Edisi Rabu 22 Juli 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 22 JULI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 112TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dahului Semangat Perpres

Langkah NTB Tangani Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

Mataram (Suara NTB) Menko Polhukam, Prof. H. M. Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah diundangkan 20 Juli 2020. Penanganan Covid-19 tidak boleh menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan apa yang dilakukan NTB seperti yang dipaparkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, sebenarnya sudah mendahului semangat Perpres tersebut. ‘’Pak Gubernur tadi sudah menunjukkan cara sesungguhnya. Yang mendahului Perpres kalau semangatnya. Bahwa Covid itu tak boleh menghambat pertumbuhan ekonomi.

Tapi justru menjadi blessing in disguise, menjadi berkah terselubung,’’ ujar Mahfud saat jumpa pers di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (21/7) sore kemarin.

Menko Polhukam, Mahfud MD beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke NTB Selasa kemarin didampingi Mendagri, Prof. H. M. Tito Karnavian, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, Wakapolri, Komjen Gatot Edy Pramono dan Kasum TNI, Letjen TNI Joni Supriyanto Dijelaskan, dengan Perpres

ini, pemerintah membentuk Satgas Penanganan Covid-19 yang dipimpin Kepala BNPB dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Wakil Menteri BUMN. Sedangkan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dipimpin oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

Dengan adanya Covid-19, ekonomi lokal menjadi hidup karena UMKM digerakkan.

Dulunya, ekonomi lokal tak hidup karena selalu dikooptasi oleh konglomerat atau kekuatan-kekuatan modal dari luar. ‘’Maka sekarang dihidupkan ekonominya dari bawah dengan dana yang tersedia.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

RAPAT - Menko Polhukam, H. M. Mahfud MD didampingi Mendagri, H. Tito Karnavian dan Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah saat memberikan keterangan pers usai rapat koordinasi soal kesiapan Pilkada serentak dan penanganan Covid-19 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (21/7) sore kemarin.

Wakapolri Perintahkan Kapolda NTB Bereskan Lahan Sirkuit MotoGP

TO K O H Konsep dan Strategi Jelas MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) RI, Prof. H.M. Tito Karnavian menekankan, penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang adalah momentum strategis. Terutama untuk meningkatkan upaya penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) yang berlangsung.

H.M.Tito Karnavian Bersambung ke hal 11 (balipost/ant)

KO M E N TTAA R

Jaga Stabilitas Keamanan PERSIAPAN menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) yang masih berlangsung ditekankan perlu menjadi atensi khusus. Sambil menanggulangi dampak pandemi tersebut, aparat negara dan seluruh pihak terkait perlu bekerja ekstra Bersambung Gatot Eddy Pramono ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Wakapolri, Komjen Gatot Eddy Prabowo meminta Kapolda NTB, Irjen Pol M. Iqbal membantu Pemprov NTB mempercepat penyelesaian masalah lahan pembangunan Sirkuit Mandalika. Ia menegaskan, tak ada alasan MotoGP

2021 tidak bisa dilaksanakan lantaran persoalan tanah. ‘’Tidak alasan nantinya karena permasalahan tanah kemudian MotoGP tidak dilaksanakan. Kalau ada yang main-main soal tanah, proses hukum saja.

Bersambung ke hal 11

Anjlok, Harga Bawang Putih Sembalun

Selong (Suara NTB) Harga bawang putih Sembalun musim tanam 2020, anjlok. Sebagian besar petani mengalami kerugian besar.

Pada musim tanam sebelumnya, panen basah petani bisa menjual dengan harga 1,2 juta per kuintal. Sekarang, produksi super dijual dengan harga Rp 700 ribu per kuintal. Ada juga yang hanya Rp 600 ribu

per kuintal.

“Petani sekarang nangis di sini (Sembalun, red),” aku Sunardi, petani bawang putih Desa Sembalun yang juga Kepala Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun, Selasa (21/7).

Sembalun Bumbung, ujarnya, 90 persen petani merupakan penanam bawang putih. Akan tetapi, tidak ada

pembeli membuat bawang putih terpaksa dilelang. Rencana pengembangan bisnis bawang putih ini, ujarnya, tidak sesuai dengan janji awal dari pemerintah.

Bicara produksi, musim tanam 2020 ini cukup bagus.

Akan tetapi, biaya produksi yang dikeluarkan petani tidak sebanding dengan nilai jual.

Bersambung ke hal 11

Empat Pemda Tetapkan Siaga Darurat Kekeringan Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mencatat hingga 21 Juli 2020, sebanyak 71 kecamatan, 318 desa dilanda kekeringan. Dengan jumlah warga terdampak kekeringan sebanyak 181.161 KK atau 645.060 jiwa.

Plt Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi, SP1 yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (21/7) kemarin mengatakan, kekeringan sudah terjadi di sembilan kabupaten/kota di NTB. Daerah yang belum dilanda

kekeringan di NTB hanya Kota Mataram.

Ahmadi merincikan jumlah jumlah desa, kecamatan dan warga yang terdampak kekeringan di NTB. Seperti Lombok Utara, sebanyak 5 kecamatan dan 19 desa sudah dilanda kekeringan. Dengan jumlah warga terdampak 8.661 KK atau 26.036 jiwa. Kemudian Lombok Barat, sebanyak 28 desa di 6 kecamatan sudah dilanda kekeringan. Dengan warga terdampak sebanyak 8.064 KK atau 32.225 KK. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/rus)

ANJLOK - Kepala Desa Sembalun Bumbung, Sunardi memperlihatkan bawang putih hasil panen yang penjualannya anjlok.

Tekan Biaya Pembelian Alat Rapid Test dengan RI-GHA Covid-19

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/bay)

RAPID TEST - RI-GHA Covid-19 sebagai alat rapid test buatan asli Indonesia di Laboratorium Hepatika Bumi Gora, Mataram menjadi harapan pemerintah.

Mataram (Suara NTB) – Pengembangan RI-GHA Covid-19 sebagai alat rapid test buatan asli Indonesia di Laboratorium Hepatika Bumi Gora, Mataram menjadi harapan pemerintah.

Terutama untuk menekan anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan alat rapid test dengan biaya lebih murah dibanding yang ada saat ini.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A menerangkan, Pemprov NTB melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 NTB telah memesan 5.000 alat rapid test di Laboratorium Hepatika Mataram. Namun pengadaan alat rapid test tersebut baru dapat terealisasi Agustus mendatang. ‘’Kita sudah memesan, tapi bahannya belum ada. Kita provinsi minta 5.000 (alat tes). Belinya memang bertahap. Karena

kita juga dapat bantuan dari pusat,’’ ujar Eka saat dikonfirmasi, Selasa (21/7) di Mataram.

Rapid test yang dibeli tersebut akan dijadikan stok untuk memenuhi kebutuhan seluruh rumah sakit di NTB. Kecuali Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB yang diminta melakukan pemesanan mandiri untuk memenuhi kebutuhannya.

Diterangkan, rapid test buatan Laboratorium Hepatika saat ini adalah yang termurah di pasaran. Di mana harga beli alat RI-GHA Covid-19 adalah Rp75 ribu sebelum PPN. Sedangkan untuk alat impor berkisar antara Rp180 ribu. ‘’Yang impor ini juga mulai menurunkan harga sekarang karena SE Menkes soal maksimal harga (jual) Rp150 ribu.

Tadinya paling murah Rp180 ribu.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 22 Juli 2020

Halaman 2

Satu Kelurahan Zona Hijau PROGRAM pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kota Mataram terus digencarkan. Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) dikolaborasikan dengan program Kampung Sehat cukup efektif menekan penularan. Terbukti satu kelurahan di Kecamatan Selaparang masuk zona hijau.

Camat Selaparang, Lalu Muksan menjelaskan, salah satu upaya menekan kasus penularan virus Corona dengan memadukan program dari Pemkot Mataram yakni PCBL dengan kam(Suara NTB/dok) pung sehat yang merupaLalu Muksan kan program Polda NTB. Dua program ini memiliki tujuan untuk menekan kasus penularan di tengah masyarakat. Namun, intervensinya berbeda.

Indikator harus dipenuhi kampung sehat yakni sosial – ekonomi, keamanan, kesehatan dan partisipasi masyarakat. Komitmen ini sebenarnya telah ada dari program perilaku hidup sehat dan bersih di kelurahan. “Kita padukan antara kampung sehat dan PCBL,” jelas Muksan dikonfirmasi, Selasa (21/7).

Mensukseskan program kampung sehat, pihaknya dibantu oleh Polsek, Puskesmas dan instansi teknis. Diakui Muksan, kendala dihadapi hampir sama di seluruh kecamatan di Mataram. Yakni, rendahnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Menurutnya, tim gugus tugas kecamatan terus berupaya mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat. Dia bersyukur keterpaduan program Pemkot Mataram dan Polda NTB dapat menekan kasus Covid-19. “Pelaksanaan kampung sehat ini jadi solusi,” jawabnya.

Terbukti Kelurahan Gomong sudah menjadi zona hijau.

Kelurahan lain yakni Rembiga dan Pejeruk merangkak ke zona kuning. Artinya, keterlibatan serta partisipasi masyarakat cukup efektif memutus mata rantai penularan. Kelurahan Gomong bisa dijadikan kelurahan percontohan bagi kelurahan lainnya dalam menangani virus Corona.

Sejauh ini, kasus Covid-19 di Kecamatan Selaparang mencapai 126 kasus. Dengan rincian, 73 pasien dinyatakan sembuh, 43 positif masih dalam perawatan dan 10 meninggal dunia. Muksan mengimbau masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19. (cem)

(Suara NTB/cem)

IKAN BAKAR - Pedagang kuliner di Kelurahan Tanjung Karang, Kota Mataram, membakar ikan yang akan dijual ke pembeli, Selasa (21/7). Dengan segala kekurangan pedagang kuliner saat melayani pembeli, termasuk tidak menggunakan masker, namun penutupan destinasi wisata oleh Pemkot Mataram pada masa pandemi Covid-19 terdampak terhadap pelaku usaha kecil ini. Penghasilan mereka merosot drastis dari sebelumnya.

Tak Gunakan Masker akan Didenda

Mataram (Suara NTB) Regulasi yang dirancang oleh pemerintah pusat maupun Pemprov NTB terkait pemberian sanksi diapresiasi warga. Langkah ini dinilai sebagai terapi kejut bagi warga yang tidak disiplin menggunakan masker. Mereka akan diberikan denda jika abai menggunakan masker.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, I Nyoman Suandiasa mengapresiasi langkah dari pemerintah pusat maupun Pemprov NTB, menyiapkan aturan pelanggaran bagi warga yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Sanksi berupa denda tidak mengenakan masker adalah ambang batas setelah dilakukan beberapa tahapan sebelumnya. Apalagi dengan kultur

masyarakat masih membandel.

“Saya kira ini threatment memberi upaya paksa bagi warga yang tidak mengenakan masker,” kata Nyoman ditemui, Selasa (21/7).

Sanksi yang diatur diharapkan agar masyarakat tidak menganggap remeh lagi.

Karena, dengan hukuman tersebut memaksa warga untuk mentaati aturan. Nyoman yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Mataram menilai, regulasi itu juga tidak serta merta diterapkan. Pemerintah akan mensosialisasikan dan uji publik serta pendekatan lebih optimal. “Ndak langsung diterapkan begitu saja. Masih ada tahapannya,” tandasnya.

Regulasi dari pemerintah pusat berupa denda minimal Rp100 ribu – Rp150 ribu dinilai cukup dijadikan acuan oleh pemerintah daerah. Jika dalam pasal tersebut harus

Isolasi Mandiri Tidak Serapan DAK Fisik Kota Mataram Berjalan ANGGOTA Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., mengungkapkan bahwa kebijakan isolasi mandiri terhadap masyarakat yang hasil rapid test maupun swab-nya reaktif, dalam tataran pelaksanaanya, ternyata tidak berjalan. ‘’Ada beberapa kasus, contohnya yang reaktif kemudian minta untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Setelah dicek ternyata hasilnya negatif,’’ ungkapnya dalam kunjungan Pansus ke Dinas Kesehatan Kota Mataram, Senin (20/7).

Dia mempertanyakan apakah isolasi mandiri ini sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya. ‘’Karena yang kami temukan di lapangan. Kebetulan kami tinggal di tengah-tengah masyarakat.

Hampir setiap yang positif itu lapor sama saya. termasuk yang ditracing reaktif, saya kebetulan tahu,’’ terangnya. anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini menyebut bahwa isolasi mandiri di masyarakat tidak berjalan sebagaimana seharusnya. ‘’Kenapa tidak berjalan, karena masyarakat tidak ada penekanan dari gugus tugas. termasuk pihak lingkungan,’’ ucapnya. Irawan melihat lemahnya pengawasan terhadap warga yang melakukan isolasi mandiri. Namun demikian, pihak lingkungan juga tidak bisa dipersalahkan atas tidak berjalannya isolasi mandiri tersebut. ‘’Kami tidak bisa menahan mereka karena mereka harus kerja,’’ demikian Irawan menirukan ucapan dari pihak lingkungan. dia mempertanyakan bantuan terhadap masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri kepada pihak lingkungan. Jawaban yang didapatkan bahwa bantuan dari pemerintah terhadap masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri sementara menunggu hasil swab ke luar, nihil.

Menurut politisi PKS ini, mustahil pemerintah bisa ‘’memaksa’’ masyarakat melakukan isolasi mandiri, sementara apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama sembako, tidak dipenuhi oleh pemerintah. ‘’Ini kasus baru kemarin ada bayi yang meninggal ternyata positif. Itu kemudian ditracing reaktif semua. Kemudian mereka diminta untuk isolasi mandiri, ternyata tidak ada yang isolasi,’’ ungkapnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram ini mengaku sudah menghubungi Dinas Sosial Kota Mataram agar segera memberikan bantuan kepada warga yang reaktif itu agar bisa melaksanakan isolasi mandiri. ‘’Ternyata ndak ada dating,’’ sesalnya. Dengan kondisi seperti itu, sambung Irawan, rasanya mustahil meminta masyarakat untuk diam di rumah. Dia menyayangkan fenomena masyarakat tidak diberikan bantuan terjadi berulang-ulang di Mataram.

Irawan Aprianto (fit) (Suara NTB/fit)

diperkuat dengan aturan dari pemerintah pusat. Pemkot akan membuat produk hukum sama. Nyoman mencontohkan, penetapan kondisi kedaruratan pemerintah daerah tidak perlu memperbarui.

Penerapanan sanksi denda menimbulkan gejolak di masyarakat apalagi dengan kondisi ekonomi serba sulit.

Menurutnya, hal ini menjadi konsekuensi bagi yang melanggar. Persoalan kemanfaatan dan keadilan bisa diperdebatkan. “Jika sudah diundangkan harus dilaksanakan,” tegasnya.

Penerapan sanksi denda tidak mengenakan masker didukung oleh masyarakat. Fais-

al, warga Kota Mataram setuju dengan kebijakan tersebut.

Langkah itu dinilai sangat tetap untuk mendisiplinkan warga yang masih membandel tidak mengenakan masker. “Kalau saya setuju sekali,” timpalnya.

Menurutnya, masker adalah salah satu cara menangkal penularan virus Corona. Dia melihat masih banyak warga tidak peduli. Padahal, ibukota Provinsi NTB menjadi daerah dengan tingkat terpapar virus Corona tertinggi. Masyarakat harus dipaksa disiplin dan membangun kesadaran dengan cara – cara yang tegas.

“Resikonya antara dia atau orang lain yang tertular. Ini kan berbahaya,” ujarnya. (cem)

Masih Rendah

Mataram (Suara NTB) Serapan dana alokasi khusus (DAK) hingga pertengahan bulan Juli di Kota Mataram masih rendah. Anggaran terancam ditarik jika batas akhir tidak melampui target.

Pagu awal DAK diperoleh Kota Mataram Rp73.700.526.000. Setelah dilakukan revisi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 berubah menjadi Rp37.155.021.000. Pemerintah pusat kembali merevisi anggaran DAK kabupaten/ kota di NTB,sehingga Ibukota Provinsi NTB memperoleh dana Rp199.540.308.000. Dari postur anggaran yang tersedia baru terserap 4,3 persen atau Rp8.595.177.639.

Menanggapi rendahnya serapan tersebut, Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menjelaskan, anggaran DAK yang baru terserap baru di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Sedangkan DAK luncuran masih dalam proses. Pemerintah pusat memberikan target bahwa DAK fisik harus terkontrak maksimal 31 Agustus.

“Khusus DAK luncuran itu minimal sampai akhir Agustus,” kata Mahmuddin. Sementara, DAK yang diterima instansi teknis memang harus lebih awal dikerjakan. Mahmuddin menyebutkan, Dinas Kesehatan menerima DAK untuk rehab Puskesmas dan pengadaan alat kesehatan masih dalam proses. Pihaknya memaklumi bahwa Dikes fokus pada program pencegahan dan penanganan terhadap Covid-19.

Di satu sisi, DAK fisik yang diterima sebelumnya banyak mengalami pengurangan. Itupun baru diterima dana kucuran nilainya tidak seperti sebelumnya. “Yang sekarang itu Rp17,7 miliar lebih,” sebutnya.

Sejumlah pekerjaan fisik yang bersumber dari DAK harus terkontrak maksimal akhir Agustus dan laporan sudah terkirim ke pemerintah pusat.

Mahmuddin mengakui kendala dihadapi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait proses tender. Progres pekerjaan tidak terlalu besar pada triwulan kedua. Dia mencontohkan, pekerjaan fisik pemulasaran jenazah milik RSUD Kota

Mataram baru saja terkontrak.

Tetapi belum ada laporan di Bagian Administrasi Pengadaan dan Kerjasama.

Serapan keuangan maupun fisik akan menjadi bahan evaluasi dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh untuk melihat kinerja pimpinan OPD. “Dokumen sedang kita persiapkan dan nanti ini jadi bahan evaluasi Pak Wali,” ujarnya.

Langkah strategis dilakukan oleh OPD agar anggaran tidak hangus adalah melakukan percepatan pelaksanaan. Pihaknya sudah mewanti-wanti instansi terkait untuk melaksanakan kegiatan. Jika pekerjaan dengan sistem penunjukan langsung katanya, dipersilakan dikelola langsung. Sementara, melalui proses ditender diminta segera menyer-

ahkan dokumen.

Disebutkan, pekerjaan segera ditender adalah penataan Mataram Craft Center (MCC) Rp2,4 miliar, irigasi dan peningkatan kualitas jalan. Justru yang dikhawatirkan adalah penataan Loang Baloq. Dinas Pariwisata sampai saat ini belum menyerahkan dokumen perencanaan. Karena, sebelum proses tender, aparat penegak hukum (APH) meminta dilakukan ekspose. (cem)

(Suara NTB/cem)

PELAYANAN ADMINDUK - Pegawai Dukcapil Kota Mataram melayani pemohon adminduk, Selasa (21/7). Penerbitan KK dan akta kelahiran sudah bisa dicetak sendiri oleh warga secara online, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil.

Warga Bisa Cetak Sendiri Dokumen Adminduk

(Suara NTB/cem)

AKAN DIREHAB - Mataram Craft Center yang terletak di Kelurahan Pagesangan akan direhab melalui sumber anggaran DAK. Rencana pekerjaan telah diekspose dan akan segera ditender.

Mataram (Suara NTB) – Warga Kota Mataram tidak lagi repot mengurus dokumen administrasi kependudukan (adminduk). Pencetakan kartu keluarga dan akta kelahiran bisa dicetak sendiri. Kebijakan ini setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, Chaerul Anwar menjelaskan, Permendagri 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam adminduk berlaku sejak 1 Juli lalu.

Peraturan tersebut memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mencetak akta kelahiran dan kartu keluarga. Kecuali, pencetakan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik dan kartu identitas anak. “Bisa dicetak sendiri menggunakan kertas HVS 80 gram,” kata Chaerul dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (21/7).

Sebelum mencetak sendiri kebutuhan adminduk jelasnya, warga harus melengkapi persyaratan.

Persyaratan harus diunduh melalui aplikasi dan admin langsung merespon keperluan pemohon.

Setelah dokumen terverifikasi, pemohon bisa mencetak adminduk yang dibutuhkan.

Kebijakan ini rupanya sebagai upaya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Sebab, pengadaan blanko atau kertas akta kelahiran maupun KK mencapai Rp240 miliar. “Pertimbangannya itu tadi, penghematan,” jelasnya.

Format KK maupun akta kelahiran yang diperoleh sama dengan sebelumnya. Bedanya pada adminduk tersebut memiliki barcode. Meskipun penerapan awal Juli, pemkot Mataram perlu mensosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat.

Pihaknya mengkhawatirkan masyarakat kaget, sehingga perlu bertahap diinformasikan.

Selain itu, pihaknya juga perlu menyiapkan sumber daya manusia dan fasilitas. Kasus di Semarang, server jebol akibat banyak permohonan pencetakan adminduk. Hal ini perlu diantisipasi meskipun jumlah penduduk di Kota Mataram relatif kecil. “Kebanyakan kita melayani permohonan penambahan anggota keluarga. Kita juga antisipasi dari sistem harus disederhanakan. File yang diterima pemohon berupa file format pdf untuk dicetak,” tandasnya.

