Edisi Jumat 19 Juni 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 19 JUNI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 87 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemkot Mataram Alihkan Sisa Anggaran JPS Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan menghentikan penyaluran bantuan jaring pengaman sosial (JPS). Sisa anggaran Rp20 miliar lebih untuk tiga bulan ke depan dialihkan.

Proses pengalihan ini menunggu kebijakan kepala daerah.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menjelaskan, skenario bantuan JPS direncanakan untuk enam bulan. Bantuan akan menyasar 26 ribu warga terdampak Coronavirus Disease atau Covid-19. Dana disiapkan sekitar Rp41 miliar. Pendistribusian telah berjalan untuk tiga bulan.

“Kalau satu paket isinya Rp250 ribu dikali 26 ribu. Totalnya adalah Rp41 miliar. Kita sudah salurkan 50 persennya. Berarti dana tersisa plus biaya packing sekitar Rp20,5 miliar,” sebut Mahmuddin.

Pada tahap pertama bantuan telah didistribusikan kepada 19.803 kepala keluarga (KK). Untuk tahap kedua masih dilakukan verifikasi data oleh Dinas Sosial. Tersisa sekitar 6.197 akan disalurkan dari total 26 ribu. Tetapi ada usulan tambahan kembali dari provinsi sebanyak 8 ribu. Dan, ini akan diverifikasi kembali sehingga total keseluruhan penerima 26 ribu.

Rencana Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh sebut Mahmuddin, JPS hanya akan dibagikan sampai bulan Juni. Pertimbanganya adalah pemkot telah melakukan pelonggaran aktivitas masyarakat, sehingga rencana penyerahan bantuan selama enam bulan dipangkas.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/cem)

AKAN DIHENTIKAN - Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram bersama APH dan BPKP mengecek isi paket bantuan JPS Kota Mataram. Bantuan JPS akan dihentikan. Sisa dana Rp20,5 miliar akan dialihkan.

Bappeda Evaluasi Program Unggulan

Mataram (Suara NTB) Bappeda NTB mengevaluasi program unggulan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pascadilakukannya realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Hasil evaluasi tersebut nantinya sebagai dasar untuk perencanaan penganggaran di RAPBD Perubahan 2020.

Kota Mataram Masih Nol KANWIL Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB mencatat realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di daerah ini hingga akhir Mei baru sebesar 7,57 persen atau Rp96,68 miliar dari pagu sebesar Rp1,28 triliun. Dari 11 Pemda di NTB, hanya Kota Mataram yang realisasinya masih nol atau belum memperoleh penyaluran DAK Fisik dari Pemerintah Pusat. ‘’Kota Mataram sampai bulan Mei 2020, belum terdapat realisasi penyaluran DAK Fisik tahun anggaran 2020,’’ kata Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM di Mataram, Kamis (18/6) kemarin.

Akibat pandemi Covid-19, pagu DAK Fisik untuk NTB berkurang ratusan miliar. Semula, pagu DAK Fisik untuk NTB sebesar Rp2,05 triliun, Syarwan Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/bay)

Inspektorat Cek Tindaklanjut Temuan BPK Soal Belanja Hibah Rp1,2 Triliun Mataram (Suara NTB) Belanja hibah sebesar Rp1,2 triliun pada 2019 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov NTB 2019, realisasi belanja hibah senilai Rp1,2 triliun lebih tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. Samsul Rizal, MM yang dikonfirmasi Suara NTB terkait tindaklanjut temuan tersebut enggan memberikan tanggapan. Ia meminta hal tersebut agar ditanyakan ke Inspektorat.

Bersambung Ibnu Salim ke hal 11

Kapolda NTB Bagikan Paket Balasa di Gili Matra Semangat Pemprov Perlu Diikuti Kabupaten/Kota

(Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) Distribusi paket Balasa (Bantuan Lauk Pauk Siap Saji) yang diperuntukkan bagi para pekerja dan pelaku Parekraf (pariwisata dan ekonomi kreatif), jadi atensi serius jajaran Polri dalam hal ini Polda NTB. Guna memastikan paket Balasa sampai ke tangan

penerima manfaat, Kamis (18/6), Kapolda NTB Irjen Pol. Muhammad Iqbal, S.I.K., M.Si. terjun langsung mengawal sekaligus membagikan paket itu di destinasi eksotis Gili Trawangan, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Kapolda pada kesempatan

Butuh Tambahan 1.278 TPS PERSIAPAN Pilkada di tengah pandemi virus Corona (Covid-19), membutuhkan beberapa penyesuaian, terutama penerapan protokol kesehatan saat pencoblosan. Hal tersebut akan mempengaruhi jumlah TPS dan petugas yang dilibatkan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, H.Lalu Dirjaharta, menerangkan, dalam Pilkada serentak 9 Desember mendatang masing-maisng TPS yang sebelumnya mengakomodir 700 orang pemilih, saat ini hanya diperbolehkan mengakomodir 500 orang pemilih. ‘’Tentunya akan bertambah TPS dan petugas (yang dibutuhkan).

Bersambung H.Lalu Dirjaharta ke hal 11

jalan dan jembatan berkurang. Tapi anggaran kita geser untuk perekonomian.

Dengan memberikan stimulus ekonomi kepada IKM dan UKM,’’ jelasnya.

Pemberdayaan IKM dan UKM dilakukan agar fondasi ekonomi lokal semakin kuat.

Dengan melakukan pemberdayaan, IKM dan UKM diharapkan mampu bertahan dan tetap berproduksi di tengah pandemi. ‘’Pariwisata kita mulai pulihkan. IKM dan UKM dilakukan pemberdayaan dengan core industrialisasi,’’ tandasnya.

Diketahui, tahun 2020 Pemprov mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp361 miliar untuk program unggulan mendukung pengentasan kemiskinan. Alokasi anggaran sebesar Rp361 miliar tersebut digunakan untuk membiayai 13 program penanggulangan kemiskinan. Program tersebut adalah BUMDes, jamban keluarga, rumah layak huni, KUBe, Air bersih. Pengembagan desa wisata, pertanian konservasi, kawasan rumah pangan lestari, pengelolaan pengembangan bank sampah.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/humaspoldantb)

PAKET - Kapolda NTB, Muhammad Iqbal, terjun langsung mengawal sekaligus membagikan paket Balasa di destinasi eksotis Gili Trawangan, Kecamatan Pemenang, KLU.

itu mengungkapkan bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) akan dapat tertangani maksimal, apabila semua komponen secara bersama-sama turut berpartisipasi. ‘’Kita harus bahu membahu menghadapi pendemi Covid-19.

Dengan kebersamaan, Insya Allah Covid-19 akan segera berakhir,’’ kata Kapolda.

Dikatakan, Gili Matra (Meno, Trawangan dan Air) merupakan salah satu destinasi wisata potensial di Indonesia. Lumpuhnya aktivitas pariwisata di tiga gili ini akibat pandemi Covid-19, juga berdampak terhadap perputaran ekonomi dan pendapatan masyarakat. ‘’Kesan pertama saya ke gili ini, mâsyâ Allah wa subhânallah bagus, indah, dan bersih.

Kalau protokol kesehatan di tiga gili ini diperketat dan diperbagus, insya Allah tidak lama lagi Pemda akan membuka kembali pariwisata di tiga gili yang sempat ditutup sementara,’’ ungkap mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Langkah Pemprov melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dengan menyerap produk-produk IKM dan UKM lokal dinilai cukup bagus dalam menggerakkan ekonomi lokal. Namun, semangat Pemprov memberdayakan IKM dan UKM lokal di tengah pandemi tersebut perlu diikuti Pemda dalam program JPS kabupaten/kota. ‘’Perlu semangat yang sama antara provinsi dan kabupaten/kota. Ide gubernur dan bupati luar biasa.

Semangat pemerintah provinsi cukup bagus memberdayakan IKM dan UKM di tengah pandemi.

Bersambung ke hal 11 Iwan Harsono

Angka Kematian Capai 4,2 Persen

Kelompok Risiko Tinggi Jadi Atensi Pemerintah Mataram (Suara NTB) Persentase kasus kematian pasien virus Corona (Covid-19) yang mencapai 4,2 persen di NTB menjadi perhatian pemerintah daerah. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc menekankan hal tersebut perlu menjadi atensi bersama untuk untuk menjaga kelompok masyarakat dengan risiko tinggi agar bisa ter-

hindar dari potensi penularan. ‘’Kita melihat rata-rata yang meninggal itu karena ada penyakit bawaan, dan memang bahayanya Corona itu begitu.

Kalau memang secara fisik dia kuat, mungkin tidak terasa.

Tapi kalau dia kena pada yang diabetes, jantung, kanker dan lain-lain sebagainya sebaiknya cepat (diatasi),’’ jelas gubernur yang akrab disapa Dr. Zul terse-

but, Kamis (18/6) di Mataram.

Menurutnya, kelompok rentan tersebut harus berhatihati terhadap hal-hal yang memungkinkan peningkatan potensi penularan. Kendati demikian, upaya penanganan diharapkan tidak menimbulkan ketakutan berlebih pada masyarakat sendiri. ‘’Intinya kita tidak perlu takut berlebih. Tapi mudah-

mudahan protokol kesehatan itu jangan dianggap remeh,’’ Dr. Zul mengingatkan.

Sebagai informasi, sampai dengan Rabu (17/6) Satgas Covid-19 NTB mencatat telah ada 1.008 kasus positif di NTB. Rinciannya, 676 orang dinyatakan sembuh, 43 orang meninggal dunia, serta 289 orang masih positif dan menjalani perawatan.

Kepala Dinas Kesehatan

(Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, membenarkan jumlah tersebut menunjukkan angka kematian pasien Covid-19 di NTB memang tinggi. ‘’Termasuk tinggi 4,2 persen. Kalau dibanding nasional kita masih di bawah, tapi ada kecendrungan (NTB) terus naik,’’ jelasnya saat dikonfirmasi, Kamis (18/ 6) di Mataram.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

TO K O H

‘’Minggu ini kita ketemu dengan perangkat daerah (OPD) untuk melihat, mengasistensi kegiatan-kegiatannya. Mana yang sudah berlangsung, mana yang belum berlangsung dan akan berlangsung,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (18/6) kemarin.

Akibat realokasi dan refocusing belanja langsung untuk penanganan Covid-19 yang mencapai Rp926 miliar lebih, memang berpengaruh terhadap pelaksanaan program unggulan tahun 2020. Sehingga ada program unggulan yang tetap berjalan, dan berkurang volume targetnya.

Program unggulan yang tetap anggarannya seperti industrialisasi dan pemberdayaan IKM dan UKM. Karena dalam penanganan Covid-19 yang anggarannya hampir mencapai Rp1 triliun tersebut, juga

diperuntukkan untuk stimulus ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan memberdayakan IKM dan UKM lokal. ‘’Minggu ini sedang kita lihat. Mana yang bertahan, mana yang tidak bertahan.

Mana yang tersisa, mana yang sudah dilaksanakan. Itulah gunanya ada APBD Perubahan nanti,’’ jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB ini mengatakan, perubahan anggaran untuk program unggulan tentunya akan berimplikasi terhadap perubahan renstra, rencana kerja pemerintah daerah dan RPJMD yang targetnya perlu dicek kembali.

Ia mengatakan, RAPBD Perubahan diproyeksikan sekitar Rp5,04 triliun lebih. Meskipun kondisi anggaran daerah terbatas pada masa pandemi ini, namun ia memastikan anggaran program unggulan akan tetap diperhatikan. ‘’Tetap program unggulan diperhatikan. Tapi mana yang berkurang, mana yang masih bertahan. Ini kan relokasi. Infrastruktur sarana prasarana dalam bentuk pembangunan

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 19 Juni 2020

Halaman 2

DPRD Kota Mataram Bentuk Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 Tak Ada Lagi Sampah SAMPAH di perbatasan kota di Jalan TGH. M. Faisal sebelumnya menjadi persoalan. Selain terjadi penumpukan, juga menimbulkan bau menyengat. Hal ini sudah diatasi dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Lurah Mandalika, Yusuf menjelaskan tumpukan sampah di perbatasan kota di Lingkungan Tembeloq diduga sumber dari warga luar yang membuang sampah ke dalam kota. Kawasan itu sebenarnya bukan lokasi pembuangan sampah. Permasalahan terse(Suara NTB/cem) but telah diatasi dengan berkYusuf oordinasi dengan DLH. “Alhamdulillah, sekarang sudah tertangani dengan baik setelah kita berkoordinasi dengan DLH,” kata Yusuf.

Sinergi kelurahan dan instansi teknis dinilai efektif. Dinas LH sambung Yusuf mendirikan pos pantau satgas kebersihan dan menyiagakan petugas. Langkah itu berjalan optimal sehingga tidak ada lagi tumpukan sampah. “Sekarang sudah bersih. Ndak ada tumpukan sampah,” ucapnya.

Penanganan sampah di lingkungan masih mengoptimalkan kendaraan roda tiga. Operator roda tiga menjemput sampah ke masing – masing rumah tangga. Sampah akan dibuang ke depo sementara yang terletak di samping rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Mandalika.

Menurut dia, peran serta masyarakat sangat penting untuk mengurangi tumpukan sampah. Terutama sampah rumah tangga yang diproduksi setiap harinya. Edukasi dan sosialisai tetap disampaikan ke masyarakat berkaitan dengan pemilihan sampah organik dan anorganik. “Paling penting adalah peran serta masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya juga telah mengatur jam pengangkutan sampah disesuaikan dengan jadwal pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup. Yusuf mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan serta membuang sampah di depo. “Kita imbau supaya tidak buang sampah di saluran supaya tidak terjadi penyumbatan yang menyebabkan genangan,” demikian kata dia. (cem)

Tingkatkan Pelayanan Retribusi WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha mendorong Pemkot Mataram terus memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi. ‘’Bukan dari satu sisi pendapatan itu saja. Sebenarnya dari semua sumber, kita berharap hasilnya melebihi dari apa yang menjadi target kita,’’ katanya menjawab Suara NTB usai memimpin rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Kamis (18/6) kemarin.

Paling tidak, hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi (Suara NTB/fit) kepala daerah terhadap I Wayan Sugiartha bawahannya. ‘’Kenapa hal tersebut tidak bisa memenuhi target,’’ cetusnya. Karena, lanjut Wayan, kalau retribusi tidak memenuhi target, sudah barang tentu akan mengganggu program yang akan direncanakan ke depan. ‘’Jadi tidak semata-mata ini tidak memenuhi target lalu selesai tapi akan mengganggu perencanaan tahun berikutnya,’’ katanya. Dewan akan meminta kepada eksekutif apa yang menjadi kesepakatan agar semua bisa terpenuhi. Pasalnya, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, berbicara retribusi sangat terkait dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. ‘’Beda dengan pajak. Kalau pajak wajib,’’ imbuhnya. Agar dapat meningkatkan pencapaian target retribusi, Pemkot Mataram diminta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Seperti pelayanan perparkiran, pasar dan lain sebagainya.

Semua sarana dan prasarana harus diperbaiki. ‘’Jadi kita jangan hanya menuntut untuk masyarakat membayar retribusi.

Sementara di satu sisi kita tidak bisa memberikan pelayanan yang lebih. Sebenarnya inikan imbas. Kalau kita memberikan pelayanan dengan sarana dan prasarana yang memadai, saya rasa masyarakat tidak keberatan,’’ terang Wayan.

Sehingga bisa pemerintah dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini tidak menyangkal bahwa kalangan dewan sudah sering mewacanakan pembentukan PD Pasar maupun PD Parkir. Sayangnya, Pemkot Mataram belum ada keseriusan ke arah sana. ‘’Ini sebenarnya sudah kita dengungkan dari periode sebelumnya. Mudah-mudahan perioe ini apa yang menjadi harapan kami di DPRD ini untuk dapat terwujud,’’ harapnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Rapat paripurna DPRD Kota Mataram, Kamis (18/6) kemarin memutuskan membentuk Pansus (Panitia Khusus) Pengawasan Penanganan Covid19. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha yang memimpin rapat paripurna menyampaikan, Pemkot Mataram telah melakukan percepatan penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang sampai saat ini dampak penyebarannya masih mewabah dan telah menimbulkan korban jiwa serta terganggunya produktivitas, aktivitas, kreativitas dan kesehatan masyarakat yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, serta untuk mengoptimalkan pengawasan DPRD secara konstruktif terhadap percepatan penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dilaksanakan oleh Pemkot Mataram, perlu dibentuk Panitia Khusus dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kota Mataram tentang pembentukan Pansus Pengawasan Penanganan Pandemi Covid-19. Pansus bertugas : a. Melakukan pengawasan terhadap: 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 Berbasis Lingkungan; 2. Penggunaan alokasi anggaran penanganan Pandemi Covid-19 3. Penanganan Kesehatan dan hal-hal lain terkait Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19 4. Penanganan dampak ekonomi bagi dunia usaha dan/atau pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka pemulihan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah; 5. Kegiatan pendataan, penyediaan dan penyaluran Jaring Pengaman Sosial/Social Safety Net bagi masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya Pandemi Covid-19 b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Mataram, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan/atau pihak terkait lainnya dalam rangka pengawasan penanganan Pandemi Covid-19 c. Merumuskan hasil pengawasan sebagai saran/masukan terhadap penanganan Pandemi Covid-19 dan d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram dalam Rapat Paripurna.

Susunan keanggotaan Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 : Ketua : Abd. Rachman, SH Wakil Ketua : Nyayu Ernawati, S.Sos Anggota-anggota :1. Abdul Malik, S.Sos 2. Drs. H. M. Husni Thamrin, M.Pd 3. Hj. Finalia, SH, M.Kn 4. Hj. Baiq Mirdiati 5. I Wayan Wardana, SH 6. Ismul Hidayat 7. Irawan Aprianto, ST 8. Shinta Primasari, ST 9. I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE 10. Ahmad Azhari Gufron, S.Si 11. Mita Dian Listiawati, A.Md., Keb 12. Sang Ketut Deresta, SH 13. Misban Ratmaji, SE Selain menetapkan Pansus, rapat paripurna itu juga memberikan kesempatan kepada Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh untuk menyampaikan jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Terhadap tindak lanjut temuan BPK, sudah dilakukan koordinasi oleh inspektorat dengan SKPD yang memiliki temuan untuk ditindaklanjuti. Terhadap temuan kerugian daerah diminta untuk segera menyetorkan ke kas daerah paling lambat

Bulan November 2020.

Adapun perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yaitu berupa surat teguran baik dari Walikota kepada kepala SKPD maupun dari kepala SKPD kepada bawahannya yang akan diperkirakan selesai pada bulan Juni 2020. Di samping itu terhadap temuan kerugian daerah telah diminta untuk menandatan(Suara NTB/ist) gani Surat Keterangan TERIMA DOKUMEN - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Tanggung Jawab Sumardi, SH., menerima dokumen jawaban eksekutif terMutlak (SKTJM) ke- hadap pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan dari Walikopada enam SKPD ta Mataram di aula Pendopo Walikota Mataram, Kamis (18/6) yaitu: Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Kecamatan Mataram, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas PUPR. Adapun hasil temuan BPK terhadap masing-masing kegiatan SKPD dapat dilihat dalam buku 3 (tiga) yaitu LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Terhadap nilai pengembalian sesuai dengan LHP BPK pihak rekanan siap bertanggung jawab untuk melakukan pengembalian dan disetor ke kas daerah sesuai den(Suara NTB/fit) gan tenggat waktu PIMPIN PARIPURNA - Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I dalam Surat Keteran- Wayan Sugiartha memimpin rapat paripurna virtual, Kamis gan Tanggung Jawab (18/6) kemarin dengan agenda jawaban eksekutif terhadap Mutlak (SKTJM) pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan dan Pembentuyang ditandatangani kan Pansus Pengawasan penanganan Covid-19. oleh rekanan.

Terhadap retribusi parkir tepi jalan umum yang tidak mencapai target yang sudah ditetapkan, dapat disampaikan bahwa realisasi pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding dari tahun sebelumnya. Upaya yang telah dilakukan antara lain Pendataan ulang juru parker, Uji petik juru parker dan Penertiban juru parkir.

Ke depannya akan dilakukan penataan kembali sektor perparkiran dimulai dengan revisi Perda Parkir, Penghitungan Ulang Potensi dan Penertiban Juru Parkir. Kegiatan-kegiatan tersebut akan lebih dioptimalkan lagi sehingga target menjadi realistis dan bisa tercapai.

Terhadap pertanyaan mengenai prinsip dasar penegakan akuntabilitas publik pengelolaan keuangan, menurut Walikota, seluruh akses atas tahapan-tahapan tersebut dapat diakses secara umum oleh masyarakat dalam berbagai bentuk misalnya penyampaian Catatan Laporan Keuangan (CALK) Kota Mataram, RKA SKPD Kota Mataram, DPA SKPD Kota Mataram, Aset Kota Mataram, Neraca disampaikan secara terbuka kepada publik melalui situs mataramkota.go.id dalam rangka transparansi, kejujuran dan akuntabilitas publik dalam semua tahapan pengelolaan keuangan daerah. (fit/*)

Pilkada Mataram

Dukungan Golkar Tidak akan Berubah

Mataram (Suara NTB) – DPD Partai Golkar Kota Mataram memastikan bahwa tidak akan mengubah dukungan bakal calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada 9 Desember mendatang. Pasangan H. Mohan Roliskana dan TGH. Mujiburrahman memenuhi syarat untuk diusung.

Perubahan arah dukungan Partai berlambang beringin itu terhadap bakal calon santer terdengar di publik. Banyak yang memprediksi bahwa Mohan akan bergandengan dengan H. Badruttaman Ahda, yang tak lain adalah putra Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Kalkulasi secara politik Mohan dan Ahyar sama – sama memiliki kekuatan. Ahyar notabene masih menjabat sebagai Walikota sampai Februari 2021 mendatang memiliki pengaruh terhadap proses pemenangan putra sulungnya.

Apalagi peta kekuatan atau basis masanya juga jelas. Dan, tidak boleh dilupakan bahwa Ahyar juga memiliki kekuatan di pengurus partai tingkat na-

sional. Terbukti DPP Partai Golkar menginginkan musda Partai Golkar NTB memilih Ahyar secara aklamasi menggantikan H. Suhaili FT. Meskipun proses musda ditunda akibat wabah Covid-19.

Perubahan di pucuk pimpinan di DPD Partai Golkar NTB bisa saja mengubah peta politik di daerah. Tak terkecuali arah dukungan Golkar di Kota Mataram.

Namun perubahan arah dukungan itu dibantah oleh Ketua Harian Partai Golkar Kota Mataram, H. Didi Sumardi. Dia menegaskan kecil kemungkinan terjadi perubahan jika berpikir secara norma. Sebab, proses penjaringan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota telah

diputuskan mengusung H. Mohan Roliskana berpasangan dengan TGH. Mujiburrahman.

“Kalau secara norma, kecil kemungkinan bisa terjadi.

Tetapi manakala situasi dan kondisi akan terjadi sesuatu, maka harus dilakukan penyesuaian,” kata Didi ditemui, Kamis (18/6).

DPD Partai Golkar akan menyerahkan sepenuhnya keputusan itu ke Mohan. Mohan memiliki otoritas menentukan siapa pendamping yang dinilai mampu mengangkat elektabilitas serta mendongkrak suara pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang. “Iya, tergantung dari beliau (Mohan, red),” timpalnya.

