Edisi Sabtu 20 Juni 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 20 JUNI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

Masjid Hubbul Wathan IC Raih Penghargaan sebagai Masjid Teladan 2020 Mataram (Suara NTB) Masjid Hubbul Wathan Islamic Center (IC) NTB dinobatkan sebagai pemenang Juara I di ajang Penghargaan Masjid Teladan 2020 yang diselenggarakan oleh BNI Syariah.

Kepala UPT Destinasi Wisata Unggulan Islamic Center Dinas Pariwisata Provinsi NTB, M. Ilham mengatakan, Masjid Hubbul Wathan meraih juara pertama dalam kategori Masjid Raya dan Masjid Agung. Adapun juara II diraih oleh Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru serta Juara III diraih oleh Masjid Baitul Mu’min Bakdi Bali.

Adapun kategori Masjid Besar dan Jami’ dimenangkan oleh Masjid Nurul Ashri Deresan Yogyakarta serta pada kategori Masjid di tempat Publik dengan juara I diraih oleh Masjid An Nur Puspogiwan, Semarang. ‘’Ini merupakan penghargaan yang luar biasa, sangat bagus. Sehingga bagimana kita meningkatkan lagi pelayanan atau manajemen masjid selama ini. Sehingga tidak hanya sekadar penghargaan. Kita berupaya bekerja sebaik mungkin sejak awal bukan karena mau ikut lomba, namun ketika dapat juara I lomba, ini luar biasa,’’ kata M Ilham, Jumat (19/6).

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/Humas dan Protokol Setda NTB)

TELADAN - Masjid Hubbul Wathan Islamic Center (IC) NTB dinobatkan sebagai pemenang Juara I di ajang Penghargaan Masjid Teladan 2020 yang diselenggarakan oleh BNI Syariah.

TO K O H Soroti Kasus Narkoba GUBERNUR NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah, SE.M. Sc menyatakan rasa prihatinnya atas banyaknya generasi muda yang terlibat kasus penyalagunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba). Bukan hanya generasi muda, tetapi juga warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak luput dari penggunaan dan peredaran gelap perdagangan Narkoba.

Bersambung ke hal 11

12 HALAMAN NOMOR 88 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

NTB Perpanjang Status Darurat Bencana Covid-19 Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB memperpanjang status darurat bencana non alam Covid-19. Perpanjangan status darurat bencana non alam Covid-19 dengan melihat masih terjadinya penambahan kasus baru positif Covid-19 di NTB.

H.L.Gita Ariadi

‘’Dengan angka kita yang masih stabil, sama seperti kemarin (status darurat bencana non alam Covid-19) masih

kita lanjutkan,’’ kata Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si dikonfirmasi usai Salat Jumat di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center (IC) NTB, Jumat (19/6) siang kemarin.

Meskipun status darurat Covid-19 diperpanjang, namun Pemda, kata Gita menyadari betapa pentingnya arti new normal atau kenormalan baru. Sehingga dalam kondisi darurat Covid-19 menuju new normal tetap dikampanyekan kepada masyarakat agar tetap disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19. ‘’Protokol kesehatan itu harus konsisten kita lakukan,’’ katanya.

Ketua Gugus Tugas Perce-

patan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB ini menambahkan, perpanjangan SK darurat Covid-19 sedang dipersiapkan. Ditanya seberapa lama NTB dalam status darurat Covid-19, Gita mengatakan Pemprov akan melihat perkembangan di lapangan. ‘’Nanti kita lihat di BPBD sedang mengkaji. Sedang kita konsolidasikan dengan Gugus Tugas,’’ tandasnya.

Bersambung ke hal 11

Kompak, Kunci Sukses Distribusi JPS Gemilang Tahap II Mataram (Suara NTB) Tuntasnya proses penyaluran paket bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap II pada Rabu (17/6) lalu, patut disyukuri. Distribusi bantuan yang berjalan lancar tersebut tidak lepas dari kekompakan dan kerjasama yang baik antara semua OPD lingkup Pemprov NTB dan pihak terkait lainnya. ‘’Penyaluran JPS Gemilang Tahap II untuk masyarakat terdampak akibat Covid-19 sudah tuntas pada Rabu (17/6) lalu. Alhamdulillah, ini semua berkat kekompakan bersama yang luar biasa, sehingga distribusi terbilang cepat dan lancar di 10 kabupaten/ kota,’’ ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM Jumat (19/6) di Mataram.

Berdasarkan data terkait kuota penerima di tiap daerah lingkup NTB ini, untuk Kota Mataram tersalur 2.695 paket, Lombok Barat 10.918 paket, Lombok Utara 4.079 paket, Lombok Tengah 15.997 paket, Lombok Timur 42.788 paket.

Kemudian di Pulau Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat ada 2.535 paket, Kabupaten Sumbawa 6.681 paket, Dompu 7.840 paket, Bima 14.528 paket, dan Kota Bima 1.939 paket. ‘’Semuanya sudah tersalurkan,’’ katanya.

Najamuddin juga menyebutkan bahwa dalam setiap paket bantuan berisi beragam kebutuhan pokok berupa beras, minyak goreng, kopi, ikan kering, minyak kayu putih, teh kelor, dan juga masker. Jika dikonversi setiap paket bernilai Rp250 ribu.

Selain memberi manfaat untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi Covid-19 lanjutnya, paket JPS Gemilang juga akan menghidupkan usaha IKM/UKM lokal NTB. Sehingga tidak saja bermanfaat untuk penerima bantuan. Program JPS Gemilang juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat berbasis UKM yang juga mengalami masa sulit di tengah pandemic.

Dalam pengadaan paket JPS Gemilang Tahap I dan II, setidaknya ada sekitar 535 IKM/UKM dengan berbagai produk dilibatkan secara langsung. ‘’Jadi tentu semua berharap agar bantuan JPS Gemilang ini membawa efek ganda yang baik bagi sektor perekonomian kita di NTB. Terutama menggeliatkan UKM yang terlibat,’’ demikian Najamuddin Amy. JPS Gemilang Tahap III Harus Lebih Baik Semangat pemberdayaan IKM/UKM dalam produk JPS yang disediakan Pemprov NTB dalam Program JPS Gemilang, tetap menjadi konsep penyediaannya pada tahap ketiga nanti.

Bersambung ke hal 11

REALISASI - Data realisasi distribusi JPS Gemilang Tahap II

(Suara NTB/humasntb)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Wisatawan lebih memilih kantong plastik atau kresek, masyarakat sekitar 3,5 miliar sampah plastik masih Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Program unggulan zero menyelam ke perairan Lom- maka akan diganti atau ditukar per tahun di daerah ini. Selain rendah, sekitar 12 - 15 pers1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 waste yang digalakkan bok, Sumbawa, Komodo dan dengan tas kain yang dapat di- itu, ada juga hasil riset dari en. ‘’Selama ini memang pe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kementerian LHK bahwa se- makaian kantong plastik di Pemprov NTB mulai me- Alor. Mumpung laut NTB be- gunakan berulangkali.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ‘’Ketika proses tukar itu, ada tiap gerai toko modern menge- NTB tinggi sekali. Bukan narik kepedulian komuni- lum begitu banyak tercemar, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tas peduli sampah di NTB maka gerakan pengurangan edukasi pentingnya mengura- luarkan sekitar 300 kantong saja berbahaya bagi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lingkungan tapi juga keseuntuk ikut terlibat. Salah penggunaan plastik harus di- ngi kantong plastik. Program- plastik per hari.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Hermawan menyebutkan, hatan. Karena ada riset dari nya membiasakan orang mengsatunya, Komunitas Nol galakkan saat ini.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Gerakan “rampok” kantong gunakan tas kain yang bisa di- jumlah gerai toko modern di Badan POM tahun 2009, Sampah yang menginisiasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kresek ini kita akan mulai tang- pakai berulangkali,’’ jelasnya. Indonesia sekitar 90.000 gerai. bahan baku kantong plastik gerakan “rampok” kresek.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Hermawan mengatakan, Artinya, dalam setahun seki- yang banyak beredar saat ini Koordinator Komunitas gal 3 Juli. Kami lagi mencari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Nol Sampah, Hermawan titik, kalau ndak di Pasar Dasan sampah plastik menjadi per- tar 9,8 miliar kantong plastik terutama yang berwarna 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Some mengatakan, NTB Agung, di Perumnas. Kresek masalahan serius di Indone- yang berasal dari gerai toko dan berbau tak sedap. Bah1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sebagai daerah tujuan yang “dirampok’’ akan diganti sia termasuk NTB. Berdasar- modern. ‘’Data Kementerian an bakunya berasal dari ke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 wisata dunia harus benar- dengan tas kain yang bisa dipa- kan hasil penelitian Wahana LHK sampah plastik di NTB masan limbah B3, limbah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 benar serius untuk men- kai berulang kali,’’ kata Her- Riset Indonesia, satu orang di 17 persen dari total sampah rumah sakit dan pertanian,’’ 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ungkapnya. gurangi sampah plastik. mawan dikonfirmasi Suara Indonesia membuang 700 yang ada,’’ sebutnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dan yang paling berbaPutra NTB asal Sumbawa kantong plastik per tahun.

NTB perlu belajar dari NTB, Jumat (19/6) kemarin.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Jika dikalikan dengan jum- yang telah banyak berkecim- haya, kantong plastik mengIa menjelaskan, masyarakat Bali, yang sudah mulai dit1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 inggalkan wisatawan jika yang pulang belanja dari pasar. lah penduduk NTB yang men- pung dalam gerakan nol sam- gunakan pewarna tekstil. Se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ingin menikmati keindah- Kemudian barang belanjaan- capai 5 juta jiwa. Maka kan- pah di Surabaya Jawa Timur hingga aromanya tidak sedap.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 an pantai dan bawah laut. nya dibungkus menggunakan tong plastik yang dibuang ini mengatakan daur ulang Bersambung ke hal 11 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Komunitas Nol Sampah Inisiasi Gerakan ’’Rampok’’ Kresek

H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Masuk 99 Top Nasional DUA inovasi pelayanan publik asal NTB masuk dalam 99 top inovasi pelayanan publik tingkat nasional. Dua inovasi tersebut berasal dari Lombok Barat (Lobar) dan Kabupaten Bima. ‘’Dua inovasi asal NTB yang masuk 99 Top Nasional,’’ ujar Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. Lalu Hamdi, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (19/ 6) siang kemarin.

Bersambung ke hal 11 Lalu Hamdi

Ormas Islam NTB Tolak RUU HIP (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Penolakan terhadap Rancangan Undang - Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) merembet ke daerah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, Organisasi Kemasyarakan (Ormas) Islam, tokoh agama dan tokoh masyarakat mendesak DPR RI dan Presiden agar menghentikan pembahasan RUU HIP. MUI NTB, MUI Kabupaten/Kota dan perwakilan Ormas Islam, tokoh agama dan tokoh masyarakat menyampaikan pernyataan sikap usai pelaksanaan salat Jumat di Halaman Islamic Center (IC) NTB, Jumat (19/6). Pernyataan sikap penolakan terhadap pembahasan RUU HIP dibacakan TGH. Mahalli Fikri mewakili seluruh Ormas Islam NTB. Setelah menelaah dan mengkaji secara empirik dan cermat.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

PERNYATAAN SIKAP - MUI NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat dan perwakilan Ormas Islam menyampaikan pernyataan sikap menolak pembahasan RUU HIP di Halaman IC NTB, Jumat (19/6) siang kemarin.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 20 Juni 2020

Halaman 2 (Suara NTB/ist)

BERSIHKAN SAMPAH - Pegawai Dinas Pariwisata bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram membersihkan sampah di Taman Wisata Loang Baloq, Kelurahan Tanjung Karang, Jumat (19/6). Memasuki menuju tatanan kehidupan baru pariwisata di Mataram harus bergairah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Pahami Bahaya Covid-19 MASYARAKAT mulai beradaptasi dengan kebijakan tatatan kehidupan baru atau new normal. Protokol kesehatan Covid-19 menjadi persyaratan mutlak. Secara tidak sadar masyarakat memahami bahaya penularan virus Corona.

Lurah Bertais H. M. Amanah menjelaskan, mengawal masa transisi menuju kenormalan baru tidak saja menjadi tanggungjawab kelurahan semata, melainkan Dinas Perdagangan, Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan serta instansi teknis lainnya. Kelurahan memiliki kewenangan menjaga (Suara NTB/cem) H. M. Amanah keamanan dan kondusivitas di wilayah.

Adapun aktivitas ekonomi maupun mobilitas kendaraan di pusat pertokoan dan terminal di Bertais menjadi ranah instansi teknis. “Bukan lurah saja. Tapi tanggungjawab kita semua terutama instansi teknis,” kata Amanah.

Berdasarkan pantauannya di lapangan, masyarakat telah mentaati protokol kesehatan Covid-19. Seperti menggunakan masker saat keluar rumah serta toko maupun pasar telah menyiapkan tempat cuci tangan. Perubahan perilaku itu disimpulkan Amanah bahwa masyarakat telah mengerti atau memahami bahaya penularan Covid-19.

Disiplin menggunakan masker maupun cuci tangan tidak semua masyarakat dilakukan oleh warga. Mereka kadang lupa membawa masker dan faktor lainnya. “Cuma ada yang mungkin saja atau bandel ndak mau pakai masker. Alasan lupa atau mungkin suatu hal lain sebagainya,” ucapnya.

Kebijakan menuju kenormalan baru bukan berarti masyarakat lalai. Justru semakin meningkatkan kewaspadaan terhadp penyebaran virus Corona. Kasus positif Covid19 paling banyak adalah penularan melalui transmisi lokal.

Transmisi lokal harus diwaspadai karena memiliki resiko penularan tinggi. Secara kasat mata orang terlihat sehat tetapi justru menjadi transmitter. Amanah mengingatkan protokol kesehatan menjadi kunci memutus mata rantai penyebaran virus Corona. (cem)

Akibat Ketidakcermatan Perencanaan TINGGINYA Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) pada APBD tahun anggaran 2019, menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan. ‘’LKPJ maupun di dalam laporan pelaksanaan APBD 2019 memang di situ disebutkan Silpanya sampai Rp106 miliar lebih. Di Silpa itu, eksekutif ini mengakui bahwasanya Silpa itu besar.

Di situ diuraikan bahwa memang ada efisiensi.

Kedua, menyangkut tentang ketidakcermat dalam perencanaan dan yang ketiga adanya tender jadwal yang masuk di situ. Jadi banyak faktor di situ,’’ ungkap Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuan(Suara NTB/fit) gan DPRD Kota Mataram, I I Gede Wiska Gede Wiska, S.Pt., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Jumat (19/6).

Wiska meluruskan bahwa munculnya Silpa itu bukan semata-mata karena Pemkot Mataram melakukan efisiensi anggaran. Untuk itu, lanjut dia, dalam rangka perbaikan ke depan, sebaiknya apa yang sudah terjadi tahun 2019, tidak terulang kembali di tahun berikutnya. ‘’Seharusnya eksekutif sudah menyelesaikan itu,’’ cetusnya. Dewan, katanya, mencatat Silpa ini selalu muncul pada setiap tahun anggaran.

Ketua Komisi II ini menyebut bahwa eksekutif tidak belajar dari kesalahannya menyangkut ketidakcermatan tersebut. ‘’Ini yang sebenarnya kita sayangkan. Harusnya APBD itu harus dieksekusi. Karena itu menyangkut bagaimana masyarakat menikmati itu (anggaran, red),’’ ujarnya. Dengan adanya program yang tidak tereksekusi, tentu masyarakat dirugikan. ‘’Misalnya menyangkut jalan, irigasi penanganan banjir, kemudian penerangan jalan. Karena tidak cermat dalam penganggaran dan pelaksanaannya, jelas masyarakat dirugikan,’’ ucapnya. Kalau Silpa yang muncul sebagai akibat dari dilakukannya efisiensi anggaran, Dewan tentu akan mengapresiasi.

Dari awal, sambung mantan Ketua Komisi III ini, perencanaan seharusnya tepat sasaran dan tepat perhitungan.

Wiska menyayangkan setiap munculnya Silpa, eksekutif kerap mengklaim itu sebagai bentuk efisiensi anggaran. ‘’Tapi kan ada faktor lain, seperti perencanaan dan eksekusi di lapangan yang terlambat,’’ imbuhnya.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini tidak menyangkal bahwa munculnya Silpa akibat program yang tidak terksekusi dengan baik, juga ada pengaruh dari penempatan SDM yang tidak sesuai kapasitas. ‘’Kita ingin bagaimana pengelolaan APBD ini dengan SDM yang terlatih. Artinya di setiap kesempatan SDM harus ada pelatihan, bintek dan lain sebagainya. Dari situ kan mereka belajar bagaimana pengelolaan anggaran itu. Di situ paling tidak Silpa itu jangan besar lah,’’ pungkasnya. (fit)

Pariwisata di Mataram Harus Bergairah Memasuki menuju tatanan kehidupan baru, sejumlah sektor ekonomi di Kota Mataram mulai berbenah.

Perlahan hotel berbintang maupun melati beraktivitas normal meski membatasi karyawan. Protokol kesehatan Covid-19 menjadi syarat mutlak agar denyut perekonomian berjalan normal seperti semula.

SALAH satu cara dilakukan Dinas Pariwisata menggairahkan kembali pariwisata di Mataram adalah dengan membersihkan objek wisata Taman Loang Baloq di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela.

Objek wisata ini memiliki

daya tarik karena berdekatan dengan makam Syeck Gaus Abdurrazak atau Makam Loang Baloq.

“Kami berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membersihkan sampah di Pantai Loang Baloq. Ini salah satu cara untuk mem-

bangkitkan kembali pariwisata di Kota Mataram,” kata Kepala Dinas Pariwisata, H. Nizar Denny Cahyadi dikonfirmasi, Jumat (19/6).

Menuju tatanan kehidupan baru atau new normal kata Denny, destinasi wisata juga perlu pembenahan. Beberapa bulan sepi pengunjung akibat wabah Covid-19 tak dipungkiri fasilitas tak terurus dan sampah menumpuk.

Apalagi sisa sampah akibat gelombang tinggi beberapa waktu lalu.

Perlahan diakui Denny, wisatawan lokal mulai

berkunjung ke Pantai Loang Baloq usai berdiam diri selama tiga bulan di rumah. “Mungkin masyarakat sudah jenuh atau bosan di rumah.

Salah satu pilihan untuk menghilangkan kejenuhan berekreasi ke pantai,” jelasnya.

Masa transisi memang belum banyak wisatawan atau pengunjung datang ke objek wisata di Mataram. Denny menjelaskan, virus Corona berimbas ke pelaku pariwisata.

Terutama yang merasakan dampaknya adalah pedagang kuliner seperti penjual ikan bakar, aksesoris dan lainnya.

“Yang kasihan itu PKL dan pedagang ikan bakar,” ujarnya.

Meski telah membuka objek wisata, ia tetap mengingatkan agar tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Pintu masuk pengunjung harus dicek suhu tubuh.

Wajib menggunakan masker.

Dan, menyediakan tempat cuci tangan. Dengan kenormalan baru bukan berarti masyarakat (wisatawan, red) lalai dengan protokol kesehatan. Tetapi harus tetap meningkatkan kewaspadaan terutama penyebaran virus melalui transmisi lokal. (cem)

Rekanan Mulai Kembalikan Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) Inspektorat telah menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya beberapa rekanan mulai mengembalikan kerugian negara atas kekurangan volume pekerjaan.

Adalah tiga dari enam rekanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram telah mengembalikan kerugian negara. Rekanan yang memenangkan proyek pada peningkatan saluran irigasi Unus paket I senilai Rp3.850.717.

Paket irigasi di Mataram paket I senilai Rp1.314.289.

Kekurangan volume peningkatan jalan hotmix paket I komplek BBI Sayang – sayang senilai Rp2.536.616.

Pekerjaan jalan hotmix paket IV di Jalan Prasarana II senilai Rp2.978.854. Paket hotmix II di Jalan sebelah TK

Internasional Karang Bata senilai Rp19.599.546. Pengerjaan jalan hotmix paket III senilai Rp19.078.193. Pekerjaan hotmix di Jalan TGH. Izzuddin Bokhari Rp11.513.345.

Selain itu rekanan yang mengerjakan pekerjaan lapak kuliner di eks Pelabuhan Ampenan telah menyetor ke kas daerah senilai Rp50.363.478.

Terakhir, rekanan yang mengerjakan pengadaan dan pemasangan marka jalan serta perlengkapan jalan pendukungnya untuk ruang henti khusus, pejalan kaki dan jalur sepeda senilai Rp7.205.071.

“Sebagian sudah mengem-

balikan. Tiga di Dinas PUPR, Dispar dan Dishub sudah semua,” kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri. Sedangkan yang belum mengembalikan kerugian negara yakni rekanan pengerjaan gedung kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) senilai RpRp 39.531.797. Rekanan pemenang tender Kantor Camat Ampenan senilai Rp25.662.288 serta rekanan Monumen Mataram Metro senilai Rp287.559.285.

Rekanan yang mengerjakan proyek senilai Rp7.131.920

berupa pengerjaan paving block di Pagutan Timur. Dan, pengadaan karpet di Sekretaria DPRD Kota Mataram senilai Rp5.998.505.

“Yang belum ada kejelasan itu Kecamatan Mataram,” sebutnya.

Rekanan diberikan tenggat waktu selama 60 hari menindaklanjuti atau mengembalikan kerugian

negara. Secara keseluruhan rekomendasi tersebut ditargetkan tuntas pada bulan November mendatang.

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh telah menegaskan bahwa kerugian negara atas kekurangan volume pekerjaan harus segera dikembalikan sebelum 60 hari. Inspektorat diminta memaksimalkan penagihan ke rekanan serta menggenjot OPD tekn i s . (cem)

Lalu Alwan Basri (Suara NTB/dok)

Jangan Gegabah Jadikan Puskesmas BLUD Seleksi Jalur Prestasi SMP Lewat Sistem Daring

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengingatkan Dinas Kesehatan tidak gegabah menjadikan sebelas Puskesmas menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Dia tidak menginginkan pelayanan di Puskemas justru membuat ruet dan mempersulit penatalaksanaan pelayanan.

“Kalau hanya bikin ruet dan menimbulkan permasalahan, saya kira jangan gegabah secepat itu menjadikan puskesmas BLUD,” kata Walikota.

Pembentukan BLUD menurut Walikota, memerlukan kajian. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan pendampingan untuk hal itu. Dia memberikan catatan jika pembentukan BLUD untuk menjamin peningkatkan kualitas pelayanan agar lebih cepat dan tepat maka dipersilakan untuk peningkatan status tersebut.

“Kalau misalnya ini demi peningkatan pelayanan kenapa tidak harus disegerakan Puskesmas jadi BLUD,” tegasnya.

