Edisi Senin 20 Juli 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 20 JULI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 110TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Seleksi SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September - Oktober (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) memberikan kepastian bahwa Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dalam seleksi CPNS untuk formasi tahun 2019 akan segera dilaksanakan pada September - Oktober mendatang. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah diminta untuk melanjutkan pelaksanaan SKB. Pelaksanaan SKB memperhatikan dan mematuhi peraturan/pedoman terkait kriteria dan persyaratan perjalanan yang telah ditetapkan. Peserta dengan suhu tubuh badan di atas 37,3

Muhammad Nasir

derajat celcius tetap diperbolehkan ikut SKB. ‘’Bagi peserta dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat celcius, tetap dapat mengikuti SKB yang ditangani oleh petugas khusus dan ruang seleksi khusus,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

NTB, Drs. Muhammad Nasir di Mataram, Sabtu (18/7) kemarin setelah mendapatkan informasi dari Kemen PANRB. Kepastian pelaksanaan SKB CPNS 2019 sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tertanggal 16 Juli 2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pusat dan Daerah serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai rencana pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019.

Dalam surat bernomor B:611/M.SM.01.00/2020

tersebut, pemerintah melalui Kemen PANRB akan melakukan langkah-langkah antisipasi untuk pelaksanaan SKB. Adapun pelaksanaan SKB akan terbagi dalam tiga jadwal kegiatan. Pertama, pelaksanaan SKB dengan Computer Assisted Test (CAT) yang dijadwalkan pada September hingga Oktober 2020.

Kedua, bagi instansi yang melaksanakan SKB tambahan selain dengan CAT, maka waktu dan teknis pelaksanaannya diatur oleh masingmasing instansi yang telah memiliki persetujuan dan dilaksanakan dalam kurun

Drs. Tri Budiprayitno, M. Si menyebutkan, 18 anggotanya yang dinyatakan reaktif diistirahatkan sementara untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. ‘’Iya, isolasi mandiri dulu,’’ kata Tri dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (18/7).

Untuk mengatasi kekurangan personel yang diterjunkan ke lapangan. Tri mengatakan, pihaknya mengoptimalkan anggota yang ada. ‘’(Kita) optimalkan anggota yang ada, melakukan perput-

aran tugas patroli,’’ jelasnya.

Ia berharap masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol Covid-19. Yakni, tetap menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Seperti ketika ke pasar, tempat-tempat keramaian dan lainnya. Dengan tetap menggunakan masker, maka akan melindungi diri sendiri dan orang lain dari penularan virus Corona.

Pada Sabtu (18/7), Satpol PP melakukan pengawasan

dan pemantauan pelaksanaan protokol Covid-19 di pusat perbelanjaan yang berada di wilayah Cakranegara.

Kemudian memberikan imbauan kepada masyarakat pengguna jalan yang ada di seputaran Cakranegara.

Fakta di lapangan, tingkat kesadaran masyarakat sekarang cukup tinggi. Terbukti dari hasil pemantauan di lapangan terutama terhadap pengguna jalan Bersambung ke hal 7

gahan penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan daerah. Protokol kesehatan terbaru yang wajib diikuti tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dengan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020.

Terkait dengan rencana jadwal pelaksanaan SKB yang telah disebutkan di atas, dapat dilakukan penyesuaian hingga penundaan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah Bersambung ke hal 7

NTB akan Miliki Dua Pabrik Pengolahan Limbah Medis

18 Anggota Satpol PP NTB Dinyatakan Reaktif Mataram (Suara NTB) Sebanyak 18 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB dinyatakan reaktif setelah dilakukan rapid test atau tes cepat. Selama beberapa pekan terakhir, Satpol PP NTB aktif turun ke pasarpasar, pusat perbelanjaan, pusat keramaian dan destinasi-destinasi wisata untuk mengawasi penegakan protokol Covid-19.

Kepala Satpol PP NTB,

waktu September hingga Oktober 2020. Terakhir, pengolahan dan pengumuman hasil seleksi dijadwalkan dilakukan pada akhir Oktober 2020.

Di awal tahun 2020, seleksi CPNS tahun anggaran 2019 telah sampai pada tahap seleksi kompetensi dasar (SKD).

Namun, karena adanya pandemi Covid-19 pada Maret 2020 di Indonesia hingga saat ini mengakibatkan penundaan penyelenggaraan SKB. Nasir mengatakan, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menekankan seluruh pelaksanaan SKB wajib memperhatikan pedoman dan/atau protokol pence-

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyiapkan lahan seluas 150 hektare di Hutan Lemer Sekotong, Lombok Barat sebagai kawasan industri pengolahan sampah. Tahun ini telah dimulai pembangunan pabrik limbah medis bantuan Pemerintah Pusat yang nantinya akan dikelola oleh investor.

Selain itu, investor juga akan membangun satu pabrik pengolahan limbah medis di lokasi yang sama. Sehingga, NTB akan memiliki dua pabrik pengolahan limbah medis.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si mengatakan, semula pabrik limbah medis akan dibangun di kawasan Hutan Rincung. Namun karena ada protes warga, Madani Mukarom sehingga dipindah ke kawasan Hutan Lemer, Sekotong.

Bersambung ke hal 7

Desa BISA, Terobosan Majukan Wisata di Tengah Pandemi DESA wisata akan kembali ramai dikunjungi, jika pengelola mampu memberikan rasa aman dan sehat kepada para wisatawan. Karena itu, program Desa Bersih, Indah, Sehat dan Aman (BISA) yang didorong oleh Kementeri-

TO K O H

an Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) harus diperjuangkan dan didukung karena menjadi kebutuhan pariwisata di masa yang akan datang.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat melaunching Desa Wisata dan Program BISA di Dermaga Tawun, Desa Sekotong

Barat, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu (18/7). ‘’ Pariwisata yang kita perjuangkan tidak bisa dipisahkan dengan konsep sehat dan aman. Tidak hanya wisata indah dan bersih saja,’’ ujar Wagub.

Wagub berpesan juga agar pembangunan destinasi wisata di Kabupaten Lombok Barat harus mengutamakan dan sejalan dengan kelestarian alam. ‘’Jangan

sampai membangun namun tidak memperhatikan kelestarian alam,’’ pesannya.

Selain itu, Rohmi juga menekankan pentingnya disiplin protokol Covid-19 sebagai syarat hidup aman dan produktif di masa pandemi. Daerah wisata harus patuh terhadap protokol Covid-19. ‘’Kita tidak boleh bosan dengan Protokol Covid-19.

Bersambung ke hal 7

Kreatif Park untuk Tenun NTB PENGEMBANGAN tenun sebagai bagian usaha kreatif di NTB menjadi perhatian pemerintah pusat.

Terutama untuk mengedepankan kembali salah satu ikon pariwisata NTB tersebut. Untuk itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI menyusun rencana pembangunan Kreatif Park Harry Santoso sebagai lokasi khusus untuk Sungkary Bersambung ke hal 7

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/bay)

SETIDAKNYA 1,243 KK penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD tercatat dobel menerima bantuan Covid19. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, sebanyak 1.243 KK penerima BLT DD yang dicoret karena tercatat juga menerima bantuan lainnya dari pemerintah. ‘’Data (penerima) yang dobel dicoret. Kalau sudah ada yang karuan menerima BLT, BST (Bantuan Sosial Tunai), H. Ashari Bersambung ke hal 7

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/dok)

Penerima BLT DD Dicoret

BISA - Wagub NTB bersama Bupati Lobar, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf, saat launching Program Gerakan BISA di Dermaga Tawun, Desa Sekotong Barat, Lobar.

Kapasitas Ruang Rawat Mulai Limit

Tujuh Persen Pasien Covid-19 Gejala Berat Mataram (Suara NTB) Jumlah kasus gejala berat untuk pasien virus Corona (Covid-19) di NTB tercatat mencapai 7 persen. Pasienpasien tersebut antara lain tersebar di Kota Mataram dan Lombok Barat yang sampai saat ini masih menjadi wilayah dengan angka penula-

ran tertinggi di NTB. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, menerangkan persentase kasus berat tersebut belakangan mempengaruhi kapasitas ruang rawat intensif yang ada. Di mana jumlah pasien dengan gejala cukup berat melampaui jumlah ru-

ang rawat yang dipersiapkan di Kota Mataram dan Lombok Barat. ‘’Kalau kita secara keseluruhan di NTB cukup. Cuma untuk Kota Mataram dan Lombok Barat karena jumlah kasusnya naik terus (ruang rawat) itu jadi kurang,’’ ujars Eka saat dikonfirmasi, Ming-

gu (19/7) di Mataram. Untuk menanggulangi hal tersebut, pihaknya akan segera menambah dua rumah sakit darurat dan mengubah pola rujukan pasien Covid-19.

Pengoperasian rumah sakit darurat dan penerapan pola rujukan baru tersebut ditargetkan terlaksana paling lam-

bat minggu depan. ‘’Kita menambah rumah sakit darurat ada yang di Wisma Tambora dan di Seganteng. Sistemnya juga penjenjangan pasien kita ubah. Karena sekarang pasien berat itu mulai banyak. Tadinya 5 persen, sekarang 7 persen,’’ sebut Eka. Bersambung ke hal 7

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 20 Juli 2020

Halaman 2

Kerjasama Dinas Pertanian Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Pedagang Hewan Kurban Wajib Taati Protokol Kesehatan Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Sejumlah pedagang hewan kurban di Kota Mataram diperiksa. Pemeriksaan difokuskan pada kedisiplinan pedagang menerapkan protokol kesehatan. Hal ini mengantisipasi penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli menyampaikan, bidang peternakan dibantu mahasiswa kedokteran hewan sudah turun mengecek lokasi penjualan hewan kurban serta kendala dihadapi. Pedagang hewan kurban ditekankan untuk mentaati protokol kesehatan Covid-19. Misalnya, den-

gan menyiapkan tempat cuci tangan. Pemiliknya wajib menggunakan masker.

“Yang tidak mengikuti protokol kesehatan kita tidak kasih jualan,” tegas Mutawalli dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Kendala dihadapi biasanya pedagang sudah menyewa lahan. Jika kondisi seperti ini tidak bisa diintervensi. Namun, pihaknya tetap memaksa pedagang hewan kurban minimal membuat tempat cuci tangan dan menggunakan masker.

Dikatakan Mutawalli, rata – rata pedagang disiplin mengenakan masker, tetapi tempat cuci tangan tidak disediakan.

Untuk memaksimalkan pengawasan, pihaknya membagi tim di tiap kecamatan. “Mungkin di satu kecamatan ada delapan orang,” tandasnya.

Dia menggambarkan kebutuhan hewan kurban berdasarkan pengalaman sebelumnya mencapai 3 ribu ekor. Melihat situasi ekonomi diprediks terjadi penurunan sekitar 10-20 persen. Paling tidak sebut Mutawalli, kebutuhan sapi 500 – 600 ekor dan kambing 2 ribu ekor.

Sejauh ini, stok hewan kurban masih tersedia. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan peternak di Pulau Lombok. Terkait pengiriman

sapi ke luar daerah tidak berpengaruh terhadap kebutuhan sapi di Mataram. “Itu sapi dari Sumbawa. Kalau di sini tidak ada,” akunya.

Menurutnya, yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah kedisiplinan pedagang maupun pengunjung di Pasar Hewan Selagalas menerapkan protokol Covid-19. Mereka enggan mengenakan masker dengan berbagai alasan. Pihaknya tetap memberikan sosialisasi dan edukasi. Pihaknya mengancam akan menutup pasar hewan jika pedagang maupun pembeli tidak mengindahkan imbauan pemerintah. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/dok)

H. Mutawalli

Pengenalan Kampus Mahasiswa Lulus Dilakukan September

Jualan secara Online PENUTUPAN kembali destinasi wisata di Kota Mataram dirasakan dampaknya oleh pedagang. Pendapatan praktis berkurang. Agar usaha tetap berjalan, disiasati dengan berjualan secara online.

Lurah Ampenan Tengah, Hasbullah menyampaikan, kebijakan penutupan destinasi wisata di Kota Mataram sejak penyebaran Coronavirus Disease berpengaruh terhadap penghasilan pedagang di eks Pelabuhan Ampenan. Pedagang memilih beralih profesi sebagai buruh bangunan dan pedagang bakulan di pasar.

(Suara NTB/cem) “Jelas berpengaruh otomaHasbullah tis kan mereka tidak bisa berjualan,” kata Hasbullah ditemui akhir pekan kemarin.

Pandemi saat ini justru membuat pedagang lebih kreatif. Khusus pedagang kuliner makanan laut memilih berjualan lewat dalam jaringan (online). Hal itu dinilai praktis karena memasak menu makanan berdasarkan pesanan pembeli. Terlebih menghindari kontak fisik agar terhindar dari penularan virus Corona. “Kalau saya lihat mereka berjualan online yang seafood,” terangnya.

Memasuki masa transisi kenormalan baru, Pemkot Mataram sempat membuka kembali destinasi wisata. Hal ini tidak berdampak signifikan terhadap tingkat kunjungan wisatawan.

Wisatawan yang berhibur hanya warga sekitar. Berbeda pada kondisi normal, wisatawan datang dari luar daerah.

Hasbullah menyampaikan, wabah ini tidak saja mempengaruhi kesehatan, melainkan perekonomian serta psikologi masyarakat.

Artinya, aktivitas masyarakat terbatas, sehingga menimbulkan kejenuhan. “Banyak sekali pengaruhnya. Bukan masalah kesehatan saja, tapi perekonomian, sosial dan lainnya,” jelasnya.

Sejak penutupan destinasi wisata pengawasan tetap dilakukan oleh kelurahan bersama personel pelindungan masyarakat (linmas) serta babinsa dan bhabinkamtibmas.

Pedagang memilih kesehatan daripada uang. Sebagian besar masyarakat takut terpapar virus Corona. Pun, ada yang berjualan hanya tiga sampai lima orang saja.

Di satu sisi, memutus mata rantai penyebaran virus Corona perlu keterpaduan satu sama lain. Artinya, persoalan ini tidak saja diserahkan ke pemerintah tapi masyarakat serta stakeholder lainnya harus terlibat.

Dia mengharapkan, Covid-19 berlalu sehingga perekonomian bergairah serta aktivitas masyarakat kembali normal. “Semoga virus ini segera berlalu supaya ekonomi bisa pulih,” demikian harapnya. (cem)

Tak Berpihak pada Pedagang Kecil ANGGOTA Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., menyayangkan penarikan retribusi pasar tidak sesuai tarif. ‘’Jadi para pedagang itu membayar retribusi itu berdasarkan apa yang dikatakan petugas,’’ ungkapnya dalam rapat Banggar dengan Dinas Perdagangan Kota Mataram baru-baru ini.

Kondisi ini, kata Rachman, tentu sangat miris. ‘’Tarif yang tidak sesuai itu di mana? Kenapa tidak sesuai,’’ tanyanya. Mirisnya lagi, petugas memungut lebih dari pedagang semba(Suara NTB/dok) ko yang notabene pedaAbd Rachman gang kecil. Kalau memang pedagang kecil belum bisa membayar lebih dari yang ditetapkan, bagaimana dengan pedagang besar.

Politisi Gerindra ini melihat ada ketidakberpihakan pemerintah kepada pedagang kecil. ‘’Kita menekan pedagang kecil tapi pedagang besarnya dibiarkan lepas dari kewajibannya,’’ kata Rachman.

Retribusi, sambung dia, merupakan pembayaran sesuai pelayanan yang didapatkan. Seperti keamanan dan kenyamanan.

Praktik pungli (pungutan liar) diklaim Rachman sebagai sistem lama. ‘’Masak kita pemerintah takut sama preman. Ya, mudah-mudahan Walikota selanjutnya bisa mengatasi persoalan ini. Pada bagian lain, mantan anggota Komisi I DPRD Kota Mataram ini juga menyoroti realisasi pajak Kota Mataram.

Apalagi sistem cashless belum berjalan sebagaimana direncanakan. Padahal cashless sistem ini diyakini mampu mendongkrak capaian PAD (Pendapatan Asli Daerah). Oleh karena itu, Rachman mendorong Balitbang Kota Mataram melakukan kajian bagaimana meningkatkan PAD Kota Mataram dari retribusi maupun pajak. ‘’Jangan sampai Litbang ini hanya untuk relokasi pegawai yang tidak ada kinerja sama sekali,’’ demikian Rachman. Dia berharap Balitbang lebih gencar melakukan kajian terhadap potensi-potensi yang ada. Balitbang sejatinya berperan besar kalau badan tersebut difungsikan dengan maksimal. ‘’Kalau tidak, ya seperti ini terus keadaannya,’’ imbuh dia. (fit)

HEWAN KURBAN - Salah satu pedagang hewan kurban di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela diharapkan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Hal ini untuk mencegah penularan virus Corona.

(Suara NTB/cem)

COKLIT - Petugas pemutakhiran data pemilih PPS Kelurahan Dasan Agung melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) dokumen kependudukan milik Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh akhir pekan kemarin. Kerahasian data pemilih harus dijaga agar mewujudkan pilkada demokrasi dan bermartabat.

Pilkada Mataram

Kerahasiaan Dokumen Pemilih Harus Dijaga Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah melaksanakan pencocokan dan penelitian (Coklit) dokumen data pemilih untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Mataram. Kerahasiaan dokumen pemilih harus dijaga.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menjadi salah warga yang harus dicocokkan dan diteliti dokumen kependudukannya.

Berdasarkan dokumen kependudukan tersebut, tiga orang yang memiliki hak suara dalam daftar pemilih tetap. Yakni, H. Ahyar Abduh, Hj. Suryani Ahyar Abduh dan Hilda Walikota mengapresiasi program dari KPU dan Bawaslu melaksanakan pencocokan dan penelitian dokumen secara fisik terhadap 328 ribu data pemilih.

