Edisi Sabtu 19 September 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 19 SEPTEMBER 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 157 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

NTB Waspadai Sembilan Provinsi Tertinggi Kasus Covid-19

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Penyebaran Covid-19 yang kian mengkhawatirkan di DKI Jakarta memakan korban. Salah satu dokter asal NTB yang melaksanakan tugas dinas ke Jakarta, terkonfirmasi positif setelah pulang dari ibukota.

Dengan semakin meningkatnya kasus Covid-19 di sembilan provinsi di Indonesia. NTB semakin meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga yang berasal dari sembilan provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua. ‘’Pelaku perjalanan tetap harus kita waspaNurhandini Eka Dewi dai. Kita tetap ada cata-

tan pelaku perjalanan. Karena penting untuk kita ketahui.

Daerah-daerah yang tinggi kasusnya. Seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Bali. Sembilan provinsi yang cukup tinggi kasusnya (diwaspadai). Karena mereka lebih tinggi kasusnya dari kita,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (18/9) kemarin.

Bersambung ke hal 11

Persentase di Atas Rata-rata Nasional

Pemprov Siapkan Langkah Tekan Kasus Kematian Pasien Covid-19 TINGKAT kematian pasien Covid-19 di NTB menjadi atensi Pemerintah Pusat karena masih berada di atas rata-rata nasional. Tingkat kematian pasien Covid-19 secara nasional sebesar 3,95 persen, sedangkan NTB sebesar 5,92 persen.

Pemprov NTB menyiapkan beberapa langkah untuk dapat menekan kasus kematian pasien Covid-19. ‘’Kita melakukan beberapa langkah kaitan dengan penurunan kasus kematian,’’ ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

RAPAT KHUSUS - Suasana rapat khusus tingkat menteri dan lembaga yang disaksikan secara daring Gubernur H. Zulkieflimansyah bersama Forkopimda NTB, bertempat di ruang rapat utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (18/9).

Tidak Ada Pengumpulan Massa Saat Penetapan Calon Pilkada

Cegah Klaster Penyeberangan SETELAH meresmikan Samsat Perizinan Kapal Perikanan Pertama di Indonesia di Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah selanjutnya melakukan sidak penggunaan masker di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur (Lotim).

Tak tanggungtanggung, seluruh penumpang kapal di datangi satupersatu. Tidak hanya penumpang kapal, Bersambung ke hal 11 Hj.Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R Tak Puas Jawaban GTI

PEMPROV NTB tidak puas dengan jawaban PT. Gili Trawangan Indah (GTI) atas somasi yang dilayangkan kepada investor tersebut. Sehingga, Pemprov berencana kembali menggelar rapat untuk menentukan langkah selanjutnya mengenai nasib kerja sama pemanfaatan aset seluas 65 hektar di Gili Trawangan. ‘’Kita lagi mau rapatkan, semula kemarin kita rapatkan kembali. Tetapi ada kegiatan, insya Allah Senin atau Selasa.

Kita akan melakukan pertemuan lagi setelah somasi kita dijawab (dijawab),’’ kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (18/9) kemarin.

Bersambung ke hal 11 H. Ruslan Abdul Gani (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan, tidak boleh ada pengumpulan massa dalam bentuk apapun saat tahapan penetapan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada serentak 2020. Hal itu dikatakan Mendagri, menyusul tahapan Pilkada pengambilan nomor dan penetapan calon kepala daerah yang akan digelar 23 September 2020 mendatang. ‘’Sesuai evaluasi tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah baru

lalu. Yang menuai perhatian karena masifnya kerumunan massa simpatisan di beberapa daerah. Seluruh stakeholder Pilkada serentak 2020 harus memastikan penegakan disiplin protokol kesehatan dilaksanakan,’’ tegas Mendagri dalam rapat khusus tingkat menteri dan lembaga yang disaksikan secara daring Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Forkopimda NTB, bertempat di ruang rapat utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (18/9).

Dikatakan Tito, ada beberapa

tahapan kritis dalam tahapan Pilkada yang rawan terjadinya kerumunan massa. Dikhawatirkan ini dapat mengakibatkan penularan Covid-19. Selain itu, berpotensi memicu aksi kekerasan atau anarkis. Karena itu harus dipastikan tak ada lagi pengumpulan massa, seperti yang terjadi saat pendaftaran bakal pasangan calon. ‘’ Kita melihat dari jadwal tahapan ini tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020 lalu, yaitu terjadi kerumunan massa dan itu mendapatkan sentimen negatif baik dari publik

maupun dari berbagai kalangan. Karena adanya deklarasi dan lain-lain, di Kantor KPUD- nya aman, tapi di luar kantor terjadi deklarasi bahkan ada yang menggunakan music. Kemudian arak-arakan, ada juga yang konvoi, dan lain-lain, ‘’ katanya.

Pengumpulan massa tersebut, lanjut Mendagri terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang aturan-aturan yang ada untuk mencegah penularan Covid19. Serta kurangnya koordinasi antara stakeholder terkait lainnya.

Bersambung ke hal 11

Pertama di Indonesia, Samsat Perizinan Kapal Perikanan Hadir di NTB Selong (Suara NTB) Pemprov NTB telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 24 Tahun 2020 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap ( Samsat) Perizinan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan. ‘’Samsat ini pertama di Indonesia. Alhamdulillah ini menjadi energi positif yang datang dari NTB,’’ ujar Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah dalam arahannya saat peluncuran Program Pelayanan Samsat Perizinan Kapal Perikanan di Kantor Pelabuhan Perikanan Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Jumat (18/9).

Pergub No. 24 Tahun 2020

ini disahkan dengan empat tujuan. Pertama, mengoptimalkan pelayanan perizinan kapal perikanan. Kedua, mendekatkan, memudahkan, dan mempercepat pelayanan perizinan kapal di pelabuhan perikanan kepada masyarakat. Ketiga, menerbitkan pelayanan perizinan kapal dan Keempat, memberikan kepastian hukum pelayanan perizinan kapal.

Pemprov NTB berharap kualitas Samsat Perizinan Kapal Perikanan tersebut terus ditingkatkan. Karena menurut Wagub, berbicara pelayanan dalam bidang apapun, tujuannya adalah memudahkan, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

PELUNCURAN - Wagub NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah dalam arahannya saat peluncuran Program Pelayanan Samsat Perizinan Kapal Perikanan di Kantor Pelabuhan Perikanan Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Jumat (18/9).

Motor Penggerak Daya Beli Masyarakat NTB

Realisasi Belanja APBD Diperkirakan Rp19,07 Triliun hingga Akhir 2020 Mataram (Suara NTB) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB memperkirakan realisasi belanja APBD seluruh Pemda di daerah ini hingga akhir 2020 sebesar Rp19,07 triliun. Berdasarkan hasil Kajian Fiskal Regional realisasi belanja daerah di lingkup Provinsi NTB sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp6,76 triliun atau 32,95 persen dari total alokasi pagu Belanja Daerah sebesar Rp20,51 triliun. ‘’Capaian tersebut, 5,52 persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama

tahun 2019 sebesar Rp7,15 triliun,’’ sebut Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM di Mataram, Jumat (18/9) kemarin.

Ia menjelaskan, kontribusi belanja operasi sebesar Rp5,58 triliun atau 82,57 persen dari total realisasi belanja daerah.

Yang terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Syarwan Rp3,29 (Suara NTB/dok)

TO K O H

triliun, belanja barang Rp1,50 triliun, belanja subsidi sebesar Rp200,97 juta.

Belanja hibah s e b e s a r Rp282,70 miliar, belanja bantuan sosial sebesar Rp25,87 miliar dan belanja bantuan keuangan Rp482,67 miliar.

Sementara itu, realisasi belanja modal menca-

pai Rp477,96 miliar.

Sedangkan belanja tak terduga sebesar Rp133,83 miliar dan belanja transfer sebesar Rp565,93 miliar. Sebagai upaya dalam penanganan pandemi Covid-19, kata Syarwan, Pemda lingkup Provinsi NTB telah mengalokasikan anggaran penanganannya di dalam APBD Perubahan 2020.

Anggaran pencegahan atau penanganan Covid-19 di NTB terbagi dalam belanja bidang kesehatan, penyediaan Jaring Pengaman Sosial/ Social Safety Net dan penanganan dampak ekonomi. Belanja bidang kesehatan memiliki porsi yang paling besar yaitu

Rp961,67 miliar dengan realisasi telah mencapai Rp254,19 miliar atau 26,43 persen.

Kemudian penanganan dampak ekonomi sebesar Rp424,86 miliar yang baru terealisasi Rp49,02 miliar atau 11,54 persen. Dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp392,74 miliar dengan realisasi 46,65 persen.

Syarwan mengungkapkan Pemerintah Kota Mataram belum memiliki alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi. Menurutnya, hal ini patut untuk dipertimbangkan supaya dianggarkan.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 19 September 2020

Halaman 2

Kejaksaan Buru Penunggak Pajak Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri Mataram tetap menagih penunggak pajak hotel dan parkir.

Meski sebenarnya masa pandemi pengusaha meminta keringanan untuk menunda pembayaran akibat turunannya pendapatan.

Antisipasi Pengunjung dari Luar SEJUMLAH objek wisata di Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram mulai ramai dikunjungi wisatawan lokal.

Ketidakdisiplinan menerapkan protokol kesehatan dikhawatirkan memicu penularan virus Corona.

Wisatawan kebanyakan berasal dari luar Kota Mataram. Seperti dari Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Pantai Gading, Pantai Loang Baloq dan Pantai Batas Senja menjadi incaran para pengunjung.

Pihaknya bersama pengelola objek wisata kata Camat Sekarbela, Muhammad Yusuf telah bekerjasama (Suara NTB/cem) mengatur sistem buka tutup.

Muhammad Yusuf Apabila pengunjung mulai padat pintu masuk ditutup dan dialihkan ke pantai lainnya. “Ini kita sudah atur supaya tidak terjadi penumpukan,” kata Yusuf.

Sarana tempat pencuci tangan telah disiapkan. Pengunjung diwajibkan mengggunakan masker. Yusuf mengakui, permasalahan di lapangan adalah banyak pengunjung berasal dari luar. Agar tetap menerapkan protokol kesehatan, pihaknya telah bekerjasama dengan pelaku usaha kecil menengah (UKM) untuk berjualan masker. Artinya, setiap pengunjung wajib mengenakan masker. “Sebelum masuk ke areal pantai harus pakai masker,” katanya mengingatkan.

Objek wisata biasanya ramai pada hari Minggu. Babinsa dan Bhabinkamtibmas berjaga memantau aktivitas masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Terkait penerapan sanksi denda sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang antisipasi penyakit menular. Pihaknya baru mensosialisasikan melalui kepala lingkungan dan kader. “Pertemuan tidak bisa leluasa kumpul. Sistemnya face to face,” ujarnya.

Disampaikan, Kecamatan Sekarbela sudah masuk kategori zona hijau kasus Covid-19. Dan, ini harus tetap dijaga agar tidak muncul klaster baru. Dia mengimbau, masyarakat tetap menggunakan masker, jaga jarak serta rajin mencuci tangan dengan sabun. Dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19, praktis membantu pemerintah menekan penularan kasus. (cem)

Kasi Datun Kejaksaan Negeri Mataram, I Putu Agus Ary Artha menyampaikan, pemilik hotel tetap mencicil pembayaran tunggakan pajak. Cicilan terakhir dibayar sekitar bulan Februari lalu. Saat pandemi Coronavirus Disease, pemilik Hotel GL mengajukan permohonan penundaan pembayaran dengan alasan tidak beroperasi selama beberapa bulan. “Mereka kembali beroperasi tapi belum maksimal,” kata Ary ditemui Jumat (18/9).

Hotel GL memiliki tunggakan pajak sekitar Rp1 miliar lebih. Proses pendampingan oleh Kejaksaan, pengusaha te-

lah membayar sekitar Rp300 juta – Rp400 juta. Ary menambahkan, pihaknya tetap intensif berkomunikasi dengan penunggak pajak agar menyelesaikan kewajiban mereka.

Selain Hotel GL, Kejaksaan juga berupaya menagih tunggakan pajak parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Pengelola sanggup menyicil tunggakan pajak Rp20 juta per bulan sesuai perjanjian. Saat pandemi, jumlah cicilan mereka menurun akibat pendapatan mereka menurun. “Kalau dulu kan Rp20 juta per bulan.

Sejak pandemi ini jadi Rp10

juta perbulan,” sebutnya.

Pihaknya tidak mempersoalkan hal tersebut. Sebab, ada itikad baik dari pengelola membayar tunggakan pajak mereka ke kas daerah. Disampaikan Ary, pihaknya tetap berkomunikasi secara intensif proses penyelesaian. Proses mediasi selalu diupayakan dengan telekomunikasi. “Kita sangat hindari tatap muka saat pandemi ini. Kalau memang harus bertemu langsung, perlu dilihat kondisinya,” ucapnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menambahkan, pengusaha tetap mem-

(Suara NTB/cem)

TIKET PARKIR - Pengunjung mengambil tiket parkir di mesin otomatis yang dipasang di lahan parkir RSUD Kota Mataram.

Kejaksaan tetap melakukan upaya penagihan tunggakan pajak parkir maupun hotel. bayar cicilan tunggakan pajak mereka. Hanya saja, ia tidak mengetahui detail jumlah yang telah disetorkan ke kas daerah.

“Tetap kok dibayar,” akunya.

Proses pendampingan oleh Kejaksaan dinilai cukup efektif.

Syakirin mengharapkan pengusaha kooperatif membayar tunggakan mereka. (cem)

Terlambat Input SIPD

OPD Terancam Tak Bisa Belanja Anggaran

(Suara NTB/cem)

Taman Kota Masih Kumuh

PENGUNDUHAN SOAL – Kabid Pengembangan Aparatur pada BKPSDM Kota Mataram, H. Ahmad Mujahiddin memantau proses pengunduhan bank soal SKB oleh staf BKN Kanreg X Denpasar, Jumat (18/9).

KEBERADAAN taman kota sejatinya menjadi alternatif bagi masyarakat untuk bertamasya. Namun, tamantaman yang ada di Kota Mataram belum menjadi teman yang nyaman untuk dikunjungi. Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Shinta Primasari, ST., menilai tamantaman di Kota Mataram belum menjadi pilihan yang menyenangkan bagi masyarakat untuk menikmati ruang terbuka hijau. ‘’Taman-taman Kota Mataram saat ini masih kumuh dan dekil,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (18/9) kemar(Suara NTB/ist) in. Hal ini, menurut dia, Shinta Primasari salah satunya, karena kurangnya perencanaan. Karena seharusnya taman Kota bisa menjadi tempat liburan keluarga yang asyik dengan penataan dan spot wisata.

Penataan taman kota yang apik, mestinya dapat menjadi pintu masuk bagi Pemkot Mataram untuk menciptakan Mataram menjadi kota yang nyaman dan beradab. Minimal, dengan menyediakan tong sampah di taman-taman kota.

Jangan sampai pengunjung yang datang kesulitan mencari tong sampah. Sehingga menjadikan selokan sebagai tempat mereka membuang sampah.

Politisi Partai Demokrat ini menyarankan supaya masing masing lingkungan menyediakan tempat pengolahan sampah secara terpadu. Shinta mencermati bahwa ada kebiasaan di Kota Mataram, setelah membangun lalu ditinggalkan. ‘’Karena kita ini kota bukan kabupaten. Mataram itu jadi sorotan nasional,’’ cetusnya. Idealnya, sambung dia, penataan taman kota seperti yang dilakukan Pemkot Surabaya. ‘’Jadi di sana itu taman-tamannya dipercantik,’’ imbuhnya.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini menilai Pemkot Mataram belum fokus dalam penanganan kebersihan. Seperti di taman-taman kota, sampah berserakan di mana-mana. Mestinya, kata Shinta, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perkim harus bersinergi menangani kebersihan di taman-taman kota.

Besarnya volume sampah di Kota Mataram, kata wanita berlesung pipi ini, harus dibarengi dengan pengolahan sampah menjadi barang bernilai ekonomis melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam sehari, Kota Mataram mengirim sekitar 400 ton sampah ke TPA Kebon Kongok. Selama ini, Pemkot Mataram belum optimal dalam hal pemberdayaan masyarakat.

Pengolahan sampah berbasis lingkungan, masih jauh dari harapan. ‘’Program lisan saja, hanya di atas kertas saja. Tapi di lapangan kenyataan, sampah masih menumpuk,’’ sesalnya. Dikatakan Shinta, pola-pola pendekatan dan menyadarkan masyarakat melalui edukasi, harus sering dilakukan. ‘’Melalui pemberdayaan bisa mengurangi volume sampah. Tetunya harus pelan-pelan merubah pola pikir masyarakaat. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Program di kelurahan harus pro terhadap lingkungan, salah satunya soal pemberdayaan sampah,’’ demikian Shinta. (fit)

Hari Ini

Tes SKB CPNS Digelar Mataram (Suara NTB) – Panitia seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) lingkup Pemkot Mataram, Jumat (18/9) mempersiapkan perangkat serta sarana untuk tes seleksi komptensi bidang (SKB) bakal digelar Sabtu (19/9) hari ini. Peserta diwajibkan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Pantauan Suara NTB, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Baiq Nelly Kusumawati, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Mataram, I Putu Agus Ary Artha, Kabag Hukum Dr. Hubaidi, perwakilan Polresta Mataram serta staf Inspektorat Kota Mataram mengecek kesiapan ruangan.

Sedangkan staf Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional X Denpasar dan operator lainnya mengunduh bank soal SKB ke komputer.

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada BKPSDM Kota Mataram, H. Ahmad Mu-

jahiddin menyampaikan, pihaknya mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses seleksi mulai dari registrasi sampai pelaksanaan tes. Proses seleksi di masa pandemi berbeda dengan kondisi sebelumnya.

Peserta diwajibkan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

“Semua peserta wajib pakai masker dan sarung tangan. Masker yang digunakan kita sarankan yang digunakan tim medis, bukan masker kain,” kata Muja.

Dari sisi persiapan dinilai tidak masalah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah diminta mensterilkan ruangan dengan menyemprot cairan disinfektan. Sterilisasi ruangan kata Muja, rutin setiap pergantian peserta. Pengaturan jumlah peserta tidak lagi seperti tes SKD. Setiap sesi kapasitas 40 orang. “Sehari itu ada tiga sesi,” sebutnya.

Peserta yang ikut SKB

sejumlah 619 orang. Dari registrasi ulang 599 orang memilih SMKN 3 Mataram sebagai lokasi tes. Sedangkan, 20 peserta lainnya memilih Kantor UPT BKN di beberapa daerah. “Ada juga tes di luar,” ucapnya.

Ditambahkan, dari hasil pemeriksaan kesehatan cepat virus Corona atau rapid test di RSUD maupun fasilitas kesehatan milik Dinas Kesehatan. Enam orang peserta dinyatakan reaktif. Sedangkan, satu peserta lainnya dinyatakan positif Covid-19. Seorang peserta itu telah lama positif dan dinyatakan sembuh oleh rumah sakit. Namun pihaknya akan mengkonsultasikan ke BKN, apakah diperbolehkan ikut bersamaan ataukah dijadwalkan ulang.

Sementara enam orang reaktif disiapkan ruangan khusus.

“Ini saran dari tim gugus tugas. Satu orang positif kita serahkan ke BKN,” demikian kata Muja. (cem)

Mulai Oktober Pelaku Usaha di Mataram Wajib Bayar Pajak Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan memulai kembali melakukan penarikan pajak pelaku usaha di Mataram. Hal tersebut mengikuti habisnya masa relaksasi pajak yang diberikan bagi pelaku usaha hingga Agustus lalu.

“Kemarin kita sudah mulai pembebasan (pajak) sampai Juli – Agustus. Sekarang sudah mulai, September ini akan dibayar pada Oktober,” ujar Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi saat dikonfirmasi, Jumat (18/9).

Penarikan kembali pajak tersebut antara lain akan diberlakukan untuk pengusaha hotel, restoran, dan parkir.

“Alat pengawas kami juga sudah jalan untuk itu. Nanti up-date di situ,” jelas Syakirin.

Diterangkan, relaksasi pajak sebelumnya diberikan karena melihat dampak pandemi virus corona (Covid-19) terhadap seluruh unit usaha tersebut. Dicontohkan seperti usaha hotel dan restoran yang diperbolehkan tidak membayar pajak hingga Agustus dengan syarat tidak menarik pajak dari pelanggan.

Akibat pandemi Covid-19 pihaknya juga merevisi seluruh

(Suara NTB/bay)

H. M. Syakirin Hukmi target pembayaran pajak di Kota Mataram. Antara lain untuk hotel dari Rp26 miliar menjadi Rp6,5 miliar. Penurunan signifikan target tersebut mempertimbangkan kondisi usaha perhotelan yang sampai saat ini masih belum benar-benar pulih akibat dampak pandemi.

“Maret itu sudah tidak ada penerimaan (pajak). Satu bulan itu hanya Rp25 juta,” ujar Syakirin. Dengan target Rp6,5 miliar, pihaknya memproyeksikan pendapatan asli

daerah (PAD) dari pajak perhotelan dapat menembus angka Rp200 juta per bulan hingga akhir tahun mendatang.

Untuk target pajak restoran juga diturunkan dari Rp27 miliar menjadi Rp18 miliar. Kemudian pajak hiburan dari Rp3,5 miliar menjadi Rp1,6 miliar, pajak parkir dari Rp2,5 miliar menjadi Rp1,4 miliar, dan pajak bumi bangunan (PBB) dari Rp27 miliar menjadi Rp18 miliar.

Diterangkan, sebelum pandemi Covid-19 realisasi ratarata pembayaran pajak di Kota Mataram mencapai persentase 60 – 80 persen. Jumlah tersebut melihat pembayaran Januari – Maret yang cukup tinggi. “Harapan kita nanti sisa September – November itu rata-rata ada sekitar 200 juta. Khususnya dari hotel,” ujarnya. Target tersebut diproyeksikan dapat terpenuhi, melihat geliat usaha perhotelan yang mulai hidup beberapa waktu belakangan.

“Kita melihat dengan banyaknya acara pertemuan otomatis akan berdampak yang lebih baik pada pengusaha hotel.

Ini sudah mulai ada kegiatan, walaupun masih dari pemerintah,” tandas Syakirin. (bay)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Dalam Negeri menargetkan kabupaten/kota paling lambat 27 September telah menginput program melalui sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Organisasi perangkat daerah (OPD) terancam tak bisa membelanjakan program jika penyusunan anggaran terlambat maupun tak sesuai regulasi.

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui SIPD sesuai Permendagri nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020. Pemerintah pusat kata Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito mengharapkan untuk perencanaan pembangunan harus melalui SIPD. Sistem harus diterapkan mulai tahun 2021. “Artinya, penyusunan APBD mulai tahun 2020,” kata Sekda ditemui usia sosialisasi SIPD di ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Jumat (18/9).