Wacana puskesmas menjadi BLUD sebenarnya telah bergulir sejak tahun 2016 lalu. Dinas Kesehatan telah menggandeng BPKP untuk mempersiapkan dari segi administrasi, penataan serta sumberdaya manusia. Empat tahun berjalan belum ada satupun puskesmas menjadi BLUD. Sementara, beberapa Puskesmas telah memiliki unit gawat darurat (UGD)

(Suara NTB/cem)

SIAP JADI BLUD - Puskesmas Selaparang telah memiliki fasilitas UGD dan melayani rawat inap, dan siap menjadi BLUD. Sejauh ini, sebelas Puskesmas di Mataram didorong untuk menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). dan melayani rawat inap.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi mengatakan, sebenarnya tidak ada masalah dalam pembentukan BLUD. Tetapi apa yang disampaikan oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dinilai tepat. Jika tujuannya untuk meningkatkan mutu pelayanan sangat bagus. “Kalau hanya untuk sekadar gagah – gagahan, ngapain,” kata Usman.

Fungsi utama Puskesmas adalah sebagai layanan promotive dan preventif. Usman menambahkan pendampingan oleh BPKP akan dilihat lebih jauh Puskesmas mana saja siap tanpa menghilangkan fungsi utamanya.

Usman menyebutkan dari sisi pelayanan lima puskesmas

telah melayani rawat inap dan memiliki UGD. Yakni, Puskesmas Cakranegara, Ampenan, Tanjung Karang, Karang Taliwang dan Selaparang. “Persiapannya tetap berjalan. Insya Allah, tahun depan sudah bisa jadi BLUD,” jelasnya.

Proses akreditasi telah dipenuhi oleh Puskesmas. Akreditasi memang bukan salah satu persyaratan, melainkan sebagai bentuk peningkatan pelayanan serta keamanan masyarakat dan petugas. Sumberdaya manusia khusus medis tidak ada masalah. Hanya kesiapan dari non teknis diperlukan. Usman mengakui ada beberapa Puskesmas yang telah siap menjadi BLUD. Seperti Puskesmas Cakranegara, Karang Pule, Pejeruk dan Dasan Agung. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur prestasi jenjang SMP di Kota Mataram dijadwalkan pada Sabtu (20/ 6) atau hari ini. Seleksi dilakukan lewat sistem daring dengan verifikasi dari sekolah. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram menjamin proses seleksi terjamin karena server yang terpusat.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Kota Mataram, M. Taufik ditemui di ruang kerjanya, Jumat (19/6) mengatakan, seleksi jalur prestasi sesuai dengan kuota sekolah dan tidak dibuat-buat. PPDB jalur prestasi dan afirmasi sendiri dibuka pada Selasa (16/6) sampai dengan Jumat (19/6), diumumkan pada Sabtu (20/6). “Seleksi berdasarkan aturan yang ada, kalau tidak sesuai, tidak bisa masuk sistem,” ujarnya.

Ada empat jalur PPDB di tahun 2020 ini yaitu jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi paling sedikit 15 persen, jalur perpindahan tugas orang tua/wali siswa paling banyak 5 persen, dan jalur prestasi paling banyak 30 persen dari daya tampung sekolah.

Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 30 persen diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan atau luar Kota Mataram. Seleksinya

ditentukan berdasarkan peringkat berdasarkan perhitungan nilai akhir menggunakan prinsip penjumlahan nilai meliputi prestasi akademik dan prestasi non akademik. “Sesuai dengan kuota yang ada,tidakdibuat-buat,”ujarTaufik.

Ia menjelaskan, terkait dengan pengumuman jalur Prestasi dan Jalur Afirmasi pada hari ini, pihaknya merapatkan teknis pengumumannya pada Jumat (19/6) kemarin. Namun hampir pasti dilakukan secara daring juga.

Sementara itu, terkait dengan PPDB Zonasi yang akan dibuka pada Senin (22/6) sampai dengan Sabtu (27/6), dan diumumkan pada Senin (29/6), pihaknya juga menegaskan dilaksanakan sesuai aturan. Namun bagi sekolah yang masih kekurangan siswa, siswa di sekolah yang kelebihan siswa akan disalurkan ke sekolah tersebut sesuai dengan radius zonasi. Untuk jalur perpindahan orang tua siswa/ wali dibuka pada Selasa (16/6) sampai dengan Sabtu (27/6), diumumkan pada Senin (29/6).

Sebelumnya, Kepala Disdik KotaMataram,Drs.H.LaluFatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., menjelaskan, Pengajuan pendaftaran untuk calon peserta didik baru dapat dilakukan secara mandiri dalam jaringan dari rumah maupun datang langsung ke Satuan Pendidikan yang menggunakan PPDB sistem daring. “Masyarakat juga bisa mengakseswifidikantorLurahdan kantor Camat,” katanya. (ron)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Sabtu, 20 Juni 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Dispar Lotim Cabut SE Penutupan Destinasi Wisata dan Tempat Hiburan Selong (Suara NTB) Menjelang akhir Juni, angin segar diperoleh para pelaku wisata di daerah.

Pasalnya, pertanggal 20 Juni, hari ini, Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Pariwisata resmi mencabut surat edaran (SE) penutupan destinasi wisata dan tempat hiburan. Pencabutan SE penutupan Nomor: 807/096.a/PA/PAR/2020 tanggal 26 Maret 2020.

Penutupan sebelum dilakukan sekitar tiga bulan untuk menghindari terjadinya penyebaran virus Corona (Covid-19) di tempat wisata. Sementara dibuka kembalinya destinasi wisata dan tempat hiburan ini dengan tetap taat pada standar protokol kesehatan Covid1 dan SOP pencegahan Covid19 di sektor pariwisata.

“Iya, surat edaran penutupan kita cabut. Destinasi wisata dan dan tempat hiburan dapat kembali beroperasi be-

sok, (hari ini, red),” terang Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, Dr. M. Mugni, kepada Suara NTB, Jumat (19/ 6). Dijelaskannya, pembukaan ini harus disertai dengan SOP pencegahan Covid-19 dalam era pembiasaan prilaku hidup baru (PPB) sektor pariwisata di Lotim.

Menurutnya, pariwisata merupakan sektor pembangunan jangka panjang yang akan terus berkembang menopang kehidupan manusia. Un-

tuk itu pembangunan layak berorientasi pasiwisata yaitu alam lestari, budaya tokoh dan agama bergairah. Disamping disadari bahwa pembangunan pariwisata adalah kerja multipihak.

Sejak mewabah Covid-19, kata Mugni, sektor pariwisata menjadi lumpuh karena wabah tersebut kontradiksi dengan kepariwisataan.

Pencegahan wabah ini dengan melarang orang berkumpul lebih dari 5 orang, berla-

ma-lama di area publik. Kondisi itu berbalik dengan pengembangan pariwisata yang berusaha untuk mendatangkan dan berkumpul sebanyak-banyaknya dan berlama-lama.

“Pariwisata harus kembali bergairah dengan taat pada standar protokol pencegahan Covid-19. Protokol pencegahan harus dipahami, ditaati, dan dilaksanakan dengan kesadaran individual super tinggi,” jelasnya. Sementara untuk mengarahkan aktivitas kepariwisataan di Kabupaten Lotim di era Covid-19. Dispar Lotim menetapkan SOP pencegahan di sektor pariwisata, diantaranya protokol pencegahan Covid-19, bersih, sehat, aman, sering mencuci

tangan, memakai masker, jaga jarak dan sadari kapasitas ruang publik.

Begitupun kewajiban dari pelaku pariwisata, menyiapkan tempat cuci tangan dari gentong Desa Penakak Masbagik Timur, dengan ketentuan selalu terisi air, tersedianya sabun, lap tangan, dan pembuangan limbah cuci tangan, membatasi pengunjung 50 persen, menyampaikan laporan tertulis jumlah pengunjung ke Dispar Lotim, dan beberapa persyaratan lainnya hingga pemulangan pengunjung bagi yang tidak patuh pada protokol kesehatan.

Disamping itu, bagi pengunjung diwajibkan juga untuk menjaga kesehatan,

memakai masker, jaga jarak, tidak berlama-lama di tempat wisata dan mematuhi segala protokol kesehatan.

Serta kewajiban dari pemerintah yaitu memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik, menyetor operasional destinasi wisata apabila tidak mematuhi protokol kesehatan dan beberapa kewajiban lainnya. (yon)

M. Mugni

Dampak Covid-19

Bisnis Perikanan Memprihatinkan Selong (Suara NTB) Corona Virus Disease (Covid) telah menimbulkan dampak yang cukup besar pada semua sektor. Khususnya pada sektor perekonomian. Bisnis-bisnis yang sebelumnya berjalan cukup baik menjadi tersendat. Tidak terkecuali bisnis perikanan yang dinilai akibat Covid19 kini menjadi memprihatinkan. Demikian disampaikan Ketua Himpunan Pembudidaya Ikan Kerapu Indonesia (Hipikerindo) H. Syamsuddin Gahtan.

Menjawab Suara NTB via ponselnya, Abah Gahtan, sapaan akrab mantan politisi di Lotim ini menyebut sertoran luar dan dalam negeri sudah banyak tidak beroperasi.

“Kemana kita mau jual ikan,” sebutnya. Meskipun saat ini pemerintah sudah membuka keran selebar-lebarnya untuk bisnis lobster salah satunya dinilai sudah terlambat.

Para pelaku bisnis di sektor perikanan tidak bisa gerak.

Seperti bisnis ikan kerapu, sambungnya memang sejauh ini masih ada yang mau beli. Akan tetapi, harga pembelian tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. “Kejadian ini memang bukan saja di NTB, tapi juga daerah lainnya, tidak ada yang mau membeli kalau toh ada yang mau beli harga di bawah sampai rugi,” paparnya.

Sangat disayangkan, dahulu sebelum Covid 19 mewabah, pemerintah perketat ekspor. Sebaliknya sekarang ketika dunia ekonomi dilanda Covid, baru perlebar krannya.

Saat ini, bantuan untuk semua sektor usaha sangat dinantikan. “Semua dunia usaha terutama UKM dari segala sektor saat ini perlu sekali bantuan pemerintah,” ucapnya.

Bantuan yang didambakan pelaku usaha adalah, pertama kredit lunak. Sebagian besar para pengusaha kecil ini memiliki kredit di perbankan. Kebijakan pemerintah sangat dinanti agar kredit yang dibayar perbulan ini tidak terlalu memberatkan.

Gahtan menyarankan, pemerintah melalui perbankan dapat memberikan penghapusan kredit bagi yang sudah dinyatakan sudah tidak bisa membayar. Atau, bisa juga dengan mengembalikan sejumlah jaminan atau penjadwalan ulang kredit agar usaha tetap berjalan. Pelaku usaha kecil ini juga sangat diharapkan bisa mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah. Bisa juga bantaun permoldalan dan kemudahan akses modal langsung kepada UKM hingga Rp1 miliar. (rus)

Investor Kanada Tawarkan Wisata dengan Helikopter di Lombok Mataram (Suara NTB) Pengelola sekolah penerbangan di Kanada, Synergy Aviation LTD berkeinginan kuat berinvestasi di Lombok, NTB. Investor ini ingin menyiapkan fasilitas wisata dengan helicopter. Synergy Aviation LTD sedang membangun kerjasama dengan sekolah pilot Lombok atau Lombok Institute of Flight Technology (LIFT) di Mataram. Rencana kerjasama ini sudah mengerucut kepada rencana kerjasama secara resmi.

Hal ini dikemukan oleh Capt. Abbas Yahya Ali, di (Suara NTB/bul) ruang kerjanya, Jumat (19/6) Abbas Yahya Ali kemarin. Capt. Abbas mengatakan, investor ini sudah berencana berinvestasi di Indonesia.

Yang paling disetujui adalah investasi di jasa udara untuk sektor pariwisata. “Ia ingin berinvestasi di Lombok. Dan Perhubungan Udara (Kemenhub) arahin ke kita (LIFT). Karena kita satusatunya sekolah pilot di NTB,” ujarnya.

Rencana investasi Synergy Aviation LTD ini ingin menyiapkan carter helikopter menggunakan bendera LIFT. “Dia mau taruh 7 helikopter di NTB. Targetnya untuk melayani jasa pariwisata,” jelas Capt. Abbas. Untuk rute hilikopter ini, LIFT sendiri yang akan menyiapkan rutenya yang cocok untuk terbang. Harapannya eks bandara Selaparang Lombok di Rembiga bisa dimanfaatkan. Rencana rute yang akan ditawarkan, Selaparang-Denpasar-Gili Trawangan.

Gili Trawangan – BIL, Gili Trawangan-Kuta Lombok Tengah, Selaparang – Kuta. Selaparang – Moyo dan Selaparang – Sekongkang, sampai ke Labuan Bajo, NTT. “Kita kasi semua rute ke dia. Dia pelajari, dan dia setuju banget,” kata Capt.

Abbas. Helicopter yang rencananya akan diinvestasikan di Lombok, adalah helicopter jenis airbus dengan tujuh penumpang.

“Sekarang tergantung lokal government (pemerintah daerah) untuk izin-izinnya. Kalau mau memajukan pariwisata Lombok, NTB. Pilihannya izin-izinnya bisa dibantu mudah,” imbuhnya. Beberapa kali investor Kanada ini datang ke Lombok, menindaklanjuti kerjasama dengan LIFT. Proposal-proposal yang dikirim, kata Capt. Abbas juga sudah disetujui.

LIFT diminta memproses izin-izin dari perhubungan udara.

Saat ini tengah diproses untuk itu. Menurutnya memang izin carter ini membutuhkan waktu tidak singkat. “Dan ada beberapa poin yang kami masih negosisiasi. Salah satunya, kita mau masukkan SDM lokal kita. Dia harus terima orang lokal bekerja. Paling tidak pilotnya orang lokal. Harapannya tetap orang lokal, pilot lokal, bisa jadi guide langsung untuk tamu – tamu yang dibawa nantinya,” demikian Capt. Abbas. (bul)

(Suara NTB/bul)

APD - Penyerahan APD ke rumah sakit mitra PLKK

BPJAMSOSTEK Kembali Distribusikan Paket APD ke Rumah Sakit Mitra PLKK Mataram (Suara NTB) BPJAMSOSTEK Kantor Cabang NTB memberikan sejumlah Alat Pelindung Diri (APD) kepada rumah sakit yang menjadi mitra PLKK-nya (Pusat Layanan Kecelakaan Kerja). Hal ini merupakan respon untuk membantu penguatan pencegahan penularan Covid-19 di antara para pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pemberian APD ini merupakan bentuk kegiatan promotif preventif yang dilaksanakan BPJAMSOSTEK kepada pesertanya sebagai bentuk kepedulian ditengah kondisi

pandemi Covid-19 saat ini.

APD diberikan kepada empat Rumah Sakit, yakni RSUD Provinsi NTB, RSUD Kota Mataram, RS Harapan Keluarga, dan Rumah Sakit Umum Dr. R. Sudjono Selong yang merupakan mitra pelayanan kecelakaan kerja (PLKK) BPJAMSOSTEK. Penyerahan diberikan pada tanggal 16 dan 17 Juni 2020 di masing-masing rumah sakit. Total APD yang diserahkan sebanyak 80 paket. Terdiri dari pakaian hazmat, maksker, safety googles, face shield, safety booth, dan rub-

ber gloves. “Kami sampaikan terimakasih kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB yang sudah memberikan sumbangan APD kepada petugas medis di RS kami. Semoga kepedulian yang ditunjukan BPJS ketenagakerjaan dapat dilakukan kontinyu kepada masyarakat luas,” ungkap dr. Mochamad fuad, Manajer Penunjang Medis RS Harapan Keluarga.

Penyerahan APD ini merupakan salah satu program promotif preventif BPJAMSOSTEK kepada pesertanya dalam membantu peserta dalam

melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerjanya. Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang NTB, Adventus Edison Souhuwat menyampaikan, penyaluran sejumlah APD kepada RS yang merupakan mitra PLKK BPJAMSOSTEK, ditujukan untuk membantu para pekerja medis.

“Tindakan ini merupakan bentuk kepedulian dan respon kami terhadap kondisi bencana wabah penyakit Covid-19 di Provinsi NTB,” ujarnya.

“Semoga apa yang kami lakukan dapat membantu para pekerja medis dan Rumah

Sakit. Semoga kondisi ini dapat segera kita atasi bersama guna membangun dan memelihara kembali perekonomian provinsi NTB yang muaranya tentu saja untuk kesejahteraan para pekerja dan keluarganya,” imbuhnya.

Kegiatan penyaluran bantuan APD kali ini bukan yang pertama. Sebelumnya BPJAMSOSTEK beberapa kali mendistribusikan APD dan masker kepada pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan Kota serta kepada para pekerja di wilayah Provinsi NTB. (bul/*)

Asptaki Minta Pemerintah Longgarkan Target Parkir Tak Tercapai, Pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri Pemkot Bela Diri Mataram (Suara NTB) Organisasi Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) meminta kepada pemerintah untuk melonggarkan aturan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, terutama ke Malaysia. Hal ini mendesak, ditengah tekanan ekonomi karena wabah Covid-19.

Ketua Aspataki Provinsi NTB, H. Lalu. Didiek Yuliadi menegaskan, Malaysia pada dasarnya telah melonggarkan.

Menerima kedatangan orang asing, tanpa terkecuali tenaga kerja dari Indonesia.

Meskipun, pemasalahan yang terjadi, salah satu ketentuan yang diberlakukan, siapapun orang asing, ataupun pekerja yang masuk ke Malaysia, harus dilakukan karantina selama 14 hari sebelum diperbolehkan ke tujuan.

“Dan itu biayanya ditanggung sendiri, sekitar 200 ringgit atau hampir Rp7 juta,” katanya. Ini persoalan dan tidak mampu ditanggung oleh perusahaan pengerahnya. Kebijakan ini menjadi dilema. Kontak dengan majikan yang akan menerima calon pekerja, Lalu Didiek mengatakan, terkendala lagi di Indonesia. Kendala apa di dalam negeri? terdapat peraturan Kemenaker No 151 tahun 2020, tidak diperbolehkan warga negara Indonesia bekerja di luar negeri selama

(Suara NTB/bul)

H. Lalu Didiek Yuliadi masa pandemi corona.

“Ini yang memberatkan.

Kami di NTB mendorong dilonggarkan. Asptaki di pusat juga sedang mencari cara bagaimana agar pemerintah Indonesia merelaksasi aturan tersebut.

Dipermudah,” ujarnya. Hal ini mengingat kondisi Calon Pekerja Migrant Indonesia (CPMI) di kantong-kantong sumber CPMI, di Jawa maupun di NTB tengah menjerit. Kaitannya dengan persoalan ekonomi.

Dorongan ini, kata mantan pegawai Bank Indonesia ini, sejalan dengan pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kebijakan new normal (kenoramalan baru).

“Ekonomi kan sudah dilonggarkan. Kebijakan pengiriman CPMI juga harusnya dilonggarkan. Dan pemerintah daerah harus bersuara juga ke pusat. Karena di bawah sudah teriak-teriak akibat ekonomi yang sangat berat ini,” ujarnya. Kepada Suara NTB, Jumat (19/6) kemarin, Didiek mengatakan, beberapa negara sudah melonggarkan menerima tenaga kerja luar negeri. Misalnya, Hongkong, dan Taiwan.

Kemenaker telah melayangkan surat kepada pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan, bagaiamana pandangannya tentang kondisi saat ini. Apakah membolehkan atau tidak warganya untuk bekerja di luar negeri. Sehingga pemerintah pusat bisa mengambil sikap. Apakah Permen terbaru ditetapkan, atau dicabut.

“Dilematis memang. Rekrutmen di lapangan belum dilakukan oleh perusahaan. sementara calon pendaftar luar biasa banyaknya. Mau bagaimana lagi, ada link sistem. KTKLN tidak bisa dong diterbitkan, kalau pusat belum melonggarkan,” demikian Didiek. Aspataki Provinsi NTB mendorong Disnakertrans NTB memberikan rekomendasi pelonggaran, dengan melihat langsung fakta lapangan saat ini. (bul)

Mataram (Suara NTB) – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram menyoroti penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi daerah, gagal mencapai target yang diharapkan.

Fraksi Gerindra dalam pemandangan umum yang disampaikan anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram, Diella Angela Dwi Handayani, SH., menyampaikan, retribusi daerah terealisasi sebesar Rp19,884 miliar atau 88,54 persen.

Adapun salah satu retribusi daerah yang tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan, yaitu retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Terhadap kegagalan pencapaian target tersebut, Fraksi Partai Gerindra, kata anggota Komisi II ini, berharap ke depan, target retribusi daerah ditetapkan secara lebih realistis dan terukur. Pemkot Mataram dipandang perlu melakukan terobosan yang berguna dalam metode pembayaran retribusi pelayanan parkir.

Kendati target retribusi parkir tepi jalan umum tidak tercapai, namun Pemkot Mataram tetap membela diri. ‘’Terhadap retribusi parkir tepi jalan umum yang tidak mencapai target yang sudah ditetapkan, dapat disampaikan bahwa realisasi pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding dari tahun

(Suara NTB/dok)

H. Ahyar Abduh sebelumnya,’’ kata Walikota Mataram, H. ahyar Abduh di tempat terpisah.

Pemkot Mataram, kata orang nomor satu di Mataram ini telah melakukan berbagai upaya untuk terus menggenjot penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum. Seperti, pendataan ulang juru parkir, uji petik juru parkir hingga penertiban juru parkir.

Walikota menjanjikan ke depan akan dilakukan penataan kembali sektor perparkiran. Dimulai dengan revisi Perda Parkir, Penghitungan Ulang Potensi dan Penertiban Juru Parkir. ‘’Kegiatan-kegiatan tersebut akan lebih dioptimalkan lagi sehingga target menjadi realistis dan bisa tercapai,’’ demikian Walikota. (fit)

SUARA NTB Sabtu, 20 Juni 2020

Terkendala Satu Persoalan BUPATI Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengakui review Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) masih terkendala satu persoalan, yakni tapal batas antar Lobar dengan Lombok Tengah (Loteng) di Nambung Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong yang belum selesai.

“Evaluasi itu (Perda RTRW) bukan karena itu (penyimpangan, red) tapi memang karena tahun ini sudah waktunya direvisi,” jelas Bupati ditemui selesai Salat Jumat berjamaah di Masjid Pemda, Jumat (19/6).

Revisi RTRW dibarengi (Suara NTB/her) dengan pengajuan Perda LaH. Fauzan Khalid han Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Namun, revisi ini belum tuntas, karena ada satu hambatan yang paling besar adalah masalah perbatasan dengan Loteng. Terkait hal ini kedua belah pihak baik itu Lobar dan Loteng sudah dipanggil oleh provinsi untuk membahas. Sebab masalah perbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara dan Mataram sudah selesai.