Kerahasian data pemilih harus dijaga dan tidak boleh diketahui sembarangan oleh orang lain.

Jangan sampai hal ini dimanfaatkan untuk hal – hal tidak benar. “Bagus kalau memang data pemilih dirahasiakan,” kata Walikota, Sabtu (18/7).

Secara fisik proses coklit melihat kepastian apakah nama

yang bersangkutan terdaftar benar sesuai data di DPT atau sebaliknya. Warga telah meninggal dinyatakan tidak memenuhi syarat. Syarat dokumen ini menurutnya, sangat penting untuk mewujudkan pilkada demokrasi dan bermartabat, sehingga pemimpin yang terpilih dapat melanjutkan serta meningkatan pembangunan di Kota Mataram.

Ahyar mengingatkan, coklit harus memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Pasalnya, Mataram masih menjadi zona merah penyebaran virus Corona.

Warga wajib menggunakan masker saat keluar rumah, jaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. “Saya mengimbau ke masyarakat untuk melakukan pencegahan penularan virus Corona,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU

Kota Mataram, M. Husni Abidin menambahkan, pelaksanaan coklit dimulai tanggal 15 Juli – 13 Agustus mendatang.

Sekitar 328 ribu daftar pemilih tetap yang harus dicocokkan di lapangan. Warga didatangi diharuskan menyiapkan kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan pengganti KTP elektronik dan kartu keluarga.

“Ini hari ketiga PPDP turun melakukan coklit,” kata Husni.

Meskipun di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan coklit tetap dilakukan sama seperti tahun – tahun sebelumnya. Petugas pemutakhiran data pemilih menemui calon pemilih secara langsung. Bedanya di tengah pandemi, petugas menggunakan alat pelindung diri (APD) sebagai bentuk kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. (cem)

DP3A Salurkan Bantuan Spesifik di Kelurahan Ampenan Tengah Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, menyalurkan bantuan spesifik bagi perempuan dan anak di Kelurahan Ampenan Tengah, Sabtu (18/7). Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat selama pandemi.

Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menyampaikan, paket bantuan spesifik berupa kebutuhan pokok bagi perempuan dan anak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan serta daya tahan tubuh selama pandemi.

“Kita berikan biskuit, susu, vitaman dan alat reproduksi bagi perempuan,” kata Dewi ditemui usai menyerahkan bantuan secara simbolis di Lingkungan Sukaraja Timur.

Secara keseluruhan bantuan diserahkan pemerintah berjumlah 447 paket. Pihaknya akan menyalurkan dengan dua tahap. Tahap pertama berjumlah 231 paket. Tahap kedua 116 paket. “Bantuan ini kita serahkan di semua kelurahan se-Kota Mataram,” jelasnya.

Paket sembako diprioritaskan bagi warga yang positif terpapar Coronavirus Disease.

(Suara NTB/cem)

BANTUAN - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany menyerahkan secara simbolis bantuan spesifik ke Lurah Ampenan Tengah, Hasbullah pada Sabtu (18/7).

Oleh karena itu, pemerintah fokus memberikan suplemen tambahan untuk menjaga stamina atau daya tahan tubuh.

Selain menyerahkan bantuan, DP3A juga memberikan bantuan spanduk. Ampenan Tengah sebut Dewi, juga menjadi daerah binaan mengikuti kampung sehat. Kampung sehat terintegrasi dengan tujuan pemerintah menekan penyebaran kasus Covid19. Dia mengingatkan masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Gunakan masker. Rajin cuci tangan menggunakan sabun. Jaga jarak serta hindari kerumunan.

Lurah Ampenan Tengah,

Hasbullah mengapresiasi pemberian bantuan oleh Pemkot Mataram. Paket sembako berupa susu, biskuit, vitamin serta alat produksi bagi perempuan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat.

“Alhamdulillah kita sih bersyukur sekali,” ucapnya.

Persiapan kampung sehat masyarakat mulai digelar gotong royong, sosialisasi serta edukasi oleh kader dibantu mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Mataram. Menyukseskan program tersebut, semua lingkungan turut membantu dan memberi dukungan. (cem/*)

Mataram (Suara NTB) Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun akademik 2020/ 2021 untuk mahasiswa yang lulus seleksi jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dilaksanakan bulan September. “Yang lulus jalur SBMPTN dan Mandiri, PKKMB nya dilaksanakan di minggu kedua bulan September, di jadwal tanggal 7, 8, 9 September,” kata Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WR III) Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Ir. Enny Yuliani, M.Si. Sedangkan mahasiswa baru yang lulus jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Nasional (SNMPTN) akan dilaksanakan bulan Agustus mendatang. Prof. Enny menjelaskan jadwal pelaksanaan PKKMB akan dimulai pada minggu pertama bulan Agustus. “Yang lulus jalur SNMPTN, PKKMB nya dilaksanakan minggu pertama bulan Agustus, Insya Allah tanggal 3, 4, dan 5 Agustus,” terang Prof. Enny.

Dijelaskannya PKKMB tahun ini berbeda dengan tahun lalu karena pandemi Covid-19 yang masih meluas, melanda seluruh daerah di tanah air tak terkecuali NTB. Kondisi itu menurut Prof. Enny telah memberikan Unram peluang sekaligus tantangan untuk berinova-

si menciptakan kreativitas dengan memanfaatkan teknologi.

“PKKMB akan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dengan perencanaan yang matang, agar dapat dijadikan momentum bagi mahasiswa baru untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi,” terangnya. PKKMB yang mengusung tema “Melalui PKKMB Masa Covid-19 Kita Wujudkan Program Merdeka Belajar dan Gerakan Revolusi Mental Menuju Tercapainya Pendidikan yang berkualitas” itu, akan diikuti oleh 983 mahasiswa baru jalur SNMPTN. “Untuk jalur SBMPTN (jumlah mahasiswa yang akan mengikuti PKKMB, red.) hasilnya kan belum keluar, jalur mandiri juga baru akan mulai tes nya Agustus nanti, karena itu PKKMB mahasiswa jalur Mandiri dijadwal bulan September,” jelas Dosen Fakultas Peternakan Unram itu.

Dia mengharapkan, kegiatan PKKMB bisa memberikan bekal yang cukup kepada mahasiswa baru sehingga mereka dapat lebih cepat beradaptasi dan memahami Tri Dharma Perguruan Tinggi di Unram. “Melalui PKKMB, kami berharap terjadi percepatan adaptasi mahasiswa baru dengan lingkungan kegiatan dan budaya akademik di kampus Universitas Mataram,” tutupnya. (dys)

Tiga Proyek DAK Segera Ditender Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram sampai saat ini, baru mengekspose tiga proyek yang berasal dari dana alokasi khusus DAK). Selanjutnya pemkot segera akan melakukan tender proyek-proyek tersebut. Kontrak pekerjaan harus rampung akhir Agustus mendatang. Anggaran terancam ditarik jika tak memenuhi target.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Mataram, Multazam mengatakan, pihaknya baru menerima tiga dokumen pekerjaan yang bersumber dari dana alokasi khusus dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan dan Rakyat (PUPR) dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Mikro Menengah. Tahapan baru ekspose di hadapan Kejaksaan selaku pendamping. “Ini baru kita ekspose tiga dokumen pekerjaan,” sebut Multazam dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Proyek tersebut yakni rencana rehab Mataram Craft Center di Kelurahan Pagesangan senilai Rp1,2 miliar. Peningkatan kualitas jalan dan pembangunan drainase di Jalan Dakota senilai Rp4,6 miliar serta irigasi. Dalam penyusunan perencanaan, pihaknya melibatkan lembaga pengawasan agar lebih maksimal untuk menghasilkan perencanaan yang lebih akuntabel.

Multazam tidak merinci item pekerjaan apa saja yang akan ditender pada triwulan ketiga tahun anggaran 2020 ini.

Karena, pihaknya belum menerima laporan dari organisasi perangkat daerah (OPD). “Dari APBD belum ada,” sebutnya.

Dikatakan, menjadi masalah adalah keaktifan dari OPD yang memiliki pekerjaan di sisa waktu terbatas supaya menyiapkan dokumen lebih matang. Dia mengkhawatirkan terjadi perubahan, sehingga membutuhkan waktu lama. Kementerian Keuangan memberikan tenggat waktu hingga 31 Agustus peker-

jaan yang bersumber dari DAK harus sudah terkontrak.

“Kalau tidak proaktif, waktu habis. Bakalan sia – sia anggaranya karena akan dikembalikan,” jelasnya.

Multazam menjelaskan, tahapan tender harus melalui ekspose karena hal ini berkaitan dengan pemantauan dan pengawasan tahap awal. Diakui, penataan Taman Wisata Loang Baloq senilai Rp2,4 miliar sampai saat ini belum mengajukan dokumen lelang. “Yang Loang Baloq belum diajukan,” tandasnya.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Miftahurrahman menambahkan, dari anggaran DAK Rp17 miliar yang dikembalikan oleh pemerintah pusat, pihaknya mendapatkan sekitar Rp7 miliar lebih. Di antaranya, untuk program sanitasi lingkungan sekitar Rp427 juta, perbaikan jalan Rp2,3 miliar dan irigasi serta supervisi Rp4,6 miliar.

Menurutnya, pekerjaan ini merupakan program tertunda.

Dia mengatakan, perbaikan jalan jadi prioritas dari sekian item usulan yang ditangani hanya satu lokasi yakni di Jalan Dakota. Itu pun sifatnya pemeliharaan dan pembuatan saluran.

Pemerintah pusat menargetkan anggaran DAK harus terkontrak sebelum tanggal 31 Agustus. Tiga program dipastikan Miftah, sudah terkontrak sebelum batas waktu tersebut.

Persiapan dokumen tidak ada masalah. “Seperti proyek jalan sudah kita lelang tapi ditarik lagi karena Covid. Proyek jalan dari awalnya Rp22 miliar turun menjadi Rp2,3 miliar,’’ terangnya.

Untuk proyek jalan tidak terlalu dikhawatirkan karena pengerjaan cepat. Berbeda dengan pengerjaan fisik seperti sanitasi dan irigasi membutuhkan waktu lama. Dia mengharapkan rekanan harus profesional dan siap secara finansial. “Kalau sanitasi dikerjakan secara padat karya,” ulasnya. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Senin, 20 Juli 2020

POLHUKAM

Halaman 3

Golkar Segera Terbitkan Pilkada Loteng SK Dukungan untuk Pathul - Nursiah Mataram (Suara NTB) Partai Golkar dalam waktu dekat akan segera menyusul Partai Gerindra untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) dukungannya untuk pasangan calon Bupati/Wakil Bupati L. Pathul BahriNursiah di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah 2020.

Hal itu disampaikan Ketua Desk Pilkada DPD I Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda saat dikonfirmasi di DPRD NTB pekan kemarin. Ditegaskan dukungan Golkar tetap akan diberikan kepada (Suara NTB/dok) pasangan Pathul-Nursiah.

Hj. Baiq Isvie Rupaeda “Sesuai hasil rapat di internal partai bahwa kita mengusulkan Pak Nursiah bergandengan dengan Pak Pathul dari Gerindra, dan Golkar tetap akan mendukung pasangan itu,” tegasnya.

Ditegaskannya, keputusan Golkar berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung pasangan Pathul-Nursiah sudah final. Sebab keputusan itu diambil berdasarkan hasil survei, di mana pasangan figur Pathul-Nursiah dinilai paling tepat untuk diusung koalisi kedua partai.

“Yang paling penting itu kita lihat hasil survei, dan DPP pasti akan menerbitkan SK kepada calon yang diusulkan juga melihat hasil survei, karena kita mau menang,” kata Isvie.

Ditegaskan Isvie pasangan Pathul-Nursiah sudah final.

Sehingga pihaknya tidak akan terpengaruh dengan isu-isu baru yang berkembang. “Ndak bisa kita berandai-andai lah, kita tetap jalan dengan Gerindra,” katanya.

Diketahui Partai Golkar sudah menerbitkan SK dukungan untuk empat daerah dari tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020.

Empat daerah tersebut adalah Kota Mataram, KSB, Bima dan Dompu. Sedangkan tiga daerah lainnya yakni KLU, Loteng dan Sumbawa akan menyusul dalam waktu dekat ini.

Ditempat terpisah, Partai Gerindra sudah menerbitkan SK dukungan kepada pasangan Fathul-Nursiah. Salinan SK Gerindra yang diperoleh Suara NTB, dengan Nomor 07-697/Rekom/ DPP-Gerindra/2020 untuk Pilkada Lombok Tengah menetapkan mengusung pada Pathul-Nursiah. Dengan telah terbitnya SK dukungan untuk Fathul-Nursiah itu, Gerindra memastikan tidak ada lagi keraguan-keraguan terkait komitmen koalisi Gerindra-Golkar mengusung pasangan Fathul-Nursiah.

“SK ini otentik, dan bukan hanya untuk Lombok Tengah saja, semua daerah sudah terbit SK-nya. Calon yang di SKkan Gerindra tidak ada perubahan dari yang kami Usulkan, termasuk di Loteng,” ujar Ketua Desk Pilkada DPD Partai Gerindra NTB, Ali Utsman Ahim kepada Suara NTB. Dalam SK Gerindra itu disebut, bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Seleksi Calon kepala daerah DPP Gerindra. DPP Gerindra menyetujui dan merekomendasikan Pathul-Nursiah. DPC Gerindra Loteng kemudian diminta untuk melakukan koordinasi dengan balon untuk persiapan pencalonan tersebut. Selanjutnya DPC Gerindra mengamankan pencalonan pencalonan ini dengan menggerakkan semua potensi yang ada serta melibatkan anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, serta pengurus PAC dan Ranting, untuk pemenangan. (ndi)

Warga Gugat ’’Class Action’’ Lahan Kawasan Hutan Toffo Rompu Mataram (Suara NTB) Warga transmigran Desa Woko, Kecamatan Pajo, Dompu menggugat class action kepemilikan lahan di kawasan hutan negara Toffo Rompu RTK.65. Gugatan itu terkait pemenuhan lahan usaha yang belum diberikan seluas 195 hektare. Gugatan sudah disidangkan Pengadilan Negeri Dompu. Pihak tergugat yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu.

Tahapan terkininya dengan agenda pemeriksaan bukti surat penggugat dan tergugat. Penggugat diwakili Bambang Sukardin, Maman Santra, dan Samsuddin M Saleh dengan kuasa hukum Yudi Dwi Yudhayana. Dalam gugatannya mereka meminta majelis hakim menyatakan obyek sengketa adalah sah milik warga Desa Woko. “Meminta tergugat melakukan rekonstruksi kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat lokal,” ucap Dwi dalam petitum gugatannya.

Selain itu juga meminta hakim menghukum tergugat mengembalikan dan atau memberi hak warga transmigrasi.

“Seperti pemenuhan lahan usaha yang belum diberikan yakni seluas 195 hektare,” imbuhnya. Petitum juga memuat tuntutan agar tergugat membayar kerugian 195 KK masing-masing Rp50 juta per tahun sehingga totalnya Rp9,75 miliar.

Terpisah, Kasi Gakkum Dinas LHK Provinsi Hukum Astan Wirya mengatakan, pihaknya siap menghadapi gugatan warga tersebut. Pihaknya mengantongi bukti surat terkait yakni sekurangnya enam peta kawasan hutan.”Ini dalam rangka mempertahankan eksistensi kawasan hutan,” jelasnya. (why)

Dwi - Normal Targetkan Diusung Koalisi Gemuk

Mataram (Suara NTB) Pasangan balon Bupati dan Wakil Bupati Dwi Sugiono-Normal Suzana sudah resmi mengantongi Surat Keputusan (SK) dukungan dari PAN sebagai kendaraan politiknya tampil maju bertarung di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah 2020.

Namun demikian, hanya dengan dukungan PAN saja, jalan pasangan Dwi-Normal untuk bisa sampai didaftarkan ke KPU nampaknya masih sangat jauh. Pasalnya PAN hanya punya satu kursi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Sementara syarat untuk bisa didaftarkan ke KPU, minimal paslon harus memiliki dukungan gabungan parpol dengan jumlah 9 kursi.

Dwi Sugiono yang dikonfir-

masi terkait hal ini tak menampik bahwa dukungan PAN saja sangat belum cukup dan masih jauh memenuhi persyaratan pencalonan di Pilkada Lombok Tengah. Akan tetapi dia meyakini dengan tiket dari PAN yang sudah dipegang itu, akan jadi pemicu parpol lainnya segera mengeluarkan SK dukungannya untuk Dwi-Normal.

“Percayalah kami akan punya dukungan partai dengan kursi yang dominan. Ini baru

PAN, yang lain akan menyusul,” ucapnya saat dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin.

Tidak tanggung-tanggung, Dwi menyebutkan dia menargetkan didukung koalisi gemuk, sehingga gabungan parpol pengusungnya akan melampaui jumlah kursi syarat minimal pencalonan. Pasalnya partai politik yang akan menyusul PAN memberikan dukungan kepada Dwi-Normal adalah partai dengan kursi besar.

(Suara NTB/Dinas LHK Provinsi NTB)

akan jadi pasangan calon pertama di Pilkada Lombok Tengah yang akan melakukan deklarasi. Hal itu sudah mulai ditunjukkannya dengan telah berhasil mencatatkan diri sebagai pasangan calon pertama yang sudah resmi mengantongi SK dukungan partai politik.

