Edisi Selasa 21 April 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 21 APRIL 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 40 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tangani Covid-19

Polda NTB Beri Dukungan Moral dan Motivasi Tenaga Medis Mataram (Suara NTB) Pada Senin (20/4) kemarin, Polda NTB diwakili Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Bhayangkara NTB, dr.I Komang Tresna, SpOG.,MARS berkunjung ke RSUD Kota Mataram. Karumkit RS Bhayangkara NTB memberikan bingkisan tiga buah kue tar dan 20 ikat bunga sebagai dukungan dan motivasi kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus Covid-19. ‘’Karumkit RS Bhayangkara NTB memberikan bingkisan tiga buah kue tar dan 20 ikat bunga sebagai dukungan dan motivasi kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus Covid-19,’’ ujar Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto SIK, M.Si mellaui rilisnya yang diterima Suara NTB, Senin (20/4) kemarin.

Pemberian bingkisan kue dan bunga diterima langsung oleh Wakil Direktur RSUD Kota Mataram, secara simbolis dan kemudian pemberian dilanjutkan oleh staf Polda NTB kepada rekan-rekan dokter dan tenaga medis yang bertugas di RSUD Kota Mataram.

Bersambung ke hal 11

Fitra: Belanja Birokrasi Rp586 Miliar Dapat Dialihkan untuk Corona Sesuai SKB Menkeu dan Mendagri tersebut, Pemprov maupun Pemda Kabupaten/Kota diminta memotong belanja barang jasa dan belanja modal pada komponen belanja langsung di APBD 2020 sebesar 50 persen. Sementara itu, berdasarkan hitung-hitungan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Bersambung ke hal 11

Potensi Kredit Terdampak Covid-19 di NTB Mencapai Rp4,3 Triliun Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan rekapitulasi potensi kredit yang terdampak Covid-19 dari sejumlah lembaga keuangan. Angka sementaranya mencapai Rp4,3 triliun lebih.

(Suara NTB/do k)

PEMPROV NTB terus dikejar waktu untuk menyelesaikan realokasi anggaran untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19). Berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), realokasi anggaran paling lambat dilaporkan ke Pemerintah Pusat pada 23 April mendatang.

(Suara NTB/ist)

DUKUNGAN - Karumkit Bhayangkara NTB, dr.I Komang Tresna, SpOG.,MARS dan rombongan mewakili Polda NTB berkunjung ke RSUD Kota Mataram dan RSUP Provinsi NTB memberi dukungan dan motivasi kepada tenaga medis dalam penanganan Covid-19, kemarin.

‘’Data yang masuk adalah data dari masing-masing LJK (Lemabag Jasa Keuangan ) atau kelompok LJK sampai dengan tanggal 16 April 2020,’’ ujar Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan.

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh lembaga keuangan terhadap nasabahnya, potensi kredit yang terdampak Corona totalnya Rp4.339.262.318.955.

Dengan jumlah rekening mencapai Farid Faletehan 152.561. Terdiri dari,

Bank Umum dan Bank Umum Syariah (BUS) senilai Rp2.953.287.787.408 (34.973 rekening).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah senilai Rp465.802.152.915 (16.867 rekening). Perusahaan pembiayaan (finance) senilai Rp357.599.590.110 (16.121 rekening). Perusahaan Pegadaian Rp531.526.629.122 (31.911 rekening). Permodalan Nasional Madani (PNM) Rp91.046.159.400 (52.689 rekening). ‘’Dari 33 bank, 26 bank sudah melaporkan potensi kreditnya yang terdampak Corona. Sisanya kita masih tunggu. Potensinya tentu bertambah,’’ sebut Farid.

Sejak wabah Corona mewabah ke Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan keringanan kredit kepada nasabah lembaga keuangan. Otoritas juga mengeluarkan peraturan terkait hal tersebut kepada lembaga keuangan dan nasabah. terutama nasabah lembaga keuangan yang bekerja pada sektor-sektor yang terdampak langsung corona. Misalnya sektor pariwisata dan turunannya.

Farid mengatakan, seluruh lembaga keuangan kemudian memverifikasi potensi nasabahnya yang langsung terdampak.

Sehingga ditemukan nilai sementara seperti yang dipaparkan di atas. Kepada nasabah-nasabah yang terdampak langsung Corona, tentu mendapat hak keringanan dari lembaga keuangan. Apakah penundaan penyetoran sampai selama setahun, keringanan cicilan pokok atau bunga kredit.

‘’Atau tergantung hasil analisa bank. Nanti bank yang menentukan nasabah diberikan keringanan apa,’’ ujarnya.

Dari potensi kredit terdampak ini, belum seluruhnya nasabah mengajukan keringanan ke bank. Bisa jadi karena ketidaktahuan, atau bisa juga belum sempat mengajukan.

Bank membuka ruang pengajuan keringan kredit melalui layanan telepon, via online, email, atau dapat mendatangi langsung bank.

OJK NTB pascamerebaknya virus Corona di Indonesia juga menerima laporan dari masyarakat. Salah satu bentuk laporan yang masuk adalah keinginan nasabah untuk mendapatkan keringanan kredit. Untuk laporan seperti ini, OJK mengarahkan ke bank terkait untuk dibijaksanai sesuai ketentuan yang ada di bank tersebut. (bul)

TO K O H Sikapi Covid-19 dengan Tenang WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun 2019 yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi NTB, Senin (20/4).

Wagub pada kesempatan itu, mengucapkan terimakasih atas kinerja serta kerjasama DPRD Provinsi NTB selama ini.

Berbagai masukan dan rekomendasi dari komisi-komisi DPRD dinilainya begitu berharga Hj. Sitti Rohmi Djalilah Bersambung ke hal 11 COLD STORAGE - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah mengamati cold storage yang diproduksi SMKN 2 Gerung, Lobar.

Data Ganda Dicoret

SMKN 2 Gerung Lobar Siap Produksi ’’Cold Storage’’

(Suara NTB/ist)

PEMPROV NTB meminta Pemda Kabupaten/Kota melalui Pemerintah Desa dan Kelurahan agar benar-benar melakukan verifikasi dan validasi data 105.000 KK penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Varifikasi dan validasi (verivali) yang dilakukan di tingkat desa/ kelurahan untuk mencegah adanya masyarakat penerima yang dobel atau ganda mendapatkan bantuan dari pemerintah. ‘’Kalau ada data penerima JPS Gemilang yang masuk juga di dalam penerima PKH dan BPNT Bersambung ke hal 11

NTB siap memproduksi Cold Storage Prototype atau Prototipe Penyimpanan Dingin sendiri. Melalui tangan dingin siswa dan siswi SMKN 2 Gerung Lombok Barat (Lobar), cold storage ini dapat membantu nelayan dan petani di NTB untuk menyimpan hasil tangkapan dan panennya lebih lama. ‘’Pemprov NTB menjadi konsumen pertama,’’ ujar Gubernur NTB, Dr.

H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, saat meninjau langsung cold storage buatan SMKN 2 Gerung, Senin (20/4).

Nantinya alat pendingin ini, akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui dinas terkait. Seperti para nelayan, petani, ataupun para pedagang bahan makanan yang memerlukan penyimpanan dingin khusus.

Bersambung ke hal 11

Belum Ada Kepastian T. Wismaningsih Drajadiah

Pelaksanaan Tes SKB CPNS dan Pengangkatan P3K Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2019 dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) semakin tak ada kejelasan pascameluasnya wabah virus Corona. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PANRB) belum ada tanda-tanda akan melakukan tes SKB CPNS dan pengangkatan P3K hasil rekrutmen tahun 2019 lalu.

‘’Tes SKB CPNS masih ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kalau masalah pengangkatan P3K belum jelas. Sumber anggaran gajinya dari mana,’’ kata Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (20/4) kemarin.

Nasir mengatakan, pelaksanaan tes SKB CPNS 2019 semula direncanakan 25 Maret lalu.

Bersambung ke hal 11

’’

Tes SKB CPNS masih ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kalau masalah pengangkatan P3K belum jelas.

Muhammad Nasir

(Suara NTB/nas)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/hdok)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 21 April 2020

Halaman 2

Rutin Penyemprotan PEMERINTAH terus berupaya memutus mata rantai penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19. Salah satunya, rutin melakukan penyemprotan di lingkungan. Partisipasi masyarakat dibutuhkan terutama penerapan social distancing dan physical distancing.

Lurah Monjok Timur, Muhammad Nur, Senin (20/4) menyampaikan, penanganan virus Corona di kelurahan secara keseluruhan hampir sama. Dimulai dari sosialisasi, penyemprotan serta men(Suara NTB/dok) erapkan social distancing dan Muhammad Nur physical distancing.

Lurah mengimbau masyarakat tidak membuat kerumunan, meniadakan sholat Jumat di masjid serta lainnya. “Penyemprotan kita rutin delapan kali setiap bulan,” kata Nur. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mataram, fokus menelusuri warga yang memiliki riwayat perjalanan ke Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kasus penularan lebih banyak dari klaster Gowa.

Nur menyebutkan, dua orang warga Monjok Timur memiliki riwayat perjalanan ke Gowa. Mereka telah mengikuti pemusatan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas. Hasilnya non reaktif . Meskipun demikian, pihaknya tetap meminta yang bersangkutan mengisolasi diri selama 14 hari. “Cuma dua orang di sini klaster Gowa,” sebutnya.

Pencegahan maupun penanganan wabah tersebut perlu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat serta stakeholder lainnya.

Mantan Lurah Karang Baru ini menambahkan, paling penting dalam mencegah penularan adalah dengan mengedepankan pembatasan sosial dan jaga jarak, sebab virus ini menular dari kontak langsung. “Paling penting itu social distancing dan physical distancing-nya,”demikian kata Nur. (cem)

Harus Dibentuk hingga Tingkat Lingkungan KETUA Komisi I DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat mengaku sedih dengan penanganan covid-19 di Kota Mataram.

Grafik jumlah positif covid-19 yang menunjukkan trend meningkat, menuntut pemerintah lebih serius lagi. ‘’Jadi selalu beberapa hari ini saya mempertanyakan kinerja Satgas Covid-19 Kota Mataram. Artinya, sejauh mana kemudian kita menseriusi langkah-langkah yang diambil,’’ ungkapnya kepada Suara NTB di ruang kerja Komisi DPRD Kota Mataram, Senin (20/4) kemarin.

(Suara NTB/fit) Ismul mempertanyakan keIsmul Hidayat pada para Camat, apakah Satgas Covid-19 ini sudah terbentuk sampai di tingkat lingkungan. Sayangnya hal ini belum mendapat jawaban yang jelas. Padahal, lanjut politisi PKS ini, satu hal yang akan kita hadapi dalam beberapa bulan ke depan, adalah layanan kepada masyarakat terhadap dampak corona.

Baik pendistribusian bantuan maupun data. Sehingga, harus ada Satgas dari tingkat kecamatan sampai di tingkat lingkungan. ‘’Tapi para Camat belum ada yang menjawab. Saya khawatir ini belum terbentuk sampai di tingkat lingkungan,’’ ujarnya. ‘’Kemudian kita hanya fokus pada menggeser anggaran yang kita belum tahu juga berapa sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan. Kondisi kita lebih kepada mengatasi ini secara medis atau dampak ekonomi,’’ terangnya.

Dua hal ini, sambung Ismul harus berjalan. Untuk itu, anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini meminta tim Satgas Covid-19 Kota Mataram harus lebih serius. Malah, menurut dia, Dewan harus dilibatkan menjadi tim Satgas minimal di dapilnya masingmasing. Katanya, ini adalah tugas yang harus diambil bersama.

Hal ini dimaksudkan agar hajat percepatan penanganan covid-19 ini, dapat tercapai. Sejauh ini, pihaknya, masih mendengar ada simpang siur data jumlah PDP maupun ODP. ‘’Kita tidak ingin, ketika ada bantuan dari pemerintah, justru yang berhak justru tidak terdata,’’ katanya. Hal ini dikatakan Ismul, masih sering terjadi di lingkup Pemkot Mataram.

Dalam momentum mengatasi covid-19 dewan menginginkan adanya pemahaman yang sama terhadap langkah-langkah percepatan. ‘’Beberapa hari anggaran sudah diajukan, kita tidak ada,’’ sesalnya. Oleh karena itu, dia menekankan satgas Covid-19 harus terbentuk hinga ke tingkat lingkungan. Karena bagaimanapun anggaran sudah dirancang sedemikian rupa, dan itu sangat diapresiasi pihaknya. ‘’Hanya saja, sejauh mana langkah-langkah ini sudah dilakukan,’’ pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/cem)

KEMISKINAN - Seorang warga mengikat karung berisi barang bekas di sepeda motor miliknya, Senin (20/4) di dekat Pemakaman Umum Mataram. Angka kemiskinan dan pengangguran diprediksi akan meningkat akibat Covid-19. Pemkot Mataram harus segera mengalokasikan anggaran untuk mengantisipasi persoalan sosial tersebut.

Pokir Dewan dan Bansos Dihapus Mataram (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak hanya merealokasi anggaran organisasi perangkat daerah (OPD). Pokok – pokok pikiran dewan (Pokir) dan bantuan sosial (bansos) tidak relevan dengan penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19 dihapus.

Adanya penghapusan pokir dewan dan bansos dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito. “Pokir Dewan yang tidak ada kaitanya dengan Covid-19 direalokasi,” kata Sekda dikonfirmasi,Senin (20/4).

Anggaran pokir Dewan tahun ini sekitar Rp60 miliar lebih. Akan tetapi, triwulan pertama yakni Januari – Maret telah tersalurkan. Besar anggaran terdistribusi belum divalidasi kembali. Eko menambahkan, program mana yang diverifikasi dan cairkan nanti sangat tergantung dari hasil verifikasi. “Angkanya saya tidak

hafal. Yang jelas program mulai dari Januari – Maret telah disalurkan. Terakhir pencairan itu tanggal 27 Maret,” ucapnya.

Penghapusan pokir tidak dipermasalahkan oleh para wakil rakyat di Lingkar Selatan. Mereka memahami kondisi bahwa dana transfer diterima oleh Kota Mataram, berkurang. Bahkan, mereka mendorong agar program dirancang sebelumnya dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) jelas Sekda, mengalami penurunan drastis. Perhitungan Rp128 miliar penerimaan daerah akan hilang dari

target sekitar Rp450 miliar.

Dengan proyeksi penurunan pendapatan daerah sangat mengganggu program pemerintah. Sebab, banyak program yang dibiaya melalui PAD. “Otomatis tidak bisa dilaksanakan program kita,” terangnya.

Penerimaan dari PAD tidak saja membiayai insentif Dewan saja, tetapi perjalanan dinas dan program lainnya tidak bisa dibiayai. TAPD mau tidak mau akan merasionalisasi anggaran. Salah satunya adalah, pokir Dewan. Pokir Dewan yang tidak ada kaitannya dengan covid-19 bisa direalokasikan.

Kepala Badan Keuangan Daer-

ah (BKD), H. M. Syakirin Hukmi tidak secara detail menjelaskan, melayangnya penerimaan dari pajak hotel, restauran serta sumber pendapatan lainnya.

Wabah Coronavirus Disease atau Covid-19 berdampak dari sisi pengeluaran daerah untuk penanganan pandemi tersebut.

Menurut dia, tidak saja dari PAD. Kemungkinan penerimaan dari pemerintah pusat juga ada pemotongan akibat penerimaan negara berkurang.

“Kita lihat dampaknya di satu sisi pengeluaran kita begitu besar untuk penanganan Covid-19 ini,” ungkap Syakirin dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Minimnya penerimaan dari dari pajak hotel, restauran, tempat hiburan serta lain sebagainya jelas berpengaruh terhadap belanja program. Di satu sisi, pemerintah pusat juga menekankan kepada daer-

(Suara NTB/cem)

H. Effendi Eko Saswito ah untuk merealokasi anggaran untuk penanganan virus Corona. Dengan penanganan ini kata Syakirin, Pemkot Mataram merefocusing belanja yang tersedia. (cem)

Anggota DPRD Kota Mataram Target PBB Berpotensi Tak Tercapai Jalani Tes Cepat Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD Kota Mataram, Senin (20/4) kemarin, menjalani rapid test. Tes cepat yang diinisiasi oleh pimpinan DPRD Kota Mataram, menggandeng RSUD Kota Mataram.

Tes berjalan lancar diikuti oleh sebagian besar anggota Dewan lingkar selatan. ‘’Pimpinan membaca ada yang menilai potensi tertentu, yang kalau kita tidak deteksi nanti akan bisa mengganggu anggota melaksanakan tugas,’’ terang Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., di sela-sela meninjau pelaksanaan rapid test di ruang rapat DPRD Kota Mataram, kemarin. Pihaknya, tidak ingin karena kelalaian, kemudian pengaruhnya meluas.

Oleh karena itu, pimpinan, lanjut Didi, memandang perlu adanya rapid test. ‘’Anggota juga ada kekhawatiran ikut rapatrapat dengan pertimbangan tertentu,’’ imbuhnya. Dengan rapid test ini, lanjut dia, pimpinan DPRD Kota Mataram ingin me-

(Suara NTB/fit)

RAPID TEST - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi menjalani tes cepat (rapid test) yang dilakukan oleh tenaga medis dari RSUD Kota Mataram mastikan kondisi sesungguhnya kan rapat. Itu kita pastikan clear,’’ seperti apa. Sehingga dengan imbuhnya. Namun demikian, hasil rapid test ini bisa mem- sambung orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini, bahwa buat kondisi menjadi nyaman. ‘’Yang memeriksakan diri juga rapid test ini bersifat sukarela. ‘’Tidak bisa kita paksakan menjadi nyaman. Misalnya duduk berdekatan meskipun kepada semua,’’ ucapnya. Raptetap physical distancing,’’ cetus- id test ini, ungkap politisi Parnya. Pimpinan DPRD merasa ke- tai Golkar ini, merupakan benpentingan dengan pimpinan frak- tuk perhatian pimpinan. Sehsi maupun pimpinan AKD. ‘’Di- ingga bisa memastikan konmana lebih intens kita melaku- disinya nyaman. (fit)

Penyebaran Virus Corona

Jumlah OTG di Mataram Bertambah Mataram (Suara NTB) Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19 mengkonfirmasi status orang tanpa gejala (OTG) di Kota Mataram terus bertambah.

Penelusaran tetap dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran.

Data perkembangan kasus Covid-19 di Kota Mataram, tanggal 19 April 2020, pukul 12.00 Wita. Sejumlah 289 orang berstatus orang tanpa gejala, 57 orang status pasien dalam pengawasan. Dengan rincian, 33 selesai dalam pengawasan. 25 orang masih dalam pemantauan dan 411 orang selesai dalam pemantauan.

Warga terindikasi positif Covid-19 29 orang. Dengan rincian, 23 orang dalam perawatan, 2 orang meninggal dan 4 orang sembuh.

Dari sisi penyebaran hampir di enam kecamatan terpapar virus tersebut. Kecuali, Kecamatan Mataram masih nihil warga positif virus Corona. Sementara kecamatan lain seperti Kecamatan Selaparang tertinggi warga terinfeksi Covid-19 dengan 9 kasus, satu meninggal dan dua orang sembuh.

Sementara, 27 PDP dan 7 ODP. Kecamatan Cakranegara terkonfirmasi satu orang positif, enam PDP dan ODP. Kecamatan Sandubaya terkonfirmasi satu orang positif, empat PDP dan tiga ODP. Kecamatan Sekarbela tercatat enam positif, sembilan PDP dan satu ODP serta dua orang dinyatakan sembuh. Kecamatan Ampenan tercatat satu orang meninggal dunia, enam positif, 14 PDP dan tiga ODP.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease atau Covid19 yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suwandiasa membenarkan status OTG terus bertambah setiap harinya. Kasus ini berdasarkan perhitungan orang yang datang dari daerah pandemi dan orang yang memiliki kontak erat dengan pasien positif Covid-19.

“Semkakin kita tracking akan semakin banyak. Dari kompilasi hasil tracking inilah bisa diklasifikasi,” kata Nyoman dikonfirmasi, Senin (20/4).

Pola identifikasi sama. Warga berstatus ODP memiliki gejala seperti batuk, pilek dan tenggorokan sakit. Sementara, OTG tidak memiliki gejala sama sekali tapi memiliki riwayat perjalanan dan kontak erat dengan pasien positif terpapar Corona.

Nyoman menyebutkan, sampai saat ini, empat warga terkonfirmasi sembuh.

Meskipun, beberapa PDP sudah dinyatakan negatif dari hasil swab. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, tidak bisa langsung mengeluarkan rekomendasi menyatakan demikian. Perlu pemeriksaan kembali setelah tujuh hari.

“Kita belum bisa menentukan mereka sembuh, karena harus rapid tes selanjutnya,” jelasnya.

Prioritas penanganan Klaster Gowa sepekan kemarin cukup efektif. Laporan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram, 98 orang Klaster Gowa telah menjalani pemeriksaan kesehatan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Selain sumber pendapatan dari pajak hotel dan restauran.

Badan Keuangan Daerah (BKD) telah menghitung potensi pajak bumi dan bangun (PBB) turut terdampak atau tidak tercapai.

Rasionalisasi dilakukan untuk menghitung potensi tersebut.

Kepala BKD Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menegaskan, kondisi saat ini, seluruh sektor pendapatan daerah baik itu pajak maupun retribusi berpengaruh signifikan. Salah satu contoh adalah PBB. Alternatif akan disiapkan apakah dilakukan penundaan atau penghapusan pembayaran pajak terhadap objek pajak nilainya di bawah Rp50 ribu. Sebab, perlakukan terhadap objek pajak dengan objek pajak lainnya tidak sama.

“Kalau kita sama ratakan dari mana uang atau pendapatan daerah,” kata Syakirin dikonfirmasi, Senin (20/4). Target PBB tahun ini sekitar Rp27 miliar.

Secara estimasi belum diperhitungkan berapa total penurunan dari sektor penerimaan daerah itu. Kepala daerah telah meminta menghitung kemungkinan merosotnya pendapatan asli daerah (PAD). Perhitungan awal PAD bakal hilang Rp128 miliar.

Jika pendapatan nol, konsekuensinya adalah tidak bisa

melaksanakan program karena tidak ada anggaran. “Makanya kita terpangkas sekian. Apakah nol tidak dapat PAD dari semuanya,” tandasnya.

Sejauh ini, surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) belum dikirim ke objek pajak.

Sementara itu, kebijakan memberi kompensasi terhadap pajak hotel dan restauran belum juga disampaikan.

Kajian terhadap dua opsi apakah penundaan atau pengurangan bahkan penghapusan telah dirampungkan. Hasil kajian ini akan diserahkan ke kepala daerah. Kepala daerah sebutnya, akan mengambil keputusan terhadap pilihan tersebut.

“Kajiannya sudah ada. Nanti kepala daerah yang memutuskan apakah penundaan atau pemotongan,” ucapnya.

