Edisi Jumat 18 September 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 18 SEPTEMBER 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 156 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Corona DKI Jakarta Mengkhawatirkan

NTB Waspadai Pelaku Perjalanan Luar Daerah

Mataram (Suara NTB) Penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta yang kian mengkhawatirkan menjadi perhatian NTB. Selain mewaspadai transmisi lokal, NTB juga waspada terhadap pelaku perjalanan luar daerah yang datang ke NTB.

223 P3K Pemprov NTB Menunggu Pengangkatan

TO K O H

Pilkada di Masa Pandemi

Puji Terobosan Gubernur NTB

Fachrul Razi

MENTERI Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, S.IP, SH menyatakan salut atas terobosan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama jajarannya terkait pengembangan Bank NTB Syariah di NTB. Meski di NTB mayoritas muslim, namun di Bank NTB Syariah juga memberikan kesempatan kepada umat non muslim untuk menempati posisi di Bank NTB Syariah. ‘’Saya sepakat bahwa ekonomi syariah itu ekonomi yang sesungguhnya dikembangkan Islam tapi berlaku untuk semua umat (agama).

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Ada Tujuh Karakteristik

H. Amry Rakhman

sultasi ke Jakarta tak akan dilakukan.

“Kecuali kalau ada rapat yang benarbenar penting kaitan dengan rapat koordinasi Covid-19,” terangnya.

Sekarang, kata Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB ini, rapat koordinasi lebih banyak dilakukan secara virtual. ‘’Kecuali sangat penting dan tetap dengan protokol kesehatan. Dan memang,

Dijelaskan, setiap orang yang datang ke NTB melalui bandara harus menunjukkan hasil rapid test. Aturan ini sudah berlaku secara nasional dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. ‘’Kita pun kalau ke sana (Jakarta), harus rapid test dulu. Yang penting protokol kesehatan dijalankan. Maka kemungkinan risiko terpapar akan kecil,’’ imbuhnya.

Berdasarkan data Gugus Tugas, jumlah pelaku perjalanan yang tercatat hingga saat ini sebanyak 75.692 orang.

Dari jumlah tersebut 74.729 orang sudah selesai karantina atau discarded dan 963 orang masih karantina.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/why)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 1234567890123456789012345678901212 Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan bahwa Ranca1234567890123456789012345678901212 ngan Perpres Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah de1234567890123456789012345678901212 ngan Perjanjian Kerja (P3K) sudah memasuki tahap akhir, 1234567890123456789012345678901212 yaitu tahap memperoleh paraf dari pimpinan kementerian/ 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 lembaga yang terkait. Menteri PANRB telah memberikan 1234567890123456789012345678901212 parafnya, dan menyampaikan kembali ke Sekretariat Nega1234567890123456789012345678901212 ra untuk disirkulasikan kembali ke Menteri terkait lainnya.

1234567890123456789012345678901212 Kementerian PANRB berharap Rancangan Perpres tentang 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Gaji dan Tunjangan P3K dapat segera ditetapkan dalam waktu 1234567890123456789012345678901212 dekat dan dapat dilanjutkan dengan proses berikutnya.

1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 11 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

‘’Wajib kita waspada. Semua kita waspadai, transmisi lokal juga,’’ ujar Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (17/9) siang kemarin.

Aryadi mengatakan, sudah jarang pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pergi ke Jakarta. Jika tak ada kepentingan mendesak, maka kon-

harus kita waspadai, warga-warga yang datang dari luar daerah. Jika ada, maka lakukanlah isolasi,’’ pesannya.

Aryadi menuturkan penularan Covid-19, bukan saja dari pelaku perjalanan luar daerah yang harus diwaspadai. Tetapi juga harus diwaspadai transmisi lokal yang ada di NTB. Karena ada orang luar daerah yang justru terkena Covid-19 di NTB. ‘’Orang yang kena di sini juga ada.

Baru dari Jakarta belum tentu (membawa virus Corona). Bahkan ada yang kena di sini. Artinya, semua tempat perlu diwaspadai. Karena kita ini sudah transmisi lokal,’’ ujarnya.

PEMPROV NTB mencatat persentase kemiskinan pada Maret 2020 sebesar 13,97 persen atau 713.887 jiwa. Terdapat tujuh karakteristik penduduk miskin di NTB, salah satunya 88,34 persen berpendidikan SMP ke bawah. ‘’Kalau dipelajari lingkaran setan kemiskinan, ada hubungan kualitas, kapasitas orang, pendidikan orang dengan miskin atau kayanya,’’ ujar Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si., dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (17/9) siang kemarin.

Bersambung ke hal 11

Ujian Ego dan Ambisi Politik Mataram (Suara NTB) Sebanyak 23 bakal pasangan calon (Bapaslon) Pilkada serentak 2020 di tujuh kabupaten/kota di Provinsi NTB mendeklrasikan diri patuh protokol kesehatan pencegahan Covid-19, Kamis (17/9). Komitmen mereka akan diuji di setiap tahapan Pilkada. Sanksi administrasi dan pidana sudah menanti mereka yang acuh melanggar.

Deklarasi ini sebagai ajang keteguhan tekad para kontestan Pilwalkot/Pilbup dalam mencegah penularan virus Corona penyebab penyakit Covid-19. Pilkada di masa pandemi bukan lagi menjadi ajang pamer dukungan massa di lapangan. Tetapi, unjuk rasa kemanusiaan. ‘’Saya yakin seyakin-yakinnya, semua kita menempatkan keselamatan nyawa di atas segala-galanya,’’ tegas Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah Bersambung ke hal 11

DEKLARASI - Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah bersama jajaran Forkopimda NTB berdiri di depan papan Deklarasi dan Komitmen Bapaslon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Patuh Protokol Kesehatan Covid-19 pada Tahapan Pilkada Serentak 2020 di Provinsi NTB di Mapolda NTB, Kamis (17/9).

Rendah, Capaian Perbaikan Data Kemiskinan di Bima dan Dompu Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mencatat ratusan desa/kelurahan belum melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau perbaikan data kemiskinan.

Dua kabupaten yang capaian perbaikan data kemiskinannya masih rendah, yaitu Dompu dan Bima.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, perbaikan data kemiskinan sangat penting agar bantuan pemerintah tepat sasaran. NTB, termasuk provinsi yang cukup bagus dalam memperbaiki data kemiskinan di Indonesia.

Karena sudah terlaksana di 10 kabupaten/kota. ‘’Memang yang masih sedikit pencapaiannya itu kabupaten Bima dan Dompu. Tapi di kabupaten Bima Dompu tidak terlalu besar (masyarakat miskin),’’ kata Wagub.

Menurut Rohmi, jumlah desa/kelurahan yang melakukan validasi data kemiskinan di Bima dan Dompu masih belum maksimal. Tidak seperti kabupaten/kota lainnya yang ada di NTB. Namun, kata Wagub, daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan seperti Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat, capaian perbai-

kan data kemiskinan cukup bagus. ‘’Jadi, validasi data kemiskinan ini penting. Karena bantuan dari pusat itu kita hajatkan harus tetap sasaran.

Artinya yang memang berhak menerima cukup dia saja.

Jangan sampai ada di desil 10, orang-orang mampu terima raskin,’’ katanya.

Jumlah desa/kelurahan di NTB sebanyak 1.141. Berdasarkan data Dinas Sosial (Disos) NTB, sebanyak 759 desa/kelurahan yang melaksanakan verifikasi dan validasi DTKS. Perbaikan DTKS di Desa/ kelurahan yang 100 persen terdapat di Kota Mataram,

Lombok Barat dan Kota Bima. Sedangkan Lombok Tengah 92,81 persen, Lombok Timur 98,82 persen, Lombok Utara 96,97 persen, Sumbawa 49,09 persen, Sumbawa Barat 46,15 persen, Dompu 14,81 persen, dan Bima 5,76 persen.

Dari 856.450 rumah tangga dalam DTKS, jumlah rumah tangga hasil perbaikan sebanyak 291.876 KK. Sementara itu, jumlah usulan baru rumah tangga miskin dari seluruh kabupaten/kota di NTB sebanyak 39.448 KK. Usulan baru 39.448 rumah tangga miskin di NTB dengan rincian Kota Mataram sebanyak 1.526 rumah tangga, Lom-

bok Barat 17.969 rumah tangga, Lombok Tengah 9.781 rumah tangga, Lombok Timur 1.089 rumah tangga dan Lombok Utara sebanyak 109 rumah tangga. Kemudian, Sumbawa 7.431 rumah tangga, Sumbawa Barat 287 rumah tangga, Dompu 530 rumah tangga, Bima 304 rumah tangga dan Kota Bima 422 rumah tangga.

Kepala Disos NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH menyebutkan jumlah rumah tangga dalam DTKS sebanyak 856.450 KK. Dengan rincian Kota Mataram Kota Mataram 39.000 rumah tangga, Lombok Barat 119.848 rumah tangga, Bersambung ke hal 11

Hingga Hari Ketiga Penerapan Perda, 926 Pelanggar Terjaring Razia

(Suara NTB/ist)

DENDA- Hanya sebagian kecil pelanggar Perda Nomor 7 tahun 2020 yang membayar denda. Sebagian besar memilih menjalani sanksi sosial berupa pembersihan lingkungan sekitar lokasi razia.

Mataram (Suara NTB) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB mencatat ratusan orang pelanggar terjaring razia penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari razia yang dilakukan di seluruh kabupaten/kota di NTB sampai dengan 16 September lalu. ‘’Hari pertama di hari Senin (14/9) ada 310 pelanggar. Hari kedua itu 309 orang, dan hari ketiga 307 seNTB,’’ sebut Kasatpol PP NTB, Drs.Tri Budi Prayitno,

M.Si saat dikonfirmasi, Kamis (17/9).

Diterangkan, sebagian besar pelanggar tersebut lebih memilih menjalani sanksi sosial berupa pembersihan lingkungan sekitar lokasi razia. ‘’Hanya 1/3 yang memilih sanksi denda,’’ sebutnya.

Sesuai dengan Perda Nomor 7 tahun 2020, sanksi pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 dibagi menjadi dua. Antara lain sanksi sosial yang diberikan setelah pelanggar membuat surat pernyataan, serta sanksi administratif dengan

besaran yang berbeda-beda.

Besaran sanksi administrasi antara lain Rp100 ribu bagi masyarakat umum, Rp200 ribu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Rp250 ribu bagi penyelenggara kegiatan yang melanggar protokol kesehatan dan Rp400 ribu pagi pengelola usaha yang tidak menjalankan protokol kesehatan.

Dari proses razia yang dilakukan, Tri menerangkan pelanggaran paling banyak didapati terjadi di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 18 September 2020

Halaman 2

KPU Antisipasi Kerumunan Saat Pengambilan Nomor Urut Paslon

Tempat Cuci Tangan Sensor KELURAHAN Taman Sari bekerjasama dengan Mahasiswa Universitas Mataram, membuat inovasi tempat pencuci tangan menggunakan sensor. Kreativitas ini dinilai tepat guna mengantisipasi penyebaran virus Corona.

Lurah Taman Sari, Arief Satriawan menjelaskan, inovasi tempat cuci tangan menggunakan sensor merupakan inovasi mahasiswa praktik kerja lapangan dari Universitas Mataram. Cara kerja alat tersebut cukup meletakkan tangan di bawah keran. Air dan sabun secara otomatis keluar. Jarak 20 detik air akan kembali keluar.

(Suara NTB/dok) “Waktu 20 detik itu jadi kesemArief Satriawan patan untuk membilas tangan pakai sabun. Setelah itu air kembali keluar,” jelas Arief, Kamis (17/9).

Alat ini telah diujicobakan dan segera difungsikan. Arief menyampaikan, inovasi mahasiswa tersebut patut diapresiasi. Artinya, alat cuci sensor mengantisipasi penularan virus lewat media tempat pencuci tangan. “Semua idenya dari adik -adik mahasiswa,” sebutnya. Kaitannya dengan pelaksanaan Perda NTB Nomor 7 Tahun 2020 tentang antisipasi penyakit menular, kelurahan telah mensosialisasikan ke masyarakat. Di samping itu, warga telah diberikan masker. Bantuan masker sambung Arief, berasal dari pengusaha konveksi. Langkah ini mengantisipasi penularan virus.

Kelurahan Taman Sari telah masuk zona hijau. Pintu masuk di lingkungan dibuat satu jalur. “Pintu ke luar masuk kita batasi.

Semua satu jalur,” terangnya. Aktivitas masyarakat yang mulai normal di masa pandemi menjadi tantangan. Masyarakat diharapkan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Seperti mengenakan masker, jaga jarak serta rajin mencuci tangan. Sebagai wilayah zona hijau penyebaran virus Corona , ia mengimbau masyarakat tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta disiplin menerapkan protokol Covid-19. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Potensi penyebaran virus corona (Covid-19) saat proses penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di Kota Mataram menjadi atensi bersama semua pihak. Untuk itu, bakal pasangan calon (bapaslon) ditekankan harus mengurangi jumlah massa dan mematuhi seluruh protokol penanganan pandemi saat mengikuti proses pelaksanaan Pilkada.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram, M. Husni Abidin, menerangkan potensi kerumunan massa yang menjadi atensi pihaknya adalah saat pengumuman calon pasangan kepala daerah pada 23 September mendatang dan pengambilan nomor urut calon pada 24 September.

Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi. Antara lain dengan memberi sosialisasi kepada masingmasing bapaslon agar menghadirkan peserta sesuai jumlah undangan dan tidak mengajak serta simpatisan maupun pendukung dalam jumlah besar.

“Yang boleh masuk ke acara pengumuman dan pengambilan nomor urut kita batasi hanya undangan saja. Selebihnya menunggu di posko masingmasing, dan kami siapkan fa-

silitas menonton langsung melalui media streaming. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol Covid-19,” jelas Husni saat dikonfirmasi, Kamis (17/9).

Pengumuman calon pasangan dan pengambilan nomor urut sendiri akan dilakukan di salah satu hotel di Kota Mataram.

Kegiatan tersebut akan dibatasi dengan jumlah peserta kecil sehingga imbauan Satgas Covid-19 dan Desk Pilkada terkait upaya menekan potensi penularan Covid-19 dapat dijalankan.

Selain itu, pihaknya juga saat ini tengah melaksanakan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 dan 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pilkada Sesuai Protokol COVID-19. “Itu akan kami sosialisasikan ke bakal pasangan calon, LO (liaison officer),

dan parpol,” jelas Husni.

Sosialisasi regulasi tersebut sekaligus menekankan kembali kepada bapaslon terkait ketentuan-ketentuan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi saat ini. “Kami tidak ingin kasus pengerahan massa saat tahapan pendaftaran terulang lagi. Kejadian itu memang menjadi sorotan banyak pihak,” ujarnya.

Menurutnya, sebelum tahapan pendaftaran pilkada pihaknya juga telah memberikan imbauan dan sosialisasi PKPU tersebut. KPU juga secara tegas meminta masingmasing bapaslon melaksanakan tahapan dengan memperhatikan protokol Covid-19.

Surat resmi juga telah dikirimkan ke masing-masing bapaslon, bahkan di setiap undangan kegiatan penerapan protokol kesehatan selalu dicantumkan

(Suara NTB/bay)

PELANGGARAN MENURUN - Razia penggunaan masker di Jalan Langko, Mataram, Kamis (17/9). Sampai dengan hari ketiga, jumlah pelanggar di Kota Mataram tercatat menurun. Sosialisasi yang cukup gencar terhadap konsekuensi pelanggaran Perda NTB nomor 7 tahun 2020 dinilai cukup efektif.

Seleksi CPNS

Satu Peserta SKB Positif Covid -19 Mataram (Suara NTB) Salah satu peserta seleksi kompetensi bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Lingkup Pemkot Mataram dinyatakan positif terpapar virus Corona. Pelaksanaan seleksi akan dijadwal ulang oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati menyampaikan dari hasil pemeriksaan kesehatan cepat Covid-19 atau rapid test pada Senin - Selasa (14-15/9), enam orang dinyatakan reaktif. Dan, satu orang terkonfirmasi positif Covid-19.

Satu peserta SKB positif Covid-19 mengambil formasi tenaga kesehatan (perawat,red).

Menurutnya, peserta SKB yang reaktif tidak memiliki gejala apapun, sehingga diminta untuk isolasi mandiri selama 10 hari.

“Dari penjelasan dari rumah sakit dan Dinas Kesehatan justru yang non reaktif ini lebih berbahaya daripada yang reaktif.

Non reaktif tidak kita ketahui positif atau tidak,” kata Nelly dikonfirmasi, Kamis (17/9).

Disampaikan Nelly, BKN telah mengeluarkan surat edaran bahwa meminta kabupaten/kota melaporkan peserta SKB yang positif Covid-19. Pelaksanaan seleksinya dijadwalkan kemba-

ta ditemui, Kamis (17/9).

Di antara jabatan kosong adalah, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta beberapa jabatan kepala bidang serta lurah.

Pengisian jabatan kali ini diakui, diprioritaskan mengisi kekosongan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa saja dilakukan mutasi berdasarkan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD) serta alasan tertentu. “Iya, ini akan diusulkan dulu ke Mendagri,” terangnya.

Rotasi jabatan bagi daerah yang menyelenggarakan Pilkada tidak diperbolehkan.

Walikota memahami regula-

agar dapat diperhatikan. Untuk itu, menumpuknya massa seperti saat pendaftaran diharapkan tidak terulang kembali, mengingat wewenang KPU untuk memberikan sanksi terhadap hal tersebut sangat minim.

Diterangkan Husni, untuk mekanisme sanksi saat ini memang belum diatur dalam PKPU Nomor 6 dan 10 tahun 2020.

“Karena itu, untuk sanksi bukan menjadi ranah kami. Kami sebatas memberikan sanksi pelanggaran etika,” jelasnya.

Dengan deklarasi kepatuhan

(Suara NTB/dok)

M. Husni Abidin terhadap protokol penanganan Covid-19 yang dilakukan seluruh bapaslon di NTB di Lapangan Polda NTB hari ini, hal tersebut diharapkan menjadi perhatian bersama baik bapaslon, simpatisan, dan pihak terkait lainnya. “Kalau pelanggaran itu terjadi di luar area kami, bukan menjadi ranah kami,” tandas Husni. (bay)

si tersebut agar tidak terjadi kegaduhan di internal pejabat. Meskipun Kota Mataram sebagai salah satu daerah yang menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan, tetapi dirinya bukan calon petahana yang maju. Oleh karena itu, mutasi maupun rotasi diharapkan bisa dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan. “Saya bukan petahana.

Tapi lihat saja isi rekomendasi Kemendagri. Yang penting sudah diajukan dulu,” ujarnya.

Walikota menambahkan, Baperjakat diminta segera mempersiapkan dokumen untuk menjadi bahan pertimbangan Kemendagri maupun

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram tengah mendata siswa yang akan direkomendasikan menerima kuota internet gratis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Kepala Disdik Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali, menerangkan pendataan tersebut dilakukan mulai dari tingkat pendidikan TK, SD dan SMP negeri serta swasta.

“Itu datanya kita ambil dari dapodik (Data Pokok Pendidikan).

Kita belum tahu berapa yang akan diajukan, tapi jumlah siswa dari TK, SD dan SMP baik negeri dan swasta di Mataram itu sekitar 60 ribu siswa,” ujar Fatwir saat dikonfirmasi, Kamis (17/9).

Diterangkan, data yang diambil dari dapodik masingmasing sekolah tersebut telah mencakup nomor telepon siswa yang diminta sebagai syarat penyaluran bantuan kuota oleh Kemendikbud. Kendati demikian, pihaknya masih memvalidasi apakah nomor yang tertera benar-benar milik siswa bersangkutan atau bukan.

Hal tersebut perlu dilakukan mengingat pemberian kuota gratis dari pemerintah pusat tidak memiliki syarat khusus. Artinya, semua siswa yang terdaftar dalam dapodik dan memiliki nomor telepon dapat diusulkan menerima

bantuan tersebut. “Saya ingin memastikan kepada sekolah, supaya orang tua dan guru itu memastikan nomor itu adalah nomor yang bisa diakses siswa.

Jangan sampai saat mau BDR (belajar dari rumah) teleponnya malah dibawa orang tua bekerja,” jelasnya.

Menurut Fatwir, penyaluran bantuan kuota tersebut tidak lagi terbatas pada peserta didik dari keluarga peserta program keluarga harapan (PKH) atau penerima bantuan iuran (PIB). Melainkan seluruh siswa yang terdaftar oleh sekolah melalui Dapodik.

Masing-masing peserta didik diproyeksikan mendapatkan bantuan kuota gratis sebesar 30 gigabyte. “Bantuan kuota ini dikirim langsung ke nomor HP siswa, bukan dalam bentuk uang tunai. Untuk teknis waktunya kami belum dapat informasi jelas, yang pasti data siswa sebagian sudah kita kirim,” jelas Fatwir.

Selain menyerahkan data ke Kemendikbud, pihaknya bersama-sama stakeholder terkait di Pemkot Mataram juga saat ini tengah mempersiapkan program pemasangan internet gratis di masing-masing lingkungan seKota Mataram. “Kuota yang disiapkan oleh kota juga sedang kita siapkan hal-hal yang berhubungan dengan administrasinya. Supaya kita tidak ada masalah kedepannya,” ujar Fatwir. (bay)

Penyaluran JPS Diperpanjang (Suara NTB/cem)

TES CEPAT - Peserta SKB yang menjalani rapid test di RSUD Kota Mataram. Dari hasil pemeriksaan satu orang positif Covid-19. li dan akan dititip ke Unit Pengelolaan Teknis (UPT) BKN. Menurutnya, kebijakan BKN ini sangat tepat, karena mempertimbangkan psikologi peserta yang akan mengikuti seleksi. “Iya bagus juga. Gimana ayo kalau harus dikawal oleh tim kesehatan datang ke lokasi test dengan APD lengkap,” ucapnya.

Sedangkan, enam peserta SKB yang reaktif tetap mengikuti seleksi tapi menggunakan ruangan berbeda. Nelly bersyukur dikeluarkannya surat edaran oleh BKN. Pasalnya, panitia seleksi CPNS merasa was-was apabila peserta SKB positif mengikuti seleksi secara bersamaan. Risiko tertular virus Corona bisa saja terjadi. “Syukurlah ada aturan itu. Jadi kita tidak parno,” jawabnya lega.

Sebelum pelaksanaan test, pihaknya bersama Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kejaksaan, Kepolisian serta Inspektorat akan melakukan simulasi pada Jumat (18/9) hari ini. Simulasi berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan seleksi.

Selain itu,pihaknya juga akan memastikan kesiapan ruangan khusus bagi peserta SKB reaktif.