Didi yang juga Ketua

DPRD Kota Mataram ini kembali menegaskan, perubahan arah dukungan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram tidak sulit berubah. Secara mekanisme kepartaian telah berjalan. Pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari DPP Partai Golkar.

Keputusan bisa saja berubah pada injury time sepanjang be-

lum mendaftar resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram.

“Bahkan ada yang sudah mendaftar s e c a r a resmi di KPU bisa j u g a berubah,” demikian kata dia. (cem)

H. Didi Sumardi

Kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram dengan Harian Suara NTB Sambut Harganas

Pelayanan KB Gratis Sesuai Protokol Kesehatan Covid-19

(Suara NTB/cem)

ALAT PELINDUNG - Petugas menggunakan alat pelindung diri mengecek tekanan darah warga sebelum mendapatkan pelayanan KB gratis.

PERSIAPAN - Kepala DPPKB Kota Mataram, Sudirman mengecek kesiapan pelayanan KB di dalam mobil pelayanan keliling pada Kamis (18/6). Pelayanan yang di pusatkan di Lapangan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule dalam rangka menyambut Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang.

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca-

Kegiatan yang dipusatkan di lapangan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan

(Suara NTB/cem)

na (DPPKB) Kota Mataram melaksanakan pelayanan KB gratis kepada masyarakat.

Sekarbela dalam rangka menyambut peringatan hari keluarga nasional (Harganas). Pe-

masangan alat kontrasepsi secara gratis tetap menyesuaikan protokol kesehatan Covid-19.

“Di masa pandemi Covid19 kami tetap memberikan pelayanan KB gratis.

Sekarang ini adalah lokasi ke delapan belas. Pelayanan tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19,” demikian kata Kepala DPPKB Kota Mataram, Sudirman ditemui, Kamis (18/6).

Pelayanan KB dengan menyasar seluruh kawasan di Kota Mataram. Langkah ini untuk memenuhi kuota pemasangan KB ulangan maupun baru sebanyak 4.952 orang. Target ini diberikan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi 1 juta akseptor.

Sudirman menjelaskan,

target 1 juta akseptor sebagai bagian dari target yang diharapkan tercapai pada puncak Harganas pada 29 Juni mendatang di Sumatera Barat. “Karena Covid-19, Harganas ditiadakan, sehingga kegiatan diarahkan pada pelayanan akseptor secara serentak,” ungkapnya.

Target 4.952 diupayakan dapat tercapai sebelum puncak Harganas. Saat ini, data warga yang telah terlayani pemasangan KB gratis baik menggunakan mobil pelayanan keliling maupun di klinik dan puskesmas mencapai 1.100 orang. Dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (implant, IUD) dan metode kontrasepsi berupa suntik dan pil.

Walaupun di tengah pandemi permintaan pelayanan KB meningkat. Sistem pelayanan oleh kader dibantu oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

Petugas menggunakan alat pelindung diri (APD). Warga yang ingin mendapat pelayanan wajib menggunakan masker. Cuci tangan menggunakan sabun.

“Tugas pokok DPPKB adalah pengendalian penduduk.

Otomatis ini adalah program pemerintah kota dalam hal menghadiri pelayanan di tengah masyarakat,” tambahnya.

Untuk mendukung Harganas diharapkan kuota dari target yang ditetapkan bisa dipenuhi 100 persen. (cem/*)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 19 Juni 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Mataram (Suara NTB) PT. Gerbang NTB Emas (GNE) akan ambil bagian dalam tata niaga lobster yang saat ini tengah menjadi isu seksi di sektor kelautan perikanan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini ingin juga mendapat manfaat setelah lahirnya kebijakan baru Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yang membuka kembali keran ekspor benih lobster.

Direktur Utama PT. GNE, Samsul Hadi mengatakan perusahaan yang dipimpinnya kini ingin berjuang agar NTB Sebagai daerah penghasil mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Harapannya, ada sumber-sumber baru tambahan mendulang PAD NTB. “Kita sedang mengajukan izin ke Dinas Perikanan, dan Dinas Penanaman Modal.

Untuk ikut disana kan harus ada izin-izin dulu,” katanya di temui di ruang kerjanya, Kamis (18/6) kemarin.

Ada dua alternatifnya, GNE bisa fokus untuk budidaya lobster. Dapat juga menjadi trading untuk ekspor lobster. Samsul Hadi tak menampik, ikut dalam tata niaga lobster ini membutuhkan modal yang tidak kecil. Untuk itu, ia telah membangun komunikasinya dengan beberapa jaringan besar yang ada di Tahiland, maupun di Singapura.

Dengan nelayan-nelayan penghasil benih lobster di Pulau Lombok dan Sumbawa juga demikian, Samsul katakan

sudah ada komunikasi untuk mendukung mengembangan budidaya dan ekspor lobster oleh PT. GNE. “Kita tunggu izin keluar dulu. Action kita baru jelas nantinya. Kita tidak bisa bicara ekspor saja, kalau misalnya menguntungkan di dalam negeri, kenapa tidak,” ujarnya.

Menjadi bagian dari tata niaga benih lobter ini menurutnya bukan perkara gampang. Karena itu, GNE juga melakukan kajian bisnis. Serta melibatkan para pakar yang berkompeten. Seperti

diketahui, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Wilayah NKRI mengatur tentang tata kelola dan ekspor lobster dengan beberapa ketentuan.

KKP mewajibkan eksportir melakukan pembudidayaan lobster secara berkelanjutan serta melakukan pelepasliaran lobster sebanyak 2 persen dari hasil budidaya. Persyaratan lainnya, calon eksportir benih lobster harus memperoleh Surat keterangan telah melakukan usaha pembudidayaan lobster yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen Surat penetapan sebagai pembudidaya lobster. Surat penetapan

sebagai Eksportir lobster dari Direktur Jenderal yang membidangi perikanan tangkap.

Kontrak kerja atau perjanjian kerjasama dengan masyarakat atau pembudidaya setempat, berita acara pelepasliaran lobster yang disaksikan dan ditandatangani oleh Dinas setempat, Surat keterangan asal benih dari Dinas setempat. Dan laporan pembudidayaan lobster memuat informasi produksi. Selain itu, untuk menjadi budidaya benih lobster pelaku usaha harus mengajukan permohonan kepada KKP dengan melampirkan dokumen data pelaku usaha dan informasi jenis usaha.

SIUP atau TDPIK. Surat pernyataan komitmen untuk menggunakan benih dari nelayan terdaftar bagi pembudi-

dayaan lobster. Surat pernyataan komitmen untuk melepasliarkan lobster sebanyak 2 persen dari hasil panen pembesaran Lobster dengan berat minimal lobster yang dilepasliarkan adalah 50 gram/ekor bagi pembudidayaan lobster.

Khusus pembudidayaan Lobster di luar wilayah sumber benih, kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi yakni Surat penetapan sebagai Pembudidaya Lobster.

Surat Duku-ngan Budidaya Lobster di Luar Wilayah Sumber Benih dari Dinas setempat di lokasi budidaya akan dilakukan. (bul)

Samsul Hadi

Calon Wirausaha Unggulan Dijaring Secara Virtual

(Suara NTB/ist)

PASTIKAN - Anggota DPRD Lotim melakukan inspeksi mendadak ke Gudang Bulog Lotim untuk memastikan ketersediaan dan kualitas beras belum lama ini.

Dewan Apresiasi Ketersediaan Beras dan Gabah di Gudang Bulog Lotim Selong (Suara NTB) Ketersediaan beras di Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre Lombok Timur (Lotim) mendapat apresiasi dari DPRD Lotim. Pasalnya dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan ke Bulog, kalangan legislatif menemukan kualitas bahan pokok, terutama beras saat ini cukup baik.

“Syukur alhamdulillah.

Kualitas bahan pokok terutama beras dan gabah di Bulog Lotim sudah bagus terkait dengan penyaluran BPNT,” terang

Wakil Ketua DPRD Lotim, M. Badran Achsyid, SE, Kamis (18/ 6). Kondisi ini, kata dia, sudah mengalami perbaikan baik dari segi harga dan kualitas gabah dan beras. Tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya, sehingga membuat pihak Bulog dipandang menyediakan beras dengan kualitas yang kurang bagus.

Untuk beras ini pun, merupakan program bansos rastra yang didistribusikan tiga bulan.

Di mana masing-masing KPM menerima 15 kilogram per orang dengan data sekitar 138.000 KPM mengacu data

tahun 2019. Terpisah, Kepala Sub Divre Bulog Lotim, Harisun, menyampaikan jika penyerapan gabah petani di Bulog Lotim terus dilakukan, sehingga keberadaan stok ini setiap hari terus mengalami peningkatan, sampai saat ini penyerapan jumlah beras yang masuk 8.326 ton.

Pihak Bulog Lotim terus melakukan pelayanan dan pengadaan sehingga target untuk penyerapan gabah petani di tahun 2020 hingga bulan Desember sebanyak 15.181 ton.

Dengan kondisi stok ini, Bulog

Tenaga Medis Diberikan Kemudahan Miliki Kendaraan Baru Giri Menang (Suara NTB) Tenaga medis menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19 yang saat ini menjadi pandemi. Sebagai penghargaan atas kerja – kerja tenaga medis, Toyota memberikan penghargaan khusus, keringanan memiliki kendaraan. Samsuri Prawiro Hakki, Branch Manajer Toyota Krida NTB menyebut, bentuk keringanan yang diberikan adalah pemberian uang muka bisa 20 persen untuk kepemilikan kendaraan baru produk Toyota. Saat pandemi Covid-19 ini, sektor ekonomi bergerak lambat.

Demikian juga dengan perputaran uang yang tersendat.

Leasing/finance juga mendapatkan tekanan cukup besar karena besarnya potensi kredit yang tertahan di nasabah karena tak bisa membayar cicilan bulanan. Penyaluran kredit untuk pembelian kendaraan baru dinaikkan. Sampai 40 persen uang muka. “Sebelumnya 20 persen. Karena corona, potensi kredit macetnya ada. Uang muka dinaikkan jadi 40 persen. Tapi tidak untuk tenaga-tenaga medis, bisa tetap 20 persen. sebagai bentuk penghargaan kita atas kerjanya melawan virus corona,” katanya ditemui di kantornya, Kamis (18/6) kemarin.

Samsuri mengatakan, selain keringanan uang muka, bunga cicilan juga diringankan. 3,7 persen pertahun, dari normal-

(Suara NTB/bul)

Salah satu unit Toyota Krida yang saat ini banyak diminati nya 4,5 persen pertahun. “Programnya sampai akhir Juni ini, dimulai sejak April. Tapi kita lihat lagi kedepannya seperti apa, apakah berlanjut atau tidak,” jelas Samsuri. Karena wabah corona ini, penjualan kendaraan mengalami penurunan yang signifikan. Dari asosiasi perusahaan otomotif, pada kondisi normal, dalam sebulan penjulan kendaraan roda empat yang baru antara 600 unit sampai 700 unit.

Setelah covid-19, pada Bulan Mei lalu, penjualan dari seluruh perusahaan turun menjadi 280 unit sebulan. Penurunannya cukup besar. Namun penjualan kendaraan roda empat di NTB menurutnya masih lebih baik di banding Bali. Salah satunya yang mendukung penjualan adalah hasil pertanian jagung di

Pulau Sumbawa. Jenis kendaraan yang masih laku adalah kendaraan LCGC (low cost and green car) atau kendaraan irit dan ramah lingkungan.

“Kalau bulan lalu di kami hanya jual 5 unit sebulan.

Sekarang sudah naik penjualan sampai 12 unit. LCGC Calya dan Agya paling banyak dicari,” demikian Samsuri.

Toyota Krida NTB juga memberlakukan kenormalan baru.

Aktivitas dilaksanakan seperti biasa. Dengan tetap tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Penggunaan masker, cuci tangan, handsanitizer dan menjaga jarak. Kendaraan kendaraan yang melakukan service juga diberikan bonus tambahan, disinfektan interior untuk mengurangi potensi penularan Covid-19. (bul)

Lotim menjamin untuk ketersediaan dan ketahanan stok di Lotim cukup aman. “Hasil sidak DPRD Lotim sangat puas dan mengapresiasi dengan kualitas beras dan gabah Bulog,” ungkapnya.

Penyerapan dilakukan baik yang berasal dari 18 lebih petani mitra besar dan kecil maupun petani perorangan.

Untuk perorangan ini, syaratnya dipermudah cukup menyerahkan KTP dan NPWP. Namun untuk masuk ke gudang harus memenuhi syarat kualitas gabah dan berasnya.

Untuk harga gabah kering giling (GKG) yang masuk, Rp5.300 per kilogram berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) berupa gabah kering.

Sementara untuk beras, Rp8.300 per kilogram dengan kualitas standar medium.

Kualitas beras GKG yang diterima yaitu kadar air (KA) 14 persen dan kadar hampa (KH) kotoran maksimal 3 persen.

Kualitas ini cukup tahan disimpan dalam waktu tertentu dan siap digiling untuk menghasilkan beras standar pada saatnya. (yon)

Mataram (Suara NTB) Dalam suasana Pandemi Covid-19 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB kembali menyelenggarakan program Wirausahawan Unggulan Bank Indonesia tahun (WUBI) 2020. Rabu (17/6) kemarin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani membuka kegiatan boothcamp WUBI 2020 yang merupakan tahapan seleksi terakhir bagi UMKM yang menjadi calon WUBI 2020.

WUBI 2020 merupakan angkatan keempat setelah sebelumnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB telah menyelenggarakan program WUBI sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2014, 2018, dan 2019. Berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha dan testimoni alumni WUBI sebelumnya, program tersebut sangat bermanfaat dalam mengubah mindset peserta menjadi wirausaha unggulan sehingga mampu menjadi katalis perkembangan usaha masing-masing peserta.

Peserta yang ikut dalam program WUBI merupakan UMKM yang bergerak di bidang usaha unggulan NTB yaitu sektor pariwisata. Antara lain tenun, kerajinan, mutiara dan desa wisata, sektor ekspor atau substitusi impor seperti kopi, jagung, bawang, dan lainnya. Seluruh kegiatan WUBI 2020 dari tahapan pendaftaran hingga proses seleksi dan pembelajaran dilaksanakan secara virtual. Achris Sarwani, WUBI bertujuan meningkatkan jumlah, kapasitas, dan kinerja wirausaha di NTB sehingga dapat naik kelas, terutama wirausaha yang mendorong ekspor/substitusi impor dan mendukung pariwisata.

Selain itu, dengan program ini juga diharapkan tercipta ekosistem wirausaha unggulan di NTB yang memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan perekonomian daerah. Menurut Achris, seorang wirausahawan yang ingin naik kelas tidak cukup hanya mengandalkan modal dan keterampilan saja, tapi juga harus memiliki mindset serta jiwa enterpreunership yang kuat. “Program WUBI ini menyediakan materi dan pelatihan sangat lengkap untuk melatih UMKM agar memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk bisa menjadi UMKM yang lebih maju,” ujarnya.

Terdapat 40 UMKM yang berhasil masuk sampai pada tahapan seleksi boothcamp. Sebelumnya para calon WUBI 2020 telah melewati tahapan seleksi psikotes dan pengecekan lokasi usaha secara virtual. Tahapan boothcamp selama 3 (tiga) hari merupakan tahapan seleksi terakhir untuk mencari 20 UMKM terbaik sebagai WUBI 2020. Setelah lolos boothcamp akan mendapat coaching/pendampingan terkait marketing, manajemen keuangan, manajemen SDM, pemanfaatan ekonomi digital.

Selanjutnya ada pendalaman materi terkait legalitas usaha dan hukum terkait bisnis. “Di WUBI sebelumnya ada juga program studi banding, untuk tahun ini sudah kita programkan juga namun formatnya kemungkinan menyesuaikan kondisi Covid 19. Hal lainnya adalah fasilitasi untuk mengikuti even-even pameran UMKM nasional atau promosi dengan negara lain,” ujarnya.

Program WUBI lebih kepada penguatan capacity building pelaku usaha. Tidak sebatas orientasi memberi bantuan modal atau sarana produksi. Output yang diharapkan, melahirkan wirausaha yang berdaya saing, tangguh, mampu berpikir strategis, dan menguasai aspek-aspek dasar yang harus dimiliki wirausahawan. Sehingga tidak terbatas hanya bisa memproduksi barang, tapi juga mengerti bagaimana memasarkan secara efektif, menemukan keunikan produknya dan memberi nilai tambah, berproduksi secara efisien dan berkesinambungan, mengelola SDM, memanfaatkan perkembangan teknologi, dan lainnya. “Selanjutnya UMKM diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitar,” demikian Achris. (bul)

Dorong Kebangkitan Ekonomi

Rp710 Juta Kredit Lunak untuk Warga Lingkar Bandara Praya (Suara NTB) PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport menyalurkan pinjaman atau kredit lunak bagi belasan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di lingkar kawasan bandara senilai lebih dari Rp710 juta. Pinjaman tersebut diharapkan bisa membangkitkan UKM yang ada sekaligus bisa menjadi pendorong kebangkitan ekonomi yang tengah terpuruk akibat pandemi Covid-19.

“Total untuk tahap awal ditahun 2020 ini, ada 13 UKM yang kita bantu dengan pinjaman lunak ini,” sebut General Manager (GM) PT. AP I LIA, Nugroho Jati, Kamis (18/6) kemarin. UKM yang mendapat pinjaman lunak tersebut bergerak diberbagai sektor usaha. Ada yang bergerak disektor usaha industri, sektor perdagangan, sektor perikanan serta jasa.

Ia mengatakan, total anggaran yang disiapkan PT. AP I LIA pada tahun 2020 ini, sebesar Rp 2,38 miliar untuk program kemitraan. Baik itu berupa pemberian bantuan berupa modal kerja dan in-

(Suara NTB/kir)

KREDIT LUNAK - PT. Angkasa Pura (AP) I menyalurkan pinjaman atau kredit lunak bagi belasan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di lingkar kawasan bandara. vestasi bagi usaha kecil yang dijalankan oleh masyarakat. Terutama masyarakat dilingkar kawasan bandara.

Harapannya, melalui program tersebut roda perekonomian masyarakat bisa bergerak secara mandiri untuk menciptakan pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini, para pengusaha

kecil ini diharapkan bisa terbantu dalam mempertahankan dan membangkitkan kembali usahanya.

PT. Angkasa Pura I sendiri menyediakan dana untuk program kemitraan yang bersifat non-komersial bagi pelaku usaha kecil. Mekanisme penyaluran dana dilakukan berdasarkan evaluasi atas pemenuhan persyaratan, ketentuan angsuran yang disesuaikan dengan

kemampuan usaha, serta mempertimbangkan kebutuhan pembinaan bagi pelaku usaha.

Secara akumulasi, sejak tahun 1996 hingga Juni 2020 ini, PT Angkasa Pura I (Persero) LIA telah menyalurkan pinjaman kemitraan sekitar Rp 26 miliar.

Bagi sekitar 1.242 mitra binaan yang berusaha di berbagai sektor usaha. (kir)

(Suara NTB/dok)

GNE Ajukan Izin Jadi ”Pemain” Lobster

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 19 Juni 2020

Halaman 4 (Suara NTB/her)

(Suara NTB/ari)

Jajaki Bakal Calon Kepala Daerah DPD II Partai Golkar Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini masih menjajaki bakal calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Dari proses mekanisme partai yang sudah dilalui, Golkar masih mengarahkan dukungan pada dua paket, yakni H. Najmul Akhyar (petahana) - H. Suardi, dan H. Djohan Sjamsu - Danny Karter Febrian Ridawan.

Ketua DPD II Golkar KLU, H. Djekat, Kamis (18/6) mengatakan, peluang dukungan masih dimiliki oleh kedua paket bakal calon. Keduanya bahkan sudah diusulkan ke DPP. Hanya saja, kata Djekat, interpretasi yang belakangan berkembang adalah terkait mandat kepada petahana untuk mencari tandem. Kesepakatan awal, Golkar menyerahkan kepada petahana untuk menentukan wakilnya dari dua alternatif yakni kader Golkar dan non kader.

“Kata kami kesepakatan itu, kita dukung Najmul, beri kesempatan memilih calon wakil. Pertama dari kader Golkar. Jika buntu, maka kedua, mencari calon lain yang mungkin di-Golkarkan,” ujarnya.

Oleh karena calon wakil dari internal Golkar buntu, maka petahana mencari calon wakil dari luar partai Golkar. Pada persoalan inilah, sebut Djekat, terjadi interpretasi yang keliru.

“Seharusnya bicara dulu dong sama kami di Golkar. Masa iya mereka yang menentukan sendiri tanpa berkoordinasi dengan kami,” sebutnya.

Djekat mengaku, bakal calon Wakil Bupati yang akan diusung oleh Golkar disodorkan kepada Golkar pada kisaran Februari 2020 silam. Hanya saja, nama figur yang ditandemkan pada paket bakal calon tidak disetujui dengan alasan komunikasi kesepakatan yang tidak melibatkan internal Golkar terlebih dahulu.

Menyikapi bakal pendamping petahana yang diketahui adalah H. Suardi, Djekat mengakui hingga saat ini belum terjalin komunikasi dengan dirinya. Bagi Djekat, Suardi hingga kini masih Sekda, dan belum memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) Golkar.

Mekanisme usulan calon kader sederhana, namun mutlak harus dilalui. Usulan dimulai dari PK (kecamatan) ke DPD II Golkar Kabupaten dengan menyertakan pas foto dan KTP. Usulan kemudian dikirim ke DPD I untuk diteruskan ke DPP. “Jadi tidak segampang membalik telapak tangan mendapat KTA Golkar.

Saya sendiri tidak pernah menandatangani usulan KTA Pak Sekda,” tegas Djekat. (ari) Djekat

Tender Proyek Mapolres Baru Diulang Praya (Suara NTB) Tender proyek pembangunan Markas Polres Lombok Tengah (Loteng) yang baru terpaksa harus diulang. Pasalnya, PT. Dita Putri Waranawa Jakarta selaku rekanan proyek senilai Rp 10 miliar yang dinyatakan sebagai pemenang tender, ternyata masuk daftar hitam atau blacklist oleh LKPP. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Loteng pun kini masih menunggu usulan baru dari PPK proyek untuk selanjutnya akan dimulai pengumuman tender tersebut.

“Target kita, pekan depan pengumuman tender ulang proyek pembangunan Mapolres Loteng sudah bisa kembali dilakukan,” ungkap Kabag. Pengadaan Barang dan Jasa Setda Loteng, Helmi Qazwaini, kepada Suara NTB, Kamis (18/6).

Ia mengatakan, tender pertama sudah dilaksanakan awal bulan April kemarin. Dalam prosesnya ada 10 perusahaan yang dinyatakan memenuhi klasifikasi dan berhak mengajukan penawaran. PT. Dita Putri sendiri merupakan rekanan yang nilai penawarannya berada di posisi 7 dengan nilai penawaran sekitar Rp 9 miliar.

Sampai proses akhir, rekanan yang berada di urutan pertama sampai yang ke enam dinyatakan tidak memenuhi syarat pada evaluasi teknis, meski nilai penawarannya lebih rendah. Sehingga setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi akhirnya, PT. Dita Putri Waranawa akhirnya ditetapkan sebagai pemenang tender.