Syakirin tidak bisa mengikuti daerah lain seperti Kabupaten Lombok Timur maupun Kabupaten Dompu yang menghapus pajak hotel dan restaurant. Menurut dia, perlu melihat dulu perlakuan terhadap objek pajak. Sebagian usaha tetap berjalan. Contoh, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Tidak mungkin pemerintah menyamaratakan perlakukan terhadap satu objek dengan objek lainnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

PENGURANGAN PAJAK - Pengendara melintas di depan salah satu hotel di Jalan Catur Warga, Kelurahan Mataram Barat, Senin (20/4). BKD Mataram telah mengkaji permintaan penundaan atau pengurangan pajak hotel dan restoran terdampak akibat Covid-19.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Selasa, 21 April 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Koperasi di Lotim Diklaim Masih Bisa Bertahan

Selong (Suara NTB) Perkoperasian di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diklaim masih bisa bertahan di tengah wabah corona. Koperasi sebagai sokoguru perekonomian ini masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasa.

Meski sebagian besar sudah ada merumahkan karyawannya.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lotim, Hj. Rasmiyah kepada Suara NTB, Senin (20/4) kemarin. Catatan Diskop UMKM Lotim jumlah koperasi se Kabupaten Lotim sebanyak 518 unit. Dari jumlah tersebut diakui sebagian besar koperasi di Kabupaten Lotim tidak aktif. Jumlah koperasi yang aktif dicatat hanya 215 unit.

Usaha koperasi ini bersifat otonom.

Semua kegiatannya diserahkan sepenuhnya ke anggota. Sebagai salah satu pilar perekonomian bangsa, koperasi seharusnya tetap bisa bertahan. Meski demikian, di tengah wabah korona ini tidak sedikit yang mengeluh.

Ditengah wabah virus corona Diskop UMKM Lotim memberikan imbauan kepada seluruh pengurus koperasi agar me-

ringankan anggota. Utamanya pada unit usaha Simpan Pinjam. Harapannya, para anggota diringankan setoran bulanannya.

Meski demikian, keputusan tetap diserahkan sepenuhnya kepada pengurus koperasi dan anggotanya masing-masing.

“Kita hanya imbau fending dulu mungkin setoran pinjaman di koperasi,” ucapnya.

Diketahui, kegiatan-kegiatan usaha skala besar yang selama ini mengalami dampak paling besar dari musibah pandemi virus korona. Sedangkan koperasi selama ini masih belum ada yang sampai melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan koperasi. Hal ini dikarenakan sifat koperasi dari anggota ke anggota.

Ketentuan tertinggi dalam perkoperasian adalah rapat anggota. “Koperasi di Lotim Insya Allah tidak ada yang sampai hilang kegiatan usahanya,” demikian Hj. Rasmiyah menambahkan. (rus)

(Suara NTB/bul)

BANTUAN - Penyerahan bantuan, kolaborasi Bank Dinar dengan Lazismu kepada salah satu pedagang lapak di Jalan Sriwiijaya Mataram, untuk mengurangi dampak corona

Kurangi Dampak Covid-19

Lazismu Mulai Distribusikan Bantuan 6,4 Ton Beras dari Bank Dinar Mataram (Suara NTB) Lembaga Amil Zakat Infak Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Wilayah NTB mulai mendistribusikan bantuan beras sebanyak 6,4 ton dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Dinar Ashri / Bank Dinar. Distribusi bantuan dari kolaborasi antara Lazismu Wilayah NTB dan Bank Dinar melalui Program CSR Bakti Bank Dinar untuk NTB ini dikemas dalam bentuk paket sembako.

Didalamnya berisi, 5 Kg beras, minyak goreng, mi instan, sabun, dan air mineral.

Untuk tahap pertama, paket bantuan sembako didistribusikan ke mereka yang berhak menerimanya di sepanjang jalan Jalan Sriwijaya, Majapahit, Dasan Agung, Gomong, Sandubaya, Gunung Sari, Narmada dan wilayah-wilayah lainnya.

Direktur Utama Bank Dinar, Mustaen dalam koordinasinya dengan Lazismu NTB memastikan sasaran penerima bantuan agar tidak tumpang tindih.

Seperti diketahui, Bank Dinar sebagai bank lokal di NTB responsif dan ikut ambil bagian membantu pemerintah dalam penanganan dampak ekonomi karena Covid-19.

Dampak tak mengenakkan pandemi ini terhadap perekonomian sangat besar. Banyak diantaranya yang hilang pekerjaan, dirumahkan dan usaha kecil dengan pendapatan yang turun tajam. “Covid-19 ini kita tidak tau kapan berakhir. Tapi sudah cukup besar dampaknya. Terutama kepada masyarakat lapisan menangah kebawah. Kalau yang miskin, sudah ada yang tangani, pemerintah. bagaimana dengan pedagang-pedagang kecil, honorer, karyawan yang dirumahkan.

Mereka kena dampak yang besar,” ujarnya.

Selain bantuan beras, Bank Dinar juga menjadwalkan akan mendistribusikan sebanyak 3.700 paket sembako kepada kelompok masyarakat yang disebutkan terdampak langsung. Rencananya, akan didistribusikan sebelum bulan puasa ini.

Paket sembako senilai lebih dari setengah

miliar dimaksud, berisi beras, minyak goreng, dan abon. Bank Dinar memanfaatkan produk-produk lokal yang dugunakan.

Agar manfaat ekonominya lebih besar dirasakan masyarakat di provinsi ini.

“Harapan kita bisa bermanfaat bagi semua, ditengah kesulitan ini. meskipun sebetulnya kita merasakan hal yang sama,” demikian Mustaen. Dua pedagang lapak penerima bantuan paket sembako di Jalan Sriwijaya, Nihayah dan Samiatun menyampaikan kegembiraannya mendapat bagian bantuan. Mereka mengaku pendapatan mereka sangat turun dratis akibat corona. Bahkan jualanpun hanya sekedar buka lapak. Pedagang es dan aneka kebutuhan eceran lainnya ini baru pertama kali mendapatkan bantuan. Karena itu, mereka menyampaikan terimakasihnya.

Manager Lazismu Wilayah NTB, Nisfu Rahayu Mutmainnah memaparkan penerima manfaat terdiri atas beragam kalangan antara lain Guru Honorer, Guru Ngaji, Marbot Masjid, para pengemudi Taksi, Driver Online, pengais barang rongsokan, dan pedagang kecil lainnya. Mereka adalah objek yang terimbas secara langsung oleh wabah pandemi Covid-19 lantaran memiliki pendapatan dari bekerja harian/lepas.

Untuk wilayah Mataram, Ketua BP Lazismu Wilayah NTB, Wiryandinata menyampaikan, para relawan yang tergabung dalam MCCC (Muhammadiyah Covid-19 Command Center) telah menyalurkan bantuan kepada sejumlah juru parkir, pedagang kaki lima, tukang ojek pangkalan, pemulung, Guru Honorer dan Anak Yatim.

Di wilayah Lombok Barat, sembako telah disalurkan kepada para Pedagang kaki lima, buruh bangunan, petugas keamanan, marbot masjid dan musola.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah juga sangat berharap peran serta seluruh stakeholder, dan pengusaha untuk mendukung pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini. (bul)

Gaji Ribuan Pegawai BPJAMSOSTEK Didonasikan untuk Perlindungan Tenaga Medis dan Relawan Covid-19 Mataram (Suara NTB) Penyebaran virus Covid-19 masih terus meluas. Pemerintah juga tak tinggal diam melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran virus tersebut, salah satunya dengan merekrut ribuan relawan yang terdiri dari relawan medis atau tenaga kesehatan serta relawan non medis. BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK bergerak cepat berusaha mendukung para relawan ini agar mereka dapat bertugas dengan baik.

Sebagai garda terdepan dalam penanggulangan virus tersebut, para relawan juga memiliki risiko kerja yang sangat tinggi. Oleh karena itu, selain kelengkapan berupa Alat Pelindung Diri (APD), mereka juga wajib terlindungi dengan jaminan sosial. Untuk mendukung para relawan, BPJAMSOSTEK telah berinisiatif mendonasikan sebagian dari gaji Dewan Pengawas, Direksi dan 6.100 karyawannya. Hasil dari donasi tersebut digunakan untuk perlindungan relawan dalam bentuk

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) serta juga akan diberikan dalam bentuk APD dan alat kesehatan bagi relawan.

“Kami akan mengalokasikan donasi dari potongan gaji Bulan Maret dan April 2020 untuk mendukung perjuangan para relawan medis dan non medis.

Potongan gaji dari Bulan Maret akan digunakan untuk perlindungan pada 10.000 relawan medis dan non medis serta kebutuhan APD. Jika diperlukan tambahan dana lagi, kami juga sudah siap dari potongan gaji bulan April,” terang Direktur Umum dan SDM BPJAMSOSTEK Naufal Mahfudz.

Naufal menjelaskan, untuk tahap pertama, pihaknya melindungi 1.324 tenaga medis terdaftar dan terverifikasi oleh BNPB, dan secara bertahap akan bertambah terus sesuai proses administrasi di BNPB. Perlindungan JKK dan JKM tersebut akan diberikan selama 3 bulan. “Kami harapkan seterusnya pemerintah dapat menga-

lokasikan anggaran bagi kelanjutan perlindungan mereka,” tambah Naufal.

Dengan adanya perlindungan JKK ini, para relawan akan terlindungi mulai dari mereka meninggalkan rumah, di sepanjang perjalanan ke tempat kerja, selama di lingkungan kerja atau aktifitas bekerja, hingga perjalanan pulang kembali ke rumah. Naufal juga menerangkan, manfaat JKK sangat lengkap, diantaranya jika peserta mengalami kecelakaan kerja dan tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, BPJAMSOSTEK akan membayarkan 100% gajinya untuk 12 bulan, dan seterusnya sebesar 50% hingga sembuh.

Di sisi lain, Naufal menambahkan bahwa bagi tenaga medis peserta BPJAMSOSTEK yang bekerja di rumah sakit yang ditunjuk pemerintah untuk merawat langsung pasien corona dan dirinya meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap ak-

ibat terinfeksi virus tersebut, maka ahli waris akan mendapatkan santunan JKK sebesar 48 kali upah yang dilaporkan.

Selain itu jika peserta meninggal dunia diluar kecelakaan kerja, ahli warisnya akan mendapatkan manfaat program JKM, berupa santunan Rp42 juta dan beasiswa maksimal sebesar Rp174 juta untuk 2 orang anak. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Lilik Kurniawan mengapresiasi inisiatif BPJAMSOSTEK dalam merespon wabah Covid-19 di Indonesia. “Saya mengucapkan terima kasih atas kepedulian BPJAMSOSTEK kepada seluruh relawan yang berjuang sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Meski mereka bekerja dengan sukarela, namun perlindungan diri tetap diutamakan,’’ ungkap Lilik.

“Anda merawat pasien, kami melindungi anda, kita bersama selamatkan bangsa,” sambungnya Naufal. Kepala BPJAMSOSTEK Cabang NTB, Adventus Edison Souhuwat, di Mataram, Jumat, mengatakan BPJAMSOSTEK diberikan amanah sesuai Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Indonesia melalui program Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.

“Apapun jenis pekerjaan baik formal maupun informal termasuk para tenaga medis dan relawan yang menjadi garda terdepan penanggulangan virus Covid-19 tersebut wajib mendapat perlindungan jaminan sosial dari negara melalui BPJAMSOSTEK,” ucapnya.

(Suara NTB/ist)

Kantor BPJS Ketenagakerjaan atau sekarang PT. JAMSOSTEK Melalui perlindungan yang diberikan, BPJAMSOSTEK mengharapkan relawan dapat fokus memberikan pelayanan

terbaiknya kepada pasien Covid19 sehingga angka kesembuhan terus meningkat dan pandemi ini bisa segera berakhir. (bul/*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 21 April 2020

Halaman 4

Bantuan Corona Dikhawatirkan Berpolemik Data Masih Divalidasi PEMKAB Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah berupaya keras menuntaskan validasi data calon penerima program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang bersumber dari APBD Loteng. Karena Pemkab Loteng menargetkan penyaluran JPS kabupaten dilakukan sebelum memasuki bulan puasa ini.

Demikian diungkapkan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H. L. Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, Senin (20/4).

Menurutnya, proses penyaluran bantuan bagi (Suara NTB/dok) warga terdampak penyeH. L. Herdan baran virus Corona sedikit terlambat. Tapi itu bukan karena pemerintah daerah yang sengaja lamban, tapi karena banyak hal yang harus dituntaskan. Terutama soal data calon penerima bantuan.

Pasalnya, Pemkab Loteng ingin data calon penerima bantuan harus benar-benar clear terlebih dahulu sebelum bantuan disalurkan. Karena jangan sampai bantuan yang disalurkan salah sasaran atau ganda dengan program lainnya.

Mengingat ada banyak program bantuan sosial yang digelontorkan oleh pemerintah terkait penanganan dampak penyebaran virus Corona. Mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga desa, sehingga datanya harus benar-benar valid. “Kan tidak hanya kabupaten yang menyalurkan bantuan. Pemerintah pusat, provinsi bahkan pemerintah desa melalui Dana Desa (DD)-nya juga menyalurkan bantuan sosial,” jelasnya.

Sementara aturannya tidak boleh ada satu kepala keluarga (KK) yang menerima dobel bantuan. Jadi kalau sudah menerima bantuan dari pusat, tidak boleh lagi menerima bantuan dari provinsi, maupun kabupaten dan desa. Karena prinsipnya satu keluarga satu bantuan, sehingga validasi data menjadi sangat penting untuk mengantisipasi terjadi dobel bantuan.

Menurutnya, dampak Corona tidak hanya dirasakan masyarakat kelas bawah. Masyarakat menengah juga ikut merasakan dampak. Belum lagi para pekerja di sektor non formal yang harus menerima kenyataan kehilangan pekerjaan akibat penyebaran virus Corona juga butuh sentuhan dan bantuan dari pemerintah.

Disinggung besaran bantuan yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten melalui program JPS kabupaten, Herdan mengaku masih dihitung. Tetapi kemungkinan akan disamakan dengan besaran bantuan sosial tunai yang disiapkan oleh pemerintah pusat yakni sebesar Rp 600 ribu per bulan per KK selama tiga bulan.

Mengingat nilai bantuannya cukup besar, maka sasaranya ialah masyarakat yang paling parah terdampak Corona. sementara yang program JPS dari pemerintah provinsi yang berupa bahan kebutuhan pokok, karena nilainya lebih kecil akan disalurkan bagi masyarakat yang mungkin tidak begitu parah terdampak. Tetapi tetap butuh bantuan.

“Prinsipnya bantuan harus berkeadilan dan tepat sasaran,” pungkas Plt. Camat Praya Barat ini seraya menambahkan, calon penerima bantuan tersebut nantinya akan bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) yang ada di Dinas Sosial (Disos) Loteng. Sebanyak 183.328 KK dengan cakupan mencapai lebih dari 500 ribu jiwa. (kir)

Zona Hijau di Lotim Tersisa Tiga Kecamatan Selong (Suara NTB) Jumlah pasien positif terinfeksi virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali bertambah jadi 14 orang. Di mana pasien positif ini tersebar di tujuh kecamatan di Lotim. Sementara dari 21 kecamatan di Lotim, tersisa tiga kecamatan yang masih zona hijau, yaitu Kecamatan Sembalun, Sukamulia, dan Sakra Barat.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Lotim, Dr. Pathurrahman, M.Kes,. menjelaskan, sebanyak 14 pasien positif yang terinfeksi Covid-19 ini, di antaranya Kecamatan Aikmel 4 orang, Pringgasela 3 orang, Terara 1 orang, Jerowaru 2 orang, Labuhan Haji 2 orang, Selong 1 orang dan terakhir Kecamatan Wanasaba 1 orang.

“Hari ini (Senin, red) pasien positif Covid-19 di Lotim bertambah lagi menjadi 14 orang. Penambahan satu orang ini dari Kecamatan Wanasaba,” terangnya, Senin (20/4).

Dijelaskannya, saat ini jumlah Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) sebanyak 12.080 orang, selesai isolasi 8.600 orang dan masih isolasi 3.480 orang, Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 584 orang, selesai dalam pemantauan 129 orang dan masih dalam pemantauan 455 orang, Orang Dalam Pengawasan (ODP) sebanyak 1.544 orang, mandiri 1.500 dan 44 di rusunawa.

Sedangkan untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 61 1 orang sebanyak 53 di RSUD R. Soedjono Selong dan selesai dalam pengawasan 12 orang, masih dalam pengawasan 41 orang. Untuk PDP di Rusunawa, selesai dalam pengawasan 0 dan masih dalam pengawasan 8 orang. Selanjutnya untuk pasien positif terkonfirmasi sebanyak 14 orang, pasien sembuh 4 orang dan masih positif 10 orang. (yon)

(Suara NTB/ist)

Grafik perkembangan Covid-19 di Kabupaten Lotim.

Calon Penerima JPS di Lobar Diduga Tak Tepat Sasaran

Giri Menang (Suara NTB) Banyak calon penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari provinsi yang diduga salah sasaran, lantaran calon penerima ini sudah mendapatkan bantuan seperti PKH dan BPNT. Kondisi ini pun dikeluhkan desa, lantaran data calon penerima justru diturunkan oleh Pemprov NTB bukan usulan dari desa yang lebih tahu soal kondisi masyarakat di bawah.

“Data calon penerima ini begitu kami cek ternyata ada warga yang sudah menerima bantuan PKH dan BPNT,” keluh Kepala Desa Jembatan Kembar, Amirullah, Senin (20/4).

Pihaknya mengapresiasi adanya bantuan berupa program JPS Gemilang dari provinsi.

Hanya saja, aku dia calon penerima bantuan JPS di desanya ada salah sasaran, karena dobel.

Data calon penerima, ujarnya, diterima dari provinsi, lalu pihaknya mengecek ke lapangan. Hasil pengecekan ternyata ada yang dobel. Ada juga warga calon penerima ini tidak ada di desanya, karena berada di Bali.

Calon penerima ini, tambahnya, tumpang tindih. Seharusnya sesuai ketentuan warga yang sudah mendapatkan bantuan PKH atau BPNT tidak boleh menerima JPS. Hal ini

menjadi masalah di bawah, sehingga pihaknya sudah mengembalikan data tersebut agar diperbaiki oleh provinsi.

Persoalan yang perlu diantisipasi, ungkapnya, timbulnya polemik dari bantuan ini.

Sebab bantuan ini berbedabeda nominal.

Camat Lembar, Hasanudin mengakui banyak laporan terkait calon penerima bantuan JPS yang salah sasaran.

Pihaknya pun telah melakukan koordinasi dengan kabupaten terkait hal ini.

Kepala Dinas Sosial Lobar L. Marta Jaya tak menampik calon penerima bantuan JPS yang diduga salah sasaran. Karenanya, kata dia, data calon penerima sering di-update, karena masih ada persoalan data ini, bantuan JPS ini pun masih ditunda penyalurannya di wilayah

Lobar. Pihaknya akan menindaklanjuti temuan data calon penerima ganda tersebut. “Memang kalau bantuan JPS provinsi begitu ada masalah nanti kami akan cek,” tegas dia.

Data calon penerima ini langsung dikirim ke desa, kalau datanya ditembuskan ke Dinas Sosial pastinya bisa dicek lebih awal calon penerima bantuan JPS ini sebanyak 8.052 orang. Pihaknya tak ingin ada persoalan serupa untuk bantuan JPS. Persoalan calon penerima JPS yang diduga salah sasaran ini pun menjadi atensi serius pimpinan DPRD. Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah meminta kepada kepala dusun dan kepala desa segera memberikan masukan dan melaporkan ke Pemda Lobar kalau ada temuan seperti ini. Sebab, kata dia,

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/dok)

Amirullah

Hj. Nurhidayah

Pemda tidak mungkin bisa menjangkau semua masalah di lapangan. Data ini diperoleh dari dusun, desa dan Dinas Sosial. “Temuan seperti ini jadi atensi kita bersama,” tegas politisi Gerindra ini.

Ia tak ingin bantuan JPS, termasuk kabupaten ada persoalan seperti ini. Sesuai ketentuan, bantuan JPS ini diberikan

kepada warga terdampak Corona yang belum tersentuh bantuan. Bagi ada warga yang menerima bantuan dobel agar segera melaporkan ke Pemda.

Sebab yang lebih tahu soal kondisi masyarakat adalah desa dan dusun. Ia juga berharap agar pihak desa segera melaporkan kalau ada perubahan data kemiskinan di wilayahnya. (her)

Polres Loteng Simulasikan Penanganan Korban Covid-19 Praya (Suara NTB) Menyikapi situasi penyebaran virus Corona (Covid-19) yang semakin mengkhawatirkan akhirakhirnya ini, jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) mulai menyiapkan diri. Terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk jatuhnya korban jiwa dari penyebaran virus Corona.

Salah satunya dengan mengelar simulasi penanganan korban jiwa Covid-19, bertempat di halaman Mapolres Loteng, Senin (20/4).

“Simulasi ini dilakukan untuk mengukur kesiapan aparat kepolisian bersama tim medis, jika sampai ada korban Covid19 yang meninggal dunia,” ungkap Wakapolres Loteng, Kompol Ketut Tamiana.

Simulasi ini, ujarnya, meliputi penanganan awal terhadap jenazah Covid-19, mulai dari cara memandikan jenazah, membungkus hingga pemakaman jenazah. Diakuinya, simulasi ini penting dilakukan supaya nanti aparat kepolisian beserta tim medis tidak kelabakan.

Mengingat, pola penanganan jenazah korban Covid-19 itu berbeda dengan jenazah pada umumnya, sehingga dituntut kesia-

pan yang benar-benar matang.

Jangan sampai memicu persoalan di kemudian hari.

Dalam hal ini, aparat kepolisian tugas utamanya hanya pada pengamanan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat ataupun pihak keluarga. Karena siapa tahu terjadi penolakan baik oleh pihak keluarga maupun dari masyarakat. Sementara soal penanganan jenazah itu sepenuhnya menjadi kewenangan tim medis.

“Dengan adanya simulasi ini, kita jadi tahu tugas masingmasing pihak. Siapa dan berbuat apa,” ujarnya seraya menambahkan, total ada 40 orang yang dilibatkan dalam simulasi tersebut yang merupakan tim terpadu penanganan Covid-19.

Namun kalau soal jumlah personel kepolisian, sifatnya sangat fleksibel. Tergantung situasi dan kondisinya nantinya. Jika memang butuh pengamanan lebih ketat, karena potensi gangguannya cukup besar tentu personel yang dilibatkan lebih banyak.

Tapi tentu pihaknya berharap tidak sampai muncul korban jiwa. Kalau pun sudah ada yang terindikasi positif terpapar virus

(Suara NTB/kir)

SIMULASI - Simulasi penanganan korban Covid-19 oleh polisi dan petugas medis di Loteng, Senin (20/4).

Corona, pihaknya mengharapkan cepat kembali sembuh.

“Kita tentu tidak menginginkan sampai ada korban jiwa. Tetapi kalaupun sampai ada, kita sudah siap melakukan penanganan sesuai standar protokol yang

ada,” tandas Tamiana.

Mantan Kabag. Ops Polres Loteng ini menambahkan, para korban Covid-19 itu sudah dilindungi oleh undang-undang, sehingga tidak boleh ada pihak atau masyarakat yang mengha-

lang-halangi pemakaman korban Covid-19. ‘’Kalau sampai ada yang menghalang-halangi, maka pihak yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman cukup berat,’’ tegasnya. (kir)

Stok Beras di Lotim Dipastikan Aman

(Suara NTB/yon)

ANGKUT BERAS - Sejumlah pekerja tengah mengangkut beras di gudang Bulog Lotim. Bulog memastikan beras Lotim aman hingga empat bulan ke depan.