Ia menambahkan, terkait alih fungsi lahan nantinya akan dikendalikan dan penentu melalui LP2B. Sebab Lobar sampai saat ini belum memiliki LP2B. Kalau DPRD sepakat maka bisa diusulkan dan disahkan pusat, kementerian terkait. Termasuk, adanya kawasan abu-abu untuk diterbitkan izin pembangunan, akan diperjelas oleh LP2B. LP2B ini akan menyebabkan kawasan pembangunan menjadi jelas, karena itu harus ada kajian kalau ada pengajuan izin. “Kalau Perda RTRW sudah selesai evaluasi dan ada LP2B ini disetujui tenang dan enak kita mengatur,” ujar dia. (her)

Sebagian Besar Lelang Program Proyek Fisik Tertunda Tanjung (Suara NTB) Pascarefocusing APBD murni 2020, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengencangkan ikat pinggang pada program fisik maupun pengadaan barang dan jasa. Hanya beberapa program saja yang tersisa, sebagian besarnya telah dialihkan.

Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Setda KLU, Hasto Wahjono, S.Pd., Jumat (19/6) mengungkapkan, sejumlah program fisik dan pengadaan sebagian besar tertunda lelang akibat refocusing. Namun masih ada beberapa program yang bisa kembali ditenderkan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Antara lain disebutkan Hasto, DED Pembangunan Kantor Bupati dengan pagu Rp 250 juta. Program tersebut ditender dengan kesepakatan penawaran senilai Rp 239,486 juta. Selanjutnya, belanja paket kebutuhan dasar bagi lanjut usia dengan pagu Rp 2.692.800.000,- miliar dilelang dengan kesepakatan penawaran Rp 2.690.071.296,-.

Belanja kebutuhan dasar bagi pasca dan eks trauma masyarakat atas bencana dengan pagu Rp481 juta, dilelang dengan kesepakatan penawaran Rp 467,051 juta. Belanja kebutuhan dasar bagi anak telantar dengan pagu Rp500 juta, dilelang dengan kesepakatan penawaran Rp 495,6 juta.

Berikutnya, belanja kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas dengan pagu Rp 295,050 juta, dilelang dengan kesepakatan Rp 290,472 juta. Selain yang sudah ditender, masih ada beberapa program yang masih dalam proses penawaran. Antara lain, pengadaan Ambulans Desa senilai Rp 260 juta, pengadaan sarana kerja PPKBD dan SUB PPKBD senilai Rp 283,5 juta, pengadaan Antropometri (DAK Fisik Penugasan Stunting) senilai Rp 320 juta, pembangunan Pos Mako Brimob Rp 250 juta, perbaikan Drainase Menggala Rp390 juta, penataan Destinasi Wisata Pantai Bintang Jambianom Rp 400 juta, pembukaan Jalan Sisi Barat Pasar UMKM Rp 450 juta dan peningkatan Jalan samping Bank NTB Rp 500 juta.

“Dari program kegiatan yang wajib tender, yang sudah masuk 13 kegiatan dengan pagu Rp 7.072.350.000. Nominal yang sudah terkontrak sebesar Rp 4.182.681.306,” sebutnya.

Hasto berharap, OPD lain yang belum melengkapi berkas lelang pada program kegiatannya untuk segera mengajukan.

Setidaknya, kegiatan tersebut harus sudah dilelang sebelum memasuki pembahasan anggaran APBD Perubahan 2020. “Paket-paket ini yang sudah dan sedang proses. Sekaligus juga ada yang akan menyusul,” tandasnya. (ari)

Pilkada Serentak

September, Rekomendasi Partai Golkar Keluar Praya (Suara NTB) Partai Golkar kemungkinan baru akan mengeluarkan rekomendasi bagi bakal pasangan calon kepala daerah untuk gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di NTB, bulan September mendatang. Termasuk rekomendasi bagi bakal pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada Loteng.

Demikian disampaikan Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H.M. Suhaili FT., saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (19/6).

Saat ini, ujarnya, Partai Golkar tengah melakukan persiapan untuk survei elektabilitas bakal pasangan calon kepala daerah di NTB. Di mana ada sepuluh lembaga survei yang sudah dipersiapkan. Survei itu sendiri penting, sebagai dasar pertimbangan bagi DPP Partai Golkar dalam menentukan siapa bakal pasangan calon kepala daerah yang akan diusung di pilkada serentak nantinya.

Ia menjelaskan, sebelum memberikan rekomendasi DPP Partai Golkar nantinya akan mengeluarkan Surat Rekomendasi Sementara (SPS) bagi bakal pasangan calon. Hal ini sebagai dasar untuk melakukan komunikasi politik dengan partai politik lainnya. Baru setelah itu DPP akan mengeluarkan Surat Rekomendasi Tetap (SPT).

“Proses masih cukup panjang sampai dikeluarkanya rekomendasi bulan September mendatang. Karena memang pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah sendiri dilakukan mulai tanggal 4 sampai 6 September. Jadi rekomendasi turun kemungkinan menjelang pendaftaran dibuka,’’ jelasnya.

Disinggung target Partai Golkar di pilkada serentak NTB tahun ini, Suhaili mengatakan berharap bisa menang di semua daerah, walau diakuinya target tersebut cukup berat.

Mengingat di beberapa daerah, bakal pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar harus berhadapan dengan calon incumbent. “Dari tujuh daerah yang menggelar pilkada, target kita bisa memang di enam daerah,” imbuhnya.

Di mana, Pilkada Loteng termasuk salah satu daerah yang menjadi target untuk dimenangkan oleh Partai Golkar.

Meski nantinya, Partai Golkar kemungkinan tidak akan mengajukan calon kepala daerah yang murni kader sendiri di Pilkada Loteng.

Untuk posisi, ujarnya, Partai Golkar dalam hal ini fleksibel, yakni bisa mengusung calon bupati/walikota atau calon wakil bupati/wakil walikota. Dalam hal ini, semua tergantung kondisi dan peta politik di masing-masing daerah, karena Partai Golkar juga harus tetap berpikir realistis. Jika memang tidak bisa mengusung calon bupati/walikota, mengusung calon wakil bupat/ wakil walikota juga bukan persoalan.

Soal kabar Partai Golkar akan mengusung pasangan H.L. Pathul Bahri, S.IP – Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., di Pilkada Loteng, Suhaili menegaskan itu semua tergantung DPP. “Kita hanya mengusulkan bakal pasangan calon kepala daerah. Yang menentukan DPP, tentunya dengan melihat potensi dan peluang menang masing-masing bakal pasangan calon kepala daerah,” pungkas Bupati Loteng ini. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

83 Persen Pasien Covid-19 di Lotim Sembuh

Selong (Suara NTB) Sebanyak 83 persen pasien Corona Virus Disease (Covid-19) terkonfirmasi positif di Kabupaten Lombok Timur (Loim) sudah dinyatakan sembuh. Data terakhir, Jumat (19/6), dari 100 orang terkonfirmasi positif, tersisa tinggal 15 orang yang masih positif dan sembuh sebanyak 83 orang.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Dr. Pathurrahman kepada Suara NTB mengatakan, sehari sebelumnya Lotim sudah mulai memetakan enam wilayah kecamatan dari 21 kecamatan se Kabupaten Lotim zona hijau. Akan tetapi, muncul tambahan satu kasus di Sakra Barat yang membuat wilayah tersebut kembali dipetakan kuning.

“Bagi kecamatan yang

masih ada pasien positif diberi warna merah, kuning bagi kecamatan yang masih ada pasien dalam pengawasan, hijau bagi kecamatan yang sudah tidak ada pasien dalam pengawasannya,” terangnya.

Meski demikian, Gugus Tegas tetap mengingatkan dan mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin melakukan upaya-upaya pencegahan dengan tetap menjalankan

protokol kesehatan. Misalnya, memakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan menjaga jarak saat berkerumun dengan orang lain.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H. M. Juaini Taofik menegaskan, melihat secara data Lotim memang sudah terlihat terkendali dalam covid-nya. Akan tetapi, Pemda Kabupaten Lotim tidak bisa langsung me-

nyimpulkan sendiri sebagai daerah yang bisa langsung menjalankan new normal.

Ditegaskan, Lotim saat ini berada pada fase menuju new normal.

Karenanya, mulai dibuka masjid, rencana pondok-pondok pesantren pasarpasar tradisional, namun tetap harus dengan melakukan protokol kesehatan.

Penekanan Bupati selaku Ketua Gugus Tugas, pelaksanaan protokol kesehatan merupakan sebuah kewajiban, seperti pada ponpesponpes yang ada di seluruh Lotim. ‘’Jika tidak melakukan sesuai protokol Covid-19, maka akan dievaluasi kembali,’’ Pathurrahman tegasnya. (rus) (Suara NTB/dok)

ASN Loteng Harus Tetap Kompak Praya (Suara NTB) Gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tinggal beberapa bulan lagi. Sejumlah pejabat lingkup Pemkab Loteng disebut-sebut akan ikut bertarung. Kondisi tersebut dikhawatirkan bisa memicu gesekan antar-Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah ini. Untuk itu, para ASN Loteng diminta tetap menjaga persatuan dan kekompakan.

“Jangan sampai hanya karena pilkada, ASN Loteng justru terpecah belah,” ujar Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, Jumat (19/6).

Menurutnya, perbedaan pilihan politik itu sah-sah saja.

Tapi yang paling penting jangan karena perbedaan politik, justru saling benci, apalagi sampai melakukan hal-hal yang tidak semestinya.

Soal kemudian ada pejabat Loteng yang ikut berkompetisi di Pilkada Loteng mendatang, ujarnya, bukan masalah, karena ASN juga punya hak politik. Asalkan pejabat bersangkutan taat dan menjalankan aturan yang berlaku. “Silakan maju, itu hak politik setiap orang. Termasuk bagi pejabat lingkup Pemkab Loteng.

Tapi harus diingat, harus taat pada aturan,” terangnya.

Dikatakannya, tahun 2020 ini bisa dikatakan tahun transisi. Selain transisi kepemimpi-

(Suara NTB/kir)

ARAHAN - Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT memberikan arahan kepada para pejabat lingkup Pemkab Loteng usai olahraga pagi di halaman kantor Bupati Loteng, Jumat (19/6). nan, juga transisi persiapan menuju pembangunan pariwisata, sehingga penting bagi semua elemen masyarakat di daerah ini, tidak terkecuali para ASN untuk tetap menjaga kekompakan dan persatuan.

“Kalau daerah tidak kondusif, pembangunan akan terganggu. Terlebih Loteng tengah menghadapi pembangunan di kawasan The Mandalika. Kalau pembangunan itu sampai gagal, pemerintah pusat bakal

kecewa. Jika sudah demikian, daerah juga akan merasakan dampaknya,” tandas Suhaili.

Mengingat, perhatian pemerintah pusat kepada Loteng saat ini sangat besar dengan pengembangan kawasan The Mandalika, karena kawasan The Mandalika diharapkan bisa menjadi pemicu kebangkitan pariwisata nasional ke depan.

Terlebih dengan kondisi pademi Covid-19 yang membuat pariwisata begitu terpuruk saat ini,

maka keberadaan kawasan The Mandalika sangat diharapkan.

Beberapa nama pejabat lingkup Pemkab Loteng yang disebut-sebut maju di Pilkada Loteng mendatang di antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) H. Masrun yang akan berpasangan dengan H. L. Aksar Anshori. Kemudian Inspektur Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, bakal mendampingi Ketua DPC Partai Demokrat

Loteng, Ahmad Ziadi.

Terakhir ada nama Sekda Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., yang rencananya akan berpasangan dengan Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP. “Prinsipnya silakan gunakan hak politik. Tapi jangan sampai kita terpecah karena hanya perbedaan politik.

Yang mau berkompetisi mari berkompetisi dengan sehat,” tandas mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir)

Kembali Dirujuk ke RSUP Sanglah

Keluarga Azoya Gunakan BLT DD Tebus BPJS Mandiri Tanjung (Suara NTB) Zilvia Azoya (4,8), bocah perempuan asal Dusun Kerurak, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, kembali harus menjalani perawatan di RSUP Sanglah, Bali. Kepastian perawatan itu diperoleh pihak keluarga, usai mendapat telepon dari tim medis RSUP Sanglah, Kamis (18/6) lalu.

Ahmad Sarbi dan istri, Zaenab, orang tua Azoya pun mulai bersiap mengurus keberangkatan ke Sanglah. Di tengah pandemi Covid, satu keluarga ini harus mengikuti protokoler Covid-19 baik untuk mengakses RSUD NTB maupun RSUP Sanglah.

Sarbi terlebih dahulu mengurus surat rujukan dari Puskesmas Gangga, dilanjutkan ke RSUD Tanjung, dan ke RSUD NTB. “Untuk bisa masuk ke RSUD NTB, kami harus mendapat rekomendasi hasil rapid test. Hari ini kami sedang mengurus itu, dibantu oleh staf Humas RSUD NTB,” aku Sarbi, Jumat (19/6).

Hasil rapid test disebutkan akan diterima pada keesokan harinya, Sabtu (hari ini). Dasar inilah, pihak keluarga baru bisa mengakses RSUD NTB untuk mendapatkan rujukan ke RSUP Sanglah.

Sarbi mengakui, sakit yang diderita anaknya sudah berlangsung 2 tahun terakhir. Azoya pernah dirawat di Puskesmas Gangga, RSUD KLU, RSUD NTB dan sekali ke RSUP Sanglah. Terakhir di Sanglah, menjalani perawatan sekitar 3 bulan. “Ke Sanglah sudah dua kali sekarang.

Perawatan pertama disarankan pulang, karena kami harus menunggu sampel jenis penyakit yang dikirim ke Jakarta. Nah, sekarang ini hasilnya keluar, dan kami diminta datang lagi ke Denpasar,” sebutnya sembari menunjuk rekam medis hasil lab yang diterimanya via WA. Selama berada di Sanglah, Sarbi mengaku kewalahan mengimbangi kebutuhan ekonomi. Sebagai pasien BPJS Mandiri, ia harus memeras keringat. Pasalnya, tidak semua prasarana medis tersedia melainkan harus dibeli.

Situasi itu bertambah pelik,

lantaran sumber penghasilan selama pandemi Covid relatif minim. Bahkan untuk mengaktifkan kembali BPJS Mandiri, ia terpaksa menggunakan BLT DD. “Bantuan BLT DD yang Rp 600 ribu sebulan itu saya gunakan untuk menutup BPJS yang tertunggak. Karena sudah 3 bulan ini tidak bayar,” akunya.

Azoya pernah tercatat sebagai penerima BPJS pemerintah daerah. Namun hak itu tidak diperpanjang. Sementara, pada program KLU Sehat, Azoya pernah diusulkan oleh orang tuanya, namun tidak terlayani dengan alasan yang tidak diketahui. Kondisi inilah yang memaksanya mengambil alternatif membuka layanan BPJS Mandiri dengan iuran Rp 25 ribu per bulan.

“Kesulitan ekonomi sudah pasti. Selama Azoya di Bali,

sesekali saya pulang untuk menjadi buruh harian. Di penampungan, makan minum kami sudah ditanggung oleh Yayasan Rumah Harapan Indonesia dengan bantuan EF (Endri Foundation). Tetapi namanya sakit, ada saja kebutuhan yang harus dibeli,” sebutnya.

Ia berharap, adanya dukungan pemerintah ataupun donatur untuk membantu meringankan beban selama berada di Sanglah. Mengingat dengan keterbatasan ekonomi saat ini, ia harus rela tidak mendampingi anak dan istrinya ke Bali untuk mencari uang tambahan.

“Yang ke Bali Azoya sama ibunya. Syukurnya diantar oleh EF sampai ke tujuan. Saya menyusul, sambil mencari rezeki untuk biaya seadanya selama di sana,” pungkasnya. (ari)

(Suara NTB/ari)

URUS - Keluarga Zilvia Azoya sedang mengurus rapid test di RSUD Tanjung, Jumat (19/6).

(Suara NTB/her)

H. Muridun

(Suara NTB/ist)

Taufiq

Bupati Lobar Realisasikan Program Unggulan UPT Dukcapil Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid bersama Wakil Bupati Hj. Sumiatun merealisasikan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). UPT ini merupakan salah satu janji politik yang menjadi program unggulannya pasangan dengan akronim Zaitun ini.

Kepala Dinas Dukcapil Lobar H. Muridun, menjelaskan, keberadaan UPT Dukcapil ini dirasakan oleh masyarakat, karena pembuatan dokumen kependudukan bisa lebih dekat. Tidak lagi warga masyarakat jauh-jauh ke Kantor Dinas Dukcapil di Wilayah Gerung. UPT ini disiapkan masing-masing di wilayah Utara untuk melayani masyarakat Gunungsari dan Batulayar, wilayah tengah mencakup Lingsar-Narmada dan wilayah selatan melayani masyarakat Sekotong dan Lembar. Sedangkan untuk kecamatan yang dekat dengan kantor Dukcapil, seperti Kediri, Labuapi, Gerung dan Kuripan bisa dilayani di Kantor Dukcapil setempat.

Untuk peralatan pendukung, ujarnya, masih menggunakan alat yang ada di kecamatan.

Sedangkan personel ditempati oleh pejabat eselon IV, didampingi Kepala Tata Usaha, operator dan staf. Masing-masing UPT ada enam orang personel.

Mereka dimutasi dari kantor

Dukcapil dan operator kecamatan. “Mereka sudah dilantik oleh pak bupati,” ujar dia. Sedangkan untuk pelayanan keliling dan pelayanan malam dihentikan sementara, karena dampak Covid-19.

Ia menambahkan dengan beroperasi UPT Dukcapil untuk menjawab keinginan warga yang mengeluh soal jauhnya mengurus dokumen ke Gerung.

Warga cukup mengurus dokumen ke kantor UPT. Yang bisa diurus di UPT semua dokumen, sedangkan yang tanda tangan adalah Kadis Dukcapil melalui tanda tangan elektronik.

Sementara Taufiq, Ketua Forum Kadus Kecamatan Gunungsari yang aktif sebagai pegiat kemanusiaan merasakan betul dampak adanya UPT Dukcapil.

Sebab adanya UPT ini, mampu mendekatkan pelayanan. Lebihlebih, kata dia, kalau ada alat cetak KTP disiapkan di UPT agar masyarakat tidak kesulitan mengurus. “Kami atas nama forum Kadus Gunungsari sangat mengapresiasi adanya UPT. Karena dengan adanya UPT warga kami tidak perlu jauh-jauh mengurus dokumen,” jelas Taufiq.

Dalam sehari pihaknya membantu pengurusan dokumen sekitar puluhan warga.

Untuk kebutuhan memudahkan pelayanan, usulan pembuatan dokumen dari warga dikumpulkan di desa baru dibawa ke UPT. (her)

SUARA NTB Sabtu, 20 Juni 2020

Mau Nikah, Pelajar dan ASN di Kota Bima Wajib Tanam Pohon Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima tengah menyusun Peraturan Walikota (Perwali) yang mewajibkan pasangan yang mau nikah, pelajar hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menanam pohon. Perwali yang rencananya akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini, bertujuan untuk membudayakan kembali tradisi menanam bagi sejumlah pihak, terutama generasi sekarang dan mendatang. “Dengan kembalinya budaya menanam pohon, maka ada harapan ke depan Kota Bima akan hijau,” kata Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE, Jumat (19/6).

Lutfi mengatakan, tidak ada batasan jenis pohon yang mau ditanam. Namun Ia berharap yang ditanam adalah jenis pohon lokal Bima yang saat ini sudah langka akibat pembabatan hutan.”Kita harapkan pohon-pohon yang ditanam nantinya adalah pohon lokal Bima,” katanya. Lutfi mengaku, yang wajib untuk menanam pohon dibebankan kepada pasangan yang ingin menikah. Kemudian pelajar atau siswa baru semua jenjang dan yang naik kelas hingga pihak yang mengurus perizinan.

“Termasuk juga ASN, kita wajibkan untuk tanam satu pohon di Kantor dan pekarangan rumah masing-masing,” ujarnya. Ia menambahkan kewajiban menanam pohon untuk melatih generasi penerus bangsa menjaga lingkungan dari usia dini. Sehingga nantinya mereka akan terbiasa menanam pohon dimanapun.”Kita ingin mengajarkan kepada generasi untuk peduli dan merawat lingkungan agar Kota Bima menjadi daerah hijau. Tidak merusak yang justru menimbulkan bencana,” terangnya.

Selain itu, Ia juga menginginkan agar dana Kelurahan tahun 2020, sebagiannya diarahkan untuk penghijauan. Semua Lurah mengarahkan warganya untuk menanan tanaman hidroponik di pekarangan rumahnya masing-masing. “Tanaman hidroponik ini bisa memanfaatkan pekarangan rumah dengan menggunakan pupuk kompos. Hasilnya juga cukup memuask a n , ” pungkasnya. (uki)

Muhammad Lutfi

Sembuh, Dua Pasien Covid-19 KSB Dipulangkan Taliwang (Suara NTB) Dua pasien positif Coronavirus Disease (Covid19) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dinyatakan sembuh akhirnya resmi dipulangkan dari fasilitas karantina terpusat Rusunawa Belisung, Kamis sore (18/6). Kedua pasien sembuh yang dipulangkan itu, masing-masing atas nama MZY dan MA warga desa Beru, kecamatan Brang Rea. Proses pemulangan keduanya pun langsung dilepas oleh Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin. Wabup yang secara khusus datang ke Rusunawa Belisung memberi semangat kepada mereka pasca menjalani masa karantina dalam waktu yang cukup lama.

Kepada keduanya Wabup menyatakan, sangat berterima kasih karena selama menjalani karantina tetap menjaga kedisiplinan. Patuh terhadap ketentuan prosedur karantina serta tabah. “Saya tahu berat di sini (selama karantina) karena tidak bisa ke mana-mana. Tapi alhamdulillah adinda ini sabar menjalaninya,” timpalnya.

Selanjutnya, baik kepada MYZ maupun MA selepas menjalani karantina, Wabup berharap, keduanya bisa terus menjaga kedisiplinannya. Terutama dalam menjalankan pola hidup sehat. “Dan juga harapan kami kalian bisa memberikan informasi positif ke masyarakat bagaimana penanganan di Rusunawa ini,” katanya. (bug)

Pandemi Tak Pengaruhi Pembangunan RTLH di Dompu Dompu (Suara NTB) – Program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Dompu, tidak terpengaruh pandemi Covid-19. Baik dari segi pengalokasian anggaran maupun pelaksanaannya di lapangan.

Hal itu mengingat beberapa tahapan penting sudah rampung dilaksanakan sebelum adanya kebijakan pemangkasan anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perumahan (Suara NTB/jun) dan Pemukiman (DisSyaifudin perkim) Dompu, Syaifudin ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat (19/6).