Rencananya pada tanggal 15 Juni, Pemkab Loteng akan menandatangi kontrak dengan PT. Dita Putri Waranawa. Namun ternyata dalam masa sanggahan awal Juni kemarin, salah satu rekanan mengajukan sanggahan. Di mana disebutkan kalau PT. Dita Putri Waranawa memiliki rekam jejak yang kurang baik.

Berdasarkan sanggahan tersebut, ULP Loteng kemudian melakukan pengecekan kembali terhadap daftar blacklist perusahaan yang ada di LKPP. Benar saja, di daftar itu PT. Dita Putri menempati urutan ketiga daftar perusahaan hitam. “Atas dasar itulah, penetapan pemenang tender dibatalkan. Dan, diputuskan untuk melakukan tender ulang,” jelasnya.

Kenapa bisa lolos ikut tender? Helmi mengatakan, kalau PT. Dita Putri Waranawa masuk daftar hitam di LKPP pada tanggal 4 Juni. Sementara proses tender sendiri digelar sejak bulan April, sehingga ketika dilakukan verifikasi terhadap rekanan yang mengajukan tawaran, PT. Dita Putri Waranawa belum masuk daftar blacklist. Jadi secara aturan, waktu itu tidak ada dasar bagi pihaknya untuk menolak rekanan bersangkutan untuk ikut tender proyek.

Sebelumnya Kapolres Loteng, AKBP Esty Setyo Nugroho, SIK., menegaskan kalau pihaknya mendukung tender proyek Mapolres Loteng yang baru tersebut diulang. Karena setelah diperiksa, ternyata rekanan proyek yang dinyatakan sebagai pemenang tidak kompeten.

“Setelah kita cek rekanannya ternyata kontraktornya sudah di-blacklist. Jadi kita yang minta digagalkan tendernya dan ulang lagi,” jelasnya.

Pihaknya dalam hal ini, tidak mau nanti ada persoalan dalam pembangunan Mapolres Loteng yang baru tersebut.

Hanya karena dikerjakan oleh kontraktor yang tidak berkompeten atau bermasalah.

Apalagi ini bangunan yang akan menggunakannya nanti penegak hukum. Jadi sejak awal proses pembangunannya harus bebas dari persoalan ataupun potensi persoalan yang bisa terjadi, selama masa pembangunannya nanti. (kir)

(Suara NTB/kir)

MELINTAS - Seorang warga melintas di depan lokasi pembangunan Mapolres Loteng baru. Tender proyek tersebut terpaksa harus diulang, setelah rekanan pemenang tendernya diketahui masuk daftar hitam.

SALURKAN - Penyaluran bantuan JPS Mantap di Lobar beberapa waktu lalu.

Jika penyaluran dilakukan selama enam bulan, Pemkab Lobar mengaku tidak mampu.

Biayai Bantuan JPS Selama Enam Bulan

Pemda Lobar Mengaku Tak Mampu Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) mengaku tidak mampu membiayai bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) selama enam bulan seperti yang direncanakan Pemprov NTB. Pasalnya, calon penerima mengalami penambahan delapan ribu Kepala Keluarga (KK) lebih menjadi 38 ribu KK dari data sebelumnya 30 ribu KK. Pemda Lobar seperti diakui Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, saat ini hanya mampu mengalokasikan untuk bantuan JPS selama tiga bulan saja dengan kebutuhan dana per bulan Rp 7,5 miliar. Itu artinya, selama 3 bulan, Pemda Lobar harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp 22,5 miliar. Meski demikian, diakuinya, bantuan JPS Ta-

hap II mengalami sedikit Keterlambatan, karena ada penambahan penerima bantuan.

Kalau diperpanjang selama enam bulan, ujarnya, maka dibutuhkan dana mencapai Rp56 miliar lebih. Sedangkan, dana hasil refocusing sebesar Rp72,5 miliar rencananya dialokasikan Rp 32 miliar untuk JPS, Rp28 miliar untuk kese-

hatan, sedangkan sisanya untuk pemulihan ekonomi. “Kalau sebelumnya kan 30 ribu KK tapi bertambah menjadi 38 ribu KK,” jelasnya, Kamis (18/6).

Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi menambahkan, kapasitas fiskal daerah dari hasil realokasi dan refocusing untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 72,5 miliar. Dari alokasi anggaran re-

focusing ini paling banyak butuh anggaran, yakni program JPS. Karena, kata dia, dari awal jumlah KK yang diberikan bantuan 30 ribu KK, namun bertambah menjadi 38 ribu KK lebih.

Dijelaskan, dari rekomendasi pihak terkait ada usulan penambahan penerima bantuan JPS sebanyak 56 ribu KK. Akan tetapi kapasitas fiskal Pemda hanya mampu memberikan 38 ribu KK. Kalau dilakukan selama enam bulan, maka dana hasil refocusing tidak mencukupi, sebab belum lagi untuk kesehatan dan keperluan pemulihan ekonomi.

Terkait program bantuan JPS, ujarnya, pemda akan mengikuti provinsi dan pusat.

Kalau provinsi memberikan selama enam bulan, maka pihak pemda akan mengikuti. Namun sesuai arahan bupati pemberian bantuan selama tiga bulan dulu, sambil melihat perkembangan kasus Covid-19 ini. Karena itulah, pihak Pemda terus berkerja keras di hulu dengan meningkatkan upaya pencegahan penyebaran virus Corona, sehingga di hulu tidak ada yang tidak ditangani dan dampak dari Covid-19 akan berkurang dan JPS bisa dikurangi atau dihentikan. (her)

Di Lobar, Tingkat Penyimpangan Silpa APBD 2019 Capai Rp35,79 Miliar RTRW Capai 23 Persen Giri Menang (Suara NTB) Tingkat penyimpangan Rencana Tata Ruang dan wilayah (RTRW) di Lombok Barat (Lobar) terbilang cukup tinggi, yakni mencapai 23 persen. Hal ini menyebabkan Pemda melakukan revisi RTRW. Penyimpangan RTRW salah satunya disebabkan tingginya alih fungsi lahan, baik untuk pembangunan infrastruktur perkantoran, jalan dan perumahan.

Kepala Dinas Pertanian Lobar H. Muhur Zokhri menanggapi data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait penyimpanan RTRW, menurut Muhur bukan pelanggaran. Hal ini, kata dia, bisa terjadi karena modelnya dibuatkan semacam kajian.

Seperti di Kediri, Gerung atau Labuapi memiliki arahan pola ruang, untuk pertanian, perumahan, jasa perdagangan, industri serta pariwisata dan sektor lainnya. Karena belum ada perda RDTR, maka dibuat semacam kajian sementara.

Ketika sudah ada Perda RDTR maka tidak boleh, kalau di daerah itu dipatok hijau, maka tidak boleh membangun.

Ia mengakui tingkat alih fungsi lahan selama 2-3 tahun tera-

(Suara NTB/her)

ALIH FUNGSI - Alih fungsi lahan untuk pertanian di kawasan Gerung Lobar sudah berubah jadi kawasan perumahan. khir mencapai 200 hektar. Sementara untuk penggantian lahan yang dialihfungsikan, Pemda tidak diharuskan mengganti, karena belum memiliki Perda LP2B, sehingga Pemda pun masih mengacu pada Perda RTRW Nomor 11 tahun 2011.

Sejauh ini, ujarnya, Raperda LP2B sedang berproses. Pihaknya sudah melakukan video konferensi dengan Kementerian ATR terkait lahan berlanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Lobar Made Artadhana, mengatakan Pemda Lobar akan melakukan revisi terhadap RTRW yang berlaku mulai tahun 2011-2031. Alasan dilakukannya revisi RTRW ini, ketentuan membolehkan selama 5 tahun dilaku-

kan peninjuan kembali atau review RTRW tersebut apakah terjadi penyimpangan.

Tahun 2017 lalu dilakukan review oleh Bappeda, terjadi penyimpangan di atas 15 persen. Sesuai ketentuan, penyimpangan di bawah atau sama dengan 15 persen, maka cukup dilakukan penyesuaian. Namun kalau penyimpangan di atas 15 persen, maka RTRW wajib direvisi.

Dijelaskan Made, RTRW Lobar berlaku 2011-2031. Terhitung sampai hari ini, sudah 8 tahun RTRW ini dipakai sebagai payung pengaturan pola ruang di Lobar. Menurut ketentuan kata dia, setiap 5 tahun semestinya bisa ditinjau kembali apakah perlu penyesuaian ataukah penyimpangan.(her)

Partisipasi Pemilih Pilkada Loteng Ditarget 77,5 Persen Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) menargetkan angka partisipasi pemilih di gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 sebesar 77,5 persen. Meski angka tersebut lebih rendah dari angka partisipasi pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun lalu, namun karena faktor pandemi Covid-19, target tersebut diakui cukup berat. Untuk itu, dukungan dari semua pihaknya guna memacu minat memilih masyarakat sangat diharapkan.

Dalam rapat koordinasi persiapan gelaran Pilkada Loteng yang dipimpin Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., di kantor Bupati Loteng, Kamis (18/6), Ketua KPU Loteng, L. Darmawan, mengatakan kalau target tersebut merupakan target yang dibebankan KPU pusat. Jika target tersebut bisa tercapai atau bahkan terlampaui, maka siapapun pasangan calon kepala daerah yang terpilih nantinya bakal memiliki legimitasi yang kuat, karena jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tinggi.

Oleh karenanya, tercapai tidaknya target tersebut sesungguhnya bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pilkada. Semua pihaknya terutama peserta pilkada juga berkepentingan dalam hal ini.

Untuk bisa memberikan legimitasi yang kuat dalam memimpin Loteng ke depan.

Menyinggung soal persiapan

(Suara NTB/kir)

RAPAT - Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Pilkada Loteng di kantor Bupati Loteng, Kamis (18/6).

Penambahan jumlah TPS pelaksaan Pilkada Loteng, Darmawan mengatakan saat ini tersebut untuk mengakomodir tahapan sudah berjalan kemba- aturan perihal pelaksanaan li sejak tanggal 15 Juni kemarin. pilkada di tengah pandemi CovDi mana ada beberapa kegiatan id-19 yang mensyaratkan jumlah yang sedang dan akan dilaksan- pemilih di satu TPS maksimal akan, mulai dari pembentukan 500 orang dari sebelumnya sePanitia Pemutahiran Data Pemi- banyak 800 pemilih per TPS. lih (PPDP) dan melanjutkan ver- “Dengan jumlah TPS sebanyak ifikasi faktual berkas dukungan 2.032 TPS maka rata-rata pemibakal pasangan calon kepala lih di Loteng di satu TPS sebanyak 400 pemilih,” tandasnya. daerah jalur perseorangan.

Sementara itu, Wabup LoKemudian untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU teng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., Loteng sudah menetapkan ada mengharapkan dukungan semua penambahan sebanyak 532 pihak untuk bisa mensukseskan TPS. Dari semula yang diren- gelaran Pilkada Loteng tahun ini, canakan sebanyak 753 TPS. Se- mulai dari tahap persiapan, pelhingga total TPS yang diper- aksanan hingga penetapan kepasiapkan untuk gelaran Pilkada la daerah yang baru nantinya.

Loteng sebanyak 2.032 TPS. “Mensukseskan gelaran pilkada “Rancangan awal kita, penam- adalah tugas kita semua. Siapapbahan TPS sebanyak 732. Tapi un yang terpilih nanti, itulah yang setelah dilakukan penelitian terbaik bagi masyarakat Lolebih mendapat, berkurang 200 teng,” tambah Ketua DPC Partai Gerindra Loteng ini. (kir) TPS,” jelas Darmawan.

Tanjung (Suara NTB) Kinerja pengelolaan anggaran yang tergambar dalam Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2019 lalu, cukup baik. Pelaksana anggaran di 30 OPD Kabupaten Lombok Utara (KLU), berhasil menurunkan Silpa dua kali lipat dibanding periode anggaran sebelumnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sahabudin, MM., Kamis (18/6), mengakui pengelolaan anggaran di lingkup OPD cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan tren penurunan pada Silpa. “Silpa APBD 2019 sesuai hasil audit BPK sebesar Rp 35,79 miliar,” ujarnya.

Selama 4 tahun pengelolaan APBD, Silpa 2019 tergolong paling rendah. Berbeda dengan tahun - tahun sebelumnya, Silpa berada di atas Rp 50 miliar.

Catatan koran ini, Silpa tertinggi berlaku pada APBD 2016 sebesar Rp 83 miliar. Kemudian Silpa 2017-2018 fluktuatif masing-masing Rp 72 miliar lebih dan Rp 78 miliar.

Pascahasil audit BPK, hingga saat ini DPRD Lombok Ut-

ara belum menjadwalkan Sidang Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2019. Sebaliknya, draf Laporan Pertanggungjawaban APBD 2019 sudah diajukan TAPD jauh sebelum LHP BPK keluar atau tepatnya pada 19 Maret 2020. “Penyampaian LKPJ tergantung dewan, bahan LKPJ sudah kami serahkan sebelum lockdown. Sekarang, bola ada di Sekwan dan DPRD kapan dijadwalkan,” ujar Kepala Bappeda, Heryanto, SP. Menyadari situasi jaga jarak dan jaga kontak akibat Covid, TAPD sempat mengusulkan agar sidang LKPJ APBD 2019 dilakukan secara virtual (video Conference). Sayangnya, langkah ini juga belum mendapat respons Sekretariat DPRD. Terpisah, Ketua Banmus DPRD Lombok Utara, Raden Nyakradi, yang dikonfirmasi mengakui LKPJ APBD 2019 tidak dilakukan pembahasan.

Di saat bersamaan, maka DPRD juga tidak memberikan rekomendasi atau catatan terhadap penyelenggaraan APBD oleh eksekutif. (ari)

Polisi Amankan Lima Terduga Penyalahgunaan Narkoba Selong (Suara NTB) Aparat Satuan Reserce Satresnarkoba Polres Lombok Timur (Lotim) mengamankan lima terduga pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Masbagik. Penangkapan terhadap terduga pelaku di dua TKP yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi barang haram tersebut.

Penangkapan terhadap kelima pelaku, berawal pada17 Juni 2020 sekitar jam 16.00Wita. Berdasarkan laporan dari masyarakat, bahwa di rumah pelaku, S (32) di Dusun Damarata Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik sering dilakukan pesta narkoba. Menindaklanjuti laporan tersebut, unit l Resnarkoba Polres Lotim menggerebek rumah S dan diamankan 2 poket besar bruto 2 gram dan 1 poket kecil kristal diduga sabu bruto 1 gram, 1 buah pil diduga ekstasi, 1 buah bong lengkap yang masih berisi sabu, 1 buah korek dengan kompor bakar sabu.

Selanjutnya, pengembangan

dilakukan pelaku D (29) dan ditemukan 2 poket besar kristal diduga sabu bruto 2 gram, 1 buah bong lengkap, 2 tabung kaca, 1 buah timbangan digital, 1 sendok plastik, 1 buah skop plastik, 1 bungkus plastik klip, 1 buah handphone 8 buah handphone berbagai merek serta uang tunai, Rp9.840.000.

“Kita lakukan penangkapan dua hari di dua TKP yaitu di Desa Paokmotong dan Lendang Keseo Kecamatan Masbagik. Inisial pelaku, S (32), RA (30), OA (26), D (26), dan H (30),” terang Kasat Resnarkoba Polres Lotim, Iptu Hendry Christiono, S.Sos., Kamis (18/6).

Dari penangkapan ini, lanjutnya, pihaknya saat ini masih melakukan pengembangan terhadap jaringan pelaku. Sementara pelaku beserta barang bukti yang sudah diamankan sudah dibawa ke Mapolres Lotim untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. “Kita juga melakukan tes urine terhadap para terduga pelaku,”pungkasnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

DIAMANKAN - Terduga penyalahgunaan narkoba beserta barang bukti saat diamankan di Mapolres Lotim, Kamis (18/6).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 19 Juni 2020

Halaman 5

Kerja Sama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

”Bunda PAUD Menyapa” Digelar Virtual Sumbawa Besar (Suara NTB)Bupati Sumbawa, H.M. Husni Djibril, B.Sc, membuka kegiatan “Bunda PAUD Menyapa”, Kamis (18/6).

Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dan menerapkan protokol kesehatan, di Kantor Bupati Sumbawa.

Menurut Bupati, sumber daya manusia merupakan kunci utama bagi suksesnya pembangunan bangsa. Upaya pengembangan SDM merupakan proses sepanjang hayat dan harus dilakukan secara sungguh-sungguh, terus menerus, menyeluruh dan berkesinambungan melalui pendidikan yang dimulai sejak dini.

Dibentuknya Himpaudi sejak tahun 2005 yang lalu, un-

gkap H. Husni, bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, koordinasi dan sosialisasi program PAUD. Dikatakan pula, Himpaudi juga dibentuk sebagai wadah mempersatukan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. Yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.

“Pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini bertanggung jawab terhadap pengasuhan, pembelajaran sebagai upaya untuk optimalisasi berbagai potensi kecerdasan dalam menunjang tumbuh kembang anakanak generasi bangsa secara holistik”, ujar Bupati seraya

Status Kepegawaian Tiga ASN di Dompu Jadi Temuan BPK Dompu (Suara NTB) Tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Dompu yang terjerat kasus korupsi dan amoral yang telah berkekuatan hukum tetap belum diproses status kepegawaiannya. Ketiga ASN ini sejatinya harus diberhentikan dari ASN sesuai keputusan bersama 3 menteri.

Masih aktifnya para ASN ini dan menerima gaji, sehingga menjadi temuan BPK dalam laporan keuangan Kabupaten Dompu tahun 2019.

Temuan ini menjadi salah (Suara NTB/ula) satu catatan BPK RI atas Asraruddin laporan keuangan Kabupaten Dompu tahun 2019 tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini juga disampaikan Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin dalam pidato tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH saat penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2019 ke DPRD Dompu, Senin (15/6) lalu. “Tiga PNS yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan tidak diproses status kepegawaiannya sesuai ketentuan,” kata Arifuddin membacakan sambutan tertulis Bupati Dompu.

Kepala bidang pengembangan pegawai BKDPSDM Kabupaten Dompu, Asraruddin, SH yang dikonfirmasi terkait hal ini kemarin mengaku, belum menerima LHP BPK atas status kepegawaian 3 ASN tersebut. Yang diterima pihaknya baru sebatas Naskah Hasil Pemeriksaan(NHP) yang masih dikonfirmasi catatannya dan soal status kepegawaian tersebut sudah dijelaskan pihaknya melalui video konferensi dengan auditor BPK beberapa waktu lalu. “Kita sudah jelaskan. Ndak ada yang ndak kita proses, apalagi yang terkait dengan mantan napi korupsi. Tapi yang jadi temuan itu, terkait kelebihan pembayaran gaji, bukan status kepegawaiannya,” ungkap Asraruddin.

Dikatakan Asraruddin, soal ASN mantan napi korupsi di Pemda Dompu semuanya telah ditindak lanjuti dengan pemberhentian.

Karena nama – nama mereka ini langsung turun dari BKN dan telah mendapat keterangan dari Kejaksaan selaku eksekutor.

Karena ada gugatan atas keputusan ini, sehingga seluruh BKD se NTB sepakat menunggu putusan guguatan di MK dan keputusannya sudah dibuat, sehingga langsung ditindak lanjuti.

Dari 3 ASN tersebut, 2 orang diantaranya terkait mantan napi korupsi dan 1 orang lainnya terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus KDRT ini merupakan pegawai Dinas PUPR dan tinggal menunggu SK pemberhentian dari pejabat pembina kepegawaian. “Kalau gajinya sudah lama diberhentikan,” jelasnya. (ula)

1 Kasus Baru di KSB, 2 Orang Sembuh Taliwang (Suara NTB) Penanganan kasus positif Coronavirus Disease (Covid19) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menunjukkan perkembangan menggembirakan. Berdasarkan rilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 KSB, Rabu (17/6) malam, meski disebutkan bertambah 1 kasus baru tetapi 2 orang dinyatakan sembuh.

Dua orang pasien yang dinyatakan sembuh dengan status 2 kali hasil swab (Suara NTB/ist) negatif pasca dinyatakan H. Tuwuh positif itu. Masing-masing atas nama An. MYZ dan MA warga desa Beru, kecamatan Brang Rea. Sementara kasus positif baru atas nama Tn. WS (24), warga desa Kokar Lian, kecamatan Poto Tano.

Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 KSB, H. Tuwuh menjelaskan, dua pasien yang dinyatakan sembuh tersebut adalah bagian dari gerbong klaster Magetan yang merupakan klaster terbanyak penyumbang kasus positif di KSB. “Keduanya juga kan masih satu keluarga semua kasus poaitif yang dari desa Beru itu,” terangnya kepada Suara NTB, Kamis (18/6) Terhadap kedua pasien yang telah dinyatakan sembuh itu, H. Tuwuh menyebutkan, akan segera dipulangkan dari pusat karantina Rusunawa Belisung. “Hari ini rencananya akan kita pulangkan ke rumahnya,” jelasnya.

Sedangkan untuk kasus positif baru sendiri, H. Tuwuh menuturkan, Tn. WS sebelumnya merupakan pelaku perjalanan tanpa gejala (PPTG). Bersangkutan pada tanggal 2 Juni lalu tiba ke KSB setelah melalukan perjalanan dari Amerika.

Tim gugus tugas kabupaten lanjutnya, telah sejak awal memantau Tn. WS. Sesampainya di KSB, bersangkutan yang diketahui bekerja sebagai kru kapal pesiar di luar negeri ini langsung dikarantina di pusat fasilitas karantina Rusunawa Belisung. Dan setelah menjalani swab dengan tes Polymerase Chain Reaction (PCR), oleh tim gugus tugas NTB dinyatakan positif Covid-19.

“Kontak Tn. WS ini tidak banyak. Hanya dengan ibu dan bapaknya yang sejak awal juga kita sudah kita arahkan melaksanakan karantina mandiri di rumahnya,” sambung H. Tuwuh.

Dengan bertambahnya satu kasus baru ini, jumlah pasien positif Covid-19 di KSB sudah sebanyak 14 kasus. Namun demikian H. Tuwuh mengatakan, dua kasus yang dinyatakan sembuh terbaru atas nama An. MYZ dan MA, jumlah kasus yang aktif dan masih dalam proses karantina tinggal 10 pasien.

“Di Rusunawa Belisung ada 11 yang positif karena 1 orang pasien tercatat warga kota Mataram. Dan yang terpenting juga semua pasien itu sejauh ini tanpa gejala termasuk Tn. WS yang dinyatakan positif baru,” imbuhnya.(bug)

berharap pertemuan yang digelar tersebut berjalan dengan lancer. Serta menghasilkan sesuatu yang dapat dijadikan rujukan. Dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan anak usia dini di kabupaten Sumbawa.

Sementara Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril, dikesempatan tersebut, menyapa para Bunda PAUD Kecamatan, Bunda PAUD Desa, Ketua Himpaudi Kecamatan, serta guru dan tenaga pendidik PAUD se Kabupaten Sumbawa.