Selong (Suara NTB) Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre Lombok Timur (Lotim) memastikan stok beras aman hingga empat bulan ke depan. Pasalnya, ketersediaan stok beras di gudang Bulog Lotim saat ini sebanyak 523 ton.

Demikian disampaikan Kepala Sub Divre Bulog Lotim, Harisun, dikonfirmasi Suara NTB, Senin (20/4). Dikatakannya, ketersediaan stok beras sebanyak 523 ton terus mengalami penambahan dari hari ke hari. Kondisi tersebut dikarenakan penyerapan terus dilakukan, mengingat saat ini tengah

musim panen. Untuk penyerapan perorangan, masyarakat harus melengkapi berupa KTP disertai NPWP. Artinya masyarakat dipersilakan untuk menjual gabahnya ke Bulog, terutama gabah kering giling.

“Hingga akhir Mei, stok beras kita di gudang Bulog Lotim masih aman yang sudah tersedia,”terangnya. .

Untuk itu, Harisun memastikan kepada masyarakat untuk tidak khawatir dan ragu untuk ketersediaan pangan. Meski saat ini tengah dihadapkan pada pandemi virus Corona (Covid-19) dan menjelang bulan Ramadhan

yang biasanya harga kebutuhan pokok, termasuk beras mengalami kenaikan.

“Untuk stok ini saja kita pastikan aman untuk empat bulan ke depan. Belum lagi pembelian maupun penyerapan dari petani yang saat ini tengah musim panen,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya sangat siap ketika pemerintah mengambil 100 maupun 200 ton karena stok dan sumber pembelian dan pemasukan beras sudah tersedia. Saat ini, kata Harisun, Bulog Lotim tengah mempersiapkan beras untuk JPS Gemilang, raskin dan lainnya. (yon)

Musrenbang RKPD 2021

Bupati KLU Tekankan Kemaslahatan Masyarakat Tanjung (Suara NTB) Gelaran Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2021 digelar melalui telekonferensi. Selama dua hari pelaksanaan, Senin - Selasa (20-21/4), seluruh Kepala OPD akan dimonitor langsung oleh Bupati, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH. “Saya ingin pastikan semua KepalaOPDdidepanmonitor.Saya akan absen satu per satu,” tegas bupati secara mendadak di paruh waktu pembukaan telekonferensi.

“Musrenbang ini serius, kalau bapak-bapak tidak serius maka hasilnya juga tidak bagus untuk masyarakat,” sambungnya lagi.

Bupati lantas mengabsen Kepala OPD, dimulai dari Dinas Pertanian. Untungnya, para pejabat yang masuk dalam daftar peserta telekonferensi diketahui berada di depan monitor. Kepala Bappeda selaku host telekonferensi aplikasi Zoom, ikut memastikan itu.

“Saya perintahkan asisten dan staf ahli pastikan sampai camat dan kades masing-masing ada, karena ini kita bicara persoalan Lombok Utara secara komprehensif (menyeluruh),” tegasnya.

Untuk diketahui, jumlah peserta telekonferensi Musrenbang

211. Selain DPRD, pejabat OPD, LSM/lembaga mitra Pemda, ikut memantau di layar monitor, Dandim 1606/Lobar Kolonel Czi Efrijon Kroll, S.IP. MM, Kapolres Lombok Utara, AKBP Fery Jaya Satriansyah, SH, serta kepala instansi vertikal lainnya.

Bupati memaparkan, ada 2 hal yang memerlukan perhatian khusus dalam proses perencanaan pembangunan pascabencana gempa bumi 2 tahun silam.

Pertama, pengurangan risiko bencana. Semestinya, kata dia, dapat dilaksanakan dalam berbagai konteks situasi dan tingkatan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten hingga bisa diterapkan, sehingga masyarakat tangguh terhadap bencana.

Kedua, pengembangan model ekonomi daerah mesti sejurus dengan pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim.

Arah ini didasari pemulihan ekonomi pascabencana memerlukan waktu lebih lama jika dibandingkan dengan pemulihan aspek lainnya. “Ini berarti mengharuskan aspek ekonomi daerah juga harus tangguh terhadap bencana,” tegasnya.

Pada musrenbang itu, Bupati memaparkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Di mana hasil verifikasi peru-

mahan terdampak Gempa telah ter-SK-kan sejumlah 74.766 unit, terdiri dari Rusak Ringan: 14.730 unit (19,70%), Rusak Sedang: 6.809 unit (9,11%) dan Rusak Berat: 53.227 unit (71,19%). Sedangkan Dana masuk rekening masyarakat sejumlah 23.897 KK (31,96%) dengan anggaran Rp.1.077.075.000.000,-. Sementara rekening yang belum diambil sejumlah 819 buku. Kemudian pokmas yang sudah terbentuk sebanyak 1.497 dengan anggota sebanyak 18.966 (79,36%) dari total jumlah rekening masyarakat yang telah terisi.

Berikutnya progres rumah warga dalam proses pembangunan sebanyak 2.629 unit.

Sementara berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2019, ada beberapa indikator kinerja yang tidak memenuhi target sehingga perlu mendapat atensi bersama.

Misalnya, pada aspek kesehatan masih terdapat angka kematian bayi 16,3 dari target 17 per 1000 kelahiran. Kemudian balita stunting dengan target 33,6 tercapai 31,8, usia harapan hidup ditargetkan 66,63 tercapai 66,50.

“Sementara satu indikator lainnya dinyatakan tidak mencapai target yaitu kasus kematian ibu ditargetkan sebesar 0 tetapi ternyata mencapai 4 ka-

(Suara NTB/ari)

MUSRENBANG - Telekonferensi Musrenbang RKPD KLU yang dipimpin langsung Bupati KLU H. Najmul Akhyar, Senin (20/4). sus,” sebutnya. Pada aspek pendidikan, masih ada siswa putus sekolah di jenjang SD dan jenjang SMP meskipun mengalami penurunan signifikan.

Sementara Kepala Bappeda KLU Heryanto, mengatakan angka partisipasi Telekonferensi Musrenbang KLU cukup baik.

Daerah lain, pesertanya ada yang lebih rendah sekitar 110 orang.

Pada Musrenbang kali ini, Pemda mengambil tema memperkuat sinergi membangun kembali Lombok Utara. Sinergi itu diperlukan untuk mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat, dari kemiskinan, pengangguran, serta

menyangkutindikatorIndeksPembangunan Manusia. “Kita juga belajar dari Covid, maka perlu bahwa KLU harus berinvestasi di bidang kesehatan. Menambah alat maupun SDM di RSUD dan puskesmas,” katanya.

Risiko-risiko sosial yang berpotensi muncul akibat bencana non alam, menurut dia, harus pula diantisipasi melalui program daerah. Yang sudah berjalan di KLU, misalnya pemanfaatan pekarangan. Pada situasi Covid dan isolasi, pekarangan produktif cukup berperan memenuhi kebutuhan logistik harian masyarakat. (ari/*)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 21 April 2020

Halaman 5

Kerjasama Dinas P2KBP3A Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Bagi Masker Bersama Ketua TP PKK, Dinas P2KBP3A Minta Masyarakat Patuhi Anjuran

Dompu Kembali Sisir Anggaran untuk Covid-19 Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu kembali menyisir anggaran belanja di APBD 2020 untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan Covid-19.

Total kebutuhan anggaran sekitar Rp61 M dan hasil penyisiran awal terkumpul hanya Rp30 M. Anggaran perjalanan dinas keluar daerah, kegiatan Penas di Sumatera Barat, Kegiatan Harganas dan sejumlah kegiatan pengadaan barang jasa serta belanja modal jadi sasaran ra(Suara NTB/ula) H. Gaziamansyuri sionalisasi tahap kedua.

Demikian disampaikan Asisten Administrasi Umum dan Keuangan Setda Dompu, Drs. H. Gaziamansyuri, MAP kepada wartawan di kantor Setda Dompu, Senin, 20 April 2020.

“Saat ini teman-teman Bappeda dan BPKAD sedang memfinalkan anggarannya, karena kita harus melaporkan ke Kementerian Keuangan hasil refocusing (pemfokusan kembali) paling lambat Kamis (23/4) ini,” kata Drs. H. Gaziamansyuri.

Dikatakan H. Gaziamansyuri, selain 50 persen semua dana perjalanan dinas ke luar daerah yang dipotong pada program pemfokusan kembali tahap kedua ini, juga beberapa anggaran ditiadakan. Seperti anggaran untuk Peda dan Penas KTNA di Sumatra Barat, Harganas, dan beberapa program pengadaan barang/jasa serta belanja modal.

“Semua anggaran diklat fungsional dan struktural dinolkan. Yang boleh ada hanya untuk diklat prajabatan (CPNS) saja,” ungkap Gaziamansyuri menceritakan hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pemfokusan kembali tahap pertama di Kabupaten Dompu beberapa waktu lalu diperoleh anggaran sebesar Rp30 M. Alokasi itu diarahkan untuk dana tanggap darurat sebesar Rp15 M dan alokasi itu direncanakan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp10 M, untuk program jaringan pengaman sosial (JPS) terpijar sebesar Rp2,5 M, dan program penanganan dampak ekonomi sebesar Rp2,5 M. Seiring perkembangan Covid-19 dalam negeri dan upaya penanganan oleh pemerintah, Pemda didorong untuk kembali melakukan refocusing. Di Dompu, kebutuhan anggaran juga terus membengkak dan kebutuhan anggaran sekitar Rp61 M. (ula)

mas Unit 2 Sumbawa.

Hj. Amien Rahmani pada kesempatan tersebut juga mengimbau hal yang sama kepada para pengguna jalan.

Tetap memakai masker, cuci tangan dulu dan tetap jaga jarak. Masker yang dibagikan pun terbuat dari bahan kain, sehingga bisa digunakan berkalikali setelah dicuci bersih.

Kepada masyarakat, Hj. Amien, mengimbau untuk selalu waspada, menjaga diri dan keluarga. Tidak perlu keluar rumah jika tidak ada hal yang mendesak. Dengan stay at home dan menjaga jarak, sudah ikut membantu pemer-

intah untuk memutus rantai penyebaran covid-19.

Salah satu pengendara yang mendapatkan bantuan masker menyampaikan apresiasi dan terimakasih. Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat.

Mengingat saat ini untuk mendapatkan masker cukup sulit, untuk pembelianya pun dibatasi jumlahnya.

Bukan hanya membagikan masker gratis. Sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian kepada para petugas medis dan relawan yang tergabung dalam gugus tugas, Hj. Amien membagikan bantuan berupa makanan, minuman serta suplemen. Se-

bagai bentuk apresiasinya kepada para petugas medis. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada Kepala UPT Puskesmas Unit I Sumbawa dan Kepala UPT Unit II Sumbawa.

“Bantuan ini sebagai rasa kepedulian TP PKK Sumbawa kepada tim medis yang merupakan garda terdepan dalam pencegahan Covid-19. Semoga tenaga medis dan relawan yang tergabung dalam gugus tugas penanganan Covid-19 khususnya di Kabupaten Sumbawa, umumnya di Indonesia diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan tugas mulianya,” harapnya. (arn/*)

Berkas Kasus Kredit Fiktif BPR Dikembalikan

Taliwang (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, mengembalikan berkas P19 kasus dugaan kredit fiktif Bank BPR di tahun 2013 ke penyidik Polres. Lantaran masih ada beberapa petunjuk yang belum dilengkapi, salah satunya keterangan saksi ahli hukum pidana dan beberapa petunjuk tambahan lainnya. Jaksa juga berencana menggelar ekspose atas hasil penelitian berkas sebelum diserahkan ke penyidik untuk dilengkapi.

“Berkasnya sudah selesai kita teliti dan hasilnya masih ada catatan yang belum dilengkapi. Kami juga akan mengundang penyidik untuk dilakukan gelar ekspose bersama supaya dalam penanganan kasus ini segera tuntas dan tidak lagi terkendala. Sementara terkait dengan perhitungan kerugian dengan yang sebelumnya kami anggap rancu sudah ada penjelasan tertulis dari OJK dan BPKP,” ujar Kajari KSB kepa-

da Suara NTB melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Aji Rahmadi SH., MH, Senin (20/4).

Dikatakannya, penanganan terhadap kasus ini menjadi prioritas Kejaksaan untuk bisa dituntaskan karena sejak tahun 2013 kasus ini ditangani belum ada penyelesaiannya. Tentu pihaknya juga berharap supaya penyidik bisa segera melengkapi petunjuk yang sudah diberikan, sehingga pada saat persidangan tidak ada kendala.

Khusus untuk keterangan saksi ahli, pihaknya berharap agar segera dilengkapi. Jangan sampai di persidangan nanti menimbulkan masalah yang baru dan menghambat penyelesaian kasus tersebut. Jika semua unsur bisa terpenuhi dengan baik, maka pertengahan tahun 2020 kasus ini bisa tuntas. Apalagi status tersangka pada empat orang ini juga menjadi beban bagi penyidik untuk bisa diselesaikan

supaya ada kepastian hukum.

“Memang kami masih meminta kepada penyidik untuk melengkapi berkas yang belum lengkap. Terutama keterangan ahli hukum pidana dan pendalaman terhadap para tersangka apakah ada kerjasama untuk memperkaya diri sendiri atau perorangan,” sebutnya.

Disebutkannya, adapun empat orang tersangka tersebut yakni Sri Mulyati yang saat itu menjabat sebagai Kabag kredit, Ida Komala menjabat sebagai accounting, Listiawati sebagai Kabag Umum dan Hardianto staff perkreditan. Dari keempat tersangka saat ini pihaknya juga meminta supaya peran direktur dan SPI untuk bisa didalami karena besar kemungkinan ada

keterkaitan satu sama lain.

Hanya saja untuk sementara, pihaknya masih menunggu berkas perbaikan yang diberikan oleh penyidik untuk kemudian ditindak lanjuti. Karena pada prinsipnya penanganan lanjutan terhadap kasus ini harus tuntas tanpa ada kendala karena jika ada yang menghambat dikhawatirkan akan molor.

“Memang baru empat tersangka dalam kasus tersebut, tetapi kami masih meminta agar penyidik mendalami peran direktur dan SPI agar kasus ini lengkap. Kami juga akan membahas masalah ini pada saat gelar ekspose supaya satu pemahaman dalam penuntasan kasus yang terjadi di tahun 2013 tersebut,” pungkasnya. (ils)

Akibat Covid, Dislutkan Tangguhkan Pembentukan Pokmaswas

Tak Ada Anggaran untuk Petani Korban Kisah Tenaga Medis Hadapi Warga Gagal Panen Jagung Marah Saat Pemeriksaan Suhu Tubuh (Suara NTB/Uki)

PEMERIKSAAN - Tim Medis Covid-19 mengetes suhu tubuh sejumlah penumpang bus malam di posko pemeriksaan perbatasan Kota lingkungan Ni’u Kelurahan Dara, Minggu (20/4) malam.

Dompu (Suara NTB) – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Dompu, tidak memiliki anggaran khusus untuk membantu petani jagung yang gagal panen di Kecamatan Kilo. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak pada pengalihan APBD II. Harapan adanya dana stimulan untuk menutupi modal awal dipastikan tak mampu dipenuhi.

Demikian ditegaskan Kepala Bidang Tanaman Pangan (TP) Distanbun Dompu, Armansyah ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (20/4). Ia mengatakan, serangan hama ulat grayak dan kemarau panjang pada awal masa tanam jagung tidak saja dirasakan ratusan petani di Kilo, tetapi merata di semua kecamatan. Tak heran jika hasil pertanian jagung tahun ini jauh berkurang.

“Semua kecamatan tapi ndak begitu parah. Ndak sih gagal panen tapi hasilnya saja yang berkurang, dulu jagungnya besar-besar sekarang kecil,” ungkapnya.

Dampak paling parah dialami petani di Kecamatan Kilo.

Namun mengingat itu faktor alam, pihaknya tak bisa berbuat banyak. Demikian juga dalam merealisasikan harapan petani untuk dikucurkan bantuan dana stimulan.

Distabun terkendala persediaan anggaran, apalagi ditengah pengalihan untuk penanggulangan Covid-19 saat ini.

“Jadi ndak ada kita siapkan. Sekarang saja uang sudah ditarik semua. Kita saja dana APBD II Rp1 miliar lebih dikembalikan lagi,” tandasnya.

Informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya, ribuan hektar tanaman jagung petani di Kecamatan Kilo, gagal panen untuk musim tanam tahun 2020 ini. Selain karena dilanda kekeringan, juga imbas serangan hama ulat grayak.

Dari luas baku tanam keseluruhan 10.106 ha, 5.786 ha diantaranya terdampak kekeringan dan serangan ulat grayak. Dari 5.786 ha ini hanya 540 ha yang mengalami kerusakan sedang, sementara sisanya rusak berat alias gagal panen. “Ini data dari penyuluh di tiap-tiap desa,” ungkap Koordinator Penyuluh untuk wilayah Kilo pada Distanbun Dompu, Junaidin.

Gagal panen ini, dipastikan membuat mereka mengalami kerugian cukup besar. Bahkan, sebagian diantaranya kini dilanda kekhawatiran akan penagihan dari Bank atas pinjaman modal awal untuk menggarap lahan pertaniannya. (jun)

(Suara NTB/ist)

BAGIKAN MASKER – Ketua TP PKK Sumbawa, Hj. Amien Rahmani bersama Kepala Dinas P2KBP3A, Tri Karyati S.Sos dan jajarannya saat turun ke jalan membagikan masker.

Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 makin memperketat pengawasan di pintu masuk menyusul adanya satu warga positif Covid-19 berdasarkan hasil swab.

Sejak diberlakukannya pengawasan dengan memeriksa setiap orang yang masuk ke Kota Bima, di perbatasan Kota Lingkungan Ni’u Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat ternyata masih ada yang tidak mau diperiksa suhu tubuhnya.

Bahkan, ada orang yang marah-marah hanya karena tidak mau diperiksa suhu tubuhnya oleh tim medis. Padahal yang bersangkutan baru pulang perjalanan dari wilayah zona merah Covid-19.

Demikian dikisahkan oleh salaseorang tim medis Covid19, yang bertugas di posko Pemeriksaan batas Kota, Nasarudin Amd.Kep, kepada Suara NTB, Minggu (20/4) malam. “Selama bertugas di posko pemeriksaan, memang ada sejumlah orang yang tidak mau dites suhu tubuhnya oleh tim medis,” katanya.

Bahkan lanjutnya, ada seseorang yang baru pulang dari daerah zona merah, mengamuk dan memarahi tenaga medis karena tidak ingin dites suhu tubuhnya, dengan alasan capek dari perjalanan jauh.

“Banyak yang kami alami.

Kadang dimarahi, dijuteki saat ingin mengetes suhu tubuh orang,” katanya.

Begitu begitu, Nasarudin mengaku pihaknya akan tetap memberikan pemahaman agar yang bersangkutan tetap mau dites suhu tubuhnya. Hal itu demi kebaikan bersama dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Bima.

“Setelah diberikan pemahaman mereka yang uring-uringan atau jutek tadi akhirnya mau dites suhu tubuh, didata indentitas dan riwajat perjalanannya,” katanya.

Meski kerap mendapat perlakuan kurang menyenangkan saat bertugas, Nasarudin bersama tim mene-

gaskan akan tetap semangat untuk mengawasi serta memeriksa setiap orang yang baru masuk di Kota Bima.

“Bagi saya dan teman-teman yang ada di posko pemeriksaan ini, keselamatan semua orang adalah bagian dari keselamatan kita bersama,” katanya.

Menurutnya, proses penjagaan di posko pemeriksaan dibagi tiga sift. Yakni sift pagi dimulai pukul 08.00 sampai dengan 14.00 Wita. Kemudian sift siang dimulai pada pukul 14.00 sampa dengan 00.00 Wita. “Sementara sift malam dari pukul 00.00 sampai dengan 08.00 pagi,” katanya.

Disamping itu, selama pen-

jagaan, ada banyak orang yang suhu badannya tinggi atau diatas 38 derajat. Mereka kebanyakan orang yang baru datang dari luar daerah maupun luar negeri. “Kalau suhu badannya tinggi dan tidak normal akan langsung dibawa ke tempat isolasi pantai lawata untuk ditangani lebih lanjut,” katanya.

Meski begitu mewakili tim medis, Ia berharap semua warga Kota Bima tetap mengikuti himbauan Pemerintah. Warga yang baru datang dari luar daerah agar tetap menjaga diri dari penyebaran Covid-19. “Tetap memakai masker saat berada di luar rumah dan rajin mencuci tangan,” pungkasnya. (uki)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa terpaksa menangguhkan pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) kelautan. Namun, untuk pelayanan perizinan tetap berjalan seperti biasa.

Sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Usaha Perikanan Dislutkan Sumbawa, Senin (20/4). Rencananya terdapat lima lokasi pembentukan Pokmaswas.

Salah satunya di kcamatan Empang yang ditangguhkan. Mengingat pembentukan Pokmaswas diikuti penyuluhan hukum.

“Karena penyuluhan hukum pmbentukan Pokmaswas melibatkan banyak orang, makanya kita tangguhkan

dulu ditngah wabah Covid ini,” terangnya.

Untuk diketahui, sekitar 90 persen Pokmaswas telah terbentuk di desa pesisir di Sumbawa. Mereka biasanya berkoordinasi dnegan TNI Al, Pol Airut dan lainnya dalam melakukan pengawasan di laut terutama aksi ilegal fishing yang masih marak terjadi.

Di sisi lain, meski sebagian program ditangguhkan akibat Covid, namun pihaknya tetap melayani masyarakat yang datang meminta iziin perkapalan.

Terkait rekomendasi tentang pengukuran ulang kapal perikanan dan lainnya. Begitu pula dengan pencatatan usaha budi daya perikanan.

“Pelayanan pun tetap gratis tanpa biaya,” tukasnya. (arn/*)

(Suara NTB/ist)

imbau Tri Karyati, kepada masyarakat saat turun ke jalan membagikan masker dan suplemen kolaborasi dengan TP PKK Sumbawa, pekan lalu.

Diketahui, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa Hj. Amien Rahmani Husni Djibril bersama Dinas P2KBP3A telah melakukan kegiatan sosial bersama dengan turun langsung menemui warga pekan lalu. Mereka memberikan semangat dan edukasi sembari memberikan masker serta suplemen gratis. Beberapa titik yang disambangi diantaranya, di di depan Puskesmas Unit 1 Sumbawa dan Puskes-

Zulkifli

Kebijakan Jam Malam Masih Disosialisasikan Dompu (Suara NTB) Rencana pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu menerapkan jam malam di Dompu untuk menekan penyebaran Covid-19 masih akan disosialisasikan kepada masyarakat. Penerapan jam malam juga diikuti dengan pembatasan kegiatan pengumpulan massa, termasuk kegiatan beribadah di masjid dan rumah ibadah lainnya.