“Kalau semua SK ini clear diakhiri Juli ini, maka dipastikan kami adalah calon pertama yang akan melakukan deklarasi. Insya Allah deklarasinya sekitar Bulan Agustus. Sekarang kami tatap fokus, maju terus, tidak usah goyah dengan berbagai informasi politik di lapangan, kami tidak akan mundur,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

TMMD - Prajurit Kodim 1628/Sumbawa Barat bersama masyarakat menyelesaikan sasaran fisik TMMD 108 Sumbawa Barat berupa plat deker di Desa Seminar Salit, Kecamatan Brangrea, Sumbawa Barat.

Progres Signifikan Sasaran Fisik TMMD 108 Sumbawa Barat Mataram (Suara NTB) Pembuatan Plat Deker di jalan strategis pada kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 108 di Desa Seminar Salit Kecamatan Brang Rea terlihat hampir rampung. Plat deker tersebut bahkan sudah dimanfaatkan warga sekitar yang sekedar mencoba mengakses jalan untuk melihat lahan sawahnya.

“Pada hari ke 18 ini pembangunan plat deker di jalan strategis atau jalan usaha tani itu telah mencapai 98 persen,” ungkap Komandan Satuam Tugas (Dansatgas) TMMD 108, Letkol CZI Eddy Oswaronto, Minggu (19/7). Pencapaian ini, tambah Dandim, lagi-lagi berkat sinergitas TNI Polri dan masyarakat yang tetap semangat dalam kegiatan TMMD. Selain pembangunan plat deker yang menunjukan perkem-

bangan yang memuaskan, pembuatan talud juga telah sampai pada angka 82 persen.

Sementara pembangunan masjid berukuran 15x12 meter di Dusun Batu Melik juga terus meningkat menjadi 70 persen dan pembukaan jalan strategis dengan panjang 970 meter dan lebar empat meter mencapai 64 persen. Pembangunan satu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 58 persen dan Rehab satu unit RTLH mencapai 57 persen.

Di sisi lain, tiga kegiatan non fisik telah selesai dilaksanakan yakni penyuluhan tentang penanggulangan penyebaran covid19, sosialisasi pemasangan tempat cuci tangan, dan sosialisasi cara hidup sehat yang dilakukan oleh TNI bersama para mahasiswa dari Universitas Cordova dan Universitas Teknologi Sumbawa. “Sebelum tanggal 29 Juli ini pembangunan fisik dan non

fisik harus rampung, kita terus bersinergi bersama semua pihak untuk suksesnya kegiatan ini,” kata Dandim.

Dandim meminta sinergitas dan semangat yang telah diperlihatkan oleh TNI Polri dan masyarakat serta mahasiswa sejak awal TMMD tetap dipertahankan sampai selesai agar hasilnya nanti dapat maksimal. Dalam TMMD ini, kurang lebih 200 orang terlibat dari TNI AD, TNI AL, Polri, Pemda, Pol PP, Zibang, masyarakat dan mahasiswa, membangun enam sasaran fisik dan beberapa sasaran non fisik.

Sembari menyelesaikan progres capaian fisik, TNI bersama mahasiswa UTS juga memberikan bimbingan mengaji bagi anak-anak. Kegiatan ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan tentang Al-Qur’an. “Kegiatan ini

Kerugian Negara Agunan Rp264 Miliar

Perjanjian Kerjasama LCC Terindikasi Melanggar Hukum

CLASS ACTION - Suasana sidang gugatan class action 195 hektare lahan kawasa hutan Toffo Rompu, Pajo, Dompu di Pengadilan Negeri Dompu di Dompu.

“Akan ada tambahan dukungan dari partai besar.

Syaratnya kan sembilan kursi, tapi target kami itu 13 kursi. Kita tidak mau pas-pasan, karena 10 kursi saja itu masih rawan,” ungkapnya.

Ketika ditanya partai mana saja yang akan masuk bergabung dalam gerbong koalisi pendukungnya, Dwi belum mau menyebutkannya. Namun demikian, Dwi mengisyaratkan akan mengambil dukungan dari partai yang punya kursi besar di DPRD Loteng.

Dengan demikian, mantan Kadis PU Provinsi NTB ini yakin pasangan Dwi-Normal

Mataram (Suara NTB) Perjanjian kerjasama operasional (KSO) pengelolaan Mal Lombok City Center (LCC) antara PT Tripat dan PT Bliss Pembangunan Sejahtera melanggar hukum. Sekurangnya ada tiga unsur niat jahat yang terungkap. Yakni kesengajaan membuat klausul yang merugikan Pemkab Lombok Barat.

Hal itu tertuang dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan No 10/Pid.SusTPK/2020/PN Mtr tertanggal 16 Juli 2020 pada perkara dengan terdakwa mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopandi. KSO dengan PT Bliss terdapat mens rea yang merugikan PT Tripat. Yaitu adanya kesengajaan tidak menampilkan tenor, tidak ada peluang addendum, dan obyek perjanjian untuk diperjualbelikan.

Dalam prosesnya pun, pengelolaan lahan 4,8 hektare di Narmada, Lombok Barat itu tanpa beauty contest. Namun langsung menunjuk PT Bliss. PT Bliss pun diberi hak mengagunkan sertifikat yang mana hal ini menimbulkan pelanggaran hukum tentang pengelolaan barang milik negara. “Agunan lahan PT Tripat oleh PT Bliss ke Bank Sinar Mas sehingga mendapat manfaat Rp264 miliar untuk membangun Mal LCC yang mana mangkrak dan

tidak memberi dividen kepada daerah,” kata ketua majelis hakim Sri Sulastri.

Terdakwa Azril yang menyerahkan sertifikat lahan kepada PT Bliss melalui Direkturnya Isabel Tanihaha. PT Bliss kemudian menemui mantan Bupati Lombok Barat H Zaini Arony untuk penandatanganan Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk keperluan administrasi pengajuan kredit. “Pelanggaran hukum dalam pengagunan tanah telah terjadi sempurna sehingga manfaat Rp264 miliar yang diperoleh PT Bliss menjadi kerugian negara PT Tripat. Hal itu sudah cukup mengantarkan PT Bliss bertambah kekayaannya,” imbuh Sri. Berdasarkan pertimbangan itu, majelis hakim mengembalikan berkas perkara dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk diserahkan kepada penyidik. Tujuannya, untuk pengembangan perkara. Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto menanggapi bahwa perkara itu belum inkrah. Meskipun demikian pihaknya menghargai putusan yang dijatuhkan majelis hakim. “Kalau bukti dikembalikan berarti kita sidik lagi itu,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopandi divonis penjara selama lima tahun. Azril terbukti korupsi ganti gendung dan penyertaan modal pada pengelolaan Lombok City Center (LCC) Narmada. Azril juga divonis pidana denda sebesar Rp200 juta subsider empat bulan kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar. Ditambah kewajiban membayar ganti kerugian negara sebesar Rp891,12 juta. Yang apabila tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama dua tahun. (why)

juga akan mengasah mental spiritual anak-anak sehingga menjadi pribadi yang agamis dan bertakwa,” kata Eddy.

Dandim mengungkapkan, ini bentuk kepedulian para anggota TNI dan mahasiswa kepada masyarakat selain sasaran fisik yang saat ini terus dikejar. “Ini sisi lain dari program TMMD 108, tidak melulu pembangunan fisik tetapi meningkatkan pengetahuan masyarakat juga

dilakukan,” ungkapnya.

Menurutnya, anak-anak merupakan calon pemimpin bangsa sekaligus sebagai penentu generasi emas Indonesia, sehingga harus dibekali dengan pendidikan akhlak dan spiritual yang kuat dalam menjawab berbagai tantangan bangsa ke depannya. Bimbingan ini juga dilakukan agar anak-anak ini mempunyai modal dan bekal ilmu agama. (why/*)

Anggota Dewan Sudah Bisa Kunker ke Luar Daerah Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD Provinsi NTB sudah bisa melakukan kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah di masa pandemi Covid-19 ini. Hal itu bisa dilakukan menyusul dengan terbitnya peraturan baru pemerintah membolehkan pejabat melakukan perjalanan dinas luar daerah.

Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad yang dikonfirmasi Suara NTB terkait hal tersebut membenarkannya. “Ya sekarang anggota sudah boleh pergi perjalanan dinas keluar daerah,” katanya.

Namun demikian, perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka kunjungan kerja itu, masih terbatas pada pelaksanaan tugas-tugas yang sifatnya sangat penting dan mendesak. Kegiatan kunjungan kerja yang sifatnya rutin belum bisa dilakukan.

“Kalau ada hal yang mendesak boleh, perjalanannya itu insidentil sifatnya. Kalau yang AKD (Alat Kelengkapan Dewan) seperti Komisi-Komisi dan badan-badan belum bisa,” jelasnya saat dikonfirmasi pekan kemarin.

Tujuan anggota melakukan perjalanan dinas pun harus melihat zona penyebaran Covid-19. Daerah yang masih sangat merah, diupayakan tak melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut.

Kegiatan kunjungan kerja pun harus mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Ditempat terpisah, Ketua

(Suara NTB/dok)

Mahdi Muhammad Komisi I DPRD NTB, Syrajuddin memastikan bahwa kunjungankerjabagianggotaDPRD NTB belum bisa dilakukan, terutama yang berbasis AKD. “Belum, yang bisa itukan baru yang sifatnya insidentil, yang komisi-komisi belum bisa.

Kita disini itu berbasis komisi dan badan-badan dalam pelaksanaan tugas,” terangnya.

Selama pandemi Covid-19 ini, anggota DPRD NTB memang tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Mereka lebih banyak melakukan kunjungan lapangan ke dalam daerah. Menurut Syrajuddin, hal itu jauh lebih bagus dari pada ke uar daerah.

“Kalau ke dalam daerah kita bisa melakukan pengawasan langsung, mendengar aspirasi masyarakat langsung. Dan jauh lebih aman dari Covid-19 dari pada ke luar daerah,” katanya. (ndi)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 20 Juli 2020

Kesulitan Tagih Kerugian DINAS Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) kesulitan menagih kerugian negara yang mengendap di pihak ketiga, baik di pihak kontrator dan asuransi. Pihak Dishub sudah beberapa kali bersurat ke pihak asuransi tersebut, namun masih diproses oleh pihak asuransi.

Pihaknya pun akan berupaya menyelesaikan kerugian negara ini sebelum batas waktu yang ditetapkan BPK. Kepala Dishub Lobar H. M. Najib mengatakan pihaknya sudah bersurat ke pihak asuransi untuk meminta agar uang (Suara NTB/her) muka dan jaminan pelaksanH. M. Najib aan dikembalikan oleh pihak ketiga dan asuransi. “Kami sudah bersurat ke pihak asuransi agar segera mengembalikan ke daerah, tapi dari pihak asuransi membalas surat kami. Jawabannya masih proses, sehingga memang masih mengendap di sana,” terang Najib belum lama ini.

Dijelaskan secara administrasi pihaknya sudah melakukan upaya penagihan ke pihak ketiga. Dengan menindaklanjuti berupa surat ke pihak terkait, hanya saja belum ditindaklanjuti dengan mengembalikan dana itu ke daerah. Pihaknya akan berupaya menyelesaikan sebelum deadline BPK. Namun hal ini sangat tergantung dari pihak asuransi tersebut. Yang jelas secara administrasi sudah ditindaklanjuti.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat Lobar H. Ilham mengatakan, temuan kerugian negara senilai Rp 1, 4 miliar sebagian besar mengendap di pihak ketiga atau kontraktor dan asuransi. “Jika kerugian negara tidak dikembalikan, maka OPD dan pihak ketiga terancam disidang oleh majelis TPTGR,”tegas dia Untuk mempercepat pengembalian kerugian negara ini, Inspektorat pun terus “menagih” para kepala OPD yang bertanggung jawab. Tiga OPD tempat kerugian negara ini, di antaranya Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Berdasarkan evaluasi Inspektorat bersama BPK, dari kerugian negara Rp 2,5 miliar, baru Rp 900 juta lebih sudah dikembalikan, sedangkan sisanya Rp 1,5 miliar lebih belum dikembalikan dan masih mengendap di pihak ketiga. Pihaknya terus mengupayakan dengan berkomunikasi dengan OPD setiap hari supaya bisa lebih cepat mengembalikan. (her)

Masyarakat Harus Tetap Produktif di Tengah Pandemi Covid-19 Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng) H.M. Suhaili FT, mengingatkan kepada masyarakat agar tetap produktif di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini tengah melanda. Artinya, masyarakat diperbolehkan untuk beraktivitas seperti biasa, tapi dengan menerapkan pola atau tatanan hidup baru di tengah pandemi.

“Ada lima kebiasaan baru yang harus diterapkan oleh masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Ini sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ujar Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., saat silaturahmi dan sosialisasi tatanan hidup baru bersama Forkopimda Loteng di 12 desa di dua kecamatan, Janapria dan Praya Timur, Sabtu (18/7).

Pertama, ujarnya, menjaga kebersihan dan kesehatan, baik pribadi, keluarga dan lingkungan. Kemudian menjaga aktivitas dengan sebisa mungkin menghindari kerumunan maupun kegiatan kumpul-kumpul serta menjaga jarak saat kegiatan dan beribadah. “Termasuk dalam hal ini juga untuk menghindari kontak fisik langsung dengan orang lain. Misalnya bersalaman, sebisa mungkin tidak dilakukan sementara waktu ini,” jelasnya.

Mengingat, potensi penyebaran Covid-19 lebih banyak melalui kontak fisik langsung, karena saat ini, banyak orang yang sudah terpapar Covid-19, tetapi tidak menunjukkan gejala atau orang tanpa gejala (OTG) dan itu sangat mengkhawatirkan, sehingga untuk mencegah penularan, ialah dengan meminimalir kontak fisik secara langsung.

Terakhir yang tidak kalah penting dari lima kebiasan baru ditengah pandemi ialah soal penggunaan masker dan wajib pada saat berkegiatan di luar rumah. Masker yang digunakan pun tidak harus masker kesehatan. Masker kain pun bisa dan memang itu yang juga direkomendasikan oleh WHO. Mengingat, saat ini ada temuan kalau penyebaran Covid-19 saat ini juga bisa melalui udara, sehingga penggunaan masker juga penting dalam upaya mencegah penyebaran virus corona. (kir)

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Bupati Loteng H. M.Suhaili bersama Forkopimda Loteng saat sosialisasi protokol Covid-19 di Desa Durian Kecamatan Janapria, Sabtu (18/7).

Akomodir Produk Lokal Harus Jadi Syarat Mutlak Selong (Suara NTB) Izin pembangunan ritel modern di Lombok Timur (Lotim) yang kembali menjamur mendapat sorotan. Cara pemerintah mengeluarkan izin ini harus dievaluasi. Pemerintah daerah Lotim harus memberikan tambahan syarat. Salah satunya harus mengakomodir produk lokal.

“Akomodir produk lokal ini harus dijadikan syarat mutlak,” saran Ketua DPRD Lotim, Murnan menjawab Suara NTB, Sabtu (18/7).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lotim ini mengatakan, tidak saja produk jualannya, tapi juga tenaga kerjanya harus memperhatikan masyarakat lokal. Diakui, kehadiran ritel modern ini merupakan investasi di Lotim. Akan tetapi tidak bisa juga alasan investasi menjadi alasan pembenar semua izinnya diberikan tanpa ada pembatasan. Syarat-syarat agar masyarakat meraskan keadilan itulah yang paling penting.

Urusan bisnis harus pula dengan aturan dari pemerintah daerah. Tidak bisa pula sepenuhnya alasan kebebasan bisnis itu mengabaikan kepentingan masyarakat di bawah. Ketua DPRD Lotim ini tegaskan, ia tidak melarang hadirnya investasi.

Disebut tidak berkeadilan karena selama ini, izin yang dikeluarkan terkesan begitu mudah. Akan tetapi ketika masyarakat sendiri yang mengajukan terkesan dipersulit. Pengajuan izin tidak mendapatkan respons yang baik. Padahal, kata Murnan semua sama-sama berkewajiban bayar pajak.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Muksin dikonfirmasi terpisah mengatakan, pemberian izin ritel modern ini semata untuk investasi di Lotim. Lotim tidak bisa menghambat perizinan. Apalagi sekarang ini serba online.

Saat ini, pemerintah daerah selanjutnya tinggal mengambil azas manfaat dari keberadaan ritel modern. Di antaranya, lahirnya lapangan pekerjaan. Soal produk lokal ini akan dikedepankan bisa dijual oleh ritel modern.

“Ritel modern ini bisa bekerjasama dengan BUMDes untuk menjualkan produk lokal,” imbuhnya. Selain itu, akan ada donasi dan dana Corporate Social Responsibility agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar,” demikian. (rus)

Halaman 4

Tak Perbarui Data Kemiskinan, Desa Terancam Sanksi Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Sosial (Dinsos) sedang memperbarui data kemiskinan dan pemutakhiran data penerima bantuan.

Momentum pandemi covid-19 ini dimanfaatkan untuk memudahkan perbaruan data, karena banyak bantuan dari pemerintah yang turun.

Meski demikian, ujar Kepala Dinsos Lobar L. Marta Jaya, kendala yang dihadapi di lapangan, hampir sebagian besar desa tak melakukan perbaruan data.

Pemda pun tengah mengkaji upaya penjatuhan sanksi bagi desa yang tidak melakukan tugas perbaruan data tersebut.

Pasalnya temuan data terdapat 2.000 Kepala Keluarga (KK) lebih penerima bantuan tak tepat sasaran diusulkan untuk dicoret. “Mereka ini tak layak menerima bantuan, karena sudah meninggal, pindah dan sudah mampu,” tegas Kepala Dinsos Lobar, L. Marta Jaya akhir pe-

kan kemarin.