Hj. Amien Rahmani, yang awal tahun ini telah mendapat predikat Bunda PAUD Nasional, berharap para guru PAUD dan tenaga pendidik serta orang tua

(Suara NTB/ist)

PAUD - Bupati dan Bunda PAUD pada kegiatan virtual “Bunda PAUD Menyapa” (foto kiri). Bunda PAUD didampingi Kadis Dikbud menunjukkan penghargaan dari Bunda PAUD Sumbawa kepada KOMPAK atas partisipasi mereka dalam pengembangan PAUD Holistik Integratif di Sumbawa sehingga Sumbawa mendapatkan penghargaan apresiasi Bunda tingkat Nasional (foto kanan). murid, untuk tetap semangat dan memastikan keberlanjutan pendidikan anak

usia dini di Kabupaten Sumbawa tetap berjalan.

Kegiatan tersebut juga di-

hadiri Kepala Dinas Dikbud Sumbawa, H. Sahril S.Pd, didampingi sejumlah pejabat

Dikbud, Pengurus Himpaudi, perwakilan KOMPAK dan lainnya. (arn/*)

Minim Pengawasan, Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Marak Dompu (Suara NTB) Selama Junuari-Juni 2020, Unit PPA Satreskrim Polres Dompu telah menangani 29 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus yang dominan yakni penganiayaan, dengan anak sebagai korban maupun pelaku.

Sementara, kasus pelecehan seksual tercatat empat perkara. Demikian disampaikan Kanit PPA Polres Dompu, Aipda Achmad Rimawan ketika dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya.

Ia mengatakan, terus bertambahnya jumlah perempuan dan anak dibawah umur yang berurusan dengan hukum lantaran menjadi pelaku atau korban kejahatan ini, tidak lain imbas dari minimnya pengawasan dan pendekatan.

Baik oleh jajaran pemerintah daerah melalui SKPD terkait maupun orang tua. “Kesimpulan kami disini itu karena

kurangnya pengawasan dan pendekatan,” ungkapnya.

Minimnya pendekatan dan pengawasan dimaksud, yakni kurang berperannya lembaga terkait dalam mengedukasi masyarakat akan ancaman kekerasan itu, baik berupa pelecehan seksual, TPPO, penyalahgunaan narkotika maupun penganiayaan.

Kondisi tersebut, tegas dia,

jauh berbeda jika dibanding daerah lain di NTB atau Indonesia, yang mana asosiasi perlindungan perempuan dan anak mereka sangat aktif melakukan upayaupaya pencegahan. “Karena mungkin di Dompu ini belum terlalu aktif, itulah yang menjadi penyebab munculnya kasus-kasus anak selama ini,” ujarnya.

Dari 29 kasus kekerasan terhadap perempuan dan

anak yang ditangani, lanjut Achmad Rimawan, cukup dominan yakni penganiayaan dengan status anak menjadi pelaku. Sementara untuk pelecehan seksual baru tercatat empat pekara, dua diantaranya sudah sampai penetapan tersangka dan dua lainnya dikembali ke orang tua masing-masing lantaran perbuatan itu dilakukan karena memeliki hubungan asmara.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dompu, Hj. Daryati Kustilawati yang berusaha dikonfirmasi terkait upayanya dalam meminimalisir kasus kekerasan terhadap pe-

(Suara NTB/jun)

Achmad Rimawan rempuan dan anak tak berhasil ditemui Suara NTB di kantornya. (jun)

Pasien Covid-19 di Sumbawa Tinggal 9 Orang

(Suara NTB/ula)

KEMBALI DITANAM - Tanaman jagung petani di Manggelewa Dompu yang kembali ditanam pada MK 1 periode April-Juni 2020.

Minim, Bantuan untuk Jagung Tahun 2020 Dompu (Suara NTB) Animo masyarakat petani Dompu untuk kembali menanam jagung di musim kemarau (MK) 1 dan MK 2 masih cukup banyak. Walaupun pada musim hujan lalu, jagung petani di Dompu sempat menurun produksinya akibat serangan ulat dan dampak pergeseran musim hujan.

Bantuan pemerintah untuk bibit jagung, juga cukup minim. Sehingga penanaman kembali jagung petani ini murni swadaya petani yang memanfaatkan lahanya. “Kita beli sendiri bibitnya. Kebetulan di lahan sawah kita masih bisa mengharapkan air irigasi dan dibantu air sumur dalam,” kata Fan, petani asal

Desa Kempo, Kamis (18/6).

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Armansyah, S.Pt yang dihubungi di kantornya mengaku, Covid19 membuat anggaran sektor pangan ikut dipangkas.”Bantuan bibit jagung tahun ini hanya ada 5 ribu ha dari program aspirasi anggota Dewan pusat dan 5 ribu ha dari Provinsi. Untuk bantuan pusat dari program aspirasi anggota Dewan, semula direncanakan 21 ribu ha, tapi karena Covid ikut dipotong semua,” kata Armansyah.

Armansyah juga mengaku, ada rasa trauma ketika ada program bantuan. Sering kali pihaknya menjadi sasaran intimidasi oleh oknum aparat dan

masyarakat, kendati bantuan itu dari pemerintah pusat. Pihak kementerian juga sering diseret-seret karena bantuan yang dibagikan, sehingga beberapa daerah juga dibatasi bantuannya. “Bantuan (bibit jagung 10 ribu ha) itu direncanakan untuk MK ini, tapi sampai sekarang belum turun. Yang ditanam sekarang rata-rata swadaya petani,” ungkapnya.

Sementara luas tanaman jagung pada musim kemarau sekitar 10 ribu ha lebih. Pada musim hujan (MH) Oktober 2019-Maret 2020 luasnya sekitar 58 ribu ha. Penanaman kembali jagung ini dilakukan karena adanya pergeseran mujan dan adanya potensi air yang bisa dimanfaatkan petani. (ula)

Bima (Suara NTB) – Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Bima menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang mempersiapkan SangeangSape menjadi kawasan investasi baru di NTB. Kepala Dispar Kabupaten Bima, Drs. Dahlan mengaku pihaknya akan mendukung dan menyuport penuh. Apalagi Sangeang dan Sape merupakan program pembangunan kawasan srategis regional yang diberi nama Sangeang Komodo dan Sape (SAKOSA).

“Ada SAMOTA ada juga SAKOSA. Nah, Sangeang dan Sape ini masuk kawasan SAKOSA,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (18/6).

Lebih lanjut dikatakannya, Sangeng-Sape merupakan wilayah yang berada di kawasan timur Kabupaten Bima. Kata dia, kawasan tersebut memang sangat menjanjikan karena sudah mendunia.”Seperti Gunung Sangeang, Pulau Ular, Pan-

tai Lariti, Pulau Kelapa, Gilibanta Pantai Pink dan Tanjung Meriam. Belum lagi sepanjang pantainya terumbu karang masih terawat,” katanya.

Untuk mendukung langkah itu, Ia mengaku hingga saat ini pihaknya sudah menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Bahkan kini tinggal ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).”Sudah kita susun RIPDDAnya terkait prioritas kawasan. Tinggal diperdakan saja,” katanya.

Dalam RIPPDA itu lanjut dia, pihaknya membagi tiga zona kawasan wisata yakni zona timur meliputi Sangeang, Sape dan Lambu. Zona tengah meliputi pantai Kalaki dan kawasan di teluk Bima dan zona barat meliputi Tambora dan sekitarnya.

“Jadi kawasan wisata di Kabupaten Bima kita bagi menjadi tiga zona. Ada zona timur, barat dan tengah,” katanya.Tidak hanya itu, kata Dahlan pihaknya

juga telah bertemu dengan pihak otoritas yang mengelola pariwisata di Labuahan Bajo NTT, membahas pengembangan wisata kedua daerah.

“Saat ini menyusun Detail Engineering Design (DED) destinasi prioritas dan master plan pengembangan wisata,” ujarnya.Walau demikain pengembangan wisata di kawasan Sangeang-Sape terdapat beberapa kendala. Seperti jalan lingkar timur yang hingga kini belum 100 persenn dilakukan hotmix.

“Kami berharap perbaikan jalan Provinsi ini segera dilakukan oleh Pemprov,” katanya.Selain itu, Dahlan juga berharap, di sekitar kawasan Sangeang-Sape nantinya juga dibangun beberapa titik dermaga wisata untuk menghubungkan ke pulau-pulau terluar di sekitar selat Gilibanta.”Serta kami harapkan juga banyak masyarakat atau swasta yang berminat membangun usaha travel wisata,” pungkasnya. (uki)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumbawa menunjukkan kemajuan menggembirakan. Apalagi dengan adanya 4 pasien positif Covid dari Sumbawa yang telah dinyatakan sembuh. Sehingga total pasien positif covid yang sudah sembuh sebanyak 29 orang.

Artinya, sekarang kini tinggal tersisa 9 orang pasien positif Covid-19yang berstatus dalam perawatan.

Demikian disampaikan Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri M.M, berdasarkan rilis perkembangan harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa.

Secara kumulatif pasien Positif Covid-19 yang sembuh berjumlah 29 orang atau sebesar 74,36% dari seluruh total kasus positif Covid-19 di Sumbawa.

Selanjutnya sesuai data Dinas Kesehatan, dari 9.574 Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) yang tercatat sampai hari ini, 96,63% atau 9.251 orang telah selesai melaksanakan isolasi mandiri. Sedangkan 323 orang masih menjalani isolasi mandiri. Demikian pula dengan Orang Tanpa Gejala (OTG) tetapi memiliki hubungan erat dengan kasus yang terkonfirmasi positif.

Saat ini tersisa 0,74% atau 7 OTG lagi yang masih menjalani isolasi mandiri. Sedangkan 99,26% atau 933 orang telah selesai melaksanakan isolasi mandiri.

Sementara Orang Dalam Pemantauan (ODP) tinggal 0,41% dari 490 ODP yang masih dalam

proses pemantauan. Sedangkan 99,59% atau 488 orang telah selesai masa pemantauan.

Dari 39 Kasus Positif Covid19 sampai saat ini di Sumbawa, tersisa 9 pasien yang terus dilakukan perawatan intensif sambil menunggu hasil swab berikutnya. “Kami berharap hasil swab berikutnya semuanya negatif dan ditetapkan sembuh oleh tim dokter,”harap Sekda.

Gugus Tugas Covid-19 melalui Dikes juga terus melakukan peningkatan penanganan terhadap Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang saat ini masih dirawat di RS Manambai Abdulkadir, RSUD Kabupaten Sumbawa dan sebagian ditempatkan di Karantina Terpadu.

Sekda kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan. Dihimbau pula kepada para pelaku perjalanan masuk maupun keluar NTB khususnya di Kabupaten Sumbawa yang melalui bandar udara wajib memenuhi syarat kesehatan negatif Covid-19 berbasis PCR/swab test atau surat keterangan non reaktif berbasis rapid test. Jika melalui pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan antar wilayah dalam Provinsi NTB wajib menunjukkan surat keterangan sehat dari puskesmas/fasilitas kesehatan setempat yang menyatakan bebas gejala Influenza Like Illness (ILI) atau menunjukan hasil non reaktif berbasis Rapid Test. (arn)

Dispar Sambut Baik Sangeang-Sape PMI Kembali Tambah Kasus Positif Covid-19 Dijadikan Investasi Baru Taliwang (Suara NTB) Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali menambah jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Kasus baru tersebut atas nama Tn. WS (24) warga desa Kokarlian, Kecamatan Poto Tano. Ia tercatat sebagai pelaku perjalanan tanpa gejala (PPTG) dari Amerika dan saat ini sudah menjalani isolasi di Rusunawa Balisung.

“Setelah sebelumnya Tn M (44) PMI dari Bangladesh dinyatakan positif covid-19, kini bertambah satu orang lagi dari lima orang PMI yang sudah dipulangkan,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Nakertrans), Ir. H. Muslimin HMY, M.Si kepada Suara NTB, Kamis (18/6). Dirinya juga berharap supaya tiga orang PMI lainnya yang masih melakukan isolasi mandiri tidak menambah kasus positif.

Jika mengacu ke data yang diterima dari BP3TKI ada sekitar 60 PMI yang akan kembali ke Sumbawa Barat dalam rent-

an waktu Mei-Juli. Dari jumlah tersebut yang sudah dipulangkan baru lima orang sementara sisanya (55 orang) belum ada kepastian. Terkait dengan hal tersebut, pihaknya sudah bersurat ke BPT3KI untuk memberikan jadwal kepulangan mereka sehingga bisa langsung ditangani secara maksimal. “Kami sudah bersurat secara resmi ke BPT3KI untuk dikirimkan jadwal kepulangan mereka (PMI) agar bisa kita antisipasi hal yang tidak diinginkan,” sebutnya.

Informasi kepulangan mereka (PMI) dianggap sangat penting supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Apalagi saat ini sudah ada dua yang positif sehingga butuh pengawasan ekstra terhadap mereka. Pihaknya juga akan tetap melibatkan kepala desa untuk membantu memantau warganya yang pulang dari luar negeri dan tidak terpantau petugas.

Jika ditemukan diharapkan untuk segera melapor untuk dilakukan penanganan lebih lanjut terhadap mereka. (ils)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 19 Juni 2020

Halaman 6

Kepastian Pembelajaran

Dikbud NTB Masih Koordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB belum memutuskan mekanisme pembelajaran untuk tahun ajaran baru nanti. Dikbud NTB masih harus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 dan Dinas Kesehatan. Sementara itu, sudah disiapkan dua opsi untuk pembelajaran di tahun ajaran 2020/2021.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., pada Kamis (18/6) menjelaskan pihaknya masih harus berkoordinasi dulu dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Juga koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dikes) NTB. Hal itu

untuk memastikan keputusan yang akan diambil. Pihaknya juga melakukan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Kementerian Agama dan pihak-pihak terkait di daerah.

“Kami masih koordinasi dulu dengan Gugus Tugas Covid-19 dan Dinas kesehatan.

Dikbud masih menyiapkan dua opsi,” katanya.

Pihaknya menyiapkan dua opsi yaitu Belajar dari Rumah dan opsi kenormalan baru untuk tahun ajaran baru nanti.

Aidy Furqan menyampaikan, dua opsi yang dipersiapkan pihaknya yaitu mempersiapkan

(Suara NTB/ist)

BERKUNJUNG - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah saat berkunjung ke Dinas Dikbud NTB, Kamis (18/6).

SMKN 2 Gerung Ciptakan Alat Anti Begal Sepeda Motor Mataram (Suara NTB) – SMKN 2 Gerung menciptakan alat anti begal sepeda motor. Sepeda motor yang sudah dipasangi alat itu dipajang saat Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dalam rangka halal bihalal dan pembinaan ASN, Kamis (18/6). Alat anti begal yang diciptakan oleh SMKN 2 Gerung itu sebagai bagian dari produk pembelajaran saat masa Belajar dari Rumah (BDR).

Waka Manajemen Mutu SMKN 2 Gerung, Andy Sudrajat W., SST., menjelaskan, cara kerja alat anti begal sepeda motor ini, yaitu seorang pengendara melalui ponsel pintarnya bisa mengatur agar sepeda motor yang sedang digunakan seketika mati, dan bel motor itu berbunyi dengan nyaring.

“Jadi sistem kerjanya kita hanya membuat pengaturan mesinnya. Kalau dalam kondisi menggunakan sepeda motor, tiba-tiba motor kita dirampas, kita bisa ambil jarak tertentu yang cukup aman. Kemudian kendalikan dari aplikasi di ponsel untuk mematikan sepeda

motor, otomatis mesin sepeda motor mati dan belnya berbunyi,” jelas Andy yang juga merupakan guru produktif untuk kompetensi keahlian kelistrikan.

Alat ini hasil kolaborasi kompetensi keahlian kelistrikan dan kompetensi keahlian teknik sepeda motor SMKN 2 Gerung.

Andy menjelaskan, di dalam jok sepeda motor diletakkan perangkat keras bernama Nodem CU yang bisa memutus aliran listrik. Nodem CU bisa terkoneksi dengan wi fi dari ponsel pintar atau dari alat yang diinginkan. Sementara aplikasi untuk mengontrolnya di ponsel pintar menggunakan Blynk, sebelumnya pihaknya mencoba aplikasi MTTQ Dash. Ia juga mengatakan banyak pilihan aplikasi yang bisa digunakan.

Ia menjelaskan, alat ini berawal saat Belajar dari Rumah (BDR) mulai diterapkan karena dampak Virus Corona (Covid-19). Pihaknya merasa siswa akan bosan di rumah ketika hanya diberikan teori. Akhirnya disepakati agar siswa bisa lebih produktif. Pihaknya mengirimkan video ke grup siswa, dan menyepakati komponen apa saja yang digunakan. Guru

sudah menyiapkan mekanisme kerjanya, siswa merakit di rumah dan mencoba di sepeda motor masing-masing.

“Ketika sudah dibuat, baru kita bertemu, ini produk dari BDR. Awalnya memang motornya siswa yang dipakai. Kemudian kita gunakan juga sepeda motor di sekolah karena bisa diletakkan di manapun,” ujarnya.

Hal yang melatarbelakangi keinginan membuat alat anti begal itu, kata Andy, berasal dari kondisi dampak Covid-19. Salah satu yang dikhwatrikan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja yang berisiko meningkatkan pengangguran, dan berimbas naiknya tingkat kriminalitas, salah satunya begal atau perampasan sepeda motor.

Maka dibuatlah alat tersebut.

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah juga mengapresiasi hasil kreativitas siswa selama masa belajar di rumah.

“Kami bangga kepada anakanak muda NTB. Meski belajar dari rumah, mereka semua tetap bisa berkarya, yang kita lihat hari ini menjadi salah satu bukti bahwa anak-anak muda NTB cerdas dan penuh kreativitas,” ujarnya. (ron)

Kemenag Terbitkan KMA Keringanan UKT Mahasiswa Mataram (Suara NTB) Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) atas Dampak Bencana Wabah Covid-19. KMA ini ditandatangani oleh Menteri Agama, tertanggal 12 Juni 2020.

Rektor UIN Mataram Prof.

Dr. H. Mutawali sangat menyambut baik terbitnya KMA ini sebagai respons atas dampak yang dialami mahasiswa PTKN akibat pandemi Covid-19. KMA ini dihajatkan sebagai solusi untuk meringankan beban mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai dan untuk memastikan kelancaran pembayaran UKT.

Plt Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin mengatakan KMA tersebut setidaknya mengandung tiga skema keringanan yang pembayaran UKT yang diberikan kepada mahasiswa PTKN. Pertama, pengurangan UKT, perpanjangan waktu pembayaran UKT, atau angsuran UKT bagi mahasiswa pada PTKN yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum.

Keringanan tersebut, dapat diberikan apabila mahasiswa dapat menunjukan kelengkapan bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua/wali. Status dimaksud misalnya, orang tua meninggal dunia, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), mengalami kerugian usaha

atau dinyatakan pailit, mengalami penutupan tempat usaha, serta menurun pendapatannya secara signifikan.

Secara teknis permohonan keringanan UKT dilaksanakan dengan sistem dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring). Penetapan keringanan UKT berlaku untuk semester gasal Tahun Akademik 20202021, dan akan dilakukan evaluasi dan pemantauan sesuai dengan kebutuhan.

KMA tersebut juga memberikan mandat kepada Rektor/ Ketua PTKN untuk menetapkan mekanisme pelaksanaan keringanan UKT. Rektor/Ketua PTKN juga dapat bermitra atau bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membantu pembiayaan UKT mahasiswa. (dys)

Guru Honorer dan Keterbatasan BDR Perlu Jadi Perhatian Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memutuskan daerah zona kuning, oranye, dan merah Covid-19 dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

Pelaksanaan Belajar dari Rumah (BDR) akan diperpanjang. Organisasi profesi guru meminta perlunya perhatian terhadap guru honorer selama BDR. Juga diperlukan perhatian terhadap keterbatasan akses sebagian siswa untuk pembelajaran jarak jauh.

Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Ermawanti pada Rabu (17/6) menilai, kebijakan Kemendikbud itu sebagai bentuk antisipasi pemerintah. Sementara itu, terkait nasib guru honorer, menurutnya pemerintah daerah dan sekolah pasti memiliki solusi agar guru honorer bisa tetap

(Suara NTB/ist)

Ermawanti mendapatkan gaji, walau tanpa belajar tatap muka.

Menurutnya, sekolah memiliki program pembelajaran dalam jaringan dan setiap minggu membuat laporan, dengan begitu semua guru

tetap melaksanakan pembelajaran walaupun persentasenya tidak semaksimal tatap muka.

Di samping itu, Ermawanti juga menyinggung pelaksanaan BDR yang tidak berjalan dengan maksimal. Menurutnya, dalam juknis BOS setelah adanya Covid-19, dialokasikan untuk pembelian kuota internet, tapi masih banyak kendala dari siswa maupun guru. Karena letak geografis yang tidak sama, sehingga menjadi kendala bagi sekolah untuk melaksanaan BDR dengan maksimal.

Ketua PGRI NTB, M. Yusuf, S.Pd., pada Rabu (17/6) menyampaikan, PGRI mengajak agar semua pihak menjalankan keputusan bersama lima menteri dengan menjalankan pembelajaran jara jauh, dengan memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang terjadi. (ron)

kenormalan baru dengan belajar dari rumah dengan menerapkan konsep daring, semi daring, dan konvensional khusus bagi siswa yang tidak memiliki fasilitas. Opsi lainnya, menerapkan kenormalan baru di satuan pendidikan dengan pembelajaran tatap muka.

Pola yang akan digunakan jika pembelajaran tatap muka dipilih yaitu menerapkan sistem

shift atau blok, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Ia menjelaskan, sistem shift itu, bahwa setiap kelas atau jenjang kelas bergiliran masuk ke sekolah. Pihaknya juga memasifkan pelayanan guru untuk mendorong siswa menghasilkan produk. Juga akan dipastikan guru memiliki jadwal pengajaran yang tidak tumpang tindih. Pihaknya

juga akan mengombinasikan secara berimbang antara BDR dan tatap muka.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan daerah zona kuning, oranye, dan merah Covid-19 dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan di zona itu tetap melanjutkan Belajar

dari Rumah (BDR).

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Mataram, Kun Andrasto mengatakan sangat setuju jika belajar dari rumah dilanjutkan.

Apalagi Covid-19 berbahaya dan mudah menular. “Kesehatan itu lebih utama, yang di zona hijau juga tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19,” katanya. (ron)

SUARA NTB Jumat, 19 Juni 2020

Respons Manuver Ahyar, Gerindra Panggil Makmur - Ahda Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh terus melancarkan manuvernya dalam beberapa hari terakhir ini terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kota Mataram. Manuver politik Ahyar tersebut, makin memanaskan dinamika politik di Ibukota Provinsi NTB itu.

Manuver politik Ahyar terkait pernyataan yang membuka peluang terjadinya kocok ulang bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang sudah terbentuk rapi dari sebelumnya. Ahyar memberikan isyarat bahwa ia lebih menghendaki anaknya, Badruttamam Ahda yang maju sebagai bakal calon Wakil Walikota, supaya berpasangan dengan bakal calon Walikota, H. Mohan Roliskana.

Padahal disatu sisi, diketahui Ahda sudah mendeklarasikan diri maju sebagai bakal calon Wakil Walikota berpasangan dengan HL. Makmur Said, dan mereka ini sudah mendapatkan dukungan dari Partai Gerindra, PKB, PKPI dan Hanura. Demikian juga dengan Mohan yang sudah memutuskan berpasangan dengan TGH. Mujiburahman dengan dukungan Golkar.

