Edisi Rabu 22 April 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 22 APRIL 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 41 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Cerita Paramedis di Garis Depan Penanganan Covid-19

Mengabaikan Kekhawatiran Demi Keselamatan Pasien PENYEBARAN virus Corona (Covid-19) sampai saat ini masih berlangsung secara global, termasuk di NTB. Namun di balik pandemi yang telah menjadi penyebab kematian ribuan orang tersebut, ada perempuan-perempuan hebat yang berjuang dengan mengambil peran sebagai petugas kesehatan (paramedis) di baris depan.

Bertepatan dengan peringa-

tan Hari Kartini yang jatuh Selasa (21/4), semangat perempuan-perempuan tersebut tidak hanya menjadi pelita di tengah kegelapan. Namun sekaligus menjadi penyelamat di tengah pandemi yang menyerang.

Adalah dr. Suryani Padua Fatrullah, Sp.P, FISR, anggota Kelompok Staf Medik (KSM) Paru di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB. Dokter cantik ini terlibat sebagai ang-

gota Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di rumah sakit tersebut sejak pandemi merebak di NTB. Diceritakan Suryani, penanganan Covid-19 menuntut sikap aktif dari petugas kesehatan. Bahkan di luar jam kerja sekalipun. ‘’Kami sebagai bagian Tim Satgas RSUD Provinsi memang di luar jam kerja tetap aktif menerima konsultasi atau rujukan dari rumah sakit lain,

maupun dari IGD RSUD Provinsi sendiri,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Selasa (21/4).

Dalam situasi pandemi saat ini, tidak jarang patugas kesehatan harus berjaga selama 24 jam. Di RSUD NTB sendiri, setidaknya melibatkan empat dokter spesialis paru perempuan, dokter patologi klinik, dan tim pediatri.

Selama menjalani tugas di rumah sakit, Suryani dan petu-

gas kesehatan lainnya secara bergiliran melakukan perawatan pada Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di ruang isolasi. Hal paling memberatkan dari proses itu adalah protokol pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. ‘’Jika masuk ke dalam ruang isolasi bisa sekitar 2 jam dipakai (APD),’’ ujar dokter spesialis yang menjadi bagian dari RSUD NTB sejak 2010 tersebut.

Bahkan ketika hendak melepaskan APD, dirinya juga diwajibkan untuk berhati-hati agar tidak ada droplet pasien yang menempel secara tidak disengaja.

Selain itu, bagian lain yang harus dilakukannya adalah berusaha memberi semangat pada pasien yang menjalani karantina di ruang isolasi.

Bersambung ke hal 11

Suryani Padua Fatrullah (Suara NTB/ist)

Tiga Daerah di NTB Berstatus Waspada Transmisi Lokal

Waspadai Peralihan Musim Saat Pandemi Covid-19 Mataram (Suara NTB) BMKG mengingatkan masyarakat agar dalam masa pandemi Covid -19 ini mewaspadai periode peralihan musim.

Curah hujan yang mulai masuk kategori rendah, diperkirakan akan menjadi penanda masuknya musim kemarau.

Dalam catatan BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, curah hujan di NTB pada dasarian II April umumnya dalam kategori rendah. Meski demikian, masih ada beberapa wilayah dengan curah hujan kategori menengah, seperti di wilayah Lombok Tengah bagian Selatan, sebagian kecil wilayah Kabupaten Lombok Utara, serta sebagian kecil wilayah Kabupaten Sumbawa Besar. Curah Hujan tertinggi hanya terpantau di Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga sebesar 131 mm/dasarian. ‘’Sementara sifat hujan pada dasarian II April 2020 umumnya atas normal hampir di seluruh wilayah NTB,’’ kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Lombok Barat, Luhur Tri Uji Prayitno.

Hari tanpa hujan atau HTH juga makin dirasakan. HTH kategori menengah antara 11 sampai 20 hari dan terpanjang di Wera, Kabupaten Bima sampai sepanjang 42 hari.

Atas situasi ini, dijelaskan Luhur Tri, peluang curah hujan pada Dasarian III April mendatang cukup rendah.

Curah hujan >20mm per dasarian mencapai 80 sampai 90 hanya di beberapa wilayah NTB seperti Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat mengumumkan tiga daerah di NTB naik status menjadi waspada transmisi lokal virus Corona (Covid-19). Tiga daerah dengan status waspada transmisi lokal adalah, Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Timur.

Demikian disampaikan, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 NTB, I Gde Putu Ariyadi, S.Sos.MH, Selasa (21/4) di Mataram. Informasi ini mengikuti pengumuman yang dikeluarkan oleh Tim Gugus Tugas Pusat, Jumat (17/4)

lalu. Kendati demikian, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum akan diterapkan di NTB. ‘’Transmisi lokal menjadi kewaspadaan kita bersama.

Apalagi Kementerian Kesehatan mengatakan tiga daerah di NTB menjadi status transmisi

lokal,’’ ujar Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) NTB ini.

Menurut Gede, kewaspadaan tinggi saat ini perlu diterapkan. Terutama untuk memastikan isolasi secara mandiri maupun kolektif. ‘’Karena orang-orang yang da-

tang dari luar daerah sudah menularkan di sini. Jadi perlu adanya kewaspadaan tinggi, sehingga tidak menyebar lagi.

Lebih baik di rumah, ikuti anjuran pemerintah, dan jujurlah ke petugas (kesehatan),’’ katanya.

Kendati demikian, kebijakan untuk menerapkan PSBB belum akan diambil. Pasalnya, hal tersebut harus melewati kajian eskalasi kasus dan lainlain. ‘’Kalau kita lihat di sini, ke arah (PSBB) itu belum. Tapi

penanganan dan pengetatan itu sudah dilakukan,’’ ujarnya.

Di sisi lain, bagi kabupaten/ kota yang merasa perlu menerapkan PSBB disebutnya dapat mengajukan permohonan sesuai aturan yang diberlakukan Kementerian Kesehatan.

Pengajuan tersebut juga diharapkan memasukkan kajian internal, seperti ketersediaan pangan dan lain-lain. ‘’Kalau dilakukan (PSBB) itu, konteksnya sudah lain,’’ ujarnya.

Bersambung ke hal 11

TO K O H GUBERNUR NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, meminta BNPB RI, agar fasilitator yang dinon-aktifkan akibat pandemi Covid-19 kembali diaktifkan. Hal ini dalam rangka untuk menangani kembali percepatan pembangunan dan perbaikan rumah korban gempa bumi di NTB. ‘’Tujuannya agar masyarakat memiliki aktifitas ekonomi yang produktif,” ujar gubernur didampingi Kalak BPBD Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.MH saat Rapat Koordinasi (Rakor) virtual Bersambung ke hal 11

H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R Ubah 10 SMA Jadi SMK

BANTUAN - Kapolda NTB Tomsi Tohir, membagikan bantuan paket sembako dan masker kepada warga kurang mampu di Tanjung Karang, Sekarbela, Mataram, Selasa (21/4). Tampak seorang anak perempuan menerima masker dari Kapolda NTB.

Tekan Dampak Pandemi Covid-19

Polda dan Polres se-NTB Bagikan 5.000 Paket Sembako Mataram (Suara NTB) Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si memimpin langsung bakti sosial (Baksos) dengan membagikan sembako kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak virus Corona, Selasa (21/4) kemarin. Baksos digelar menindaklanjuti Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1205/IV/KEP/ 2020 yang ditandatangani AS SDM Kapolri, Irjen Pol. Dr. Eko Indra Heri S., MM, terkait kegiatan Polri dalam menyelenggarakan bakti sosial (Baksos) secara serentak pada 21 April 2020. ‘’Program ini ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

SEMBAKO - Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si memimpin langsung bakti sosial (Baksos) dengan membagikan sembako kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak virus Corona, Selasa (21/4). Kegiatan yang sama juga dilakukan Waka Polda NTB, Brigjen.Pol Drs. Asby Mahyuza.

Pemprov Pangkas Anggaran Infrastruktur Rp239 Miliar H. Aidy Furqan

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melakukan rasionalisasi dan realokasi anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk penanganan virus Corona. Untuk anggaran infrastruktur yang berada di Dinas PUPR dan Dinas Perkim dilakukan pemangkasan sekitar Rp239 miliar.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MT yang dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Selasa (21/4) kemarin

menyebutkan, anggaran yang dipangkas di Dinas PUPR NTB sebesar Rp157 miliar.

Anggaran infrastruktur yang kena pemangkasan cukup besar berada di Bidang Bina Marga sebesar Rp90 miliar lebih.

Sisanya dari Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan balai-balai yang berada di bidang tersebut. ‘’Pemotongan anggaran tak bisa kita hindari. Kita (Dinas PUPR) kenanya Rp157 miliar, kena realokasi anggaran,’’

sebut Sahdan.

Ia menjelaskan, anggaran yang dipangkas merupakan kegiatan-kegiatan yang belum terkontrak. Setelah dilakukan penyisiran semua kegiatan atau proyek yang belum terkontrak di semua bidang dan balai, ditemukan besarnya sekitar Rp157 miliar.

Meskipun seratusan miliar anggaran di Dinas PUPR dipangkas, namun Sahdan mengatakan ada beberapa proyek yang tetap jalan.

Bersambung ke hal 11

PADAT KARYA - Pelaksanaan pekerjaan program padat karya berupa perbaikan jalan lingkungan di Dusun Bora dan Kelebuk Lombok Tengah. Program padat karya diharapkan diperbanyak untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa dalam rangka menekan dampak sosial dan ekonomi di tengah pandemi virus Corona saat ini.

(Suara NTB/ist)

PEMPROV NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) akan mengubah sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini dilakukan untuk mendukung program industrialisasi yang menjadi program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. ‘’Saya menghitung hampir 10 SMA kita akan usulkan Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/why)

Rehab Rekon Segera Aktif

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 22 April 2020

Jangan Dikucilkan PASIEN positif terinfeksi Coronavirus Disease atau Covid-19 di Kota Mataram bertambah. Tiga klaster teridentifikasi sebagai penular. Meskipun demikian, penyakit corona bukan aib yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat.

Camat Ampenan, Syamsul Irawan mengungkapkan, pencegahan dan penanganan corona telah disosialisasikan dengan menerapkan pembatasan sosial dan jaga jarak di tengah masyarakat. Imbauan tidak salat Jumat juga dit(Suara NTB/cem) erapkan. Kebijakan itu seSyamsul Irawan bagai upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran wabah tersebut.

“Social dan physical distancing tetap dilakukan masyarakat,” kata Syamsul ditemui, Selasa (21/4). Dia mengaku, edukasi tentang virus corona tetap disampaikan ke warga. Bahwa, virus corona bukan aib yang perlu dikhawatirkan. Dalam pemikiran semua orang pasti tidak ada satupun yang mau terpapar atau sakit. Oleh karena, masyarakat jangan sampai mengucilkan atau tidak menganggap pasien orang yang secara kebetulan terpapar sebagai bagian dari masyarakat setempat. “Siapa yang mau sakit. Jadi corona virus itu bukan aib,” tegasnya.

Dalam konteks penularan virus corona tidak mengenal usia dan status. Semua orang memiliki resiko terpapar.

Syamsul melihat, tindakan pemerintah terkesan tegas dan cepat memeriksa warga masuk tiga klaster.

Sebagai antisipasi, di tingkat lingkungan melakukan lockdown. Pengawasan difokuskan bagi warga pendatang berasal dari luar daerah. Selain itu, masyarakat di Kelurahan Taman Sari menunjukkan solidaritas dengan memberikan bantuan sembako bagi warga yang sedang menjalani karantina selama 14 hari.

Khusus pemudik dari daerah pandemi langsung dikoordinasikan ke Puskesmas untuk memeriksa kesehatannya.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan gejala maka akan dilakukan isolasi.

“Masyarakat sudah terbiasa mengisolasi diri. Kalau keluar pasti melapor,” demikian kata Syamsul. (cem)

Apresiasi Tes Cepat ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, SE., mengapresiasi langkah pimpinan DPRD Kota Mataram yang menginisiasi rapid test atau tes cepat covid-19 di kalangan anggota DPRD Kota Mataram, Selasa (20/4). Sayangnya, belum semua anggota DPRD Kota Mataram mengikuti tes cepat ini. ‘’Sebenarnya memang ada 22 orang kemarin yang ikut rapid test. Ada juga beberapa anggota yang izin,’’ ungkapnya. Oleh karena itu, dia berharap anggota dewan yang belum mengikuti tes cepat ini, agar segera menyusul melakukan hal yang sama. ‘’Mungkin Sekretariat Dewan akan mereschedule bagi anggota yang belum,’’ cetusnya.

Gus Arik, sapaan akrabnya, menjelaskan, sedianya anggota DPRD Kota Mataram akan melakukan general check-up, tapi karena situasi covid-19, hal itu tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan pimpinan dan anggota DPRD Kota Mataram, disetujui untuk dilakukan rapid test.

Alasannya, lanjut politisi Partai Demokrat ini, sebagai wakil rakyat, justru mereka lebih rentan terpapar. ‘’Tidak hanya tugas kami di rumah, tetapi kami turun ke lapangan mengecek segala permasalahan sebagai bentuk implementasi dari tiga fungsi yang kita miliki,’’ terangnya.

Anggota dewan dua periode ini mengimbau semua pihak, tidak perlu cemas ataupun takut. Sebenarnya, lanjut dia, kunci dari pencegahan covid-19 ini, tenang dan mengetahui karakter virus corona. ‘’Yang seram ini kan penyebarannya. Kita ingin memutus mata rantai penyebarannya,’’ demikian Gus Arik, Yang perlu menjadi atensi bersama justru demam berdarah. ‘’Seperti disampaikan Pak Walikota, demam berdarah ini justru tidak terpantau. Padahal jumlahnya sampai ratusan di Mataram,’’ ucapnya. Yang terpenting, kata Gus Arik, dalam menghadapi covid-19 masyarakat harus tenang, di samping meningkatkan daya tahan tubuh. ‘’Rapid test jalan saja, tidak perlu khawatir.

Gak ada masalah itu,’’ imbuhnya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini berharap, rapid test tidak saja menyasar anggota Dewan, tetapi juga kalangan masyarakat yang berisiko terpapar corona. ‘’Di red zone itu memang harus ditelusuri. Makanya kenapa lantas ada istilah tracking itu, karena itu yang perlu ditelusuri, dengan siapa dia berinteraksi,’’ pungkasnya. (fit) IGB Hari Sudana Putra (Suara NTB/dok)

Halaman 2

Pemkot Mataram Terapkan Pembatasan Sosial Berbasis Lingkungan Mataram (Suara NTB) – Pasien terindikasi positif di Kota Mataram terus bertambah. Pembatasan sosial berbasis lingkungan (PSBL) akan diterapkan. Pendatang berasal dari luar daerah akan dibatasi.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh belum berpikir untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kebijakan ini memiliki dampak ke daerah. Dalam konteks pencegahan maupun penanganan sedang dipersiapkan adalah pembatasan sosial berbasis lingkungan. Saat ini, sedang dirancang program penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19 berbasis lingkungan.

Sifat dari program ini membangkitkan partisipasi masyarakat di lingkungan dengan mendorong masyarakat memiliki kewaspadaan, sehingga harus berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan.

“Kita tidak pernah berpikir untuk PSBB. Tapi yang kita sedang persiapkan adalah pembatasan sosial berbasis lingkungan,” kata Walikota dikonfirmasi Selasa (21/4).

Data perkembangan kasus Covid-19 tanggal 20 April 2020 mencapai 34 orang posi-

tif. 289 orang tanpa gejala, 60 pasien dalam pengawasan, 27 orang dalam pemantauan.

Dari hasil penelusuran transmisi lokal kata Walikota, sudah terlacak dari tiga klaster dan telah diamankan.

Agar tidak terjadi penularan perlu mengamankan atau mengawasi kedatangan orang dari luar daerah. Pengawasan perlu diefektifkan dengan mengedepankan social distancing dan physical distancing untuk menjaga lingkungan.

Penerapan pembatasan sosial berbasis lingkungan sambugnya, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 akan menyiapkan fasilitas – fasilitas di lingkungan. Seperti cuci tangan, thermo scanner, masker untuk warga di lingkungan. Selanjutnya, masyarakat di lingkungan mengamankan lingkungan masing – masing.

“Kalau ada tamu dari luar daerah harus dicatat. Dari mana, apa keperluannya dan

(Suara NTB/cem)

TUTUP JALAN MASUK - Seorang pengendara melintas di ruas jalan depan pintu masuk jalan lingkungan Lingkungan Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Selasa (21/4). Warga di sana menutup akses masuk bagi pengunjung. Pemkot Mataram akan menerapkan pembatasan sosial berbasis lingkungan. berapa lama di situ. Dan, saya sudah sampaikan sedapatnya tidak menerima orang – orang daerah yang tidak melakukan kontak dengan mereka. Kecuali, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai protokol Covid-19,” ucapnya.

Penanganan Covid-19 berbasis lingkungan tidak disiapkan sanksi bagi warga yang melanggar aturan tersebut.

Hasil Tes Cepat

Seorang Anggota DPRD Kota Mataram Reaktif Mataram (Suara NTB) – Seorang anggota DPRD Kota Mataram terdeteksi reaktif dari hasil rapid test atau tes cepat covid-19 yang diselenggarakan DPRD Kota Mataram bekerjasama dengan RSUD Kota Mataram, Selasa (21/4).

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., yang dikonfirmasi Suara NTB, usai memimpin rapat paripurna, Rabu (21/4), membenarkan hal tersebut.

Menurut Didi, sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur), setelah dilakukan tes cepat, kemudian disusul dengan swab. ‘’Insya Allah yang masuk reaktif, itu akan di-swab. Beliau juga sudah menyatakan kesiapannya untuk di-swab,’’

terangnya. Sementara dilakukan swab berikut menunggu hasil swab tersebut, Didi menyarankan kepada anggota Dewan bersangkutan agar tidak masuk kantor. ‘’Sebaiknya tidak aktif,’’ cetusnya. Sebab, lanjut Didi, SOP apapun yang dilakukan, manakala sudah menyandang status reaktif, tentu akan riskan sekali. ‘’Sebaiknya stay at home atau work from home. Saya kira itu satu-satunya pilihan,’’ ungkap politisi Golkar ini.

Namun demikian, Didi berharap hasil swab anggota dewan itu nantinya negatif.

Meskipun misalnya, hasil swab negatif, penerapan protokol pencegahan covid-19 tetap dilaksanakan. Ketua

DPRD memberi sinyal bahwa tes cepat akan dilakukan kembali pekan ke depan. ‘’Kalau mau aman sih dua kali, karena kan masa transisinya 14 hari,’’ sebutnya.

Oleh karena itu, Didi berharap bila melaksanakan rapid test kedua. ‘’Saya lagi berkomunikasi dengan provinsi untuk back up agar dapat melakukan rapid test bagi masyarakat,’’ ujarnya.

Di tempat terpisah, Direktur RSUD Kota Mataram, dr.

H. Lalu Herman Mahaputra yang dikonfirmasi Suara NTB menyampaikan, jika hasil rapid test reaktif, selanjutnya harus dilakukan swab yang diikuti dengan upaya melakukan isolasi mandiri. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Bantuan jaring pengaman sosial (JPS) Gemilang dari Pemprov NTB belum disalurkan ke penerima manfaat di Kota Mataram. Pasalnya, kebutuhan yang akan distribusikan belum lengkap.

Informasi dihimpun Suara NTB, bantuan telah distribusikan ke masing – masing kecamatan di Kota Mataram, Sabtu (18/4). Yakni, berupa beras dan telur. Kondisi ini bertolak belakang dari informasi sebelumnya bahwa masyarakat penerima JPS Gemilang bakal mendapatkan beras, minyak, telur, gula dan masker.

Camat Cakranegara, Muhammad Erwan membenarkan bahwa, Pemprov NTB telah mendistribusikan bantuan berupa beras dan telur ke kecamatan akhir pekan kemarin. Tetapi bantuan tersebut

masuk tapi dibatasi terutama orang dari luar. Bukan menutup total. Ini yang akan kita tertibkan,” tandasnya.

Walikota menegaskan, perlu diantisipasi bagaimana riyawat kedatangan agar dilakukan pemeriksaan. Ada pemeriksaan kesehatan di pintu masuk lingkungan. Jika ada gejala supaya ditindaklanjuti oleh gugus tugas. (cem)

Kompensasi Pajak Hotel Masih Dikaji

I Gde Sudiartha paran berapa anggaran yang telah tersedia untuk penanganan corona dan harus disampaikan ke Dewan. Rencana pemangkasan itu belum ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. “Ini kita belum sepakat,” tegasnya.

Di internal Dewan sendiri telah menggelar rapat mana saja program – program yang perlu disisir untuk memenuhi kebutuhan anggaran Rp135 miliar tersebut. Bukan berarti

kata Gde Sudiartha, hak Dewan dipangkas keseluruhannya.

Di satu sisi, hak Dewan seperti perjalanan dinas telah diserahkan. Menurut dia, Pemkot Mataram harus transparan berapa kekurangan dana dari Rp135 miliar. “Kalau dana sudah tersedia, ngapaian harus ganggu dana pokir dewan,” kritiknya.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram ini membantah bahwa Dewan menolak pemangkasan anggaran pokir.

Selama ini, pihaknya selalu menjaga hubungan bagus antara eksekutif dengan legislatif.

TAPD diminta mengkaji ulang rencana penghapusan anggaran pokir tersebut.

Realokasi anggaran mencapai Rp350 miliar merupakan estimasi dari potensi kekurangan penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah.

Seperti diketahui, total anggaran pokir Dewan tahun ini sekitar Rp60 miliar lebih. Anggaran tersebut telah terserap pada triwulan pertama yakni Januari – Maret. Total distribusi anggaran sedang divalidasi. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh masih mengkaji pemberian kompensasi bagi pengusaha hotel dan restauran. Kebijakan pemotongan, penundaan atau penghapusan pajak termasuk salah satu program nasional berupa stimulus di bidang ekonomi.

“Saya belum putuskan apakah pemotongan, penundaan atau penghapusan. Ini perlu saya kaji dulu,” timpal Walikota dikonfirmasi usai penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Daerah, Selasa (21/4).

Di situasi pandemi saat ini, kondisi perekonomian sangat berat. Oleh karena itu, ia perlu mempertimbangkan kebijakan diambil bagi dunia usaha.

Kebijakan diambil pun harus disesuaikan dengan ketentuan dari pemerintah pusat.

Walikota harus mengedepankan prinsip kehati –hatian dalam mengeluarkan kebijakan, sehingga tidak muncul permasalahan dalam pengambilan kebijakan tersebut. “Nanti akan saya pertimbangkan dulu. Bagaimana pengusaha ini bisa terbantu,” tandasnya.

Di satu sisi, Pemkot Mataram sedang melaksanakan program besar. Di antaranya, pencegahan dan penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19. Kedua, penyaluran jaring pengaman social (JPS).

Program ini merupakan bantuan pemerintah pusat terhadap masyarakat terkena dampak.

Di Kota Mataram sendiri sebutnya, tercatat 70 ribu kepala keluarga (KK) diperkirakan terdampak. Dari 70 ribu sekitar 44 ribu sudah tertangani dari program Kementerian Sosial yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH).

Sementara, Pemkot Mataram akan mengintervensi sekitar 26 ribu KK berupa pemberian paket sembako yang nilainya Rp250 ribu selama enam bulan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram,

belum lengkap karena sesuai pemberitaan penerima JPS mendapatkan beras, gula, minyak goreng, telur dan masker.

“Sudah kita terima. Tapi tidak lengkap. Gimana kita mau bagikan,” kata Erwan dikonfirmasi, Senin (20/4).

Selain itu, teknis pembagiannya belum ada petunjuk dari Dinas Sosial NTB. Bantuan diterima belum dipisah sesuai dengan jumlah warga terdata sebagai penerima JPS. Erwan menegaskan, kecamatan tidak menahan bantuan masyarakat.

Pihaknya menunggu petunjuk teknis dari provinsi agar tidak salah sasaran.

Masyarakat menerima ini merupakan data yang berasal dari 41.598. Dirincikan, 22.771 sebagai penerima bantuan sosial dan program keluarga harapan serta 1.868 kepala keluarga yang menerima ban-

tuan JPS Gemilang.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menambahkan, pihaknya masih harus memilah bantuan diberikan provinsi, pemerintah pusat dan kota. Khusus JPS Gemilang sebanyak 1.868 kepala keluarga (KK) belum bisa disalurkan. Karena, menunggu validasi data. “Kita masih menunggu validasi data dulu,” tambah Mahmuddin.

Rencananya penyaluran JPS Gemilang dan bantuan dari Pemkot Mataram secara bersamaan. Masyarakat akan menerima beras, gula, minyak goreng, masker dan abon.

Untuk abon sedang dipikirkan apakah layak atau tidak.