Sosialisasi digelar menghadirkan seluruh OPD. Hal ini dimaksudkan agar memiliki satu pemahaman, karena pemerintah daerah memiliki batas waktu sampai 27 September pekan depan. Konsekuensinya apabila SKPD tidak selesai menginput SIPD, maka praktis tidak bisa membelanja anggaran. Demikian juga, APBD Kota Mataram tidak bisa dievaluasi oleh Pemprov NTB. “Kalau kita terlambat praktis APBD

tidak bisa dievaluasi oleh provinsi,” terangnya.

Menurutnya, penerapan SIPD perlu pemahaman bersama. Maka dari itu, pihaknya mengundang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, untuk memberikan penjelasan teknis. Permasalahan teknis telah disepakati bahwa Bappeda Kota Mataram harus membuka ruang dan waktu untuk memfasilitasi SKPD menginput SIPD. “Waktunya 24 jam dalam sehari dan seminggu tujuh hari harus membantu melayani. Itu sudah komitmen supaya SIPD berjalan dengan baik,” ujarnya.

Program yang telah terinput tidak boleh ada perubahan. Termasuk lupa memasukkan item anggaran yang akan digunakan. Dijelaskan Sekda, aplikasi merupakan sistem yang dibangun oleh pemerintah agar belanja daerah dilakukan secara transparan.

OPD tidak lagi membelanjakan uang secara penuh.

Dengan SIPD akan terlihat rinci penggunaan dana. Contohnya, anggaran dialokasikan Rp5 juta untuk pembelian ATK. Secara otomatis akan terkoreksi sesuai standar satuan harga. SHH itu sendiri memiliki 12 ribu kategori. “Ada kegiatan ATK dianggarkan Rp5 juta. Sekarang tidak bisa Rp5 juta. Harus terinci kertas berapa rupiah, pulpen berapa rupiah, tinta dan harus terinci.

Tidak bisa mengadakan sendiri,” demikian terangnya. (cem)

Angka Positif Covid-19 di Mataram Fluktuatif Mataram (Suara NTB) – Meningkatnya jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) di Mataram beberapa hari terakhir menjadi atensi Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mataram. Pasalnya, setelah sempat mengalami pelandaian kasus beberapa waktu lalu, peningkatan jumlah pasien yang terjadi membuat Kota Mataram sulit masuk ke dalam zona hijau pandemi virus tersebut.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Swandiasa, menerangkan sampai saat ini Mataram memang masih masuk dalam zona oranye penyebaran Covid-19. Klaster penyebaran juga cukup beragam, mulai dari klaster kelompok masyarakat tertentu, klaster perkantoran, dan lain-lain.

“Kita masih zona oranye, belum ada pergeseran. Parameternya tren selama satu minggu. Sedangkan trennya meningkat. Kalau kemarin sempat 1-2 orang (pasien positif per hari), kemarin sampai 10 orang,” jelas Nyoman.

Penambahan jumlah pasien yang disampaikan adalah catatan Satgas Covid-19 Kota Mataram per 17 September lalu. Di mana tercatat penambahan 10 orang pasien positif baru dan 1 pasien meninggal dunia, tanpa ada pasien yang dinyatakan sembuh.

Total pasien positif sendiri tercatat mencapai 1.133 orang.

Rinciannya, 80 orang masih dalam perawatan, 971 orang dinyatakan sembuh, dan 82 orang meninggal dunia.

“Kita harus kembali ke normal dasar pencegahan covid. Itu saja yang ingin kita sampaikan dengan tren kenaikan 1 -2 hari ini,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Mataram tersebut. Menurutnya,

(Suara NTB/bay)

I Nyoman Swandiasa peningkatan tersebut terjadi karena aktivitas masyarakat di Kota Mataram yang masih cukup tinggi di tengah pandemi Covid-19.

Dicontohkannya seperti potensi kerumunan masyarakat dengan agenda politik yang sedang terjadi. Termasuk dengan peningkatan pertemuan-pertemuan yang terjadi di masyarakat.

Untuk menanggulangi potensi tersebut, Satgas Covid-19 Kota Mataram secara intens mengawal kegiatan kemasyarakat dengan merujuk pada Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 34/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, serta Peraturan Daerah (Perda) NTB nomor 7/2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

“Dinamika di masyarakat yang memang membuat masalah ini fluktuatif. Kita tidak bisa mengatakan tren (penularan Covid-19) ini akan terus naik. Kita yakin dengan kegiatan (pengamanan) di lapangan, kondisi ini akan melandai,” ujar Nyoman. (bay)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi, Bayu Pratama Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/ mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Sabtu, 19 September 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

105.000 Pelaku Usaha Mikro Diusulkan Dapat Bantuan Rp2,4 Juta Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB sudah mengusulkan 105.000 pelaku pelaku usaha mikro untuk mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah pusat senilai Rp2,4 juta perorang. Usulan ini sudah rampung pada minggu kedua Bulan September, Kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, H. Wirajaya Kusuma kepada Suara NTB, Jumat (18/9) kemarin.

Upaya akselerasi pemulihan ekonomi terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satu program pemulihan ekonomi ini adalah Program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro

(BPUM) yang digulirkan bagi para pelaku usaha mikro dengan kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) No 6 tahun 2020.

Yaitu diantaranya, diberikan satu kali dalam bentuk uang Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tidak sedang menerima kredit atau pinjaman dari

bank, bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI, Anggota Polri, Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kemudian diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk kegiatan produktif menjalankan usahanya di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan rapat koordinasi dengan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi

dan UKM RI, Wirajaya menyebut sangat memungkinkan ada tahap lanjutan program ini karena dianggap akan mampu menggerakkan ekonomi nasional dari sektor riil, UMKM. “Pemberian modal ini dianggap sangat strategis oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM,” jelas kepala dinas. Untuk tahap pertama, 5.300 pelaku usaha mikro yang diusulkan telah menerima pencairan dari rek-

ening BRI. Tahap kedua sebanyak 24.520 pelaku usaha mikro terverifikasi. Jumlah ini akan terus bertambah.

“Itu bantuan langsung, tidak ada pengembalian,” ujarnya.

Selain bantuan dari pusat, Pemprov NTB juga memberikan stimulus yang sama kepada sebanyak 175 para pelaku usaha mokro. Nilainya sebesar Rp1 juta per penerima.

Tujuannya sama, sebagai bantuan modal usaha. Tanpa

dikembalikan. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB sedang melakukan verifikasi para calon penerima. Dibagi secara proporsional ke seluruh kabupaten/kota di NTB. Sekitar awal Oktober pencairan sudah bisa dilakukan di rekening penerimanya.

“Syaratnya mudah. Tidak boleh dobel menerima bantuan, foto copy KTP dan surat keterangan dari desa, serta foto usaha,” demikian Wirajaya. (bul)

BNI Beri Penjelasan Terkait Pemblokiran ATM Nasabah

(Suara NTB/bul)

NTB akan Produksi 1.000 Sepeda Listrik Mataram (Suara NTB) Produksi massal sepeda listrik buatan putra-putri terbaik NTB akan mulai dilakukan. Rencananya tahun 2021, produksi ditargetkan seribu unit. Salah satu produsen sepeda listrik dengan merek ’’Le Bui’’ sudah diberikan kelonggaran berproduksi di Banyumulek. Di Sain Teknologi Industri Park (STIP).

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, SE, ME kepada Suara NTB di Bappeda NTB, Jumat (18/ 9) kemarin menyebut September 2020 ini produksi Le Bui terpusat di STIP. “Menggunakan fasilitas yang ada di STIP, satu tahun atau 2, 3 tahun bisa mandiri produksi, baru kita minta punya tempat mandiri,” ujarnya. Inkubasi bisnis bisa dilakukan di STIP. Ada konsultan-konsultan yang dilibatkan untuk membantu manajemen pemasaran dan quality control sepeda lis-

Pemprov Beri Bantuan Modal 65 Koperasi Mataram (Suara NTB) Sebanyak 65 koperasi akan diberikan bantuan modal oleh Pemprov NTB. Yang dipilih adalah koperasi-koperasi yang kekurangan liquditas (kekurangan modal). Koperasi calon penerima bantuan stimulus ekonomi karena virus corona ini adalah koperasi syariah dan konvensional. “Ada 65 koperasi yang diberikan bantuan. 35 koperasi syariah dan 30 koperasi konvensional,” ungkap Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, H. Wirajaya Kusuma.

Masingmasing mendapatkan bantuan modal

H. Wirajaya Kusuma

Rp10 juta untuk koperasi syariah, dan Rp20 juta untuk koperasi konvensional. Koperasi yang mendapatkan bantuan ini mencakup koperasi binaan provinsi dan binaan kabupaten/ kota. Saat ini sedang proses verifikasi koperasi-koperasi yang mengajukan untuk mendapat bantuan modal. Beberapa syarat yang diutamakan adalah, koperasi yang memiliki akte notaris (badan hukum), koperasi aktif, memiliki laporan keuangan yang lengkap, mengisi instrumen dampak covid-19, serta mendapatkan rekomendasi dinas di masing-masing kabupaten/kota.

Harapannya akhir bulan ini bantuan sudah diterima oleh masing-masing koperasi jika verifikasi telah tuntas. “Bantuan ini dari pemerintah daerah provinsi (NTB),” jelas kepala dinas.

Sementara dari

pusat, sejauh ini menurut Wirajaya, Pemprov NTB juga belum mendapatkan informasi stimulus khusus kepada koperasi.

Sejauh yang diketahuinya, Kementerian Koperasi melalui Lembaga Pengembangan Dana Bergulir (LPDB) memberi kesempatan kepada koperasikoperasi di Indonesia yang ingin menambah modal untuk mengajukan proposal.

Modal yang disiapkan adalah dana dengan bunga lunak dari LPDB. Koperasi dapat diberikan pinjaman sampai Rp5 miliar. Sesuai hasil verifikasi LPDB. “Kita sarankan koperasi mengajukan pinjaman ke LPDB. Bunganya di bawah 7 persen,” jelas Wirajaya. Untuk memudahkan koperasi mendapatkan pinjaman dari LPDB, baru-baru ini Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB telah memberikan pelatihan kepada sejumlah koperasi terkait tata cara pengajuan bantaun modal.

Pelatihan ini bekerjasama dengan LPDB langsung.

“Direktur utama LPDB turun langsung memberikan pemahaman kepada para pengurus koperasi bagaimana membuat proposal pengajuan penambahan modal. Sementara kita rekeomendasikan ke LPDB dulu, tugas kami adalah memberikan rekomendasi bagi yang mengajukan permohonan bantuan modal,” demikian Wirajaya. (bul)

trik. Selain Le Bui, kandidat sepeda listrik buatan NTB adalah Matrik. Inisiasi dari PLN NTB. Pemprov NTB, kata kepala dinas, masih menunggu waktu yang pas dengan manajemen PLN untuk penandatanganan kerjasama. Untuk dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) khusus memproduksi Metrik.

“Karena hak patennya masih di PLN, harus ada MoU dasarnya,” kata kepala dinas.

Lainnya, sepeda listrik buatan NTB adalah epeda listrik yang sudah diproduksi di NTB adalah ngebUTS. Dikembangkan oleh Universitas Teknologi Sumbawa (UTS). Rencana produksi sebanyak seribu unit tahun 2021 mendatang untuk mendorong semangat pelaku Industri Kecil Menangah (IKM) melakukan produksi.

Pemprov NTB melalui Dinas Perhubungan juga akan membuat regulasi untuk ma-

suk e-catalog. Untuk memproduksi dalam jumlah banyak, laik jalannya juga dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Untuk pemasaran, kata Hj. Nuryanti, tidak perlu khawatirkan. Meski harganya di kisaran Rp15 juta - Rp60 juta, di luar negeri harga jualnya hingga Rp100 juta lebih. Salah satu negara tujuan pengirimannya adalah Amerika Serikat.

“Kita dorong penjualan di daerah dulu. Kalau teman-teman kesulitan dana, kita dorong juga untuk akses kredit seperti kredit kendaraan pada umumnya. Kita bisa fasilitasi dengan pembiayaan-pembiayaan. Demikian juga untuk produksi, kita fasilitasi ke Bank NTB Syariah tanpa jaminan Rp50 juta,” ujarnya.

Pengembangan sepeda listrik di NTB adalah sejalan dengan Peraturan Presiden No 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan ber-

motor listrik berbasis baterai. Yang kemudian menja di dasar lebih kuat NTB mengembangkan kendaraan bermotor listrik roda dua dan empat. NTB menyiapkan diri menjadi pilot project nasional.

Mengingat, target nasional 2030 mendatang Indonesia unggul dengan sektor otomotif, khususnya motor listrik. (bul)

(Suara NTB/dok)

Amiruddin

MUTIARA SINTETIS Mutiara sintetis (mutiara buatan) menjadi pilihan bagi penggemarnya.

Mutiara sintetis biasanya bertekstruk halus dan berwarna warni.

Mutiara ini didatangkan dari luar negeri, umumnya dari China.

Hj. Nuryanti

PLN Raih Tiga Penghargaan di Ajang BUMN Marketeers Award 2020 Mataram (Suara NTB) PLN meraih tiga penghargaan dalam ajang BUMN Marketeers Award 2020.

Adapun tiga kategori tersebut yaitu Gold Winner untuk “The Most Promising Company in Branding Campaign”, Silver Winner untuk “The Most Promising Company in Entrepreneurial SOEs”, dan Bronze untuk “The Most Promising Company Marketing 3.0”. Penghargaan ini digelar oleh Markplus.Inc sebagai rangkaian kegiatan “Jakarta Marketing Week” 2020" secara daring, Rabu (16/9).

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak hanya ditugaskan untuk mencari keuntungan, namun juga diberi tugas untuk mengabdi dengan memberikan kontribusi nyata bagi kepada kehidupan bangsa. Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam sambutannya menyampaikan bahwa BUMN merupakan ujung tombak yang membantu pemerintah dalam menghadapi Covid-19.

“Sejak Maret 2020, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang berat, Covid-19. BUMN Indonesia sebagai salah satu pilar pembangunan Indonesia harus menunjukan kreatifitas, inovasi, enterpreneurship dan leadership untuk membantu mengatasi dampak kesehatan dan ekonomi. Ajang ini mendorong BUMN memacu kreatifitas, inovasi, enterpreneurship dan leadership untuk mencapai kinerja BUMN lebih tinggi dari tahun ke tahun,” ucap Erick.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya PLN

untuk terus berinovasi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Terima kasih atas apresiasi ini. Hari ini, kami sedang bertransformasi, menekankan 4 pilar yaitu Lean, Green, Innovative dan Customer Focused, PLN saat ini sedang bertransformasi untuk menghadirkan layanan terbaik kepada pelanggan,” ujar Bob Saril.

Selain 3 kategori tersebut, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril juga menjadi Finalis Special Mention Chief Marketing Officer of The Year 2020 Kategori “Entrepreneurial SOEs”.

Tidak hanya itu, Direktur Human Capital dan Management PLN, Syovfi F. Roekman dan Direktur Keuangan PLN, Sinthya

Roesly juga dinobatkan sebagai Dewi BUMN atas perannya sebaga wanita dalam memajukan perusahaan BUMN. Penyelenggaran BUMN Marketers Awards tahun ini merupakan gelaran yang ke-8. Mengangkat tema “Seize the New Normal Momentum, New – Next – Post”, ajang ini mendorong berbagai perusahaan untuk terus inovasi, kreatif, inovatif dan entreprenurial dalam menghasilkan solusi untuk bangkit dari pandemi Covid-19.

Proses seleksi berlangsung dari Agustus hingga September 2020 diikuti oleh berbagai perusahaan BUMN dan Anak Perusahaannya. Penilaian secara keseluruhan dilakukan langsung oleh para juri dari Indonesia Marketing Association (IMA). (r/bul) (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Beberapa waktu terakhir ramai nasabah BNI mempertanyakan kartu Automated Teller Machine (ATM) yang tibatiba diblokir. Ada juga yang panik. Lalu beramai-ramai mendatangi outlet BNI. Pemimpin BNI Cabang Mataram, membawahi wilayah Pulau Lombok, Amiruddin menjelaskan pemblokiran ATM dilakukan untuk keamanan dana nasabah, BNI melakukan tindakan preventif berupa permintaan pengganti PIN (Force PIN) saat bertransaksi di ATM. Dengan kriteria, PIN ATM tidak pernah diganti lebih dari 6 bulan. Pemilik ATM terindikasi melakukan transaksi di ATM yang rawan skimming (Pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara ilegal. Lalu menguras dana nasabah). Pihak BNI sendiri secara terbuka telah menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan nasabah. Terutama nasabah-nasabah yang ATMnya diblokir.

“Ramainya nasabah yang meminta penggantian PIN di CS BNI karena tidak mengikuti alur pergantian PIN di ATM sampai dengan selesai,” jelas Amir kepada Suara NTB, Jumat (18/9) kemarin. Penggantian PIN ATM ini menurutnya, seharusnya tidak dilakukan di outlet BNI agar tidak terjadi antrean panjang nasabah. Bank telah menyediakan fasilitas dan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan penggantian PIN secara mandiri di mesin-mesin ATM BNI. “Penggantian PIN seharusnya dilakukan di ATM agar tidak mengantre di outlet,” jelas Amir.

Ada 7.000 potensi nasabah BNI yang harus melakukan penggantian PIN. Dimana, 4.000 diantaranya sudah sukses diganti. Amir menjelaskan cara melakukan penggantian pin secara mandiri di mesin ATM. Jika nasabah bertransaksi di ATM, kemudian diminta untuk melakukan penggantian PIN, maka harus dilakukan. Di layar ATM akan muncul alur penggantian PIN setelah kartu ATM dimasukkan. Lalu ikuti perintah dengan memasukan tanggal lahir (dd/mm/yyyy) dan harus dipastikan data yang dimasukkan sesuai dengan data base yang ada di BNI. Masukan PIN lama, masukan PIN baru 6 digit. PIN baru tidak boleh sama dengan PIN-PIN sebelumnya, tidak boleh menggunakan tanggal lahir, dan tidak direkomendasikan menggunakan nomor PIN baru dengan angka yang sama seluruhnya. Selanjutnya masukan ulang PIN baru, tetap enam digit. Proses berhasil dengan keluarnya struk proses berhasil dan keluarkan kartu.

Untuk mencoba kembali, lakukan tahapan memasukkan ulang kartu dengan PIN baru. Ikuti perintahnya, dengan menekan tombol pengecekan saldo tabungan yang tertera pada perintah di layar mesin ATM. Jika terpampang nominal saldo, maka proses penggantian PIN sudah pasti berhasil.

“Sebetulnya cukup gampang. Hanya saja banyak yang raguragu melakukannya secara mandiri,” demikian Amir. (bul)

PENGHARGAAN - PLN raih tiga penghargaan sekaligus di ajang BUMN Marketeers Award 2020

SUARA NTB Sabtu, 19 September 2020

Pemda Bentuk Satgas PENJUALAN 17 titik aset daerah Lombok Barat (Lobar) di Kota Mataram yang berlangsung beberapa tahun lalu kembali diungkit.

Pasalnya, sampai saat ini proses penjualan aset ini masih menyisakan tanda tanya besar bagi kalangan Pemda Lobar karena dianggap tak wajar. Lebih-lebih kejanggalan penjualan aset masih menjadi atensi Aparat Penegak Hukum bahkan KPK. Belajar dari hal ini, ke depan pemda tidak akan (Suara NTB/her) menjual aset secara paketH. Fauzan Husniadi an, namun titik per titik.

Hal ini ditegaskan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar H. Fauzan Husniadi. Pemda, ujarnya, berencana menjual aset daerah di Kota Mataram yang tak produktif. Rencananya, bulan Oktober atau November pihaknya akan mengajukan titik-titik aset yang rencananya dijual. Sesuai garis pimpinan bahwa penjualan aset dijual titik per titik.

“Bukan lagi grosiran (paketan), karena sampai hari ini yang pernah terjadi (penjualan 17 titik aset di Kota Mataram) menyisakan tanda tanya besar dan menyisakan permasalahan yang masih atensi APH termasuk KPK. Malah ada akan diungkit lagi itu, karena tidak wajar itu pada waktu itu,” ungkapnya.

Setahu dia, awalnya aset di Kota Mataram yang akan dijual 32 titik. Setelah itu mengerucut menjadi 28 titik. Lalu mengecurut lagi menjadi 17 titik sejak tahun 2017 lalu. Yang menyisakan tanya, aset ini dijual gelondongan (paketan) dan waktunya juga singkat. Hal ini juga menjadi sorotan DPRD, sehingga banyak yang menanyakan soal keputusan tahun 2011 tersebut. Pihaknya pun bersediia terbuka jika ada pihak APH meminta bantuan data terkait 17 aset tersebut.

Ia menegaskan pola semacam ini tak akan mengulang pola semacam ini dalam rencana penjualan aset ini ke depan.

Salah satu keseriusan pemda menyelesaikan permasalahan aset, adalah membentuk Satgas Penyelamat Aset Daerah. Dalam tim satgas ini melibatkan semua institusi APH, baik kepolisian, kejaksaan. Saat ini pihaknya menyusun kelengkapan tim Satgas ini. “Kami susun satgas ini, kalau tidak aral melintang tahun 2021 tim ini jalan,”tegas dia. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Razia Masker, Pelanggar Didominasi Masyarakat Umum Selong (Suara NTB) Razia masker yang implementasi penegakan Perda Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2020 di Lombok Timur (Lotim) terus berjalan sejak Senin 14 September 2020 lalu. Hingga Jumat (18/9), petugas berhasil menjaring ratusan pelanggar terdiri dari 86 sanksi denda dan 284 sanksi sosial.

Kasi Trantibum pada Satpol PP Lotim, Lalu Purwadi, S.STP., M.M., menerangkan pelanggar Perda dengan tidak memakai masker dalam upaya mencegah penularan Covid-19 didominasi oleh masyarakat umum. Sementara selama lima hari dilakukan operasi penegakan Perda tersebut, hanya satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjaring tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah.

Purwadi menjelaskan, berdasarkan pantauan di lapangan bahwa tingkat kesadaran masyarakat secara umum untuk memakai masker mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari penggu-

na jalan raya lebih banyak menggunakan masker, begitupun untuk masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Sementara pemberian sanksi denda dan sosial itu dengan melihat kemampuan finansial pelanggar.

“Jika pelanggar tidak membawa uang atau tidak mampu membayar denda sebesar Rp100 ribu. Maka kita arahkan ke sanksi sosial berupa membersihkan sampah,” terangnya.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik,MAP, mengatakan, penegakan Perda ini dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan

masyarakat menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Terdapat 60 petugas gabungan yang langsung turun dari berbagai instansi terkait. Terutama dalam operasi ini yang paling depan Satpol PP selaku aparat penegak perda.

Dalam penegakan di lapangan, kata Sekda, petugas langsung memberikan sanksi administrasi berupa denda dan sanksi soal bagi pelanggar, sehingga langsung dilakukan penindakan di tempat. Pasalnya, tindakan ini dilakukan lebih kepada menegakkan Perda dengan tujuan akhir pengendalian penyakit menular. (yon)

Bulog Jamin Ketersediaan Bapok Cukup hingga Akhir Tahun Selong (Suara NTB) Perum Bulog Cabang Lombok Timur (Lotim) memastikan jika ketersediaan beras dan sejumlah bahan pokok lainnya aman hingga akhir tahun 2020 ini. Misalnya posisi ketersediaan beras saat ini di Gudang Bulog Lotim mencapai 5.327 ton.