Dijelaskan, data ini diperoleh dari hasil penghimpunan dari desa pada penyaluran bantuan BST. Mereka perlu diusulkan dicoret, karena agar tidak muncul lagi pada data penerima bantuan selanjutnya.

Mengacu data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terdapat 124 ribu jiwa yang masuk diintervensi bantuan.

Data ini pun sudah diturunkan ke desa untuk dilakukan perbaruan, verifikasi dan validasi melalui musyawarah desa. Pihaknya sudah bersurat ke desa agar melakukan per-

baruan data tersebut. Saat ini desa pun tengah melakukan proses musdes untuk menentukan warga yang tak layak menerima bantuan dan layak.

Acuan desa melakukan pemutakhiran data adalah DTKS, karena masing-masing desa lengkap datanya berdasarkan by name by address. Namun warga yang berhak menerima bantuan dan miskin tapi belum masuk DTKS bisa dimasukkan untuk diusulkan ke pusat. Diakui banyak desa yang belum melakukan perbaruan data secara turun per tiga bulan. “Padahal ini penting bagi warganya

mana yang berhak menerima bantuan diusulkan ke pusat.

Yang tidak layak, meninggal dan pindah dicoret,” imbuh dia.

Apakah ada kewenangan Pemda memberikan sanksi bagi desa yang tak melakukan perbaruan data? Menurutnya memungkinkan dilakukan itu, namun hal ini ranahnya ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) selaku instansi membawahi desa. “Bisa saja dilakukan itu, tapi itu kewenangan ada di Dinas PMD,”ujar dia.

Pihaknya akan melakukan rapat dengan camat membahas data kemiskinan. Pihaknya menekankan ke camat yang ada desa belum melakukan perbaikan agar segera melakukan perbaruan.

Sekretaris Dinas PMD Hery Ramadhan mengatakan, bisa saja pemda memberikan

(Suara NTB/her)

L. Marta Jaya sanksi bagi desa yang tak melakukan perbaruan data sesuai kewajibannya per tiga bulan. Namun hal ini jelas dia perlu dikaji lebih jauh. “Bisa saja seperti itu (dijatuhkan sanksi, red),”ujar dia. (her)

Inilah Simental

Sapi Kurban Pesanan Presiden Jokowi di Lotim

(Suara NTB/yon)

IMAM - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, saat menjadi imam salat berjamaah saat melakukan pendakian ke Bukit Kondo Savana Propok.

Bupati Lotim Lakukan Pendakian ke Savana Propok Sembalun Selong (Suara NTB) Memasuki era new normal disertai dibuka kembali destinasi wisata. Bupati Lombok Timur (Lotim), Drs. H. M. Sukiman Azmy,MM., menyempatkan diri untuk melakukan pendakian langsung ke Bukit Kondo Savana Propok di kawasan kaki Gunung Rinjani.

Pendakian yang dilakukan oleh bupati bertujuan untuk mengevaluasi reaktivasi destinasi wisata Lotim pascapendakian ditutup terkait terjadinya pandemi virus Corona (Covid-19).

Pendakian yang dilakukan oleh bupati bersama rombongan Forkopimda Lotim, Jumat 17 Juli hingga Sabtu 18 Juli 2020 dengan pemandu utama Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR). Rombongan yang berjumlah sekitar 70 orang dari berbagai unsur ini awalnya berkumpul di PKTI Jurang Koak Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba. Di tempat ini, peserta melakukan briefing dan berbagai persiapan pendakian, memakai pakaian layaknya pendaki dan menikmati makan siang sekitar pukul 13:45 wita usai menunaikan Salat Jumat di Masjid Desa Sapit Suela.

Setelah semua siap, tim kembali menaiki kendaraan menuju pintu masuk pendakian dari pintu masuk gerbang atau pelawangan Propok atau Tempos Batu Beleq. Beberapa petugas dari TNGR melakukan pemeriksaan kepada setiap wisatawan yang akan melakukan pendakian.

Tak terkecuali rombongan bupati. Satu persatu, para pendaki dilakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk memastikan kesehatan dan keselamatan mengingat saat ini tengah terjadi virus Corona (Covid-19).

Bupati juga menyempatkan diri untuk mengecek tekanan darah untuk memastikan kondisi fisik dalam kondisi baik untuk dilakukan pendakian mengingat jalur pendakian di-

nilai lumayan ekstrem dengan ketinggian yang akan dicapai sekitar 1.700 mdpl.

Kepala Balai TNGR, Dedy Asriady, yang memimpin pendakian menyampaikan jika saat ini masih terjadi pembatasan kuota pendakian. Dalam satu hari, jumlah pendaki yang diizinkan masuk hanya 150 orang, sehingga 70 di antaranya untuk pendakian di hari itu diambil tim camping forkopimda Lotim. Rata-rata pendakian ke Savana Propok Bukit Kondo ditempuh dalam kurun waktu antara dua hingga tiga jam.

Apabila sampai sore hari, maka di pelawangan Bukit Kondo, para pendaki dapat menikmati indahnya sunset dari arah barat dan sunrise pada pagi hari.

Bahkan bila beruntung, pendaki dapat melihat Rusa disertai pemandangan yang indah di kawasan hutan TNGR ini. “Dari hasil evaluasi pendakian ini, sebagai laporan dikirim ke Jakarta untuk dibukanya pendakian di kawasan Rinjani,”ujarnya.

Pendakian dimulai sekitar pukul 14:30 wita dengan posisi pertama ditempati bupati. Rombongan mulai menjajal terjalnya jalur pendakian yang akan ditempuh dua sampai tiga jam ini. Di tengah perjalanan, beberapa rombongan mulai kelelahan hingga mengharuskannya untuk beberapa kali beristirahat. Bahkan Kapolres Lotim, AKBP. Tunggul Sinatrio,SIK, setiba di sungai tengah hutan Propok harus balik arah lantaran tak kuat menaklukkan medan yang menanjak.

Di sela-sela pendakiannya, bupati tak lupa untuk menyapa para pendaki yang secara tidak sengaja bertemu di tengah hutan. Ia mengingatkan supaya para pendaki tetap berhati-hati, mengutamakan keselamatan dan menerapkan protokol kesehatan selama pendakian.

Apalagi, setelah keluar dari terjalnya jalur pendakian di kawasan hutan Propok. Pendaki

kembali dihadapkan pada tebing Bukit Kondo yang menurut bupati cukup berbahaya dengan konstruksi tanah yang labil.

“Ketika melakukan pendakian, kita harapkan para pendaki harus dalam kondisi sehat dan berhati-hati,”pesannya.

Memasuki waktu salat Magrib dan Isya, bupati langsung menjadi imam salat berjamaah.

Pada malam harinya, bupati bersama Dandim 1615 Lotim, Kepala BTNGR NTB, GM Angkasa Pura dan beberapa kepala OPD membahas banyak hal terkait pengembangan pariwisata Lotim pada khususnya dan NTB pada umumnya. Salah satu poin terpentingnya yaitu bagaimana masyarakat bersahabat dengan alam, sebaliknya alam bersahabat dengan masyarakat.

Sebelum pulang dari pendakian, bupati kepada wartawan Suara NTB, yang ikut dalam rombongan pendakian ini, menegaskan supaya stakeholder terkait harus dapat menjamin keamanan dan kenyamanan dari para pendaki.Hal inilah yang belum diperoleh secara optimal saat melakukan pendakian. Meskipun di beberapa titik pendakian yang cukup ekstrem ada upaya berupa pemasangan tali pegangan, tetapi upaya itu menurut bupati masih sekadar dan belum optimal.

Komandan Kodim 1615/ Lotim Letnan Kolonel. Inf. Agus Prihanto Donny, S.Sos., memberikan apresiasi atas semangat juang peserta evaluasi untuk sampai ke Savana Propok II Bukit Kondo. Diceritakannya, medan yang dilalui lumayan berat dan kritis tidak menyurutkan semangat untuk sampai di lokasi. Begitu tiba di atas punggung Bukit Kondo, rasa capek dan lelah hilang seketika begitu melihat keindahan view Gunung Rinjani dikelilingi kabut dan indahnya Savana terbentang luas, seluas mata memandang.(yon)

Selong (Suara NTB) Memasuki Hari Raya Idul Adha harga hewan berupa sapi, kerbau maupun kambing naik.

Pasalnya, momentum ini bagi umat Muslim untuk berkurban, terutama bagi yang mampu.

Termasuk orang nomor satu di negeri ini, Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi), berkurban di setiap provinsi dengan membeli hewan kurban dari peternak setempat.

Presiden Jokowi membeli dua ekor sapi jenis mental berbobot 1,3 ton dan 1,1 ton. Sapi simental ini dibeli dari salah seorang peternak di Lotim.

Daging dari sapi ini nantinya akan disumbangkan ke warga NTB pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah.

Dua ekor sapi kurban milik Presiden ini dipesan dari salah seorang peternak di Dusun Lendang Batu Kecamatan Sukam-

(Suara NTB/yon)

PESANAN PRESIDEN - Inilah dua ekor sapi kurban pesanan Presiden Jokowi dari peternak di Dusun Lendang Batu Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lotim.

Maju di Pilkada, ASN Harus Mundur Praya (Suara NTB) Beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini tengah menduduki sejumlah jabatan tinggi di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berpotensi ikut bertarung di Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) Desember mendatang.

Sesuai regulasi yang ada para ASN tersebut diharuskan sudah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya maupun sebagai ASN pada saat mendaftar sebagai calon kepala daerah awal September mendatang.

“Jadi saat mendaftar sebagai calon kepala daerah nanti, ASN sudah harus mengundurkan diri.

Dibuktikan dengan bukti surat tertulis pengunduran diri. Dan, surat tersebut harus diserahkan ke KPU Loteng pada saat pendaftaran,” tegas Ketua KPU Loteng, L. Darmawan, kepada Suara NTB, Sabtu (18/7).

Jika surat pengunduran diri

Coklit Serentak, Tokoh Masyarakat Didatangi Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih serentak, Sabtu (18/7). Sejumlah tokoh masyarakat didatangi, termasuk atlet andalan NTB dan Indonesia, L. Muhammad Zohri.

Di tiap kecamatan, KPU menggunakan sampel tokoh masyarakat. Beberapa di antaranya, Bupati dan L. Muhammad Zohri di Kecamatan Pemenang, Raden Nina Abriadi, Juraidin (Ketua KPU), I Made Karyasa di Kecamatan Tanjung. Kemudian H. Djohan Sjamsu, Sudirsah Sujanti, H. Junaidi Arif, H. Suardi (Sekda) dan Hakamah, di Kecamatan Gangga.

Di Kayangan, KPU didampingi PPK dan PPS mendatangi H. Sarifudin (Wakil Bupati), H. Djekat, Burhan M. Nur, dan TGH. Sukarman. Sedangkan di Bayan, dengan sampel Coklit Toma yaitu

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

DATANGI - Komisioner KPUD KLU mendatangi Bupati KLU H. Najmul Akhyar untuk melakukan coklit.

Komisioner KPUD KLU melakukan coklit di kediaman H. Djohan Sjamsu dengan menerapkan standar Covid-19.

TGH. Karim, Mariadi (DPRD) dan Nasrudin (DPRD).

Selain itu, KPU juga mencoklit pemilih berkebutuhan khusus (disabilitas) agar mereka bisa memberikan hak suaranya. Setidaknya, ada 4 katagori warga disabilitas, yakni disabilitas fisik, sensorik, mental dan intelektual.

Komisioner Divisi Informasi dan Data, KPUD KLU, Dr. H. M. Zaki Abdillah, LC., saat coklit di kecamatan Gangga mengatakan

coklit digelar serentak di kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada tahun 2020. KPUD KLU mengawali coklit dengan menggelar apel di tiap Kantor Camat.

“Coklit ini penting untuk pemutakhiran data pemilih.

KPUD memang sudah memiliki datanya. DP4 yang ada di KPUD itu disandingkan dengan DPT terakhir untuk diupdate (perbarui),” ujarnya.

Dengan memperbarui data pemilih tetap, sambung Zaki,

ulia, H. Herman. Sapi dengan bobot 1,3 ton dan 1,1 ton ini dibandrol presiden dengan harga Rp100 juta lebih per ekor.

Kepada Suara NTB, Minggu (19/7), H. Herman, mengaku jika sapi peliharaannya sudah menjadi langganan Presiden setiap berkurban setiap Hari Raya Idul Adha. Sapi ini, katanya, dirawat selama empat tahun dan khusus disiapkan untuk sapi kurban presiden.

Untuk pemberian pakan selalu menggunakan alami sehingga kondisi sapi tetap sehat dan memiliki bobot 1 ton lebih.

Untuk harga pastinya, H. Herman mengaku belum ditetapkan. Hanya saja, secara pasti untuk sapi miliknya dibeli oleh Presiden untuk sapi kurban sudah valid. “Dari Dikes juga rutin memantau kesehatan dari sapi mental pesanan Presiden ini,”ungkapnya. (yon)

KPUD akan menghitung perkiraan kebutuhan logistik, dari surat suara, perlengkapan pencoblosan, perkiraan jumlah TPS, hingga tingkat partisipasi pemilih.

Ia mengajak, agar semua masyarakat menerima Petugas PPDP yang melakukan coklit di tiap dusun. Warga diharapkan memberikan informasi yang benar, berkenaan dengan warga meninggal, pindah atau akan berusia 17 tahun pada 9 Desember mendatang. (ari)

tersebut tidak diserahkan ke KPU Loteng, maka syarat pendaftaran sebagai calon kepala daerah dinyatakan tidak lengkap. Karena syarat bagi ASN yang ingin maju sebagai calon kepala daerah harus sudah berhenti sebagai ASN. Atau paling tidak sudah menyatakan diri mundur sebagai ASN yang dibuktikan dengan surat pernyataan secara tertulis.

Soal kemudian surat pernyataan pengunduran diri ASN bersangkutan sudah diproses atau tidak, itu menjadi ranahnya pemerintah daerah tempat ASN tersebut bertugas. Karena pengunduran diri seorang ASN itu juga ada prosesnya tersendiri sesuai dengan aturan atau regulasi di ASN tersebut.

Untuk pendaftaran calon kepala daerah akan dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal 4 sampai 6 September mendatang. Sementara untuk penetapan pasangan calon kepala daerah dilaksanakan pada tanggal 23 September.

Pada saat penetapan pasangan calon kepala daerah, jika dinyatakan lolos sebagai calon kepala daerah maka ASN tersebut sudah tidak lagi menjadi ASN. Dibuktikan dengan surat pemberhentian atau pensiun dari instansi berwenang. Kalau pun belum, minimal menyerahkan surat pernyataan dari kepala daerah selaku pembinaan kepegawaian bahwa proses pengunduran diri ASN bersangkutan sudah disetujui.

Lebih lanjut Darmawan menjelaskan, setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah kalau ada ASN yang belum menerima surat pensiun atau pemberhentiannya, maka diberikan waktu sampai 30 hari sebelum pencobloasan untuk menyerahkan surat pensiun atau pemberhentian sebagai ASN tersebut. “Jadi ada tahapan-tahapannya terkait ASN yang mengudurkan diri untuk ikut mencalonkan diri sebagai kepala daerah,” tandasnya. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 20 Juli 2020

Halaman 5

Tuntut Perbaikan Hutan, Warga ”Sandera” Sumber Air PDAM di Karamabura (Suara NTB/ist)

COKLIT - Petugas didampingi Komisioner KPU Sumbawa sedang melakukan coklit terhadap Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril.

KPU Sumbawa Luncurkan GKS dan GCS

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah upaya dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya terdaftar sebagai pemilih dan menumbuhkan kepedulian tentang seluruh proses penyusuanan daftar dan pemutkhiran data pemilih. Salah satu upaya tersebut, Sabtu (18/7) kemarin, KPU Sumbawa meluncurkan Gerakan Coklit Serentak (GCS) tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pilkada serentak 2020. Yang mana sebelumnya juga telah diluncurkan kegiatan Gerakan Klik Serentak (GKS).

Sebagaimana disampaikan Ketua KPU Sumbawa, M.Wildan M.Pd, kegiatan ini seiring dengan jadwal dilaksanakannya coklit mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2020 dan dilakukan serentak di 270 daerah yang melakukan pemilihan 2020. Dalam rangka menjamin hak-hak masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan serentak Tahun 2020 pada tanggal 9 desember 2020. KPU harus dapat memastikan seluruh masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar sebagai pemilih.

“Pada kegiatan GKS ini masyarakat dapat melihat data dirinya apakah sudah terdaftar menjadi pemilih atau belum.

Sehingga melalui GKS ini dapat menjadi alat bantu pengecekan data pemilih oleh masyarakat secara mandiri,” katanya disela-sela mendampingi PPDP melaksankan coklit serentak.

Lebih lanjut dijelaskan, masyarakat pemilih dapat melihat data dirinya tersebut dengan mengakses secara daring pada laman lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Meski demikian, konfirmasi ditetapkannya sebagai pemilih tetap melalui coklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sesuai UU dan Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur tentang pencocokan dan penelitian melalui PPDP. Salah satu prinsip dan prasyarat untuk terselenggaranya pemilihan yang demokratis adalah warga negara terdaftar sebagai pemilih tanpa diskriminasi. Jaminan terdaftarnya pemilih tanpa diskriminasi tersebut termasuk akses pemilih untuk terdaftar dan mengetahui daftar pemilih secara mudah. Serta dapat memperbaiki data apabila terdapat kekeliruan atau perubahan data pemilih.