Ia menjelaskan, sejak Januari 2020 kemarin pihaknya sudah melakukan beberapa tahapan penting dalam pembangunan RTLH tersebut. Seperti sosialisasi, pelengkapan syarat administrasi sesuai ketentuan sehingga tidak terdampak pemotongan anggaran. “Di bulan tiga sebelum ada himbauan dan terjadi pemotongan, kami sudah melakukan proses sehingga dari pusat tidak ada pemotongan,” ungkapnya.

Bantuan RTLH yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kabupaten ini, dialokasikan untuk 302 kepala keluarga di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Dompu, Pajo dan Huu. Masing-masing penerima diberi bantuan Rp17.500.000 dengan mekanisme penyaluran yang berbeda. Untuk fisik rumah dananya langsung ditransfer ke toko bangunan, sementara gaji buruh dan tukang masuk melalui rekening tiap kepala keluarga.

“302 rumah ini kategori rusak berat, sesuai kriteria dan kesepakatan dengan desa. Tentunya sedapat mungkin mencari rumah terjelek, dalam artian masyarakat tidak mampu dengan kondisi rumah yang tidak bagus,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Syaifudin, proses pembangunan RTLH tengah berjalan di beberapa Desa/Kelurahan. Pun ada yang masih dalam tahap pencairan anggarannya.

Selain dari DAK Kabupaten, bantuan serupa juga rencananya akan dikucurkan pemerintah provinsi dan pusat.

Hanya saja, sampai sekarang belum ada kejelasan terkait waktu eksekusinya di lapangan. “Kalau dari DAK provinsi belum ada koordinasi dengan kita,” tandasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Kerja Sama Dispussip Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dispussip Sumbawa Buka Kembali Layanan Perpustakaan Sumbawa Besar (Suara NTB)Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispussip) Kabupaten Sumbawa kembali membuka pelayanan perpustakaan (baca, pinjam dan pengembalian buku). Pelayanan tersebut mulai dibuka pada Rabu (17/6) lalu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Dengan dibukanya layanan perpustakaan ini, seluruh masyarakat (umum, mahasiswa dan pelajar) kini sudah bisa mendatangi Kantor Dispussip. Adapun jadwal pelayanan dari Senin sampai Jumat setiap pukul 07.30 Wita-17.30 Wita. Waktu istirahat pukul 11.30-14.00 Wita. Sedangkan di

hari Sabtu mulai pukul 08.0017.30 Wita.

Kepala Dispussip Kabupaten Sumbawa, Ir. Irin Wahyu Indarni membenarkan hal tersebut. Dibukanya kembali layanan perpustkaan menindaklanuti Surat Edaran (SE) Bupati Sumbawa Nomor: 060/171/ OPA/2020, tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa. Dalam penerapan layanan selalu mengikuti protocol kesehatan, seperti menggunakan masker, cuci tangan sebelum masuk dan keluar, dari ruang pelayanan. Kemudian tetap menaga arak saat be-

rada di ruangan. “Sebelumnya banyak sekali yang datang, tetapi belum kita buka pelayanan.

Sekarang sudah dibuka pelayanan, baik membaca, meminjam dan mengembalikan buku. Mulai dibuka pada tanggal 17 Juni 2020,”sebutnya.

Dijelaskannya, dengan dibukanya pelayanan, seluruh masyarakat sudah bisa membaca dan meminjam buku di Dispussip. Bagi pelajar dan mahasiswa bisa menambah ilmu pengetahuan dengan membaca berbagai judul buku yang ada.

Begitupula masyarakat umum juga bisa menambah wawasan untuk diterapkan langsung dalam

rangka meningkatkan ekonomi akibat wabah covid-19.

“Barangkali ada yang mau memutar haluan setelah terkena dampak covid. Barangkali dari berdagang karena modal sudah tidak ada, mau menjadi petani bunga, kuliner, masakan, bisa dipinjam buku di sini,” ujarnya.

Pihaknya berharap masyarakat kembali bangkit melalui literasi. “Harapan kami bangkit ekonomi masyarakat melalui literasi. Literasi dimaksud membaca buku, membaca peluang dan kesempatan yang ada. Sehingga dia bisa eksis dan kembali meningkatkan ekonomi keluarganya,” pungkasnya. (ind/arn/*)

(Suara NTB/ist)

Irin Wahyu Indarni

Pilkada 2020

Dewan Ungkap Indikasi Kampanye Bermodus Bagi-bagi Kawasan Hutan Dompu (Suara NTB) Menjelang Pilkadaserentak 9 Desember 2020, kawasan hutan masih menjadi alat kampanye sejumlah elite politik di Dompu. Gubernur NTB diminta mengaktifkan Satgas anti pembalakan liar dan perambahan hutan untuk mencegah politisasi kawasan hutan jelang kampanye Pilkada.

Hal itu disampaikan Ir. Muttakun, Ketua Komisi 1 DPRD Dompu kepada Suara NTB, Jumat (19/6) kemarin.

Dikatakan Muttakun, saat ini ada sejumlah elite politik mulai menjadikan kawasan hutan sebagai komoditas jualan politik pada masyarakat, berupa pembagian lahan dengan harapan bisa didukung pada masa pemilihan 9 Desember 2020 mendatang.

“Jika strategi ini yang dilakukan, maka bukannya membangun Dompu yang lebih baik ke depannya, akan tetapi makin nyata menghancurkan masa depan generasi anak cucu kita,” ingatnya.

Muttakun pun meminta kepada elite politik di Dompu maupun bakal calon Bupati dan bakal calon wakil Bupati Dompu untuk menghentikan politisasi kawasan hutan bagi kepentingan politik menjelang

Pilkada. “Mari kita hentikan proses perusakan hutan yang terjadi karena pembiaran dari kita selama ini,” ajaknya.

Ia pun berjanji akan menyuarakan ke DPW dan DPP Partai Nasdem agar bakal calon Bupati dan wakil Bupati yang menjadikan kawasan hutan sebagai jualan politik untuk tidak diusung.

Ketika janji bagi kawasan hutan disuarakan, biasanya akan diikuti dengan pembalakan liar dan perambahan hutan.

“Saya mendukung upaya menjadikan petani berdaulat tanpa harus melakukan perusakan hutan,” janjinya.

Muttakun pun berharap, Gubernur sebagai pemilik kewenangan atas kawasan hutan bisa bertindak cepat untuk pencegahan. Bila ada yang melakukan politisasi kawasan hutan, Gubernur harus menjadi terdepan mendorong-

(Suara NTB/ist)

LAHAN JAGUNG - Potret lahan jagung siap panen di Dompu. Minat warga menanam jagung di tengah keterbatasan kepemilikan lahan di Dompu melahirkan praktik kampanye politik yang menyimpang, dimana kandidat diduga menjanjikan bagi-bagi kawasan hutan untuk ditanami jagung. Hal ini menjadi sorotan banyak pihak di Dompu, jelang Pilkada Dompu 2020. nya diproses secara hukum dan membatalkan pencalo-

Dua Rumah Ibadah Besar Kantongi Suket Aman Beribadah Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa mengeluarkan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid-19 (Suket RIAC) kepada dua rumah ibadah besar kabupaten. Yakni Mesjid Agung Nurul Huda dan Gereja Katolik Paroki Sang Penebus Sumbawa Keuskupan Denpasar. Menindaklanjuti SE Bupati tentang panduan penyelenggaraan kegiatan Keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid-19 di masa pandemi.

Hal ini dilakukan setelah Gugus Tugas menggelar rapat koordinasi terkait hal tersebut, Jumat (19/6). Kepala Bagian Pemerintahan dan Sosmas Sekda Sumbawa, Ikram Mubarak, S.STP, M.AP, dalam keterangannya menyampaikan kedua rumah ibadah tersebut memperoleh persetujuan melaksanakan kegiatan keagamaan, setelah sebelumnya mengajukan permohonan Kepada Bupati Sumbawa melalui Gugus Tugas Kabupaten. Pemerintah kemudian melakukan koordinasi dengan Forkopimda

(Suara NTB/ist)

AMAN BERIBADAH - Suasana Rakor Gugus Tugas terkait dikeluarkannya Suket aman beribadah di dua rumah ibadah besar di Sumbawa. serta melakukan kajian faktual di lapangan terkait dengan poinpoin yang disampaikan pengurus rumah ibadah tersebut dalam permohonannya.

Namun demikian, surat keterangan ini tidak berlaku selamanya dan sewaktu-waktu dapat dicabut. “Surat keterangan ini dapat dicabut apabila dalam perkembangannya timbul kasus penularan Covid-19 di lingkungan rumah ibadah atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan,”kata

Ikram. Sanksi pencabutan itu dilakukan agar pengurus rumah ibadah juga ikut proaktif dan bertanggungjawab dalam menegakkan disiplin penerapan protokol pencegahan Covid-19.

Selain kedua rumah ibadah besar tersebut, Ikram mengungkapkan saat ini seluruh masjid besar di 24 Kecamatan di Kabupaten Sumbawa telah memperoleh persetujuan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dari Camat selaku Ketua Gugus Tugas Kecamatan. (arn)

Sumbawa Miliki WRS Informasi Gempa dan Tsunami Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa kini memiliki sistem penerima peringatan atau Warning Receiver System (WRS) sebagai alat diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Alat WRS ini telah dipasang di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Ir. A. Rahim menyampaikan, alat tersebut merupakan bantuan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pusat melalui BMKG Provinsi dan ditempatkan di BPBD Kabupaten Sumbawa. Selain memilik fitur Web-GIS yang dapat menampilkan pesan info gempa dan peringatan tsunami, aplikasi WRS juga memiliki fitur info BMKG seperti cuaca dan iklim.

Dijelaskannya, keberadaan alat ini sangat membantu.

(Suara NTB/ist)

PASANG ALAT –Proses pemasangan alat Warning Receiver System (WRS) di Kantor BPBD Kabupaten Sumbawa.

Karena dapat memperkuat koordinasi serta informasi akurat mengenai aktivitas kegempaan terbaru. Terlebih beberapa waktu lalu, wilayah Sumbawa sempat mengalami gempa berkali-kali. “Dengan

dipasangnya alat tersebut semoga dapat memberikan info aktual, tepat dan terpercaya dalam aktivitas kegempaan di seluruh Indonesia khususnya Kabupaten Sumbawa,” pungkasnya. (ind)

nannya. Jika sudah terpilih dan dilantik, Bupati dan wak-

il Bupati tersebut harus dicopot dari jabatannya. (ula)

DPMPD Bina Kades Lepadi Dompu (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, telah mengambil langkah pembinaan terhadap Kepala Desa Lepadi, Sudirman. Atas dugaan terlibat politik praktis dengan ikut memasang baliho salah satu bakal calon dalam Pilkada 2020. Pembinaan tersebut dilakukan usai yang bersangkutan diklarifikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Kamis, 18 Juni 2020.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD Dompu, Arif Mauludin kepada wartawan di kantornya, Jumat (19/6) menegaskan, setiap perangkat atau kepala desa tidak diperbolehkan ikut serta atau kampaye dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Sesuai ketentuan Undang-undang nomor 6 dan Permendagri tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa. “Bisa diberhentikan karena memang undang-undang menyarankan seperti itu, karena ada larangan bagi kepala desa,” tegasnya.

Berdasarkan keterangannya pada saat proses pembinaan kemarin, lanjut dia, Sudirman membantah semua dugaan keterlibatan dalam politik praktis.

Karenanya, sekarang Bawaslu tinggal membuktikan laporan warga ini dan mengeluarkan rekomendasi atas temuan tersebut.

DPMPD selaku instansi pembina hanya berkewajiban mengingatkan semua jajaran pemerintah desa akan larangan yang harus ditaati selama pelaksanaan pemilu. “Intinya kita melarang kepala desa ikut dalam politik praktis,” ujarnya.

Kalaupun akhirnya dugaan pelanggaran tersebut mampu dibuktikan Bawaslu, DPMPD akan mengambil tindakan sebagaimana rekomendasi yang mereka keluarkan. Pun ketentuan peraturan perundang-undangan dan Permendagri yang berlaku.

Sementara disinggung terkait progres penanganan kasus dugaan pemecatan sepihak sejumlah perangkat di Desa Lepadi, Arif Mauludin menegaskan, sudah memberikan telaahan pada Bupati Dompu, Drs. H Bambang M Yasin. Salah satu poin pentingnya yakni menyarankan agar segera dikeluarkan surat peringatan kedua untuk kepala desa. “Kita sudah selesai melakukan telaah dan pengkajian tetang itu. Tinggal Bupati menilai bagaimana pengkajian dari tim,” pungkasnya. (jun)

KSB Beri Relaksasi Pembayaran Koperasi Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat, akan memberikan relaksasi khusus pembayaran pokok dan bunga Koperasi hingga 50 persen bagi anggotanya. Kebijakan tersebut diambil karena kondisi ekonomi saat ini sedang lesu akibat Covid-19. Sehingga tidak mungkin dipaksakan bagi para anggota koperasi untuk membayar sesuai dengan ketentuan yang disepakati sebelumnya.

“Surat edaran pak Bupati terkait relaksasi tersebut sudah terbit dan akan segera kita sosialisasikan ke seluruh koperasi. Relaksasi kita berikan supaya koperasi tetap bisa berjalan meski di tengah pandemi covid-19. Dan anggotanya juga tidak terbebani dengan pembayaran pokok dan bunga yang tinggi,” ungkap Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Koperindag) kepada Suara NTB melalui Kabid Koperasi dan UMKM, Firmansyah S. IP, Jumat (19/6).

Dikatakannya, keringanan pembayaran pokok dan bunga koperasi dilakukan karena kondisinya tidak mungkin untuk dibayar sesuai dengan kondisi normal. Karena yang dikhawatirkan jika tidak ada keringanan maka anggotanya tidak akan membayar sehingga akan menimbulkan masalah baru.

Koperasi juga akan terancam gulung tikar jika kondisi tersebut terjadi. Makanya upaya memberikan keringanan merupakan cara terbaik menyelamatkan koperasi dan anggotanya.”Kita khawatir jika tidak diberikan keringanan tidak ada yang mau membayar sehingga akan menimbulkan masalah baru,” sebutnya.

Meski di tengah kondisi pendemi covid-19, pihaknya memastikan belum ada satupun koperasi yang gulung tikar (bangkrut). Karena pada prinsipnya pembayaran oleh anggota tetap dilakukan dengan keringanan yang disesuaikan oleh koperasi. (ils)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 20 Juni 2020

Halaman 6

Cegah Penularan Covid-19

Tak Digabung PKN KETUA Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI) NTB, Sulman Haris meminta agar Mata Pelajaran (Mapel) Agama tetap berdiri sendiri. Jangan sampai digabungkan dengan Mapel PKN (Pendidikan Kewarganegaraan).

Sebelumnya, beredar informasi di media sosial terkait materi diskusi mengenai penyederhanaan kurikulum. Berdasarkan informasi yang juga beredar di beberapa grup percakapan daring tersebut, tampak sebuah paparan usulan peleburan mata pelajaran Agama kelas 1—3 (Suara NTB/ist) Sekolah Dasar.

Sulman Haris Informasi yang cukup meresahkan terkait penyederhanaan PAI ke dalam Mapel PKN, akan ditolak. Bahkan DPP AGPAII juga sudah mengeluarkan penolakan dan meminta agar Mapel Agama tetap berdiri sendiri.

Dia melanjutkan, strategi budaya penguatan Pancasila tidak dengan cara mengerdilkan Pancasila sebagai ideologi, hanya dengan mengintegrasikannya dalam mapel PAI atau lainnya. Sebab, Pancasila adalah sebuah sumber hukum, filsafat, nilai yang tidak akan kering digali.

Lebih jauh Sulman menambahkan bahwasanya pendidikan agama sangat penting dan dibutuhkan para siswa di semua jenjang pendidikan. Sehingga tidak mungkin disatukan atau dilebur ke dalam Mapel PKN. Bahkan jika seandainya Mapel Agama tidak ada maka dapat dipastikan akan terjadi hal hal yang justru akan menjauhkan peserta didik dari ruh dan marwah agama. “Terkait pemahaman dan implementasi terkait keagamaan akan menjadi kacau tak terkendali,” ujarnya.

Selain itu sekolah umum punya karakteristik tersendiri.

Secara khusus tentu saja tetap membutuhkan pelajaran agama bagi peserta didik. Apalagi dengan durasi yang singkat.

“Sekolah umum dengan potensi pemahaman yang berbeda dari input terkait aqidah akhlak fiqih muamalah akan sulit dapat di pahami,” terangnya.

Padahal ada persoalan lain yang harus mendapatkan atensi serius. Misalnya soal rasio guru agama yang masih kurang. Hal ini haruslah jadi perhatian serius. “Kami sudah sangat maksimal berbuat untuk melayani dan berbagi.

Pertama rasio guru agama islam khususnya sangat belumlah cukup dengan kondisi kultur sekolah umum. Kami masih satukan perjuangan untuk terwujudnya rasio jumlah peserta didik. Bukannya ada penambahan maka ini adalah strategi yang kurang bijak,” jelasnya. (dys)

Pengambilan Rapor Harus Dilakukan Orang Tua Siswa Mataram (Suara NTB) – Pengambilan rapor siswa SD dan SMP pada Sabtu (20/6) diharuskan diambil oleh orang tua atau wali siswa. Siswa dilarang hadir di sekolah. Langkah itu dipilih untuk mencegah penularan virus Corona atau Corona Virus Disease (Covid-19).

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, M. Taufik, Jumat (19/6) mengatakan, hanya orang tua siswa yang boleh mengambil rapor. “Yang jelas untuk pengambilan rapor, termasuk pendaftaran PPDB tidak ada yang menghadirkan siswa,” tegasnya.

Menurutnya, teknis pengambilan rapor bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah.

Jika orang tua siswa hadir langsung, harus mengikuti protokl kesehatan mencegah penularan Covid-19. “Jangan sampai ada klaster baru karena pengambilan rapor,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.M., mengatakan, pengambilan rapor semester genap yang juga kenaikan kelas dilaksanakan pada Sabtu (20/6) sesuai kalender pendidikan. Namun, dengan

masih dalam masa darurat penyebaran Covid-19, maka harus mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Oleh karena itu, Fatwir menekankan, rapor diambil oleh orang tua/wali siswa, sehingga siswa tidak diperbolehkan untuk hadir di sekolah. “Mekanisme pembagian rapor kepada orang tua/wali siswa ditentukan oleh sekolah sesuai kondisi mas-

FKH Undikma Edukasi Masyarakat

Masih Sedikit, Calon Mahasiswa Kembalikan Berkas Daftar Ulang

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Stikma saat lakukan sosialisasi Penerimaan Mahasiswa baru ke sejumlah sekolah. upaya tersebut belum berhasil menarik minat mahasiswa baru masuk kampus ini.

(Suara NTB/ist)

PENDAFTARAN - Suasana pendaftaran PPDB SMP jalur prestasi dan afirmasi di SMPN 20 Mataram.

Sekolah Harapkan Kuota Siswa Baru Bisa Terpenuhi Mataram (Suara NTB) – SMPN 20 Mataram mengharapkan kuota siswa baru bisa terpenuhi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021. Diharapkan pada PPDB jalur zonasi, kuota bisa terpenuhi.

Kepala SMPN 20 Mataram, Dra. Ida Ayu Putu Armyani, mengatakan, pendaftar di jalur prestasi masih sangat minim.

PPDB jalur prestasi dan afirmasi sendiri dibuka pada Selasa (16/6) sampai dengan Jumat (19/6), diumumkan pada Sabtu (20/6). “Kalau di SMPN 20 Mataram, pendaftar jalur prestasi sangat minim, kalau jalur afirmasi ya ada,” katanya.

Pihaknya mengharapkan banyak pendaftar saat jalur zonasi nanti yang akan dibuka pada Senin (22/6) sampai dengan Sabtu (27/6), dan diumumkan pada Senin (29/6). Kuota siswa baru di SMPN 20 Mataram sebanyak lima rombongan belajar (rombel). Di PPDB

tahun 2019 lalu, SMPN 20 Mataram memiliki kuota empat rombel, dan saat itu kuota siswa baru terpenuhi. “Karena itu kami berharap tahun ini sekolah kami memenuhi kuota juga. Kami hanya mengharapkan penerimaan lebih banyak di jalur zonasi, semoga terpenuhi,” harapnya.

Ida Ayu juga menjelaskan, pelaksanaan PPDB di sekolah yang dipimpinnya sama dengan sekolah lain yang menerapkan protokol kesehatan mencegah penularan Virus Corona (Covid-19). Ia juga menegaskan, calon siswa tidak diperbolehkan datang ke sekolah. Hanya orang tua atau wali siswa saja yang datang mendaftar ke sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., sebelumnya menegaskan akan mempertegas penerapan zonasi saat PPDB. Hal itu dilakukan karena sejumlah

sekolah pinggiran wilayah Kota Mataram kerap mengalami kekurangan siswa.

“Saya akan keras kepada kepala sekolah agar jangan bermain dengan zona itu. Saya akan pertegas zonasinya,” ujar Fatwir belum lama ini.

Ada empat jalur PPDB di tahun 2020 ini yaitu jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi paling sedikit 15 persen, jalur perpindahan tugas orang tua/ wali siswa paling banyak 5 persen, dan jalur prestasi paling banyak 30 persen dari daya tampung sekolah.

Kuota paling sedikit 50 persen dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi calon peserta didik penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif, dan Kuota paling banyak 5 persen dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru. (ron)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 70 persen penyakit manusia berasal dari hewan. Kondisi ini mesti jadi perhatian oleh para pecinta hewan, sehingga tahu apa yang harus dilakukan.

Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma), drh. Kholik, mengingatkan, hasil layak diketahui oleh para pecinta hewan, sehingga bisa menjaga kesehatannya.

“Apalagi hewan sangat dekat dengan manusia atau tuannya,” katanya pada Suara NTB, Jumat (19/6).

Menurutnya, penting bagi setiap orang mengetahui gejala penyakit pada hewan. Harapannya dengan diketahuinya penyakit itu mereka bisa lebih menjaga kesehatan dari bahaya tertular hewan yang sedang sakit.

“Sehingga mengetahui penyakit pada hewan jadi sangat penting untuk mencegah penularan,” terangnya.

Untuk itu, tambahnya, jika hewan peliharaannya sehat, tentu saja hukumnya ialah tuannya juga sehat. Namun sebaliknya jika hewan peliharaannya sakit, tuannya juga besar kemungkinan akan sakit.

“Jadi kalau hewannya sehat, tuannya juga sehat. Ini kami anggap penting agar penyakit yang menular ke manusia sekitar 70 persen berasal dari hewan. Sehingga setidaknya ketika kita memahami hal itu bisa kita cegah sejak dini.