Kepala bagian Protokol dan Komunikasi pimpinan Setda Dompu, Muhammad Iksan, SST, MSI kepada Suara NTB di kantornya, Senin (20/4) kemarin mengungkapkan, rencana kebijakan pemberlakukan jam malam untuk memotong rantai penyebaran Covid-19 masih akan disosialisasikan. Aparat TNI/Polri melalui Babinsa dan Babinkamtibmas nya akan mensosialisasikan kepada warga bersama kepala Desa terkait rencana pemberlakukan jam malam. “Ketika dasar hukumnya keluar, warga tidak kaget dan mematuhinya untuk kepentingan bersama mencegah penyebaran Covid,” kata Iksan.

Rencana kebijakan jam malam dengan membatasi aktivitas di malam hari mulai pukul 22.00 hingga pukul 05.00.

Namun kebijakan ini tidak berlaku bagi aparat dan pegawai yang bekerja di sektor-sektor strategis maupun tim gugus tugas Covid-19. Kebijakan serupa juga sedang dibahas untuk pembatasan jam siang dan aktivitas di pasar. “Ini untuk menjaga agar penyebaran virus Corona di Dompu dapat ditekan,” ungkap Iksan.

Iksan pun mengingatkan, apapun kebijakan yang akan diambil pemerintah tidak akan optimal ketika tidak ada kepatuhan dan kekompakan masyarakat. Karena virus Corona hingga saat ini belum ada obatnya dan penyebarannya dilakukan oleh penderita melalui cairan ludah dan cairan hidung. Sehingga himbauan pemerintah agar menggunakan masker dan membatasi jarak fisik untuk menghindari penyebaran virus Corona.

Sebelumnya, Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB, Minggu (19/4) mengatakan, akan memberlakukan jam malam mulai Senin (20/4) malam.

Kebijakan ini untuk mewujud-

kan physical distancing atau pembatasan fisik dengan menjaga jarak satu sama lain, sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran Covid di Dompu. “Tadi saya sudah meminta kepada Sekda untuk menyiapkan SK Bupati untuk mulai besok malam, kami akan memberlakukan jam malam,” kata H. Bambang.

Kebijakan jam malam dipilih, kata H. Bambang, sebagai langkah konkret untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan kebijakan pembatasan fisik. Kegiatan ibadah di masjid dan gereja yang biasanya berkumpul dengan jarak yang cukup dekat juga dibatasi.

Kalaupun salat berjamaah dilakukan, tidak dengan menggunakan shaf yang rapat seperti biasanya, tapi diatur jaraknya dan menggunakan sejadah yang dibawa dari rumah. “Kami akan terbitkan dasar hukumnya sebagai acuan bagi teman-teman untuk tindakan yang dianggap perlu untuk menyelamatkan warga masyarakat,” tegas H. Bambang.

Kebijakan jam malam, tidak diwu-

judkan dengan menutup pasar dan toko penjual bahan pokok masyarakat. Hal itu untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Tapi warga yang keluar rumah diharuskan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak fisik. “Kalau tidak perlu-perlu amat, agar tidak keluar rumah. Kalau keluar rumah agar tetap menggunakan masker dan menjaga jarak fisik,” harap H. Bambang. (ula)

H. Bambang M. Yasin

(Suara NTB/ula)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Sumbawa, Tri Karyati S.Sos, mengimbau masyarakat untuk bersama sama mencegah Covid-19.

Dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, memakai masker,cuci tangan, pembatasan sosial dan lainnya seperti anjuran pemerintah.

“Jangan panik, namun tetap waspada dengan covid 19.

Tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat. Gunakan masker jika ke luar rumah,”

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 21 April 2020

Halaman 6

Ramadhan, Belajar Mandiri Kemungkinan Diperpanjang Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB membeberkan kemungkinan belajar mandiri akan diperpanjang saat Ramadhan nanti. Libur pembelajaran tatap muka memang dilaksanakan sampai 27 April mendatang. Namun, dengan situasi yang belum kondusif akibat wabah virus Corona ini, libur kemungkinan diperpanjang.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., pada Senin (20/4) mengatakan, belajar mandiri di rumah kemungkinan akan diperpanjang dengan melihat situasi saat ini. “Kemungkinan diperpanjang, mengingat kondisi yang ada sekarang ini,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan arahan pembelajaran selama bulan Ramadhan, pihaknya masih menyiapkan arahannya. Siswa praktis akan melaksanakan pembelajaran di rumah. “Sedang kami siapkan dulu,” kata Aidy.

Kepala Bidang Pembinaan SMA, Dinas Dikbud NTB, H. Muhammad Fauzan yang dihubungi terpisah juga mengatakan, pihaknya belum menyusun arahan pelaksanaan kegiatan selama bulan Ramadhan. “Kita tunggu edaran gubernur,” katanya.

Sebelumnya, kepala sekolah diminta memastikan para guru memberikan layanan belajar mandiri di rumah, dengan tidak memberikan layanan yang berbentuk tugas secara kelompok.

“Melainkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien dengan tetap di dalam rumah atau bentuk layanan belajar mandiri lainnya,” ujar Aidy.

Aidy juga meminta kepala sekolah menyampaikan laporang progres belajar mandiri yang dilaksanakan oleh setiap guru. Laporan itu disampaikan melalui Kepala Seksi Kurikulum SMA, Kepala Seksi Kurikulum SMA, dan Kepala Seksi Kurikulum PK-PLK pada Dinas Dikbud Provinsi NTB. Di samping itu, orang tua atau wali siswa juga diharapkan memastikan anaknya untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah, seperti di pusat olahraga, tempat rekreasi, warung internet, pusat perbelanjaan, pusat permainan, mal, atau tempat berkumpul lainnya.

“Agar orang tua/wali tidak mengizinkan putra dan putrinya melakukan kegiatan yang diikuti banyak orang seperti perlombaan atau pertandingan, kegiatan seni budaya, pameran, nyongkolan dan lainnya,” ujar Aidy.

Selama belajar mandiri di rumah, Aidy menyampaikan, diharapkan agar para orang tua siswa mengawasi dan membimbing anak mereka. “Apabila diperlukan diminta kepada orang tua/wali untuk berkomunikasi dengan para guru/wali kelas untuk menginformasikan perkembangan berlajar mandiri putra/putrinya di rumah,” katanya. (ron)

Tak Punya Telepon Genggam

Guru SDN 30 Cakranegara Kunjungi Rumah Murid Mataram (Suara NTB) Salah satu cara yang dilakukan sekolah ketika dihadapkan pada persoalan murid/siswa ialah dengan cara melakukan home visit atau kunjungan rumah. Kegiatan home visit untuk memastikan apa saja masalah yang dihadapi murid, berikut memberikan pemahaman dan solusi bagi yang bersangkutan.

Hal demikian sebagaimana dilakukan SDN 30 Mataram.

Kepala SDN 30, Cakranegara Yatmini, S.Pd., menyebut di saat pandemi Corona sekarang ini, ada banyak murid sekolah tersebut tidak bisa belajar daring. Alasannya ialah karena murid itu tidak memiliki HP. “Mengingat hanya beberapa siswa yang memiliki HP. Sayangnya tidak semua siswa punya,” ujarnya, Senin (20/4).

Untuk itu, ujarnya, murid yang tidak mempunyai HP tidak bisa mengikuti pembelajaran daring seperti yang lain. “Ya karena tidak semua siswa punya HP. Ada yang HP milik orang tua, jadi untuk keefektifannya masih kurang,” ungkapnya.

Murid yang diketahui tidak memiliki HP dipastikan pihak sekolah melakukan kunjungan rumah untuk dilakukan pembinaan belajar manual. Dengan cara inilah murid tersebut bisa mengejar pelajaran.

“Untuk yang tidak ada HP dulu sudah dibawakan bukubuku dari bapak ibu gurunya. Katanya sudah habis dipelajari. Ini sekedar contoh-contoh,” terangnya.

Pihaknya juga memaksimalkan berbagai cara pembelajaran. Seperti mengarahkan muridnya belajar melalui LPP TVRI yang rutin menayangkan program belajar dari rumah.

“Walaupun tidak maksimal SDN 30 Cakranegara sudah berupaya untuk melaksanakan pembelajaran pola daring melalui TVRI,” tuturnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGI - Guru SDN 30 Cakranegara sedang mengunjungi rumah murid untuk pendampingan belajar selama libur akibat pandemi Corona.

(Suara NTB/ist)

PANEN - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah saat panen hasil inovasi pertanian dengan memanfaatkan pupuk kompos hasil olahan siswa SMKN 1 Kuripan, Senin (20/4).

Inovasi Siswa SMKN 1 Kuripan Diapresiasi Gubernur

Giri Menang (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, MSc., memberikan apresiasi atas sejumlah inovasi hasil karya siswa-siswi SMK di NTB. Usai melihat langsung hasil inovasi Cold Storage siswa SMKN 2 Gerung, Senin (20/4) gubernur langsung menuju SMKN 1 Kuripan untuk melihat hasil inovasi pertanian dengan memanfaatkan pupuk kompos hasil olahan sendiri dan tanaman sayur sistem hydroponik.

“Anak-anak SMKN 1 Kuripan luar biasa, dengan hasil inovasinya. Ini perlu terus kita kembangkan untuk ketahanan pangan kita,” ujar gubernur saat berkunjung di SMKN 1 Kuripan, Senin (20/4).

Gubernur yang didampingi sejumlah Kepala Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi NTB dalam kesempatan itu melakukan peninjauan kandang ternak ayam bertelur dan melakukan panen hasil pertanian di lingkungan SMKN 1 Kuripan.

Menurut gubernur kemampuan anak-anak SMK di

bidang pertanian ternyata tidak kalah hebatnya dengan yang lain. “Ini yang membuat saya terperangah,” ungkapnya.

Gubernur berharap semua inovasi ini agar dapat direalisasikan di semua kabupaten/kota di NTB. Paling tidak, minimal memiliki integrated farming system,

karena hal ini juga bisa menjadi objek wisata bagi semua kalangan, baik bagi orang tua dan anakanak sekolah yang lain.

Ke depan, gubernur berharap akan ada SMK khusus pertanian di NTB, sehingga pemerintah juga bisa membangun kerjasama untuk ketahanan pangan dalam daerah.

Adanya inovasi di SMKN 1 Kuripan ini, diharapkan bisa menjadi model di NTB. “Ke depan, jenjang pendidikan SMK harus lima tahun agar mereka bisa melakukan bisnis.

Jadi sambil bisnis di BLUD juga

jenjang pendidikan tingginya mereka dapat, SMK-nya dapat dan punya saluran hasil produksi yang bagus,” ujarnya.

Gubernur mengatakan, pemerintah akan terus memperbanyak jumlah SMK di NTB, khususnya di tempat-tempat terpencil di daerah ini. Selain itu, keakraban industri pertanian dengan teknologi juga harus terus ditingkatkan, agar petani NTB terus mengalami kemajuan. “Kenapa petani kita sulit mengalami kemajuan, karena tidak bersentuhan dengan teknologi,” pungkasnya.(r)

Belum Semua Siswa Miliki Akses Belajar Memadai

(Suara NTB/ist)

RAPAT GURU - Suasana rapat para guru di SMKN 3 Mataram dengan tetap mengikuti jarak sosial belum lama ini.

Pembelajaran Daring SMKN 3 Mataram Belum Tercapai 100 Persen Mataram (Suara NTB) Berstatus sekolah elite di Kota Mataram, tidak lantas membuat SMKN 3 Mataram bisa dengan enteng melaksanakan pembelajaran daring.

Sesuai arahan pemerintah siswa diliburkan, pembelajaran tatap muka diganti dengan belajar daring.

“Tetap melaksanakan instruksi dan perintah dari pemerintah dalam hal ini SE yang dikeluarkan oleh Gubernur dan Kadis Dikbud NTB untuk pembelajaran jarah jauh dengan daring,” terang Kepala SMKN 3 Mataram Ruju Rahmad, S.Pd., MT., Senin (20/4) Diakuinya, persentase pembelajaran daring di sekolah vokasi elit di Kota Mataram ini belum sepenuh-

nya terlaksana 100 persen, akibat adanya berbagai kendala. “Alhamdulillah berjalan dengan baik walau belum bisa tercapai 100 persen,” ujarnya.

Ruju Rahmad mengatakan, dengan adanya kendala jaringan internet dan keterbatasan sarana siswa yang ada di rumah, membuat pembelajaran di rumah berbasis jaringan tidak bisa terlaksana dengan baik.

Mengantisipasi kendala tersebut, pihaknya terus berusaha memberikan solusi dan cara terbaik agar siswa yang mengalami masalah pada jaringan internet tersebut bisa mengejarnya.

Misalnya kata mantan Kepala SMKN 3 Kuripan ini, hal ini ditangani dengan terus dievaluasi dan perbaikan

layanan daringnya. Bisa melalui penugasan belajar melalui TVRI yang dirancang oleh Kemendilbud, dan belajar melalui RRI. Selain melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan daring, pihak sekolah selama sekolah diliburkan, pihaknya juga melakukan sejumlah aksi sosial membantu masyarakat dari dampak Corona.

“Sekolah juga berbagi masker ke warga sekolah dan membuat bilik disinfektan dan membuat titik titik tempat cuci tangan, serta papan imbauan pencegahan Covid-19. Sekolah juga mengikuti SMK berbagi yang dikoordinir oleh MKKS untuk masyarakat sekitar yang berhak,” urainya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Tidak semua siswa sekolah memiliki akses belajar yang baik. Kendala ini sudah ada jauh sebelum wabah Corona menerpa seluruh tempat di dunia.

Tidak saja dialami siswa, problem itu juga dialami sekolah.

Kekurangan sarana dan prasarana telah terjadi sejak lama.

Bahkan masalah itu juga tidak sedikit dialami para guru.

Ada pula guru yang mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada pilihan harus bersentuhan dengan teknologi. Mereka akhirnya gagap. “Masih ada guru kita yang gagap,” kata Ketua PGRI NTB Muhammad Yusuf, beberapa waktu lalu.

Meski jumlah guru yang gagap dengan teknologi ini tak mendominasi. Mereka ratarata guru yang memang dari sisi usia sudah tak muda lagi, sehingga sulit bagi mereka untuk menyesuaikan. Sementara guru yang masih berusia muda, mereka cenderung cepat adaptif dengan perkembangan teknologi pembelajaran.

Sementara di masa pandemi Corona ini, sebagian sekolah juga mengalami kendala belajar. Ketika pemerintah mengharuskan siswa belajar dari rumah menggunakan perangkat teknologi masa kini, banyak pula muncul cerita pilu dari siswa-siswi sejumlah sekolah yang tak bisa belajar seperti teman-temannya.

“Hanya sedikit siswa yang

memiliki HP,” terang Woody Heksana, Kepala SMPN 17 Mataram menuturkan kendala yang dialami siswanya, Minggu (19/4) lalu.

Sejak dulu kendala yang dihadapi sekolah yang terletak di jalan lingkar selatan ini memang tak beranjak jauh-jauh dari persoalan ekonomi. Sekolah ini bahkan telat mengikuti UNBK sebagaimana sekolah lainnya.

Jika sekolah lain kekurangan komputer lalu meminjam laptop ke orang tua siswa. Namun berbeda dengan di tempat ini. Hendak meminjam laptop di siswa karena sekolah kekurangan komputer, hal demikian mustahil dilakukan.

Menurut Heksana, latar belakang siswanya yang tak memungkinkan bisa seperti kisah sekolah lain yang tak memiliki banyak kendala ketika harus belajar di rumah menggunakan sistem daring. Siswanya masih banyak yang terkendala dengan perangkat pembelajaran, seperti telepon genggam dan kuota. “Hanya siswa yang agak bermasalah karena dengan latar belakang ekonomi yang minim,” urainya.

Sementara khusus untuk para guru di sekolah itu, dia menyebut tidak ada kendala berarti. Mereka bisa menyesuaikan dengan tuntutan pembelajaran daring sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah di masa pandemi Corona ini. “Kalau bapak ibu guru insya Allah bisa beradaptasi,” terangnya. (dys)

Terkendala Sarana

Cegah Penyebaran Corona

Sekolah Dukung Belajar Tidak Semua Siswa Bisa Ikuti Pembelajaran Daring di Rumah saat Ramadhan Mataram (Suara NTB) Sekolah mendukung pelaksanaan belajar di rumah selama bulan Ramadhan.

Kegiatan siswa di rumah juga disesuaikan dengan kegiatan yang berkaitan dengan bulan Ramadhan.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram mengisyaratkan akan memperpanjang kembali masa belajar di rumah. Hal itu dinilai baik untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Heksana pada Senin (20/4) mengatakan ia menyambut baik rencana tersebut, terlebih dengan situasi dan kondisi saat ini.

“Saya menyambut baik jika masa belajar di rumah diperpanjang selama bulan Ramadhan. Mengingat situasi dan kondisi saat ini yang

kita bersama-sama sedang memerangi dan berikhtiar menghentikan penyebaran virus Corona,” katanya.

Jika siswa tetap berada di rumah maka akan mengurangi kontak antara siswa dan guru, sesuai dengan kebijakan pembatasan jarak fisik dan pembatasan sosial. SMPN 17 Mataram juga menerapkan pembelajaran di rumah berupa penugasan kepada siswa.

Dihubungi terpisah, Kepala SMPN 14 Mataram, Chamim Tohari mengatakan masih menunggu surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Mataram.

Pihaknya juga sudah mendiskusikan bersama guru terkait program yang akan dilaksanakan selama bulan Ramadhan.

Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., pada Sabtu (18/ 4) lalu. Ia mengatakan, belajar

mandiri di rumah dan libur kegiatan belajar mengajar di sekolah akan diperpanjang.

Maka, kegiatan siswa selama bulan Ramadhan akan dilaksanakan di rumah.

“Tampaknya kita akan perpanjang libur karena virus Corona, karena belum menunjukkan tanda-tanda yang lebih meyakinkan orang tua untuk memberikan putra dan putrinya pergi ke sekolah,” kata Fatwir.

Disdik Mataram sudah memperpanjang libur sekolah sampai dengan 27 April mendatang. Namun Disdik akan memperpanjang kembali libur sekolah karena situasi akibat wabah virus corona masih belum membaik. Nantinya pihaknya akan memberikan arahan kegiatan siswa selama bulan Ramadhan di rumah. (ron)

Mataram (Suara NTB) – Pembelajaran mandiri siswa lewat moda dalam jaringan (daring) tidak sepenuhnya bisa berjalan lancar. Bagi siswa yang terkendala sarana karena tidak memiliki perangkat pendukung akan kesulitan mengikutinya. Sekolah harus menyiasati kendala itu.

Kepala SMAN 2 Sumbawa Besar, Sahyuddin, S.Pd., MA TESOL., dihubungi pada Senin (20/4) mengatakan, pihaknya melaksanakan pembelajaran daring. Namun bagi siswa yang tidak memiliki HP berbasis Android tidak bisa mengerjakan secara individual. Mereka terpaksa menghubungi temannya yang memiliki HP Android untuk mengerjakan tugas. “Namun mereka tidak berkerumun, bukan berarti diskusi bersama,” katanya.

Menurutnya jika dilihat dari efektivitas kegiatan belajar mengajar, Sahyuddin mengakui pembelajaran daring tidak bisa efektif seperti saat pembelajaran normal. Namun

ia mengatakan guru-guru berusahan tetap memberikan pelajaran bagi siswa.

Di tengah situasi itu, pihak sekolah juga melakukan pembenahan sarana. Selain itu, SMAN 2 Sumbawa Besar juga memberikan bantuan sosial bagi siswa kurang mampu.

Siswa kurang mampu diberikan bantuan sembako, cairan pembersih tangan, sabun, dan lainnya. “OSIS juga mengadakan pembagian masker gratis bagi pengguna jalan raya, seperti tukang ojek dan sebagainya,” ujar Sahyuddin.

Dihubungi terpisah, Wakil Kepala SMAN 9 Mataram Bidang Humas, Munezarah, S.Kep., Ners., pada Senin (20/ 4) mengatakan, sekitar 80 persen siswa bisa mengikuti pembelajaran daring. Sisanya siswa terkendala HP dan kuota internet. Untuk mengatasi itu, pihaknya memberikan tugas semi daring melalui WhatsApp orang tua siswa. “Juga secara konvensional melalui buku tugas,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Seksi

(Suara NTB/ist)

BAGI MASKER - OSIS SMAN 2 Sumbawa Besar membagikan masker gratis ke pengguna jalan.

Kurikulum pada Bidang Pem- mah dengan sistem penubinaan SMA Dinas Pendidi- gasan. Penugasan siswa di rukan dan Kebudayaan (Dikbud) mah dikoordinir wali kelas NTB, Purni Susanto, S.Pd, masing-masing.

“Sekolah yang belajar ofM.Ed., mengatakan, untuk beberapa sekolah yang kesulitan fline kami motivasi agar tetap menggunakan mode daring, melakukan penugasan berkakarena kondisi geografis dan la kepada siswanya dan tetap daerah terpencil, pihaknya memberikan laporan hasilnya tetap memotivasi agar mem- kepad Dinas Dikbud NTB,” fasilitasi belajar siswa di ru- ujar Purni. (ron)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 21 April 2020

Halaman 7

Bawaslu Awasi Potensi Politisasi Bantuan Sembako Covid-19 oleh Petahana (Suara NTB/ist)

GELEDAH - Tim Satreskrim Polresta Mataram menggeledah rumah pelaku spesialis pembobol toko ritel modern di Jempong, Sekarbela, Mataram.

Ritel Modern Jadi Sasaran Maling Mataram (Suara NTB) – Ritel modern mulai jadi sasaran pembobolan maling.

Pelakunya, DD (16) dan Muji (28) diduga sudah beraksi membobol tujuh toko ritel modern di Kota Mataram. Yang dicuri pun sebenarnya cuma kebutuhan pribadi. Rokok. Aksi terakhir mereka terdeteksi di toko ritel modern di Jalan Gajahmada, Jempong, Sekarbela, Mataram.

“Pintu rolling door dirusak. Pintu kaca dipecahkan. Itu modus mereka,” ungkap Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa, Senin (20/4) kemarin. Para pelaku ini, sambung dia, merupakan pasangan yang selalu beraksi berdua.

Mereka sudah menyiapkan peralatan untuk membobol. Seperti linggis, cungkit, obeng, dan tas. Semua alat itu dibawa dari rumah. Mereka sudah niat benar. “Barang yang diambil rokok, makanan, minuman, dan korek api,” ungkapnya.

Satu yang dilupakan para pelaku yakni bahwa ritel-ritel modern ini dilengkapi dengan CCTV. Jadi setiap perbuatan mereka terekam jelas. Mulai dari barang yang diambil sampai wajah dan pakaian yang dipakai saat beraksi. Minggu dini hari lalu merupakan hari di mana para pelaku ini menemui nasib apesnya. “Kita buru mereka menyikapi maraknya pembobolan minimarket dan gerai ATM,” kata Adi. Penangkapannya pun tidak mudah. Tim Resmob Satreskrim Polresta Mataram harus kejar-kejaran dari Jempong Timur, Sekarbela, Mataram sampai Jereneng, Labuapi, Lombok Barat. Di batas kota Muji dan DD ditangkap. Mereka yang kabur dari kejaran harus dihentikan paksa. Sepeda motor Honda yang ditunggangi mereka disetop pakai timah panas.