Seperti diketahui, sejumlah 619 peserta SKB menjalani rapid test tanggal 14-16 September di RSUD dan 11 puskesmas di Kota Mataram. Nelly mengaku, keseluruhan hasil rapid test belum diterima dari RSUD Kota Mataram. “Hasil hari terakhir belum diberikan dari rumah sakit,” demikian kata Nelly. (cem)

Pemkot akan Mutasi Pejabat Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan melakukan rotasi pejabat eselon II, III dan IV. Rekomendasi segera diajukan ke Kementerian Dalam Negeri sebagai syarat pengisian jabatan.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengaku telah memerintahkan Ketua Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, Dr. H. Effendi Eko Saswito untuk mempersiapkan pengisian jabatan lowong. Beberapa jabatan eselon II, III dan IV diharapkan tidak terlalu lama mengalami kekosongan. “Tadi saya juga sudah minta Pak Sekda mempersiapkan mengisi yang mana jabatan lowong,” kata Waliko-

Kami tidak ingin kasus pengerahan massa saat tahapan pendaftaran terulang lagi. Kejadian itu memang menjadi sorotan banyak pihak

Data Siswa Penerima Kuota Gratis Diserahkan ke Pusat

Dukung Pemberlakuan Perda Masker RAZIA masker yang dilakukan Satpol PP sebagai wujud penegakkan perda yang mulai diberlakukan tanggal 14 September, mendapat respon positif dari kalangan dewan. ‘’Kalau menurut saya pribadi, kebijakan penerapan Perda penanggulangan penyakit menular sangat tepat dan baik,’’ ujar anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Mita Dian Listiawati, A.Md., Keb., menjawab Suara NTB di Mataram, Kamis (19/9) kemarin.

Mita, demikian anggota dewan berparas ayu ini biasa disapa, mengaku sangat setuju dengan kebijakan ini.

(Suara NTB/ist) Karena di samping untuk keMita Dian Listiawati selamatan bersama, hadirnya Perda itu, akan membiasakan masyarakat untuk selalu taat dengan protokol kesehatan. ‘’Jangan bangga dulu Mataram sudah menuju zona hijau. Dengan prestasi seperti itu justru kita lebih giat lagi untuk mengingatkan kepada masyarakat agar tetap menjaga diri dengan menggunakan masker,’’ katanya.

Paling tidak, lanjut politisi PKB ini, masker mampu melindungi diri sendiri dan juga orang lain. Diberlakukannya Perda masker ini, sambung dia, akan membuat masyarakat lebih berhati keluar rumah tanpa menggunakan masker.

Disisi lain Mita mengingatkan supaya aparat jangan terlalu agresif razia masker hanya di jalan saja.

Mita mencontohkan di pasar-pasar masih minim penggunaan masker. Hal ini menurut dia, karena ada anggapan covid sudah tidak ada lagi sehingga masyarakat acuh. Padahal, kalau dicermati, justru penularan penyakit lebih gampang di tempat keramaian, tempat transaksi dan lain-lain. ‘’Jadi Lebih fokus juga ke pasar. Jangan hanya stand by di jalan,’’ pintanya.

Terkait sanksi atas pelanggaran Perda itu, Mita menilai sudah cukup ideal. ‘’Tidak semua orang bisa dapatkan uang segitu hanya untuk membayar sanksi. Jadi masyarakat akan lebih berhati-hati lagi dan mikir dua kali untuk tidak menggunakan masker,’’ terang anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini. Dengan demikian, angka kejadian covid di NTB akan berkurang bahkan bisa saja zero kalau masyarakat mau membantu pemerintah untuk mewujudkan itu. ‘’Karena sama-sama kita ketahui, daerah lain masih tinggi kejadiannya. Ada lagi daerah yang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar),’’ sebutnya. Mita mengaku prihatin dengan tanggapan warga yang menganggap sedang apes ketika terjaring razia masker. ‘’Ini yang kurang pemahaman,’’ cetusnya.

Untuk itu, Mita menyarankan pemerintah harus sering mengingatkan atau melakukan sosialisasi melalui kepala lingkungan masing-masing. Bahwa, penerapan sanksi bagi yang melanggar Perda tersebut, akan berlaku sama.

Masyarakat sudah harus siap dengan konsekuensinya. (fit)

”

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan rekomendasi.

Khusus pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai harus melalui tahap seleksi terbuka.

Diketahui, posisi Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM telah ditunjuk Sekretaris Koperim dan UKM, I Gusti Ayu Yuliani sebagai Pelaksana Tugas. Sedangkan jabatan Plt Kasat Pol PP ditunjuk Asisten I Lalu Martawang.

Walikota kembali menegaskan, rotasi pejabat sangat tergantung dari rekomendasi dari Kemendagri. (cem)

(Suara NTB/dok)

H. Ahyar Abduh

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengevaluasi penggunaan dana bantuan tidak terduga (BTT). Dari anggaran tersisa Rp140 miliar akan digunakan memperpanjang penyaluran bantuan jaring pengaman social (JPS).

Rencana penambahan JPS tahap V dibahas secara tertutup di rumah dinas Walikota Mataram, Kamis (17/9). Hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Dr. H. Effendi Eko Saswito, Asisten II Ir. H. Mahmuddin Tura, Kepala Dinas Sosial Asnawati, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mahffudin Noer, Inspektur Inspektorat Lalu Alwan Basri, Kepala Badan Keuangan (BKD) H. M. Syakirin Hukmi, Direktur RSUD dr.

H. Lalu Herman Mahaputra dan camat se -Kota Mataram.

Walikota menyampaikan, pertemuan tersebut terkait program menghadapi penanganan serta pencegahan Coronavirus Disease atau Covid-19. Pihaknya mereview usulan anggaran yang masih diperlukan untuk pencegahan serta penanganan.

Beberapa usulan dari kecamatan, RSUD dan Polresta Mataram serta Dandim 1606 Lobar masih dipandang perlu pengkajian. “Ini yang kita bahas tadi bersama Pak Sekda, Asisten dan camat. Usulan melakukan gerakan pencegahan Covid-19,” kata Walikota.

Usulan program tersebut bersumber dari dana tidak terduga yang dialokasikan Rp140 miliar. Dari evaluasi penggunaan dana tidak terduga kemungkinan JPS tahap V bisa dialokasikan. Pasalnya, pandemi Covid-19 belum mereda.

Walikota menyebutkan, posisi anggaran BTT sudah mulai limit. Pihaknya menganggar-

kan sampai bulan Desember.

“Ini yang perlu diantisipasi. Covid belum reda. Sementara, BTT kita mulai limit,” ujarnya.

Kebijakan refocusing anggaran perubahan tidak mungkin dilakukan di sisa waktu tiga bulan ini.

Organisasi perangkat daerah (OPD) tidak bisa mengerjakan program. Alternatifnya sambung Walikota dua periode ini, pembiayaan Covid-19 akan dimasukkan pada rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021. “Kemungkinan akan dimasukkan lagi,” tambahnya.

JPS diperpanjang untuk jatah bulan Agustus. Penyalurannya sebut Walikota, paling lambat awal bulan Oktober. Keberlanjutan JPS tambahnya, dikarenakan pandemi belum berakhir serta kondisi ekonomi belum pulih. “Saya juga mendengar aspirasi warga lewat tulisan di media,” pungkasnya.

Mahmuddin menambahkan, alokasi anggaran JPS mencapai Rp8,6 miliar. Bantuan berupa paket sembako distribusikan bagi 32.548 kepala keluarga. Jumlah penerima tidak mengalami perubahan. Kecuali bagi warga terkonfirmasi positif Covid-19. “Datanya tetap ndak berubah,” ucapnya.

Mekanisme penyaluran juga sama. Rekanan penyedia barang akan dievaluasi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Mataram. Keputusan menggunakan empat rekanan sama atau menunjuk yang lain menunggu hasil evaluasi. Tetapi kata Mahmuddin, empat rekanan itu secara kualitas produk dan ketepatan waktu telah sesuai.

“Meskipun ada yang kedaluwarsa dan timbangan kurang sudah diperbaiki. Bahkan di penyaluran tahapIVsudahndakadamasalah,” demikian kata dia. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi, Bayu Pratama Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/ mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 18 September 2020

Pajak dari Mataram Rp1 Triliun KANTOR Pelayanan Pajak (KPP) Mataram Barat, khusus membawahi Kota Mataram, pada tahun 2020 ini mendapat target penerimaan pajak sebesar Rp1,3 triliun. Target ini kemudian direvisi menjadi Rp 1 triliun. Dari target Rp1 triliun ini, sudah terpenuhi 60,63 persen, kata Kepala KPP Mataram Barat, Devi Sonya Adrince.

Devi, Mantan Kepala Bidang P2 Humas Kanwil Pajak DJP Nusa Tenggara menyebut target penerimaan pajak dari Kota Mataram paling tinggi se wilayah NTB dan NTT. Bersama dengan KPP Kupang mendapat target di atas Rp1 triliun. “Tahun 2020 ini, di Kanwil DJP Nusa Tenggara target penerimaan pajaknya Rp5 triliun. KPP Mataram Barat dan KPP Kupang yang target penerimaannya tingi,” katanya.

Target penerimaan sebesar ini menurutnya realistis dengan potensi penerimaan pajak di Kota Mataram. Penerimaan pajak terdiri dari, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan. Optimisme pencapaian penerimaan pajak di Kota Mataram didukung sektor-sektor yang tumbuh cukup baik, meskipun di masa pandemi Covid-19.

Terutama sektor jasa keuangan. Dari perbankan, koperasi, asuransi, finance dan lainnya. Selain itu, perdagangan juga tumbuh cukup baik di ibukota Provinsi NTB ini. Tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak di Kota Mataram juga diapresiasinya. Sudah di atas 80 persen. “Sudah tinggi itu. Makanya tingkat kepatuhan ini kita targetkan jadi 81 persen. Kepatuhan ini mencakup kesadaran menyampaikan SPT dan pembayaran pajaknya,” imbuh Devi.

Untuk mencapai target penerimaan tahun ini, Devi menambahkan, sosialisasi tetap dilakukan. Ditengah pandemi Covid-19 ini, sosialisasi menggunakan daring (online). Mengingat fasilitas untuk memanfaatkan teknologi di Kota Mataram cukup memadai, menurutnya tak susah melakukan sosialisasi secara daring dengan wajib pajak.

“Rata-rata sudah memanfaatkan handphone. Ketika diundang sosialisasi lewat daring, sambutan wajib pajak di Kota Mataram cukup baik juga,” ujarnya. Untuk pembayaran pajak, KPP Mataram Barat juga sudah memberlakukan booking antrean secara online.

Sehingga lebih mudah mengatur waktu tanpa harus mengantre. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Ketersediaan BBM Subsidi Masih Dikeluhkan

Mataram (Suara NTB) Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di beberapa SPBU di Pulau Lombok masih dikeluhkan. Dari yang dicatat nomor HP dan pelat kendaraan yang mengisi, hingga SPBU yang tutup karena ketiadaan pasokan.

Beberapa keluhan yang disampaikan ke Suara NTB melalui pesan singkat di antaranya, pengisian BBM jenis solar dicatat pelat kendaraan, nomor ponsel pengemudi. Hal itu disampaikan terjadi di SPBU Dasan Cermen Mataram.

Di SPBU di Mayura juga terlihat antrean yang panjang.

Pengisian jeriken. Pemilik pesan mempertanyakan, apakah pengisian dengan jeriken sedemikian banyak diperbolehkan. Limitnya ketersediaan pasokan BBM subsidi ini juga menjadi pembahasan beberapa akademisi dari perguruan tinggi, Dr. Ahmad Turmudzi dan Dr.

Kholik dari Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram, Dr. Ikhsan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, dan Ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Provinsi NTB, H. Bambang Muntoyo di Mataram, Selasa (15/9).

Dr. Ahmad Turmudzi menyampaikan keluhannya saat melakukan kegiatan pengawasan mahasiswa KKN di Pulau Lombok. Menurutnya sulit mendapatkan BBM subsidi jenis premium, di SPBU Praya dan Mujur Lombok Tengah. Di Sakra Lombok Timur juga demikian. Bahkan di Keruak

Kabupaten Lombok Timur SPBUnya tutup. Fenomena ini terjadi sepekan sebelum pertemuan tersebut. “Semua solar tidak ada. Masuk di Rarang Lombok Timur kasusnya sama. Baru ketemu di SPBU di Narmada,” ujarnya.

Bambang Muntoyo mengemukakan, kesulitan BBM subsidi ini juga dikeluhkan oleh pemilik kendaraan pengangkut material untuk bangunan.

Umumnya kendaraan dum truck. Terbatasnya pasokan BBM subsidi ini mempengaruhi kerja pengangkut material yang rata-rata menggunakan BBM jenis solar. Kekhawati-

rannya tetap pada kesulitan pemilik-pemilik proyek (pemenang tender) untuk menyelesaikan proyek yang sudah disepakti waktu selesainya.

Kesulitan BBM subsidi ini mempengaruhi harga material dan turut berimplikasi pada tingginya nilai proyek.

“Padahal harga proyek sudah disepakati dan waktu selesainya juga sudah disepakati. Kalau BBM tidak ada, angkutan tidak bisa beroperasi, harga material naik dan proyek yang sudah ditender akan terpengaruh. Anggota saya sudah mengeluh,” ujarnya. Bambang Muntoyo menduga pemerintah melalui Pertamina sedang memangkas subsidi BBM. Karena melihat ketersediaan hanya BBM non subsidi yang ada di pasaran.

Terpisah, Aria Aditya ,

Sales Branch Manajaer Lombok Pertamina Wilayah NTB menjelaskan, BBM subsidi erat kaitannya dengan anggaran subsidi yang disiapkan pemerintah. “Tentunya subsidi tersebut bukan tidak terbatas, namun terbatas melalui kuota. Sehingga kita (Pertamina) salurkan BBM subsidi tersebut sesuai dengan kuota yang ada,” ujarnya. Terkait kebijakan solar, baik untuk harga, volume kuota per provinsi dan kabupaten/kota, siapa saja yang berhak menikmatinya, adalah kewenangan dari Pemerintah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Namun, Pertamina tetap menyalurkan kebutuhan BBM produk Solar bagi masyarakat sesuai dengan kuota yang ditugaskan oleh pemerintah di tahun 2020. (bul)

53 SPBU di NTB Sudah Digitalisasi Mataram (Suara NTB) Hingga pertengahan Bulan September ini, sebanyak 53 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di wilayah Nusa Tenggara Barat telah menuntaskan program Digitalisasi SPBU. Jumlah tersebut mencakup 76,8 persen dari total 69 SPBU yang direncanakan untuk implementasi teknologi digital di wilayah NTB. Untuk menjawab tantangan di era digital, Pertamina telah melakukan digitalisasi di seluruh lini bisnis, dari hulu hingga hilir. Melalui Digitalisasi SPBU, termasuk pengembangan aplikasi MyPertamina, Pertamina memantau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) end to end process, yang akan memberikan layanan kepada pelanggan lebih aman, mudah dan cepat, kata Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR V, Rustam Aji, Rabu (16/09).

Secara total, di seluruh wilayah MOR V yang meliputi Jatim, Bali, NTB, dan NTT, Program Digitalisasi SPBU telah diterapkan di 1.009 SPBU. “Di wilayah MOR V, total ada 1.209 SPBU yang direncanakan akan dilakukan digitalisasi, bersinergi dengan Telkom.

Artinya sudah 83,5 persen, se-

(Suara NTB/bul)

LAYANAN DIGITAL - Salah satu layanan digital SPBU dari sistem pembayaran dang selebihnya dalam proses persiapan serta pemasangan sejumlah perangkat pendukung,” jelas Rustam.

Dengan Program Digitalisasi SPBU, maka Pertamina dapat memantau kondisi stok BBM, penjualan BBM, dan transaksi pembayaran di SPBU secara re-

altime. Konsep digitalisasi adalah dengan merekam seluruh data transaksi dan stok SPBU secara akurat pada waktu yang faktual, di mana dari setiap nozzle/selang pengisian BBM ke kendaraan konsumen dibuatkan sesuai sistem sedemikian rupa. Sehingga secara langsung dapat

memberikan data konsumsi dan penjualan setiap SPBU. “Dengan program digitalisasi ini, Pertamina dapat mengetahui jika terdapat SPBU yang akan kehabisan persediaan produk BBM, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dengan upaya pengiriman BBM ke SPBU terse-

but,” kata Rustam. Digitalisasi juga mewujudkan cashless payment antara Pertamina dengan pemilik SPBU, serta pemilik SPBU dengan konsumen. Rustam juga menambahkan, bahwa program ini dapat meningkatkan pengawasan penyaluran BBM, khususnya yang bersubsidi yaitu Biosolar (B30) dan penugasan yaitu Premium. Hal tersebut dimungkinkan karena data-data tersebut juga dapat diakses secara langsung oleh sejumlah pihak berwenang seperti Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan BPH Migas.

Selain itu, Pertamina juga memberikan kemudahan bagi konsumen untuk membeli produk-produk Pertamina dengan cara pembayaran cashless payment. Pembayaran non tunai di SPBU dapat dilakukan baik melalui fasilitas yang telah dikerjasamakan dengan berbagai perbankan maupun dengan Link Aja yang telah terintegrasi dengan aplikasi MyPertamina. Kedua cara ini merupakan langkah konkret Pertamina dalam menerapkan transparansi dalam menjalankan penugasan dari pemerintah sekaligus meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli produk Pertamina. (bul)

Devi Sonya

(Suara NTB/bul)

Menikmati Sajian Berbeda pada Masa Promo Service dari Astra Pandemi di Kila Senggigi Motor NTB Manjakan Komunitas Motor

Mataram (Suara NTB) Bersantai di Kila Senggigi tidak sekedar mendapat layanan dan fasilitas hotel semata. Ada sajian lain yang tidak didapat di tempat lain, menikmati sajian alam, burung dan suasana pantai. Areal kebun yang menjadi halaman Kila Senggigi adalah termpat bermain burung-burung, sebut saja kecial, jalak dan lainnya. Burung-burung ini liar, tidak dipelihara. Kebun Kila Senggigi adalah habitatnya.

Kicauannya merdu. Apalagi di pagi dan sore hari. Saling bersahutan dengan suara gelombang yang menepi di pinggir pantai Senggigi. Ada beberapa pepohonan rimbun yang menjadi rumah burung. Diantaranya pohon akasia, kamboja, kayu putih, pohon juwet dan kelapa. Termasuk pohon randu raksasa, mirip pohon purba. Semuanya terawat.

Bunga-bunga juga ditata apik.

Semuanya dipandang hijau.

Areal halaman sekaligus kebunnya adalah rerumputan. Hawanya sejuk di Kila Senggigi, meskipun matahari sedang terik.

Terutama jika duduk di Restoran Rinjani yang dibangun serba kayu. Beratap ilalang. Dikala terik, hawanya sejuk. Dikala dingin, hawanya hangat. Sangat alami untuk menikmati sajian menu di Kila Senggigi.

Didepan ada kolam renang.

Memanjakan mata. Di arah barat, pemandangannya adalah hamparan pesisir pantai yang jernih dan bersih. Suara NTB menikmati suasana ini, saat berdiskusi dengan General Manajer Kila Senggigi, Bambang Suponco, Selasa (15/9) siang. Sajian alamnya sangat nikmat. Suara burung-burung, angin sepoi-sepoi. Dan pemandangan terbuka yang cantik.

Suasana ini yang dibutuhkan di masa pandemi Covid-19.

Apalagi yang ingin menjaga imunnya, menjaga kebahagiaannya, atau ingin mengisolasi diri, mencari ketenangan. Kila Senggigi adalah hotel dan resort bintang 4. Hotel ini legendaris. Hotel pertama saat pariwisata Lombok dimulai. Saat didirikan dulu, namanya Hotel Senggigi Beach.

Cikal bakal bermunculannya hotel-hotel lain di Senggigi.

Kila Senggigi mengusung kearifan lokal. Konsep tradision-

(Suara NTB/fit)

KILA SENGGIGI - Keramaian di pinggir Pantai Senggigi di palataran Killa Senggigi. Foto diambil sebelum Covid-19 al. Di lahan seluas 12 hektar, dibangun 150 kamar hotel, dan 16 villa. Pilihan kamarnya pool villa (16 kamar), deluxe bungalow (2 kamar), sea view bungalow (22 kamar), garden bungalow (22 kamar), sea view room (40 kamar), garden room (64 kamar). Dimasa pandemi Covid-19 ini, Kila Sengigi menurunkan harga. Diskonnya fantastis untuk semua fasilitas. Kamar yang biasanya dihargakan Rp1,5 juta/ malam menjadi Rp500 ribu. Kila Senggigi masih laris, meskipun musim corona. Tingkat keterisian kamarnya tinggi. Terutama akhir pekan. “Jumat pekan kemarin 53 kamar terisi. Sabtunya 127 kamar, Ahadnya 47 kamar. Seninnya 21 kamar. Selasa hari ini, 3 kamar,” kata Bambang merinci okupansinya.

Tamu-tamu yang dilayani saat ini adalah tamu lokal, dalam daerah karena wisatawan asing sudah tak memungkinkan untuk berwisata karena Covid-19. Kila Senggigi memiliki areal yang sangat luas. Bisa jogging, bersepeda, di pantai bisa bermain kano. Ada dua restoran besar, Restoran Rinjani dan Restoran khusus Italiano.

Fasilitas lainnya juga tersedia.

Misalnya spa. Untuk pertemuan besar, Kila Senggigi memiliki fasilitas ballroom yang mampu menampung 800 orang. Untuk kegiatan pertemuan, tersedia juga ruang meeting kapasitas hingga

300 orang. Bambang menyebut, sejak Bulan Agustus lalu, Kila Senggigi digunakan untuk weeding. Pilihannya ada untuk wedding room, atau yang terbuka.

“Sejak Agustus sudah ada 14 kegiatan wedding disini,” ujarnya. Pilihan Kila Senggigi untuk wedding sangat tepat. Apalagi saat corona. Mengundang orang di tempat yang membutuhkan areal luas. Mengatur jarak. Tempatnya juga terbuka. Sehingga kecil kemungkinan terjadi penularan virus. Apalagi Kila Senggigi juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Cek suhu badan saat masuk, cuci tangan, tempat hand sanitizer disiapkan di beberapa titik.

Penggunaan masker juga diwajibkan kepada tamu. Untuk paket wedding, harganya juga didiskon. ‘’Biasanya Rp35 juta. Turun menjadi Rp20 juta. Untuk 200 pack atau untuk sekitar 400 orang tamu undangan. Venuenya bisa di pinggir pantai. Kalau sama catering, 125.000/pack. Biasanya Rp250.000/pack,” jelas Bambang.

Untuk paket isolasi, Kila Senggigi juga memberikan harga miring.

Ditawarkan Rp550.000/ruangan/ malam/orang. Sudah termasuk makan tiga kali, dan laundry.