Dan melaporkan ke pihak terkait. Ini edukasi bagi para mahasiswa,” urainya.

Sementara itu drh. Dina Wurina, M.Si., Kepala Rumah Sakit Hewan Undikma menye-

Selong (Suara NTB) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDP) di lingkungan pendidikan baik sekolah maupun madrasah saat ini dimulai. Jajaran sekolah melakukan penerima baik secara online dan manual. Untuk secara manual ini, pihak sekolah diingatkan agar tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Disampaikan Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Lotim, H. Azharuddin, MSy., saat ini tengah dilakukan pembukaan pondok pesantren (ponpes) agar dapat dimanfaatkan untuk mengejar serapan dan kurikulum. Termasuk untuk menerima santri maupun peserta didik baru. Pembukaan ini penting agar proses belajar mengajar di ponpes yang memiliki asrama tentunya akan sangat berbeda jika

Pelaporan Data Siswa Baru Jangan Ditunda NTB, Drs. H. Muhtadi Hairi, M.Pd., ditemui di ruang kerjanya mengatakan, ia mengingatkan kepada kepala sekolah dalam beberapa kesempatan untuk menyelesaikan pelaporan data siswa baru kelas X jauhjauh hari sebelum batas akhir di tanggal 31 Agustus nanti.

“Tanggal 31 Agustus harus sudah valid data itu, tolong harus fokus terutama data siswa kelas X. Karena pelaporan langsung ke pusat dan secara nasional. Jangan sampai menggunggah data di

tanggal 30 Agustus, karena secara nasional dan banyak sekolah, dikhawatirkan data tidak bisa masuk,” katanya.

Jika terlambat melaporkan data siswa baru untuk dana BOS, dikhawatirkan pencairan hanya bisa dilakukan untuk siswa kelas XI dan kelas XII. Sedangkan dana BOS untuk kelas X terancam tidak bisa cair. “Sebenarnya di juknis sudah terang benderang, tapi lagi-lagi kita ingatkan, apalagi ini pendataan langsung ke pusat,” katanya.

Muhtadi juga menekankan, tidak ada perbaikan data untuk dana BOS di tahun ini.

Berbeda dengan tahun lalu di mana perbaikan data bisa dilakukan pada bulan April dan Oktober, tapi untuk saat ini hanya satu kali. Jika data itu tidak bisa masuk, maka tidak bisa diubah. Kalau ada mutasi siswa pun, dana BOS yang dicairkan adalah berdasarkan data tanggal 31 Agustus.

Selain itu, ia juga mengingatkan terkait pelaporan dana BOS. Menurutnya apa saja

yang dirancang di Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus dipertanggungjawabkan. Ia mencontohkan, terkait dengan pengadaan buku, pihak sekolah bebas memilih penerbit apa saja, tapi harus yang sudah lolos verifikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “Jangan main-main dengan Juknis BOS, karena banyak yang tersangkut masalah BOS. Kewajiban saya untuk mengingatkan,” katanya. (ron)

but memelihara hewan kesayangan berdampak positif bagi pemiliknya. Namun aspek kesehatan penting diketahui.

“Selain hewan Kesayangan itu sebagai hobi juga akan berdampak positif pada yang memiliki. Karena orang tidak akan begitu stres karena ada hormon yang berefek bahagia pada si pemiliknya,” tuturnya.

Hanya saja hal penting dan mendasar diketahui ialah terkait deteksi dini. Karena banyak yang datang ke klinik hewan membawa hewannya sudah dalam tahap berat dan komplikasi. Ini membuat sulit bagi dokter hewan untuk melakukan penanganan.

Disebutkan Dina Wurina, ada beberapa faktor yang membuat pemilik hewan terlambat membawa hewan kesayangannya ke klinik. Di antaranya ialah karena faktor ekonomi, kurangnya empati dan observasi minimal, kurang banyaknya waktu berinteraksi dengan hewan, sehingga mereka butuh perhatian untuk mencegah kondisi yang tidak diinginkan.

Oleh sebab itu, deteksi dini terhadap penyakit hewan menjadi kunci untuk mencegah halhal yang tidak diinginkan pada hewan kesayangan. Selain itu adanya deteksi dini penyakit juga bisa meningkatkan peluang kesembuhan dan mengurangi biaya berobat bagi hewan.

“Peluang sembuhnya tinggi belum terjadi komplikasi penyakit lain. Kalau bulan ini sakit A bulan berikutnya sakit B bulan berikutnya sakit C bulan berikutnya sakit A B C tentu akan mengeluarkan banyak biaya,” tuturnya. (dys)

PPDB, Pihak Sekolah Diingatkan Tetap Perhatikan Protokol Kesehatan

Dana BOS

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengingatkan sekolah agar jangan menunda pelaporan siswa baru untuk pendataan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Apalagi di tahun ini hanya diberikan kesempatan satu kali dan dibatasi sampai 31 Agustus. Jika terjadi keterlambatan, maka dana BOS untuk siswa baru terancam tidak bisa dicairkan.

Sekretaris Dinas Dikbud

pai dengan Rabu (24/6).

Fatwir juga menjelaskan, tahun pelajaran 2019/2020 berakhir pada Sabtu (20/6), sehingga mulai Senin (22/6) sampai dengan Sabtu (11/7) merupakan hari libur akhir tahun pelajaran. Tahun pelajaran baru 2020/2021 dimulai pada Senin (13/7).

Sementara terkait waktu kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah atau aktivitas belajar siswa di sekolah akan diinformasikan setelah pemerintah melalui Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Mataram dan Provinsi NTB memberikan izin untuk menghadirkan siswa belajar di sekolah. (ron)

70 Persen Penyakit dari Hewan

Masuki Gelombang Kedua

Mataram (Suara NTB) Berbagai strategi penerimaan pendaftaran mahasiswa baru di STIKES Mataram belum juga ampuh menarik masyarakat. Pasalnya meski kampus ini saat sosialisasi menerapkan strategi daftar di di tempat atau yang disebut pendaftaran on side, pendaftar yang mengembalikan berkas daftar ulang masih sedikit.

Panitia PMB STIKES Mataram, Endy Bebasari menerangkan calon mahasiswa baru yang telah mengembalikan berkas daftar ulang baru 10 orang. Jumlah itu masih jauh dari target. Padahal gelombang pendaftaran tahap pertama sudah ditutup, namun baru 10 orang saja yang resmi menjadi mahasiswa baru kampus kesehatan ini.

“Baru 10 yang daftar ulang, tapi batas daftar ulangnya masih sampai minggu depan. Mudahan numpuk,” harapnya pada Suara NTB, Jumat (19/6).

Padahal sebelumnya atas berbagai sosialisasi masif yang dilakukan, pihaknya sangat optimis pendaftar terus bertambah. Apalagi dengan strategi pendaftaran secara on side, diyakini peminat kampus kesehatan ini akan bertambah.

Pendaftaran on side merupakan pendaftaran yang dilakukan peserta atau masyarakat pada saat kampus turun lakukan sosialiasi ke sekolah-sekolah. Namun faktanya meski saat itu banyak yang telah mengambil berkas, namun belum jadi acuan. Karena mereka yang mengembalikan berkas daftar ulang saja yang tercatat resmi sebagai calon mahasiswa baru.

Tidak tanggung-tanggung selama beberapakali turun ke sosialisasi, pendaftaran on side membeludak hampir mencapai 1000 orang pendaftar. Meskipun disadari bahwa mereka yang langsung mendaftar belum tentu positif mendaftarkan ulang nantinya. Sedang yang daftar secara mandiri mencapai 70 orang. “Kalau yang sekarang daftar sudah 70. Tapi itu dah baru 10 yang daftar ulang,” sebutnya.

Pihaknya berharap agar masyarakat memanfaatkan waktu daftar ulang dengan sebaik-baiknya agar tidak kehilangan momentum menjadi mahasiswa di STIKES Mataram.

Terlebih satu minggu ke depan juga telah dibuka untuk gelombang kedua. “Kita kerja 24 jam seminggu non stop.

Kalah call center-nya pemadam kebakaran,” selorohnya. (dys)

ing-masing dengan tetap memperhatikan protokol keselamatan dan kesehatan,” jelasnya.

Di samping itu, untuk meminimalisasi berkumpulnya orang, pihak sekolah dapat melakukan pembatasan kehadiran orang tua/wali siswa. Salah satu cara yang bisa dilakukan pembagian rapor dilakuan dengan sistem layanan tanpa turun dari kendaraan atau drive thru. Pembagian rapor juga dilakukan secara bertahap dengan jadwal waktu yang berbeda antar tingkat kelas.

Di samping itu, pembagian rapor juga tidak harus serentak pada Sabtu (20/6), sekolah juga dapat menjadwalkan hari pembagian rapor per kelas mulai Sabtu sam-

(Suara NTB/ron)

H. Muhtadi Hairi

(Suara NTB/yon)

H. Azharuddin dilakukan di rumah. Tidak saja dari segi pengawasan dan disiplin tapi juga suasana kebatinannya.

Untuk PPDB, lanjutnya, tidak dipungkiri masih banyak madrasah/sekolah di Kabupaten Lotim yang menggunakan sistem manual. Kondisi itu tidak terlepas dengan masih minimnya akses internet atau jaringan maupun sarana prasarana pada lingkungan pendidikan itu sendiri. Maka dari itu, ditekankan supaya pihak sekolah/madrasah menyusun strategi agar tidak terjadi kerumunan siswa yang mendaftar dan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

Disebutkannya, terdapat 152 ponpes diharapkan dapat memulai proses belajar tatap muka, terutama bagi ponpes yang memiliki asrama serta program tahfidz, multi-lingual, pembacaan kitab kuning, baik salah satu di antaranya maupun keseluruhan. (yon)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 20 Juni 2020

Putusan Banding Ramang

Soal Kasasi, JPU Belum Tentukan Sikap Mataram (Suara NTB) Hakim banding Pengadilan Tinggi NTB memutuskan tidak menambah atau mengurangi hukuman pidana badan Ramang, terdakwa kasus pungli pencairan ADD Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Jaksa menyatakan tidak akan mengajukan kasasi. Kecuali, apabila Ramang menggunakan upaya hukum lanjutan.

“Kalau setengah dari tuntutan bisa dimungkinkan kita terima,” ucap Kepala Kejari Mataram Yusuf dikonfirmasi perihal upaya kasasi atas vonis banding Ramang, Jumat (19/6) kemarin. Jaksa penuntut umum (JPU) pun belum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Walaupun, putusan banding itu pada intinya sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Yang mana vonisnya hanya setengah dari tuntutan.

“Kasasi kan bukan soal berat ringannya hukuman. Kami sikapnya menunggu saja. Kalau dari Ramang terima, JPU juga terima. Ramang kasasi, kita wajib kasasi,” terangnya.

Pengadilan Tinggi NTB sebelumnya menerima banding jaksa penuntut umum dalam perkara pungli pencairan ADD di Sekotong Barat, Sekotong, Lombok Barat. Meski demikian, hakim banding tidak mengubah besaran vonis penjara dan denda bagi terdakwa Ramang.

Putusan banding itu hanya menguatkan vonis terhadap Ramang. Isi putusannya yakni menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum. Serta menguatkan putusan No 3/PID.SUS.TPK/2020/PN.Mtr yang dimintakan banding tersebut. Mantan Kasi Ekonomi Kecamatan Sekotong, Lombok Barat Ramang sebelumnya dihukum penjara dua tahun dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan.

Dalam tuntutannya, JPU mengajukan tuntutan empat tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider empat bulan kurungan. Ramang terbukti menarik pungutan pencairan ADD desa wilayah Sekotong Barat yang totalnya mencapai Rp76,4 juta. Penarikannya dilakukan sejak tahun 2017 sampai tahun 2019. Pungli itu terbongkar lewat operasi tangkap tangan Polres Lombok Barat dengan barang bukti yang disita Rp3 juta.

Uang tersebut merupakan yang diterima terdakwa sebagai biaya pengurusan administrasi pencairan anggaran desa. (why)

Kasus Proyek Balai Nikah Labangka

Dua Terdakwa Dituntut 8 Tahun Mataram (Suara NTB) Dua terdakwa perkara korupsi proyek Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka, Sumbawa menjalani sidang tuntutan Jumat (19/6) kemarin. Pejabat Kemenag Sumbawa, Muhammad Firdaus dan Wakil Direktur CV Samawa Talindo Resources Johan Satria dituntut tinggi. Mereka samasama dituntut agar dipenjara selama delapan tahun.

Tuntutan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum Reza Safetsila Yusa di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang diketuai Sri Sulastri. “Menuntut majelis hakim agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Firdaus dengan penjara selama delapan tahun,” ucap Reza.

Tuntutan itu diajukan karena jaksa penuntut umum meyakini Firdaus terbukti bersalah sesuai dakwaan pasal 2 juncto pasal 18 UU Tipikor. Yang mana pada intinya dengan sengaja menyalahgunakan uang negara untuk menguntungkan diri sendiri dan Johan selaku kontraktor pelaksana.

Dalam tuntutannya, Firdaus juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta yang apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan tiga bulan kurungan. Firdaus pun dibebani membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp207 juta. “Apabila tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama empat tahun,” sebut Reza.

Sementara terhadap terdakwa Johan Satria, tuntutan pidana yang dijatuhkan juga sama, yakni delapan tahun. Ditambah pidana denda sebesar Rp300 juta subsider kurungan selama tiga bulan. Johan dibebani uang pengganti yang lebih besar daripada Firdaus karena terbukti mendapat keuntungan di perusahaannya.

“Menuntut agar menghukum terdakwa Johan Satria membayar uang pengganti sebesar Rp829,678 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar satu bulan sejak putusan dinyatakan inkrah maka harta bendanya disita untuk dilelang. Apabila terdakwa tidak punya harta benda maka dipidana selama empat tahun penjara,” jelas Reza.

Hal memberatkan dua terdakwa, sambung dia, karena perbuatan mereka telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,036 miliar. Proyek Balai Nikah Kecamatan Labangka dibiayai Kanwil Kemenag Provinsi NTB pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp1,3 miliar.

Proyek itu dikerjakan tidak sesuai dengan perencanaan.

Kualitas beton dalam perencanannya mutunya dengan standar mutu K-225. Namun setelah diuji ternyata yang dibangun hanya mencapai kualitas K-125. Deviasi konstruksinya mencapai 18,8 persen. (why)

(Suara NTB/why)

TUNTUTAN - Terdakwa perkara korupsi proyek gedung Balai Nikah Kecamatan Labangka, Johan Satria (paling kanan) dan Muhammad Firdaus (kedua dari kanan) mendengarkan surat tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum Reza Safetsila Yusa (paling kiri) dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Jumat (19/6) kemarin.

Halaman 7

Penanganan Pelanggaran Pemilu Secara Virtual Kurang Efektif Mataram (Suara NTB) Bawaslu RI kini sedang menggodok rancangan peraturan Bawaslu tentang tata teknis penanganan pelanggaran pemilu di masa Pandemi Covid-19. Salah satu usulannya adalah penanganan dilakukan secara virtual.

Namun demikian, usulan penanganan pelanggaran pemilu secara daring tersebut dinilai oleh Bawaslu Provinsi NTB kurang optimal dan efektif.

Banyak kendala yang akan dihadapi jika penananganan pelanggaran dilakukan secara virtual, sehingga dikhawatirkan pada kualitas penyelesaian kasus.

Koordinator divisi hukum, data dan Informasi, Bawaslu NTB, Suhardi menyampaikan bahwa ada tiga poin penting yang tengah dibahas dalam proses rancangan Perbawaslu di tengah pandemi. Pertama, pengawasan. Kedua, penanganan pelanggaran. Ketiga, penyelesaian sengketa, yang semua itu akan

dilakukan secara virtual.

“Penyelesaian sengketa dengan metode virtual harus diperhatikan kendala-kendala yang dihadapi. Saya bisa bayangkan apabila proses penyelesaian sengketa tersebut dilakukan secara virtual, mungkin akan tidak mudah untuk dilakukan terkait dengan kendala seperti signal di beberapa tempat yang masih kurang bagus. Jadi untuk proses sengketa tersebut agar di buat peraturan yang lebih baik dan tata cara yang lebih bagus agar mudah dalam proses sengketa nanti.” katanya.

Ktika melakukan klarifikasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan, sejauh ini Per-

bawaslu hanya memfasilitasi klarifikasi secara face to face.

Belum ada pandu arah yang bisa digunakan untuk melakukan klarifikasi secara daring.

“Kondisi NTB dengan dua pulau besar membuat kita harus kerja ekstra, kalau di pulau sumbawa agak sulit untuk penanganan melalui daring ada di beberapa tempat yang memang kontur daerahnya yang kurang produktif juga infrastruktur-infrastruktur yang tidak cukup tersedia,” jelasnya, Jumat (19/6).

Ditempat yang sama, Ketua Bawaslu NTB, Muhammad Khuwailid, menyampaikan beberapa hal terkait rancangan

ucapnya, kemarin.

Para bandar narkoba ini mendapat keuntungan ekonomi yang besar. sementara para penyalahguna cuma dapat candu dan sakit. Bahkan, para bandar ini meskipun sudah ditangkap, malah beralih tempat berjualan. Mereka masih bisa mengendalikan bisnis meski dari dalam sel penjara. “Sekarang semua kasus narkoba itau akan jerat dengan TPPU. Wajib ditindaklanjuti dengan TPPU. Baik itu kasus yang diungkap Polda maupun Polres. Bandar ini biasanya menyamarkan den-

(Suara NTB/dok)

Suhardi hatnya.” tegasnya. Sehingga ia lebih setuju supaya penanganan dilakukan secara langsung dengan tetap mematuhi peraturan kesehatan Covid-19. (ndi)

Kompetisi Antarkampung Lawan Virus Corona Giri Menang (Suara NTB) Kompetisi Kampung Sehat 2020 mulai dibuka Jumat (19/ 6) kemarin. Lomba kampung sehat tidak hanya kompetisi antarkampung biasa. Tapi lawannya adalah virus Corona penyebab penyakit Covid-19.

Pertarungan tambah sengit dengan adu cepat membangkitkan perekonomian berbasis kemandirian masyarakat.

Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal membuka lomba Kampung Sehat Nurut Tatanan Baru 2020 di Lingsar, Lombok Barat, ditemani Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah, dan Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid.

Lomba Kampung Sehat merupakan akselerasi percepatan penanganan Covid-19 dengan mitigasi pandemi berupa penurunan kurva penyebaran virus, penguatan ketahanan pangan masyarakat, penurunan angka gizi buruk, dan penurunan angka kriminalitas.

“Yang dikedepankan adalah pendekatan lunak yang menjadi stimulan warga untuk menaati protokol pencegahan.

Kampung Sehat berbentuk lomba sebagai cara tercepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,’’ kata Iqbal.

Kompetisi ini membuka kesempatan dan keleluasan setiap daerah di NTB di tingkat desa/kelurahan untuk menyusun protokol sendiri sesuai dengan karakteristik masing-masing. ’’Kami hanya memberikan guidelines. Bahwa tiap desa harus mempunyai protokol di bidang kesehatan, di bidang sosial kemasyarakatan, di bidang ekonomi, dan di bidang keamanan,’’ kata jenderal bintang dua ini.

Tujuannya, sambung Kapolda, yakni menurunkan angka

(Suara NTB/Humas Polda NTB)

KAMPUNG SEHAT - Kapolda NTB Mohammad Iqbal menebar bibit ikan di Dusun Gegelang Bantek, Desa Gegelang, Lingsar, Lombok Barat, Jumat (19/6) dalam seremoni peluncuruan lomba Kampung Sehat Nurut Tatanan Baru 2020. penularan Covid-19 di NTB, kebutuhan pangan masyarakat terjaga, angka gizi buruk dan stunting menurun, aktivitas perekonomian masyarakat menggeliat, dengan tanpa mengurangi efektivitas protokol kesehatan.

“Ini memang target yang sangat tinggi untuk sebuah program. Tapi, kami dan semua orang di NTB melihatnya sebagai ‘tinggi, tapi tidak

mustahil dicapai. Yang terpenting, melalui lomba ini, NTB sudah berada pada rel yang tepat untuk menjadi bangkit dari Pandemi Covid19 dan melenting lebih baik ke depannya,” terangnya.

Selain intervensi penanganan berbasis kemandirian desa, Iqbal juga menekankan penanganan khusus di sektor pariwisata dan pendidikan. Gairah

pariwisata bisa bangkit kembali tanpa ada wisatawan yang merasa takut tertular atau menulari. “Perhatian ini penting, karena pariwisata menjadi sektor yang menjadi jangkar perekonomian NTB,” ucapnya.

Sementara di sektor pendidikan, Kapolda menjajaki eksperimen pengajaran untuk murid-murid yang sulit mendapat akses komunikasi.

Apalagi di daerah terpencil yang belum bisa menerapkan pembelajaran daring. ’’Saya juga mendengar Kemendikbud tengah menggodok kurikulum darurat selama masa pandemi yang lebih ringkas. Saya berharap itu cepat terealisasi sehingga waktu belajar dibatasi, dan sekolah bisa dilakukan dalam dua-tiga shift,’’ tandas Iqbal. (why)

KPU Dorong Peningkatan Kualitas dan Integritas Penyelenggara Badan Adhoc Mataram (Suara NTB) Sangketa pemilu kerap kali muncul lantaran dipicu keteledoran dari penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, upaya meminimalisir kesalahan penyelenggara Pemilu pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini, KPU mendorong supaya penyelenggara pemilu, terutama badan adhoc terus meningkatkan kualitas dan integritasnya.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Divisi SDM KPU RI, Ilham Saputra dalam rapat virtual bersama anggota KPU seluruh NTB dan penyelenggara pemilu badan adhoc.

“Teman-teman harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai karena kesalahan, mengakibatkan adanya konflik sosial di daerah masing-mas-

ing,” imbaunya.

Karena itu ditegaskan Ilham, perlunya penguatan kompetensi dalam pemahaman aturan dan teknis kepemiluan bagi Badan Adhoc. Sebab ujung tombak sukses dan berkualitasnya pelaksanaan Pilkada serentak 2020, ada di tangan penyelenggara badan adhoc.

“Kurangnya pemahaman di tingkat PPS, mengakibatkan banyaknya gugatan.

Oleh karena itu, kompetensi untuk memahami regulasi harus dimiliki oleh PPS, karena PPS merupakan ujung tombak penegak demokrasi,” tegas Ilham.