Demikian disampaikan, Kepala Bulog Cabang Lotim, Harisun, Jumat (18/9).

Selain ketersedian beras untuk Bulog aman sejumlah 5.372 ton. Komoditi lainnya berupa gula sebanyak, 86 ton, tepung 500 kilogram, dan minyak dalam proses pendistribusian. Artinya, (Suara NTB/yon) Harisun kata Harisun, pihaknya menjamin dalam posisi cukup dan aman hingga akhir tahun seiring dengan penyerapan tetap dilakukan.

Adapun untuk harga gabah kering giling (GKG) yang masuk, Rp5.300 per kilogram berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) berupa gabah kering. Sementara untuk beras sebesar Rp8.300 per kilogram dengan kualitas standar medium. Kualitas beras GKG yang diterima yaitu kadar air (KA) 14 persen dan kadar hampa (KH) kotoran maksimal 3 persen. Kualitas ini cukup tahan disimpan dalam waktu tertentu dan siap digiling untuk menghasilkan beras standar pada saatnya.

Akan tetapi, lanjut Harisun, penyerapannya tetap dilakukan meskipun saat ini masa panen raya sudah berakhir. Beras yang diserap harus mengikuti proses penggilingan menggunakan penggilingan mini yang disediakan atau GAT (Grat Analis Tester), sehingga beras yang masuk dipastikan sudah sesuai standar. Apabila saat proses penggilingan warnanya kuning semua, maka beras yang tidak memenuhi syarat akan ditolak.

Adapun keberadaan setok saat ini dipastikan cukup hingga akhir tahun. Meskipun nantinya terdapat hari-hari besar yang pada saat itu kebutuhan masyarakat terus mengalami peningkatan. “Harga medium Rp8.300, untuk premium mengikuti pasar. Kita tetap melakukan stabilisasi harga pangan sehingga harga beras tidak melonjak jauh,”tandasnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

SANKSI SOSIAL - Sejumlah pelanggar tak memakai masker di Lotim menerima sanksi sosial berupa membersihkan fasilitas umum dalam penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2020, Jumat (18/9).

Bimtek Kades Dianggap Penting

Usulan Banpres UMKM di KLU Membengkak Jadi 14 Ribu Tanjung (Suara NTB) Usulan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) calon penerima bantuan presiden (banpres) yang diusulkan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) membengkak. Data awal, usulan sejumlah 4.890 usaha meningkat menjadi total 14.000 usaha.

Plt. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM KLU, H. M. Najib, M.Pd., kepada wartawan Jumat (18/9) mengungkapkan, peningkatan jumlah UMKM calon penerima banpres tidak lepas dari animo masyarakat yang tinggi untuk memasukkan usulan. Usaha masyarakat pada katagori usaha mikro, kecil dan menengah, rata-rata ingin mengakses bantuan tersebut.

“Tim dari BPKP NTB sudah turun ke Diskoperindag untuk mengecek data tersebut. Tim BPKP sudah melakukan cleansing pada 9.995 penerima yang dinyatakan lolos ke tahap berikutnya,” ujarnya.

Menurut Najib, meski usulan tinggi namun tidak menjamin seluruh usulan dinyatakan memenuhi syarat. Sebab banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Dari 14 ribu usulan itu, masih ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan. Misalnya, NIK yang belum ada, atau NIK ganda. Kesalahan ini diperkirakan terjadi saat pengumpulan berkas di tingkat desa dan kecamatan.

“Tinggal bagaimana nanti hasil verifikasinya selanjutnya.

Masyarakat yang mengusulkan itu banyak, bisa saja ada human error,” sambungnya.

Pada proses finalisasi bantuan, usulan tiap daerah akan kembali diverifikasi oleh kementerian. Sebab kementerian juga akan mengukur kemampuan APBN untuk dibagikan ke kabupaten/kota. Pemerintah sendiri hanya menyiapkan 12 juta banpres kepada usaha mikro, kecil dan menengah.

“Saat pencairan, dana langsung ditransfer ke rekening masing-masing UMKM yang telah dicantumkan. Tidak melalui kabupaten maupun provinsi,” sebutnya.

Najib menegaskan, Pemda tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan bantuan. Melainkan hanya membantu memfasilitasi proses usulan dari kabupaten ke pusat. Sedangkan penentuan UMKM penerima ditentukan oleh kementerian terkait.

“Bantuan ini bertujuan untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi covid. Karena situasi saat ini, bisa dipastikan hampir semua pengusaha UMKM mengalami penurunan omset maupun modal,” tandasnya. (ari)

Halaman 4

(Suara NTB/her)

BERSIHKAN SUNGAI - Pemuda yang tergabung dalam KPMS Lapan Belek Lingkungan Dasan Geres Tengah Kota Gerung membersihkan sampah di sepanjang sungai, Jumat (18/9).

Sungai di Gerung Jadi Tempat Pembuangan Sampah Giri Menang (Suara NTB) Masyarakat di Lingkungan Dasan Geres Tengah Kelurahan Dasan Geres Kota Gerung prihatin dengan kondisi sungai yang berada di wilayah setempat. Lantaran sungai yang mengitari jantung ibukota itu menjadi tempat pembuangan sampah (TPS). Akibatnya, sepanjang sungai inipun ditumpuki sampah. Bahkan tumpukan sampah mengakibatkan sedimentasi sungai.

Prihatin dengan kondisi ini, masyarakat tertuama para pemuda setempat pun tergerak membentuk Komunitas Masyarakat Peduli Sungai (KMPS).

Mereka turun langsung bergotong-royong membersihkan sampah yang mengotori sungai Dodokan, Jumat (18/9).

Aksi bersih-bersih ini pun mendapatkan respons dari masyarakat sekitar dan dihadiri pihak Balai Wilayah Sungai (BWS), pihak kelurahan dan pihak terkait. Mereka turun membantu mengangkat sampah yang sebagian merupakan

kiriman dari daerah hulu.

Ketua KPMS Lapan Beleq, Azmil menuturkan aksi bersihbersih sungai tersebut diinisiasi oleh pemuda setempat, karena prihatin terhadap sungai yang ditumpuki sampah. Sangat berbeda jauh ketika ia masih kecil dulu, sungai ini bersih dan airnya jernih, sehingga warga bisa mengambil air dan mencuci pakaian di sana. “Akan tetapi beberapa tahun terakhir sampah menumpuk, kotor dan keluar bau tak sedap. Ini membuat kami prihatin,” terang Azmil.

Anggota DPRD Lobar, L. Irwan mendukung upaya warga mengatasi persoalan sampah dengan memfasilitasi pembentukan KMPS sebagai wadah warga untuk menangani kebersihan sungai dan pengolahan sampah ke depan. “Saya bersyukur warga punya niat baik peduli kebersihan sungai,”jelas politisi Gerindra ini.

Untuk penanganan sampah, pihaknya mendukung sepenuhnya dengan menyiapkan sarana prasarana, seperti gerobak

sampah, kendaraan toda tiga.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk menyiapkan amrol sampah dan pengaturan jadwal pengangkutan. “Sudah saya siapkan kendaraan sampah,” ujar dia. Diakui ada dua kendala penanganan sampah, yakni sarana prasarana dan kesadaran masyarakat yang perlu diedukasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Budi Darmajaya mengatakan terkait persoalan sampah di sungai bukan hanya di Dasan Geres, namun ada di beberapa titik seperti di Gunungsari.

Langkah penanganan yang dilakukan pihaknya sudah pasang plang, berkoordiansi dengan desa. Sehingga warga pun beralih membuang sampah di armada yang disiapkan oleh dinas. “Termasuk masalah sampah di Dasan Geres itu kita koordinasikan dengan pihak Dinas PUPR untuk dilakukan program normalisasi sungai,” ujar dia.(her)

Sepeda Santai Meriahkan Perayaan HUT TNI Ke-75 Praya (Suara NTB) Jajaran Korem 162/WB menggelar kegiatan sepeda santai dalam rangka peringatan HUT TNI yang ke 75 tahun 2020 ini. Kegiatan ini melibatkan semua matra yang ada di NTB, baik itu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara dengan menempuh jarak hingga 75 km, yakni dari Kota Mataram hingga kawasan The Mandalika Pujut Lombok Tengah (Loteng).

Selama kegiatan yang dipimpin langsung Danrem 162/ WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, diisi dengan kegiatan bakti sosial berupa pembagian ratusan masker kepada masyarakat serta penyaluran paket bantuan kebutuhan pokok bagi warga kurang mampu yang ada sekitar kawasan The Mandalika. Termasuk juga kegiatan donor darah dengan melibatkan berbagai unsur yang ada di daerah ini.

“Semua unsur kita libatkan dalam kegiatan ini. Sesuai dengan tema dari komando atas, sinergi untuk negeri,” terangnya kepada wartawan di kawasan The Mandalika, Jumat (18/9).

Kegiatan bersepeda sendiri dipilih juga sesuai arahan pimpinan, agar selalu berolahraga supaya tetap sehat dan fit. Hal ini juga sebagai salah

(Suara NTB/kir)

GOWES - Danrem 162/WB Ahmad Rizal Ramdhani, memimpin gowes 75 km di Loteng, Jumat (18/9). satu cara melawan penyebaran Covid-19 yang saat ini tengah menjadi pandemi, karena Covid-19 tidak akan menyerang mereka yang sehat dan fit.

Di Mataram, rombongan sempat singgah di RSU Provinsi NTB untuk memberikan apresiasi kepada para tim medis yang telah berjuang sejak bulan Januari sampai sekarang, sehingga kondisi Covid-19 di NTB sudah mulai menurun. Apalagi NTB saat ini berada di posisi 20 besar daerah dengan kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia.

“Capaian ini hal yang luar bi-

asa dan patut dipertahankan.

Bahkan harus terus ditingkatkan.

Dan, itu semua tidak lepas dari usaha keras dari para tenaga medis kita di daerah ini,” terangnya.

Untuk itu, tidak salah kalau kemudian para tenaga medis tersebut mendapat penghargaan, penghormatan dan perhatian dari semua pihak, berkat kerja keras tersebut. “Mereka, para tenaga medis juga manusia. Butuh perhatian, penghargaan serta support dari kita semua. Atas kinerja yang telah ditunjukkan selama melawan pandemi Covid-19,” tandas jenderal bintang satu ini. (kir)

Tanjung (Suara NTB) Agenda kunjungan luar daerah 33 kepala desa (kades) berikut pendamping dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2KBPMD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dianggap penting, karena beberapa alasan. Pertama, para kades yang 24 orang di antaranya kades baru belum pernah di bimbingan teknis (bimtek), sehingga pemahaman terhadap pengelolaan ADD dan DD kerap dikonsultasikan ke dinas.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas P2KBPMD KLU, Atmaja Gumbara, menegaskan program bimtek dari awal sudah teranggarkan di APBDes masing-masing. Idealnya agenda itu dilakukan setelah pelantikan pada 31 Januari silam atau paling lambat bulan Mei. Hanya saja, ketika itu urung dilakukan karena dampak pandemi sedang massif.

“Kawan-kawan kepala desa butuh dukungan pemahaman teknis dalam menyusun RPJMDes. Sejalan dengan amanat di Permendagri 82 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, di mana kades terpilih wajib mengikuti pelatihan di awal masa jabatan,” ujar Atmaja, Jumat (18/9).

Melihat dinamika persoalan di desa belakangan ini, menurut dia, menjadi alasan pentingnya dilakukan bimtek.

Ia mencontoh persoalan Desa Sesait, dimungkinkan muncul karena pemahaman kades yang tidak utuh.

Sementara pada kewa-

jiban teknis lain, para kades wajib menaati pengelolaan anggaran desa. Salah satunya, regulasi PMK yang mewajibkan kades melakukan rekonsiliasi anggaran dari 20152019. Akumulasi anggaran Silpa yang belum teranggarkan di APBDes harus dikembalikan ke kas negara melalui transfer dari kas desa kas daerah lalu ke pusat.

“Laporan hasil rekonsiliasi Silpa di beberapa desa, ternyata banyak kades yang tidak berani tanda tangan. Meski sudah kami jelaskan bahwa tidak dampak hukumnya bagi kades baru, tapi mereka masih ragu,” tandasnya.

Terpisah, rencana bimtek kades baru itu mendapat dukungan moril dari mantan Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH. Ia mendukung upaya bimtek agar para kades mendapat tambahan pengetahuan, sehingga pengelolaan DD dan ADD berjalan dengan benar.

Namun demikian menurut dia, para kades harus memastikan perjalanan ke luar daerah itu harus sesuai dengan standar Covid. Yakni melakukan rapid test sebelum berangkat dan melakukan karantina mandiri sekembalinya ke desa masing-masing.

“Semoga hasil bimtek dapat memberikan tambahan pengetahuan, sehingga kawan kawan kades setidaknya mengetahui bahwa desa ini memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun untuk kepentingan apapun,” ujarnya. (ari)

Usulan Pemberhentian Ahmad Ziadi Diajukan ke Gubernur Praya (Suara NTB) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) telah mengajukan usulan pemberhentian salah satu anggotanya, Ahmad Ziadi ke Gubernur NTB, karena dipastikan bakal maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng, Desember mendatang. Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Loteng, Suhadi Kana, S.H., kepada Suara NTB, Jumat (18/9).

“Hari ini (Jumat kemarin, red) surat usulan pemberhentian Ahmad Ziadi kita ajukan ke Gubernur NTB, melalui Bupati Loteng,” terang Suhadi Kana.

Sebelumnya, pada tanggal 14 September, pimpinan DPRD Loteng menerima surat pengajuan pengunduran diri yang diajukan oleh Ahmad Ziadi. Sehari kemudian, surat usulan pemberhentian Ahmad Ziadi juga diterima pimpinan DPRD Loteng dari Partai Demokrat.

Atas dasar itulah kemudian pimpinan DPRD Loteng menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur NTB, melalui pemerintah daerah. “Dengan telah diusulkannya pemberhentian tersebut, maka saat ini Ahmad Ziadi sudah tidak aktif lagi di kegiatan-kegiatan sebagai anggota Dewan. Tapi statusnya masih sebagai anggota Dewan, sampai turunnya SK pemberhentian dari Gubernur NTB,” ujarnya.

Meski masih dikatakan sebagai anggota DPRD Loteng, Ahmad Ziadi sudah tidak menerima hak-haknya sebagai anggota dewan, baik itu beru-

pa gaji maupun tunjangan lainnya. Terakhir, Ahmad Ziadi memperoleh gaji pada awal September kemarin.

Lalu bagaimana dengan penggantinya? Suhadi Kana mengatakan, sampai saat ini belum ada usulan dari Partai Demokrat selaku pemilik hak.

Karena sesuai aturannya, usulan pengganti baru bisa diajukan oleh partai politik setelah setelah SK pemberhentian dari Gubernur NTB terbit. Jika belum ada SK Gubernur, maka usulan pengganti belum bisa diajukan.

“Mekanismenya, pimpinan DPRD Loteng mengajukan usulan pemberhentian ke Gubernur NTB melalui pemerintah daerah. Setelah SK pemberhentian turun, dilanjutkan dengan usulan nama pengganti oleh partai politik pemilik kursi,” jelasnya.

Beda halnya kalau anggota dewan itu meninggal dunia, seperti kasus anggota DPRD Loteng dari Fraksi Partai NasDem, H.L. Arabiah, partai politik sudah bisa mengajukan nama pengganti. Tanpa harus ada proses pengusulan pemberhentian segala.

Nama calon pengganti tersebut diajukan ke pimpinan DPRD Loteng, kemudian dilanjutkan ke KPU Loteng untuk dilakukan verifikasi kelayakan calon pengganti bersangkutan.

Setelah itu diajukan lagi ke pimpinan DPRD Loteng, untuk selanjutnya diusulkan ke Gubernur NTB melalui pemerintah daerah. Untuk diterbitkan SK pengangkatan anggota dewan Pergantian Antar Waktu (PAW). (kir)

SUARA NTB Sabtu, 19 September 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Kekeringan Meluas, Penanganan Tak Jelas Taliwang (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku hingga kini penanganan kekeringan di wilayah setempat tidak kunjung ada kejelasan. Sebab usulan anggaran sebesar Rp200 juta tidak kunjung disetujui meski status siaga darurat ditetapkan. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya anggaran yang disiapkan di APBD untuk penanganan musibah tahunan tersebut.

“Kami tidak ada anggaran untuk, sehingga kami kami belum melakukan distribusi air bersih ke masyarakat.

Apalagi di APBD juga tidak disiapkan sehingga kami tidak bisa melakukan intervensi lebih lanjut terhadap bencana kekeringan yang terjadi saat ini,” ungkap Kepala pelaksana BPBD kepada Suara NTB melalui Kasi Kedaruratan Syaiful Arif, Jumat (18/9).

Diakuinya, kebutuhan anggaran penanganan kekeringan ke Provinsi sudah dilakukan sejak lama, tetapi sampai saat ini belum juga direspon.

Sehingga distribusi air bersih ke masyarakat yang membutuhkan sampai saat ini belum juga ada kejelasan. Hanya saja kondisi kekeringan yang melanda wilayah setempat belum masuk kategori ekstrem karena masih ada hujan meskipun tidak intens.

Kendati demikian, pihaknya

lah KK terdampak mencapai 942 dan Kecamatan Taliwang sebanyak tiga desa dengan jumlah KK 508. Jika usulan anggaran tersebut di setujui maka masing- masing desa akan mendapatkan air bersih minimal 10 sampai 5 tangki perhari tergantung dari tingkat kekeringan yang dialami oleh desa.

“Desa- desa ini selalu menjadi langganan tiap tahunnya karena lokasinya yang berada di ketinggian serta berada di pesisir,” pungkasnya.

tetap berharap supaya usulan anggaran bisa segera direspon dan disetujui agar masyarakat yang membutuhkan air bersih bisa terbantu. Apalagi musim kemarau diprediksi masih akan terjadi hingga pertengahan bulan Oktober mendatang. “Memang kendala dalam penyaluran air bersih berada di ketersediaan anggaran, makanya kami berharap supaya usulan anggaran bisa disetujui supaya kami bisa segera bekerja,” ujarnya.

Berdasarkan data laporan yang masuk saat ini baru desa Kelanir yang sudah mulai meminta bantuan air bersih. Tapi untuk sementara ini belum bisa terealisasi karena anggarannya belum tersedia. Selain desa dimaksud, pihaknya juga mencatat ada sekitar tiga desa di Kecamatan Poto Tano dengan jumlah keluarga terdampak mencapai 1.210 KK. Di Kecamatan Seteluk ada sekitar empat desa dengan jum-

Meluas ke 18 Kelurahan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kota Bima, Ir. H. Sarafuddin MM, mengatakan kekeringan dan krisis air bersih di wilayah Kota Bima kini meluas ke 18 Kelurahan. “Sebelumnya hanya 12 Kelurahan. Tapi sekarang bertambah jadi 18 Kelurahan,” katanya, Jumat (18/9).

Lebih lanjut dikatakannya,

Dikes Dompu Rencanakan Swab Nakes dan Paramedis

(Suara NTB/aan)

KERING – Areal yang terdampak kekeringan di berbagai kabupaten/kota di Pulau Sumbawa kian luas. Sayangnya, penanganan dampak kekeringan seolah tidak diwarnai kejelasan.Tampak salah satu daerah perbukitan di Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang tampak kering di musim kemarau ini.

SPAM, yang meliputi aset berupa lahan, unit air baku, unit produksi, jaringan perpipaan transmisi, distribusi air minum serta jaringan perpipaan pelayanan dan sambungan rumah.

Salurkan Air Bersih Kekeringan yang makin meluas berdampak terhadap berkurangnya air bersih di Sumbawa. PMI Sumbawa pun

turut membantu dengan tetap menyalurkan air bersih kepada masyarakat.

“Dampak kekeringan air sumur sudah mulai berkurang.

Sehingga tahun inipun kita akan tetap melaksanakan operasional pemberian bantuan air bersih,” kata Ketua PMI Sumbawa, Drs. H. Rasyidi.

Dalam penyaluran air bersih tahun ini, jelasnya, polanya sedi-

kit berbeda karena kemampuan dari PMI sangat terbatas.

Karenanya bagi masyarakat ataupun pihak lainnya yang memiliki kelebihan diharapkan berpartisipasi membantu PMI menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak.

“Masyarakat yang ada kelebihan kita harap dapat membantu PMI dalam menyalurkan air bersih,” terangnya. (ils/uki/ind)

Simulasi Belajar Tatap Muka Mulai KPU Dompu Verifikasi Perbaikan Dokumen Dilaksanakan di Dua Kecamatan Dua Bapaslon

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya memulai kegiatan simulasi belajar tatap muka dalam kelas, tingkat SD dan SMP di 2 kecamatan. Kegiatan belajar normal di tengah pandemi Covid-19 itu pun sudah dimulai sejak tanggal 14 September lalu.

Kepala Dinas Dikbud KSB, H. Mukhlis menjelaskan, kegiatan simulasi belajar tatap muka itu dilaksanakan di 14 sekolah SD dan 4 sekolah SMP yang ada di kecamatan Jereweh dan Brang Ene. “Mulainya sejak Senin tanggal 14. Jadi sekarang sudah hari kelima anak-anak belajar tatap muka,” terangnya kepada wartawan, Jum’at (18/9).

Sebelum simulasi belajar normal itu dilaksanakan. Dikatakan H. Mukhlis, seluruh sekolah telah dicek kesiapannya dalam hal penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Mulai dari infrastruktur hingga keorganisasian internal sekolah termasuk daya dukung ekternalnya telah dipastikan siap.

“Sekolahnya siap, izin orang tua siswa ada, zona wilayah dua kecamatan juga sudah hijau. Dan terpenting kepala daerah (bupati) telah memberikan rekomendasi diadakannya simulasi belajar tatap muka (di sekolah) untuk dua kecamatan itu,” papar H. Mukhlis.

Untuk memastikan, seluruh protokol pencegahan Covid-19 diterapkan sekolah. Dinas Dikbud KSB membentuk tim pemantau. Setiap hari tim yang terdiri dari pengawas sekolah dan personil dinas itu turun langsung ke sekolah-sekolah melakukan pemantauan.

Menurut H. Mukhlis, ada 3 fokus pemantauan yang dilakukan tim selama pembelajaran tatap muka berlangsung. Pertama saat kedatangan siswa ke sekolah, kedua proses selama

Dompu (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, berencana mengambil sampel swab semua Tenaga Kesehatan (Nakes) dan paramedis, khususnya mereka yang memiliki riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi positif, baik itu balita inisial I atau nakes terpapar di Puskesmas Kota. Langkah tersebut tidak lain untuk memperkecil rantai penularan Covid-19.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) (Suara NTB/Jun) Dikes Dompu, Abubakar Abubakar Husain Husain kepada wartawan di kantornya menyampaikan, penyakit menular dan mematikan ini tidak lagi sekedar menyerang warga biasa, tetapi tenaga kesehatan pun ikut terpapar. “Makanya ini kita rencanakan untuk swab semua nakes, terutama yang punyak riwayat kontak dengan pasien positif,” terangnya.