Selain KK dan akta keluarga lanjut Chaerul, pemerintah pusat juga sedang menyiapkan anjungan mandiri untuk pencetakan KTP dan KIA. Artinya, pemohon secara otomatis bisa mencetak KTP elektronik maupun KIA di ATM yang disiapkan pemerintah. Prosesnya hampir sama dan lebih efektif. Pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis dari Kemendagri.

Sebagai langkah awal, Dukcapil mulai membiasakan masyarakat denganmengurusadmindukmelalui online. Persyaratan diunduh melalui aplikasi dan dokumen dimohon tinggal diambil di kantor. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 22 Juli 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Download Motorku X, Raih Kesempatan Menangkan Honda Genio Mataram (Suara NTB) – Kemajuan teknologi kini semakin memberikan kemudahan bagi konsumen. Mau apapun kini serba instan dan praktis. Mau beli sepeda motor atau lakukan perawatan berkala untuk sepeda motor kesayanganmu bisa lewat aplikasi saja. Aplikasi Motorku X hadir untuk memberikan layanan unggul serta praktis hanya dengan melalui gadget atau smartphone. Ditambah lagi dengan promo menarik setiap bulannya, tentu semakin memberikan keuntungan extra bagi konsumen setia Honda.

Kini dengan melakukan download Motorku X akan berkesempatan

(Suara NTB/ist)

MOTORKU X - Download aplikasi Motorku X, Raih Kesempatan Menangkan Honda Genio

memenangkan hadiah 1 unit Honda Genio. Selain itu dengan melakukan booking service melalui Motorku X, konsumen akan mendapatkan potongan diskon senilai Rp15 ribu. Promo ini bertujuan untuk mengapresiasi konsumen agar di era digitalisasi ini dapat merasakan manfaat dari kemudahan layanan Honda.

Menurut Anton Prihatno, Technical Sub.Dept Head Astra Motor NTB, promo booking service diskon Rp 15 ribu ini berlaku untuk semua tipe sepeda motor Honda selama periode 20 Juli sampai dengan 31 Juli 2020. “Khusus konsumen booking Motorku X akan kami berikan potongan biaya sebesar Rp15 ribu. Promo ini hanya berlaku untuk 300 konsumen pertama, berlaku di seluruh bengkel resmi Honda yang tersebar di Nusa Tenggara Barat,” ujar Anton.

Kresna Murti Dewanto, Marketing Sub.Dept Head Astra Motor NTB menambahkan, konsumen yang melakukan booking service dan melakukan download Motorku X selama periode bulan Juli – September 2020, akan berkesempatan memenangkan hadiah utama 1 unit Honda Genio dan puluhan hadiah hiburan lainnya. “Segera download dan tingkatkan transaksi pada aplikasi Motorku X agar kesempatan memenangkan puluhan hadiah hiburan dan hadiah utamanya semakin besar,” demikian Kresna. (bul)

Halaman 3

NTB Produksi 2.130 Mesin Industri Mataram (Suara NTB) Mimpi NTB adalah menjadi daerah sentra penghasil mesin industri di Indonesia, di luar Pulau Jawa. Tahun 2020 ini, ribuan mesin industri sudah diproduksi. Produksinya tuntas sebelum HUT NTB, 17 Desember mendatang.

Targetnya 2.130 unit mesin – mesin industri. Beberapa jenis diantaranya, mesin pemipil jagung, mesin pakan ternak, mesin pengolahan kopi, jagung, kakao, mesin pencacah sampah, motor sampah listrik tiga roda, mesin pengolah bambu, sampai mesin-mesin pengolah dan pencetak makanan dan minuman.

Totalnya 126 jenis mesin. Sentra produksinya di empat tempat yang dikembangkan oleh Sain Teknologi Industri Park (STIP) Dinas Perindustrian Provinsi NTB. Diantaanya, Sentra Getap dan Sentra Babakan di Kota Mataram, Sentra Brembeng di Kabupaten Lombok Tengah, Sentra Kotaraja di Kabupaten Lombok Timur.

Direktur STIP, Muh. Ikhwan, kepada Suara NTB di ruang kerjanya di STIP Banyumulek, Selasa (21/7) kemarin menjelaskan, ada 19 Industri Kecil Menengah (IKM) yang dilibatkan. Ditambah 6 SMK. Masing-masing SMKN 1Selong Lombok Timur, SMKN 3 Mataram Kota Mataram, SMKN 1 Kopang Lombok Tengah, SMK Ondak Jaya Lombok Timur, SMKN 2 Gerung Lombok Barat dan SMKN 1 Lingsar Lombok Barat. “Ada 424 orang tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksinya,” jelas Ikhwan.

Produksi ditargetkan dalam tiga tahap. Sebanyak 500 unit menyambut 17 Agustus 2020, 1.200 unit memperingati dua tahun kepeminpinan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Sisan-

ya 430 unit harus tuntas diselesaikan sebelum puncak HUT NTB tanggal 17 Desember 2020. “Pak Gubernur meminta harus cepat dikerjakan. Karena ini menjadi stimulus ekonomi juga di masa pandemi Covid-19,” tambah Ikhwan.

Total ada Rp17 miliar nilai uang yang berputar dari aktivitas produksi mesin-mesin ini. Nilai itu diharapkan dapat menggerakkan kembali ekonomi di NTB. Bangkit dari dampak corona.

Dari proses produksi ini juga, pemerintah daerah melalui STIP melakukan pembinaan kepada para pelaku IKM mesin-mesin industri. Agar mampu menghasilkan produk permesinan tanpa harus mendatangkan dari luar.

Pasarnya juga tersedia. Hasil-hasil produksi IKM ini akan dibeli oleh pemerintah daerah. Ikhwan mengatakan, jika semangat pemerintah Provinsi NTB sama dengan semangat kabupaten/kota melakukan pemberdayaan kepada IKM permesinan, maka tidak kecil dampaknya. “Kita sudah berani bilang tidak butuh produksi dari luar. Untuk mesin-mesin yang sudah bisa dihasilkan. Kualitasnya sama, harganya juga sama. Dari proses ini IKM terus belajar dan berkembang. Pada akhirnya, kita akan sampai pada proses terakhir, sertifikasi produk,” ujarnya.

Ikhwan menambahkan, dengan kemandirian produksi alat-alat permesinan, maka akan mendukung optimalisasi hasilhasil sumber daya alam yang dimiliki NTB. Menjadikannya tidak hanya jualan dalam bentuk produk setengah jadi. Akan tetapi, sudah dapat dihilirasi menjadi berbagai produk turunan agar nilai jualnya tinggi.

“Kita terus dorong IKM naik kelas.

Pada akhirnya, kita akan menjadi pu-

sat industri permesinan di Indonesia,” demikian Ikhwan.

Beberapa pelaku IKM permesinan di Kota Mataram juga mengaku ada kepastian pasar

bagi mereka memproduksi mesin-mesin industri. Selama ini, IKM permesinan berproduksi sendiri, dan mencari pasar sendiri. (bul)

SUARA NTB Rabu, 22 Juli 2020

Belum Mampu Atasi Krisis Air PERSOALAN kekeringan disertai krisis air bersih masih menjadi persoalan klasik di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Meski beberapa upaya terus dilakukan, salah satunya berupa pembangunan sumur bor. Beberapa wilayah di Kabupaten Lotim masih mengalami krisis air bersih khususnya ketika terjadi musim kemarau.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Rusnan, menyebutkan terdapat 30 buah sumur bor yang sudah (Suara NTB/yon) terbangun yang tersebar di Lalu Rusnan beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sambelia, Sakra Timur, Suela, dan Pringgabaya.

“Dari 30 buah sumur bor itu. Ada beberapa yang tidak berfungsi. Tapi lebih banyak yang berfungsi. Yang tidak berfungsi ini karena kurangnya pemeliharaan dan ada listrik yang tidak mampu,”jelasnya, Selasa (21/7).

Sementara sumur bor yang masih berfungsi, kata Rusnan, belum dapat mengatasi krisis air bersih lantaran kondisi wilayah yang cukup luas serta banyaknya kebutuhan masyarakat akan air bersih. Untuk itu, pemenuhan kebutuhan masyarakat ditopang kembali dengan suplai air bersih menggunakan tangki di samping aliran air dari Pandanduri dan sumber mata air Lingkoq Tutuq.

“Untuk permintaan masyarakat kita tetap penuhi. Begitu ada permintaan langsung kita layani,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemda Lotim menetapkan siaga darurat kekeringan untuk mengantisipasi risiko dampak bencana yang lebih luas. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan siaga darurat terhadap bencana kekeringan.

Status siaga darurat kekeringan di Kabupaten Lotim terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Meskipun pada awal Juli bencana kekeringan belum mulai dirasakan masyarakat, karena belum adanya permintaan dan laporan. Namun penetapan siaga darurat bencana kekeringan dilakukan dengan melihat kondisi cuaca tahun 2019 lalu. Di mana tercatat sebanyak 13 kecamatan di Lotim yang rawan kekeringan.

Di antaranya, Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Sembalun, Sambelia, Suela, Terara, Aikmel, Sikur, Montong Gading. Sakra, Lenek dan Selong dengan jumlah terdampak sebanyak 39.691 KK atau 127.155 jiwa. Dari 13 kecamatan ini, biasanya yang mengawali sebanyak 7 kecamatan, di antaranya Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Suela, Terara, Sambelia, dan Sembalun yang terjadi pada akhir bulan Juli dan Agustus. Nanti disusul kecamatan lain pada bulan September.

“Dalam siaga darurat kekeringan ini. Kita siapkan 4 armada tangki air bersih dan 2 armada pemadam kebakaran untuk mensuplai air bersih. Kita juga koordinasi dengan instansi terkait,”terangnya. (yon)

Pansus Covid-19 Mulai Galang Dukungan Praya (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Lombok Tengah (Loteng) memutuskan bakal mengajukan hak interpelasi untuk bisa memanggil kepala daerah, dalam penanganan Covid-19. Guna memuluskan rencana tersebut tersebut, Pansus Covid-19 kini mulai melakukan penggalangan dukungan kepada semua fraksi-fraksi yang ada di DPRD Loteng.

Secara resmi dan tertulis, Pansus Covid-19 pun sudah menyampaikan hasil kerjanya kepada pimpinan DPRD Loteng.

“Benar,” jawab Ketua Pansus Covid-19 DPRD Loteng, Suhaimi, S.H., saat dikonfirmasi Suara NTB, soal rencana usulan hak interpelasi DPRD Loteng, Selasa (21/7).

Dikatakannya, kalau di internal Pansus Covid-19 sendiri keputusan sudah bulat diambil, bakal mengajukan hak interpelasi.

Tinggal kini pihaknya memperkuat dukungan dengan menggalang dukungan ke semua fraksi yang ada di DPRD Loteng. Karena untuk bisa mengajukan atau mengusulkan hak interpelasi, jelas butuh dukungan dari semua anggota DPRD Loteng.

Hak interpelasi diusulkan sebagai salah satu upaya untuk bisa memanggil kepala daerah terkait beberapa kebijakan soal penanganan program daerah, khususnya soal penanganan Covid-19 yang saat ini tengah dibahas oleh Pansus Covid-19.

Mengingat, secara aturan memang tidak bisa sembarangan memanggil kepala daerah, tapi harus melalui mekanisme yang ada. Selain itu, mengajukan hak interpelasi merupakan salah satu cara yang bisa ditempuh selain dengan mengundang langsung kepala daerah oleh pimpinan DPRD Loteng.

Terpisah, Sekretaris DPD Partai Nasdem Loteng, Ahmad Syamsul Hadi, membenarkan ada upaya penggalangan dukungan yang dilakukan oleh Pansus Covid-19 terhadap fraksifraksi di DPRD Loteng. Termasuk Fraksi Nasdem Perjuangan. “Memang benar itu (penggalangan dukungan oleh Pansus Covid-19),” tegasnya.

Lalu bagaimana sikap Fraksi Nasdem Perjuangan, selama itu demi kebaikan bersama pihaknya mendukung upaya yang dilakukan oleh Pansus Covid-19. Supaya apa yang selama ini menjadi pertanyaan besar dalam penanganan Covid-19 bisa jelas dan terang serta tidak ada yang ditutup-tutupi. (kir)

10 Penjabat Kades Definitif Baru Dilantik Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., memberhentikan dan melantik kembali penjabat kepala desa definitif untuk 1 tahun ke depan. Ke10 desa baru mendapat Kode Desa berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 146/2554/BPD tentang Penyampaian 10 Kode Desa di Kabupaten Lombok Utara.

Sebanyak 10 kepala desa persiapan (sebelum keluar register desa) diberhentikan dan diangkat kembali di desa setempat. Pemberhentian itu tertuang dalam dalam SK No. 347 s/d 356/PEM/2020 dan pengangkatan kembali melalui SK No. 23 s/d 32/PEM/2020.

Ke-10 Penjabat Kepala Desa definitif baru itu antara lain, Bahraen Fahmi di Desa Menggala, Asmar di Segara Katon Eko Sekiadim di Santong Mulia, Budi Hartono di Samaguna, Sumarto - di Rempek Darussalam.

Selanjutnya, Lidep, S.Sos., di Desa Selelos, Kayadim, S.Pd., di Pansor, Raden Sri Gede, S.Sos., di Desa Andalan, Atsah, S.Pt., di Desa Gunjan Asri dan Raden Hery Karsana di Desa Batu Rakit.

“Para penjabat Kepala Desa memiliki tugas (tambahan) antara lain, menyelenggarakan Pemerinrahan desa, pembentukan struktur organisasi desa, pengangkatan perangkat desa, fasilitasi pembentukan BPD, lembaga adat dan lembaga-lembaga lain, serta memfasilitasi pilkades serentak,” ujar Najmul.

Bupati menyebut 10 desa definitif diresmikan pada saat momen HUT sebagai kado bagi masyarakat. Pasalnya, upaya pemekaran 10 desa persiapan ini sudah dimulai sejak Tahun 2014.

Pemda Lombok Utara, menerbitkan 10 Peraturan Bupati yang menetapkan 10 Desa Persiapan di KLU, masing-masing tiga pemekaran desa di Kecamatan Bayan, dua pemekaran desa di Kecamatan Kayangan, tiga pemekaran desa di Kecamatan Gangga, satu pemekaran desa di Kecamatan Tanjung, dan satu pemekaran desa di Kecamatan Pemenang, dengan 8 desa induk.

“Kode desa ini menjadi kado untuk semua masyarakat Kabupaten Lombok Utara pada umumnya,” imbuhnya. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Perlu Intervensi, Warga Pesisir Rawan Jatuh Miskin Giri Menang (Suara NTB) Belasan ribu warga pesisir di Lombok Barat (Lobar) diintervensi bantuan Jaring Pengaman sosial (JPS) baik dari Pemprov NTB maupun Pemda Lobar.

Penduduk di daerah pesisir yang notabene para nelayan ini menjadi kantong kemiskinan di Lobar, karena tingginya jumlah warga miskin dari daerah pesisir.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lobar L. Sukawadi ditemui di kantornya, mengatakan, dampak Covid-19 menyeluruh dialami lapisan masyarakat. Termasuk nelayan, dikhawatirkan terjadi penambahan kantong kemiskinan di daerah pesisir.

“Ya dikhawatirkan terjadi penambahan kemiskinan di pesisir karena dampak covid-19 ini, tapi berbagai langkah dilakukan dinas untuk membantu masyarakat pesisir termasuk nelayan,”terang Sukawadi.

Upaya yang dilakukan dari pihak dinas membantu warga, mengusulkan program bantuan JPS dari kabupaten dan provinsi. “Total masyarakat pesisir yang diberikan program JPS ini 11.458 orang termasuk nelayan miskin,” jelas mantan

Sekretaris Dinas Pertanian ini.

Selain membantu program JPS, mereka juga diberdayakan melalui penyerapan produk IKM nelayan, baik itu seperti ikan asin, garam dan abon. Nelayan terdampak Covid-19 di Lobar juga diusulkan mendapatkan asuransi melalui BPJS ketenagakerjaan. Mereka mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan.

Sejauh ini sudah ada beberapa nelayan merealisasikan program ini, mereka melakukan klaim asuransi mencapai puluhan juta rupiah dengan angsuran Rp 19 ribu per bulan. Karena cukup membantu nelayan, banyak warga tertarik dan ditargetkan 5.000 lebih nelayan di Lobar ditarget bisa ikut program ini.

Pihaknya juga mengupaya-

Tak Patuh Protokol Covid-19

Pengunjung Dilarang Masuk Tanjung Bias Giri Menang (Suara NTB) Lokasi wisata Tanjung Bias Desa Senteluk Kecamatan Batulayar ramai dikunjungi pengunjung setelah dibuka di masa transisi new normal ini.

Akan tetapi pengunjung dan pengelola warung makan di lokasi itu masih tak patuh terhadap protokol Covid-19. Pihak desa pun melarang pengunjung masuk lokasi wisata ini kalau tidak mematuhi protokol covid-19. Begitupula warung makan tak patuh bakal ditutup.

Kepala Desa Senteluk Fuad Abdurrahman mengatakan sejak dibuka satu bulan lalu lokasi wisata Tanjung Bias ramai dikunjungi oleh pengunjung.

“Tapi upaya penerapan protokol kesehatan selama dibuka memang sebagian teman-teman belum patuh. Apakah ini karena kelalaian atau ketidakpahamam soal ini, sekalipun sudah diimbau dengan bersurat maupun imbauan tapi masih saja ada yang tidak mengerti,” terangnya, Selasa (21/7).

Pihak desa, kata dia, sebenarnya sudah jauh sebelumnya melakukan upaya penerapan tata tertib protokol. Pihak Dispar dan Satpol PP bersama kecamatan serta desa juga sudah turun mensosiasliasikan kepada pengunjung dan pengelola warung.

Camat Batulayar, Syahruddin mengatakan sosialisasi yang dilakukan tim pemda un-

tuk memastikan protokol kesehatan di tempat wisata dipatuhi oleh masyarakat. “Kita tetap ingin masyarakat berusaha, tapi dengan kondisi saat ini harus taat dan patuh terhadap protokol kesehatan,” ujarnya.

Menurutnya, protokol kesehatan harus ditaati lebih dahulu oleh para pengelola, baru kemudian bisa memaksakan penerapannya kepada masyarakat.

Kepala Dinas Pariwisata H. Saepul Ahkam mengaku Pemda tidak lelah mensosialisasikan protokol kesehatan ke tengah masyarakat. Seperti yang dilakukannya kepada para pemilik warung di Kawasan Tanjung Bias. Sosialisasi dilakukan di Tanjung Bias 2. Pihaknya telah memberikan protokol kesehatan untuk dijalankan oleh para pelaku. “Per tanggal 23 Juni lalu, kita sudah merilis dan membagikan keputusan Bupati tentang protokol kesehatan di tempat wisata, khususnya warung makan,” terang Ahkam.

Penerapannya, imbuhnya, telah disupervisi oleh pihaknya sehingga harus diambil tindakan pengetetan. “Hari ini kita sosialisasi untuk lebih ketat lagi. Jangan kita mengedepankan usaha, tapi melalaikan protokol kesehatan. Di atas segalanya, keselamatan dan kesehatan kita semua jauh lebih utama,” tegasnya. (her)

(Suara NTB/her)

PANEN GARAM - Warga pesisir yang menjadi petani garam di Desa Cendimanik Sekotong ini sedang memanen garam. warga pesisir dan nelayan rawan miskin, sehingga perlu ada program yang bisa membuat mereka tidak jatuh dalam kemiskinan. kan bantuan berupa mesin ketinting untuk keperluan melaut. Untuk sementara ini, sebanyak 42 unit alat mesin ketinting sudah dibantu kepada enam kelompok nelayan di

Desa Buwun Mas wilayah Sekotong. Bantuan ini diberikan dari aspirasi DPRD Dapil Sekotong-Lembar. Rencananya akan ada pemberian bantuan perahu sampan, namun

dilakukan pada triwukan IV. Mesin ketinting ini untuk memudahkan nelayan menangkap ikan, sehingga penghasilan dari nelayan di masa pandemi. (her)

Loteng Rencanakan ’’Rapid Test’’Massal Praya (Suara NTB) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lombok Tengah (Loteng) berencana menggelar rapid test atau tes cepat massal di daerah ini.

Rapid test ini untuk mendeteksi keberadaan dan tingkat penyebaran Covid-19 di Loteng. Hasilnya, kemudian bisa dijadikan rujukan dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19.

“Detail teknis untuk pelaksanaan rapid test massal ini sedang disusun oleh Satgas

Operasional dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng,” terang Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Loteng, Murdi, M.AP.M.Si., Selasa (21/7).

Pihaknya tidak mau sembarangan melakukan rapid test massal. Sasaran dan jumlah sasarannya harus jelas serta terukur, karena kemampuan dan kesiapan alat rapid test yang dimiliki terbatas.

“Jangan dibayangkan rapid test massal itu semua orang akan dites. Tapi terukur, siapa yang menjadi sasaran ser-

ta jumlah yang akan di-rapid test,” jelasnya.