Menindaklanjuti arahan KPU RI tersebut, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB, Yan Marli, mengimbau jajaran penyelenggara Badan Adhoc supaya melakukan penyegaran penge-

(Suara NTB/ist)

RAPAT VIRTUAL - KPU NTB mengadakan rapat virtual bersama KPU RI dan penyelenggara badan adhoc terkait persiapan pelaksanaan tahapan lanjutkan Pilkada tahuan, dengan membaca lagi perturan Undang-Undang kepemiluan dan PKPU petun-

Bandar Narkoba Dijerat TPPU Mataram (Suara NTB) Bandar narkoba tidak diberi kesempatan lagi menambah pundi rupiah setelah tertangkap. Caranya dengan menyita aset yang diduga hasil bisnis haramnya. Bandar narkoba juga dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal itu ditegaskan Direktur Resnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra.

“Memang seharusnya bandar ini kita miskinkan.

Kita telusuri asetnya, kita sita. Biar habis semuanya,”

perbawaslu sebetulnya secara materil sudah ada. Bawaslu hanya akan melakukan beberapa penyesuaian terkait kondisi Pandemi Covid-19 ini. Terkait dengan mekanisme penanganan pelanggaran, menurutnya ada dua hal yang harus diperhatikan.

“Pertama, menyangkut soal boleh atau tidaknya Bawaslu kabupaten/kota atau provinsi misalnya bisa menugaskan jajaran kita seperti panwascam untuk melakukan klarifikasi kapada pihakpihak yang tidak memungkinkan kita mengundangnya secara cepat,” katanya.

“Kedua, kalau misalnya pemeriksaan itu lewat daring tidak mungkin memastikan kebenaran dokumen lewat daring untuk memastikan dokumen atau bukti-bukti lain itu harus secara fisik atau langsung meli-

gan aset,” kata Helmi.

Pengungkapan TPPU-nya dengan pola mengikut jejak dana. Transaksi perbankan maupun nonperbankan dikupas. “Bisa jadi sudah dipakai beli rumah, tanah, kendaraan.

Kita cek semuanya,” bebernya. Satu kasus TPPU bandar narkoba yang sudah terungkap yakni terhadap residivis Taufikurrahman alias Gery (51), warga Sandik, Batulayar, Lombok Barat yang ditangkap awal Maret lalu. Gery merupakan salah satu bandar yang pada saat digerebek ditemukan barang bukti sabu se-

berat 289,58 gram dan 150 butir pil ekstasi.

“Setelah kita telusuri, kita bisa dapatkan uang tunai Rp200 juta yang diduga merupakan hasil dari bisnis narkoba. Ini yang kita TPPU-kan,” bebernya.

Gery yang kini sedang menanti proses persidangan terkait pasal 112 dan atau pasal 114 UU RI No35/2009 tentang Narkotika, juga akan diajukan lagi ke persidangan dengan UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (why)

(Suara NTB/why)

Helmi Kwarta Kusuma Putra

juk teknis dalam melaksanakan tugas.

“Dibutuhkan komitmen dan integritas, serta kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan pemilihan serentak di masa pandemi ini,” kata Yan Marli.

Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi NTB, H. Syamsuddin mengingatkan, dalam waktu dekat ini akan memasuki tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan yang beririsan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih. Karena itu ia berharap agar Badan Adhoc dapat melakukan koordinasi lebih awal terkait verifikasi faktual dan coklit.

“Saya harap teman-teman intens berkoordinasi, agar teman-teman PPK maksimal dalam melakukan analisa, supaya data yang kita sampaikan betul-betul valid, diusahakan tidak ada kesalahan,

karena itu bisa jadi celah gugatan,” katanya.

Sedangkan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi NTB, Agus Hilman dalam kesempatan itu mengingatkan Badan AdHoc terkait persoalan gugatan yang dimulai dari Badan AdHoc. “Dari 100 persen pengajuan gugatan di DKPP, 37 persen diantaranya terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Karenanya, ini menjadi perhatian kita semua untuk tetap menjaga integritas dan profesionalisme,” ungkap Hilman.

Hal yang tak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan sosialisasi, tidak hanya sosialisasi tentang hal teknis, namun Badan AdHoc juga dituntut untuk mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. (ndi)

SUARA NTB

Sabtu, 20 Juni 2020

Pekerja Pariwisata di Lobar Dapat Bantuan dari Kemenpar Giri Menang (Suara NTB) 3.270 pekerja dan pelaku pariwisata di Lombok Barat mendapatkan bantuan covid-19 dari Kementerian pariwisata (Kemenpar).

Paket bantuan berupa sembako ini sudah mulai disalurkan, Jumat (19/6).

Data ribuan pekerja pariwisata yang mendapatkan bantuan berasal dari empat usulan yakni dinas Pariwisata Lobar, Asosiasi dan kelompok serta Dinas provinsi. Diharapkan bantuan bagi para pekerja dan pelaku pariwisata ini mampu meringankan beban pelaku wisata yang terdampak pandemi Corona.

“Jatah bantuan untuk pelaku dan pekerja pariwi(Suara NTB/her) sata di Lobar 3.270 orang H. Saepul Ahkam dan sudah mulai disalurkan,” terang Kadis Pariwisata Lobar, H. Saepul Ahkam, kemarin. Dijelaskan jatah provinsi NTB sebanyak 15 ribu orang. Untuk Lobar kebagian 3 ribu lebih, sedangkan sisanya dibagi kepada 9 kabupaten kota di NTB. Proses usulannya berasal dari Dinas Pariwisata lobar, di mana pihaknya turun melakukan pendataan cepat, lalu usulan dari asosiasi, ormas langsung mengusulkan ke Dispar dan Dispar NTB sendiri yang menyalurkan.

Bantuan ini sesuai dengan komitmen gubernur harus menggunakan lokal konten (produk lokal) UMKM. Bentuk bantuannya 10 kilogram beras, minyak, gula dan ikan kering. Penyalurannya terbanyak di Batulayar sebanyak 1.600 paket lebih. Kemudian disebar ke Polsek-polsek di wilayah hukum Lobar dan Mataram.

Pihak kepolisian membantu mendistribusikan bantuan ini kepada masyarakat. Selain itu, HRD masing-masing hotel membawa KTP penerima yang akan diberikan sesuai dengan data yang ada.

Terkait berapa lama bantuan ini diberikan, pihaknya belum tahu. Yang jelas bantuan untuk bulan ini mulai disalurkan. Diketahui 250 perusahaan pariwisata/pelaku industri pariwisata di Lombok Barat saat ini dalam kondisi sekarat, menyusul dampak Covid-19. Imbasnya ribuan tenaga kerja di sektor ini menganggur.

Jika kondisi ini tidak segera disikapi, artinya pihak perusahaan tak diberikan program bantuan maka dikhawatirkan perusahaan ini akan tutup atau bangkrut. Menyikapi persoalan ini, Dinas Pariwisata sendiri telah mengusulkan tiga program bantuan kepada pihak perusahaan. Yakni terkait OJK, BUMN (perankan dan PLN dan penjaminan asuransi. (her)

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Dugaan Korupsi DD 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Giri Menang (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Inspektur pada Inspektorat Lombok Barat (Lo12345678901234567890123456789012 bar), H. Ilham memanggil para pihak yang terkait 12345678901234567890123456789012 dengan persoalan dugaan penyimpangan Dana Desa 12345678901234567890123456789012 (DD) Banyu Urip kecamatan Gerung. Kasus ini sendi12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ri tengah ditangani oleh Polres Lobar. Pihak Inspek12345678901234567890123456789012 torat memanggil para terkait seperti mantan kades, 12345678901234567890123456789012 Plt Kades dan perangkat desa untuk meminta ke12345678901234567890123456789012 sanggupan menyelesaikan kerugian negara akibat 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tindakan oknum tersebut.

12345678901234567890123456789012 Sedangkan terkait persoalan hukum yang tengah 12345678901234567890123456789012 menggelinding di Polres pihaknya tidak bisa masuk ke 12345678901234567890123456789012 ranah itu. “Para pihak yang bersangkutan kami panggil.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kami meminta menyelesaikan semua persoalan (keru12345678901234567890123456789012 gian Negara, red) selanjutnya dari kaca mata hukum 12345678901234567890123456789012 karena ada masuk laporan ke APH dan Inspektorat,” 12345678901234567890123456789012 jelas Ilham. Dia memanggil para pihak terkait men12345678901234567890123456789012 indaklanjuti hasil temuan Inspektorat. Diakui ada te12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 muan kerugian pada persoalan DD tersebut, karena in12345678901234567890123456789012 dikasinya beberapa program yang belum selesai dilak12345678901234567890123456789012 sanankan akan tetapi anggaran sudah dieksekusi. ‘’Yang 12345678901234567890123456789012 jelas sudah dibuatkan semacam surat pernyataan ke12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sanggupan mengembalikan semua,’’ tambahnya.

12345678901234567890123456789012 Sejauh ini sudah ada pengembalian namun masih 12345678901234567890123456789012 banyak yang belum. Dalam persoalan ini, pihaknya 12345678901234567890123456789012 sudah melakukan tugas dan kewajiban. Yakni 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 melakukan audit, mengkonfrontasi mantan Kades 12345678901234567890123456789012 dan menuangkan hasilnya. Selanjutnya terakhir pi12345678901234567890123456789012 haknya memangil oknum terkait. Ia menambahkan 12345678901234567890123456789012 persoalan desa banyak diadukan ke Inspektorat dan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 APH. Banyak di antara aduan ini dilakukan oleh la12345678901234567890123456789012 wan politik Kades. “Tapi masukan yang disampaikan 12345678901234567890123456789012 ada yang benar, setengah benar dan tidak benar. Ini 12345678901234567890123456789012 yang terjadi menyeluruh hampir di semua kecama12345678901234567890123456789012 tan, bukan satu dua desa,” katanya.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Tren aduan desa yang meningkat ini menjadi PR 12345678901234567890123456789012 kedepan.

Karena itu perlu pihak Dinas PMD yang mem12345678901234567890123456789012 bawahi desa meningkatkan pembinaan langsung ke 12345678901234567890123456789012 desa. Di samping itu, pihaknya sudah menyiapkan pro12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 gram terobosan pembinaan desa yakni gerakan ter12345678901234567890123456789012 padu menuju nol temuan (Gardu Mete). “Melalui gera12345678901234567890123456789012 kan itu kami ingin secara langsung membantu pembi12345678901234567890123456789012 naan terhadap mereka (perangkat desa),” jelas dia.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Terkait kasus temuan BLT DD Bukit Tinggi, pihakn12345678901234567890123456789012 ya tentu menyerahkan ke proses hukumnya ke APH. 12345678901234567890123456789012 Menurut hasil pantauan lapangan, penyaluran BLT 12345678901234567890123456789012 DD tidak ada masalah. Karena bantuan yang diterima 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 warga dari desa sesuai nominal, administrasi aturan 12345678901234567890123456789012 nama-nama sesuai SK. “Kalau 12345678901234567890123456789012 terjadi di luar itu, maka di luar 12345678901234567890123456789012 sepengetahuan kami dan itu 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ranahnya hukum,” ujarnya.

12345678901234567890123456789012 Untuk mencegah per12345678901234567890123456789012 soalan BLT di lapangan, 12345678901234567890123456789012 pihaknya sudah men12345678901234567890123456789012 yarankan dan memfasil12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 itasi Dinas PMD dan 12345678901234567890123456789012 Dinsos melakukan 12345678901234567890123456789012 perbaikan data. (her) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 H. Ilham 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

Inspektorat Panggil Mantan Kades

(Suara NTB/her)

Halaman 8

Pandemi Covid-19

Sidang Pembahasan LKPJ APBD 2019 Ditiadakan Tanjung (Suara NTB) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2019 oleh eksekutif Lombok Utara kemungkinan ditiadakan. Pasalnya, hingga saat ini Badan Musyawarah (Banmus) DPRD KLU, belum menyusun jadwal paripurna dimaksud.

“LKPJ APBD tidak dibahas dan tidak ada rekomendasi.

Tinggal jadwal pembahasan Perda (pertanggungjawaban APBD),” ungkap Ketua Banmus DPRD KLU, Raden Nyakradi, Jumat (19/6).

Politisi Golkar Lombok Utara itu menyebut, alasan tidak digelarnya sidang paripurna karena pandemi Covid. Di mana DPRD tidak diperkenankan mengumpulkan peserta sidang dalam jumlah banyak. Terlebih

lagi, kondisi sempit ruang sidang tidak memungkinkan untuk digelarnya sidang dengan standar jarak kursi 1 meter.

Namun demikian, di saat bersamaan, DPRD Kabupaten/kota lain di NTB mengh-

adapi situasi pandemi yang sama. Bahkan di Kota Mataram, DPRD Kota telah merampungkan pembahasan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan APBD 2019 oleh Pemkot setempat.

Sementara itu, Kepala Bappeda Lombok Utara, Heryanto, SP., mengakui pernah menawarkan sidang secara virtual. Sayangnya usul itu mental dengan alasan regulasi.

“Saya pernah meminta, apa-

kah tidak bisa penyampaian LKPJ secara virtual. Tetapi dijawab oleh Sekwan, belum ada aturan,” imbuh Heryanto.

Sekretaris DPRD KLU, H. Kartady Haris, SH., menyebut jika pihaknya masih menunggu disposisi surat dari pimpinan DPRD terkait agenda sidang tersebut. “Suratnya masih di pimpinan, belum didisposisikan. Pagi ini akan dikomunikasikan termasuk jadwalnya,” sebut Kartady. (ari)

Sasaran Program JPS Bersatu Diperluas

(Suara NTB/her)

PELAYANAN PUBLIK - Pelayanan publik di kantor Dukcapil Lobar terhadap masyarakat yang membuat dokumen kependudukan, salah satu yang dinilai cukup bagus oleh KemanpanRB.

Reformasi Birokrasi di Lobar Terbaik di NTB Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan penilaian KemenpanRB memberikan nilai tertinggi bagi Pemda Lombok Barat (Lobar) dalam hal reformasi birokrasi di NTB. Terdapat delapan areal perubahan reformasi di antaranya mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik.

Capaian delapan areal perubahan ini, Lobar dinilai sudah baik. Tinggal bagaimana pemda berupaya mempertahankan predikat ini di tahun 2020 di tengah kondisi pendemi covid19. Pihak Pemda sendiri sudah melakukan upaya-upaya melengkapi semua data yang diperlukan untuk penilaian tersebut.

Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Ilham mengatakan, penerapan reformasi birokrasi ini sudah memasuki periode ketiga. Yakni mulai tahun 20102014, 2015-2019 dan 2020-

2025. Salah satu hal yang menjadi hal penting dalam penilaian reformasi birokrasi adalah perubahan mental aparatur. Hal ini terus dijaga untuk menjaga tidak terjadi tindak penyimpangan dan korupsi, akuntabel, pengawasan dan sistem rekrutmen pegawai yang diperbaiki. Hal ini dilakukan penilaian tiap tahun untuk menuju perubahan seperti yang diinginkan oleh pemerintah.

Penilaian pun dibuat ada range (jarak) yang dibuat di tingkat nasional dan provinsi.

Untuk level provinsi, Lobar mendapatkan nilai terbaik di NTB. “Lobar untuk reformasi birokrasi terdepan, penilaian tahun lalu kita terbaik dengan nilai 65.17, terbaik di NTB. Kita lebih baik dari provinsi dan seluruh kabupaten/kota.

Dan secara nasional kita pada posisi 25,” terang Ilham. Dari delapan area perubahan reformasi birokrasi ini, Lobar dinilai bagus. Hanya saja perlu

terus di-update terkait data dukung penilaian reformasi birokrasi terus diperbaiki.

Pihaknya mulai melakukan perbaikan data tersebut dengan memanggil dan mengumpulkan semua OPD. Pihaknya meminta semua OPD di bawah pengganggung jawab Sekretaris Dinas melakukan penilaian mandiri bersama Inspektorat. Setelah dinilai, menjadi nilai daerah dan kemudahan dinilai lagi oleh KemenpanRB. Selanjutnya keluarlah nilai dari KemenpanRB. Untuk mempertahankan predikat ini, pihaknya terus bergerak mendorong OPD. Tujuan besarnya untuk memperbaiki tatanan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk good government dan Clean government.

Sebab kalau saja reformasi birokrasi berjalan baik maka semua masalah clear, artinya di sini tentu bermuara pada kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik. (her)

Pelayanan Posyandu Mulai Jalan Mataram (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) NTB telah merekomendasikan beberapa wilayah untuk membuka kembali pelayanan posyandu. Terutama di beberapa kabupaten dengan eskalasi kasus positif virus corona (Covid-19) yang menurun.

“Dompu itu sudah boleh buka. Kabupaten-kabupaten yang relatif sudah tidak ada kasus mereka kita izinkan buka dengan patuh kepada protokol kesehatan,” jelas Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi saat dikonfirmasi, Jumat (19/6) di Mataram.

Diterangkan, pelayanan posyandu memang sempat ditutup terutama untuk menangantisipasi potensi penularan Covid-19. Meningat posyandu berfungsi mengakomodir pelayanan kesehatan untuk kelompok yang terbilang rentan tertular, yaitu bayi, ibu hamil, dan lansia.

Menurut Eka, dibukanya kembali posyandu di beberapa kabupaten mengikuti standard operational procedure (SOP) yang dikeluarkan pihaknya. Antara lain dengan mengatur jadwal pelayanan agar tidak meninmbulkan pengumpulan massa.

“Jadi tidak dalam waktu yang bersamaan datang ke posyandu, itu kita atur. Ada yang (diatur) per-RT. Jadi bayi jam sekian, balita yang sekian, ibu hamil jam sekian,” jelas Eka. Di sisi lain, pihaknya memberikan atensi khusus bagi orang tua yang melewatkan imunisasi bagi anaknya selama pandemik berlangsung.

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.3771EG NOKA/NOSIN : MHIJM31301LK295168/ JM31E-3290420 NO.BPKB P.06070420 AN.EMMILDA HLG SKTR JL.SALEH SUNGKAR KOTA MATARAM

Diterangkan, selama penutupan posyandu pelayanan imunisasi dialihkan ke Puskesmas dengan protokol ketat Covid-19.

Kendati demikian, diakui ada orang tua yang tercatat melewatkan pemberian imunisasi bagi anak tersebut.

“Ada yang tidak berani jalan (untuk imunisasi), ada yang tetap. Nanti di posyandu kita atur lagi. Kalau sudah buka, mereka pasti datang,” ujar Eka. Bagi orang tua yang tetap tidak berani mengajak anaknya ke posyandu untuk imunisasi, pihaknya akan mengirimkan petugas kesehatan untuk melakukan sweeping. “Jadi kita datangi rumahnya. Tentunya nanti petugas yang datang ke rumah itu pakai APD (alat pelindung diri) level 2. Sarung tangan, masker, kalau perlu face shield,” sambungnya.

Selain itu, untuk pemeriksaan kesehatan bagi lansia di posyandu keluarga sampai saat ini masih ditutup. Mengingat kelompok lansia merupakan salah satu yang paling rentan terjangkit Covid-19.

Pelayanan penuh posyandu disebut Eka harus mengikuti rekomendasi kesehatan dari kajian epidemiologi selama dua minggu berturut-turut. Khusunya untuk melihat eskalasi kasus dan 14 indikator kesehatan lainnya.

Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana untuk memperluas sasaran program Jaringan Pengamanan Sosial (JPS). Dengan begitu, diharapkan kepala keluarga (KK) sasaran program JPS Bersatu bisa lebih banyak lagi. Demikian diungkapkan Kepala Dinsos Loteng, Bq. Sri Hastuti Handayani, kepada wartawan, Jumat (19/6).

Ditemui di kantor Bupati Loteng, Hastuti mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah menyelesaikan penyaluran program JPS Bersatu tahap pertama. Dengan realisasi program mencapai 97 persen.

Di mana dari 10.800 kepala keluarga (KK) sasaran penerima program JPS Bersatu yang menerima bantuan sebanyak 10.496 KK. Sisanya sebanyak 304 KK atau sekitar 3 persen dari total sasaran program, tidak tersalurkan atau tidak menerima bantuan, karena beberapa penyebab. Ada karena penerimanya sudah meninggal dunia dan sedang berada di Malaysia sebagai TKI. Termasuk yang dobel bantuan.

Baik itu dengan program dari pusat maupun provinsi.

Memang, sesuai kebijakan pemerintah daerah khusus bagi penerima bantuan sosial yang sudah meninggal dunia maupun yang sedang berada di Malaysia atau luar negeri, tetap berhak menerima bantuan JPS Bersatu. Asalkan ada ahli warisnya. Sementara yang tidak punya ahli waris tidak diberikan. Karena penerima bantuanya harus jelas.

“Yang tidak punya ahli waris, idak diberikan. Lalu kemana dananya, ya kita kembalikan ke kas daerah,” terangnya.

Dengan ditutupnya pelayanan di posyandu selama beberapa bulan terakir, Eka menerangkan pemenuhan target-target kesehatan seperti penurunan stunting dan lain-lain pasti akan terpengaruh. Dicontohkan seperti kasus debab berdarah dangue (DBD) di NTB yang mengalami peningkatan pada Juni, padahal puncak kasus diprediksi terjadi pada Mei lalu. (bay)

Ia menjelaskan, hasil evaluasi penyaluran JPS Bersatu tahap pertama tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyaluran JPS Bersatu tahap kedua. Yang direncanakan pada akhir bulan Juni ini. Mengingat, saat ini pihaknya masih melakukan perbaikan data penerima dulu sesuai hasil pelaksaan penyaluran program JPS Bersatu tahap pertama yang baru lalu.

Supaya pada penyaluran JPS Bersatu tahap kedua nanti bisa lebih baik lagi. Tidak ada lagi penerima yang dobel bantuan dan sebagainya. “Berbekal pengalaman penyaluran tahap pertama kemarin, untuk penyaluran tahap kedua nanti tentunya harus lebih baik lagi,” imbuhnya.

Disinggung rencana perpanjangan program JPS Bersatu, Hastuti mengaku belum tahu.

Walaupun ada rencana dari pemerintah pusat untuk memperpanjang pemberian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19. “Kalau kita masih sesuai rencana awal yakni selama tiga bulan saja.

Belum ada rencana perpanjangan,” tegasnya.

Begitu juga terkait bentuk bantuan yang berikan, tetap berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tidak dalam bentuk barang atau kebutuhan pokok. Walaupun memang ada asprasi supaya JPS Bersatu disalurkan dalam bentuk kebutuhan pokok. “Bentuk bantuanya masih berupa cash money,” pungkas Hastuti. (kir)

Bq. Sri Hastuti Handayani (Suara NTB/dok)

SUARA NTB

Sabtu, 20 Juni 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Sabtu, 20 Juni 2020

Pemprov NTB Mulai Menata Landscape Islamic Center Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB pada Jumat (19/6) secara resmi sudah mulai melakukan penataan landscape Islamic Center NTB. Penanaman pepohonan, bunga-bunga yang indah serta rumput hijau menjadi pilihan dalam menambah keelokan bangunan yang rampung pada tahun 2013 itu.