Manuver politik Ahyar Abduh tersebut langsung mendapat respon dari berbagai pihak, salah satunya datang dari partai Gerindra. Gerindra nampaknya cukup terganggu dengan pernyataan bersayap Ahyar Abduh tersebut, sehingga memandang perlu mengambil sikap.

Ketua Desk Pilkada DPD partai Gerindra NTB, Ali Utsman Ahim yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (18/6) kemarin menyampaikan bahwa pihaknya akan memanggil Makmur-Ahda untuk memastikan komitmen politik mereka yang akan didukung oleh Partai Gerindra di Pilkada Kota Mataram 2020.

“Sementara kami masih ingin pastikan sikap dari pasangan Makmur dan Ahda. Malam ini kami akan panggil kedua-keduanya untuk menanyakan berita terkait (keinginan Ahyar menarik Ahda untuk dipasangkan dengan Mohan),” tegas Ali. Ketika ditanya lebih jauh, jika Ahyar berhasil memaketkan Ahda dengan Mohan. Lantas bagaimana kelanjutan dari paket Makmur-Ahda yang sudah diberikan surat tugas. Apa Gerindra akan berbalik arah mendukung Mohan-Ahda untuk melakukan koalisi dengan Golkar yang sudah terjalin di Loteng atau tetap ke Makmur dengan wakilnya yang lain?.

Menanggapi hal itu, Ali mengatakan bahwa dirinya tak mau berspekulasi terlalu jauh terkait hal itu. “Setelah kita panggil Makmur-Ahda baru saya akan sampaikan ke plungguh apapun perkembangannya,” kata Ali. Ditempat terpisah, Makmur Said yang dikonfirmasi Suara NTB, menegaskan bahwa sampai dengan saat ini, ia masih tetap solid dengan Ahda. Ia mengatakan dirinya bersama Ahda tak terpengaruh dengan isu politik yang menggoyang dirinya bersama Ahda.

“Kita makin solid, soal pernyataan pak Ahyar itu kan, sah-sah saja orang lain mau menerjemahkannya seperti apa,” ujarnya. Dikatakan Makmur bahwa sampai saat ini dirinya dengan Ahda terus turun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan juga meyakinkan partai politik yang akan mengusung mereka.

Hal yang sama juga disampaikan Ahda. Dia memastikan akan tetap pada komitmen awal untuk maju bersama Makmur Said. “Sudah lama kami turun bersama, masa tiba-tiba saya akan tinggalkan beliau,” ujar Ahda memastikan bahwa pasangan Makmur-Ahda tak akan bubar.

Ditanya terkait dengan pernyataan Ahyar Abduh yang tak lain adalah ayahnya, Ahda pun menanggapi santai pernyataan ayahnya itu. “Ya beliau (Ahyar Abduh) politisi senior, bisa saja pernyataannya itu untuk menghangatkan tensi politik Pilkada ini yang sudah terlalu lama dingin karena Covid-19,” katanya. (ndi)

Kerugian Negara Kasus RTG Sigerongan Mulai Dihitung Mataram (Suara NTB) Kerugian negara kasus korupsi dana Rumah Tahan Gempa (RTG) Pokmas Repok Jati Kuning Desa Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat mulai dihitung.

Penyidik gelar perkara bersama auditor BPKP Perwakilan NTB. ”Penyidik Tipikor sudah gelar perkara dengan BPKP,” ungkap Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa dikonfirmasi Kamis (18/6) kemarin.

Penghitungan kerugian negara itu, sambung dia, untuk memenuhi petunjuk (Suara NTB/why) jaksa peneliti. Berkas Kadek Adi Budi Astawa perkara dengan tersangka Bendahara Pokmas, Indrianto itu sebelumnya dinyatakan belum lengkap. “Penghitungan kerugian ada prosesnya. Belum selesai,” kata Kadek Adi. Penyidik membeberkan sejumlah dokumen terkait anggaran RTG yang diterima Pokmas Repok Jati Kuning. Berikut dengan dokumen pencairan dan penggunaan anggarannya.

“Apakah dengan dokumen itu saja cukup atau nanti tim auditnya perlu turun lagi untuk klarifikasi. Kita tunggu saja prosesnya,” tandasnya. Dalam kasus itu, Bendahara Pokmas Repok Jati Kuning, Indrianto sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kali ini dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 UU Tipikor. Yang mana sebelumnya diterapkan pasal 8 tentang penggelapan uang negara.

Anto diduga menggunakan dana RTG sebesar Rp410 juta untuk kepentingan pribadi. Dana yang dipakai Anto merupakan anggaran tahap ketiga dana transfer pembangunan RTG untuk 20 penerima bantuan rumah rusak sedang. Total dana bantuannya sebesar Rp1,75 miliar. Tahap pertama sudah disalurkan sebesar Rp500 juta untuk 20 penerima.

Sebanyak 30 penerima bantuan mendapat transfer Rp750 juta pada pencairan tahap kedua. Untuk tahap ketiga, dana yang disalurkan hanya Rp90 juta. Pokmas Repok Jati Kuning mendapat bantuan rumah rusak untuk 70 KK. (why)

POLHUKAM

Halaman 7

Pilkada Sumbawa

Tak Terikat Koalisi Biru, Nasdem Tetap Dukung Mo-Novi

Mataram (Suara NTB) – Partai Nasdem memastikan tetap pada komitmen awal untuk memberikan dukungan kepada pasangan H Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany (Mo’-Novi) di Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020 mendatang.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPD Partai Nasdem Sumbawa, H. Asaat Abdullah saat di konfirmasi di ruang kerja komisi IV DPRD NTB. “Sampai hari ini itu belum ada perubahan. Kami tetap komit untuk Mo-Novi di Pilkada Sumbawa,” tegasnya.

Hal ini ditegaskan Asat lantaran beredarnya rumor bahwa Nasdem akan menarik diri dari barisan parpol koalisi pendukung pasangan Mo-

Novi. Mengingat Nasdem terikat dengan komitmen koalisi biru yang akan dibangun di tujuh kabupaten/kota termasuk Sumbawa.

Menurut Asaat, sebagai bentuk keseriusannya, ia mengaku pihaknya bersama parpol lainnya yang berada pada barisan koalisi Mo-Novi tetap intens melakukan komunikasi. Bahkan, katanya, belum lama ini juga telah dilaksanakan pertemuan khusus dan

duduk bersama membahas strategi pemenangan.

“Kami tidak akan goyah.

Makanya itu, pertemuan yang di Perate, Kabupaten Sumbawa belum lama ini juga dalam rangka menguatkan komitmen bersama. Termasuk menepis isu-isu tadi,” tegasnya.

Disampaikan anggota DPRD NTB Dapil V Sumbawa-KSB itu, bahwa pihaknya juga menepis segala isu yang berhembus bahwa Nasdem akan

Dia mengatakan, sejumlah penyelidikan kasus tersebut ditindaklanjuti dengan melanjutkan pembangunan. Pada intinya, sambung dia, masyarakat melapor tujuannya agar rumahnya segera dibangun sehingga bisa ditempati lagi.

“Nanti akan dilihat sejauh mana progresnya,” terang Azas.

Untuk kasus dugaan aplikator kabur membawa uang dana RTG masih diselidiki.

Meski demikian, pembangunannya tetap berjalan. Hal itu terjadi karena sistem pem-

(Suara NTB/dok)

H. Asaat Abdullah

Oknum Advokat Diduga Bandar Narkoba Mataram (Suara NTB) Polda NTB membersihkan Lingkungan Karang Bagu, Karang Taliwang, Cakranegara, Mataram. Oknum advokat berinisial MR (34) diamankan.

Turut disita 18 poket sabu, senapan angin, pistol, sepeda motor, dan tiga mobil. Direktur Resnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra menerangkan, kasus ini akan dikembangkan lagi untuk mengungkap jaringannya. “Dari pengakuannya dia advokat. Dan iya dia bandar,” terangnnya, Kamis (18/ 6) kemarin.

Penggerebekannya cukup mulus pada Rabu (17/6) sore lalu. Mereka yang diamankan selain MR, yakni JS (26), WK (21), GA (22), dan KS (18).

Barang bukti yang diamankan 18 poket sabu seberat 9,5 gram, satu poket kecil 0,60 gram, uang tunai Rp15 juta, tujuh lembar buku tabungan, airgun revolver, airgun laras panjang, peluru kuningan, dan buku catatan penjualan.

“Barang bukti lain masih dikembangkan. Ada kita temu-

kan riwayat transaksi. Sementara masih ditelusuri.

Apakah terkait hubungan dengan pembelinya atau dengan bos yang di atasnya dia,” terang Helmi. MR sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dengan sangkaan pasal 112 dan atau 114 UU RI No35/ 2009 tentang narkotika. “Yang lainnya pengedar bawahannya dia (MR),” ujarnya.

Tersangka MR bukan kali ini saja tertangkap. Pada tahun 2018 lalu, MR terciduk memakai narkoba di salah satu kafe di kawasan Senggigi, Batulayar, Lombok Barat.

Dia divonis satu tahun enam bulan. Begitu bebas, MR main sabu lagi. Helmi berharap setelah penangkapan MR dapat mengurangi peredaran narkoba di Karang Bagu. Menurutnya, tidak ada celah bagi bandar menguasai suatu daerah.

“Itu hanya segelintir orang yang menggantungkan hidupnya dari narkoba untuk kepentingannya sendiri dengan mengorbankan hidup warga Karang Bagu yang lain. Tidak boleh ada bandara yang cip-

(Suara NTB/why)

TUNJUKKAN SENAPAN - Direktur Resnarkoba Polda NTB Helmi Kwarta Kusuma Putra menunjukkan senapan angin laras panjang yang disita dari penggerebekan oknum advokat diduga bandar narkoba, Kamis (18/6). takan kampung narkoba,” terangnya. Salah satu anggota KAI NTB I Ketut Sumertha menyebutkan MR pernah

Lomba Kampung Sehat 2020

Stimulan Kemandirian Masyarakat Hadapi Pandemi Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Penanganan pandemi Covid19 berbasis kemandirian diluncurkan lewat kompetisi Kampung Sehat 2020. Kontestasi ini untuk menstimulasi masyarakat untuk dapat menyeimbangkan kehidupan ekonomi di masa pandemi. Masyarakat sehat, ekonomi bisa kembali kuat.

“Semangatnya, lewat lomba ini untuk mendisiplinkan masyarakat tentang protokol kesehatan dan upaya sosial ekonomi, ketahanan pangan, dan keamanan dalam menghadapi pandemi,” ungkap Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal, Kamis (18/6) didampingi Kabid Humas Kombes Pol Artanto.

Lomba akan dimulai dengan tahap sosialasi per Jumat (19/6) ini. kemudian akan dinilai tingkat kecamatan pada Agustus, tingkat kabupaten/kota pada September, dan tingkat provinsi pada Oktober. Hadiah utamanya, uang pembinaan dan trofi dari Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.

“Karena ini akan berdampak pada keamanan. Kalau pandemic tidak selesai-selesai maka akan mengancam keamanan. Keamanan terancam, ekonomi tidak berkembang. Maka kita harus berupaya bersama. Penguatannya diprotokolkesehatan,”terangIqbal.

Virus Corona penyebab penyakit Covid-19 sampai saat belum ada obat mujarabnya. Begitu juga dengan vaksinnya.

Pola penanganannnya dalam jangka panjang, kata Kapolda, dengan melibatkan peran aktif masyarakat memitigasi bencana penyakit menular ini.

“Lomba kampung sehat menjadi stimulan masyarakat agar punya kemandirian. Konsepnya peran aktif masyarakat, TNIPolri dan pemerintah sebagai fa-

(Suara NTB/why)

KAMPUNG SEHAT - Kapolda NTB Mohammad Iqbal (kanan) didampingi Kabid Humas Artanto Kamis (18/6) meluncurkan lomba kampung sehat 2020 dalam rangka menstimulasi peran masyarakat menangani pandemi Covid-19. silitator. Kampung sehat plus bonus hadiah,” urainya.

Konsepnya masyarakat memiliki daya dan kemampuan memitigasi bencana Covid-19 dengan menggali potensi dan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat. Parameter penilaiannya meliputi bidang kesehatan, bidang sosial kemasyarakatan, bidang industri, dan bidang keamanan.

Kriteria bidang kesehatan meliputi keberadaan posko kesehatan, pola budaya hidup sehat seperti wajib masker, jaga jarak, dan wajib cuci tangan, protokol migrasi keluar masuk wilayah, protokol khusus melindungi warga rentan, protokol khusus kegiatan sosial, pemulasaran jenazah, perayaan hari besar keagamaan, ibadah, pernikahan, dan kegiatan lain yang mengumpulkan massa.

Di bidang sosial kemasyarakatan, akan dinilai dari aspek protokol khusus dapur umum, inovasi membangkitkan UMKM lokal dan potensinya, program bantuan

bibit tanaman, program pengurangan angka gizi buruk dan stunting, serta program peningkatan keterampilan warga.

Di bidang industri penilaiannya pada protokol kesehatan tata niaga seperti jadwal ganti kerja, jarak lapak pasar, serta upaya penyiapan kawasan terintegrasi dengan protokol kesehatan yang disesuaikan. Contoh dalam hal pariwisata, aktivitas hiburan dan berlibur dapat terlaksana tanpa ada rasa khawatir penularan.

Pada bidang keamanan, kriteria penilaiannya yakni protokol khusus penanganan kejahatan ringan berupa awig-awig, dan mekanisme siskamling untuk menekan angka pencurian, peredaran narkoba, dan perkelahian antarkampung.

“Kami berharap dengan adanya lomba ini bisa menjadi upaya kita bersama dalam menanggulangi pandemi Covid19. Semoga masyarakat tetap diberi kesehatan dan perekonomian kita bangkit kembali,” tandas Iqbal. (why)

Kasus RTG Tak Dilanjutkan Mataram (Suara NTB) – Kasus dugaan penyimpangan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) berakhir antiklimaks. Sebagian besar kasus yang dilaporkan tidak dilanjutkan lagi penyelidikannya. Sebabnya, aplikator memilih tetap meneruskan pembangunan daripada harus berurusan dengan jeruji besi. “Kontraktornya mau melanjutkan lagi pembangunan.,” ungkap Kabid Hukum Polda NTB Kombes Pol Abdul Azas Siagian, Kamis (18/6) kemarin.

melaksanakan “bongkar pasang” calon yang akan mereka dukung. “Kita itu, kalau sudah A ya A,” tegasnya.

Terkait SK dukungan, Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD NTB itu juga memperkirakan, surat keputusan (SK) DPP Nasdem dalam waktu dekat ini akan keluar. Dan dipastikan, akan jatuh pada pasangan Mo-Novi. “SK Nasdem dipastikan untuk Mo-Novi. Hanya saja, faktor kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi kan sekarang kondisi sudah mulai membaik. Diperkirakan dalam bulan (Juni) ini SK Nasdem akan ke luar, dan itu buat MoNovi,” pungkasnya. (ndi)

bayarannya tidak berimbang.

Aplikator dibayarkan 20 persen di muka. “Sistem pembayarannya sekarang diubah, sekarang tergantung progres pembangunan,” jelasnya.

Malahan, kata Azas, kini muncul persoalan baru. Aplikator sudah menyelesaikan pembangunan RTG. Namun, pembayarannya yang tersendat. “Rumah sudah jadi tapi tidak ada buku tabungan itu sekitar 700 rumah. Kontraktornya sekarang yang menunggu pembayaran. Itu artinya dia

bertanggungjawab,” bebernya.

Kasus RTG sebelumnya laporan paling banyak terdapat di Kabupaten Lombok Utara. Diantaranya, dugaan markup spesifikasi bangunan RTG salah satu Pokmas di Desa Malaka, Pemenang, Lombok Utara. Dugaan penipuan pembangunan RTG di Kayangan, Lombok Utara. serta dugaan penyimpangan bantuan dan dugaan bangunan tidak sesuai spek dan dugaan penyimpangan dana rehab rekon di empat desa di Lombok Utara.

Kemudian di Lombok Timur, aplikator Rumah Tahan Gempa (RTG) yang diduga membawa kabur dana Rp1 miliar salah satu Pokmas di Pringgabaya, Lombok Timur.

Sebanyak 40 RTG hanya berdiri bagian pondasinya lalu ditinggal aplikator. Per-13 Juni 2020, sebanyak 194.985 RTG sudah selesai dibangun dari total 226.204 rumah rusak terdampak gempa Lombok Agustus 2018. Rumah yang sedang dalam pengerjaan sejumlah 18.643 unit. (why)

mengikuti pendidikan advokat pada 2017 lalu. “Saya sudah pastikan tadi, saya tanya kartu anggotanya dia

bilang kelupaan. Kalau memang dia anggota ya tentu sanksinya dikeluarkan,” terangnya. (why)

KI Dorong KPU Sediakan Informasi Pilkada dengan Protokol Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Salah satu tantangan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di masa Pandemi Covid-19 ini adalah tingkat partisipasi masyarakat yang akan datang menyalurkan hak pilihnya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 9 Desember mendatang. Dengan masih tingginya kehawatiran penularan Covid-19 di tempat keramaian, bisa mendorong masyarakat ragu datang ke TPS. Karena itulah, Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB mendorong KPU supaya melakukan sosialisasi lebih masif terkait informasi publik yang menyangkut teknis penyelenggaraan Pilkada, terutama terkait tata cara pemungutan suara yang aman dari potensi penularan Covid-19.

Sehingga masyarakat tidak ragu untuk datang ke TPS memberikan hak suaranya.

“KPU perlu memastikan bahwa akses masyarakat terhadap informasi tahapan pemilu sudah disiapkan dengan baik. Misalnya, bagaimana tata cara masyarakat melakukan pencoblosan di masa pandemi Covid-19 ini,” ujar Ketua KI Provinsi NTB, Ajeng Roslinda Motimori.

Menurut Ajeng, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dengan protokol kesehatan Covid-19 ini, peranan informasi publik sangat penting untuk memberikan edukasi dan penyadaran kepada masyarakat pentingnya hak suara mereka dan disatu sisi juga dengan tetap disiplin menggunakan protokol kesehatan.

“Layanan akses informasi pemilihan harus siap dilaksanakan oleh KPU. Dipastikan jangan sampai proses pemenuhan informasi berjalan lambat. Informasi terkait setiap tahapan Pilkada harus mudah diakses masyarakat,” katanya.

Selain itu, Ajeng juga memastikan terkait dengan kesiapan lembaganya di dalam mengawal penyediaan informasi publik pada masa pilkada ini.

Menurutnya KI NTB sudah melakukan berbagai persiapan untuk melayani masyarakat menyangkut pengaduan masyarakat terkait informasi publik tentang Pilkada.

“Komisi Informasi Provinsi NTB juga menangani sengketa informasi pemilu. Sesuai Perki Nomor 1 Tahun 2014, KI melayani sengketa informasi pemilu. Kami akan berikan pelayanannya sidang sangketa informasi secara cepat, dalam waktu sesingkatsingkatnya, yaitu 2-3 hari sudah ada putusan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menyampaikan bahwa pihaknya akan memastikan KPU di tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada untuk mengaktifkan PPID mereka, dan memaksimalkan penyampaian informasi publik dengan detail terkait dengan tahapan-tahapan pilkada.

“Kita akan aktifkan PPID KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota. Konsekuensi pemilihan di tengah pandemi ini adalah penggunaan ruang penyiaran harus lebih masif, baik media massa dan media sosialisasi,” katanya.

Dikatakan Suhardi, bahwa terkait dengan harapan KI tersebut, pihaknya lebih lanjut akan melaksanakan koordinasi khusus dengan KI dan KPID terkait dengan strategi penyampaian informasi publik terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dengan protokol kesehatan Covid-19.

Ditempat terpisah, Ketua KPID NTB, Yusron Saudi mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi tahapan Pilkada sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan secara langsung dengan melibatkan banyak massa. Sehingga metode daring menjadi salah satu pilihannya. “Sosialisasi dan kampanye bisa dilakukan lewat media sosial,” katanya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa masih banyak masyarakat di NTB yang tidak tersentuh sinyal baik (4G) atau blank spot.

Oleh karena itu, sosialisasi melalui radio dan televisi dan media cetak merupakan pilihan terbaik. “Perlu ada kerjasama antara KPU dengan radio-televisi dan media untuk dimanfaatkan sebagai media sosialisasi sebagaimana yang telah dilakukan pada periode-periode sebelumnya,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB

Jumat, 19 Juni 2020

Halaman 8

Pansus Dalami Dugaan Bagi-bagi Jatah Pengadaan Masker Praya (Suara NTB) Pengumpulan data, keterangan dan informasi terus dilakukan Panitia Khusus (Pansus) anggaran Covid-19 bentukan DPRD Lombok Tengah (Loteng). Pansus menelusuri arah penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di daerah ini. Dari beberapa kegiatan yang sudah berjalan, pengadaan dua juta masker di Dinas Koperasi dan UKM Loteng jadi salah satu perhatian utama Pansus Covid-19.

Terlebih setelah ada laporan soal dugaan bagi-bagi jatah pengadaan masker ke sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga organisasi wartawan yang ada di daerah ini. Kuota yang diterima

pun berbeda-beda, ada yang memperoleh jatah hingga 20 ribu masker.

“Laporan yang masuk memang seperti itu. Dan, sedang kita dalami,” ungkap Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Loteng, Legewarman kepada Suara NTB, Kamis (18/6). Ia

Penyelenggara Pilkada Diingatkan Jaga Netralitas Praya (Suara NTB) Netralitas penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) memainkan peran penting dalam upaya mendukung dan mensukseskan gelaran pilkada itu sendiri. Tidak terkecuali di Pilkada Loteng tahun 2020 ini. Untuk itu, penting bagi penyelenggara pilkada di daerah ini agar tetap menjaga netralitas serta integritas selaku penyelenggara Pilkada Loteng.

“Satu hal yang perlu kita ingatkan, penyelenggara dan pengawas pilkada harus benar-be(Suara NTB/kir) nar menjaga netralitasnya,” peEsty Setyo Nugroho san Kapolres Loteng, AKBP Esty Setyo Nugroho, SIK., saat rapat koordinasi persiapan pelaksaan Pilkada Loteng, di kantor Bupati Loteng, Kamis (18/6).

Dikatakanya, Pilkada Loteng yang berintegritas akan bisa terwujud jika penyelenggara dan pengawasnya benar-benar menjaga netralitasnya. Potensi konflik juga bisa diminimalisir, jika penyelenggara dan pengawas pilkada netral. Namun sebaliknya, kalau penyelenggara dan pengawasnya tidak bisa menjaga netralitas, maka itu bisa memicu potensi konflik yang besar.

Sehingga penting bagi pihaknya untuk mengingatkan kepada para penyelenggara dan pengawas pilkada di daerah, supaya benar-benar menjaga komitmen untuk netral. Tidak main-main dengan kewenangan yang diberikan. “Kalau penyelenggara dan pengawas sudah netral, maka apapun hasil pilkada pasti diterima semua pihak,” ujarnya.

