Edisi Sabtu 22 Agustus 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 22 AGUSTUS 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 135 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Angka Kesembuhan Pasien Melonjak Tajam

Kota Mataram dan Lobar Keluar dari Zona Merah Covid-19

Mataram (Suara NTB) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB mengumumkan, Kota Mataram dan Lombok Barat (Lobar) keluar dari daerah zona merah penyebaran Covid-19, Kamis (20/8) malam. Meskipun terjadi penambahan 24 kasus positif baru Covid-19, namun pada hari yang sama terjadi lonjakan yang cukup tajam pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 110 orang. ‘’Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat telah keluar dari zona merah,’’ kata Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penan-

ganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. Untuk mempertahankan kondisi ini, sekaligus meningkatkan seluruh upaya pre-

ventif pencegahan penyebaran Covid-19. Ia mengharapkan, seluruh masyarakat senantiasa tetap patuh dan disiplin menjalankan protokol keseha-

tan dalam seluruh akivitas di era new normal. Selain itu, agar kooperatif terhadap petugas kesehatan yang melaksanakan tracing dan rapid test di beberapa titik keramaian. ‘’Serta menjauhi stigma negatif terhadap saudarasaudara kita beserta keluarganya yang terpapar Covid-19,’’ harapnya.

Diterangkan pada Kamis, 20 Agustus 2020, telah diperiksa

sebanyak 191 sampel di Laboratorium PCR RSUD Provinsi NTB, Laboratorium PCR RS Unram, Laboratorium PCR RSUD R. Soedjono Selong, Laboratorium PCR Genetik Sumbawa Technopark, dan Laboratorium TCM RSUD H.L. Manambai Abdulkadir. Dengan hasil 156 sampel negatif, 11 sampel positif ulangan, dan 24 sampel kasus baru positif Covid-19.

Jumlah penambahan kasus

baru sebanyak 24 orang, pasien sembuh 110 orang dan pasien meninggal dunia sebanyak dua orang. Dengan adanya penambahan tersebut, kata Sekda NTB ini, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di NTB menjadi 2.549 orang. Dengan rincian, 1.840 pasien sudah sembuh, 141 meninggal dunia, serta 568 pasien masih positif dan dalam perawatan.

Bersambung ke hal 11

’’

Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat telah keluar dari zona merah H. Lalu Gita Ariadi

Sabar dan Disiplin Jadi Kunci Penanganan Covid-19 Mataram (Suara NTB) Kegiatan Apel Gabungan Tiga Pilar guna implementasi Instruksi Presiden No 6 tahun 2020 dalam rangka peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid19 kembali digelar. Apel digelar di Lapangan Gajah Mada Polda NTB, Jumat (21/8).

Kegiatan Apel Gabungan dipimpin oleh Gubernur NTB Dr H. Zukieflimasyah, SE. M.Sc, Kapolda NTB Irjen Pol. Mohammad Iqbal, SIK, MH, dan Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani,

S.Sos. SH. M.Han. Gubernur dalam sambutannya mengatakan bahwa kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan adalah kunci dari penanganan pandemi Covid-19. Ia menganalogikan bahwa pandemi ini merupakan sebuah peperangan, namun kali ini melawan musuh yang tidak terlihat. ‘’Ini bukan persoalan ketahanan fisik, bukan persoalan kekuatan. Tapi lebih pada persoalan kedisiplinan dan kesabaran,’’ ujar gubernur.

Bersambung ke hal 11

TO K O H

(Suara NTB/humassetdantb)

APEL GABUNGAN - Apel Gabungan Tiga Pilar guna implementasi Instruksi Presiden No 6 tahun 2020 dalam rangka peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 digelar di Lapangan Gajah Mada Polda NTB, Jumat (21/8).

Penyadaran Semakin Berat

Satu Juta Lembar Uang Pecahan Khusus Rp75.000 untuk NTB

KETUA Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengatakan, Pemda terus bekerja keras menekan penambahan kasus Covid-19. Karena faktanya, sampai pertengahan Agustus ini, terus terjadi penambahan kasus positif Covid-19 di NTB. Saat ini, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di NTB sudah mencapai 2.549 orang.

H. Lalu Gita Ariadi Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R

Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah meluncurkan uang pecahan khusus (UPK) kemerdekaan Indonesia ke – 75 tahun Rp75.000 pada peringatan 17 Agustus 2020 lalu. Dari sebanyak 75 juta lembar yang dicetak, sebanyak satu juta lembar didistribusikan untuk kebutuhan masyarakat NTB. ‘’Untuk

(Suara NTB/nas)

Awasi Anggaran PEN

75 tahun Kemerdekaan Indonesia. Uang pecahan khusus edisi terbatas yang dicetak hanya sekali ini diperkenalkan secara resmi di NTB pada pembukkan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia 2020.

Secara simbolis, Achris Sarwani menyerahkan cinderamata selembar pecahan Rp75.000 kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Bersambung ke hal 11 (Suara NTB/bul)

CINDERAMATA - Kepala Bank Indonesia NTB, Achris Sarwani (kiri) memberikan cinderamata UPK Rp75.000 kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah sebagai tanda resmi uang pecahan edisi terbatas ini diperkenalkan di NTB.

Mohammad Iqbal

(Suara NTB/dok)

POLDA NTB mengawasi pengelolaan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) penanganan dampak pandemi Covid19. Antisipasinya pada pencegahan tindak pidana korupsi. Anggaran PEN harus digunakan dengan kemanfaatan penuh demi mengungkit kembali perekonomian.

Kapolda NTB, Irjen. Pol. Mohammad Iqbal, SIK. MH menjelaskan, pihaknya mendukung pelaksanaan program pemerintah itu dengan mengawal pengelolaan anggarannya.

Bersambung ke hal 11

NTB, dapat satu juta lembar,’’ sebut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani.

Pengeluaran dan pengedaran UPK 75 Tahun RI merupakan wujud rasa syukur atas anugerah kemerdekaan dan pencapaian hasil pembangunan selam a

BPBD Siapkan Anggaran Bantuan Air Bersih

19 Kecamatan di Empat Kabupaten Alami Kekeringan Ekstrem Mataram (Suara NTB) BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat (Lobar) kembali merilis perkembangan daerah kekeringan di NTB berdasarkan monitoring hari tanpa hujan berturut-turut (HTH) selama 10 hari terakhir. Tercatat 19 kecamatan di empat kabupaten di NTB mengalami kekeringan ekstrem.

Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Kli-

matologi Lobar, Luhur Uji Prayitno, SP, M.Ling mengatakan, berdasarkan monitoring musim kemarau dasarian III Juli 2020, seluruh wilayah NTB telah memasuki musim kemarau 2020. Baik monitoring berdasarkan ZOM maupun berdasarkan sebaran pos hujan.

Beberapa daerah di NTB yang sedang memasuki puncak musim kemarau, terpan-

tau telah mengalami HTH yang bervariasi. Mulai dari kategori sangat pendek atau 1-5 hari tanpa hujan hingga kekeringan ekstrem yaitu di atas 60 hari tanpa hujan. ‘’Secara umum peringatan dini kekeringan di wilayah NTB berada pada katagori aman.

Namun di beberapa wilayah sudah berada pada katagori siaga hingga awas,’’ kata Luhur, Kamis (20/8).

Tercatat 19 kecamatan di empat kabupaten/kota di NTB yang mengalami kekeringan ekstrem. Yaitu di Kabupaten Dompu terdapat di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Huu, Kilo, Manggalewa dan Pajo.

Kemudian di Kabupaten Bima terdapat di Kecamatan Bolo, Soromandi dan Wawo.

Selanjutnya di Lombok Timur kekeringan ekstrem terjadi di

Kecamatan Jerowaru, dan Kecamatan Sambelia. Selain itu di Kabupaten Sumbawa, kekeringan ekstrem terjadi di Kecamatan Batulanteh, Buer, Empang, Lape, Moyo Utara, Moyohilir, Orong Telu, Plampang, Unter Iwes dan Utan.

Luhur mengatakan, wilayah NTB tengah memasuki puncak musim kemarau 2020.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM Toko Cinderamata Pangkas Karyawan

SUARA NTB Sabtu, 22 Agustus 2020

Halaman 2

Menurunnya tingkat kunjungan wisatawan akibat pandemi virus corona (Covid-19) turut memukul pelaku usaha oleh-oleh atau cinderamata. Seperti dialami para pedagang di Pasar Seni Sayang-Sayang, Kota Mataram, di mana pemilik toko terpaksa memangkas jumlah pekerja lantaran tidak sanggup membayarkan upah.