Tempat ini cocok, didukung garden yang luas untuk jogging kapanpun. “Seluruh diskon rencananya sampai akhir tahun ini (2020),” demikian Bambang. (bul)

Mataram (Suara NTB) Astra Motor NTB selaku Main Dealer sepeda motor Honda di wilayah NTB bersama jaringan AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) memberikan promo menarik khusus untuk anggota komunitas motor Honda atau yang lebih dikenal dengan HALo (Honda Asosiasi Lombok).

Promo yang diberikan masih dalam suasana perayaan hari pelanggan nasional, namun kali ini promo servis yang diberikan khusus untuk komunitas HALo yang memiliki kartu anggota club (HCDI).

Seluruh anggota komunitas dengan usia motor di atas 5 tahun berhak mendapatkan promo potongan jasa servis lengkap sebesar 30% dan tambahan diskon 10% untuk penggantian sparepart tertentu.

Promo ini berlaku sejak tanggal 10 September hingga 20 September 2020 dan berlaku diseluruh bengkel AHASS di NTB. Nanang Wardani, Supervisor Area Technical Service Astra Motor NTB, mengatakan promo ini untuk memberikan apresiasi kepada anggota komunitas yang sudah loyal dan masih tetap setia menggunakan sepeda motor Honda diatas 5 tahun pemakaian sebagai moda transportasinya.

“Sebagai bentuk apresiasi kami dan juga bentuk konsistensi agar konsumen kami yang tergabung dalam komunitas Honda khususnya, untuk tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan kendaraan kesayangannya, maka kami persembahkan promo ini. Dapatkan diskon sebesar 30% untuk biaya jasa servis lengkap dan diskon 10% untuk penggantian sparepart diantaranya aki dan drive belt,” jelas Nanang.

Sementara Anton Prihatno, Technical Sub.Dept Head Astra Motor NTB, selain memberikan promo dengan diskon pada perawatan dan pembelian suku cadang, konsumen yang melakukan booking servis melalui aplikasi Motorku X akan mendapatkan busi dan minyak rem secara free alias gratis. “Harapannya promo ini dapat menarik minat seluruh anggota komunitas Honda untuk datang ke AHASS guna melakukan perawatan sepeda motor yang digunakan lebih dari 5 tahun. Ingat segala urusan untuk perawatan motor Hondamu percayakanlah pada AHASS. Dan gunakan juga layanan booking servis dari aplikasi Motorku X agar semakin memudahkan konsumen untuk melakukan servis tanpa antre,” demikian Anton. (bul)

(Suara NTB/ist)

Layanan servis sepeda motor di AHASS

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 18 September 2020

Buat Kampung MotoGP DESA di Lombok Barat (Lobar) antusias menyambut perhelatan MotoGP 2021. Mereka tak ingin ketinggalan mendapatkan kecipratan dari perhelatan dunia terebut. Untuk menyambut MotoGP di Sirkuit Mandalika Lombok Tengah, pihak desa mulai menyiapkan berbagai inovasi.

Salah satunya dilakukan Desa Kuripan Kecamatan Kuripan membuat Kampung MotoGP. Kampung MotoGP yang ini dibuat dengan melibatkan 50 seniman pelukis yang ada di wilayah Lombok. Para pelukis akan membuat lukisan pernak(Suara NTB/her) pernik MotoGP. Di samping Hasbi itu akan dibuat replika lintasan balap dan motor yang dipakai pembalap dunia.

Kepala Desa Kuripan Hasbi menuturkan, Kampung MotoGP ini tercetus, karena warganya tak ingin ketinggalan dari event internasional tersebut. Meski gelarannya di Lombok Tengah, namun desanya yang berlokasi strategis, karena berada di perbatasan dengan Lombok Tengah dan Lombok Barat membuatnya termotivasi. “Untuk membuat Kampung MotoGP ini kami libatkan 50 lebih pelukis baik dari desa maupun luar. Itu nanti dilombakan dan memperebutkan hadiah,”jelas dia.

Sebagai daya tarik di Kampung MotoGP ini nanti, pihaknya akan melukis semua jalur masuk, tembok rumah warga dan jalan kampung dan jalan utama di desanya dengan lukisan pernak pernik MotoGP. “Ini akan menjadi daya tarik saya kira nantinya,”ujar dia.

Untuk melukis Kampung MotoGP ini, pihaknya bekerjasama dengan pemda. Selain itu, pihaknya akan kerjasama dengan sponsor seperti perusahaan cat dan pihak terkait lainnya. Sebelum melukis rumah warga, pihaknya sudah musyawarah dengan RT untuk disampaikan ke pemilik. “Nanti ini dilombakan, kemungkinan memperebutkan piala bupati dan uang, ini masih kami bahas,”jelas dia.

Sejauh ini sudah banyak peserta yang mendaftarkan diri ikut lomba melukis, tanpa uang pendaftaran. Bahkan perlengkapan, mereka cukup membawa kuas (kampas) sedangkan bahan cat disiapkan desa. Selain lukisan, pihaknya akan membuat replika MotoGP dan sirkuit. Untuk membuat replika ini pihaknya sudah menyiapkan segala hal yang dibutuhkan. Rencananya replika ini akan dibuat di lapangan. Di samping itu, suvenir hasil kerajinan dan kuliner disiapkan di sana. (her)

1.150 RTG di Lobar Diduga Bermasalah

Giri Menang (Suara NTB) – Tim Pemda Lombok Barat (Kobar) menemukan ada 1.150 unit Rumah Tahan Gempa (RTG) yang masih bermasalah. Pasalnya, di antara ribuan RTG ini ada yang belum dibangun, namun masih ada dananya di bank. Ada juga yang rumahnya sudah mulai dibangun, namun belum ada dananya.

Sekda Lobar Dr. H.Baehaqi mengatakan, dari 1.150 RTG ini masih ditelusuri dengan melakukan kolaborasi serta elaborasi datanya antara fasilitator, bank dengan data yang ada di BPBD. “Ada 1.150 data RTG ini masih terinterseksi (bermasalah), ada yang belum dibangun tapi ada dananya mengendap di bank,data inilah yang perlu kita telusuri,” tegas dia.

Untuk mempercepat penyelesaian data RTG ini, BPBD harus duduk bersama dengan Dukcapil, karena terlihat data ini Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dobel. Target untuk menyelesaikan data ini, harus segera ditindaklanjuti sesuai arahan bupati.

Diakuinya, data RTG ini berpengaruh terhadap penyelesaian LPJ dana bantuan RTG dari pusat. Sampai saat ini, capaian

penyelesaian RTG dana gempa 74 persen. Sedangkan sisanya 26 persen belum tuntas. Sisa LPJ yang belum tuntas ini ada dalam 1.150 unit RTG ini, sehingga belum bisa mencapai 100 persen.

“Itu termasuk di dalamnya penyebab LPJ belum selesai,” tegas dia. Untuk Itulah data ini perlu dipelajari secara detail.

Terkait data LPJ yang hilang seperti temuan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) menurut mantan Kepala Bappeda ini bukan menghilang, namun terinterseksi atau satu orang masuk ke dua kelompok. Hal ini disebabkan pada pendataan awal gempa lalu aparat pemerintah dituntut kerja cepat, target harus tercapai dalam situasi waktu itu. Kondisi ini, ujarnya, yang mempengaruhi data tersebut.

“Tapi jelas instruksi pak

(Suara NTB/her)

BANGUN RTG - Proses pembangunan salah satu RTG di wilayah Gunungsari. Sekarang ini, sebanyak 1.150 RTG di Lobar diduga bermasalah. bupati, pelajari data segera tindaklanjut,” tegas dia. Karena itu, untuk menyelesaikan data interseksi ini harus koordinasi dengan pihak bank. Untuk menelusuri data ini, harus ditelusur melalui data kependudukan NIK,” tambahnya.

Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kobar Joko Marhaendrianto mengatakan, 1.150 RTG yang dimaksud

(Suara NTB/ist)

Pantai Kuta Ditetapkan Jadi Kawasan Konservasi Penyu Praya (Suara NTB) Kawasan Pantai Kuta di kawasan The Mandalika ditetapkan sebagai kawasan konservasi untuk penyu. Mengingat, kondisi kawasan pantai Kuta yang banyak area karang yang dinilai cocok sebagai tempat berkembang biaknya satwa langka tersebut. Terbukti, dalam tahun ini saja sudah beberapa ditemukan penyu bertelur di kawasan Pantai Kuta.

“Pantai Kuta The Mandalika, merupakan area pantai berkarang yang cocok menjadi lokasi penyu bertelur,” ungkap Operations Head The Mandalika, I Made Pari Wijaya, dalam keterangan yang diterima Suara NTB, Kamis (17/9).

Sebelumnya, ada sekitar 80 sampai 100 ekor tukik yang ditemukan telah menetas di area Kuta Beach Park The Mandalika pada bulan Juli lalu. Dan, sampai saat ini sudah sampai tiga ditemukan. Bahkan terakhir ada 50 tukik yang ditemukan.

“Tukik-tukik tersebut pun sudah dilepas kembali bersama dengan wisatawan yang berkunjung ke kawasan The Mandalika,” jelasnya.

Pelepasan tukik atau anak penyu kembali ke habitatnya di laut adalah salah satu upaya pelestarian penyu yang tergolong ke dalam satwa langka dan dilindungi oleh undang-undang. Selain sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup. Sehingga ke depan keberadaan tukik bisa dijadikan sebagai salah satu atraksi yang dapat dilakukan oleh wisatawan di kawasan The Mandalika.

Melalui aksi tersebut, ITDC pun berharap dapat membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian penyu yang secara terus menerus bermigrasi dan hidup di seluruh perairan Indonesia. “Dengan adanya kegiatan ini, diharap dapat membangun kesadaran kita semua mengenai pentingnya konservasi alam bagi kelangsungan hidup hewan langka, salah satunya penyu sehingga bisa membuat kita lebih menyayangi lingkungan kita bersama,” tutupnya. (kir)

Tanjung (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Sarifudin, S.H., M.H., menjadi figur sentral yang diklaim ikut mempengaruhi peta politik pilkada, 9 Desember di KLU. Tak ayal, ia saat ini didekati oleh tim petahana, Dr. H. Najmul Akhyar – Drs. H. Suardi (NADI) maupun tim H. Djohan Sjamsu - Danny Karter Febrianto Ridawan (JODA).

Pendekatan dan komunikasi politik kepada Wabup, mulai dilakukan oleh kedua kubu.

Setelah Tim NADI yang dipimpin langsung oleh balon Bupati, Najmul Akhyar, Rabu kemarin giliran Tim JODA

bertemu dengan Wabup.

Hanya saja, kedua tim pemenangan bapaslon tidak mengungkap apa materi pembicaraan dengan wabup tersebut. “Nanti akan disampaikan, belum saatnya,” kata Tim relawan NADI, Rahadi.

Hal senada juga diungkapkan Tim JODA. Ardianto, SH., tokoh politik Hanura yang mendukung Djohan Sjamsu, yang hadir pada pertemuan dengan Wabup mengakui Sarifudin menjadi sosok sentral yang turut mempengaruhi perolehan suara terutama pada basis wakil bupati.

Ia meyakini, basis Sarifudin besar dan tergolong militan, se-

hingga instruksi pilihan wabup kepada salah satu bakal paslon berdampak terhadap perolehan suara mendatang.

Hanya saja, Ardianto menolak untuk membeberkan pokok pembahasan yang dilakukan antara wabup dan Tim JODA. Ia mengklaim, pertemuan tersebut bersifat normatif, sehingga visual apapun yang tersebar ke publik perihal foto wabup dan JODA tidak semestinya menimbulkan kepanikan di kubu lawan.

“Sebelumnya, Pak Sarifudin juga berfoto bersama Najmul dan Tim, dan tidak ada pihak yang merasa keberatan,” ujarnya. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) Hakamah, S.KH., menyorot perjalanan luar daerah 43 kepala desa (kades) dalam rangka bimbingan teknis (bimtek) ke Yogyakarta, Senin - pekan depan. Bagi DPRD, perjalanan luar daerah itu tidak masuk akal.

“Menurut kami itu sangat tidak masuk akal. DPRD saja semua biaya perjalanan dinas dipangkas, termasuk bensin Ketua DPRD juga, nihil,” ujar Hakamah, Kamis (18/9).

Ia membandingkan, perjalanan luar daerah itu sangat riskan. Selain memakan biaya di tengah krisis anggaran ADD dari APBD, situasi pandemi Covid-19 juga diminta menjadi

pertimbangan. Ia tidak menginginkan, sekembalinya para kades dari Yogyakarta, dapat memunculkan klaster baru yakni Klaster Bimtek Kades.

Menurut Hakamah, para kades ditetapkan sebagai pejuang Covid. Maka sangat beralasan jika bimtek itu harus ditunda.

Terhadap beberapa alasan itu, ia berharap agar semua elemen baik perangkat OPD yang membina pemerintah desa (pemdes) maupun pemdes sendiri, mempertimbangkan kembali perjalanan luar daerah tersebut. Menurut dia, belum terlambat bagi para kades untuk membatalkan rencana pemesanan tiket, hotel dan sebagainya.

Pendapat senada disuara-

kan Ketua Kasta KLU, Romi.

Kasta menolak tegas rencana kunjungan luar daerah itu. Ia juga lebih menyarankan agar dana-dana yang keluar untuk bimtek diarahkan untuk menguatkan recovery perekonomian desa akibat Covid.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB PMD, Atmaja Gumbara, SP., mengakui adanya bimtek ini. Dikatakan, pertemuan tersebut merupakan agenda yang sudah terencana pada APBDes dan harus dilakukan. Sebab, hingga saat ini masih ada beberapa kades yang masih membutuhkan informasi dan pemahaman detail terkait pengelolaan APBDes secara benar. (ari)

Polres Lotim Dalami Dugaan Penggelapan Bantuan KPM PKH Selong (Suara NTB) Dugaan penggelapan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh oknum pendamping PKH inisial, M di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur menjadi atensi pihak Polres Lotim. Pasca dilaporkan oleh masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada, Selasa lalu. Kasus tersebut saat ini masih dipelajari dan didalami oleh penyidik di Satreskrim Polres Lotim.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Daniel P. Simangunsong,SIK, mengaku jika pihaknya sudah menerima laporan dugaan penggelapan bantuan PKH yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum pendamping. Berkas dari laporan itu, kata dia, saat ini tengah dipelajari dan didalami oleh petugas untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. “Berkasnya masih kita pelajari dan dala-

mi,” ungkapnya, Kamis (17/9).

Dari laporan yang dilayangkan ke pihak kepolisian, oknum pendamping PKH mengambil uang KPM PKH yang sudah dinyatakan graduasi. Namun KPM masih terdata dan keluarga namanya sebagai penerima beserta uangnya dicairkan.

Kejadian ini berjalan selama dua tahun dari tahun 2018 hingga 2019. “Selama dua tahun itu uang masyarakat tetap cair tapi diambil oleh oknum pendamping PKH tersebut,” terang Sumarli yang mendampingi KPM melapor ke Polres Lotim, kepada Suara NTB. Dikatakannya, modus yang diduga dilakukan oleh oknum pendamping ini dengan mengambil buku rekening dari KPM PKH. Dari sanalah ia leluasa untuk mencairkan uang masyarakat yang pada dasarnya dicairkan oleh KPM itu sendiri. Sementara tugas pendamping hanya men-

dampingi dan bukan mencairkan uang atau bahkan memegang buku rekening KPM. Sementara selama dua tahun itu, tiga orang KPM PKH mengaku tidak pernah menerima bantuan dengan nominal yang bervariasi dari Rp2 juta hingga, Rp4 juta dari tiga KPM yang sudah ditemukan yaitu, Nurminah, Inaq Sahir, dan Sanep yang dibuktikan dengan print out rekening dari bank penyalur. Diduga masih banyak KPM yang sudah graduasi namun dananya tetap dicairkan dan diambil oleh oknum pendamping PKH tersebut. Di sisi lain,oknum pendamping PKH, M yang dihubungi via ponselnya, mengaku siap menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan.

Dirinya sudah mendatangi sejumlah KPM PKH ke rumahnya didampingi Korcam dan Korkab PKH. (yon)

Lalu Lintas Makin Ramai

Jalan Sikur Menuju Sakra Mendesak Diperlebar Mataram (Suara NTB) – Tingginya mobilitas masyarakat dari jalan Sikur menuju Kecamatan Sakra, Sakra Barat, tembus ke Keruak, Jerowaru, Lombok Timur (Lotim) selanjutnya tembus ke jalan menuju Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok Tengah (Loteng) perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Hal ini penting dilakukan agar lalu lintas masyarakat, barang dan jasa, berjalan lancar tanpa kendala yang berarti.

Anggota DPRD Provinsi NTB H. Haerul Warisin, M.Si melihat, jika jalan ini sudah selayaknya dilakukan pelabaran dan statusnya bisa dinaikkan dari jalan provinsi menjadi jalan negara atau jalan nasional. Pasalnya akses jalan tersebut terhubung dengan objek vital seperti Bandara

Lombok, Kantor Bupati Lotim dan Labuhan Haji.

“Jalan Sikur ini harus diangkat statusnya dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Ataupun misalnya tidak bisa dinaikkan statusnya tapi pemerintah provinsi melebarkan jalan itu dan dirawat, diaspal dengan bagus. Jangan dibiarkan rusak seperti sekarang ini. Kenapa dia demikian? karena arus lalu lintasnya terlalu padat. Sehingga pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur dan PUPR harus memikirkan itu,” katanya, Kamis (17/9).

Ia mengatakan, pelebaran dan peningkatan kualitas jalan Sikur ini bisa dibilang mendesak. Di samping karena lalu lintas sudah semakin padat, juga sering terjadi kecelakaan kendaraan bermotor di jalur tersebut lantaran

akibat beberapa permasalahan, yakni menyangkut dana belum direalisasikan di bank akibat masih ada warga belum mengambil buku tabungan.

Kalau belum mengambil buku tabungan, otomatis dananya belum bisa didebet dan RTGnya belum dibangun. Kedua kata dia, ada beberapa yang dobel sudah dilakukan permohonan di bank untuk dibersih-

kan, namun belum ditindaklanjuti. Sehingga data yang harusnya dobel itu berkurang, tapi belum dibersihkan. Ketiga, ada RTG yang dibangun mandiri belum masuk. “Itu yang menyebabkan ada 1.150 RTG bermasaah ini,”ujar dia.

Menurutnya setelah ada konsolidasi dengan Disperkim terkait hal ini, maka data ini bisa diselesaikan. (her)

Normatif, Pertemuan Wabup dan Bapaslon

Disorot, Bimtek Kades Se-KLU saat Pandemi

LEPAS - Puluhan tukik dilepas kembali di kawasan Pantai Kuta sebagai lokasi konservasi penyu.

Halaman 4

(Suara NTB/dok)

H.Haerul Warisin belum dilakukan pelebaran.

“Ini adalah sederhana, namun sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena jalannya

kecil maka sering terjadi kecelakaan. Dan jalannya belum ada pelebaran sehingga diharapkan ini agar mendapatkan perhatian,” lanjutnya.

Mantan Wakil Bupati Lotim ini menegaskan, masyarakat Lombok Timur sangat menginginkan agar jalan tersebut segera diperlebar. Kebijakan pelebaran jalan ini juga penting dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyakarat Lotim. “Jika itu terealisasi maka akan mengangkat perekonomian masyarakat.

Saya pikir itu tidak akan sulit diperlebar jalannya, terlebih panjangnya hanya tujuh kilo saja” ungkapnya.

Di tempat terpisah Kepala Dinas PUPR NTB H. Sahdan, S.T., M.T., menegaskan, pihaknya akan melakukan yang terbaik bagi masyarakat. PUPR dalam hal ini akan merespons keingi-

nan masyarakat berkenaan dengan pelebaran ataupun peralihan jalan dari jalan itu menjadi jalan nasional.

“Tidak ada masalah saya kira. Tapi nanti mesti akan dikaji jaringannya. Kalau memungkinkan dan syaratnya mendukung maka statusnya bisa dinaikkan,” ujarnya.

Menurut Sahdan, jika nantinya terdapat usulan untuk pelebaran dan status jalan tersebut maka akan dilakukan pengkajian. Kalau memungkinkan dan layak maka itu semua tidak ada masalah. Kementerian PUPR dalam hal ini mengkaji secara komprehensif kelayakan dari berbagai sisi.

“Karena itu kan kewenangan pusat maka mereka yang akan mengkaji. Dan kami di provinsi hanya mengusulkan atas usulan kabupaten maupun kota,” tutupnya.(ris/*)

(Suara NTB/ist)

RAPIM - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Wabup Hj. Sumiatun dan Sekda H. Baehaqi saat memimpin rapim.

Lobar Habiskan Rp69 Miliar untuk Tambahan Belanja Aparatur Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) mengalokasikan Rp69 miliar pada APBD murni dan perubahan untuk membayar tambahan belanja aparatur yang masuk item tunjangan perbaikan atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). TPP ini menjadi hak ASN, karena mengacu regulasi pemda harus mengalokasikan. Dari sisi dampak pemberlakuan TPP ini justru berdampak terhadap kedisiplinan ASN di Loba.

“Daerah baru mampu memberikan TPP itu kurang lebih 30 persen atau Rp69 miliar dari seharusnya dialokasikan lebih dari Rp200 miliar untuk TPP,” tegas Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Kamis (17/9).

Dari alokasi Rp69 miliar itupun, ujarnya, pemda baru bisa memberikan 30 persen TPP dari seharusnya 100 persen yang diberikan. Ia pun menanggapi pernyataan pihak DPRD yang menganggap penambahan belanja pegawai untuk TPP tidak elok. Menurutnya TPP ini menjadi hak ASN dan menjadi kewajiban pemda untuk memberikan TPP tersebut.

Dana Rp 9 miliar untuk TPP pada usulan APBD-P, terangnya, bukan tambahan belanja,

namun itu menambah kekurangan anggaran sehingga totalnya Rp69 miliar. “Itu justru menambah kekurangan,” jelas dia.

Ke depan pihak pemda berupaya agar TPP bisa meningkat hingga 50 persen. Sehingga setelah itu barulah penilaian yang menjadi acuan pemberian TPP tidak hanya tingkat kedisiplinan kehadiran ASN, namun penilaian kinerja aparatur. Ia mengapresiasi sejauh ini tingkat kedisiplinan ASN di Lobar yang meningkat hingga 98,8 persen.

Hal ini juga menjadi dampak dari pemberlakuan TPP tersebut.

Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun mengapresiasi meningkatnya kedisiplinan ASN di Lobar. Karena itu TPP ini menjadi bentuk penghargaan kepada ASN yang disiplin. “Disiplin inilah yang membuat kita bekerja lebih baik,”jelas dia.

