tetapi sampai dalam pasar, dia buka maskernya. Kalau tidak diawasi petugas, maskernya dilepas,” kata Azhar dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (17/7) kemarin.

Azhar mengatakan, di Pasar Mandalika ada dua pasar. Yakni, pasar milik Pemda dan pasar yang dikelola oleh pihak swasta, yakni CV. Pade Angen.

Di Pasar Mandalika, jumlah pedagang sekitar 600 orang, sedangkan Pasar Pade Angen atau yang dikenal dengan Pasar Selaq, jumlah pedagang sekitar 700 orang.

Di pasar Mandalika sudah dibangun posko yang terdiri dari personel TNI, Polri, Dinas

Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan. Mereka piket setiap hari memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang protokol Covid-19. Sedangkan Disperkim NTB sendiri, menerjunkan 15 pegawai setiap hari untuk melakukan pemantauan dan pengawasan penegakan protokol Covid-19.

“Kalau kita pantau, awasi meningkat kedisiplinannya.

Tetapi kalau ditinggal menurun. Jadi tergantung pengawasan. Apalagi kepala pasarnya kita ancam. Kalau tidak bisa mendisiplinkan pedagang dan pembeli kita tutup pasarnya,” katanya.

Azhar mengatakan ada beberapa catatan yang perlu mendapatkan atensi dari Gugus Tugas Covid-19 Kota Mataram. Perlunya menyiapkan thermogun atau alat deteksi suhu tubuh setiap pembeli dan pedagang yang masuk pasar.

Kemudian, fasilitas cuci tangan juga perlu menjadi perhatian. Karena seringkali tidak ada airnya.

Selain itu, khusus di Pasar Pade Angen perlu dibuat posko di masing-masing pintu masuk. “Kita juga meminta ke Pemkot Mataram agar melengkapi yang piket di pasar pemerintah dan pasar swasta,” katanya.

Terhadap pedagang yang menggunakan masker ketika ada petugas saja. Azhar mengatakan perlunya dilakukan

RADIO

edukasi dan pemberian sanksi tegas. Menurutnya, kondisi seperti ini hampir sama di semua pasar yang diawasi juga oleh 18 OPD Pemprov lainnya yang ada di Kota Mataram.

“Selama masa pemantauan ini cenderung meningkat orang memakai masker. Umumnya sudah membawa masker. Cuma ditaruh di dalam tas, ditaruh di dalam bakul,” ungkapnya.

Kasus positif Covid-19 yang terus melonjak di Kota Mataram dan Lombok Barat (Lobar) membuat Pemprov NTB harus turun tangan. Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd telah memerintahkan 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turun melakukan pemantauan dan penegakan protokol Covid-19 di seluruh pasar yang ada di Kota Mataram.

Sebanyak 19 OPD yang diterjunkan Pemprov NTB untuk melakukan pemantauan dan penegakan protokol Covid-19, terutama penggunaan masker, penyediaan sarana cuci tangan dan kebersihan pasar. Sebanyak 19 OPD tersebut diberikan tanggungjawab untuk mendisiplinkan masyarakat, baik pedagang dan pembeli yang masuk ke pasar agar mematuhi protokol Covid-19.

Sebanyak 19 OPD yang ditugaskan memantau dan menegakkan protokol Covid-19 di seluruh pasar di Kota Mataram. Yaitu, Dinas Ketahanan Pangan di Pasar Abian Tubuh, Sekretariat DPRD NTB di

(Suara NTB/ist)

PANTAU - Kepala Dinas Perkim NTB, H. Azhar saat melakukan pemantauan dan pengawasan penerapan protokol Covid-19 di Pasar Mandalika Kota Mataram.

Pasar Cakranegara, Dinas Kelautan dan Perikanan di Pasar Cemara, DPMPTSP di Pasar Dasan Agung, Dinas ESDM di Pasar Karang Lelede, DP3AP2KB di Pasar Karang Medain, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Pasar Karang Jasi Cakra Selatan.

Kemudian Dinas Perindustrian di Pasar Karang Sukun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Pasar Kebon Roek, Dinas Perumahan dan Per-

mukiman di Pasar Mandalika, Dinas Pariwisata di Pasar Pagesangan, Dinas Perpusda di Pasar Pagutan, DPMPD dan Dukcapil di Pasar Panglima.

Selanjutnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Pasar Perumnas, Dinas Pemuda dan Olahraga di Pasar Rembiga, Biro Kesra di Pasar Saang Saang, Biro Perekonomian di Pasar Selagalas dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pasar Sindu. (nas)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 18 Juli 2020

NTB Dapat Tambahan Calon Penerima PKH 34.326 KK Dari Hal. 1 Selanjutnya, Dinas Sosial Kabupaten/Kota dapat mendukung pelaksanaan Validasi ini dengan memperhatikan protokol Kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. ‘’Jika dilihat di aplikasi ePKH pada menu Validasi, total calon penerima PKH yang sedang divalidasi sebanyak 34.326 KPM,’’ sebutnya.

Mantan Pejabat Bupati Lombok Timur ini merincikan, data awal calon KPM masing masing kabupaten/kota yang akan divalidasi oleh daerahnya. Di antaranya, Kabupaten Bima 3.045 KK, Kota Bima 1.179 KK, Dompu, 1.258 KK, Mataram 2.815 KK, Lombok Barat 4.703 KK, Lombok Tengah 12.589 KK, Lombok Timur 7.546 KK, Lombok Utara 384 KK, Sumbawa 219 KK dan Sumbawa Barat 588 KK. Calon KPM yang akan divalidasi akan menerima surat undangan Pertemuan Awal (SUPA) dari Kementerian yang diantarkan oleh pendamping.

Kemudian akan dikoordinasikan dengan RT/RW dan Aparat Desa/Kecamatan setempat.