Perlu Regenerasi KECAMATAN Sandubaya menjadi juara II seleksi tilawatil qur’an (STQ) tingkat Kota Mataram. Proses regenerasi diperlukan untuk menggali potensi calon qari dan qariah. Pembinaan harus dimulai dari tingkat lingkungan.

Camat Sandubaya, Saharudin bersyukur para kafilah dapat mempertahankan prestasi pada STQ tingkat Kota Mataram. Prestasi ini dinilai sebagai hasil kerja keras Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) kecamatan. Seleksi peserta dilakukan secara ketat. Para kafilah murni dari masyarakat setempat. “Sesuai petunjuk pimpinan semua kafilah kita (Suara NTB/cem) ambil dari warga asli Kota MaSaharudin taram,” jelas Sahar.

Merekrut kafilah dari luar memiliki resiko. Apabila menjadi juara akan diklaim dan berpotensi kembali ke daerah asalnya. Di satu sisi, Pemkot Mataram melalui LPTQ sudah membina. Proses regenerasi qari dan qariah diakui mantan Lurah Ampenan Utara ini masih minim. Kebanyakan generasi memilih tinggal di luar sekolah untuk melanjutkan pendidikannya. Sementara di lingkungan jumlahnya terbatas dan minat pemuda menjadi penghafal al – qur’an sangat sedikit. “Proses regenarsi ini memang kurang,” tuturnya.

Meskipun demikian, pihaknya terus mencoba mencari bibit – bibit qari – qariah melalui lomba di tingkat lingkungan. Misalnya, melalui lomba hafal al – qur’an pada momentum maulid dan kegiatan keagamaan lainnya. Kegiatan itu membuahkan hasil maksimal. Dari hasil seleksi ditemukan anak – anak memiliki bakat. Bahkan, kafilah dari Kelurahan Bertais pernah menjadi juara II STQ tingkat NTB. “Sebenarnya banyak tapi mereka banyak yang tidak mau menunjukkan potensi,” ucapnya.

Pembinaan mulai dilakukan di tingkat kelurahan. Hal ini dilakukan secara rutinitas oleh TPQ di Kelurahan Mandalika, Abian Tubuh dan Bertais. Diharapkan akan melahirkan genarasi qur’an yang dapat mengamalkan nilai – nilai al – qur’an di tengah masyarakat. Serta menjadi juara di tingkat provinsi, nasional bahkan internasional. (cem)

Beri Label Rumah Penerima Bantuan SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., mendorong Pemkot Mataram melalui Disos (Dinas Sosial) segera melakukan pelabelan terhadap rumah warga penerima bantuan sosial. Dia bahkan, mengalokasikan anggaran pokir miliknya untuk merealisasikan hal tersebut. Selama ini, bantuan sosial kerap salah sasaran. Masyarakat yang notabene mampu, justru masuk dalam daftar penerima bantuan sosial. ‘’Setiap kali saya turun ke masyarakat dalam rangka reses, hal ini selalu menjadi keluhan masyarakat,’’ ujar (Suara NTB/dok) Nyayu kepada Suara NTB di Nyayu Ernawati Mataram, Jumat (21/8) kemarin. Sehingga pelabelan rumah warga penerima bantuan sosial dengan cara disemprot cat, diyakini cukup ampuh untuk mengeliminir warga yang sesungguhnya tidak berhak menerima bantuan. ‘’Jadi kita beri label atau istilahnya memberi tanda menggunakan cat yang disemprot, bukan menggunakan stiker.

Kalau pakai stiker gampang dilepas,’’ ungkapnya. Nyayu berharap, dengan pelabelan ini nantinya, akan banyak warga yang tidak berhak menerima bantuan, akan mengundurkan diri. ‘’Ini sudah banyak terjadi di beberapa daerah yang menerapkan kebijakan ini. Begitu juga di Lombok Timur. Jadi sangat signifikan jumlah warga yang mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan sosial karena tidak mau rumahnya diberikan label penerima bantuan sosial,’’ terangnya.

Seharusnya, kegiatan pelabelan ini sudah dilakukan. ‘’Ini sebetulnya sudah saya anggarkan melalui pokir saya di APBD 2020 di Dinas Sosial. Karena kemarin itu ada refocusing anggaran untuk penanganan covid, jadi tidak bisa dilakukan oleh Disos. Tapi kemarin pada saat APBD perubahan, anggaran itu dimasukan lagi,’’ ucapnya. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram ini mengaku sering menerima aduan dari masyarakat miskin.

Mereka yang seharusnya mendapat bantuan justru tidak masuk dalam daftar penerima. ‘’Yang dapat itu justru masyarakat yang lebih berada,’’ sesalnya. Disos memang tidak bisa serta merta mengganti warga penerima bantuan.

Karena memang penentuan warga penerima bantuan diawali dengan musyawarah di tingkat lingkungan.

Pelabelan ini diharapkan dapat memberikan efek malu bagi warga penerima bantuan sosial yang sesungguhnya tidak berhak menerima. ‘’Ini bisa jadi sanksi sosial bagi warga yang mampu namun masih menerima bantuan sosial,’’ katanya.

Sebab, kalau berharap dari kesadaran masyarakat yang tergolong mampu, mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan sosial, diakui Nyayu masih sangat sulit. ‘’kan memang seperti itu kenyataannya. Gak ada yang mau mengundurkan diri. Tapi ketika rumahnya mau disemprot, berlomba-lomba mengundurkan diri dan itu terjadi di Lombok Timur,’’ pungkasnya. (fit)

SALAH satu pemilik toko oleh-oleh di Pasar Seni SayangSayang, H. Hamdan, mengaku tokonya mulai sepi sejak terjadi pandemi Covid-19.

Meskipun pada awal pandemi dampak yang dirasakan oleh usahanya belum terasa, tapi beberapa bulan belakangan dirinya terpaksa harus mengurangi karyawan lantaran minimnya barang yang terjual.

“Semua sudah kita berhentikan karyawannya. Sebelumnya ada lima orang yang kerja, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Karena gajinya tidak bisa kita berikan,” ujar Hamdan kepada Suara NTB, Jumat (21/8).

Dicontohkan, dalam satu minggu tokonya hanya mampu mendapatkan omzet sebesar Rp100 ribu. Jumlah tersebut diakui sangat kurang untuk bisa mempertahankan usaha, terlebih pekerja yang menggantungkan nasib pada

jenis usaha tersebut.

Mulai dibukanya hotel, destinasi wisata, dan penambahan jadwal penerbangan disebutnya belum banyak memberikan pengaruh. Pasalnya, wisatawan yang berusaha digerakkan saat ini adalah wisatawan domestik yang didominasi wisatawan dalam daerah dengan daya beli untuk oleh-oleh sangat minim.

“Walaupun sudah dibukabuka (sebagian besar usaha dan destinasi pariwisata), tapi tamunya yang belum ada.

Masih tamu-tamu lokal dari Lombok. Kalau tamu dari luar belum ada,” jelasnya.

Di sisi lain, variasi barang yang dijual juga disebutnya mengalami kemacetan. Di mana para pedagang oleh-oleh memilih menjual barangbarang lama lantaran belum sanggup menyetok barangbarang baru dari pemasok.

“Kalau ramai tamu, ada pemasukan bisa kita tambah lagi barang-barangnya. Untuk sementara barang-barang yang ada saja dijual,” ujar Hamdan.

Senada dengan itu, Rahmat yang juga memiliki usaha serupa mengaku kondisi saat ini memang sulit bagi pengusaha toko oleh-oleh. Untuk mempertahankan usaha, pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah satu pilihan yang terpaksa diambil.

“Kita tetap buka untuk bisa buat makan saja. Sekarang ini saya pengen ada solusi dari pemerintah, istilahnya ada bantuan corona atau apa begitu,” ujarnya. Menurutnya, semakin lama pandemi Covid-19 ditangani sektor usaha seperti yang dilakoninya akan cukup sulit bertahan.

Dengan stimulus yang juga menyasar sektor usaha seperti toko oleh-oleh pihaknya berharap dapat bertahan menghadapi situ-

(Suara NTB/bay)

SEPI PENGUNJUNG - Salah seorang pemilik toko cinderamata di Pasar Seni Sayang-Sayang menjaga sendiri tokonya sembari merapikan dagangannya. Pengunjung yang sepi membuat dia terpaksa memberhentikan karyawannya. asi sulit saat ini. Pasalnya, bantuan stimulus yang diberikan pemerintah dinilai masih terkonsentrasi untuk pelaku Usaha Kecil Menengan (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM).