Dikhawatirkan abon kedaluwarsa, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kekurangan bantuan yang distribusikan oleh provinsi ke

BERITA ACARA - Petugas dari provinsi menyerahkan berita acara penyerahan bantuan JPS Gemilang ke Sekretaris Kecamatan Cakranegara. Bantuan belum didistribusikan karena tidak cukup serta menunggu petunjuk teknis dari provinsi.

Total bantuan akan diserkecamatan belum diketahui.

Apalagi informasi telur diterima ahkan oleh Kota Mataram sebusuk atau rusak. Mahmuddin banyak 21 ribu. Ini terdiri dari akan mengecek kembali kepas- karyawan dirumahkan dan ditian tersebut. “Nah, ini informa- PHK, disabilitas, eks napi, si baru lagi. Coba sekarang saya anak yatim, mualaf, veteran, cek kok bisa bantuan kurang dan perempuan rawan sosial dan lain sebagainya. (cem) rusak,” tandasnya.

DPRD Belum Sepakati Penghapusan Pokir Dewan

Mataram (Suara NTB) – Rencana tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) menghapus pokok – pokok pikiran (pokir) dewan menuai kritikan. Kebijakan itu dinilai perlu dikaji ulang. Masalahnya, para anggota Dewan sepakat tentang rencana itu.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiartha memahami kebijakan eksekutif merealokasikan anggaran untuk pencegahan serta penanganan virus korona. Dewan dengan TAPD sedang intens membahas untuk pemenuhan alokasi anggaran senilai Rp135 miliar tersebut. Anggaran mana mana saja disisir harus jelas.

Para wakil rakyat di Lingkar Selatan tersebut dinilai tidak akan keberatan jika memang anggaran pokir Dewan disisihkan untuk penanganan wabah tersebut. “Selama ini untuk kepentingan masyarakat, kita tidak ada masalah,” kata Gde Sudiartha dikonfirmasi, Selasa (21/4).

Politisi Partai Gerindra ini tidak mempermasalahkan kebijakan pemangkasan oleh eksekutif. Tetapi harus trans-

Adapun sejumlah lingkungan menutup akses masuk bagi warga dinilai sebagai kreativitas masyarakat. Dan, ini akan segera ditertibkan. Kebijakan dikeluarkan bukan berarti menutup total akses masuk masyarakat.

Menurutnya, perlu dilakukan adalah penjagaan dari lingkungan, para pemuda, kader terpadu untuk mengambil peran.

“Artinya, mobilitas orang boleh

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/cem)

H. Ahyar Abduh H. M. Syakirin Hukmi menyampaikan, pemberian kompensasi bagi pengusaha hotel sedang dikaji. Pihaknya akan melihat sampai sejauh mana posisi pendapatan di hotel.

Skenario pemberian kompensasi apakah berupa penundaan atau pemotongan pajak akan dilihat terlebih dahulu. Sebab, pemerintah juga membutuhkan biaya untuk pelaksanaan program. Pihaknya tidak ingin sembarangan mengeluarkan kebijakan terkait pajak hotel. Hasil kajian nantinya akan diserahkan ke kepala daerah untuk dipelajari dan dibuatkan peraturan.

Seperti diketahui, Pemkot Mataram membutuhkan anggaran untuk penanganan atau pencegahan penyebaran virus Corona serta bantuan kepada masyarakat yang terdampak mencapai Rp135 miliar.

Sebagian dana dialokasikan untuk JPS Rp72 miliar. Kebutuhan anggaran sesuai dengan kebijakan refocusing telah disisir anggaran program di masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD). Dari perubahan refocusing sehingga nilai dirasionalisasikan dari program mencapai Rp350 miliar. Rasionalisasi hampir 25 persen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram, karena diproyeksikan terjadi penurunan pendapatan asli daerah mencapai Rp128 miliar lebih. (cem)

Bantuan JPS Provinsi Belum Disalurkan

(Suara NTB/ist)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 22 April 2020

Cari Pasar Komoditas Perikanan DINAS Kelautan Perikanan Provinsi NTB mendorong pengolahan komoditas perikanan, baik perikanan budidaya, maupun perikanan tangkap. Hasil komoditas perikanan saat ini dihadapkan pada persoalan pasar, setelah Covid-19 mewabah. Potensi perikanan Provinsi NTB diketahui tidak kecil.

Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah dan dalam negeri, perikanan tangkap juga menjadi komoditas ekspor.

Misalnya tuna. “Potensi kita cukup besar, ekspor nelayan ke luar tersendat. Karena Covid ini, banyak hasil tangkapan masih tersimpan di cold storage,” kata (Suara NTB/bul) Kepala Dinas Kelautan dan PeriYusron Hadi kanan Provinsi NTB,Yusron Hadi.

Kepada Suara NTB, kepala dinas yang baru beberapa hari dilantik ini mengatakan, tengah berkoordinasi dengan seluruh stakeholdersnya untuk membuka altenatif jaringan pasar.

Diantaranya, dengan Dinas Perdagangan Provinsi NTB untuk memanfaatkan fasilitas e-commerce yang tersedia, ishopntb agar komoditas perikanan yang tersedia dibantu dipasarkan.

Demikian juga dengan OPD-OPD lain lingkup Pemprov NTB agar memasukkan hasil perikanan kedalam kelompok komoditas pangan yang dipasarkan kepada masyarakat. Dengan Dinas Peridustrian Provinsi NTB, Yusron mengaku koordinasinya terkait upaya pengolahan perikanan yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

“Kita juga mendorong agar perikanan hasil tangkapan dan budidaya ini bisa diolah. Misalnya menjadi abon ikan, bakso ikan, sosis, bisa juga dijadikan ikan bakar,” ujarnya. Koordinasi juga dilakukan intens dengan kabupaten/kota, dengan internalnya, lembaga besar, 5 UPTD, 3 cabang dinas.

Semuanya perlu soliditas yang kuat. Sebagai salah satu provinsi kepulauan di Indonesia, luas laut Provinsi NTB adalah 29.159 km2, bentang pantai sepanjang 2.333 km dan jumlah pulau pulau kecil sebanyak 278 buah yang sangat potensial untuk pengembangan usaha penangkapan ikan, budidaya perikanan, energi kelautan dan jasa-jasa lingkungan kelautan.

Saat pemerintah dan pemerintah daerah tengah sibuk dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dan peningkatan daya tahan sosial ekonomi masyarakat, Dinas Kelautan Dan Perikanan pun ikut mengambil peran, kata kepala dinas. “Kita telah merumuskan kegiatan-kegiatan stimulus bagi masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan yang terdampak akibat penyebaran virus corona, bersama rekan-rekan Perangkat Daerah lainnya maupun kabupaten/kota. Kita perlu kerja bersama yang baik agar tepat sasaran dan bermanfaat menjaga kelangsungan hidup selama covid ini,” jelas Yusron. (bul)

Halaman 3

Optimalkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB mendorong masyarakat mengoptimalkan pekarangan sebagai sumber pangan di tengah wabah Covid-19. Koordinasi antara provinsi dengan kabupaten/kota sedang dilakukan untuk mendampingi masyarakat memaksimalkan manfaat pekarangannya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Fathul Gani kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (21/4) kemarin menyebut pekarangan sesungguhnya menjadi sumber pangan bagi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Sebelumnya, program tanaman cabai terintegrasi unggas (tancabgas) oleh Pemprov NTB digalakkan. Program ini strategis, dan akan dilanjutkan lebih luas kata mantan Kepala Biro Humas Pemprov NTB ini.

“Tancabgas kita lanjutkan jadi Tancabgasplus. Semua ada di pekarangan. Cabai, tomat, terong, bawang merah, bawang putih. Agar kita tidak ribut ter-

us turun naiknya harga dan ketersediaannya di pasaran,” ujarnya. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, menurut Pathul Gani, pekarangan juga dapat dimanfaatkan sebagai apotek hidup.

Tanam-tanaman obat seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan sumber-sumber bahan pembuatan jamu dapat ditanam.

Untuk mengurangi potensi penularan wabah corona, ia juga mengharapkan masyarakat dapat menanam tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai bahan membuat hand sanitizer, misalnya, sirih. “Mumpung kesempatan di rumah sangat banyak. Jangan gunakan untuk meratapi Covid-19. Man-

faatkan olah pekarangannya, manfaatkan sebagai sumber obat dan pangan. Agar kita produktif di rumah, pekarangan produktif dan kebutuhan harian kita bisa dipenuhi secara mandiri,” ujarnya.

Selain bekerjasama dengan kabupaten/kota untuk pendampingan pemanfaatan pekarangan masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan juga akan bekerjasama dengan PKK. Agar pekarangan dapat dioptimalkan. Dinas Ketahanan Pangan sudah memprogramkan model pendampingan dan bantuan sebagai stimulus bagi masyarakat mengoptimalkan pekarangannya. Tahun 2019 lalu, dari APBD ada sebanyak 54

kelompok masyarakat penerima bantuan Kawasan Pangan Rumah Lestari (KRPL).

Kelompok-kelompok ini yang menyulap lahan pekarangannya menjadi sumber pangan. Bantuan dalam bentuk tunai diberikan. Pemanfaatannya sesuai yang diarahkan untuk mendukung KRPL. Pada bagian lain, kepala dinas juga menerangkan kondisi stok pangan masyarakat saat ini. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB juga rutin melakukan monitoring stok dan perkembangan harganya.

Laporan terakhir yang diterimanya, ketersediaan bahan pokok dan pangan strategis dalam kondisi stabil. Pada Jumat 17 April 2020, beras tersedia 560.479,90 ton (37 minggu), jagung 255.131 ton (958,1 minggu), daging sapi 1.040 ton (1,7 minggu), daging ayam 1.457 ton (3,5 minggu), telur ayam 1.215 ton (1,3 minggu), minyak goreng

(Suara NTB/ist)

Pathul Gani 2.489,44 (2,4 minggu). Gula pasri 1.233,09 ton (1,1 minggu), cabe rawit 4.730 ton (19,9 minggu), cabe kering 8.326 ton (135,9 minggu), bawang merah 11.231 ton (27,1 minggu), dan bawang putih 1.739 ton (9,3 minggu). (bul)

Hindari Calo

Protokol Lapak Asik BPJAMSOSTEK Permudah Klaim JHT Mataram (Suara NTB) Sejak diaktifkan pada pertengahan Maret yang lalu imbas merebaknya Covid-19, Protokol Lapak Asik (Layanan Tanpa Kontak Fisik) mendapatkan respon positif dari masyarakat pekerja. Bagaimana tidak, prosedur klaim JHT (Jaminan Hari Tua) yang sebelumnya mengharuskan peserta hadir dan membawa dokumen asli ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kini dapat dilakukan sepenuhnya via online.

Kemudahan ini tentunya dapat dimanfaatkan seluruh pekerja untuk tetap bisa melakukan klaim JHT dari rumah, khususnya di tengah pandemi Covid-19. Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang NTB, Adventus Edison Souhuwat, mengatakan BPJAMSOSTEK telah mengupayakan untuk dapat mengakomodir kebutuhan peserta dalam melakukan pencairan dana JHT dengan mudah dan tetap mengindahkan aturan terkait physical distancing yang diimbau pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19.

Namun selalu saja ada pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan dengan membuka jasa bantuan atau calo dalam melakukan klaim JHT menggunakan protokol Lapak Asik. “Prosedur yang dibutuhkan melalui mekanisme Lapak Asik sudah sangat memudahkan peserta dengan tetap memperhatikan keamanan data dan dana JHT peserta dari potensi fraud,’’ tegas Adventus.

Untuk kebutuhan informasi, peserta dapat menghubungi Layanan Masyarakat 175 atau melalui media sosial resmi BPJAMSOSTEK. “Jangan sampai malah peserta justru terbujuk kemudahan yang ditawarkan calo atau jasa sejenisnya, yang justru merugikan peserta itu sendiri,” ujarnya. Praktik percaloan ini ditengarai sering terjadi lantaran banyaknya peserta yang enggan mempelajari prosedur atau malu bertanya kepada pihak BPJAMSOSTEK. Padahal dengan ragam kanal informasi yang dimiliki, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi yang berguna dalam membantu mereka melakukan klaim JHT, baik melalui prosedur normal maupun melalui Protokol Lapak Asik. Untuk mengetahui langkah-langkah pengajuan klaim, peserta dapat mengikuti petunjuk yang dapat dilihat melalui youtube bit.ly/LAPAKASIK “Praktik calo ini marak karena pengguna jasanya juga banyak. Kami imbau kepada masyarakat pekerja agar dapat dengan bijak untuk tidak menggunakan jasa calo ini. Kami tekankan bahwa proses klaim JHT ini tidak dipungut biaya sepeserpun.

Jika memang harus mencairkan dana JHT mereka, lakukanlah melalui kanal resmi dan pelajari prosedurnya,’’ imbuhnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk mengakses kanal resmi BPJAMSOSTEK dalam mendapatkan informasi. “Jangan sampai dana JHT yang sudah ditabung selama bekerja malah dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan sendiri, karena praktik percaloan sarat dengan penipuan,’’ tegasnya.

Pengajuan klaim JHT melalui protokol Lapak Asik ini memudahkan peserta, namun tetap memperhatikan aspek keamanan data. Dimulai dari pendaftaran hingga proses transfer dana JHT ke rekening bank milik peserta, protokol Lapak Asik ini sudah didesain sedemikian rupa agar peserta tidak perlu datang ke kantor cabang BPJAMSOSTEK untuk melakukan klaim JHT, hanya berbekal koneksi internet dan perangkat telepon seluler yang mendukung aplikasi Whatsapp untuk digunakan sebagai sarana melakukan panggilan video (video call).

“Peserta harus memastikan telah memindai dokumen yang dibutuhkan yang dikirimkan melalui email, dan memastikan nomor telepon yang digunakan bisa menerima panggilan video untuk kebutuhan verifikasi oleh petugas BPJAMSOSTEK. Bagi masyarakat yang melihat, atau mendengar praktik percaloan terkait pengajuan klaim BPJAMSOSTEK, diharapkan menghubungi Layanan Masyarakat 175 atau menghubungi kantor cabang terdekat.

“Semoga semua peserta dapat memanfaatkan fasilitas Lapak Asik dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan diri peserta dan keluarga,’’ pungkasnya. (bul/*)

(Suara NTB/bul)

Kantor BPJS Ketenagakerjaan/BPJAMSOSTEK Cabang NTB di Jalan Langko No 15 Mataram

(Suara NTB/ist)

SPLU - Pemasangan SPLU di lokasi karantina pasien Covid-19

Lokasi Karantina Pasien Covid-19 Dipasang SPLU Mataram (Suara NTB) PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di beberapa lokasi penyembuhan pasien Covid19. Setelah memastikan keandalan pasokan listrik beberapa rumah sakit rujukan di Lombok, PLN UP3 Mataram melakukan pemasangan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) di Sanggar Mutu, Gerung, Lombok Barat.

SPLU ini akan digunakan untuk menyuplai kebutuhan listrik lokasi karantina Covid-19 di Lombok Barat. Kapolres Kota Mataram AKBP Bagus Satrio Wibowo, S.I.K men-

yampaikan bahwa kebutuhan terhadap listrik selama periode Siaga Covid-19 ini sudah menjadi sangat vital, terutama di beberapa titik yang menjadi lokasi utama proses penanganan pasien Covid-19.

“Sambungan listrik yang baru ini akan kami fungsikan untuk pengamanan. Karena bagaimanapun juga, proses pengobatan dan isolasi pasien Covid-19 yang dilakukan di manapun pasti akan memerlukan pengamanan.” ujar Bagus. Bagus juga menyampaikan apresiasi kepada PLN atas kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik, tentunya dengan tujuan yang sama, yaitu melayani

masyarakat.

Pada kesempatan yang berbeda, Manager PLN UP3 Mataram, Dony Noor Gustiarsyah menjelaskan bahwa penyambungan tersebut merupakan bentuk dukungan yang diberikan PLN dalam rangka penyembuhan pasien Covid19 ataupun dalam proses pencegahan penyebarannya.

“Yang kami pasang hari ini ada 2 titik masing masing daya 5500 VA. SPLU ini sendiri bersifat temporer, bisa diberhentikan apabila suatu saat tidak diperlukan lagi,” ujar Doni.

PLN UP3 Mataram saat ini berfokus pada keandalan pasokan listrik supaya tim

medis dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Selain itu, juga supaya pasien Covid-19 ataupun pasien PDP dapat menjalankan masa isolasi dengan baik. “Apabila ada instansi yang memerlukan sambung baru atau tambah daya listrik, terutama untuk kebutuhan pengobatan Covid-19 kami siap melayani. Tentunya sesuai dengan regulasi dan tetap memprioritaskan keselamatan pegawai kami di lapangan,” tambah Dony.

Seluruh petugas yang bekerja selalu dibekali dengan masker, sarung tangan dan hand sanitizer untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 di lingkungan sekitar.

Selain itu, penerapan physical distancing terus dilaksanakan dalam setiap melaksanakan pekerjaan yaitu dengan cara menjaga jarak antar pekerja ataupun dengan pelanggan.

Dony juga menyampaikan bahwa untuk layanan pasang baru, tambah daya maupun layanan khusus bagi masyarakat masih tetap dibuka. Dia juga mengimbau seluruh masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan layanan online PLN, yaitu melalui Contact Center PLN 123, instagram @pln123_official, twitter @pln_123, facebook PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. (bul)

Telkomsel Fokus Hadirkan Kenyamanan di Momen Ramadhan dan Idul Fitri 1441H Mataram (Suara NTB) Telkomsel menyambut momen Ramadan dan Idul Fitri 1441 H dengan memastikan ketersediaan kualitas jaringan dan layanan yang prima guna menghadirkan kenyamanan beraktivitas dan beribadah bagi pelanggan. Tahun 2020 ini, Telkomsel juga memusatkan pengamanan kualitas dan kapasitasjaringan di area residensial, rumah sakit,serta jalur dan titik transportasi yang akan menjadi sarana pendukung logistik penanganan pandemi virus COVID-19.

Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan, betapa pentingnya momen Ramadan dan Idul Fitri bagi umat muslim di Indonesia untuk terus saling terhubung dengan orangorang tercinta. Untuk itu, sebagai connectivity enabler, Telkomsel selalu berupaya untuk memastikan seluruh pelanggan dapat tetap nyaman dalam menjalin silaturahmi walau saat ini negara kita sedang dihadapi dengan keadaan yang penuh tantangan dan keterbatasan sebagai dampak pandemi COVID-19.

“Upaya penguatan dan pengamanan akses jaringan berteknologi terdepan di sejumlah titik prioritas telah kami lakukan guna memaksimalkan pemanfaatan layanan terutama yang berbasisbroadband olehseluruh masyarakat Indonesiadapat ter-

us dinikmati dengan nyaman dan lancar,” ujarnya.

Pada momen Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) tahun ini, Telkomsel memperkirakan akan terjadi lonjakan trafik komunikasi untuk layanan broadband sebesar 20%, sedangkan untuk trafik layanan legacyvoice dan SMSdiprediksi juga akan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hari normal, yang mana juga didorong dengan semakin kuatnya adopsi masyarakat dalam pemanfaatan layanan broadband dan digital untuk mendukung produktivitas saat beraktivitas dari rumah di momen pandemi COVID-19 saat ini.

Guna mengantisipsi hal tersebut, Telkomsel telah memusatkan optimalisasi kualitas dan kapasitas jaringan di sekitar 436 point of interest (POI), yang berfokus pada 309 titik area residensial yang teridentifikasi mengalami kenaikan trafik telekomunikasi yang sangat signifikansejak diberlakukannyaimbauan dari Pemerintah RI untukberaktivitas di rumah, 58 titik rumah sakit rujukan COVID-19, 38 titik area transportasi utama di tiap Provinsi seperti bandara dan pelabuhan, 31 titik area transportasi logistik, alat-alat kesehatan dan kebutuhan pokok, serta pengamanan jaringan di akses jalur tol dan jalan utama

sepanjang 16.000 Km yang terbentang dari wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, hingga Pulau Kalimantan.

Upaya penguatan kualitas dan kapasitasjaringan yang juga Telkomsel lakukan adalah dengan menghadirkan 11.000 BTS baru berteknologi multi-bandLong Term Evolutionatau 4G, mengoperasikan tambahan 69 unit Compact Mobile BTS (COMBAT), serta menambah kapasitas gateway internet menjadi 6,100 Gbps (6 Tbps)untuk menjamin kelancaran akses data di seluruh Indonesia.Secara keseluruhan, Telkomsel saat ini memiliki 219.000 unit BTS di seluruh penjuru negeri, dengan 87.000 unit di antaranya merupakan BTS 4G. Berbekal infrastruktur yang mumpuni, cakupan 4G Telkomsel pun telah menjangkau lebihdari 95% wilayah populasi di Indonesia, yang siap mengakomodasi berbagai kebutuhan layanan berbasis broadband dan digitaluntuk terus mendukung aktivitas keseharian masyarakat.

Untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan aktivasi dan mengakses informasi produk dan layanan, Telkomsel mendorong pelanggan untuk lebih memanfaatkan pusat layanan digital/virtual yang tersedia, seperti Call Center 188, layanan virtual assistant melalui aplikasi MyTelkomsel, website www.telkom-

(Suara NTB/ist)

Virtual presscon kesiapan jaringan dan layanan Telkomsel jelang periode Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI 2020) dengan menggunakan aplikasi CloudX di Jakarta, Selasa (21/4) sel.com, maupun email cs@telkomsel.co.id. Selain itu, layanan Telkomsel juga dapat dinikmati di berbagai media sosial, seperti LINE @Telkomsel, Facebook Messenger ‘Telkomsel’, Telegram @Telkomsel_official_bot, Twitter @Telkomsel. Lebih lanjut, sebagai opsi tambahan bagi pelanggan, Telkomsel juga menghadirkan anjungan MyGrapari di beberapa titik GraPARI untuk melakukan pembelian serta aktivasi produk dan layanan Telkomsel.

Telkomsel pun juga menjamin ketersediaan produk dan layanan pelanggan untuk memastikan kenyamanan pengguna selama momen puasa dan

lebaran 2020. Maka dari itu, Telkomsel telah berkoordinasi dengan seluruh mitra strategis, termasuk para mitra distributor, reseller, merchant, serta mitra modern channel (bank dan e-commerce) untuk menjamin ketersediaan produk Telkomsel. Sedangkan pusat layanan kunjungan pelanggan seperti GraPARI tetap beroperasi normal dengan pembatasan petugas customer service.

Khusus GraPARI 24 jam, jam operasionalnya dibatasi menjadi pukul 07:00 hingga 22:00. Untuk sementara, mulai tanggal 17 Maret 2020, GraPARI hanya melayani pasang baru kartuHalo dan ganti kartu. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 22 April 2020

Tak Kumuh Lagi PEMDA Kabupaten Lombok Utara (KLU) menargetkan, dalam dua tahun ke depan persoalan rumah warga tuntas 100 persen. Pemda akan memastikan tidak ada lagi warga yang menghuni rumah tidak layak huni.

Hal itu ditegaskan Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., kepada Suara NTB, Selasa (21/4). Najmul menegaskan, rumah warga saat ini sebagian besarnya telah tertangani melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa. Hasil verifikasi perumahan terdampak Gempa telah ter-SK-kan sejumlah 74.766 unit. Terdiri dari Rusak Ringan (RR) sebanyak 14.730 (Suara NTB/dok) unit (19,70 persen), Rusak H. Najmul Akhyar Sedang (RS) sebanyak 6.809 unit (9,11 persen) dan Rusak Berat (RB) 53.227 unit (71,19 persen).

“Dari alokasi Dana Siap Pakai (DSP) BNPB yang masuk ke rekening masyarakat, sejumlah Rp 1,077 triliun lebih. Nominal itu setara untuk intervensi 23.897 KK atau 31,96 persen,” ujarnya.

Sementara rekening yang belum diambil sejumlah 819 buku. Kemudian pokmas yang sudah terbentuk sebanyak 1.497 dengan anggota sebanyak 18.966 (79,36 persen) dari total jumlah rekening masyarakat yang telah terisi.

Berikutnya Pemkab masih mengawal progres rumah warga yang sedang dalam proses pembangunan sebanyak 2.629 unit. Dari sebaran jumlah rumah itu, Najmul Akhyar masih melihat rumah-rumah warga yang belum tersentuh oleh DSP. Oleh karenanya, Pemkab akan mengintervensinya melalui Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

“Target kita, kalau tidak tahun 2021, maka tahun 2022 seluruh warga tidak boleh lagi ada yang tinggal di rumah yang tidak layak. Kita akan perbaiki semua,” tegasnya.

Dengan misi rehabilitasi fisik perumahan itu, ia berharap warga mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh tempat tinggal yang nyaman, aman dan layak huni. Di samping layak, rumah warga juga harus ditunjang dengan prasarana yang menduking penerapan hidup bersih dan sehat. “Maka, mulai dari perencanaan Musrenbang kemarin, semua Kepala OPD harus berada di depan monitor. Jangan sampai ada Kepala Dinas yang tidak tahu apa rencana pemerintah,” tandasnya. (ari)

Pengadaan Paket Sembako Lotim

PD Agro Selaparang Sisir IKM Lokal Selong (Suara NTB) Perusahaan Daerah (PD) Agro Selaparang terus mematangkan persiapan dalam pengadaan paket sembako Lotim. Selaku Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) yang ditunjuk Pemda Lombok Timur (Lotim) sebagai penyedia, PD. Agro Selaparang saat ini sudah melakukan pendataan terhadap IKM-IKM di Lotim dalam pengadaan sejumlah item dalam paket sembako tersebut.

Ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (21/ 4), Direktur Utama (Dirut) PD. Agro Selaparang, (Suara NTB/yon) Sukirman, menegaskan Sukirman jika dirinya sudah menyamakan persepsi bersama seluruh direksi dan jajaran dalam mensukseskan pengadaan paket sembako untuk masyarakat dalam penanganan Covid-19 ini. Termasuk, pelibatan IKM-IKM lokal sebagai sumber barang sudah dengan dibagi menjadi tiga zona, di antaranya zona wilayah selata, zona wilayah tengah dan zona wilayah utara.

Masing-masing zona ini sudah dibagi ke semua IKM yang ada. Meskipun tidak semua IKM terakomodir untuk pengadaan tahap pertama ini mengingat interval waktu pengadaan paket sembako cukup pendek, sementara kebutuhan barang harus tersedia dalam waktu dekat. Maka dari itu, PD. Agro Selaparang selaku penyedia menyampaikan mohon maaf terhadap IKM-IKM yang belum diakomodir pada pengadaan tahap berikutnya.

“Insya Allah, untuk IKM-IKM yang belum terakomodir ini. Kita akan akomodir pada pengadaan di bulan berikutnya. Intinya IKM ini menyebar, seperti di Batu Nampar, Sakra Barat, Pringgasela, Rarang, dan beberapa IKM lainnya,” terangnya.

Adapun dengan didistribusikannya sembako dengan nilai uang Rp250 ribu terdiri dari, beberapa item sembako, seperti, beras 10 kg, gula pasir 1 kilogram, minyak 1 kilogram, telur 1 trai, garam beryodium empat bungkus dan air minum. Di mana jumlah yang disediakan oleh Pemkab Lotim sebanyak 50 ribu paket sembako. “Kita memprioritaskan IKM lokal dalam pengadaan paket sembako Lotim,” tegasnya.

Untuk pengepakan akan dilakukan di kantor Agro Selaparang dengan melibatkan masyarakat sekitar. Pihaknya akan menjamin kualitas dari sembako tersebut berkualitas dan layak konsumsi. Namun saat ini, PD. Agro Selaparang masih menunggu validasi data penerima dari Pemkab Lotim.

Pasalnya, Pemkab Lotim akan menuntastakan pendataan pada hari Rabu ini. Kemudian PD. Agro Selaparang melakukan pendistribusian ke pemerintah kecamatan. Selanjutnya dari kecamatan ke pemerintah desa.

Kepala Dinas Sosial Lotim, H. Ahmat, mengatakan jika saat ini terjadi perubahan data. Terutama penerima JPS Gemilang yang bersumber dari Provinsi NTB menyusul setelah ditetapkannya pagu untuk desa. Maka dari itu, dari Dinas Sosial Lotim yang saat ini sudah menganggarkan Rp37,5 miliar untuk pengadaan sembako Lotim terus mengikuti perubahan data supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. (yon)

Penyaluran JPS Gemilang di Lobar Ditunda Giri Menang (Suara NTB) Penyaluran bantuan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dari provinsi di Lombok Barat (Lobar) ditunda, lantaran data calon penerima bantuan ini masih bermasalah. Data calon penerima masih banyak ditemukan ganda di beberapa wilayah. Rencananya penyaluran JPS Gemilang digelar Selasa (21/4) di empat kecamatan, yakni Gerung, Kuripan, Lembar dan Kediri.

Kepala Dinas Sosial (Disos) Lobar L. Marta Jaya mengatakan, sesuai jadwal penyaluran JPS dilakukan sejak tanggal 19-24 April, namun ditunda pelaksanaannya akibat data calon penerima perlu diperbaiki. Bahkan, Selasa kemarin ia dikontak pihak Dinas Sosial Provinsi untuk penyaluran JPS di empat kecamatan. Hanya saja, setelah pihaknya menyebar petugas pendamping untuk mengawal justru ditunda lagi.

Diakuinya data calon penerima JPS ini agak bermasalah karena ditemukan ganda. Calon penerima yang masuk data justru yang sudah mendapatkan bantuan PKH dan BPNT. Hal ini yang perlu dibenahi sebelum disalurkan. Akibatnya, banyak desa mengembalikan data calon penerima ke provinsi.

Mengenai waktu JPS Gemilang ni disalurkan, pihaknya belum tahu pasti, sebab yang memiliki data penerima adalah ada

di kecamatan dan desa. Pihaknya pun akan pro aktif untuk melusuri data tersebut sebagai bahan perbandingan data calon penerima JPS kabupaten nantinya.

Sementara Camat Kuripan, Banu Harli mengaku ada calon penerima JPS Gemilang yang ganda, namun sudah diperbaiki oleh pihak desa. “Ada calon penerima JPS yang ganda di Kuripan Utara, tapi sudah diperbaiki oleh desa,”jelas dia.

Dijelaskan, dari enam desa di

(Suara NTB/ist)

Kecamatan Kuripan ada dua desa yang memiliki calon penerima paling banyak, yakni Desa Jagaraga dan Kuripan Utara. Di Kuripan Utara jumlah calon penerimanya mencapai 214 orang.

Sedangkan desa lain jumlah calon penerima di bawah 100 orang.

Hal serupa ditemukan di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar. Pihak desa menemukan banyak calon penerima bantuan JPS yang ganda.

“Warga masuk data calon penerima JPS sudah mendapatkan bantuan PKH dan BPNT,” jelas Amirullah, kepala desa setempat awal pekan kemarin.

Calon penerima ini aku dia tumpang tindih, seharusnya sesuai ketentuan warga yang sudah mendapatkan bantuan

(Suara NTB/dok)

L. Marta Jaya PKH atau BPNT tidak boleh menerima JPS. Hal ini menjadi persoalan di bawah. (her)

Kejari Loteng Bagi Sembako dan Masker Praya (Suara NTB) Jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) turun langsung membantu mengurangi dampak penyebaran virus Corona di daerah ini dengan membagikan ratusan masker bagi masyarakat umum serta paket bahan kebutuhan pokok bagi warga terdampak penyebaran virus Corona. Kegiatan ini dipimpin langsung Kajari Loteng, Ely Rahmawati, S.H.M.M.M.H., Selasa (21/4).

“Untuk bantuan bahan kebutuhan pokok diutamakan bagi keluarga pensiunan yang terkena dampak penyebaran Covid-19,” sebut Kajari Loteng Ely Rahmawati.

Adapun untuk masker, ujarnya, diarahkan bagi masyarakat umum. Pasalnya, di tengah pandemi virus Corona, masker juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena dengan penggunaan masker bisa menekan potensi masyarakat tertular virus Corona. “Masker merupakan salah satu alat pelindung diri (APD) yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

(Suara NTB/kir)

BAGI MASKER - Kajari Loteng, Ely Rahmawati, memimpin langsung kegiatan bagi-bagi masker di Kota Praya, Selasa (21/4).

Dalam upaya menekan penyebaran virus Corona,” ujarnya.

Pembagian masker dilaku-

kan di depan kantor Kejari Loteng dengan sasaran para pejalan kaki yang melintas serta penggu-

Kodim Loteng Sisir Sisa Klaster Gowa Praya (Suara NTB) Kodim 1620/ Lombok Tengah (Loteng) telah menginstruksikan seluruh jajarannya di bawah untuk membantu menyisir sisa-sisa keberadaan klaster Gowa di daerah ini. Mengingat, data klaster Gowa yang masuk ke Pemkab Loteng belum sepenuhnya valid. Karena nyatanya, masih banyak sisa klaster Gowa yang belum terdata dan itu sangat berpotensi menyebarkan virus Corona di daerah ini.

Dandim 1620/ Loteng, Letkol CZI Prastiwanto, kepada Suara NTB, Selasa (21/4), mengatakan data jumlah klaster Gowa di Loteng yang sudah terdata oleh pemerintah daerah baru sekitar 218

orang. Bahkan, kalau merujuk data dari provinsi, jumlah klaster Gowa Loteng hanya 109 orang.

“Tapi data di lapangan yang kita temukan jumlah klaster Gowa itu mencapai lebih 270 orang lebih,” jelasnya.

Mengenai penanganan klaster Gowa ini, Pelaksana Tugas Kepala Pelakasana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Murdi, AP.M.Si., seluruhnya akan dites cepat. Di mana sementara baru sekitar 70-an orang yang dinyatakan reaktif hasil test cepatnya tersebut. Dengan 8 orang di antaranya dinyatakan positif terpapar virus Corona setelah menjalani uji swab tenggorokan dan

kini ditangani di RSUD Praya.

Adapun bagi yang sudah menjalani test cepat tersebut tapi hasil uji swab-nya negatif atau yang belum keluar hasil uji swab-nya, tetap akan menjalani karantina terpusat di eks gedung BPKAD Loteng dan eks Aerotel Praya. Sementara bagi keluarga yang positif, itu dikarantina di Balai Karya serta eks gedung Dispora Loteng.

“Tapi karena gedung eks BPKAD dan eks Aerotel Praya tengah dalam proses persiapan untuk lokasi karantina kabupaten, maka sementara para Klaster Gowa diinapkan di Illira Hotel Praya,” ujar Staf Ahli Bupati Loteng ini. (kir)

Klaster Gowa Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Tertinggi di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Klaster Gowa Sulawesi Selatan penyumbang kasus positif Covid-19 tertinggi di Lombok Barat (Lobar). Dari 10 kasus positif, terdapat sembilan kasus dari Klaster Gowa. Tingginya kasus positif dari Klaster Gowa inipun membuat gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Lobar fokus menangani warga klaster tersebut. Selain ini ada 43 warga Klaster Gowa yang reaktif masih diisolasi di Sanggar Mutu. Mereka akan menjalani rangkaian pemeriksaan untuk diambil sampel swab-nya.

Kabid Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan pada Dikes Lobar, Ahmad Taufiq Fathoni mengatakan jumlah kasus positif Corona bertambah di Lobar menjadi 10 kasus, menyusul tambahan pasien nomor 90 inisial

(Suara NTB/ist)

Ahmad Taufiq Fathoni SMP asal Gunungsari. Dari 10 kasus ini satu pasien sembuh, sedangkan delapan pasien masih dirawat di rumah sakit. ‘’Pasien 90 sendiri pernah melakukan perjalanan ke daer-

ah Gowa. Bersangkutan masih menjalani isolasi mandiri di rumahnya,” ujarnya, Selasa (21/4) Dijelaskan, berdasarkan data sementara terdapat 150 warga klaster Gowa yang dites cepat kemudian yang hasilnya reaktif 43 orang. Kemudian yang positif setelah di-swab mencapai delapan orang, ditambah satu kasus dari Gunungsari mencapai sembilan orang.

Untuk penanganan mencegah penyebaran dari pasien positif ini, pihaknya mengisolasi di rumah sakit untuk ditangani. Sedangkan warga yang hasil tes cepatnya positif, diisolasi khusus di Sanggar Mutu Gerung. Saat ini sekitar 40 warga masih ditampung di Sanggar Mutu Gerung untuk menjalani swab. Rencananya mereka akan menjalani swab pekan jni. (her)

Bupati Panen Raya Ikan di Bengkel

PANEN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid panen raya ikan di Desa Bengkel, Selasa (21/4).

Halaman 4

Giri Menang (Suara NTB)Di tengah kesibukan melakukan bermacam agenda yang berfokus pada usaha pencegahan penyebaran Covid-19, Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menyempatkan diri untuk ikut melakukan panen raya dengan salah satu kelompok peternak ikan di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi, Selasa (21/4). Bupati bersyukur, karena para peternak ikan masih bisa produktif di tengah situasi sekarang ini.

“Alhamdulillah, di tengah kita semua sibuk melakukan usaha pencegahan penyebaran Covid-19, kelompok peternak ikan kita bisa aktif dan melakukan panen raya seperti hari ini.

Hasil panen hari ini saja bisa

sampai puluhan ton dan itu sudah di-order,” ucapnya.

Ia berharap nantinya pemerintah desa (pemdes) bisa memfasilitasi masyarakat untuk membuat kolam ikan lainnya seperti ini, karena dikatakannya hasil dari ternak ikan itu bisa menjadi sangat menjanjikan Sebagai dukungan dari pemerintah daerah, bupati menyatakan siap membantu, selain berupa pakan atau benih ikan, di wilayah sekitar kolam kelompok ternak ikan Desa Bengkel ini terdapat tanah pemda seluas sekitar 56 are yang masih digunakan untuk pertanian, yang tentu juga bisa dimanfaatkan untuk hal semacam ini.

Mendukung statemen bu-

pati, Kepala Dinas (kadis) Kelautan dan Perikanan Lalu Sukawadi yang ikut mendampingi bupati dalam acara panen raya memberikan semangat kepada para peternak-peternak ikan yang ada di Lobar yang berjumlah sekitar 300 kelompok lebih.”Dengan hal ini semoga masyarakat bisa terbantu dan tidak terpengaruh dalam situasi Corona ini, sektor lain boleh lesu, tapi perikanan ini harus tetap eksis,” tuturnya.

Jamil, salah satu anggota kelompok peternak ikan Ledung Jaya Desa Bengkel, juga menyampaikan rasa syukur atas panen hari ini, terlebih dengan kehadiran bupati langsung untuk ikut dalam kegiatan panen. (her)

na kendaraan. Termasuk seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kejari Loteng turut serta ber-

sama-sama dengan anggota Ikatan Adyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Loteng. (kir)

Anggaran Penanganan Covid-19 Capai Rp93 Miliar Tanjung (Suara NTB) Satgas Covid - 19 Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan mengelola anggaran senilai total Rp 93 miliar. Dana itu terdiri dari alokasi kabupaten dan alokasi pemerintah desa.

Koordinator Analisis, Data dan Pakar Satgas Covid, Heryanto, SP., menyebut anggaran Covid-19 berasal dari dua sumber. Dari APBD, Pemkab sudah menyiapkan Rp 65 miliar. Sedangkan Pemdes di 33 desa, mengalokasikan anggaran Rp 27,9 miliar.

“Hasil revisi APBD kita, terhimpun Rp 65,144 miliar. Terdiri dari Biaya tidak terduga (BTT) Rp 1,25 miliar, penanganan kesehatan Rp 38,788 miliar, dan penanganan dampak ekonomi Rp 20,039 miliar, serta sosial safety Rp 5,489 miliar,” paparnya.

Heryanto yang juga Kepala Bappeda Lombok Utara ini menyebut, anggaran yang tersedia akan direalisasikan sesuai dengan RAB Satgas. Misalnya pada penanganan kesehatan, satgas yang membidangi kesehatan akan mengusulkan anggaran berdasarkan belanja barang dan jasa yang dibutuhkan.

Sedangkan pada penanganan

dampak ekonomi, ia sebutkan lebih spesifik mengarah pada pemenuhan logistik masyarakat.

“Jadi Rp 20 miliar lebih itu kita siapkan untuk sembako saja. Realisasinya tentu berdasarkan situasi,” ujarnya.

Sementara, perwakilan NGO Kompak, Wahyudi pada Musrenbang Senin lalu, mengingatkan beberapa poin penting dalam penanganan Covid-19 di daerah. Penting kata dia, memastikan koordinasi Satgas berjalan baik antara Satgas di Kabupaten dengan di desa di mana sebaran klaster berada.

“Diperlukan pula upaya identifikasi UMKM yang winner looser untuk digerakkan sesuai kebijakan. Winner and looser artinya UMKM yang mendapat untung dan mati suri akibat situasi Covid-19,” sebut Wahyudi.

Selain itu, ia juga menyarankan langkah survei untuk melihat sejauh mana ketahanan pangan keluarga selama isolasi mandiri. Turut didorong pula sinergi antara mitra pemerintah baik NGO maupun lembaga perusahaan untuk berpartisipasi mencegah dan menangani dampak Covid-19 secara bersama-sama. (ari)

Masyarakat Butuh Banyak Masker Selong (Suara NTB) Masyarakat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) butuh banyak masker. Alat pelindung diri (APD) paling sederhana untuk menjaga diri dari paparan virus Corona ini butuh uluran tangan banyak pihak. Tidak saja dari pemerintah, termasuk dari pihak-pihak swasta.

Terkait hal itu, Direktur CV Zheelaya, Lalu Puguh Mulawarman kepada Suara NTB mengatakan pihaknya mencoba untuk turut ambil bagian untuk membagi-bagi masker sebanyak 700 buah. Penyerahan masker ini bersamaan dengan masker dari PT. Selaras Karya Dinamika Utama (Sekardiu) yang juga sebanyak 700 masker.

Menurutnya, dasar pemikiran pemberian sumbangan adalah bahwa kondisi saat ini yang sungguh memprihatinkan dari Pandemi Covid-19. “Semua pihak harus turut serta saling membantu untuk melawan Covid 19 ini,” ucapnya.

Sebagai masyarakat, ujarnya, pihaknya tidak bisa berdiam diri berpangku tangan

dan menonton pemerintah mengatasi masalah wabah.

Perlawanan terhadap Covid 19 ini tidak akan mampu dilakukan oleh pemerintah sendiri tanpa peran serta masyarakat.

“Untuk itulah kami bergerak dengan kemampuan yang ada pada kami untuk mencegah lebih luasnya penularan Covid-19 ini,” paparnya.

Sementara Direktur PT Sekardiu, Lalu Panca Sangsaka Putra, S.Psi, M.Psi., mengaku berkewajiban untuk membantu saudara-saudara yang berada di Lombok, khususnya masyarakat kabupaten Lombok Timur. pihaknya mengharapkan masker yang didonasikan dapat bermanfaat serta membantu mengurangi penyebaran virus Corona.

“Kami juga fokus dalam membantu masyarakat dalam memberikan penguatan secara psikologis dengan memberikan motivasi agar masyarakat tidak cemas namun tetap waspada,” ucap Mamiq Panca yang juga seorang psikolog menambahkan. (rus)

SUARA NTB Rabu, 22 April 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Kerja Sama Dinas Pangan Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dinas Pangan Sumbawa Jamin Ketersediaan Pangan Sumbawa Besar (Suara NTB)Semua pihak terus bergerak mengantisipasi dampak yang terjadi akibat merebaknya covid-19 di Sumbawa . Termasuk Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa yang fokus memastikan ketersediaan cadangan pangan.

“Terkait dengan merebaknya covid-19 termasuk di Sumbawa, kita Dinas Pangan tidak tinggal diam dan ikut mencegah dengan porsi dan tugas kita masing-masing.

Tentu dalam hal ini kita lebih fokus kepada bagaimana cadangan pangan di Sumbawa berada dalam kondisi tersedia atau stabil,” kata Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur, Senin (20/4).

Dijelaskannya, Kabupaten Sumbawa adalah daerah yang surplus beras termasuk daging. Informasi dari Bulog, cadangan beras yang tersedia bisa mencukupi hingga 16 bu-

lan kedepan. Begitupula cadangan pangan pemerintah yang ada di gudang dan lumbung pangan masyarakat juga cukup tersedia. “Jadi tidak menghawatirkan dari segi pangan tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, kata Syafruddin, Dinas Pangan juga terus menyerukan dan menganjurkan masyarakat agar mengonsumsi pangan yang sehat dan bergizi. Hal ini agar masyarakat mempunyai daya

tahan yang kuat.

“Agar masyarakat punya daya tahan yang kuat, pangan juga sangat berperan di situ. Itu bagian dari tugas kami juga, bagaimana mereka bisa mengkonsumsi pangan yang sehat dan bergizi. Oleh karena itu kami juga tetap menyerukan dan menganjurkan hal yang demikian itu dengan cara tersendiri. Tentu kita tidak langsung melalui tatap muka dan kontak langsung,” terangnya.

Sedangkan terkait program-program yang sudah direncanakan, diakuinya, tidak terlalu banyak berubah dalam rangka mendukung anggaran covid-19. Dari sekian banyak program yang ada, hanya pertemuan yang sifatnya nasional, yakni Hari Pangan Sedunia (HPS) yang ditunda. Sementara kegiatan lain masih tetap seperti semula.

Termasuk anggaran untuk pertemuan-pertemuan tidak

dihilangkan.

“Oleh karena itu Insya Allah dengan kondisi yang ada ini, Dinas Pangan bisa berjalan dengan tegap dan kuat. Melangkah pasti untuk bisa berkontribusi menyediakan pangan yang cukup, yang sehat dan aman bagi masyarakat Sumbawa,” pungkasnya.(ind/arn/*)

Syafruddin Nur (Suara NTB/ist)

Warga Diminta Tetap Waspadai Gigitan HPR Dompu (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, meminta warga di delapan kecamatan tetap mewaspadai serangan Hewan Pembawa Rabies (HPR). Pasalnya, tiap pekan selalu ditemukan kasus gigitan. Terbaru ada penambahan empat korban luka sejak tanggal 12 hingga 19 April 2020.

Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dikes Dompu, Rahmat, Skm, kepada Suara NTB di kantornya, (Suara NTB/jun) Selasa (21/4) menyampaiRahmat kan, dengan tambahan empat kasus baru ini maka total korban gigitan selama April sudah delapan orang.

Dua diantaranya pada wilayah kerja Puskesmas Rasabaou Kecamatan Huu dan masing-masing satu kasus di Kempo, Kilo, Manggelewa dan Pekat. “Dalam seminggu tetap ada kasus tapi tidak setiap hari. Kalau dulu (2019) ndak ada ampun, satu anjing saja bisa menggigit 2-3 orang,” terangnya.

Tren gigitan HPR sepanjang tahun 2020, lanjut dia, cenderung menurun jika dibanding sebelumnya. Kondisi tersebut tidak lantas membuat warga lengah, apalagi ditengah fokus perhatian pemerintah pada pandemi Covid-19 ini.

Wabah rabies yang sudah menelan 15 orang korban jiwa mesti tetap diwaspadai. “Ini tidak boleh kita abaikan walaupun persoalan Covid-19 ini menjadi pilar utama yang kita tangani. Kita harus sama-sama karena masyarakat juga membutuhkan pertolongan,” jelasnya.

Ditemukannya korban gigitan hampir setiap pekan tak diketahui pasti penyebab utamanya. Apakah pengaruh kurangnya eliminasi yang dilakukan atau cepatnya perkembangbiakan HPR. Prinsipnya, Dikes melalui tenaga medis ditiap puskesmas tetap memberi penanganan awal untuk para korban guna menekan angka kematian. “Saya ndak berani melebar kesana bicaranya, yang jelas semua sarana kesehatan siap menangani kalau ada kasus gigitan. VAR tersedia dan harapan kita masyarakat kalau digigit jangan disimpan, pergi ke sarana supaya tidak ada penambahan orang meninggal,” pungkasnya.

Kadisnakeswan Kabupaten Dompu, Ir. Zainal Arifin, M.Si yang berusaha dikonfirmasi terkait upaya eliminasi dan vaksisnasi HPR tak berhasil ditemui di kantornya siang kemarin. (jun)

15 PDP di Sumbawa Masih Diobservasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Hingga Selasa (21/4) kemarin, total PDP di Sumbawa sebanyak 23 orang. Delapan diantaranya telah sembuh. Sehingga terdapat 15 orang yang masih diobservasi oleh Rumah Sakit.

Sebagaimana rilis Kepala Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri M.M, sampai saat ini, terdata 7.149 orang pelaku perjalanan tanpa gejala. Mereka datang dari berbagai wilayah di Indonesia maupun dari luar negeri. Mereka wajib melaksanakan karantina mandiri. Yang sudah selesai sebanyak 5.372 orang. Dan masih menjalani karantina mandiri sebanyak 1.777 orang.

Sementara sebanyak 141 orang yang masuk dalam Orang Tanpa Gejala (OTG) tetapi memiliki kontak erat dengan orang yang positif Covid-19. Sebanyak 107 orang sudah menjalani karantina mandiri. Sedangkan jumlah kumulatif ODP sebanyak 404 orang, dan selesai dilakukan pemantauan sebanyak 366 orang. Namun masih tersisa 38 orang dalam pemantauan dan menjalani karantina mandiri.

Terkait dengan Klaster Gowa, tim Gugus telah melaksanakan rapid test kepada sebanyak 37 orang. Sebanyak 12 di antaranya sampelnya reaktif. Untuk kepastiannya dilakukan tes swab di Mataram. Hasil pemeriksaan laboratorium, dari dua sampel yang dikirim 15 April, yang hasilnya diumumkan 17 April, satu sampel terkonfirmasi positif. Yakni, IK (51) alamat KTP Olat Rarang, Sumbawa.