“Barang bukti motor dan alat untuk membobol minimarket kita temukan dalam penguasaan mereka,” beber Adi. Adi mengungkapkan, DD yang masih di bawah umur merupakan spesialis pembobol minimarket yang sudah beraksi di beberapa tempat berbeda. Sementara Muji bukan orang baru. DD diduga direkrut Muji untuk berkeliling membobol minimarket. “Muji ini residivis dan sudah beraksi di tujuh tempat berbeda. Kita masih kembangkan ke TKP lain,” tutup Adi. (why)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB memastikan belum ada ditemukan kepala daerah yang bakal maju lagi mencalonkan diri sebagai petahana di Pilkada serentak 2020, terindikasi memanfaatkan program penanganan covid-19 sebagai ajang alat kampanye dirinya meraih simpati masyarakat.

Hal itu disampaikan komisioner Bawaslu NTB divisi pengawasan dan penindakan, Umar Ahmad Seth yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Senin (20/4) kemarin. “Belum ada kita temukan petahana memanfaatkan bantuan pengananan covid-19 untuk kepentingan kampanye dirinya,” ujarnya.

Diungkapkannya, Hampir seluruh pemerintah daerah sudah mulai memberikan bantuan penanganan pandemi covid-19 ke masyarakat termasuk bantuan paket sembako terhadap masyarakat terdampak covid-19. Namun dipastikan pengawasan dari Bawaslu NTB dan Bawaslu kabupaten kota belum ada

menemukan petahana memanfaatkan bantuan penanganan covid-19 untuk kepentingan kampanye dirinya.

Pemberian bantuan penanganan covid-19 dan bantuan ekonomi masyarakat terdampak tidak boleh disertai embelembel kampanye. “Kita melakukan pengawasan secara ketat persoalan ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, sesuai arahan dari Bawaslu RI, pihaknya di jajaran Bawaslu daerah diminta dan diinstruksi melakukan pengawasan ketat terhadap bantuan penanganan covid-19 dan masyarakat terdampak dilakukan para kepala daerah berstatus petahana.

Pasalnya, bantuan penan-

ganan covid-19 dan bantuan masyarakat terdampak, sangat rentan dijadikan alat politisasi oleh petahana untuk meraih simpati masyarakat.

“Karena ini rentan dipolitisasi. Sehingga kita lakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran bantuan penanganan covid-19 tersebut,” tegasnya.

Menurutnya, Bawaslu tidak melarang atau membatasi kepala daerah untuk membantu warganya di tengah pandemi covid-19 ini. Tetapi jangan sampai, kata dia, kepala daerah memanfaatkan bantuan penanganan covid-19 dengan embel-embel politik untuk kepentingan kampanye dirinya.

Baginya, situasi ini jangan

dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis Pilkada.

Melihat tanggung jawab sebagai kepala daerah untuk membantu warganya, dirinya meminta tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan dimiliki tersebut.

“Silahkan kepala daerah berikan bantuan masyarakat.

Itu sudah jadi kewajiban sebagai kepala daerah. Tetapi jangan ada embel-embel politik,” tegasnya. Umar memastikan, jika dalam perkembangan ke depan, Bawaslu menemukan ada petahana memanfaatkan bantuan penanganan covid-19 dan masyarakat terdampak, disertai ada embel-embel politik, maka Bawaslu akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap petahana tersebut.

“Jika ada petahana kita temukan, pasti kita akan panggil dan minta klarifikasi,” tegasnya. Diketahui di NTB sendiri ada tujuh daerah Kabupaten/Kota

(Suara NTB/dok)

Umar Ahmad Seth yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020, dan rata-rata memiliki calon petahana yang akan kembali maju. Daerahdaerah tersebut yakni KLU, Kota Mataram, Loteng, Sumbawa, KSB, Dompu dan Bima. (ndi)

DPRD NTB Pangkas Anggaran Rp10 Miliar untuk Tangani Covid-19 Mataram (Suara NTB) – DPRD Provinsi NTB ikut merasionalisasikan anggaran belanjanya untuk dialihkan ke penanganan dampak Covid19. Setelah melakukan penyisiran sejumlah item program yang dinilai tidak terlalu urgen. Didapatkan anggaran sekitar Rp10 miliar dapat dialihkan.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris DPRD Provinsi NTB, Mahdi Muhammad yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (20/4) kemarin. Rasionalisasi itu sudah dilakukan melalui dua tahap dan dialihkan untuk belanja penanganan Covid-19.

“Totalnya Rp10 miliar, anggaran di sekretariat dewan yang dirasionalisasi. Tahap pertama sudah dilakukan sebesar Rp3,5 miliar. Dan sekarang lagi dirasionalisasikan, didapatkan anggaran Rp6,5 miliar,” terang Mahdi. Semua anggaran yang dirasionalisasikan itu berasal dari sejumlah program belanja modal seperti perogram fisik yang kemudian ditunda pelaksanaannya dan juga belanja rutin yang dinilai tak urgen.

“Semua diarahkan untuk membantu masyarakat yang kena dampak covid-19. Karena memang sesuai instruksi pemerintah pusat, semua anggaran yang dirasionalisasikan itu dikembalikan untuk belanja penanganan Covid-19,” ungkapnya.

Hasil rasionalisasi anggaran Rp10 miliar itu nantinya akan dibelanjakan langsung oleh Sekretariat DPRD NTB, dalam bentuk pengadaan paket sembako yang akan disalurkan ke masyarakat terdampak. Teknis Penyalurannya nanti akan dilakukan oleh pihak DPRD. “Anggota nanti yang akan menyalurkannya, melalui kegiatan sosial, dalam rangka sosialisasi dan pemberian bantuan.

Selama ini kan anggota memberikan bantuan secara spontanitas, tapi besok melalui program yang ada di DPRD,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan Mahdi, bahwa bantuan paket sembako yang akan disalurkan oleh para wakil rakyat tersebut.

Sasarannya di luar yang sudah mendapatkan bantuan dari program JPS gemilang, PKH dan bantuan pusat serta dana desa.

“Diluar JPS gemilang, nanti bantuan paket sembakonya akan diserahkan langsung oleh anggota di dapil masing-masing. Insyaallah akan mulai dibagikan memasuki bulan puasa ini,” katanya.

Karena bantuan sembako itu di luar program JPS gemilang, PKH dan bantuan dari pemerintah pusat. Maka anggota dewan diminta untuk melakukan pendataan di dapil masing-masing calon penerima yang dinilai layak untuk mendapatkannya. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan program pemerintah yang sudah ada.

“Harapan kita kepada anggota tidak boleh tumpang tindih, yang dapat JPS gemilang, PKH tidak boleh lagi dapat. Tapi kami sangat yakin, anggota dekat dengan masyarakatnya, sehingga mereka pasti tahu itu, mana yang layak dan mana yang belum dapat. Nanti kita dari Sekretariat juga akan melakukan verifikasi datanya supaya tidak dobel,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

SAKSI - Kontraktor pembangunan ganti gedung Dinas Pertanian Lombok Barat, Lalu Mujitahidin (kiri) hadir sebagai saksi untuk terdakwa Lalu Azril Sopandi dan Abdurrazak, Senin (20/4) dalam sidang lanjutan perkara korupsi kerjasama PT Tripat dan PT Bliss pada mal Lombok City Center (LCC).

Kasus Lahan LCC

Mantan Bupati Lobar Diduga Setujui Ongkos Ganti Gedung Mataram (Suara NTB) – Penggantian dua gedung Dinas Pertanian Lombok Barat di lahan Lombok City Center Narmada berujung korupsi. Dua gedung itu dikerjakan hanya dengan Rp2,045 miliar. Tapi laporan keuangannya dana terpakai Rp2,7 miliar. Mantan Bupati Lombok Barat mengamini penunjukan langsung kontraktor pelaksananya.

Hal itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (20/4) kemarin. yang menghadirkan saksi kontraktor dari Eka Konsultan, Lalu Mujitahidin untuk pemeriksaan terdakwa mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopandi dan mantan Manajer Keuangan PT Tripat Abdurrazak. Muji memulai kesaksian dengan mengakui dirin-

Ojol Kehilangan Ponsel di Jalan Mataram (Suara NTB) – Ojek online (Ojol) tidak bisa bekerja tanpa ponsel. Termasuk saat menunggu pesanan di tepi jalan. Hal itu jadi intaian pencuri. Seperti yang menimpa ojol yang mangkal di Mandalika, Sandubaya, Mataram.

Belum dapat pesanan, seorang ojol tersebut malah kemalingan ponselnya yang disimpan di laci sepeda motornya.

“Posisinya sedang parkir. HP ditinggal di motor,” ungkap Kapolsek Cakranegara, AKP Zaky Maghfur Senin (20/4) kemarin.

Pelakunya ternyata Kebot (24) warga Kopang, Lombok Barat.

Orang yang pernah berselisih paham dengan korban sebelumnya.

Pelaku ini memantau gerak-gerik korban. Dapat kesempatan, Kebot langsung menyabet ponsel Vivo seharga Rp4,3 juta milik korban.

Malam itu, pelaku sudah kabur. Rupanya, perbuatan Kebot sekitar pukul 20.00 Wita kemarin juga dilihat warga. Tapi tidak disadari kalau itu aksi pencurian. Pelacakan ponsel dimulai.

“Ketemu pelakunya di Bertais.

(Suara NTB/why)

DIGIRING - Tersangka pencurian ponsel Ojol digiring ke ruang tahanan Polsek Cakranegara, kemarin.

Belum jauh dia,” kata Zaky. Tapi ponsel sudah berpindah tangan.

Kebot menjual ponsel itu Rp500 ribu kepada AGS, seorang yang kerap nongkrong di Terminal Mandalika, Bertais, Sandubaya, Mataram. Pembeli ponsel curian ketemu. Ponselnya disita.

Kebot yang baru ke luar dari penjara tahun 2019 itu mengakui perbuatannya. Niatnya mencuri muncul ketika melihat ponsel korban tergeletak di laci sepeda mo-

tor. Kebot disangka melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian yang ancaman pidananya paling lama tujuh tahun penjara.

Zaky mengimbau masyarakat untuk mengamankan barang berharganya ketika bepergian. Apalagi untuk mereka yang mencari penghasilan di jalan. “Waspada dengan barang berharga. Kelengahan kita bisa memancing orang lain untuk berbuat jahat,” pungkasnya. (why)

ya yang menyusun perencanaan anggaran biaya gedung yang dipindah bangunannya ke Labuapi, Lombok Barat.

Yang semua berdiri di lahan yang dipakai untuk gedung mal Lombok City Center (LCC). “RAB Rp3,35 miliar di situ termasuk ada pajak, keuntungan, overhead,” paparnya. Perencanaan gedung milik Pemkab Lobar itu pun diserahkan tahun 2013. “Saya serahkan gambar ke bupati. Jadi atensi bupati. Azril yang kenalkan saya dengan PT Bliss bersama bupati,” ungkap Muji.

Perkenalan Muji dengan proyek itu datang ketika Azril mempertemukannya dengan Isabel Tanihaha, salah satu petinggi PT Bliss Pembangunan Sejahtera. PT Bliss merupakan rekan kerjasama PT Tripat dalam pengelolaan LCC. Belakangan Muji pun

ditunjuk sebagai Representative Owner PT Bliss di Lombok oleh Isabel. Hal itu pula yang menuntut dia menjadi kontraktor pelaksana pembangunan dua gedung pengganti.

“Kita bangun sendiri. Saya diperintah Isabel karena kata dia ini bangun sendiri dengan modal sendiri. Itu yang saya paham,” kata dia mengupas hal ihwal dirinya mendapat proyek miliaran gedung milik pemerintah tersebut. Dua gedung itu akhirnya dibangun dengan memakan waktu selama sembilan bulan. “Proses itu saya tidak mengerti kenapa dia bisa tanpa lelang. Yang jelas saya disuruh. Itu nilainya jadi Rp2,045 miliar,” imbuh dia.

Anggaran turun jauh dari perencanaan semula. Sebabnya, material pokok diambil dari gedung yang dibongkar.

Antara lain rangka atap

baja, genteng, kusen, dan pintu harmonika. “Cukup itu keuntungan saya Rp50 sampai Rp75 juta,” beber Muji. Setelah gedung jadi, dirinya tidak terlibat dalam provisional handover (PHO) ataupun Final Handover (FHO).

“Gimana mau PHO orang dibayar aja kurang,” imbuh Muji dengan nada kesal.

Dia mengakui hanya menerima pembayaran Rp1,6 miliar. Sementara Azril, belakangan membawa dokumen yang mencantumkan pertanggungjawaban pembangunan gedung. Isinya, dengan total anggaran yang habis Rp2,7 miliar. Inspektorat Lombok Barat kemudian menemukan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Nilainya Rp544,046 juta.

Selisih dari pembangunan gedung dengan dana yang ke-

luar. Muji mengakui kalau dirinya yang menyelesaikan seluruh pembangunan.

Azril mendapat kesempatan untuk menanggapi kesaksian Muji. Dia mempertanyakan Muji yang hanya mengakui menerima pembayaran Rp1,6 miliar. Padahal sisa pembayaran sudah diserahkan ke Project Manager, Adi. “Pembangunannya itu macet. Padahal uang sudah dilunasi untuk pembangunan gedung. Makanya PT Bliss minta adendum,” kata Azril dengan air muka kesal.

Sementara Razak membela Azril dengan menambahkan bahwa pembayaran gedung dilunasi dalam tiga termin. “Saudara Muji cuma kerjakan 50 persen. Sisanya kami yang selesaikan,” kata Razak.

Sidang kemudian ditunda untuk dilanjutkan lagi pekan depan. (why)

Polres Loteng Bekuk Tersangka Penyalahgunaan Narkoba Praya (Suara NTB) Di tengah merebaknya penyebaran virus corona (Covid-19) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Polres membekuk tersangka pelaku penyalahgunaan narkoba. Selama tiga hari operasi sejak Kamis malam hingga Minggu (19/4), total ada 12 terduga pelaku penyalahgunana narkoba yang berhasil diringkus.

Bahkan jika dihitung sejak Kamis (16/4) dini hari, total ada 16 terduga pelaku penyalahgunaan narkoba yang ditangkap aparat berwajib. “Operasi ini kita lakukan hanya di Desa Beleke saja. Dengan total pelaku yang diamankan sebanyak 16 orang, terhitung sejak Kamis dini hari lalu,” un-

gkap Kasat Resnarkoba Polres Loteng, Iptu Hizkia Siagian, STK, SIK., Senin (20/4).

Ironisnya, dari para pelaku yang diamankan, rata-rata anak di bawah umur serta masih menyandang status pelajar. Misalnya, pada Kamis malam ada 6 pelaku yag diamankan. Yakni AT (17), AM (17) asal Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur.

Kemudian IM (17) dan AB yang baru berusia 13 tahun, asal Kampung Perbawe Kelurahan Tiwugalih Praya. Ditambah MAB (16) MH (17) warga Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah. Dari tangan para pelaku polisi mengamankan barang bukti narkoba sebesar 1,17 gram, sepeda motor serta uang tunai ratusa ribu.

Selanjutnya pada Jumat

malam sekitar pukul 22.00 Wita, polisi bersama BKD dan masyarakat Desa Beleke kembali dua terduga pelaku penyalahgunaan narkoba. Masing-masing LM (18) dan LA (20) asal Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya. Dengan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,24 gram.

“Terakhir pada Minggu malam sekitar pulu 23.29 wita, kita kembali mengamankan empat orang terduga penyalahgunaan narkoba,” sebutnya.

Keempatnya merupakan warga Desa Kateng Kecamatan Praya Barat. Yakni K (22), P (20) IT (20) IA (19). Dengan total narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan seberat 1,28 gram.

Ditambah Hp, uang tunai serta satu unit mobil Toyota Yaris, milik salah seorang pelaku.

Para pelaku diamankan di pintu gerbang Desa Beleke. Di mana kala itu, aparat bersama warga memang tengah menggelar operasi, untuk mengantisipasi masuknya orang luas dari desa setempat. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan narkoba yang disimpan didalam mobil tersebut. semua pelaku saat ini sudah diamankan di Mapolres Loteng untuk penyelidikan lebih lanjut.

Siagian menambahkan, operasi akan terus dilakukan selama pandemi virus corona. “Jadi selain kita mengawasi gerak masuk warga yang berpotensi menyebarkan virus corona, sekaligus kita menggelar operasi narkoba,” tandasnya. (kir)

SUARA NTB

Selasa, 21 April 2020

Halaman 8

THR dan Gaji 13 Pejabat Eselon II Ditiadakan

( Suara NTB/ist)

BANTUAN SEMBAKO - Dirut Garda Express, Agus Cahyono saat menyerahkan paket sembako kepada para juru parkir di depan kantor Garda Express Jl . Sriwijaya, Mataram.

Garda Express Gelar Aksi Berbagi di Tengah Pandemi Corona

Mataram (Suara NTB) PT.Garda Lintas Sarana atau Garda Express ikut bergerak dalam aksi sosial setelah melihat menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat pandemi corona atau Covid-19. Pada Senin (20/4), tim Garda Express keliling Kota Mataram dengan membawa 200 paket sembako untuk dibagi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dirut Garda Express Agus Cahyono, SH, MM memimpin doa dan memberikan semangat kepada para karyawannya yang akan keliling Kota Mataram dalam rangka membagi paket sembako. Bantuan ini menyasar masyarakat yang terdampak corona seperti tukang parkir, ojek online, kusir cidomo, tukang sapu, tukang sampah, pekerja harian lepas serta masyarakat lainnya yang membutuhkan bahan pangan. “ 200 paket ini berisi minyak goreng, gula pasir, telur, mie instan dan kecap. Itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih mendekati bulan puasa seperti sekarang ini,” kata Agus Cahyono, Senin (20/4) di ruang kerjanya.

Ada dua kendaraan yang digunakan untuk keliling pada Senin kemarin. Satu menyasar masyarakat yang ada di wilayah utara serta satunya lagi ke wilayah selatan di Kota Mataram.

Tidak hanya menebar paket sembako, namun tim juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar mematuhi imbauan pemerintah dalam hal pencegahan virus corona seperti jaga jarak (physical distancing), menggunakan masker, rajin cuci tangan pakai sabun serta tetap diam di rumah jika tak ada kebutuhan yang penting. “ Tim yang turun selalu memberikan edukasi ke masyarakat agar tetap pakai masker, jaga jarak dan menerapkan imbauan pemerintah lainnya dalam rangka melawan corona,” katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya sadar bahwa perusahaan logistik juga sebenarnya ikut terdampak oleh pandemi corona ini, seperti halnya perusahaan lain. Namun di tengah situasi yang sulit ini, Garda Express tetap bisa melakukan aksi bagi-bagi sembako kepada masyarakat.

“Meskipun masih kecil bantuannya, namun paling tidak hal ini bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak,” ujarnya. “Mudah-mudahan apa yang kami lakukan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi pihak yang lain untuk melakukan ini,” tambahnya.

Agus Cahyono mengatakan, karyawan di Garda Express juga memiliki protokol kesehatan yang ketat saat melakukan aktivitas dalam bekerja di masa pandemi ini. Ini semua dilakukan agar seluruh karyawan tetap sehat dan mampu melayani pelanggan dengan baik.

Menurutnya, Garda Express selaku perusahaan penyedia jasa logistik telah memiliki surat rekomendasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk melakukan aktivitas bagi seluruh karyawan dalam hal distribusi barang-barang milik pelanggan di masa pandemi corona ini. “Karena partisipasi kami di perusahaan logistik atau ekspedisi ini dibutuhkan sekali untuk kelancaran pengiriman bahan pokok, APD (Alat Pelindung Diri) obat-obatan, dan setiap hari kami cukup banyak pengiriman itu,” katanya.

Di saat seperti ini memang barang yang banyak dikirim oleh masyarakat atau lembaga seperti APD, obat-obatan, hand sanitizer, sembako dan lainnya. Namun pengiriman barang online shopping juga tetap tinggi, karena tren transaksi daring semakin meningkat. (ris/*)

Mataram (Suara NTB) Pejabat eselon II di lingkup Pemkot Mataram agaknya terpaksa harus mengelus dada. Pemerintah pusat telah menghapus tunjangan hari raya (THR) dan gaji 13 untuk mereka tahun anggaran 2020 ini. Anggaran dialihkan untuk penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19.

Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia menyampaikan, hasil komunikasi secara langsung melalui daring bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan dan gubernur pekan kemarin. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk menghapus THR dan gaji 13 bagi pejabat eselon pejabat negara, eselon I dan eselon II. Anggaran ini akan dialihkan untuk penanganan Covid-19.

“THR dan Gaji 13 ditiadakan tahun ini,” kata Evi ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/4). Alokasi dana gaji 13 maupun THR masih tersedia di kas daerah. Pengalihannya masih menunggu surat keputusan dari Kementerian Keuangan ataupun keputusan presiden.

Evi menyebutkan, gaji serta tunjangan diterima pejabat eselon II mulai dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para asisten dan sekretaris daerah se-

kitar Rp7 juta. Diasumsikan dana dialihkan mencapai Rp224 juta.

“Pejabat eselon II berjumlah 32 orang. Kalau dikali rata – rata pendapatan Rp7 juta, berarti totalnya Rp224 juta,” sebut Evi. Evi tidak mempermasalahkan adanya dihapus gaji 13 dan THR bagi pejabat. Rata – rata pimpinan OPD,para asisten dan staf ahli telah memahami kebijakan pemerintah pusat. “Uangnya sudah ada. Tapi kita masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat dulu,” tandasnya.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menambahkan, khusus pejabat struktural golongan IV tidak akan menerima gaji dan THR. Namun demikian, keputusan penghapusan terse-

(Suara NTB/cem)

Penyebaran Virus Corona

Masyarakat Takut Terima Pemudik

(Suara NTB/ari)

Rp106 Miliar APBD KLU Ditarik Pusat untuk Covid-19

PEMBENTUKAN SATGAS - Rapat DPRD KLU pembentukan Satgas pengawasan kinerja eksekutif atas penanganan covid-19.

Tanjung (Suara NTB) Pergeseran anggaran di kas daerah terus dilakukan untuk menanggulangi dampak bencana non alam Covid-19.

Pergeseran tidak hanya antarprogram, melainkan penarikan kembali dana APBD oleh pemerintah pusat.

Kepala Bappeda KLU, Heryanto, SP., Senin (20/4) mengakui, nominal APBD KLU berkurang setelah pemerintah pusat mengurangi alokasi. Total anggaran yang ditarik kembali dari kas daerah, sebesar Rp106 miliar lebih. “Ada sekitar Rp106 miliar dana daerah ditarik pusat. Misalnya, DAU Rp42,1 miliar (dana alokasi umum) atau 10 persen dari Rp 421 miliar 42,7 miliar,” ujar Heryanto.

Selain DAU, DAK fisik juga terpangkas. Pada APBD 2020, KLU dijatah Rp 137 miliar. Dari jumlah itu, ditarik kembali sebesar Rp 64,7 miliar. DAK Penugasan ditarik Rp 20,9 miliar dari alokasi Rp 22,4 miliar, serta DAK Afirmasi ditarik Rp 20,4 miliar dari alokasi Rp 24 miliar.