Setelah GKS tersebut, lanjut Wildan, KPU juga melaksanakan GCS (Gerakan Coklit serentak). GCS ini merupakan gerakan untuk melakukan pencocokan dan penelitian secara bersama-sama di 24 kecamatan dan 165 desa/kelurahan oleh 1.010 PPDP. Pelaksanaan GCS untuk pengecekan terhadap penerapan protokol kesehatan Covid-19 oleh PPDP yang akan mendatangi rumah-rumah masyarakat pemilih. “Kami akan selalu berusaha semaksimal mungkin menyesuaikan setiap tahapan dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 untuk melindungi semua lapisan masyarakat yang terlibat dalam tahapan Pilkada 2020,”sebutnya.

Petugas yang bekerja di tengah pandemi Covid-19 wajib menjaga kesehatan untuk diri sendiri dan keluarga. Serta menjaga kesehatan pemilih yang akan didatangi untuk dilakukan coklit dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran. Pihaknya juga berharap masrakat Sumbawa dapat menerima PPDP dengan tangan terbuka, dan memberikan informasi yang sebenarnya dan jangan lupa siapkan KTPel/suket dan KK. (arn)

(Suara NTB/Polres Dompu)

DIGIRING – SD (45) terduga pelaku pencabulan saat digiring ke Mapolres Dompu, Minggu (19/7).

Timsus Polsek Woja Bekuk Terduga Pelaku Pencabulan Dompu (Suara NTB) – Tim Khusus (Timsus) Polsek Woja, berhasil membekuk terduga pelaku pencabulan, Minggu (19/7) Pukul 12.00 Wita.

Ia SD (45) asal Worobaka Desa Bakajaya. Penangkapan dilakukan tak lama setelah aksi bejat itu terjadi, tepatnya di belakang SMKN 1 Woja Desa Bara.

Paur Subbag Humas Polres Dompu, Aiptu Hujaifah dikonfirmasi Suara NTB menerangkan, aksi bejat pelaku terhadap korban Al (15) bermula saat keduanya sedang menjaga ternak peliharaan di belakang SMKN 1 Woja.

Untuk melancarkan aksinya pelaku memanggil korban dengan niat meminjam kendaraan. “Korban kemudian mendekat dengan maksud memberi kunci kendaraan. Namun tiba-tiba didorong hingga terjatuh,” ungkapnya.

Setelah menjatuhkan korban, SD kemudian menyeretnya ke arah semak belukar untuk melancarkan aksi bejatnya. Namun beruntung, Al tak berhasil disetubuhi karena sempat melawan dengan cara menendang kemaluan SD. Saat pelaku merintih kesakitan korban kemudian kabur menyelamatkan diri, serta melaporkan insiden tersebut ke orang tuanya. “Oleh keluarga kejadian itu langsung dilaporkan ke Polsek Woja,” jelasnya.

Atas perintah langsung Kapolsek Woja, Ipda Abdul Haris, lanjut Hujaifah, timsus kemudian bergerak melakukan pencarian terhadap pelaku. Proses ini tak memakan waktu lama, karena berbekal informasi yang dihimpun keberadaan SD diketahui, tepatnya di sebuah gubuk kecil yang ada di Desa Banggo Kecamatan Manggelewa.

Tanpa perlawanan sedikitpun SD kemudian ditangkap serta digiring ke Mapolsek Woja, dan kini sudah digeser ke Unit PPA Polres Dompu untuk proses hukum lebih lanjut.

“Sukses mengamankan SD timsus langsung membawanya ke mapolsek dan sudah diarahkan ke unit PPA guna pemeriksaan lebih lanjut,” pungkasnya. (jun)

Dompu (Suara NTB) Sumber air baku PDAM untuk wilayah Kota Dompu di Desa Karamabura Dompu ditutup warga yang menuntut janji anggota Dewan terkait kerusakan hutan di Karamabura. Penutupan sumber air baku menyebabkan suplai air terhenti.

Apalagi saluran sumber air itu baru dibuka, Sabtu (18/7) sore setelah ditutup, Jumat (17/7) siang.

Direktur PDAM Dompu, Agus Supandi, SE yang dihubungi, Minggu (19/7) mengatakan, penutupan sumber air baku PDAM di Karamabura oleh warga, Jumat siang baru bisa dibuka pada Sabtu sore.

Penutupan akses saluran di pipa penghantar air baku ke IPA Karamabura Dompu ini tidak ada kaitannya dengan PDAM. Tapi, warga terpaksa melakukan itu agar pemerintah memberikan perhatian terhadap kesulitan warganya. Apalagi sebelumnya, ada anggota Dewan yang menjanjikan kepada warga untuk menyikapi kasus perambahan hutan di sekitar sumber air Karamabura Dompu.

“Bukan masalahnya dengan PDAM, bukan. Dia itu ada janji anggota DPRD terkait perusakan hutan di sungai sumber air baku oleh oknum warga, itu yang ditagih. Supaya gaungnya lebih besar, makanya air baku PDAM ditutup mulut pipanya,” katanya.

Setelah dibuka penutup mulut pipa pengantar air, kini air baku sudah kembali masuk ke IPA secara normal. Tapi air tersebut belum bisa normal didistribusikan ke palanggan karena pipanya sempat kosong selama 2 hari. Untuk membuang air dan mengisi pipa distribusi, dibutuhkan waktu yang

tidak sebentar. Sehingga baru sebagian kecil pelanggan yang menikmati air bersih PDAM. “Hasil negosiasi dengan Polisi sehingga pipanya dibuka, anggota Dewan diminta menemui mereka Senin (20/7) ini. kalau ndak, mereka akan tutup kembali pipanya,” ungkapnya.

Kapolsek Kota Dompu, Ipda Kadek yang dihubungi terpisah mengatakan, hasil negosiasi sehingga warga mau membuka penutup sumber air baku PDAM akan dilanjutkan dengan pertemuan, Senin (20/7) ini dengan pihak Dewan dan KPH. “Saya kembalikan ke kepala PDAM (pertemuan Senin ini). kepala PDAM sudah berkoordinasi dengan Dewan dan KPH. Katanya, siap besok ada pertemuan dengan warga,” katanya.

Warga, lanjut Kadek bergerak atas inisiatif sendiri melihat kerusakan hutan yang menjadi sumber mata air warga. Pengrusakan hutan tersebut diduga melibatkan beberapa warga dan itu diminta untuk segera ditangkap agar tidak berkelanjutan.

Anggota DPRD Dompu, Ir Muttakun yang langsung turun meninjau kawasan hutan tersebut saat dikonfirmasi atas tuntutan warga Karamabura mengatakan, tuntutan warga itu sudah disikapi pihaknya. Hasilnya, Dewan telah menyurati

(Suara NTB/ist)

PEMICU KONFLIK - Kondisi So Doro Naru Wilayah kerja KPH Ampang Riwo Soromandi yang gersang karena pohonnya habis dibabat. Kerusakan hutan di berbagai daerah di Dompu memicu bermacam bencana serta membuat titik mata air menyusut, sehingga kerap memicu konflik antarwarga.

Dinas LHK Provinsi NTB untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. “Upaya pencegahan ke Dinas LHK bukan hanya pada pada kawasan hutan Karamabura, tapi untuk semua kawasan hutan di Kabupaten Dompu,” kata Muttakun.

Selain bersurat ke Dinas

1,32 Gram Sabu Disembunyikan di Kandang Ayam

Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa Barat, kembali berhasil mengamankan terduga pengedar narkoba jenis sabu. Pelaku yang diketahui berinsial HG alias Cek (32) tersebut, tidak bisa berkutik setelah petugas melakukan penggerebekan di rumahnya, Sabtu (18/7). Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 1,32 gram sabu yang disembunyikan di kandang ayam miliknya.

“Dia sudah menjadi target kita sejak beberapa bulan terakhir karena banyak laporan masyarakat terkait transaksi narkoba yang dia lakukan.

Kami juga masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut karena selain BB sabu kita juga menemukan uang tunai Rp5,1 juta yang kita duga hasil transaksi,” ungkap Kapolres KSB kepada Suara NTB melalui Kasat Narkoba IPTU Budiman Perangin Angin SH, Minggu (19/7).

Menurutnya, penangkapan terhadap tersangka ini, berawal dari informasi masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas jual beli sabu yang kerap dilakukannya. Petugas yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi.

Setelah memastikan dan pelaku ada di rumah, petugas langsung melakukan penangkapan sekitar pukul 16.00 Wita dengan barang bukti yang disembunyikan di kandang ayam te-

(Suara NTB/ist)

NARKOBA - Tersangka dan barang bukti berupa sabu saat diamankan di Mapolres KSB. Ia diamankan karena petugas menemukan narkoba tersebut di kandang ayam di kediamannya, dalam penggerebekan yang digelar Sabtu (18/7). pat di belakang rumahnya. Kepada petugas, pelaku mengakui bahwa barang itu merupakan miliknya. “Pelaku tidak bisa ngelak pada saat kita tangkap dan langsung kita bawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut,” sebutnya.

Penangkapan terhadap pengedar sabu ini menjadi kasus kesekian kalinya yang berhasil terungkap pihak terkait sejak tahun 2020. Sementara itu, berdasarkan hasil pengakuan pelaku, barang haram ini dibeli dari pengedar di Kecamatan Alas untuk kembali dijual. Pihaknya juga terus mendalami tersangka lain dalam

kasus tersebut karena yang bersangkutan sudah sangat meresahkan. Meski demikian, pihaknya akan terus mengatensi merebaknya kasus ini di beberapa bulan belakangan ini. Selain itu, pihaknya juga menghimbau kepada orang tua untuk mengawasi pergaulan putra-putrinya karena pereradaran barang haram di KSB sudah cukup memperhatinkan.

“Narkoba ini tetap akan menjadi atensi kami, kami juga meminta kepada orang tua untuk mengawasi anak-anaknya.

Sehingga kasus penyalahgunaan narkoba bisa semakin ditekan di KSB, “ tandasnya. (ils)

LHK Provinsi NTB, Dewan juga ke BKPH untuk memanggil 14 orang warga yang diduga terlibat dalam pengrusakan kawasan hutan tersebut. Surat itu dikeluarkan setelah tim Dewan yang turun ke lapangan menyampaikan laporan pada 9 Juli 2020 lalu. Karena sebelumnya, warga Karamabura pada 6 Juli

melakukan aksi di Dewan. Perwakilan anggota Dewan langsung turun ke lapangan dan dari diskusi diperoleh informasi ada sekitar 14 orang oknum warga yang terlibat. “Surat kita ke BKPH untuk memanggil 14 orang itu, juga sudah disampaikan juga Desa Karamabura,” kata Muttakun. (ula)

Sekolah Boleh Gunakan Dana BOS untuk Pencegahan Covid-19 Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta agar sekolah tak khawatir memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membiayai kebutuhannya dalam upaya penanganan dan pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19) di sekolahnya.

“Boleh kok. Jadi kalau ada yang kurang untuk pencegahan Covid-nya pakai saja dana BOS-nya,” kata Kepala Dinas Dikbud KSB, H. Mukhlis.

Ketentuan penggunaan dana BOS untuk pencegahan Covid-19 di lingkungan sekolah tertuang jelas dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permedikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Juknis BOS Reguler. Dalam aturan itu, dijelaskan H. Mukhlis, Mendikbud menyisipkan satu pasal khusus yakni, pasal 9A yang secara eksplisit dapat digunakan dasar oleh sekolah untuk mengarahkan penggunaan dana BOS-nya membiayai pencegahan Covid-19.

Mengikuti aturan itu, sekolah dapat menggunakan dana BOS yang diterimanya mulai dari pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran dari rumah. Termasuk memanfaatkan dana bantuan dari pemerintah pusat itu dalam menyediakan bahan maupun alat pencegahan Covid19 di lingkungan sekolah.

“Jadi bisa digunakan misalnya untuk beli pulsa atau paket internet mendukunga pembelajaran daring. Atau juga dipakai beli disinfektan, sabun cuci tangan atau peralatan sterilisasi lainnya yang punya fungsi pencegahan virus corona,” urai H. Mukhlis.

Meski dibolehkan, H. Mukhlis tetap mengingatkan sekolah agar dalam memanfaatkan dana BOS di tengah pandemi Covid19 tetap mengikuti aturan. Terutama soal administrasi sebagai bahan pertanggung jawaban atas pengelolaan dana tersebut di akhir tahun. Karenanya ia meminta sekolah, setiap perubahan penggunaannya dicatatkan secara runut. “Tetap buat dulu rencana kerja belanjanya. Dan terpenting dahulukan prioritas dan menu wajib yang sudah ditetapkan oleh aturan baku penggunaan BOS tentunya,” tegasnya.

Mantan Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) KSB ini selanjutnya menyebutkan, pihaknya sengaja mempertegas kembali soal aturan penggunaan dana BOS itu. Pasalnya sekolah-sekolah di KSB saat ini tengah diarahkan menyiapkan diri jelang kesiapan kenormalan baru (new normal) di sektor pendidikan. “Harapan kami sekolah kemudian tidak merasa berat mempersiapkan diri. Sebab sebenarnya ada anggaran yang mereka bisa gunakan,” imbuhnya. (bug)

Belasan Kecamatan di Sumbawa Berpotensi Alami Kekeringan Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah desa di 17 kecamatan di Kabupaten Sumbawa berpotensi mengalami kekeringan di musim kemarau ini.

Hal ini berdasarkan pemetaan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik, M. Nurhidayat, S.T membenarkan hal tersebut. Selain pemetaan yang dilakukan, saat ini pihaknya juga sudah menerima permintaan air bersih dari sejumlah desa. “Kami sudah melakukan pemetaan.

Saat ini juga banyak surat dari kades (permintaan air bersih red),” ujarnya, Minggu (19/7).

Dijelaskannya, hasil pemetaan sementara, terdapat 42 desa di 17 kecamatan yang kesulitan air bersih. Seperti Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Desa Bungin dan Desa Labuhan Alas Kecamatan Alas, Desa Pulau Kaung Kecamatan Buer, Desa Labuhan Bajo Kecamatan Utan, Desa Pelat dan Desa Klungkung Kecamatan Unter Iwes, Desa Lenangguar Kecamatan Lenangguar, Desa Baru, Desa Pungkit, Desa Kukin, Desa Sebewe, Desa Ai Bari, dan Desa Ai Limung Kecamatan Moyo Utara, Desa Mapin Kebak dan Mapin Beru Kecamatan Alas Barat, Desa Luk Karya Kecama-

tan Rhee, Desa Lape dan Desa Hijrah Kecamatan Lape.

Selanjutnya Desa Maman, Pernek A, Pernek B, Mokong, Marga Karya, Semamung, Lito dan Brang Rea Kecamatan Moyo Hulu, Desa Labangka 1, Desa Labangka 2, dan Desa Labangka 3 Kecamatan Labangka, Desa Boal Kecamatan Empang, Desa Merpe, Desa Batu Putih, Desa Sinar Jaya dan Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang, Desa Mata, dan Desa Tolooi Kecamatan Tarano, Desa Lopok, Desa Lopok Dalam, dan Desa Tatede Kecamatan Lopok, dan Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir. “Itu hasil pemetaan wilayah kekeringan, juga disertai surat dari desa,” terangnya.

Dari puluhan desa, estimasi yang terdampak sebanyak 20.190 KK atau 80.765 jiwa. Sedangkan jumlah kebutuhan air 5.168.960 liter. “5 juta liter lebih atau 1.000 tanki lebih kebutuhan air bersih,” ungkapnya.

Saat ini, pihaknya tidak memiliki anggaran untuk penyaluran air bersih. Karena sebelumnya anggaran sudah dialihkan untuk penanganan covid-19.

Meskipun demikian, pihaknya sudah mengusulkan bantuan ke pemerintah provinsi. “Anggaran tidak ada karena ditarik untuk covid. Kami sudah usulkan bantuan ke provinsi. Tinggal menunggu usulan beberapa

kabupaten lain untuk diturunkan dana,” jelasnya.

Terhadap pendistribusian nantinya, lanjut Dayat, pihaknya membagi tiga zona. Zona Timur mulai dari Kecamatan Lape sampai Tarano, Zona Tengah dari Kecamatan Lopok sampai Labuhan Badas, dan Zona Barat dari Kecamatan Rhee sampai Alas Barat. “Kita bagi per zona supaya mudah untuk menyalurkan. Nanti kita cari sumber air terdekat di masing-masing zona,” pungkasnya.

Ratusan KK Terdampak Sementara itu, sekitar 250 kepala keluarga (KK) di tiga desa di Kecamatan Poto Tano mulai terdampak bencana kekeringan. Meski belum masuk kategori ekstrem, tetapi jika hujan tidak kunjung turun beberapa bulan kedepan, kondisinya akan semakin parah.

Camat Poto Tano Agusman S. Pt Kepada Suara NTB, mengatakan, baru tiga desa

yang sudah melaporkan kondisi kekeringan hingga saat ini. Desadesa tersebut yakni Kiantar, Kokarlian, dan Tambak Sari terutama penduduk yang tinggal di pinggir pantai dan kaki gunung.

Terhadap desa tersebut, pihaknya mengaku sudah mulai berkoordinasi dengan PT BHJ untuk bisa dilakukan pendistribusian air bersih termasuk dari Kepolisian. Bahkan belum lama ini Polres KSB juga sudah turun untuk menyalurkan air bersih dengan jumlah yang terbatas.

“Baru tiga desa yang sudah melapor, jika hujan tidak turun juga kami khawatir desa-desa yang lain juga akan mengalami hal yang sama (terdampak kemarau),” ungkapnya.

Bencana kekeringan yang terjadi di tiga desa ini sudah sering terjadi setiap tahunnya. Bahkan sumur

M. Nurhidayat

bor bantuan yang terbangun di salah satu desa (Desa Kiantar) belum memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat.