Ia menjelaskan, tujuan kegiatan validasi adalah untuk memastikan bahwa data calon peserta keluarga pra sejahtera yang diperoleh berdasarkan DTKS memenuhi kriteria ko-

mponen PKH. Yaitu eligible (memenuhi syarat sebagai penerima PKH) baik dalam komponen kesehatan, pendidikan atau kesejahteraan sosial. Proses validasi ini diharapkan mendapatkan data yang tepat dan akurat sesuai dengan data real dilapangan. ‘’Hasil validasi akan dientry di e-PKH untuk mendapatkan ketetapan apakah keluarga tersebut eligible atau non eligible,’’ jelasnya.

Kriteria penerima bantuan sosial PKH antara lain komponen kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Kriteria komponen pendidikan meliputi anak sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah atau sederajat. Kemudian anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat.

Selain itu, anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat dan anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Dan, kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia mulai dari 70 tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. (nas)

Tak Meningkat Drastis Dari Hal. 1 Jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2020 tercatat sebesar 713.890 orang atau 13,97 persen. Pada September 2019, jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 705.680 orang atau 13,88 persen. Ada kenaikan persentase penduduk miskin selama periode September 2019 – Maret 2020 yaitu sebesar 0,09 persen.

Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 368.430 orang atau 14,90 persen. Sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 345.450 orang atau 13,09 persen.

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB ini mengatakan, ekonomi NTB perlu dibangkitkan kembali untuk mencegah lonjakan angka kemiskinan pada September mendatang. Sehingga, pada bulan Juli, Agustus dan September merupakan waktu untuk recovery di NTB. ‘’Waktunya untuk betul-

betul bisa kembali lagi pada kondisi semula. Kuncinya untuk recovery adalah patuh pada protokol Covid19,’’ ujarnya mengingatkan.

Menurut Wagub, jika mau kembali hidup produktif maka harus patuh pada protokol Covid-19. Kalaupun tempat usaha atau perniagaan dan destinasi wisata dibuka, maka harus dipastikan penegakan protokol Covid-19.

Menurutnya, tantangan terbesar sekarang ini adalah mematuhi protokol Covid19. Jika semua orang NTB patuh protokol Covid-19, ia yakin ekonomi akan kembali bangkit. Karena dari sisi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan tetap berkontribusi terhadap ekonomi NTB meskipun dalam kondisi pandemi. ‘’Makanya ayo kita turunkan kasus kematian, tingkatkan kesembuhan, turunkan jumlah kasus, potensi penularan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Itulah syaratnya kita bangkit,’’ ajak Wagub. (nas)

Waspadai Resesi Ekonomi Dari Hal. 1 Ada strategi kebijakan jangka pendek, dan jangka panjang yang harus ditempuh.

Kepada Suara NTB, Jumat (17/7) kemarin, Achris memaparkan rekomendasi, strategi dan kebijakan itu. Untuk tujuan jangka pendek / segera (2020) diantaranya, mempercepat realisasi anggaran yang dimiliki pemerintah. Semua potensi yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi, menurutnya harus digeber. Terutama soal realisasi anggaran. ‘’Duitnya sudah ada, tinggal dipakai saja dengan semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin,” imbuhnya.

Saat-saat seperti ini, kantong pemerintah yang sangat diharapkan. Mendukung tumbuhnya kebangkitan semangat masyarakat saat pandemi Covid-19, industrialisasi dijalankan. Achris secara khusus menggambarkan kebijakan jangka pandek dan menengah yang bsia dilakukan pemerintah daerah di NTB ini agar terhindar dari resesi.

Untuk tujuan jangka sangat pendek yaitu realisasi / penyerapan APBD 2020 , refocusing Covid-19 yang memiliki sharing 15 persen terhadap pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) harus maksimal. Karena pembiayaan ekonomi oleh sektor swasta (investasi, perdagangan antar daerah/ekspor/impor, termasuk pariwisata) hampir lumpuh total.

Program bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) pusat dan daerah serta realisasi APBD 2020 harus bisa dimanfaatkan sebagai demand dari masyarakat yang terdampak terhadap komoditi/barang produksi lokal NTB yang harusnya dapat dipasok dari produsen lokal (UMKM/IKM).

Karena 64 persen PDRB NTB disumbangkan oleh konsumsi rumah tangga.

Selain itu, papar Achris, sektor ekonomi yang relatif tidak terdampak pandemi Covid-19. Misalnya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, dan industri pengolahan serta kesehatan atau telekomunikasi harus didorong untuk berproduksi maksimal untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan pasar nasional.

Sementara untuk tujuan

jangka pendek dan menengah (2020-2021), rekomendasi Bank Indonesia adalah memperkuat sektor produksi dan industri pengolahan beserta turunannya. Sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan bernilai tambah yang lebih tinggi melalui proyek dan investasi yang didorong dan dipermudah masuk ke NTB. Ini sekaligus sebagai proses menyiapkan perbaikan kapasitas ekonomi lokal untuk menyongsong era aktivitas ekonomi dapat berjalan normal kembali di masa depan.

Ditambahkan Achris, memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi adalah keniscayaan agar seluruh pelaku ekonomi NTB dapat terintegrasi dan berkolaborasi sehingga mampu bersaing.

Membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital NTB yang memungkinkan sektor riil (UMKM/IKM, konsumen, produsen, distributor, BUMD/BUMDes, usaha swasta) dan sektor keuangan (perbankan, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), investor, fintech) dapat berjalan dengan optimal dan saling terkoneksi dengan otomatis.

“Jangka pendek ini, bisa dilakukan tiga bulan kedepan. Kalau nggak pengen resesi,” kata Achris.

Secara sederhana resesi ekonomi dapat dipahami sebagai kelesuan ekonomi.