Cukup mendesak untuk dilakukan swab pada situasi saat ini, lanjut dia, ialah mereka yang memiliki riwayat kontak dengan balita dan nakes terpapar Covid-19 di Puskesmas Kota. Seperti misalnya tim medis rumah sakit serta tenaga kesehatan pada puskesmas terdekat.

Mereka sangat potensial terpapar dan menjadi sumber penularan Covid-19 di tengah-tengah masyarakat. Pun tak kalah penting yakni setiap pasien yang tengah ditangani pusat pelayanan kesehatan tersebut. “Karena sekarang sudah ada nakes yang positif, mau tidak mau harus di-swab semua termasuk masyarakat yang sedang dilayani,” ujarnya.

Selain nakes dan paramedis pada wilayah kota, tambah Abubakar Husain, dalam kesimpulan rapat internal pihaknya juga berencana untuk mendeteksi penularan Covid-19 disemua puskesmas yang ada di delapan kecamatan. Termasuk lewat tes cepat setiap pasien yang baru masuk meski tak memiliki gejala. (jun)

(Suara NTB/ist)

HASIL VERIFIKASI - Ketua KPU KSB Denny Saputra menyerahkan hasil verifikasi dan penelitian syarat calon kepada pasangan Firin - Fud, Jumat (18/9).

(Suara NTB/ist)

TATAP MUKA - Kegiatan simulasi belajar tatap muka di salah satu SMP di kecamatan Jereweh. pembelajaran dan ketiga kepulangan siswa usai mengikuti pelajaran di dalam kelas. “Alhamdulillah hingga hari keempat kemarin (Kamis) laporan tim semua lancar,” timpalnya.

Simulasi bejalar dalam kelas untuk sekolah di dua kecamatan itu rencananya akan berlangsung selama 2 pekan ke depan. Setelahnya, Dinas Dikbud KSB akan melakukan evaluasi. Jika nantinya dinyatakan berhasil maka sekolah dapat terus melanjutkan proses belajar normalnya tersebut dengan tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Diungkapkan H. Mukhlis, dimulainya simulasi belajar tatap muka di dua kecamatan itu telah memotivasi sekolah lainnya untuk melakukan hal yang sama. Namun pihaknya sementara ini tetap akan melakukan kajian dan evaluasi terhadap sekolah-sekolah tersebut sebelum memberikan izin.

“Kalau sekolahnya sebenarnya sudah siap yang ada di kecamatan lain. Tapi kan faktor eksternalnya yang belum memungkinkan sekarang ini karena masih ada yang zona

merah kasusnya (Covid-19).

Tapi kalau nanti di dua kecamatan ini berhasil tentu kita akan jadikan model untuk sekolah lain. Dengan begitu semua sekolah kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti sedia kala.

Tentu tadi catatannya dengan tetap menaati protokol pencegahan Covid-19,” beber mantan Asisten I Setda KSB ini.

Selanjutnya H. Mukhlis menambahkan, teknis belajar tatap muka dalam kelas telah disusun sedemikian rupa mengikuti protokol pencegahan Covid-19. Di mana kapasitas ruang belajar dibatasi sebanyak 50 persen sehingga jarak aman antar siswa selama berada dalam kelas tetap terjaga. Berikutnya siswa juga djwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD) dan sebelum masuk kelas dilakukan pengecekan suhu tubuh dan mensterilisasi diri, minimal dengan cara mencuci tangan.

‘Interaksi antar siswa juga dibatasi. Bahkan larangan saling memiman peralatan tulis menulis kita berlakukan,” pungkasnya. (bug/*)

Dompu (Suara NTB) – KPU Kabupaten Dompu, sudah menerima berkas dokumen perbaikan syarat calon untuk dua Bapaslon, yakni pasangan Eri-HI serta H Syaifurrahman Salman dan Chika atau yang akrab dengan jargon Suka.

Hasilnya, belum bisa dipastikan karena masih dalam proses verifikasi dan klarifikasi.

Koordinator Divisi Hukum KPU Dompu, Agus Setiawan kepada wartawan, Jumat (18/9) menyampaikan, kedua Bapaslon yang dinyatakan belum memenuhi syarat ditahap verifikasi awal, pada Tanggal 16 September kemarin sudah melakukan pengembalikan terhadap berkas dokumen perbaikan mereka. “Cuma untuk hasilnya masih kita lakukan verifikasi dan klarifikasi,” ungkapnya.

Verifikasi dan klarifikasi ulang terkait berkas dokumen perbaikan dua Bapaslon tersebut, lanjut dia, akan dilakukan sampai 22 September mendatang. Selajutnya diumumkan sekaligus menetapkan pasangan calon dalam Pilkada ini.

Untuk dua persoalan yang dihadapi masing-masing Bapaslon, baik menyangkut ijazah dan syarat bagi eks napi koruptor mencalonkan diri, menurutnya sama-sama memiliki potensi menggugurkan mereka sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. “Kalau tidak lengkap atau tidak sah yah berpotrnsi menggugurkan. Kalau lengkap kan kemar-

(Suara NTB/Jun)

Agus Setiawan in lengkap, tapi keabsahan juga menggugurkan,” tegasnya.

Sementara disinggung Daftar Pemilih Sementara atau DPS, Agus Setiawan menjelaskan, pihaknya sudah melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten sekaligus penetapan. Rinciannya, untuk laki-laki terdapat 81.333, sedangkan perempuan 82.516 pemilih. Sehingga total keseluruhan ada 163.849. Rekapan tersebut sekarang sudah dikirim ke semua partai politik, Bapaslon termasuk Pemerintah Desa/Kelurahan untuk mendapat respon masing-masing. “Per hari ini kita juga kirim ke PPS untuk dilakukan pengiriman ke Desa/Kelurahan masing-masing untuk mendapat tanggapan masyarakat,” pungkasnya. (jun)

Disnakeswan Beri Peringatan Rekanan Pengadaan Bibit Ternak

KPU KSB Nyatakan Firin - Fud Telah Penuhi Syarat Calon

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengadaan ratusan bibit ternak bernilai miliaran rupiah di Kabupaten Sumbawa mengalami keterlambatan. Sejak kontrak ditandatangani Agustus lalu, baru 10 ekor ternak yang dikirimkan ke kelompok. Sehingga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) setempat memberikan peringatan kepada rekanan untuk melakukan percepatan.

Kepala Disnakeswan Kabupaten Sumbawa, H. Junaidi, S.Pt menyampaikan, tiga paket pengadaan bibit ternak ini sudah dilakukan penentu-

(Suara NTB/dok)

Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah melakukan verifikasi dan penelitian terhadap berkas syarat calon pasangan Bupati - Wakil Bupati HW. Musyafirin - Fud Syaifuddin (Firin - Fud). Dan hasilnya, pasangan calon petahana di Pilkada KSB ini dinyatakan telah memenuhi syarat.

“Berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian yang telah kami lakukan terhadap syarat calon yang telah diajukan pasangan H. W. Musyafirin - Fud Syaifuddin. Kami simpulkan semuanya telah memenuhi syarat,” kata Ketua KPU KSB, Denny Saputra sesaat sebelum menyampaikan hasil verifikasi dan penelitian syarat pasangan calon kepada pasangan Firin - Fud yang hadir langsung ke kantor KPU KSB, Jumat (18/9).

Ketua Tim Koalisi Rakyat Luar Biasa (koalisi parpol pengusung Firin - Fud), Norvie Aperiansyah yang turut mendampingi ‘jagoannya’ dalam acara tersebut, menyampaikan, rasa syukurnya dengan ketetapan KPU tersebut. Menurut dia, hal itu menandakan bukti bahwa pasangan calon yang didukungnya sudah benar-benar siap mengikuti seluruh rangkaian kontestasi Pilkada kali ini. “Ini tanda ya bahwa partai koalisi dan calon kami telah sangat siap sejak awal,” timpalnya.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KPU KSB. Dikatakan Norvie, seluruh elemen penyelenggara Pilkada telah banyak membantu kelancaran pihaknya dalam menyiapkan syarat pencalonan dan syarat calon pasangan yang diusungnya selama ini. “Terima kasih kepada Bawaslu juga selama ini terus membuka ruang konsultasi, sehingga kami dapat mudah melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan,” timpalnya.

Ke depan, lanjut politisi PKS ini, pihaknya tetap berharap kerja sama dari KPU maupun Bawaslu. Terutama, selama masa tahapan kampanye, sehingga dalam pelaksanaanya, pasangan yang diusungnya tidak melanggar rambu-rambu aturan yang telah ditetapkan. “Mohon kami terus diarahkan karena kami ingin kemenangan di Pilkada nanti diperoleh dengan cara-cara baik tentunya,” pungkasnya.

Dengan terpenuhinya syarat calon itu, pasangan berjuluk F-Three (F3) ini tinggal menunggu ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pilkada KSB. Rencananya, KPU KSB sendiri akan menggelar acara penetapan tersebut pada tanggal 23 September mendatang. (bug)

penyebab meluasnya kekeringan dan krisis air tersebut akibat kemarau. Selain itu, diperparah kawasan hutan banyak yang gundul sehingga mengakibatkan terus berkurangnya sumber mata air.

Untuk mengatasi agar tidak meluas kekeringan dan krisis air bersih, pihaknya rutin menyalurkan air di wilayah terdampak. BPBD setempat juga terus berkoordinasi dengan OPD lain, seperti Dinas Perkim untuk membangun sarana dan prasarana pengeboran air.

“Kemudian DLH untuk memetakan sumber mata air yang ada di Kota Bima agar tetap dijaga dan dirawat bersama,” katanya. Sementara untuk memenuhi kebutuhan dan memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menandatangani nota kesepahaman dengan PDAM Bima.

“Kesepakatan kerjasama ini untuk membangun sistem pelayanan air minum (SPAM) di wilayah kota Bima,” kata Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE. Ia mengaku nota kesepahaman tersebut tercantum pengelolaan sarana dan prasarana

H. Junaidi

an pemenang dan penandatanganan kontrak. Masing-masing sapi dengan tinggi 102 cm sebanyak 445 ekor, sapi dengan tinggi 110 cm 75 ekor dan kambing 189 ekor.

Selama sebulan lebih berjalan, untuk sapi dengan tinggi 102 cm baru 10 ekor yang sudah memenuhi syarat dan didrop ke satu kelompok.

Kelanjutan seleksi kembali akan dilanjutkan pada pekan depan. Sedangkan untuk sapi dengan tinggi 110 cm dan kambing, akan dilakukan seleksi oleh tim selektor pada Senin pekan depan. Dari capaian yang ada, pihaknya sudah memberikan peringatan dan memanggil rekanan agar melakukan percepatan.

“Memang kami sudah ada kesepakatan awal bahwa jika pada satu bulan pertama tidak ada progres atau belum memenuhi 30 persen dari total jumlah pengadaan, maka akan diberi peringatan terhadap rekanan. Dan itu sudah kami laksanakan. Atas dasar peringatan yang sudah kita

layangkan itu, kemarin baik untuk pengadaan sapi dan kambing sudah dipanggil oleh PPK,” ujarnya, Jumat (18/9).

Pihaknya pro aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para rekanan untuk melakukan percepatan. Mengingat progresnya berjalan lamban sejak dilakukan penandatanganan kontrak 14 Agustus lalu. Dalam waktu yang tersisa beberapa bulan ini, diharapkan pengadaan bibit ternak ini dapat diselesaikan. “Saya lebih pro aktif mengkomunikasikan langsung.

Karena mengingat waktu yang tersisa. Ini kontraknya sudah satu bulan lebih dan berakhir pada 11 Desember 2020. Dalam sisa waktu beberapa bulan ini, kita berupaya untuk mempercepat,” terangnya.

Dengan waktu yang tersisa, pihaknya optimis pengadaan dapat diselesaikan hingga berakhirnya kontrak. Karena potensi bibit ternak untuk pengadaan cukup besar. Apalagi dari informasi yang diperoleh, belum ada kabupaten/kota lain yang melakukan pengadaan bibit ternak. Sehingga tidak ada yang berpotensi dijualkan ke luar daerah. “Saya optimis bisa diselesaikan. Karena potensi kita besar untuk bibit dengan jumlah seperti itu dan spek yang ada. Insya Allah dengan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan rekanan pasti bisa,” tukasnya. (ind)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Syamsihidayat

Lukman Hakim

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengingatkan jajarannya di tingkat Panwascam menjelang tahapan kampanye pasangan calon. Agar Panwascam dan Pengawas Desa memiliki pemahaman yang sama soal regulasi dan tetap menjaga integritas.

“Tahapan Kampanye sudah di depan mata. Ini tahapan yang krusial, jadi kita harus tetap solid dan tetap menjunjung tinggi integritas kita,” papar Ketua Bawaslu Sumbawa, Syamsihidayat S.IP, yang sebelumnya telah turun melakukan pengawasan ke kecamatan memastikan kesiapan jajarannya.

Menurutnya, Bawaslu sampai ke jajaran tingkat bawah harus memiliki persepsi yang sama dalam melakukan pengawasan. Regulasi aturan tentang kampanye harus dipahami dengan benar sebagai senjata atau modal dalam melakukan pengawasan. “Apa yang dilarang dan apa yang tidak diperbolehkan dalam kampanye nanti

harus benar benar kita pahami. Misalnya larangan berkampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan maupun tentang larangan ASN dan Kepala Desa, harus benar-benar kita pahami tentang aturan tersebut dan hal itulah yang menjadi regulasi dan dasar kita dal;am melakukan pengawasan,” tegas Syamsi.

Koordinator Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Lukman Hakim, SP, M.Si juga menyampaikan Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Desa harus memiliki pemahaman yang sama dan harus mengerti tentang regulasi dalam melakukan pengawasan.

“Sehingga nantinya mereka bisa bertugas dan melakukan pengawasan dengan baik serta memiliki kepercayaan diri yang kuat,” ungkap Lukman. Ia mengingatkan para Paslon dalam berkampanye nantinya untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Sebab hal ini juga sudah di jelaskan dalam regulasi tentang tata cara kampanye. (arn)

Jelang Masa Kampanye, Bawaslu Ingatkan Kesiapan Jajarannya

SUARA NTB Sabtu, 19 September 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Prodi Pendidikan Agama Hindu STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Pengabdian Masyarakat Mataram (Suara NTB) – Program Studi (Prodi) Pendidikan Agama Hindu Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram yang telah beralih status menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Dusun Rincung, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan itu digelar mulai Jumat (18/9) sampai dengan Kamis (24/9).

Ketua Panitia Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat I Gusti Lanang Ngurah Weda, S.S., M.P., menyampaikan, kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan bagian dari pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Dalam pengabdian masyarakat kali ini mengusung tema Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Hindu di Era New Normal.

Adapun materi yang akan disampaikan dalam kegiatan ini adalah materi konsep dan teori pembelajaran aksara Bali, teori dan praktik yoga, teori dan praktik tari, melukis, materimateri Pendidikan Agama Hindu yang khususnya terkait penanaman etika bagi peserta didik dan pembelajaran Dharma Gita. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dan pelaksanaannya dianggarkan dan dibebankan kepada DIPA STAHN Gde Pudja Mataram.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini akan lebih banyak diarahkan ke Pasraman Amerta Sanjiwani. Pemilihan lokasi pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi lokasi Pasraman Amerta Sanjiwani merupakan lokasi desa terpencil di Kabupaten Lombok Barat.

“Memiliki jarak lumayan jauh dari kota dan pusat pemerintahan, dan di lokasi ini terdapat banyak umat Hindu

yang belum terjamah dan perlu mendapatkan perhatian dalam penyuluhan bidang Ilmu Pendidikan Agama Hindu, sehingga lokasi ini menjadi lokasi pengabdian masyarakat prodi Pendidikan Agama Hindu,” jelasnya.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diikuti 21 peserta yang terdiri dari anggota Pasraman Amerta Sanjiwani di Dusun Rincung, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi Pendidikan Agama Hindu terdiri dari 12 orang, yaitu sembilan dosen dan tiga mahasiswa STAHN Gde Pudja Mataram.

Direktur Pascasarjana STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati, S.E., Ak., M.M., selaku yang mewakili Plt. Rektor IAHN Gde Pudja Mataram menyampaikan, pelaksanaan pengabdian kepada

masyarakat STAHN Gde Pudja Mataram di era new normal Pandemi Covid-19 ini tetap mengedepankan dan memperhatikan protokol kesehatan, salah satunya penggunaan masker dan penjarakan fisik.

Ia mengatakan, harapan dari lembaga dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah dapat memberikan manfaat khususnya dalam penanaman dan penguatan nilai-nilai ajaran Agama Hindu, sehingga adanya suatu kemantapan bagi umat dalam membawa identitasnya sebagai umat Hindu.

Disampaikan juga bahwa sebagai pengembangan kedaerahan khususnya di Rincung ini adalah lahirnya putra daerah, putra daerah inilah yang nantinya akan menjadi tumpuan dalam mengembangkan daerah khususnya pengembangan ajaran Hindu.

“Oleh karenanya besar harapan agar putra-putra

daerah ini dapat bergabung di STAHN Gde Pudja Mataram yang kini telah berubah status menjadi IAHN Gde Pudja Mataram, sehingga ketika bergabung dan menjadi alumni STAHN dapat membawa materi dan pengetahuan bagi mendukung dan mengembangkan daerah,” ujarnya.

Ketua Banjar Marga Rahayu Rincung, I Nyoman Tarsa menyampaikan apresiasi sedalamdalamnya dan sangat berterima kasih dengan datangnya kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi Pendidikan Agama Hindu dapat memberikan wawasan dan informasi, sehingga dapat membantu masyarakat Hindu dalam mengimplementasikan nilai-nilai ajaran agama Hindu. “Sehingga terjadi penguatan atas keyakinan umat dalam menjalankan setiap pelaksanaan kegiatan keagamaan Hindu,” ujarnya.

Ketua Pasraman Amerta

(Suara NTB/ist)

PENGABDIAN - Panitia Pengabdian Prodi Pendidikan Agama Hindu STAHN Gde Pudja Mataram saat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Dusun Rincung, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Jumat (18/9).

Sanjiwani, Pinandita I Made Merta Wijaya menyampaikan, kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat diperlukan khususnya bagi siswasiswa Pasraman Amerta Sanjiwani. Namun pada pelaksanaannya tetap mematuhi

protokol kesehatan. Dengan adanya pelaksanaan pengabdian masyarakat Prodi Pendidikan Agama Hindu diharapkan ke depannya Pasraman Amerta Sanjiwani lebih berkembang, sehingga dapat diakui secara resmi. (ron/*)

Harus Sesuai Kebijakan SKB

Simulasi dan Keputusan Pembelajaran Tatap Muka (Suara NTB/ist)

BERSAMA - Kepala SMKN 2 Gerung bersama Wakasek dan para guru pembimbing Lomba LKS Tingkat Nasional.

LKS Tingkat Nasional

Lima Pelajar di Lobar Wakili NTB Giri Menang (Suara NTB) – Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Nasional dimulai tanggal 18-25 Oktober tahun 2020. Di NTB, ada beberapa sekolah yang ikut kompetisi tingkat nasional tersebut. Salah satu sekolah yang banyak mengutus peserta di NTB adalah SMKN 2 Gerung Lombok Barat (Lobar). Terdapat lima peserta yang ikut mengikuti empat mata lomba.

“Kami (SMKN 2 Gerung) mewakili NTB di lomba LKS tingkat nasional, ikut empat mata lomba, tiga mata lomba di bidang tenaga kelistrikan,”jelas Pembimbing LKS Mata Lomba Electrical Instalation, Andi Sudrajat W, Jumat (18/9).

Empat mata lomba tersebut, yakni Electrical Installation dengan nama peserta Indrawan. Mechatronic dengan peserta atas nama I Putu Kertiyasa dan Muhammad Faizur Rivan. AC and Refrigrator diikuti peserta atas nama Nurahman dan IT Network System Admimistration diikuti Kusuma Ningrat.

Guru Pembimbing, Andi Sudrajat mengatakan dari empat mata lomba yang diikuti tersebut sudah dilakukan persiapan masa uji coba dilaksanakan tanggal 14-S0 september. Saat ini sudah masuk hari ke empat uji coba.

Dari empat lomba ini, ada dua mata lomba yang menurut juri harus dikerjakan melalui rumah sesuai dengan tempat LKS kali ini berprestasi dari rumah, sehingga pihaknya tidak bisa berbuat banyak memindahkan lokasi. Di antara empat mata lomba ini, hampir keseluruhan mata lomba pihak sekolah sudah memiliki peralatan yang memadai dibandingkan provinsi lain. Contohnya di bidang Mekatronik, mereka peralatannya belum lengkap, karena sebelumnya persiapannya standar. ‘’Kalau di kita untuk Mekatronik hampir keseluruhan peralatan yang dibutuhkan itu kita sudah punya, dapat dari mana? Sebagan dari alokasi pengampu LKS nasional, NTB dapat alat mekatronik dihibahkan ke kita,’’ jelas dia. Selain itu pihak sekokah mendapatkan bantuan peralatan teknik pendingin dan udara.

Untuk alat elektrikal, di sekolah sudah diterapkan KNX atau peralatan listrik sistem koneksi jarak jauh, sehingga bisa mengatur bagaimana pencahayaan dan kontrol rumah menggunakan programmer. “anak-anak kami juga punya pengalaman bagaimana memprogram ini, sehingga tidak terlalu kesulitan,”jelas dia.

Ia menambahkan lomba ini nantinya akan dilakukan melalui online, sehingga perlu disiapkan matang sebelum hari H pelaksanaan lomba terkait bagaimana siswa mengkomunikasikan pekerjaan dan teknik-tekniknya. Pihak sekolah juga melakukan home visit dan mengundang siswa ke sekolah dengan penerapan protokol covid-19.

Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas, Samsuddin mengatakan SMKN 2 Gerung satu-satunya sekolah di NTB yang jumlah pesertanya paling banyak ikut lomba LKS tingkat nasional. “Walaupun berada di kaki bukit, tengah sawah, tapi prestasi nasional. Sudah banyak bukti, anak-anak kami semakin bertambah mendapatkan prestasi tingkat nasional,”ujar dia. (her)

Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan simulasi di jenjang SMAN, SMKN, dan SLBN di NTB serta di jenjang pendidikan dasar di beberapa kabupaten/kota dilaksanakan mulai pekan ini.

Meski demikian, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB mengingatkan agar pelaksanaan simulasi atau keputusan pembelajaran tatap muka harus sesuai dengan penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri.

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Mohammad Mustari, MM., MA. Ph.D., pada Jumat (18/9) mengatakan, pelaksanaan simulasi tetap harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik, tenaga kependidikan, dan orang tua serta masyarakat. “Namun tetap harus mengacu protokol kesehatan di masa transisi sesuai SKB 4 menteri,” jelasnya.