Pihaknya bisa saja melakukan rapid test sembarangan dan jumlahnya terpenuhi sesuai target. Tapi itu tidak akan maksimal secara hasil, sehingga kesannya rapid test sia-sia dan hanya untuk menghabiskan anggaran saja. Dalam hal ini, dirinya ingin hasil rapid test itu bakal menjadi bahan rujukan dalam pengambilan kebijakan dalam melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19 di daerah ini. (kir)

Lepas Jabatan Sekda, Suardi Minta Maaf Tanjung (Suara NTB) Drs. H. Suardi, MH., secara resmi melepas jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Selasa (21/7). Pelepasan jabatan ini bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) KLU ke -12.

H. Suardi, lahir 31 Desember 1960 dan akan berusia 60 tahun pada 31 Desember 2020 mendatang. Namun ia memilih mengakhiri jabatan sebagai sekda lebih awal, karena hajat politik. Di mana pada Pilkada 9 Desember mendatang, Suardi bakal menjadi tandem petahana, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., untuk merebut kursi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2025.

Serah terima jabatan sekda berlangsung di aula Bupati di tengah acara apel HUT KLU. Didampingi istri, Hj. Laily Sartini, Suardi menerima kenangkenangan lukisan foto dirinya bertuliskan “Terima Kasih Atas Kiprah dan Pengabdian Sebagai Sekda Kabupaten Lombok Utara Periode 2010-2020”. Di saat bersamaan, ia juga menerima karangan bunga dan satu set cangkir sebagai kenang-kenangan.

Usai meletakkan jabatannya, Suardi dengan raut haru mengaku sedih harus meninggalkan pengabdian kepada daerah yang ikut lahir dan dibesarkannya. Namun kemunduran dirinya untuk tujuan yang lebih besar, yakni mengabdi sebagai pengambil kebijakan.

“Saya mengawali Pegawai

(Suara NTB/ari)

CINDERAMATA - Bupati KLU H. Najmul Akhyar dan Wabup Sarifudin (kanan) memberi cinderamata kepada mantan Sekda, H. Suardi di acara HUT KLU, Selasa (21/7).

Negri Sipil dari 1 Maret 1980, dan sekarang ini mengakhiri karena sudah memasuki masa pensiun. Tentu dalam perjalanan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman teman pejabat, masyarakat dan terutama kepada Bupati dan Wakil Bupati yang telah memberikan kepercayaan selama 10 tahun menjadi sekretaris daerah,” ungkapnya.

Ia mengawali jabatan Sekda pada 1 April 2010 dengan pangkat/golongan, Pembina tingkat I/IVb. Suardi dipercaya oleh Bupati dan Wakil Bupati pertama, H. Djohan Sjamsu - H. Najmul Akhyar untuk 5 tahun.

Berikutnya pada periode Bupati dan Wakil Bupati, H. Najmul Akhyar - H. Sarifudin, Suardi kembali dipercaya sebagai Sekda untuk 5 tahun. Di akhir karir jabatannya, pangkat/golongannya meningkat menjadi Pembina Utama Madya/IVd pada 1

April 2016.

Selama menjabat, Suardi mengenang betul kebersamaannya dengan Bupati, Wakil Bupati, DPRD hingga OPD dan masyarakat. Ia berharap ke depannya, kebersamaan itu akan ada seiring ikhtiar politik yang akan dilakukan.

“Lombok Utara ini rumah kita, tempat kita lahir, tempat kita berkembang. Diperlukan kebersamaan untuk membangun daerah ini,” ucapnya.

Sebagai Sekda pula, ia merasa tidak semua kinerjanya memuaskan semua unsur. Sebagai manusia, ia sadar akan kekurangan dan kelebihan selama memimpin ASN. Oleh karenanya, ia juga menyampaikan maaf di momen hari jadi KLU. “Atas nama pribadi dan keluarga, jika mempunyai kesalahan, mohon maaf dan mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT,” pungkasnya. (ari)

(Suara NTB/ist)

RAMAI - Kondisi Pantai Tanjung Bias yang sudah ramai dikunjungi wisatawan lokal. Pemda Lobar akan menindak tegas tempat wisata yang tidak menerapkan standar Covid-19.

Lagi, Musda Partai Golkar NTB Ditunda Praya (Suara NTB) Gelaran Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar NTB yang salah satu agenda utamanya memilih Ketua DPD I Partai Golkar NTB, kembali ditunda. Belum siapnya pengurus di DPP Partai Golkar untuk hadir di Musda Partai Golkar NTB, jadi alasan utamanya.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPD I Partai Golkar NTB, Hasan Masat, kepada Suara NTB, Selasa (21/7).

Dikonfirmasi via ponselnya, Hasan mengatakan, rencananya Musda Partai Golkar NTB bakal digelar pada Rabu (hari ini,red) di Novotel Kuta kawasan The Mandalika. “(Penundaan) Ini berkaitan dengan penjadwalan dari teman-teman DPP yang tidak bisa hadir pada tanggal tersebut (22 Juli,red). Sehingga diputuskan untuk ditunda,” terangnya.

Pasalnya, sebagian besar DPD I Partai Golkar pada saat ini juga tengah menggelar Musda, sehingga pengurus DPP Par-

tai Golkar harus membagi diri untuk menghadiri gelaran Musda yang ada. Mengingat, dalam musda tersebut DPP juga punya hak suara untuk menentukan siapa Ketua DPD I Partai Golkar di daerah tersebut.

Hasan pun membantah kalau penundaan tersebut dikarenakan polemik di internal Partai Golkar, terkait siapa yang akan menjadi Ketua DPD I Partai Golkar ke depan.

“Penundaan Musda Golkar NTB yang seyogyanya dilaksanakan tanggal 22 Juli 2020 di kawasan KEK Kuta, tidak dalam urusan persetujuan atau tidak setujunya siapa yang akan menjadi Ketua Umum Golkar NTB,” tegasnya.

Menurutnya, penundaan ini disebabkan persoalan teknis penjadwalan, karena DPD sebagian di Indonesia tengah melakukan musda. Di mana perwakilan DPP juga harus hadir di gelaran Musda Partai Golkar NTB itu nantinya. (kir)

Tawaran Pakai Helikopter

Pelaku Wisata Minta Untung Rugi Dirinci

Selong (Suara NTB) Tawaran Bupati Lombok Timur (Lotim), Drs. H. M. Sukiman Azmy, MM., untuk menggunakan helikopter ke Gunung Rinjani maupun Segara Anak mendapat respons dari para pelaku wisata. Mereka menilai tawaran tersebut cukup bagus dan boleh-boleh saja direalisasikan. Akan tetapi, bupati diminta merinci manfaat dan kerugiannya bagi Pemda dan masyarakat.

“Saya kira boleh-boleh saja itu, namun pak bupati harus merinci manfaat dan kerugiannya bagi Pemda dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di Rinjani,”terang Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Lotim, Royal Sembahulun, kepada Suara NTB, Selasa (21/7).

Menurutnya, secara pangsa pasar penggunaan helikopter tersebut sudah jelas, yaitu pangsa pasarnya orang-orang khusus yang memiliki uang lebih. Namun, harus diperhatikan juga dampaknya terhadap ekosistem di sekitar Gunung Rinjani. Apabila Pemda tidak mendapatkan

(Suara NTB/yon)

Royal Sembahulun manfaat apapun dan masyarakat dirugikan. Maka bupati harus mengurungkan niat dan tawarannya tersebut, karena jelas akan mendatangkan mudarat yang lebih banyak.

“Secara pribadi, saya tidak melihat penggunaan helikopter ke Rinjani tidak ada manfaatnya kepada masyarakat, sama sekali tidak ada hubungannya,”ungkapnya.

Berbeda halnya dengan kuda jelas bisa dan dapat men-

guntungkan. Dikarenakan dipandu oleh joki yaitu para pelaku dari masyarakat. Adapun jumlah porter di wilayah Sembalun yang menggantungkan hidup dari pendakian Rinjani sebanyak 700 orang lebih.

Maka dari itu, pemerintah melakukan pendekatan dalam hal melindungi hak-hak porter.

“Saya lebih setuju gaji porter dinaikkan dan diatur melalui regulasi pemerintah. Sehingga ke depan porter tidak lagi dipandang sebelah mata, tetapi sebagai profesi yang menjanjikan.

Masalah harga paket wisata akan menyesuaikan,” terangnya.

Sementara untuk pencaharian saat ini, para porter masih berstatus buruh lepas, sehingga masih kurang perlindungan.

Dari segi penghasilan rata-rata masyarakat dianggap sejahtera, penghasilan porter dengan standar gaji saat ini masih tergolong masyarakat berpenghasilan rendah atau masih dalam katagori masuk miskin. “Di masa depan, porter benar-benar dapat perlindungan ketenagakerjaan,” harapnya. (yon)

SUARA NTB Rabu, 22 Juli 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

PARLEMENTARIA – Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Laporan Pansus DPRD Terhadap Dua Raperda Tahun 2020 Pansus DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan laporannya terhadap dua Raperda tahun 2020. Yakni, Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dan Raperda perubahan kedua Perda No. 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sumbawa, pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq, Selasa (21/7).

MELALUI juru bicaranya, Achmad Fachri S.H, Pansus DPRD menyampaikan laporannya terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019. Diantaranya, mencermati realisasi APBD sebesar 97,51% dari target senilai Rp. 1,8 Trilyun pada 2019, Pansus mengharapkan pencapaian ini dapat ditingkatkan pada tahun yang akan datang. Optomalisasi perlu terus ditingkatkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar 94,43% turun dari target sebesar 100,27% pada tahun 2018. Pendapatan Transfer sebesar 97,88% turun dari target sebesar 98,93% pada tahun 2018, dan pendapatan lain yang sah sebesar 96,77%.

Upaya yang dapat dilakukan adalah perbaikan tata kelola penerimaan pendapatan daerah.

Meliputi penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan

retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

Terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, Pansus menyarankan agar dilakukan langkah-langkah penyehatan Perusahaan Daerah. Prinsip Efisiensi, Rasionalisasi, dan Perapan Managemen Perusahaan Daerah yang Profesional hendaknya dapat segera dilakukan untuk dapat mengoptimalkan fungsi dan keberadaan Perusahaan Daerah tersebut seperti Perusda Sabalong Samawa dan PERUMDA Air Minum Batu Lanteh.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan DBH-BP (Dana Bagi Hasil Bukan Pajak) yang terealisasi 69,50%, hal ini turun dari target Tahun lalu yang terealisasi lebih dari 100%, Pansus menyarankan kepada pemerintah daerah untuk mengintensifkan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi, agar dana transfer tersebut dapat terus meningkat. Meski demikian target pendapatan

Tim Gabungan akan Tindak Tegas Perambah Hutan Dompu (Suara NTB) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Toffo Pajo Soromandi (Topaso) akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku perambahan hutan. Baik pembukaan baru atau mereka yang sudah lama menduduki lahan namun tidak mau menerapkan konsep perhutanan sosial. Langkah tersebut telah dikoordinasikan ke Gakkum Jabalnusra dan akan disampaikan ke jajaran TNI-Polri di daerah. Demiki(Suara NTB/jun) an diungkapkan Kepala ReIksan sort Panca KPH Topaso, Iksan, SP., saat ditemui wartawan di kantornya, Selasa (21/7).

Ia mengatakan, dalam rangka menyikapi masifnya perambahan hutan untuk penanaman jagung di wilayah ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Gakkum Jabalnusra untuk mengambil tindakan represif. “Kami akan melakukan tindakan represif bersama tim Gakkum. Harus kita tangkap apabila ada hal-hal yang tidak kita inginkan,” tegasnya.

Langkah represif yang akan diambil, lanjut dia, tidak saja menyasar perambah baru. Mereka yang sudah lama menduduki lahan pun menjadi target penindakan sepanjang program perhutanan sosial yang sudah disosialisasikan tidak dieksekusi.

Perhutanan sosial dimaksud yakni pemulihan kawasan hutan dengan tanaman kehutanan atau Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti kemiri, buah-buahan dan sebagainya. “Ketika ini tidak dilakukan oleh masyarakat yang telah menduduki kawasan maka dengan sendirinya kami akan usir mereka,” ujarnya.

Upaya sosialisasi dan pembinaan terhadap petani jagung terkait program perhutanan sosial sudah cukup intens dilakukan. Hanya saja, dalam perjalanan selalu ditemukan pelanggaran. Tak heran jika enam bulan terakhir ini ada belasan barang bukti Chain Shaw yang disita dan dua pelaku perambahan ditahan di Mapolda NTB. Menurutnya, tanaman jagung bukan satu-satunya tanaman yang bisa melegalkan menyarakat untuk menduduki kawasan hutan, tetapi ada potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan dan menjamin kelestarian hutan. “Perhutanan sosial bukan hanya menanam jagung, tetapi juga menanam tanaman yang bermanfaat bagi ekologi maupun kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (jun)

DPMD Temukan 206 Penerima BLT Tidak Tepat Sasaran Taliwang (Suara NTB)Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa Barat, mencatat, sedikitnya 206 penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) yang terindikasi bermasalah.

Sebab hasil temuan di lapangan penerima dimaksud merupakan PNS, pegawai swasta, staf kantor desa setempat, pegawai daerah dan menerima bantuan sosial lainnya.

“Temuan tersebut merupakan hasil evaluasi penyaluran BLT DD untuk tahap pertama dan kedua sementara untuk tahap ketiga saat ini masih terus berproses,” ujar Kepala Dinas PMD kepada Suara NTB melalui Kabid Pemerintahan desa Rizki Syaputra S. IP, Selasa (21/7). Sementara bagi masyarakat yang sudah menerima lebih dadi satu bantuan sosial diminta untuk segera melakukan pengembalian.

Jika mengacu ke aturan, penerima program bantuan sosial bukan dari kalangan PNS dan pegawai kantoran aktif yang mendapatkan gaji setiap bulannya. Melainkan masyarakat yang tidak memiliki penghasilan serta tidak mendapatkan insentif berupa gaji dari daerah. Terhadap mereka yang sudah mendapatkan manfaat dari program tersebut meski tidak layak diminta mengembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihaknya juga mengaku kesulitan melakukan pengecekan terhadap penerima karena banyaknya bantuan yang dikucurkan oleh Pemerintah di tengah pandemi covid-19. “Aturannya tidak boleh PNS dan pegawai yang mendapatkan gaji tetap menerima dan mendapatkan bantuan tersebut makanya yang sudah terlanjur tetap kita minta untuk mengembalikan,” sebutnya.

Karena penerima yang tidak tepat sasaran berhasil dikeluarkan, saat ini penerima BLT DD untuk tahap ketiga hanya 6.884 KK atau turun 206 KK dari sebelumnya sebanyak 7. 090 KK. Pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk melapor jika menemukan data penerima yang dianggap tidak layak. Karena bagaimanapun juga jumlah personel yang dimiliki saat ini sangat terbatas sehingga proses pengecekan lapangan data penerima tidak bisa maksimal. Apalagi mekanisme dalam penentuan penerima juga diserahkan sepenuhnya kepada desa melalui musyawarah desa. Sehingga desa diharapkan bisa lebih selektif lagi terhadap para penerima bantuan dimaksud.

“Kami berharap supaya desa bisa lebih hati-hati dalam menentukan penerima bantuan tersebut supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Kami juga meminta kepada masyarakat untuk sama-sama mengawasi dan mengawali penyaluran BLT DD tahap berikutnya,” pungkasnya. (ils)

transfer pemerintah provinsi terealisasi Rp.71,3 Milyar atau terealisasi 101,22%. Dari anggaran tersebut, perlu juga memperhatikan program dan kegiatan yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup, rehabilitasi hutan dan lahan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan.

Terhadap Pemberian dana Hibah yang diberikan kepada pihak ketiga seperti Badan, Lembaga, Organisasi Swasta, Kelompok Masyarakat dan Perorangan melalui perjanjian hibah, Pansus mengharapkan dapat dilakukan secara efektif dan pengendalian atas penyampaian pertangungjawaban penerimaan dana hibah tersebut perlu dikoordinasikan dengan penerima hibah.

Terkait dengan dana darurat dari pemerintah daerah atau belanja tak terduga yang terealisasi 5,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp.662.905.508,-, Pansus mengharapkan agar dana darurat tetap dianggarkan secara proporsional. Diketahui,

tahun 2020 ini banyak hal yang terjadi secara tidak terduga. Ketahanan, ketangguhan dan kedisiplinan dalam menghadapi bencana alam maupun non alam sangat penting. Wabah Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa besar yang sangat menguras energi. “Ini sebagai pelajaran bagi kita semua dimasa yang akan datang dalam mengelola keuangan dengan strategi terbaik,”terang Fachri.

Kemudian, terkait dengan pembangunan pasar Seketeng yang pada tahap pertama tidak menggunakan AMDAL tapi menggunakan Dokumen lingkungan Hidup UKL-UPL.Termasuk juga pasar lainnya seperti Pasar Utan yang akan dibangun secara nerkelanjutan dibutuhkan AMDAL. Sehingga pengelolaan lingkungan hidup dapat terjamin dengan baik.

Terkait dengan Pembangunan Rumah sakit, yang rencana awal menggunakan anggaran dari pemerintah pusat, namun didalam pelaksanaannya menggunakan APBD sebesar Rp.34.147.020.236, Pansus mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan komunikasi yang intens dengan pemerintah pusat. Agar dana bantuan APBN dapat turun dalam kelanjutan pembangunan rumah sakit tersebut.

Terkait dengan pengadaan lahan pengganti Balai Benih Utama (BBU) Sering karena alih fingsi menjadi RSUD perlu segera direalisasikan. Mengingat pentingnya keberadaan balai benih untuk menopang pertanian di Sumbawa.

Sementara itu, terkait Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Pansus bersama Tim Pembahasan Raperda dari pemerintah daerah telah melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap substansi dan materi muatan dari Raperda ini.

Yang disesuaikan dengan amanat Permendgari Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Terdapat beberapa penyesuaian dan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, antara lain , Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum tidak jadi dilakukan penggabungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Pe-

(Suara NTB/ist)

PARIPURNA - Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah dan Pimpinan DPRD Sumbawa dalam rapat paripurna penetapan dua Raperda tahun 2020. rumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tetap tidak berubah. Namun Urusan Pertanahan yang berada dalam Struktur Sekretariat Daerah ditarik ke dalam Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi bidang tersendiri dalam struktur dinas; Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Pertanian tidak jadi dilakukan penggabungan, sehingga Dinas Pangan dan Dinas Pertanian tetap menjadi dua dinas tersendiri.

Namun nomenklatur Dinas Pangan berubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan. Urusan Pemerintahan Bidang Administra-

si Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami penyesuaian, sehingga Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berubah menjadi Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Urusan Pemerintah Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mengalami penyesuaian, sehingga nomenklatur badan berubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sedangkan struktur badan tetap tidak mengalami perubahan. (arn/*)

Warga Kramabura Setuju Setop Perambahan di Area Mata Air Dompu (Suara NTB) Puluhan warga Desa Kramabura Kecamatan Dompu, akhirnya menyetujui penghentian aktivitas perambahan di area mata air. Hal itu berdasarkan hasil kesepakatan bersama usai klarifikasi belasan orang yang diduga menjadi otak perambahan tersebut di kantor KPH Topaso, Selasa (21/7).

Kepala Desa Kramabura, Aswan dikonfirmasi wartawan menerangkan, aktivitas perambahan hutan untuk penanaman jagung di area mata air, tepatnya So Raba Kalate akan dihentikan total. Sementara lahan garapan petani di So Ruhuwau masih menunggu sikap lebih lanjut dari KPH Topaso, apakah tetap dikelola dengan pola kemitraan atau sebaliknya. “Untuk perabahan di So Raba Kalate atau area mata air total dihentikan,” tegasnya usai mendampingi warga yang diklarifikasi.

Perambahan di area mata air oleh belasan warga yang berimbas pada pemotongan pipa PDAM itu, lanjut dia,

bukan atas perintah dirinya selaku penguasa wilayah.

Tetapi murni inisiatif warga sendiri karena kecemburuan sosial melihat hutan sekitarnya habis dibabat, seperti halnya wilayah Saneo dan Bima.

Namun atas gejolak yang muncul kini telah diputuskan untuk penghentian sementara bagi mereka yang sudah lama menggarap dan penghentian total perambah baru. “Dihentikan dulu untuk yang 11 orang ini (pelaku perambahan di area mata air),” jelasnya.

Terpisah, Kepala Resort Panca KPH Topaso, Iksan, SP., dikonfirmasi wartawan membenarkan pihaknya sudah mengklarifikasi 11 orang yang

(Suara NTB/jun)

SALAM LESTARI – Warga Kramabura menunjukkan salam lestari usai menyepakati penghentian aktivitas perambahan di area mata air, Selasa (21/7). diduga menjadi otak perambahan hutan di area mata air.

Dalam proses ini diperoleh kesepakatan bahwa mereka bersedia menghentikan per-

ambahan tersebut dengan alasan itu menjadi sumber mata air bagi masyarakat di wilayah perkotaan. “Mereka memahami bahwa lokasi itu

tidak boleh dilakukan pembabatan. Kerusakannya pun belum begitu parah, termasuk diatasnya (So Ruhuwau),” pungkasnya. (jun)

MANIS Masih Punya Kesempatan Pulau Kenawa Mulai Dibuka bagi Wisatawan Perbaikan Dukungan Dompu (Suara NTB) Pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Dompu, Prof Dr Mansyur – Aris Ansyari, ST, MT (Manis) dari jalur perseorangan masih memiliki waktu perbaikan syarat dukungan calon perseorangan hingga 27 Juli 2020. Hasil verifikasi dukungan yang telah diplenokan oleh KPU Dompu, dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) hanya 8.246 pendukung atau masih kurang 7.942 dukungan dari minimal 16.218 pendukung.