Pelaksanaan pilkada pastinya akan bisa berjalan dengan aman dan lancar. Karena masyarakat sudah percaya kepada penyelenggara dan pengawas pilkada. Karena melihat penyelenggara dan pengawas pilkada benar-benar menjaga netralitasnya.

Terkait pengamanan gelaran Pilkada Loteng sendiri, Esty menegaskan kesiapan jajarnya mengamankan pelaksanaan Pilkada Loteng. Menyusul adanya penambahan jumlah TPS, kemungkinan pihaknya akan meminta dukungan personel tambahan. Karena jelas tidak akan mampu dikawal dengan jumlah personel yang dimiliki Polres Loteng saat ini. (kir)

mengatakan, saat ini pihaknya terus menggali informasi yang ada di bawah terkait semua hal yang berkaitan dengan penggunaan anggaran Covid-19 di Loteng. Sekecil apapun dan sesederhana apapun informasi tersebut, akan terus digali. Tapi tentu tidak

la Dinas Koperasi dan UKM Loteng, Ihsan S.Hut., membenarkan kalau ada ormas, LSM maupun organisasi wartawan di Loteng yang memperoleh jatah pengadaan masker. “Kalau yang organisasi wartawan, karena tidak mampu menyediakan (masker). Jadi menyerahkannya ke UMKM,” jelasnya.

UMKM yang ada di Loteng juga hampir semua dapat jatah pengadaan masker. Namun Ihsan tidak merinci besaran jatah masing-masing ormas, LSM serta organisasi wartawan maupun UMKM

tersebut.

Pasalnya, yang menentukan kuota bukan dinas tetapi rekanan penyedia masker.

Karena kontrak pengadaan masker sudah disepakati oleh dinas dengan pihak penyedia.

Jadi tanggungjawab sepenuhnya terkait pengadaan ada di pihak penyedia. “Namanya kita sudah berkontrak dengan pihak ketiga. Dia (penyedia, red) yang bertanggung jawab.

Tugas dinas hanya menghitung dan memeriksa barang,” terangnya.

Soal harga masker yang

berbeda-beda antara satu penyedia dengan penyedia lainnya, itu tergantung dengan siapa pengadaan masker dilakukan. Sehingga bisa jadi keutungan yang diperoleh juga berbe-beda dari penyedia yang ada. Dan, sekali itu bukan menjadi ranah dinas.

“Yang namanya orang berusaha pasti cari untung. Tapi kita tidak masuk sampai ke ranah itu,” terangnya seraya menambahkan, saat ini BPKP sudah melakukan audit program pengadaan masker tersebut. (kir)

Dua Desa di Jerowaru Tak Lagi Krisis Air Bersih Selong (Suara NTB) Sebanyak dua desa di Kecamatan Jerowaru, yakni Desa Pengoros dan Desa Pemongkong saat ini dapat menikmati ketersediaan air bersih secara normal. Hal tersebut setelah berdirinya sistem penyediaan air minum (Spam) mata air Tutuq yang terdapat di wilayah setempat.

“Untuk Spam Tutuq sudah menjangkau Desa Pengoros dan Pemongkong Kecamatan Jerowaru,” terang Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim, Lalu Mulyadi, kepada Suara NTB, belum lama ini. Dikatakannya, pada tahun 2019, Dusun Pengoros, Dusun Aro Inak dan sejumlah dusun di Desa Pengoros dan Desa Pemongkong harus disuplai air bersih, namun saat ini sudah dapat terlayani air bersih atas berdirinya Spam Mata Air Tutuq.

Di tengah-tengah pemukiman masyarakat sudah dibangunkan kran air dan sambungan pipanisasi. “Masyarakat sudah dapat menikmati air bersih di rumahnya masingmasing. Ketinggian dari tower itu 30 meter,” ungkapnya.

Adapun nilai anggaran pembangunan Spam sumur di Tutuq ini sebesar Rp3.987.

196.000 dengan waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender. Dalam proyek ini bertindak selaku konsultan perencanaan, CV. Kekalik Multi Cipta, kontraktor pelaksanaan yakni PT. Annisa Prima Lestari dan kon-

Kasus Covid-19 di Lotim

Enam Kecamatan Kembali Zona Hijau Selong (Suara NTB) Perkembangan kasus virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berangsur-angsur membaik. Pasalnya, jumlah kesembuhan pasien terus bertambah. Sementara kasus baru mengalami pengurangan. Hal tersebut terbukti keluarnya enam kecamatan di Lotim kembali memasuki zona hijau kasus Covid-19.

Enam kecamatan yang masuk zona hijau ini berdasarkan grafik perkembangan kasus virus Corona di Lotim per tanggal 18 Juni 2020, di antaranya Kecamatan Montong Gading, jumlah PPTG 13 orang, sementara untuk Orang Tanpa Gejala (OTG) 5 orang, Orang Dalam Pemantauan (ODP) 6 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) hingga kasus terkonfirmasi positif Covid-10 saat ini tercatat nihil.

Begitupun untuk lima kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Sukamulia, PPTG 5 orang, OTG, ODP, PDP dan positif Covid-19 nihil, Sakra Barat, PPTG 9 orang, OTG, ODP 1 orang, PDP dan positif niho, Sambelia, PPTG 50 orang, OTG,ODP,PDP,positifnihil,Sakra Timur, PPTG 12 orang, OTG, ODP, PDP dan positif nihil, serta Kecamatan Keruak, PPTG 19 orang, OTG, ODP, PDP dan positif nihil.

Menurut Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, H. Pathurrahman, M.Kes, banyak wilayah kecamatan yang dinyatakan zona hijau ini atas penyesuaian dengan terkini.

Yaitu bagi kecamatan yang masih ada pasien positif Covid-19 diberi warna merah, kuning bagi kecamatan yang masih ada PDP dan hijau bagi kecamatan yang sudah tidak ada PDP. Namun demikian, katanya, Pemda melalui gugus tugas mengimbau kepada masyarakat untuk tetap disiplin melakukan upaya-upaya pencegahan seperti memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak.

H. Pathurrahman menambahkan, untuk wilayah yang masih zona kuning lantaran memiliki Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Di antaranya Kecamatan Sembalun, jumlah PPTG 9 orang, PDP 1 orang, Masbagik PPTG 6 orang, OTG 1 orang, PDP 8 orang, Jerowaru PPTG 1 orang, ODP 2 orang, PDP 1 orang dan ODP 2 orang, Suela PPTG 24 orang, OTG 9 orang dan PDP 5 orang. Selanjutnya Kecamatan Wanasaba PPTG 6 orang, ODP 3 orang dan. PDP 9

melulu hanya pada pengadaan masker saja.

Setelah semua informasi dari bawah terkumpul, barulah Pansus Covid-19 akan melakukan pemanggilan terhadap Satgas Covid-19 Loteng. Tidak menutup kemungkinan juga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pengelola anggaran Covid-19. Termasuk juga OPD yang mengurus pengadaan dua juta masker tersebut dan pihak-pihak terkait lainya yang memperoleh jatah pengadaan masker.

Dikonfirmasi terpisah, Kepa-

(Suara NTB/yon)

TOWER MATA AIR - Inilah Spam Mata Air Tutuq yang dibangun oleh Pemkab Lotim. Kehadiran spam mata air ini sudah mampu mengatasi krisis air bersih di dua desa di Kecamatan Jerowaru. sultas pengawas dari CV. Veros Tekhnik Consultan. Pengerjaan proyek ini dengan nomor kontrak: 908/KPA/PSPA_MY/PUCK/01/2019.

Sementara untuk dusun-

dusun lain yang masih mengalami krisis air bersih, Lalu Mulyadi menegaskan pihaknya terus melakukan pencarian untuk sumber mata air. Salah satunya dengan memperbanyak

penyusunan FS-DED, sehingga warga yang belum terlayani air bersih dapat teratasi. Misalnya sumber dari Spam Mata Air Suryawangi dan direncanakan pembangunan spam di Labu-

han Haji di Selak Ampan dengan sumber mata air yang cukup besar. Di lokasi tersebut rencananya akan dibangun reservoar agar jangkuan aliran air lebih luas. (yon)

10 Desa Definitif di KLU Terima Kode Tanjung (Suara NTB)Sebanyak 10 Desa definitif akhirnya menerima kode desa dari Kementerian Dalam Negeri. Melalui surat Kemendagri No. 146/ 2554/NTB tentang penyampaian 10 kode desa di Kabupaten Lombok Utara, maka ke-10 desa yang diperjuangkan sejak 2015 itu beberapa langkah lagi akan menerima ADD dan DD. Penyerahan kode khusus desa dilakukan di aula Bupati, Kamis (18/6) oleh Asisten I Setda NTB, Bq. Eva Nurcahyaningsih kepada Bupati Lombok Utara, Dr.

HILANG

infografis orang, dan Kecamatan Lenek PPTG 5 orang, PDP 1 orang.

Sedangkan untuk kecamatan yang masih zona merah, yaitu Kecamatan Aikmel, PPTG 18 orang, OTG 9 orang, ODP 2 orang, PDP 2 orang dan positif 3 orang, Pringgasela, PPTG 12 orang, OTG nol, ODP 2 orang, PDP 2 orang dan positif 1 orang, Sikur PPTG 14 orang, OTG 26 orang, ODP 6 orang, PDP 2 orang dan positif 1 orang.

Untuk Kecamatan Terara, jumlah PPTG 3 orang, OTG nol, ODP nol, PDP 7 orang dan positif 3 orang.

Selanjutnya untuk Kecamatan Sakra, PPTG 33 orang, OTG 161 orang, ODP nol, PDP 23 orang dan positi 1 orang, Pringgabaya PPTG 1 orang, OTG 28 orang, ODP nol, PDP 23 orang, positif 2 orang, Suralaga PPTG, 19 orang, OTG 35 orang, ODP 2 orang, PDP 2 orang dan positif 1 orang. Kecamatan lainnya yang masih zona merah, Labuhan Haji dengan jumlah PPTG 19 orang, OTG 30 orang, ODP 4 orang, PDP 13 orang dan positif 2 orang, terakhir Kecamatan Selong, PPTG 14 orang, OTG 41 orang, ODP 3 orang, PDP 9 orang dan positif 1 orang.

“Jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 99 orang, sembuh 82 orang, masih positif 15 orang dan meninggal dunia 2 orang,” pungkas Pathurrahman. (yon)

HLG STNK R2 HONDA DR.3436 J NOKA/NOSIN : MHJBK317FK093377/ JBK3E-1092913 NO.BPKB L10753212 AN. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NTB HLG SKTR KOTA MATARAM HLG BPKB R2 BEAT DR.3820 CB NOKA/NOSIN : MHIJF513XCK673258/ JF51E-3654724 AN.BAIQ MUSTIJAH HLG SKTR RUMAH PELAPOR HLG STNK R2 YAMAHA DR.3833 CU NOKA/NOSIN : MH32BU005HJ351244/ 2BU-351253 AN.PELAPOR HLG SKTR CAKRANEGARA HLG STNK R2 YAMAHA DR.2538 BH NOKA/NOSIN : MH314D0018K123530/ 1 4 D 1 2 3 9 4 6 NO.BPKB.1029856.0 AN.HARCUNTO TANAKA HLG SKTR WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR

H. Najmul Akhyar, SH. MH. Pada kesempatan itu, Eva Nurcahyaningsih meminya kepada Pemkab Lombok Utara untuk segera menindaklanjuti kode desa ke dalam Peraturan Daerah. Dengan dasar itu, maka 10 desa persiapan dapat diusulkan untuk menerima anggaran.

Selain Perda, Eva juga mengingatkan untuk penunjukan Pjs Desa definitif yang baru. Di samping, penetapan batas - batas wilayah dengan desa induk dan desa lain yang berdampingan. “Pemda harus sudah mulai melakukan langkah-langkah selanjutnya set-

elah ini,” ungkap Eva. Sementara, Bupati KLU, Najmul Akhyar mengatakan, keluarnya 10 kode desa baru merupakan progres positif baginya dan masyarakat.

Pasalnya, perjuangan menuju desa definitif cukup panjang dan harus bersaing dengan usulan dari banyak desa lain di Indonesia. Ia pun bertekad, sebelum masa tugasnya berakhir pada Februari 2021, ia menargetkan semua regulasi 19 desa baru selesai. “Alhamdulillah berkat gempa, kaitannya dengan keterlambatan itu bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat,” kenang Najmul.

Kabag Pemerintahan Setda KLU, H. Rubain menambahkan, pihaknya akan segera mengurus Perda kode desa ke DPRD Lombok Utara.

Di saat bersamaan, draf itu juga sedang ditunggu oleh legislatif dengan harapan agar penganggaran dapat masuk pada rancangan Perubahan APBN baik di Kemendagri dan Kementerian Keuangan.

“Kita juga menyiapkan Perbup tentang pengangkatan Penjabat sementara (Pjs) kepala desa. Insya Allah akan dilantik pas peresmian di HUT KLU ke 12 (21 Juli) nanti,” sebut Rubain. (ari)

SUARA NTB

Jumat, 19 Juni 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Jumat, 19 Juni 2020

Silpa R106 Miliar

OPD Dinilai Kurang Optimal Eksekusi Perencanaan

Mataram (Suara NTB) – Tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Kota Mataram pada APBD 2019 yang mencapai Rp106 miliar menjadi sorotan. Organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai tidak optimal mengeksekusi perencanaan. Ketidakcermatan perencanaan perlu dievaluasi.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi menjelaskan, silpa tinggi disebabkan oleh dua faktor. Pertama, ketidakcermatan eksekutif dalam menyusun perencanaan. Kedua, kualitas perencanaan tidak optimal. Dua faktor ini yang menyebabkan program telah disusun dalam rencana kerja tidak bisa dieksekusi.

Dewan akan meminta penjelasan ke eksekutif dari program yang tidak bisa direalisasikan di tahun 2019 lalu. Setelah itu dapat disimpulkan silpa Rp106 miliar apakah karena faktor perencanaan atau tidak mampunya OPD melaksanakan program.

“Belajar dari silpa sebelumnya bahwa ada juga kendala dari regulasi,” kata Didi ditemui usai menghadiri rapat paripurna penyampaian jawaban eksekutif terhadap tanggapan fraksi atas Raperda APBD 2019 di aula pendopo Walikota Mataram, Kamis (18/6).

Pertimbangan efisien yang menjadi alasan pemkot dinilai tidak logik secara kuantitatif. Menurut Politisi Partai Golkar ini, tidak semua sisa anggaran diartikan sebagai efisiensi. Bisa saja terjadi inefisiensi karena OPD tidak mampu menjawab persoalan di masyarakat. “Program dianggarkan tapi tidak tetap waktu dan sasaran. Malah yang terjadi inefisiensi,” tegasnya.

Diketahui, silpa itu berasal dari pengelolaan anggaran dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai badan layanan umum daerah (BLUD) Rp3 miliar. Jaminan kesehatan nasional (JKN) dikelola Puskesmas Rp2 miliar lebih, dana bantuan operasional sekolah (BOS) Rp2,6 miliar dan silpa APBD di luar BLUD, JKN dan BOS mencapai Rp98,7 miliar.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengklaim tingginya silpa disebabkan oleh terlampauinya target pendapat asli daerah (PAD). Di tahun 2019 lalu, target PAD mencapai 100 persen lebih. Kedua, adanya efisiensi dari belanja barang dan jasa dari sejumlah OPD. Ketiga, gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dianggarkan tidak dapat direalisasi karena menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

“Saya tidak tahu apakah PAD tahun ini akan tercapai atau tidak, karena situasi pandemi Covid-19,” kata Walikota. (cem)

Halaman 10

4.113 WP di Nusra Manfaatkan Fasilitas Insentif Pajak Mataram (Suara NTB) – Tercatat 4113 Wajib Pajak (WP) di wilayah kerja Kanwil DJP Nusa Tenggara (Nusra) telah memanfaatkan insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka meringankan beban dunia usaha akibat pandemi COVID-19 hingga 17 Juni 2020.

Dengan rincian 1. 058 WP mengajukan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, 26 WP memanfaatkan fasilitas Pembebasan PPh 22 impor, 175 WP mengajukan insentif Pembebasan PPh 22 Dalam Negeri, 651 WP memanfaatkan fasilitas Pengurangan PPh Pasal 25.

Tak hanya itu, 2. 154 WP dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) me-

manfaatkan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah, dan 49 Wajib Pajak mengajukan Pembebasan PPh 23.

Wilayah pemanfaat fasilitas insentif pajak tersebut, kata Kepala Kanwil Pajak Nusra, Belis Siswanto, terdiri dari WP di wilayah Provinsi NTB dan NTT. Dengan rincian, 1.058 WP yang mengajukan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, 596 WP wilayah NTB dan

Solusi Pelatihan di Tengah Covid-19

Atlet dan Pelatih Harus Dikarantina Mataram (Suara NTB) – Kegiatan latihan atlet di tengah Covid-19 harus memenuhi protokol tim Gugus Covid-19. Lebih aman, atlet dan pelatih Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) NTB dikarantina selama menjalani latihan di Asrama PPLP NTB. Demikian yang terungkap dalam rapat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB di Aula Kantor Dispora NTB, Kamis (18/6). Rapat tersebut dipimpin Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin dan Kadis Dikbud NTB, H. Aidy Furqon.

Hadir juga pelatih PPLP NTB, pihak Dinas Kesehatan NTB, pihak Rumah Sakit, Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) NTB dan lainnya.

“Olahraga sosial distance minimal dua meter dalam menjaga jarak. Dibuatkan SOP Covid19. Kalau bisa atlet dan pelatih dikarantina supaya semua aman,” ucap Kepala Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma, Dr. Evi Kustini S. Pernyataan ini dilontarkan Evi terkait rencana pemanggilan atlet PPLP NTB yang akan dilakukan oleh Dispora NTB dalam ajaran baru Sekolah Dasar (SD), SMP dan SMA bulan Juli 2020.

Selain dilakukan karantina, para peserta rapat menginginkan atlet dan pelatih PPLP NTB juga diminta untuk melakukan tembak suhu (termogan). Hal ini dilakukan untuk memastikan atlet dalam kondisi steril dari Covid-19.

Selanjutnya, yang sangat penting lagi kata Evi atlet harus diperhatikan aspek-aspek fisik, psikologi, sosial dan religius. Hal ini penting untuk melindungi atlet dari tingkat stres dalam menerima target.

“Seorang atlet yang memiliki target yang terukur memiliki tingkat stres yang tinggi. Kami menyarankan ada pendampingan atlet untuk membantu secara psikologi,” terangnya.

Di tempat yang sama, pihak BPBD NTB, Isbandono menambahkan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan terhadap peralatan yang berkaitan dengan protokol Covid-19, seperti peralatan cuci tangan, penyemprotan disinfektan dan lainnya.

“Kalau atlet dan pelatih dikarantina tidak banyak yang dikhawatirkan, mereka bisa diawasi dengan mudah,” jelasnya.

Selanjutnya, Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin menambahkan bahwa pihaknya akan segera memanggil sebanyak 64 atlet PPLP NTB untuk kembali latihan terpusat di Mataram bila kegiatan sekolah dimulai Juli ini. Sebelum masuk PPLP NTB, pihak Dispora NTB menginginkan kegiatan latihan atlet PPLP NTB dilakukan sesuai protap tim Covid-19.

“Kalau kegiatan sekolah mulai aktif bulan Juli 2020, rencananya kita akan memanggil semua atlet pelajar dan pelatih untuk kembali melaksanakan latihan terpusat di PPLP NTB. Dalam kegiatan latihan nanti para atlet akan menjalani latihan sesuai protap penanganan tim Covid-19,” jelasnya. (fan)

462 WP dari wilayah NTT. Dari 26 WP yang memanfaatkan fasilitas Pembebasan PPh 22 Impor, 6 WP dari wilayah NTB dan 20 WP dari wilayah NTT. Dari 175 WP yang mengajukan insentif Pembebasan PPh 22 Dalam Negeri, 110 WP berasal dari wilayah NTB dan 65 WP berasal dari wilayah NTT. Sementara dari 651 WP yang memanfaatkan fasilitas Pengurangan PPh Pasal 25, 297 WP dari wilayah NTB dan 354 WP dari wilayah NT. Dari 2.154 WP dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang meman-

(Suara NTB/dok)

Belis Siswanto jak diharapkan dapat mematuhi protokol kesehatan sesuai arahan dari otoritas kesehatan.Informasi lanjut terkait perpajakan termasuk salinan siaran pers ini dapat diunduh pada www.pajak.go.id. (bul)

(Suara NTB/humasntb)

Keterangan foto - Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati bekerjasama dengan Kepala Dinas Sosial NTB mengunjungi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Peduli Anak.

Ketua TP PKK Ingatkan Anak-anak Pentingnya Protokol Kesehatan Giri Menang (Suara NTB) Pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini terus digalakkan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) NTB. Kamis (18/6), Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati bekerjasama dengan Kepala Dinas Sosial NTB mengunjungi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Peduli Anak.

Dalam kesempatan itu, Ketua TP PKK ini menjelaskan betapa pentingnya menerapkan protokol kesehatan.

Bukan hanya pada orang dewasa, namun juga pada anakanak saat melaksanakan aktivitas sehari-hari. ‘’Alhamdulillah semua anakanak sudah pakai masker, semua sudah tahu kan ya. Ada sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa sakit. Pesan bunda kepada anak-anak adalah sering cuci tangan, pakai sabun dan jangan lupa pakai masker,’’ ujarnya.

Bunda Niken menjelaskan cara mencuci tangan yang benar dan waktu-waktu yang tepat untuk cuci tangan di tengah pandemi ini. ‘’Sebelum makan cuci tangan, keluar kamar mandi cuci tangan, kalau selesai main-main harus cuci

RADIO RADIO

faatkan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah, 961 WP berasal dari wilayah NTB dan 1.193 WP berasal dari wilayah NTT. 49 WP yang mengajukan Pembebasan PPh23, 29 WP berasal dari wilayah NTB dan 20 WP berasal dari wilayah NTT. Belis menghimbau para WP yang berhak atas fasilitas insentif pajak tersebut untuk dapat mengajukan melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.Alamat KPP berikut alamat email, nomor telepon,dan nomor telepon seluler untuk pesan instan dapat diakses pada alamat bit.ly/ kontak-kpp untuk dihubungi jika memiliki pertanyaan terkait fasilitas insentif pajak.

Tak lupa, jika harus berkunjung secara tatap muka di KPP terdekat, masyarakat/wajib pa-

tangan juga dan sebelum tidur juga harus cuci tangan, agar kita terhindar dari Covid-19,’’ katanya mengingatkan.

Bunda Niken yang juga Ketua LKKS Provinsi NTB ini meminta kepada anak-anak yang ada di LKSA untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Selain itu, Bunda Niken juga memberikan semangat kepada anakanak yang ada di LKSA tersebut untuk tetap belajar dengan giat dan menempuh pendidikan setinggi-tingginya agar menjadi generasi yang bermanfaat bagi bangsa khususnya NTB. ‘’Anak-anak yang ada di sini harus bersekolah dengan baik agar cita-citanya dapat tercapai.

Insya Allah anak-anak kalau sudah besar, cita-citanya terwujud, kuncinya adalah rajin belajar,’’ katanya mengingatkan.

Kepala Dinas Sosial, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.MH yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa LKSA adalah salah satu lembaga yang amat penting karena LKSA adalah tempat bernaung anak-anak yang akan berperan besar bagi masa depan bangsa, oleh sebab itu, dinas sosial sangat memperhatikan LKSA.