Mustari juga mengingatkan, pembukaan sekolah nantinya

harus tetap mengikuti ketentuan SKB empat menteri terkait pelaksanaan pembelajaran di zona selain merah dan oranye, yakni di zona kuning dan hijau, untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Isi penyesuaian SKB empat menteri itu melarang daerah yang berada di zona oranye dan merah melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan Belajar dari

sekolah. Sekolah membagi waktu pengambilan soal disesuaikan dengan kelas masingmasing agar tidak terjadi kerumuman. “Kami menggunakan sistem drive through. Wali kelas siap menyambut dan memberikan soal PTS,” ujarnya.

Sebelumnya Chamim menjelaskan, pembelajaran di SMPN 14 Mataram dilaksanakan dengan menggunakan media WhatsApp (WA) maupun google classroom disesuaikan dengan kondisi guru maupun siswanya.

“Di sekolah, masing-masing wali kelas memang sudah membuat Forum Komunikasi Orang Tua Anak (FORKOTA) dan mempunyai grup WA dengan admin masing-masing wali kelas. Media ini kita manfaat-

(Suara NTB/dok)

Mohammad Mustari merintah daerah tetap harus memperhatikan protokol kesehatan,” ujar Mustari. (ron)

Lomba Tingkat Nasional

Perpustakaan Desa Embung Kandong Wakili NTB

Selong (Suara NTB) Perpustakaan Desa (Perpusdes) Embung Kandong, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terpilih mewakili NTB dalam lomba Perpusdes tingkat Nasional tahun 2020.

Hal ini menyusul setelah terpilihnya Perpusdes Embung Kandong meraih predikat juara I lomba Perpusdes tingkat Provinsi NTB beberapa waktu lalu.

Ditemui Suara NTB di kantornya, Jumat (18/9), Kepala Desa Embung Kandong, Reman Rusdi, menyampaikan jika terdapat beberapa penilaian, sehingga Perpusdes Embung Kandong dinobatkan menjadi juara I Lomba Perpusdes tingkat Provinsi NTB tahun 2020. Salah satunya berupa pelayanan perpustakaan ke tengah-tengah masyarakat serta pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Secara umum, kata dia, Perpusdes Embung Kandong lahir pada tahun 2014, mulai mengikuti lomba Perpusdes tingkat Kabupaten Lotim pada akhir tahun 2019 berhasil mendapat juara I dan mewakili ke tingkat Provinsi NTB. Di tingkat Provinsi NTB ini kembali diraih juara I dan mewakili NTB dalam lomba Perpusdes tingkat nasional tahun 2020.

Menurut Reman Rusdi, kesuksesan yang diraih saat ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Salah satunya dengan dibangunnya komunikasi dengan semua elemen masyarakat. Apalagi Embung Kandong merupakan desa terpencil pemekaran dari Desa Rarang Selatan ini terletak di ujung sela-

tan wilayah Kecamatan Terara.

“Kita kerjasama dengan semua lini yang ada,”jelasnya.

Di samping itu, Perpusdes Embung Kandong secara aktif dan rutin melakukan pelayanan ke tengah-tengah masyarakat selama dua kali dalam satu minggu. Di samping pelayanan aktif di ruangan. Pasalnya, terdapat kurang lebih 3 ribu lebih eksemplar buku yang disediakan pihak Perpusdes dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan 1.327 lebih judul.

“Buku-buku ini kita dapatkan sumbangan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Begitupun untuk layanan pelatihan komputer dan internet gratis,” jelas Reman Rusdi.

Kepala Perpusdes Embung Kandong, Dwi Rahayu Susanti, M.Si, mengatakan jika prestasi yang diraih tersebut merupakan buah dari kerjasama pengelola Perpusdes di bawah binaan kepala desa. Pengembangan Perpusdes Embung Kandong tidak hanya sebatas tempat membaca, melainkan secara aktif melakukan kegiatan literasi dengan jumlah kunjungan per hari lebih dari 25 orang.

Selain itu, dari bacaan itu dilakukan penerapan berupa pelatihan memasak, komputer, kue kering, anyaman, dan pengolahan sampah organik dan anorganik sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam program zero waste. Bahkan, sudah dapat diciptakan pupuk dengan bekerjasama dengan kelompok keluarga berkualitas dan kelompok wanita tani (KWT) yang ada di desa. (yon)

Sekolah Sesuaikan Pelaksanaan PTS dengan Kondisi Siswa Mataram (Suara NTB) Sejumlah satuan pendidikan jenjang SMP di Kota Mataram akan menyesuaikan pelaksanaan Penilaian Tengah Semester (PTS) dengan kondisi siswa di masing-masing sekolah. PTS dijadwalkan mulai dilaksanakan Senin (21/9) pekan depan.

Kepala SMPN 14 Mataram, Chamim Tohari pada Jumat (18/9) mengatakan, pihaknya akan melaksanakan PTS secara daring dan luring.

Siswa diberi kebebasan memilih sesuai kondisinya masingmasing. “Jika ada siswa yang tidak memiliki sarana daring, sekolah sudah siapkan soal untuk luring,” katanya.

Khusus untuk PTS luring, orang tua siswa yang mengambil dan mengembalikan soal ke

Rumah (BDR). Dalam perubahan SKB Empat Menteri ini, izin pembelajaran tatap muka diperluas ke zona kuning, dari sebelumnya hanya di zona hijau. Prosedur pengambilan keputusan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara bertingkat seperti pada SKB sebelumnya. Pemda/kantor/kanwil Kemenag dan sekolah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah daerah atau sekolahnya dapat mulai melakukan pembelajaran tatap muka.

Sebelumnya Mustari menyampaikan, simulasi pembelajaran tatap muka bukan berarti pembelajaran tatap muka secara resmi. Namun penggambaran atau memperagakan gambaran keadaan pembelajaran tatap muka.

Menurut Mustari, simulasi pembelajaran tidak termasuk di dalam SKB 4 menteri, akan tetapi ada inisiatif pemerintah daerah atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengakomodasi dorongan orang tua siswa dan lembaga masyarakat lain yang mengharapkan segera membuka sekolah dengan tatap muka.

“Ini mungkin yang menjadi dasar akan diadakan simulasi pembelajaran tatap muka di era transisi. Itu kebijakan pe-

kan sebagai media pembelajaran daring,” kata Chamim.

Sementara itu, Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Heksana menyampaikan, sesuai kalender pendidikan PTS akan dilaksanakan pekan depan. Mekanisme yang digunakan di SMPN 17 Mataram dengan sistem daring.

Dalam BDR daring, pihaknya menggunakan aplikasi google classroom atau zoom meeting.

Sementara itu, bagi siswa yang tidak terjangkau dengan layanan daring akan dilayani dengan luring. “Untuk yang tidak terjangkau dengan layanan daring akan dilayani dengan kunjungan oleh bapak/ibu guru,” katanya.

Begitu juga dengan pelaksanaan PTS di SMPN 16 Mataram. Kepala SMPN 16 Ma-

taram, Suraji mengatakan, SMPN 16 Mataram akan melaksanakan PTS mulai Senin (21/9) sampai dengan Sabtu (26/9) secara daring.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., MM., ditemui di ruang kerjanya, Jumat (18/9) mengatakan Dinas Pendidikan menyerahkan keputusan pelaksanaan PTS ke sekolah. Ia meminta sekolah menyesuaikan pelaksanaan PTS dengan kondisi sekolah, terutama kondisi siswa. “Silakan PTS ini mau pakai daring atau luring, kami serahkan ke sekolah masing-masing, termasuk waktu pelaksanannya, mau hari Senin dimulai, atau kapan pun silakan karena sekolah yang tahu kondisinya,” ujarnya. (ron)

(Suara NTB/yon)

SUASANA – Suasana Perpusdes Embung Kandong yang mewakili NTB pada Lomba Perpusdes Tingkat Nasional tahun 2020.

SUARA NTB Sabtu, 19 September 2020

Bansos Covid-19 Rawan Penggelembungan Harga Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB sedang menelaah laporan aduan pengadaan item ikan teri pada program Bansos JPS Gemilang tahap II dan III tahun 2020.

Proses pengadaan barang dan jasa di masa pandemi Covid19 rentan penyimpangan.

Salah satunya dengan modus penggelembungan harga. “Potensi markup bisa muncul,” ungkap Asintel Kejati NTB Munif dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (18/9).

Aduan pengadaan ikan teri, sambung dia, masih dalam tataran pengumpulan bahan keterangan dan data. Menurutnya, proses (Suara NTB/why) pengadaan di masa panMunif demi Covid-19 ini punya kelonggaran. Sebab kebutuhan ketersediaan barang yang butuh cepat. Pedomannya pada SE LKPP No3/2020. Yang mana rekanan pengadaan pada katalog elektronik dapat ditunjuk walaupun HPS belum ditentukan.

“Pihak rekanan bisa ajukan hitungannya sendiri ke instansi yang bersangkutan tanpa melalui proses lelang. Harus dilihat harga kewajaran dan juga harus perhatikan anggaran yang tersedia,” paparnya. Berdasarkan hal tersebut, berlaku juga pada pengadaan item ikan teri kering pada JPS Gemilang tahap II dan III. Menurutnya, harga kewajaran pengadaannya harus langsung diaudit Aparat Intern Pengawas Pemerintah (APIP). Dalam hal ini Inspektorat Provinsi NTB. “Jadi ketika ada penyimpangan, yang dikedepankan itu penyelesaian melalui APIP pidana itu pilihan terakhir,” sebut Munif. Hasil Pulbaket proyek pengadaan tersebut masih ditelaah. Nantinya akan dikoordinasikan dengan Inspektorat mengenai apakah ada atau tidaknya temuan. Baik itu temuan kesalahan administrasi, atau temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

“Masih ada batas waktu untuk mengembalikan. Tergantung seperti apa hasil auditnya. Kalau di kita hanya sebatas apakah ada atau tidaknya penyimpangan. Kalau misalnya ada, kita harus temukan peristiwa pidananya berikut minimal dua alat buktinya,” papar Munif. Pada proyek pengadaan ikan teri JPS Gemilang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB bekerjasama dengan PT GNE selaku BUMD. Pengadaan ikan teri kering dianggarkan Rp2,8 miliar pada JPS tahap II. PT GNE diberi tugas menggandeng 20 IKM produsen ikan teri kering jenis lore.

Setiap paket JPS berisi 250 gram ikan teri kering seharga Rp19 ribu. Total penyaluran pada tahap II sebanyak 125 ribu paket. Pada tahap III dengan sasaran 120 ribu penerima, anggaran yang digelontorkan Rp2,4 miliar dengan harga setiap paket ikan teri kering Rp15 ribu. (why)

POLHUKAM

Halaman 7

Lawan Kotak Kosong, Musyafirin - Fud Optimis Menang di Pilkada KSB Mataram (Suara NTB) Bapaslon petahana Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2020, HW. Musyafirin-Fud Saifuddin dipastikan akan melawan kotak kosong. Pasalnya sampai penutupan perpanjangan masa pendaftaran paslon oleh KPU, tidak ada bapaslon penantang yang muncul.

Meski demikian, pasangan Musyafirin-Fud tidak bisa menganggap remeh. Pada pencoblosan tanggal 9 Desember mendatang, perolehan suaranya bisa saja dikalahkan oleh kotak kosong, karena pengalaman serupa juga pernah terjadi di daerah lain di Indonesia yang bapaslon tunggal ditumbangkan oleh kotak kosong.

Balon Bupati KSB, Musyafirin yang dikonfirmasi terkait hal tersebut di Mataram baru-baru ini mengaku bahwa pihaknya san-

gat optimis menang melawan kotak kosong di Pilkada KSB 2020.

Pihaknya tidak khawatir dengan pengalaman di daerah lain, calon tunggal yang dikalahkan oleh kotak kosong. ”Ya kita akan hadapi kotak kosong dan kalau di daerah lain ada yang bisa kalah dengan kotak kosong, kasusnya beda dengan KSB,” ujar Musyafirin.

Musyafirin sangat optimis karena hasil survei terakhir yang dilakukan pada akhir Bulan Agustus lalu, hasilnya menunjukkan pasangan Musyafirin-

Fud menang telak melawan kotak kosong. ”Sekarang dari hasil survei terakhir kita per tanggal 24 Agustus lalu, kita sudah diangka 87,5 persen, itu lawan kotak kosong,” ungkapnya.

Sementara untuk survei elektabilitas jika dirinya punya calon penantang yang diusung oleh partai politik, mencapai angka 70 persen lebih. Sedangkan figur kandidat lainnya rata-rata memiliki elektabilitas di bawah 10 persen. Jomplangnya tingkat elektabilitas

itulah kemudian menjadi alasan sebagai besar partai politik di KSB merapat mendukung pasangan petahana ini.

Ditanya resep memimpin KSB selama 4,5 tahun terakhir ini sehingga bisa mendapatkan dukungan masyarakat, Musyafirin mengatakan bahwa resepnya tidak lain bagaimana membuat kebijakan yang bisa dirasakan langsung oleh semua kalangan masyarakat KSB. “Itu kita serahkan kepada masyarakat yang menilai, bagaiamana kami sudah jalan 4,5 tahun ini untuk tujuan KSB baik.

Dengan program kami, semua segmen kita sentuh, petaninya sudah kita sentuh, nelayannya sudah kita sentuh, UMKM-nya juga sudah kita sentuh, semuan-

(Suara NTB/dok)

HW. Musyafirin ya lapisan kita sentuh dengan program,” pungkasnya. (ndi)

Paslon Langgar Protokol Covid-19

Bawaslu : Belum Ada Aturan Diskualifikasi Pencalonan Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Hal itu dapat saja terjadi jika peserta Pilkada dan juga pendukungnya tidak menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19 dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pilkada.

Salah satu kegiatan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020, khususnya di tujuh Daerah Kabupaten/Kota di NTB pada masa pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU beberapa waktu lalu memperlihatkan bahwa hampir semua bapaslon melanggar protokol kesehatan Covid19, karena membawa massa pendukung dalam jumlah besar tanpa ada yang mengatur jarak.

Oleh sebab itu, diperlukan tindakan tegas terhadap bapaslon yang melanggar protokol kesehatan covid-19 dalam melaksanakan kegiatan tahapan Pilkada serentak 2020.

Tidak cukup hanya dengan imbauan saja, tapi dibutuhkan sanksi yang lebih tegas.

Terkait hal itu, kini tengah menjadi sorotan banyak pihak supaya pemerintah mengeluarkan regulasi yang lebih. “Tapi sampai sekarang itu belum ada aturannya kalau soal diskualifikasi pencalonan bagi calon yang melanggar protokol kesehatan. Kalau sudah ada regulasinya, maka itu bisa dilakukan,” ujar Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M. Khuwailid.

Disampaikan Khuwailid, di tingkat pusat hal itu sedang dibahas. Karena adanya desakan dari sejumlah organisasi sipil supaya ada sanksi tegas yang berimplikasi terhadap pencalonan jika calon melanggar protokol kesehatan Covid-19. ”Beberapa organisasi sipil sedang mengajukan itu. Kalau sekarang ini kan hanya sekedar sanksi administrasi dan Pidana oleh undangundang lainnya bagi pelanggar protokol kesehatan,” jelasnya.

Salah satu tahapan Pilkada krusial yang berpotensi kembali terjadi pengerahan massa yakni pada saat kegiatan kampanye.

Namun ditegaskan Khuwailid, bahwa pada masa kampanye mendatang, jika terbukti melanggar protokol kesehatan, pihaknya akan bertindak tegas, membubarkan kegiatan tersebut.

“Saya berharap NTB harus membuktikan komitmen untuk melaksanakan Pilkada dengan menjalankan seluruh Protokol Kesehatan Covid-19. Bila terjadi pelanggaran maka Bawaslu akan menindak tegas tanpa Kompromi,” tegasnya.

Ditempat terpisah, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menyampaikan bahwa, tanggal 23 September mendatang akan dilakukan penetapan Bapaslon menjadi Paslon.

Kemudian, tanggal 24 September proses pencabutan nomor urut. Sehingga, sangat rawan terjadi perkumpulan massa pendukung. Oleh sebab itu, diharapkan bapaslon perhatikan komitmen yang sudah sepakati.

“Teknis penyelenggara pada tahapan masa kampanye sudah diatur sesuai ketentuan protokol kesehatan. KPU membatasi perkumpulan orang hanya sampai 50 orang, dan kegiatan di luar ruangan ada pembatas. Untuk kegiatan umum maksimal dihadiri 100 orang,” katanya. (ndi)

(Suara NTB/why)

IZIN TINGGAL - Pelayanan perpanjangan izin tinggal keadaan terpaksa akan berakhir Minggu (20/9). Tampak sejumlah WNA sedang mengurus izin tinggal di Kantor Imigrasi Mataram di Mataram.

WNA ’’Overstay’’ Mulai Didenda Pekan Depan Mataram (Suara NTB) – Pandemi covid-19 sudah membuat sejumlah WNA terdampar di wilayah NTB. Aturan keimigrasian dilonggarkan kepada para pemegang bebas visa kunjungan. Namun, perpanjangan izin tinggal pada keadaan terpaksa itu selesai akhir pekan ini.

Kepala Kantor Imigrasi

Kelas I TPI Mataram Syahrifullah menyatakan, WNA yang tidak memperpanjang visanya akan dikenai aturan sesuai sedia kala. “Dianggap overstay dan akan dikenai denda,” ucapnya, Jumat (18/9). Pedomannya Surat Edaran Dirjen Imigrasi yang diterbitkan 18 Agustus 2020. Yang pada intinya izin tinggal keadaan terpaksa aki-

bat pandemi Covid-19 berlaku sampai 20 September 2020.

“Harus mereka keluar. Kalau tidak, didenda Rp1 juta perhari,” tegasnya.

Penegakan aturan denda ini bagai simalakama. Sebabnya, penerbangan luar negeri masih terbatas. Ditambah lagi, 59 negara juga membatasi akses penerbangan dari In-

Antisipasi Covid-19 Pilkada 2020

mencontohkan aturan PKPU No6/2020 dan No10/2020. Rujukan hukum tentang penerapan prokotol kesehatan Covid-19 di tahapan Pilkada.

Kerumunan jelas dilarang.

Kampanye tidak boleh lebih dari 50 orang saat rapat terbatas. Rapat umum dibatasi paling banyak 100 orang.

“Kalau melanggar, teguran sampai tiga kali. Kalau lewat itu kita bubarkan. Masih tidak mau lagi, kita sanksi penindakan,” tegas Hari. Sejumlah rujukan aturannya yakni pasal 6 ayat 1 Pergub No50/ 2020. Dikuatkan lagi dengan Perda NTB No7/2020. Diantaranya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Perda ini bisa diterapkan tanpa mengenal batasan wilayah Pilkada atau bukan.

Hari menyebut undang-undang khusus yang dapat diterapkan, pasal 14 ayat 1 UU RI No4/1984 tentang wabah penyakit menular. Ancaman hukumannya paling lama satu tahun penjara. Selanjutnya pasal 93 UU RI No6/2018 tentang karantina kesehatan.

Pelanggar protokol kesehatan di kala wabah, dalam hal ini

sementara.

Syahrif mencatat, sampai 15 September lalu masih ada 500 WNA di wilayah NTB yang sudah memperpanjang izin tinggalnya. Alasan memperpanjang diantaranya karena tidak bisa pulang akibat tidak ada penerbangan, serta masa berlaku dan atau halaman paspor habis. (why)

Kasus Gaji ASN Terpidana

Pasal Berlapis Menanti Pelanggar Protokol Kesehatan Mataram (Suara NTB) – Pilkada serentak 2020 dicegah agar tidak menjadi klaster penularan Covid-19. Sejumlah dasar hukum tersedia untuk menjerat pidana. Mulai dari pasangan calon peserta Pilkada, tim pemenangan, ataupun hanya simpatisan.

Pola penegakkan hukumnya disesuaikan dengan pembuktian unsur pelanggaran atau pidananya. “Kalau langgar protokol kesehatan bisa langsung pakai Perda, Pergub.

Satpol PP dikedepankan,” kata Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Hari Brata, Jumat (18/9). Namun, berkenaan dengan pelanggaran dan pidana semasa Pilkada Serentak 2020, sentra Gakkumdu tetap sebagai pusat pengaduannya.

Meski demikian, aturan tanpa undang-undang khusus dapat langsugn diproses kepolisian.

“Diproses dulu di Gakkumdu. Kalau pelanggaran administrasi itu pakai PKPU, kalau pelanggaran Pilkada pakai UU Pilkada. Bisa langsung dilaporkan ke kepolisian. Kalau di luar itu bisa langsung pidana umum,” urainya. Pelanggaran administrasi, dia

donesia. Syahrif menimbang untuk memberi keringanan terhadap aturan denda tersebut. “Memang dilematis,” ujarnya. Untuk visa kerja, pemberi kerja diwajibkan untuk memperbarui Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). RPTKA kepada Kemenaker RI itu sebagai dasar pemberian izin tinggal

pandemi Covid-19 dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama satu tahun dan denda maksimal Rp100 juta.

Masa kampanye diproyeksi paling rawan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Kerumunan orang yang tidak masuk dalam agenda kampanye terdaftar di KPU, maka dapat langsung dibubarkan. Rujukannya pasal 218 KUHP yang mengatur pidana setelah tiga kali perintah pembubaran kerumunan tidak dihiraukan. Ancaman pidananya kurungan paling lama empat bulan dua minggu.

Bagi yang masih bandel bahkan melawan proses pembubaran pun dapat dijerat dengan pasal 212 KUHP. Intinya mengatur pidana bagi yang dengan kekerasan melawan pejabat berwenang yang menjalankan tugas dengan sah. Pidananya diancam penjara paling lama satu tahun empat bulan. “Ini bukan untuk menakut-nakuti.

Saya ingin tekankan bahwa keselamatan rakyat meupakan hukum yang tertinggi,” pungkas Hari mengutip istilah latin ‘salus populi suprema lex esto’ yang dipopulerkan filsuf Italia, Cicero. (why)

Tersangka Kembalikan Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) – Tersangka pembayaran gaji ASN terpidana korupsi tahun 2015-2017 SY dan AY mengembalikan kerugian negara. Namun, kasus tetap lanjut. Pengembalian kerugian dititipkan sebagai uang pengganti. “Kerugian dikembalikan tapi kasus jalan terus karena pengembaliannya di saat kasus sudah di tahap penyidikan,” ungkap Kapolres Bima Kota AKBP Haryo Tedjo Wicaksono dikonfirmasi, Jumat (18/9) kemarin.

Dia menambahkan penyidikan kasus tersebut sudah selesai. Namun saat ini masih menanti agenda pelimpahan tahap dua dari penyidik ke jaksa penuntut umum. Pembatasan sosial pandemi Covid-19 membuat pelimpahan tersangka ke jaksa penuntut umum belum terlaksana. “Kasusnya kan sudah P21 (berkas lengkap),” kata Haryo. Tim penyidik, sambung dia, juga belum mengambil langkah untuk pengembangan tersangka lain. Pihaknya lebih memilih menunggu hasil persidangan sehingga ada pembuktiannya kuat. “Kalau memang ada yang lain ya nanti kita

cari. Tentu akan kita kembangkan,” tegasnya.