Daya beli menurun, atau pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal secara berturut-turut atau lebih dari satu tahun. Resesi mengakibatkan penurunan secara simultan pada setiap aktivitas di sektor ekonomi. Sebut saja lapangan kerja, investasi, dan juga keuntungan perusahaan.

Dampaknya akan terjadi banyak pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja. Jika tak segera diatasi, resesi akan berlangsung dalam jangka waktu lama sehingga menjadi depresi ekonomi, yang bisa berakibat pada kebangkrutan ekonomi atau ekonomi kolaps. Jika ekonomi suatu negara sudah sampai pada tahap ini, maka pemulihan ekonomi akan lebih sulit dilakukan. (bul)

Halaman 11

Diprediksi Pergerakan Wisman akan Terjadi Tahun Depan Mataram (Suara NTB) – Kemenparekraf memproyeksikan pergerakan wisatawan domestik akan meningkat pada Agustus – September mendatang. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara diperkirakan akan tutup sampai akhir tahun.

“Sampai akhir tahun saya duga tidak ada wisatawan asing. Wisatawan mancanegara mungkin ada di tahun depan, tapi itu dengan konsep travel bubble. Itu adalah kesepakatan dua atau tiga negara, kesepakatannya pertukaran turis,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Dr. Ir. Harry Santoso Sungkary, MH saat dikonfirmasi, Jumat (17/7) dalam kunjungannya ke Mataram.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) katanya, kini memfokuskan penanggulangan dampak pandemi virus Coro-

na (Covid-19) di destinasi super prioritas di Indonesia.

Salah satunya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai kawasan strategis pariwisata nasional.

Harry Santoso Sungkary menerangkan, dengan masuknya KEK Mandalika sebagai salah satu dari lima destinasi super prioritas diharapkan dapat menjadi mangent bagi wisatawan. Terutama dalam kenormalan baru pariwisata pasca pandemi nanti.

“Saya berharap (KEK Mandalika) itu berjejaring dengan daerah-daerah wisata yang lain seperti Sumbawa, Rinjani Geopark,” harapnya.

Menurutnya, untuk meng-

hidupkan pariwisata Indonesia memang diperlukan sebuah event besar. Di mana NTB secara umum menjadi tuan rumah gelaran MotoGP yang mengambil tempat di kawasan KEK Mandalika.

Dengan adanya gelaran balap motor internasional tersebut NTB akan menjadi daya tarik tersendiri bagi NTB. Termasuk dengan keindahan bentang alam, baik untuk kawasan pegunungan maupun pesisir yang juga menjadi modal besar bagi pergerakan pariwisata pascapandemi.

“Nanti konsep wisata adalah tidak padat. Maksudnya, masih mencari adventure (petualangan) dan wisata luar

KSB Butuh Satuan Pendidikan SLB Baru Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa Barat menyebutkan, saat ini daerah sangat membutuhkan tambahan unit baru satuan pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Kebutuhan unit SLB itu terhitung mendesak. Mengingat sejauh ini masih banyak anak-anak di KSB dengan kesulitan fungsional belum dapat terakomodir di unit SLB yang sudah ada.

“Menurut kami sangat butuh ya ada tambahan SLB,” kata Kepala Dinas Dikbud KSB, H. Mukhlis kepada Suara NTB, Jumat (17/7).

Berdasarkan data Dinas Dikbud KSB, jumlah anak dengan kesulitan fungsional yang belum mengenyam pendidikan khusus di SLB mencapai 593 orang. Jumlah itu terang H. Mukhlis, berdasarkan hasil pen-

dataan pihaknya bekerja sama dengan tim INOVASI di tahun 2019 dan saat ini diprediksi terus bertambah.

Sementara ini baru ada satu unit SLB di KSB. Tepatnya berada di kecamatan Taliwang. Menurut H. Mukhlis, anak-anak kesulitan fungsional yang belum terakomodir di sekolah tersebut tersebar hampir di seluruh kecamatan.

Hal ini membuat para orang tua kesulitan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah itu.

“Hanya ada di kota Taliwang saja. Mungkin juga kalau misalnya diarahkan semua ke situ daya tampungnya juga tidak mencukupi,” timpalnya.

Ia pun mengaku, bersyukur sementara ini sinyal akan ditambahnya SLB di daerah telah datang dari Pemerintah Peovinsi (Pemprov) NTB. Melalui Dinas Dikbud NTB yang berwenang mengelola SLB telah turun melakukan peninjauan ke daerah dalam

rangka mengecek kesiapan seluruh kabupaten/kota yang membutuhkan unit SLB baru. “Kemarin (Kamis) tim Dikbud provinsi turun,” ungkapnya.

Kepada tim Dinas Dikbud NTB itu, H. Mukhlis pun menyatakan kesiapan Pemda KSB mendukung keberadaan tambahan unit SLB di daerah. “Kalau kita diminta menyediakan lahannya kami siap. Karena memang kita sangat butuh tambahan SLB di KSB,” janjinya seraya menambahkan, rencana pempatan SLB baru itu akan dibangung di kecamatan Jereweh.

“Kalau provinsi bersedia.

Harapan kami bisa di bangun di Jereweh. Sebab data kami anak-anak penyandang kesulitan fungsional yang belum bisa sekolah di sekolah khusus banyak dari kecamatan itu dan sekitarnya,” pungkasnya. (bug)

Bicarakan Bansos Pusat Gunakan Produk Lokal Dari Hal. 1 Menurut gubernur, jika bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dalam bentuk sembako dan menggunakan produk lokal. Maka akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di NTB. Selain itu, gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan sudah menugaskan Sekda NTB berkomunikasi dengan Pemda Kabupaten/ Kota. Program JPS Gemilang dan stimulus ekonomi dengan memberdayakan IKM dan UKM lokal diharapkan dapat diikuti Pemda Kabupaten/ Kota. ‘’Saya sudah tugaskan Pak Sekda dan tim untuk apa yang disampaikan di pusat ini kita share semangatnya ke kabupaten/kota,’’ katanya.