‘’Anak-anak adalah kehidupan daerah dan bangsa ini ke depan. Maka saya mengajak semua pihak memberikan perhatian khusus kepada anakanak di NTB. Mulai dari keluarga masing-masing dan terhadap anak-anak yang kurang beruntung seperti di Yayasan Peduli Anak,’’ ujarnya.

Ahsanul berpesan kepada semua pihak baik yang ada dalam lingkaran pemerintah maupun yang di luar pemerintah untuk tetap memberikan perhatian kepada lembaga yang menjadi tempat dididiknya anak-anak masa depan bangsa ini.

Ketua LKSA Peduli Anak, Nurdiana mengungkapkan, LKSA ini menaungi 150 anak yang mana 90 diantaranya tinggal ti LKSA ini. Usia anakanak binaan di LKSA ini mulai dari tingkatan TK hingga perguruan tinggi.

LKSA ini memiliki Fasilitas Pendidikan berupa PAUD, SD, dan SMP serta memiliki 14 gedung asrama. LKSA ini juga dilengkapi dengan tempat bermain anak, pusat olahraga dan juga kebun organik.

LKSA ini adalah LKSA satusatunya LKSA dengan akreditasi A di NTB dan peringkat 15 di Indonesia. (r)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 19 Juni 2020

Bappeda Evaluasi Program Unggulan Dari Hal. 1 Sambungan listrik murah dan hemat. Kemudian desa berdaya mandiri pangan, budidaya udang/motorisasi nelayan, dan ketahanan keluarga.

Selain itu ada empat program prioritas 2020 yang juga bertujuan untuk mempercepat penangulangan kemiskinan. Empat program unggulan tersebut adalah pertama, program unggulan infrastruktur, Pemprov mengalokasikan Rp442,67 miliar.

Dalam bentuk program pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, pengembangan perumahan.

Selanjutnya, pengembangan permukiman, pengembangan ketenagalistrikan, pengembangan serta pemanfaatan energi dan sumber daya mineral, pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. Selain itu, rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan penanggulangan bencana, pembangunan prasarana fasilitasi perhubungan dan pengembangan transportasi laut.

Kedua, program unggulan industrialisasi dengan alokasi anggaran Rp197,76 miliar. Digunakan

untuk penyediaan bahan baku, pengembangan SDM, teknologi permesinan, kelembagaan, manajemen dan pemasaran.

Ketiga, program unggulan revitalisasi posyandu dan stunting dengan alokasi anggaran Rp77,14 miliar. Digunakan untuk program perbaikan gizi masyarakat, peningkatan peran perempuan di perdesaan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. Kemudian pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, peningkatan ketahanan pangan, gemar makan ikan, pengembangan komunikasi, informasi dan media massa serta jaminan sosial.

Dan keempat, program unggulan zero waste dengan alokasi anggaran Rp31,40 miliar. Digunakan untuk program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pengembangan permukiman, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kerjasama pemerintahan. Serta peningkatan partisipasi masyarakat. (nas)

Pemkot Mataram Alihkan Sisa Anggaran JPS Dari Hal. 1 “Untuk pendistribusian tahap kedua ini kita masih menunggu data final dari Disos. Target kita pertengahan Juni ini sudah bisa selesai,” terangnya.

Disebutkan, 12 kriteria penerima JPS. Di antaranya, penyandang disabilitas, eks napi, karyawan dirumahkan, perempuan rawan sosial dan termasuk pasien dalam pengawasan dan positif Covid-19.

Wakil Ketua DPRD I Gde Sudiarta mengatakan bantuan JPS yang dipikirkan oleh eksekutif selama enam bulan, tetapi ada perubahan kebijakan di tengah rencana pemerintah menuju kenormalan baru. Sehingga bantuan hanya diberikan selama tiga bulan.

Sisa anggaran yang sebelumnya dialokasikan akan dibahas kembali sambil menunggu data dari instansi teknis. “Makanya ini yang akan kita bahas kembali bersama Pemkot Mataram.

Rapat kemarin kita skor karena menunggu data,” ujarnya.

Di satu sisi politisi Partai Gerindra ini melihat tingginya penularan Covid19 di Mataram tidak terlepas dari kinerja tim gugus tugas. Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Mataram terus bekerja melakukan pelacakan di masyarakat. Dia menyarankan rapid test dan swab dapat dilaksanakan di tingkat lingkungan sehingga peta penyebaran virus dapat dideteksi. (cem)

Semangat Pemprov Perlu Diikuti Kabupaten/Kota Dari Hal. 1 Cuma harus dipantau kondisi riil di lapangan supaya benarbenar UMKM lokal yang dilibatkan dalam program JPS,” kata Pemerhati Ekonomi Universitas Mataram, Dr. Iwan Harsono dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (18/6) kemarin.

Iwan berharap, dalam pemberian JPS provinsi dan JPS kabupaten/kota agar melibatkan sebanyak-banyaknya IKM dan UKM. Ia mengatakan, apabila semua kabupaten/kota mengikuti langkah yang dilakukan Pemprov NTB, maka ekonomi lokal akan bergerak luar biasa.

Berdasarkan data tahun 2016, jumlah UMKM di NTB sebanyak 644 ribu. Dengan jumlah tenaga kerja mencapai 1,8 juta orang, dengan asumsi satu UMKM mempekerjakan tiga tenaga kerja. Dengan pelibatan 535 IKM dan UKM dalam program JPS Gemilang dinilai masih sedikit dibandingkan jumlah UMKM yang ada di NTB. Untuk itu, Pemda kabupaten/kota juga perlu melakukan hal serupa dalam pemberian JPS agar menyerap produk dari IKM dan UKM di masingmasing wilayahnya. ‘’Kalau bantuan JPS berupa uang cash saya tak setuju. Apa yang dilakukan provinsi bagus, mendorong IKM dan UKM. Karena kalau kita kasih uang, masyarakat belinya di ritel modern. Maka yang diuntungkan pengusaha luar daerah,’’ katanya.

Iwan mengatakan, ketika IKM dan UKM lokal dilibatkan, harus ada pemantauan di lapangan. Supaya produk yang diserap benar-benar produksi IKM dan UKM lokal. ‘’Karena untuk menyelamatkan ekonomi lokal ini kita harus beli produk lokal.

Karena IKM dan UKM akan berproduksi. Akan luar biasa dampak ekonominya,’’ ujarnya.

Dengan melibatkan IKM dan UKM lokal, kata dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ini, kontraksi ekonomi yang besar akan dapat direm. Meskipun produk IKM dan UKM lokal harganya lebih mahal sedikit dibandingkan produk pabrikan. Namun harus digalakkan penggunaan produk lokal. ‘’Kita harus selematkan UMKM lokal ini,’’ tandasnya.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP mengatakan daya ungkit pemberdayaan IKM dan UKM lokal akan lebih besar lagi terhadap perekonomian NTB apabila Pemda Kabupaten/Kota juga melakukan hal yang sama. Bantuan JPS kabupaten/kota yang diberikan ke masyarakat sedikit tidak jangan berupa uang tunai, tetapi berupa sembako yang barangnya merupakan produk IKM dan UKM daerah setempat.

Untuk penaluran JPS Gemi-

lang tahap III, kata Ridwan, Pemprov akan memperbanyak IKM dan UKM yang akan memasok barang-barang untuk paket JPS Gemilang. Dimana bantuan JPS Gemilang di masing-masing kabupaten/kota akan memberdayakan IKM dan UKM di daerah setempat.

Supaya pemberdayaan IKM dan UKM memiliki dampak yang lebih besar lagi.

Pemprov berharap Pemda Kabupaten/kota memiliki kerangka berpikir yang sama untuk memberdayakan IKM dan UKM lokal di tengah pandemi saat ini.

“Supaya kabupaten/kota juga bisa masuk dalam kerangka berpikir yang sama dalam pemberdayaan IKM dan UKM. Karena sesungguhnya IKM dan UKM itu di kabupaten/kota,” katanya.

Dalam penyaluran JPS Gemilang tahap II, Pemprov NTB melibatkan 535 IKM dan UKM lokal yang ada di 10 kabupaten/kota. Paket JPS Gemilang tahap II di Pulau Lombok berisi beras 10 kg, abon ikan 1 ons, minyak goreng kelapa lokal 1 liter, ikan kering, susu kedelai, teh kelor/serbat jahe/gula semut, kopi, minyak kayu putih, sabun antiseptik dan masker non medis 2 buah.

Sedangkan paket JPS Gemilang tahap II di Pulau Sumbawa berisi beras 10 kg, abon ikan 1 ons, kue lokal, ikan kering, garam 1 kg, susu kedelai, teh kelor/serbat jahe/ gula semut, kopi, minyak kayu putih, sabun antiseptik dan masker non medis 2 buah.

Dalam pengadaan beras sebanyak 34 IKM dan UKM yang dilibatkan di seluruh NTB. Kemudian garam 10 IKM dan UKM, ikan kering 26 IKM dan UKM, minyak kelapa 50 IKM dan UKM, abon 39 IKM dan UKM. Kemudian gula aren sebanyak 15 IKM dan UKM, minyak kayu putih 6 IKM dan UKM, kopi 76 IKM dan UKM, teh kelor 21 IKM dan UKM, serbat jahe 12 IKM dan UKM, susu kedelai 26 IKM dan UKM, masker 102 IKM dan UKM, sabun 18 IKM dan UKM, kue kering 71 IKM dan UKM dan goodybag vinyl sebanyak 28 IKM dan UKM. Ia merincikan jumlah IKM dan UKM yang dilibatkan di masing-masing kabupaten/ kota. Untuk di Kota Mataram melibatkan 126 IKM dan UKM, Lombok Barat 74 IKM dan UKM, Lombok Utara 54 IKM dan UKM, Lombok Tengah 44 IKM dan UKM dan Lombok Timur sebanyak 71 IKM dan UKM. Kemudian di Sumbawa Barat melibatkan 29 IKM dan UKM, Sumbawa 26 IKM dan UKM, Dompu 41 IKM dan UKM, Kota Bima 36 IKM dan UKM dan Bima 30 IKM dan UKM. (nas)

Halaman 11

Pengawas Harapkan Ada Bantuan Anak Butuh Bimbingan untuk Terapkan Protokol Sepeda Motor Dinas Mataram (Suara NTB) – Pengawas sekolah mengharapkan ada bantuan sepeda motor bagi pengawas untuk mengakses sekolah di wilayah yang sulit dijangkau. Hal itu disampaikan perwakilan pengawas saat Gubernur NTB, Dr. H. Zulkiefilmansyah mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dalam rangka halalbihalal dan pembinaan ASN, Kamis (18/6).

Pengawas Lombok BaratMataram, Joni Y. Moa dalam kesempatan berbicara saat kunjungan Gubernur, mengatakan pengawas di kabupaten dan wilayah pinggiran mengharapkan

agar usulan adanya kendaraan sepeda motor dinas bisa dikabulkan. “Mohon kebijakan, kami sudah mengusulkan kendaraan sepeda motor dinas, karena daerah binaan kami di pinggiran, perlu dibantu dengan akses kendaraan sepeda motor,” ujarnya.

Di samping itu, ia juga mengungkapkan ada beberapa temuan bahwa banyak daerah di pinggiran kabupaten yang tidak ada akses internet atau blank spot. Ia mengharapkan ada kebijakan Gubernur agar bisa membangun jaringan internet di balai desa. Dengan adanya jaringan internet diharapkan memudahkan siswa belajar dari

rumah secara daring.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkiefilmansyah menanggapi hal itu dan mengarahkan agar Dinas Dikbud NTB memperhatikan permohonan dari pengawas. Terutama permohonan adanya kendaraan dinas itu sudah cukup lama.

Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., mengatakan, pihaknya memperhatikan permohonan para pengawas tersebut.

Menurutnya Dinas Dikbud NTB akan mengajukan sepeda motor dinas pada tahun 2021. “Dikbud akan ajukan di 2021 agar bisa diatensi khusus,” katanya. (ron)

Di Tengah Kesulitan, UMKM NTB Perlu Diberi Kesempatan Mataram (Suara NTB) Pandemi Covid-19 tidak hanya memengaruhi sektor kesehatan, tapi berpengaruh juga pada sektor perekonomian. Tak terkecuali, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berkaitan dengan pangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemprov NTB tidak tinggal diam. Melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, pelaku UMKM tetap eksis di tengah pandemi Covid-19.

Terhitung, sejak pendistribusian JPS Gemilang tahap II, sebanyak 900 UMKM berhasil digerakkan. Mayoritas bergerak pada bidang pangan dan itu semua akan terus bertambah

hingga tahap berikutnya. Tentunya, hal itu dilakukan Pemprov NTB sebagai salah satu jalan membangkitkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19. ‘’Mengembangkan UKM industri pangan ini tidak mudah.

Karena, kalau UKM itu tidak kita kasih kesempatan, maka tidak mungkin mereka bersaing dengan pemain-pemain besar,’’ ujar Gubernur NTB gubernur saat memberikan sambutan pada acara Webinar Nasional dengan tema menguji imunitas UMKM pangan di masa pandemi Covid-19.

NTB itu, lanjut Dr.Zul, bukan hanya sebagai lumbung pangan nasional. Tapi harus bergerak

Kota Mataram Masih Nol Dari Hal. 1 turun menjadi Rp1,28 triliun.

Dengan rincian, Pemprov NTB pagu awal sebesar Rp416,7 miliar, turun menjadi Rp357,1 miliar, Bima pagu awal Rp215,3 miliar turun menjadi Rp185,7 miliar.

Kemudian Dompu pagu awal Rp120,2 miliar turun menjadi Rp66,1 miliar, Lombok Barat pagu awal Rp213 miliar turun menjadi Rp116,5 miliar, Lombok Tengah pagu awal Rp275,8 miliar turun menjadi Rp160,1 miliar, Lombok Timur pagu awal Rp212,8 miliar turun menjadi Rp123,7 miliar.

Selanjutnya, Lombok Utara pagu awal sebesar Rp137,1 miliar turun menjadi Rp69,7 miliar, Sumbawa pagu awal sebesar Rp209,1 miliar turun menjadi Rp83 miliar, Sumbawa Barat pagu awal sebesar Rp88,1 miliar turun menjadi Rp30 miliar, Kota Bima pagu awal sebesar Rp91,6 miliar turun menjadi Rp48,5 miliar dan Kota Mataram pagu awal sebesar Rp73,7 miliar turun menjadi Rp37 miliar.

Syarwan menyebutkan, realisasi penyaluran DAK Fisik untuk Pemprov NTB baru Rp28,1 miliar atau 7,87 persen, Bima

Rp18 miliar lebih atau 9,72 persen, Dompu Rp11 miliar lebih atau 16,72 persen. Kemudian Lombok Barat Rp9 miliar lebih atau 7,74 persen, Lombok Tengah Rp722 juta atau 0,45 persen, Lombok Timur Rp6,9 miliar atau 5,61 persen.

Selanjutnya, Lombok Utara Rp13,9 persen atau 20,01 persen, Sumbawa Rp2,1 miliar atau 2,6 persen, Sumbawa Barat Rp6,1 miliar atau 20,5 persen, Kota Bima Rp500 juta lebih atau 1,03 persen dan Kota Mataram nol.

Syarwan menyebutkan penyaluran DAK Fisik bidang kesehatan di NTB baru sebesar Rp29,07 miliar atau 4,47 persen dari pagu.

Pemangkasan DAK Fisik berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-247/ MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa DAK Fisik Tahun 2020. Dengan mewabahnya Covid-19 di beberapa wilayah di Indonesia yang membutuhkan beberapa aksi cepat untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Untuk wilayah NTB, nilai DAK Fisik yang dihentikan sebesar Rp777,19 miliar dan DAK Fisik yang masih dilanjutkan mencapai Rp1,28 triliun. (nas)

menjadi industri pangan nasional yang bahan pengolahannya ada di NTB. Menurutnya, hal tersebut bisa meningkatkan taraf hidup petani dan nelayan di NTB. ‘’Kita harus bergerak pada industri pengolahan dan ini tidak mungkin dilakukan kalau kita tidak punya SDM di bidang pangan dan bidang agro industri yang bagus,’’ katanya.

Dengan JPS Gemilang ini, menunjukkan bukan hanya pada audiens di NTB, tapi di seluruh Indonesia bahwa UKMUKM pangan kita ternyata mampu menjadi tuan rumah di tempat kita sendiri. ‘’Tantangan berikutnya adalah, kita perbaiki kualitas produksi yang dihasilkan dengan memperkenalkan teknologi tepat guna, dan pada saat yang sama di bidang harga juga harus bersaing,’’ ujarnya. (r)

Covid-19

Mataram (Suara NTB) Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zukieflimansyah menjadi narasumber webinar forum anak Lombok Utara. Acara ini diinisiasi oleh Forum Anak Kabupaten Lombok Utara yang diikuti juga oleh seluruh Forum Anak yang tersebar di NTB. Bertemakan “Pola Pengasuhan Anak untuk Pencegahan Penularan Covid-19”, Hj. Niken menghadiri pertemuan secara daring tersebut di Pendopo Gubernur, Kamis (18/6).

Niken mengungkapkan bahwa PKK juga turut andil dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi pada keluarga, termasuk pola asuh anak untuk pencegahan penularan Covid-19 di NTB. ‘’Hal ini sudah menjadi tanggung jawab dan masalah bersama. InsyaAllah kita juga harus sama-sama menghadapinya,” katanya.

Niken memberikan edukasi kepada anak-anak terkait Covid-19 merupakan tantangan besar. Mengingat kasus Covid-19 pada anak di NTB mulai meningkat. Ia mengatakan, prinsip utama dalam pencegahan Covid-19 pada anak-anak adalah memberikan pemahaman bagaimana menjaga jarak, menggunakan masker tidak boleh lebih dari 4 jam dan tidak sembarangan menyentuh benda-benda di sekitar. ‘’Karena virus ini tidak kelihatan, kalau kelihatan tentu saja mudah kita menghindarinya. Oleh karena itu, kita perlu ekstra hati-hati. Saat ini peran dari guru, kakak, dan orang tua

harus memberikan pemahaman kepada anak-anak kita yang masih kecil untuk tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain.’’

Menurut Niken, diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk mengasuh dan membesarkan seorang anak. Tidak hanya orang tua tetapi juga diperlukan dukungan dari lingkungan yang baik agar anak bisa tumbuh jadi anak yang baik. ‘’Tentu saja ini juga menjadi tantangan bagi kita di masa pandemi Covid-19 ini, tetapi saya pikir selalu ada hikmah yang bisa kita ambil dari segala situasi,’’ katanya.

Selain memberikan edukasi hidup bersih dan sehat kepada anak, nilai-nilai kedisiplinan juga sangat penting. Sehingga mereka mampu disiplin untuk melakukan pencegahan Covid-19. Selain itu juga yang paling penting yaitu kemampuan untuk belajar hal-hal baru dan beradaptasi dengan situasi yang ada.

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak NTB H. Sahan, SH sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Forum Anak KLU yang menginisiasi seminar daring tersebut. Ia berharap melalui kegiatan ini dapat terus memberikan edukasi kepada anakanak terkait Covid-19 apalagi virus tersebut sudah menyebar di anak-anak NTB. ‘’Bersama kita bergerak, bersemangat dan waspada. Tetap memperhatikan diri meskipun akan diterapkannya new normal kita harus tetap menjaga diri,’’ katanya. (r)

Butuh Tambahan 1.278 TPS Dari Hal. 1 Dari sebelumnya 4.809 TPS, sekarang jadi 6.087 TPS,’’ sebutnya dikonfirmasi, Kamis (18/6).

Mengingat seluruh petugas diwajibkan memakai alat pelindung diri (APD), maka penambahan tersebut akan mempengaruhi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Diterangkan, untuk penyelenggaraan Pilkada di tujuh kabupaten/kota masih memiliki ketersediaan anggaran sesuai NPHD yang disusun sebelum pandemi Covid-19. Baik untuk KPU, Bawaslu, maupun tim pengaman.

Untuk Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) biaya Pilkada sesuai NPHD adalah Rp30,95 miliar untuk KPU, Rp8,32 miliar untuk Bawaslu, dan Rp4,5 miliar untuk biaya pengamanan. Sedangkan biaya Pilkada di Kabupaten Lombok Utara (KLU) adalah RP16,2 miliar untuk KPU, Rp4,1 miliar untuk Bawaslu, dan Rp2,3 miliar untuk pengamanan.

Untuk KSB biaya Pilkada sesuai NPHD adalah Rp13,5 miliar untuk KPU, Rp5,9 miliar untuk Bawaslu, dan Rp4,5 miliar untuk pengamanan. Kemudian di Sumbawa biaya Pilkada Rp25 miliar untuk KPU, Rp10 miliar untuk Bawaslu, dan Rp5,5 miliar untuk pengamanan.

“Se-NTB kemarin baru Rp147 miliar (totalnya) untuk tujuh kabupaten/kota. Itu yang semula NPHD awal sebelum ada penambahan (TPS dan petugas) karena Covid,’’ jelas Dirja. Menurutnya, persiapan Pilkada memang baru dimulai kembali setelah sempat terhenti karena pandemi Covid-19.

Saat ini proses tersebut memasuki tahap pelantikan PPS dan PPK di masing-masing kabupaten/kota.

Di sisi lain, pihaknya juga mengatensi minat masyarakat untuk menggunakan hak pilih.

Pasalnya, di tengah pandemi nanti dikhawatirkan banyak masyarakat yang memutuskan tidak datang ke TPS karena

takut tertular virus.

“Kita memantau bagaimana supaya masyarakat di masa pandemi Covid ini mau keluar.

Kalau sampai mereka tidak keluar mencoblos, nanti kan ID (Indeks Demokrasi) kita turun.

Ini juga akan sangat berpengaruh, karena itu harus disosialisasikan secara masif di kabupaten/kota,’’ ujarnya.

Terpisah, Kasatpol PP NTB, Tri Budiprayitno, menerangkan dengan adanya penambahan jumlah TPS sebanyak 1.278, maka dipastikan akan mempengaruhi jumlah tim pengaman dari unsur Linmas. ‘’Dari sisi kelinmasan, 1 TPS butuh 2 orang. Jadi perlu ada (penambahan) 2.556 orang. Ini yang harus dihitung lagi,” ujarnya, Kamis (18/6).

Penambahan personel Linmas tersebut juga harus mengikuti protokol, khususnya penggunaan APD saat bertugas. Menurutnya, hal tersebut juga akan mempengaruhi besaran anggaran Pilkada di Desember mendatang. ‘’Ini tentu akan merubah NPHD,’’ pungkasnya. (bay)

Kapolda NTB Bagikan Paket Balasa di Gili Matra Dari Hal. 1 Kapolda memaparkan, sesuai data rekapitilasi penerima manfaat bantuan yang diserahkan Kemenparekraf RI, sebanyak 2.283 paket Balasa diarahkan bagi pekerja dan pelaku Parekraf di KLU. ‘’Jadi perlu diingat dan dicatat, paket Balasa ini diperuntukkan khusus bagi pekerja dan pelaku Parekraf yang terdampak pandemi Covid-19. Target sasarannya adalah perhotelan dan sejenisnya. Pokdarwis, lapak kuliner, ekraf atau IKM, guide, dan porter hingga kusir cidomo, ‘’ jelasnya.