Dalam kasus itu, sejumlah pejabat turut diperiksa sebagai saksi. Antara lain mantan Walikota Bima, Sekda Kota Bima, pejabat BKD Kota Bima, dan pejabat pada Disdikbud Kota Bima. mantan Kadisdikbud Kota Bima SY dan AY sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga tetap menyetujui pembayaran gaji ASN Sita Erni terpidana kasus pencucian uang tahun 20152017. Padahal sejak ditetapkan sebagai tersangka gaji sudah seharusnya dibayar 70 persen. Namun ini tetap dibayarkan 100 persen. Berdasarkan hasil audit, kerugian negaranya sebesar Rp165 juta.

Mantan Kabid Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kota Bima, Sita Erni dihukum penjara karena terbukti terlibat kasus pencucian uang.

Mahkamah Agung RI menjatuhi Sita hukuman penjara selama delapan tahun pada tahun 2015. Meski tersangkut hukum, Sita tetap menerima pembayaran gaji, yakni sejak tahun 2015 sampai 2017. Padahal putusan MA RI tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. (why)

Bawaslu Atensi Dua Daerah dengan Tingkat Kerawanan Tinggi Mataram (Suara NTB) Bawaslu Provinsi NTB kembali memperbarui peta indeks kerawanan di Pilkada Serentak 2020 di tujuh daerah. Dimensi yang jadi tolak ukur pemetaan kerawanan tersebut yakni aspek sosial, politik, infrastruktur dan pandemi covid-19.

Dari hasil pemetaan indeks kerawanan Pilkada serentak 2020 di tujuh daerah tersebut, ada dua daerah yang memiliki indeks kerawanan paling tinggi, yakni di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima.

“Ini hasil pemetaan indeks kerawanan Pilkada terbaru per Agustus 2020. Sumbawa dan Bima jadi daerah

yang masuk zona kerawanan tinggi,” kata ketua Bawaslu NTB, Muhammad Khuwailid, Jumat (18/9) kemarin.

Diungkapkannya, Kabupaten Sumbawa dengan tingkat kerawanan tertinggi dari aspek sosial dan kabupaten Bima tingkat kerawanan tertinggi dari aspek politik. Dengan skor masing-masing, Sumbawa 61 dan Bima skor 62. “Dua daerah tersebut masuk zona kerawanan tinggi, karena skornya di atas 60 yang artinya daerah itu punya potensi kerawanan tinggi.

Sedangkan, kabupaten/kota lain dengan skor rata-rata di bawah 60. Nilai skor di bawah 60 artinya daerah itu punya potensi kerawanan se-

dang,” jelasnya.

Dengan tingginya potensi kerawanan di Sumbawa dan Bima. Bawaslu kemudian memberikan atensi pengawasan terhadap dua daerah tersebut untuk meminimalisi potensi-potensi yang dapat menghambat jalannya pelaksanaan pilkada. “Dua daerah itu jadi atensi pengawasan Bawaslu,” katanya.

Lebih lanjut disebutkannya, dari aspek Infrastruktur penyelenggaraan pemilu indikator utamanya adalah ketersediaan layanan internet. Jaringan internet menjadi prioritas karena situasi pandemi covid-19 saat ini mengharuskan semua harus dilakukan secara daring.

Sebab itu, komunikasi secara daring atau virtual itu akan sangat tergantung akses layanan internet. Tercatat dari 732 kelurahan/desa di tujuh kabupaten/kota tersebut, sebanyak 202 desa mengalami gangguan layanan akses internet. “Tentu kita harapkan jadi perhatian Pemda, agar layanan internet bisa memadai dan maksimal di daerah tersebut,” ucapnya.

Diharapkan ini bisa menjadi atensi baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Terutama untuk 202 desa agar layanan internet diperbaiki. Bila tidak memungkinkan dipersiapkan untuk yang permanen maka harus ada langkah al-

ternatif. Sehingga selama proses tahapan dan pelaksanaan pilkada berjalan maksimal. “Karena situasi pandemi, butuh akses layanan internet prima,” tandasnya.

Sedangkan terkait dengan kerawanan Pandemi Covid19, meskipun tidak masuk dalam kerawanan tinggi.

Akan tetapi hal tersebut terus jadi atensi serius pihaknya supaya Pilkada tidak menjadi klaster penyebaran Covid19. Lebih-lebih pada saat pendaftaran bapaslon beberapa waktu lalu, terjadinya pengerahan massa yang cukup besar, bisa berpotensi Pilkada jadi klaster baru penyebaran covid-19.

Oleh karena itu,

pihaknya akan bertindak tegas jika kemudian bapa s l o n kembali m e n g abaikan protokol kesehatan Covid-19. (ndi)

Muhammad Khuwailid

Sabtu, 19 September 2020

SUARA NTB

Halaman 8

Tuntaskan RTG

Loteng Butuh Rp87 Miliar Praya (Suara NTB) Pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) bagi warga korban gempa di Pulau Lombok tahun 2018, masih menyisakan sekitar 11 ribu lebih rumah. Namun proses pembangunan RTG tersebut sejauh ini belum bisa dimulai, lantaran masih menunggu transfer dana tambahan dari pemerintah pusat.

Demikan diungkapkan Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, kepada wartawan, Jumat (18/9). Dia mengatakan total ada Rp87 miliar dana tambahan pembangunan RTG yang masih ditunggu dari pemerintah pusat. Kalau anggaran tersebut sudah ditransfer, maka proses pembangunan sisa RTG bagi korban gempa baru bisa dimulai.

Pemerintah pusat memberikan tenggat waktu sampai akhir Desember tahun 2020 ini untuk menuntaskan sisa pembangunan RTG yang ada. Pihaknya pun optimis, target tersebut bisa diwujudkan. “Kita ada waktu sampai 31 Desember 2020, Insya Allah untuk sisa RTG akan tuntas,” tambah jenderal bintang satu ini.

Sebelumnya, Danrem mengatakan, hingga bulan Agustus kemarin total RTG yang sudah bangun sebanyak 202.831 unit. Dengan rincian 67.987 unit rumah rusak berat dan 30.787 unit rumah rusak sedang. Sementara yang rusak ringan sudah 104.057 unit rumah. Sisa 10.909 unit RTG masih dalam proses pengerjaan.

Dari tujuh kabupaten/kota yang terkena dampak gempa, baru dua kabupaten yang sudah selesai pengerjaan RTG-nya. Yakni Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sebanyak 24.218 unit RTG dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebanyak 18.164 unit RTG. Dengan Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi daerah yang paling rendah capaian pembangunan RTG-nya, baru 74,44 persen atau 41.468 RTG dari target sebanyak 55.710 unit RTG. Selanjutnya ada Kabupaten Lombok Barat (Lobar) sebesar 88,61 persen. Dari 72.843 unit rumah yang jadi target, sudah selesai sebanyak 64.544 unit rumah. Sisa tiga kabupaten/kota lainnya masing-masing Kota Mataram, 97.38 persen, Lombok Timur (Lotim), 98,65 persen dan Kabupaten Sumbawa 99,37 persen.

“Untuk tahap lanjut ini, fokus penanganan akan lebih diarahkan ke KLU. Karena progres capaian pembangunannya paling kecil. Serta daerah yang paling banyak rumah rusak beratnya,” pungkas Rizal. (kir)

Tunggakan Pelanggan PDAM Lotim Rp7 Miliar Selong (Suara NTB) Tunggakan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur (Lotim) mencapai Rp7 miliar. Dari jumlah tersebut, baru sebagian kecil yang tertagih. Direksi PDAM Lotim sudah membentuk tim penagihan untuk mengembalikan lagi kerugian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Direktur Umum PDAM Lotim, Suhirman saat dikonfirmasi, Jumat (18/ 9) menyampaikan, jumlah (Suara NTB/rus) tunggakan tersebut meruSuhirman pakan akumulasi sejak keberadaan PDAM di Lotim. Dari Rp7 miliar, katanya tidak bisa semuanya bisa tertagih karena tidak sedikit dari pelanggan yang nunggak tersebut tidak diketahui keberadaannya.

“Kemungkinan setengahnya yang bisa ditagih,” ungkap Suhirman. Saat ini, Direksi PDAM Lotim tengah berusaha untuk memaksimalkan sistem pembayaran. Sejauh ini sebagian besar pembayaran rekening air dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor-kantor layanan PDAM. Pilihan penggunaan pembayaran sistem online akan diterapkan. Tahun 2020 ini sudah dijalin kerjasama dengan sejumlah pihak. Selain dengan PT Pos Indonesia, rencana akan dijalin kerjasama dengan pihak perbankan. Seperti dengan Bank BRI. Diketahui, BRI memiliki jaringan cukup luas. Sudah ada agen-agen BRIlink di desa-desa.

“Rencana akhir tahun 2020 ini kita terapkan,” terangnya.

Diakui Suhirman, selama ini sistem pembayaran secara online masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal.

Menurutnya, jika sudah berjalan maksimal, pembayaran bisa lewat bank maka tenaga kasir bisa digunakan sebagai tenaga penagih.

Dikatakan, tahun 2021 mendatang pelanggan PDAM Lotim tidak perlu capek lagi ke kantor PDAM. Menurut Suhirman, banyaknya pelanggan Lotim yang menunggak itu semata bukan karena tidak mau membayar, akan tetapi karena faktor kesibukan dan tidak ada waktu untuk mendatangi kantor. Pelayanan pembayaran sistem online diyakini akan mengurangi jumlah penunggak. Selain itu, akan coba dimaksimalkan pembayaran online melalui jaringan ritel modern. (rus)

(Suara NTB/ist)

KEBAKARAN - Anggota TNI-Polri bersama petugas Damkar dan masyarakat berjibaku memadamkan lahan yang terbakar di Desa Badrain Narmada Kecamatan Narmada, Lobar, beberapa hari lalu.

Kebakaran Lahan di Lobar Meluas Giri Menang (Suara NTB) Kasus kebakaran di Lombok Barat (Lobar) meluas sejak awal bulan ini.

Bahkan dalam sehari, pernah terjadi empat kali kejadian kebakaran. Selain menimpa bangunan, kebakaran juga banyak terjadi di lahan dan perbukitan.

Lobar kekurangan armada dan peralatan untuk menanggulanginya.

Kepala Dinas Damkar Lobar, M. Sahlan menjelaskan berdasarkan kajian kejadian kebakaran tahun-tahun sebelumnya, tren kasus kebakaran mulai memasuki Juli sampai November semakin meningkat. “Tren kasus kebakaran semakin meningkat hingga bulan ini,’’ jelas mantan Sekdis Pertanian ini. Untuk bulan September ini saja, pihaknya menangani empat kejadian kebakaran dalam sehari. Kejadian pertama, pada pukul 10.23 wita kejadian di Rincung Gerung.

Begitu selesai menangani kejadian di Rincung sekitar pukul 12.00 siang, kebakaran

kembali terjadi di Desa Badrain. Di desa ini terjadi kebakaran lahan yang cukup luas dan dekat dengan pemukiman penduduk. Di lahan ini terbakar semak belukar yang tumbuh pada tumpukan sisa galian batu apung. “Saking besarnya api menjulang tinggi, dipicu angin kencang dan panas matahari pohon kelapa yang tinggi itu pun ikut terbakar,”j elas dia. pihaknya pun berupaya melokalisir agar tidak merembet ke pemukiman warga.

Usai menangani kebakaran di Badrain, tim hanya istirahat sebentar. Namun kembali ditelepon oleh warga

karena di Labuapi, terjadi kebakaran sekitar 16.30 sore. Di daerah ini juga lahan yang terbakar. Dipicu awalnya warga membakar sampah, namun menjalar sehingga tidak bisa dikendalikan. “Sudah selesai ditangani, pas jam 04.00 dini hari (subuh) ditelepon dari desa Midang, Gunuungsari ada kejadian kebakaran,” tegas dia. Pihaknya pun mengerahkan armada di UPT Batulayar dan di-back up oleh tim damkar kabupaten. Butuh waktu empat jam memadamkan api, karena yang terbakar bahan yang mudah terbakar yakni gudang kayu. Bahkan kebakaran merembet ke ru-

Seorang Warga Ditemukan Tewas Gantung Diri Giri Menang (Suara NTB) Penemuan mayat gantung diri yang diketahui berjenis kelamin laki-laki mengggerkan warga Dusun Persiapan Aik Semin Pandanan Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Lombok Barat, Jumat (18/9) sekitar pukul 06.30 Wita. Saat ini jenazah sudah dilakukan identifikasi oleh unit Identifikasi Polres Lombok Barat dan Pihak Puskesmas Sekotong serta Pelangan.

Jenazah langsung dievakuasi ke rumah duka di Dusun Ketirek Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar. Dari hasil identifikasi, korban di ketahui bernama I Ketut Suparsa alias

Tut De (42) berasal dari gubuk bali Dusun Ketirek, Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar.

Penemuan mayat korban berawal dari laporan masyarakat setempat melalui postingan media sosial, bahwa telah ditemukan mayat bergantungan di pohon gol. Di ceritakan oleh warga bahwa sehari sebelumnya yakni hari Kamis (17/9), saat itu korban hendak berkunjung ke rumah M. Saleh (55) sekitar pukul 14.30 wita. Korban nyasar dan bertanya kepada salah seorang warga atas nama Muntaha (45).

Korban kemudian bertemu dengan M. Saleh sekitar pukul 17.00 wita. Pada malam harinya, keluarga berusaha mencari korban namun tidak bertemu. Pada pagi hari sekitar pukul 06.30 wita, M. Saleh mendengar warga ribut ada yang gantung diri. Setelah dicek ternyata korban adalah Ketut Suparsa.

Korban pertama kali ditemukan oleh Sumiatun (39 ) yang selanjutnya melaporkan kejadian kepada Kadus dan mengecek kebenaran informa-

si. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Puskesmas Pelangan tidak di temukan tanda-tanda kekerasan. Saat ditemukan, korban dalam kondisi lidah terjulur dan tergigit, tangan mengepal dan korban diperkirakan gantung diri sekitar 7 jam sebelum ditemukan.

Sementara itu Kapolsek Sekotong, Iptu I Kadek Sumerta, SH, yang dihubungi membenarkan kejadian tersebut. “Saat ini kami sedang di TKP (olah TKP),”kata Kapolsek melalui pesan singkatnya.

Dengan kejadian tersebut pula pihaknya memerintahkan jajarannya untuk mengecek TKP, melakukan identifikasi dan membawa mayat ke rumah duka. Pihaknya juga meminta keterangan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut. “Kami berkoordinasi dengan Kepala Dusun serta Melaporkan kepada pimpinan,” ujar dia. Atas kejadian tersebut pihak keluarga sudah menerima atas meninggalnya korban. Dan atas persetujuan pihak keluarga korban langsung di evakuasi kerumah duka. (her)

HILANG HLG BPKB R2 YAMAHA DR.4525 AV NOKA :MH35TL0025K139532,NOSIN : 5 TL-139517 NO.BPKB : 5191683.0 AN. HARRY SUPRIANTO HLG SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.6680 EC NOKA : MHIJFZ139KK099418,NOSIN :JFZ1E-3099515 NO.BPKB 0.06822335 AN. MOCH SAFII HLG SKTR JL.BANJAR GETAS Gg.UBUR UBUR

mah warga. kebakaran dipicu juga karena kelalaian warga membakar sampah, dan karena ketiduran akhirnya api menjalar ke gudang kayu.

Akhir pekan kemarin (hari Minggu lalu) jelas dia, terjadi kebakaran di lahan dekat hotel Sundancer Sekotong. Lahan yang terbakar pun bisa dikendalikan, sebelum merembet ke hotel tersebut. Apakah ada unsur kesengajaan dalam pembakaran lahan ini? Pihaknya belum nengetahui, karena hal ini tentunya menjadi ranah aparat untuk mendalaminya.

Berdasarkan data sementara, hingga pertengahan September kejadian kebakaran di Lobar mencapai 33 kasus.

Dibanding tahun lalu terjadi tahun 85 kasus.

Masih tingginya tren kasus kebakaran ini harus perlu diimbangi dengan sarana

prasarana yang memadai.

Kedepan ia berharap agar sarana prasarana pemadam ini lebih ditingkatkan, seperti armada dan selang air. Karena memang kondisi sarana prasarana masih minim.

“Mudahan kalau bisa tiap tahun dilakukan pengadaan selang,” imbuh dia.

Untuk membantu pengadaan sarana prasarana ini, pihaknya berharap bantuan dari pemprov NTB karena mengacu Permendagri nomor 114 tahun 2018 bahwa Gubernur berkewajiban untuk memberikan bantuan anggaran, sarana prasarana dan peningkatan SDM dalam membantu bidang damkar.

Selain itu, sudah ada kesepakatan dengan pemkot terkait penanganan kebakaran di daerah yang dekat dengan daerah perbatasan kedua daerah. (her)

Potensi PAD Lotim Belum Dikelola Optimal Selong (Suara NTB) Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat besar, akan tetapi belum dapat dikelola optimal. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim mencoba mengekspose potensi pendapatan yang bisa ditarik menjadi PAD, Kamis (17/9).

Dalam rilisnya, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PKP) Lotim Iswan Rakhmadi mengutip penjelasan Bupati pada pertemuyan tersebut, pada tahun 2021 mendatang PAD Lotim harus meningkat.

Tahun 2020 ini menargetkan Rp322,941 miliar. Angka tersebut pada Perubahan APBD 2020 ditarget naik menjadi Rp342,112 miliar atau naik 5,94 persen atau Rp19,171 miliar lebih. Sampai dengan 31 Agustus PAD ini telah terealisasi sebesar Rp197,726 milair atau 61,22 persen.

Sementara untuk Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi hingga 31 Agustus telah terealisasi Rp56,776 miliar lebih atau 52,50% dari target Rp108,139 miliar lebih. Dari jumlah tersebut Rp12,505 milair lebih merupakan dana bagi hasil dari pajak ken-

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4621 UA NOKA/NOSIN : MHIJFZ128JK628525/ JFZ1E-2644822 AN.DEDI KURNIAWAN HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG STNK R4 HONDA FREED DR 1449 AN. NOKA/ NOSIN : MHRGB3820AJ100067/ L15A7—4800070 AN.LIEM CEN TONG HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 SUZUKI DR.4862 DY NOKA : M H 8 B G 4 1 C A 9 J 316734,NOSIN :G420-ID377233 NO.BPKB :G 2192938.0 AN.MARICO PUTRA HLG SKTR MONJOK MATARAM

daraan bermotor yang realisasinya sekitar 60 persen dari target Rp20,838 miliar, Gambaran capaian ini masih cukup jauh dari target.

Sehingga tahun depan diminta Bupati bisa ditingkatkan lebih besar lagi. Potensi besar yang dimiliki Lotim harus dikelola maksimal. Sebelumnya, dalam paparan Tim Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menggambarkan informasi awal untuk dievaluasi dan dikaji guna menetapkan target PAD ke depan. Target tersebut tentunya harus diikuti ikhtiar untuk realisasinya.

Bupati tidak menafikan keseriusan OPD mencapai target, akan tetapi diakui upaya tersebut belum optimal. Karenanya minimal di penghujung tahun 2020 ini PAD dapat dioptimalkan.

Bupati meminta kepada Komite Investasi dan Tim Ekonomi Pemerintah Daerah menetapkan target minimal untuk diajukan kepada Pimpinan OPD.Pimpinan OPD diminta berkomitmen untuk mencapai target PAD. “Bila Pimpinan OPD tidak menyanggupi, Bupati meminta untuk mengundurkan diri,” kutip Kabag PKP menyampaikan kembali penegasan Bupati.

Sebelumnya, Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi juga menegaskan hal serupa terkait pencapaian PAD. Disampaikan , berbagai upaya dilakukan meningkatkan PAD Lombok Timur. Salah satu yang belum optimal pencapaian pajak.

Wabup mengutarakannya di hadapan peserta sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor serta Peningkatan dan Pengelolaan PAD Kabupaten Lombok Timur beberapa waktu lalu. Salah satu potensi yang akan dikembangkan Lotim adalah PAD dari internet. Estimasi PAD Rp10 miliar sampai Rp12 miliar dalam setahun. Wabup mengharapkan adanya inovasi dan peningkatan koordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk dari level terbawah. (rus)

SUARA NTB

Sabtu, 19 September 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3.

Hub: 087765893848

Sabtu, 19 September 2020

Terkait Politik Praktis, Enam ASN Pemprov NTB Ditegur KASN Mataram (Suara NTB) – Menjelang Pilkada serentak 2020 di NTB, netralitas aparatur sipil negara (ASN) kembali menjadi pertanyaan.

Pasalnya, sampai saat ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB saja mencatat adanya enam orang ASN tingkat provinsi yang telah mendapatkan teguran dan rekomendasi dari Komisi ASN (KASN) terkait politik praktis. ‘’Yang sudah direkomendasi politik praktis ASN itu sudah diberikan sanksi sesuai rekomendasi KASN, ada enam orang,’’ sebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir, Jumat (18/9). Diterangkan empat orang diantaranya adalah para kandidat yang maju pada Pilkada 2020, dan dua orang lainnya dinyatakan terlibat politik praktis.

Untuk empat orang yang maju sebagai kandidat kepala daerah disebutnya telah mengundurkan diri sebelum rekomendasi dari KASN datang. ‘’Mereka melanggar kode etik.

Jadi sanksi pernyataan terbuka tidak dilakukan, karena yang bersangkutan sudah mengundurkan diri,’’ jelas Nasir.

Sedangkan dua orang ASN lainnya yang dinyatakan terlibat politik praktis telah diminta melakukan pernyataan terbuka. ‘’Mereka harus mengakui pernah ikut dan tidak akan mengulangi lagi. Karena itu melanggar kode etik,’’ ujarnya.

Menurut Nasir, sanksi bagi ASN yang terlibat politik praktis akan disesuaikan dengan rekomendasi yang dikeluarkan KASN. Jenis sanksi bermacam-macam. Mulai dari pernyataan terbuka, hingga penundaan gaji berkala untuk kategori pelanggaran berat. ‘’Di sini kita tekankan, seperti yang selalu disampaikan Pak Gubernur. Taatilah aturan yang berlaku. Kalau kita harus netral, ya netral. Jadi jangan berpolitik praktis,’’ ujar Nasir.

Sebagai informasi, berdasarkan data KASN yang dirilis Juni lalu, pada Pilkada Serentak 2020 NTB masuk dalam daftar 10 daerah yang melakukan pelanggaran netralitas ASN paling tinggi se-Indonesia. Di mana tercatat ada tujuh pelanggaran di NTB, yang sebagian besarnya adalah kampanye di media sosial, kegiatan yang berpihak ke calon kepala daerah, dan pemasangan baliho atau spanduk.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc., menekankan pentingnya netralitas ASN di lingkup pemerintahan.

Pasalnya, netralitas tersebut juga mempengaruhi kinerja dari ASN itu sendiri.

“Orang yang baik dan pintar di NTB ini tidak bisa menemukan posisi yang pas, karena ketika Pilkada dia tidak netral. Ini yang menjadi masalah kita, jadi ASN netral itu penting,’’ ujarnya. (bay)

Muhammad Nasir

SUARA NTB

Halaman 10

Lotim Siapkan Rp2,1 Miliar DTT Selong (Suara NTB) Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020, dipersiapkan Rp2,1 miliar Dana Tidak Terduga (DTT). DTT ini diyakinkan akan banyak digunakan untuk penanganan musibah bencana yang melanda. Teranyar musibah kekeringan berujung krisis air bersih yang melanda ratusan ribu warga Lotim.

Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Toni Satria Wibawa mengatakan mulai tanggal 14 September lalu Lotim sudah ditetapkan siaga darurat kekeringan. Sejak itu pula sudah disiagakan armada-armada mobil tangki dengan kapasitas rata-rata 5.000 liter yang

siap mendistribusikan air ke warga yang membutuhkan.

“Di masing-masing kecamatan yang parah ini sudah kita stand by kan armada mobil tanki air,” terang Toni.

Mobil-mobil pengangkut itu rata-rata dua sampai tiga kali melakukan pengangkutan per

hari. “Tergantung jarak tempuh,” ucapnya.

Kapasitas armada yang tersedia saat ini diakui tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Lotim sendiri tidak mampu mememenuhi kebutuhan seluruh warga. BPBD Lotim sudah

menyampaikan usulannya ke pemerintah provinsi NTB. Termasuk ke BNPB. Diketahui ada dana siap pakai juga tersedia di pemeirntah pusat. Masalahnya penggunaan dana siap pakai tersebut tidak sembarangan.

Dibutuhkan verifikasi dulu, apakah Lotim memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan dana siap pakai ini untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah kekeringan. “Kita sedang menyampaikan laporan ril,” ucapnya.

Sementara ini dari rincian anggaran biaya penanganan musibah krisis air bersih ini, tidak hanya biaya pengangkutan tapi juga peralatan, serta kebutuhan lain.

Sejauh ini yang sudah digunakan BPBD hanya dana operasional. Belum dikeluarkan DTT. Setelah ditetapkan Lotim siaga darurat, baru kemudian DTT tersebut siap dikeluarkan untuk meringankan beban masyarakat Lotim di 15 kecamatan yang mengalami musibah kekurangan air. (rus)

Pelaku Usaha di Tiga Gili Gelar Dompu Anggarkan Dana Tanggap Darurat hanya Rp10 Miliar Simulasi Penanganan Covid-19 Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Dompu mengajukan dana tanggap darurat untuk penanganan Covid-19 hanya Rp10 M pada APBD Perubahan 2020 dari Rp1,082 triliun belanja daerah. Alokasi ini sudah termasuk dana tanggap darurat yang dialokasikan pada APBD murni sebesar Rp4 miliar.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH saat mengajukan nota keuangan rancangan Perda APBD perubahan 2020 pada rapat paripurna Dewan, Jumat (18/9) kemarin. “Belanja tak terduga naik dari Rp4 miliar menjadi Rp10 miliar yang digunakan untuk penanganan Covid-19,” katanya.

Dalam pengajuan nota keuangan yang disampaikan Wakil Bupati, struktur APBD perubahan tahun 2020, belanja daerah sebesar Rp1,082 triliun. Yaitu belanja tidak langsung sebesar Rp627,929 miliar dan belanja langsung sebesar Rp454,786 miliar. Sementara pendapatan daerah sebesar Rp1,019 triliun, sehingga mengalami defisit sebesar Rp62,726 miliar. Namun defisit ini dapat ditutupi dari Silpa anggaran tahun 2019 sejumlah defisit.

Kendati sisa lebih pembiayaan anggaran pada APBD perubahan nol rupiah, tapi ada pos belanja yang mengalami kenaikan cukup besar. Yaitu belanja bantuan sosial (Bansos), dan belanja hibah. Belanja Bansos yang semula diang-

(Suara NTB/ula)

NOTA KEUANGAN - Wakil Bupati Dompu, Arifuddin menyerahkan dokumen nota keuangan rancangan APBD Perubahan 2020 diterima oleh Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, Jumat (18/9). garkan pada APBD murni sebesar Rp800 juta naik menjadi Rp6,329 miliar atau naik sekitar Rp5,529 miliar. Sementara belanja hibah naiknya sekitar Rp575,509 juta dari Rp46,220 miliar menjadi Rp46,795 miliar.

Pada pos belanja langsung menurun hingga Rp86,425 miliar dari Rp541,211 miliar menjadi Rp454,786 miliar. Kendati turun, pos belanja langsung ini mengalami penyesuaian belanja pegawai dari Rp35,822 miliar menjadi Rp54,297 miliar. Sementara belanja barang jasa sebesar Rp251,557 miliar dan belanja modal sebesar Rp148,931 miliar.

Sementara penerimaan dari Silpa yang semula direncanakan sebesar Rp41,871 miliar menjadi Rp62,726 miliar. Ini bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran

RADIO

dana kapitasi/JKN sebesar Rp138,607 juta, adanya sisa belanja BLUD RSUD per 31 Desember 2019 yang dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan sebesar Rp5,820 miliar. Adanya sisa dana BOS di kas sekolah per 31 Desember 2019 sebesar Rp2,976 miliar dan adanya sisa kas daerah sebesar Rp53,790 miliar.

Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par yang memimpin rapat paripurna menyampaikan, rancangan APBD perubahan 2020 yang sudah diajukan pemerintah daerah (Pemda) akan dibahas bersama Banggar Dewan dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) pada 21 – 22 September 2020. “Besok mulai hari senin dan Selasa kita bahas antara Banggar Dewan dan TAPD dengan SKPD,” katanya. (ula)

Mataram (Suara NTB) – Protokol penanganan penyebaran virus corona (Covid-19) di kawasan Tiga Gili (Trawangan, Air, Meno) terus dimatangkan. Salah satunya melalui sinergi yang dilakukan antara pelaku usaha dan pihak pemerintahan dengan menggelar simulasi penanganan penularan virus tersebut.

Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, menerangkan simulasi yang dilakukan untuk memberikan gambaran penuh kepada pelaku usaha dan pihak terkait tentang standard operational procedure (SOP) yang diperlukan. Terlebih melihat posisi Tiga Gili sebagai destinasi wisata kepulauan yang terpisah dari pulau utama. ‘’Dengan pandemi ini, kita yang di kepulauan ingin ada semacam SOP yang melibatkan pemerintah apabila terjadi suspect (ditemukan pasien positif- red),’’ ujar Kusnawan.

Untuk itu, pihaknya menginisiasi program simulasi penangan penyebaran Covid-19.

Simulasi sendiri melingkupi penanganan di pintu masuk, mulai dari pemeriksaan tamu dari Pelabuhan Bangsal, kemudian pemeriksaan saat proses chek-in, hingga tamu masuk ke hotel. “Jadi ada laporan kalau tamunya suspect, mulai dari proses karantinanya sampai proses evakuasinya,” ujar Kusnawan.

Untuk itu, simulasi yang dilakukan menghadirkan juga perwakilan syahbandar, Dinas Perhubungan Kabupaten Lom-

bok Utara (KLU), Puskesmas Nipah, RSUD KLU, dan stakeholder terkait. Dengan simulasi yang dilakukan, pihaknya berharap SOP resmi dari pemerintah dapat segera disusun. ‘’Jadi kita tinggal menunggu SOP-nya. Bahkan kita siapkan juga tempat karantinanya, kalau memang harus dilakukan karantina,’’ ujar Kusnawan. Mengikuti upaya pelaku usaha untuk mempersiapkan dengan matang penanganan penularan Covid-19.

Pihaknya juga meminta Pemerintah KLU untuk memfasilitasi adanya dokter khusus yang ditugaskan di kawasan Tiga Gili tersebut.

“Kebetulan ini merupakan pilot project yang pertama kali di NTB. Jadi kita harapkan (simulasi) ini menjadi percontohan,” jelasnya.

Dengan simulasi yang dilakukan, pihaknya berharap wisatawan dapat memiliki rasa percaya terhadap kesiapan pelaku usaha di kawasan Tiga Gili secara khusus dan NTB secara umum. Mengingat di tengah pandemi saat ini pelayanan dan kesiapan penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan di seluruh dunia.

“Apapun kondisi terburuk, kami sudah siap. Karena itu kita simulasikan mulai dari poses pemeriksaan di Bangsal yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) seperti apa? Dokumen yang disiapkan seperti apa. Termasuk HAC (Health Alert Card),’’ jelasnya. (bay)

SUARA NTB

Sabtu, 19 September 2020

NTB Waspadai Sembilan Provinsi Tertinggi Kasus Covid-19 Dari Hal. 1 Eka mengatakan, tingginya kasus Covid-19 di sembilan provinsi tersebut membuat NTB juga waspada. Karena ada satu tenaga kesehatan atau dokter yang sudah terpapar di Jakarta. ‘’Kemarin dokter kita, positif (Covid-19) itu pulang dari Jakarta. Ikut pelatihan di Jakarta, pulangnya positif,’’ ungkap Eka. Melihat semakin tingginya kasus Covid-19 di DKI Jakarta, Eka mengatakan kepergian pejabat sekarang dibatasi. Jika tidak penting, maka tidak akan pergi ke Jakarta. ‘’Jarang juga yang berangkat ke Jakarta sekarang. Kalau bulan-bulan kemarin masih agak banyak,’’ ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu dokter yang positif Covid-19.

Dokter tersebut pergi ke Jakarta untuk tujuan pelatihan.

Karena NTB mendapatkan bantuan alat ventilator. ‘’Karena (pelatihan) itu syarat dapat bantuan alat itu. Pulangpulang dia positif,’’ katanya.

Dikes NTB mencatat tambahan 145 pelaku perjalanan

pada Kamis (17/9). Sehingga jumlah pelaku perjalanan yang tercatat hingga saat ini sebanyak 75.837 orang.

Dari jumlah tersebut 74.875 orang sudah selesai karantina atau discarded dan 962 orang masih karantina.

Tersebar di Kota Mataram sebanyak 33 orang, Lombok Tengah 26 orang, Lombok Timur 100 orang, Sumbawa Barat 360 orang. Kemudian, Sumbawa 15 orang, Dompu 389 orang, Bima 31 orang dan Kota Bima 8 orang.

Sedangkan jumlah kasus terkonfirmasi positif sebanyak 3.026 orang. Dengan rincian 2.399 orang sudah sembuh, 179 meninggal dunia dan 448 orang masih isolasi atau positif Covid-19.

Pada 17 September 2020, Dikes NTB mencatat tambahan 167 pelaku perjalanan di NTB. Sebanyak 24 orang di Kota Mataram, 104 orang di Lombok Tengah, Sumbawa Barat 9 orang dan Dompu 22 orang. (nas)

Pemprov Siapkan Langkah Tekan Kasus Kematian Pasien Covid-19 Dari Hal. 1 dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (18/9) kemarin.

Eka mengatakan, pihaknya menyurati kabupaten/kota dan Puskesmas. Agar melakukan tracing lebih awal terutama kepada kelompok yang memiliki risiko tinggi. ‘’Surat itu berisikan soal tracing yang lebih efektif, tracing lebih awal dan menjaga orang-orang yang berisiko tinggi, itu ditujukan ke Puskesmas,’’ kata Eka. Pihaknya menyurati Puskesmas untuk melakukan tracing lebih awal karena di sana ada Posyandu Keluarga, Kelompok Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) dan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkemas). ‘’Kelompok rentan dan berisiko tinggi itu yang kita minta dijaga.

Karena mereka ada datanya di Puskesmas,’’ ujarnya.

Ia meminta masyarakat jika sakit jangan takut datang ke Puskesmas. Supaya penyakitnya dapat segera ditangani.

Jangan sampai datang ke Puskesmas atau rumah sakit setelah penyakitnya parah. ‘’Kalau orang takut datang ke Puskesmas, itu kita pakai Perkesmas. Kunjungan rumah dari Puskesmas. Itu kita aktifkan sekarang,’’ tandas Eka. Dalam rapat evaluasi penanganan Covid-19, beberapa hari lalu, Asisten I Setda NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M. Si menyampaikan, strategi Pemprov dalam mempercepat penanganan kesehatan yang di-

fokuskan pada tiga strategis utama.

Pertama, proteksi diri dengan gerakan hidup bersih dan sehat, gerakan maskerisasi dengan pembagian masker gratis kepada seluruh lapisan masyarakat. Begitu juga kegiatan sosialisasi masif melalui media sosial, spanduk, radio, TV dan lain-lain.

Kedua, deteksi dini dengan menyediakan 5 laboratorium uji dan penyediaan 30 rumah sakit penanganan Covid-19.

Tidak hanya itu, kegiatan cegah dan deteksi migrasi pada pintu masuk perbatasan dengan menyediakan rapid test di setiap pelabuhan maupun bandara terus ditingkatkan.

Ketiga adalah respons, pemerintah telah menyiapkan 20 tempat karantina dan isolasi yang tersebar di seluruh NTB. Selain itu, kegiatan tracing kontak atau kelompok risiko terus dilakukan.

Begitupun kegiatan pencatatan dan pelaporan kasus-kasus baru sesuai standar operasional yang berlaku.

Dikes NTB mencatat, dari 3.026 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di NTB, sebanyak 179 pasien meninggal dunia.

Kasus kematian terbanyak di Kota Mataram sebanyak 83 orang. Kemudian, Lombok Barat 48 orang, Lombok Timur 16 orang, Lombok Tengah 12 orang. Kabupaten Sumbawa 9 orang, Lombok Utara 4 orang, Sumbawa Barat, Dompu dan Bima masing-masing 2 orang dan Kota Bima satu orang. (nas)

Tak Puas Jawaban GTI Dari Hal. 1 Ruslan mengatakan, somasi yang dilayangkan Pemprov NTB sudah dijawab oleh PT. GTI. Tetapi jawaban investor tersebut dinilai masih sangat normatif, seperti apa yang dijawab sebelum-sebelumnya. ‘’Maka besok (minggu depan) kita akan rapatkan lagi,’’ ucapnya.

Dalam somasi pertama yang telah dilayangkan, Pemprov meminta PT. GTI segera melakukan aktivitas sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani puluhan tahun silam. Dengan membangun sejumlah fasilitas dan sarana akomodasi pariwisata. Namun, hingga saat ini, belum ada aktivitas PT. GTI di lapangan.

Sementara di sisi yang lain, masyarakat sudah banyak yang menguasai lahan tersebut untuk tempat usaha seperti bungalow, restoran dan vila. Dalam jawabannya, kata Ruslan, Pemprov diminta mengosongkan lahan yang dikuasai masyarakat tersebut terlebih dahulu, baru kemudian mereka melakukan pembangunan. ‘’Yang kita mau, apa somasi kita ditanggapi. Tapi, kalau dia balik, suruh kita bersihkan (masyarakat di sana), itu bukan jawaban. Isi somasi kita, meminta GTI segera beraktivitas sesuai dengan isi perjanjian,’’ tegas Ruslan.

Dari jawaban PT. GTI atas somasi pertama yang dilayangkan Pemprov katanya, akan

dibahas lagi langkah selanjutnya. Sesuai ketentuan, jika somasi belum ditindaklanjuti, maka akan dilakukan somasi kedua dan ketiga. ‘’Kita berikan somasi sampai tiga kali. Kalau tak diindahkan. Kita tak tahu hasilnya nanti. Makanya segera, kita melakukan pembahasan secara kontinu,’’ tutur Ruslan.

Diketahui, total luas lahan milik Pemprov di Gili Trawangan seluas 75 hektar.

Seluas 65 hektar diserahkan ke PT.GTI dan 10 hektar diserahkan ke masyarakat secara legal. Namun, dari 65 hektar lahan yang diserahkan ke PT. GTI, sekarang 80 persennya dikuasai oleh masyarakat secara ilegal.

Aset tanah milik Pemprov yang berada di Gili Trawangan dikerjasamakan dengan PT. GTI sesuai perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp 22,5 juta.

Kerjasama pemanfaatan aset tersebut juga mendapatkan atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya berdasarkan hasil kajian KPK, potensi kehilangan pendapatan Pemprov atas pemanfaatan aset tersebut sekitar Rp24 miliar setahun. (nas)

Cegah Klaster Penyeberangan Dari Hal. 1 Wagub yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Provinsi NTB itu juga mendatangi petugas hingga kapten kapal. ‘’Tetap gunakan masker ya, denda bagi yang tidak menggunakan masker sudah mulai diberlakukan,’’ Wagub mengingatkan penumpang kapal, Jumat (18/9).

Jangan sampai, lanjut Rohmi, di NTB ini muncul kluster penyeberangan. Kasus Covid-19 di Provinsi NTB yang mulai melandai tersebut harus terus

menurun. Maka dari itu, dibutuhkan kerjasama seluruh pihak serta konsistensi masyarakat untuk selalu menggunakan masker. ‘’Ini butuh kerja bersama.

Butuh konsistensi kita semua untuk tetap menggunakan masker,’’ ungkapnya.

Didampingi Kadis Perhubungan, Kadis Perikanan, Karo Humas, dan Polairud, Wagub berkeliling dari kapal menuju tempat perbelanjaan di pelabuhan tersebut. ‘’Ingat, yang berjualan atupun pembeli harus gunakan masker, jaga kesehatan,’’ pesannya. (r)

Halaman 11

Sosialisasi Virtual Aman Berlalu Lintas di Masa Pandemi

Dirlantas Polda NTB Kerja Sama dengan Jasa Raharja

(Suara NTB/ist)

MENGAJAR - Kegiatan mengajar dengan zoom, temanya “Berlalulintas Aman di Masa Pandemi”. Jasa Raharja NTB bekerjasama dengan Ditlantas Polda NTB.

Mataram (Suara NTB) Dirlantas Polda NTB bersama Jasa Raharja NTB mengadakan kegiatan Mengajar dengan menggunakan Aplikasi Zoom. Temanya “Berlalulintas Aman di Masa Pandemi” kepada sejumlah siswa siswi SD/SMP/SMA di Kota Mataram, Kamis ( 17/9) kemarin.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman terkait peran Jasa Raharja dan keselamatan dalam berlalu lintas khususnya dimasa pandemi, serta dalam rangka memeriahkan HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-65.

Dikuti oleh 50 siswa yang

Guru Didorong Berkreasi Atasi Beragam Kendala BDR Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Belajar dari Rumah (BDR) di Kota Mataram menghadapi berbagai kendala yang beragam. Guru di sekolah diminta untuk berinovasi dan berkreasi untuk mengatasi kendala itu, sembari berbagai upaya terus dilakukan agar BDR tetap berjalan dengan baik.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., MM., ditemui di ruang kerjanya, Jumat (18/9) mengatakan, beragam kendala terjadi selama BDR ini, seperti kendala jaringan, kepemilikan sarana belajar, motivasi guru dan siswa yang mulai berkurang, dan lainnya. Ia meminta guru berkreasi dan berinovasi agar BDR secara daring dan luring bisa mendapatkan perhatian dari siswa.

“Kendala memang selalu ada, baik kedala langsung maupun tidak langsung. Saya

tahu banyak orang tua siswa mengeluh, karena kebosanan anak belajar secara BDR ini, guru juga bosan. Karena ini masalah baru, karena ketika kuliah, kami tidak pernah diajarkan kuliah untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ),” katanya.

Pihaknya tetap memonitor ke seluruh sekolah, baik SD dan SMP negeri maupun swasta untuk menggali masalah saat pelaksanaan BDR. Salah satu kesulitan bagi guru-guru terkait situasi anak didik di rumah, karena tidak semua anak punya kondisi yang sama.

Ia juga meminta kepada guru BK dan guru kelas untuk memonitor siswa yang disebut dengan guru sambang. Mereka memberikan arahan ke rumah siwa selama 15 menit, pemberian tugas dan lainnya.

Di samping itu, Fatwir pelaksanaan simulasi atau

pun pembelajaran tatap muak belum bisa dilaksanakan di Kota Mataram. Pihaknya menunggu keputusan resmi bahwa Kota Mataram telah masuk zona kuning, barulah bisa dilaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka. Langkah itu diambil untuk menjaga keselamatan dan kesehatan guru. Sampai saat ini sekolah di Kota Mataram sedang melaksanakan BDR atau PJJ. “Kami tidak ingin ke depannya kita gelar pembelajaran tatap muka, ada suatu masalah, karena ada yang terpapar, karena Covid-19 ini masih ada di Kota Mataram, sesuai dengan SKB 4 Meneteri, bagi daerah dengan zona merah dan oranye tidak boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka, kami ikuti regulasi pemerintah dan saran dari beberapa kalangan,” tegas Fatwir. (ron)

terdiri dari tingkat SD, SMP, dan SMA perwakilan dari beberapa sekolah se-kota Mataram. Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 2 jam. walaupun menggunakan virtual zoom, tapi tidak mengurangi esensi materi yang disampaikan oleh narasumber dari Dikyasa Polda NTB dan Jasa Raharja NTB. Dirlantas Polda NTB Kombes Pol Noviar, S.I.K turut hadir dan membuka kegiatan. Ia sangat mengapresiasi dan berharap pembelajaran tersebut dapat memberikan dampak positif bagi peserta agar selalau aman dalam berlalu lintas.

Pada kesempatan yang

sama, Kepala Jasa Raharja NTB, Mulyadi menyampaikan pesan kepada peserta sosialisasi agar menjadi agent of change dan sebagai pelopor keselamatan lalu lintas sehingga memberi dampak budaya berlalu lintas yang baik bagi masyarakat dan berujung pada angka kecelakaan dapat menurun.

“Ditengah situasi pandemi seperti ini jangan lupa tetap pakai masker saat berkendara, patuhi rambu lalu lintas, dan gunakan helm. Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan, Keselamatan untuk Kemanusiaan,” demikian pesannya. (bul/*)

Pemda Lobar Temukan 640 Arsip Aset Daerah Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus) Lombok Barat (Lobar), Drs. H. Muhammad Yamil, M.A,m mengklaim pihaknya menemukan dan mengamankan 640 dokumen aset Lobar. ‘’Kami temukan 640 arsip aset daerah. Hilangnya arsip maka sebagian aset melayang,’’ ujar Yamil, Jumat (18/9).

Dikatakan Yamil, setelah bupati menginstruksikan untuk jihad aset, pihaknya segera melakukan penertiban arsip, sehingga aset Lobar tidak hilang. ‘’Dalam dua minggu Pak Bupati turun, kita diminta supaya daftar arsip yang ada di depo arsip itu harus siap. Alhamdullillah kami sudah dapatkan arsip aset itu sebanyak 640 dokumen,’’ sebut Yamil.

Menanggapi itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid tampak senang dan mengulang kembali janjinya akan mengumrahkan arsipatoris yang

menemukan aset. “Saya masih berkomitmen insya Allah, sampaikan kepada arsipatoris kita. Nanti ketika mereka berhasil membantu kita mencari arsip kita, saya masih pegang janji kita itu Pak Kadis, kita akan umrahkan mereka,’’ ujar Fauzan.

Hal ini penting, kata Fauzan, karena ini adalah aset daerah apalagi judulnya adalah jihad aset. ‘’Dokumen aset yang sudah ditemukan 600-an, masih banyak yang lain. Mohon ditindaklanjuti, supaya apa yang sudah ditemukan berkas aset untuk ditindaklanjuti. Kita akan bentuk tim khusus,’’ ujar bupati.