Kemudian 8 sampel yang dikirim 17 April yang hasilnya diumumkan 19-20 April, terkonfirmasi positif atas nama AR (51) Desa Perung, Lunyuk. Kemudian AW (48) Desa Padasuka, Lunyuk, kemudian SK (52) tahun, Desa Suka Damai, Labangka, Selanjutnya S (57) Desa Labuhan Bontong, AS (30), dan HS (30). Ketiganya asal Labuhan Bontong, Tarano. Masih tersisa dua sampel lagi yang dikirim Senin 20 April lalu, yang hasilnya masih dalam proses pemeriksaan. “Terhadap kasus positif, Dikes bersama Kecamatan dan desa mulai melakukan tracing kontak terhadap pasien yang terkonformasi positif,” tandas Sekda. (arn)

Mulai Besok, Sampel Swab Pasien Covid Se-Pulau Sumbawa Diperiksa di STP Sumbawa Besar (Suara NTB) Direktur Sumbawa Technopark (STP), Dr. Arief Budi Witarto, menyatakan, uji coba pemeriksaan genetik SARS-COV-2 di STP berjalan dengan baik.

Sebanyak 30 sampel relawan (penelitian) dalam pemeriksaan ini telah diambil. Lalu, diikuti penandatanganan nota kesepahaman dengan Dinas Kesehatan NTB dan RSUP NTB. Rencananya, mulai Kamis (23/4), seluruh sampel swab pasien Covid sePulau Sumbawa akan diperiksa di STP. Tak lagi harus dikirim ke Mataram.

“Kita sedang akan tanda tangan MoU dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan Direktur RSUD NTB. Untuk pemeriksaan rujukan seluluh Pulau Sumbawa. Sehingga (sampelnya) tidak lagi dikirim ke Mataram karena untuk transportasinya lama ke Lombok. Jadi, arahannya dikirim ke Sumbawa (sampel yang dari Pulau Sumbawa) untuk diperiksa. Yang di RSUD NTB Mataram juga sudah kewalahan jumlahnya.

Jadi, kami membantu meringankan beban. Kami mengikuti arahan dari Dikes NTB. Kata Bu Kadis (Dikes NTB), Kamis ini akan dimulai (pemeriksaan),” terang Dr. Arief kepada Suara NTB, Selasa (21/4).

Sedangkan terkait bilik swab STP, segera diuji coba di Puskesmas koordinasi dengan Pemkab. ”Bilik swab versi 1

juga sudah jadi. Mau dicoba di Pusksmas sedang koordinasi dengan Pemkab. Kita maunya di kecamatan terdekat dulu,” kata Dr. Arief.

Dalam penelitian (uji coba), STP menggunakan 30 sampel, yakni sebagian dari tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 di RSMA. Sebagian lagi para relawan.

Yang jelas, hasil penelitian tidak bisa disampaikan.

Seperti diberitakan Suara NTB sebelumnya, warga yang berstatus ODP di kecamatan bisa diperiksa nantinya melalui bilik swab. Tim dari STP yang akan jemput bola ke kecamatan. Dengan membawa bilik swab untuk pemeriksaan di setiap kecamatan.

“Biliknya cuma satu. Kita yang bawa ke kecamatan. Kalau selama ini standar protokol-

Stok Pangan Dompu Aman Hingga Delapan Bulan Dompu (Suara NTB) Badan Logistik (Bulog) Bima yang membawahi Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima memiliki stok pangan yang cukup untuk delapan bulan kedepan. Bulog juga menyiapkan layanan bagi masyarakat yang hendak membeli kebutuhan sembako di gudang Bulog.

Kepala Bulog Cabang Bima, Anto Sawaludin Susanto kepada Suara NTB kemarin mengungkapkan, stok pangan yang dimiliki Bulog saat ini setara 5,3 ribu ton berat, minyak goreng 20 ribu liter, tepung terigu 3,5 ton, dan gula sebanyak 50 ton. “Stok berasnya aman sampai dengan delapan bulan kedepan,” katanya.

Stok pangan ini, kata Anto, disiapkan Bulog untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang puasa ramadhan dan dalam menghadapi pandemi Covid 19. Ketika terjadi kekurangan stok pangan di pasar, Bulog siap menyuplai dan menerima pembelian langsung oleh masyarakat ke Bulog.

“Untuk kebutuhan masyarakat jika terjadi kekurangan stok di pasar kami suplai. Masyarakat juga bisa langsung beli ke Bulog,” ungkap.

Stok beras di Bulog juga bagian dari stok cadangan beras pemerintah. Bupati/Walikota bisa mengajukan cadangan beras pemerintah ke Bulog maksimal 100 ton. “Cadangan beras pemerintah bisa juga dipakai saat

(Suara NTB/ist)

Anto Sawaludin Susanto pandemi Corona ini maksimal 100 ton,” ungkapnya.

Selain itu, Anto juga mengungkapkan, kerjasama penyerapan gabah petani melalui kelompok tani yang memiliki pengering UV bantuan Kementrian Pertanian. Untuk saat ini, Bulog bekerjasama dengan kelompok tani Sama Suku Desa Dorebara Dompu dan kelompok tani Doro Jumpa Desa Kawangko. Tapi yang baru melakukan transaksi kelompok tani Sama Ruku Desa Dorebara. Sementara kelompok tani Doro Jumpa belum mulai masa panen.

“Kita baru satu kali menyerap gabah dari kelompok tani Sama Ruku. Kita pada prinsipnya terbuka menerima langsung gabah petani selama memenuhi kualitas gabah kering,” ungkapnya. (ula)

Tuntaskan Rehab Rekon, KSB Butuh Rp4,2 Miliar Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat, mengaku masih kekurangan anggaran untuk menuntaskan penanganan rumah rusak akibat gempa bumi tahun 2018 lalu. Saat ini tercatat sekitar Rp4,2 miliar yang masih dibutuhkan pemerintah khususnya di penanganan rumah rusak ringan. Untuk itu, Pemkab berharap supaya sisa anggarannya bisa segera ditransfer sehingga tidak ada lagi kendala.

“Memang kami masih kekurangan anggaran sebesar Rp4,2 miliar untuk menyelesaikan penanganan terhadap 18.430 unit rumah rusak akibat gempa. Meski demikian, penanganan rumah tersebut sudah mencapai angka 98 persen dengan total anggaran yang diterima sebesar Rp293 miliar. Untuk itu, kami ber-

harap sisa anggaran bisa ditransfer sehingga penanganan rumah tersebut bisa segera tuntas,” ujar Wakil Bupati Fud Syaifuddin ST, saat video conference percepatan penanganan rehab rekon bersama Gubernur dan BNPB, Selasa (21/4) kemarin.

Dilaporkan, selain anggaran yang belum sepenuhnya diberikan ke daerah, saat ini tercatat ada 35 unit rumah yang bermasalah. Hal ini berdasarkan temuan dari Inspektorat BNPB sehingga dananya masih di tahan. Rumah tersebut bermasalah karena masih ada data yang ganda sehingga anggaranya bisa bisa disalurkan.

Terkait data itu, Pemkab mengaku sudah melaporkannya secara resmi ke BNPB dan hasil pengecekan di lapangan sudah tidak ada lagi masalah.

Karena pada dasarnya data ganda yang dilaporkan bermasalah ini sebenarnya terdiri dari dua orang yang tinggal di lokasi yang sama. Sehingga penanganan terhadap 35 unit rumah tersebut bisa segera tuntas dan anggarannya tidak ditahan oleh pusat.

“Khusus Untuk data yang bermasalah sudah kita laporkan secara resmi ke BNPB awal bulan Januari lalu dan tidak ada masalah. Makanya kami berharap supaya sisa anggaran bisa ditransfer segera agar penanganan rehab rekon bisa tuntas,” sebutnya.

Ditambahkannya, tentu dengan adanya masa perpanjangan waktu penanganan rehab rekon, maka KSB akan lebih fokus untuk penyelesaian SPJ dari penggunaan anggaran. Karena untuk pemban-

gunan rumah dan perbaikan rumah yang rusak sedang dan ringan sudah hampir tuntas dan tidak ada warga KSB yang masih tinggal di tenda.

Pihaknya juga akan terus melakukan verifikasi lanjutan terhadap data penerima bantuan tersebut. Hal ini dilakukan lantaran hasil audit dari Inspektorat masih ada saja data ganda yang ditemukan. Pihaknya juga optimis dalam waktu perpanjangan masa transisi tersebut penanganan rumah yang rusak bisa tuntas.

“Kami optimis dalam waktu empat bulan di masa perpanjangan tersebut semua rumah yang terdampak gempa bisa tuntas. Kami juga akan terus menggenjot penyelesaian SPJ untuk dilaporkan supaya tidak ada masalah lagi di kemudian hari,” pungkasnya. (ils)

(Suara NTB/ist)

SIAP - Contoh bilik swab STP yang siap dioperasikan di Sumbawa Technopark (STP). Mulai Kamis (23/4), seluruh sampel swab pasien Covid se-Pulau Sumbawa akan diperiksa di STP. Tak lagi harus dikirim ke Mataram. nya, dokter yang memeriksa menggunakan APD lengkap. Itu sangat merepotkan. Juga bagi masyarakat umum jadi menakutkan. Kita dapat ide dari Korea itu mereka melakukan secara masal, pakai kotak rapid, karena sederhana dan tepat

guna. Di Sumbawa Tekno Park kita bikin. Biar orang yang OTG bisa datang langsung.

Tidak perlu menggunakan APD yang lengkap. Jadi masyarakat juga tidak terlalu khawatir,” urainya lebih jauh.

Dalam sehari, STP bisa

melakukan pemeriksaan swab untuk 16 orang. Hasilnya bisa langsung diketahui keesokan harinya. Dari pemeriksaan ini, bisa diperoleh gambaran yang kongkret seberapa jauh penyebaran Covid-19 di Sumbawa. (arn)

Delapan Positif Covid-19, Desa Kananga Siaga Satu Bima (Suara NTB) Pemerintah Desa (Pemdes) Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima menetapkan desa setempat dengan status siaga satu menyusul delapan warga setempat positif Covid-19.

“Status siaga satu mulai diterapkan hari ini,” kata Kepala Desa Kananga, Firdaus S.Pd kepada Suara NTB via telepon, Selasa (21/4).

Firdaus mengaku, pihaknya menetapkan status siaga satu tersebut untuk mempersempit penyebaran virus corona serta memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Ini semua demi keamanan semua warga,” katanya.

Menurutnya penetapan status siaga satu itu, dengan memberlakukan jam malam.

Hal itu sebagai langkah dan

upaya Pemdes Kananga untuk mengantisipasi keluar masuknya warga. “Jam malam ini mulai diberlakukan pukul 21.30 wita,” katanya.

Selain itu lanjut Firdaus pihaknya akan menutup semua fasilitas umum seperti tempat ibadah (mesjid dan mushalla) dan pasar sore. Sarana publik akan ditutup sementara waktu. “Akan ditutup sementara. Tidak ada lagi kegiatan apapun sementara sampai waktu yang tidak ditentukan,” katanya.

Dengan ditetapkannya status siaga satu tersebut, Firdaus juga meminta Pemerintah Daerah dan tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 agar melakukan tes cepat (rapid test) sejumlah warga pernah berinteraksi dengan dela-

pan pasien positif Covid-19.

“Kita harapkan juga Desa Kananga tetap diperhatikan bantuan sosial selama isolasi,” harapnya.

Seperti diketahui, delapan dari 10 orang warga Kabupaten Bima yang positif Covid-19 merupakan warga Desa Kananga Kecamatan Bolo. Mereka masing-masing iniasial Ny. R (38 Tahun), Tn. I (38 tahun), Ny. IJ, ( 63 tahun), Tn. IA, (14 tahun), Tn. B (32 tahun), Tn. S, (65 tahun), Tn. S, (30 tahun) dan Tn. MS, (33 tahun).

Sedangkan dua pasien lainnya yakni Tn. AH, (28 tahun) warga Desa Bontokape Kecamatan Bolo berinisial dan Tn. A, (57 tahun) warga Desa Kore, Kecamatan Sanggar. Saat ini mereka masih menjalani isolasi khusus di RSUD Bima. (uki)

Dikes Sumbawa Sosialisasikan Aspek Ilmiah Penyebaran Covid-19 Sumbawa Besar (Suara NTB)Pemkab Sumbawa melalui Dinas Kesehatan (Dikes) memberikan pandangan dan pencerahan dari sisi ilmiah terkait cara dan potensi penyebaran Covid-19. Hal ini menyusul berkembangnya diskusi terkait penempatan karantina terpadu di salah satu hotel yang berlokasi di tengah-tengah Kota Sumbawa Besar.

Informasi ini penting disampaikan, dengan harapan tidak adanya stigma negatif terhadap pasien positif. Tentunya prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan tidak dikesampingkan. Namun bukan berarti harus mengucilkan pasien maupun keluarganya.

Tetapi perlu diberikan semangat agar cepat sembuh.

Kepala Dikes Sumbawa, Drs. H. Didi Darsani, A.Pt menyampaikan, informasi terkait potensi penyebaran Covid-19 sudah dikonsultasikan dengan dr. I. Dewa Putu Ardana, Sp.P. Dokter spesialis paru yang bertugas menangani pasien di RSUD dan RSMA, khususnya pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dipaparkan, penyebaran virus corona dapat menyebar melalui droplet atau semburan cairan halus dari hidung dan mulut ketika seseorang yang terinfeksi bersin atau batuk. Tetesan atau droplet ini dapat terhirup langsung atau menempel pada permukaan benda yang kemudian disentuh oleh orang

(Suara NTB/dok)

H. Didi Darsani lain yang sehat. Ketika orang tersebut menyentuh mata, hidung dan mulut saat itulah virus dapat terhirup ke dalam paru-paru dan berkembang biak.

Oleh karenanya, penting untuk selalu mencuci tangan pakai sabun. Karena sabun dapat menghancurkan virus yang terbuat dari lemak.

Virus corona dapat menyebar ketika seseorang yang telah terinfeksi berbicara, batuk atau bersin terlalu dekat dengan orang lain yang sehat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga jarak satu dengan yang lainnya dalam batas aman yang dianjurkan yaitu lebih dari 1 meter.

Menghindari jabat tangan ataupun bersentuhan, dan menghindari keramaian dan selalu menggunakan masker bila ke-

luar rumah. “Hingga kini belum ada bukti bahwa terjadinya penyebaran virus corona melalui udara,” terangnya.

Terkait dengan penyebaran virus corona melalui tinja, disampaikan bahwa sepanjang tinja tersebut masuk dalam septik tank maka dipastikan bahwa virus tersebut mati dalam waktu yang tidak terlalu lama. Perkiraan bahwa virus tersebut terguyur bersama air saat seseorang mandi, dapat disampaikan bahwa sabun yang digunakan untuk mandi dapat membunuh virus yang kemungkinan menempel pada badan dan anggota tubuh seseorang. “Dalam kaitannya penggunaan hotel yang berada di dalam kota, sepanjang tersedia septik tank dan sanitasi pembuangan limbahnya tidak langsung keluar langsung ke sungai, masih dapat dipertimbangkan untuk digunakan,” jelasnya.

Hal-hal lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah dari segi estetika. Di mana pemberian pelayanan oleh petugas kesehatan ketika mengantar jemput dari hotel ke rumah sakit, yang secara langsung terlihat oleh masyarakat disekitarnya. Di mana sebagian besar masyarakat kita belum lazim dengan protokol-protokol pelayanan yang diberikan. “Demikian semoga pencerahan ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk langkah-langkah selanjutnya,” harapnya. (ind/arn/*)

SUARA NTB Rabu, 22 April 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Honor GTD dan Tenaga Honorer di Lobar Belum Dibayar

Giri Menang (Suara NTB) Para Guru Tetap Daerah (GTD) di Lombok Barat (Lobar) mengeluh lantaran honor mereka belum dibayar selama tiga bulan. Akibat honor mereka belum dibayar, para tenaga honorer dan GTD ini pun sangat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di antara mereka terpaksa ada yang berutang.

Lebih-lebih dampak Corona ini, menyebabkan kondisi perekonomian semakin sulit, sehingga sangat susah mendapatkan penghasilan.

“Gaji teman-teman GTD sampai detik ini belum terbayarkan, dan mungkin apakah akibat Virus Corona Guru Honor GTD dilupakan?” tanya salah seorang GTD di wilayah Sekotong, Samurdiana pada Suara NTB, Senin (20/4).

Ia mengaku honor dari bu-

lan Januari sampai Maret belum dibayarkan. Honor yang diperoleh pun tidak besar, hanya Rp 500 ribu per bulan.

Dampak honor belum dibayar, para GTD kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara bagi GTD yang punya pekerjaan sampingan atau mata pencaharian sampingan

Selamatkan Dunia Pendidikan DUNIA pendidikan adalah salah satu bidang yang turut terancam akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dunia pendidikan ini seperti tengah berada rimba berduri. Terbilang, hampir tak satupun negara di dunia yang tak resah dengan wabah Covid 19 ini.

“Dunia pendidikan harus diselamatkan,” ungkap Sekretaris Pengurus Daerah Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lotim, Muhir, kepada Suara NTB, Senin (20/4) lalu.

Covid-19 berevolusi menjadi virus penghancur ekonomi, sosial, politik, agama dan yang lainnya. Wabah virus ini telah membawa dampak yang begitu menggurita. Covid 19 benar-benar menjadi virus mematikan seluruh sendi- sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbagai upaya negara memutus rantai penyebaran virus. salah satunya stay at home, work from home. Khusus dunia pendidikan, study from home. Bahkan, ujarnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai lembaga yang menaungi pendidikan di Indonesia, menafsirkan belajar dari rumah sebagai salah satu upaya menyelamatkan dunia pendidikan. Lamanya wabah virus ini membuat banyak sekali kebijakan pemerintah yang berubah dan terpaksa harus disesuaikan dengan kondisi.

Kemendikbud diketahui melibatkan TVRI sebagai penyelenggara belajar jarak jauh yang diberlakukan untuk semua peserta didik se Indonesia. Menurut Muhir, kebijakan tersebut merupakan langkah yang cukup strategis untuk upaya belajar dari rumah. Kebijakan tersebut perlu menjadi atensi siapapun yang peduli dengan pendidikan. Termasuk di tingkat daerah.

Kemajuan Teknologi Informatika bisa dimanfaatkan oleh guru dalam upaya mengimplementasikan kebijakan Study From Home tersebut. Saat ini terbilang sebagian besar guru dan orang tua murid memiliki akun media sosial (medsos) dan memiliki telepon pintar.

Akun-akun medsos seperti Facebook, whatsapp dan lainnya ini sangat bisa dimanfaatkan untuk mendukung implementasi belajar dari rumah. Kuncinya adalah kemauan dari para guru untuk melakukannya. Pasalnya, jika tidak dilakukan maka dunia pendidikan akan mengalami stagnansi.

Saat ini, sebagian besar guru sudah mengantongi predikat profesional. Guru profesional dituntut untuk bisa memahami perkembangan teknologi dan memanfaatkan teknologi. Belajar kelas daring ini salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi ini bisa dijadikan dasar penilaian terhadap guru.

Pemanfaatan akun Facebook misalnya sangat bisa digunakan untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar Jarak Jauh ( KBMJJ). Aplikasi facebook ini bisa melakukan siaran langsung dengan seluruh pemilik akun yang dimasukkan dalam satu grup para orang tua siswa. Untuk melakukan siaran langsung ini, guru mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Dari materi pelajaran sampai dengan alat peraga yang dibutuhkan. Tidak terkecuali smartphone dan aksesori lainnya.

Termasuk alat berupa tripod.

Guru juga bisa secara langsung akan dapat mengabsen siswanya melalui pemantauan siapa saja yang mengikuti acara siaran langsung pada facebook guru. Untuk melakukan evaluasi, dapat dilakukan dengan metode imlak.

Guru membaca soal dari tempatnya siaran langsung. Peserta didik mencatat butir soal yang akan dijawab.

Guna menghindari siswa menyontek jawaban teman lainnya, jawaban atas alat evaluasi dapat dikirim melalui akun WhatsApp guru. “Dengan demikian, antar siswa tidak dapat saling mengetahui jawaban masing masing,” demikian imbuhnya. (rus) Muhir (Suara NTB/dok)

Ujian di Ponpes Dilakukan secara Daring Giri Menang (Suara NTB) Proses belajar mengajar di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Madinah, Pelulan Kuripan Lombok Barat (Lobar), hingga ujian pondok dilakukan dengan secara dalam jaringan (daring). ‘’Wabah Corona yang menerpa semua daerah membuat pemerintah memutuskan belajar dari rumah. Pemerintah juga meminta agar pengelola ponpes memulangkan santrinya,’’ ujar Pimpinan Ponpes Nurul Madinah TGH. Subki Sasaki pada Suara NTB, Selasa (21/4).

Dikatakannya,santriyangter(Suara NTB/ist) gabungdalamgrup-grupdiangkaTGH. Subki Sasaki tan masing-masing di masa pandemiCorona,kinimenerimapengajian dan pelajaran melalui sambungan secara daring. kebijakan ini dilakukan setelah pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menginstruksikan agar semua santri dipulangkan. Atas instruksi ini, pihaknya memutuskan untuk memulangkan seluruh para santrinya.

Selain itu, pihaknya juga terus memastikan agar semua layanan pendidikan berjalan lancar walau dalam situasi sulit sekalipun. Di antara usaha yang dilakukan ialah dengan tetap mengupayakan pembelajaran daring berjalan lancar.

“Ponpes melakukan langkah langkah agar para santri bisa mendapatkan dan melanjutkan kegiatan di masa sekarang ini dengan cara KBM online,” ujarnya.

Meski diakui TGH Subki Sasaki pembelajaran daring ini tidak menghasilkan hasil paling baik sebagai sebuah pembelajaran, namun ini merupakan pilihan yang tepat diambil. “Walaupun tentu hasilnya tidak seratus persen tetapi langkah ini cukup tepat di saat sekarang ini,” ujarnya.

Ditanya kapan santri akan kembali belajar ke ponpes, dia memastikan keputusan itu masih menunggu kebijakan pemerintah.

“Sampai saat ini pemerintah belum memberikan lampu kuning di mana anak anak akan siap balik ke pondok,” urainya. (dys)

untuk sementara masih berharap.

Pihaknya juga mempertanyakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengalokasikan 50 persen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk guru honor pun masih belum jelas. Ia pun mempert-

anyakan aturan tersebut, sebab berbeda tergantung keadaan di masing-masing sekolah. Guru yang diberikan gaji dari 50 persen hanya guru yang punya NUPTK terdaftar di dapodik. Sedangkan banyak guru honor yang tidak punya NUPTK, hanya mendapat honor dari guru honor yang rela berbagi.

Berbeda dengan sekolah yang siswanya banyak dan gurunya sedikit, tidak sulit mengaturnya. Sehingga 50 persen BOS untuk honor guru honor pun bisa berjalan sesuai harapan. Namun yang paling miris,

jika siswa sedikit dan gurunya banyak, apalagi yang tidak punya NUPTK sekolah harus putar akal untuk membayar honor. Belum lagi, ada aturan terbaru sekarang operator sekolah tidak bisa dibayar dari dana BOS, sehingga membuat sekolah pusing. “Akhirnya semua sekolah harus putar otak untuk dapat peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan keadaan masing-masing sekolah,” imbuh dia.

Menanggapi keluhan GTD dan tenaga honorer ini, Kepala BPKAD Lobar H. Fauzan Husniadi mengatakan honor tena-

ga GTD belum dibayarkan, karena OPD teknis belum mengajukan ke BPKAD. Pihaknya memastikan membayar honor GTD, begitu masuk usulan dari OPD teknis.

Namun sejauh ini belum diusulkan oleh OPD, sehingga pihaknya tidak ada dasar membyari honor tersebut. Apa alasan OPD belum mengusulkan, pihaknya belum tahu kenapa belum diusulkan ke BPKAD. Sementara Kepala Dinas Dikbud Lobar H. Nasrun berharap agar GTD bersabar, karena SK GTD masih dalam proses. SK GTD ini jelas dia

perlu diperpanjang lagi tahun ini, namun masih dalam proses yang nantinya ditandatangani oleh bupati. Pihaknya sudah memproses SK tersebut, namun ada kendala, karena pemda tengah fokus menangani Covid-19. Pihaknya juga berhati-hati mengecek lagi GTD yang masuk SK, sebab ada yang sudah berhenti, mengundurkan diri, dan ada yang sudah dapat menjadi CPNS. ‘’Sehingga perlu diteliti ulang. Jumlah GTD di Lobar 1.400 lebih. Insya Alah bisa cair bulan April, bisa dipakai puasa,”jelas dia. (her)

Kepsek Harus Telaah Kemampuan Dana BOS Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengubah sejumlah aturan terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung pembelajaran selama masa pandemi virus Corona atau coronavirus disease (Covid19). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengingatkan kepala sekolah harus menelaah kemampuan dana BOS di sekolah masing-masing dalam mengakomodasi aturan tersebut.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/4)

mengatakan, perubahan itu termaktub pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang juknis penggunaan dana BOS Reguler.