Ketua KPU Dompu, Drs Arifuddin yang dikonfirmasi, Selasa (21/7) mengatakan, pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati dari jalur perseorangan masih memiliki waktu untuk memperbaiki syarat minimal dukungan hingga 27 Juli 2020. Syarat dukungan tersebut harus disampaikan ke KPU pada 25 – 27 Juli 2020.

“Mereka wajib memenuhi 2 kali lipat dari kekurangan syarat dukungan,” kata Arifuddin.

Bakal calon wakil Bupati Dompu, Aris Ansyari, ST, MT yang dikonfirmasi terpisah mengungkapkan, kekurangan

(Suara NTB/ula)

Aris Ansyari dukungan hasil verifikasi oleh KPU sudah diperkirakan sebelumnya. Banyaknya pendukung yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bukan karena para pendukung tidak mendukung, tapi saat dilakukan coklik sesuai alamat KTP, pendukung tidak ditemukan.

“Kami masih punya waktu di tahap kedua. Kami sudah punya pengalaman dari tahap (verifikasi) pertama,” katanya.

Aris mengungkapkan, sejak informasi hasil verifikasi administrasi yang hanya melolos-

kan 14.911 dukungan langsung disikapi pihaknya dengan mengumpulkan kembali KTP pendukung. Karena syarat dukungan yang harus dipenuhi sebanyak 16.218 pendukung.

Kekurangan dukungan yang harus dipenuhi kembali pada masa perbaikan sebanyak 15.944 pendukung, dikatakan Aris Ansyari, masih bisa dipenuhi pihaknya. Karena pengumpulan KTP dukungan itu sudah dipersiapkan sejak penyampaian dukungan tahap pertama ke KPU dan ditambah ketika informasi kekurangan dukungan saat verifikasi administrasi. “Insyaallah dukungannya ada. saat ini kami sedang merapikan dukungan,” ungkapnya.

Dari batas penyampaian dukungan hasil perbaikan maksimal 27 Juli mendatang, Aris mengaku, pihaknya akan menyampaikan paling lambat 27 Juli ini. Karena dukungan tidak hanya dirapikan, tapi juga akan diinput dalam sistem pencalonan milik KPU. “Kami akan masukan dukungan di hari terakhir tanggal 27 Juli,” jelasnya. (ula)

Taliwang (Suara NTB) Sempat ditutup di awal pandemi Covid-19, kini pulau Kenawa mulai dibuka untuk wisatawan. Pembukaan destinasi wisata bahari di kecamatan Poto Tano itu sudah berlangsung sekitar 2 pekan terakhir. Dan sejak dibuka tingkat kunjungan ke salah satu pulau di gugusan Gili Balu itu cukup tinggi.

“Alhamdulillah banyak yang datang berkunjung sejak kami buka,” terang Camat Poto Tano, Agusman kepada Suara NTB, Selasa (21/7).

Ia menjelaskan, sama halnya sebelum ditutup akibat pandemi virus corona. Tingkat kunjungan paling tinggi terjadi pada akhir pekan. Umumnya didominasi oleh wisatawan lokal. “Sudah ada juga turis asing tapi jumlahnya belum banyak ya,” kata Agus.

Meski telah dibuka, kegiatan kunjungan ke pulau Kenawa disebutkan Agus, pihaknya menerapkan, protokol pencegahan Covid-19. Setiap pengunjung diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) minimal bermasker. Di lokasi para pengunjung juga diarahkan menjaga jarak, termasuk saat proses pengangkutan menuju pulau.

“Pengangkutan ke pulau kami batasi. Kalau mereka satu kelompok tidak apa-apa sekali jalan menyeberang,” timpalnya.

Selanjutnya, Agus mengatakan, dibukanya kembali kunjungan wisatawan ke pulau Kenawa sangat disambut antusias warga, terutama warga desa Poto Tano. Karena dari kedatangan wisatawan, geliat ekonomi masyarakat kembali hidup.

“Yang berdagang di sekitar dermaga sudah jualan lagi. Begitu juga yang punya sampan menyeberangkan pengunjung bisa operasi lagi. Karena kan hampir 2 bulan lebih mereka menganggur,” sambung Agus.

Lebih jauh Agus menambahkan, dibukanya kembali wisata ke Kenawa pihaknya berharap masyarakat turut mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sebab selama pandemi virus itu masih terjadi, potensi penyebarannya sangat terbuka.

“Kami mohon kesadaran warga terutama yang terjun langsung di aktivitas wisata Kenawa patuhi aturan kesehatan yang berlaku. Tentu kita tidak mau ada kaus baru karena Kenawa kita buka lagi,” imbuhnya. (bug)

Positif Covid-19, 15 Warga Brang Kolong Dievakuasi ke Rumah Sakit Sumbawa Besar (Suara NTB)Sebanyak 15 warga Desa Brang Kolong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dievakuasi ke rumah sakit, Selasa (21/7). Pasalnya dari hasil pemeriksaan sampel swab, dinyatakan positif covid-19.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Didi Darsani, A.Pt membenarkan adanya evakuasi belasan warga positif covid-19 tersebut.

Saat ini mereka sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Baik di RS HL Manambai Abdulkadir maupun di gedung RSUD Sumbawa di Sering. “Mereka sudah di ru-

mah sakit. Ada yang di RSMA ada yang di RSUD di Sering,” ujarnya kepada wartawan.

Diungkapkannya, 15 warga positif ini merupakan kontak erat dari pasien positif asal desa setempat yang diumumkan meninggal dunia beberapa waktu lalu. Hal ini berdasarkan hasil penelusuran kontak yang dilakukan sebelumnya. Setelah dilakukan pemeriksaan sampel swab ternyata hasilnya positif covid-19.

“Ini hasil kontak tracing kita dengan pasien yang meninggal asal Brang Kolong. Mereka diswab di lokasi mereka, karena jumlahnya banyak. Kemarin kan ada 46 yang kita swab, dan kita ketemu 15 (positif

(Suara NTB/ist)

H. Didi Darsani

red),” terangnya.

Dengan adanya kasus ini, jelasnya, penanganan yang dilakukan di desa setempat tetap sesuai dengan protokol yang ada. Sedangkan terkait kemungkinan swab massal, tergantung dari analisa dan akan dibicarakan dengan tim gugus tugas. Adapun terkait penelusuran kontak 15 orang yang dinyatakan positif ini juga akan dilakukan pendalaman nantinya.

Sementara ini, lanjutnya, dengan adanya tambahan 15 kasus positif, total kasus positif di Kabupaten Sumbawa menjadi 74 kasus. Yang masih dirawat menjadi 29 orang dan 2 orang meninggal dunia.

Selebihnya sudah dinyatakan sembuh. Pihaknya tetap mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protocol kesehatan sesuai dengan anjuran yang sebelumnya disampaikan pemerintah. Sebagai upaya bersama untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Kabupaten Sumbawa.

“Yang terjadi di masyarakat, new normal dianggap kembali seperti semula. Padahal dia lupa bahwa kembali seperti semula dengan protokol kesehatan covid. Sekarang ayo kita kembali ke imbauan kita sebelumnya, untuk membantu pencegahan covid ini agar tidak meluas,” pungkasnya. (ind)

SUARA NTB Rabu, 22 Juli 2020

Seleksi Ketat Izin Madrasah SEKTOR pendidikan merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi masyarakat, baik sektor pendidikan formal maupun informal. Bahkan yang paling ‘’menjamur’’ saat ini pendidikan formal berupa madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Di Kabupaten Lotim, jumlah pertumbuhan madrasah sebanyak 10 hingga 20 madrasah per tahun. Namun, untuk perizinan pendirian madrasah baru dilakukan seleksi yang ketat.

Kepala Kemenag Lotim, H. M. Azharuddin,M.Sy, Selasa (21/ (Suara NTB/yon) 7), menyebutkan jumlah maH. Azharuddin drasah di Kabupaten Lotim sebanyak 760 madrasah. Jumlah ini terdiri dari 144 Raudatul Alfal (RA) , Madrasah Ibtidaiyah (MI) 228, Madrasah Tsanawiyah 235, Madrasah Aliyah 153 buah.

Untuk pertumbuhan madrasah ini pun, kata Azharuddin, dilakukan seleksi yang cukup ketat. Dari Kemenag terlebih dahulu melakukan survei letak geografis sumber murid dan potensi-potensi yang lain sebagai penunjang pemberian izin pendirian madrasah tersebut. “Kita ketat untuk izin mendirikan madrasah. Jangan sampai nanti madrasah itu tidak ada muridnya,”tegasnya.

Pasalnya, Kemenag Lotim beberapa waktu lalu sudah membubarkan salah satu Madrasah yaitu MTs NW Sembalun, karena tidak ada muridnya. Tindakan inipun dapat dijadikan pembelajaran bagi madrasah yang lain maupun masyarakat yang akan mendirikan madrasah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan segala aspeknya dari berbagai sisi.

Azharuddin menegaskan, antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di lingkungan madrasah cukup tinggi.

Bahkan dalam PPDB beberapa waktu lalu, masyarakat meminta Kemenag membuka pendaftaran peserta didik baru lebih awal.

Itu diharapkan oleh masyarakat supaya anak didiknya dapat mengenyam pendidikan di madrasah. Artinya, madrasah bukanlah wadah menerima siswa buangan dari sekolah negeri.

Ini menunjukan saat ini tingkat kesadaran masyarakat terus mengalami peningkatan dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya dengan memilih madrasah. Alasan memilih madrasah karena materi pembelajaran yang diajarkan di lingkungan madrasah tidak ada di sekolah umum.

Sebaliknya, materi pembelajaran yang ada di sekolah umum sudah pasti ada di madrasah. (yon)

Penempatan Belum Merata

Dinas Dikbud NTB Siapkan Redistribusi Guru Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menyiapkan redistribusi atau pendistribusian ulang sejumlah guru. Langkah itu dilakukan untuk pemerataan penempatan guru.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., mengatakan, pihaknya sedang memproses redistribusi guru dengan cara memutasi guru agar bisa terjadi pemerataan (Suara NTB/dok) penempatan guru. “Sedang diH. Aidy Furqan lakukan, akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Sudah ada konsepnya,” ujarnya.

Namun, Aidy belum bisa memastikan waktu pastinya, pihaknya sedang fokus menyelesaikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan juga mempersiapkan pembelajaran jarak jauh fase II secara daring.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Jaka Wahyana, S.Pd., mengatakan guru di NTB masih kurang. Ia juga mengungkapkan, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan mutasi, terutama untuk memeratakan distribusi guru untuk pemerataan jam mengajar. Karenaadaditemukanguruyangkekuranganjammengajardisatusekolah.

“Misalnya di sekolah A guru ASN mata pelajaran tertentu tidak ada, di sekolah B malah sampai tiga orang, itu yang harus dibatasi untuk didistribusikan ke sekolah lain. Namun secara keseluruhan guru tetap kurang,” katanya.

Selain untuk memeratakan penempatan guru, mutasi yang akan dilakukan nantinya juga dipengaruhi beberapa faktor seperti penyegaran kepada guru yang mengajar di satu sekolah selama belasan tahun, atau adanya guru yang sakit tapi penempatannya jauh dari rumah, dan beberapa penyebab lainnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB mencatat sekitar 300 PNS yang pensiun pada tahun ini. Sekitar 20 persen merupakan guru dan 5 persen pengawas sekolah. Dengan banyaknya PNS yang pensiun, kekurangan guru di NTB semakin bertambah.

Terkait kekurangan guru ASN, sementara ini Dinas Dikbud NTB juga sudah melaksanakan Uji Kompetensi Guru (UKG) non ASN selama dua tahun terakhir. Saat ini sedang dalam proses agar bisa dilakukan penyerahan SK gubernur bagi guru non ASN yang lulus UKG. Sekitar 1200-an guru non ASN yang akan memperoleh SK tersebut. Mereka lulus dalam UKG non ASN yang dilaksanakan pada tahun 2019 lalu.

Secara umum, semua guru non ASN di bawah Pemerintah Provinsi NTB mendapatkan honor berupa Jasa Jam Mengajar (JJM). Dengan mereka lulus UKG non ASN akan mendapatkan SK Gubernur, yang nantinya bisa membantu untuk pengajuan sertifikasi. (ron)

PENDIDIKAN

Halaman 6

Antisipasi Narkoba, Pengawasan pada Mahasiswa Harus Diperketat Mataram (Suara NTB) Tim Subdit I dan tim khusus Ditresnarkoba Polda NTB membongkar penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus Universitas Mataram (Unram), Rabu 15 Juli lalu. Sebanyak 10 oknum mahasiswa dan alumni kampus itu ditangkap di depan salah satu Sekretariat Unit Kegiatan Fakultas (UKF) D3 Ekonomi.

Merespons adanya kejadian tersebut, Ketua Senat Unram Prof. Mansur Ma’shum, meminta agar Rektor Unram Prof.

Dr. H. Lalu Husni, SH., MH., lebih memperketat lagi pengawasan terhadap mahasiswa.

“Kejadian ini adalah musibah. Rektor dan jajarannya memperketat pengawasan kampus, terutama pada waktu

tiada kegiatan akademik,” pinta mantan Rektor Unram ini.

Karena dengan memperketat pengawasan terhadap semua mahasiswa, bisa meminimalisir tindakan negatif mahasiswa, terutama saat tidak berlangsung kegiatan akademik.

Selain itu, dia berharap agar sektor pengamanan kampus pada semua lini diperketat den-

gan memperkuat satuan pengamanan yang terlatih. Guna mendeteksi hal mencurigakan dari setiap aktivitas para mahasiswa.

Pihaknya menyarankan agar rektor membuat surat edaran yang berisi tentang tidak diperbolehkannya mahasiswa berada di kampus di luar waktu kuliah. “Tidak ada lagi mahasiswa di kampus di

luar waktu kuliah yang dibolehkan. Ada surat edaran yang mengatur hal ini,” jelasnya.

Padahal peraturan tentang larangan penyalahgunaan narkoba sudah dibuat. Bahkan sebelum diterima jadi mahasiswa sudah menandatangani perjanjian terkait tidak akan menyalahgunakan narkoba.

Untuk itu, pada setiap pelanggar yang melanggar aturan dan kesepakatan agar diberikan sanksi tegas. “Tindakan tegas harus dilakukan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik, perjanjian, dan peraturan perundangan,” sebutnya. (dys)

(Suara NTB/dok)

H. Mansur Ma’shum

Sekolah di Mataram Diarahkan Berikan Materi Esensi saat BDR

(Suara NTB/dys)

KETERANGAN - Ketua Dewan Kode Etik Unram, H. Zainal Asikin (kiri) didampingi anggota tim, H. Sudiarto memberikan keterangan terkait hasil sidang kode etik kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi yang dilakukan oleh oknum dosen FH Unram, Selasa (21/7).

Oknum Dosen FH Unram Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Diskors

Mataram (Suara NTB) Dewan Kode Etik Fakultas Hukum (FH) Universitas Mataram menggelar sidang atas dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi yang dilakukan oleh oknum dosen FH Unram berinisial NIN, Selasa (21/ 7). Sidang dipimpin Ketua Dewan Kode Etik FH Unram, Prof.

Dr. H. Zainal Asikin. Salah satu keputusan sidang yaitu menskors oknum dosen tersebut.

Oknum dosen Fakultas Hukum Unram itu diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. Diduga, aksi pelecehan itu dilakukan saat korban tengah melakukan konsultasi skripsi di salah satu ruangan kampus setempat.

Ketua Dewan Kode Etik Unram, H. Zainal Asikin, usai menggelar sidang menyebut terdapat tiga putusan yang diambil dalam sidang yang digelar lebih dari satu jam itu.

Adapun putusan pertama, ialah oknum dosen terbukti melakukan tindakan asusila setelah mengakui perbuatannya. Oknum dosen itu mengakui perbuatannya di hadapan forum sidang.

Putusan kedua, Dewan Kode Etik memutuskan untuk mencopot oknum dosen dari jabatannya sebagai Sekretaris di Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Unram.

Sementara putusan ketiga ialah, pihak kampus menskors atau menghentikan untuk sementara waktu oknum tersebut sebagai dosen selama lima tahun. Hal itu mengingat yang bersangkutan akan melanjutkan kuliahnya di program doktoral. Ini karena niat melanjutkan studi merupakan keinginannya sendiri, bukan dari beasiswa kampus.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Unram, Dr.

Hirsanuddin, menjelaskan digelarnya sidang kode etik ini lantaran adanya kasus yang dilaporkan mahasiswi Fakultas Hukum Unram.

Diakuinya, kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus ini merupakan kasus pertama yang dilaporkan seorang mahasiswi. Dalam catatan pihaknya bahwa tidak pernah ada kejadian asusila seperti ini sebelumnya. Baru kali ini kejadian yang mencoreng wajah kampus merah sebutan Fakultas Hukum terjadi. “Kalau ada yang laporkan lagi akan kita proses,” jelas Hirsanuddin.

Adapun jika kasus ini dibawa ke Aparat Penegak Hukum (APH), hal demikian menjadi kewenangan korban. Dia pun menyerahkan sepenuhnya jika kasus ini dibawa ke APH. Hasil sidang Dewan Kode Etik disebutnya menjadi rujukan putusan yang diambil selanjutnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Proses pembelajaran di sekolah secara tatap muka belum bisa dilaksanakan di Kota Mataram. Pembelajaran di sekolah melanjutkan kembali Belajar dari Rumah (BDR) di awal tahun ajaran 2020/2021 ini. Pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram mengarahkan agar sekolah lebih fokus memberikan materi esensi kepada siswa selama BDR. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Mataram, Syarafudin menjelaskan, pihaknya memberikan penjelasan agar sekolah memberikan materi esensi atau materi pokok sesuai dengan standar kompetensi lulusan, bukan memberikan materi pengembangan. “Memang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan tidak harus menuntaskan kurikulum, tapi kalau bisa menuntaskan kurikulum malah bagus,” ujarnya.

Di samping itu, sekolah juga membuat modul kepada siswa, sehingga memudahkan siswa dalam belajar. Modul dibuat oleh guru sekolah atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di sekolah. Menurut Syarafudin, guru di sekolah yang lebih tahu kondisi siswa di sekolah.

“Modul itu disusun oleh guru sekolah yang tergabung MGMP sekolah. Nanti juga berkumpul di MGMP tingkat kota, bahan yang dibawa dari MGMP sekolah didiskusikan oleh guru di tingkat MGMP kota,” jelasnya.

Ia juga meminta pihak sekolah menyisipkan materi pencegahan Covid-19 selama pembelajaran jarak jaruh. Seperti mengenai hidup bersih dan sehat, menggunakan masker, rutin mencuci tangan, dan materi lainnya. “Bisa meminta siswa bikin poster, komik, atau tergantung kreativitas guru,” ujarnya.

Sementara itu, pihak sekolah di Kota Mataram sudah mempersiapkan belajar dari rumah yang akan dimulai pada pekan depan.

Kepala SMPN 5 Mataram, H. Muhamad Ali pihaknya sudah mengumpulkan guru untuk rapat membahas sistem pelaksanaan BDR. Juga mengadakan lokakarya bimbingan teknis pembelajaran daring.

Dalam bimbingan teknis itu narasumber menjelaskan penggunaan aplikasi yang bisa digunakan saat BDR. Ali juga mengakui tidak semua siswa memiliki peralatan pendukung BDR secara daring. Oleh karena itu pihaknya akan mengombinasikan pembelajaran secara luring, salah satunya menyiapkan modul. “Tapi nanti modul dibuat di MGMP di Kota Mataram,” ujarnya.

Untuk BDR secara luring, opsi yang bisa digunakan, ujar Ali, dapat melalui tayangan televisi, atau guru mengantar tugas kepada siswa yang bisa dijangkau. Di samping itu, pihaknya juga mengatur jadwal masuk guru yang akan mengajar secara daring melalui sekolah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mengatakan pelaksanaan BDR akan dimulai tanggal 27 Juli. Fatwir menegaskan, pada tanggal itu siswa belum boleh masuk sekolah. Guru telah menyiapkan modul pembelajaran BDR untuk SD dan SMP, sementara untuk TK juga sudah disiapkan. Untuk BDR juga ada dua cara secara daring dan luring.

“Kita tetap belajar daring, modul pembelajaran kami siapkan. Ada modulnya, untuk luring dan daring, mengatasi anak yang tidak punya sarana atau tidak punya kuota,” ujarnya. (ron)

Perubahan PO PAK

Kegiatan Merdeka Belajar Masuk Jadi Bagian Tridarma PT Mataram (Suara NTB) Adanya perubahan Pedoman Operasional (PO) tentang Penilaian Angka Kredit (PAK) Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2014 ke PO PAK tahun 2019 disertasi adanya kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar di Kemendikbud turut mengubah penilaian terhadap pengusulan jabatan akademik dosen di lingkungan perguruan tinggi. Pasalnya, kegiatan pembelajaran kampus merdeka dan merdeka belajar, memperbolehkan dosen memasukkannya sebagai bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi.