Akibatnya masyarakat sangat bergantung pada bantuan air bersih dari petugas baik dari BHJ maupun dari aparat kepolisian.

Apalagi air yang diberikan sangat terbatas, sehingga masyarakat berharap supaya waktu penyaluran air bersihnya ditambah. “Masyarakat kita sangat terbantu dengan adanya pembagian air bersih tetapi masyarakat meminta supaya pendistribusian air bersih bisa lebih maksimal,” harapnya.

Karena jumlah tangki air bersih yang disalurkan saat ini dianggap sangat minim lantaran jumlah warga yang terdampak kekeringan tidak sebanding dengan pasokan air bersih yang diberikan. Padahal masyarakat di tiga desa, sudah mengalami kekeringan mulai dari akhir bulan Juni lalu. Terhadap masalah ini, pihaknya sangat berharap supaya Pemkab bisa segera menyikapi masalah kekeringan ini jika tidak maka masyarakat yang dirugikan.

“Kita sudah mengalami sejak akhir bulan Juni lalu, makanya kami minta supaya Pemkab bisa segera mengambil sikap untuk meringankan beban warga di lokasi terdampak kekeringan,” pungkasnya. (ind/ils)

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB

Senin, 20 Juli 2020

Halaman 6

Nelayan di Taman Ayu Tolak Rencana Penyedotan Pasir Giri Menang (Suara NTB) Nelayan di Dusun Taman, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar) menolak rencana penyedotan pasir laut di sekitar pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Penolakan warga ini karena khawatir akibat dari penyedotan pasir itu memicu abrasi lebih parah lagi. Lebih-lebih penanganan abrasi di pesisir setempat tidak maksimal.

Perwakilan nelayan bernama Juni mengatakan warga keberatan dengan rencana penyedotan pasir di sekitar PLTU karena wilayah pesisir di dusun Taman sendiri sudah tergerus abrasi sangat parah.

Dipahami abrasi ini akibat alam, namun banyak wilayah pesisir yang tergerus tidak separah daerah setempat. “Parahnya ini disebabkan oleh adanya jeti, apalagi adanya rencana pengerukan (penyedotan) pasir laut untuk dermaga, itu khawatir semakin memperparah abrasi,” keluh dia.

Karena yang namanya pasir jelas dia bersifat lunak, kalau dikeruk akan mudah terbawa gelombang tidak seperti tanah dan karang. Apalagi terkena ombak tinggi dan angin kencang, pasti yang dikeruk akan tertimbun dari pasir di sekitar lokasi itu sehingga menambah parah abrasi.

Nelayan setempat berharap agar rencana ini dipertimbangkan lagi. Kalaupun rencana ini tetap dilanjutkan, paling tidak pihak terkait menangani lebih serius abrasi di daerah setem-

pat. “Harapan kami bagaimana ada solusi penanganan abrasi, dikaji lebih mendalam agar tidak abrasi separah saat ini,” harapnya. Warga meminta agar dibangunkan pemecah ombak di sekitar laut setempat. Sebab penyebab gelombang karena gelombang yang tinggi.

Terkait rencana penyedotan pasir ini sudah ada sosialisasi kepada masyarakat. Warga diundang oleh desa atas permintaan dari pihak PLN dan PLTU. Namun warga tetap menolak karena menurut pandangan warga yang awam, penyedotan ini akan semakin memperparah abrasi. Ia mencontohkan seperti penanganan abrasi menggunakan bangunan pelindung pantai (groin) saja belum mampu menangani abrasi, padahal penanganan melalui groin ini hasil kajian dari perguruan tinggi. “Tapi kenapa tambah parah abrasi ini, kok bisa fatal seperti ini,” imbuhnya.

Kalaupun penyedotan pasir laut ini tetap dilanjutkan, warga akan tetap menolak. Bahkan kalau dilakukan aktivitas maka warga akan menyetop.

Anggota DPRD Lobar, H. Lalu Muhammad Ismail yang tinggal di daerah itu mengaku mendapatkan keluhan dari masyarakat soal rencana penyedotan laut pasir tersebut. Alasan warga dinilainya wajar karenag memang kondisi abrasi di kawasan itu sangat parah.

Ditambah lagi dengan rencana penyedotan pasir, warga khawatir akan memperparah. ‘Warga khawatir lebih parah lagi abrasi di kawasan itu,”tegas dia.

Dikatakan, luas pasir yang diambil mencapai ribuan meter persegi dengan kedalaman tiga meter. Harapannya agar keluhan warga soal abrasi lebih ditangani serius oleh pihak terkait.

Seperti kata dia usulan warga membuat pemecah gelombang.

“Kami minta itu direalisasikan, itu tuntutan warga,” tegas dia.

Selaku Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lobar, ia mendesak tuntutan warga dipenuhi agar dua-duanya bisa jalan. Artinya pengerukan pasir bisa dilakukan dan pembangunan pemecah ombak juga direalisasikan agar warga aman dari abrasi. “Karena itu

aspirasi dari masyarakat sejak lama,” tukasnya.

Kades Taman Ayu, Tajuddin mengatakan terkait rencana pengerukan pasir memang warga masih keberatan. Karena penanganan abrasi di pesisir ini juga belum maksimal. Hal ini pun masih dibahas dengan pihak PTLU dan PLN. Di sini ada dampak yang akan diselesaikan namun dikhawatirkan memunculkan dampak baru, di mana kalau kapal tongkang batu bara langsung nyandar di jeti PLTU maka mengurangangi lalu lalang kendaraan. “Tapi di sisi lain ketika dialihkan ke laut ada dampak laut yakni pengerukan yang memungkinkan terjadinya abrasi, makanya kami meminta ke PLN menjelaskan memastikan tidak terjadi abrasi ketika hal ini dilakukan, tapi ini kami kurang puas dengan jawaban pihak terkait,” jelas dia. Sebelum semua masalah dan tuntutan warga belum penyelesian, pihaknya belum berani mengeluarkan rekomendasi terhadap rencana ini.

Manajer PLTU Jeranjang OMU, Melky Victor Borsalino mengklaim perihal rencana pengerukan pasir sudah dijelaskan oleh ahli Universitas Mataram kepada warga.

Kata dia, tidak ada hubungan kuat terkait pengerukan dengan abrasi. Mekanisme abrasi yang terjadi karena faktor alam diawali dengan tiupan angin di

Prodi S2 Ilmu Komunikasi Hindu STAHN Gde Pudja Gelar Webinar Mataram (Suara NTB) – Program Studi (Prodi) S2 Ilmu Komunikasi Hindu Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram yang telah beralih status menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram menggelar seminar daring atau webinar pada Jumat (17/7) sore dan Sabtu (18/7) pagi. Webinar itu mengusung tema Integrasi Komunikasi Nusantara di Era Milenial dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama.

Ketua Panitia Webinar, Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma., SE., M.Si., mengatakan tujuan dari seminar itu untuk meningkatkan akselerasi dan komunikasi di bidang agama Hindu. Juga untuk memiliki posisi tawar atau bargaining position sejauh mana komunikasi Hindu dapat eksis kaitannya meningkatkan kerukunan umat beragama di era milenial ini. Webinar itu diikuti lebih dari 100 orang peserta di aplikasi zoom dan siaran langsung YouTube.

Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor IAHN/STAHN Gde Pudja Mataram, Drs. I Wayan Budha, M.Pd., yang diwakili Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag., dalam sambutannya menyampaikan tema yang diangkat sangat luar biasa.

“Seperti diketahui bersama, komunikasi adalah jembata antara pikiran, perasaan, dan kebutuhan seseorang dengan dunia. Komunikasi membangun kontak jejaring antara manusia, komunikasi adalah prasyarat hidup ini. Atas nama lembaga kami haturkan terima kasih kepada narasumber,” ujarnya.

(Suara NTB/ist)

Panitia Webinar Prodi S2 Ilmu Komunikasi Hindu STAHN Gde Pudja Mataram.

(Suara NTB/ist)

Suasana Webinar Prodi S2 Ilmu Komunikasi Hindu STAHN Gde Pudja Mataram melalui aplikasi zoom.

Webinar itu menghadirkan sitas Ciputra Surabaya, dimodua narasumber yang dibagi deratori oleh Dr. Drs. I Nyoman dalam dua sesi webinar. Nara- Murba Widana, M.Ag. Di hari sumber webinar hari pertama kedua, narasumber yaitu Drs. yaitu Prof. Dr. Burhan Bungin, Ida Bagus Putu Suamba, MA., M.Si., Ph.D.,CiQaR., CiQnR., Ph.D., yang merupakan dosen yang merupakan dosen Univer- Politeknik Negeri Bali, dimod-

eratori oleh Dr. I Wayan Ardhi Wirawan, S.Pd., S.Ag., M.Si. Prof. Dr. Burhan Bungin, M.Si., Ph.D.,CiQaR., CiQnR., membawakan materi berjudul Dinamika Komunikasi. Ia menjelaskan komunikasi adalah proses sosial dalam kehidupan manusia. Penuh dengan dinamika sosial dalam perubahan masyarakat. Produk budaya manusia yang terumit adalah komunikasi, bahasa adalah aspek komunikasi tercanggih dari seluruh produk budaya.

“Konsep dinamika komuniikasi jika ditarik mengenai komunikasi nusantara, bahwa komunikan adalah negara yaitu pemerintah pusat sampai daerah, rakyat adalah receiver, medium adalah parpol, media massa, NGO. Sementara pesan bangsa adalah melalui nilainilai pancasila. Dipengaruhi budaya nusantara, globalisasi dan kapitalisasi,” jelasnya.

Narasumber kedua, Drs. Ida Bagus Putu Suamba, MA., Ph.D., membawakan materi berjudul Supra Bahasa dalam Komunikasi Hindu dalam Membangun Kerukunan Bangsa. Ia menjelaskan komunikasi Hindu bersumber dari kitab Weda. Realitas tertinggi identik dengan supra atau Shabda Brahman. Tiga tahap evaluasi bahasa dari halus ke kasar yaitu Pashyanti, Madhyama, dan Waikari.

“Komunikasi Hindu menempatkan encoder dan decoder dalam posisi yang sama sehingga makna bisa sama-sama dipahami. Pengendalian diri dibutuhkan, agar tidak menyebabkan masalah komunikasi. Kebhinekaan bisa dirawat melalui bahasa supra bahasa,” jelasnya. (ron)

(Suara NTB/her)

KEBERATAN - Para nelayan mengungkapkan keberatannya atas rencana penyedotan pasir di sekitar PLTU. atas lautan yang mengakibat- tai. Angin dan arus tersebut gan. Hal ini dilakukan agar bisa kan arus laut dan gelombang lama kelamaan mengikis bibir dipindahkan pembongkaran memiliki kekuatan untuk pantai. “Sudah ditinjau beru- batu bara, tidak dari pelabumengikis bibir pantai. lang-ulang, dan dikaji juga ber- han Lembar lagi, namun bisa Gelombang yang menerjang ulang-ulang. Izin sudah keluar langsung ke depan PLTU, sehbibir pantai mampu meng- dari seluruh dinas terkait. Izin ingga masalah ceceran batu getarkan tanah maupun batu- diurus sudah dari tahun lalu bara dan abu bisa selesai setean yang lama kelamaan akan ke dinas terkait seperti DLH, lah bertahun-tahun. (her) terlepas dari daratan. Abrasi DKP, Departemen Perhubunterjadi pada saat angin yang bergerak di laut mengakibatkan terjadinya arus laut dan HILANG SERTIFIKAT gelombang menuju bibir panHILANG SERTIFIKAT Hak milik atas tanah, NO.635 a.n.

Drs. IRIANTO DAN BAEHAKI SYAKBANI. Berlokasi di Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat

RAGAM

SUARA NTB Senin, 20 Juli 2020

Tujuh Persen Pasien Covid-19 Gejala Berat Dari Hal. 1 Diterangkan, perawatan pasien dengan gejala berat saat ini akan dikonsentrasikan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB. Sedangkan untuk pasien dengan gejala sedang akan dikonsentrasikan di Rumah Sakit Darurat Asrama Haji, dan pasien gejala ringan akan dikonsentrasikan di dua rumah sakit darurat yang akan difungsikan nanti.

Di sisi lain, secara umum Eka menekankan bahwa kapasitas ruang rawat untuk pasien Covid-19 di NTB sangat mencukupi, yaitu mencapai sekitar 1.000 tempat tidur.

Kendati demikian, peningkatan kasus dengan gejala berat yang terjadi di Kota Mataram dan Lobar membuat kapasitas ruang rawat di dua wilayah tersebut tidak seimbang. ‘’Kalau kita sekarang ada 529 yang masih dirawat, total tempat tidur kita hampir 1000.

Cuma dari 529 itu terbanyak di Kota Mataram dan Lobar, sedangkan jumlah tempat tidur dibanding jumlah pasien masih kurang sedikit,’’ sebutnya. Selain memiliki gejala berat, perawatan pasien di Kota Mataram dan Lobar juga membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. “Masa rawatnya di Mataram dan Lobar ini jauh lebih lama, karena banyak yang berat,’’ sambungnya.

Selain itu, pihaknya juga

mulai menarik peralatan untuk perawatan intensif dari wilayah dengan dominasi kasus gejala ringan. Dicontohkan Eka seperti penarikan ventilator yang sebelumnya dioperasikan di Rumah Sakit Manambai Abdulkadir untuk memenuhi kebutuhan di Kota Mataram.

Menurut Eka, meningkatnya kasus Covid-19 dengan gejala berat di NTB saat ini merupakan bukti bahwa transmisi virus masih terjadi dan meluas. Mengingat pasien-pasien tersebut merupakan orang dengan risiko tinggi yang sebelumnya menjadi atensi pemerintah agar tidak tertular. ‘’Memang begitu. Orang itu kalau kita abai, proses penularan berjalan kena dengan orang-orang risiko tinggi,’’ jelasnya. Sebagian pasien gejala berat yang dirawat saat ini merupakan lansia dengan penyakit komorbid.

Tanpa sinergi antara masyarakat dan pemerintah, jumlah tersebut dikhawatirkan terus meningkat dan memperbesar risiko kematian pasien di NTB. ‘’Kita angka kematian juga 5,2 persen, naik 0,1 persen.

Kita dari kapan itu di awal 1,2 persen, tapi satu bulan terakhir 4 persen naik ke 5 persen dan bertahan di situ.

Semoga ini tidak naik lagi,’’ harapnya. (bay)

Kreatif Park untuk Tenun NTB Dari Hal. 1 pengembangan ekonomi kreatif tersebut.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Harry Santoso Sungkary, menerangkan pihaknya menargetkan pembangunan Kreatif Park ditargetkan terwujud paling lambat 2021 mendatang. ‘’Anggaran kita kan sudah dipotong untuk Covid-19 tahun ini. Tapi tim sudah datang melihat tempatnya. Mudahan tahun ini desainnya (selesai) untuk kita konstruksi tahun depan,’’ ujarnya, Minggu (19/7).

Diterangkan, Kreatif Park yang akan dibangun diharapkan menjadi lokasi para pelaku usaha kreatif untuk memamerkan hasil produksinya.

Termasuk untuk berkumpul mengelaborasi ide-ide kreatif yang diperlukan untuk mengimbangi pengembangan pariwisata NTB kedepan.

Menurut Harry setidaknya ada lima kategori yang perlu menjadi perhatian pelaku usaha kreatif di NTB. Antara lain aspek kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi. Dengan memenuhi aspek tersebut, peningkatan kualitas diharapkan terwujud. Terutama untuk produksi tenun NTB. ‘’Di situlah saya berharap para desainer berkumpul untuk menemukan kreasi baru inovasi baru, tapi di atas kearifan lokal. Itu yang menjadi unik sejarah kearifan lokal,” jelasnya. Dengan demikian, tenuntenun yang ada di NTB diharapkan memiliki pengembangan pola sesuai dengan kearifan lokal yang ada.

Dicontohkan, seperti perajin tenun di Desa Sade yang

saat ini telah menjadi salah satu pasar utama penjualan tenun sebagai ekonomi kreatif di NTB. Di mana desain dan pola kain dapat disesuaikan dengan pesanan wisatawan yang datang. ‘’Untuk itu kami datangkan designer di dalam Kreatif Park itu. Agar semua dari desa-desa pengrajin, saya harap mereka tidak hanya jadi pengrajin tetapi menjadi designer dari desa-desa itu,’’ ujarnya. Hal serupa juga diharapkan untuk pengembangan bidang ekonomi kreatif seperti kuliner dan lainlain. ‘’Begitu juga yang buat kuliner. Kami harapkan ada peningkatan kulinernya menjadi lebih higenis, kemasannya jadi lebih bagus sehingga bisa dijual di online,” sambungnya.

Diterangkan, sebagai lokai awal Keratif Park akan dibangun di dekat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Terutama untuk mendukung gelaran MotoGP 2021 mendatang yang diproyeksikan menjadi salah satu magnet utama pariwisata NTB pascapandemi.

Lebih jauh, Kreatif Park diharapkan dapat menampung seluruh hasil produksi pelaku usaha di Lombok dan Sumbawa. Namun dengan tetap memperhatikan kualitas hasil produksi sesuai dengan lima kategori yang disebutkan sebelumnya.

“Ini tidak sembarang. Ini yang punya (hasil produksi) desainnya tinggi, sehingga (Kreatif Park) ini menjadi suatu sentra menarik bagi desa-desa atau kota-kota yang ada pelaku ekonomi kreatif,’’ tandas Harry. (bay)

Penerima BLT DD Dicoret Dari Hal. 1 ada yang dobel, ambil salah satu,’’ kata Kepala DPMPD Dukcapil NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, akhir pekan kemarin.