“Tapi ada juga peningkatan di dana non fisik pendidikan dan kesehatan. Tidak besar, nilai keduanya Rp659 juta. Sedangkan DBH Pajak bertambah dari Rp 291 juta menjadi Rp 2,4 miliar,” sebutnya lagi.

Bappeda memproyeksikan, pergeseran dan pengurangan dana APBD KLU tahun 2020 berada di kisaran Rp350 miliar. Sementara ini, dana yang sudah pasti tergeser sebesar Rp 106 miliar, ditambah Rp 65 miliar untuk penanganan Covid di daerah.

“Asumsi PAD kita ditaksir tidak sampai 50 persen, berarti sekitar 350 miliar APBD kita yang mengalami pergeseran,” katanya.

Heryanto berharap, penanggulangan Covid di daerah berjalan baik dan risiko penularan tidak meluas. Sebab akhir bencana non alam ini belum dapat diprediksi. Selama wabah belum berakhir, selama itu pula perekonomian terganggu.

“Bapenda misalnya, hanya mampu pungut 6 bulan dengan asumsi pariwisata dapat pulih cepat. PAD kita HILANG saat ini, praktis hanya dari HLG STNK R2 HONDA PBB. Ini pun belum mengDR. 6684 BT NOKA/NOS- hitung kondisi terakhir IN : MHIJF911XBK233383/ masyarakat yang masih JF91E-1228171 AN.I GUS- mengisolasi diri secara TI NGURAH WAYAN HLG mandiri,” pungkasnya.

JL.LANGKO K O T A (ari) MATARAM

Tanjung (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) membentuk Satgas Covid – 19, Senin (20/4).

Satgas ini dibentuk dari perwakilan fraksi, dengan tugas dan fungsi melekat yakni pengawasan. Anggota DPRD secara sukarela akan memberikan bantuan kepada masyarakat melalui dana pribadi masing-masing dewan.

Sekretaris Satgas Covid, Hakamah, S.KH. A.Md.Agr., mengungkapkan, Satgas Covid terdiri dari perwakilan 7 fraksi di DPRD KLU. Semua utusan berjumlah 16 orang.

Dalam rapat pembentukan, Ketua Koordinator Satgas dipercayakan kepada I Made Karyasa (F-PDIP), Wakil Ketua, Raden Nyakradi (FGolkar) dan Sekretaris, Hakamah (F-Gerindra).

Sedangkan 13 orang lainnya merupakan anggota Satgas.

Terdiri dari, Ikhwanudin,

HLG STNK R4 DATSUN DR.1824 AV NOKA/NOSIN : MHBJ1CH2FEJ-006359/ HR127075537 AN.DENI ADRIAN PATRIASANDI HLG SKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.5495 AW NOKA/NOSIN : MHIHB31126K184788/ H B 3 1 E - 1 1 8 2 7 5 7 AN.NY.WAYAN AYUNI HLG SKTR JL.RAYA SENGGIGI MENUJU BATU LAYAR

but belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Kata Sekda, anggaran membayar gaji maupun THR telah tersedia dan belum ditarik oleh pemerintah pusat. Merealokasikan dana itu tidak terlalu rumit.

Artinya, sudah jelas besaran dana yang digeser.

“Kalau itu k a n sudah pasti.

Tinggal digeser saja,” tandasnya.

Hj. Baiq Evi Ganevia (cem)

Giri Menang (Suara NTB) Maklumat MUI Kabupaten Lombok Barat (Lobar) terkait masalah salat Jum’at diganti dengan solat zuhur di rumah masih mengundang polemik di tingkat masyarakat bawah. Belum semua masyarakat khususnya umat muslim melaksanakan maklumat tersebut. Selain masalah ini, ada juga masalah yang terjadi di bawah, di mana warga yang mudik atau pulang dari luar daerah dan luar negeri takut diterima oleh masyarakat.

Seperti yang terjadi di daerah Lembar, kata Kades Lembar Utara, Sainah, Senin (20/4). Ada sejumlah warganya yang mudik dari luar negeri dan luar daerah yang tidak berani diterima oleh masyarakat. “Warga yang baru pulang dari Luar daerah dan luar negeri takut diterima oleh masyarakat. Karena itu mungkin perlu disiapkan tempat penampungan khusus di masing-masing wilayah bagi mereka ini agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan,” kata Sainah. Masalahnya, para pemudik tersebut tidak berani diterima oleh warga karena kekhawatiran corona. Pihak pun mengusulkan agar disiapkan tempat penampungan, bisa memakai gedung sekolah yang tak terpakai karena anak-anak masih diliburkan.

Sedangkan di Desa Lembar Selatan dan Mareje, diakui kalau belum semua warga muslim di wilayahnya mematuhi maklumat MUI. Sebab masih banyak warga yang melakukan Jumatan.

Menurut Kades Jakem, perlu langkah tim mengumpulkan semua tokoh agama, penghulu untuk diberikan pemahaman. Berbeda dengan desa Jakem, Amiruddin menambahkan terkait permasalahan Jumatan, semua warganya sudah mengikuti dan patuh terhadap maklumat MUI. “Kalau di desa kami tidak ada yang Jumatan, warga kami patuh terhadap maklumat MUI,” imbuh dia.

Menanggapi hal ini, camat Lembar, Hasanudin mengakui belum semua warga mematuhi maklumat MUI tersebut. Pihaknya sudah berupaya mensosialisasikan kepada warga dan tokoh agama. “Kami akan datangkan MUI untuk berikan sosialisasi,” ujar dia. Ia menyebutkan dari 73 masjid di wilayah Lembar, ada 27 yang melaksanakan solat Jumat yang ada di daerah Mareje dan Lembar Selatan.

Mereka belum mengikuti maklumat, kemungkinan kata dia karena perlu digencarkan sosialisasi kepada warga. Sementara itu, OPD pendamping H. Lalu Winengan mengatakan pihaknya akan turun melakukan sosialisasi kepada warga. Pihaknya bahkan akan turun ke masingmasing desa yang masih belum mengikuti maklumat MUI tersebut. “Kami akan keliling ke masing-masing desa,” ujar dia. Lebih lanjut, Sekretaris PWNU NTB ini memberikan pandangan secara agama tentang shalat Jumat berjamaah dan bahaya virus corona. (her)

DPRD KLU Bentuk Satgas Covid-19 Saparudin, Rusdianto, Marsudin, Sadirman, Arif Usman, Kamah Yudiarto, Kardi, Bagiarti, Tusen Lasima, Artadi, Putrawadi dan Hi. Galuh Nuriyah.

“Agenda kita adalah memperkuat pengawasan atas pelaksanaan dan cara kerja Satgas Covid-19 yang dijalankan oleh eksekutif Pemda KLU,” ungkap Hakamah.

Dari pemantauan sementara Tim Satgas Covid -19 DPRD, sejumlah pandangan mengemukakan pentingnya penguatan sumberdaya dan peralatan medis. Tenaga medis yang bekerja agar dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) standar dan dalam jumlah cukup. “Termasuk obat-obatan juga harus dipastikan kecukupannya.

Jangan sampai kita tidak siap saat menghadapi kemungkinan terburuk, misalnya bertambahnya ODP maupun PDP,” katanya.

Satgas Covid DPRD, kata dia sepakat dengan rencana pemerintah. Penyebaran Covid harus dikendalikan agar tidak mewabah di masyarakat. Setelah pengendalian Covid berhasil, maka Satgas akan mendorong kembali pemulihan ekonomi masyarakat. Menurut dia, perekonomian akan terus mengalami stagnasi, bahkan kemunduran jika jumlah ODP dan PDP tidak terkendali.

Di samping itu, Satgas juga akan mendorong peran sosial di kalangan anggota Dewan.

Tidak menutup kemungkinan, Anggota dewan akan iuran untuk membantu masyarakat menurut klaster yang diprioritaskan. “Akan kita komunikasikan, siapa tahu ada kawankawan dewan yang memiliki rezeki lebih dan mau membantu masyarakat. Tidak ada salahnya menurut saya, sepanjang itu baik,” pungkasnya. (ari)

Program Dua Juta Masker

Kota Praya Jadi Sasaran Pertama Praya (Suara NTB) Masyarakat Kota Praya akan menjadi sasaran pertama penyaluran program 2 juta masker dari Pemkab Lombok Tengah (Loteng) yang direncanakan mulai disalurkan pekan ini. Setelah itu, masker akan disalurkan ke kecamatan yang lain.

Hal itu diungkapkan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H. Lalu Herdan, M.Si., saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (20/4). Ia menjelaskan, pembuatan masker saat ini tengah berlangsung dengan melibatkan ratusan Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di daerah ini. Mengingat, jumlah masker yang harus diproduksi cukup banyak, sehingga proses penyalurannya pun akan dilakukan secara bertahap, yakni menyesuaikan dengan jumlah masker yang sudah selesai diproduksi.

“Kalau menunggu selesai dua juta masker baru disalurkan jelas akan lama. Jadi kalau sudah tuntas produksi untuk satu kecamatan, langsung akan disalurkan. Di mana untuk tahap awal, penyaluran akan diprioritasnya bagi masyarakat di Kota Praya,” terangnya.

Pihaknya dalam hal ini berharap

masyarakat bisa bersabar, karena masker yang diharapkan harus diproduksi terlebih dahulu.

Tidak bisa serta merta begitu diinginkan langsung ada. “Kalau pemerintah inginnya masker bagi masyarakat bisa secepatnya disalurkan.

Tapi kan butuh proses produksi segala. Jadi memang harus bersabar,” imbuhnya.

Tapi yang jelas, pemerintah daerah akan berupaya sebaik mungkin bekerja bagi masyarakat. Apa programnya yang direncanakan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak virus Corona, secepatnya akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan regulasi serta tahapan yang ada.

Mengingat, anggaran yang digunakan adalah anggaran daerah, sehihngga harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya.

“Jadi soal masker ini, kita tuntaskan satu demi satu kecamatan. Dimulai dari Kecamatan Praya,” tandasnya. Nanti setelah seluruh masker dibagikan kepada masyarakat, barulah kemudian pemerintah daerah akan mengeluarkan instruksi wajib penggunaan masker. Kalau sampai ada warga yang kedapatan tidak memakai masker, maka akan ditindak tegas. (kir)

(Suara NTB/her)

RAPAT - Gugus tugas kecamatan tengah rapat dengan para Kades di wilayah Lembar, Lobar, Senin (20/4).

DPRD Lobar Soroti Pembengkakan Piutang Pajak Giri Menang (Suara NTB)Sidang Paripurna laporan badan anggaran (Banggar) DPRD dan persetujuan terhadap laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2019 dilaksanakan Senin (20/4). Sidang memutuskan menyetujui LKPJ Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid tahun anggaran 2019. Meskipun menyetujui LKPJ Bupati, Dewan tetap memberikan catatan kepada Pemda.

Dewan menyoroti piutang pajak yang kian membengkak.

Persetujuan DPRD dibacakan oleh Lalu Irwan, SP, salah seorang anggota DPRD Lobar dari fraksi Gerindra. “Atas nama fraksi-fraksi Dewan dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Barat dapat pada prinsipnya menerima dan menyetujui LKPJ tahun 2019,” ujar Lalu Irwan. Secara umum tampilan dokumen LKPJ telah dapat menggambarkan apa yang disyaratkan atau diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019.

“Namun demikian, selain menyetujui, DPRD juga memberikan sejumlah catatan dan masukan seperti penyelesaian pajak Hotel Sentosa dan Pelindo, OPD yang tidak sesuai serapan anggarannya agar dipangkas, peningkatan sinergitas OPD sehingga tidak ada ego sektoral, dan upaya-upaya peningkatan PAD melalui terobosan-terobosan yang lebih unggul,” tegas politisi Gerindra ini.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menyampaikan ucapan terima

kasih atas rekomendasi laporan LKPJ tahun 2019 tersebut. Disampaikan bupati, LKPJ Bupati 2019 dilakukan tanggal 12 Maret yang tidak lama setelah itu digemparkan oleh bencana Covid-19. Dampaknya, kata bupati, sebagian besar sumberdaya yang ada difokuskan untuk penanganan Covid-19.

Dikatakan bupati, Lombok Barat ditimpa dua musibah besar yang hampir berurutan tahunnya. LKPJ tahun 2019 menunjukkan capaian kinerja yang mengalami pelambatan karena gempa bumi yang menggoncang Lombok tahun 2018. Kemudian, ketika sudah mulai ada sinyal kondisi membaik, kita diserang dengan wabah Covid-19 tahun 2020 ini.

“Sekarang realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, penyesuaian belanja karena menurunnya Pendapatan Asli Daerah dan transfer dana pusat ke daerah,” ujar bupati.

Dampaknya, lanjutnya, apa yang sudah diupayakan dalam upaya peningkatan pencapaian target kinerja, dengan memanfaatkan Simda Integrated menjadi terhambat karena keterbatasan fiskal daerah.

Disampaikan bupati, program pembangunan tahun 2019 belum sesuai harapan karena tuntutan dan perkembangan yang terus bergerak maju termasuk yang disebabkan bencana, penyakit, dan sebagainya. “Namun kami akan terus berupaya agar capaian kinerja menjadi lebih baik,” ujarnya. Pada kesempatan itu bupati juga mengajak untuk saling bahu membahu menghadapi Covid-19. (her)

SUARA NTB

Selasa, 21 April 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Selasa, 21 April 2020

Halaman 10

Industri Perhotelan Minta Kejelasan Pembebasan Pajak

Mataram (Suara NTB) –

Pelaku industri perhotelan sampai saat ini menunggu kejelasan terkait kebijakan pemerintah memberikan keringanan pajak dan retribusi. Pasalnya, walaupun telah mendapatkan arahan langsung dari Gubernur NTB, masingmasing Pemda Kabupaten/Kota disebut belum memberikan keputusan secara resmi bagi pemilik usaha.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, menerangkan pihaknya telah mengirim surat secara resmi ke gubernur, bupati, dan walikota melalui Badan Pengurus Pusat (BPP) PHRI. ‘’Untuk NTB sudah ada surat dukungan dari Bapak Gubernur NTB ke Bupati dan Walikota se-NTB, dan sudah ada beberapa bupati yang menyatakan memberikan pembebasan pajak. Cuma surat secara resminya belum ada,’’ ujarnya saat memberi keterangan, Senin (20/4).

Diakuinya, penetapan pajak memang tergantung pada kebijakan masing-masing Pemda Kabupaten/Kota. Namun melihat kondisi saat ini yang cukup sulit, kejelasan tersebut dibu-

tuhkan untuk memastikan nasib dunia usaha perhotelan dalam menghadapi dampak pandemi virus Corona (Covid19) kedepannya. ‘’Dengan kebijakan pajak yg belum jelas, pembayaran pajak air bawah tanah, listrik, PDAM dan pembayaran gaji karyawan, kalau situasi ini masih (berlangsung) dua atau tiga bulan lagi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pengusaha,’’ ujarnya.

Diterangkan Wolini dalam rapat bersama dengan Dinas Pariwisata seluruhkKabupaten/ kota di NTB dan beberapa pelaku pariwisata, telah disepakati bahwa pemerintah akan memberikan keringanan pajak dan retribusi. ‘’Sudah ada pernyataan untuk memberikan pembebasan pajak. Cuma kita masih

menunggu surat resminya dari Bapak Bupati,’’ ujarnya.

Terpisah, General Manajer (GM) Hotel Jayakarta, Cherry Abdul Hakim menerangkan, pajak hotel dan restoran sebesar 10 persen yang dikenakan oleh Pemda Kabupaten/Kota pada pengusaha ditarik mengikuti jumlah pendapatan.

Mengingat okupansi hotel saat ini turun drastis, pembayaran pajak cukup sulit dilakukan. ‘’Kalau tidak ada pendapatan, ya tidak ada setor pajak,’’ ujar Cherry saat memberi keterangan, Senin (20/4). Menurutnya, sampai saat ini Pemda masih menarik pajak sampai dengan Maret 2020. ‘’Karena bulan April bisa dikatakan PHR (hotel dan restoran) hampir nol,’’ sambungnya.

Untuk itu, pihaknya meng-

harapkan pembebasan pajak yang diberikan pemerintah dapat mengakomodir keringanan dari Maret dan bulan-bulan sebelumnya. Khususnya untuk membantu perusahaan menjaga likuiditas, salah satunya untuk membayar gaji karyawan.

Di sisi lain, hal yang perlu mendapatkan atensi menurut Cherry adalah biaya yang harus ditanggung hotel walaupun telah memutuskan tutup sekalipun. Diantaranya seperti biaya listrik PLN, air dari PDAM, dan lain-lain. “Termasuk juga penangguhan pembayaran pajak air bawah tanah ke Pemda,” ujarnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah telah melayangkan Surat Edaran (SE) dengan nomor 973/344/Dispar-I/2020 kepada Bupati/Walikota seNTB. Surat tersebut dikirimkan pada 8 April lalu.

Dalam SE tersebut ubernur meminta Pemda Kabupaten/ Kota agar mempertimbangkan pemberlakukan fasilitas

Pelaku Industri Susun Strategi Promosi Pascapandemi Mataram (Suara NTB) – Menurunnya tingkat kunjungan wisatawan ke NTB secara drastis, menjadi waktu yang tepat untuk membenahi sektor pariwista. Terutama untuk menyiapkan strategi pariwisata pascapandemi virus corona (Covid-19).

Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB, Dewantoro Umbu Joka, menerangkan pembenahan destinasi wisata sangat mungkin dilakukan saat ini. ‘’Destinasi sekarang ini mumpung lagi sepi ada baiknya dibenahi. Mungkin seperti toilet, kebersihannya dan lainnya,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (20/4).

Diterangkannya, salah satu yang dapat dilakukan agen perjalanan selama pandemi berlangsung adalah merapikan lagi paket-paket wisata yang ada.

Khususnya untuk menyediakan paket yang lebih kompetitif.

Selain itu, persiapan promosi pasapandemi juga tengah menjadi bahasan dari pelaku pariwisata. “Kalau khusus untuk kami yang di Asita, setiap dua minggu membahas persiapan pasca-Corona. Promosi dan paket-paket disiapkan,’’

ujar Dewantoro Selama pandemi berlangsung, diakui Dewantoro kegiatan promosi pariwisata memang mengalami hambatan. Kendati demikian berbagai program yang telah disiapkan bukan dibatalkan, namun diundur sampai batas waktu tertentu. ‘’Sementara belum (ada kegiatan promosi), tapi kami tetap komunikasikan dengan mitra-mitra di luar NTB,’’ ujar Dewantoro. Selain itu, ada juga kegiatan promosi seperti Asita Fair di tingkat nasional yang diundur pelaksanaannya hingga September mendatang.

Lebih jauh, menurut Dewantoro, pemerintah juga telah berupaya mengakomodir strategi pariwisata pascapandemi tersebut. Dicontohkannya seperti kegiatan promosi pariwisata Lombok yang difaslitiasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) beserta agen perjalanan di Shanghai.

“Mereka akan bicara tentang sumber daya pariwisata di Lombok. Ada bagusnya juga saat ini mereka promosi Lombok untuk ke depan,” ujar Dewantoro.

Terpisah, Ketua Asosiasi

Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB, Awanadi Aswinabawa, menerangkan konsentrasi pelaku usaha pariwisata untuk saat ini mengarah pada upayaupaya bertahan. Pasalnya, untuk melakukan promosi juga disebutnya cukup sulit di tengah situasi saat ini.

Kendati demikian, upaya untuk meningkatkan kualitas pariwisata NTB terus dilakukan. ‘’Yang kita lakukan adalah menyempurnakan produkproduk kita, paket-paket kita seperti apa,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Senin (20/4).

Diterangkan Awan, pariwisata NTB pascapandemi haruslah mengarah pada sustainable tourism atau pariwista berkelanjutan. Di mana promosi yang dilakukan tidak lagi sebatas mengandalkan keindahan alam.

Namun melibatkan juga upaya pelestarian, serta sosial budaya yang ada di masyarakat.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempersiapan pariwisata pascapandemi antara lain penyempurnaan produk dan layanan, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan, serta pembenahan infrastruktur.

‘’Infrakstruktur kita kalau bisa dirapi-rapikan. Pemerintah dan industri, (termasuk) karyawan, berusaha bagaimana kita bisa survive (bertahan) dulu,’’ ujar Awan. Menurutnya, hal tersebut membutuhkan ritme semangat yang sama. Baik antara pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut.

Di sisi lain, strategi promosi pariwisata NTB diharapkan lebih mengarah pada upaya penanganan Covid-19. Artinya, pariwisata pascapandemi haruslah menawarkan bagaimana kesiapan pemerintah dalam menanggulangi hal tersebut dari segi kesehatan. ‘’Yang perlu kita informasikan (untuk bahan promosi) itu penanganan Covid-19 (di Indonesia) seperti ini. Itu yang penting,’’ ujar Awan. Menurutnya, situasi saat ini menjadikan upaya promosi konvensional yang hanya menjual keindahan alam akan tertinggal. ‘’Tapi kalau kita bilang rumah sakit kita sudah siap, APD (tersedia), masyarakat kita sudah dididik dan kooperatif, itu baru bisa (menjadi materi promosi),’’ pungkasnya. (bay)

RADIO

keringanan beban pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan bupati/walikota.

Terutama melihat dampak Covid-19 yang memaksa pel-

aku usaha di industri pariwisata tutup sementara.

Untuk memenuhi hal tersebut, bupati/walikota diharapkan segera melakukan berbagai al-

ternatif pengurangan pajak dan retribusi yang dimaksud. Serta segera melapor ke gubernur tentang keputusan-keputusan yang diambil. (bay)

(Suara NTB/ist)

CUCI TANGAN - Perangkat untuk keperluan mencuci tangan, mulai dijual di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Pelaku usaha cukup cekatan membaca permintaan pasar di tengah pandemik Covid-19 yang mengharuskan warga sering mencuci tangan. Harga wastafel ini bervariasi, mulai dari Rp300 ribu hingga Rp475 ribu.

Syarat PSSB di NTB Belum Terpenuhi Mataram (Suara NTB) Meski jumlah korban meninggal bertambah, belum ada tanda tanda Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) diterapkan, baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota.

Selain rumit, beberapa syarat ketat belum terpenuhi. Sementara ini Pemda disarankan terapkan pembatasan sosial skala kecil.

Dalam Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, setidaknya sejumlah syarat yang harus terpenuhi. Diantaranya, bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 atau Covid – 19 dengan jumlah kasus atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah. Kemudian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat.

Meski sebagian syarat sudah ada, namun beberapa hal seperti aspek pertahanan dan keamanan masih terjamin.

Merespons ini, Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos.MH yang juga bagian dari Tim Gugus Tugas Covid – 19 Provinsi NTB menegaskan, belum saatnya membahas soal PSBB. Kendati demikian, bukan berarti wacana PSBB ditutup, terlebih ada kabupaten dan kota dengan kondisi wilayah berbeda, khususnya yang sudah ditetapkan zona merah. Jika ada kebijakan bupati dan walikota mewacanakan PSSB, maka bisa mengajukan ke pemerintah pusat dengan terlebih dahulu berkoordinasi ke Pemprov NTB. ‘’Karena kondisi wilayah masing-masing berbeda. Tentu dibicarakan dengan Gugus Tugas Provinsi dengan kajian yang komprehensif,’’ sebutnya. Permintaan keputusan PSSB ke pemerintah pusat pun ada syaratnya, seperti melengkapi data peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu dan kejadian transmisi lokal.