Pemerataan stimulus bagi sektor usaha yang lebih luas menjadi harapan satu-satunya bagi pihaknya. Mengingat tingkat kunjungan wisatawan

diperkirakan belum dapat pulih sampai tahun depan, sedangkan sektor usaha pariwisata yang terdampak pandemi juga cukup banyak.

“Ini sepi sekali (tingkat kunjungan). Mau berharap sama wisatawan Lombok juga susah. Mereka yang datang juga cuma satu dua orang saja,” tutur Rahmat. (bay)

Kasus Covid-19

Antisipasi Klaster Perkantoran

Mataram (Suara NTB) Penyebaran virus Corona di Kota Mataram kian meningkat. Sejak Maret hingga 20 Agustus tercatat 1.025 warga yang positif Covid-19. Intervensi pencegahan diintensifkan melalui program penanganan Covid-19 berbasis lingkungan (PCBL).

Klaster perkantoran perlu diantisipasi.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa tak menampik angka tersebut. Menurutnya, jumlah itu sangat menggembirakan karena prediksi awal pada puncak penyebaran di bulan Agustus bisa mencapai dua ribu kasus. Kerja – kerja tim gugus tugas dinilai berhasil menekan laju penyebaran virus Corona. “Malah mengacu prediksi awal kasus ini sedikit menggembirakan,” kata Nyoman ditemui Rabu (19/8).

Konsep tatanan kehidupan baru diakui menjadi tantangan pemerintah. Kebijakan membuka kembali ruang terbuka, tempat belanja serta destinasi wisata, sehingga tidak aneh klaster

perkantoran terus bertambah.

Kejenuhan masyarakat stay at home dan work from home dinilai jadi pemicu penambahan kasus.

Masyarakat bekerja tapi lalai dengan protokol kesehatan Covid-19. “Tim gugus tugas mengingatkan untuk kembali,” katanya.

Pencegahan masih tetap berjalan melalui PCBL dan kampung sehat. Dua program ini sebagai upaya konkret Pemkot Mataram menuju zona hijau.

Upaya menuju zona hijau sudah ditunjukkan oleh enam kecamatan dengan mendeklarasikan diri secara parsial. Deklarasi menuju zona hijau akan dilanjutkan di tingkat kota.

Nyoman yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyebutkan, 19 kelurah-

(Suara NTB/cem)

ABAIKAN PROTOKOL - Pengunjung di Pasar Mandalika, Kamis (20/8) terlihat masih abai menggunakan masker. Kasus Covid-19 di Kota Mataram mulai Maret – Agustus sudah tembus 1.025 kasus. Protokol kesehatan harus jadi pedoman untuk memutus mata rantai penyebaran virus. an sudah dinyatakan zona hijau.

Di antaranya, Kelurahan Dayan Peken, Dasan Agung, Dasan Agung Baru, Gomong, Pejarakan Karya, Punia, Karang Taliwang, Cakra Timur, Cakranegara Selatan Baru, Abian Tubuh Baru, Mandalika, Bertais. Sedangkan, kelurahan lainnya masih zona orange dan merah. “Sudah ban-

yak kelurahan masuk zona hijau. Yang lainnya orange dan merah,” sebutnya.

Di satu sisi, ia memprotes Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 NTB terjadi perbedaan data pasien sembuh di Kota Mataram. Faktanya, pasien sembuh sudah banyak tapi dirilis Tim Gugus

Tugas Covid-19 NTB tidak terjadi penurunan signifikan. Setelah dilakukan pengecekan di 13 rumah sakit terdapat 80 kisaran 80 pasien yang diisolasi.

“Perbedaan data ini karena pendekatan dilakukan terlalu normatif. Tim gugus tugas NTB jangan hanya duduk manis,” kritiknya. (cem)

Jabatan Kasat Pol PP Kota Mataram Kosong

(Suara NTB/bay)

TIDAK BERFUNGSI - Salah satu tempat cuci tangan di Taman Udayana, Mataram, dalam kondisi tidak terisi air. Padahal tempat cuci tangan disediakan pemerintah untuk menekan potensi penularan Covid-19 di ruang publik.

Penerapan Protokol Kesehatan di Ruang Publik Tak Maksimal Mataram (Suara NTB) Upaya Pemkot Mataram untuk memaksimalkan penerapan protokol kesehatan di ruang publik membutuhkan peran bersama seluruh pihak. Namun sayangnya, penerapan tersebut tidak maksimal Kepala BPBD Kota Mataram, Mahfuddin Noor, menerangkan sampai saat ini Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mataram terus melakukan pemantauan kepatuahan masyarakat. Termasuk untuk pengadaan fasilitas seperti tempat cuci tangan di ruang-ruang publik. “Di ruang publik sementara yang wajib pakai masker, kedua penyediaan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan hand sanitizer, jaga jarak, hindari kerumunan, selalu hidup jaga imunitas tubuh,” ujar Mahfuddin, Jumat (21/8).

Kendati demikian, beberapa fasilitas tersebut diakui belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Dicontohkan seperti tempat cuci tangan di beberapa area publik yang belakangan diketahui tidak memiliki pasokan air yang cukup atau sabun

cuci tangan yang menghilang.

“Memang itu yang dikeluhkan. Air itu sudah ada petugas yang bertugas mengontrol air. Sabun juga setiap saat (disediakan), kebetulan dari BPBD yang menyimpan,” jelasnya.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat merasa aman di tengah pandemi yang berlangsung. “Tapi namanya barang seperti itu mudah hilang. Seperti sabun di simpan pagi, sore atau siang sudah hilang, tapi kita tidak henti-hentinya melengkapi itu,” sambungnya.

Diterangkan, untuk tempat cuci tangan BPBD Kota Mataram telah melakukan pengadaan 10 unit tandon air kapasitas 2.500 liter yang disebar di ruang-ruang publik. Selain itu, BPBD NTB juga memberikan bantuan ke Kota Mataram sejumlah 10 tandon yang juga akan diperuntukkan untuk penerapan protokol di tempat-tempat umum.

“Itu akan kita pasang di area-area publik, terutama di taman-taman untuk penegakan disiplin masyarakat untuk adaptasi kebiasaan baru,” ujar Mahfuddin. Sasarannya antara lain

Pantai Gading, Pantai Mapak Indah, Pantai Ampenan, Taman Loang Baloq, Taman Udayana, serta pasarpasar tradisional.

“Ini sudah cukup lengkap untuk pencegahan penularan covid di area publik. Tinggal sekarang kita dari tim gugus terus menerus melakukan pendisiplinan terhadap warga masyarakat, terhadap adaptasi kebiasaan baru ini,” jelasnya.

Untuk penegakkan protokol kesehatan tersebut pihaknya bersama-sama TNI-Polri terus melakukan pemantauan. Terutama di tempat-tempat yang memiliki potensi timbulnya kerumunan.

Di sisi lain, BPBD Kota Mataram juga tengah mempersiapkan pembagian masker dalam waktu dekat. Baik untuk kebutuhan anak maupun dewasa. “Pertama mungkin tidak (dibagikan) secara massal, kedua kita akan stok untuk formulir-formulir permintaan. Mungkin dari sekolah dan lain-lain yang sudah mulai ada kegiatan dan aktivitas,” tandas Mahfuddin. (bay)

Mataram (Suara NTB) Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram kosong, menyusul Bayu Pancapati yang telah resmi menempati jabatan baru di Kementerian Dalam Negeri. Pengisian jabatan tertunda karena Mataram sebagai salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak.

Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia menjelaskan, surat keputusan pengangkatan Bayu Pancapati sebagai pegawai pusat terhitung sejak bulan April lalu.

Untuk jabatan sebagai Kasat Pol PP berakhir terhitung mulai tanggal 1 September. Untuk memperlancar proses administrasi akan ditunjuk pejabat pelaksana tugas. “TMT mulai 1 September,” terang Evi ditemui Rabu (19/8).

Pengisian jabatan akan disampaikan ke Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, apakah akan diisi dalam waktu dekat atau sebaliknya. Jika mengacu pada undang – undang Pilkada pengisian jabatan minimal enam bulan sebelum dan sesudah pelantikan kepala daerah. Kecuali, Baperjakat mengusulkan dan memohon izin ke Kemendagri. “Nanti kita lapor Pak Sekda dulu. Apa mau diisi sekarang atau nanti,” jelasnya.