Tim penilai angka kredit dalam jabatan akademik Ke-

menristek, Prof. Dr. Syaiful Anwar, M.Si., membeberkan perubahan itu sebagai konsekuensi atas adanya perubahan dari Pedoman Operasional (PO) tentang Penilaian Angka Kredit (PAK) Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2014 ke PO tahun 2019.

“PO 2019 diberlakukan Juli - Desember. Tidak ada banyak perubahan dari PO 2014 yaitu hanya berkaitan dengan komponen penilaian jabatan akademik pangkat dosen,” ujarnya.

Dijelaskan Prof. Syaiful Anwar, fokus perubahan PO PAK 2019 yakni terkait dengan rincian aktivitas Tridarma Perguruan Tinggi. Dalam

aturan baru ini, dosen diperbolehkan menyisipkan kegiatan kampus merdeka dan merdeka belajar sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat.

“Jadi komponen tridarma pada PO 2019 tidak berubah.

Dosen bisa memasukkan kegaiatan kampus merdeka merdeka belajar pada yang sudah tertera di dalam rincian dalam PO sebelumnya,” urainya.

Perubahan lain dalam PO PAN 2019 ini ialah berkaitan dengan karir syarat khusus sesuai dengan kelompok pengusulan karir akademik. Untuk pengusulan jabatan secara reguler satu tangga, di PO PAK Sebelumnya tertulis posisi

peneliti sebagai penulis pertama, ada jurnal internasional jurnal nasional bereputasi.

Sementara untuk kelompok pengusulan loncat jabatan artinya melompati satu tangga. Di dalam PO PAK sebelumnya disebut peneliti sebagai penulis pertama, kemudian penulis sekaligus sebagai korespondensi.

Rektor Universitas Mataram Prof. Dr. H. Lalu Husni, M.Hum., menilai pedoman operasional (PO) PAK 2019 merupakan penyempurnaan dari PO PAK tahun 2014. Berdasarkan surat Dikti akan mulai berlaku sejak 1 Juli sampai Desember 2020.

“Karena pihak kementerian sedang menyiapkan per-

aturan terkait dengan kebijakan kampus merdeka sebagai penyempurnaan dari aturan Dirjen Dikti,” ujarnya.

Sementara itu pihaknya juga masih menunggu secara detail dan teknis arahan dari kementerian terkait dengan perubahan PO PAK 2019 yang bulan ini mulai berlaku hingga Desember mendatang.

“Seperti apa arah perbaikan dari peraturan ini kita tunggu saja. Kita tunggu informasi arah kebijakan wabilkhusus kebijakan kampus merdeka. Bapak/ibu dosen yang akan mengusulkan pangkatnya khususnya yang ditunggu oleh dosen jabatan guru besar,” paparnya. (dys)

Prodi S2 Pendidikan Agama Hindu STAHN Gde Pudja Gelar Webinar Mataram (Suara NTB) – Program Studi (Prodi) S2 Pendidikan Agama Hindu, Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram yang telah beralih status menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram menggelar seminar daring atau webinar pada Kamis (16/7) lalu. Webinar itu mengusung tema Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Daring di Era New Normal.

Pelaksana Tugas (Plt) Rektor IAHN/STAHN Gde Pudja Mataram, Drs. I Wayan Budha, M.Pd., dalam sambutannya mengatakan, pembelajaran ini menjadi penting. Dengan ada situasi pandemi Covid-19, pemerintah berharap ke depan segala sesuatu mungkin akan melalui internet, salah satunya melalui proses daring di pembelajaran perguruan tinggi.

“Untuk itu, banyak yang perlu didiskusikan. Tetapi satu hal yang kami garis bawahi, komitmen perguruan tinggi untuk

melaksanakan proses pengajaran secara daring. Memang tetap ada kendala karena ada yang tidak memiliki komputer, internet, atau pulsa, dan itu sudah dibicarakan sejak awal.

Para narasumber webinar kami mohonkan berikan tips melaksanakan pembelajaran daring dengan baik,” katanya.

Ketua Panitia Webinar Dr. Drs I Wayan Sumertha, M.Ag., dan Sekretaris Dr. Ni Wayan Rasmini, SE.,M.Ag., menyebut peserta seminar sebanyak 100 orang. Webinar itu dilakukan melalui aplikasi zoom yang disiarkan secara langsung di aplikasi YouTube. Webinar itu dimoderatori oleh Dr. Susilo Edy Purwanto, S.Ag., M.Si., yang merupakan Wakil Ketua III STAHN Gde Pudja Mataram.

Webinar itu menghadirkan dua narasumber, narasumber pertama, I Wayan Sudiarta, Ph.D., yang merupakan Sekretaris Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Mataram. Narasumber kedua, Dr. I

Wayan Widiana, M.Pd., yang merupakan Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha.

Narasumber pertama, I Wayan Sudiarta, Ph.D., membawakan materi berjudul Pengembangan Pembelajaran di Perguruan Tinggi melalui Daring di Era New Normal. Ia menjelaskan, hal yang disampaikan di webinar itu merupakan pengalaman selama hampir satu tahun mengelola dan menerapkan LMS Moodle untuk pembelajaran daring di Universitas Mataram.

Ia menyampaikan, untuk meningkatkan pengelolaan pembelajaran daring harus ada komitmen pengelola PT. Juga dibutuhkan kebijakan pembelajaran daring. Selain itu, infrastruktur, seperti komputer, jaringan, dan internet.

Juga sumber daya manusia, dan standardisasi isi dan proses pembelajaran daring.

“Dibutuhkan komitmen dosen untuk belajar cara baru,

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Suasana Webinar Prodi S2 Pendidikan Agama Hindu STAHN Gde Pudja Mataram melalui aplikasi zoom.

Panitia Webinar Prodi S2 Pendidikan Agama Hindu STAHN Gde Pudja Mataram.

mempersiapkan bahan ajar, dan komitmen mahasiswa dalam belajar daring. Cara cepat untuk adaptasi, yaitu segera buat kebijakan pembelajaran daring supaya dosen menggunakan mata kuliah daring.

Berkolaborasi, dan menambah tenaga IT. Pelatihan pembelajaran daring untuk dosen. Meningkatkan fasilitas perangkat keras dan lunak. Gunakan teknologi yang tersedia. Dan,

gunakan fitur LMS moodle sesuai kebutuhan saja,” katanya.

Narasumber kedua, Dr. I Wayan Widiana, M.Pd., membawakan materi Evaluasi Pembelajaran Perguruan Tinggi dalam Daring di Era New Normal. Ia menyampaikan perlu direfleksikan pembelajaran ketika situasi normal dan ketika situasi pandemi. “Selama pandemi banyak kampus yang menerapkan e learning, kemungki-

nan ketika di masa new normal, akan lebih banyak yang menggunakan blended learning atau perpaduan tatap muka dan e learning,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, sudah berkembang teori asesmen, antara lain asesmen yang bermakna, yaitu asesmen yang membuat mahasiswa memaknai apa yang sudah dilakukan selama asesmen. Selain itu, asesmen otentik dan pengem-

bangan kompetensi, asesmen otentik yang diberikan kepada peserta didik untuk mengukur yang sebenarnya.

“Asesmen atau penilaian dapat berwujud hasil tugas, hasil penelitian ditindaklanjuti dengan pengayaan, penugasan, remedial. Penilaian dilakukan terhadap proses belajar, dilakukan saat kegiatan berlangsung dan terhadap produk atau hasil belajar,” jelasnya. (ron/*)

SUARA NTB Rabu, 22 Juli 2020

POLHUKAM Pilkada Kota Mataram

Pilkada Serentak

Enam Paslon Perseorangan Tak Penuhi Syarat Dukungan Mataram (Suara NTB) – Dalam Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB tercatat ada tujuh pasangan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang maju dari jalur perseorangan.

Ketujuh bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dari jalur perseorangan itu tersebar di lima daerah yakni, satu pasangan calon di Kota Mataram, dua pasangan calon di Lombok Tengah, dua pasangan calon di Sumbawa dan masing-masing satu pasangan calon di Dompu dan Bima.

KPU di lima daerah tersebut sudah melakukan pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan balon perseorangan pada Senin (20/7) kemarin. Hasilnya dari tujuh pasangan bakal calon perseorangan itu, hanya satu pasangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dukungan.

“Satu bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan serentak tahun 2020 ini dipastikan Memenuhi Syarat (MS) dukungan dan memastikan diri berhak mendaftar sebagai bakal pasangan calon pada masa pendaftaran tanggal 4-6 September mendatang,” ujar Sekretaris KPU NTB, Mars Ansori Wijaya kepada Suara NTB, Selasa (21/7).

Bapaslon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat tersebut adalah Pasangan Talifudin dan Sudirman dari Sumbawa. Dia resmi dinyatakan memenuhi syarat dukungan dalam Rapat Pleno yang digelar KPU Kabupaten Sumbawa Senin (20/7). “Dari hasil verifikasi faktual, dukungan pasangan Talifudin dan Sudirman yang memenuhi syarat sejumlah 30.223. Sementara dukungan minimal untuk Calon Perseorangan di Sumbawa yaitu 28.105. Dengan demikian dukungan yang MS sudah melebihi dari syarat minimal,” jelas Asnsori Wijaya.

Sementara satu pasangan calon perseorangan lainya di Sumbawa yaitu H. Rasyidi dan H. Sudirman dinyatakan belum memenuhi syarat dukungan. Pasalnya dari dari hasil verifikasi faktual, pasangan ini hanya mampu mengumpulkan dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 21.139.

Sehingga masih kurang sebanyak 6.966 dukungan. Kemudian untuk melanjutkan ke tahap berikutnya pasangan tersebut harus menyerahkan dua kali lipat kekurangan yaitu 13.932 dukungan.

“Jadi masing-masing Bapaslon yang belum Memenuhi Syarat dukungan itu diberikan kesempatan untuk menyerahkan perbaikan syarat dukungan sebanyak minimal dua kali lipat dari kekurangan syarat dukungan dan diserahkan kepada KPU pada tanggal 25-27 Juli,” sambungnya.

Mereka adalah pasangan Dianul Hayezi-Badrun Nadianto di Kota Mataram, dari syarat dukungan minimal 24.922, hanya memenuhi syarat sebanyak 1.928 dan masih kurang, 22.994, sehingga dua kali lipat dukungan perbaikan yang harus diserahkan sebanyak 45.988.

Begitu juga dengan dua pasangan calon di Lombok Tengah, pertama pasangan L. Saswadi-Dahrun, dari syarat minimal dukungan 57.037, hanya memenuhi syarat, sebanyak 35.090 dan masih kurang 21.947. Sehingga dua kali lipat perbaikan harus menyerahkan dukungan sebanyak 43.894. Demikian juga dengan pasangan L. Moh. Amin-L. Farhan RM, hanya bisa memenuhi syarat dukungan 12.757 dan masih kurang 44.280. Sehingga dalam dukungan perbaikan yang harus diserahkan dua kali lipat sebanyak 88.560.

Di Pilkada Dompu pasangan Mansyur-Aris Ansyari, dukungannya yang memenuhi syarat sebanyak 8.246 dan masih kurang 7.972, sehingga perbaikannya sebanyak 15.944. Kemudian di Bima, pasangan Ruslan H Ismail-Syarimin Puasa, dari syarat dukungan sebanyak 31.093 yang memenuhi syarat hanya 16.996 dan masih kurang 14.097. Sehingga diperbaikan harus menyerahkan 28.194.

“Perbaikan syarat dukungan yang diserahkan tersebut akan kembali dilakukan verifikasi Administrasi dan kegandaan, Verifikasi Faktual, serta akan ditetapkan apakah MS atau TMS dalam Rekapitulasi pada tanggal 2021 Agustus,” pungkasnya. (ndi)

Pasangan Harum Terima SK Dukungan dari PPP

Mataram (Suara NTB) – Pasangan Balon Walikota/Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana-TGH. Mujiburahman (MohanMujib) resmi menerima Surat Keputusan (SK) dukungan dari PPP. Serah-terima SK dilangsungkan di kantor DPW PPP NTB, Selasa (21/7).

SK dukungan diserahkan langsung Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah, didampingi Ketua Bappilu, H. Muzihir, dan Sekretaris Muhammad Akri.

Sejumlah pengurus teras DPD II Golkar Kota Mataram juga nampak hadir mendampingi Mohan-Mujib.

Wartiah dalam pidato politiknya menyampaikan bahwa SK dukungan PPP untuk pasangan Harum itu merupakan yang pertama ke luar untuk wilayah Pulau Lombok. Menurut Wartiah, hal itu menunjukkan keseriusan PPP dalam mendukung pasangan Harum.

“Ini SK pertama yang keluar dari PPP untuk Pulau Lombok, tercepat, dan ini sudah B1KWK, bisa langsung dipakai mendaftar ke KPU,” ujar Wartiah yang langsung disambut takbir dari para pendukung

(Suara NTB/ndi)

SK DUKUNGAN - Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah menyerahkan SK dukungan kepada pasangan Harum. nya telah mendapatkan SK dukungan dari PPP. Hal ini menjadi bukti komitmen PPP memberikan dukungan kepada pasangan Harum. Mohan juga meyakini mesin politik PPP bersama Golkar akan bergerak totalitas

Kubu Suhaili Perkuat Dukungan dari Pemilik Suara Mataram (Suara NTB) – Kubu H. Suhaili FT terus merapatkan barisan untuk memenangkan pertarungan dalam perebutan kursi Ketua DPD I Golkar NTB yang akan digelar dalam forum Musyawarah Daerah (Musda) di Kabupaten Lombok Tengah.

Pada Senin (20/7) malam lalu Suhaili mengumpulkan para pendukungnya dalam sebuah acara rapat pleno persiapan menghadapi Musda.

Dalam pertemuan tersebut, Suhaili mengundang sejumlah pemilik suara yakni dari unsur organisasi sayap partai.

“Rapat Pleno DPD I Golkar dan sayap partai malam ini memutuskan dukungan kepada HM. Suhaili FT sebagai Ketua DPD I Golkar NTB Periode 2020-2025,” sebut sumber Suara NTB yang ikut hadir

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

BERBINCANG - Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Moh. Mahfud MD saat penyambutan di BIZAM, Selasa (21/7) kemarin. siapan Provinsi NTB dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2020 ini.

Sebelumnya, Pangdam menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang setingginya atas soliditas serta sinergitas TNI-Polri dan Forkopimda NTB yang selalu bergandengan tangan bersama-sama dalam mencegah dan mengatasi segala permasalahan di wilayah NTB. “Sinergitas TNIPolri harus tetap terjaga dengan baik, kita jangan sampai dipecah belah oleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawab, TNI-Polri harus kuat, solid dan kompak, sehingga kita dapat lebih maksimal dalam pengabdian kepada masyarakat, Bangsa dan Negara yang kita cintai,” ucapnya.

Kurnia menambahkan, TNI-Polri adalah bagian dari aparatur negara yang mengemban tugas melindungi seluruh komponen bangsa menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, sekaligus berkewajiban untuk tetap konsisten mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.

“Sehingga soliditas dan

pasangan Harum.

Dipaparkan anggota DPR-RI itu, bahwa pihaknya memiliki banyak alasan kuat sehingga akhirnya menjatuhkan pilihannya pada Harum. Figur Mohan-Mujib dinilai lebih cocok untuk memimpin Kota Mataram ke depan daripada fitur-figur lain yang juga menginginkan dukungan PPP. “Banyak yang daftar di tempat kami, tapi pilihan jatuh kepada pasangan ini. Kenapa? pertama karena calon yang diusung sudah berpengalaman, dan wakilnya adalah seorang tokoh TGH. Mujiburahman, yang selalu mengabdikan diri untuk ummat.

Kami yakin dengan pasangan ini Mataram jauh akan lebih baik lagi. Saya berharap pada pasangan ini bisa jadi pemimpin semua golongan,” katanya.

Sementara itu, Mohan sendiri menyampaikan rasa syukur-

Musda Golkar Kembali Ditunda

Pangdam IX/Udayana Bersama Forkopimda NTB Sambut Kedatangan Lima Pimpinan Institusi Negara Mataram (Suara NTB) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Moh. Mahfud MD. dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof H Muhammad Tito Karnavian melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kedatangannya disambut hangat Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah yang didampingi oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara, Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal, dan Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhaniserta seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Praya, Lombok Tengah, Selasa (21/7).

Ikut serta dalam rombongan Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto mewakili Panglima TNI, Wakapolri Komjen Pol Dr Gatot Eddy Pramono mewakili Kapolri, dan Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono.

Pada kesempatan itu, Pangdam IX/Udayana bersama Gubernur NTB, Kapolda dan Danrem 162/ WB menyampaikan ucapan selamat datang kepada pimpinan dari lima Institusi Negara tersebut.

Kunjungan kerja itu untuk meninjau perkembangan penanganan Covid19 dan kemajuan ITDC berkaitan dengan persiapan MotoGP 2021 di Mandalika Lombok, dilanjutkan silaturrahmi dengan jajaran Forkopimda NTB, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Tidak hanya itu, pimpinan dari lima Institusi tersebut akan menyaksikan secara langsung potensi budidaya lobster dan ke-

Halaman 7

sinergitas yang tinggi tetap kita pertahankan dan tingkatkan guna menyatukan persepsi agar memiliki kesamaan pemahaman dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing,” kata Kurnia.

Alumni Akmil 1986 itu berharap, dengan kebersamaan TNI-Polri, Pemda serta seluruh komponen masyarakat di NTB bersama TNI-Polri dan Pemda saling mendukung dalam kesadaran mematuhi protokol kesehatan, sehingga perekonomian dan kehidupan masyarakat khususnya di NTB dapat segera bangkit dan pulih seperti sebelum mewabahnya covid-19.

Selain itu, terkait dengan Pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 di Tujuh Kabupaten/Kota di NTB bisa berjalan dengan aman, tertib dan lancar jika segenap masyarakat bisa mendukung dengan melaksanakan segala ketentuanketentuan yang sudah ditetapkan, termasuk mematuhi protokol kesehatan covid-19. (why/*)

(Suara NTB/ist)

KONSOLIDASI - Rapat Pleno persiapan Musda yang dilakukan Kubu Suhaili. Dalam rapat pleno tersebut Suhaili melakuan konsolidasi dukungan pemilik suara. dalam pertemuan tersebut.

Organisasi sayap yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni KPPG dan AMPG, dimana dalam Musda mereka memiliki satu suara dari 14 suara yang akan diperebutkan. Dengan dukungan dari organisasi sayap itu, Suhaili telah menambah dukungan suara.

Dari informasi yang diperoleh Suara NTB, sampai saat ini, Suhaili setidaknya sudah mengantongi dukungan 10 Suara yang berada dari satu suara pengurus dimisioner DPD I Golkar NTB, kemudian satu suara organisasi sayap dan delapan suara dari DPD II, kecuali DPD II Golkar Kota Mataram dan Kota Bima yang belum menyatakan sikap.

Dengan demikian tersisa hanya ada empat suara yang belum menyatakan dukungan kepada Suhaili. Suhaili baru bisa melenggang kembali memimpin Golkar NTB, apabila seluruh suara mendukung dia.

Pasalnya DPP menekankan supaya Musda Golkar NTB dilakukan secara aklamasi.

Sementara itu, Sekretaris DPD I Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi Suara NTB terkait dengan pertemuan tersebut, tidak membantahnya. Dia membenarkan telah dilakukan rapat pleno persiapan Musda. Hanya saja dia menolak bahwa dalam rapat pleno tersebut tidak ada bicara terkait dukung mendukung.

“Betul ada rapat pleno persiapan Musda, tapi tidak mengenai dukung mendukung,” tegas Isvie.

Dinamika politik Musda Golkar NTB berlangsung alot, terutama rivalitas antara kubu Suhaili dan Ahyar Abduh yang akan bertarung dalam Musda memperebutkan kursi ketua DPD Golkar NTB. Tingginya dinamika politik itulah yang kemudian menyebabkan Musda kembali ditunda untuk kesekian kalinya. Sedianya Musda akan berlangsung Rabu (22/7) hari ini.

“Musda kembali ditunda,” kata Wakil ketua Bidang Kerjasama dan Antarlembaga DPD Golkar NTB, Hasan Massat, Selasa kemarin (21/7).

Hasan berdalih, penundaan Musda dilakukan lantaran pihak panitia kurang cermat dalam melalukan penjadwalan Musda. Pasalnya, pada waktu sama pengurus DPP disibukkan dengan rapat pleno persiapan arah dukungan Golkar di Pilkada serentak 2020.

Sehingga pengurus DPP tidak bisa hadir dalam Musda

X tersebut. Sesuai AD/ART partai, pelaksanaan Musda wajib dihadiri oleh unsur DPP. “Ini semata-semata persoalan teknis penjadwalan kurang cermat,” katanya.

Dia menepis tertunda pelaksanaan Musda X lantaran belum klop para pemilik suara terkait persaingan kursi ketua Golkar NTB antara Suhaili FT dan Ahyar Abduh. Walaupun diakui, tertunda kembali pelaksananan Musda X membuat DPP kemungkinan bakal menunjuk Plt ketua Golkar NTB. Sesuai surat diterbitkan oleh DPP Partai Golkar nomor 2, perpanjangan kepengurusan Suhaili berlaku hingga 31 Juli.