Selain itu, bupati juga menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah Lobar Dr. H. Baehaqi untuk memfasilitasi pertemuan internal terkait dengan penyelamatan aset baru kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan pihak eksternal seperti aparat hukum. (her)

Pertama di Indonesia, Samsat Perizinan Kapal Perikanan Hadir di NTB Dari Hal. 1 mendekatkan dan membuat nyaman seluruh masyarakat yang dilayani. ‘’Mari kita jaga laut kita, kita jaga masyarakat dan dorong perekonomian nelayan menuju kesejahteraan,’’ ajak Wagub.

Ia berharap, inovasi tersebut tidak boleh terhenti sampai di sini. Dengan adanya Samsat Perizinan Kapal Perikanan tersebut membuat seluruh nelayan merasa aman dalam menjalankan seluruh aktivitas usahanya. ‘’Laut kita begitu kaya. Kekayaan laut ini harus dibarengi dengan menjaga habitat yang ada di dalamnya,’’ kata Rohmi.

Samsat Perizinan Kapal Perikanan ini harus terus diperluas di Provinsi NTB, tidak hanya di Lombok. Di Sumbawa hingga Bima harus ada Samsat ini sehingga NTB mempu memberikan contoh

baik untuk daerah lainnya di Indonesia.

Tidak hanya kualitas, lanjut Rohmi, pelayanannya juga harus cepat, serta tidak menyulitkan nelayan. Jangan sampai, waktu dihabiskan untuk mengurus perizinan. Tapi nelayan harus meninggalkan pekerjaannya untuk memberikan keluarganya nafkah. ‘’Selain kualitas, pelayanannya harus cepat, kita permudah nelayan yang telah berniat baik membuat perizinan tersebut,’’ tambah Rohmi di hadapan puluhan nelayan yang juga hadir pada kesempatan itu.

Karena menurut Wagub, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 (poin l), pelayanan publik harus berazaskan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Pada kenyataannya, pelayanan publik pada perizinan kapal perikanan yang menjadi kewenangan daerah masih belum

memenuhi azas tersebut. Mengingat proses perizinan masih membutuhkan waktu lama, proses yang tidak sederhana dan multisektor. Serta relatif jauh (aksesibilitas) dari keterjangkauan masyarakat yang ingin memanfaatkan perizinan kapal perikanan, khususnya nelayan kecil. Karena alasan tersebut maka lahirlah Samsat Perizinan Kapal Perikanan untuk memudahkan nelayan. ‘’Seluruh pelayanan yang ada, harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,’’ pungkasnya.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Lalu Wahyudi Adiguna, S.Pi, MM mengatakan, inisiasi lahirnya Samsat Perizinan Kapal Perikanan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien. Tentunya akan memudahkan nelayan dan pengusaha perikanan dalam pen-

gurusan dokumen kapal perikanan. Sehingga, produktivitas nelayan dalam melakukan usaha penangkapan ikan, dapat dioptimalisasi.

Lahirnya Samsat Perizinan Kapal Perikanan ini lantaran dokumen kapal perikanan merupakan faktor penentu aktivitas penangkapan ikan bagi nelayan. Namun di sisi lain, tantangan yang dihadapi sebelumnya terkait perizinan kapal perikanan. Sehingga Samsat Perizinan Kapal Perikanan ini akan memudahkan nelayan atau pelaku usaha perikanan.

Samsat Perizinan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan mendapat banyak dukungan dari berbagai kalangan.

Salah satunya Direktur Eksekutif Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) Saut Tampubolon. ‘’Kami sangat apresiasi Samsat Perizinan Kapal Perikanan di Provinsi NTB. Apala-

gi ini merupakan Samsat perikanan pertama di Indonesia,’’ ungkapnya.

Samsat kapal perikanan tersubut, lanjut Saut, merupakan salah satu usaha memerangi perikanan ilegal, dengan harapan bahwa para mitra khususnya nelayan, dapat mengetahui proses perizinan kapal perikanan dan jangkauan pengurusan dokumen yang sangat dekat dengan masyarakat. ‘’NTB menjadi daerah percontohan, hanya di daerah ini.

Nelayan diberikan banyak kemudahan dalam melakukan perizinan,’’ tambahnya.

Saut menambahkan, NTB menjadi daerah inisiator pertama dalam memberikan kemudahan bagi perizinan yang mudah, murah, praktis dan humanis. ‘’Kami optimis, Samsat kapal perikanan ini mampu membawa nelayan menuju gerbong kesehahteraan,’’ katanya optimis. (r)

Realisasi Belanja APBD Diperkirakan Rp19,07 Triliun hingga Akhir 2020 Dari Hal. 1 ‘’Mengingat Kota Mataram sebagai ibukota provinsi yang juga merupakan pusat perekonomian terbesar di NTB,’’ sarannya.

Sementara, untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tujuh kabupaten/ kota di NTB, telah dialokasikan anggaran oleh Pemda. Total nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) seluruh kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada tahun 2020 mencapai Rp229,85 miliar dan telah direalisasikan sebesar Rp218,28 miliar atau 94,97 persen.

‘’Hal ini menunjukkan ruang fiskal pada pemda di wilayah NTB yang akan melaksanakan Pilkada cukup untuk membiayai perhelatan Pilkada walaupun pada masa pandemi Covid-19,’’ujarnya.

Syarwan memaparkan prognosis realisasi APBD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020. Ia mengatakan, kondisi perekonomian daerah tidak lepas dari kondisi perekonomian nasional. Sejalan dengan prognosis realisasi pendapatan dan belanja APBN, dalam memperkirakan realisasi APBD juga menggunakan asumsi ekonomi makro dan kondisi perekonomi-

an Indonesia.

Pada tahun anggaran 2020, belanja daerah difokuskan pada program dan kegiatan prioritas yang dapat menukik langsung pencapaian indikator kinerja daerah. Selain itu, difokuskan pada penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 yang masih belum mereda. Hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. ‘’APBD menjadi motor penggerak daya beli konsumsi masyarakat melalui kegiatan konsumsi pemerintah. Maka harus segera direalisasikan dan diserap sebesar-besarnya

untuk stimulus fiskal di daerah,’’ pintanya.

Melalui serapan APBD yang optimal diharapkan akan menopang pertumbuhan perekonomian di daerah. Ia menyebutkan, realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan II 2020 mencapai 45,37 persen. Pemerintah Provinsi NTB terus bekerja keras mengejar target dari sektor PAD. Dengan memperhatikan tren pada 2019, di mana penerimaan pendapatan daerah mencapai 96,89 persen dari target. Kemudian mempertimbangkan masih berlangsungnya pandemi Covid-19

yang membutuhkan kegiatan penyelamatan ekonomi nasional oleh pemerintah, maka realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan IV 2020 diperkirakan akan mencapai Rp18,20 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja daerah sampai dengan triwulan II 2020 mencapai 32,95 persen. Optimisme penyerapan belanja daerah selama triwulan III dan memperhatikan tren belanja tahun 2019 yang mencapai 93,39 persen, maka sampai dengan tahun 2020, realisasi belanja daerah diperkirakan mencapai Rp19,07 triliun (nas)

Tidak Ada Pengumpulan Massa Saat Penetapan Calon Pilkada Dari Hal. 1 Karena memang pekerjaan ini memang tidak bisa dikerjakan oleh Penyelenggara Pemilu sendiri. Harus didukung oleh semua pihak. Dari hasil rapat evaluasi yang dilakukan beberapa hari yang lalu, ada tiga poin catatan yang mesti diperhatikan. ‘’Ada tiga poin penting. Yang pertama adalah mensosialisasikan tahapan Pilkada. Tidak semua mungkin paham tentang tahapan Pilkada dan kerawanan-kerawanannya. Yang kedua mensosialisasikan aturan-aturan termasuk PKPU, bagaimana pelaksanaan tiap-tiap tahapan. Dan yang ketiga adalah adanya kegiatan deklarasi para kontestan yang disaksikan Parpolnya di daerah masing-masing agar patuh kepada protokol kesehatan Covid-19,’’ katanya.

Mendagri menambahkan semua pasti paham apa itu protokol kesehatan di masa pandemi. Prinsipnya ada empat.

Yaitu memakai masker, men-

jaga jarak, membersihkan tangan, dan menghindar dari kerumunan sosial yang tidak bisa jaga jarak. Empat protokol kesehatan itu harus dipastikan benar-benar ditaati. Mengingat sebentar lagi akan masuk dalam tahapan penting Pilkada, salah satunya tahapan penetapan pasangan calon. ‘’Nah dari tahapan-tahapan ini kita akan menghadapi tahapan penting. Yaitu ini sudah hari Jumat, tanggal 23 September 2020. Hari Rabu (23/9) nanti itu adalah tahapan yang sangat penting, yaitu penetapan pasangan calon oleh KPUD masing-masing daerah.

Di sini tanggal 23 September 2020 ini bisa terjadi kerawanan pengumpulan masa bahkan mungkin kekerasan anarkis karena saat itu akan diumumkan Paslon mana yang lolos pasangan calon mana yang tidak lolos dalam penelaahan pengkajian oleh KPU setelah mereka mendaftar kemarin,’’ paparnya.

Pasangan calon yang lolos,

lanjut Mendagri mungkin saja meluapkan kegembiraannya dalam bentuk deklarasi-deklarasi. Atau dengan arak-arakan lagi dan konvoi. Kemudian yang dinyatakan tidak lolos bisa saja nanti pendukungnya melakukan aksi anarkis. Mulai dari pengumpulan yang soft, emosional bahkan sampai ke aksi menyerang anggota KPUD. ‘’Setelah itu mereka akan ke Bawaslu dan lain-lain ini yang perlu dijaga kantor-kantor tersebut. Kemudian tanggal 24 September 2020 itu akan dilakukan pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon. Nah, ini juga sama ini bisa saja nanti terjadi di kantor KPU, waktu pengundian jumlahnya sedikit di luarnya ramai seperti waktu pendaftaran,’’ kata Tito.

Oleh karena, kata Mendagri, pada tanggal 23 dan 24 September 2020, harus dipastikan tidak boleh lagi terjadi pengumpulan massa dalam bentuk apapun. Gunakan in-

strumen hukum apapun untuk mencegah itu, bisa dengan dasar Perda atau Pergub atau peraturan daerah lainnya juga undang-undang. Termasuk undang-undang kesehatan, undang-undang karantina kesehatan atau undang-undang lalu lintas dan lain-lain. ‘’ Yang intinya mohon kepada para stakeholder di daerah dalam Rakor menyampaikan para kontestan untuk tidak melakukan pengumpulan massa. Jadi intinya adalah pengumpulan massa tidak boleh terjadi, itu intinya pada tanggal 23 dan 24 September 2020 nanti,’’ tegas Mendagri.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo mengingatkan, potensi penyebaran Covid 19 dalam peta zona tinggi sampai rendah di daerah yang menggelar Pilkada harus benar-benar berkoordinasi dengan Satgas Covid 19 di pemerintah provinsi maupun kabupaten/ kota karena pergerakan yang masih sangat

fluktuatif. ‘’Jangan sampai daerah yang sudah masuk zona rendah atau sedang angka terpaparnya naik lagi pascaPilkada karena penerapan protokol kesehatan yang tidak terkoordinasi dengan baik antara penyelenggara, kontestan dan aparat penegak hukum maupun masyarakat karena kurang sosialisasi terkait penyelenggaraan Pilkada di masa pandemic,’’ ujarnya.

Hal lain yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi adalah tingkat partisipasi masyarakat. Seperti dikatakan Menko Polhukam, Mahfud MD, kesiapan penyelenggara dan seluruh stakeholder dalam penegakan hukum pelanggaran pidana maupun pelanggaran protokol kesehatan melalui Perda dan aturan lain sebagai dasar penindakan harus dilaksanakan untuk memberikan rasa aman dan keselamatan bagi masyarakat. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 19 September 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Musprov Pelti NTB Diundur Hingga Akhir PON Mataram (Suara NTB) Rencana pengurus cabang olahraga tenis lapangan untuk melaksanakan Musyawarah Provinsi (Musprov) bulan September 2020 bakal diundur hingga Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2021 berakhir.

Penundaan Musprov Pelti NTB dikarenakan pandemi Covid-19 di NTB. Ketua Umum Pengprov Pelti NTB, Jamaluddin Malady yang dikonfirmasi Suara NTB, di Mataram, Jumat (18/9) kemarin mengatakan, setelah melihat kasus Covid-19 di NTB masih meningkat pihaknya berencana akan memperpanjang jabatan kepengurusan Pelti NTB yang akan berakhir bulan November 2020. Hal ini penting dilakukan oleh pengurus Pelti NTB setelah melihat situasi pandemi Covid-19 yang masih terjadi di NTB. “Rencananya kita akan memperpanjang kepengurusan Pelti NTB, karena situasi Covid-19 di NTB tak memungkinkan kita untuk melakukan Musprov Pelti NTB,” ucapnya.

Belum ditetapkan sampai kapan kepengurusan Pelti NTB akan diperpanjang. Pasalnya pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan Pengurus Besar (PB) Pelti untuk menyampaikan situasi kondisi di NTB yang masih terdampak Covid-19.

Namun demikian, menurut Jamal, bila memungkinkan pihaknya ingin kepengurusan Pelti NTB dapat diperpanjang hingga selesai pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua 2021. Hal ini dilakukan agar pembinaan atlet tenis di NTB dapat berjalan tanpa kendala yang berarti.

Selain itu alasan pihaknya memperpanjang kepengurusan Pelti NTB setelah melihat situasi pandemi Covid-19 yang dapat membahayakan nyawa. Sehingga pertemuan yang mengundang orang banyak perlu dikurangi.

Terkait kondisional seperti ini, Jamal masih tengah berkoordinasi dengan PB Pelti untuk dapat memperpanjang kepengurusan Pelti NTB hingga akhir PON XX/2021.

Dan Jamal optimis kepengurusan Pelti NTB dapat diperpanjang hingga akhir PON. Sebab di tingkat KONI Pusat telah memberikan kesempatan kepada KONI provinsi di Indonesia yang kepengurusan berakhir tahun 2021 dapat diperpanjang hingga akhir PON/2021 dan hal ini dapat diberlakukan di kepengurusan cabor. (fan)

Damkar Siagakan Personel Antisipasi Kebakaran Sumbawa Besar (Suara NTB)Kejadian kebakaran berpotensi terjadi dalam musim kemarau ini, baik terhadap bangunan, maupun hutan dan lahan. Terhadap hal ini, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Sumbawa mengimbau masyarakat untuk melakukan upaya antisipasi. Bahkan personel juga disiapkan untuk menindaklanjuti setiap kejadian.

“Potensi kebakaran lahan dan hutan maupun bangunan besar di musim kemarau ini. Kita juga sudah siapkan imbauan kepada masyarakat untuk melakukan antisipasi.

Kalau kesiapan anggota tetap stanby 24 jam,” kata Kepala Dinas Damkar Sumbawa, Tata Kostara.

Dijelaskannya, untuk menangani kejadian kebakaran, terdapat 7 mobil pemadam kebakaran yang disiapkan. Masing-masing 4 unit berada di Kantor Pemadam, dan 3 unit berada di tiga zona yakni di Kecamatan Utan, Lenangguar dan Plampang.

“Mobil pemadam ini siap digunakan 24 jam,” ungkapnya.

Diakuinya, dalam menangani kejadian kebakaran di sejumlah tempat pihaknya terkendala dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Bahkan ada juga lokasi yang sulit dijangkau. Meskipun demikian, pihaknya tetap merespon setiap laporan yang masuk untuk ditindaklanjuti. (ind)

Perbaikan Ponton Dermaga Labuhan Lalar Tuntas Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa Barat, mengklaim proses perbaikan ponton dermaga Labuhan Lalar yang rusak akibat diterjang ombak sudah tuntas. Bahkan saat ini dianggap sangat layak untuk digunakan oleh masyarakat karena selain diperbaiki Pemkab juga menambah dua tiang penyanggah sebagai penguat Ponton yang terpasang.

“Progres perbaikannya sudah tuntas sesuai rencana dan tidak ada kendala yang terjadi di lapangan. Kami juga sudah melakukan pengecekan dan proses perbaikannya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan ,” ujar Kadishub, H. Abdul Hamid S. Pd., M. Pd kepada Suara NTB, Jumat (18/9). Hanya saja un-

tuk sementara ini pihaknya belum membuka penggunaan dermaga ini kepada masyarakat umum.

Perbaikan dermaga ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kontraktor pelaksana tanpa tambahan anggaran dari APBD. Tentu itikad baik tersebut sangat diapresiasi karena jika dikhawatit-

verifikasi,” ungkap Kepala Dinas Koperindag KSB Kepada Suara NTB melalui Kabid Koperasi dan UMKM, Firmansyah S.Ip. Dirinya juga mengaku saat ini tim masih bekerja untuk memastikan data penerima tersebut tepat sasaran sehingga menjadi masalah.

Terhadap usulan penerima bantuan tersebut, pihaknya juga akan melibatkan desa untuk melakukan verifikasi. Itu dilakukan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, karena pada prinsipnya dampak covid yang terjadi saat ini sangat dikeluhkan oleh para pelaku UMKM dan pedagang kecil lainnya. Sebab sejak awal pandemi

kan kerusakan dermaga tersebut akan semakin parah. Termasuk juga ponton yang terbawa arus juga akan diganti supaya bisa segera difungsikan kembali. Karena proses perbaikannya sudah tuntas, pihaknya menjamin penggunaan material sesuai spesifikasi supaya tidak terjadi hal yang tidak diingin-

kan. Apalagi gelombang air laut di wilayah setempat sangat kuat di musim-musim tertentu. “ Karena perbaikannya tidak ada tambahan anggaran dari APBD, maka kami berharap agar kontraktor pelaksana bisa menggunakan material yang baik agar tidak menjadi masalah,” timpalnya.

Diakuinya dalam proses perbaikan dermaga tersebut diakuinya tidak ada kendala yang dihadapi di lapangan.

Sehingga tidak ada alasan lagi pihak kontraktor untuk tidak segera merampungkan pekerjaannya. Terlebih lagi hasil

tinjauan lapangan kerusakan ini terjadi karena adanya kelalaian dari kontraktor pelaksana. Dimana material yang digunakan hasil laporan dari kepala UPTD tidak sesuai spesifikasi. Maka dari itu, pihaknya berharap material yang sudah digunakan tidak ada masalah lagi. Sehingga tidak terjadi masalah yang timbul di kemudian hari. “ Tidak ada kendala dalam perbaikan dermaga ini, tetapi kami sudah meminta mereka supaya menggunakan material yang layak agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” pungkasnya. (ils)

Ketua TP-PKK NTB Sumbang 4.000 Masker dan Resmikan Rumah Aman Anak dan Perempuan Bima (Suara NTB) Tim Penggerak PKK Provinsi NTB menyumbangkan sebanyak 4.000 masker untuk Kabupaten Bima. Ribuan masker itu diberikan kepada PKK Kabupaten Bima untuk nantinya disebarkan ke masyarakat di Gedung Paruga Na’e Kecamatan Sape, Kamis, (17/9).

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati SE, M.Sc mengaku kini PKK Provinsi NTB memiliki kegiatan Gebrak Masker salahsatu program mensosialisasikan serta mengingatkan masyarakat agar tetap berdisiplin menggunakan masker.

“Sejak awal pandemi kami gencar menyosialisasikan penggunaan masker ini pada semua tingkatan, termasuk tingkat anak-anak,” ujarnya.

Menurut dia, penggunaan masker saat ini merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk mengurangi peluram Covid-19 karena belum ditemukan vaksin untuk menanganinya. Untuk Ia mengajak semua pihak tetap menggunakan masker.

“Harapan kami NTB khususnya Kabupaten Bima bisa 100 persen menggunakan masker dan menuju Zona Hijau,” harapnya.

Dalam upaya mengoptimalkan pencegahan pandemi Covid-19 di Provinsi NTB, terhitung mulai 14 September 2020, di NTB sudah diberlakukan Perda Nomor 7 tahun 2020 tentang seruan mengenai 4 M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Selain agenda membagikan masker Ketua PKK NTB

(Suara NTB/Ist)

MASKER - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB memberikan masker untuk dibagikan kepada masyarakat, di Gedung Paruga Na’e Kecamatan Sape, Kamis (17/9). melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bima, jugs meresmikan Rumah Aman (shelter) bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Desa Panda Kecamatan Palibelo.

Pada kesempatan itu Hj. Niken mengatakan masalah perempuan dan anak merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun demikian bantuan tanpa pamrih dari para pegiat sangat mendukung

KSB Usulkan Tambahan Penerima Bantuan UMKM Taliwang (Suara NTB) Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Diskoperindag) Sumbawa Barat, kembali mengusulkan tambahan sebanyak 1000 pelaku usaha dan koperasi untuk mendapatkan bantuan UMKM. Terhadap usulan tersebut, saat ini Dinas masih terus melakukan verifikasi lanjutan di lapangan untuk memastikan para penerima bantuan tersebut tepat sasaran.

“Memang kami akan kembali usulkan sebanyak 1000 pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan Rp2,4 juta dari Pemerintah pusat dan saat ini masih dalam tahap

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

covid-19 terjadi sampai saat ini para pelaku usaha mengaku merugi. Sehingga dengan adanya bantuan tersebut diharapkan bisa menjadi pelecut bagi pelaku UMKM untuk bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. “Kami tetap akan libatkan desa untuk melakukan verifikasi terhadap pelaku usaha yang kita usulkan supaya terjadi hal yang tidak diinginkan,” sebutnya.

Selain usulan baru, saat ini pihaknya juga melakukan perbaikan terhadap 1.400 pelaku usaha yang dianggap bermasalah oleh Provinsi. Karena ditemukan data yang ganda serta tidak bisa diverifikasi.

Proses perbaikan data ini juga masih berproses yang ditargetkan di akhir bulan September sudah rampung. Jika dikalkulasikan, ada sekitar 5000 Pelaku usaha yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan dimaksud. Harapannya dengan program tersebut, para pelaku usaha bisa bertahan dengan kondisi ekonomi yang sulit saat ini. “Kami targetkan perbaikan data yang yang bermasalah tuntas di akhir bulan September dengan melibatkan desa.

Kami juga tetap akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (ils)

penanganan kasus anak dan perempuan di NTB. “Kepada pemerintah provinsi kami sampaikan terima kasih karena telah berupaya membangun sebuah sistem agar pemerintah bisa benarbenar hadir menyelesaikan masalah di tengah masyarakat,” ujarnya.

Dirinya mengharapkan agar keberadaan rumah aman Ini bisa menjadi sebuah pekerjaan yang baik dan terstruktur serta sudah dimulai di tingkat

provinsi dengan membentuk unit pelaksana teknis dinas (UPTD). “Upaya ini juga diharapkan bisa diikuti pembentukan UPTD di tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB Ir. Husnanidiaty MM mengatakan dua rumah aman/ shelter Provinsi di Pulau Sumbawa ini menjadi rujukan un-

tuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa ditangani di tingkat kabupaten/kota.

Kata dia, rumah aman yang berada di Desa Panda ditujukan untuk mendukung penanganan masalah anak dan perempuan di tiga daerah yaitu Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima. “Demikian halnya shelter di kabupaten Sumbawa yaitu untuk penanganan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Sumbawa,” ujarnya. (uki)