Terkait hal itu, Aidy menekankan perlu ada ketentuan atau rambu-rambu pelaksanaannya secara teknis. Pihaknya tengah menyelesaikan ketentuan teknis tersebut. Secara umum, Aidy menekankan, pihak sekolah harus menghitung dan menelaah seberapa kekuatan atau jumlah dana BOS untuk dimanfaatkan sesuai aturan baru.

“Mungkin dana tidak cukup jika untuk pembelian kuo-

ta bagi siswa, maka diutamakan mungkin untuk guru, terutama guru yang belum tersertifikasi dan guru yang non ASN,” katanya.

Untuk diketahui poin perubahan itu antara lain, ketentuan harus memiliki NUPTK untuk penggunaan dana BOS bagi gaji guru honorer sementara dihapus. Namun isyarat sebelumnya tetap harus dipenuhi, antara lain guru honorer itu harus tercatat di Dapodik per Desember 2019.

Syarat lain juga tetap berlaku seperti guru honorer belum mendapatkan tunjangan profesi dan telah memenuhi beban mengajar.

Selain itu, jika sebelumnya persentase maksimal penggunaan dana BOS untuk

honorer sebesar 50 persen, di Juknis baru aturan itu tidak berlaku sehingga bisa digunakan lebih dari 50 persen. Ada juga aturan yang mengatur tentang dana BOS dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik atau peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Juga dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker atau penunjang kebersihan.

Aidy menambahkan, sekolah perlu memperhatikan pemberian gaji bagi honorer, guru honorer itu juga harus memiliki jam menga-

jar selama Covid-19.

“Guru yang diberikan honor itu, pada progres pembelajaran ada laporan kerja, jangan non ASN tapi tidak melakukan proses pengajaran apakah itu daring, semi daring atau dengan konvensional. Itu harus direkam detail oleh kepala sekolah,” ujarnya.

Di samping itu, guru Bimbingan Konseling (BK) atau guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga perlu diperhatikan pola memberikan bimbingan dan pengajaran.

“Harus lengkap dengan progres pelayanannya. Itulah yang berhak mendapatkan honor dari dana BOS,” jelas Aidy. (ron)

Nilai Kepahlawanan Kartini

Generasi Milenial Harus Miliki Semangat Pendidikan Tinggi

(Suara NTB/ist)

BANGUNAN - Rumah Sakit Pendidikan Unram siap menerima pasien Covid-19 untuk isolasi.

Tampak, kondisi bangunan Rumah Sakit Pendidikan Unram.

Rumah Sakit Unram Siap Terima Pasien Corona Mataram (Suara NTB) Dalam rangka meningkatkan peran Universitas Mataram dalam mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus penyakit Corona Virus Disease (Covid-19) di NTB, Rumah Sakit Universitas Mataram (RS Unram) terus berusaha mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasca ditetapkan menjadi laboratorium pemeriksaan spesimen Covid-19 di NTB melalui SK Menkes RI dan Penetapan sebagai Rumah Sakit Rujukan Kedua (Second Line) Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu melalui Keputusan Gubernur NTB, Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum meresmikan Ruang Isolasi Pasien Covid-19, Senin (20/4) pagi.

Dalam acara peresmian yang digelar secara daring tersebut, Prof. Husni menyampaikan saat ini laboratorium RS Unram telah memiliki alat rtPCR untuk pemeriksaan spesimen Covid-19 dan telah memulai pemeriksaan spesimen sejak hari Senin, 13 Maret 2020.

“Rumah Sakit Unram juga telah menyedia-

kan ruang isolasi bagi pasien Covid-19 yang dinyatakan positif atau Pasien Dalam Perawatan (PDP) dengan kapasitas 10 orang, dan mulai hari Senin, 20 April 2020 RS Unram siap menerima pasien Covid-19 yang dinyatakan positif atau Pasien Dalam Perawatan (PDP) untuk menjalani isolasi dan perawatan,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur RS Unram dr. Ahmad Taufik S., Sp.OT. menjelaskan selain ruang isolasi RS Unram juga akan menyiapkan Klinik khusus untuk pasien Covid-19. “Klinik khusus Pasien Covid-19 akan selesai dalam satu atau dua minggu ini, dengan adanya klinik khusus Covid-19 masyarakat menjadi tidak bingung harus memeriksakan diri kemana,” pungkasnya.

Taufik juga menerangkan jika RS Unram akan mengmbangkan menjadi kapasitas ruang isolasi 50 orang termasuk untuk 10 bed ICU. Dengan adanya alat rtPCR dan ruang isolasi pasien Covid-19 di rumah sakit, Rektor Unram berharap dapat membantu masyarakat NTB dalam mempercepat diagnosis dan penanganan pasien Covid-19, sehingga bisa memutus mata rantai penularannya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Momentum peringatan hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April harus dijadikan momentum mengenang kembali semangat juang kepahlawanan Raden Ajeng (RA) Kartini. ‘’Satu di antara nilai kepahlawanan RA Kartini yang harus diingat generasi milenial khususnya kaum perempuan ialah agar mereka senantiasa memliki tekad kuat untuk melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang paling tinggi,’’ terang Kepala Pusat Studi Gender dan Anak UIN Mataram, Tuti Harwati, Selasa (21/4).

Selain itu, menurut Tuti Harwati, semangat juang RA Kartini yang patut diteladani ialah apapun kondisi perempuan ketika waktu itu begitu sulit mengakses pendidikan, namun justru RA Kartini mendobrak kondisi tersebut.

Sebagai seorang perempuan yang lahir dalam suasana serba sulit seperti itu, RA Kartini justru menyadari bahwa satu-satunya jalan membebaskan perempuan ialah mereka harus berpendidikan. “Di situ kita bisa menarik kesimpulan pendidikan bisa membebaskan orang dari tiga hal dari membebaskan orang dari kebodohan, membebaskan dari keterbelakangan dan membebaskan dari himpitan ekonomi walaupun ukuran kaya itu relatif,” ujarnya menjelaskan bahwa tiga hal itu bisa diperoleh, karena seseorang memiliki pendidikan.

Tidak hanya itu, tambahnya, nilai penting lainnya yang bisa diambil dari per-

(Suara NTB/ist)

Tuti Harwati juangan RA Kartini ialah perjuangannya menuntut emansipasi perempuan. Dalam hal ini, perempuan harus tangguh dan mandiri. Kemandirian tidak serta merta terjadi, akan tetapi harus diasah agar bagaimana perempuan bisa belajar jadi perempuan yang tangguh.

“Generasi milenial sudah tahu siapa Kartini. Yang perlu kita stressing adalah bagaimana tekad dan perjuangan Kartini dalam memperjuangkan emansipasi perempuan,” terangnya.

“Khususnya kita generasi milenial agar jangan cepat menyerah. Kita ada di era digital, semua instan. Kita di era ini ada saja hal yang membuat kita tidak bisa mendapatkan sesuatu secara instan.

Jika kita tidak dapat, bisa membuat kita putus asa. Jangan sampai ini terjadi,” tutupnya. (dys)

Belajar di Bulan Ramadhan

Sekolah Siapkan Tadarus Al-Qur’an Daring Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan Kota Mataram memastikan pelaksanaan belajar mandiri di rumah akan diperpanjang saat memasuki bulan Ramadhan. Sekolah menyiapkan program yang mendukung kegiatan Ramadhan selama siswa di rumah. Kegiatan itu antara lain tadarus Al-Qur’an secara dalam jaringan (daring) serta menghafal ayat pendek Al-Qur’an.

Kepala SMPN 14 Mataram, Chamim Tohari mengatakan pihaknya sudah mendiskusikan kegiatan selama bulan Ramadhan jika masa belajar di rumah diperpanjang. Menurutnya, SMPN 14 Mataram tetap melaksana-

kan program Ramadhan bagi siswa walau nantinya akan dilaksanakan secara daring.

“Bagi yang beragama Islam akan ada tadarus Al-Qur’an secara daring,” ujarnya.

Chamim menjelaskan, guru nantinya akan memberikan tugas secara daring. Ia mencontohan, siswa kelas tertentu diminta membaca surat di AlQur’an. Kemudian pembacaan itu direkam dan dikirim secara daring ke guru agama masingmasing. Nantinya guru itu akan mengecek kebenaran hasil tadarus siswa. Guru akan memberikan umpan balik secara daring.

Selain itu, diharapkan siswa juga menghafal surat pendek Al-

Qur’an. Beberapa surat yang harus dikuasai kemudian dikirim kepada pihak sekolah.

Guru akan memberikan penilaian dan umpan balik. “Anak kirim hasil rekaman ke kami, kami memberikan umpan balik secara daring juga. Kalau memang harus diperpanjang, kami akan laksanakan program itu,” ujar Chamim.

Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., pada Sabtu (18/4) lalu mengatakan, belajar mandiri di rumah dan libur kegiatan belajar mengajar di sekolah akan diperpanjang. Maka, kegiatan siswa selama bulan Ramadhan dilaksanakan di rumah.

“Tampaknya kita akan perpanjang libur karena virus Corona, karena belum menunjukkan tanda-tanda yang lebih meyakinkan orang tua untuk memberikan putra dan putrinya pergi ke sekolah,” kata Fatwir.

Disdik Mataram sudah memperpanjang libur sekolah sampai dengan 27 April mendatang. Namun Disdik akan memperpanjang kembali libur sekolah karena situasi akibat wabah virus corona masih belum membaik. Nantinya pihaknya akan memberikan arahan kegiatan siswa selama bulan Ramadhan di rumah. (ron)

Chamim Tohari (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Rabu, 22 April 2020

Kosmetik Bodong Dijual Online KOSMETIK bodong dijual terang-terangan lewat media sosial. Tiga pelakunya diungkap. Mereka berjaringan dan punya wilayah edar berbeda. Yakni Cakranegara dan Ampenan, Mataram serta Batulayar, Lombok Barat. “Jenis kosmetiknya pemutih kulit. Produknya tidak punya izin edar,” ungkap Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda NTB Kompol I Gede Harimbawa, Selasa (21/4) kemarin.

Mereka yang diamankan yakni RF yang digerebek di Cakranegara Barat, Cakranegara, Mataram.

RF (Suara NTB/why) ini diduga sebagai penyuplai I Gede Harimbawa untuk HD dan LY. HD menjual di wilayah Ampenan Selatan, Ampenan, Mataram. Sementara LY yang tinggal di Batulayar, Lombok Barat punya area penjualan di Senggigi. “RF memasok barang dari Bekasi (Jawa Barat). kemudian di sini dijual online lewat Facebook. Dua orang lainnya ambil barang di dia (RF),” ucap Harimbawa.

RF memulai bisnisnya baru dua bulan lalu. Sejumlah kosmetik yang disita ada 194 macam, diantaranya krim pemutih wajah, toner pemutih kulit, pembersih wajah, dan perlengkapan kecantikan mata dan alis. Barang bukti itu kemudian diuji di laboratorium BBPOM Mataram. “Kandungannya tidak sesuai.

Ada juga bahan berbahaya. Efeknya ke kesehatan,” jelasnya.

Tiga orang pelaku itu masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Penyidik masih memerlukan keterangan ahli dari BBPOM untuk melengkapi berkas penyidikan. Namun, indikasi pidananya sudah ditemukan. “Belum ditetapkan tersangka,” kata Harimbawa. Pelanggaran pidana yang diusut antara lain pasal 197 juncto pasal 106 ayat 1 UU RI No36/2009 tentang Kesehatan dan atau pasal 62 dan pasal 8 ayat 1 UU RI No8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. (why)

POLHUKAM

Halaman 7

Pilkada Serentak, Hanura Tinggal Terbitkan SK Dukungan Mataram (Suara NTB) – Partai Hanura NTB memastikan sudah menuntaskan seluruh proses tahapan penjaringan bakal calon kepala daerah yang akan mereka dukung dan usung di Pilkada serentak yang akan digelar di tujuh daerah di NTB. Hal itu disampaikan Ketua DPD Partai Hanura NTB, Samsul Rijal. Dia menyatakan, DPP Partai Hanura tinggal menerbitkan SK rekomendasi dukungan final siapa pasangan balon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada di NTB. “Tinggal tunggu terbit SK rekom dukungan final dari DPP,” katanya saat dikonfirmasi Selasa (21/4) kemarin. Penyerahan hasil survei kandidat dari lembaga survei yang ditunjuk melakukan survei jadi tahapan terakhir penjaringan balon di internal Partai Hanura.

Para kandidat pun sudah mengikuti tahapan uji kelaya-

kan dan kepatutan di DPP. Dari hasil uji kelayakan dan kepatutan itu jadi salah satu parameter dan acuan dari DPP dalam menentukan siapa kandidat diberikan SK dukungan. “Jadi semua tahapan penjaringan sudah tuntas,” terangnya.

Hanura sedianya akan menyerahkan SK dukungan itu pada bukan April ini. Namun karena

terkendala virus covid-19 tersebut, membuat DPP menunda penerbitan SK rekomendasi dukungan final tersebut. Selain itu penundaan pemberian SK dukungan itu juga mengikuti keputusan penundaan Pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Walau demikian dia memperkirakan DPP Partai Hanura kemungkinan akan mener-

bitkan SK rekomendasi dukungan final pada Mei mendatang.

“Kita harapkan Mei, DPP sudah terbit SK dukungan,” imbuhnya.

Dia menambahkan, DPP juga sudah memastikan kandidat balon kepala daerah yang akan diberikan SK dukungan sudah mengantongi komitmen dan kesepakatan koalisi parpol lain sebagai mitra koalisi Hanura di Pilkada.

Dengan begitu, dipastikan SK dukungan diterbitkan oleh DPP tidak mubazir. Karena Hanura tidak bisa mengusung pasangan sendiri. Sehingga harus ada parpol mitra koalisi. “Itu juga jadi pertimbangan DPP dalam menerbitkan SK

dukungan,” jelasnya.

Misalnya, untuk Pilkada kota Mataram, Partai Hanura sudah ada komitmen empat parpol koalisi untuk mendukung dan mengusung paket Makmur - Ahda yakni Hanura, Gerindra, PKB dan PKPI. Total raihan 9 kursi. Sudah memenuhi syarat minimal untuk usung paket paslon di Pilkada.

Adapun balon kepala daerah lainnya yang diajukan ke DPP yakni Pilkada Loteng diajukan paket Dwi - Normal, Pilkada Sumbawa diusulkan paket Haji Mo - Novi, Pilkada Dompu paket Nasrudin - Ruslan dan Pilkada Bima paket IDP - Dahlan. (ndi)

PPP NTB Siapkan Skenario Wawancara Virtual Balon Kepala Daerah Mataram (Suara NTB) – Proses penjaringan tiga besar kandidat pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tujuh daerah Kabupaten/ Kota di NTB sudah dituntaskan oleh masing-masing DPC PPP. Hasil penjaringan itu juga sudah diserahkan ke DPW PPP NTB untuk diteruskan ke DPP untuk proses selanjutnya.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri yang dikonfirmasi Selasa (21/4) kemarin di DPRD NTB. Disampaikan Akri, (Suara NTB/dok) meskipun hasil penjarinMuhammad Akri gan sudah di DPW, akan tetapi belum bisa dilanjutkan prosesnya lantaran situasi yang tidak dimungkinkan lantaran terdampak Covid-19.

“Semua DPC sudah mengirimkan tiga besar hasil penjaringannya ke DPW. Tapi kita belum bisa memanggil para calon itu untuk melanjutkan proses, karena kita semua tahu kegiatan banyak yang tidak bisa dilaksanakan akibat dampak Covid-19 ini,” jelas Akri.

Disampaikan Akri bahwa awalnya DPW PPP NTB sudah mengirimkan nama-nama balon tersebut ke DPP untuk dilakukan fit and propertest. Akan tetapi dikembalikan lagi ke DPW karena sekali lagi terhalang oleh dampak Covid-19 ini.

“Ya dikembalikan lagi oleh DPP karena memang kemarin kan pilkada juga diputuskan ditunda. Nanti akan dijadwalkan ulang lagi disesuaikan dengan tahapan Pilkada,” katanya.

Selain akan disesuaikan dengan tahapan Pilkada yang ditunda. Pihaknya juga tetap akan memperhatikan perkembangan wabah covid-19. Jika penanganannya bisa selesai dalam beberapa bulan ke depan, maka proses bisa langsung dilanjutkan. Namun tidak, maka PPP akan merancang skenario proses penjaringan calon sesuai dengan standar protokol Covid-19.

“Kalau penanganan Covid-19 ini kira-kira masih akan berlangsung lama, maka kita akan siapkan proses fit and propertest sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19. Sekitar Bulan Juni DPP akan melakukan proses wawancara calon lewat teleconference,” katanya. Ketika diminta menyebutkan nama-nama yang lolos masuk tiga besar dari hasil penjaringan yang sudah dilakukan oleh masing-masing DPC itu. Akri menolak untuk mengungkapkannya. (ndi)

Riwayat Kontak Minim Anggota Polda NTB Positif Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menelusuri riwayat kontak lima anggotanya yang terkonfirmasi positif Covid-19. Mereka belum sempat berinteraksi fisik dengan keluarga dan kolega sepulang dari Sukabumi, Jawa Barat. sehingga sementara disimpulkan minim potensi penyebaran.

“Klasternya di Sukabumi kan besar itu. Makanya begitu pulang mereka langsung kita isolasi. Belum sempat ketemu siapa-siapa karena memang tidak boleh,” ungkap Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, Selasa (21/4) kemarin. Proses pemulangannya pun menurutnya sudah ketat dan standar penanganan pasien Covid-19. Walaupun saat itu, sekira 30 Maret, mereka yang pulang belum menjalani serangkaian tes medis.

“Dijemput saja itu satu bus isinya hanya tujuh orang.

Begitu di Belanting (SPN Polda NTB), langsung masuk ke barak. Tidak ada komunikasi. Tidak ketemu keluarga,” bebernya. Tahapan awal, para peserta Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) itu menjalani rapid test.

Kemudian diambil swab. Belakangan, pada Sabtu lalu empat orang tambahan positif. Tiga hari sebelumnya satu hasil tes menunjukkan hasil positif terjangkit Covid-19.

“Kondisinya baik. Mereka kayak kita-kita ini. Kelihatannya sehat. Tidak ada gejala. Tapi begitu dites positif.

Sekarang masih di ruang isolasi RS Bhayangkara,” sebut Artanto. Sebanyak 13 siswa Setukpa itu kini harus mengikuti kelas jarak jauh untuk menyelesaikan program pendidikannya. Mereka dipulangkan karena munculnya penyebaran Covid-19 klaster Sukabumi tersebut.

Artanto mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan langkah pencegahan penyebaran virus Corona.

Diantarannya, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir sekurangnya 20 detik, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan menjaga jarak aman, menerapkan etiket batuk dan bersin, dan tinggal di rumah. (why)

(Suara NTB/why)

SAKSI - Direktur PT Tripat Poniman (kanan duduk membelakangi) hadir sebagai saksi dalam sidang perkara korupsi penyertaan modal dan ganti rugi bangunan PT Tripat pada pengelolaan LCC, Selasa (21/4).

Hakim Minta Jaksa Bongkar Tuntas Kasus LCC Mataram (Suara NTB) – Bisnis perusahaan daerah Lombok Barat PT Tripat sarat permainan. Kerjasama operasional (KSO) Lombok City Center (LCC) dengan PT Blis Pembangunan Sejahtera (BPS) penuh intrik. Kerjasama operasional itu hanya jadi jalan menjadikan aset PT Tripat sebagai bancakan. Ada indikasi korupsi lebih besar dari hanya sekadar penyertaan modal dan ganti rugi bangunan Dinas Pertanian Lombok Barat.

Terdakwa mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopandi menjalani sidang lanjutan, Selasa (21/4) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Bersama

dengan terdakwa mantan Manajer Keuangan PT Tripat Abdurrazak dalam perkara korupsi ganti gedung dan penyertaan modal pengelolaan LCC. Ketua majelis hakim Sri Sulastri sampai jengah saat memeriksa saksi Direktur PT Tripat, Poniman. Poniman menjelaskan PT Tripat mempunyai dua sertifikat lahan yang luas total 8,4 hektare.

Sebagiannya, 4,8 hektare dalam penguasaan PT Bliss dan digadaikan.

“Ini tanah negara tapi PT Bliss yang agunkan. Permainan apa ini? tapi yang didakwa jaksa kok cuma gedung sama modal. Bongkar-bongkaran saja. Bongkar yang lain juga

Tangani Dampak Virus Corona

Pak Jaksa,” ujarnya geram sambil menengok jaksa penuntut umum, Hasan Basri. Sertifikat itu, kata Poniman, diagunkan PT Bliss di Bank Sinarmas Cabang Jakarta. Tapi, Poniman mengaku tidak tahu berapa duit yang didapat PT Bliss dari menggadaikan sertifikat lahan milik PT Tripat itu, yang notabene perusahaan daerah.

Dari taksiran appraisal, lahan yang sertifikatnya diagunkan itu nilainya Rp19 miliar.

BPKP mencermati ada yang tidak beres dengan klausul kontrak kerjasama operasional yang dibuat tahun 2013 tersebut. yang mana pihak ketiga boleh mengagunkan sertifikat lahan. Upaya untuk mengubah klausul ditolak PT Bliss. “Terakhir setelah BPKP

itu kita sampaikan (ke PT Bliss). Ada masuk surat penolakan. Kata PT Bliss (kerjasama operasional) tidak perlu di-adendum,” terangnya.

Lahan itu yang disetorkan PT Tripat sebagai modal kerjasama pembangunan mal LCC. Sementara PT Bliss sebagai operatornya. Mal di Jalan Raya Narmada, Lombok Barat itu kolaps dan tutup tahun 2018 lalu. “Selama kerjasama, dari LCC itu belum ada serahkan dividen ke kita. PT Tripat tidak ikut campur dalam usaha. PT Bliss yang mengoperasikan itu. Kita hanya tunggu dividen,” ujar Poniman.

Poniman yang merupakan mantan Asisten II Perekonomian Setda Lombok Barat ini ditunjuk menggantikan Azril pada 2017 lalu. Transisi itu ter-

jadi di tengah upaya tindaklanjut temuan BPKP. Yang mana menyebutkan indikasi kerugian negara Rp356 juta dari pengelolaan keuangan PT Tripat. “Sudah ada pengembalian dari Azril Rp100 juta. dari Razak Rp10 juta, dan pelunasan piutang lain Rp27 juta,” sebut Poniman.

Menanggapi kesaksian itu, Azril bersikeras bahwa dia sudah melunasi kewajiban sebesar Rp175 juta. Rp100 juta tranfer rekening. Sisanya disetor ke Razak. Rp75 juta itu kemudian dipakai Razak untuk membayar gaji pegawai.

“Kalau ngomong-ngomong saja saya tidak percaya. Tunjukkan bukti pembukuannya,” jawab Sri Sulastri. Sidang kemudian ditunda untuk dilanjutkan Senin pekan depan. (why)

Polda NTB Bhakti Renovasi Rumdis Ketua Sosial Skala Besar Mataram (Suara NTB) – Ukuran skala besar bukan cuma untuk patroli. Begitu juga untuk kegiatan antisipasi dampak sosial akibat pandemi virus corona. Polda NTB menerjunkan sekurangnya 250 personel untuk menggedor rumah warga. Pembagian sembako skala besar dipimpin langsung Kapolda NTB Irjen Pol Tomsi Tohir, Selasa (21/4) kemarin. sebanyak 5.000 paket sembako dan 5.000 lembar masker dibagikan ke masyarakat.

“Ini sumber anggarannya dari anggota. Tidak ada yang lain.

Betul-betul wujud peduli dan ibadah,” ungkap Tomsi di selasela membagikan bingkisan paket sembako di salah satu rumah warga kurang mampu di Tanjungkarang, Ampenan, Mataram. Tomsi mengatakan, pembagian sembako serentak di seluruh Indonesia. Mulai dari tingkat Polsek, Polres, sampai Polda. Pembagian itu menanggapi kondisi sosial ekonomi warga yang terdampak tidak langsung pandemi virus Corona.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto menambahkan, lima ribu paket sembako dan masker tersebut dibagikan serentak di lima ti-

tik. “Ditujukan kepada masyarakat tidak mampu, pekerja tidak tetap, keluarga Polri terdampak Covid-19, dan purnawirawan,” imbuhnya. Titik penyalurannya meliputi Kota Mataram di Lingkungan Batudawa, Bangsal, Tanjung Karang, dan Bagek Kembar di Kecamatan Sekarbela.

Lingkungan Seruni di Kecamatan Ampenan, Lingkungan Dasan Agung dan Monjok di Kecamatan Selaparang.

Kemudian Lingkungan Cakranegara di Kecamatan Cakranegara, Sandubaya, Selagalas di Kecamatan Sandubaya; kemudian Narmada dan Gunungsari di Lombok Barat. “Diharapkan bantuan ini dapat bermanfaat.

Bagi yang bekerja harian pembatasan sosial sangat memengaruhi kehidupan mereka. Ini bentuk saling membantu,” kata Artanto.