Dr. Zul mengatakan, dalam arahan Presiden yang disampaikan kepada seluruh gubernur se-Indonesia, perlu ada

langkah-langkah yang tak biasa atau extraordinary untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Apalagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi minus 4,3 persen pada triwulan kedua.

Menurut orang nomor satu di NTB ini, langkah extraordinary yang dilakukan NTB untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 adalah membuat program JPS Gemilang.

Dengan memberdayakan IKM dan UKM lokal.

Satu-satunya cara untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi adalah mempercepat penyerapan belanja pemerintah. Percepatan belanja pemerintah yang dilakukan Pemprov NTB melalui program JPS Gemilang dan stimulus ekonomi. Sehingga mampu menggerakkan IKM dan UKM lokal tetap berproduksi di tengah pandemi.

NTB merupakan provinsi

yang sukses dalam mengakselerasi penyerapan belanja setelah DKI Jakarta. Serapan anggaran DKI Jakarta sebesar 45 persen, sedangkan NTB 44 persen.

Terkait dengan percepatan belanja APBD, Dr. Zul mengatakan kadang-kadang Pemda dihadapkan dengan petunjuk teknis (Juknis) yang terlambat keluar dari kementerian.

Bahkan, ada Juknis yang turun di bulan November.

Sehingga dalam pertemuan tersebut, Pemda meminta agar Juknis segera diterbitkan oleh kementerian. Sehingga eksekusi anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat juga dapat segera dilaksanakan. ‘’Bukan daerah ndak mau jalan (percepat penyerapan anggaran). Tapi karena belum ada petunjuk teknis juga. Jangan sampai sudah dilakukan, terus ada petunjuk teknis yang berbeda keluar,’’ tandasnya. (nas)

Lagi Dibuka, Rute Penerbangan Domestik di BIZAM Dari Hal. 1 Dengan pembukaan rute tersebut, penerbangan domestik di BIZAM bertambah sebanyak 14 kali seminggu.

Di sisi lain, pembukaan rute yang dilakukan AirAsia diharapkan dapat mendorong meningkatnya kunjungan wisatawan domestik. Terutama kunjungan dari wisatawan asal Jakarta yang sejak dulu menjadi salah satu target pasar pariwisata NTB. ‘’Iya (wisatawan, red) domestik dulu lah yang AirAsia.

Pasar potensial kita juga adalah Jakarta dan Bali,’’ jelasnya.

Sebagai informasi, AirAsia menyediakan layanan fly-thru (transit) domestik bagi tamu yang ingin terbang lebih jauh, yaitu Medan-Bali, Medan-Lombok, serta Medan-Surabaya melalui Jakarta. Selain itu

disediakan juga fleksibilitas mengubah tanggal penerbangan tidak terbatas hingga 31 Desember 2020 bagi tamu yang memesan tiket baru antara 3 Juni hingga 31 Oktober 2020.

Di sisi lain, pembukaan rute domestik tersebut dinilai belum dapat meningkatkan aktivitas Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) tingkat nasional. Padahal hotel-hotel di NTB telah meyiapkan diri dari segi protokol dan lain-lain.

“MICE itu tidak segampang dikira. Perlu ada protokol dan sebagainya. Intinya sekarang kita sedang bicarakan dengan teman-teman hotel. Karena SOP sedang kita siapkan,’’ ujar Faozal.

Kendati demikian, untuk pelaksanaan MICE nasional dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ke semua kementerian lembaga

disebut telah mendapatkan izin. Terutama untuk pelaksanaan di destinasi super prioritas seperti NTB. ‘’Ya tergantung kesiapkan kita. Mulai dari SOP siap dan semua siap. Kita bisa menerima pelaksanaan MICE, baik itu nasional maupun daerah,’’ jelasnya.

Terpisah, Communication and Legal Section Head PT. Angkasa Pura I LIA, Arif Haryanto, menerangkan pembukaan rute domestik dari AirAsia telah melayani rute penerbangan Jakarat ke Lombok pada Jumat (17/7). ‘’Rute CGK-LOP-CGK hari ini terjadwal. Tiba dari Jakarta jam 13.00 Wita, berangkat dari Lombok 13.25 Wita,’’ ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan catatan Angkasa Pura I selama Juni 2020, Bandara Lombok melayani sekitar 16 ribuan penumpang dan sekitar 300 pergerakan pesawat. (bay)

(wisata alam, Red),” jelas Harry. Hal tersebut diperlukan mengingat NTB termasuk dalam di mana kasus Covid19 terjadi.

“Kemarin analisa UNWTO (World Tourism Organization) dan semua yang alan ini akan menjadi tren, karena ini less risk (risiko rendah).

Karena itu semua daerah di sini kan terbuka dan bagus,’’ sambungnya.

Dengan seluruh potensi tersebut, hal yang perlu menjadi atensi kedepan bagi pariwisata NTB disebutnya adalah masalah kebersihan. Terutama untuk memenuhi unsur Cleanliness, Health, and Safety (CHS) yang menjadi basis pariwisata nasional pascapandemi. ‘’Kita tekan kepastian kalau kita datang ke sini pasti sehat aman dan bersih.

Karena itu magnetnya,” jelas-

nya. Dengan begitu, unsur CHS diharapkan menjadi materi utama dalam promosi pariwisata NTB sebagai bentuk penjaminan bagi wisatawan yang datang.

Penerapan CHS sendiri ditekankan menjadi tugas dari pemerintah daerah dan pelaku atau pengelola destinasi wisata. “Kita harus angkat-angkat itu, kalau pantai bagus orang sudah tahu. Yang penting itu sehat. Insya Allah wisatawan datang,” ujar Harry.