Hal ini tentu mendukung program NTB Hijau yang digagas oleh Pemprov NTB. Tiba dengan mengendarai sepeda, Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, kemudian meninjau lokasi serta mendengarkan paparan Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. Lalu M. Faozal, S.Sos, M.Si yang menyampaikan site plan pagar bunga hidup landscape yang akan diterapkan di Islamic Center.

Pada kesempatan tersebut, gubernur didampingi pula oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda NTB serta sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov NTB. Gubernur dalam kesempatan itu memberikan beberapa masukan terkait penataan halaman Islamic Center.

Ia meminta agar konsep dan pengerjaannya ke depan tidak asal-asalan. Begitu pula dengan ketersedian air di masa kemarau sehingga tanaman tetap hijau dan subur. ‘’Itu pohon ketapang kencana, itu bagus sekali, apalagi kalau kita lihat di Singapura kalau sudah besar itu indah sekali. Namun posisinya harus diatur agar tidak terlalu berdekatan,’’ saran gubernur yang kerap disapa Dr.Zul tersebut.

Keterlibatan OPD terkait pun diminta lebih intensif, mengingat Islamic Center telah menjadi salah satu destinasi wisata khas NTB. Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda NTB, Dra. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si berharap dengan penataan halaman Islamic Center ini dapat kembali mendorong menggeliatnya pariwisata di NTB. Selain itu, ia juga turut menyinggung protokol kesehatan Covid-19 yang harus tetap diterapkan ke depannya. Penggunaan masker, cuci tangan dan jaga jarak diminta tetap dilakukan saat akan bekerja dan keluar rumah. ‘’Di era pandemi ini, tentunya tugas-tugas kita tidak akan terhenti, tetap kita akan melakukan kerja-kerja kita kedepan untuk mencapai tujuan-tujuan kita yang sudah kita tentukan,’’ ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, H. Lalu M. Faozal, S.Sos.M.Si mengatakan bahwa pengerjaan untuk tahap satu akan mulai dilakukan hari ini. Tepatnya di area depan Gedung Pendidikan, selain juga tanaman, rumput-rumputnya pun akan segera diganti dan akan dilakukan peremajaan termasuk pula konsep pagar hidup. ‘’Kira-kira pekerjaan di Gedung Pendidikan ini akan kita selesaikan dalam waktu tiga bulan, termasuk pemeliharaannya,’’ ungkap Faozal.

Sementara untuk pengerjaan tahap kedua akan dilakukan di halaman depan gedung utama Islamic Center.

Faozal berharap proses penataan Islamic Center dapat berjalan lancar, begitu juga dengan tanaman yang akan tata diharapkan mampu tumbuh dengan subur. ‘’Jenis tanaman kita sudah siapkan, mudah-mudahan semuanya bisa hidup karena kita memasuki musim kering di bulan Juni dan Agustus. Tetapi akan kita siapkan dua sumur bor untuk membantu pompa dan juga penyiraman ketika musim kemarau,’’ jelasnya. (bay)

Halaman 10

Produksi Kendaraan Listrik di NTB Terkendala Pasar

Mataram (Suara NTB) Produksi kendaraan listrik oleh SMK dan IKM di NTB disebut semakin menggeliat. Namun hal tersebut diakui masih mengalami kendala, terutama terkait pemasaran.

Nuryanti

Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, SE.ME, menerangkan rencana pemerintah untuk memasukkan pembelian kendaraan listrik ke dalam anggaran belanja OPD memang terhambat.

Pasalnya, seluruh anggaran belanja tersebut terkena refocusing untuk penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) yang berlangsung. ‘’Untuk belanja OPD memang terkena refocusing, j a d i priori-

tas dulu (yang dikerjakan).

Untuk mobil listrik (misalnya) kita masih ada beberapa tahapan pengembangan. Ini baru tahap pertama,’’ jelas Nuryanti, dikonfirmasi, Jumat (19/6).

Menurutnya, pengembangan tersebut merupakan aspek penting dalam produksi.

Khususnya untuk meningkatkan kualitas dan menurunkan harga jual ke depannya. ‘’Jadi sekarang ini sampai tiga bulan ke depan kita akan meluncurkan (versi) 0.2,’’ ujarnya.

Sampai saat ini NTB telah berhasil mengembangkan beberapa jenis kendaraan listrik. Diantaranya kendaraan

listrik roda empat dan tiga untuk mengangkut barang yang dikembangkan oleh IKM dan SMK di Lotim dan Lobar.

Serta kendaraan roda dua yang dikembangkan di UTS, Sumbawa. ‘’Untuk kendaraan listrik yang modelnya roda tiga dan roda empat spesifikasinya sudah ada di IKM dan sudah bisa semua (memproduksi),’’ jelas Nuryanti. Ke depan, pihaknya juga mengembangkan produksi suku cadang untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik tersebut.

Di sisi lain, pemasaran kendaraan listrik produksi NTB diproyeksikan melalui peran BUMD seperti Gerbang NTB Emas (GNE). Termasuk melalui belanja OPD jika alokasi anggaran sudah kembali normal.

Diterangkan, meski saat ini belum memiliki pasar

(Suara NTB/dok)

yang jelas pengembangan kendaraan listrik di NTB akan terus dilakukan. Mengingat pemetaan IKM dan SMK juga sduah dilakukan di beberapa lokasi, baik di Lombok maupun Sumbawa.

Dengan adanya IKM yang memproduksi suku cadang, pihaknya berharap kebutuhan-kebutuhan untuk kendaraan listrik tersebut bisa terpenuhi. Termasuk untuk menekan harga jual sehingga bisa lebih bersaing di pasaran.

Dicontohkan seperti kendaraan listrik roda tiga yang ditujukan sebagai kendaraan pengangkut penumpang yang dijual dengan harga Rp50 juta. Harga tersebut diakui masih cukup mahal, mengingat biaya produksi pertama. ‘’Kalau kita sudah bisa produksi dalam jumlah banyak, harga pasti bisa lebih murah,’’ pungkas Nuryanti. (bay)

Aktivitas Sosial Perlahan Pulih

Permintaan Daging di NTB Meningkat 15 Persen Mataram (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB mencatat adanya peningkatan permintaan daging sebesar 15 persen, belakangan ini. Hal tersebut dinilai menjadi salah satu tanda kembali normalnya aktivitas di masyarakat, khususnya untuk mempersiapkan kenormalan baru pascapandemi virus corona (Covid-19) ‘’Sekarang ini mulai meningkat di akhir bulan. Mungkin karena menjelang Idul Adha juga, mulai ada permintaan sejak (persiapan) diberlakukan new normal, sudah mulai banyak masyarakat yang ke pasar,’’ jelas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB,Ir.Hj. Budi Septiani yang dikonfirmasi, Jumat (19/6) di Mataram.

Diterangkan, selama pandemi berlangsung jumlah permintaan daging sempat menurun drastis. Terlihat

dari minimnya jumlah pengajuan pemotongan dan penutupan pasar-pasar hewan yang ada di NTB. Belakangan, pasar-pasar hewan tersebut mulai dibuka kembali dan pengajuan pemotongan mulai meningkat. ‘’Sudah mulai (normal). Karena saya melihat banyak rekomendasi yang sudah masuk.

Sampai Juni ini sudah hampi 10.865 yang dipotong (sejak Januari),’’ ujar Budi.

Jumlah tersebut ditambah dengan 4.000 pemotongan untuk pengiriman ke luar daerah. Di mana selama beberapa bulan terakhir sejak pandemi Covid-19 merebak, jumlah rekomendasi yang dikeluarkan sempat menurun drastis.

Yaitu 10 rekomendasi atau sekitar 150 ekor sapi yang dipotong setiap harinya.

Diterangkan, kebutuhan daging NTB adalah 62.659 ekor per tahun. Pulau Sumbawa menjadi pemasok daging sapi dengan hasil produksi

yang surplus, sedangkan Lombok masih defisit.

Kendati demikian, NTB selama ini memenuhi kebutuhan dari hasil produksi di Sumbawa tersebut. “Kemarin untuk sementara kita di Lombok bisa memenuhi (kebutuhan daging) dari produksi dalam daerah sendiri. Karena selama Covid ini konsumen berkurang, aktivitas pasar juga terbatas,’’ ujar Budi.

Walaupun permintaan daging sempat berkurang, namun ketersediaan daging di NTB dipastikan tetap tercukupi. Mengingat berkurangnya rekomendasi pemotongan tidak berpengaruh terhadap jumlah ternak sendiri. ‘’Jadi Covid ini tidak ada mempengaruhi ketersediaan daging, tapi (mempengaruhi permintaan),’’ jelas Budi. Dengan dibukanya kembali pasar hewan di beberapa kabupaten, diakui mempermudah penyediaan bahan baku daging di NTB. Di sisi lain, Budi menerang-

kan selama penutupan pasar ternak transaksi di NTB tetap berjalan. Khususnya melalui sistem on-line yang diterapkan masing-masing Disnakeswan di kabupaten. ‘’Jadi beberapa pasar seperti di Masbagik itu memberi alamat-alamat tempat sapi yang dijual.

Pembeli menghubungi nomor-nomor yang sudah ditetapkan dinas setempat,’’ jelasnya.

Dibukanya pasar ternak, dipastikan memenuhi standar pencegahan Covid-19. Diantaranya penyemprotan disinfektan, serta prosedur lainnya seperti menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. ‘’Kemarin kita sudah buka beberapa, tapi tetap memberlakukan protokol Covid,’’ pungkasnya. (bay)

Hj. Budi Septiani (Suara NTB/dok)

RADIO

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 20 Juni 2020

Ormas Islam NTB Tolak RUU HIP Dari Hal. 1 Serta munculnya resistensi warga negara terhadap RUU HIP, MUI NTB, Ormas Islam NTB, tokoh masyarakat dan tokoh agama menyatakan tujuh sikap.

Pertama, menolak dengan tegas pembahasan RUU HIP karena merupakan bentuk pengkhianatan terhadäp ideoiogi Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua, mendukung Maklumat MUI Pusat dan MUI Daerah se-Indonesia tentang penolakan RUU HIP. Ketiga, meminta secara tegas kepada Fraksi-Fraksi di DPR RI untuk tetap mengingat fakta sejarah kelam kemanusiaan yang dilakukan oleh Partai Komunis lndonesia (PKI) pada tahun 1948 dan pada tahun 1965 sebagai pijakan naluri dan logika dalam menyusun Undang-Undang.

Keempat, mendukung sepenuhnya keberadaan TNI sebagai penjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik indenesia (NKRI) sekaligus pengawal Pancasila. Karena itu, jika ternyata ada indikasi penyebaran paham komunis dengan berbagai cara, segera laporkan kepada markas TNI terdekat.

Kelima, mengimbau kepada semua warga negara/bangsa untuk memperkuat ukhuwah wathaniyah antara sesama anak bangsa. Dengan meneguhkan semangat kebangsaan dan penguatan karakter bangsa (nation character building) yang telah tercermin dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa.

Keenam, meminta dan mengimbau kepada umat Islam Indonesia agar tetap waspada dan selalu siap siaga terhadap penyebaran paham komunis dengan berbagai cara dan metode licik yang mereka lakukan saat ini. Dan ketujuh, mendesak Pemerintah, DPR RI

dan seluruh penanggung jawab negara untuk memastikan tidak ada lagi upaya dalam bentuk apapun yang bisa membuka ruang bagi komunisme untuk hidup di Indonesia.

Terpisah, Ketua MUI NTB, Prof. H. Saiful Muslim mengatakan sikap MUI dan seluruh Ormas Islan di NTB mendesak Pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan RUU HIP. “Kita mendesak itu dihentikan dibahas dan tak usah lagi diutak-atik itu.Karena bukan suka tidak suka, tetapi demi Indonesia, NKRI dan Pancasila,” katanya.

Ia mengatakan Pancasila sudah harga mati sebagai dasar dan ideologi NKRI. Pancasila merupakan kesepakatan para pendiri bangsa.

Siapapun yang memimpin negara ini tetap bertanggungjawab memelihara dan mempertahankan Pancasila, tak boleh diganggu gugat. ‘’Kok sekarang tiba-tiba ada yang mengusulkan dibuatkan UU. Dengan adanya UU maka Pancasila itu paling tidak sejajar dengan yang lain. Pancasila itu tak perlu diatur oleh UU. Karena dia merupakan kesepakatan para pendiri bangsa ini,’’ katanya.

Ia mengatakan RUU HIP merupakan inisiator DPR RI. Sehingga, pihaknya meminta DPR RI menghentikan pembahasan RUU tersebut.

Kemudian juga meminta Presiden supaya menyetop dan tidak menyetujui pembahasan RUU HIP. ‘’Dalam maklumat MUI Pusat ada penekanannya.

Kalau ini tidak dipertimbangkan oleh Presiden dan DPR maka kita akan melaksanakan semacam kegiatan bagaimana supaya itu dihentikan dibahas,’’ tandasnya. (nas)

Masuk 99 Top Nasional Dari Hal. 1 Berdasarkan pengumuman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), dua inovasi asal NTB yang masuk 99 Top Nasional. Yaitu, aplikasi “dr.

Sapto Anthro” Mudah Cepat dan Tepat untuk Penilaian dan Pemantauan Pertumbuhan Balita dari Lombok Barat. Sedangkan inovasi dari Kabupaten Bima adalah Gebrak Bimantika atau Gerakan Bersama Kabupaten Bima Anti Stunting, Kekurangan Gizi dan Anemia.

Hamdi mengatakan, ke depan inovasi di seluruh OPD Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota akan diintensifkan lagi. Sehingga lebih banyak inovasi pelayanan publik yang dapat berkompetisi di tingkat nasional. ‘’Karena memang saya yakin di setiap OPD dia berinovasi. Tinggal kita sekarang rajin menginventarisir inovasi-inovasi yang ada di OPD. Kita komunikasi dengan kabupaten/kota dan dinas-dinas,’’ ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB ini mengatakan, setiap OPD Pemprov selama beberapa tahun terakhir memang diharuskan membuat inovasi pelayanan publik. Ia memberikan contoh seperti di DKP NTB, ada inovasi Samsat Kapal Nelayan dan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi.

Kemudian di Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) ada inovasi irigasi tetes (drip irigation). Untuk menggerakkan OPD dalam berinovasi, menurut Hamdi, OPD harus rajin-rajin dikunjungi. Ia mengatakan, inovasi pelayanan publik juga akan berpengaruh terhadap grade suatu daerah. ‘’Semakin banyak inovasi, grade daerah kita akan tinggi,’’ tandasnya.

Kemen PANRB melalui Tim Panel Independen telah mengumumkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dan 15 Finalis Kelompok Khusus pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020. Seluruh inovasi terpilih tersebut dihasilkan melalui penilaian proposal oleh Tim Evaluasi yang selanjutnya dilakukan FGD Penentuan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dan 15 Finalis Kelompok Khusus oleh Tim Panel Independen KIPP 2020.

Rilis yang diterima Suara NTB, Jumat (19/6), inovasi terpilih itu tertuang pada Surat Pengumuman No: B/153/ PP.00.05/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dan 15 Finalis Kelompok Khusus Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN, dan BUMD Tahun 2020.

Instansi pemerintah yang berhasil masuk daftar Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 terdiri dari 11 kementerian, 9 lembaga, 9 pemerintah provinsi, 42 pemerintah kabupaten, dan 15 pe-

merintah kota. Sedangkan instansi pemerintah yang berhasil masuk daftar 15 Finalis Kelompok Khusus KIPP 2020 terdiri dari 1 kementerian, 1 lembaga, 3 pemerintah provinsi, 4 pemerintah kabupaten, 4 pemerintah kota, dan 1 BUMN. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa dibuka kesempatan untuk masyarakat memberikan opini, dukungan, atau keberatan terhadap seluruh inovasi pelayanan publik terpilih.

Keberatan bisa disampaikan dengan catatan bahwa yang diajukan wajib disertai bukti relevan yang dapat menjadi pertimbangan bagi Tim Panel Independen untuk mengeluarkan inovasi yang bersangkutan dari daftar Top 99 dan 15 Finalis Kelompok Khusus KIPP 2020. Tindak lanjut terhadap opini yang disampaikan masyarakat dapat dilakukan mulai 18 Juni 2020.

Pengajuan proposal inovasi pelayanan publik melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) berlangsung sejak tanggal 4 Maret hingga 10 Mei 2020. Jumlah proposal inovasi yang terdaftar di Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) berjumlah 3.059 inovasi.

Sebanyak 2.250 proposal inovasi yang terdiri dari 2.126 proposal Kelompok Umum, 33 proposal Kelompok Replikasi, dan 91 proposal Kelompok Khusus, berhasil lolos seleksi administrasi.

Seluruh proposal tersebut kemudian dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi dan dihasilkan 229 nominasi proposal Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dan 15 Finalis Kelompok Khusus KIPP 2020. Tim Evaluasi melakukan penilaian proposal dan menyerahkan hasil penilaian kepada Tim Panel Independen.

Pada rapat pleno tanggal 17 Juni 2020, Tim Panel Independen yang dipimpin Prof.

J.B Kristiadi memilih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dan 15 Finalis Kelompok Khusus KIPP 2020.

KIPP 2020 mengusung tema Transfer Pengetahuan untuk Percepatan Inovasi Pelayanan Publik dalam rangka Mendukung Terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Indonesia Maju. Berbeda dengan penyelenggaraan KIPP tahun sebelumnya, KIPP 2020 membagi peserta menjadi tiga kelompok, yaitu Kelompok Umum, Kelompok Replikasi dan Kelompok Khusus. Bagi Kelompok Umum dan Kelompok Replikasi akan menghasilkan Top 99 dan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020. Sedangkan bagi Kelompok Khusus, akan diperoleh 15 Finalis dan 5 Pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2020. (nas)

Halaman 11

117 Pejabat Pemprov NTB Dilantik secara Daring Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB kembali menyegarkan kinerja birokrasi dengan melakukan mutasi terhadap ratusan pejabat administrasi dan fungsional. Berbeda dari pelantikan biasanya, kali ini pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan melalui video conference, di ruang rapat utama, Kantor Gubernur NTB, Jumat (19/6).

Selain melalui daring, Sekda Provinsi NTB, Drs.H. Lalu Gita Ariadi, M.Si yang mewakili gubernur saat melantik para pejabat administrasi dan pejabat fungsional itu memilih tak melakukan proses seremoni berlamalama. Hal ini sesuai dengan protokol Covid-19 agar terhindar dari potensi penyebaran virus.

Dalam arahan singkatnya, Sekda NTB menyampaikan salam hormat Gubernur NTB kepada 104 pejabat administrasi dan 13 pejabat fungsional, ‘’Selamat melaksanakan tugas dan amanah yang dipercayakan, ini demi tugas percepatan mendukung perangkat daerah kita masing-masing dalam mewujudkan NTB gemilang, selamat bertugas,’’ ujarnya.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Kepala BKD NTB dan Asisten III Setda NTB. (r)

(Suara NTB/humasntb)

LANTIK - Sekda NTB, H. Lalu Gita Ariadi, melantik 117 pejabat administrasi dan pejabat fungsional, Jumat (19/6) kemarin.

Fitra Dorong APH Usut Belanja Hibah Rp85 Miliar Mataram (Suara NTB) – Selain temuan pada penggunaan hibah berupa barang. Pertanggungjawaban penggunaan alokasi anggaran hibah kepada organisasi masyarakat berupa uang senilai Rp127 miliar lebih pada APBD tahun 2019 juga ikut menjadi temuan BPK. Dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang diperoleh Suara NTB memperlihatkan dari total Rp127 miliar itu, pertanggungjawaban hibah yang sudah diterima Pemprov NTB baru senilai Rp31 miliar lebih. Sehingga masih ada realisasi belanja hibah senilai Rp85 miliar yang belum dilaporkan pertanggungjawaban penggunaannya.

Melihat besarnya nilai anggaran hibah yang yang tidak punya pertanggungjawaban penggunaan, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggraran (Fitra) NTB menilai bahwa temuan BPK tersebut bukan sekedar persoalan administratif, tetapi temuan serius yang perlu untuk ditindaklanjuti lebih dalam lagi.

“Ini temuan serius. Disaat anggaran puluhan miliar kemudian pertanggungjawabannya tidak jelas, saya kira itu bukanya hanya soal administrasi saja,” ujar Sekjen Fitra NTB, Ramli Ernanda, kepada Suara NTB, Jumat (19/6).

Ramli mengatakan, temuan anggaran hibah yang tidak punya pertanggungjawaban itu tidak hanya menjadi urusan DPRD untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Tapi menurut Ramli, Aparat Penegak Hukum (APH) perlu turun untuk mengusutnya.

Diketahui total alokasi belanja hibah pada APBD tahun 2019 sebesar Rp1,2 triliun lebih, yang terbagi menjadi dua yakni hibah berupa barang dan hibah uang kepada kelompok masyarakat. Selain te-

muan pada belanja hibah uang, belanja hibah barang juga ikut menjadi temuan BPK. Dalam LHP-nya, BPK memberikan beberapa catatan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban hibah tidak sesuai dengan ketentuan.

Pertama, pemberian hibah tidak didukung dengan proposal pengajuan dari kelompok penerima. Adapun jenis hibahnya yakni pembangunan rumah layak huni pada dinas perumahan dan permukiman (Perkim). Hibah traktor, cangkul, sabit, linggis, arco, kendaraan roda tiga, mesin perontok padi pada dinas pertanian dan perkebunan.

Temuan kedua, yakni penerima hibah tidak ditetapkan dengan keputusan Gubernur berupa hibah barang, pem-

NTB Perpanjang Status Darurat Bencana Covid-19 Dari Hal. 1 Gugus Tugas mencatat jumlah kasus terkonfirmasi positif di NTB hingga Kamis (18/6) sudah menembus 1.022 orang. Dengan rincian 695 pasien sudah sembuh dan 284 orang masih dirawat. Selain itu, sebanyak 43 pasien positif Covid-19 di NTB meninggal dunia.

Dari 10 kabupaten/kota di NTB, Lombok Utara dan Kota Bima jumlah kasus positif

sudah nol. Sedangkan di kabupaten/kota lainnya masih ditemukan kasus positif. Kasus positif terbanyak masih berada di Kota Mataram sebanyak 154 orang, Lombok Barat 59 orang, Lombok Tengah 20 orang, Lombok Timur 15 orang. Kemudian Sumbawa Barat 10 orang, Sumbawa 9 orang, Dompu 5 orang dan Bima 1 orang.