Dalam penyalurannya pun harus tetap dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 seperti penjarakan fisik, dan tidak memicu kerumunan. “Makanya dikerahkan 250 personel untuk membagi door to door untuk menghindari kerumunan massa,” pungkasnya. (why)

DPRD NTB Dibatalkan

Mataram (Suara NTB) – Untuk memaksimalkan penanganan Covid-19 di Provinsi NTB. DPRD NTB memberikan dukungan penuh kepada Pemprov untuk mengambil kebijakan strategis, terutama dalam menyisir anggaran program yang dinilai tak terlalu urgen untuk dialihkan ke program penanggulangan wabah Covid-19 itu.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda. Bahkan bentuk keseriusan para wakil rakyat melawan wabah Covid-19, sejumlah anggaran program yang ada di sekretariat dewan dialihkan untuk penanganan Covid-19. Salah satunya yakni membatalkan rencana renovasi rumah dinas Ketua DPRD NTB, senilai Rp 4 miliar.

“Seluruh belanja modal yang ada di Sekretariat dewan ini digeser untuk penanganan Covid-19.

Proyek-proyek tidak ada, baik itu rumah dinas dialihkan, mungkin hanya ren-

ovasi ringan saja,” ujar Isvie kepada Suara NTB, Selasa (21/4) kemarin.

Lebih lanjut dijelaskan secara teknis oleh Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad bahwa semua kegiatan fisik yang ada di DPRD NTB dialihkan ke penanganan Covid-19. Baik untuk kegiatan renovasi Rumdis pimpinan dan juga renovasi gedung DPRD. “Kegiatan fisik di DPRD sudah sangat berkurang, hanya pemeliharaan saja, renovasi rumah dinas dan renovasi gedung DPRD, itu semua kita alihkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19,” jelas Mahdi.

Diketahui total anggaran yang dapat disisir di lingkungan sekretariat dewan untuk dialihkan ke program penanggulangan covid-19 sebesar Rp 10 miliar. Beberapa program yang dirasionalisasi adalah penundaan renovasi rumah dinas Ketua DPRD, renovasi gedung DPRD, pembatalan rencana kunjungan kerja ke luar negeri dan juga perjalanan ke

luar daerah ikut dipangkas.

“Karena melihat keadaan dan situsi daerah kita sedang membutuhkan anggaran besar. Sehingga pimpinan melihat bahwa, rumah dinas masih bisa ditunda dulu renovasinya.

Hanya melakukan renovasi ringan saja dulu, cat tembok dan tambal genteng yang bocor,” katanya.

Hasil rasionalisasi anggaran Rp10 miliar itu nantinya akan dibelanjakan langsung oleh Sekretariat DPRD NTB, dalam bentuk pengadaan paket sembako yang akan disalurkan ke masyarakat terdampak Covid-19. Teknis Penyalurannya nanti akan dilakukan oleh pihak DPRD sendiri.

“Anggota nanti yang akan menyalurkannya, melalui kegiatan sosial, dalam rangka sosialisasi dan pemberian bantuan.

Selama ini kan anggota memberikan bantuan secara sepontanitas, tapi besok melalui program yang ada di DPRD,” jelasnya. (ndi)

SUARA NTB

Rabu, 22 April 2020

Halaman 8

Penyebaran Covid-19

Pengawasan di Pelabuhan Perlu Diperketat

Mataram (Suara NTB) Puncak penyebaran virus corona diprediksi bulan Mei mendatang. Pemerintah perlu memperketat pengawasan dipintu masuk pelabuhan udara (bandara) maupun pelabuhan laut. Penumpang memiliki gejala agar segera ditangani.

(Suara NTB/her)

BANTUAN APD - Ketua PMI Lobar, H. Fauzan Khalid menyerahkan bantuan APD kepada RSUD dan Puskesmas, Selasa (21/4).

PMI Lobar Sumbang APD kepada Puskesmas Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H.Fauzan Khalid yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Lombok Barat menyerahkan 100 Alat Pelindung Diri (APD) kepada delapan Puskesmas dan dua rumah sakit yang ada di Lobar. Pemberian ini sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis dalam menangani pasien yang terjangkit Covid-19.

“APD ini kita harapkan mampu menjaga tenaga medis yang ada di Puskesmas-puskesmas dan Rumah Sakit agar terhindar dari transmisi virus corona atau covid-19 dari pasien, sehingga bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” kata Ketua PMI Lobar, H. Fauzan Khalid di aula kantor Camat Lingsar, Selasa, (21/4). Ia menyampaikan beberapa hal dalam menyikapi penyebaran wabah covid-19 di Lobar, saat ini masyarakat yang sudah positif terjangkit sebanyak 10 orang dan sedang menunggu hasil tes swab sebanyak 31 orang yang sebelumnya juga telah melakukan rapid test.

Saat ini pasien sedang menjalankan proses karantina di Sanggar Mutu Belajar yang ada di Kecamatan Gerung. “Saya berpikir apabila setengah dari 31 orang tadi positif terjangkit, bayangkan bagaimana susahnya tim medis kita. Karena semua orang yang telah melakukan kontak dari orang yang positif tadi, semuanya kita rapid test yang biayanya cukup besar. Dan itu belum kita bicarakan dampak perekonomian dan fasilitas dan tenaga medisnya,” katanya.

Ia juga memohon maaf apabila pemerintah kewalahan menanganinya jika masyarakat tidak ikut berperan mengikuti arahan pemerintah. “Kita beragama harus berilmu, bukan memakai perasaan saja, sehingga kita harus mengikuti ulama yang berilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu Sekretaris PMI Lobar, Ahmad Mustarudin mengatakan, melihat keprihatinan beberapa petugas medis saat turun ke lapangan saat menjemput masyarakat yang terpapar dan begitu juga tingginya aktivitas mereka di Puskesmas dan rumah sakit, harus diatrensi. PMI bagian tugasnya, kata Mustarudin, adalah untuk membantu pemerintah dalam bidang kemanusiaan, tentu harus juga mengambil bagian dan peran bagaimana membantu masyarakat dan petugas medis.

Dia menambahkan untuk stok pasokan darah di PMI Lobar sekitar 3.000 kantong lebih dan sejak penyebaran covid-19 menjadi 1.000 kantong, sehingga kalau dipresentasekan hampir 60 persen penurunannya. Sedangkan permintaan untuk darah itu tinggi, apalagi selain covid-19 beberapa masyarakat mengalami DBD seperti Lobar, Mataram dan kemarin yang tinggi kasus DBD itu Lombok Tengah sehingga permintaan darah tinggi dan harus terpenuhi permintaannya.

Untuk mengatasi hal itu, PMI Lobar bekerja dengan cara menerima pelayanan jemput bola melayani donor di kantorkantor dan melayani donor darah dengan mendatangi rumah pendonor. Ini dilakukan guna meningkatkan kembali stok darah karena saat ini sudah mulai berkurang untuk persediaan darah per hari. “Kami di PMI Lombok Barat menggunakan standar protokol pencegahan covid-19 yang sangat ketat. Jadi setiap yang mendonor dan yang melaksanakan donor di instansi kami terapkan protokol yang super ketat untuk memastikan yang donor aman dan petugas kami aman dan darah yang di ambil juga aman,” katanya.

Di tempat yang sama, Direktur RSAM Narmada, dr. Aan Suryanatha mengucapkan terima kasih kepada PMI telah membantu berupa APD dan peduli dalam upaya-upaya bersama di dalam penanganan kasus covid-19 di masyarakat.

“Misalnya kita di RSAM tidak mungkin bisa lepas dari namanya APD dan berbagai sumber sudah memberikan bantuan juga untuk menunjukkan kepedulian dari berbagai lembaga. Dan kita juga menyiapkan anggaran dalam rangka pemenuhan APD di RSAM,” tuturnya. (her)

1.520 Rumah Korban Gempa di Loteng Segera Direhab

Praya (Suara NTB) Masa rehab rekon rumah rusak terdampak gempa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal diperpanjang hingga empat bulan kedepan. Dengan sisa rumah rusak yang harus ditangani sebanyak 1.520 rumah lagi. Demikian diungkapkan Dandim 1620/WB Loteng, Letkol CZI Prastiwanto kepada Suara NTB, Selasa (21/4).

Ditemui di kantor Bupati Loteng usai telekonferensi, Prastiwanto mengatakan total rumah rusak terdampak gempa tahun 2018 lalu tercatat sebanyak 24.218 unit. Dengan rincian 4.483 rumah rusak berat, 3.096 rusak sedang dan 16.639 rumah rusak ringan. Dengan jumlah rumah yang sudah ditangani hingga bulan April ini sebanyak 22.534 rumah.

“Itu artinya masih ada sisa 1.520 rumah lagi yang masih belum selesai dikerjakan. Inilah yang akan menjadi fokus pekerjaan selama masa perpanjanan waktu rehab rekon selama empat bulan kedepan,” terangnya.

Dari data rumah yang belum selesai dikerjakannya tersebut, 359 rumah di antaranya yang rusak berat. Sementara yang rusak sedang dan ringan masing-masing 61 unit serta 1.100 unit. Tapi secara umum semua rumah tersebut saat ini tengah dalam proses pengerjaan. Anggaran perbaikanya pun sudah disalurkan 100 persen ke semua rekening kelompok masyarakat (pokmas). “Jadi kalau soal anggaran sudah disalurkan seluruhnya. Tinggal menunggu proses pengerjaan saja,” imbuhnya.

Guna membantu mempercepat penanganan rumah rusak yang masih tersisa tersebut, masa tugas pasukan Yonzipur18/Denpasar serta Yonzipur-3/Siliwangi bakal diperpanjang.

Di mana tugasnya nantinya tidak hanya membantu penyelesaian pembangunan rumah rusak berat. Tetapi juga yang rusak ringan serta rusak sedang.

“Personil Yozipur ini masa tugasnya sebenarnya sudah selesai per 31 Maret kemarin. Tapi karena masih dibutuhkan, maka tugasnya akan diperpanjang,” tandasnya.

Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Murdi, AP.M.Si, mengatakan keberadaan personel Yonzipur sangat membantu dalam mempercepat proses penyelesaian rehab rekon rumah rusak terdampak gempa di daerah ini. Mengingat, kebutuhan akan tukang cukup banyak. Sementara tenaga yang tersedia terbatas. Sehingga bantuan dari perzonel Yonszipur ini sangat dibutuhkan.

Ia menjelaskan, selama empat bulan kedepan sudah ditetapkan sebagai masa transisi darurat ke pemulihan.

Dan, akan diupayakan semaksimal mungkin unuk menuntaskan sisa rumah yang belum selesai dikerjakan. “Kita optimis, dengan waktu yang diberikan bisa menyelesaikan sisa rumah yang belum selesai dikerjakan ini. Bahkan mungkin bisa jadi sebelum empat bulan, semua rumah sudah selesai dikerjakan,” timpalnya. (kir)

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra menyampaikan, pengecekan kesehatan 100 lebih warga yang memiliki riwayat perjalanan ke Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan telah selesai. Hasil swab laboratorium Universitas Mataram, dari 50 sampel keluar hanya 5 orang positif terinfeksi virus corona. Dia memprediksi dari keseluruhan klaster Gowa hanya 10 persen yang akan terinfeksi. “Walaupun bertambah tidak apa.

Kuncinya (penanganannya, red) kan sudah kita tahu,” katanya ditemui, Selasa (21/4).

Klaster Gowa akan menjadi fenomena gunung es. Sebab, kabupaten/kota lainnya memiliki kesulitan mengumpulkan mereka.

Herman bersyukur klaster Gowa kooperatif dan hampir 100 persen sudah ke rumah sakit untuk dilakukan swab.

“Hitung – hitungkan kita anggaplah dari 100 orang itu.

Paling tidak 15 orang positif.

Iya, tidak apa – apa. Kuncinya sudah kita tahu,” pungkasnya.

Perlu waspadai saat ini ad-

alah, bulan Mei merupakan puncak penyebaran. Pasalnya, arus mudik akan meningkat. Tim gugus tugas harus menghadang di pintu masuk bandara maupun pelabuhan. Pemeriksaan tidak lagi menggunakan thermo scanner. Alat ini dinilai tidak akurat. “Kita harapkan gugus tugas berkoordinasi dengan kabupaten/kota,” harapnya.

Herman khawatir Kota Mataram sudah mengunci tiga klaster yang membawa wabah.

Justru, pintu masuk di bandara maupun pelabuhan longgar.

“Kita sudah capek kunci di

dalam, tapi dari luar masuk.

Sama artinya bohong,” ucapnya.

Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 Kota Mataram, H. Ahyar Abduh juga menegaskan, kedatangan warga yang pulang mudik dari luar daerah perlu diantisipasi. Pengawasan harus diefektifkan lagi di pintu penjagaan masuk di bandara maupun pelabuhan. Masyarakat yang masuk ke Kota Mataram harus tercatat. “Saya melihat data kedatangan dari luar daerah sangat tinggi,” ucapnya.

Sejauh ini, penularan corona berputar di tiga klaster tersebut. Dia tidak mau kecolongan penularan datang dari daerah lain, sehingga perlu diketahui kon-

disi pemudik datang. Jika ditemukan gejala apakah reaktif atau non reaktif t e t a p harus mengikuti prosedur penanganan Covid19. (cem)

H. Lalu Herman Mahaputra (Suara NTB/cem)

Dinilai Minim, Pelibatan IKM Lokal dalam Pengadaan Masker di Lobar

(Suara NTB/yon)

CEK STOK – Kepala Sub Divre Bulog Lotim, Harisun sedang mengecek stok beras yang siap didistribusikan dalam program JPS Gemilang untuk masyarakat Lotim, Selasa (21/4).

Bulog Pastikan Sembako Siap, Pendistribusian JPS Gemilang di Lotim Ditunda Selong (Suara NTB) Paket Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang pemprov NTB semula dijadwalkan didistribusikan ke Kabupaten Lotim, Rabu (22/4) hari ini. Terutama pendistribusian berupa beras dan telur dengan suplayer Badan Urusan Logistik (Bulog).

Hanya saja, Pemda Lotim melakukan penundaan mengingat terjadinya perubahan data penerima.

Kepala Sub Divre Bulog Lotim, Harisun mengatakan, sebagai salah satu suplyer JPS Gemilang, khususnya dua komoditi yang diserahkan ke Bulog yakni beras dan telur yang saat ini siap untuk distribusikan. Pihaknya pun berharap pendistribusian lebih awal dilakukan dari tanggal 22 April yang sudah ditetapkan untuk Lotim. Langkah itu untuk menghindari adanya keterlambatan mengingat paket sembako yang distribusikan cukup banyak.

“Pendistribusiannya menunggu dari pihak Dinsos supaya tidak ada kekeliruan,’’ terangnya.

Harisun menambahkan, saat ini paket sembako berupa beras yang sudah tersedia sebanyak 287 ton dengan masing-masing masyarakat menerima 10 kg dan telur sebanyak 576.400 butir. Pendistribusian ke masyarakat, katanya, dilakukan oleh anak perusahaan JPL sekaligus sarana angkutan yang akan melakukan pendistribusan.

Dari informasi yang diterimanya, Harisun mengungkapkan bahwa pendistribusian langsung dilakukan ke desa. Disinggung terkait penyatuan item atau paket sembako yang lain, diakuinya belum diketahui persis. Apakah disatukan di desa atau

tidak masih belum diketahuinya secara teknis. “Terpenting SPK-nya Bulog yakni telur dan beras 100 persen sudah siap dan kita distribusikan ke desa.

Untuk beras kualitas premium,”jelasnya.

Diketahui, paket bantuan sembako JPS Gemilang ini, berisi sembilan produk atau komoditi lokal senila Rp250 ribu per KK. Di antaranya, dalam satu paket sembako tersebut berupa beras 10 kg, minyak goreng 1 liter, telur 20 butir, susu, masker non medis 3 buah, sabun lokal antiseptik dan minyak kayu putih atau minyak cengkeh. Adapun data penerima bantuan ini sepenuhnya berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dikirim oleh pemerintah kabupaten melalui kecamatan.

Pantauan Suara NTB di Gudang Bulog Lotim, puluhan pekerja tengah aktif melakukan pengemasan terhadap paket sembako berupa beras. Mulai dari pengisian karung untuk 10 kg beras, penimbangan hingga persiapan pengangkutan. Pihak Bulog menjamin beras yang didapatkan oleh masyarakat tidak kurang tidak lebih dari 10 Kg. Untuk Lotim berdasarkan data yang dipegang oleh Bulog, paket sembako ini akan dibagikan ke 28 ribu dari 700 KK di Kabupaten Lotim. “Untuk pendistribusian ini, koordinasi dengan PT. GNE dan Dinsos,” sebutnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lotim, H. Ahmat, mengakui adanya penundaan pendistribusian JPS Gemilang di Kabupaten Lotim. Sementara untuk barang sudah siap terutama di Bulog berupa beras dan telur. “Kami tunda karena dari provinsi ada perubahan data. Jadi kita perbaiki datanya supaya tidak terjadi kegaduhan nanti,” terangnya. (yon)

Penyiapan Rumah Karantina

Tindak Tegas Oknum yang Menolak Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memastikan rencana penyiapan rumah karantina atau rumah istirahat di masing-masing kecamatan tetap berjalan, kendati muncul penolakan dari sejumlah oknum masyarakat.

Bahkan, pemerintah daerah tidak akan segan-segan menindak tegas oknum-oknum masyarakat yang menolak rencana tersebut.

“Ini semua kan demi kebaikan kita bersama. Jadi kalau sampai ada yang menolak, oknum masyarakatnya kita tindak tegas.

Karena itu sama saja dengan menghalang-halangi upaya penanggulangan bencana covid-19,” terang Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Murdi, AP.M.Si., kepada Suara NTB, Selasa (21/4).

Murdi menjelaskan, penyiapan rumah karantina atau lebih tepatnya rumah istirahat di masingmasing kecamatan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan potensi penyebaran virus corona di daerah ini. Hal itu untuk masyarakat di daerah ini yang cenderung acuh dengan instruksi pemerintah supaya melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Terutama bagi masyarakat yang baru datang dari luar daerah ataupun luar negeri.

“Jadi rumah istirahat ini diperuntukkan bagi warga Loteng yang baru pulang dari luar daerah atau luar negeri. Bukan bagi mereka yang sakit terpapar virus corona.

Karena kalau yang sakit, penanganan tetap di rumah sakit, bukannya di rumah karantina atau rumah istirahat,” terangnya.

Keberadaan rumah istirahat tersebut penting untuk membantu memutus mata rantai penyebaran virus corona. Di mana warga yang baru datang dari luar daerah, terutama lagi luar negeri ditampung sementara selama 14 hari di rumah istirahat tersebut. Se-

telah dinyatakan sehat dan beban dari terpapar virus corona, barulah diperkenankan pulang.

Sehingga keluarga ataupun masyarakat asal warga tersebut bisa merasa aman dan nyaman.

“Kalau tidak dengan cara itu, merekayangbarupulangdibiarkanlangsung ke rumahnya dan ternyata membawa virus corona yang kena masalah keluarga dan masyarakat sekitarnya. Ujung-ujungan pemerintah juga yang susah,” ujarnya.

Diakuinya, aksi penolakan wajar muncul karena masyarakat belum paham maksud dari keberadaan rumah istirahat tersebut. Sehingga penting bagi seluruh elemen masyarakat di daerah ini untuk membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Supaya masyarakat sadar bahwa keberadaan rumah istirahat di masing-masing kecamatan yang rencananya di gedung SMP, itu juga demi kepentingan masyarakat banyak.

Justru kalau tidak disiapkan rumah istirahat tersebut, maka warga yang baru datang dari luar daerah ataupun luar negeri menjadi sulit diawasi dan dikontrol.

Sehingga bisa memicu potensi penyebaran virus corona ditengah masyatakat. Tapi kalau dengan pola rumah istirahat, pengawasan

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR. 4977 CT NOKA/NOSIN : MHIJFW117HK946636/ J F W 1 E 1 9 6 0 7 4 2 AN.QURRATUN AINI HLG DSKTR KOTA MATARAM

HILANG SERTIPIKAT HLG SERTIPIKAT TANAH DAN RUMAH AN.HARDI SERTIPIKAT HAK MILIK NO.443 SELUAS 120M2 ALAMAT JL.ASAHAN l/4 PERUMNAS TANJUNG KARANG PERMAI

bisa lebih mudah. Kalaupun kemudian ada yang terjangkit covid19, bisa lebih cepat ditangani. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Warga Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan komitmen dan keseriusan pemda dalam melibatkan pelaku industry kecil menengah (IKM) dalam hal ini penjahit lokal untuk pengadaan masker.

Pasalnya, pengadaan masker oleh OPD justru mengambil produk luar daerah. Padahal banyak IKM di wilayah Lobar yang membuat masker namun minim dilibatkan atau diserap oleh OPD. Warga sekaligus ketua KNPI kecamatan Batulayar, Zulfan menerangkan wacana pemberdayaan UMKM dan IKM dinilai masih sekadar wacana pemanis bagi pelaku usaha kecil di tengah wabah Corona. Padahal kata dia, di tengah persoalanpandemiCovid-19inipelaku UMKM dan IKM sangat berharap uluran tangan pemerintah, bukan hanya tentang sembako namunjugatentangkeberlangsungan usaha mereka yang pada akhirakhirinimengalamipenurunanomset. Bahkan pelan-pelan akan mati.

Riuhnya pengadaan alat perlindungan diri (APD) berupa masker yang didengungkan menjadi angin segar bagi mereka yang bergelut di bidang itu. Contoh kecil saja kata pria yang aktif sebagai pegiat kemanusiaan ini, para penjahit yang berharap ada yang menggunakan jasa mereka untuk menjahit guna mendapatkan penghasilan untuk makan, uang belanja sehari-hari namun nyatanya minim sekali dilibatkan. “Ironis informasinya di Lobar justru memesan masker di luar daerah dengan alasan penjahit di daerah tersebut tidak mampu untuk mengadakan masker dengan jumlah banyak,” tegas pegiat Lembaga swadaya masyarakat Kasta Lobar ini mempertanyakan.

Menurutnya, kalau boleh membandingkan antara pemerintah dengan NGO tentu sangat jauh berbeda. Contohnya saja, Endri’s Foundation yayasan yang dipimpin oleh Endri Susanto KLU ini mengadakan program yang disebut #masker4million. Dalam pembuatan Masker tersebut, justru tidak pernah kekurangan penjahit, bahkan penjahitnya yang selalu kekurangan kain untuk membuat masker. “Itupun dikerjakan dengan swadaya, beri-

bu-ribu masker yang sudah jadi kemudian langsung penjahitnya yang bagikan ke masyarakat setempat,” ujar dia.

Begitu juga dengan pihaknya melalui gerakan LSM Kasta, dari beberapa roll kain yang diberikan kepada penjahit hanya beberapa hari saja diselesaikan dan kemudian langsung dibagikan ke masyarakat. Ia mempertanyakan, kenapa pemerintah tidak mengadopsi teknis yang dilakukan oleh para NGO ini. “Saya sarankan untuk belajar pada NGONGO yang sudah terbiasa pada gerakan kerelawanan ini,” ujar dia.

Kepala Pelaksana BPBD Lobar, Mahnan menjawab keluhan warga tersebut. Pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan IKM di Lobar, namun baru kemarin-kemarin baru siap stoknya.

“Kami sudah komunikasi dengan pelaku IKM se-Lobar tapi dia kan baru kemarin-kemarin ready stoknya,” ujar dia.

Pihaknya mengakomodir makser yang diproduksi oleh penyandang disabilitas dan datang langsung ke kantor BPBD. Namun kata dia, perajinnya mencakup semua Kabupaten Kota se NTB. Di mana di dalamnya juga ada Lobar. “Tersebar anggotanya seNTB termasuk di Lobar,”jelas dia.

Menurutnya pengadaan ini hanya sebagian kecil, karena hanya dia yang sudah ready stoknya. Total makser diadakan mencapai 2.000. Masker ini dibagikan ke pasar se-Lobar, ada juga LSM yang mau membantu penyaluran namun dengan catatan tepat sasaran jangan sampai satu tempat diberi dua-tiga kali. Pengadaan masker menggunakan kondisi darurat sebab kalau memakai pola normal tidak bisa. Mana perajin yang sudah siap barangnya, bisa datang ke kantor dan dibayar langsung dengan bukti kwitansi pembayaran. Sedangkan proses administrasi sendiri belakangan. Pengadaannya kata dia, tidak menggunakan penunjukan. “Karena kondisi kebutuhan segera ini,”ujarnya. Seperti konsep gubernur, tujuannya pemberdayaan lokal dulu. Harganya kisaran Rp 5.000-Rp6.000/buah. Pihaknya pun sudah mengambil masker dari pelaku IKM di Lobar. (her)

SUARA NTB

Rabu, 22 April 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Rabu, 22 April 2020

Halaman 10

Koalisi Masyarakat Sipil Buka Pengaduan Dana Covid –19 Mataram (Suara NTB) Koalisi masyarakat sipil NTB membuka posko pengaduan terkait penggunaan dana Covid- 19. Jika masyarakat menemukan penyimpangan, dapat melapor ke sejumlah lembaga yang tergabung dalam koalisi.