Dengan memberikan jaminan tersebut, diharapkan ada kepastian bahwa pemerintah daerah telah serius menangani dan menyusun protokol penanganan pandemi yang berlangsung. Terutama agar destinasi wisata yang dibuka nantinya tidak harus ditutup kembali karena ketidak siapan penanganan. (bay)

Atasi Krisis Air Bersih

Komisi II Dorong Serah Kelola SPAM Mursemalang ke PDAM Tanjung (Suara NTB) Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), mendorong kelola SPAM Mursemalang di Kecamatan Kayangan diserahkan ke PDAM. Pasalnya, sesuai hajat SPAM tersebut, diproyeksikan bisa mensuplai kebutuhan air bersih warga di 5 desa.

“Kami mendesak supaya Pemda segera menyerahkan pengelolaan SPAM Mursemalang. Jika tidak, kita khawatir banyak warga di wilayah Kayangan tidak mendapat suplai air bersih yang cukup,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU, Hakamah, S.KH., Jumat (17/7).

Hakamah menyatakan, musim kemarau di KLU sudah masuk pada status waspada harus disikapi dengan cepat dan tepat. Sebab umumnya di KLU, musim kemarau menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih.

Sebagaimana disebutkan PDAM, kata Hakamah, jumlah pelanggan PDAM sebanyak 17.909 rumah tangga memperlihatkan masih minimnya warga yang tercover air bersih. Begitu pula, Dinas PUPR melalui berita koran memperkirakan jumlah warga yang belum terakreditasi jaringan air bersih sebanyak 7.210 KK atau 9,95 persen dari total rumah tangga.

“Setidaknya sudah ada gambaran kapan Mursemalang dikelola. Jangan sampai warga digantung oleh tidak adanya perencanaan penanganan air bersih ini,” tegasnya.

Hakamah menyambung, dari informasi yang diterimanya SPAM Mursemalang dapat melayani warga di 5 desa,

yakni Selengen, Gumantar, Kayangan, Salut dan ke timur sampai Mumbulsari. “Ada juga kabar SPAM dikelola oleh desa. Menurut kami itu berisiko, Pamdes tidak akan mampu menalangi perawatan. Selain itu, pemenuhan di Desa lain juga jadi pertimbangan mengapa dikelola oleh PDAM,” tegasnya.

Terpisah, Manajer Teknis PDAM, Firman, mengaku pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah daerah untuk bisa menggarap SPAM Mursemalang. Namun untuk saat ini, PDAM belum dapat menyentuh tanah tersebut karena belum adanya serah terima.

“PDAM pasif pada persoalan Mursemalang. Kalau Pemda menyerahkan ke PDAM, dengan senang hati akan kami upayakan instalasinya,” sebut Firman.

Sementara, Asisten II Setda KLU, H. Rusdi, ST. MM., mengatakan status aset SPAM Mursemalang masih menjadi milik Kementerian PUPR. Aset tersebut belum dihibahkan ke daerah.

“Yang berlaku sementara adalah serah terima pengelolaan, kalau hibah permanennya, belum,” ujar Rusdi.

Menurut dia, dengan serah terima kelola itu maka SPAM Mursemalang sudah dapat dikelola oleh daerah melalui PDAM. Hanya saja, serah terima kelola dari Pemda ke PDAM belum dilakukan. “Kita minta ke Kementerian supaya hibahnya segera. Kita tidak ingin seperti bangunan pasar, walaupun sudah diserah kelola, tapi belum boleh memungut retribusi,” tandasnya. (ari)

IC akan Miliki Ruang Terbuka Hijau dengan Konsep ’’Zero Waste’’ Dari Hal. 1 wisata yang berkesinambungan dengan pelestarian lingkungan.

Merujuk pada kekayaan destinasi wisata alam NTB yang telah diakui di kancah nasional dan internasional. Dengan ditetapkannya Taman Nasional Gunung Rinjani sebagai Geopark oleh Unesco dan akan disusul oleh Geopark Nasional Gunung Tambora.

Hal tersebut juga sejalan dengan misi NTB Gemilang, yakni mewujudkan NTB yang hijau, asri, dan lestari yang diperkukuh adanya program unggulan zero waste. Sehingga prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan pada setial pembangunan di wilayah NTB. ‘’Program unggulan zero waste yang merupakan cerminan NTB hijau, asri dan lestari ini tidak boleh terlepas dari pembangunan di NTB,’’ pesan Wagub.

Rohmi menambahkan, pariwisata NTB juga tetap harus menerapkan konsep CHS (Clean, Health, Safety) di tengah pandemi Covid-19.

Agar masyarakat bisa tetap berwisata namun tetap terlin-

dungi dari ancaman Covid-19.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Dr. Ir. Harry Santoso Sungkary mengungkapkan rasa bangganya terhadap Provinsi NTB yang menerapkan program zero waste dan Misi NTB Hijau Asri dan Lestari pada bidang pariwisatanya. Harry berharap dengan memiliki Wagub yang merupakan lulusan Tehnik Kimia, pengolahan sampah di NTB bisa berjalan baik. Sehingga NTB dapat dijadikan contoh oleh daerah-daerah lain di Indonesia. ‘’Saya harap Lombok bisa menjadi percontohan oleh daerah lain dengan menerapkan program zero waste,’’ ungkapnya.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. Lalu Moh.Faozal, S.Sos, M.Si juga menjelaskan, taman IC ini direncanakan rampung pada bulan November mendatang. Taman ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas dan juga akan dilengkapi juga dengan kawasan e-craft serta menara yang akan dibuka kembali untuk umum. ‘’Semoga taman ini akan semakin mempercantik Islamic Center,’’ ujarnya. (r)

Penyelesaian Persoalan Lahan Sirkuit Mandalika Harus Tuntas Tiga Hari Dari Hal. 1 Saat ini proyek groundwork sirkuit MotoGP sedang berlangsung dan progresnya sudah mencapai 40 persen.