Ia pun berharap agar semua kepala OPD tetap mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinan ke depan. Karena itu ia berharap agar sisa ASN yang belum disiplin bisa dikejar hingga 100 persen. Jangan sampai ada anggapan aparatur bahwa apel pagi dan sore itu sekedar rutinitas, namun hal ini sebagai upaya pendisiplinan ASN ke depan. (her)

Pasangan Saswadi-Dahrun Optimis Bisa Berbicara Banyak Praya (Suara NTB) Bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah Drs. H. L. Saswadi, M.M., - H. Dahrun (Sadar), menjadi satu-satunya pasangan calon kepala daerah dari jalur independen atau perseorangan di gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng). Meski harus berhadapan dengan bapaslon kepala daerah dari partai politik, pasangan Sadar menegaskan optimis bisa berbicara banyak di Pilkada Loteng mendatang. Berbekal syarat dukungan yang sudah ada sebelumnya.

“Kalau bicara peluang, saya rasa semua kita sama,” ujar H.L. Saswadi, kepada Suara NTB, Kamis (17/9).

Bahkan, kalau bicara soal basis dukungan pasangan Sadar sudah punya modal awal.

Berupa syarat dukungan yang sudah diserahkan ke KPU Loteng, yakni sebesar 57 ribu lebih. Dan, itu jauh lebih riil.

Ia mengatakan, pasangan Sadar punya dua fokus program utama yang ditawarkan kepada masyarakat Loteng.

Pertama, embungnisasi serta pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Kedua hal tersebut penting, karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Loteng yang saat ini masih tergantung pada sektor pertanian serta UMKM. Embungnisasi dalam hal ini ialah bagaiamana memperbanyak embung sebagai penampung air sementara di kala musim hujan. Yang kemudian bisa digunakan untuk mengai-

ri sampai 10 hektare lahan pertanian setiap musim tanamnya. “Untuk membangun dam atau bendungan tentu butuh biaya serta perencanaan panjang. Tapi kalau embung, jauh lebih memungkinkan,” ujarnya.

Kalau sudah begitu, produksi pertanian bisa meningkat.

Buruh tani bisa berkerja dan pada akhirnya bisa mendorong taraf ekonomi masyarakat.

“Masyarakat kita masih banyak yang bergabung di sektor pertanian. Jadi kalau sektor pertanian maju, itu bisa mendorong peningkatan taraf ekonomi petani di daerah ini,” jelas mantan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) NTB ini.

Selain itu, ujarnya, sektor UMKM, penting diperkuat.

Mengingat, penyangga ekonomi daerah itu ialah UMKM. Sejarah pun mencatat, sektor UMKM menjadi sektor yang paling andal dan tangguh dengan krisis ekonomi. Beberapa kali krisis ekonomi melanda, sektor UMKM selalu bisa bertahan.

Karena kalau bicara usaha skala besar, sudah ada perbankan. Tinggal sekarang bagaimana memikirkan UMKM yang bermodal kecil. Dan, itu semua butuh komitmen dan kemauan kuat dari pemerintah daerah.

“Kalau pembangunan infrastruktur berupa jalan itu kewajiban pemerintah untuk menunjang jalannya pembangunan di daerah ini. Termasuk pembangunan pariwisata. Tanpa mengabaikan pengembangan UMKM, ”ujar mantan Penjabat Bupati Lombok Barat ini. (kir)

SUARA NTB Jumat, 18 September 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Kerja Sama Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Kolaborasi Tiga Komoditi Unggulan, Dompu akan Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dompu (Suara NTB) – Pemerintah menargetkan pembangunan pabrik pakan ternak dengan bahan dasar jagung akan berdiri di Dompu. Selain pabrik pakan, perluasan area penanaman tebu untuk memaksimalkan produksi pabrik gula PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) jadi perhatian pemerintah. Jika ini terealisasi, ditambah pabrik konsentrak tembaga oleh PT Sumawa Timur Mining (STM) akan menjadikan Kabupaten Dompu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Hal itu disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dalam kunjungan silaturrahmi dengan masyarakat di Desa Doropeti Kecamatan Pekat, Selasa (15/9) lalu. “Saya membayangkan pabrik tebu yang menghasilkan gula sekarang sudah ada, bukan lagi cita – cita. Berikutnya akan ada pabrik pengolahan jagung sebesar ini juga di Dompu, maka kesejahteraan, kemakmuran tinggal tunggu waktu saja di tempat ini,” katanya.

Bahkan lanjut Dr. Zul sapaan akrab Gubernur NTB ini, PT Sumbawa Timur Mining (STM) bila memasuki masa produksi dan membangun pengolahan industri ekstraktif seperti tembaga dan emas, maka bukan mustahil Dompu akan menjelma menjadi kabupaten sebagai sentra baru pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Untuk mendukung itu, Dr. Zul menyampaikan komitmennya dalam membangun NTB bersama para Bupati dan wali kota, tidak akan mempersulit dunia usaha maupun investasi

dan masyarakat harus berkontribusi dengan kehadiran dunia usaha. “Tugas pemerintah adalah memberikan bantuan dunia usaha, agar masyarakat juga berkontribusi. Dunia usaha akan menderita kalau tujuan semata hanya cari uang dan keuntungan, tidak mungkin ada keberkahan kalau masyarakat di sekitar pabrik kesusahan.

Tujuan bisnis supaya kita bisa tumbuh utuh sebagai manusia secara bersama, dan ini harus ketemu antara pengusaha dengan masyarakat,” katanya.

Ia juga menegaskan, akan membantu semua pengusaha kecil dan memberdayakan UKM. “Tapi come on. Tidak semua industri, tidak semua bisnis bisa dikerjakan oleh UKM. Kita juga butuh yang besar, kita tidak boleh anti dengan yang besar. Karena yang besar, dengan kerendahan hatinya akan menggandeng yang kecil untuk hidup bersama – sama,” katanya.

Terkait persoalan lahan yang masih dihadapi PT SMS dengan warga, Gubernur meminta waktu untuk menyelesaikan. Kapolres, Kajari, Bupati, Kepala Desa, perwakilan warga bersama tim dari Pemprov untuk menelusuri persoalan lahan seluas 1.700an ha tersebut. Selama masih dalam sengketa, tidak ada yang bisa mengklaim memiliki. Tapi masyarakat bisa memperoleh manfaat dengan menanam tebu.

Selain itu, Gubernur juga meminta kepala Dinas LHK Provinsi untuk mempelajari pola kerjasama lahan yang bisa dimanfaatkan bagi perluasan area tanaman tebu sekitar PT SMS. Kare-

Polisi Mulai Periksa Saksi Dugaan Tipilu Dompu (Suara NTB) – Satreskrim Polres Dompu, mulai memeriksa sejumlah saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pemilu (Tipilu), terkait mutasi puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lingkup pemerintah daerah. Baik guru, kepala sekolah serta pejabat fungsional.

Kasatreskrim Polres Dompu, Iptu Ivan Roland Cristofel kepada wartawan di kantornya menjelaskan, Minggu 13 September lalu pihaknya sudah menerima berkas laporan dari Bawaslu terkait (Suara NTB/Jun) dugaan pelangaran pemilu Ivan Roland Cristofel yang dilakukan Bupati dan Pejabat BKDPSDM. “Benar sudah kita terima laporannya dari Bawaslu, sedang ditindaklanjuti,” terangnya.

Sebagai langkah awal pembuktian, lanjut dia, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi seperti ASN yang bersangkutan, Bawaslu dan jajaran BKDPSDM. Untuk diketahui, kasus tersebut sudah naik pada tahap penyidikan, artinya akan ada calon tersangka yang akan ditetapkan polisi. “Kalau sudah naik sidik pasti ada nanti yang akan jadi tersangka. Hanya saja, belum ada yang kita tetapkan, semua status sebagai saksi,” jelasnya.

Kendati waktu proses pembuktian dugaan tindak pidana pemilu ini terbatas hanya 14 hari, pihaknya optimis mampu menuntaskan. Salah satu caranya yakni dengan mengarahkan tim untuk bekerja siang malam.

Selain Kepala BKDPSDM, Ir. Ruslan dan Kabid Mutasinya Abdul Suhud diperiksa penyidik sebagai saksi. Bupati Dompu Drs H Bambang M Yasin akan dihadirkan pihaknya dalam waktu dekat ini untuk dimintai keterangan. Prinsipnya, siapapun yang tersebut namanya lantaran terlibat akan dipanggil tanpa terkecuali.

Kalaupun tidak dipenuhi, Ivan Roland Cristofel menegaskan, siap untuk menjemput bola demi memaksimal waktu yang ada. Contoh kasus, saksi di Kecamatan Kilo dan Kempo. Lantaran tak hadir polisi langsung mendatanginya untuk meminta keterangan. “Karena keterbatasan waktu, untuk beberapa yang tidak hadir kita akan jemput bola. Kasus ini tetap kita koordinasikan juga dengan Polda NTB,” pungkasnya.

Informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya, Bupati dan Kepala BKDPSDM dilaporkan masyarakat lantaran memutasi puluhan ASN. Mutasi tersebut diduga kuat bertentangan dengan Pasal 71 Undang-undang Pilkada, yang mana menegaskan bahwa kepala daerah dilarang melakukan pergeseran atau mutasi dan rotasi jabatan enam bulan sebelum penetapan calon. Namun kenyataannya di lapangan, selain guru terdapat pejabat fungsional yang justru dimutasi. (jun)

Covid-19 Melandai di KSB, Masyarakat Jangan Lengah Taliwang (Suara NTB) Jumlah pasien Coronavirus Disease (Covid-19) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali mengalami penurunan. Berdasarkan data Gugus Tugas Kabupaten, per tanggal 16 September 2020, tersisa 2 orang yang sementara ini masih menjalani isolasi.

Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 KSB, H. Tuwuh menjelaskan, sebelumnya dua hari berturut-turut 2 orang pasien telah dinyatakan sembuh. “Hari Selasa dan Rabu ada dinyatakan selesai isolasi dan sembuh. Jadi posisi per hari ini, kita tinggal 2 kasus saja,” terangnya, Kamis (17/9).

Menurut H. Tuwuh melandainya jumlah kasus sementara ini diharapkan dapat terus dipertahankan. Dan untuk memastikan, tidak akan ada kasus baru lagi memerlukan kerja sama seluruh pihak. Tidak sama pemerintah, tetapi secara luas masyarakat. “Apa yang dilakukan pemerintah sejauh ini kita selalu upayakan yang maksimal. Tapi itu tidak bisa lebih maksimal lagi kalau tidak ada dukungan masyarakat,” cetusnya.

Hal penting yang perlu dilakukan masyarakat dalam menghadang laju kasus virus corona itu, ditegaskan H. Tuwuh, satusatunya adalah kepatuhan. Yakni kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol pencegahannya baik secara individu maupun komunitas. “Saya kira informasi soal pencegahan Covid-19 ini sudah diketahui oleh masyarakat. Tinggal keinginan masyarakat saja mau patuh atau tidak,” tegasnya.

Ia menambahkan, untuk memastikan penerapan protokol pencegahan Covid-19 benar-benar dipatuhi masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Pemprov NTB telah membuat regulasi yang ketat, khususnya penggunaan masker sebagai alat pelindung saat berada di luar rumah. “Sekarang kan lagi gencar sosialisasi sekaligus penegakan disiplinnya. Dan mudah-mudahan masyarakat bisa patuh karena akan ada sanksi bagi mereka yang tidak pakai masker ketika berada di luar rumah,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/ula)

MELIHAT GULA - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat melihat gula hasil produksi PT SMS dalam kunjungannya, Selasa (15/9) ke Kabupaten Dompu (foto kiri). Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat melihat tebu sebelum masuk ke produksi (foto kanan). na ada sekitar 12 ribu ha yang dikuasai dan diduga ditelantarkan investor, sehingga bisa diberdayakan untuk masyarakat. “Kalau bisa, dicari model kerjasamanya. Jangan sampai itu ndak ditanami apa - apa, yang rugi kita,” kata Gubernur.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada kesempatan yang sama menyampaikan, sejak 2014 lalu mengajukan surat ke Pemprov agar lahan

yang menjadi kewenangan Provinsi untuk bisa digunakan menjadi mitra kehutanan dengan masyarakat dan ditanami tebu atau lainnya. Sehingga kapasitas produksi PT SMS terpasang 5 ribu ton tebu per hari bisa dimaksimalkan.

H. Bambang juga mengambil kesempatan ini kembali menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan ijin pemanfaatan lahan seluas 30 ribu ha ke

PT SMS. Ijin yang ditandatangani berupa ijin prinsip dan amdal untuk pabrik dengan kapasitas 5 ribu ton tebu per hari, atau membutuhkan lahan tebu seluas 30 ribu ha.

Saya sejak 2014 mengajukan ke Provinsi agar ada lahan yang menjadi kewenangan provinsi untuk bisa kita pake untuk menjadi mitra kehutanan dengan masyarakat, untuk tanam tebu dan sebagainya. Nanti saya

akan mengirim surat lagi ke bapak, supaya kapasitas produksi PT SMS terpasang sekarang itu 5 ribu ton tebu per hari. Itu berarti harus ada 30 ribu ha tebu yang disiapkan perusahaan dan masyarakat.

“Kita tahu, PT SMS hanya punya lahan sekitar 5 rb ha. Sisanya dari masyarakat yang 25 ribu ha, dari Desa – Desa sekitar sini,” ungkap H. Bambang.

Di tengah pandemi Covid-19,

pemerintah dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mengalokasikan anggaran sekitar Rp.640 triliun dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR) dan kepada masyarakat Dompu diberi ruang hingga Rp.1 triliun. Komoditi tebu sangat layak dibiayai dari program KUR yang biayanya sampai Rp.50 juta per ha.

“Peluang ini akan bisa kita manfaatkan,” katanya. (ula/*)

Diduga Tak Netral, 21 ASN Kabupaten Bima Dilaporkan ke KASN Bima (Suara NTB) – Sebanyak 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) ruang lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dilaporkan ke Komisi ASN karena diduga tak netral selama tahapan Pilkada 2020.

“Selama tahapan Pilkada 2020, sudah ada 21 ASN yang kita laporkan ke Komisi ASN karena tak netral,” kata Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bima, Abdurrahman, S.H, Kamis (17/9).

Lebih lanjut dikatakannya, laporan tersebut sudah mendapat respon dari Komisi ASN. Bahkan kabarnya juga, Komisi ASN sudah mengeluarkan sanksi rekomendasi kepada 10 ASN. “Sudah ada 5 ASN yang

diberikan sanksi. Sedangkan 5 sisanya berproses,” katanya.

Kata dia, sanksi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi ASN akan diteruskan ke Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk memberikan tindakan bagi ASN yang terbukti melanggar etik itu. “Sebelum ditetapkan Calon, yang berwenang memberikan tindakan atau sanksi terhadap ASN yang tidak netral, adalah PPK atau Kepa-

la Daerah,” katanya.

Sementara, 11 ASN yang tidak netral lainnya masih berproses.

Bahkan Bawaslu setempat, masih menunggu hasil yang diputuskan oleh KASN terhadap 11 ASN tersebut. “Masih kita tunggu hasilnya. Untuk sementara pelanggaran netralitas ASN yang paling banyak di NTB adalah Kabupaten Bima,” katanya.

Abdurrahman mengaku bentuk tidak netral puluhan ASN tersebut, seperti mengikuti atau

Para Tersangka Kasus BPR Mulai Disidang Taliwang (Suara NTB) Empat tersangka kasus Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumbawa Barat mulai menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram.

Para tersangka juga terancam hukuman minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun atas perbuatan yang merugikan negara sebesar Rp466 juta.

“Hari ini merupakan sidang pertama mereka di PN Tipikor dan baru sebatas pembacaan surat dakwaan saja dan sidang selanjutnya merupakan pemeriksaan para saksi,” ujar Kejari KSB, kepada Suara NTB melalui Kasi Pidsus Aji Rahmadi SH, MH, Kamis (17/9). Keempat tersangka juga hadir di sidang pertama tersebut tidak ada yang absen.

Dakwaan yang dibebankan kepada mereka dianggap relevan karena kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya cukup tinggi. Apalagi terdakwa juga terbukti secara sah mempergunakan uang tersebut secara pribadi (memperkaya diri sendiri) yang dapat merugikan negara. Dimana didalam aturan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 2001 tentang upaya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selain tindak pi-

(Suara NTB/ist)

DAKWAAN - Sidang pembacaan dakwaan terhadap para tersangka kasus BPR tahun 2013 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, Kamis (17/9). dana kurungan, terdakwa juga tetap akan dibebankan untuk tetap mengembalikan uang tersebut dan saat ini tersisa tinggal satu orang yang belum mengembalikannya. “ Dari empat tersangka tiga diantaranya sudah mengembalikan secara full terhadap kerugian tersebut sementara sisanya hanya mampu mengembalikan sebesar Rp20 juta,” sebutnya.

Tentu dalam penanganan perkara ini, pihaknya memastikan akan tetap pekerja secara professional sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena pada prinsipnya apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa sudah jelas melanggar hukum, kalaupun terdakwa sudah mengembalikan maka itu akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim apakah akan mengurangi hukuman mereka atau tidak.

Pemberian sanksi tegas ini dilakukan untuk memberikan efek jerah bagi para pelaku lainnya yang kiranya akan melakukan perbuatan yang sama baik itu kepala desa maupun tindak pidana korupsi yang lainnya. Pihaknya juga tetap menghimbau kepada semua pihak untuk menghindari praktek korupsi. Hal itu dilakukan untuk menekan munculnya tindakan yang melawan hukum dan pihaknya juga tetap terbuka bagi desa yang akan melakukan kordinasi terkait penggunaan anggarannya. “ Kami tetap menghimbau kepada semua pihak untuk tetap menggunakan anggarannya secara baik dan benar guna menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga tetap akan memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar untuk memberikan efek jera” tegasnya. (ils)

menghadiri sosialisasi bakal calon tertentu. Kemudian mengarahkan massa pendukung bakal calon. “21 ASN yang tidak netral ini kita tangani berdasarkan laporan dari masyarakat dan temuan,” katanya.

Mencegah pelanggaran serta tidak netralnya ASN dalam tahapan Pilkada 2020, Abdurrahman menambahkan pihaknya tetap melakukan berbagai upaya. Seperti intens sosialisasi dan mengeluarkan surat imbauan. “Ini sebagai bentuk langkah pencegahannya. Namun jika tidak bisa dicegah, tentu akan kita tindak sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

Abdurrahman

Dinas Dikbud Sumbawa Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka di 47 SMP SumbawaBesar(SuaraNTB)– Sebanyak 47 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sumbawa akan melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka dalam masa covid-19. Uji coba tersebut mulai dilakukan pada Senin, 21 September pekan depan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, H. Sahril, M. Pd kepada wartawan, Kamis (17/9) membenarkan hal tersebut. Keputusan ini berdasarkan hasil verifikasi permohonan izin pembelajaran tatap muka masa covid 19 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan dalam bentuk uji coba sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka new normal dilaksanakan secara serentak untuk seluruh sekolah.

“Pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan pada 21 September 2020 di 47 SMP, “ sebutnya.

Puluhansekolahdimaksudyakni SMPN 1 dan 3 Empang, SMPN 1 dan SMPN 2 Tarano, SMPN 1 Plampang, SMPN 5 Satap Plampang, SMPN 1 Labangka, SMPN 1 dan SMPN 2 Maronge, SMPN 1 Lape, SMPN 3 Satap Lape, SMPN 1 Lopok, SMPN 4 Satap Lopok, SMPN 1 Moyo Hulu, SMPN 5 Satap Moyo Hulu, SMPN 1 Lenangguar, SMPN 2 Satap Lenang-

guar, SMPN 1 Orong Telu, SMPN 3 Satap Orong Telu, SMPN 2 dan SMPN3Lunyuk,SMPN1Ropang, SMPN 2 Satap Ropang, SMPN 1 Lantung, SMPN 1 Rhee, SMPN 2 Satap Rhee, SMPN 1 Utan, SMPN 3 Satap Utan, SMPN 1 dan SMPN 2 Buer, SMPN 1 dan SMPN 5 Alas, SMPN 1 dan SMPN 3 Alas Barat, SMPN 1 dan SMPN 4 Sumbawa, SMPN 1 dan SMPN 2 Unter Iwes, SMPN 1 Batu Lanteh, SMPN 3 Satap Batu Lanteh, SMPN 1 dan SMPN 2 Labuhan Badas, SMPIT Samawa Cendekiyah, SMPN 1 dan SMPN 5 Moyo Hilir, SMPN 1 Moyo Utara dan SMPN 2 Satap Moyo Utara.

Terhadap sekolah yang ditunjuk, pihaknya berharap agar benar-benar menerapkan protokol kesehatan serta juknis pelaksanaan pembelajaran masa covid19. Serta sebelum kebijakan pelaksanaan pembelajaran uji coba tatap muka, agar dipastikan pihak sekolah mengkomunikasikan dengan orang tua/wali murid untuk bersama-sama mendampingi siswa di luar lingkungan sekolah sesuai protokol kesehatan. Sehingga baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah siswa tetap dalam protokol kesehatan. Kemudian apabila dikemudian hari terjadi peningkatan kasus covid-19, maka kebijakan ini akan ditinjau kembali. (ind)

Kerja Sama Dispussip Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Tahun Ini, Perpustakaan Kabupaten Sumbawa Terakreditasi B SumbawaBesar(SuaraNTB)– Perpustakaan Kabupaten (Perpuskab) Sumbawa mulai terakreditasi di tahun 2020 ini.

Dari asistensi yang dilakukan Lembaga Akreditasi Perpustakaan Perpusnas RI, Perpuskab Sumbawa mendapatkan sertifikat akreditasi B. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispussip) Kabupaten Sumbawa, Hasbullah, S.Pd membenarkan telah terakreditasinya Perpuskab Sumbawa. Sertifikat akreditasi B diperoleh beberapa bulan yang lalu. “Kita Perpustakaan Kabupaten Sumbawa

sudah akreditasi. Sejak lama, baru sekarang akreditasi. Kita akreditasi B sekarang (tahun 2020 red),” ujarnya saat ditemui Suara NTB baru-baru ini.

Dijelaskannya, dalam proses akreditasi ini, awalnya terdapat isian formulir yang harus dilengkapi. Bukti pendukung dan lampirannya dikirim ke lembaga akreditasi Perpusnas pada Februari lalu. Selanjutnya dilakukan asistensi oleh tim akreditasi dari pusat di Perpustakaan Provinsi.

Dalam asistensi tersebut ternyata masih terdapat instrument yang keliru. Diantaranya dalam

(Suara NTB/ist)

Hasbullah

tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dinilai tumpang tindih. Kemudian anggaran terlalu rendah untuk pembiayaan perpustakaan. Sehingga, Perpuskab Sumbawa mendapatkan akreditasi B. “Ada tiga tingkat akreditasi, dari C, B, sampai A. Ternyata dari akreditasi itu, kita baru tahu bahwa kita masih sangat kurang. Ada banyak yang dinilai, dan kita mendapatkan akreditasi B,” terangnya.