Bergabung dalam koalisi masyarakat sipil, Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Forum Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH).

Alasan membuka posko pengaduan, menurut Koordinator Badan Pekerja Somasi NTB,

Dwi Ariesanto, karena peluang tindak pinda korupsi dalam penanganan bencana nasional Pandemi C-19 cukup besar. Apalagi jika pemerintah mengabaikan protokol tata kelola keuangan dan transparansi.

Akses informasi yang tertutup terkait detail penggunaan dana negara atau daerah

500 Orang Pramuwisata di NTB Pilih Alih Profesi Mataram (Suara NTB) – Geliat pariwisata yang terus melemah akibat pandemi virus Corona (Covid-19) terus menekan pelaku usaha yang selama ini bergantung di sektor tersebut. Salah satunya seperti yang dialami pramuwisata di NTB yang memilih berganti profesi.

Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB, Dr. Ainuddin, menerangkan penurunan tingkat kunjungan wisatawan karena pembatasan sosial secara global secara langsung mempengaruhi usaha pramuwisata. ‘’Ada yang sudah mengantisipasi dari awal Covid-19 ini, di mana mereka beralih profesi menjadi pedagang kecil-kecilan, penjual on-line dan tenaga pengajar (dosen),’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (21/4).

Menurutnya, langkah untuk beralih profesi tersebut diambil oleh pelaku pramuwisata agar tetap bertahan secara ekonomi. Sehingga dampak pandemi Covid-19 tidak terlalu dalam dirasakan.

Untuk menanggulangi dampak pandemi, Ainuddin menyebut pihaknya telah melayangkan surat langsung ke Gubernur NTB. Khususnya agar para pramuwisata di NTB dapat masuk menjadi penerima manfaat program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. “Sekarang anggota saya semuanya ada sekitar 500 lebih,’’ sebutnya.

Kendati demikan, Ainuddin menekankan tidak semua pramuwisata akan mendapatkan bantuan sosial tersebut. Mengingat berdasarkan catatan HPI NTB, beberapa anggota masih mampu secara finansial. ‘’Tapi (anggota) yang mengandalkan hidupnya cuma ke pramuwisata, tentunya kita data mereka,’’ ujarnya.

Dari 500 pramuwisata yang tercatat menjadi anggota HPI NTB saat ini tersebar di sekitar Mataram dan Lombok Barat (Lobar). Di sisi lain, HPI NTB juga tengah melakukan pendataan untuk pramuwisata yang berada di Lombok Tengah (Loteng), melalui DPC di setiap kabupaten/kota.

Menurut Ainuddin, pihaknya akan mendata pramuwisata yang benar-benar terdampak secara langsung oleh pandemi Covid-19. ‘’Kalau dia punya sawah ladang, itu masih cukup. Yang kami data kemarin, bahkan akan ada bantuan untuk 150 orang anggota. Kami prioritaskan yang Mataram dulu,’’ ujarnya.

Di sisi lain, jumlah pramuwisata yang memilih beralih profesi diakuinya kian bertambah. Pasalnya, kondisi saat ini belum dapat diprediksi kapan berakhir.

500 orang yang terdata sendiri disebut Ainuddin kemungkinan hanya sebagian kecil. Mengingat ada banyak pramuwisata yang tidak tercatat menjadi anggota HPI NTB maupun DPC di masing-masing kabupaten/kota. ‘’Semua rata-rata (pelaku pariwisata terdampak) akan bertambah. Kondisi saat ini tidak semuanya kita data. Karena memang ada yang bekerja sebagai dosen dan tenaga kerja pengajar lainnya,’’ pungkasnya. (bay)

dalam masa pandemi Covid, membuka peluang korupsi.

Apalagi Komisi Informasi (KI) sudah mengeluarkan Surat Edaran nomor 2 Tahun 2020 tentang pelayanan informasi dalam masa darurat kesehatan masyarakat akibat Corona virus disease 2019 (Covid 19). ‘’Di mana, salah satu poin

terpentingnya adalah KI meminta kepada pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan dan penggunaan anggaran atau bantuan publik termasuk pengadaan barang/jasa agar dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan menyampaikan informasi kepada publik,’’ sebut Dwi. Secara khusus yang sedang dalam pemantauan adalah program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang belakangan jadi sorotan pub-

lik. Terlebih harganya lebih mahal dari pada pasaran karena melibatkan UMKM sebagai penyedia barang.

“Masalahnya, apakah sudah clear bahwa UMKM yang didorong tersebut memiliki dampak yang luas? Jangan cuma wacana atau teori saja.

Kalau UMKM-nya hanya dikuasai oleh segelintir orang atau oknum ya sama saja, justru di sinilah potensi korupsi itu terbuka besar,’’ tegasnya.

Somasi NTB, bersama Fitra NTB dan BKBH Unram pun

membentuk koalisi dengan membuka posko pengaduan terkait penyimpangan penggunaan dana, baik penanggulangan Covid – 19 di tingkat Provinsi NTB, hingga kabupaten dan kota.

Sebelumnya Pemprov NTB merilis untuk JPS Gemilang anggarannya Rp 80 miliar, belum termasuk peluang hasil realokasi anggaran lainnya. Sementara Pemkab dan Pemkot dengan nilai belasan hingga puluhan miliar. ‘’Kami membuka posko pengaduan warga sebagai

bentuk partisipasi aktif warga. Selain itu kita akan mengadakan diskusi tematik melalui online dengan beberapa narasumber. Kami juga terus merespons isu yang berkembang di tengah penanganan wabah saat ini,’’ ujarnya. Selain soal korupsi dana Covid – 19, juga terkait pelayanan RS rujukan, pekerja migran, PHK, kekerasan terhadap perempuan dan anak, diskriminasi penyandang disabilitas, pembatasan sosial yang merugikan warga. (ars)

LKPP Pangkas Mekanisme Proyek Selama Pandemi Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Agung RI menginstruksikan kepada seluruh Kejati, termasuk Kejati NTB untuk melakukan pengawasan pengadaan barang dan jasa.

Instruksi khusus itu karena pedoman pengadaan barang dan jasa diubah karena dalam keadaan darurat. Sebelum dilakukan pengawasan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menjelaskan perubahan pedoman dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Instruksi pengawasan itu disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Ferry Wibisono, SH.,MH. Terhubung langsung dengan Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH.,MH didampingi sejumlah asisten. ‘’Dalam video conference itu, Kepala LKPP memaparkan kepada seluruh Kejati, termasuk Kejati NTB terkait pedoman pengadaan barang jasa yang baru, yaitu pada masa pandemi Covid 19 ini,’’ kata Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH,MH Selasa (21/4).

Dalam video conference Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto menyampaikan presentasi, sesuai pedoman pengadaan dalam keadaan darurat diatur dalam Peraturan LKPP 13/2018. Salah satu syarat terpenuhinya pedoman ini adalah status keadaan tertentu darurat Covid-19 diterbitkan Kepala BNPB nomor 13.A Tahun 2020 dan Keppres Nomor 12 tahun 2020. Kemudian diatur juga dalam Perpres 16 Tahun 2018, Pengadaan dalam keadaan darurat juga

(Suara NTB/ars)

PAPARAN - Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto bersama para asisten mendengarkan paparan Jamdatun dan LKPP terkait perubahan pedoman proyek selama pandemi Corona. sudah diatur dalam Bab VIII Pengadaan Khusus.

Dalam PBJ diatur mekanisme untuk pengerjaan konstruksi. Pertama terkait tahapan PBJ. Diuraikan, untuk pengerjaan konstruksi dan pengadaan jasa diatur antara lain, penerbitan surat penunjukan penyedia barang / jasa (SPPBJ), pemeriksaan bersama dan rapat persiapan, penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Kemudian tahapan pelaksanaan

RADIO

pekerjaan, kemudian serah terima hasil pekerjaan.

Sementara terkait pengadaan barang, tahapannya, penerbitan surat pesanan, pelaksanaan pekerjaan, perhitungan hasil pekerjaan dan serah terima pekerjaan.

Kedua, pelaku pengadaan ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penyelenggara swakelola yang melibatkan instansi pemerintah pusat/ daerah, partisipasi lembaga

non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan pelaku usaha.

Ketiga, etika pengadaan juga diatur, bahwa para pihak yang terlibat wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi.

Keempat, mengenai penetapan HPS tidak diperlukan.

Sementara soal kewajaran harga menjadi tanggung

jawab penyedia.

Kelima,jenis kontrak Cost plus Fee untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, diutamakan menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan. Surat pesanan dapat digunakan sebagai kontrak dalam pengadaan darurat dengan disetujui penyedia.

Tahapan- tahapan PBJ tersebut dipangkas dari keadaan normal yang memerlukan proses panjang dan memerlukan waktu. (ars)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 22 April 2020

BLT Dana Desa Mencapai Rp369 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa kepada masyarakat miskin terdampak virus Corona yang tidak tercover dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pusat, JPS Gemilang dan JPS Kabupaten/Kota. Masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan akan mendapatkan BLT sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, yaitu April, Mei dan Juni.

Besar dana desa di NTB untuk program BLT tersebut sekitar Rp369 miliar. Pendataan calon penerima BLT Dana Desa di NTB ditargetkan sudah final pada 25 April mendatang. ‘’Kita sudah koordinasi dengan DPMD dan Dinas Sosial kabupaten. Mudah-mudahan sampai tanggal 25 April, final semua datanya,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (21/4) kemarin.

Saat ini, sedang dilakukan pendataan oleh relawan lawan Covid-19 di desa yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa. Ashari mengatakan kuota penerima BLT Dana Desa di NTB belum ditetapkan.

Setelah calon penerima BLT didata, kemudian ditetapkan melalui musyawarah desa (Musdes). Dari penetapan hasil Musdes, kemudian disampaikan ke bupati untuk ditetapkan sebagai penerima BLT Dana Desa. “Itulah dasarnya nanti pencairan BLT dari Dana Desa,” terangnya.

Dijelaskan rhitungan besaran BLT yang dialokasikan untuk masing-masing desa telah diatur oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Untuk desa yang menerima Dana Desa kurang dari Rp800 juta, mengalokasikan BLT maksimal 25 persen.

Kemudian, desa yang menerima Dana Desa Rp800 juta - Rp1,2 miliar, mengalokasikan BLT maksimal 30 persen. Sedangkan desa yang menerima Dana Desa lebih dari Rp1,2 miliar, mengalokasikan BLT maksimal 35 persen.

Di NTB, rata-rata setiap desa menerima Dana Desa dari Pemerintah Pusat sekitar Rp800 juta sampai Rp1,2 miliar tahun 2020 ini. Dengan total dana desa sebesar Rp1,233 triliun untuk 995 desa di NTB, maka BLT yang dialokasikan dari Dana Desa sekitar Rp369 miliar.

Ashari mengatakan beberapa kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan BLT Dana Desa. Yaitu, masyarakat miskin yang tidak tercover sebagai penerima JPS Pusat seperti PKH, BPNT maupun JPS Gemilang dan JPS Daerah kabupaten/kota. Kemudian mantan TKI yang baru pulang dari luar negeri yang tidak memiliki mata pencaharian. (nas)

Tiga Daerah di NTB Berstatus Waspada Transmisi Lokal Dari Hal. 1 Menurutnya, hal utama yang perlu dilakukan saat ini adalah terus mengedukasi masyarakat agar disiplin menerapkan pembatasan fisik serta jujur ketika menjalani asesmen dari petugas kesehatan. ‘’Beberapa kasus di NTB terjadi karena ketidakjujuran, sehingga menyebar ke yang lain,’’ tegasnya.

Sebagai informasi, dalam Peraturan Menteri Kesehatan

(Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 diatur tentang pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Untuk menerapkan PSBB, harus meliputi beberapa kriteria. Diantaranya jumlah penyebaran Covid-19 atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas, berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. (bay)

Ubah 10 SMA Jadi SMK Dari Hal. 1 berubah status menjadi SMK. Kita arahnya industrialisasi ini. Lulusan SMK yang dihasilkan harus menyesuaikan dengan kebutuhan,’’ kata Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M. Pd dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (21/4) kemarin.

Pada 2020 ini, pihaknya melirik sejumlah SMA Negeri yang akan diubah statusnya menjadi SMK. Aidy memberikan contoh salah satu SMA Negeri di Labangka, Kabupaten Sumbawa. Di sana, potensi daerahnya adalah pertanian, perkebunan dan kemaritiman. ‘’Tetapi yang dibuka SMA, sehingga siswanya sedikit.

Peminatnya sedikit. Padahal masyarakat di sana butuhnya SMK,’’ katanya.

Selain di Kabupaten Sumbawa, pihaknya juga melirik SMA Negeri di Lombok Barat untuk menjadi SMK. Kemudian, ada beberapa SMA di kabupaten/kota lainnya di NTB yang berpotensi diubah statusnya menjadi SMK. Berdasarkan data Dinas Dikbud NTB, jumlah SMA sebanyak 171. Sedangkan SMK sebanyak 97. Sehingga ke depan, Pemprov akan memperbanyak SMK sesuai dengan potensi di masing-masing daerah.

Menyinggung keinginan gubernur yang meminta agar SMK Pertanian dibangun dimasing-masing kabupaten/ kota. Aidy mengatakan, saat ini hampir di semua kabupaten/kota telah berdiri SMK Per-

tanian. Seperti di Kota Mataram ada SMK PP, Lombok Barat di SMKN 1 Kuripan, Lombok Tengah berada di SMKN 1 Jonggat.

Kemudian Lombok Timur ada SMKN 1 Keruak. Sementara di Dompu ada dua SMK Pertanian yakni SMKN 1 Kempo dan SMKN 1 Manggalewa. Sedangkan di Sumbawa ada SMKN 1 Plampang dan Bima ada SMK PP Bima. ‘’Jadi setiap kabupaten/ kota sudah ada SMK Pertanian. Mungkin yang belum kita lakukan optimalisasi pendampingannya. Supaya dia bisa seperti SMKN 1 Kuripan dan SMK PP,’’ kata Aidy.

Ia menjelaskan, Pemprov NTB mulai melakukan revitalisasi SMK sejak 2018 lalu. Revitalisasi yang dilakukan dengan mengatur core-nya. Misalnya, SMK Pariwisata, SMK Pertanian dan lainnya. ‘’Misalnya core-nya pariwisata. Pendukung programnya ada jurusan perhotelan, perjalanan wisata, tata boga, spa,’’ katanya.

Untuk SMK Pertanian, maka core-nya adalah pertanian. Di dalamnya ada jurusan Agrisbisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Agrisbisnis Pengelola Hasil Pertanian, Agribisnis Ternak Unggas, Kesehatan Hewan. ‘’Ini sudah kita ubah, desain brandnya disesuaikan dengan kebutuhan kita pada revitalisasi sekarang ini,’’ pungkasnya. (nas)

Waspadai Peralihan Musim Saat Pandemi Covid-19 Dari Hal. 1 wilayah Lombok Timur bagian utara, Kabupaten Sumbawa Barat bagian Barat serta sebagian kecil wilayah Kabupaten Bima. Sedangkan curah hujan >50mm per dasarian berpeluang <20 persen hampir di seluruh wilayah NTB. Sehingga dampak dengan kondisi ini, wilayah NTB saat ini berada pada periode pera-

lihan musim, yakni dari musim hujan ke musim kemarau.

Luhur Tri mengimbau, agar masyarakat tetap waspada dan berhati – hati potensi terjadinya cuaca ekstrem. Meski masa peralihan, namun patut diwaspadai bencana hidrometeorologis seperti hujan lebat, angin kencang, angin puting beliung dan tanah longsor. (ars)

Halaman 11

Di Tengah Pandemi Corona

Penyaluran KUR di NTB Mendekati Rp1 Triliun Mataram (Suara NTB) Di tengah pandemi virus Corona, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di NTB tetap tinggi, bahkan angkanya mendekati Rp1 triliun.

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB mencatat, penyaluran KUR di NTB sampai 31 Maret 2020 sebesar Rp933,3 miliar lebih.

Tercatat, jumlah debitur sebanyak 28.378 orang. Mayoritas merupakan pelaku usaha mikro sebanyak 23.415 debitur dengan jumlah penyaluran KUR Rp598,4 miliar.

Kemudian KUR untuk usaha kecil sebanyak 1.872 debitur dengan jumlah penyaluran Rp312,9 miliar, KUR TKI sebanyak 403 debitur dengan jumlah penyaluran Rp6,1 miliar, dan kredit ultra mikro (UMi) sebanyak 2.688 debitur dengan jumlah penyaluran

sebesar Rp15,8 miliar lebih.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (21/4) kemarin memprediksi masyarakat yang akan mengajukan KUR akan lebih banyak di tengah pandemi Corona ini.

“Karena banyak butuh modal sekarang. Mungkin ada kesulitan mengangsur cicilan.

Itulah program relaksasi dari OJK. Sepanjang ada kemudahan pasti masyarakat akan meminta bantuan modal,” kata Wirajaya.

Dalam kondisi saat ini, usaha mikro dan ultra mikro dengan modal yang ada kemungkinan hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari akibat lesunya perekonomian. Untuk menambah modal, maka mereka bu-

tuh kemudahan dari akses permodalan.

“Kita pemerintah yang bantu melalui KUR. Bila perlu pemerintah turunkan suku bunga. Supaya masyarakat bisa merasakan dampak pemberian kredit lunak itu.

Permintaan KUR tinggi itu bagus. Karena memberikan modal usaha bagi UMKM,” katanya.

Bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), kata Wirajaya, mungkin mereka sudah punya saving untuk bisa tetap bertahan dalam kondisi saat ini. Tetapi bagi usaha mikro dan ultra mikro seperti pedagang bakulan atau pedagang asongan yang membutuhkan modal sekitar Rp10 juta, butuh kemudahan akses permodalan melalui KUR. “Kita harpkan ada kemudahan mendapatkan ak-

ses permodalan. Kemudian ketika sudah meminjam ada relaksasi dan restrukturisasi atas kewajiban yang akan dibayar. Misalnya dijadwalkan bayar cicilan tahun depan,” harapnya.

Berdasarkan data penyaluran KUR sampai 31 Maret 2020, terdapat 11 sektor dengan jumlah debitur 28.378 orang. Dengan jumlah penyaluran KUR sebesar Rp933,3 miliar. Terbanyak untuk sektor perdagangan besar dan eceran 13.008 debitur dengan penyaluran Rp459,6 miliar.

Kemudian sektor pertanian, perburuan dan kehutanan 9.738 debitur dengan penyaluran Rp243,8 miliar.

Selanjutnya, industri pengolahan 2.471 debitur dengan penyaluran KUR Rp93,9 miliar, sektor jasa kemasyarakatan, sosial, budaya dan hibu-

ran 1.428 debitur dengan penyaluran Rp51,2 miliar, sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi 237 debitur dengan penyaluran Rp17,2 miliar.

Selain itu, sektor perikanan 487 debitur dengan penaluran Rp15,1 miliar. Sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 718 debitur dengan penyaluran Rp41,7 miliar. Sektor real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 250 debitur dengan penyaluran Rp8,4 miliar dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 22 debitur dengan penyaluran Rp1,1 miliar. Sedangkan sektor lainnya seperti jasa pendidikan, konstruksi, penerima kredit bukan lapangan usaha, pertambangan dan penggalian penyalurannya di kisaran puluhan hingga ratusan juta. (nas)

Peringati Hari Kartini, GOW Mataram Bagikan Nutrisi untuk Tim Medis Mataram (Suara NTB) – Memperingati Hari Kartini dan sebagai bentuk kepedulian serta dukungan dalam penanganan Covid19, GOW Kota Mataram, Selasa (21/4) menyerahkan nutrisi minuman serta sarung tangan untuk tim medis Kota Mataram. Bantuan tersebut diserahkan Ketua GOW Kota Mataram Hj. Kinnastri Roliskana didampingi Ketua DWP Kota Mataram Hj Bq Herlina Effendi Eko dan sejumlah pengurus GOW kepada seluruh Puskesmas se-Kota Mataram.

Menurut Kikin, sapaan akrabnya, bantuan nutrisi ini sebagai

penyemangat bagi tim medis Kota Mataram yang tersebar di Puskesmas, karena puskesmas merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid19. Menurut Kikin, sambil mengunjungi puskesmaspuskesmas tersebut pihaknya melihat langsung bagaimana Tim Medis Kota Mataram bekerja keras tanpa henti dan mengenal lelah dalam menangani Covid.

“Setelah melihat langsung kerja keras para tenaga medis ini, saya ingin mengimbau sudah sepantasnya kita bisa mematuhi semua imbauan dan anjuran pemerintah, sehingga Covid19 bisa segera selesai,” ujarnya.

Dalam kesempatan penyerahan bantuan Kikin juga berdialog dengan Tim medis di tiaptiap puskesmas tentang pelayanan dari puskesmas untuk masyarakat serta kendala-kendala tim medis yang ditemui di lapangan. Kikin memberi apresiasi tinggi terhadap tim medis Kota Mataram yang begitu sabar dan gigih terus bekerja keras, baik dengan yang berkecukupan APD maupun yang terbatas persediaan APD nya. Untuk itu Kikin juga berharap berbagai pihak lain yang memiliki kemampuan dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada tim medis Kota

Mengabaikan Kekhawatiran Demi Keselamatan Pasien Dari Hal. 1 Mengingat masing-masing pasien membutuhkan waktu rata-rata selama dua minggu atau lebih sebelum dinyatakan sembuh dari virus tersebut.

“Banyak yang bosan, atau timbul keluhan-keluhan,” ujar Suryani. Untuk itu, pihaknya terus melakukan pendampingan, bahkan di luar jam kerja sekalipun. ‘’Di luar jam kerja (pasien) biasanya menghubungi lewat handphone khusus ruang isolasi. Apapun keluhannya, kami berusaha mengatasi,’’ sambungnya.

Tidak jarang ia harus mendampingi pasien dan memberikan pengertian agar masa-masa sulit ini dilewati dengan penuh kesabaran.

Bagi Suryani, menjaga semangat pasien adalah salah satu kunci melawan Covid-19.

Mengingat faktor psikis selama ini cukup membantu meningkatkan imunitas pasien dalam memerangi pengaruh virus tersebut. ‘’Covid ini penyakit yang sebenarnya self-limiting disease. Jika imunitas tubuh kita kuat, maka penyakit akan dikalahkan sendiri oleh tubuh kita,’’ ujar perempuan kelahiran 1981 tersebut.

Di luar ruang isolasi, Suryani beserta petugas medis lainnya juga diwajibkan secara aktif menjawab konsultasi dari rumah sakit rujukan lainnya di NTB. Termasuk untuk menanggulangi keluhan

PDP yang kadang terjadi tibatiba. ‘’Sewaktu-waktu ada keluhan pasien di ruang isolasi, tim dokter harus selalu siap secepatnya memberi advice (saran) penanganan,’’ ujarnya.

Tidak sampai di situ, dirinya juga terus mengupayakan pencegahan Covid-19 sebisa mungkin. Diakuinya, bekerja di baris depan sebagai petugas kesehatan sempat memunculkan kekhawatiran bagi dirinya pribadi dan keluarga.

Kendati demikian, hal tersebut ditepis dengan mempercayai seluruh upaya kolektif yang dilakukan untuk menghadapi pandemi ini. ‘’Saya meyakinkan keluarga dan diri saya bahwa di rumah sakit saya selalu memakai APD lengkap, dan selalu berhati-hati saat menangani pasien,’’ ujarnya.

Menurut Suryani, kekhawatiran yang dirasakannya tersebut tidak dapat mengalahkan tugas yang menjadi tanggung jawab profesinya.

Karena itu, yang bisa dilakukannya adalah meningkatkan upaya-upaya pencegahan.

Dicontohkannya seperti hanya keluar rumah jika bekerja atau ada keperluan mendesak, selalu memakai masker, serta menjaga kebersihan tangan dengan hand sanitizer. Selain itu, dirinya juga berusaha menerapkan physical distancing atau pembatasan fisik di rumah untuk mengantisipasi penularan yang mungkin terjadi. ‘’Di rumah kami selalu beru-

saha banyak makan sayur dan buah, pagi hari berjemur, olah raga, dan yang penting sebisa mungkin tetap di rumah. Di rumah sebenarnya ada (pembatasan fisik) juga, tapi kalau sama anak susah juga,’’ ujarnya.

Selain itu, doa juga menjadi salah satu kunci ketenangan alumnus Univeristas Airlangga tersebut dalam menjalankan tugasnya di tengah pandemi. Termasuk elaborasi penanganan kasus yang rutin dilakukannya dengan petugas kesehatan lain yang sama-sama menangani pasien secara langsung.

Dukungan yang terus diberikan oleh pihak rumah sakit dan masyarakat juga disebutnya menjadi motivasi tersendiri untuk terus bertahan di barisan depan. ‘’Dari masyarakat juga banyak yang perhatian dengan tim isolasi. Banyak yang memberi makanan tambahan seperti susu, jamu, dan lain-lain. Kami sangat berterimakasih untuk itu,’’ ujarnya.