Posisi pimpinan organisasi perangkat daerah diakui tidak boleh terlalu lama kosong. Hal ini berpotensi menjadi temuan evaluasi kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pemkot Mataram posisi dilematis. Pengisian jabatan tidak bisa akibat terbentur aturan. “Memang penempatan pejabat ini tidak boleh terlalu lama,” katanya.

Pengangkatan Bayu sebagai pegawai pusat merupakan proses lama yang dijalani.

Untuk itu, Pemkot Mataram akan mengeluarkan surat keterangan penghentian pembayaran gaji terhitung mulai September.

Dikonfirmasi terpisah, Bayu Pancapati membenarkan bahwa dirinya telah menerima SK pindah dari Badan Kepegawaian Negara dengan nomor : 00020/KEP/AU/12008/2020 bahwa terhitung sejak bulan April dipindahkan ke/dialihkan kepegawaian menjadi pengawai negeri sipil pusat Kementerian Dalam Negeri. Tetapi Kemendagri memberikannya tugas dan tanggungjawab untuk mengumpulkan dokumen serta mensukseskan penyelenggaraan HUT Satpol PP dan Linmas. “Iya, seharusnya. Tapi ini selesaikan tugas – tugas dulu sampai akhir bulan ini,” jawab Bayu. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 22 Agustus 2020

Halaman 3

FESyar KTI 2020 Perkuat Branding Keuangan Syariah dan Halal Industri Mataram (Suara NTB) Hari Rabu, 19 Agustus 2020 pembukaan acara Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia resmi dibuka secara online/ virtual sehubungan dengan suasana pandemic Covid-19. Bank Indonesia Provinsi NTB pada tahun 2020 ini bertindak sebagai tuan rumah (host) Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia yang meliputi wilayah Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua tahun 2020.

Pembukaan FESyar KTI 2020, dilakukan secara langsung oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi bersama-sama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. Sejumlah kegiatan FESyar KTI 2020 kali ini dilaksanakan sejak tanggal 1828 Agustus 2020 dengan tema “Mendorong Ekonomi Syariah sebagai Penggerak Ekonomi Regional Pasca Penerapan New Normal”.

Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, penyelenggaraan FESyar KTI pada tahun 2020 menandai era baru dengan penggunaan media virtual sebagai upaya bersama untuk menggerakkan ekonomi dan usaha syariah dalam masa covid-19. Dalam era new normal, yang menjadi tantangan adalah kecepatan adaptasi aktivitas perekonomian. “Kita juga perlu terus mendorong penciptaan sumber pertumbuhan baru yang akan menjadi penggerak ekonomi di masa new normal. Di sinilah kami meli-

hat semakin krusialnya peran dari ekonomi dan keuangan syariah,” ujarnya.

Rosmaya juga mengatakan, saat ini negara-negara di dunia terus berlomba untuk menjadi pemain utama dalam rantai nilai industri halal global.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia perlu memanfaatkan peluang sebagai global player di ekonomi dan keuangan syariah. “Kita tidak ingin tertinggal dan kembali hanya menjadi market produk industri halal. Indonesia tercatat sebagai konsumen makanan halal terbesar, pasar busana muslim ketiga dan pariwisata halal terbesar kelima di dunia,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E.,M.Sc mengungkapkan penyelenggaraan FESyar KTI 2020 di Nusa Tenggara Barat sangat relevan dengan tema besar yang saat ini diusung oleh Pemprov Nusa Tenggara Barat, yaitu industri-

alisasi. “Hal ini mengingat industrialisasi perlu berinteraksi dengan sektor keuangan, termasuk keuangan syariah,dalam rangka mengakses modal yang merupakan salah satu elemen kunci industrialisasi,” papar Dr. Zul. Lebih jauh Dr. Zulkieflimansyah mengungkapkan bahwa ekonomi syariah tidak bisa hanya berkutat pada sektor finansial saja, namun juga harus bisa menyentuh sektor riil terutama sektor UMKM. Hal ini mengingat ciri ekonomi syariah itu adalah adanya sinergi antara keuangan syariah dengan industri halal, termasuk UMKM. Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB,berharap dengan penyelenggaraan Fesyar KTI 2020 ini, akan semakin memajukan ekonomi dan keuangan syariah, terutama aspek literasi keuangan syariah, serta pemberdayaan industri halal dan UMKM di NTB dan Kawasan Timur Indonesia.

Achris Sarwani, Kepala Perwakilan Bank Indonesia

NTB dalam paparannya sebagai Penanggung Jawab kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan FESyar KTI 2020 meliputi Sharia Economic Forum dan Sharia Fair. “Keseluruhan rangkaian acara FESyar KTI 2020 nanti akan menghadirkan sekitar 80 narasumber dan moderator sebagai pengisi acara. Terdapat 57 booth virtual yang disediakan untuk UMKM unggulan di KTI untuk menampilkan dan mempromosikan produk halalnya,’’ ujarnya.

Penyelenggaraan FESyar tahun ini akan menjadi sejarah karena untuk pertama kali dilaksanakan secara virtual sehubungan dengan pandemi Covid-19. Pada tahun ini, rangkaian kegiatan Fesyar akan dimulai di Provinsi NTB dikuti Sumatera Barat dan Jawa Timur. FESyar juga merupakan rangkaian kegiatan menuju Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) tahun 2020, yang telah dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Agustus 2020 lalu,yang puncaknya akan diselenggarakan secara virtual juga pada akhir bulan Oktober 2020.

Untuk kegiatan FESyar tahun ini, ia mengatakan belum dapat menargetkan nilai transaksi selama penyelenggaraan

Garuda Indonesia Optimalkan Jaringan Penerbangan Lombok

(Suara NTB/ist)

KIBARKAN BENDERA - Pengibaran merah putih di Bukit Mantar oleh HAI Chapter Lombok

Serunya Touring Kemerdekaan ADV150, Kibarkan Merah Putih di Bukit Mantar Mataram (Suara NTB) Komunitas Honda ADV Indonesia atau yang lebih dikenal dengan HAI Chapter Lombok di bawah naungan Honda Asosiasi Lombok ikut merayakan Hari Kemerdekaan RI ke 75 dengan melakukan konvoi touring menuju salah satu tempat wisata alam yang terkenal di Pulau Sumbawa.

Bertajuk “Touring Kemerdekaan ADV150” rangkaian jelajah Pulau Lombok - Sumbawa dan acara puncak pengibaran bendera merah putih di Bukit Mantar, Sumbawa Barat. Titik Start - Finish dari kantor Main Dealer Astra Motor di Jalan TGH. Saleh Hambali, Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dan menempuh rute sejauh 1.236 kilometer yang dipecah menjadi 4 etape dan 4 hari waktu tempuh mulai tanggal 14 Agustus hingga 17 Agustus 2020.

Dengan dilepas oleh Marketing Sub.Dept Head Astra Motor NTB Kresna Murti Dewanto, pada tanggal 14 Agustus 2020 lalu sebanyak 20 motor siap mengaspal menuju Bukit Mantar, Sape Bima. Sebelum dilepas, para rider mendapatkan arahan tentang safety riding dari PIC safety riding Astra Motor NTB. Etape pertama, para rider motor ADV 150 dari komunitas HAI Lombok berangkat dari Main Dealer Honda Mataram menuju Astra Motor Sumbawa.

Etape kedua, merupakan etape panjang. Para rider bergerak dari Sumbawa-Empang-Bima-Sape- dan kembali ke Empang. Etape ketiga Empang-Lunyuk-Taliwang. Etape kempat, Taliwang-bukit Mantar-Mataram. Kondisi jalanan yang beragam di tiap etapenya menjadikan tantangan berkendara bagi para rider. Honda ADV150, hadir untuk menemani konsumen agar dapat menikmati kondisi beragam jalan yang ada.

Dan inilah yang dirasakan para rider HAI Lombok saat menempuh rute yang jauh. Jalanan panjang, berkelok, turunan dan tanjakan, bisa dilibas dengan aman, mulus bahkan dengan kecepatan tinggi. Bagaimana tidak? Para rider yakin, desain suspensi depan yang kokoh serta penyematan wavy disc brake sebesar 240mm pada roda depan dan sebesar 220 mm pada roda belakang memberikan kestabilan dalam melakukan pengereman serta tampil semakin sporty dan terdepan di kelasnya.

Honda ADV150 memiliki jarak terendah dengan tanah setinggi 165mm membuat skutik ini semakin gagah dan mudah melintasi jalanan rusak dan berbatu sekalipun.