Terhadap dua kabupaten/ kota yang kasus positif Covid19 sudah nol. Gita berharap

Pemda terus dapat menjaganya. Pemda diminta jangan lengah dengan kondisi yang ada saat ini. Supaya tak terjadi lagi lonjakan kasus. ‘’Tempo hari pernah ada, pagi kita deklarasikan kosong, sore ada lagi (penambahan kasus). Ini kita lihat konsistensi. Memang beberapa daerah itu menunjukkan gejala penuntasan. Kalau itu, bisa kita melakukan langkah-langkah recovery selanjutnya,’’ tandas Sekda. (nas)

Kompak, Kunci Sukses Distribusi JPS Gemilang Tahap II Dari Hal. 1 Bahkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah,SE.M.Sc, menekankan supaya produkproduk yang disediakan dalam JPS Gemilang tahap III tersebut merupakan produk yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. ‘’Kita jangan terlena dengan tahapaan penyelenggaraan JPS tahap I dan II. Tetapi harus mengawal tahap III lebih baik,’’ gubernur didampingi Wakil Gubernur (Wagub), Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah saat Rapat Evaluasi JPS Tahap II dan persiapan JPS III di Mataram belum lama ini.

Menurutnya, Pemprov NTB harus mengevaluasi kekurangan dan kelebihan pada tahapan penyelenggaraan JPS Gemilang tahap II yang telah tuntas 100 persen penyalurannya.

Gubernur juga meminta agar melibatkan banyak UKM dan IKM lokal di NTB. Sehingga produk yang diberikan juga lebih bervariasi dengan hasil produk yang banyak melibatkan masyarakat untuk bekerja.

Keterlibatan UKM dan IKM di JPS Gemilang tahap I dan II, dinilainya, sudah mampu melatih mereka untuk terus menyiapkan produk yang berstandar untuk dipasarkan secara umum.

Senada dengan gubernur, Wagub menegaskan semangat awal pemberdayaan UKM dan IKM merupakan roh dari JPS Gemilang ini. ‘’Tentunya UKM maupun IKM ini yang akan banyak melibatkan masyarakat untuk menggerakan ekonomi kita,’’ kata Wagub Rohmi.

Pandemi Covid-19 memberikan sisi positif kepada masyarakat kita. Di samping mengajarkan untuk terapkan berperilaku sehat, namun membangkitkan pemberdayaan UKM/IKM disisi ekonomi. ‘’Ini yang harus benarbenar dimanfaatkan,’’ katanya.

Wagub mememinta agar penyaluran JPS Gemilang tahap III, dipersiapkan dan direncanakan dengan matang sebelum disalurkan kepada masyarakat. Sebelumnya, Asisten II Setda Provinsi NTB, Ir.H Ridwan Syah, M.Sc mema-

parkan tentang penyaluran JPS tahap II yang sudah berjalan lancar.

Pembagian wilayah kerja OPD untuk mengawal dan bertanggungjawab terhadap penyaluran JPS di Kabupaten/Kota se-NTB telah berjalan lancar dan efektif, sehingga semua persoalan dan kendala dapat dihindari. ‘’Rencananya melihat kebutuhan masyarakat, ada beberapa produk yang nantinya diganti, namun akan dilihat situasi dan keadaan produk tersebut. Baik itu ketersediaan dan kebutuhan masyarakat, sehingga lebih bervariasi,’’ katanya.

Persiapan tahapan proses JPS Gemilang tahap III akan terus dikoordinasikan dengan berbagai rakor dan evaluasi, sehingga menghasilkan keputusan yang matang sebelum didistribusikan.

Keberhasilan penyaluran JPS tahap II ini tentu berkat kerjasama yang baik antara OPD Lingkup Pemprov, Kab/ Kota, TNI, Polri dan Kejaksaan, termasuk juga dengan para Mitra dan UKM/IKM serta para pihak lainnya. (r)

Masjid Hubbul Wathan IC Raih Penghargaan sebagai Masjid Teladan 2020 Dari Hal. 1 Dengan munculnya Masjid Hubbul Wathan sebagai juara pertama di ajang Penghargaan Masjid Teladan 2020 oleh BNI Syariah, maka ini akan menjadi pemicu semangat untuk meningkatkan kerja agar lebih baik lagi.

Ilham mengatakan, Lomba Masjid Teladan Tahun 2020 ini diikuti oleh 381 Masjid Raya, Agung, Jami’, dan masjid di tempat publik se-Indonesia. Jenis penilaian meliputi administrasi masjid dan manajemen masjid. ‘’Untuk manajemen masjid itu sendiri ada beberapa kriteria yang dinilai oleh juri. Seperti

manajemen pemberdayaan masjid, manajemen pengelolaan aset masjid, manjemen keuangan masjid, dan manajemen fundrising masjid,’’ terang Ilham.

Adapun seremoni penyerahan piala atau reward akan diumumkan kemudian hari karena harus menyesuaikan dengan protokol Covid-19. (r)

buatan MCK, pengadaan alak kesehatan klinik pada dinas kesehatan, perbuatan bale pertunjukan, gerbang desa, penataan obyek wisata, pengadaan barang pengangkut sampah pada dinas pariwisata.

Temuan ketiga adalah penerima hibah tidak dituangkan dalam NPHD (Naskah Perjan-

jian Hibah Daerah) yang berupa peningkatan jalan lingkungan, pada dinas pertanian dan perkebunan, pengadaan mobil ambulance pada Dikes, pengadaan grobak usaha, mesin kompresor, depot air isi ulang, Pertamini, mesin fotocopy, kendaraan roda tiga pada dinas perdagangan dan Dinas Pariwisata. (ndi)

Komunitas Nol Sampah Inisiasi Gerakan ’’Rampok’’ Kresek Dari Hal. 1 Kadang kalau dipegang, warna plastiknya menempel di tangan. Jika kantong plastik itu dipakai membungkus makanan maka dampaknya diduga bisa menyebabkan kanker dan impotensi pada laki-laki. ‘’Makanya kami dorong NTB, selain pengurangan sampah plastik itu. Mereka juga harus punya regulasi soal pengurangan sampah plastik,’’ katanya.

Memang, kata Hermawan, NTB sudah punya Perda Pengelolaan Sampah di tingkat provinsi. Tetapi harus ada Pergubnya yang mengatur secara lebih detail lagi. Ia mengatakan baru DKI Jakarta dan Bali yang sudah punya Pergub soal pengendalian sampah plastik.

Mulai 1 Juli mendatang, DKI melarang toko menyediakan kantong plastik gratis.

Jika ada toko yang tetap menyediakan kantong plastik gratis, maka akan kena denda Rp5 juta. Jika mereka melakukan pelanggaran lagi maka dendanya menjadi Rp10 juta. ‘’Kalau di Bali ada Pergub juga. Kalau di NTB belum ada.

Tapi seharusnya berani mereka. Karena Bali itu kenapa ada Pergub, Perbup dan Perwal.

Karena pantainya sudah tercemar sampah plastik. Berdasarkan data, kalau wisatawan mau menyelam di

laut mereka geser ke timur, Lombok, Sumbawa, Komodo, Alor,’’ katanya.

Dulunya wisatawan yang berkunjung ke Bali menghabiskan waktu selama seminggu. Tiga hari berwisata untuk melihat budaya Bali dan tiga hari berwisata ke pantai.

Namun sekarang, karena lautnya sudah tercemar sampah plastik, wisatawan bergeser ke timur seperti NTB dan NTT. ‘’Kalau NTB tidak melakukan itu, bisa menjadi ancaman serius untuk NTB. Kami ikut bersih-bersih di Pantai Tanjung Bias. Banyak sampah plastik, yang banyak itu sedotan dan cotton bud. Ada kasus, ada penyelam kemudian dia melihat ada kuda laut memegang cotton bud di salah satu perairan di NTB,” katanya.

Hermawan mengatakan, pentingnya gerakan pengurangan sampah plastik di NTB. Karena industri daur ulang belum banyak di NTB. Kalau di Jawa, banyak industri daur ulang sampah plastik. Dan sampah plastik dibeli dengan harga Rp700 per Kg. Namun di NTB, pabrik daur ulang sampah plastik belum ada.

Jika dikirim ke Jawa, maka lebih mahal ongkosnya, karena mencapai Rp1.500 per Kg. ‘’Sehingga tidak bisa. Dulu ada janji dari pemerintah kantong kresek dibuat jadi campuran aspal. Tapi nggak jalan,’’ pungkasnya. (nas)

Soroti Kasus Narkoba Dari Hal. 1 ‘’Banyaknya generasi muda yang menjadi korban Narkoba harus menjadi atensi kita bersama. Sangat memprihatinkan sekali jika yang masih muda-muda ini terlibat Narkoba,’’ ujarnya dengan nada prihatin saat menerima silaturahmi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham NTB, Andi Dahrif Rafied, di Ruang Kerja Gubernur Jumat (19/6).

Gubernur berharap agar persoalan penggunaan Narkoba di dalam Lapas harus menjadi perhatian serius untuk diberi pembinaan dan mulai dipikirkan juga tempat rehabilitasi pengguna Narkoba di NTB. Berdasarkan laporan dan data dari BNN, tidak sedikit dari tahanan Narkoba, bukannya berhenti saat keluar dari Lapas. Tapi justru mengulangi perbuatannnya, malah tetap menjadi pemakai dan pecandu Narkoba. ‘’Apalagi hampir 60 persen di NTB Lapas dipenuhi pengguna Narkoba. Dari 2.700 penghuni Lapas, sebanyak 1.250 adalah pengguna Narkoba,’’ ungkapDr. Zul. ‘’Tentu ini harus dicegah dan menjadi tugas kita semua untuk menyelamatkan generasi muda sebagai penerus bangsa,’’ tegasnya.

Karena itu, gubernur mengajak semua pihak untuk terus membangun komunikasi dan sinergi membangun daerah.

Menurutnya, Forkompimda NTB terus membangun komunikasi dan kebersamaan di setiap kegiatan. ‘’Kebersamaan itu meruntuhkan sekat. Sehingga setiap program pembangunan dan permasalahan dapat diselesaikan dengan kekompakan dan kebersaman,’’ katanya.

Gubernur juga mengingatkan agar warga binaan di Lapas bersama pegawai Lapas untuk tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. ‘’Di Lapas juga tetap disosialisasikan memasuki new normal, agar mematuhi protokol kesehatan memutus mata rantai penyebaran Covid-19,’’ ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) NTB Kemenkumham Andi Dahrif Rafied, berjanji akan terus membangun sinergi dan kebersamaan untuk mensukseskan pembangunan daerah. Banyak yang telah disinergikan bersama Pemprov NTB. Termasuk ada 60 orang warga binaan yang mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Nakertrans NTB. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 20 Juni 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Lahan Proyek SPAM Ai Ngelar Sedang Dihitung (Suara NTB/ist)

DIAMANKAN - Kedua terduga pelaku transaksi narkoba pada saat diamankan beserta satu poket sabu siap edar dengan berat sekitar 0,22 gramdi Mapolres KSB.

Hendak Transaksi Sabu, Pelajar Diciduk Polisi Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Sumbawa Barat, mengamankan seorang pelajar saat melakukan transaksi sabu di halaman masjid Agung Darussalam (komplek KTC). Pelaku yang diketahui berinisial RJH (16) warga kecamatan Brang Rea tidak berkutik lantaran tertangkap basah saat bertransaksi.

“Pelaku berhasil kita tangkap pada saat melakukan transaksi barang haram tersebut di halaman Masjid Agung Darussalam. Sementara dari tangan pelaku, kita berhasil amankan satu poket sabu siap edar dengan berat sekitar 0,22 gram,” ujar Kapolres Sumbawa Barat melalui Kasat Narkoba IPTU Budiman Perangin Angin SH, kepada Suara NTB, Jumat (19/6).

Penangkapan terhadap pelaku, berawal dari informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di lokasi tersebut. Petugas yang sudah mengintai sejak lama, langsung mengikuti untuk dilakukan penangkapan. Pelaku juga terindikasi sebagai pengedar barang haram tersebut di kalangan pelajar.

Sementara, hasil keterangan dari pelaku barang haram tersebut diberikan oleh A alias Banteng dan saat ini masih terus dilakukan pengejaran. “Hasil pengakuan pelaku, sabu tersebut berasal dari A alias Banteng dan saat ini masih kami lakukan pengejaran,” ungkapnya.

Penangkapan terhadap pelaku merupakan kasus kesekian kalinya yang berhasil terungkap. Sementara itu, berdasarkan hasil pengakuan pelaku, barang haram ini diberikan oleh A untuk di jual ke temannya sesama pelajar. Pihaknya juga masih terus mendalami tersangka lain dalam kasus tersebut dengan harapan bandar besarnya bisa segera ditangkap. Sehingga kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres setempat bisa ditekan.

Selain barang bukti sabu, pihaknya juga mendapatkan barang bukti lain berupa uang tunai dan alat hisap. “Karena pelakunya masih di bawah umur, maka kita juga akan meminta pertimbangan dari LPA dan Bapas Sumbawa,” sebutnya.

Dirinya juga akan terus mengatensi merebaknya kasus ini di awal tahun 2020 dengan tetap menghimbau kepada orang tua untuk mengawasi pergaulan putra-putrinya. Karena pereradaran barang haram di KSB sudah cukup memperhatinkan karena kasus ini juga menyasar para pelajar di tingkat SMP. “Narkoba ini tetap akan menjadi atensi kami, kami juga meminta kepada orang tua untuk mengawasi anaknya. Sehingga kasus penyalahgunaan narkoba bisa semakin ditekan di KSB, “ tandasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengadaan tanah untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ai Ngelar Kabupaten Sumbawa masih berproses. Saat ini tim appraisal sedang melakukan penaksiran harga tanah milik masyarakat yang terkena dampak.

“Untuk yang tanah masyarakat kita fokus untuk penyelesaian pembayaran ganti rugi, dan sekarang prosesnya dalam tahapan penilaian appraisal. Jadi dokumen data kepemilikan tanah pada prinsipnya sudah kami koordinasi dengan appraisal. Tinggal sekarang proses penilaiannya sedang dilakukan,” kata Kabag Pertanahan Setda Sumbawa melalui Kasubbag Pengadaan Tanah, Surbini, S.E, Jumat (19/6).

Dijelaskannya, tanah yang dibebaskan ini untuk jalur pipa dan semacam penampung di

sumber air. Wilayah tanah masuk dalam 2 kecamatan. Yakni di Dusun Kalimango, Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu dan Dusun Selang Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes. Total panjang tanah yang dilalui sekitar 8,4 kilometer.

Terdiri atas Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) 5,4 kilometer. Kemudian tanah masyarakat lebih kurang 3 kilometer dengan lebar 3 meter.

Di mana total luas tanah hasil pengukuran lebih kurang 85 are.

Adapun jumlah pemilik lahan 30 orang dan 39 bidang tanah.

Pihaknya berharap proses penilaian berjalan sesuai rencana dan hasilnya diterima akhir Juni ini. Dengan demikian, pihaknya akan mengumpulkan kembali masyarakat pemilik tanah untuk melakukan musyawarah terkait bentuk dan besar ganti kerugian. “Nanti di dalam pertemuan itu kita sampaikan hasil appraisal kepada masing-masing masyarakat. Sehingga masyrakat tahu berapa nilai tanahmnya, nilai pohonnya yang terkena.

Karena kondisi ini juga sangat mendesak di lapangan. Di satu

sisi proyek ini harus segera jalan, di sisi yang lain tanah masyarakat harus segera kami bebaskan. Sehingga pembangunan SPAM Ai Ngelar ini dapat berjalan sesuai yang kita harapkan,” terangnya.

Sebelumnya, lanjutnya, terkait pengadaan tanah untuk pembangunan SPAM Ai Ngelar, sudah dilakukan pertemuan yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Peserta dalam pertemuan adalah pemilik tanah, Kades Kerekeh, Kades Mokong, Camat Unter Iwes, Camat Moyo Hulu, Bappeda, Dinas PRKP, Bagian Pembangunan, Bagian Pertanahan, BWS NT-I, BPN, KPH Batulanteh, dan tim supervise dari Kejaksaan dan Kepolisian.

(Suara NTB/dok)

Surbini Pertemuan ini merupkan tindaklanjut dari kegiatan sebelumnya seperti identifikasi awal data pemilik tanah, inventarisasi dan pengukuran tanah milik masyarakat. (ind)

KSB Pertimbangkan Perpanjangan Pemberian Bansos

(Ist/dokpim ksb)

PRESENTASI - Bupati KSB, H. W. Musyafirin mendengar presentasi pihak pelaksana pembangunan bendungan Tiu Suntuk.

Bupati Minta Masyarakat Dukung Proyek Bendungan Tiu Suntuk Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabuoaten Sumbawa Barat (KSB), HW. Musyafirin meminta kepada masyarakat agar mendukung penuh proses pembangunan

Tiu Suntuk. Terutama oleh warga masyarakat kecamatan Brang Rea, lokasi mega bendungan itu dibangun.

“Saya mohon doa semua masyarakat agar proses pembangunan bendungan ini berjalan lancar,” kata bupati saat meninjau pembangunan bendungan Tiu Suntuk di desa Mujahidin, kecamatan Brang Ene, Jumat (19/6).

Menurut bupati, keberadaan bendungan Tiu Suntuk nantinya akan banyak memberi dampak positif bagi masyarakat. Sesuai rencana, bendungan raksasa kedua di KSB yang dibangun mengggunakan dana APBN itu diproyeksi memiliki sejumlah fungsi. Diantaranya untuk mereduksi potensi banjir hingga 66 persen, suplai air irigasi untuk sekitar 1.743 hektar lahan prtanian, sebagai suplai air baku (air bersih) bagi masyarakat, hingga memiliki potensi pengembangan energi listrik tenaga air hingga 810 Kwh. “Bayangkan dengan satu fasilitas itu kita dapat banyak manfaat. Karena itu kita wajib mendukungnya,” tegasnya.

Bupati memang memiliki alasan kuat meminta dukungan masyarakat agar proses pembangunan bendungan Tiu Suntuk ini berjalan lancar. Selain manfaatnya, bendungan itu didapatkan KSB secara ‘gratis’. Berbeda dengan bendungan Bintang Bano di kecamatan Brang Rea yang pembiayaannya baru diambil alih oleh pemerintah pusat di tengan jalan. Tiu Suntuk yang diperjuangkan Pemda KSB sejak tahun 2016 lalu itu sejak awal pengerjaannya menggunakan APBN. Di mana ditaksir biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh fasilitas bendungan mencpai sekitar Rp1,3 triliun lebih. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat, tidak akan memperpanjang pemberian program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat yang terdampak corona virus disease (Covid-19).

Sebab anggaran yang disiapkan untuk penanganan dampak sosial sebesar Rp20 miliar selama tiga bulan (April-Juni).

Jika diperpanjang maka anggaran yang ada saat ini tidak akan bisa cukup.

“Anggaran yang kita siapkan untuk pengaman sosial sebesar Rp20 miliar dan saat ini sudah terpakai sebesar Rp14, 7 miliar untuk tiga bulan. Jika kita perpanjang masa pemberian bansos, tentu anggarannya kita akan cukup belum lagi kebutuhan yang lain,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sumbawa Barat, Nurdin Rahman SE, kepada Suara NTB, Jumat (19/6).

Diakuinya, persoalan sosial dan ekonomi masyarakat harus bisa menjadi prioritas utama untuk ditangani. Ada beberapa alasan terkait hal tersebut, salah satunya kondisi ekonomi masyarakat yang lumpuh karena daya beli yang sangat kurang.

Karenanya, anggaran untuk penanganan dampak itu harus disiapkan secara matang supaya tidak menimbulkan

masalah. Tetapi jika diminta untuk diperpanjang masa pemberian bantuan sosial (Bansos) maka anggarannya tidak akan cukup. Karena anggaran untuk JPS yang tersisa saat ini tinggal Rp6 miliar dari jumlah penerima bantuan yang mencapai 10.325 keluarga. ”Anggarannya kita hanya kuat selama tiga bulan, jika pemberian bansos diperpanjang kita juga terpaksa melakukan refocusing lagi,” sebutnya.

Meski demikian, pihaknya tetap akan berupaya supaya ekonomi masyarakat dengan program yang ada tetap terjaga. Jika tidak dikhawatirkan akan berdampak pada masalah yang lain dan penanganannya juga akan lebih rumit daripada penanganan covid-19 itu sendiri. Tetapi jika pandemi berakhir di bulan Desember, maka Pemkab mengaku sudah kehabisan anggaran untuk menangani masalah tersebut. Untuk itu, pengawasan maksimal sejumlah pintu masuk ke KSB harus dilakukan secara intens untuk menekan munculnya kasus baru.

“Kita tidak tau kapan pandemi covid-19 ini berakhir, tetapi kami berharap supaya segera. Sehingga kita tidak kelabakan di pembiayaan untuk bantuan sosial masyarakat karena anggarannya yang terkuras,” tukasnya. (ils)

Polisi Sita 22,64 Gram Sabu Dompu (Suara NTB) – Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, kembali mengungkap jaringan pengedar narkotika jenis sabu. Kali ini, Kamis (18/6) Pukul 18.20 Wita giliran AH (42). Dari tangan pria asal Desa Simpasai Bima itu, disita 22,64 gram barang haram tersebut.

Kasat Narkoba Polres Dompu, Iptu Tamrin, S. Sos., melalui Paur Subbag Humas Aiptu Hujaifah menjelaskan, tertangkapnya AH di Jalan Lintas Desa Rababaka tepatnya samping Wisma Terpijar buah dari tindak lanjut polisi atas informasi warga. Terkait akan dilakukannya transaksi sabu-sabu oleh sejumlah pemuda.

Informasi yang diproleh lantas dikoordinasikan bersama pimpinan, hingga turun perintah penangkapan dengan mengutaman keselamat dan menghindari tindakan arogansi. “Merespon perintah itu anggota kemudian terjun ke lapangan untuk pengintaian,” ungkapnya.

Proses pembuktian informasi yang diterima ini tidak memakan waktu yang cukup lama.

Begitu melihat pria dengan gerak gerik mencurigakan, tim khusus dibawah kendali Aipda Yusuf, SH., langsung melakukan penyergapan.

Selain menemukan 30 poket sabu dengan berat bruto 22,64 gram, sejumlah alat bukti berupa barang bawaan turut disita polisi. Antara lain 1 buah hendpon, 1 buah tas dan 1 unit kendaraan Vixion tanpa nopol.

Berbekal temuan yang disaksikan warga sekitar dan pemerintan Desa Matua itu, AH kemudian digiring ke Mapolres Dompu untuk proses hukum lebih lanjut. Termasuk pengembangan guna mengungkap jaringan pengedar lain yang masih berkeliaran bebas di wilayah ini. “Pelaku beserta barang bukti sudah dibawa ke mapolres. Ia dijerat pasal 112 ayat KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/Polres Dompu)

TERDUGA – AH (42) terduga jaringan pengedar sabu diamankan polisi, Jumat (19/6).