Setelah mendapat akreditasi ini, lanjutnya, maka akan mempermudah Perpuskab dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah dan lembaga swasta

lainnya. Tentunya apa yang telah diperoleh akan terus di tingkatkan ke depannya. Karena Perpuskab Kabupaten merupakan perpustakaan Pembina yang akan membina perpustakaan semua desa, kelurahan, sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

“Mudah-mudahan ke depan kita dongkrak lagi, karena perpustakaan kabupaten menjadi perpustakaan Pembina yang akan membina semua perpustakaan. Di semua desa ada 157 dan 8 kelurahan, SD sampai perguruan tinggi harus kita bina perpustakaannya,” pungkasnya. (ind/arn/*)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 18 September 2020

Halaman 6

Meski Sudah Simulasi Penjaminan Mutu Tetap Terjaga PEMETAAN mutu lembaga dilakukan oleh Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) NTB walaupun situasi pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Langkah itu dilakukan agar penjaminan mutu di lembaga tetap terjaga.

Kepala BP PAUD dan Dikmas NTB, Drs. Suka, M.Pd., pada Kamis (17/9) mengatakan, pemetaan mutu bertujuan untuk penjaminan mutu internal agar tetap berlang(Suara NTB/dok) sung dan terarah serta Suka berkesinambungan walaupun di masa pandemi Covid-19. Melalui pemetaan mutu itu dapat diketahui dari delapan standar nasional pendidikan (SNP), standar mana saja yang sudah terpenuhi dan yang belum terpenuhi.

“Dari data itu, kami menindaklanjutinya dengan program supervise atau pembinaan atau pendampingan ke lembaga agar semua delapan SNP itu terpenuhi dan bahkan bisa melampauinya,” katanya.

Suka menyebutkan, target lembaga yang dilakukan pemetaan mutu sebanyak 650 lembaga. Ia bersyukur, sampai saat ini sudah mencapai 731 lembaga. Total seluruhnya mencapai 800 lembaga.

Ia sendiri turun ke lapangan di beberapa satuan dalam rangka memonitoring pelaksanaan verifikasi pemetaan mutu yang dilakukan oleh petugas verifikasi pemetaan mutu. Tujuan monitoring pelaksanaan verifikasi pemetaan mutu adalah melakukan uji petik untuk memverifikasi dan memvalidasi data mutu yang dimasukkan oleh petugas verifikasi. Juga memastikan pelaksanaan pengumpulan data dan verifikasi mutu di lapangan sesuai dengan pedoman atau panduan pengumpulan data mutu. “Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam proses verifikasi de dalam aplikasi,” katanya.

Suka juga melakukan observasi, wawancara, dan diskusi dengan tiap lembaga yang dikunjungi, banyak lembaga yang mengalami kesulitan dalam pengisian di dalam aplikasi dikarenakan sulitnya sinyal berhubung letak lembaga yang jauh dari lingkungan perkotaan. Juga ada beberapa lembaga yang harus dibantu oleh verifikator untuk mengisi ke dalam aplikasi pemetaan mutu. (ron)

Kelompok Rentan

Penyebab Rendahnya Peringkat Literasi dan Numerasi NTB Mataram (Suara NTB) Peringkat Provinsi NTB terkait literasi dan numerasi sangat rendah. Rendahnya peringkat literasi dan numerasi di Provinsi NTB tidak lepas dari masih adanya kelompokkelompok rentan yang selama ini menghadapi tantangan serius dalam pembelajaran.

Hal itu mengemuka pada diskusi virtual bertajuk Rembuk NTB yang diikuti para pemangku kepentingan di Provinsi NTB, pada Rabu (16/9). Diskusi virtual ini dimulai dengan pemaparan data dan informasi tentang profil literasi dan numerasi Provinsi NTB oleh Dr. Lalu Sirajul Hadi, M.Pd., dan Lalu Hamdian Afandi, M.Pd. Disebutkan berdasarkan sejumlah studi dan survei, Provinsi NTB masih berada di posisi yang cukup memprihatinkan di tingkat nasional.

Menurut kajian Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) yang dilakukan oleh Puspendik Kemendikbud pada tahun 2019, Provinsi NTB berada di urutan 33 secara nasional untuk kemampuan membaca dan urutan 30 untuk kemampuan Matematika. Sirajul menyampaikan, rendahnya peringkat literasi dan numerasi di Provinsi NTB ini tidak lepas dari masih adanya kelompok-kelompok rentan yang selama ini menghadapi tantangan serius dalam pembelajaran.

Kelompok-kelompok rentan ini adalah para siswa yang orang tuanya memiliki masalah ekonomi, siswa berkebutuhan khusus dan kesulitan belajar fungsional, siswa yang orang tuanya merupakan pekerja migran serta siswa yang berada di lokasi terpencil dan tidak memiliki akses digital serta siswa yang berdampak bencana. “Misalnya karena gempa dan pandemi Covid-19,” katanya.

Diskusi ini diikuti berbagai pihak termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten, perwakilan DRPD provinsi dan kabupaten, ormas Islam di NTB, LSM pegiat literasi serta akademisi dari sejumlah kampus ternama di Provinsi NTB. Kegiatan ini difasilitasi oleh Program INOVASI Provinsi NTB dan didukung penuh oleh Konsorsium NTB Membaca dan Asosiasi Dosen LPTK se-NTB. Dalam diskusi ini juga dipaparkan hasil kajian terbaru terkait kondisi pembelajaran di NTB selama masa pandemi.

Ada sejumlah tantangan yang dialami oleh dunia pendidikan, tingkat kesiapan dan dukungan orang tua pada anak untuk belajar di rumah, serta masih belum tersedianya perangkat aturan dan kebijakan yag sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di masa pandemi, khususnya bagi mereka yang berasal dari -kelompok rentan Rembuk NTB ini juga mengeksplorasi potensi dan peluang yang ada dan bisa didayagunakan untuk mengangkat kualitas literasi di Provinsi NTB. Sejumlah kabupaten diketahui telah memiliki perangkat kebijakan yang berpihak pada literasi, numerasi, dan pendidikan inklusif.

Provinsi NTB juga selama ini telah memiliki tenaga-tenaga pendidik terlatih yang potensinya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Tidak hanya itu, Sirajul menyampaikan, berbagai elemen lain di luar pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya peningkatan kualitas literasi dan numerasi di Provinsi Seribu Masjid ini. “Sekarang tinggal bagaimana mengkonsolidasikan kekuatan ini,” ujarnya.

Pada sesi terakhir diskusi, para peserta bersepakat bahwa kondisi NTB yang dipaparkan sebelumnya adalah menjadi tanggung jawab semua. Untuk itu langkah ke depan mesti dirumuskan secepatnya secara bersama-sama pula.

Bentuk konkrit yang muncul dari diskusi adalah pembentuk kelompok kerja atau pokja, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Kelompok kerja inilah yang nantinya akan mengidentifikasi akar masalah di tiap daerah dan kemudian merumuskan solusi lokal yang relevan.

Program Manajer INOVASI Provinsi NTB, Sri Widuri, pada bagian akhir acara menyampaikan apresiasinya pada para peserta diskusi. Menurutnya, ada banyak hal yang bisa dipetik dari Rembuk NTB ini. Dia berharap ke depan kegiatan rembuk seperti ini dilaksanakan secara rutin dan dipimpin oleh pemerintah misalnya Bappeda agar komunikasi dan kolaborasi antara berbagai elemen dan pemangku kepentingan bisa tetap terjaga.

“Untuk mencapai tujuan bersama dalam mengakselerasi peningkatan kemampuan literasi dan numerasi dan harkat semua anak, khususnya yang mengalami krisis belajar paling berat,” harapnya. (ron)

Pembukaan Sekolah hanya di Zona Hijau dan Kuning

Mataram (Suara NTB) Simulasi pembelajaran tatap muka dilaksanakan di SMAN, SMKN, dan SLBN di seluruh kabupaten/kota di semua zona penyebaran Covid-19. Meski demikian, jika hasil simulasi berhasil, pembukaan belajar mengajar tatap muka di sekolah harus tetap mematuhi Revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri, yaitu hanya daerah zona hijau dan zona kuning penyebaran Covid-19 yang boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Yusuf pada Kamis (17/9) mengatakan, PGRI tetap mengacu pada regulasi yang telah dikeluarkan yaitu Revisi SKB em-

”

pat menteri. Ada beberapa kebijakan yang penting terkait pembukaan sekolah yaitu hanya daerah zona hijau dan zona kuning penyebaran Covid-19 yang diperbolehkan

Apakah simulasi berhasil atau tidak?

Jika sekolah masih berada pada zona oranye atau merah dilarang membuka pembelajaran tatap muka. Jangan sampai ada klaster baru penyebaran Covid-19 yaitu klaster sekolah. Kita harus menjaga keselamatan dan kesehatan siswa, guru dan tenaga kependidikan, Yusuf

membuka pembelajaran tatap muka dengan mengacu protokol kesehatan cegah Covid-19. Selain itu, satuan pendidikan wajib mengisi daftar isian kesiapan sekolah. Juga adanya persetujuan orang tua siswa dan komite sekolah.

Terkait dengan simulasi pembelajaran tatap muka di SMAN, SMKN, dan SLBN tetap harus kembali kepada regulasi yang ada. “Apakah simulasi berhasil atau tidak?

Jika sekolah masih berada pada zona oranye atau merah dilarang membuka pembelajaran tatap muka. Jangan sampai ada klaster baru penyebaran Covid-19 yaitu klaster sekolah. Kita harus menjaga keselamatan dan kesehatan siswa, guru dan tenaga kependidikan,” tegas Yusuf.

Persyaratan dibukanya pembelajaran tatap muka tidak hanya sebatas berada di zona hijau dan kuning penyebaran Covid-19, ada juga persyaratan yang harus dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan ketua gugus tugas

Covid-19 di daerah setempat.

Yusuf menegaskan, daerah yang masih berada pada zona oranye dan merah dengan tegas dalam keputusan revisi SKB empat menteri disebutkan tetap belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh.

Sementara itu Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Aidy Furqan mengatakan tujuan dari simulasi pembelajaran tatap muka untuk mempersiapkan diri menuju tatanan baru. “Revisi SKB 4 menteri itu, zona hijau dan kuning boleh menggelar pembelajaran tatap muka, kita menuju zona kuning. Ini kita praktikkan dulu, agar jangan kaget nanti, kalau kaget kembali ke kondisi tidak terkendali, jadi masalah lagi,” ujarnya.

Pihaknya melakukan evaluasi internal kegiatan simulasi per minggu. Nantinya setelah kegiatan simulasi pembelajaran tatap muka berakhir di pekan ketiga dari yang direncanakan akan dilaporkan ke gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. (ron)

(Suara NTB/dok)

Simulasi Pembelajaran

Sekolah Wajib Berikan Data Sebenarnya Mataram (Suara NTB) Simulasi pembelajaran tatap muka di SMAN, SMKN, dan SLBN di NTB yang hanya dilaksanakan selama seminggu untuk setiap sekolah dinilai sulit menunjukkan keadaan sebenarnya. Oleh karena itu pihak sekolah atau pengawas wajib memberikan data sebenarnya agar saat evaluasi bisa menghasilkan keputusan yang tepat.

Hal itu disampaikan Mansur Sipinathe dari Serikat Guru Mataram yang juga Litbang Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Ia mengatakan, FSGI menilai bahwa data minim yang diperoleh dari simulasi tatap muka yang hanya satu minggu ini sangat sulit untuk menunjukkan keadaan sebenarnya. “Untuk itu sekolah atau pengawas wajib memberikan data yang sebenarnya agar evaluasi yang dilakukan pihak dinas dapat menghasilkan keputusan yang tepat,” sarannya saat dihubungi Kamis (17/9).

Selain itu, Mansur menegaskan, untuk menjamin bahwa tatap muka nantinya bisa dilanjutkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB masih perlu mengadakan verifikasi factual. Terutama berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan kesiapan

(Suara NTB/ist)

SIMULASI - Suasana simulasi pembelajaran tatap muka di SMKN 5 Mataram, Kamis (17/9). prosedur standar pencegahan Covid-19. “Hal ini dilaukan untuk memastikan laporan hasil simulasi sesuai dengan kondisi sebenarnya,” sarannya.

Dari jadwal yang dikeluarkan oleh Dinas Dikbud NTB, simulasi pembelajaran tatap muka dilaksanakan selama

APM Rendah, Pemerintah Harus Turun ke Masyarakat Mataram (Suara NTB) Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang pendidikan yang semakin tinggi di NTB menunjukkan angka yang APM yang menurun. Pemerintah daerah perlu turun ke masyarakat untuk menyusun rencana strategis yang faktual.

Pemerhati Pendidikan NTB, Syafril, S.Pd., M.Pd., menyoroti APM di setiap jenjang pendidikan di NTB. Terutama menurunnya jumlah siswa bersekolah, khususnya dari jenjang SD ke jenjang SMP atau jenjang SMP ke SMA. Dari data terbaru Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2019, APM jenjang SD di NTB sebesar 92,12 persen, artinya 92,12 persen anak usia SD sederajat mendapatkan fasilitas pendidikan atau bersekolah. Sedangkan di jenjang SMP, angka itu menurun jauh, dengan APM jenjang SMP sebesar 78,39 persen atau 78, 39 persen anak usia SMP sederajat mendapatkan fasilitas pendidikan. Sedangkan APM di jenjang SMA sebesar 72,56.

Menurutnya, kondisi itu merupakan masalah yang mesti dicari solusinya. Ia menyarankan adanya gerakan menjemput bola ke masyarakat. Dinas Pendidikan dan jajarannya perlu turun ke masyarakat mengidentifikasi siswa yang tidak melanjutkan sekolah dengan mendatangi orang tua siswa tersebut.

“Dengan begitu pemerintah bisa menyusun rencana strategis lebih faktual, sejalan dengan faktanya. Apa yang mesti dilakukan, buat programnya yang lebih progesif lagi,” ujar Syafril yang merupakan mantan Dekan Fakultas Keguruan

(Suara NTB/dok)

Syafril dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) ini.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah ditemui di ruang kerjanya pekan lalu mengatakan, pemerintah perlu turun ke masyarakat untuk mengajak masyarakat bersekolah. Apalag saat ini dimudahkan dengan adanya kartu Indonesia pintar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan program lainnya. “Namun harus ditekankan agar masyarakat jujur dan memiliki komitmen yang kuat untuk bersekolah,” katanya.

Rumindah mengakui terkait dengan angka partisipasi murni bisa disebabkan banyak faktor.

Bisa saja seseorang memiliki tingkat kemampuan dasar yang sulit berkembang. Belum lagi adanya faktor ekonomi yang membuat seseorang tidak bisa bersekolah. Juga faktor lainnya yang bisa saja membuat seseorang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. (ron)

tiga minggu. Dimulai pada Senin (14/9) lalu dan berakhir pada Sabtu (3/10) mendatang.

Sekolah di setiap kabupaten/ kota dibagi untuk melaksanakan simulasi dalam waktu satu minggu secara bergiliran.

Terpisah, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Ermawanti pada Kamis (17/9) mengatakan, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan agar semua peserta didik aman, termasuk dengan guru-guru. Menurutnya, simulasi pembelajaran tatap muka ini bisa dijadikan contoh oleh Kemendikbud untuk diterpakan di provinsi atau kabupat-

en dan kota yang sudah masuk zona kuning.

“Sistem sif atau blok bagus karena membatasi jumlah peserta didik berkumpul secara masif. Pembelajaran tatap muka bisa perlahan dijalankan dan guru-guru harus siap dengan normal baru untuk pembelajaran di tengah pandemi Covid-19,” katanya.

Ermawanti juga menyampaikan, kurikulum darurat yang telath ada bisa diaplikasikan oleh para guru. Tentu dengan mengkombinasikan dengan kurikulum yang dibuat di lingkungan sekolah

masing-masing.

Sementara itu pelaksanaan simulasi pembelajaran tatap muka telah dilaksanakan sampai dengan Kamis (17/9). Kepala SMKN 5 Mataram, H. Istiqlal, S.Pd., MM., mengatakan pelaksanaan simulasi pembelajaran tatap muka di SMKN 5 Mataram berjalan dengan lancar. Pihaknya telah menerapkan protokol kesehatan cegah penularan Covid-19.

Satu kelas hanya diisi 18 siswa.

“Siswa masuk dari pukul 7.30 Wita sampai dengan 11.30 Wita, tanpa jeda langsung pulang,” ujarnya. (ron)

SUARA NTB Jumat, 18 September 2020

POLHUKAM

Halaman 7

Hadapi Pilkada

Misbach Minta Mohan Optimalkan Anggota Fraksi Golkar H. Misbach Mulyadi

Salah satu potensi terbesar yang dimiliki Golkar dalam memenangkan pasangan bakal calon Walikota/Wakil Walikota, H. Mohan RoliskanaTGH Mujiburrahman (HARUM) adalah para kader partai yang duduk di DPRD. Misbach menilai, setiap anggota Fraksi Golkar me-

miliki pendukung rill yang bisa dimobilisasi maksimal. ”Golkar di kota Mataram itu punya sembilan anggota fraksi di DPRD. Kalau digabungkan semuanya maka sudah bisa kita didapatkan sekian suara. Kalau saya jadi Ketua Golkar, maka saya akan ploting dia, kamu di dapil ini suaramu harus sekian, berikan mereka target,” ucapnya.

Jika sembilan anggota Fraksi Golkar tersebut tidak optimal dalam menggalang dukungan, maka bisa dijadikan bahan eval-

uasi terhadap yang bersangkutan bagaiamana komitmen dan loyalitasnya terhadap pemenangan partai di Pilkada 2020.

“Kalau mereka tidak serius, maka berikan sanksi tegas, minimal tidak dicalonkan lagi periode berikutnya jadi anggota dewan. Makanya dalam hal ini, sifatnya harus instruktif, Mohan harus tegas selaku ketua partai,” kata Misbach yang juga ketua harian DPD I Golkar NTB itu.

Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan konsolidasi

dengan partai di Kota Mataram untuk memastikan mesin politik partai berkerja dengan optimal.

Selaku koordinator pemenangan dari DPD I, pihaknya akan memberikan pengarahan-pengarahan terkait kerja partai dalam memenangkan pasangan HARUM. “Saya tidak punya kewenangan penuh sebagai tim, saya barangkali bisa memberi masukan teknis, memetakan daerah-daerah yang perlu dijadikan perhatian, yang belum digarap dengan maksimal,” ungkapnya.

Terakhir dikatakan anggota DPRD Provinsi NTB Fraksi Golkar asal dapil Kota Mataram itu bahwa persaingan di Pilkada Kota Mataram 2020 ini cukup kompetitif. Semua Bapaslon yang maju, tidak bisa dianggap enteng, sehingga semua harus diwaspadai.”Jangan sekali-sekali kita anggapentenglawankitaini.Kuncinya adalah kita harus kerja keras, tanpa kerja keras mustahil kita bisa mencapai kemenangan. Harus totalitas dan jangan lengah,” pungkasnya. (ndi)

Kasus DD/ADD 2017

Polres Dompu Buru Mantan Kades Manggeasi Mataram (Suara NTB) – Mantan Kades Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu SH alias SN masih dalam pelarian. Tersangka kasus dugaan korupsi DD/ADD tahun 2017 ini dalam perburuan. Padahal kasusnya sudah dinyatakan berkas lengkap alias P21.

“Sudah saya perintahkan untuk kejar, tangkap. Informasi terakhir di Lombok Barat,” ungkap Kapolres Dompu AKBP Syarif Hidayat saat ditemui di Mataram, Kamis (17/9) kemarin.

Dia mengatakan, sete(Suara NTB/why) lah ditetapkan sebagai terSyarif Hidayat sangka pada Juli lalu, SH belum sekalipun menjalani pemeriksaan. Keterangannya hanya untuk melengkapi pemberkasan saja. “Kalau kasusnya sudah P21,” ucapnya. Proses pelimpahan tahap dua masih terkendala karena tersangka buron. Informasi awal, SH sempat kabur ke Kalimantan. Pencarian di sana nihil.

Belakangan, SH diketahui sudah pulang kampung. “Nanti kalau sudah ketemu langsung kita tahan,” tegasnya.

Tim penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Dompu belum mempertimbangkan pelimpahan tanpa tersangka.

Sebab nantinya proses persidangannya akan in-absentia atau tanpa dihadiri terdakwa. Syarif mengaku timnya masih bisa menangkap SH dalam waktu dekat karena posisinya sudah terdeteksi. Kasus DD/ADD Manggeasi mulai mencuat setelah Inspektorat Kabupaten Dompu mengaudit khusus laporan pertanggungawaban tahun 2016/2017.

Rupanya, LPJ pengelolaan dana sebesar Rp1,6 miliar itu terindikasi manipulasi. Temuannya mencapai Rp700 juta.

Batas waktu pengembalian temuan pun lewat. Temuan itu kemudian ditindaklanjuti Polres Dompu. Sampai ditemukan indikasi korupsi sesuai dengan sangkaan pasal 2 dan atau pasal 3 UU Tipikor. Tersangka SH diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan dana proyek fisik desa. (why)

KPU Larang Paslon Bawa Massa Pendukung Saat Pengundian Nomor Urut Mataram (Suara NTB) Dalam pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020 berikutnya, KPU Kota Mataram tidak ingin lagi kecolongan adanya pengerahan massa besar-besaran oleh bakal pasangan calon Walikota/Wakil Walikota seperti pada saat masa pendaftaran bapaslon beberapa waktu lalu.

Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin, Kamis (17/9) kemarin menegaskan, pihaknya akan mengatur secara ketat terkait teknis pelaksanaan tahapan berikutnya terutama menyangkut pembatasan jumlah (Suara NTB/dok) massa yang akan dibawa oleh M. Husni Abidin bapaslon, akan disesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19.

Salah satu agenda terdekat adalah rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon yang akan digelar pada tanggal 24 September. KPU sudah mengeluarkan SOP terkait pembatasan jumlah orang yang bisa mengikuti kegiatan tersebut.

“Tahapan pencabutan dan pengundian nomor urut dilakukan dalam rapat pleno terbuka. Untuk menghindari pengerahan massa berlebihan, kami akan pertegas yang boleh hadir dalam kegiatan itu masing-masing paslon hanya boleh bawa 12 orang, itu sudah include dengan bapaslon, parpol dan timses,” kata Husni.

Sedangkan bagi pendukung paslon supaya tetap bisa mengikuti kegiatan pengundian nomor urut tersebut. KPU sudah menyediakan perangkat layar besar di masing-masing posko pemenangan Paslon, dari sana mereka bisa ikut menyaksikan proses pengundian nomor urut pasangan calon.

“Untuk pendukung yang lain, bisa menyaksikan lewat layar proyektor besar yang kami sediakan, kami akan tayangkan secara live. Dan kami juga sudah minta kepada masingmasing paslon untuk tidak diperkenankan membawa massa ke lokasi acara,” jelasnya.