Dijelaskan, dalam pendistribusian 15.000 paket Balasa di 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB, pihaknya mengerahkan semua personel Bhabinkamtibmas di 10 Polres jajaran se-NTB. ‘’Kemarin sudah kita gerakkan 3000 Bhabinkamtibmas untuk mendistribusikan bantuan dari Kemenparekraf/Baparekraf RI di seluruh NTB, dan sudah saya cek sampai Pulau Sumbawa sudah dapat semua, ada dalam data,’’ ujar Kapolda.

Mereka para Bhabinkamtibmas ini akan menyasar calon penerima manfaat sesuai data yang ada, keberjasama dengan Pemda dan pihak-pihak

terkait. ‘’Bhabinkamtibmas akan door to door dalam mendistribusikan,’’ imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda selain memperkenalkan diri dan minta dukungan serta doa sebagai pejabat Kapolda baru di NTB, ia juga menyampaikan satu gagasan yang menjadi program Polda NTB yakni “Kampung Sehat”. ‘’Inisiasi ‘Kampung Sehat’ ini, juga sebagai bagian dalam keikutsertaan Polda NTB dalam penanganan Covid-19.

Nah, apa yang saya lihat di tiga gili ini, keindahan dan kebersihannya, harus tetap dipertahankan, ditingkatkan,

dan saya akan tonjolkan tiga gili ini di Program Kepolisian ‘’Kampung Sehat’’ yang akan kita launching besok (Jumat, 19/6),’’ tandas Kapolda NTB. Di akhir sambutannya, Kapolda NTB juga menyampaikan terima kasih kepada pihakpihak terkait, di antaranya Kepala Dinas Pariwisata dan para pengusaha perhotelan yang telah turut serta membantu pihak Kepolisian, termasuk dalam pendistribusian Balasa serta dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). ‘’Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat dan sedi-

kit meringankan beban para pekerja dan pelaku parekraf.

Mari kita putus rantai pandemi Covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan,’’ katanya.

Untuk diketahui, penyerahan dan pelepasan distribusi 15.000 paket Balasa untuk pekerja dan pelaku Parekraf di NTB, telah dilakukan pada hari sebelumnya yakni pada Rabu (18/6), di Islamic Center (IC).

Turut mendampingi Kapolda NTB dalam pendistribusian paket Balasa, Kabid Humas Kombes Pol. Artanto, S.I.K., M.Si. dan beberapa Pejabat Utama (PJU) Polda NTB. (r)

Inspektorat Cek Tindaklanjut Temuan BPK Soal Belanja Hibah Rp1,2 Triliun Dari Hal. 1 Berdasarkan LHP BPK, Pemprov NTB mengalokasikan belanja hibah pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp1,37 triliun dan terealisasi sebesar Rp1,27 triliun atau 92,26 persen. Belanja hibah tersebut terdiri dari hibah kepada kelompok masyarakat dianggarkan Rp458,5 miliar, terealisasi Rp449,2 miliar. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp178,04 miliar, terealisasi Rp127,5 miliar.

Kemudian belanja hibah BOS kepada satuan pendidikan dasar kabupaten/kota sebesar Rp631,44 miliar, terealisasi

Rp585,39 miliar. Serta belanja hibah BOS kepada satuan pendidikan dasar masyarakat/swasta dianggarkan sebesar Rp50,3 miliar, terealisasi Rp49,87 miliar. Dan belanja hibah BOS kepada satuan pendidikan menengah masyarakat/swastakabupaten/kota sebesar Rp60,5 miliar, terealisasi Rp60,15 miliar.

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja hibah baik berupa uang dan barang pada Pemprov NTB tahun 2019 belum dilakukan secara memadai. Dalam temuan realisasi belanja hibah tersebut, BPK memberikan empat catatan terkait pengelolaan dan pertang-

gungjawaban hibah tidak sesuai dengan ketentuan.

Pertama, pemberian hibah tidak didukung dengan proposal pengajuan dari kelompok penerima. Adapun jenis hibahnya yakni pembangunan rumah layak huni pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Hibah traktor, cangkul, sabit, linggis, arco, kendaraan roda tiga, mesin perontok padi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Temuan kedua, yakni penerima hibah tidak ditetapkan dengan keputusan Gubernur berupa hibah barang, pembuatan MCK, pengadaan alak kesehatan klinik pada dinas kesehatan, perbuatan bale pertunjukan, gerbang desa,

penataan obyek wisata, pengadaan barang pengangkut sampah pada Dinas Pariwisata.

Temuan ketiga adalah penerima hibah tidak dituangkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang berupa peningkatan jalan lingkungan, pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, pengadaan mobil ambulance pada Dikes, pengadaan gerobak usaha, mesin kompresor, depot air isi ulang, Pertamini, mesin poto copy, kendaraan roda tiga pada Dinas Perdagangan dan Dinas Pariwisata.

Pada temuan ketiga yakni menyangkut pertanggungjawaban penggunaan hibah pada organisasi masyarakat berupa uang senilai

Rp127 miliar lebih yang dikelola BPKAD. BPK menemukan laporan pertanggungjawaban hibah yangsudahditerimaPemprovNTB baru senilai Rp31 miliar lebih. Sehingga masih ada realisasi belanja hibah senilai Rp85 miliar yang belum ada laporkan pertanggungjawaban penggunaannya.

Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (18/6) siang kemarin mengenai tindaklanjut temuan BPK tersebut mengatakan akan membahasnya dengan OPD. Termasuk untuk mengecek tindaklanjutnya. ‘’Saya bahas dulu dan cek tindaklanjutnya,’’ ujarnya singkat. (nas)

Kelompok Risiko Tinggi Jadi Atensi Pemerintah Dari Hal. 1 Diterangkan, sebagian besar pasien meninggal di NTB memang merupakan kelompok rentan berusia 50 tahun keatas. Dikes NTB mencatat 9 orang atau 23 persen pasien meninggal merupakan penderita diabetes militus, 10 orang atau 25 persen penderita penyakit jantung, 5 orang atau 13 persen penderita penyakit ginjal, 4 orang atau 10 persen penderita penyakit paru-paru. ‘’Catatan yang menarik adalah 13 orang tanpa komor-

mid. Minggu lalu hanya 5 orang. Kita tidak bisa bilang dia meninggal murni karena Covid-19, tapi berdasarkan data klinis yang kita miliki 13 orang ini tidak memiliki penyakit penyerta,” jelas Eka. Menurutnya 80 persen pasien Covid-19 di NTB memang menunjukkan gejala ringan, dan 15 persen lainnya menunjukkan gejala sedang.

Sedangkan yang menunjukkan gejala berat sebanyak 5 persen. “Artinya itu yang pakai ventilator dan dalam keadaan benar-benar (butuh

penanganan) serius,” ujar Eka. Diterangkan, sebagian besar pasien meninggal datang ke rumah sakit dalam keadaan sudah kritis. ‘’Sebagian besar hanya dirawat 24-48 jam. Artinya memang datang ke rumah sakit dalam keadaan yang sangat berat,’’ jelasnya.

Hal tersebut ditegaskan perlu menjadi perhatian bersama. Khususnya dari masyarakat terkait kondisi kesehatan secara personal.

Berdasarkan catatan pihaknya, banyak kasus justru diketahui setelah menunjukkan ge-

jala berat karena pasien berusaha menghindari perawatan dengan standar Covid-19. ‘’Orang sekarang banyak menghindari diri. Hadapi saja kalau positif. Kalau positif dalam keadaan tanpa gejala atau gejala ringan kemungknan sembuhnya besar, tapi kalau sudah parah itu yang susah,’’ ujarnya.

Di sisi lain, Pemprov NTB melalui stakeholder terkait disebut Eka telah berusaha mengurangi potensi penularan dan kematian bagi kelompok berisiko tinggi. Salah satunya dengan tetap membatasi ak-

ses keluar masuk bagi lansia, ibu hamil, dan balita.

Menurut Eka, sejak dilonggarkannya beberapa pembatasan sosial seperti di tempat ibadah, pasar, dan lain-lain, tingkat kedisiplinan masyarakat terpantau mulai longgar. ‘’Lemahnya pengawasan dan kesadaran menjadi atensi kita semua. Bagaimana caranya strategi baru, memberikan sosialisasi edukasi dengan tidak menakut-nakuti masyarakat dalam mengajak masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan,’’ pungkasnya. (bay)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 19 Juni 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dishub Imbau Pengelola Kendaraan Umum Patuhi Protokol Kota Bima (Suara NTB) – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bima, Ir. H. Julkifli, M.Ap mengimbau semua pengelola kendaraan angkutan umum yang keluar masuk Kota Bima mematuhi kebijakan protokol pengendalian transportasi untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Pengendalian transportasi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor PM 41 Tahun 2020 dan perubahan atas Permenhub nomor PM 18 Tahun 2020 untuk pencegahan penyebaran virus.

Ia mengaku berdasarkan Permenhub itu, semua angku-

(ist/dokpim ksb)

Saling Hormati Tupoksi, Resep Harmonisnya Pimpinan Daerah di KSB Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. H. W.Musyafirin mengungkap resep keharmonisan yang selalu ditunjukkan pemerintahannya bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopmda) selama ini kepada Danrem 162 Wira Bhakti, Brigjen Czi. Ahmad Rizal Ramdhani.

“Kenapa kami di sini (KSB) selalu harmonis pak Danrem. Karena kami saling menghormati tupoksi (tugas pokok dan fungsi),” kata bupati saat menerima kunjungan Danrem di gedung Graha Fitrah, kantor Bupati KSB, Kamis (18/6).

Menurut bupati, tidak ada intervensi yang dilakukan antarlembaga pimpinan daerah di KSB selama ini. Semua bekerja dengan tugasnya dan saling mengisi. “Kami misalnya pemerintah semua persoalan hukum kita serahkan ke polisi dan kejaksaan. Tidak mau kami (pemerintah) turut campur,” tegasnya.

Dengan saling menghormati tupoksi itu, lanjut bupati, semua lembaga pimpinan daerah bekerja secara independen.

Namun demikian untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat seluruh lembaga bisa satu padu dan bekerja sama menyelesaikannya. “Hampir semua program daerah Forkopimda kami libatkan. Masing-masing tentunya bekerja sesuai tupoksinya. Dan alhamdulillah itu membuahkan hasil positif,” klaimnya.

Keterpanduan seluruh lembaga pimpinan daerah itu, lanjut bupati sudah banyak memberikan hasil positif bagi daerah. Ia mencontohkan salah satunya dalan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga korban gempa. Di mana KSB paling pesat progresnya.

Berikutnya yang terbaru dalam upaya percepatan penanganan Coronavirus Disease (Covid-19). Dikatakan bupati, bantuan TNI, Polri serta kejaksaan dalam melaksanakan perannya sangat efektif. “Pak Danrem selama Covid ini kami ada beberapa kebijakan yang tidak sejurus dengan provinsi maupun pusat. Misalnya kami tetap membuka rumah ibadah (masjid). Tapi itu sudah kami kaji dengan dibantu TNI/Polri serta kejaksaan. Dan mereka juga turut mengamankan langsung kebijalan itu di tingkat lapangan. Sehingga ketakutan kita bahwa rumah ibadah bisa jadi tempat penularan Covid tidak terjadi di KSB ini,” imbuhnya. (bug)

kendaraan,” ujarnya.

Sedangkan untuk penumpang angkutan umum, wajib memenuhi protokol kesehatan Covid-19, seperti mengukur suhu tubuh penumpang sebelum menaiki kendaraan. Suhu tubuh di atas 380 derajat celcius tidak diperbolehkan menaiki kendaraan.

“Wajib memakai masker selama perjalanan dan menerapkan jaga jarak fisik dalam kendaraan. Penumpang kondisi tidak sehat tidak diperbolehkan melakukan perjalanan,” pungkasnya. (uki)

Batu Melik Jadi Lokasi TMMD Ke-108 di KSB

DIALOG - Insan Cita Institute (ICI) saat dialog bersama Kajari Dompu, Mei Abeto Harahap, di aula kejaksaan, Kamis (18/6).

Kajari Dompu Janjikan Percepat Kasus Tumpang Sari Dompu (Suara NTB) – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dompu, Mei Abeto Harahap, SH., MH., berkomitmen mempercepat penyelesaian kasus dugaan penyimpangan bantuan bibit jagung dan kedelai untuk program tumpang sari pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) tahun 2019. Komitmen itu disampaikannya pada saat dialog bersama Insan Cita Institute (ICI), Kamis (18/6). Bahkan mereka bersedia menginformasikan setiap progres penanganan kasus yang dilakukan.

“Apapun bentuk pertanggungjawaban kita, setiap progres yang kita tangani nanti akan

kita laporkan, khususnya pada pelapor,” ungkapnya.

Komitmen ini menurutnya akan jauh lebih mudah diwujudkan ketika ICI selaku pelapor bersedia membantu penyidik. Terutama dalam hal mengidentifikasi Kelompok Tani (Poktan) relokasi yang ditemukan. Atau menginformasikan indikasi-indikasi baru yang luput dari perhatian.

Prinsipnya, lanjut Mei Abeto Harahap, tidak sia-sia laporan yang disampaikan ICI karena dipastikan tetap bermuara pada penyelesaian. Hanya saja pihaknya tidak mau memasang target, apalagi ditengah kendala Covid-19 saat ini.

Hasil Swab, Enam Pasien Covid-19 KSB Negatif Satu Kali Taliwang (Suara NTB) Selain kesembuhan An. MYZ dan MA, kabar gembira lain didapatkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dari 6 pasien positif lainnya. Keenam pasien tersebut berdasarkan hasil tes Polymerase Chain Reaction (PCR) Swab terbarunya, mereka sudah dinytakan negatif satu kali sejak terkonfirmasi positif terinfeksi vrius corona.

“Ini tentu kabar menggembirakan bagi kami. Karena selain 2 orang sembuh ada 6 pasien lainnya juga sudah negatif satu kali PCR swab-nya,” kata Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 KSB, H. Tuwuh.

Sesuai ketentuan, seorang pasien Covid-19 baru dinyatakan sembuh jika hasil PCR Swab mereka menunjukkan negatif sebamyak 2 kali tes berturut-turut. Diakui H. Tuwuh, memang tidak ada jaminan hasil tes PCR Swab pasien positf Covid-19 bisa dipastikan langsung negatif dua kali berturut-turut. Namun demikian hasil tes terbaru 6 pasien Covid-19 KSB itu tetap memberikan gambaran bahwa langkah penanganan kasus virus corona oleh gugus tugas sudah tepat.

“Selain terus memberikan asupan obat

umum,” katanya, Kamis (18/6).

Kata dia, kendaraan angkutan umum dalam trayek wajib, menurunkan dan menaikkan penumpang di terminal.

Serta wajib memiliki surat jalan yang telah dicap atau stempel oleh Kepala atau koordinator terminal penumpang.

“Semua awak kendaraan ang-

(Suara NTB/jun)

BERSAMA DANREM - Bupati KSB, H. W. Musyafirin dan Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin bersama Danrem 162 Wira Bhakti, Ahmad Rizal Ramdhani.

tan umum diperbolehkan hanya memuat sebanyak 70 persen penumpang, dari jumlah kapasitas tempat duduk kendaraan dengan pemberlakuan tarif normal.

“Untuk pemesanan atau pembelian tiket hanya dilakukan secara online atau di kantor penyelenggara atau pool angkutan

kutan umum dan penumpang harus dipastikan dinyatakan sehat yang diperbolehkan masuk ke dalam kendaraaan,” katanya.

Selain itu lanjutnya semua awak kendaraan angkutan umum yang bertugas wajib menggunakan masker dan sarung tangan selama bertugas. Memastikan adanya pembatas antara ruang supir dan ruang penumpang.

“Melakukan penyemprotan desinfektan kendaraan paling sedikit 3 jam sebelum dan sesudah beroperasi baik di bagian luar maupun bagian dalam

dan vitamin yang baik kepada mereka di tempat karantina. Kita berdoa juga mudah-mudahan tes kedua nanti mereka tetap negatif,” timpalnya.

Ia menjelaskan, kecepatan penyebuhan terhadap pasien Covid-19 memang dipengaruhi banyak faktor. Di KSB sendiri yang seluruh kasusnya tanpa gejala, selain mengkarantina pasien secara ketat untuk mencegah penularan. Para pasien juga terus diberikan obat-obatan dan multi vitamin untuk menguatkan anti bodi mereka guna melawan virus penyakit yang muncul pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok itu.

Akan tetapi lanjut H. Tuwuh, selain asupan obat dan multi vitamin. Ada faktor internal sangat penting yang harus ditumbuhkan dari diri pasien. Yakni menguatkan psikologis pasien dengan cara menyemangati diri untuk segera sembuh dari penyakit itu. “Ada yang sudah menjalani swab lebih dari 5 kali tapi hasilnya masih terus positif. Tapi dia sehat dan tanoa gejala. Dan kami menilai secara psikologis mereka masih terbebani. Makanya tim di pusat karantina terus menyemangati mereka. Karena kalau psikologinya bagus tentu akan meningkatkan imun mereka,” bebernya.

Sementara itu Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin mengajak masyarakat untuk mendoakan agar seluruh pasien Covid-19 yang saat ini masih menjalani karantina terpusat di Rusunawa Belisung segera memperoleh kesembuhan. “Mari kita doakan saudara kita (pasien) semoga di tes swab keduanya tetap negatif,” katanya.

Wabup menuturkan, jika tidak ada halangan seluruh pasien Covid-19 KSB akan kembali menjalani pengambilan sampel Swab pada Jum’at pekan ini. Dan terhadap mereka selama belum dinyatakan sembuh tetap akan berada di pusat karantina Rusunawa Belisung. “Semoga hasil swabnya bisa kita dapatkan pekan depan dan semua negatif lagi,” harapnya.

Informasi yang diperoleh media ini, keenam pasien Covid-19 KSB yang terkonfirmasi hasil PCR Swab negatif satu kali itu. Terdiri dari 5 orang pasien yang terjangkit dari pasien positif corona klaster Magetan yang salah satunya Tn. IBSG - kepala Puskesmas Brang Rea. Sementara 1 orang lainnya atas nama Tn. M warga desa Pasir Putih, kecamatan Maluk yang diketahui positif setelah melakukan perjalanan luar negeri ke negara Bangladesh. (bug)

“Ndak akan sia-sia kasus yang kalian laporkan itu dan itu pasti akan berdampak pada penyelesaian,” terangnya.

Terkait progres penanganan kasus, ditambahkan Kasi Intel Kejari Dompu, Indra Zulkarnain, SH., bahwa pihaknya telah sampai pada pemeriksaan poktan hasil relokasi. Karena dari total 371 poktan yang diusulkan dan terdaftar sebagai Calon Petani Calon Lahan (CPCL) penerima bantuan, 198 diantaranya menolak bibit jagung dan kedelai, sehingga muncul poktan relokasi dengan jumlah tersebut.

Kelompok tani ini tengah diklarifikasi pihaknya untuk memastikan apakah mereka berhak atau layak menerima bantuan bibit jagung dan untuk program tumpang sari. “Kita mengundang petani relokasi itu untuk mengetahui apakah dia menerima atau tidak. Dia orang beneran layak dan patut atau tidak, sehingga kata fiktif itu bisa kita buktikan,” jelasnya.

Dari 198 poktan relokasi, sudah diagendakan pemeriksaannya untuk 22 orang poktan. Hanya saja, belum sepenuhnya dari mereka datang memenuhi panggilan penyidik.

Sementara Direktur Eksekutif Insan Cita Institute (ICI) Kabupaten Dompu, Slamet Abadi Sentosa dalam pertemuan tersebut hanya sebatas meminta komitmen kejaksaan agar tetap konsiten mengusut tuntas persoalan ini.

Pun tidak akan mundur ketika diintervensi pihak luar atas nama kekuasaan. “Kekhawatirannya ada intervensi kekuasaan dalam kasus ini. Makanya kami datang untuk meminta kerjasama sekaligus komitmen Kejari Dompu yang baru,” harapnya. (jun)

Taliwang (Suara NTB)Lokasi Tentara menunggal membangun desa (TMMD) ke 108 tahun 2020 di Dusun Batu Melik, Kecamatan Brang Rea dipilih, karena masih belum terjamah infrastruktur dasar yang baik dan mumpuni. Kagiatan ini sekaligus juga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan kembali budaya gotong royong.

“Dusun Batu Melik sengaja kita pilih sebagai lokasi kegiatan karena sangat jauh dan masyarakatnya juga masih butuh sentuhan lainnya. Baik untuk pembangunan jalan usaha tani, pembangunan masjid dan rumah masyarakat,” ungkap Danrem 162/WB Brigjend TNI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos, SH., M.Han kepada Wartawan usai kunjungan lapangan ke

lokasi TMMD, Kamis (18/6).

Kegiatan TMMD ke 108 diharapkan bisa menjadi awal masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Salah satunya yakni jalan usaha tani yang saat ini terus dikebut pengerjaannya. Jalan tersebut dianggap sangat penting bagi masyarakat, karena selama ini mereka terpaksa harus mengeluarkan biaya lebih untuk membawa hasil pertanian kemudian dipasarkan.

Bahkan hasil laporan yang diterima dari masyarakat, mereka dengan terpaksa mengeluarkan biaya Rp25.000 setiap membawa hasil pertanian ke Kota. “Jalan usaha tani menjadi prioritas kita karena masyarakat sudah menginginkannya sejak lama sehingga masyarakat bisa lebih menghemat biaya,” sebutnya. (ils)

(Suara NTB/ist)

LOKASI TMMD - Danrem 162/WB Brigjend TNI Ahmad Rizal Ramdhani bersama pemerintah daerah KSB saat melakukan kunjungan ke lokasi TMMD.

KSB Masih Kaji Perubahan Jadwal Kerja di PT.AMNT Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat (KSB), masih mengkaji perubahan jadwal(rooster) kerja yang diperlakukan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di masa pandemi covid-19. Jadwal kerja yang baru itu memperlakukan pola 8:2:2 (delapan minggu bekerja, dua minggu kembali ke keluarga dan dua minggu karantina). Kebajikan baru tersebut mulai diterapkan management tertanggal 15 Juni.

“Kami masih mengkaji terkait perubahan rooster tersebut dan kami sudah meminta kepada Dinas Nakertrans untuk memantau pelaksanaannya di lapangan,” ungkap Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin MM, kepada wartawan, Kamis (18/6) kemarin. Jika hasil

kajian dari dinas teknis ada indikasi pelanggaran maka Pemerintah akan tetap mengambil langkah tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pemerintah sampai dengan saat ini mengaku masih belum mengambil sikap atas keputusan perusahaan tersebut. Karena harus tetap menunggu hasil kajian dari leading sektor terkait (Disnakertrans) serta diberikan waktu dua minggu harus segera tuntas. Dirinya juga tidak berani memberikan komentar lebih jauh atas perubahan tersebut sebelum ada kajian yang mendalam. “Saya belum berani simpulkan dulu atas perubahan jadwal kerja dimaksud sebelum ada hasil kajian,” ujarnya. Dirinya juga tetap mengacu kepada aturan ketenagakerjaan yang berlaku saat ini. (ils)