Namun sebelum ke arah itu, pihaknya sudah memberi gambaran dalam keputusan gubernur soal peningkatan status Tanggap Darurat. Aturan yang harus ditegakkan adalah tertib social distancing atau physical distancing dengan menerapkan pembatasan sosial skala kecil.

Karena PSSB belum memungkinkan dilakukan. Namun opsi yang ia sampaikan, bisa dilakukan dengan membuat keputusan bupati/walikota tentang pembatasan berskala lingkungan atau dusun. Keputusan ini kemudian didukung dana yang cukup untuk penjagaan dan pemenuhan kebutuhan setempat. ‘’Saat ini kan semua berpikir kapan pembatasan sosial berskala besar. Ini, bagi semua kepala daerah kemungkinan akan cukup berat. Maka pembatasan sosial berskala lingkungan/ dusun adalah salah satu solusi.

Tindakan ini bisa dimulai dari lingkungan atau dusun yang sudah ada PDP positif, bisa dengan melibatkan dusun tetangga,’’ sarannya. (ars)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 21 April 2020

Polda NTB Beri Dukungan Moral dan Motivasi Tenaga Medis Dari Hal. 1 Setelah berkunjung dan memberi dukungan moral dan memotivasi tenaga medis di RSUD Kota Mataram, rombongan kemudian menuju RSUP Provinsi NTB. Di rumah sakit daerah milik Pemeprov NTB itu, rombongan juga memberikan 20 ikat bunga dan tiga buah kue tar yang diserahkan oleh Kabid Dokes Polda NTB dr.Ubaidillah yang diterima oleh dr. Rusdy H mewakili Direktur RSUP Provinsi NTB dan tenaga medis RSUP Provinsi NTB. ‘’Kegiatan ini, merupakan bentuk dukungan dan motivasi bahwa rekan-rekan dokter dan para medis tidak sendirian dalam menghadapi penanganan Covid-19. Ada kami TNI-POLRI dan masyarakat yang selalu siap membantu dalam menangani Covid-19,’’ ujar Kabid Humas.

Kabid Dokes melalui Kabid Humas Polda NTB pada kesempatan itu menjelaskan bahwa pada saat seperti ini dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua pihak kepada rekanrekan tenaga medis yang secara langsung menangani pasien dan rentan terinfeksi virus Covid-19. ‘’Mereka ini sangat perlu kita beri dukungan dan motivasi,’’ tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Direktur RS Kota Mataram, dr.Emirald Isfihan, MARS mengimbau kepada seluruh masyarakat NTB agar mengurangi kegiatan keluar rumah apabila tidak urgen sekali dan tetap jaga jarak, jaga kebersihan, upayakan cuci tangan setiap saat dan gunakan masker apabila berpergian guna menghindari penyebaran wabah Covid-19 di wilayah NTB. (r/*)

Sikapi Covid-19 dengan Tenang Dari Hal. 1 bagi peningkatan kinerja Pemprov NTB. Wagub pada kesempatan itu, turut membahas kembali perkembangan terbaru penanganan Covid-19 di NTB. Meningkatnya jumlah masyarakat NTB yang positif virus Corona menurutnya harus disikapi dengan tenang dan tidak perlu panik. ‘’Kita tahu di awal kita mendapatkan pasien positif di NTB itu pada tanggal 16 Maret, tepat dua minggu setelah ditemukannya pasien pertama di Indonesia.

Pada saat itu memang kita belum punya alat sendiri, sampel semua harus kita kirim ke Jakarta untuk kemudian tujuh sampai dengan 10 hari setelah itu baru kita bisa umumkan,’’ ujar Rohmi.

Lonjakan kasus yang terjadi karena NTB saat ini telah memiliki alat sendiri yang dapat mengidentifikasi pasien yang telah terjangkit Covid-19. Dengan adanya alat tersebut, hasil tes akan dapat diketahui hanya dalam waktu yang jauh lebih singkat. ‘’Alhamdulillah NTB sejak dua minggu yang lalu itu sudah memiliki alat sendiri, sudah ngecek sendiri. Sehingga pada saat ini untuk menentukan positif itu hanya butuh satu sampai dengan dua hari. Itulah kemudian mengapa setiap hari kita mendengar jumlah yang positif itu banyak karena memang sesungguhnya yang

positif-positif sekarang itu, sejak awal di pertengahan Maret itu sudah masuk ke NTB,’’ jelasnya.

Rohmi meminta masyarakat agar terus menjaga kedisiplinan dengan mematuhi protokol penanganan Corona. Karena menurutnya, tantangan utama dalam penanganan Covid-19 ialah kedisiplinan dari masyarakat. ‘’Kalau kita melihat lonjakan-lonjakan yang begitu signifikan hari-hari ini di NTB ini sebenarnya ada sinyal positif, bahwa kita sudah bisa melokalisir potensi-potensi tersebut dengan catatan. Tentunya bagaimana agar masyarakat kita yang masuk dalam kategori PPTG (Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala) maupun dia OTG (Orang Tanpa Gejala) maupun ODP (Orang Dalam Pemantauan) itu semuanya disiplin,’’ ujarnya.

Rohmi berharap kerjasama dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik.

Edukasi, kelengkapan sarana dan prasarana penanganan Covid-19 ke depannya diharapkan terus ditingkatkan hingga ke pelosok-pelosok desa. ‘’Insya Allah dengan kerjasama yang baik antara eksekutif, legislatif dan seluruh elemen di NTB masalah yang sulit ini akan bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya,’’ pungkasnya. (nas)

SMKN 2 Gerung Lobar Siap Produksi ’’Cold Storage’’ Dari Hal. 1 Untuk mengawali, gubernur meminta agar SMKN 2 Gerung dapat segera memproduksi 10 hingga 20 unit cold storage dalam waktu dekat.

Cold storage tersebut untuk menolong para nelayan di tengah pandemi Covid-19 untuk menjaga agar hasil tangkapannya tidak busuk. ‘’Cold storage ini sangat dibutuhkan. Kami coba tanya ke SMK ada nggak yang bisa membuat cold storage. Ternyata ada. Kami liat ternyata produknya sederhana. Semoga dapat direflikasi segera,’’ harap Dr.Zul. Dalam memproduksi cold storage tersebut, gubernur meminta agar dapat memberdayakan siswa, siswi, alumni, serta UKM seputar wilayah SMKN 2 Gerung. Sementara SMKN 2 Gerung harus memfasilitasi pembuatan tersebut.

Gubernur mengapresiasi hasil karya putra-putri NTB ini. Program industrialisasi yang digaungkan terlihat sudah berjalan baik, terbukti dengan banyaknya karyakarya yang baru muncul. ‘’Kita jangan terlampau lama mengerjakan hal ini.

Mulailah produksi untuk nelayan kita agar dapat digunakan secepatnya. Kita juga berharap alat ini bisa membantu nelayan di tengah wabah Covid-19, agar hasil tangkapan ikan mereka tidak cepat busuk,’’ harapnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap produk lokal ini, pemerintah akan memesan sebanyak 20 unit untuk tahap awal. Ke depannya, alat ini akan dikembangkan sehingga penggunaan alat ini tidak lagi memakai energi listrik langsung, melainkan menggunakan solar cell atau tenaga surya.

Alat ini merupakan sebuah media penyimpanan yang dirancang dengan kondisi suhu tertentu, agar dapat mempertahankan kesegaran suatu produk.

Hadirnya alat ini diciptakan sebagai upaya menjawab kebutuhan pertanian dan nelayan di NTB. Sebagai tahap

awal, alat ini hanya untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan sekitar. “Kita berharap alat ini segera dikembangkan dengan teknologi ramah lingkungan, agar dapat dipergunakan seluruh petani dan nelayan kita di NTB,’’ ujar gubernur.

Kepala SMKN 2 Gerung, H Kamran menyanggupi permintaan tersebut. Ia berharap, keberadaan cold storage ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas di NTB. ‘’Siap. Kami akan berusaha melakukan yang terbaik,’’ ujarnya.

H. Kamran menjelaskan, pada awalnya cold storage yang dibuat SMKN 2 Gerung dilatarbelakangi berbagai persoalan yang dihadapi para nelayan di Desa Taman Ayu, desa di mana SMKN 2 Gerung ini berdiri. Warga memiliki kesulitan menyimpan hasil tangkapannya sebelum laku di pasar. Hingga tercetuslah ide untuk membuat cold storage.

Ketua Tim Pembuatan Cold Storage SMKN 2 Gerung, Andi Sudrajat menjelaskan, mesin cold storage SMKN 2 Gerung dibuat dengan spesifikasi teknis menggunakan kompresor 1/6 PK. Kemudian tegangannya 220 Volt dengan frekuensi 50 Hertz. Suhunya bisa mencapai 90 derajat celcius sampai minus 20 derajat celcius. Kapasitas yang bisa ditampung mencapai 70 liter. ‘’Bedanya dengan kulkas, cold storage dapat menampung lebih banyak dan suhu dapat diatur sesuai isi. Dapat dibawa menggunakan motor dan dapat lebih mudah diletakkan di manapun,’’ jelasnya.

Usai melihat karya siswa-siswi SMKN 2 Gerung, gubernur melanjutkan kunjungannya ke SMKN 1 Kuripan, Lombok barat untuk meninjau hidroponik sayur-sayuran dan panen telur ayam yang dikembangkan oleh sekolah tersebut. (*)

Halaman 11

Patuhi Protokol Penanganan Covid-19, LEM Siap Buka Kembali Mataram (Suara NTB) Lombok Epicentrum Mall (LEM) sebagai pusat perbelanjaan terbesar di NTB bersiap membuka kembali seluruh aktivitas publik. Khususnya setelah memberlakukan penutupan sementara sejak 27 Maret lalu sebagai langkah pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19) di NTB. General Manager (GM) LEM, Salim Abdad, menerangkan LEM akan resmi beroperasi kembali pada 22 April mendatang. Mengingat pandemi masih berlangsung, pihak manajemen akan memberlakukan protokol pencegahan Covid-19 sesuai standar kesehatan yang ada. Menurut Salim, pihaknya akan berupaya menjadikan LEM sebagai tempat paling aman dan nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas.

“Mall sudah mengambil langkah-langkah pengamanan yang signifikan,” ujarnya saat memberikan keterangan, Senin (20/4) di Mataram. Beberapa protokol yang disiapkan manajemen LEM untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung antara lain mewajibkan setiap karyawan dan pengunjung untuk mengenakan masker. “Tanpa masker akan

kita larang masuk,” tegas Salim.

Selain itu, pengecekan suhu juga akan dilakukan di empat pintu masuk utama LEM. Dimana maksimal suhu tubuh pengunjung adalah 37,5 0C. Hal tersebut akan difasilitasi oleh pihak RSUD Kota Mataram yang bekerja sama dengan manajemen LEM. Fasilitas lainnya yang disiapkan di setiap pintu masuk adalah wastafel untuk mencuci tangan. Termasuk hand sanitizer yang dapat digunakan oleh pengunjung setelah melewati pengecekan suhu tubuh.

“Kita sarankan semua orang yang mau memasuki mall mencuci tangan terlebih dahulu,” ujar Salim. Untuk keamanan di dalam Mall, pihak manajemen juga melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin dan efektif di area-area publik yang bersentuhan langsung dengan pengunjung. Protokol lainnya yang diterapkan adalah mewajibkan physical distancing atau pembatasan fisik dengan memberikan penanda jarak di antrean maupun tempat-tempat makan.

“Termasuk untuk lift kita atur jaraknya. Jadi hanya boleh diisi 5 orang, yang sebelumnya bisa 10-14 orang,” ujar Salim.

Manjemen LEM juga telah menyurati seluruh toko yang ada

di pusat perbelanjaan tersebut untuk menyediakan hand sanitizer dan menerapkan pembatasan fisik. Toko yang memiliki karyawan dalam jumlah besar juga diwajibkan menyediakan thermo gun untuk pengecekan suhu tubuh.

“Thermo gun untuk mengecek suhu tubuh saat masuk kerja, dan tenant tidak mempekerjakan karyawan yang kurang sehat,” ujar Salim. Untuk kegiatan publik lainnya seperti salat berjamaah, salat jumat, dan kajian masih ditiadakan untuk sementara. Pihak manajemen juga masih memberlakukan penutupan untuk tenant-tenant seperti bioskop, karaoke dan permainan anak, mengikuti anjuran pemerintah terkait penanganan Covid-19.

Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bersama, pihak manajemen LEM juga mengatur jam operasional, yaitu mulai pukul 11.00 – 20.00 WITA. “Dengan mewajibkan seluruh pengunjung dan karyawan untuk jaga jarak, memakai perlindungan seperti hand sanitizer, masker, dan sering cuci tangan, kita berharap pengunjung merasa aman dan nyaman di Lombok Epicentrum

(Suara NTB/alfan)

Suasana Lombok Epicentrum Mall.

Mall,” ujar Salim.

Diterangkannya masingmasing tenant yang ada di LEM telah menyiapkan strategi khusus untuk memberikan promosi dan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Diantaranya memberikan diskon khusus dan layanan pesan antar bagi pelanggan yang membutuhkan. Di sisi lain, dengan dibukanya kembali aktivitas publik di LEM, diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pergerakan roda perekonomian di NTB. Dicontohkan Salim seperti tanggung jawab sosial ekonomi yang menjadi tanggungan LEM dengan jumlah karyawan mencapai 3.000-4.000 orang.

Hal tersebut menjadi krusial, mengingat kebutuhan masyarakat cenderung meningkat mengikuti ramadhan 2020 yang sebentar lagi datang.

Dengan beroperasinya kembali LEM, seluruh tenant dengan total ribuan pekerja yang tergabung di LEM diharapkan dapat melewati masa sulit yang disebabkan pandemi Covid-19.

“Ini mudah-mudahan memberikan pencegahan juga, yang berarti secara normatif membantu pemerintah dan diri mereka masing-masing (karyawan, Red). Kami percaya roda ekonomi harus berputar dan tidak boleh berhenti,” pungkas Salim. (bay)

Susun Strategi Mitigasi, Pariwisata NTB Diproyeksi Pulih 2021 Mataram (Suara NTB) – Pandemi virus Corona (Covid19) yang tengah berlangsung secara global diakui memberi dampak yang cukup signifikan termasuk pada sektor pariwisata. Untuk itu, Pemprov NTB melalui Dinas Pariwisata (Dispar) NTB telah menyusun strategi mitigasi untuk menanggulangi dampak wabah tersebut. ‘’Kita memetakan Maret sampai 29 Mei itu masa tanggap darurat. Kita menyelesaikan hal-hal yangbersentuhandenganindustri,’’ ujar Kepala Dispar NTB, H. Lalu Moh.Faozal,S.Sos.M.Si, saatdikonfirmasi, Senin (20/4) di Mataram.

Beberapa hal yang akan diselesaikan di masa tanggap daru-

rat antara lain fasilitasi keringanan kredit bagi pelaku usaha.

Termasuk untuk fasilitasi pajak, biaya listrik, dan pemberian sembako bagi karyawan sektor pariwisata yang terdampak. “Itu untuk jangka pendek,” ujarnya.

Selanjutnya, periode Juni – Desember 2020 disebutnya merupakan masa pemulihan. Artinya, pemerintah bersama-sama dengan pelaku industri diasumsikan mulai bisa melakukan penjualan paket wisata. ‘’Kita menggiring teman-teman untuk bisa lebih fokus untuk promosi. Ini (Juni – Desember) jadi masa ketika kita mencoba pemulihan dari dampak Corona,’’ ujar Faozal. Memasuki Januari 2021

sampai dengan akhir tahun, disebutnya menjadi masa normalisasi.

Dispar NTB saat ini tengah mendetailkan upaya-upaya yang akan dilakukan megnikuti pembagian periode penanganan tersebut. Menurut Faozal, upaya penanganan tidak hanya akan menyentuh pelaku industri formal, melainkan juga sampai ke desa wisata. ‘’Jadi tenaga kerja formal yang terdampak kita petakan, sampai ke Pokdarwis yang ada di desadesa wisata,’’ ujarnya. Berdasarkan catatan Dispar NTB, sampai saat ini telah ada 9.860 karyawan sektor pariwisata yang dirumahkan. “PHK ada 35 orang. Selebihnya dirumahkan,’’sebutnya.

Seluruh pelaku industri yang terkena dampak Covid-19 diupayakan mendapatkan bantuan pemerintah. Antara lain yang diakomodir melalui program Jaring Pengamana Sosial (JPS) Gemilang, maupun melalui program Kartu Pra-kerja dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, Faozal menyebut dampak yang disebabkan Covid19 memang memengaruhi perkembangan pariwisata NTB periode 2020 secara signifikan.

Pasalnya, memasuki awal tahun, geliat pariwisata NTB baru saja akan bangkit dari dampak gempa 2018. ‘’Jadi industri itu baru bangkit. Sekarang tiba lagi Corona dan industri kita yang paling

terdampak,’’ ujarnya.

Untuk itu, salah satu andalan dalam normalisasi ke depan adalah jadwal MotoGP 2021 yang sampai saat ini disebut belum mengalami pergeseran. Dengan proses pengerjaan sirkuit dan fasilitas pendukung yang masih berjalan, diharapkan dapat menjadi daya tarik pariwisata NTB pascapandemi Covid-19. ‘’Kita didukung MotoGP 2021.

Artinya tidak kemudian kita terlena dengan masalah Covid-19 dan berbagai dampaknya. Kita bersiap untuk memulihkan seluruh mesin industri pariwisata untuk menghadapi MotoGP 2021,’’ pungkasnya. (bay)

harusnya, datanya semakin berkurang setelah dilakukan validasi. ‘’Tetapi ternyata banyak lagi, melebihi kuota. Sebenarnya pemerintah desa atau kelurahan bukan lagi mengusulkan kuota tambahan baru. Tapi mengecek data yang lama,’’ katanya.

Untuk data tambahan usulan dari kabupaten/kota yang tidak tercover bantuan JPS Gemilang. Nantinya akan dimasukkan data penerima JPS daerah, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan penerima kartu sembako. Di mana, NTB memperoleh tambahan kuota penerima dari Kementerian Sosial (Kemensos). ‘’Yang sudah diusulkan lagi oleh kepala desa yang melebihi kuota. Yang tak masuk JPS Gemilang nanti diusulkan dapat BLT Dana Desa. Atau diselesaikan oleh JPS kabupaten/ kota,’’ terangnya.

Wismaningsih menyebutkan, pendistribusian JPS Gemilang sudah dilakukan di tiga

kabupaten/kota. Yakni, Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara. Untuk Kota Mataram, bantuan sembako JPS Gemilang sudah didistribusikan ke semua kecamatan pada 18 April lalu.

Sedangkan di Lombok Barat dan Lombok Utara, masingmasing sudah didistribusikan ke dua kecamatan. Untuk wilayah Lombok Barat, bantuan sembako JPS Gemilang telah didistribusikan ke Kecamatan Gunungsari dan Batulayar.

Sedangkan untuk wilayah Lombok Utara, sudah didistribusikan ke Kecamatan Pemenang dan Tanjung. Ditargetkan, pendistribusian JPS Gemilang di Lombok Barat dan Lombok Utara tuntas di semua kecamatan pada 24 April mendatang.

Sementara untuk Lombok Tengah dan Lombok Timur mulai disalurkan 22 - 27 April. Sumbawa dan Sumbawa Barat pada tanggal 22 - 26 April. Untuk wilayah Dompu, Kota Bima dan Bima pada 22 - 28 April. (nas)

Data Ganda Dicoret Dari Hal. 1 maka harus dicoret, dikeluarkan. Makanya validasi itu dimaksudkan untuk mengetahui penerima yang ganda. Kalau ada ganda langsung dikeluarkan,’’ ujar Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah dikonfirmasi Suara NTB, Senin (20/4) kemarin.

Seperti yang terjadi di Lombok Tengah, lebih dari 5.000 KK penerima JPS Gemilang yang ditemukan terindikasi ganda.

Karena dari data yang diberikan provinsi ke kabupaten/kota, dilakukan verifikasi dan validasi data lagi. Apakah nama-nama masyarakat yang menjadi calon penerima bantuan masih hidup atau meninggal dunia.

Kemudian, apakah nama masyarakat yang tercantum menerima JPS Gemilang, tidak masuk menerima bantuan JPS pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau penerima kartu

sembako. Bahkan, nama-nama calon penerima yang dikirim provinsi ke kabupaten/kota sesuai jumlah kuota untuk masing-masing Pemda, jangan sampai juga masuk sebagai penerima JPS kabupaten/kota. ‘’Yang penting, penerima JPS Gemilang ini bukan orang yang masuk JPS Pusat dan JPS kabupaten/kota. Jangan sampai penerima bantuan ganda,’’ tegas Wismaningsih.

Apabila ada tambahan data masyarakat penerima sesuai dengan kriteria penerima bantuan, Wismaningsih menegaskan penetapannya melalui musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah kelurahan (Muskel). Ia mengatakan, update data masyarakat miskin sebenarnya sudah diminta oleh Pemprov NTB sejak Februari lalu ke kabupaten/kota.

Namun, baru Kota Mataram yang sudah melakukannya. Sedangkan sembilan kabupaten/ kota lainnya masih sedang melakukan verifikasi dan valida-

si. ‘’Update data ini sebenarnya tanggung jawab desa/kelurahan masalah data ini. Karena kita sudah minta sejak bulan Februari. Seharusnya data-data ini bolanya di desa,’’ katanya.

Wismaningsih menjelaskan, kuota 105.000 KK calon penerima JPS Gemilang datanya berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari nama-nama yang terdapat di DTKS, Pemprov menyusun kuota untuk masing-masing kabupaten/kota.

Kemudian data tersebut dikirim ke desa dan kelurahan untuk dilakukan validasi. Pemerintah Desa atau Kelurahan melakukan pengecekan ke lapangan. Apakah nama-nama calon penerima masih ada atau sudah meninggal. Setelah itu datanya dikembalikan lagi ke Dinas Sosial.

Tetapi, kata Wismaningsih, justru data calon penerima semakin bertambah, melebihi kuota yang disiapkan Pemprov NTB sebanyak 105.000 KK. Se-

Fitra: Belanja Birokrasi Rp586 Miliar Dapat Dialihkan untuk Corona Dari Hal. 1 khusus untuk belanja birokrasi Pemprov NTB yang bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19 sekitar Rp586 miliar.

Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP yang dikonfirmasi Suara NTB kemarin mengatakan, realokasi anggaran masih sedang berlangsung. ‘’Masih digodok,’’ kata Ardhi singkat.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang diminta menyampaikan anggaran-anggaran yang direalokasi. Hasil realokasi anggaran yang dilakukan OPD kemudian disampaikan ke Bappeda.