Di jalur rusak antara Lunyuk-Maluk, masih ada jalan putus karena belum ada pembangunan jembatan. Belum lagi kondisi aspal jalan raya yang rusak. Namun rider HAI Lombok yakin bisa melewatinya dengan menunggangi Honda ADV150 yang tampil futuristik dan manly.

Mereka dengan mudah dan nyaman melewati kondisi jalan rusak berbatu.

Dijelaskan oleh Heru selaku komite penasihat HALo, dengan 20 Motor ADV150 dan 25 Rider. Ada peserta rider yang ikut boncengan. Namun, karena pada bagian belakang, penyematan twin subtank rear suspension pada Motor ini, para rider Hai Lombok bisa merasakan kenyamanan dan kestabilan yang optimal pada saat menikung, jalan bergelombang meskipun berboncengan.

“Penggunaan tapered handle bar dan ban semi dual purpose berukuran besar 110/80 – 14 (depan) serta 130/70 – 13 (belakang) semakin memberikan kesan gagah dan tampil beda pada Honda ADV150. Tak heran, bila konvoi rider HAI Lombok menjadi perhatian banyak orang. Saat istirahat di setiap etape, 20 Motor ADV150, yang juga telah dimodifikasi tampilannya, menjadi perhatian warga setempat,” jelas Heru. (bul)

Mataram (Suara NTB) Maskapai penerbangan nasional, Garuda Indonesia terus memperkuat aksesibilitas jaringan penerbangan dari Lombok dalam mendukung upaya pergerakan ekonomi dan geliat pariwisata di NTB. Penerbangan dari dan ke Lombok telah mencapai rata – rata 12 kali penerbangan dalam seminggu untuk destinasi Denpasar, Surabaya dan Jakarta dari sebelumnya hanya 3 kali penerbangan dalam seminggu.

“Kami tentunya berharap di masa adaptasi kebiasaan baru ini demand masyarakat atas layanan penerbangan akan terus meningkat dengan berbagai dukungan dan sinergitas stakeholder penerbangan guna menghadirkan layanan penerbangan yang aman dan nyaman bagi pengguna jasa,” kata, Ngakan

Ngakan Septigraha (Suara NTB/ist)

Septigraha, Regional CEO Bali & Nustra Region PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Saat ini, melalui sektor penerbangan dari dan menuju Lombok, Garuda Indonesia melayani tiga rute penerbangan. Yaitu Lombok - Jakarta PP (pulang pergi) yang dilayani sebanyak 6 kali per minggu (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Minggu). Lombok - Denpasar PP yang dilayani 3 kali per minggu (Selasa, Kamis, dan Minggu) dan Lombok - Surabaya PP yang dilayani 3 Kali per minggu (Senin, Kamis, dan Jumat).

Optimalisasi layanan penerbangan Garuda Indonesia di Lombok ini dijalankan dengan penerapan protokol kesehatan secara maksimal, khususnya melalui prosedur physical distancing selama penerbangan. Dengan upaya optimalisasi layanan penerbangan yang dijalankan, Garuda Indonesia berharap dapat memberikan kontribusi yang positif untuk semakin menggerakkan roda perekonomian Indonesia khususnya Lombok melalui dukungan aksesibilitas dari kota besar seperti Surabaya, Jakarta dan Denpasar.

“Tentunya upaya maksimalisasi aksesibilitas penerbangan ini, terus kami intensifkan melalui sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan terkait, khususnya melalui kesiapan sektor kepariwisataan dan dukungan penuh yang terus terjalin dengan baik bersama pemerintah daerah,” demikian Ngakan. (bul)

(Suara NTB/bul)

PSBI - Penyerahan simbolis Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) kepada tujuh penerima PSBI dari Bank Indonesia kegiatan. Mengingat, bazar produk UMKM dan transaksi keuangan lainnya dilakukan secara daring akibat corona. Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTB juga menyerahkan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) secara simbolis kepada 7 (tujuh) penerima PSBI dari Bank Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Nurul Haramain –

Lombok Barat, Pondok Pesantren Thohir Yasin – Lombok Timur, Pondok Pesantren AlKahfi – Sumbawa, Kelompok Tani Subur Metandur – Lombok Tengah, Masjid Hubbul Wathan Islamic Center NTB, Kelompok Mantar Berseri – Sumbawa Barat, dan Kelompok Mawar Pink – Sumbawa Barat.

Pemberian PSBI tersebut

dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi pondok pesantren, pengembangan kapasitas usaha UMKM, pengembangan integrated farming, serta perbaikan infrastruktur yang dapat menunjang penguatan ekonomi UMKM khususnya dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi syariah di Provinsi NTB. (bul)

Perbarindo Dorong BPR Koordinasi dengan BPD Bali Mataram (Suara NTB) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah di Provinsi NTB yang kekurangan likuiditas didorong oleh Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) agar melakukan koordinasi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali untuk mengakses dana lunak yang akan ditempatkan Kementerian Keuangan.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyediakan skema penempatan dana pemerintah ke industri perbankan. Selain penempatan dana di Himpunan Perbankan Milik Negara (Himbara), pemerintah membolehkan penempatan dana di BPD dan BPR-BPRS. Langkah ini untuk dapat membantu likuiditas perbankan dalam menjalankan perannya sebagai katalis program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ketua Perbarindo Provinsi NTB, Yanuar Alfan sebelumnya meminta informasi terkait kesiapan BPD NTB, Bank NTB Syariah sebagai bank jangkar untuk penyaluran dana yang ditempatkan pemerintah, kepada BPR-BPRS. Berdasarkan keterangan terakhir Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Raharjo kepada media, Bank NTB Syariah sejauh ini belum siap menerima penempatan dana dari pemerintah karena likuditas bank yang dianggap masih bagus.

Selain itu, BPD NTB juga masih mempertimbangkan sasaran penyalu-

(Suara NTB/dok)

Yanuar Alfan ran dana tersebut di masa pandemi Covid-19 ini. “Itu dana harus disalurkan habis tahun ini, kalau tidak disalurkan, tetap bayar marjinnya.

Sementara kondisi UMKM kita seperti ini, umumnya perbankan masih selektif menyalurkan dananya. Ya kita pikir-pikir dulu,” kata Kukuh.

Beberapa BPR-BPRS sebetulnya sudah mempertanyakan kesiapan Bank NTB Syariah sebagai bank jangkar. Namun Kukuh saat itu mengaku tetap mempertimbangkannya. Ketua Perbarindo NTB, Yanuar Alfan saat melakukan audiensi dengan Ketua Perbarindo pusat secara daring sudah menyampaikan hal tersebut. Karena itulah, rekomendasi yang diterimanya, BPR-BPRS yang ada di NTB, bagi yang ingin menguatkan likuiditas bank agar mengakses dana yang ditempatkan pemerintah

melalui BPD Bali.

“Sebetulnya kita di NTB berharap dari Bank NTB Syariah, namun terbatas juga. karena dari 32 BPRSBPRS di NTB, hanya 3 BPR Syariah. 29 adalah konvensional. yang konvensional otomatis tidak bisa bekerjasama dengan Bank NTB Syaraiah dalam hal ini,” ujarnya. Karena itulah, BPR-BPR konvensional di NTB diharapkan bisa bekerjasama dengan BPD Bali sebagai alternatifnya.

Sampai kemarin, kata Yanuar, para pengelola BPR sudah banyak yang bertanya-tanya tentang dana penempatan dari pemerintah. awal pandemi Covid-19 di Indonesia, bahkan beberapa diantaranya BPR mendesak dapat tambahan dana. karena kesulitan likuiditas. “Makanya, ada beberapa BPR yang stop landing untuk menjaga likuiditas. Jangan sampai mereka sudah nyalurin kredit, ada penarikan dana yang cukup besar dari nasabah, kan susah. Akhirnya ada beberapa kebijakan teman-teman menahan penyaluran kreditnya,” jelas Yanuar.

Ada juga BPR yang tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian. Jangan sampai, saat pandemi Covid-19 ini, ada kekhawatirkan setelah disalurkan ke UMKM, tak lama penyaluran UMKM meminta keringanan pembayaran kredit (relaksasi). Itu yang dikhawatirkan. “Banyak yang seperti itu, baru dicairkan langsung minta relaksasi dan ngotot. itulah salah satu alasan kenapa likuiditas harus diperkuat,” demikian Yanuar. (bul)

Dispar Lobar akan Bentuk DMO Senggigi

Giri menang (Suara NTB) Dinas pariwisata Lombok Barat (Lobar) fokus menyelesaikan beberapa persoalan di kawasan Senggigi. Salah satunya masalah sampah yang kerap dikeluhkan wisatawan. Dipsar melakukan beberapa kali aksi bersih-bersih Kawasan senggigi melibatkan pelaku wisata, pengelola hotel, hiburan dan unsur terkait lainnya. Bahkan aksi bersih-bersih ini akan menjadi agenda mingguan.