Dengan begitu, Jika Musda belum digelar sesuai tenggat waktu itu, DPP akan menunjuk Plt ketua.

“Tapi kita usahakan Musda terlaksana sebelum tanggal 31 Juli. Tentu akan dikomunikasikan ulang DPP terkait jadwal Musda,” pungkasnya. (ndi)

memenangkan pasangan Harum “Kami sangat bersyukur sekali, sudah dapatkan SK dukungan dengan model B1-KWK. Dengan kami menerima SK ini, kami maknai sebagai sebuah deklarasi untuk bersama-sama ber-

ikhtiar memenangkan paket Harum. Kami yakin dengan mesin politik yang dimiliki partai pengusung bisa memenangkan pilkada ini. Kesungguhan dan komitmen sebagai pengusung utama paket Harum,” pungkasnya. (ndi)

Kepala UPT Asrama Haji Lombok Tersangka Korupsi PNBP Sewa Gedung Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB menetapkan dua tersangka kasus korupsi sewa Gedung Asrama Haji NTB. Mereka yakni Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok berinisial AF dan Bendahara berinisial IJK. Dua tersangka diduga menggunakan uang sewa gedung untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan negara Rp400 juta. “Keduanya ASN. Satu tersangka Kepala UPT dan Bendaharanya,” ungkap Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto, Selasa (21/7) kemarin didampingi Wakajati NTB Anwarudin Sulistiono, Aspidsus Gunawan Wibisono, Asdatun Tende, dan Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan.

Penetapan tersangka itu setelah tim jaksa penyidik Pidsus mengekspose kasus.

Kasus ini sudah ditangani di tahap penyidikan. Bukti perbuatan melawan hukum sudah ditemukan. Demikian juga dengan bukti kerugian negaranya. Hasil audit Inspektorat Provinsi NTB menyatakan kerugian negara yang timbul sebesar Rp400 juta sepa-

njang tahun 2017-2019 dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sewa gedung Asrama Haji. “PNBP tidak disetor ke negara tapi dipakai untuk kepentingan pribadi,” beber Nanang.

Penggunaan uang itu antara lain biaya transportasi perjalanan pribadi para pejabat Asrama Haji. Pengeluaran uang dilakukan tersangka IJK atas sepengetahuan tersangka AF. Padahal uang hasil sewa gedung itu seharusnya disetor ke negara. Tersangka AF dan IJK dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. “Nanti akan kita kembangkan lagi terkait penggunaan dananya. Siapa saja yang menikmati yang dari penyewaan gedung tersebut,” kata Nanang.

Kasus itu pada awalnya diselidiki karena adanya temuan kerugian negara dari Badan Pengelola Keuangan Haji atas proyek rehab sejumlah gedung Asrama Haji Lombok. Namun, dalam perkembangannya ditemukan indikasi penyelewengan pada dana sewa gedung. (why)

(Suara NTB/why)

KETERANGAN - Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto (tengah) bersama Wakajati NTB Anwarudin Sulistiono (kanan) dan Aspidsus Gunawan Wibisono (kiri) memberi keterangan terkait penanganan korupsi, Selasa (21/7).

SUARA NTB

Rabu, 22 Juli 2020

Halaman 8

Satu Warga Desa Ungga Mundur Sukarela dari PKH

Praya (Suara NTB) Satu warga Dusun Ampan Lolat Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Hj. Sainiah, yang terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2016, secara sukarela menyatakan diri mundur sebagai penerima PKH. Namanya keluar sebagai penerima manfaat program dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu karena sejak tahun 2011 ia terdaftar sebagai masyarakat yang kurang mampu. Sehingga ia masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos.

(Suara NTB/ist)

MENGUNDURKAN DIRI – Hj. Sainiah menunjukkan surat pengunduran dirinya sebagai penerima program keluarga harapan (PKH) Kemensos di hadapan korwil dan korkab PKH Loteng, Selasa (21/7)

Sehari-hari ia menekuni pekerjaannya sebagai pedagang. Profesi itu ia tekuni sudah dari dulu sejak mulai bermodalkan nol rupiah, keliling kampung dari rumah ke rumah menajajakan dagangannya. Ketekunannya dalam dunia dagang mengantarkannya menjadi pedagang yang sukses. “Dulu saya jualan keliling dari kampung ke kampung. Modal sedikit. Alahmdulillah sekarang sudah punya kios untuk menaruh barang dagangan saya,” tutur ibu dari satu anak ini.

Terhitung sejak tahun 2018 yang lalu, Hj Sainiah berhasil membangun kios di depan rumahnya.

Berbagai barang kebutuhan ia jajakan, mulai dari pakaian anakanak dan dewasa, perlengkapan dapur, hingga sembako. Saat ini omset penjualannya kalau dirata-rata-

kan mencapai Rp10 juta Rp30 juta dalam sebulan.

“Ndak banyak kok. Dalam sehari saya jualan bisa dapat Rp300 ribu sampai Rp1 juta.

Tapi itu bukan untung bersih lho ya. Itu hasil jualan keseluruhan,” bebernya saat ditanya oleh petugas PKH. Dari pendamping PKH, Rapii, diperoleh keterangan bahwa komponen keluarga dari Hj Sainiah yang masuk dalam kategori PKH ada dua yakni anak usia sekolah jenjang SMP/M.Ts dan kategori lanjut usia (Lansia) atas nama H. Mahdi (suaminya).

“Beliau ini setiap tahap (tiga bulan sekali) dapat bantuan dengan nominal Rp975 ribu atau setiap bulan dapat Rp325 ribu rupiah. Karena komponen kategorinya ada dua yaitu anak usia SMP dan Lansia,” jelas pendamping PKH. Karena merasa dirinya saat ini telah mampu atau sejahtera, maka di hadapan para petugas PKH ia menyatakan dirinya mundur dari kepesertaan PKH. Ia merasa dirinya sudah tidak layak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Untuk melengkapi berkas pengunduran diri, Hj Sainiah menandatangani surat pernyataan bahwa dirinya mundur dari kepesertaan PKH secara sukarela atau dengan istilah graduasi mandiri di hadapan para petugas PKH yakni Koordinator Wilayah NTB, Koordinator Kabupaten Lombok Tengah dan sejumlah pendamping PKH Kecamatan Praya Barat Daya. (dys)

(Suara NTB/her)

PERBAIKI JARING - Nelayan di Dusun Taman Desa Taman Ayu, Gerung, Lobar, memperbaiki jaring. Selama tak bisa melaut mereka mengisi waktu dengan memperbaiki jarring.

Gelombang Tinggi

Nelayan di Lobar Tak Berani Melaut Giri Menang (Suara NTB) Nelayan di sepanjang pesisir pantai Lombok Barat (Lobar), beberapa hari terakhir tidak berani melaut karena cuaca tak bersahabat yakni gelombang tinggi dan angin kencang. Sejak beberapa hari tak melaut, mereka manfaatkan dengan memperbaiki jaring dan alat tangkap lainnya. Mereka berharap agar ada bantuan dari pemerintah di saat musim tak melaut ini.

Para nelayan di Dusun Taman Desa Taman Ayu kecamatan Gerung, misalnya, tak melaut sejak tiga hari lalu.

Mereka takut gelombang tinggi dan angin kencang. “Sejak tiga hari kami tidak melaut karena anginnya kencang dan gelombang tinggi,” tutur Raimah, nelayan setempat, Selasa (21/7).

Saat ini tengah terjadi angin barat laut sehingga memicu gelombang tinggi. Terkadang kata dia ada nelayan yang nekat melaut karena memang kondi-

Pokir DPRD Lobar Belum Dibayar Giri Menang (Suara NTB) Beberapa program dan proyek yang dialokasikan dari pokok-pokok pikirian (Pokir) anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) tahun 2020 belum dibayar Pemkab Lobar. Padahal pengerjaan poyek Pokir yang dititipkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut sudah selesai dikerjakan oleh pihak ketiga. Bahkan laporan administrasi pengerjaannya sudah diserahkan. Namun hingga kini belum dibayarkan.

Hal itu terungkap saat rapat pembahasan badan anggaran (Banggar) terkait KUA-PPAS APBD perubahan 2020.

Kalangan dewanpun meminta penjelasan terkait hal itu kepada OPD. Di antaranya Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Sosial (Dinsos).

Kepala Disperkim Lobar, H. Lalu Winengan mengaku terkait urusan dengan pihak ketiga sudah diselesaikan.

Bahkan seluruh berkas adminitrasi untuk pembayarannya sudah ditandatangani olehnya.”Semua sudah tereksekusi (pengerjaannya), dokumennya langsung saya tanda tangan,” jelas Winengan. Jika hingga kini ada dokumen yang masih terkunci dan belum terbayar, ia menyarankan untuk langsung menanyakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Anggota DPRD Lobar Fraksi Nasdem, Tarmizi mengaku menerima keluhan dari para pihak ketiga yang mengerjakan proyek itu belum dibayar. Padahal seluruh pekerjaan sudah selesai semua. Ia pun sudah menanyakan langsung kepada OPD yang bersangkutan, dan seluruh administrasi dokumen untuk pembayaran juga sudah diselesaikan.”Cuma sekarang ini persoalannya tidak ada uang

dari informasi yang saya dapatkan. Artinya apakah di BPKAD ini sudah melakukan atau tidak,” ujarnya.

Kepala BPKAD Lobar, H. Fauzan Husniadi menegaskan tidak ada proyek dari pokir itu yang tak dibayar. Hanya saja sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Aliran Kas Daerah, pembayaran itu dilakukan per triwulan. “Di Triwulan pertama itu ada 15 persen, triwulan ke-2 sebesar 30 persen, triwulan ke-3 sebanyak 35 persen dan triwulan ke-4 itu ada 20 persen,” jelasnya. Pihaknya mengaku tidak tahu yang mana yang harus dibayar oleh OPD itu. Sebab pihaknya hanya membayar sesuai apa yang diajukan. Sedangkan teknisnya dilakukan oleh OPD untuk pembayarannya.

Menurutnya jika OPD bersangkutan sudah memenuhui presentase kas di anggaran di OPD, tentunya pihaknya akan mengeluarkan (anggarannya). Namun untuk pembayaran yang didahulukan atau belakangan hal itu tergantung dari OPD bersangkutan. “Mereka minta uang sesuai anggaran kasnya ya kami keluarkan,” jelasnya. Meski demikian, ia menegaskan jika anggaran itu tersistem. Sehingga apabila pengajuan melebihi anggaran, maka otomatis tidak akan keluar anggaran itu dan terkunci.”Kalau sudah melebihi sekian (anggarannya) pasti tidak akan keluar, terkunci dia, pasti itu,” tegasnya.

Ia pun tidak membantah jika kondisi saat ini uang yang dimiliki seperti tambal sulam. Uang itu tidak langsung tersedia dalam jumlah yang diinginkan. Pihaknya mengambilkan dari anggaran lain yang tak terpakai, untuk memenuhuni kebutuhan yang akan dibayar. “Tapi sekali lagi yang menjadi basis kas kami adalah anggaran kas itu. Takkala itu melebihi presentase di setiap triwulannya, maka akan terkunci,” pungkasnya. (her)

si ekonomi yang memaksa.

Mengisi waktu selama tidak melaut, sebagian nelayan memperbaiki jaring. Ada juga yang bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka berharap bantuan dari pemerintah. Pasalnya, akibat tak melaut mereka tidak ada pemasukan. Ia menuturkan, sekali melaut ia memperoleh hasil tangkapan sebanyak 5-10 kilogram. Satu kilogram dijual Rp25 ribu. Dalam sekali melaut ia bisa mendapatkan Rp150 ribu - Rp200 ribu.

Hasil yang diperoleh ini pun harus dipotong untuk biaya operasional, makan minum dan BBM mesin sampan. “Biaya melaut itu Rp75.000 - Rp100.000,” jelas dia. Menurutnya hasil yang diperoleh dan sebanding dengan bahaya yang dihadapi selama melaut. Nelayan lain bernama Ishak, mengaku terpaksa melaut di tengah kondisi gelombang tinggi dan angin kencang. Ia tak punya pilihan lain, karena kalau

Pilkada KLU

Gerindra Berikan SK Dukungan untuk Djohan-Danny Tanjung (Suara NTB) Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Djohan Sjamsu, SH - Danny Carter Febrianto Ridawan, ST. M.Eng., resmi mendapatkan SK rekomendasi dukungan dari DPP Gerindra.

SK rekomendasi diserahkan oleh Ketua DPD Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat, SH., di kantor Sekretariat DPC Gerindra KLU, dusun Papak, Desa Segara Katon, kecamatan Gangga, Selasa (21/7).

Selain Ridwan Hidayat, hadir pada kesempatan itu, Sekretaris DPD Gerindra NTB, Ali Utsman Ahim Alkhairy,SH.MH., Ketua DPC Gerindra KLU sekaligus anggota DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B.,SIP., pengurus DPC Gerindra KLU yang juga (5 orang) anggota DPRD KLU, Bakal pasangan calon, Djohan - Danny (Joda Akbar), pengurus DPC PKB, pengurus DPC PKS KLU, Pengurus dan Anggota DPRD KLU dari PDIP KLU, serta ratusan relawan tim pemenangan Joda se-KLU. Djohan - Danny memperoleh rekomendasi SK DPP Gerindra No. 017/rekom/DPP Gerindra/2020 ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen H. Ahmad Muzani, tanggal 13 Juli 2020. Hasil rapat Bapilu DPP Gerindra memutuskan mer-

Pilkada Loteng

Partai Nasdem Tetap Komit Dukung Dwi-Normal Praya (Suara NTB)Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sampai sejauh ini memang belum memastikan arah dukungan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng). Pun demikian, Partai Nasdem sampai sejauh ini masih tetap komit untuk mendukung dan mengusung pasangan Ir. H. Dwi Sugiyanto – Drs. H. Lalu Normal Suzana.

Sekretaris DPD Partai Nasdem Loteng, Ahmad Syamsul Hadi, kepada wartawan, Selasa (21/7) menerangkan, komunikasi intens sejauh ini masih terus terjaga dengan pasangan

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4460 BR NOKA : MHIJF511 3AK336605 – NOSIN : JF51E1 337669 NO.BPKB.H-0 3195007 AN.RABIATUL ADAWIAH HLG SKTR JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.6056 CN NOKA : MHIKF1110FK328997-NOSIN : KF11E-1334327 NO.BPKB : M.06828230 AN.INDRA MUGI JAYA HLG SKTR JL.PANJI TILAR KOTA MATARAM

HILANG SERTIFIKAT HILANG SERTIFIKAT Hak milik atas tanah, NO.635 a.n.

Drs. IRIANTO DAN BAEHAKI SYAKBANI. Berlokasi di Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat

Dwi-Normal. Yang memang sejak awal sudah digadanggadang bakal diusung oleh Partai Nasdem di Pilkada Loteng mendatang.

Meski pihaknya tidak menampik ada pasangan lain yang juga ikut mengincar dukungan Partai Nasdem, satu di antaranya pasangan H. Lalu Pathul Bahri, S.IP – Dr. H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si. “Memang benar pasangan Pathul-Nursiah juga ada namanya masuk di usulan.

Tapi usulannya masuk lewat DPW (Partai Nasdem NTB).

Tidak diusulkan oleh DPD Partai Nasdem Loteng,” ujarnya.

tidak melaut ia tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Terganggu dengan gelombang, tapi apa boleh buat. Saya tetap melaut, karena itu mata pencaharian kami,”aku dia. Kalau terlalu tinggi gelombang, ia terpaksa libur melaut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lobar, Lalu Sukawadi mengatakan, pihaknya akan turun bersama jajaran untuk mengecek kondisi nelayan yang tak bisa melaut akibat gelombang tinggi di beberapa daerah Lobar. “Kami akan turun cek, kalau butuh bantuan kami akan koordiasi untuk segera berikan bantuan,” jelas dia. Pihaknya akan berupaya koordinasi dengan instansi terkait untuk membantu nelayan terdampak cuaca tak bersahabat. Bantuan dari DKP bisa berupa perahu atau alat tangkap lainnya, sedangkan kalau bantuan pangan akan dikoordinasikan dengan OPD terkait lainnya. (her)

Karena memang, sesuai peraturan organisasi, DPW juga punya hak untuk mengusulkan dua pasangan calon kepala daerah ke DPP. Sementara DPD punya jatah tiga pasangan calon kepala daerah. “Tapi kita tegaskan, Partai Nasdem sejauh ini masih komit untuk mendukung pasangan Dwi-Normal,” imbuhnya.

Pasalnya, pasangan DwiNormal inilah yang mengikuti seluruh proses seleksi sejak dari bawah. Mulai dari tahapan uji kepatutan hingga pengusulan ke DPP. Dan, DPP Partai Nasdem pun sudah menerima usulan tersebut. Tinggal menunggu proses penetapan saja. Karena untuk sampai penetapan dan pemberian rekomendasi, masih ada tahapan dan mekanismenya.

Disinggung peluang pasangan Pathul-Nursiah diusung Partai Nasdem – Memet, sapaan akrab Sekretaris DPD Partai Nasdem ini, enggan berkomentar. Yang jelas Partai Nasdem dalam dalam hal ini DPD Partai Nasdem Loteng, tetap pada komitmen awal. Mendukung pasangan Dwi-Normal.

Lagi pula, pasangan PathulNursiah sampai sejauh ini belum ada komunikasi dengan DPD Partai Nasdem. “Bagaimana mau kita usung kalau komunikai dengan kita (DPD Partai Nasdem Loteng) saja tidak pernah,” ujarnya. Karena bagaimanapun juga, DPP pasti akan mempertimbangkan usulan dari DPD perihal siapa pasangan calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang. (kir)

estui dan rekom H. Djohan Sjamsu sebagai bakal calon Bupati KLU 2020-2024 dan Danny Carter Febrianto Ridawan sebagai bakal calon Bupati periode 2020-2024.

Untuk itu DPC Gerindra KLU agar segera melakukan konsolidasi dengan bakal calon untuk pemenangan. Selanjutnya Gerindra memenangkan dengan mengerahkan semua potensi, libatkan DPRD Gerindra KLU, DPD Gerindra NTB dan anak ranting (PAC).

“SK ini sekaligus menepis spekulasi arah dukungan partai Gerindra. Gerindra dari DPC dan DPD satu suara mengusulkan satu pasangan saja, yakni Joda Akbar.

Ada yang mengatakan SK tidak bisa digunakan di KPU, itu keliru besar. SK ini ditandatangani oleh Ketua Umum, Bapak Prabowo Subianto. Segera daftarkan di KPU,” ucap Ali usai membaca SK. Ketua DPD Gerindra NTB, Ridwan Hidayat berpesan kepada pengurus DPC Gerindra KLU untuk menjaga amanat sekaligus komando partai untuk memenangkan pasangan calon yang diusungnya. Perjuangan selama 5 bulan hingga memutuskan bakal calon tidaklah mudah.

Melalui Tim 11 Desk Pilkada NTB, Gerindra melakukan survei, seleksi, fit and proper test, dan diskusi internal, Gerindra memutuskan mendukung Djohan-Danny. “Kami berkomitmen, janji politik Gerindra dengan calon untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kami percayakan rekomendasi Bupati yang akan datang kepada Djohan - Danny,” ujarnya.

Sementara, Sudirsah Sujanto, menyebut SK dukungan partai kepada pasangan Joda Akbar adalah kado terindah yang diperoleh bersamaan dengan HUT KLU. Ia memastikan, dengan SK ini maka mesin partai Gerindra di KLU akan bergerak maksimal, melakukan konsolidasi untuk memenangkan Pilkada.

Ia bahkan tegas mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD Gerindra KLU, agar maksimal berjuang. Jika ada anggota yang tidak satu barisan sesuai komando partai, maka ia memastikan akan mengusulkan yang bersangkutan untuk di-PAW (Pergantian Antar Waktu). “Apabila ada anggota Dewan yang kelak macam-macam, di sini kami memastikan, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, anggota dewan tersebut akan kami rekom (PAW),” cetusnya.

Pernyataan Sudirsah itu mendapat dukungan dari Ketua DPD Gerindra NTB. Ridwan Hidayat dalam orasinya juga memberi ancaman serupa. “Kami tidak segan-segan, ini sebagai komitmen kita. Kalau ada anggota DPRD Gerindra, pengurus DPC sampai tingkat anak ranting, ada yang mbalelo, maka jangan salahkan kami mengeluarkan SK pemecatan,” tegasnya.

“Buatkan Pakta Integritas.

Kalau keluar dari itu, jangan salahkan kami. Ya itu risiko perjuangan. Kalau sukses, ada reward,” tegasnya lagi. (ari)

SUARA NTB

Rabu, 22 Juli 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Rabu, 22 Juli 2020

SUARA NTB

Halaman 10

Minim, Penyerapan Kembali Tenaga Kerja yang Dirumahkan Mataram (Suara NTB) – Penyerapan kembali pekerja yang dirumahkan oleh perusahaan mulai berjalan. Hal tersebut mengikuti beroperasinya kembali perusahaan setelah sempat tutup karena dampak pandemi virus Corona (Covid-19).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dra.T. Wismaningsih Drajadiah, menerangkan, pihaknya mencatat setidaknya 15.000 pekerja sektor pariwisata dan 1.450 pekerja sektor lainnya yang sebelumnya dirumahkan. Bahkan beberapa terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). ‘’Itu sebagian sudah ada yang mulai bekerja lagi. Jadi ini baru, kita masih mendata kegiatan-kegiatan (yang mulai aktif) itu,’’ jelas Wismaningsih saat dikonfirmasi, Selasa (21/ 7) di Mataram. Menurutnya, penyerapan kembali pekerja yang dirumahkan memang belum merata.