Asisten III Setda NTB yang juga anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB, Drs. H. Lalu Syafi’i, MM yang dikonfirmasi Suara NTB juga mengatakan, proses realokasi anggaran sedang berproses. Ia mengatakan, realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 akan tuntas sebelum batas waktu yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Batas waktu penyelesaian perubahan APBD 2020 tertu-

ang dalam poin kedelapan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Nomor 119/2813/ SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional yang ditandantangani keduanya pada 9 April 2020. Pusat memberikan batas waktu selama 14 hari sejak SKB tersebut ditandatangani Menkeu dan Mendagri.

Dijelaskan, SKB Menkeu dan Mendagri tersebut menjadi acuan Pemda dalam melakukan realokasi anggaran pada APBD 2020. Dalam SKB tersebut diminta semua Pemda harus memotong belanja langsung sebesar 50 persen. Belanja langsung yang dimaksud adalah belanja barang jasa dan belanja modal. Kemudian dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Syafi’i mengatakan, Pemprov NTB memprediksi penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19 sekitar 15 persen. Atau pendapatan daerah akan berkurang sekitar Rp700

miliar. Baik itu pendapatan dari dana transfer maupun pendapatan asli daerah (PAD). ‘’Kita prediksi kalau penurunan pendapatan sampai 15 persen saja, maka kita akan kehilangan pendapatan kalau dihitung-hitung sekitar Rp700 miliar. Baik yang bersumber dari pendapatan transfer maupun PAD,’’ sebutnya.

Jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 di NTB terus bertambah, tak terkecuali dampaknya terhadap situasi ekonomi daerah. NTB sebagai wilayah yang akan terdampak signifikan.

Sekjen Fitra NTB, Ramli Ernanda, Senin (20/4) kemarin mengatakan, rasionalisasi dan realokasi APBD 2020 suka tak suka harus diambil sebagai langkah responsif Pemda. Pemerintah pusat menginstruksikan, sekurangkurangnya 50 persen dari belanja barang dan belanja modal harus dirasionalisasi, termasuk tunjangan dan honorarium kegiatan atau penundaan belanja infrastruktur. Sehingga, setidaknya anggaran Provinsi NTB yang harus tersedia sekitar Rp1,2 triliun.

Berdasarkan data yang di-

olah Fitra dari APBD NTB 2020, pihaknya menghitung sekurangnya Rp586 miliar anggaran birokrasi bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19 beserta dampak ekonominya. Anggaran ini terdiri dari belanja barang atau belanja rutin Pemprov NTB sekitar Rp400 miliar. Terdiri dari realokasi seluruh anggaran perjalanan dinas luar daerah Rp74,3 miliar, perjalanan dinas luar negeri Rp5,1 miliar, belanja pakaian dinas Rp6,1 miliar, dan belanja bimtek Rp4,1 miliar.

Selain itu, kata Ramli, Pemprov juga dapat merealokasi sebagian anggaran belanja rutin lain. Seperti anggaran perjalanan dinas dalam daerah sekitar Rp39,2 miliar, belanja cetak dan penggandaan Rp10,6 miliar, belanja bahan dan material habis pakai Rp30,5 miliar, belanja pemeliharaan gedung dan perlengkapan kantor Rp 37,7 miliar, belanja perawatan kendaraan dinas Rp7,3 miliar, belanja sewa Rp16,1 miliar, belanja jasa kantor Rp130,9 miliar serta belanja makanan dan minuman Rp38,3 miliar.

Pada kelompok belanja modal, sebut Ramli, anggaran

yang dapat direalokasi sekitar Rp108 miliar. Angka ini didapatkan dari realokasi seluruh anggaran pengadaan kendaraan dinas dan operasional senilai Rp13,8 miliar, anggaran renovasi gedung dan perlengkapan kantor Rp36,7 miliar, dan anggaran pembangunan gedung baru Rp58,3 miliar. Selain itu, honorarium PNS sebagai panitia kegiatan, termasuk uang sakunya sekitar Rp76 miliar juga bisa direalokasi.

Kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 yang cukup besar juga akan berimbas pada anggaran program prioritas daerah. Seperti pembangunan jalan dan pemberian uang atau barang kepada masyarakat, seperti beasiswa belajar ke luar negeri.

Dengan melihat situasi sekarang ini, program prioritas tersebut harus ditunda, karena penanganan Covid-19 harus jadi prioritas utama.

Rencana pembangunan jalan provinsi, misalnya, perlu ada yang ditunda dan merealokasi setengah dari anggarannya yang mencapai Rp464 miliar lebih. Termasuk merealokasi dana beasiswa luar negeri senilai Rp36 miliar. (nas)

Pelaksanaan Tes SKB CPNS dan Pengangkatan P3K Pemprov NTB Dari Hal. 1 Menyusul meluasnya virus Corona, Kemen PANRB kemudian menundanya berdasarkan surat Men PANRB, Tjahjo Kumolo No. B/318/ M.SM.01.00/2020 tanggal 17 Maret 2020. Merujuk Permen PANRB No. 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi PNS Tahun 2019. Kemudian surat Kepala BKN No. K 26-30/V 205-4/ 99 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan

CPNS Tahun 2019.

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) menetapkan sebanyak 942 pelamar CPNS Pemprov NTB berhak ikut Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Dari 3.650 pelamar yang memenuhi passing grade dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), hanya 942 orang yang berhak ikut ke tahap seleksi CPNS berikutnya yakni SKB. Dengan jenis jabatan guru sebanyak 518 orang, tenaga kesehatan 200 orang dan tenaga teknis 224 orang.

Sedangkan untuk pengangkatan 223 P3K yang lolos

dalam seleksi pada awal 2019 lalu, kata Nasir juga belum jelas. Sebenarnya, kata Nasir, sudah dilakukan pemberkasan terhadap ratusan eks tenaga honorer K2 yang lolos dalam seleksi P3K pada 2019 lalu. ‘’Sudah ada pemberkasan sejak setahun yang lalu. Cuma, bagaimana tindaklanjut pemberkasan, itu yang masih belum ada petunjuk dari pusat,’’ katanya.

Menurutnya, sumber penggajian untuk P3K hingga saat ini belum ada. Apalagi sekarang dengan kondisi keuangan nega-

ra yang sedang membutuhkan anggaran cukup besar untuk penanganan virus Corona.

Sebenarnya, Pemerintah Pusat sudah menerbitkan Perpres No. 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dalam Perpres tersebut ada 147 jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Namun, aturan tentang penggajian P3K hingga saat ini belum keluar.

Diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah

menetapkan sebanyak 223 eks honorer K2 Pemprov NTB lolos menjadi P3K. Dari 379 eks honorer K2 yang ikut seleksi, sebanyak 156 orang dinyatakan tidak lolos menjadi P3K Pemprov NTB. Mereka yang lolos menjadi P3K tersebut karena memenuhi passing grade dalam seleksi yang dilakukan akhir Februari 2019. Sebanyak 223 eks honorer K2 yang lolos jadi P3K Pemprov NTB tersebut terdiri dari tenaga guru 205 orang dan penyuluh pertanian 18 orang. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 21 April 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Cabor Atletik Klarifikasi Data Atlet Lolos PON Mataram (Suara NTB) Pengurus cabang olahraga atletik NTB melakukan klarifikasi terkait daftar atlet lolos mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Hal itu menyusul adanya nama atletik NTB yang lolos PON, namun belum diakui oleh PB PASI. “Kita sudah bersurat ke PB PASI terkait beberapa nama atlet kami yang dinyatakan belum lolos PON. Padahal sebenarnya sudah lolos limit PON,” ucap Ketua Bidang Kepelatihan PASI NTB, Muhdar yang dikonfirmasi Suara NTB belum lama ini.

Diakuinya ada beberapa atlet NTB yang sudah lolos limit PON, namun belum masuk dalam daftar SK PON yang diterbitkan oleh PB PASI. Sehingga pihak PASI NTB harus bersurat kepada PB PASI untuk mengubah nomor dana nama atlet NTB yang lolos PON. Informasi yang diterima Suara bahwa terdapat beberapa nama atlet atletik yang belum masuk SK PB PON, sementara atlet tersebut sudah melampaui limit PON. Dimisalkannya atlet atletik nomor lompat jauh Rohani yang sudah melampaui limit PON di nomor lompat jauh ternyata dinyatakan lolos di nomor 100 Meter gawang. Padahal Rohani lolos di lompat jauh.

Selain itu, ada juga nama atlet putra yang dinilai Muhdar lolos PON secara peringkat namun tak masuk dalam SK atlet atletik yang lolos PON. Terkait dengan hal itu pihak PASI NTB telah bersurat kepada PB PASI agar beberpa atlet NTB didaftarkan sesuai nomor yang lolos PON. Pelatih Atletik NTB, Arya Yuniawan membenarkan bila atlet lompat jauh Rohani binaannya merupakan atlet yang lolos limit PON di nomor lompat jauh. Sementara itu di SK PON PB PASI Rohani hanya dinyatakan lolos satu nomor pertandingan, yakni lari gawang.

“Rohani lolos limit PON di nomor lompat jauh, sementara di nomor lari gawang Rohani belum lolos limit PON, namun meraih peringkat tiga besar nasional,” jelasnya. (fan)

Darurat Covid-19, Kabupaten Bima Belum Berlakukan Jam Malam Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima hingga kini belum memberlakukan jam malam untuk mencegah, mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid19 Kabupatne Bima, M. Chandra Kusuma M.AP membenarkan hingga kini pihaknya wilayah di Kabupaten Bima belum memberlakukan jam malam.

“Memang belum diberlakukan jam malam. Tapi sudah kita sudah pikirkan skenario kedepannya,” kata (Suara NTB/Dok) Chandra kepada Suara M. Chandra Kusuma NTB, Senin (20/4).

Mengapa belum diberlakukan jam malam? Menurutnya, protokol pencegahan covid-19 hingga kini belum mengarah kesana, karena ada tahapan dan mekanisme yang harus dilalui. “Ada tahapannya tersendiri terkait diberlakukan jam malam ini dalam protokol covid-19,” katanya.

Chandra mengaku saat ini pihaknya hanya fokus memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat agat tetap berada di rumah, menjaga jaga jarak, memakai masker dan rutin mencuci tangan.

“Fokus kita saat ini mengedukasi sesuai protokol pencegahan covid-19. Seperti jaga jarak, tetap dirumah, pakai masker dan lain-lain,” ujarnya.

Tidak hanya itu lanjutnya, sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bima sudah banyak menyadari tidak melakukan aktivitas dan kegiatan di luar rumah. Bahkan pukul 9 malam sudah berada di rumah.

“Banyak yang sadar. Terutama tidak mengumpul dengan melibatkan orang banyak atau acara kerumunan,” katanya.

Meski demikian, Chandra menegaskan, pihaknya akan tetap menyiapkan skenario pencegahan covid-19, salahsatunya memberlakukan jam malam. Namun akan melihat perkembangan situasi kedepan.

“Jika diharuskan diberlakukan jam malam, maka kita akan terapkan. Namun sampai saat ini wilayah di Kabupaten Bima belum diberlakukan jam malam,” pungkasnya. (uki)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Terkonfirmasi Positif, Riwayat Kontak Empat Klaster Gowa Ditelusuri Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak empat orang klaster Gowa di Sumbawa terkonfirmasi positif covid-19. Guna mengantisipasi semakin meluasnya penularan, Pemkab Sumbawa fokus melakukan penelusuran terhadap semua orang yang pernah berinteraksi langsung.

“Sekarang terhadap empat klaster Gowa yang positif, kami sedang menelusuri semua yang pernah berinteraksi,” Kepala Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, MM. Menurutnya, keterangan dari pasien positif juga sangat diperlukan untuk menelusuri riwayat kontaknya. Sehingga gugus tugas mudah mengidentifikasi dan mengantisipasi meluasnya penularan. Nantinya semua yang pernah melakukan interak-

si langsung dengan pasien akan dilakukan pemeriksaan cepat (rapid test). “Semua yang kontak erat juga akan dilakukan rapid test untuk mengetahui apakah reaktif atau tidak. Prosedurnya seperti itu,” terangnya.

Menurut H. Bas yang juga Sekda Sumbawa, empat orang klaster Gowa yang dinyatakan positif sedang dirawat di RSMA. Sementara ini kondisi mereka dalam keadaan baik dan tim medis juga sudah siap dengan segala kemungkinan. “Mereka berempat ada

di rumah sakit. Kondisi Alhamdulillah baik. Saya yakin semuanya nda ada yang sampai fatal.

Tidak ada yang menghawatirkan, dan tim medis rumah sakit siap dengan segala kemungkinan,” jelasnya.

Saat ini, lanjutnya, pihaknya juga masih menunggu hasil pemeriksaan swab 4 orang klaster Gowa lainnya. Harapannya hasil pemeriksaan tersebut negatif. “Kita masih menunggu 4 sampel klaster Gowa yang kita kirim,” tukasnya.

rumah sakit (RSUD Asy Syifa),” terangnya kepada Suara NTB, Senin (20/4).

Selain melakukan tes cepat terhadap warga yang teridentifikasi kontak erat dengan Tn. S. H. Tuwuh menyebutkan, tim gugus tugas juga sudah mulai menerima laporan sejumlah masyarakat yang mengaku sempat berinteraksi dengan Tn. S dalam 14 hari terakhir.

Sebelum akhinya bersangkutan dinyatakan meninggal pada Sabtu, 18 April lalu.

“Ada beberapa yang sudah melapor. Tapi kita perlu telaah juga ya laporan itu. Karena ada juga yang bilang hanya datang

(Suara NTB/ind)

H. Hasan Basri

PWI Sumbawa Bagi Masker dan Sembako Sumbawa Besar (Suara NTB) PWI Perwakilan Sumbawa turun ke jalan membagikan masker dan paket sembako di sejumlah titik, Senin (20/4).

Sebagai bentuk kepedulian bersama di tengah pandemi Covid-19 ini.

Bantuan masker dan paket sembako donasi dari berbagai pihak tersebut disalurkan PWI, ke para pengguna jalan di sepanjang jalan Protokol Sumbawa. Termasuk para tukang ojek, pedagang kecil dan marbat Mesjid.

Ketua PWI Perwakilan Sumbawa, Jamhur Husain, menyatakan aksi sosial di tengah wabah virus ini dilakukan untuk membantu sesama yang terdampak Covid-19. Terutama masyarakat kecil yang merasakan sekali dampak dari Covid ini. Diharapkan para donatur lainnya, tergerak hatinya membantu sesama di tengah kondisi Covid-19 ini.

“Bantuan ini donasi dari beberapa pihak yang disampaikan ke PWI untuk disalurkan. Melalui aksi ini kami juga mengimbau masyarakat untuk patuh terhadap anjuran pemerintah. Penting juga, masyarakat jangan termakan dengan berita hoax yang beredar terkait Covid. (arn)

(Suara NTB/ist)

BAGI SEMBAKO - Para pegiat PWI Kabupaten Sumbawa saat membagikan bantuan paket sembako di jalan protokol di Sumbawa, Senin (20/4).

Jatah Keluarga Penerima Bansos KONI NTB Segera Ubah SK Pelatda PON Tunai Ditambah Taliwang (Suara NTB)Dinas Sosial (Dinsos) Sumbawa Barat, mengkonfirmasi adanya penambahan kuota untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pusat yang sebelumnya hanya 5.000 menjadi 8.600 Keluarga. Penambahan kuota ini tercantum dalam surat dengan nomor 1624/6/DI.01/ 04/2020 dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang belum lama ini diterima. Ribuan data ini merupakan masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di luar data PKH dan BPNT. “Kuota penerima program bansos tunai kita ditambah menjadi 8.600 keluarga dari sebelumnya hanya 5000 penerima. Penerima ini kami pastikan sudah terdata dengan baik dan tidak ada yang fiktif kare-

na bersumber dari DTKS. Meski demikian, kami juga akan tetap melakukan pengecekan lapangan supaya tidak ada masalah yang timbul pada saat bantuan stimulan selama tiga bulan tersebut diberikan Pemerintah,” ungkap Kepala Disos KSB, dr. H Syaifuddin kepada Suara NTB, Senin (20/4).

Dikatakannya, terhadap ribuan keluarga tersebut akan diberikan bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan terhitung sejak bulan April, Mei, dan Juni. Pemberian bantuan ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Selain itu, masyarakat yang terdampak Covid-19 juga akan diberikan bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana

Desa (DD) dengan angka yang sama (Rp600 ribu). Hanya saja untuk saat ini, verifikasi dan validasi data masih harus dilakukan supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari.

Bahkan saat ini tim dibantu seluruh kepala desa juga sudah bergerak untuk melakukan verifikasi dan ditargetkan tuntas sebelum tanggal 24 tuntas. Hal itu dilakukan karena Kemensos memberikan batas waktu tanggal 24 data tersebut sudah harus masuk untuk pencairan tahap awal.

“Data penerima sudah kita miliki tinggal kita cek di lapangan untuk memastikan saja penerimanya. Kami juga menargetkan sebelum tanggal 24 sudah tuntas untuk kita serahkan kembali ke Kemensos,” pungkasnya. (ils)

26 Kontak Erat Tn. S Jalani Tes Cepat Taliwang (Suara NTB) Sebanyak 26 orang yang teridentifikasi melakukan kontak erat dengan Tn. S alias A/Y, positif Covid-19 01 di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) oleh tim gugus tugas langsung diarahkan untuk menjalani tes cepat (rapid test).

Juru bicara gugus tugas penanganan Covid-19 KSB, H. Tuwuh mengatakan, sesuai instruksi bupati, ke-26 warga berstatus kontak erat dengan Tn. S itu dilakukan tes cepat untuk mengetahui kondisi kesehatan masing-masing apakah memiliki potensi terpapar atau tidak.

“Hari ini ya kita rapid test di

Di sisi lain, dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19, bukan hanya pekerjaan pemerintah. Tetapi diperlukan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat agar melaksanakan anjuran yang telah disampaikan pemerintah.

Diantaranya menerapkan pola hidup sehat, istirahat yang cukup dan makan makanan bergizi untuk menguatkan daya tahan tubuh. Kemudian menjaga jarak, tidak keluar rumah jika tidak terlalu penting dan tetap menggunakan masker. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. “Kita bisa berhasil apabila ada dukungan seluruh pihak, termasuk masyarakat,” tukasnya.(ind)

pergi belanja (beli buku) ke rumah Tn S, tapi tidak dilayani langsung oleh beliau,” ungkapnya.

Termasuk, lanjut dia, tim pun melakukan penelusuran jejak bepergian Tn. S ke sejumlah tempat. Hal ini untuk mengetahui selama 14 hari terakhir bersangkutan ke mana saja telah sempat berinteraksi dengan warga.

“Selain seputaran lingkungan kediaman beliau. Surveilance kita juga ke masjid Darussalam di lingkungan Kuta, kelurahan Kuang karena bersangkutan sering salat berjemaah di sana,” sambung H. Tuwuh seraya menambahkan (Suara NTB/ist)

H. Tuwuh kediaman Tn. S dan lingkungan sekitarnya telah disterilisasi.

“Hari ini juga ada penyemprotan disinfektan di rumah beliau dan lingkungan sekitarnya.

Termasuk juga di masjid Darussalam,” papar kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KSB ini.

Meski berdasarkan pengumuman gugus tugas penanganan Covid-19 Provinsi NTB, bahwa Tn. S dinyatakan memiliki riwayat kontak dengan orang sakit teridentifikasi klaster Gowa dan Mataram. Namun sejauh ini tim gugus tugas Covid-19 KSB belum bisa memastikan sepenuhnya kebenaran keterangan tersebut. Senana penyampaian Bupati KSB, HW. Musyafirin, saat gelar jumpa pers, Minggu malam, sebelum-

nya. H. Tuwuh menjelaskan, keterangan itu masih perlu ditelusuri lebih jauh.

Alasannya, Tn YB, klaster Gowa KSB yang diduga sempat melakukan kontak langsung dengan Tn. S dan kini tengah menjalani isolasi di Rusunawa Belisung. Hasil swab tahap pertamanya dinyatakan negatif.

Demikian dengan pasien sakit asal Mataram yang notabe cucu Tn. S, berikut istrinya yang sempat merawat si cucu. Hasil tes cepat yang dijalani sebelumnya dinyatakan non reaktif.

Kendati begitu, untuk memutus mata rantai potensi penularan virus corona yang diidap Tn. S, gugus tugas Covid-19 KSB saat ini terus melakukan pelacakan di tingkat lapangan. Menelusuri kembali para pihak yang pernah berkontak dengan Tn. S dengan cara berbagai cara.

Termasuk menguji kemungkinan Tn. S terjangkit dari aktivitas usahanya selama ini sebagai pedagang buku pelajaran sekolah.

“Kami di gugus tugas akan berupaya semaksimal mungkin sampai bisa jelas bagaimana awalnya Tn. S akhirnya terjangkit. Termasuk indikasi apakah pak S ini terpapar virus dari kiriman buku yang dijualnya. Itu juga harus kita pastikan kapan terakhir beliau terima kiriman dari luar daerah. Apakah masuk dalam waktu 14 hari terakhir atau tidak,” tutur H. Tuwuh.(bug)

Mataram (Suara NTB) Sehubungan program Pelatda sudah dihentikan, pihak KONI NTB akan mengubah Surat Keputusan (SK) Pelatda PON NTB 2020 menjadi program latihan mandiri. Perubahan SK Pelatda PON ini dikarenakan Pelatda PON 2020 tak bisa dilanjutkan mengingat wabah Covid-19 yang masih mewabah di NTB. “SK Pelatda PON harus diubah. Kita tidak boleh mempertahankan yang salah, kita tau sendiri bahwa Pelatda PON sudah berhenti sejak awal April,” ucap Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB, H. Andy Hadianto kepada Suara NTB di Sekretariat KONI, Senin (20/4).

Pernyataan ini dilontarkan oleh pimpinan KONI NTB, H. Andy Hadianto usai bertemu muka dengan pengurus cabang olahraga di Sekretariat KONI NTB kemarin. Dalam pertemuan itu Andy mengingatkan cabor agar tetap mendukung kegiatan latihan mandiri atlet yang sedang berjalan di kabupaten/kota di NTB. Selain itu Andy juga menerangkan terkait dengan Pelatda PON dihentikan, SK Pel-

atda PON tahun 2020 tak bisa dilanjutkan, sebab para atlet sudah tidak lagi latihan terpusat sejak wabah Covid-19.

Terkait berhentinya Pelatda PON, pihak KONI NTB akan mengubah SK tersebut dengan program latihan mandiri. Program latihan mandiri dimaksud adalah atlet tetap berlatih mandiri di rumah masing-masing selama Covid-19 terjadi.

Sebelum perubahan SK Pelatda, pihaknya akan membentuk tim teknis yang akan mempelajari perubahan SK tersebut seperti apa? “Yang pasti kita akan melakukan studi banding ke daerah lain. Kita ambil contoh bagaimana daerah lain bisa meberlakukan program latihan mandiri,” terangnya.

Tim teknis diharapkan dapat mempelajari bagaimana mekanisme program latihan mandiri. “Bentuk laporan atlet berlatih seperti apa sehingga kita tetap menjaga akuntabilitas dalam penggunaan anggaran,” jelasnya.

“SK program latihan mandiri harus segera diterbitkan. Supaya bisa dibayarkan honor atlet dan pelatih. Sambil menunggu SK, atlet dan pelatih tetap berlatih, tidak usah gaduh,” tegasnya. (fan)