Seperti Jumat (21/8) kemarin, Dispar kembali melakukan kegiatan mingguan “Ayo Bersih-Bersih Kawasan Wisata”. Kegiatan yang sudah berjalan sejak empat pekan ini kembali berfokus di kawasan Senggigi. Kali ini giat bersih dimulai dari depan Svarga Hotel menuju depan Katamaran Hotel. Selain jajaran Dispar Lobar dan para komunitas peduli lingkungan, turut hadir.

Kegiatan ini mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan. Seperti yang diutarakan Cecep, salah satu pengendara motor yang menyempatkan diri ikut memungut sampah. “Saya kira ada apaan tadi. Setelah saya tau ada kegiatan goyong royong, langsung saja saya matikan motor terus parkir dan ikut pungut sampah. Kegiatan ini bagus, sangat positif dan saya yakin ini mungkin awal yang baik untuk kebangkitan pariwisata kita,” ungkap Cecep.

Kepala Dinas Pariwisata Lobar H. Saepul Ahkam usai melakukan bersih-bersih mengatakan, kegiatan rutin Dinas Pariwisata ini hanya untuk memberikan stimulan atau contoh bagi masyarakat agar selalu menjaga kebersihan terutama di kawasan wisata. “Kegiatan gotong royong ini hanya stimulan konsolidasi. Jangka pendek

adalah untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Jangka menengahnya adalah menumbuhkan rasa kepemilikan bersama Senggigi sebagai aset kebanggaan pariwisata Lombok yang nantinya akan kita strukturalkan dalam bentuk DMO (Destinastion Management Organization, red), dan terakhir menjadi promo untuk kita gaungkan #AyoKembaliKeSenggigi,” seru Akhkam.

Dalam kesempatan ini, Akhkam juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para pihak yang sudah meluangkan waktunya meramaikan aksi bersih-bersih ini. Rencananya, pekan depan kegiatan bersih-bersih ini akan digeser ke Hari Sabtu. Untuk kegiatan di hari Jumat akan dilaksanakan kegiatan rutin berupa senam pagi bersama seluruh OPD di Taman Kota yang dilanjutkan dengan Live Accoustic. (her)

(Suara NTB/her)

BERSIHKAN SAMPAH - Dispar bersama unsur terkait membersihkan sampah di kawasan Senggigi

SUARA NTB Sabtu, 22 Agustus 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tes SKB CPNS KLU Digelar 11 Hari Tak Halangi Lelang Proyek PANDEMI Corona Virus Disease (Covid-19) di Lotim sejauh ini tidak sampai menghalangi proses lelang proyek. Meski diketahui anggaran banyak terpangkas untuk penanganan Covid-19, namun beberapa proyek yang sudah dipersiapkan dipastikan sudah bisa terlaksana dengan baik.

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) Unit Layanan Pelelangan (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Muhammad Azlan, Jumat (21/8).

Menurutnya, proyek yang (Suara NTB/rus) tidak terpangkas akibat Muhammad Azlan Covid sebagian besar di lingkup Dinas Kesehatan, yakni pembangunan Puskesmas Batuyang dengan alokasi anggaran Rp 7,9 miliar. Proyek ini kata Azlan dalam waktu dekat sudah bisa dituntaskan.

Selain Puskesmas Batuyang, proyek lain yang sudah dilelang pada tahan pertama sudah mulai dilaksanakan.

Sementara batas waktu pelelangan sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 lalu. “Semua proyek tahap pertama lelangnya itu sudah dilaksanakan semua,” ucapnya.

Diketahui ada lelang tahap dua, yakni ada tambahan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat senilai Rp 24 miliar. Untuk pelelangan tahap kedua ini, batas waktunya sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 mendatang. Saat ini sedang dalam proses. “Semua lelang di Lotim ini sudah on the track,” terang Azlan.

Mantan Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Lotim ini menambahkan, semua proyek pembangunan infrastruktur tahap kedua ini harus tuntas dilaksanakan sampai dengan 7 Desember 2020 mendatang. Masa kerja selama tiga bulan ke depan diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik.

Adapun lelang yang belum terlaksana sampai dengan 31 Agustus ini diminta kepada satuan kerja terkait untuk segera menuntaskan semua persyaratan yang ada. “Semua yang belum kita minta segera dilaksanakan,” pintanya. (rus)

Lotim Mantapkan Persiapan Tanjung (Suara NTB) Pelaksanaan tes (ujian) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon PNS (CPNS) Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan digelar 11 hari dari tanggal 2-29 September mendatang. Berdasarkan SK BKD PSDM KLU Nomor 800/685/BKD-PSDM/ 2020, tercatat sebanyak 479 orang yang akan mengikuti ujian SKB tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) KLU, H. M. Najib, M.Pd., Jumat (21/8), pelaksanaan SKB mengambil tempat di UPT BKN Mataram. Alasannya, sarana ujian SKB di KLU tidak mendukung, di samping jumlah peserta terbatas, sehingga memungkinkan untuk digelar di UPT BKN Mataram.

Sebagaimana SK BKD KLU tersebut, jadwal tes berlangsung 11 hari (tanggal 2-6, 10, 12, 21, 24, 26, dan 29 September). Masing-masing hari pelaksanaan digelar tiga sesi, yakni pukul 08.30 - 10.00 WITA, sesi kedua pukul 11.30-13.00 WITA dan sesi ketiga pukul 14.30-16.00 WITA. “Seperti tes (SKD) sebelumnya, peserta bisa langsung lihat hasil, bisa lihat hasil rekan yang 1 formasi, sehingga dia tahu dirinya lulus atau tidak,” ujar Najib.

Najib menerangkan, pelaksanaan tes diatur sesuai protokol Covid-19. Dalam hal ini, peserta wajib mengikuti alur protokoler.

Peserta setiap sesi diharuskan hadir 90 menit sebelum tes.

Peserta sesi pertama misalnya, harus hadir pada pukul 06.30 WITA. Sebelum masuk ruang tes, peserta terlebih dahulu melakukan registrasi, pengecekan suhu tubuh, memasuki ruang tunggu steril, dan terakhir memasuki ruang ujian. Usai tes tiap sesi, maka ruang ujian akan disemprot dengan disinfektan.

Peserta tes SKB diminta menyiapkan diri sebaik mungkin.

Utamanya membawa KTP/KK, dan kartu tanda peserta ujian.

Pada syarat berikutnya, peserta dilarang membawa berbagai bentuk peralatan, perlengkapan dan pernak-pernik perhiasan. Beberapa peralatan yang dilarang untuk dibawa ke dalam ruangan seperti, handphone, kalkulator, buku catatan, senjata api, termasuk dilarang keluar ruang ujian tanpa izin panitia.

Di Lombok Timur (Lotim) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(BKPSDM) Lotim terus memantapkan persiapan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS Lotim. Begitupun untuk tahapan-tahapan SKB sudah dilalui para peserta dengan jadwal tes dilaksanakan tanggal 30 September 2020. Kepala BKPSDM Lotim, Drs. Salmun Rahman, menyebut sebanyak 1.157 peserta yang lolos mengikuti SKB dari SKD yang merupakan tes sebelumnya. Peserta 1.157 orang ini nantinya akan mengikuti tes di gedung CAT Lotim. Sementara 35 peserta memilih untuk mengikuti tes di luar daerah.

Adapun dalam tes SKB di tengah pandemi Covid-19, jumlah komputer klien yang digunakan dikurangi dari sebelumnya, yaitu sebanyak 50 komputer. Peserta diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan serta membawa bukti rapid tes terutama bagi yang suhu badannya 37,3 derajat celcius ke atas. “Tapi pada prinsipnya, pelaksanaan SKB CPNS ini tidak memberatkan

Bupati Lobar Ingatkan Fasilitator Percepat LPJ RTG Giri Menang (Suara NTB) – Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Rumah Tahan Gempa (RTG) di Lombok Barat (Lobar) diminta dipercepat. Hal itu disampaikan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat rapat percepatan penyelesaian LPJ RTG dan Percepatan Pembangunan Rumah Tahan Gempa bersama Fasilitator belum lama ini.