Hal tersebut dikatakan Managing Director ITDC The Mandalika I Wayan Karioka saat melakukan pertemuan dengan Komisi V DPRD NTB, Senin (6/7) lalu guna membahas terkait dengan pengem-

bangan KEK Mandalika, MotoGP hingga perekrutan tenaga kerja di sana.

Managing Director ITDC The Mandalika I Wayan Karioka mengatakan, berdasarkaan koordinasi yang dilakukannya dengan Dorna, event MotoGP tidak bergeser dari rencana semula. Terlebih Presiden juga sudah melakukan rapat terbatas khusus terkait dengan event ini.

“Kita tetap pada target,

karena koordinasi dengan Dorna itu kan tidak bisa goyang-goyang. Karena Presiden juga sudah merestui pada Maret 2019 dan Maret tahun ini khusus melakukan ratas MotoGP untuk mengecek kesiapan MotoGP,’’ katanya.

Karioka mengatakan, saat ini ITDC sedang terus berupaya menyelesaikan sejumlah persoalan yang muncul di dalam kawasan. Misalnya

soal lahan yang belum 100 persen tuntas di wilayah lintasan serta kualitas tanah di sebagian lintasan yang butuh perlakukan khusus karena adanya potensi likuifaksi. ‘’Ada potensi likuifaksi di kawasan itu, makanya kita selidiki pakai geolistrik dengan BPPT dan bekerjasama dengan Unram. Ditemukan pada beberapa derah perlu ground treatment untuk are-

na sirkuitnya itu,’’ terangnya.

Soal lahan, Karioka mengatakan, dari 12 hektar lahan yang enclave di sekitar sirkuit, sebanyak 2 hektar sudah diselesaikan sehingga tinggal 10 hektar lahan yang akan diselesaikan melalui cara musyawarah mufakat.

Diharapkan pada Juli atau Agustus ini, lahan enclave tersebut akan bisa diselesaikan, terutama yang berada di areal lintasan sirkuit. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 18 Juli 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Pelaksanaan Coklit di Batu Hijau, KPU KSB Tunggu Konfirmasi PTAMNT Taliwang (Suara NTB) Sejauh ini, KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum menetapkan kapan jadwal kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pilkada untuk para pekerja tambang di Batu Hijau.

Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU KSB, Rahmad Riadi menjelaskan, pihaknya sebelumnya telah bertemu dengan perwakilan manajemen PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) membahas rencana kegiatan pemutakhiran data tersebut. Namun sementara ini, belum ada tindaklanjut dari perusahaan operator tambang di kecamatan Sekongkang itu.

“Sudah ketemu sekali. Tapi belum ada follow up lanjutan dari pihak perusahaan sementara ini,” terangnya kepada Suara NTB, Jumat (17/7).

Seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, setiap pelaksanaan tahapan pemilihan yang akan diadakan KPU KSB di lingkungan tambang tembaga dan emas itu harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan manajemen perusahaan. Pada Pilkada kali ini, kata Rahmat, pihaknya lebih koordinatif lagi mengingat kegiatannya dilaksanakan di tengah pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).

“Tentu perusahaan punya aturan yang harus kita taati selama berkegiatan di lokasi tambang. Sebab jangan sampai keberadaan kita mengganggu operasional perusahaan,” papar Rahmad.

Untuk memastikan diadakannya pemutakhiran data bagi karyawan yang bermukim di dalam lokasi perusahaan. Pihaknya lanjut Rahmad, akan kembali melakukan koordinasi dengan manajemen PTAMNT. Menyamakan persepsi agar bisa dibuat pola baku bagaimana nantinya proses pencoklitan tetap dapat dilaksanakan bagi karyawan yang memiliki hak pilih di Pilkada nanti.

“Segera kita koordinasi lagi. Mudah-mudahan nanti kita sepakati caranya berikut jadwalnya,” harapnya.

Sebenarnya ada dua metode pencoklitan yang dapat diterapkan untuk memastikan masyarakat pemilik hak pilih masuk dalam data pemilih. Selain secara manual dengan cara petugas turun lapangan melakukan verifikasi, juga dapat dilaksanakan secara daring (online) melalui laman resmi yang disediakan oleh KPU di www.lindungihakpilih.kpu.go.id Hanya saja kata Rahmat, untuk proses daring diperlukan partisipasi aktif masyarakat untuk mengunjungi laman yang disedikan tersebut. Berbeda kemudian dengan cara manual, di mana petugas dapat bertemu langsung calon pemilih guna memastikan bersangkutan benar-benar menenuhi syarat dan dimasukkan ke dalam data pemilih tetap (DPT) “Ya opsi kita untuk pekerja yang ada di tambang bisa jadi pencoklitannya dilakukan secara daring. Tapi harapan kita perusahaan (AMNT) bisa memberi ruang petugas kami melakukab pencoklitan, supaya datanya lebih valid lagi,” imbuhnya. (bug)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Minim, Serapan DAK Fisik di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Serapan DAK fisik sejauh ini di Sumbawa masih sangat minim. DAK induk yang awalnya tetap dipertahankan sesuai PMK 35 Tahun 2020, total senilai Rp83 Miliar saja, baru tersalurkan Rp3,6 Miliar. Sedangkan DAK yang dikembalikan sesuai Perpres 72 tahun 2020 berupa DAK cadangan senilai Rp38 Miliar, lambat terealisasi karena regulasi dari pusat yang baru saja keluar.

Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, Usman Yusuf yang ditemui Jumat (17/7), menjelaskan awalnya muncul pagu revisi DAK sesuai PMK 35 tahun 2020, dalam rangka penanganan Covid. DAK fisik yang dipertahankan hanya DAK Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan. Dengan toal nilai Rp83 Miliar. Kemudian ada lagi pengembalian sesuai PMK 76 tahun 2020, dalam bentuk DAK dana cadangan.

Untuk DAK induk, yang sudah dalam pelaksanaan fisik berupa pembangunan Puskesmas Buer dan Puskesmas Moyo Hilir. Uang dimuka sudah dibayarkan. Sedangkan proyek fisik lainnya dalam proses tender. Beberapa PL juga sdah mulai berjalan.

“Rata rata pelaksanaannya diperkirakan akhir Juli. Bahkan proyek dalam bentuk PL sudah ada yang mulai, seperti di Dinas Dkbud, P2KBP3A, ArH. Wirawan Ahmad pusda, Pertanian, PRKP dna

lainnya. Awal Agustuslah rata rata landing,” terangnya.

Sedangkan dana DAK cadangan sebesar Rp38 Miliar, baru keluar aturannya dari pusat.

Pneyaluran cadangan DAK fisik, per jenis dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, paling cepat bulan Juli, paling lambat minggu kedua bulan September 2020. Tahap kedua, paling cepat minggu ketiga September.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa, H. Wirawan Ahmad, S.Si., M.T menjelaskan, total DAK fisik Rp121,1 miliar lebih tersebut terdiri atas DAK induk Rp83 miliar lebih dan DAK cadangan Rp38 miliar lebih.

Untuk DAK induk, sudah tersalurkan Rp 3,6 miliar lebih. Kemudian Rp 75 miliar sudah diinput oleh

OPD. Sedangkan Rp 7,2 miliar belum terinput. Dari jumlah ini, Rp 5,9 miliar Senin depan akan diinput kontraknya. Sementara sisanya sekitar Rp 1,7 miliar dipastikan tidak terserap. “Sekitar Rp 1,7 miliar dipastikan tidak terserap. Karena merupakan sisa tender pada BLUD rumah sakit, dan ada anggaran di Dinas P2KBP3A yang kesalahan perencanaan. Rencana anggarannya itu jauh lebih rendah dibandingkan harga standar dan harga pasaran. Sehingga PPK tidak berani untuk melaksanakan kegiatan itu,” ungkapnya.

Sedangkan untuk DAK fisik cadangan Rp38 miliar, diakuinya baru saja diinformasikan oleh pemerintah pusat. Saat ini sedang dalam proses memasukkannya dalam perubahan APBD. Meskipun demikian pihaknya optimis sebelum 31 Agustus DAK fisik cadangan tersebut sudah terinput persyaratannya. “Yang Rp38 miliar DAK cadangan, dikembali-

(Suara NTB/ist)

kan yang sebelumnya dipotong.

Mengenai DAK cadangan itu baru seminggu diinformasikan. Kita akan segera memasukkannya dalam APBD. Dan kita optimis sebelum tanggal 31 Agustus yang merupakan batas terakhir penyaluran, kita sudah memenuhi semua persyaratan itu,” pungkasnya. (arn/ind)

Usman Yusuf (Suara NTB/ist)

Ketua KONI NTB Jajal Rute Wisata Olahraga Mataram (Suara NTB) Ketua KONI NTB bersama jajaran pengurus cabang olahraga menjajal rute wisata olahraga alias sport tourism dengan melakukan touring menggunakan sepeda motor dari Kota Mataram hingga Kawasan Wisata Sembalun, 15-16 Juli lalu.

Orang nomor satu di kepengurusan KONI NTB menangkap tiga hal penting dalam kegiatan itu, yakni pariwisata, olahraga dan budaya dapat dikemas menjadi sebuah event wisata olahraga.

“Dalam touring kemarin saya

menangkap tiga potensi penting yang ada di Pulau Lombok, yakni pariwisata, olahraga dan budaya.

Tentu kedepan kita, baik itu pemerintah daerah kabupaten, provinsi, para budayawan, para olahragawan untuk sama-sama membuat event yang berkelas internasional”ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto kepada Suara NTB saat diwawancara Suara NTB usai menjajal rute wisata olahraga kelingking Pulau Lombok.

Pada kesempatan itu, Andy didampingi oleh Wakil Ketua KONI NTB, M. Nur Haedin yang juga Ketua Pengprov Ikatan Motor IMI NTB, selain itu hadir juga Sekum KONI NTB, Hadi Muhlis dan sejumlah pengurus cabor lainnya.

Dikatakan Andy, setelah berkoordinasi dengan beberapa pengurus cabor, ia menilai terdapat sedikitnya lima potensi olahraga yang dapat dikembangkan di lokasi wisata Sembalun Lombok Timur (Lotim). Diantaranya tracking, trail run, otomotif sport, adventure motor dan olahraga beladiri.

Hal itu disampaikannya setelah melakukan interview dengan masyarakat sekitar serta hasil rapat koordinasi dengan beberapa pengurus cabang olahraga. Khususnya cabang olahraga otomotif. “Ternyata ada lima potensi olahraga yang terkait mensupport pariwisata, diantaranya tracking, trail run, otomotif sport, adventure motor dan olahraga beladiri.

Namun demikian ditegaskan Andy bahwa untuk mendukung pelaksanaan olahraga wisata masyarakat harus berbenah diri.

Dalam hal ini masyarakat harus memiliki semangat dan spirit untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, tetap menjaga keber-

(Suara NTB/fan)

NAIK MOTOR - Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto bersama Ketua Pengprov Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, M. Nur Haedin mengendarai sepeda motor saat menjajal rute sport tourism di Kawasan Wisata Sembalun, Lombok Timur (Lotim), Kamis (16/7). samaan dan kekompakan. Sehingga ketika wisatawan atau atlet datang di lokasi tersebut merasakan kenikmatan dan kenyamanan.