Kemudian memasuki masa kampanye mulai tanggal 26 September mendatang, KPU akan mengawalinya dengan kegiatan kampanye damai seluruh bapaslon. Dalam kegiatan ini KPU juga sudah mengatur teknis kegiatan sesuai protokol kesehatan Covid-19, yakni tidak akan melebihi dari 100 orang peserta.

“Kita undang seluruh Paslon bersama tim pemenangan dan parpol pendukungnya. Tapi kita juga akan batasi, kita akan laksanakan di kantor KPU, bukan di jalan raya. Kalau di rencana anggaran sebenarnya kegiatanya besar-besaran, kita siapkan konser tapi kami ubah karena ini Pandemi,” jelas Husni.

Terakhir disampaikan Husni, bahwa pihaknya hanya berwenang untuk memberikan teguran kepada paslon yang diduga melanggar protokol kesehatan. Jika ditemukan pelanggaran, KPU akan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

“KPU hanya bertugas menegur, kalau itu tidak diindahkan maka KPU langsung koordinasi dengan Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Apakah akan dibubarkan atau sanksi lain, dan tentu harus juga berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

PEMAPARAN - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara (tampak layar) menerima pemaparan Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani tentang rencana tugas perbantuan pengamanan Pilkada Serentak 2020.

Pilkada Serentak 2020

Pangdam IX/Udayana Ingatkan Tugas Perbantuan pada Titik Rawan Mataram (Suara NTB) – Tujuh daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi NTB menggelar Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang. Pangdam IX/ Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara mengingatkan Korem 162/WB untuk memastikan tugas perbantuan terkonsep jelas. Tujuannya pengamanan dapat berjalan baik.

Kurnia mengapresiasi perencanaan Korem 162/WB. Namun perlu dianalisa kembali. Potensi-potensi kerawanan secara

umum di masing-masing Kodim tidak sama. “Perhatikan berdasarkan perkembangan situasi di masing-masing wilayah,” ucapnya melalui video konferensi.

Pangdam menekankan agar batas-batas kewenangan TNI segera dirumuskan dan dibakukan. Jika perlu, Korem membuatkan SOP yang dirangkum dalam buku saku dan dibawa oleh setiap prajurit di lapangan, kemudian juga agar dilaksanakan sosialisasi dan simulasi serta Tactical Floor

Game (TFG) untuk segala mekanisme Komando Kendali (Kodal) pada saat di lapangan.

“Yang terpenting adalah Netralitas TNI, perlu juga ditekankan kembali kepada seluruh prajurit bukan hanya kepada pasukan yang terlibat di lapangan,” kata Pangdam. Menanggapi arahan Pangdam, Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani memaparkan secara umum situasi dan kondisi wilayah NTB aman terkendali.

“Namun harus tetap mem-

perhatikan beberapa kerawanan saat tahapan Pilkada diantaranya mulai dari pendaftaran Paslon, kegiatan kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penetapan calon terpilih dan saat terjadinya pelanggaran protokol kesehatan,” ujarnya, Kamis (17/9).

Danrem merinci daerah-daerah rawan dan aman serta rencana mengatasi ancaman tersebut. tujuannya, jajaran Korem 162/WB dapat berupaya mengantisipasi potensi kerawanan

dengan tetap melaksanakan koordinasi bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

“Dari seluruh kegiatan rencana pengamanan Pilkada yang kami laporkan tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa Jajaran Korem 162/ Wira Bhakti dengan ini menyatakan siap untuk melaksanakan tugas perbantuan kepada Polda NTB dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak se Kabupaten/Kota di Provinsi NTB,” tegas Rizal. (why/*)

Jelang Penetapan Paslon, Bawaslu PPP Gerakkan Mesin Partai Menangkan Nur-Salam Siap Hadapi Sangketa Pilkada Mataram (Suara NTB) KPU di tujuh kabupaten/ kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 di Provinsi NTB akan menggelar rapat pleno penetapan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon peserta Pilkada pada tanggal 23 September mendatang.

Didalam pleno penetapan pasangan calon tersebut, berpeluang besar menimbulkan sengketa kepemiluan. Karena tidak tertutup kemungkinan ada peserta yang tidak lolos sebagai pasangan calon atau yang merasa dirugikan dengan keputusan KPU terkait dengan penetapan pasangan calon tersebut.

Karena itu pihak Bawaslu sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gugatan sangketa proses Pilkada serentak 2020 pada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah tersebut.

“Ya kita mulai melakukan rapat kerja teknis dengan teman-teman Bawaslu tujuh kabupaten/kota itu untuk persiapan menghadapi potensi sangketa pada tahapan penetapan pasangan calon tersebut. Kenapa kami perlu melakukan persiapan, karena ini salah satu tahap yang kami anggap cukup rawan adanya sangketa,” ujar Yuyun Nurbaeti, Kordiv sengketa Bawaslu Provinsi NTB, Kamis (17/9) kemarin.

Sengketa proses pada tahapan penetapan pasangan calon ini, bisa terjadi dilakukan oleh salah seorang peserta yang merasa dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, dan juga bisa terjadi antar peserta pasangan calon. ” Sengketa bisa muncul

(Suara NTB/ndi)

RAPAT TEKNIS - Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi NTB saat memimpin rapat teknis penyelesaian sengketa dengan Bawaslu tujuh Kabupaten/Kota yang akan pilkada 2020. diakibatkan oleh Keputusan KPU yang merugikan paslon, dan juga antar paslon. Nah kami memandang dalam tahapan ini potensi sengketanya cukup besar, maka kami perlu melakukan persiapan untuk itu,” ucapnya di selasela kegiatan Rakor teknis penyelesaian sengketa dengan Bawaslu 7 kabupaten/ kota di Mataram.

Salah satu isu yang paling krusial dalam tahapan penetapan pasangan calon tersebut ada terkait dengan syarat calon yang menyangkut syarat administrasi dan juga kesehatan. Dua hal ini cukup menentukan apakah bapaslon tersebut lolos dan tidak lolos sebagai peserta Pilkada serentak 2020.

“Memungkinkan terjadinya sangketa itu seperti keabsahan syarat calon, misalnya

ijazah dan dokumen lainnya.

Kemudian itu soal kesehatan, kan nanti di sana akan diumumkan apakah kesehatan bapaslon ini memenuhi syarat atau tidak untuk lolos jadi calon. Kalau dulu kan sangketanya ke PTUN, kalau sekarang ke Bawaslu dulu baru kemudian kalau mereka tidak puas dengan Keputusan Bawaslu, bisa banding ke PTUN,” terangnya.

Ditempat terpisah, Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni yang dikonfirmasi terkait dengan teknis pleno penetapan bapaslon. Husni mengatakan bahwa akan dilakukan secara tertutup pada tanggal 23 September nanti. “Rapat plenonya tertutup, hanya melibatkan Komisioner KPU saja, nanti hasilnya akan diumumkan,” katanya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) DPC PPP Kabupaten Sumbawa langsung bergerak mengkonsolidasikan kekuatan mesin politiknya untuk pemenangan bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Nurdin Ranggabarani-Burhanuddin Jafar Salam (NurSalam) di Pilkada Sumbawa 2020. ”Kita sedang konsolidasikan kekuatan mesin politik partai di semua tingkatkan, mulai dari PAC, sampai anak ranting. Saya sendiri akan total memimpin PPP memenangkan pasangan NurSalam,” ucap Ketua DPC PPP Kabupaten Sumbawa, Rusli Manawari kepada Suara NTB, Kamis (17/9) kemarin.

Pihaknya sudah menginstruksikan kepada jajaran partainya untuk terus turun ke akar rumput menggelar pertemuanpertemuan dengan masyarakat dalam rangka mensosialisasikan pasangan Nur-Salam.

Tidak ada kata lelah dalam berjuang, sampai Nur-Salam memenangkan Pilkada Sumbawa 9 Desember 2020 mendatang.

“Kita terus melakukan pertemuan-pertemuan setiap hari, walaupun itu skalanya kecil, tapi kita akan sentuh setiap desa dan dusun, pagi siang malam kita turun terus. Kita berkomitmen berjuang sampai titik akhirnya, tidak akan berhenti sampai Nur-Salam menang,” tegas anggota DPRD Provinsi NTB ini.

Selain struktur partai, PPP Sumbawa juga mengkonsolidasikan kekuatan mesin sayap partai seperti kalangan

milenial PPP, dan gerakan wanita PPP. Semua potensi akan dioptimalkan untuk menghimpun dukungan rakyat kepada Nur-Salam. “Milenial PPP dan emak-emak PPP juga kita gerakkan dan ini sudah masif,” ujar Wakil Ketua tim pemenangan Nur-Salam ini.

Dikatakan Manawari, bahwa konstelasi politik persaingan antar kandidat bapaslon di Pilkada Sumbawa kali ini cukup dinamis dan kompetitif.

Tidak ada bapaslon yang mendominasi, tetapi kelima kandidat memiliki kekuatan yang cukup seimbang. Oleh karena itu, semua bapaslon sama-sama punya peluang untuk menang.

“Kelima paket ini semua berpeluang, karena kita semua cari suara sedikit untuk menang, jadi ndak ada yang begitu berat dan ndak ada yang begitu ringan. Jumlah DPT Sumbawa itu 300 ribuan, kalau erornya 30 persen maka kalau dibagi lima calon itu sama-sama 60 ribu.

Karena itu semua kita waspadai, semua calon ini berbahaya,” pungkasnya. (ndi)

Rusli Manawari

(Suara NTB/ndi)

(Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Koordinator pemenangan DPD I Partai Golkar Provinsi NTB untuk Pilkada Kota Mataram, H. Misbach Mulyadi meminta H. Mohan Roliskana selaku ketua DPD II Golkar Mataram untuk mengoptimalkan anggota Fraksi Golkar di DPRD dalam mendulang dukungan masyarakat.

SUARA NTB

Jumat, 18 September 2020

Halaman 8

198 Ribu Warga Lotim Terdampak Kekeringan Selong (Suara NTB) Dampak kekeringan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) makin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim mencatat saat ini terlapor 198 ribu jiwa warga yang sudah terkena dampak. Yakni tersebar di 82 desa di 15 kecamatan.

Iwan Setiawan

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lotim, Iwan Setiawan kepada Suara NTB mengatakan, berbagai upaya dilakukan untuk membantu masyarakat. Lotim sudah mengajukan usulan ke pemerintah provinsi NTB berharap dapat dibantu dari dana tidak ter-

duga (DTT). Selain itu juga sudah disampaikan usulan ke pemerintah pusat. “Kita juga sudah sampaikan usulan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat,” tuturnya.

Menurut Iwan, data dampak kekeringan di Lotim ini masih belum valid. Laporan

dari masing-masing kepala desa yang terdampak musibah kekeringan ini jauh berbeda dibandingkan tahun 2019. “Kalau tahun lalu yang terdampak kekeringan ini hanya di tujuh kecamatan,” tuturnya.

Saat pendataan terakhir, kata Iwan masih banyak yang tidak melibatkan desa dan kecamatan. Karenanya, data yang diterima BPBD ini akan divalidasi. “Data ini tidak paku belanda,data terus akan berubah,” ucapnya.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Lotim ini

menyatakan, tidak akan malu menyajikan data yang besar.

Terpenting katanya semua warga yang terdampak ini harus diberikan bantuan.

“Kita tidak malu dengan data, prinsip jangan sampai banyak masyarakat tak bisa minum karena tidak masuk dalam data,” paparnya.

Pemerintah di tingkat kecamatan dan desa diharapkan dapat terus melakukan pendataan. Memperbaharui datanya secara online. Sejauh ini, wilayah kecamatan yang paling parah adalah Keruak dan Jerowaru. Ada

juga sebagian di Sambelia dan Suela.

Disampaikan, terhitung sejak 14 September sampai 31 Desember 2020 ini, Lotim ditetapkan sebagai daerah siaga darurat kekeringan.

Pemkab Lotim dengan keadaan sekarang berupaya maksimal.

Jumlah armada yang digunakan untuk mendistribusikan air ke tengah masyarakat terdampak kekeringan masih sangat minim. Saat ini tersedia hanya 11 armada. Idealnya butuh 28 armada. Jumlah yang

tersedia saat ini pun ada tambahan dari Palang Merah Indonesia (PMI), Polres Lotim, Kodim 1615 Lotim dan PDAM dan Pemerintah Provinsi NTB. “Jelas kita tidak cukup dengan 11 armada mobil ini,” ucapnya. Adanya kepedulian dari sejumlah pihak sangat diapresiasi. “Kita apresiasi dan ucapkan teriam kasih kepada Forum Wartawan Media Online Lotim yang beberapa waktu lalu telah ikut ambil bagian untuk mendistribusikan iar ke warga,” demikian ucapnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

Pasar Renteng Rampung 2021

Praya (Suara NTB) Proses pembangunan pasar Renteng Praya, Lombok Tengah (Loteng) saat ini sudah setengah jalan lebih. Di mana hingga bulan September ini, capaian pembangunan pasar terbesar di Loteng tersebut sudah mencapai 62 persen lebih.

Dan, ditargetkan sudah siap ditempati paling lambat pertengahan tahun 2021 mendatang.

“Untuk pembangunan pasar Renteng, dari target 58 persen, sudah tercapai 62 persen lebih,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng, Lalu Firman Wijaya, S.T., Kamis (17/9).

Artinya, kalau dari sisi capaian pembangunan pasar Renteng cukup bagus. Belum ada kendala berarti yang bisa menghambat atau mengganggu proses pembangunan pasar dengan konsep tradisional modern ini. Sehingga pihaknya optimis, pasar Renteng bisa tuntas sesuai target waktu yang sudah dicanangkan pada pertengahan tahun 2021 mendatang.

Yang perlu dipersiapkan dari sekarang, lanjut Firman, ialah soal kesiapan perangkat dan operator pasar Renteng itu sendiri. Supaya bisa dipersiapkan sejak awal. Sehingga begitu pasar Renteng diserahterimakan oleh pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten, semua sudah siap.

“Belajar dari pengalaman di pasar Jelojok Kopang kemarin, sedikit terlambat penggunaanya. Lantaran harus menunggu kesiapan pengelolanya dulu. Nah, untuk pasar Renteng kita berharap mulai sekarang sudah dibentuk dan dipersiapkan. Jadi begitu pasar Renteng diserahterimakan, bisa langsung dioperasikan,” ujarnya.

Terkait persoalan tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Loteng. Karena kewenangan terkait pengelolaan pasar Renteng itu nantinya ada di Disperindag. Pihaknya dalam hal ini hanya mengawal proses pembangunannya saja.

Termasuk pengaturan jumlah pedagang yang akan mengisi los pasar yang ada. Posisi dan lokasi pedagang itu nantinya, semua diserahkan ke pihak Disperindag. “Tugas kita mengawal pembangunan. Soal pengaturan pedagang dan jumlah pedagang yang akan menempati pasar Renteng, kita serahkan ke instansi yang berwenang,” imbuh Firman.

Untuk daya tampung pasar Renteng, dari desain yang ada bisa menampung hingga 1.719 pedagang. Itu sesuai dengan jumlah pedagang yang terdata sebelumnya. “Kita membangun sesuai kebutuhan,” tandasnya.

Untuk membangun pasar Renteng, seluruh anggaran ditanggung oleh pemerintah pusat. Dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp135 miliar. Pasar Renteng sendiri didesain dengan konsep green building. Sehingga menjadikannya sebagai pasar dengan konsep green building pertama di NTB. (kir)

(Suara NTB/yon)

PERTANYAKAN TIPIKOR - Massa aksi saat berunjuk rasa di depan kantor Kejari Lotim untuk mempertanyakan kelanjutan penanganan dugaan Tipikor Pasar Tradisional Sambelia tahun 2015, Kamis (17/9).

Massa Pertanyakan Penanganan Dugaan Tipikor Pasar Sambelia Selong (Suara NTB) Senyapnya penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Sambelia, Lotim tahun 2015 menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Tak terkecuali dari kalangan masyarakat yang tergabung dalam Kajian Advokasi Sosial dan Transparansi Anggaran (KASTA) NTB cabang Lotim.

Mereka kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kejari Lotim yang menangani kasus tersebut, Kamis (17/9).

Dalam orasinya, Presiden KASTA NTB cabang Lotim, Lalu Wink Haris, menerangkan bahwa aksi tersebut dilakukan untuk mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kadis PUPR Lotim, inisial LM dalam pembangunan Pasar Sambelia.

Di mana, LM pada saat itu

bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lotim.

LM sendiri sejak tahun lalu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Lotim. Hanya saja sampai saat ini belum jelas arah penanganannya. Bahkan, karir LM semakin cemerlang dengan menduduki jabatan strategis sebagai Kadis PUPR Lotim. “Kita mempertanyakan kenapa pejabat dengan status tersangka belum juga ditahan.

Bahkan masih diberikan jabatan,” terangnya.

Maka dari itu, ia meminta kepada Kejari Lotim untuk memperjelas alasan belum dilakukan penahanan tersebut. Menurutnya, alasan dari Kejari Lotim terkait belum keluarnya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) dinilainya merupakan alasan klasik untuk mengulur waktu dalam melakukan penanganan lebih lanjut. “Harus jelas alasan yang diberikan Kejari Lotim. Jangan malah dilempar kembali ke BPKP,” kritiknya.

Kasi Pidsus Kejari Lotim, Wasita Triantara, yang menerima massa aksi menyampaikan, jika kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Sambelia dengan dua orang tersangka tetap berlanjut sebagaimana mestinya. Untuk kelanjutannya, pihak dari Kejari Lotim masih menunggu hasil audit dari BPKP perwakilan NTB. “Kasusnya tetap berproses,” katanya singkat.

Diketahui, proses audit terhadap hasil kerugian negara dugaan korupsi Pasar Sambelia tahun 2015 yang dilakukan oleh

BPKP perwakilan NTB tak kunjung keluar. Akibatnya, penanganan kasus yang sudah menetapkan dua orang tersangka ini terkesan jalan di tempat meskipun sudah ada nilai kerugian negara dari hasil audit internal Kejari Lotim sebesar 20 persen.

Hanya saja, kerugian negara itu belum dapat dijadikan rujukan total nilai kerugian yang timbul akibat perbuatan dugaan korupsi yang dilakukan oleh PPK, LM dan rekanan A pada proyek senilai Rp2 miliar tersebut. Untuk pemeriksaan sebagai status tersangka pun harus menunggu hasil audit BPKP keluar.

Sementara kedua tersangka di penyidikan umum beberapa kali sudah diperiksa. Untuk di penyidikan umum sebagai status tersangkanyayangbelum.Dimanapemer-

iksaan akan dilakukan setelah audit BPKP keluar. Adapun untuk menghindari kedua tersangka melarikan diri, Kejari Lotim pada bulan Desember lalu sudah mengajukan pencekalan ke luar negeri terhadap kedua tersangka. Permintaan pencekalan dilayangkan kepada Imigrasi pusat melalui Kejati NTB dan Kejagung.

Dalam dugaan korupsi pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Kecamatan Sambelia yang dibangun tahun 2015 lalu, Kejari Lotim menggunakan dua ahli yakni ahli teknis bangunan dari akademisi dan ahli penghitungan kerugian negara dari BPKP. Sementara untuk kerugian negara dalam kasus ini masih berjalan. Namun diperkirakan kerugian negara yang timbul sebesar 20 persen dari nilai proyek sebesar Rp2 miliar. (yon)

17.024 KPM di Lotim Belum Terima Bantuan Sembako (Suara NTB/kir)

PASAR RENTENG - Pemangunan pasar Renteng terus dilakukan dan saat ini sudah mencapai 60 persen. Pasar ini targetkan tuntas pertengahan tahun 2021 mendatang.

PDAM Praya Terapkan Pelayanan Bergilir Praya (Suara NTB) Musim kemarau yang melanda wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai berdampak pada kualitas pelayanan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Praya. Di mana pihak PDAM Praya kini terpaksa mulai memberlakukan sistem giliran, dalam memberikan pelayanan air bersih kepada pelanggannnya. Baik itu yang disuplai dari sistem gravitasi maupun pelanggan dari WTP Bendungan Batujai.

Direktur Teknis PDAM Praya, Lalu Sukemi Adiantara kepada Suara NTB, Kamis (17/9) mengatakan, dalam kondisi normal PDAM Praya mengelola sekitar 515 liter air baku per detik. Namun saat ini kondisi debit air sudah menurun hingga sekitar 400 liter per detik. “Jadi ada penurunan debit air sekitar 100 liter per detik. Dampak dari musim kemarau yang terjadi. Kondisi ini berdampak pada kualitas pelayanan air bersih kita,” terangnya.

Kondisi tersebut diperkirakan masih akan terus berlanjut.

Dengan kata lain, debit air yang dikelola kemungkinan terus berkurang. “Kita tidak bisa hindari hal ini, karena memang kondisi air baku yang sudah menyusut,” terangnya. Kondisi semakin diperparah dengan kian menyusutnya debit air di sumber-sumber mata air yang selama ini dikelola oleh PDAM Praya.

Akibat dari kerusakan hutan serta alih fungsi lahan.

Pun demikian, pihaknya tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama pelanggan PDAM Praya. Supaya bisa tetap menikmati layanan air bersih. Meski tidak sebaik pada saat kondisi normal. “Tim teknis terus merancang pola pelayanan air bersih dengan sistem giliran. Harapanya, semua pelanggan bisa tetap memperoleh layanan air bersih. Kendati tidak setiap saat. Karena memang kondisi debit air tidak memungkinkan untuk itu. Dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan air,” imbuhnya.

Diakuinya, penurunan kualitas pelayanan air bersih hampir setiap tahun terjadi. Karena kondisi debit air yang memaksa demikian. Kondisi saat ini kemungkinan masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Sehingga para pelangaran PDAM Praya diharapkan hemat dan cermat menggunakan air bersih. Ditengah kondisi yang sulit seperti sekarang ini. “Kita mohon pemaklumannnya. Kondisi yang memaksa harus dilakukan penjadwalan pelayanan air bersih. Kalau tidak seperti itu, maka tidak semua akan bisa menikmati layanan air bersih,” pungkas Sukemi. (kir)

Selong (Suara NTB) Sebanyak 17.024 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) warga Lombok Timur (Lotim) belum menerima Bantuan Program Sembako (BPS). Diakumulasi, jumlah nilai bantuan program yang dulu dinamakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini tembus Rp3,4 miliar lebih per bulan.

Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy saat monitoring dan evaluasi pelaksanaan BPS di Lotim beberapa waktu lalu meminta pihak terkait segera mencairkannya.

Semua hal yang belum diminta segera diselesaikan agar masyarakat miskin penerima bantuan ini segera menerima haknya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lotim, H. Ahmat menegaskan 17 ribu warga yang belum tersebut sudah selesai diverifikasi. Datanya tinggal dilimpahkan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk dibuatkan buku Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang merupakan rekening.