Terutama untuk sektor pariwisata.

Diterangkan, penyerapan kembali pekerja terutama dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mulai

beroperasi. Seperti hotel-hotel yang kembali buka setelah sempat tutup. ‘’Itu sudah mulai menerima pekerja lagi, tapi kalau persentasenya sampai 50 persen dengan (jumlah pekerja) pariwisata (yang dirumahkan) itu belum bisa. Kalau sektor nonpariwisata rata-rata sudah bekerja lagi,’’ ujar Wismaningsih.

Terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, menerangkan jika dilihat dari segi persiapan hampir 90 persen hotel di NTB telah siap membuka kembali usaha. Namun mengikuti minimnya jumlah kunjungan tamu, baru 50 persen yang benar-benar membuka kembali usahanya.

Mengikuti hal tesebut, pemanggilan kembali karyawan yang dirumahkan diakui belum berjalan signifikan. Namun hal tersebut telah menjadi arahan dari PHRI NTB sendiri. Terlebih sampai saat ini belum ada hotel yang melaporkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kendati demikian, kesepakatan kerja dari masing-masing hotel yang

diakui memiliki kebijakan masingmasing. ‘’Semisal pekerja kontrak. Kalau memang sudah habis masa kontraknya itu memang diputus sementara. Tapi nanti seandainya perusahaan memerlukan lagi, ya dipanggil lagi,’’ jelas Wolini.

Di sisi lain, pembukaan hotel tersebut memang belum merata. Artinya hotel yang memutuskan membuka kembali usaha masih terkonsentrasi di titik-titik utama pariwisata NTB. Di mana pengaturan jam kerja juga masih diterapkan untuk menyesuaikan dengan situasi saat ini. ‘’Memang ada yang sudah buka dan ada yang belum. Di mana yang belum ini berarti masih dirumahkan karyawannya, bukan di-PHK. Terus yang sudah buka juga dia ada shiftshift untuk kerja,’’ jelas Wolini. Menurutnya hotel-hotel yang masih menutup usaha akan dibuka secara perlahan, mengikuti perkembangan pandemi Covid-19.

Sebagai informasi, berdasarkan data Dinas Pariwisata (Dispar) NTB yang dihimpun dari laporan Pemda Kabupaten/ Kota di NTB setidaknya ada 15.000 pekerja pariwisata yang dirumahkan selama pandemi Covid-19.

Rinciannya 6.122 pekerja di bidang hotel, 1874 pekerja di bidang pokdarwis, 1357 pekerja travel/guide, 676 porter, 213 pekerja homestay, 2410 pekerja IKM, 394 pekerja sanggar seni, 353 pekerja lapak kuliner, 617 boatman, serta 984 petugas kebersihan, tiket, dan asongan. (bay)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 22 Juli 2020

Langkah NTB Tangani Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Dari Hal. 1 Seperti itu sebenarnya semangat kita yang baru. Covid itu ada, harus dilawan.

Tetapi ekonomi harus tumbuh. Kalau bisa numpang kepada Covid ini untuk menumbuhkan ekonomi,’’ ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Bahkan, kata Mahfud, sesuai pemaparan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Perhelatan Pilkada serentak tahun 2020 juga dapat menumbuhkan ekonomi. Ia mengatakan, Pilkada jangan dianggap pemborosan anggaran semata. ‘’Itu ada uang yang beredar untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Menghidupkan pedagang masker, dan macammacam. Berapa triliun uang yang akan berputar di situ untuk keperluan rakyat sehari-hari,’’ katanya.

Terkait dengan Pilkada, pemerintah akan menghidupkan dan menumbuhkan demokrasi ini sebagai kehidupan politik yang bebas. Bukan politik yang kriminal dan ada yang mengatakan politik transaksional dan sebagainya.

Menurutnya, hal itu merupakan penyakit demokrasi di Indonesia.

Namun, masyarakat tak boleh putus asa. Karena ada juga kemajuan-kemajuan luar biasa dari demokrasi di Indonesia. ‘’Penyakit-penyakit (demokrasi) itu supaya disembuhkan secara pelan-pelan, tersistem, membudaya. Kita membangun budaya politik yang lebih bagus.

Karena budaya politik yang bagus akan melahirkan budaya hukum yang bagus,’’ tandasnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, sebelum dirinya dilantik bersama Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2019 2023. NTB telah dilanda gempa cukup besar.

Namun dengan kerja keras semua pihak, Pemprov NTB bersama TNI/Polri mampu membangun 240 ribu unit rumah tahan gempa bagi masyarakat yang sebelumnya rumahnya hancur. Secara perlahan, ekonomi NTB kembali bangkit pascagempa.

Bahkan, kunjungan wisatawan dengan dibukanya direct flight Perth Australia Lombok, meningkat 800 persen. ‘’Ketika kita ingin rebound, ternyata Covid-19 menyapa kita semua,’’ katanya.

Ketika wabah Covid-19 sudah masuk ke Indonesia, gubernur mengatakan Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas dengan seluruh gubernur se-Indonesia. Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden, kata gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini, memberikan pesan yang sangat tegas.

Bahwa Indonesia berhadapan dengan suatu keadaan yang tak pernah dialami sebelumnya. Oleh karena itu, ada dua hal yang harus dilakukan.

Pertama, semaksimal mungkin semua kepala daerah harus mencegah penularan Covid-19. Dan kedua, dampak ekonomi harus diperhatikan.

Jangan sampai terlampau serius memikirkan penanganan virus Corona, tetapi tidak memikirkan dampak ekonomi. Sehingga bisa jadi nanti masyarakat selamat dari Corona. Tetapi keteteran dengan masalah yang lebih besar dalam masalah ekonomi. ‘’Instruksi Presiden kami sikapi dengan tegas. Kerja besar kami langsung dibagi dua.

Pertama, satu tim khusus langsung menangani persoalan kesehatan dan teknis lainnya.

Panglimanya Ibu Wakil Gubernur (Wagub). Kedua, tim khusus penanganan dampak sosial ekonomi,’’ tutur Dr. Zul. Dengan ketegasan Wagub yang mengomandoi Tim Penanganan Covid-19, kampanye yang tak hentihentinya dan kekompakan dengan bupati/walikota.

Sehingga penyebaran Covid-19 di NTB mampu dikendalikan. ‘’Tinggal Kota Mataram.

Pak Walikota sudah berupaya keras. Tapi karena kepadatan, tingkat interaksi tinggi. Tapi insya Allah NTB dalam kendali. Kita sudah sepakat dalam rapat Forkopimda yang dilakukan setiap pekan. Kita akan bahu membahu, samasama mengeroyok Kota Mataram dan sedikit Lombok Barat. Supaya badai ini segera berlalu dari tempat kita,’’ ujarnya.

Dengan adanya Instruksi Presiden mengenai Jaring Pengaman Sosial (JPS), kata Dr. Zul, digunakan oleh Pemprov NTB sebagai suatu kesempatan membuka jalan baru. Di tengah kampanye agar masyarakat stay at home dan jaga jarak untuk mencegah penyebaran Covid-19, Pemprov memberdayakan IKM dan UKM supaya mereka tetap punya kesibukan di tengah pandemi.

Di mana, bantuan sosial berupa JPS yang diberikan ke masyarakat bukan berupa uang tunai. Tetapi dalam bentuk komoditas berupa sembako dan suplemen yang merupakan produk IKM dan UKM lokal. Dr. Zul menyadari pemberian bantuan berupa sembako akan banyak kegaduhan. ‘’Jadi kami walaupun tahu akan ada kegaduhan.

Kami betul-betul meretas jalan baru, data masih belum sempurna tapi kami punya keberanian. Harus dibagi berupa komoditas.

Bukan sembarang komoditas, tapi komoditas yang diproduksi UKM lokal,’’ terangnya.

JPS yang diberikan Pemprov NTB harus dalam bentuk sembako dan suplemen. Dan semua sembako dan suplemen ini harus diproduksi oleh UKM lokal.

Seperti beras, minyak goreng, ikan asin, ikan kering, abon ikan. Kemudian suplemen seperti teh kelor, kopi, hand sanitizer, APD dan masker merupakan produk UKM lokal. ‘’Dengan kebijakan untuk menggunakan produk sendiri, UKM menggelit dan bangkit. Dalam tiga bulan ini, awalnya 300 UKM, bulan berikutnya 535 UKM. Dan terakhir bulan ini kita mampu mendemonstrasikan UKM yang terlibat 5.000 UKM,’’ sebutnya.

Dengan pengalaman ini, kata Dr. Zul, tentu awalnya kualitas produk IKM dan UKM lokal tidak lebih baik dari produk yang berasal dari Jawa atau China. Harganya juga tidak kompetitif, tapi ada cost of learning.

Setelah pembelajaran tiga bulan, Pemprov mampu memetakan klaster IKM dan UKM dan akan diberikan stimulus ekonomi setelah berakhirnya program JPS Gemilang. ‘’Dan mudah-mudahan dalam bulan-bulan yang akan datang. UKM NTB bukan hanya memasarkan produknya di Provinsi NTB. Tetapi mampu kompetitif dijual di pasar nasional dan internasional,’’ harapnya. (nas)

Anjlok, Harga Bawang Putih Sembalun Dari Hal. 1 Pengalamannya menanam di atas lahan seluas 1,5 hektare, jumlah bibit yang dipergunakan sebanyak 1,4 ton. Biaya produksi yang sudah dikeluarkan lebih dari Rp 70 juta.

Sementara hasil penjualan Rp 40 juta. “Jadi saya rugi Rp 30 juta,” akunya.

Hal senada disampaikan petani bawang putih lainnya, Ruspaeni. Anjloknya harga si siung putih ini katanya terjadi semenjak pandemi virus corona. Harga di sawah dulu bisa tembus Rp 15 ribu di sawah. Sekarang ini rendah, ada yang Rp5.000-7.000 per kilogram. Sedangkan untuk kering satu bulan terjual Rp 10 ribu per kilogram.

Ruspaeni yang juga penangkar benih ini mencoba gerakkan penangkar untuk menyetok benih. Akan tetapi, kalau tidak diimbangi dengan serapan APBN, maka penangkar pun tidak bia. “Penangkar juga agak takut, karena menjadi penangkar benih ini butuh modal besar,” pungkasnya lagi.

Kepala Dinas Pertanian Lotim, H. Abadi yang dikonfirmasi terpisah mengatakan akan coba mengecek perkembangan harga bawang putih Sembalun.

Tidak ditampik, penurunan harga ini akibat pandemi Corona yang terjadi selama beberapa bulan terakhir.

Minat pembeli katanya cukup banyak. Akan tetapi, distribusi barang ke luar daerah ini menjadi terganggu. Tidak ada aktivitas lalu lintas barang selama pandemi. Kondisi ini jelas membuat pasar bawang putih sebagian besar berputar di dalam daerah. “Soal pembeli ini sebenarnya sangat banyak yang minat, tapi transportasi keluar masuk ini kan sempat terganggu karena Corona,” terangnya.

Lebih jauh mengenai perkembangan harga tersebut, Kadis Pertanian Lotim ini mengaku akan turun langsung ke tengah petani mendengar informasi seputar harga yang sangat tidak berpihak kepada petani. (rus)

Halaman 11

Pemprov Elaborasi kembali Potensi Investasi Agrobisnis di NTB Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB kembali menggodok potensi investasi bidang agrobisnis. Hal tersebut mengikuti ketertarikan investasi untuk komoditas rumput laut, udang, jagung, dan sapi yang ditunjukkan beberapa investor dalam negeri.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Dr.H. Amry Rakhman, menerangkan pihaknya tengah menyusun proposal terkait potensi agrobisnis yang bisa dikelola di NTB. Proposal tersebut akan dipresentasikan dalam

waktu dekat di hadapan bebera calon investor. ‘’Ada investor yang meminta rumput laut, udang, sapi dan jagung termasuk di dalamnya industri. Hari ini kita siapkan proposalnya, kamis sore rencana kita bertemu dengan investor itu di Jakarta,’’ ujar Amry saat dikonfirmasi, Selasa (21/ 7) di Mataram.

Diterangkan, sampai saat ini setidaknya ada dua perusahaan dalam negeri yang tertarik untuk menjalankan investasi tersebut.

Terutama bidang bisnis pengolahan rumput laut, udang, jagung,

dan sapi sebagai bahan baku yang tersedia di NTB. Rencana investasi bidang agrobisnis tersebut merupakan arahan langsung dari Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimahsyah, dengan proyeksi prospek yang cukup besar. ‘’Menurut Pak Gubernur, besar prospeknya dari investor tersebut. Tapi kita lihat setelah pertemuannya dan sudah bisa ada komitmen,’’ jelas Amry.

Besaran investasi dan bidang pengolahan yang diminati akan dievaluasi kembali setelah adanya kesepakatan antara Pemprov NTB dengan

calon investor tersebut. Menurut Amry, hal terpenting saat ini adalah memaksimalkan potensi-potensi yang diminati oleh calon investor untuk mewujudkan pembangunan pabrik pengolahan di NTB. “Jadi kita bukan memasok bahan baku, tapi pabriknya (dibuat) di sini. Saya lihat lokasinya dulu, di mana letak pabrik pengolahannya, nanti kita lihat masing-masing. Apakah dekat dengan bahan baku, kemudaian bagaiman pertimbangan ketersedian lahannya,’’ jelasnya.

Di sisi lain, dengan disusun-

nya penawaran potensi investasi bidang agrobisnis tersebut maka maka proses penawaran diharapkan dapat menarik lebih banyak investor. Termasuk untuk meyediakan informasi yang jelas terkait potensi yang dimili NTB. “Proposal ini (untuk menunjukkan) bahwa kita siap. Siap secara lokasi, perangkat, dan tentu di dalamnya (siap menyediakan) bahan baku,” ujar Amry. Rencana pembangunan pabrik tersebut diharapkan dapat terealisasi tahun ini. Sehingga pergerakan investasi dapat segera menggeliat di tengah kondisi saat ini. (bay)

Investasi Tiga Gili Permintaan Tahu Tempe Naik di Lotim Tak Kunjung karena Corona Terealisasi Selong (Suara NTB) Gili Kondo, Bidara dan Petagan menjadi pulau kosong yang sudah sangat lama menantikan realisasi investasi. Tiga pulau kecil yang cantik di Lotim bagian utara ini masih kosong. Padahal peminat pengunjung sangat besar.

Pulau indah tersebut tidak pernah sepi dari pengunjung. ‘’Sudah cukup banyak investor yang menyampaikan minat.

Sudah tidak terhitung banyaknya yang menyampaikan penawaran. Akan tetapi sebagian besar yang datang merupakan investor akan,’’ ungkap Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Dr. H. Mugni kepada Suara NTB, Selasa (21/7).

Penanganan Gili diakui sekarang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Namun, pemerintah kabupaten juga memiliki hak memberikan rekomendasi. Apalagi

pengembangan bisnis kepariwisataan nantinya jika sudah berkembang yang harus menikmatinya adalah masyarakat Lotim sendiri.

Investasi di Pulau Kecil seperti Kondo ini tidak seperti di daratan. Semua investor, termasuk asal Singapura hanya diizinkan membangun fasilitas ramah lingkungan dan tidak boleh membangun beton. Saat terealisasi nantinya, Lotim juga mensyaratkan harus mempekerjakan tenaga kerja lokal, minimal 40 atau 60 persen dari seluruh pekerja dari tenaga lokal. “Bangunan di Kondo ini hanya boleh berbahan kayu saja, tidak boleh beton,” ucapnya.

Kondisi Kondo saat ini diakui masih sepi. Hal ini karena memang tiga gili indah tersebut belum tersentuh kegiatan pembangunan apa-apa.

“Karena kita memang belum mengelola,” urainya. (rus)

Mataram (Suara NTB) Perajin tahu tempe nyaris tak terdampak Covid-19, dibandingkan usaha-usaha lainnya yang kini masih mati suri. Permintaan tahu dan tempe bahkan naik. Baik permintaan di dalam daerah, maupun di luar NTB. Tidak ada perajin tahu tempe di Kekalik, Kota Mataram yang gulung tikar, kata Ketua Koperasi Perajin Tahu Tempe Kekalik Jaya, H. Muh. Hasbah.

Bahkan karena kuatnya usaha turun temurun ini bertahan dalam segala tantangan ekonomi, ada 12 orang perajin yang akan berangkat haji. Rencananya tahun 2020 ini, namun tertunda karena pandemi Covid-19. “Rata-rata penjualan normal, naiknya rata-rata 10 persen. Ada yang produksinya bahkan naik sampai 50 persen karena tingginya permintaan,” kata H. Hasbah kepada Suara NTB, Selasa (21/7) kemarin.

Pembelian dadakan juga

tidak dilayani. Harus dipesan tiga hari sebelum dibutuhkan.

Baru bisa dipenuhi kata H. Hasbah. Untuk kebutuhan hidup dan menyekolahkan anak-anak, para perajin menurutnya tak perlu terlalu keras memikirkannya. “Yang lain (usaha lain) banyak gulung tikar, tapi tidak dengan perajin tahu tempe. Bahkan yang tadinya setiap haris hanya produksi sebanyak 100 Kg bahan baku, ditambah menjadi sebanyak 150 Kg,” jelas H. Hasbah.

Kenaikan permintaan, diduga karena persoalan daya beli masyarakat. Tahu tempe adalah menu untuk masyarakat dari berbagai lapisan. Pasar utamanya adalah pasar tradisional. Sejauh ini, perajin belum menjangkau swalayan. Namun permintaan tetap tinggi. Selain permintaan lokal, dari luar daerah cukup intens pemesanannya. Dari Jakarta misalnya. Karena tak butuh waktu lama untuk pengiriman dari

Lombok, hanya hitungan satu sampai dua jam.

“Dari luar daerah itu banyak yang minta. Dari Jakarta paling banyak sekali. setelah corona ini naik permintaannya. Mungkin karena tidak bisa datang ke Lombok,” imbuhnya. Apalagi tahu tempe hasil produksi perajin di Kota Mataram sudah cukup dikenal namanya karena kualitas dan citarasanya yang berbeda dengan tahu-tahu lainnya.

H. Hasbah mengatakan, harga tahu tempe sangat terjangkau bagi semua orang.

Meski permintaannya tinggi, harga tidak serta merta disesuaikan (dinaikkan) oleh perajin, atau penjual. Dan meski Covid-19, H. Hasbah mengaku tak kesulitan mendapatkan bahan baku, kedelai impor.

Perajin menerima pesanan ditempat, harga perkuintalnya Rp820.000. Saat ini ada 113 perajin tempe dan 87 perajin tahu yang bertahan di Kekalik. (bul)

Wakapolri Perintahkan Kapolda NTB Bereskan Lahan Sirkuit MotoGP Dari Hal. 1 Harus tegas, saya minta Pak Kapolda,’’ tegas Wakapolri dalam rapat koordinasi persiapan Pilkada serentak dan penanganan Covid-19 di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Selasa (21/7) sore kemarin.

Pengamanan objek vital nasional menjadi salah satu atensi aparat kepolisian menuju new normal ini, salah satunya KEK Man-

dalika. Ia mengatakan, biasanya permasalahan tanah sering muncul ketika akan ada pembangunan, seperti pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika.

“Ketika waktu itu (dulu) tanahnya ndak ada harganya.

Tiba-tiba (ketika) dibangun sirkuit MotoGP. Harga tanahnya langsung naik,’’ katanya.

Ada juga permasalah yang muncul, tanah sudah dijual tetapi ahli waris mengatakan belum

dijual dan lain sebagainya. Untuk itu, terkait percepatan penyelesaian masalah tanah di KEK Mandalika, ia meminta Kapolda membantu Pemprov NTB secara maksimal. ‘’Saya minta Pak Kapolda, bantu Pak Gubernur semaksimal mungkin supaya MotoGP tahun depan bisa dilaksanakan,’’ tegasnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah,

SE, M. Sc optimis persoalan lahan Sirkuit MotoGP akan segera tuntas. Ia mengatakan, persoalan lahan Sirkuit MotoGP tinggal satu titik yang belum beres. Dengan bantuan Kapolda NTB yang baru, ia yakin persoalan ini akan segera tuntas.

Sehingga, ketika Presiden Jokowi berkunjung ke NTB, masalah tanah sudah benarbenar clear.

Sebelumnya, Managing Di-

rector ITDC The Mandalika, I Wayan Karioka mengatakan, dari 12 hektar lahan yang enclave di sekitar Sirkuit Mandalika sebanyak 2 hektar sudah diselesaikan. Sehingga tinggal 10 hektar lahan yang akan diselesaikan melalui cara musyawarah mufakat. Diharapkan pada Juli atau Agustus ini, lahan enclave tersebut akan bisa diselesaikan, terutama yang berada di areal lintasan sirkuit. (nas)

Konsep dan Strategi Jelas Dari Hal. 1 Diterangkan, hasil evaluasi dari Kemendagri sampai saat ini ada dua variabel yang ditunjukkan oleh masing-masing daerah di Indonesia. Antara lain daerah yang memiliki kemauan menanggulangi pandemi, dan daerah yang memiliki kemampuan menanggulangi.