Fauzan Khalid mengatakan pemda dibatasi oleh pusat untuk menyelesaikan pertanggungjawaban sampai bulan September. “Tidak boleh lebih dari bulan September. Kalau lewat dari Bulan September ada kurang lebih 2.500 RTG yang belum dicairkan dan tidak akan dicairkan uangnya oleh BNPB,” sambungnya.

Jika tidak diselesaikan, kata Fauzan, artinya fasilitator juga rugi. “Kalau uang untuk 2.500 rumah cair, fasilitator tetap jadi fasilitator. Jika uang tidak dicairkan fasilitator tidak ada pekerjaan. Otomatis kontrak fasilitator selesai,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, bupati kembali meminta LPJ yang sudah selesai harus sudah tuntas semua.

Bupati meyakini fasilitator, koordinator, dan BPBD dianggap sangat pintar untuk menyelesaikan hal itu.

Selanjutnya, Fauzan berharap fasilitator jangan mempersulit masyarakat apalagi melanggar aturan dan membuat aturan dengan tujuannya untuk mempersulit orang “Jangan lakukan itu. Karena mempersulit orang itu tidak ada yang kita dapat,” harapnya.

Hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah Dr. Baehaqi, Inspektur Kabupaten H. Ilham, Kalak BPBD Mahnan, Kasat Pol PP Baiq Yeni Eka S, beberapa Kepala OPD, Kabag Protokol dan Komunikasi dan Pimpinan Setda Lobar H. L. Moh.Hakam serta para camat. (her)

(Suara NTB/yon)

Salmun Rahman

bagi peserta itu sendiri,” terangnya, Jumat (21/8).

Apabila hasilnya reaktif akan mengikuti tes di ruang khusus dan peserta akan mengikuti tes pada hari terakhir. Sedangkan bagi peserta yang sebelumnya terkonfirmasi positif Covid-19 nantinya akan dikonsultasikan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim.

Adapun dari segi bobot nilai tidak ada keringanan, melainkan hanya jumlah peserta dikurangi.

“Untuk hasilnya, Panselnas

mewajibkan supaya ditampilkan di YouTube. Tidak ada live scoore, melainkan menggunakan live streaming,”terangnya.

Selain itu, peserta diwajibkan menggunakan sarung tangan dan memakai masker sebagaimana protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Bagi yang tidak mengindahkan aturan tersebut tidak diperkenankan mengikuti tes.

Untuk seragam pun diharuskan memakai putih hitam lengan panjang baik peserta laki-laki dan perempuan. (ari/yon)

Bantuan WUB dari Dana Aspirasi Belum Dapat Dicairkan

Pimpinan OPD di Lotim Diminta Tak ”Tidur” Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) menaruh perhatian besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk PAD yang dihasilkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2020 akan dievaluasi besarannya. Untuk itu, kepada OPD, terutama penghasil PAD agar tidak ‘’tidur’’, tapi harus bergerak dan menunjukkan inovasinya.

Demikian disampaikan, Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy., mengungkapkan hal tersebut pada rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang ber(Suara NTB/dok) langsung Rabu (19/8) lalu.

H. M. Sukiman Azmy Menurut bupati, besaran PAD tidak dapat ditentukan sendiri oleh OPD. Pemerintah telah membentuk tim investasi daerah yang akan menganalisa dan menentukan PAD yang harus direaliasikan OPD. Pimpinan OPD nantinya akan dimintai kesanggupan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan tim. Untuk itu, bupati akan melakukan evaluasi terhadap pimpinan OPD terkait kesanggupannya mencapai target PAD tersebut. “Evaluasi juga akan dilakukan terhadap pimpinan OPD yang tidak sanggup merealisasikan target PAD pada tahun anggaran 2020 ini,”ungkapnya.

Bupati meminta pimpinan OPD untuk mencermati capaian saat ini dan berupaya untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan. Langkah ini diambil karena PAD Lotim sudah terlalu lama tidak dioptimalkan. Dicontohkannya, sejumlah OPD yang dinilai belum optimal dan menyebut akan melibatkan pihak ketiga untuk melakukan optimalisasi PAD ini.

Sementara Sekda Lotim, Drs. H. Muhammad Juaini Taofik,MAP, menegaskan jika bupati akan melakukan evaluasi terhadap OPD yang bekerja di bawah target dan OPD yang bekerja sesuai target.

Evaluasi juga akan menyentuh OPD yang bekerja sesuai tujuan dan OPD yang bekerja tidak sesuai dengan tujuan. Menurutnya ini adalah upaya untuk memperbaiki sistem, “Harus ada cara-cara baru untuk terus memperbaiki sistem,”jelasnya. (yon)

(Suara NTB/ari)

M. Najib

(Suara NTB/kir)

CEK PASUKAN - Bupati Loteng H. M. Suhaili FT melakukan pengecekan pasukan saat apel implementasi Inpres Nomor 6 tahun 2020, di halaman kantor Bupati Loteng, Jumat (21/8).

Loteng Sanksi Tegas Pelanggar Protokol Covid Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menegaskan siap melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020, tentang peningkatan disiplin dan penegak hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dengan Inpres tersebut membuat Pemkab Loteng kian leluasa menerapkan pemberian sanksi bagi para pelanggar protokol Covid19 di daerah ini. Utamanya soal penggunaan masker ketika berkegiatan di luar rumah.

“Dengan adanya Inpres ini maka pemerintah daerah sekarang semakin yakin dan mantap dalam menjalankan kebijakan pemberian sanksi bagi para pelanggar protokol Covid-19,” ujar Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., usai memimpin

Apel Implementasi Inpres Nomor 6 tahun 2020, di lapangan kantor Bupati Loteng, Jumat (21/8).

Ia menjelaskan, kalau sebelumnya pemberian sanksi bagi pelanggar protokol Covid-19 baru berdasar Peraturan Bupati (Perbup) ataupun Peraturan Daerah (Perda). Tapi dengan adanya Inpres Nomor 6 Tahun 2020 ini, upaya penindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah semakin kuat. Harapannya tentu, masyarakat bisa lebih disiplin dalam menjalankan protokol Covid-19.

Dalam mengimplementasikan Inpres tersebut nantinya, Satpol PP akan di-back up penuh oleh jajaran TNI bersama-sama dengan Polri, sehingga bisa maksimal dilapangan. Terutama dalam pemberian sanksi bagi para pelanggar protokol Covid-19.

“Sanksinya mulai dari sanksi

denda hingga sanksi sosial. Dan, bagi pelaku usaha jika ditemukan melanggar protokol Covid-19, sanksinya bisa berupa pencabutan izin usaha,” jelasnya.

Menurutnya, esensi dari pemberian sanksi bagi pelanggaran protokol Covid-19 semata-mata bukan untuk memberatkan atau menyakiti masyarakat. Tapi lebih untuk mendidik dan mendisiplinkan masyarakat. Karena bagaimanapun Covid-19 tidak akan bisa dilawan kalau masyarakat tidak disiplin dalam menjalankan protokol Covid-19.

“Jadi sanksi ini bukan untuk memberatkan masyarakat. Tetapi untuk mendidik masyarakat supaya lebih disiplin menjalankan protokol Covid-19. Dengan begitu, upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 bisa maksimal,” tandasnya. (kir)

Tim Desa Jagaraga dan TNI-Polri Tertibkan Kos-kosan Giri Menang (Suara NTB) – Tim Desa Jagaraga bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kuripan bersama aparat menertibkan kos-kosan di wilayah setempat, lantaran keberadaannya dikeluhkan warga. Kos-kosan ini dianggap mengganggu warga sekitar, sehingga warga turun mengepung ingin menutup sendiri, namun Pemerintah Desa bersama Forkopimcam dengan sigap melakukan penanganan di lokasi.

“Kos-kosan ini resmi, tapi kegiatannya menganggu keter-

tiban masyarakat karena ada undang joget, minuman-minuman, makanya itu kami tertibkan,”tegas Plt Kades Iskandar, S.Sos., Jumat (21/8).

Dijelaskan, pihaknya sudah memanggil pengelola kos-kosan untuk membuat perjanjian agar tidak lagi menyalahgunakan koskosan sebagai tempat minum dan acara joget-jogetan. Penandatanganan perjanjian ini disaksikan oleh Bhabinkamtibmas, Babinsa dan tokoh masyarakat.