Disampaikan, warga terhitung belum menerima bantuan selama tiga bulan. Yakni Juli, Agustus dan September. Tiga bulan ini diakumulasi rata-rata Rp200 ribu/bulan. Jumlah yang akan diterima per KPM ini akan dirapel. Informasi awal yang diterima Dinas Sosial tidak ada pengurangan nilai dan waktu yang akan diterima setiap

KPM. Pimpinan BRI Cabang Selong, Arief Syarifuddin yang dikonfirmasi via ponselnya hanya mejawab singkat mengenai pembuatan kartu. Bulan-bulan ini akuinya akan diselesaikan semua pembuatan KKS 17.024 KPM yang belum.

Sementara itu, terkait kisruh pencairan pencairan BPS, sebelumnya sudah ditegaskan Bupati Sukiman barang-barang yang diberikan harus disesuaikan dengan selera KPM. Bukan yang semaunya diadakan oleh pemilik e-Warung ataupun para suplayer.

Sebelum melakukan pencairan, e-Warung diminta konsultasikan dulu kepada seluruh KPM. Barang apapun yang diinginkan KPM itulah yang diadakan. Misalnya, kedelai pastinya tidak cocok

bagi yang sudah tua karena tidak mampu dikunyah. Orang tua jompo mestinya yang sesuai dengan yang diinginkan KPM. “Paling layak sebenarnya beras dan telur, yang lainlain sudahlah jangan diatur lagi,” tegas Bupati.

Kandungan karbohidrat ada pada beras. Sedangkan gizi ada pada telur. “Itu sudah cukup, tidak usah aneh-anel

lagi lah,” imbuhnya. Adanya asosiasi suplayer yang kabarnya ikut ambil bagian dari proses pendistribusian tidaklah disoal. Kehadiran asosiasi itu juga dianggap sah-sah saja secara hukum. Akan tetapi, jangan sampai keberadaan asosiasi ini menekan orang lain. Hubungan yang baik itu adalah kerjasama antara ewarung dengan suplayer.

“Jangan sampai keberadaan asosiasi ini menekan sana, menekan sini, curiga sana dan curiga sini yang menyebabkan situasi makin tidak kondusif,” demikian paparnya.

Prinsip barang yang diberikan harus tepat sasaran, tepat kualitas, tepat harga, tepat kuantitas, tepat waktu, dan tepat administrasi dalam penyaluran BPS. (rus)

SUARA NTB

Jumat, 18 September 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3.

Hub: 087765893848

SUARA NTB

Jumat, 18 September 2020

Halaman 10

Gubernur Kembali Mutasi Pejabat

Kadis Perkim Jadi Staf Ahli, Sugihartha Jabat Kalak BPBD NTB Mataram (Suara NTB) -

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc kembali memutasi dua pejabat struktural eselon II lingkup Pemprov NTB. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir. H. Azhar, MM dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan.

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menyerahkan bantuan untuk pembangunan Pura Dalem kepada Ketua Pura Dalem Swasta Pranawa.

Sambut Pilkada

Gubernur Ajak Masyarakat Tetap Jaga Kerukunan Mataram (Suara NTB) Tidak lama lagi Pilkada serentak akan segera berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia. Daerah-daerah yang akan melangsungkan Pilkada kemudian tengah mempersiapkan diri menyambut pesta demokrasi yang akan berbeda-beda dari tahun sebelumnya.

Selain itu, momentum Pilkada diharapkan tidak menjadi pemecah kerukunan antarmasyarakat NTB. Sebaliknya, Pilkada harus dijadikan ajang untuk saling mempererat keharmonisan.

Demikian disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat menyapa Umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abiantubuh, Kamis (17/9). ‘’Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita,’’ pesan gubernur.

Pilkada disebutnya jangan sampai menjadi celah untuk

saling mencaci dan mencari kesalahan orang lain. Ia berharap kabupaten/kota di NTB dalam Pilkada mendatang akan mendapatkan orang terbaik dan layak untuk memimpin daerahnya kelak. ‘’Pilkada ini adalah pesta rakyat untuk memilih pelayan. Siapa yang memiliki waktu untuk melayani rakyat, bukan menjadi raja. Oleh karena itu, biasanya yang mau melayani itu orang yang betul-betul mau berkorban untuk kita semua,’’ ujarnya.

Lebih lanjut, gubernur juga meminta masyarakat untuk patuh dalam menaati protokol kesehatan Covid-19. Termasuk dalam pelaksanaan Pilkada, protokol kesehatan wajib untuk dilakukan. ‘’Mudah-mudahan dengan pola hidup sehat ini, NTB bisa kembali menjadi zona hijau dan normal kembali,’’ harapnya.

Gubernur pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih atas sambutan masyarakat yang begitu han-

gat dan penuh rasa kekeluargaan. Hal ini menurutnya, membuktikan bahwa NTB merupakan daerah yang begitu ramah untuk dikunjungi oleh siapapun.

Sementara itu, Ketua Pura Dalem Swasta Pranawa, Ida Wayan Sugata mengaku sangat senang dengan kehadiran gubernur di tengah-tengah umat Hindu. Mewakili masyarakat, ia berharap gubernur dapat terus amanah dalam melaksanakan tugasnya selaku pemimpin di Provinsi NTB. ‘’Kami merasa bangga dan terharu, kami dari tahun 1960an, baru kali ini, tumben-tumben dikunjungi oleh orang nomor satu di daerah kita. Terima kasih Pak Gubernur NTB,’’ ujarnya.

Kegiatan ini kemudian ditutup dengan pemberian bantuan untuk pembangunan untuk Pura Dalem yang secara langsung diserahkan gubernur kepada Ketua Pura Dalem Swasta Pranawa. (r)

RADIO

Sedangkan, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan yang sebelumnya dijabat Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT dimutasi menjadi Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB. Sementara itu, jabatan Kepala Dinas Perkim dibiarkan lowong.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si, di Ruang Anggrek Kompleks Kantor Gubernur, Kamis (17/9) kemarin.

Pelantikan disaksikan juga Asisten I, III dan Kepala BKD NTB. Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengatakan bahwa mutasi dan rotasi adalah bagian dari proses alamiah dalam kebutuhan organisasi. Untuk itu, Sekda berpesan

kepada Kalak BPBD NTB yang baru, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT untuk selalu siap menghadapi tantangan dan tugas dalam waktu singkat dalam menjalankan tugas-tugas pascagempa. ‘’Bahwa dalam waktu yang singkat ini sangat diharapkan sinergisitas BPBD yang sudah baik dalam penanganan gempa agar paripurna dengan menggerakan potensi internal.

Serta koordinasi yang lebih mantap lagi di lapangan khususnya dengan aparat keamanan,’’ pesannya.

Sementara, kepada Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan, Ir. H. Azhar, MM, Sekda mengatakan dengan melihat perjalanan kariernya selama ini, mampu berkoordinasi dan menghadapi tantangan untuk ke depannya.

(Suara NTB/humasntb)

LANTIK - Sekda NTB, H. Lalu Gita Ariadi melantik dan mengambil sumpah jabatan Kalak BPBD NTB dan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan yang baru di Ruang Anggrek Kompleks Kantor Gubernur, Kamis (17/9) kemarin. ‘’Kita ingin bangkit menuju NTB Gemilang, tapi kita terhalang dengan keterbatasan fiskal yang ada. Oleh karnanya mudah-mudahan dalam kapasitas sebagai Staf Ahli Gubernur terinspirasi dalam menghasilkan motivasi dalam merancang investasi,’’ harapnya.

Sekda juga berpesan kepada kedua pejabat yang dilantik untuk terus berproses dan

berharap dapat mengemban amanah yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dengan sebaik-baiknya. ‘’Tentu yang akan terjadi akan menjadi atensi bapak-bapak yang mengemban amanah baru. Saya yakin tidak akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,’’ katanya. (nas)

IKM NTB Harus Naik Kelas Mataram (Suara NTB) Pemenuhan target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) terus diupayakan.

Salah satunya adalah peningkatan kelas bagi industri kecil menengah (IKM) di NTB dari segi kompetensi dan kapasitas produksi.

Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) NTB, Hj. Nuryanti, SE. ME, menerangkan pada target RPJMD 2019/ 2020 target IKM naik kelas ditetapkan sebanyak 1 unit usaha. Antara lain dari industi kecil menuju industri menengah yang saat ini tengah dalam proses verifikasi final. ‘’Sudah ada beberapa IKM

yang akan naik kelas ke kategori kelas menengah. Saat ini teman-teman sedang ke lapangan untuk validasi berapa omzetnya, berapa tenaga kerjanya, berapa asetnya,’’ ujar Nuryanti. Melalui proses tersebut pihaknya membuat klasifikasi kelas IKM untuk membuat peta rencana pengembangan industri di NTB. Menurutnya, peningkatan kelas IKM tersebut memang mengalami percepatan di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Di mana saat ini pihaknya merekomendasikan hingga dua IKM untuk naik kelas usaha setelah mengalami peningkatan kapasitas saat dilibatkan dalam pengadaan

bantuan bagi masyarakat terdampak pandemi.

“IKM-nya ada IKM olahan, air minum, da nada juga di sektor lainnya,” ujar Nuryanti.

Melampau target RPJMD 2019/2020, pihaknya akan mengupayakan tiga IKM di NTB dapat naik kelas dalam waktu dekat. Dicontohkan seperti IKM teh kelon yang saat ini naik status menjadi IKM kualifikasi menengah karena mengalami peningkatan jumlah produksi dan jumlah tenaga kerja yang hingga melebih 20 orang.

Indikator IKM naik kelas sendiri disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perindustrian. Antara lain jumlah tenaga kerja, permesinan dan alat-alat yang digunakan sebagai nilai investasi. ‘’Kata kunci di serapan tenaga kerja, baru nilai investasi,’’ jelasnya.

Dicontohkan, jika satu IKM memiliki nilai investasi mencapari Rp15 miliar, tapi serapan tenaga kerja kurang dari 20 orang. Maka IKM tersebut tetap digolongkan dalam kelas usaha menengah. Sedangkan untuk IKM dengan nilai investasi di bawah Rp1 miliar dan tenaga kerja kurang dari 19 orang maka digolongkan sebagai industri kecil.

“Jadi kalau kami di Dinas Perindustrian itu bukan menggarap kelompok, tapi individu,” ujar Nuryanti. Untuk itu, pihaknya juga memberi-

kan stimulus alat permesinan kepada IKM untuk meningkatkan indikator kelas industri tersebut. “Kita berikan bantuan-bantuan permesinan. Karena industrialisasi tanpa permesinan tidak ada nilai investasinya,” sambungnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc., mendorong IKM di NTB untuk naik kelas dari segi kompetensi dan kapasitas produksi. Target tersebut dinilai sangat mungkin tercapai di tengah pandemi Covid19 saat ini, mengingat IKM menjadi salah satu sektor usaha yang bisa bertahan bahkan mengalami peningkatan.

Diterangkan, selama pandemi Pemprov NTB terus berusaha menggerakkan IKM salah satunya dengan pengadaan program jaring pengaman sosial (JPS) Gemilang.

Program tersebut memberikan kesempatan bagi hasil produksi IKM untuk dapat dipasarkan kepada masyarakat dan pasar yang lebih luas.

“Yang paling penting, ini yang paling mahal, masyarakat kami percaya bahwa ternyata kami punya kemampuan. Bukan hanya bikin masker, APD, bahkan produk dengan tingkat teknologi yang lebih complicated, kita mampu merealisasikannya,” ujar gubernur. (bay)

RADIO

SUARA NTB

Jumat, 18 September 2020

Ujian Ego dan Ambisi Politik Dari Hal. 1 saat membuka Deklarasi dan Komitmen Bapaslon Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota Patuh Protokol Kesehatan Covid-19 pada Tahapan Pilkada Serentak 2020 di Provinsi NTB di Mapolda NTB, Mataram.

Dia menambahkan, calon peserta Pilkada Serentak 2020 maju berkontestasi demi pengabdian pada masyarakat.

Sudah semestinya pula setiap upaya meraih suara rakyat juga dengan menunjukkan komitmen mencegah penularan Covid-19. ‘’Tunjukkan dengan sungguhsungguh bahwa semua menjaga keselamatan, menjaga keamanannya sehingga tidak ada klaster Pilkada. Pandemi ini belum ada vaksinnya. Vaksinnya saat ini pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tidak ada yang sulit,’’ ujar Rohmi.

Pilkada di masa pandemi, sambung Wagub, merupakan ujian ego dan nafsu politik.

Pilkada kali ini bukan semata mencari suara sebanyakbanyaknya. Namun juga menyelamatkan nyawa. ‘’Kemenangan tidak ditunjukkan dengan banyaknya orang berkerumun. Ramairamai berkerumun bukan menunjukkan kekuatan. Tapi di masa pandemi ini bentuk ketidakpedulian pada keselamatan,’’ ujarnya.

Rohmi menggugah Bapaslon yang nantinya berhasil melaju menjadi Paslon yang resmi bertanding di Pilkada serentak 2020 untuk memanfaatkan sumberdaya teknologi. ‘’Tunjukkan visi misi dengan inovasi,’’ ujarnya.

Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal mengungkapkan bahwa Pilkada 2020 ini istimewa berkat pandemi Covid-19. Kerawanan bertambah. Khususnya potensi klaster penularan pada tahapan Pilkada apabila abai protokol kesehatan.

Potensi yang sudah dipetakan yakni pada tahapan penetapan Paslon, pengambilan nomo urut, masa kampanye, tahap pemungutan suara, dan penghitungan suara. ‘’Kita minta deklarasi dan komitmen untuk patuh protokol kesehatan Covid-19,’’ tegasnya.

Kontestan Pilkada, imbuh Iqbal, diimbau untuk membuat terobosan menarik simpati masyarakat. “Strategi yang elegan. Yang tidak mengorbankan masyarakat. Strategi yang bagaimana menyelamatkan masyarakat. Mereka harus optimalkan penerapan protokol kesehatan,’’ ucapnya.

Kapolda menegaskan, soal sanksi pidana bagi pelanggarnya. Instrumen hukum yang digunakan meliputi Pergub 50/2020, Perda NTB 7/2020, UU No4/1984 tentang Wabah Penyakit, UU No6/2018 tentang Karantina Kesehatan, PKPU No6/2020 dan PKPU 10/ 2020, pasal 212 KUHP, dan pasal 218 KUHP. ‘’Hati-hati bagi Bapaslon yang melanggar. Ada sanksi yang menunggu mereka. Baik sanksi administrasi maupun pidana. Kami tidak akan segan-segan. Bila perlu kita pidanakan jika ada pelanggaran,’’ tegas Iqbal.

Sanksi pidana, imbuh Kapolda, bukan untuk

menakut-nakuti. Melainkan sebagai alternatif jalur penyelesaian pelanggaran protokol kesehatan Covid19. Sebab, tujuan Pilkada kali ini pesta demokrasi yang lancar tanpa klaster baru penularan Covid-19.

Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengingatkan, tahapan kampanye diatur pembatasan sosial sesuai dengan PKPU No6/2020 dan PKPU No10/ 2020. Untuk rapat terbatas maksimal peserta 50 orang dan rapat umum paling banyak 100 orang. ‘’Secara teknis aturan sudah siap. Tinggal diselenggarakan. Kalau masih agak rewel nanti akan kita ingatkan. Bawaslu nanti akan intensif mengawasi,’’ terangnya.

Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M. Khuwailid menilai Pilkada kali ini berlandaskan semangat keadilan dan kebaikan. Pembatasan kampanye merupakan bagian dari regulasi untuk mewujudkan Pilkada aman Covid-19. ‘’Bahwa protokol kesehatan ini inheren di seluruh tahapan Pilkada. NTB harus buktikan komitmennya agar Pilkada tetap berjalan dengan protokol kesehatan. Jika tidak, ada sanksi administrasi, ada sanksi pidana,’’ tegasnya.

Sejumlah Bapaslon yang menandatangani deklarasi antara lain, pada Pilkada Kota Mataram yakni pasangan H Mohan RoliskanaTGH Mujiburrahman; H Lalu Makmur Said-H Badruttamam Ahda; Hj Putu Selly Andayani-TGH Abdul Manan; dan H Baihaqi-Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi.

Pilkada Lombok Tengah pasangan Ahmad Ziadi-Lalu Aswatara; H Masrun-H Habib Ziadi; H Lalu Saswadi-H Dahrun; Lalu Pathul Bahri-Dr H M Nursiah; dan Hj Lale Prayatni-H Sumum.

Pilkada Lombok Utara pasangan Dr. H. Najmul Akhyar-H Suardi; dan H Djohan Syamsu-Dany Karter Febrianto. Pilkada Sumbawa Barat pasangan Dr Musyafirin-Fud Syaifudin.

Pilkada Sumbawa pasangan H Mahmud Abdullah-Dewi Noviany; Talifudin-Sudirman; H M Husni Djibril-Dr H Muhammad Ikhsan; Nurdin Ranggabarani-H Burhanuddin Jafar Salam; dan H.Syarafudin Jarot-H.Mokhlis.

Pilkada Dompu pasangan Hj Eri Ariyani Abubakar-H Ihtiar; Kader Jaelani-H Syahrul Parsan; dan Syaifurrahman Salman-Ika Riski Veryani. Pilkada Kabupaten Bima pasangan Hj Indah Dhamayanti Putri-H Dahlan M Noer; H Syafruddin H M Nur-Ady Mahyudi; dan Irfan-Herman.

Turut menandatangani Ketua KPU Provinsi NTB, Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Kapolda NTB, Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto,SH.MH dan Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi. (why)

Puji Terobosan Gubernur NTB Dari Hal. 1 Karena banyak nilai-nilai yang baik di dalamnya. Saya juga salut kepada Gubernur NTB yang telah menerbitkan Perda Penanggulangan Penyakit Menular Nomor 7/2020 tentang disiplin protokol kesehatan di NTB,’’ ujar Fachrul Razi usai memberikan arahan kepada ASN lingkup Kementerian Agama Provinsi NTB dan launching Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Gema Zikir, Rabu (16/9).

Selain itu, Menag juga memberi apresiasi kepada masyarakat NTB karena telah menjalin dan merekatkan harmonisasi kerukunan beragama di NTB secara rukun dan damai. Menurutnya, di NTB mayoritas Islam dengan sebutan Pulau Seribu Masjid.

Tapi telah menunjukkan bahwa Islam merupakan rahmat bagi alam semesta.

Pada kesempatan tersebut Fachrul Razi juga menyatakan belum memastikan dibukanya pelaksanaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tahun 2020. Pasalnya, secara eksplisit pemerintah belum memutuskan apalagi mengumumkan secara tegas terkait penyelenggaraan umrah di tengah masih mewabahnya Covid-19. ‘’Meski nantinya diizinkan untuk membuka PPIU akan diberikan secara terbatas.

Tapi sejauh ini kita akan tetap memonitor perkembangannya,’’ ujarnya.

Menag katanya masih menunggu keputusan resmi dari Pemerintah Arab Saudi sebagai negara penerima umrah. Terkait waktu pembukaan,

menurut Menag bisa jadi di akhir tahun ini atau bisa tahun depan. ‘’Karena hal ini juga masih menunggu keputusan Pemerintah Arab Saudi. Dan sebaiknya kita pelajari dulu apa diizinkan atau tidak oleh Pemerintah Saudi Arabia terkait perjalanan umrah ini,’’ ujarnya.

Mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI ini menambahkan, saat ini pemerintah masih mengamati bagaimana pandemi Covid19 di Arab Saudi, apakah aman atau kasusnya masih membahayakan jemaah jika diperbolehkan melakukan umrah. ‘’Pemerintah akan menginzinkan PPIU memberangkatkan jemaah jika Arab Saudi aman dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kalau jemaah Indonesia kita jamin mereka sehat. Sebaliknya, di Arab Saudi juga sehat ya kita izinkan,’’ katanya.

Menteri menambahkan, terkait dengan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah ini, pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Kementerian juga harus bersinergi dengan pihak swasta, dalam hal ini PPIU. Di samping itu juga, para pengusaha trevel PPIU ini legal untuk memberangkatkan jemaah umrah ke Tanah Suci.

Menteri juga mengaku bangga dengan kekompakan para ASN lingkup Kementerian Agama NTB bersama tokoh lintas agama se NTB yang tetap berkomitmen membangun daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing. (r)

Halaman 11

Gebrak Masker Bersama TP PKK, IKAPTK Dompu Diapresiasi Warga Dompu (Suara NTB) Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kabupaten Dompu melakukan gerakan Gebrak Masker di Dompu untuk menyadarkan masyarakat akan dampak Covid-19. Kegiatan yang bekerjasama dengan TP PKK Provinsi NTB dan TP PKK Kabupaten Dompu ini langsung dihadiri oleh Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc. Gebrak Masker yang diselenggarakan IKAPTK Kabupaten Dompu ini awalnya diadakan IKAPTK Provinsi NTB bekerjasama dengan TP PKK Provinsi NTB. Antusiasme masyarakat dan upaya pencegahan pandemi Covid-19 di daerah, sehingga diadakan di masing – masing kabupaten/ kota se NTB dengan bekerjasama TP PKK Provinsi NTB dan TP PKK Kabupaten di masing – masing daerah.

Di Dompu, Kelurahan Bada Kecamatan Dompu menjadi tempat kegiatan Gebrak Masker yang diselenggarakan IKAPTK Kabupaten Dompu, Rabu (16/9). Selain kegiatan Gebrak Masker, istri Gubernur NTB ini juga diajak meninjau kampung kuliner di pusat Kota Dompu yang didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Dompu, Hj Eri Ariyani H Bambang.

Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc di hadapan warga memberikan apresiasinya kepada warga Bada Dompu yang berhasil bangkit di tengah pandemi Covid-19.

Ini semua tidak mudah, tapi karena adanya motivasi untuk

(Suara NTB/ula)

GEBRAK MASKER - Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj Niken Saptarini Widyawati, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Dompu, Hj Eri Ariyani H Bambang, dan Ketua IKAPTK Kabupaten Dompu, Agus Salim, di kampung kuliner Bada Dompu, Rabu (16/9) kemarin. (insert) Pengurus dan anggota IKAPTK Kabupaten Dompu foto bersama usai kegiatan gebrak masker.

maju dan sukses. ‘’Semua kenyataan pahit yang dihadapi semua wilayah (karena Covid-19), tapi ini memberi hikmah yang luar biasa dan memberikan semangat kepada warga semua.

Insyaallah kedepannya akan lebih mudah lagi untuk lebih sukses,’’ katanya.

Hj. Niken juga memberikan apresiasinya terhadap

penataan lingkungan dan beberapa produk usaha warga.

Apalagi beberapa produk UKM, seperti Kopi Tambora dan lainnya sudah banyak yang dipasarkan melalui ecommerce atau aplikasi jual beli online. ‘’Kami bangga sekali dari kampung ini ada kopi (asli Tambora) yang dijual ke luar daerah, bahkan sampai

Rendah, Capaian Perbaikan Data Kemiskinan di Bima dan Dompu Dari Hal. 1 Lombok Tengah 183.816 rumah tangga, Lombok Timur 256.010 rumah tangga, Lombok Utara 40.105 rumah tangga. Selanjutnya, Sumbawa 61.296 rumah tangga, Sumbawa Barat 16.636 rumah tangga, Dompu 36.790 rumah tangga, Bima 83.249 rumah tangga dan Kota Bima 19.700 rumah tangga.