Kemudian dia berpesan agar masyarakat tak harus takut dengan Pandemi Covid19, karena Pandemi tersebut

kata Andy tidak akan berakhir.

“Kita harus mulai dari event yang kecil tapi berskala internasional,” jelasnya. (fan/*)

ESport Bakal Jadi Olahraga Prestasi Mataram (Suara NTB) Penggemar olahraga game daring di NTB bakal mendapat tempat khusus dimata pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB. Pasalnya para pemain game online ini akan segera diakui sebagai olahraga prestasi oleh KONI Pusat.

Ketua Harian Elektronik Sport (ESport) NTB, Hafidz Hasim yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Jumat (17/7) kemarin mengatakan bahwa KONI Pusat akan memberikan kesempatan kepada pengurus olahraga elektronik untuk bergabung dengan KONI NTB bulan Agustus mendatang. Itu

artinya permainan game elektronik di Indonesia akan diakui sebagai olahraga prestasi.

“Tanggal 28 Agustus mendatang KONI NTB akan menggelar rapat. Salah satu agenda rapat nanti memperbolehkan ESport sebagai anggota KONI,” ucapnya.

Dikatakan Hafidz, masuknya ESport sebagai anggota KONI NTB cukup beralasan.

Pasalnya kepengurusan ESport sudah terbentuk di sebanyak 34 provinsi di Indonesia. Pembentukan puluhan pengurus ESport di seluruh provinsi di Indonesia diakui Hafidz menjadi syarat mutlak ESport dianggap se-

bagai olahraga prestasi.

“Jadi kita (ESport) sudah terbentuk di 34 provinsi, termasuk NTB. Jadi persyaratan itu akan diplenokan oleh KONI Pusat tanggal 25 Agustus sebagai olahraga prestasi,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, ESport adalah singkatan dari Electronic Sport, dan kalau dibahasakan menjadi Olahraga Elektronik. Meskipun masih terdengar canggung, namun ESport ini merupakan olahraga yang sedang naik daun, dan memiliki penggemar yang tidak kalah banyak dengan olahraga lain.

Misalnya game sepak bola.

Pada saat final kejuaraan The International for Dota 2, perlombaan ditonton oleh 20 juta orang, begitu juga dengan kejuaraan League of Legends (LoL) yang ditonton oleh 27 juta orang.

Selain itu, hadiah yang diperebutkan pun tidak kalah menarik, seperti The International for Dota 2 yang memberikan 2,8 juta Dolar AS untuk pemenang. Namun, meski ESport disebut olahraga hanya karena ada kata ‘sport ‘ dalam penggunaanya, namun hingga sekarang, ESport sebagai cabang olahraga masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan. (fan)

Kempo Turunkan Empat Atlet di Kejurnas Kempo Tandoku Online Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga kempo akan menurunkan empat atlet di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Kempo Tandoku online, 22 Agustus mendatang. Empat atlet yang akan mewakili NTB itu adalah atlet yunior dan remaja.

Ketua Harian Pengprov Perkemi NTB, Agus Suharyan yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (15/7) lalu mengatakan empat atlet yang akan turun di turnamen nasional virtual tersebut ad-

alahDindaZahrahKhairunisa, Joe Rafi Syahbani, Afan dan Hanifah.

“Kita hanya mengikutsertakan empat atlet mengikuti kejurnas kempo virtual. Mereka masih berusia rata-rata 12 tahun hingga 15 tahun,” ucapnya.

Menurutnya, pihak pengurus cabor sengaja menurunkan atlet usia muda di event yang digelar lewat media daring tersebut, karena memang event itu hanya mempertandingkan kategori usia muda. “Kita hanya

mengirim atlet usia muda saja, soalnya hanya mempertandingkan kelas untuk atlet kategori yunior remaja,” jelasnya.

Dijelaskannya, kejuaraan tersebut melibatkan atlet dari seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi NTB sendiri menurunkan sebanyak empat atlet, terdiri dari dua atlet yunior dan dua junior.

Diakuinya, kejuarnas kempo Tandoku merupakan ajang pertamakali digelar oleh Pengurus Besar (PB) Perkemi. Ini karena

kondisi Virus Corona (Covid-19) yang mengakibatkan pengurus cabor tak mungkin menggelar kejuaraan nasional terbuka.

Lanjut Agus, kejurnas Tandoku tidak hanya digelar di Indonesia.

Namun pengurus cabor kempo di berbagai negara seperti Jepang sudah melaksanakan event tersebut. Kejuaraan seperti ini digelar supaya pembinaan atlet kempo tidak terputus. Sebab selama Covid-19 tidak satu pun event nasionalyangdigelarsecaraterbuka.(fan)

Reses DPRD Sumbawa Tetap Terapkan Protokol Kesehatan Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa telah mengagendakan masa reses kedua pada 22-24 Juli mendatang.

Selama tiga hari, para anggota akan turun menyerap aspirasi di wilayah Dapilnya masingmasing. Namun dalam pelaksanaannya nanti, tetap mener-

apkan standar protokol keseehatan secara ketat.

Sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq, hasil rapat bersama dengan Sekretaris DPRD yang disusul rapat dengan pimpinan Fraksi disepakati waktu masa reses tahap kedua tersebut. Artinya, sete-

lah rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 dan Raperda perubahan susunan dan pembentukan perangkat daerah pada 21 Juli, langsung dilanjutkan dengan reses.

Pelaksanaan reses ditengah pandemi Covid saat ini, lanjut Rafiq tentu membutuhkan pen-

erapan protokol keseharan secara ketat. Dalam memastikan pelaksanaan reses berjalan lancar dan terhidar dari Covid.

“Penerapan protokol ini sangat penting. Mari kita sama sama mencegah dan melawan Covid,”tukas Ketua DPC PDI P Sumbawa ini. (arn)