Dengan dukungan yang ditunjukan oleh semua pihak tersebut, petugas kesehatan bisa terus menguatkan diri.

Diceritakan Suryani, beberapa petugas kesehatan bahkan terpaksa menjalani family distancing selama masa pandemi ini. ‘’Mereka tidak pulang untuk menjaga agar keluarganya tidak tertular. Tapi demi tugas, supaya pandemi Covid19 ni segera berakhir mereka tetap ikhlas dan semangat,’’ ujarnya. (bay)

Pemprov Pangkas Anggaran Infrastruktur Rp239 Miliar Dari Hal. 1 Ia memberikan contoh, seperti proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur Jalan sekitar Rp50 miliar tetap berjalan tahun 2020 ini. ‘’Itu bisa kita selamatkan.

Yang tidak bisa kita selamatkan kemarin DAK Fisik bidang irigasi dan dua paket DAK jalan tak bisa kita kejar,’’ terangnya.

Sahdan menjelaskan, hanya pekerjaan yang belum terkontrak yang dilakukan pemangkasan. Sedangkan pekerjaan yang sudah terkontrak, tak akan diganggu. Namun, pekerjaan yang sudah terkontrak, apabila wabah Corona dalam kondisi terburuk, maka anggarannya juga tak bisa dihindari dilakukan pemangkasan.

“Mudah-mudahan Covid19 segera berlalu. Kalau sudah berlalu maka ditata ulang lagi anggaran ini,” harapnya.

Sementara untuk proyekproyek infrastruktur yang dibiayai APBN, Sahdan mengatakan Kementerian PUPR membuat strategi. Kementerian PUPR mengubah kontrak-kontrak satu tahun (single years) menjadi kontrak tahun jamak (multi years).

Dengan adanya pemangkasan anggaran puluhan triliun di Kementerian PUPR, maka proyek-proyek yang sudah terkontrak tahun ini tak bisa dibayar semuanya. ‘’Jadi strateginya begitu, dengan me-

ngubah kontrak dari single years menjadi multi years,’’ jelasnya.

Meskipun anggaran dipangkas, kontraktor yang mengerjakan proyek yang dibiayai APBN diharapkan kuat bekerja. Tahun ini mereka menyelesaikan pekerjaan, Januari tahun depan akan dibayar pekerjaannya. ‘’Tapi kontraknya dibuat multiyears sebagai jembatan kita untuk bisa bayar. Kontraknya dibuat dua tahun. Diubah administrasinya. Saking tidak ada uang. Ini menyiasati saja,’’ katanya.

Sementara untuk program pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan yang non lelang, kata Sahdan tetap jalan terus. Ia menyebut ada 419 paket proyek Pokir yang sudah terkontrak. Pokir tersebut merupakan proyek padat karya di desa-desa dan kelurahan yang diminta eksekusinya dipercepat untuk membantu masyarakat agar mendapatkan pekerjaan di tengah kondisi pandemi virus Corona saat ini. Sehingga masyarakat tetap bekerja dan ekonomi di daerah tetap jalan.

Dan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir. H. Azhar, MM menyebutkan, anggaran infrastruktur bidang perumahan dan permukiman yang kena pemangkasan sebesar Rp82 miliar. Ia mengatakan, bukan hanya Dinas Perkim yang kena pemang-

kasan anggaran tetapi juga dinas-dinas lainnya.

Apakah pemangkasan anggaran ini berakibat terhadap program perbaikan rumah tidak layak huni? Azhar mengatakan, hal inilah yang masih dievaluasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). ‘’Berapa yang masih tinggal (tetap dilaksanakan), berapa yang kena pangkas. Kita juga usulkan ke TAPD,’’ katanya.

Azhar menjelaskan, dengan rasionalisasi anggaran sebesar Rp82 miliar. Pihaknya akan mengusulkan pengalihan anggaran sebesar itu untuk program-program padat karya. Sehingga kontraktorkontraktor kecil juga dapat diberdayakan di tengah kondisi pandemi virus Corona ini. ‘’Untuk pekerjaan padat karya. Itu yang kita usulkan, mudah-mudahan disetujui oleh Pemda. Keluar segitu, tolong didrop juga segitu dalam rangka sama untuk memerangi Covid-19,’’ harapnya.

Menurutnya, program padat karya perlu diperbanyak di desa-desa dan kelurahan.

Dengan begitu, maka akan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kecil. ‘’Arahan Pak Gubernur, dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat supaya bergerak terus. Sehingga ekonomi masyarakat juga berjalan.

Untuk pengamanan daya beli masyarakat,’’ tandasnya. (nas)

(Suara NTB/ist)

BANTUAN NUTRISI - Ketua GOW Kota Mataram, Hj. Kinnastri Roliskana menyerahkan bantuan nutrisi dan sarung tangan kepada tenaga medis di salah satu puskesmas di Kota Mataram, Rabu (21/4). Pemberian bantuan ini serangkaian peringatan Hari Kartini Mataram.

Salah satu Kepala Puskesmas yang dikunjungi yakni Puskesmas Ampenan mengatakan pihaknya telah bekerja keras untuk terus melayani dan melakukan track-

ing dari para penderita Covid19 sehingga penyebarannya tidak makin meluas. Selain para perawat yang bekerja keras dengan APD yang tersedia untuk melayani pasien Covid19. (fit)

Rehab Rekon Segera Aktif Dari Hal. 1 menggunakan video conference, Pemrov NTB bersama BNPB RI dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Selasa (21/4) di Ruang Rapat Gubernur NTB. Gubernur juga mengingatkan, fasilitator bersama masyarakat dalam proses perbaikan dan pembangunan rumah korban gempa bumi, tetap menerapkan prinsip-psinsip protokol pencegahan Covid-19. ‘’Kami minta, persetujuan dari BNPB sehingga dapat dipercepat keaktifan para fasilitaor ini,’’ katanya. Gubernur juga melaporkan perkembangan penanganan perbaikan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di NTB sesuai data BNPB ada 226.204 unit rumah korban gempa bumi di NTB. Dari data tersebut sudah dilakukan pelaksanaan pembangunan sebanyak 213.085 unit. Adapun rinciannya bahwa secara fisik 100 persen sebanyak 185.596 yang terdiri dari Rusak Berat (RB) 59.640 unit, Rusak Sedang (RS) 28.722 unit dan Rusak Ringan (RR) sebanyak 97.234 unit.

Sedangkan yang dalam proses perbaikan dan pembangunan sebanyak 27498 unit, yang terdiri dari Rusak Berat (RB) 14.412 unit, Rusak Sedang (RS) 3.720 unit dan

Rusak Ringan (RR) sebanyak 9.357 unit. ‘’Secara umum progresnya on the right track,’’ katanya.

Menanggapi usulan Gubernur NTB, Deputi Bidang Rehabiltasi dan Rekonstruksi BNPB RI Ir. Rifai, MBA mempersilakan Pemprov NTB untuk mengangkat kembali fasilator yang telah dinonaktifkan.

Untuk kembali bekerja dalam menangani pembangunan dan perbaikan kembali rumah korban gempa yang belum selesai. ‘’Kami sangat mendukung dan sangat mumpuni supaya fasilitator kembali diaktifkan, bahkan kami telah bersurat ke daerah yang terdampak bencana, sesuai dengan hal ini,’’ jelas Rifai.

Namun sesuai aturan yang telah ditentukan pemerintah, fasilitator tetap diberikan ruang untuk bekerja, dengan memperhatikan protokol Covid-19, menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan dan menjaga jarak.

Rifai juga mengapresiasi Pemrov NTB dalam perkembangan penanganan perbaikan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di NTB yang sudah sampai 96 persen. ‘’Ini sangat menarik, karena kekuatan dan koordinasi daerah sudah sangat baik. Semoga terus disempurnakan,’’ ucapnya. (r)

Polda dan Polres se-NTB Bagikan 5000 Paket Sembako Dari Hal. 1 Diantaranya, anak yatim, masyarakat kurang mampu, pekerja tidak tetap dan keluarga Polri yang terdampak langsung pandemi Covid-19,’’ jelas Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Artanto, SIK,M.Si melalui rilisnya yang diterima Suara NTB, Selasa kemarin.

Kapolda NTB baksosnya dilaksanakan di wilayah Lingkungan Bangsal, Kelurahan Batu Dawe, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram .

Bersama personel Polda NTB dan jajaran, secara serentak di seluruh wilayah NTB berlangsung kegiatan serupa.

Untuk Polda NTB dengan jumlah keseluruhan sembako dibagikan sebanyak 5000 paket dan 5000 buah masker .

Dalam pelaksanaan kegiatan bakti sosial menurut Kabid Humas, selalu memedomani protokol kesehatan dan penerapan sosial/physical distancing .

Kemudian kegiatan dilanjutkan oleh Waka Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Asby Mahyuza dengan membagikan sembako untuk masyarakat yang terdampak virus Corona di Lingkungan Bangsal Kelurahan Batu

Dawe, Kecamatan Sekarbela ,Kota Mataram yang belum mendapat pembagian sebelumnya. Dari Batu Dawe Waka Polda NTB dan rombongan selanjutnya melakukan pengecekan Dapur Lapangan di Pelembak Ampenan.

Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pembagian sembako di Lingkungan Pelita, Kelurahan Dasan Baru, Kota Mataram dan Lingkungan Seruni Kelurahan Ampenan Mataram dipimpin Dir Binmas Polda NTB, Kombespol Beny Basir Warmansyah, SIK. Kegiatan pembagian sembako untuk masyarakat yang terdampak virus Corona juga dilaksanakan di daerah Kekait, Dusun Ranjok dan sekitar wilayah Gunung Sari, Lombok Barat.

Di sela sela pelaksanaan pembagian sembako tersebut Kapolda NTB mengimbau kepada seluruh masyarakat NTB agar tetap mematuhi anjuran pemerintah untuk selalu jaga jarak, tetap menggunakan alat pelindung diri berupa masker saat keluar rumah. Terapkan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan setiap saat selesai bepergian guna mencegah penularan virus Covid 19. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 22 April 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Bulog Dapat Jatah 50 Ton Gula Pasir Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 50 ton gula pasir akan diterima Bulog Sumbawa dari pemerintah pusat. Saat ini puluhan ton gula ini masih menunggudalam proses pengiriman.

“Kalau gula saat ini memang masih menunggu distribusi dari Kanwil. Terakhir masih kendala di angkutan.

Jatah awal 25 ton. Rencananya ada penambahan lagi sebanyak 25 ton sehingga menjadi 50 ton. Kami masih menunggu pengiriman,” kata Kepala Perum Bulog Sub Divre Sumbawa, Kurnia Rahmawati, S.TP. Menurutnya, jatah 50 ton gula ini masih terbatas.

(Suara NTB/ind) Karena selain harga gula Kurnia Rahmawati yang tinggi juga ketersediaannya langka. “Gula sangat terbatas,” ungkapnya.

Sehingga, nantinya gula tersebut akan dijual dalam bentuk paketan bersama beras dan minyak goreng. Sehingga masyarakat bisa menikmati gula dengan harga yang terjangkau. Hal ini juga dalam rangka mengantisipasi dampak dari wabah covid-19 dalam bulan Ramadhan.

“Kalau kita lepas, pasti gulanya yang habis. Jadi untuk antisipasi wabah covid di Bulan Ramadhan, kita juga akan mengadakan paket. Paket itu terdiri dari beberapa komoditi seperti beras, gula sama minyak goreng. Kalau gula di lapangan harganya bisa sampai Rp 18 ribu per kilogram.

Sementara kalau kita di Bulog harus menjual sesuai HET Rp 12.500 perkilogram,” tandasnya. (ind)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Siapkan RS Penyangga, Pemkot Bima Surati Gubernur Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima akan menyiapkan Rumah Sakit (RS) penyangga untuk membantu RSUD Bima yang menjadi tempat rujukan isolasi pasien positif covid-19.

Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, mengaku pihaknya telah mengirimkan surat persetujuan ke Gubernur NTB, Dr. H. Dzulkifliemansyah untuk menjadikan tempat di Kota Bima sebagai RS penyanggah mengatasi covid-19.

“Untuk tangani covid-19, kita sudah siapkan RS penyanggah dan sudah kita surati ke Gubernur meminta persetujuan,” katanya kepada wartawan, Selasa (21/4).

Menurut Lutfi langkah yang dilakukan pihaknya tersebut sebagai upaya apabila terjadi ledakan meningkatnya pasien yang positif covid19. Mengingat ruangan di

RSUD Bima tidak memungkinan untuk menampung.

“Kapasitas ruangan isolasi di RSUD Bima terbatas, maka perlu ada RS penyanggah apabila ada ledakan. Hal ini juga sudah saya diskusikan dengan Bupati Bima,” katanya.

Ia mengatakan ada tiga tempat yang ditawarkan oleh pihaknya sebagai RS penyanggah.

Seperti RSUD Kota Bima di Kelurahan Ranggo, Puskesmas Paruga dan RS eks STIKES Mataram di Kelurahan Sadia.

“Sebagai penunjang, kita juga sudah siapkan Alat Pelindung Diri (APD), ruang isolasi dan keperluan untuk menangani pasien positif covid-19,” katanya.

Terlepas dari itu, meningkatnya jumlah kasus positif covid-19 di Kabupaten Bima, lima pintu masuk ke Kota Bima terutama dari wilayah Barat, akan semakin diperketat pengawasannya.

“Setiap warga lain yang masuk ke Kota Bima akan diperiksa ketat. Jika tidak menggunakan masker akan dipulangkan kembali ke asalnya,” katanya.

Bagaimana sikap Walikota adanya sejumlah warga yang mendesak agar Pelabuhan Bima agar ditutup ? Lutfi menegaskan penutupan Pelabuhan maupun Bandara tidak bisa dilakukan. Mengingat hal

itu otoritas Pemerintah Pusat.

“Penutupan Bandara dan Pelabuhan tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena kewenangan Pemerintah Pusat,” katanya.

Lutfi menegaskan, dalam mengantisipasi dan memutus mata rantai penularan covid19, pihaknya hanya memperketat pemeriksaan pintu masuk serta merajut kesadaran masyarakat agar tetap jaga jarak, pakai masker, atau himbauan pemerintah lainnya. “Hanya ini yang bisa kami lakukan sekarang,” tegasnya.

Untuk itu Lutfi menambahkan, semua warga dari luar daerah dan negeri yang baru masuk ke Kota Bima agar bisa melakukan karantina. Melaporkan diri apabila ada tanda dan gejala seperti demam, batuk dan sesak napas.

“Hal ini untuk mencegah

(Suara NTB/Uki)

Muhammad Lutfi dan meminimalisir lebih awal covid-19, supaya tidak berdampak buruk bagi kita semua, terutama tenaga medis,” tegasnya. (uki)

Petinju PON Sasana Notorius Tetap Latihan Terpusat di KSB Mataram (Suara NTB) Aktivitas latihan atlet tinju di Sasana Notorius tidak banyak mengalami perubahan di tengah Covid-19. Mereka tetap latihan terpusat di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020.

Pelatih Tinju NTB, Indah Dugi Cahyono yang diwawancara Suara NTB di Mataram, Selasa (21/4) mengatakan terdapat delapan atlet tinju Sasana Notorius KSB yang masuk Surat Keputusan (SK) Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) PON KONI NTB tahun 2020. Selama ini mereka tetap melaksnakan pemusatan latihan seperti biasa di Sasana Tinju Notorius KSB. Latihan terpusat itu sudah dilaksanakan sejak 2 April 2020 hingga saat ini.

Ditanya soal kebijakan KONI NTB yang sudah memberlakukan latihan mandiri di rumah masing-masing guna memutus penyebaran Covid-19, Dugi mengaku sangat mendukung. Namun demikian untuk kegiatan latihan atlet tinju di KSB tidak mengalami perubahan. Dan meski demikian mereka atlet dan pelatih tetap selalu waspada.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberlakukan kebijakan agar atlet dan pelatih tetap menjaga kebersihan. Dalam hal ini atlet dan pelatih tetap menjaga menjaga jarak dan selalu cuci tangan.

Menurutnya, kegiatan latihan atlet tinju asal KSB cukup aman karena terpusat di satu tempat, dalam hal ini atlet tetap berlatih dalam satu ruangan yang dinamakan Sasana Notorius KSB. Selama latihan atlet tetap berada di asrama tempat latihan tidak berinteraksi dengan orang luar.

Menurut Dugi kegiatan latihan terpusat Sasana Notorius KSB hanya berlaku untuk atlet PON, sementara sebanayak 17 petinju pelajar sudah dirumahkan. Dugi tetap optimis selama latihan terpusat di Sasana Notorius atlet tetap aman karena atlet KSB tidak ada yang tertular Covid-19. (fan)

KONI NTB Tanggapi Protes Soal Bonus Atlet SEA Games Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB, H. Andy Handianto menanggapi soal bonus atlet NTB peraih lima medali emas, dua perak dan dua perunggu di SEA Games tahun 2019 yang belum dicairkan oleh Pemprov NTB. Ia mengatakan pemerintah pasti akan mencairkan bonus atlet yang sukses mengharumkan nama bangsa di level internasional itu.

“Saya yakin pemerintah akan mencairkan bonus atlet SEA Games tersebut. Sebaiknya atlet menunggu saja,” ucap H. Andy Handianto kepada Suara NTB di Mataram, belum lama ini.

Pernyataan ini dilontarkan Andy setelah mendengar sejumlah atlet dan pelatih mendesak Pemprov NTB agar bonus atlet segera dicairkan. Pasalnya bonus atlet SEA Games 2019 sudah diserahkan secar simbolis oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di rangkaian acara Hari Ulang Tahun (HUT) NTB tahun NTB tahun 2020. Namun bonus berupa uang yang dijanjikan oleh Pemprov NTB belum juga cair.

Pihak pelatih sempat bertanya kepada pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB. Namun jawabannya tetap sama, yakni pihak Dispora NTB akan segera mencairkan tanpa menjelaskan kapan anggaran dicairkan.

Terkait bonus yang belum cair itu membuat pihak pelatih hilang kesabaran. Mereka para pelatih dan atlet berencana mempertanyakan langsung ke Gubernur NTB soal bonus tersebut. Alasannya, pihak Dispora NTB belum memberikan penjelasan soal kapan bonus diserahkan kepada atlet.

Menanggapi soal bonus atlet yang belum dicairkan tersebut, pihak KONI NTB menanggapi dengan hati-hati. Ia mengatakan soal pembagian bonus atlet merupakan kewenangan Dispora NTB sebagai kepanjangan tangan pemerintah provinsi. Dan ia meyakinkan atlet dan pelatih bahwa Pemprov NTB akan mencairkan bonus tersebut, sebab bonus tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah terkait pencapaian prestasi atlet. (fan)

(Suara NTB/Ist)

PALANG - Pembuatan palang di pintu masuk Desa Kala Kecamatan Donggo, Selasa (21/4).

Warga Bima Mulai Terapkan Karantina Parsial Bima (Suara NTB) – Sejumlah Desa di Kecamatan Donggo mulai melakukan Karantina Wilayah Parsial menyusul adanya 10 pasien positif covid-19, sembilan orang diantaranya warga Kecamatan Bolo.

Karantina wilayah parsial dengan cara memalang pintu masuk Desa. Warga Desa lain yang masuk, akan diperiksa ketat dan wajib menggunakan masker. Sementara warga yang keluar hanya diperbolehkan untuk membeli kebutu-

han sembako.

Camat Donggo, Ardavis, S.Sos mengaku sejumlah Desa di Kecamatan Donggo telah menerapakan karantina wilayah parsial. Kata dia, hal itu sebagai langkah antisipasi memutus mata rantai penyebaran virus corona.

“Meskipun belum ada keputusan resmi dari Pemerintah Daerah. Ini langkah awal inisiatif kami dari Pemerintah Kecamatan dalam memutus mata rantai covid-19,” ka-

Atlet Panjat Tebing Tetap Intens Latihan Mataram (Suara NTB) Atlet panjat tebing tak ingin berhenti latihan ditengah pandemi Virus Corona (Covid-19). Mereka tetap intens latihan guna meningkatkan teknik dan fisik menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020.

Pelatih Panjat Tebing NTB, Ari Purnomo yang dihubungi Suara NTB di Mataram, belum lama ini mengatakan untuk atlet panjat tebing yang berdomisili di Kota Mataram

tetap intens latihan di Gelanggang Pemuda Mataram. Sementara atlet yang berdomisili di luar kota Mataram latihan mandiri di kabupaten/ kota masing-masing.

“Untuk atlet yang berdomisi di kota Mataram tetap latihan di Gelanggang Pemuda Mataram. Kecuali yang dari Pulau Sumbawa untuk sementara latihan di rumah,” ucapnya.

Pelatih asal Jawa Tengah (Jateng) ini menjelaskan bahwa di tengah pandemi Virus Corona (Covid-19) atlet tak harus berhenti latihan. Sebab kalau berhenti latihan maka kondisi fisik atlet akan menurun dan butuh waktu panjang untuk kembalikan daya tahan fisik teknik.

Untuk menjaga kondusifitas ditengah pandemi Covid-19, ia tetap mengingatkan atlet untuk tetap latihan. Latihan yang dimaksud memang tidak seperti biasanya karena memang di tengah pandemi Covid-19 atlet diharuskan tetap menjaga keselamatan dengan selalu menjaga jarak dan kebersihan selama latihan.

Menurutnya selama atlet tetap menjaga jarak dan menjaga kebersihan selama latihan, ia yakin atlet akan terhindar dari Covid-19. Selain menjaga jarak atlet juga dituntut untuk tetap makan yang bergijzi dan selalu mengonsumsi vitamin C dan vitamin E supaya selalu tampil bugar selama latihan. (fan)

tanya, Selasa (21/4).

Ardavis mengaku bahkan telah memerintahkan semua Desa di Kecamatan Donggo, terutama yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Bolo untuk membuat pos pemeriksaan.

“Kecamatan Donggo dengan Bolo merupakan dua wilayah yang sangat dekat.

Makanya perlu diantisipasi dan diperketat,” katanya.

Ia menyebutkan, sejauh ini sudah ada sejumlah Desa di Kecamatan Donggo yang telah

membuat pos pemeriksaan di pintu masuk, seperti Desa Kala, Doridungga, Mpili, O’O dan Mbawa.

“Di pos ini warga yang keluar masuk akan diperiksa. Bahkan di setiap pos juga disediakan tempat cuci tangan,” katanya.

Camat menegaskan langkah yang dilakukan pihaknya tersebut sebagai ihktiar atau usaha untuk mencegah, mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebaran covid-19.

“Kita harapkan covid-19

tidak sampai masuk di wilayah Kecamatan Donggo.

Untuk itu warga tidak panik, tetap di rumah, sering cuci tangan, pakai masker dan mematuhi aturan pemerintah,” harapnya.

Tidak hanya Desa di Kecamatan Donggo, beberapa Desa di Kecamatan Bolo seperti Leu, Timu, Tumpu, Rato dan Rasabou yang berbatasan langsung dengan Desa Kananga juga melakukan karantina wilayah parsial. (uki)

Anggaran Terpangkas, FT Terancam Batal Taliwang (Suara NTB) Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga (Dispopar) Sumbawa Barat, mengaku pesimis Festival Taliwang (FT) batal pada November mendatang. Sebab anggaran untuk pelaksanaan salah satu agenda nasional itu dipangkas untuk penanganan covid-19 di wilayah setempat.

Selain itu, belum jelasnya pembagian pos anggaran dari Pemerintah Pusat juta menjadi kendala lain.

“Memang FT tahun 2020 menjadi salah satu agenda nasional di pulau Sumbawa setelah Festival Moyo dan Pesona Tambora (PT). Tetapi karena anggarannya dipangkas untuk kebutuhan yang lain, sehingga kami tidak yakin bisa dilaksanakan di tengah pendemi covid-19.

Tidak terlaksananya agenda nasional itu, maka target kunjungan wisatawan juga sulit tercapai,” ungkap Kadispopar, Ir. IGB Sumbawanto M. Si kepada Suara NTB, Selasa (21/4).

Dikatakannya, memang masalah anggaran menjadi hal utama sehingga pelaksanaan agenda dimaksud belum jelas.

Jangankan untuk FT, anggaran tahunan yang diperuntukkan untuk pariwisata juga terpangkas. Sehingga akan berdampak tidak baik terhadap target kunjungan wisatawan.

Dimana untuk tahun 2020, angka kunjungan ditargetkan berada di angka 50. 000 tetapi yang terealisasi saat ini masih sangat minim.

Kondisi tersebut kembali diperparah dengan terancam

tidak bisa terlaksananya FT yang digadang-gadang mampu meningkatkan kunjungan wisawatan.

“Untuk dua agenda nasional di pulau Sumbawa sudah ditunda di tengah pendemi cov-

id-19 yakni FPT dan Festival Moyo. Kami juga khawatir FT juga tidak bisa terlaksana karena kami tidak ada anggaran dan itu sangat tidak baik bagi pertumbuhan pariwisata KSB,” pungkasnya. (ils)