Awalnya, jumlah penerima BLT DD di NTB sebanyak 206.337 KK. Dengan rincian, Lombok Barat 29.419 KK, Lombok Tengah 40.015 KK, Lombok Timur 57.732 KK, Lombok Utara 13.786 KK. Kemudian Sumbawa Barat 7.090 KK, Sumbawa 20.632 KK, Dompu 12.505 KK dan Bima 25.158 KK. Setelah dilakukan verifikasi, ada empat lima kabupaten yang ditemukan data dobel menerima bantuan. Sehingga jumlah penerima BLT DD di NTB menjadi 205.094 KK. Ada lima kabupaten yang jumlah penerimanya berkurang, seperti Lombok Tengah menjadi 39.376 KK, Lombok Timur 57.613 KK, Sumbawa Barat menjadi 6.884 KK, Dompu menjadi 12.271 KK dan Bima menjadi 25.113 KK. Ashari menjelaskan, BLT DD tahap I sudah tersalurkan 100 persen, tahap II sebesar 99,9 persen dan tahap III sebesar 60 persen. Pada tahap II, penyaluran BLT DD yang belum mencapai 100 persen hanya di Bima. Sedangkan tujuh kabupaten lainnya sudah 100 persen. Penyaluran BLT DD tahap II di Bima masih mencapai 99,48 persen.

Sedangkan untuk tahap III, penyaluran BLT DD baru mencapai 60 persen atau telah tersalurkan kepada 128.864 KK

sampai 16 Juli 2020. BLT DD baru disalurkan sebanyak 597 desa di NTB dengan jumlah penerima 128.864 KK. Dengan rincian, Lombok Barat 81 desa sebanyak 20.788 KK, Lombok Tengah 91 desa sebanyak 28.626 KK, Lombok Timur 138 desa sebanyak 33.373 KK, Lombok Utara 33 desa sebanyak 13.786 KK, Sumbawa Barat 32 desa sebanyak 3.337 KK, Sumbawa 103 desa sebanyak 13.039 KK, Dompu 15 desa sebanyak 2.802 KK dan Bima 104 desa sebanyak 13.113 KK. Total DD yang disiapkan untuk BLT sebesar Rp600 ribu per bulan per KK selama tiga bulan tersebut sebesar Rp378,83 miliar. Rencananya, BLT DD akan diperpanjang selama tiga bulan, yakni Juli, Agustus dan September. Masing-masing KK akan memperoleh sebesar Rp300 ribu per bulan.

Ashari mengatakan, setiap desa telah terbentuk relawan Covid-19. Tim ini akan dipermanenkan ke depannya. Sehingga setiap tiga bulan akan diupdate perkembangan data kemiskinan di masing-masing desa.

Ia menyebut jumlah relawan Covid-19 yang dibentuk 889 desa di NTB sebanyak 30.295 orang. Selain itu, desa juga menyiapkan ruangan isolasi bagi pasien Covid-19. Ia menyebutkan ada 146 ruangan isolasi yang disiapkan desa di NTB, berada di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Sumbawa. (nas)

Halaman 7

Wagub Minta MPLS Tatap Muka Kejuaraan VKC NTB Dihentikan Libatkan Ratusan Atlet Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd meminta sekolah dan madrasah yang berada di Kota Mataram untuk menghentikan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tatap muka. Pasalnya, Kota Mataram masih berstatus daerah zona merah penyebaran Covid-19.

“Salah (MPLS tata muka), sudah tahu Mataram masih merah. Kita minta itu ditutup, ndak boleh. Siapa yang suruh,” tegas Wagub dikonfirmasi di Mataram, akhir pekan kemarin.

Orang nomor dua di NTB ini meminta Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) benar-benar mengawasi sekolah dan madrasah yang tetap nekad melakukan MPLS tata muka.

Pemprov NTB sendiri sudah mengeluarkan surat edaran gubernur yang menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar tata muka masih dilarang atau tak

diperkenankan di NTB. Meskipun kabupaten/kota sudah masuk zona hijau, apalagi zona merah, oranye dan kuning.

“Kita minta Kemenag untuk betul-betul ngawasi. Jangan sampai ada yang nggak paham aturan. Mari kita pelajari aturannya semua. Bahwa sekolah itu nggak boleh buka,” kata Wagub.

Rohmi menjelaskan daerah yang masuk zona hijau penyebaran Covid-19, kalau pun tetap mau membuka sekolah atau madrasah. Harus ada persetujuan orang tua siswa.

Kemudian, aktivitas pembelajaran di sekolah atau madrasah harus benar-benar diyakinkan pelaksanaan protokol Covid-19 berjalan dengan baik.

“Termasuk physical distancingnya, berapa orang yang masuk dalam satu hari. Dihitung betul. Itu di daerah zona hijau. Kalau yang lain, apalagi yang daerah zona merah bagaimana. Jadi, mari kita cek kembali aturannya seperti apa

untuk keselamatan kita bersama. Jangan sampai menyesal nanti,” ujarnya mengingatkan.

Di tengah pandemi Covid19 ini, Rohmi meminta agar sekolah atau madrasah memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Kemudian bisa juga dilakukan home visit.

“Dimonitor betul oleh guru kelasnya termasuk PR segala macam. Tapi memang teknologi yang harus kita gunakan sekarang,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Kota Mataram dan Lombok Barat masih berstatus zona merah penyebaran Covid-19 di NTB. Dari 1.725 kasus Covid19 di NTB, jumlah kasus positif di Kota Mataram sebanyak 775 orang, sedangkan Lombok Barat mencapai 403 orang.

Dari jumlah tersebut, di Kota Mataram sebanyak 52 pasien yang meninggal dunia. Sedangkan Lombok Barat sebanyak 26 orang. Total pasien meninggal dunia di NTB hingga Sabtu (18/7) tercatat 94 orang. (nas)

Mataram (Suara NTB) Kejuaraan Virtual Karate Championship (VKC) Cup NTB yang digelar oleh Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kota Mataram, 18 Juli 2020 libatkan 205 atlet dari kabupaten/kota di NTB. Event yang digelar melalui media daring ini memperebutkan piala tetap dan hadiah uang pembinaan.

“Kejuaraan karate Virtual Cup sudah dimulai dan hari ini sudah dinilai oleh wasit/ juri dari FORKI NTB. Ada sebanyak 205 atlet yang ikut,” ucap Ketua Panitia, Lalu Ega Nenditia kepada Suara NTB di Mataram, Sabtu (18/7).

Dikatakannya, ratusan atlet yang ambil bagian di event digelar oleh FORKI Kota Mataram tersebut melibatkan atlet dari kabupaten/kota di NTB. Para atlet yang ikut Kejuaraan Karate Virtual NTB telah mendaftar sejak 13 Juni hingga 14 Juli lalu.

Pihak panitia menyiapkan piagam penghargaan, medali dan bantuan sembako untuk para atlet yang Juara.

“Ada uang pembinaan juga bagi juara umum. Tapi untuk hadiah uang pembinaan akan di berikan langsung oleh ketua KONI Kota Mataram pada akhir kegiatan,” jelasnya.

Sementara untuk nomor pertandingan dikhususkan nomor Kata (seni gerak) putra dan putri. Para atlet yang ikut serta dalam kejuaraan yang digelar secara on line ini cukup mengirim video lewat via WhatsApp dan media daring lainnya.

Bagi para peserta yang juara akan mendapatkan hadiah berupa piagam penghargaan dan piala tetap. Kejuaraan ini dilaksanakan oleh FORKI Kota Mataram bekerjasama dengan KONI Kota Mataram untuk menggairahkan olahraga karate di NTB setelah sekian lama tidak dilaksanakan karena Covid-19. (fan)

Pengoperasian RPH Poto Tano Belum Optimal Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) mengaku pengoperasian Rumah Potong Hewan (RPH) Poto Tano setelah diresmikan penggunaannya kembali di akhir tahun 2019 lalu masih belum optimal. Minimnya permintaan daging dari KSB serta banyaknya pengiriman sapi dalam bentuk gelondongan menjadi faktor utama.

“Memang setelah diresmikan penggunaannya kembali akhir tahun 2019 lalu pengoperasiannya masih belum optimal. Bahkan dalam sehari jumlah hewan yang dipotong hanya 3-5 ekor saja angka yang sangat kecil jika dibandingkan fasilitas yang dimiliki RPH tersebut,” ungkap Kepala Distan KSB, Suhadi SP., M. Si kepada Suara NTB, Minggu (19/7).

Jika permintaan tinggi

maka mitra kerja yang mengelola RPH ini sangat siap berapapun jumlah daging yang diminta. Tapi karena permintaan masih sangat sedikit pengelola RPH juga tidak mau mengambil resiko untuk tetap melakukan pemotongan. Apalagi saat ini hanya beberapa kabupaten saja yang selalu meminta daging ke KSB sementara yang lain masih belum melakukan permintaan sehingga operasional RPH ini belum maksimal. Akibat kondisi tersebut, pihaknya pesimis target retribusi dari RPH tidak bisa secara optimal.

“Kalau yang ngirim ke luar daerah tetap dipotong di RPH, tetapi karena permintaan sedikit jadi operasional belum optimal,” sebutnya.

Kendati masih banyak kendala di lapangan, pihak terkait tetap akan berupaya maksimal

membangun komunikasi dengan kabupaten yang lain supaya daging yang beredar berasal dari KSB. Jika pola demikian, sudah bisa memberikan dampak maka pengoperasian RPH akan semakin maksimal dan tentu akan meningkatkan pendapatan bagi daerah. Apalagi target pendapatan dari sektor tersebut di angka Rp100 juta di tahun 2020, sehingga pihaknya dipaksa untuk bisa mencari solusi atas persoalan belum maksimalnya RPH Poto Tano ini. “Kami tetap akan mencari jalan keluar terbaik atas masalah belum optimalnya RPH Poto Tano ini. Apalagi target pendapatan kita di angka Rp100 juta, jika kondisinya masih seperti ini (sepi permintaan) kami kami pesimis target tersebut bisa tercapai,” pungkasnya. (ils)

Program Latihan Mandiri Dinilai Tidak Cocok bagi Atlet PON Mataram (Suara NTB) Pelatih NTB mendesak KONI NTB untuk segera mengakhiri program latihan mandiri dan mulai melaksanakan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) PON. Pasalnya mereka menilai program latihan mandiri tidak tepat untuk atlet PON. “Program latihan mandiri tidak cocok untuk atlet PON. Kita minta agar KONI NTB segera melaksanakan Pelatda PON,” ucap Ketua Forum Komunikasi Pelatih, Agus Suharyan kepada Suara NTB di Mataram, belum lama ini.

Dikatakan Agus, program latihan mandiri yang digelar oleh KONI NTB telah berdampak pada prestasi atlet. Dalam hal ini sebanyak 101 atlet sebagian besar kebugarannya menurun setelah mengikuti program latihan mandiri.

“Kalau bisa kegiatan latihan mandiri dihentikan akhir bulan Juli ini. Sehingga Pelatda

PON dapat dimulai bulan Agustus,” jelasnya.

Dijelaskannya Agus, tuntutan pelatih untuk segera melaksanakan Pelatda PON karena memang program latihan mandiri tidak bisa meningkatkan prestasi atlet. Hal ini dikarenakan jarak antara pelatih dengan atlet cukup jauh sehingga menyulitkan pelatih untuk memantau langsung aktivitas atlet.

Dicontohkannya atlet dari cabang olahraga kempo yang berjumlah delapan atlet berdomisili di kabupaten/kota di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Hal ini mengakibatkan pelatih tak bisa mendampingi atlet latihan.

Menurut Agus, atlet yang tinggal jauh dari akan sulit meningkatkan prestasi karena memang tidak dpat didampingi pelatih saat latihan. Oleh karena itu ia bersama pelatih lainnya mendesak KONI NTB agar segera melaksanakan Pelatda PON, sehingga pelatihan dapat tersentralisasi di satu tempat. (fan)

Desa BISA, Terobosan Majukan Wisata di Tengah Pandemi Dari Hal. 1 Kita tidak bisa memilih salah satunya apakah aman atau produktif, harus keduanya,’’ tegasnya.

Dijelaskan Rohmi bahwa pariwisata yang ada di Lombok Barat terus mengalami kemajuan yang membanggakan. Untuk itu, tugas semua pihak adalah bagaimana mengedukasi masyarakat atau wisatawan untuk tetap mematuhi protokol Covid-19.

Kalau itu mampu diterapkan maka upaya untuk mengembangkan wisata yang menarik dan akan terus di kunjungi oleh orang banyak akan berhasil di masa pandemi. ‘’Kalau wisatawan sudah melihat keindahan, merasakan kemanan serta kebersihannya tetap terjaga. Maka otomatis rasa rindu mereka untuk berkunjung akan terus tumbuh,’’ ujarnya.

Ditambahkan bahwa tanggung jawab yang paling utama adalah bagaimana menjaganya agar tetap indah dan menjadi tempat aman bagi siapapun yang berkunjung. Semangat berjuang dengan slogan clean, safety dan environment ini benar-benar harus diwujudkan.

Bukan hanya slogan saja.

Senada dengan itu, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid mengatakan, destinasi

wisata di Sekotong merupakan masa depan Kabupaten Lombok Barat. Karena potensi alamnya yang luar biasa. Untuk itu, banyak hal yang harus disiapkan oleh pemerintah terutama penataan lingkungan serta menyediakan fasilitas pendukung lainnya. Untuk itu, Pemda telah menyusun Perbup tentang penataan destinasi wisata. ‘’Supaya wisata ke depannya betul-betul ditata dengan baik,’’ katanya.

Program BISA merupakan bentuí edukasi dan sosialisasi agar penyelenggaraan usaha pariwisata lebih fokus kepada kesehatan. Program ini diharapakan dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan mengantisipasi kebiasaan baru dengan menyiapkan desa wisata yang lebih baik dengan standar CHS. ‘’Untuk melakukan itu, Kementerian Pariwisata sudah menyusun pedoman, standar protokol baik juga panduanpanduan yang bisa digunakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menerapkan CHSE ini. Baik di destinasi wisata, dalam penyelenggaraan aktivitas ekonomi kreatif dan juga untuk semua masyarakat termasuk desa wisata,’’ terang Direktur Kelembagaan, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Ke-

menparekraf RI, Reza Pahlevi.

Kemenparekraf mengapresiasi provinsi maupun kabupaten yang sudah melakukan hal seperti ini. Bahkan katanya, sudah ada yang punya Perda, Pergub dan melakukan penerapan di lapangan. Melakukan pengawasan dan bahkan sudah ada yang melakukan labeling. ‘’Saya pikir Provinsi NTB terutama Kabupaten Lombok Barat ini, dengan komitmen Ibu Wagub dan Pak Bupati, saya yakin akan bisa mencapai itu,’’ ujarnya.

Ada sekitar 100 orang yang terlibat dalam kegiatan padat karya dari program BISA di Tawun. Mereka bergotong royong melakukan pembersihan pantai dari Batu Kijuk, Tawun, dan Batu Leong. Program BISA di Lombok Barat, menyasar dua tempat, yaitu di Dermaga Tawun dan Taman Narmada. ‘’ Program BISA adalah semangat dari Kemenpar. Ini upaya penataan dalam upaya menyambut kegiatan new normal.

Untuk mensosialisasikan protokol kesehatan dalam kegiatan kepariwisataan. Program bisa nilainya antara 100-200 juta, untuk darmaga taun nilainya sekitar 200 juta dan model kegiatanya padat karya,’’ jelas Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, H. Saepul Ahkam. (her)

NTB akan Miliki Dua Pabrik Pengolahan Limbah Medis Dari Hal. 1 ‘’Kita rancang di kawasan 150 hektare, nanti di sana dibangun pusat industri pengolahan sampah,’’ kata Madani dikonfirmasi di Mataram, akhir pekan kemarin.

Pada kawasan seluas 150 hektare yang disiapkan untuk pusat industri pengolahan sampah. Juga akan dibangun pabrik pengolahan fly ash atau limbah batu bara. Limbah batu bara tersebut dapat diolah menjadi genteng, batu

bata dan lainnya. ‘’Nanti di sana semua kita rancang,’’ terang Madani.

Terkait dengan pembangunan pabrik pengolahan limbah medis bantuan Pemerintah Pusat. Madani mengatakan sekarang dalam proses pembangunan. Ditargetkan pembangunannya tuntas tahun ini. Sehingga tahun depan, sudah bisa beroperasi.

Selain mengolah limbah medis dari seluruh rumah sakit yang ada di NTB. Rencananya, pabrik pengolahan

limbah medis yang ada di Lemer, bahan bakunya juga akan didatangkan dari Bali. ‘’Kami komunikasi dengan Dinas Kesehatan, limbah medis yang di Bali akan dikirim ke kita.

Ndak ke Jawa lagi, karena lebih murah. Kita akan memperoleh pendapatan,’’ katanya.

Disinggung mengenai kapasitas pabrik tersebut, Madani menyebutkan 300 Kg per hari. Artinya dalam sebulan pabrik tersebut mampu mengolah 9.000 kg atau 9 ton limbah medis. (nas)

(Suara NTB/ist)

PENILAIAN - Tampak para wasit dan juri melakukan penilaian terhadap atlet yang mengikuti Kejuaraan Virtual Karate Championsip (VKC) Cup 2020. Penilaian tersebut digelar di Sekretariat KONI Kota Mataram, Sabtu (18/7) lalu.