Menurutnya, beberapa daerah sampai saat ini masih menangani pandemi Covid-19 tanpa konsep dan strategi yang jelas. ‘’Ada juga yang tidak memiliki sumber daya, maka penanganan di daerah akan sulit. Tidak bisa

maksimal,’’ jelasnya.

Di sisi lain, beberapa daerah juga dinilai memiliki konsep dan strategi yang jelas dengan dukungan sumber daya. Namun kepala daerah yang memimpin daerah tersebut tidak melaksanakan konsep dan strategi yang disusunnya dengan maksimal. ‘’Yang kita inginkan para kepala daerah memiliki kemampuan yang sungguh-sungguh, punya konsep, dan punya sumber daya yang didukung juga oleh pusat,’’ tegas Tito. Untuk mendorong hal tersebut, menjadikan penanganan pandemi sebagai tema

sentral Pilkada 2020 dinilai dapat menjadi langkah yang tepat.

Diterangkan, pandemi Covid19 telah memberi dampak yang cukup luas bagi masyarakat di Indonesia. Terutama dari sisi kesehatan, sosial dan ekonomi.

Menurutnya, dengan mensinergikan pelaksanaan Pilkada dengan penanganan Covid-19 upaya penanganan akan lebih maksimal dilakukan.

Ia juga berharap peserta Pilkada serentak dapat melakukan cara-cara yang kreatif. Misalnya, dengan membagikan masker sesuai nomor

urut pilihan. Di mana jika satu kontestan saja membagi 100 ribu masker, maka hampir 54 juta masker yang dapat disebarkan selama Pilkada 2020.

Selain itu, dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak masing-masing kontestan diharapkan dapat menyelenggarakan kampanye yang mendukung penanganan pandemi. Termasuk untuk pemanfaatan dana kampanye masingmasing peserta untuk menanggulangi dampak pandemi baik dari segi sosial maupun ekonomi di masyarakat.

Di sisi lain, penyelenggaraan Pilkada 2020 ditekankan harus mengikuti protokol penanganan Covid-19. Salah satunya telah dilakukan oleh pemerintah pusat dengan menambah jumlah TPS mengikuti pengurangan jumlah pemilih di setiap TPS. ‘’Karena ada TPS yang bertambah,awalnya800pemilihturunjadi 500 pemilih (di masing-masing TPS) supaya tidak berkumpul.

Berarti ada penambahan petugas, penambahan perlengkapan dan penyediaanalatpelindungbaikbagi penyelenggara,pengawas,pengaman, dan pemilih,’’ tandas Tito. (bay)

Empat Pemda Tetapkan Siaga Darurat Kekeringan Dari Hal. 1 Di Lombok Tengah, kekeringan sudah melanda 83 desa di 8 kecamatan. Dengan jumlah warga terdampak 69.294 KK atau 273.622 jiwa. Lombok Timur, kekeringan sudah melanda 51 desa di 13 kecamatan. Jumlah warga terdampak sebanyak 44.669 KK atau 129.455 KK. Selanjutnya, Sumbawa Barat kekeringan sudah melanda 13 desa di 3 kecamatan. Jumlah warga terdampak sebanyak 2.716 KK atau 10.302 jiwa. Sumbawa sebanyak 42 desa di 17 kecamatan dengan jumlah warga terdampak 20.189 KK atau 80.765 jiwa.

Di Dompu, sebanyak 34 desa di 8 kecamatan yang sudah dilanda kekeringan. Dengan jumlah warga terdampak 16.936 KK atau 51.577 jiwa. Kota Bima sebanyak 12 kelurahan di 4 kecamatan. Dengan jumlah warga terdampak 6.392 KK atau 19.880 Jiwa. Dan terakhir di Kabupaten Bima, sebanyak 36 desa di 10 kecamatan yang dilanda kekeringan. Dengan jumlah warga terdampak 4.240 KK atau 21.168 jiwa.

Ahmadi mengatakan, saat ini beberapa kabupaten/kota sedang berupaya melakukan distribusi bantuan air bersih ke daerah-daerah yang mulai merasakan dampak bencana

kekeringan. ‘’BMKG memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada bulan Juli September,’’ katanya.

Dikatakan, baru empat kabupaten di NTB yang sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Yaitu, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa dan Bima. Sedangkan enam kabupaten/kota belum menetapkan status bencana kekeringan.

Ia menyebutkan, beberapa upaya yang telah dilakukan. Yaitu, BPBD Provinsi BPBD kabupate/ kota telah melakukan rapat koordinasi. Kemudian BPBD kabupaten/kota telah melakukan inventarisasi data warga terdamp-

ak kekeringan. Selain itu, sebagian kabupaten/kota sudah mulai melakukan distribusi bantuan air bersih ke lokasi terdampak kekeringan.

Sebelumnya, BMKG Stasiun Klimatologi LombokBarat mengatakan berdasarkan hasil monitoringHariTanpaHujan(HTH)curah hujan di NTB pada dasarian II Juli 2020 didominasi oleh curah hujan dengan kategori rendah. Curah hujan tertinggi tercatat di Pos Batulayar, Lombok Barat sebesar 33 mm/dasarian.

Sifat hujan pada dasarian II Juli 2020 di Pulau Lombok dominan Atas Normal, sementara di Pulau Sumbawa umumnya

bervariasi dari Bawah Normal (BN) yaitu di bagian tengah dan Atas Normal (AN) di bagian barat serta timur.

Monitoring Hari Tanpa Hujan Berturut – turut (HTH) umumnya bervariasi dalam kategori Sangat Pendek (1 - 5 hari) hingga kategori kekeringan ekstrem (> 60 hari) pada tanggal updating. HTH terpanjang terpantau di Pos Hujan Kempo dan Pajo di Kabupaten Dompu sepanjang 61 hari. Peluang terjadinya hujan pada dasarian III Juli 2020 umumnya rendah. Curah hujan <20 mm per dasarian umumnya berpeluang terjadi lebih dari 90 persen di seluruh wilayah NTB. (nas)

Jaga Stabilitas Keamanan Dari Hal. 1 untuk mencegah potensi perpecahan yang sering muncul dalam pemilihan umum.

“Pilkada adalah kontestasi untuk menjadi pemimpin. Pemilihan itu hanya sebagian dari implimentasi demokrasi. Tolong dijaga betul, jangan sampai dengan Pilkada ini kita tercerai berai,” ujar Wakapolri, Komjen Pol Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si, dalam kunjungannya bersama rombongan ke NTB dalam rangka meninjau kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Diterangkan, potensi perpecahan muncul akibat oknum-

oknum tertentu yang berniat mendulang suara dengan mengganggu stabilitas keamanan. Terutama dengan mengedepankan narasi-narasi negatif sebagai negasi dari narasi-narasi positif.

Menurutnya, untuk mencegah terjadinya perpecahan tersebut diperlukan peran aktif tokoh masyarakat dan ketegasan dari aparat. “Jaga betul stabilitas keamanan di wilayah. Kalau kita mampu menjaga ini di wilayah NTB, menjadi kontribusi kita untuk nasional. Buat betul-betul rencana pengamanan yang baik,” katanya mengingatkan.

Sembari mencegah meningkatkan potensi perpecahan

tersebut, pemerintah dan aparat diharapkan dapat menjalin sinergi untuk menanggulangi dampak pandemi yang masih berlangsung. Diterangkan Gatot, saat ini pihaknya tengah menyusun Maklumat Kapolri terkait proses adaptasi di era kenormalan baru.

“Ini akan kita buat, di situ ada larangan-larangan yang kita sosialisasikan,’’ ujarnya. Dengan begitu, diharapkan percepatan pemulihan ekonomi nasional dapat terwujud. “Kita tahu ada anggaran di pemerintah daerah.

Kapolda dan Kapolres beserta jajaran tolong diberikan asistensi dan konsultasi pada pemerintah daerah, pemerintah kota dan

kabupaten,” sambungnya.

Dengan adanya pengawalan dari aparat, penyerapan anggaran tersebut diharapkan dapat berjalan sebagai mana mestinya. Terutama agar tidak terjadi penyimpangan yang justru dapat merugikan banyak pihak.

“Saya minta ini betul-betul dilaksanakan. Saya minta Pak Kapolda untuk cek sampai ke bawah (penggunaan anggaran di daerah),” tegas Gatot.

Di sisi lain, penanganan objek vital nasional seperti pengembangan Kawasan Ekonomi Khsusu (KEK) Mandalika juga ditekankan perlu menjadi perhatian bersama. Teruta-

ma untuk mewujudkan terlaksananya gelaran MotoGP 2021 yang diproyeksikan menjadi magnet nasional pascapandemi.

Menurut Gatot masih ada beberapa masalah yang perlu mendapat pendampingan. Di antaranya penyelesaian masalah tanah serta potensi premanisme.

Hal tersebut diharapkan dapat segera disosialisasikan.

“Saya minta Pak Kapolda bantu Pak Gubernur semaksimal mungkin. Supaya MotoGP tahun depan bisa dilaksanakan. Tidak ada alasan nantinya, karena permasalahan tanah, kemudian MotoGP tidak bisa dilaksanakan,’’ Gatot mengingatkan. (bay)

Tekan Biaya Pembelian Alat Rapid Test dengan RI-GHA Covid-19 Dari Hal. 1 Sekarang ada yang menawarkan Rp110-96 ribu,’’ jelas Eka. Biaya rapid test di masingmasing fasilitas kesehatan baik pemerintah dan swasta, sebelumnya mengikuti harga beli alat impor tersebut.

Menurutnya, kebutuhan rapid test sampai saat ini masih cukup tinggi. Berdasarkan catatan Dikes NTB, total penggunaan rapid test dari rumah sakit pe-

merintah saja telah mencapai 30.000 lebih. Di mana jumlah tersebut belum termasuk kalkulasi dari pemakaian di rumah sakit swasta dan lain-lain.

Terpisah, Direktur RSUD NTB, dr. H.Lalu Hamzi Fikri, menerangkanpihaknyatelahmelakukan pemesanan 1.000 alat rapid test buatan Laboratorium Hepatika Mataram. Di mana alat tersebut secara prinsip disebut dapat menyaingi produk impor baik dari segi kualitas maupun harga.

‘’Produk (dari) Hepatika ini akan sangat membantu masyarakat, terutama kita di NTB. Kami sudah berproses (pemesanan). Diperkirakkan Agustus baru dapat,’’ jelas Fikri. Diterangkan, selama ini pihaknya membeli produk luar dengan harga yang lebih mahal. “Kalau merk lain kisaran Rp180 – 250 ribu. Di Hepatika ini Rp75 ribu belum PPN,” sambungnya.

Sebelumnya Direktur Laboratorium Hepatika Bumi

Gora Mataram, Prof. dr. Mulyanto, menerangkan berdasarkan rapat pendahuluan dengan BPPT, harga maksimal penjualan RI-GHA Covid-19 adalah Rp75.000. Jika dibandingkan dengan harga alat rapid test import yang saat ini beredar di pasaran, maka harga tersebut terbilang murah.

Menurut Mulyanto, sampai saat ini pihaknya telah membuat hampir 80.000 alat rapid test. Di mana 10.000 diberikan ke rumah

sakit dan untuk memenuhi kebutuhan validasi, sedangkan 70.000 lainnya untuk memenuhi permintaan Kemenristek.

Pemesanan juga disebut datang dari pihak swasta dan pemerintah, termasuk Pemprov NTB. ‘’Tapi kami belum bisa pastikan karena bahan bakunya harus didatangkan dari Amerika. Jadi cukup sulit, tapi rencananya akhir bulan ini sudah bisa dipenuhi pesanan-pesanan itu,’’ jelasnya. (bay)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 22 Juli 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Diapresiasi Wagub NTB

PT Indonesia Power PLTU Jeranjang OMU Manfaatkan Sampah Jadi Bahan Bakar Giri Menang (Suara NTB) – PT Indonesia Power PLTU Jeranjang OMU Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung mengembangkan pengolahan sampah dengan sistem Refuse Derived Fuel (RDF) untuk bahan bakar PLTU. Sistem ini mengolah sampah organik dan anorganik menjadi pelet yang bisa dipergunakan untuk bahan bakar pembangkit dikombinasikan dengan batu bara. Pihak PLTU mulai menggunakan pelet dari olahan sampah ini sejak 2019 lalu.

Untuk pengembangan pelet ini, pihak PT IP OMU pun menjalin perjanjian kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi sumber energi. Upaya pemanafataan sampah sebagai bahan bakar yang dilakukan PT IP PLTU Jeranjang OMU ini pun mendapatkan apresiasi dari Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut, Selasa (21/ 7) di kantor PLTU Jeranjang, Lombok Barat.

Wagub NTB didampingi, Asisten II Ridwan Syah, Kepala DLHK Madani Mukarrom, Kepala Dinas ESDM M. Husni. Hadir dari pihak PLN, Senior Manager Pembangkitan PLN Unit Induk Wilayah NTB Edyson Rajagukguk dan Manajer Unit PT Indonesia Power PLTU Jeranjang OMU Melky Victor Borsalino.

Melky sapaan akrab Manajer Unit PT Indonesia Power PLTU Jeranjang OMU mengatakan pengembangan pengolahan sampah dengan system RDF untuk bahan bakar PLTU ini merupakan turunan dari program Pemprov NTB dalam penanganan sampah yakni Zero Waste.

“Berangkat dari program unggulan pemprov NTB ini, kami punya teknologi pembakaran yang bisa mengkombinasikan energi pemanfaatan

sampah menjadi energy yang namanya waste to energy. Kami kombinasikan sampah organik 95 persen dan anorganik 5 persen, itu kita bentuk menjadi pelet. Pelet ini dikombinasi dengan batu bara, peletnya 3 persen dan batu baranya 97 persen menghasilkan listrik 25 MW bruto,” jelas Melky.

Harapannya, dengan pengembangan RDF ini pengoperasian pembangkit berbasis green power plan dengan waste to energy. Selain itu membantu Pemda mengatasi masalah sampah dalam jangka panjang.

Penelitian penggunaan pelet sampah ini dilakukan sejak 2019.

Tiga tahapan yang akan dilalui, yakni pengujian. Sampai dengan awal tahun 2020 sudah selesai dan berhasil. Kenapa penggunaan 3 persen pelet sampah?

Karena hasil penelitian, nilai 3 persen itu optimum antara operasi yang diperbolehkan. Kalau di atas 3 persen penggunaan sampah, operasional pembangkit tidak bagus. Kemudian tahap II, penelitan dan pengembangan yang kerjasamakan dengan Pemprov NTB dan lembaga terkait yang diperkirakan selesai bulan September mendatang.

“Selanjutnya setelah itu tahapan komersial. Itu diharapkan memberi nilai manfaat atau ekonomi bagi masyarakat dari sampah yang diolah menjadi pelet (RDF),” ujar dia.

Ketika sudah komersial, diharapkan mindset warga bisa melakukan pengolahan sampah sejak dari rumah tangga masingmasing sebab mereka melihat sampah itu memiliki nilai ekonomis. Harga pelet jelas dia, Rp 400-

500 per kilogram. Selain itu, ada efisiensi anggaran untuk bahan bakar di PLTU, karena kalau batu bara harganya per kilogram Rp 600. “Jadi ada Rp 150 hematnya, jadi di pembangkit ada efisiensi dan masyarakat dapat hasil dari sampah yang dijual,” ujarnya.

Edyson menjelaskan penggunaan pelet sampah untuk subtitusi bahan bakar di PLTU melalui berbagai uji coba dari 1 persen, 2 persen hingga 5 persen.

Hasil uji coba yang paling baik, kata dia, pada kadar 3 persen.

Penggunaan pelet ini sudah dilakukan penelitian dampaknya terhadap debu akibat pembakaran dan penggunaan pelet ini tidak mengganggu peralatan pembakaran di pemanas. Artinya sudah menemukan komposisi campuran penggunaan pelet dan batu bara yang baik untuk bahan bakar. Kini pihaknya telah memasuki tingkat sertifikasi yang perlu dikirim datanya ke PLN pusat sertifikasi di Jakarta. Sertifikasi ini untuk memastikan apakah memenuhi syarat untuk di-SNI-kan atau tidak.

Harga pelet ini jauh lebih murah dibandingkan batu bara.

Harga belinya di bawah harga batu bara, disamping dari sisi penanganan sampah bisa membantu Pemprov NTB. “Ini salah satu solusi penanganan sampah, dan kami acungkan jempol untuk pak Gubernur dan Wagub.

Ini juga sebagai dukungan kami ke pemprov dalam penanganan sampah,” imbuh dia.

Lebih jauh kata dia, di tingkat Kementerian, sedang diupayakan penggunaan sampah sebagai bahan bakar pembangkit di seluruh

Pelet dari sampah untuk bahan bakar pembangkit yang dihasilkan PT IP PLTU Jeranjang OMU.

Indonesia dengan membuat percontohan di masing-masing daerah. Di NTB sendiri ditunjuk PLTU Jeranjang.

Wagub NTB mengatakan, berbicara tentang lingkungan tentunya keindahan alam di daerah ini kalau tidak sungguhsungguh dipelihara maka dia akan pupus dengan waktu dan akan hilang sehingga tidak ada yang bisa diwariskan kepada anak cucu di kemudian hari.

“Kami, saya Bapak Gubernur dan seluruh jajaran dari pemerintah provinsi NTB bertekad untuk bagaimana kita memperjuangkan alam NTB ini salah satu caranya tentunya adalah dengan mengelola sampahnya dan juga tentunya menanami daerah-daerah yang memang sudah gundul harus ditanami, sehingga program unggulan di NTB ada program bersih dan juga NTB hijau biasa kita wujudkan,” jelas Rohmi.

Menurut dia, program yang dilakukan pihak PT IP PLTU ini sederhana. Namun diyakininya pada 10-20 tahun ke depan, kalau konsisten dilakukan maka akan dirasakan manfaatnya. “Bukan Kita yang rasakan tapi anak cucu kita,”ujar dia.

PLN dan PT IP jelas dia memberikan kontribusi yang luar biasa karena mau menjadi mitra pemerintah untuk bersamasama bagaimana berpikir agar pengolahan sampah di NTB dan mungkin ada di Indonesia ini ada solusinya. Karena untuk pengolahan sampah ini kata dia harus dipikirkan dari hulu ke hilir.

Bukan hulunya saja, namun bagaimana hilirnya supaya bisa mengubah slogan soal sampah ini

bukan menjadi musibah namun berkah. Bagaimana caranya menjadi berkah? harus ada satu teknologi dan usaha yang lebih.

Hal ini sudah direncanakan, di tahun 2023 70% penanganan dan 30% pengurangan bisa tercapai.

“Ini sedang kita perjuangkan,” imbuh dia. PT Indonesia power dan semua pihak yang hadir jelas dia untuk menjawab tantangan itu. Dan pemprov bersama PT IP dan lembaga terkait bekersama melakukan riset selama lima tahun kedepan.

Harapannya, apa yang dilakukan bersama ini benar-benar menjawab permasalahan sampah, di mana yang menjadi masalah dari sampah ini sesungguhnya adalah sampah anorganik. Tidak masalah sekarang dalam pembuatan pelet sampah, 5 persen dari sampah an organik dan 95 persen organik. Namun secara bertahap terus ditingkatkan, persentase penggunaan sampah anorganik yang akan diolah. Pihaknya berharap melalui riset yang dilakuan ada solusi antara lingkungan masalah sampah ini terselesaikan, artinya betul-betul mengolah an organik namun PLN juga bisa beroperasi dengan aman. Hal ini yang menjadi tujuan utama kedepannya.

“Saya yakin kalau orang kita sama-sama menginginkan kebaikan yang pasti ada usaha dari pihak baik dari Pemprov NTB maupun PLN bisa sampai kepada tujuan bersama itu, terima kasih PLN dan PT Indonesia power,” imbuh dia. Dalam kesempatan itu langsung meinjau penggunaan pelet sampah di PLTU. (her/*)

Wagub NTB melakukan praktek feeding manual pellet RDF ke conveyor batubara PLTU Jeranjang yang merupakan rangkaian proses awal dalam Cofiring Pellet RDF dan Batubara.

Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Manajer Unit PT IP PLTU Jeranjang OMU Melky Victor Borsalino dengan kepala DLHK Dinas provinsi tentang pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi sumber energi, disaksikan Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Senior Manager Pembangkitan PLN Unit Induk Wilayah NTB Edyson Rajagukguk.

Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama Senior Manager Pembangkitan PLN Unit Induk Wilayah NTB Edyson Rajagukguk dan Manajer Unit PT IP PLTU Jeranjang OMU Melky Victor Borsalino dan kepala OPD terkait.

Manajer Unit PT IP PLTU Jeranjang OMU Melky Victor Borsalino bersama Senior Manager Pembangkitan PLN Unit Induk Wilayah NTB Edyson Rajagukguk menyerahkan cinderamata kepada Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Manajer Unit PT IP PLTU Jeranjang OMU Melky Victor Borsalino mendampingi Wagub NTB meninjau tempat feeding pellet RDF di Unit PLTU Jeranjang.