Sementara, jumlah rumah tangga hasil perbaikan data sebanyak 291.876 KK. Dengan rincian, Kota Mataram 5.194 rumah tangga, Lombok Barat 92.846 rumah tangga, Lombok Tengah 17.051 rumah tangga, Lombok Timur 145.475 rumah tangga dan Lombok Utara 1.010 rumah tangga. Kemudian Sumbawa 21.921 rumah tangga, Sumbawa Barat 95.000 rumah tangga, Dompu 4.310 rumah tangga, Bima 2.894 rumah tangga dan Kota Bima 1.080 rumah tangga.

Berdasarkan data, dari 81

desa/kelurahan di Dompu, sebanyak 12 desa/kelurahan yang sudah melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Kemudian di Bima, dari 191 desa/ kelurahan, sebanyak 11 desa/ kelurahan yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Selanjutnya, Sumbawa Barat, dari 65 desa/kelurahan, sebanyak 30 desa/kelurahan yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Di Kabupaten Sumbawa, dari 165 desa/kelurahan, sebanyak 81 desa/kelurahan yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Selain iu, di Lombok Timur dari 254 desa/kelurahan, sebanyak 251 desa/kelurahan yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Sedangkan di Lombok Tengah, dari 139 desa/ kelurahan, sebanyak 129 desa/ kelurahan yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD Dukcapil NTB, Wahyu Hidayat, S. STP, M. AP mengatakan pihaknya

akan terus mengawal perbaikan data kemiskinan di seluruh desa yang ada di NTB melalui pendamping desa. ‘’Kami minta teman-teman pendamping desa tetap mengawal terus. Karena setiap ada kegiatan di desa, tetap kita minta report dari pendamping desa. Kita juga sudah mengingatkan di kabupaten supaya mem-back up pelaksanaan pemutakhiran data kesejahteraan sosial. Dinas PMD kabupaten se-NTB kita minta mengawal itu,’’ terangnya.

Bagi desa yang belum melakukan verifikasi dan validasi DTKS, telah diminta untuk melakukan percepatan pemutakhiran data kemiskinan.

Ia mengatakan, pemutakhiran data kemiskinan akan dilakukan setiap tiga bulan sekali. ‘’Kita mengharapkan lebih cepat. Karena setiap tiga bulan mengupdate. Agustus sudah lewat, mudahan- mudahan September ini selesai,’’ pungkasnya. (nas)

223 P3K Pemprov NTB Menunggu Pengangkatan Dari Hal. 1 Sehingga PPPK yang sudah lulus seleksi pada tahun 2019 dapat segera memperoleh kepastian.

Sebanyak 223 eks honorer K2 Pemprov NTB yang telah dinyatakan lulus menjadi P3K pada 2019 lalu menantikan Perpres tersebut. Ratusan eks honorer K2 tersebut masih menunggu pengangkatan dari Pemerintah Pusat. ‘’Kita masih menunggu dari pusat. Semua daerah masih menunggu itu,’’ kata Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKD NTB, Drs. Syamsul Buhari, P. Si., M. Kes., dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (17/ 9) siang kemarin.

Syamsul mengatakan pengangkatan ratusan eks honorer K2 Pemprov NTB yang dinyatakan lulus dalam seleksi P3K, memang masih menunggu Perpres soal gaji dan tunjangan. Termasuk aturan lanjutan mengenai pengangkatan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). ‘’Kita disuruh tunggu karena memang belum terbit SK pengangkatannya. Bisa jadi kalau sudah ada aturan, regulasi yang jelas berupa Perpres.

Bisa jadi orang pusat atau BKN membuat regulasi lagi, SK pengangkatan sebagai P3K,’’ jelasnya.

Syamsul mengatakan, nantinya akan dilakukan pendataan lagi soal 223 eks honorer K2 yang dinyatakan lulus seleksi P3K tahun lalu. Apakah datanya masih tetap atau ada yang sudah meninggal dunia.

Diketahui, sebanyak 223 eks honorer K2 Pemprov NTB dinyatakan lulus menjadi P3K. Dari 379 eks honorer K2 yang ikut seleksi, sebanyak

156 orang dinyatakan tidak lulus menjadi P3K Pemprov NTB. Sebanyak 223 eks honorer K2 yang lulus menjadi P3K Pemprov NTB tersebut terdiri dari tenaga guru 205 orang dan penyuluh pertanian 18 orang.

Dalam rekrutmen P3K tahun 2019, ribuan eks honorer K2 mengadu nasib menjadi P3K di NTB. Sebanyak 3.984 pendaftar yang merupakan eks honorer K2 di NTB dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K di NTB. Pendaftar yang lulus seleksi administrasi selanjutnya berhak ikut tes tulis yang dilaksanakan 23 24 Februari 2019.

Dengan rincian, Pemprov sebanyak 379 orang, Kota Mataram 62 orang, Lombok Barat 208 orang, Lombok Tengah 752 orang, Lombok Timur 508 orang dan Lombok Utara 56 orang. Selanjutnya, Sumbawa Barat 164 orang, Sumbawa 620 orang, Dompu 35 orang, Bima 1.183 orang dan Kota Bima 17 orang.

Dalam APBN 2020, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk penggajian P3K di NTB sebesar Rp116,32 miliar. Dengan rincian, Pemprov NTB Rp17,255 miliar, Kabupaten Bima Rp8,062 miliar, Kabupaten Dompu Rp7,721 miliar, Lombok Barat Rp9,009 miliar, Lombok Tengah Rp17,716 miliar, Lombok Timur Rp15,379 miliar, Sumbawa Rp12,281 miliar, Kota Mataram Rp9,395 miliar, Kota Bima Rp5,466 miliar, Sumbawa Barat Rp7,847 miliar dan Lombok Utara Rp6,189 miliar.

Kementerian PANRB merilis perkembangan Rancangan Perpres Gaji dan Tunjangan P3K. Dalam rilis yang diteri-

ma Suara NTB, Rabu (16/9), Kementerian PANRB mengatakan sekitar 51 ribu tenaga honorer yang telah lulus seleksi P3K tahun 2019 yang lalu sangat menanti terbitnya Rancangan Perpres Gaji dan Tunjangan.

Namun, proses perumusan Rancangan Perpres ini memerlukan waktu yang cukup lama karena harus mempertimbangkan berbagai aturan lain. Salah satu aturan yang harus dipertimbangkan adalah PP No. 80/2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam PP tersebut disebutkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena PP tersebut tidak menyebutkan tentang PPPK, maka hal ini akan berpotensi mengurangi gaji dan tunjangan PPPK yang seharusnya diterima sama dengan gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Berbagai alternatif solusi ditawarkan agar standar besaran gaji dan tunjangan yang diterima P3K sama seperti gaji dan tunjangan PNS. Karena itu diambil alternatif memberikan besaran gaji berbeda (lebih besar) daripada besaran Gaji Pokok PNS, sehingga ketika dikenakan PPh, maka gaji yang diterima P3K akan sama dengan gaji pokok PNS. (nas)

NTB Waspadai Pelaku Perjalanan Luar Daerah Dari Hal. 1 Tersebar di Kota Mataram sebanyak 33 orang, Lombok Tengah 26 orang, Lombok Timur 97 orang, Sumbawa Barat 340 orang. Kemudian, Sumbawa 20 orang, Dompu

416 orang, Bima 23 orang dan Kota Bima 8 orang.

Sedangkan jumlah kasus terkonfirmasi positif sebanyak 3.006 orang. Dengan rincian 2.388 sudah sembuh, 177 meninggal dunia dan 441 orang masih isolasi atau positif Covid-19.

Pada 16 September 2020, Gugus Tugas mencatat tambahan 86 pelaku perjalanan di NTB. Sebanyak 54 orang di Kota Mataram, 27 orang di Lombok Timur, Sumbawa Barat 3 orang dan Sumbawa 2 orang. (nas)

keluar negeri. Mudah – mudahan sukses. Untuk adik – adik, bisa sampaikan ke kami, mudah – mudahan bisa kami bantu lebih jauh lagi untuk pemasarannya,’’ katanya.

Ia juga menyampaikan harapannya dalam menekan penyebaran virus Corona di daerah, setiap orang harus patuh pada protokol Covid-19.

Menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan usai beraktivitas, dan menjaga lingkungan. Menjaga pola hidup sehat dan meningkatkan imun dalam tubuh menjadi cara yang paling efektif untuk menghindari Covid-19. ‘’Minimal, pake masker saat keluar rumah,’’ pesannya.

Ketua IKAPTK Kabupaten Dompu, Agus Salim, S.Sos mengungkapkan, Gebrak Masker yang digelar pihaknya berangkat dari motivasi keluarga alumni perguruan tinggi kepamongprajaan untuk menjaga masyarakat dari penyebaran Covid-19. Apalagi hingga saat ini, virus mematikan

ini belum ditemukan obatnya dan penggunaan masker menjadi salah satu cara untuk menghindari penyebaran virus. Karena penyebarannya dapat terjadi melalui mulut dan hidung. ‘’Kegiatan ini berangkat dari kegiatan yang sudah dilaksanakan IKAPTK bersama Tim Penggerak PKK Provinsi NTB. Kegiatan ini dilaksanakan semata – mata untuk menyadarkan kita semua dalam menggunakan masker sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona pada masyarakat,” kata Agus Salim.

Sebanyak 2.500 lembar masker yang dibagikan pada kegiatan gebrak masker bersama TP PKK. Sekitar 1000 lembar masker bantuan dari TP PKK Provinsi NTB, 500 lembar masker dari TP PKK Kabupaten Dompu, dan 1000 lembar masker dari IKAPTK Kabupaten Dompu. “Semoga ini dapat dimanfaatkan warga, sehingga kita semua dapat mencegah penyebaran Covid-19,” harapnya. (ula/*)

Hingga Hari Ketiga Penerapan Perda, 926 Pelanggar Terjaring Razia Dari Hal. 1 Kendati demikian, hal tersebut dinilai terjadi karena titik razia di dua kabupaten tersebut lebih banyak dibanding daerah lainnya. Selain itu, beberapa daerah juga diamati mengalami penurunan jumlah pelanggar sejak hari pertama penerapan perda tersebut. ‘’Saya lihat ada beberapa daerah yang kemudian ada semacam shock therapy. Seperti di Kota Mataram, hari pertama itu ada 24 orang pelanggar. Hari kedua hanya 10 orang,’’ ujarnya.

Penurunan di beberapa

daerah sendiri disebutnya belum dapat memberikan gambaran umum terkait kepatuhan masyarakat NTB dalam penerapan protokol kesehatan, salah satunya penggunaan masker. Hal tersebut melihat jumlah pelanggaran yang masih bersifat tentatif setiap harinya di sebagian besar wilayah NTB. ‘’Kami belum lihat sebagai penurunan, tapi di beberapa tempat kita harapkan seperti itu. Penurunan yang terjadi supaya menandakan (masyarakat) sudah memahami apa yang seharusnya dilakukan,” tandanya. (bay)

Ada Tujuh Karakteristik Dari Hal. 1 Amry menjelaskan, apabila tingkat pendidikan rendah, maka masyarakat akan kurang produktif. Akibat kurang produktif, maka berpengaruh terhadap rendahnya pendapatan. ‘’Kalau tak ada pendapatan atau kurang pendapatan, maka kemampuan membeli atau konsumsinya rendah,’’ jelasnya.

Rendahnya pendapatan masyarakat akan berdampak terhadap kemampuan daya beli atau tingkat konsumsi.

Sehingga akan berpengaruh juga terhadap kesehatan masyarakat yang rendah. ‘’Kalau kesehatan rendah, ndak produktif lagi. Itulah siklus-siklus seperti itu disebut lingkaran setan kemiskinan,’’ terangnya.

Lantas darimana memutus lingkaran setan kemiskinan tersebut? Amry mengatakan, ada yang meyakini peningkatan pendidikan dan keterampilan atau skill menjadi solusi. Meskipun ada orang yang berpendidikan tidak terlalu tinggi, tetapi memiliki keterampilan atau skill maka akan menjadi produktif. ‘’Jadi, pendidikan, keterampilan, bagian penting cara meningkatkan kualitas orang.

Supaya dia bisa menggarap pekerjaannya dengan lebih produktif. Itu hubungannya dengan pendidikan,’’ katanya.

Amry mengatakan, butuh waktu untuk memutus lingkaran setan kemiskinan. Langkah yang dilakukan dengan mengkombinasikan peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat. ‘’Ada orang yang memandang dari pendidikan. Ada orang yang memandang dari kita berikan aset dulu baru bisa produktif. Kita anut dua kombinasi,’’ katanya.

Selain itu, enam lainnya karakteristik penduduk miskin di NTB. Yaitu, 54,7 persen berusia di bawah 25 tahun. Kemungkinan besar adalah ang-

gota rumah tangga yang menjadi tanggungan kepala rumah tangga. Kemudian, tanpa memandang status sebagai kepala rumah tangga, 24,9 persen penduduk miskin berusia produktif, 26 - 45 tahun.

Selanjutnya, 16,91 persen kepala rumah tangga miskin tidak bekerja. Selain itu, usia rata-rata rumah tangga miskin adalah 47 tahun. Dari 794 ribu penduduk miskin pada Maret 2017, sebanyak 51,2 persen tinggal di daerah perdesaan dan 48,8 persen di perkotaan.

Kemudian, 49,61 persen penduduk miskin di NTB bekerja di sektor pertanian dan 6,69 persen di sektor industri.

Sedangkan kondisi kemiskinan makro di NTB, sebanyak 76.540 jiwa atau 3,14 persen punya penyakit kronis, 30,71 persen pekerja bebas, 14,02 persen Kepala Rumah Tangga perempuan.

Sebesar 9,05 persen berusia 60 tahun ke atas. Selanjutnya, 8,62 persen berstatus cerai, sebesar 41,20 persen berpendidikan SD ke bawah dan 1,21 persen penyandang disabilitas.

Akibat pandemi Covid-19, Pemprov NTB melakukan penyesuaian target penurunan kemiskinan dalam revisi RPJMD 2019 - 2023. Semula, pada akhir 2023, Pemprov menargetkan angka kemiskinan menjadi satu digit atau 9,75 persen. Namun, target penurunan angka kemiskinan disesuaikan menjadi 10,73 persen pada 2023.

Meskipun angka kemiskinan naik menjadi 13,97 persen pada Maret 2020. Amry mengatakan pada akhir 2020 ini, angka kemiskinan di NTB diperkirakan akan turun menjadi 13,64 persen. Kemudian, pada 2021, angka kemiskinan NTB ditargetkan turun menjadi 12,98 persen. Sedangkan pada 2022, angka kemiskinan di NTB ditargetkan turun menjadi 11,98 persen. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 18 September 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Firin - Fud Tinggal Tunggu Surat Izin Cuti dari Gubernur Taliwang (Suara NTB) Bakal calon pasangan petahana Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), HW. Musyafirin - Fud Syaifuddin (Firin - Fud) mengaku saat ini pihaknya tinggal menunggu surat izin cuti yang diterbitkan Gubernur NTB untuk kepentingan persiapan memasuki tahapan kampanye.

“Kita sudah ajukan (cuti kampanye) ke gubernur. Sekarang tinggal tunggu surat resmi pak gubernur saja untuk persetujuannya,” klaim Bakal Calon Bupati KSB, H. W. Musyafirin kepada wartawan.

Meski tak menjadi syarat calon, Musyafirin menuturkan ketentuan cuti di luar tanggungan negara seorang calon petahana bersifat wajib un-

tuk kepentingan selama kampanye.

Karena itu pihaknya sejak awal sudah mempersiapkannya. “Kalau tidak salah paling lambat 1 minggu sebelum penetapan calon izin cuti itu sudah harus terbit. Artinya kalau penetapan calon oleh KPU dijadwalkan tanggal 23 September, maka pesetujuan gubernur atas izin cuti kami tanggal 18 September sudah terbit,” urainya.

Terpisah, Ketua KPU KSB, Denny Saputra menerangkan, sesuai aturan, berkas atau surat izin cuti kampanye seorang calon petahana yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sudah harus diterima pihaknya paling lambat 1 hari sebelum memasuki jadwal kampanye.

“Kalau tidak ada perubahan, jad-

wal kampanye Pilkada tahun ini akan dimulai tanggal 26 September. Maka paling lambat kami terima surat izin cuti calon petahana tanggal 25 September,” cetus Denny dihubungi Suara NTB, Kamis (17/9).

Denny tak menampik, izin cuti kampanye calon petahana itu tidak masuk sebagai syarat calon. Akan tetapi ketentuan menetapkan, ketiadaan izin cuti kampanye oleh pihak berwenang (gubernur) bagi seorang calon petahana dapat berbuah sanksi berat.

Di mana sanksinya berupa dibatalkannya berangkutan sebagai calon. “Izin cuti kampanye itu kewajiban seorang calon petahana yang harus dipenuhi saat akan melakukan kampanye,” demikian tandas Denny. (bug)

Mulai Semester Ini, UTS Terima Mahasiswa Asing

(Suara NTB/ist)

Rektor UTS, Chairul Hudaya dan pimpinan UTS lainnya.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Rektor Universitas Teknologi Sumbawa, Chairul Hudaya,Ph.D, menyatakan mulai semester ini, UTS menerima mahasiswa asing melalui program Galobal Ambassador Scholarship. Tercatat sebayak 2476 peserta dari 80 negara mendaftar untuk kuliah di UTS dalam 4 tahun kedepan.

“UTS memiliki slogan “UTS membumi dan Mendunia” membumi berarti bahwa kampus ini harus memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjadi Problem Solver. Dan mendunia berarti bahwa inovasi-inovasi civitas Academica UTS harus mengglobal, mendunia,” jelasnya lebih jauh.

Diketahui sebelumnya, UTS telah sukses melaksanakan RESPEK (Orientasi, Sosialisasi dan Pengenalan Kampus) selama dua hari, 9-10 September lalu. Dilaksanakan secara online, meskipun ditengah pandemi Covid 19 namun tidak menjadi penghalang untuk menyambut dan memperkenalkan kampus kepada Elang-elang muda UTS. Acara Respek diikuti oleh seluruh mahasiswa baru sebanyak 730 orang dari seluruh daerah diindonesia yang telah lolos seleksi masuk perguruan tinggi.

RESPEK tahun ini yang mengusung tema EXE (Exploring Everything) yang diharapkan kepada mahasiswa baru agar dapat beradaptasi dengan keadaan yang baru. Serta dapat menjadi pelopor dan eksekutor ditengahtengah masyarakat. Diisi oleh pemateri-pemateri nasional dan Internasional, Diantarannya adalah H. Muhammad Syafrudin,ST.MM, yang merupakan Anggota DPR RI. Dan juga Dr. Andi Tirta yang merupakan mantan Rektor UTS periode 2016-2019. (arn)

Suryati

Atlet Tarung Derajat Berprestasi Nasional ATLET tarung derajat NTB, Suryati (18) tergolong atlet pendatang baru di beladiri tarung derajat. Meski demikian karirnya di raga asal Jawa Barat (Jabar) tersebut tergolong sukses.

Selama empat tahun menggeluti olahraga beladiri ciptaan Ahmad Derajat itu, atlet asal Dompu ini sukses menorehkan prestasi di Prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat tahun 2019. Saat masih men-

yandang pelajar SMA kelas 2 (dua), ia berhasil merebut medali perak di kelas tarung putri. Hasil itu meloloskan dia meraih tiket PON XX Papua tahun 2021.

Dihubungi Suara NTB, Kamis (17/ 9) kemarin, atlet kelahiran 13 Mei 2002 menceritakan bahwa dirinya terbilang baru belajar tarung derajat. Ia mengenal olahraga tarung derajat pada tahun 2016, saat itu ia baru duduk di bangku kelas 3 SMP Negeri di Dompu.

Dan sekarang ia sudah tamat SMA. “Saya ikut tarung derajat tahun 2016, saat itu saya masih duduk di bangku kelas tiga SMP di Dompu,” ucapnya.

Suryati yang biasa disapa Yati ini mengenal olahraga tarung derajat lewat pelatih tarung derajat Dompu yang biasa disapa Kang Moris. Ia tertarik belajar tarung derajat karena melihat kekompakan dan kebersamaan sesama atlet dan pelatih yang sangat kuat.

Selain itu alasan ia belajar tarung derajat sebagai alat untuk menjaga diri dari gangguan orang jahat.

Diakuinya, sebelum belajar tarung derajat ia sempat belajar olahraga voli pasir, namun ia merasa kurang cocok sehingga ia memilih fokus belajar tarung derajat. “Dulu saya pernah belajar bola voli indoor, namun tidak cocok sehingga saya memilih fokus di olahraga tarung derajat,” kenangnya.

Bagi Yati belajar olahraga beladiri tarung derajat tidak sekedar hobi, namun dia merasakan ada kenyamanan kepuasan setelah menguasai teknik tarung derajat. Hal utama yang dirasakan adalah percaya diri karena merasa memiliki tubuh yang sehat, kuat dan bugar.

Selain memiliki fisik yang kuat, Yati juga tergolong jadi atlet yang sukses meraih prestasi di level regional NTB dan nasional. Tak terasa, empat tahun belajar tarung derajat, ia sudah m a m p u meraih medali perak di PraPON tahun 2019, meraih medali perak di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2018 dan

meraih medali emas di Kejuaraan Daerah (Kejurda) tarung derajat antarPelajar tahun 2019.

Sukses di ajang prakualifikasi PON, putri pasangan Sofiansyah dan Sri Endang pun mendapat kepercayaan mewakili NTB di PON di Papua tahu 2021. Saat ini dia tengah mempersiapkan diri menghadapi ajang multi event nasional dengan mengikuti program latihan mandiri atlet PON di Kabupaten Dompu.

Program latihan mandiri adalah program KONI NTB dalam rangka mempersiapkan atlet mengikuti PON/2021. Selama menjalani latihan mandiri di Kabupaten Dompu, Yati dilatih oleh pelatih tarung derajat NTB, Abdul Khair yang kebetulan berdomisili di Dompu.

Selama latihan mandiri, Yati mengaku selalu melaksanakan protokol kesehatan Covid-19, yakni tetap menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, pake masker dan jaga jarak. Hal itu dilakukan Yati agar terhindar dari pandemi Covid-19.

Yati sendiri punya impian yang sangat tinggi dalam menghadapi ajang multi event nasional. Ia bertekad ingin menorehkan prestasi di PON XX di Papua tahun 2021, minimal bisa mempertahankan medali perak yang diraihnya di PraPON 2019, dan kalau bisa meraih medali emas. (fan/*)

Suryati