Seleksi SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September - Oktober Dari Hal. 1 mengenai Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Disebutkan, enam hal yang juga harus segera dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan SKB. Pertama, persiapan teknis penyelenggaraan SKB dengan CAT dan rencana penjadwalan kegiatan tersebut dengan BKN menjadi langkah pertama yang harus dilakukan. Upaya penetapan lokasi tes yang meminimalisir pergerakan peserta menjadi prioritas.

Selanjutnya, perlu dilakukan persiapan teknis untuk penyelenggaran SKB tambahan selain CAT. Hal ini diperuntukkan bagi instansi yang telah memiliki surat persetujuan pada seleksi CPNS kali ini.

Bagi instansi yang menyelenggarakan SKB tambahan, langkah ketiga adalah melakukan penyederhanaan atau penyesuaian terhadap tes atau materi SKB yang berpotensi menyimpang dari protokol kesehatan. Khusus tes wawancara, dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi semaksimal mungkin, seperti penggunaan video conference.

Penyesuaian ini dilakukan dengan tetap memenuhi prasyarat dalam pengujian kualitas, kapabilitas, kompetensi, dan profesionalisme dari CPNS yang akan direkrut.

Keempat mengenai pengalokasian anggaran yang diperuntukkan dua kegiatan, yakni anggaran untuk proses persiapan, pelaksanaan, pengolahan, dan pengumuman hasil seleksi, serta anggaran untuk memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian, perlu dilakukannya koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah, Polda dan Polres, serta Dinas Kesehatan di tempat yang akan menjadi lokasi tes pelaksanaan SKB. Hal terakhir adalah mengumumkan kepada peserta seawal mungkin mengenai pelaksanaan SKB dengan mengingatkan untuk selalu mener-

apkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan mempersiapkan diri dalam mengikuti SKB sesuai jadwal.

Surat Menteri PANRB tersebut juga menjelaskan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan BKN sebagai instansi penyelenggara teknis dalam Seleksi CPNS. BKN diminta melakukan persiapan teknis penyelenggaraan SKB dengan CAT serta persiapan dokumen SOP tambahan yang mengatur pelaksanaan SKB sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

BKN bersama dengan Kemen PANRB melakukan koordinasi dengan Panitia Seleksi dari masing-masing instansi terkait dengan pelaksanaan SKB agar dapat dilaksanakan sesuai dengan SOP yang diatur BKN agar memenuhi protokol kesehatan.

Dilakukan juga koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Kesehatan, dan Polri mengenai kesiapan pelaksanaan SKB agar pelaksanaannya sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Seleksi CPNS yang dilaksanakan ini terdiri dari tiga tahap, yakni seleksi administrasi, SKD, dan SKB. Dengan pembobotan nilai SKD sebesar 40 persen dan SKB 60 persen.

Nasir mengatakan BKD memastikan infrastruktur Computer Assisted Test (CAT) untuk pelaksanaan SKB sudah siap. Pemprov NTB sendiri memiliki 100 PC dan cadangan sebanyak 20 PC untuk CAT. Pemda kabupaten/kota di NTB juga siap. Mereka menggunakan fasilitas di laboratorium komputer SMA/SMK yang ada. “Kita sudah siap semua, tinggal menunggu dari pusat saja,” kata Nasir.

Diketahui, sebanyak 942 pelamar CPNS 2019 yang berhak ikut SKB. Sebanyak 942 pelamar tersebut memenuhi passing grade atau nilai ambang batas menurut Permenpan No. 24 Tahun 2019 dan berhak mengikuti SKB sebanyak 942 orang. Dengan jenis jabatan guru sebanyak 518 orang, tenaga kesehatan 200 orang dan tenaga teknis 224 orang. (nas)

18 Anggota Satpol PP NTB Dinyatakan Reaktif Dari Hal. 1 ataupun pengunjung supermarket rata-rata sudah mematuhi protokol kesehatan.

Selain itu, pihaknya juga turun ke eks Bandara Selaparang Kota Mataram. Sekitar pukul 17.00 Wita, anggota Satpol PP NTB bersama TNI Lanud Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) bersama-sama turun ke eks Bandara Selaparang. ‘’Ternyata memang benar masyarakat yang sedang berkumpul, bermain layangan, berolah raga dan duduk santai di atas bekas runway. Bahkan

sudah ada yang membangun lapak-lapak kecil untuk jualan di dalam areal eks Bandara Selaparang,’’ tuturnya.

Upaya yang dilakukan bersama-sama dengan TNI memberikan pemahaman dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang sedang beraktivitas maupun yang tinggal di sekitar areal eks Bandara Selaparang untuk tidak melakukan aktivitas apapun.

Baik malam maupun siang hari. Dan mengingatkan bagi yang sudah membangun lapak untuk segera membuka sendiri lapaknya. (nas)

SUARA NTB Senin, 20 Juli 2020

Jakarta Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan dana bantuan sebesar Rp2,7 triliun akan digelontorkan untuk 21.000 lembaga pesantren yang diperuntukkan untuk kegiatan operasional dan dukungan pembelajaran dalam

Halaman 8

jaringan (daring) selama masa pandemi COVID-19.

Dalam video yang diunggah di akun Youtube resmi Wakil Presiden Republik Indonesia, Minggu, Ma’ruf Amin mengatakan dana tersebut sudah berada di Kementerian Agama untuk ke-

(ANTARA/Fransiska Ninditya)

Wakil Presiden Ma’ruf Amin

mudian dikelola dan diberikan kepada lembaga pesantren.

“Pemerintah mengalokasikan dukungan anggaran untuk 21.000 lembaga pesantren sebesar Rp2,7 triliun. Dananya sudah di kantongnya Pak Menteri Agama (Fachrul Razi) dan harus selesai dalam satu hingga dua bulan ini,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Ma’ruf mengatakan pembagian dana bantuan tersebut sebesar Rp2,38 triliun untuk kegiatan operasional pesantren dan Rp317 miliar untuk pembangunan dan perbaikan jaringan internet guna mendukung kegiatan pembelajaran daring.

Setiap pesantren akan mendapatkan dana bantuan berdasarkan kategori jumlah santri yang menempuh pendidikan, masing-masing senilai Rp50 juta, Rp40 juta atau Rp25 juta.

“Ada yang Rp50 juta untuk masker, untuk ini dan itu; ada

yang Rp40 juta; ada yang Rp25 juta. Menurut hitungannya Pak Menteri Agama ini untuk 21.000 lembaga pesantren dengan bantuan operasionalnya Rp2,38 triliun,” katanya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan dalam laman resminya menyebutkan dan bantuan adaptasi kebiasaan baru (AKB) diberikan total sebesar Rp2,6 triliun, dengan rincian Rp2,38 triliun untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Rp211,7 miliar untuk bantuan pembelajaran daring selama tiga bulan.

Dana BOP tersebut akan diberikan untuk membantu 21.173 lembaga pesantren, 62.153 lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah, dan 112.008 lembaga pendidikan Alquran (LPA). Sementara dana bantuan pembelajaran daring diberikan kepada 14.115 lembaga sebesar Rp5 juta setiap bulannya.

(ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Presiden Joko Widodo (kanan) menyampaikan pengarahan saat penyerahan bantuan modal kerja di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020). Presiden menyerahkan bantuan kepada 60 orang pengusaha mikro dan kecil masing-masing Rp2,4 juta sebagai tambahan modal kerja di tengah kondisi pandemi sehingga omzet dagangannya diharapkan akan lebih baik.

Jakarta Serapan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) per 16 Juli 2020 mencapai Rp10,24 triliun.

“Realisasi ini meningkat menjadi 8,3 persen dari sebelumnya yang hanya 6,82 persen pada 9 Juli 2020. Total pagu anggaran program PEN untuk KUMKM mencapai Rp123,46 triliun,” kata Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Untuk realisasi penempatan dana pemerintah pada bank anggota Himbara pada periode tersebut sudah mencapai Rp9,98 triliun atau 12,67 persen dari total pagu Rp78,78 triliun. Sementara untuk penyalu-

ran pembiayaan investasi yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk koperasi sudah mencapai Rp247,9 miliar dari pagu yang ditetapkan Rp1 triliun.

“Penyaluran kredit modal kerja baru yang melalui LPDB atau BLU (Badan Layanan Umum) kami hingga 16 Juli 2020 naik 24,79 persen atau Rp8,3 miliar menjadi Rp247,9 miliar,” kata Eddy.

Terkait dengan penempatan dana pemerintah pada anggota bank Himbara, Edi merinci bahwa hingga periode 16 Juli 2020 untuk BRI telah terdistribusikan sebesar Rp8,12 triliun. Kemudian Bank Mandiri sebesar Rp1,03 triliun, BNI sebesar Rp780 miliar dan BTN sebesar Rp34 miliar.

Penempatan dana ini di-

harapkan dapat ditingkatkan ekskalasi nilainya hingga tiga kali lipat. Sehingga, peran perbankan pada program PEN khususnya bagi sektor KUMKM bisa semakin banyak dirasakan manfaatnya.

“Kami berupaya memastikan program PEN berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Maka kami pun membuka hotline untuk masyarakat yang mau melaporkan atau yang mengadu apabila terdapat hambatan dalam mengakses stimulus pemerintah yang dilakukan melalui program ini,” tutur Edi. Sementara itu, GM Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Bambang Setyatmojo menjelaskan bahwa pihaknya telah aktif melakukan upaya pendampingan pada pelaku UMKM yang terdampak COVID-19.

Jakarta Presiden Joko Widodo mengingatkan para gubernur untuk mengungkit kegiatan perekonomian di kuartal III 2020 karena periode itu merupakan momentum pemulihan ekonomi Tanah Air pada tahun ini.

Presiden menyampaikan hal tersebut setelah memperoleh proyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi domestik pada kuartal II 2020 kemungkinan menurun ke minus 4,3 persen, setelah di kuartal I 2020 masih bisa bertumbuh positif di 2,97 persen.

“Di semester kedua, terutama di kuartal ketiga, kita harus berani berbuat sesuatu untuk ini diungkit ke atas lagi. Momentumnya adalah di bulan Juli, Agustus, dan September, kuartal keti-

ga 2020. Kalau kita tidak bisa mengungkit di kuartal ketiga, jangan berharap kuartal keempat akan bisa,” kata Presiden dalam pengarahan kepada para gubernur mengenai percepatan belanja APBD di Istana Kepresidenan Bogor, yang dimuat di laman resmi Sekretariat Kabinet, Rabu.

Presiden mengatakan jika para gubernur tidak bisa memanfaatkan momentum ekonomi di kuartal III, maka jangan harap ekonomi dapat terungkit di kuartal IV 2020.

Namun, Presiden tetap mengingatkan agar para gubernur tetap mengatur keseimbangan antara “rem” dan “gas” dalam membuat kebijakan untuk menangani masalah kesehatan dan ekonomi di tengah

pandemi COVID-19. Jangan sampai kegiatan ekonomi dipacu, namu berakibat buruk pada kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

“Tidak bisa kita ngegas yang hanya ekonominya saja tidak bisa, ya COVID-19-nya juga nanti malah naik ke mana-mana, tidak bisa. Dua-duanya ini harus betul-betul digas dan remnya diatur betul,” ujar Jokowi.

Kepala Negara mengingatkan ekonomi global terus dilanda ketidakpastian. Menurut Presiden, jika Indonesia menerapkan isolasi wilayah (lockdown) pada beberapa waktu lalu, mungkin ekonomi Indonesia akan minus hingga 17 persen. Maka dari itu, kata Presiden, Indonesia cukup beruntung

(ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kiri) menunjukkan berkas seusai menandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama Diplomasi Ekonomi untuk mendukung BUMN Go Global di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan program diplomasi ekonomi BUMN Go Global yang bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri bukan untuk gaya-gayaan melainkan demi memperbaiki rantai pasok atau supply chain Indonesia.

“Kita tahu bahwa selama ini kita hanya jadi target pasar atau market, tapi sampai kapan. Dan ini yang kita harapkan bagaimana dengan kita juga melakukan akuisisi beberapa perusahaan yang ada di luar negeri, ini tujuannya simple yaitu memperbaiki rantai pasok Indonesia,” kata Erick Thohir usai menandatangani MoU diplomasi ekonomi BUMN

“Hingga hari ini program restrukturisasi kredit yang dilakukannya sudah melebihi target,” kata Bambang.

Kini, lanjut Bambang, total restrukturisasi kredit bagi pelaku usaha mikro dan kecil senilai Rp18,5 triliun dari target Rp18 triliun. Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapatkan fasilitas relaksasi akibat COVID-19 mencapai lebih dari 100 ribu pelaku usaha.

“Angkanya sekitar 100 ribuan pelaku usaha yang kami lakukan stimulus dan proses restrukturisasi. Bahkan, stimulus ke UMKM sudah selesai dan bahkan melebihi target,” kata Bambang.

Terkait dengan pemanfaatan dana pemerintah yang ditempatkan di perseroan, Bambang meyakini pihaknya bisa men-

ingkatkan dana tersebut hingga tiga kali lipat. Jatah yang diberikan kepada BNI melalui program penempatan dana pemerintah sebesar Rp5 triliun.

Oleh sebab itu, diharapkan dalam beberapa waktu ke depan bisa meningkat nilainya menjadi Rp15 triliun.

“Terkait optimalisasi dana PEN, kami akan naikkan hingga tiga kalinya, artinya menjadi Rp15 triliun. Dari total itu sekitar Rp12,5 triliun nanti akan kami arahkan khusus pada UMKM dan sisanya ke korporat yang memiliki tenaga kerja banyak namun terdampak COVID-19,” kata Bambang.

(ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Istana Merdeka Jakarta, Senin (13/7/2020). karena kondisinya tidak separah ekonomi negara-negara lain.

“Dan beruntung sekali, kita sekarang ini, kondisi ekonomi kita, meskipun di kuartal kedua

pertumbuhannya kemungkinan, ini dari hitungan pagi tadi yang saya terima, kuartal kedua mungkin kita bisa minus ke 4,3 (persen),” ujarnya.

Go Global di Kementerian Luar Negeri, Jakarta pada Jumat.

Menurut Erick, sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan BUMN Go Global penting diartikan sebagai dua tujuan.

Pertama, dalam rangka mencoba untuk memasarkan produk-produk BUMN yang saat ini sudah diakui juga di banyak negara.

Banyak sekali, lanjut dia, produk-produk BUMN yang telah diakui di kancah internasional seperti produksi vaksin yang dilakukan oleh Bio Farma ataupun dari industri pertahanan sendiri yang telah mendapatkan pengakuan di beberapa negara Asia Tenggara lewat produk-produk

BUMN. “Namun tidak cukup itu juga bahwa BUMN Go Global salah satunya kita ingin juga berpartisipasi memperbaiki rantai pasok yang ada di Indonesia,” ujar Erick Thohir.

Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menandatangani MoU Kerja Sama Diplomasi Ekonomi untuk mendukung BUMN Go Global.

Penandatanganan MoU kerja sama diplomasi ekonomi dalam rangka mendukung BUMN Go Global ini dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto dan sejumlah pejabat terkait dari kedua Kementerian.

Jakarta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendukung pelaksanaan “Mandalika Reborn” sebagai inisiasi dan upaya memulihkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Barat pada adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf, Hari Santosa Sungkari, di Jakarta, Sabtu, mengatakan pihaknya mendukung penuh pemulihan sektor pariwisata NTB melalui berbagai cara.

Bentuk dukungan itu, di antaranya menyalurkan bantuan berupa alat pendukung kebersihan, kesehatan, dan keamanan, fasilitas kebersihan seperti wastafel dan tempat sampah, thermogun, P3K. dan disinfektan, papan signage sapta pesona, dan papan protokol kesehatan kepada Pemerintah Provinsi NTB. “Mandalika adalah salah satu dari 5 Destinasi Super Prioritas. Program ini adalah bentuk komitmen dukungan pemerintah pusat yang bersinergi dengan daerah dan ‘stakeholder’ terkait, dan bagian dari simulasi dan pembiasaan protokol pascapandemi COVID-19, karena bersih-bersih di destinasi sangat penting dilakukan untuk meningkatkan indikator Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE),” papar Hari.

Hari menyebut bantuan ini diberikan sebagai bukti atas komitmen Kemenparekraf/Baparekraf untuk meyakinkan wisatawan bahwa Mandalika adalah objek wisata yang aman dan bersih untuk dikunjungi sehingga wisatawan nusantara dan mancanegara tidak perlu khawatir untuk berkunjung ke Lombok, terutama kawasan Mandalika.

“Ini nantinya harus jadi pembiasaan. Kita perlu menunjukkan kepada dunia adalah bahwa Mandalika sebagai Destinasi Super Prioritas ini adalah aman untuk dikunjungi pascapandemi COVID-19,” ujar Hari.

Direktur Pengembangan Destinasi Regional II Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/ Baparekraf, Wawan Gunawan, menambahkan harus ada inovasi pada setiap destinasi wisata untuk menyesuaikan dan menerapkan protokol kesehatan.

“Dengan begitu, destinasi menjadi zona hijau COVID-19.

Seiring naiknya kepercayaan, destinasi pasti akan ramai dikunjungi wisatawan,” ujar dia.

Acara “Mandalika Rebound” yang diselenggarakan 16-17 Juli 2020 dibuka di Pantai Kuta Mandalika. Acara ini mengambil tempat di tiga titik sepanjang kawasan Mandalika, yaitu Pantai Kuta Mandalika, Pantai Aan, dan Pantai Gerupuk, yang mayoritas dikunjungi wisatawan untuk berselancar. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan ke Islamic Center NTB.

(ANTARA/ITDC/dok).

Lokasi pembangunan sirkuit jalan raya pertama di dunia untuk MotoGP, Mandalika International Street Circuit (Sirkuit Mandalika) oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).