Langkah penertiban kos-kosan bukan kali pertama dilaku-

kan, namun sudah beberapa kali pihaknya turun bersama tim kecamatan, Danposramil dan Polsek. Ketika itu pengelola juga berjanji menghentikan aktivitas, namun pengelola lagi melakukan aktivitas tersebut. “Tapi dia sudah buat pernyataan di atas materai, kalau dia terus pagah (bandel, red), maka kami pemdes bersama tokoh masyarakat akan bersurat ke polres untuk meminta diproses sesuai ketentuan berlaku, karena meresahkan masyarakat, malah masyarakat yang keberatan,”tegas dia. (her)

Rawan Diklaim, Banyak Aset di Lobar Belum Bersertifikat Giri Menang (Suara NTB) – Dari 2.150 bidang aset di Lombok Barat (Lobar) baru 50 persen lebih yang sudah disertifikatkan.

Sedangkan sisanya, hampir ribuan bidang atau 50 persen belum disertifikasi. Ribuan aset ini rawan diklaim masyarakat, kalau tidak segera dilakukan sertifikasi.

Selain ribuan aset daerah belum disertifikasi, sejumlah lahan kantor desa juga bermasalah menyusul lahan digugat oleh warga.

Seperti Desa Batulayar yang diklaim ahli waris dan lahan Kantor Desa Gunungsari yang saat ini digugat. Terhadap berbagai persoalan ini, Pemda pun akan membantu pemdes memperkuat arsip dan bukti kepemilikan lahan.

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengatakan beberapa lahan kantor desa bermasalah, seperti lahan lapangan tempat berdirinya Kantor Desa Gunungsari. La-

han ini aset desa yang digugat adalah pihak desa, di mana saat ini tengah dalam Kasasi.

Selain itu, lahan Kantor Desa Batulayar yang tercatat di neraca aset justru pemda digugat oleh warga. Begitu pula di Kantor Desa Bagik Polak Barat, memang kata dia bukan milik pemda. Informasi yang diterima, tanah ini milik mantan kepala desa yang diruislagh (tukar guling), namun tidak jadi dilakukan.

Terkait pencatatan aset oleh Pemdes, jelas Bupati sebenarnya pencatatan dilakukan pemdes.

Namun bukti yang dinilai masih lemah, seperti halnya yang terjadi di pemda. Untuk Pemda sendiri sejauh ini sudah ada puluhan hektare aset lahan yang sudah dikembalikan. Namun progres pensertifikatan aset sendiri baru 50 persen lebih dari 2.150 bidang lebih. “50 persen belum, dan masih

berproses,” jelas dia.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, H. Fauzan Husniadi mengatakan untuk program sertifikasi lahan, tahun ini ditarget 50 bidang akan disertifikasi.

Namun pencapaiannya diyakini melebihi target. “Seperti tahun lalu, pencapaian sertifikasi aset bisa dicapai 115 bidang dari target 50 bidang,”ujar dia.

Saat ini progres pensertifikatan aset sudah masuk pendaftaran di BPN. Biasanya, akhir tahun akan keluar rekapannya dan diserakan secara simbolis ke Pemda. Kapan sisa aset yang belum sertifikat dituntaskan? Pihaknya sendiri ingin secepatnya, hanya saja satu aset saja butuh alas hak dan proses yang cukup memakan waktu. “Mudahan bisa akhir masa jabatan pak bupati bisa selesai semua,” harapnya. (her)

Tanjung (Suara NTB) Program bantuan hibah peralatan kepada wira usaha baru (WUB) belum semuanya dicairkan. Disperindag selaku satu OPD pelaksana, mengakui proposal kelompok WUB masih harus diverifikasi oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Utara (KLU).

“Ada beberapa proposal WUB berupa pemberian alat usaha yang masuk dalam aspirasi (belum cair, red). Itu kita minta pendampingan ke Inspektorat, karena kita khawatirkan ada hal hal yang tidak memenuhi persyaratan,” ujar Plh. Kepala Disperindagkop dan UMKM KLU, H. M. Najib, M.Pd., Jumat (21/8).

Verifikasi proposal melibatkan Inspektorat diperlukan untuk memastikan tidak ada penerima yang bermasalah secara administrasi maupun regulasi. Mengingat calon penerima sudah harus mengajukan usulan pada H-1 tahun sebelum direalisasikan.

“Misalnya ini ya, proposalnya masuk di 2020, itukan artinya belum memenuhi persyara-

tan. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, makanya kita perlu pendampingan dari Inspektorat,” sebutnya.

Najib tak merinci total kelompok WUB yang akan menerima bantuan pada APBD 2020 ini. Namun dipastikan, sepanjang tidak berbenturan dengan regulasi, maka penerima akan dapat memanfaatkan bantuan yang diterimanya tahun ini juga.

Selain WUB, Disperindag juga mengupayakan untuk mempercepat pelaksanaan program fisik di OPD tersebut.

Salah satunya, revitalisasi Pasar Kayangan. Pasar tersebut diketahui rusak akibat gempa. Untuk menggairahkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat, pemerintah pusat membantu revitalisasi pasar dari dana APBN. Najib berharap, geliat ekonomi masyarakat akan membaik seiring perbaikan fasilitas dan sarana pendukung.

Ia melihat, di beberapa pasar seperti Pemenang, Tanjung dan Gondang, kondisinya sudah bagus setelah diperbaiki. (ari)

Gili Belum Jadi Prioritas Pembangunan Pariwisata Selong (Suara NTB) Gili Bidara, Petagan dan Kondo di wilayah Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum menjadi prioritas pembangunan pariwisata. Diketahui sampai saat ini, tiga gili indah di Lotim bagian utara itu masih sepi tidak ada investasi.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, Samsul Hakim kepada Suara NTB mengatakan, pengelolaan gili saat ini sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Lotim sendiri sudah menyampaikan usulan untuk pengembangannya.

“Secara khusus dari Dinas Pariwisata Lotim memang pernah kita usulkan ke propinsi akan tetapi dari 6 kecamatan yang kita usulkan, kemungkinan dua kecamatan yang ditetapkan yaitu Kecamatan Jerowaru dan Kecamatan Sembalun,” terang Samsul.

Pengembangan destinasi pariwisata khusus Lombok

Timur coba difokuskan tahap pertama ini ke penataan Pantai Pink di wilayah Jerowaru.

Pengembangan kawasan Rinjani Sembalun dan sekitarnya.

Namun, anggaran penataan dari kabupaten pada tahun 2020 ini diakui masih nihil.

“Tetap kita usulkan penganggarannya juga dari kabupaten hanya saja di tahun 2020 ini anggaran belum bisa,” terangnya.

Alasan pandemi Corona Virus Disease (Covid) membuat anggaran penataan objek wisata juga belum bisa menyentuh ke gili.

Meski demikian, Lotim tetap berharap gili-gili indah yang ada di Kabupaten Lotim ini turut mendapat perhatian serius ke depan. Dituturkan, Pemerintah Provinsi NTB sudah merancang konsep penataan Gili Bidara. Sejumlah investor juga sudah banyak yang minat berinvestasi, namun belum bisa terwujud.

“Semoga segera bisa terwujud,” harapnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

BELUM TERSENTUH - Inilah kondisi Gili Bidara Kecamatan Sambelia yang belum tersentuh pembangunan. Sejumlah investor tertarik mengembangkan investasi di tempat ini, namun hingga kini belum merealisasikan investasinya.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 22 Agustus 2020

Halaman 5

Debit Air Dua Bendungan Besar Alami Penyusutan (SuaraNTB/ist)

BERSIHKAN SAMPAH - Masyarakat Poto Tano saat bergotong royong membersihkan sampah di sepanjang jalan.

Masyarakat Pertanyakan Manfaat Osamtu Senayan Taliwang (Suara NTB) Masyarakat kecamatan Poto Tano, mengeluhkan masih belum berfungsinya fasilitas pengolahan sampah terpadu (Osamtu) di TPST Desa Senayan. Sebab sampai dengan saat ini Kecamatan yang menjadi gerbang masuk Sumbawa Barat tersebut tidak punya tempat pembuangan sampah. Akibatnya banyak sampah rumah tangga masyarakat yang dibuang tidak pada tempatnya.

“Kami tidak tahu secara persis apa yang menjadi kendala sehingga keberadaan Osamtu belum bisa difungsikan.

Padahal kami sangat membutuhkan tempat pembuangan sampah lantaran sampai saat ini masyarakat kami selalu membuang sampah sembarangan. dan kamipun tidak bisa berbuat banyak,” ungkap Camat Poto Tano, Agusman S. Pt, kepada Suara NTB, Jumat (21/8).

Menurutnya keberadaan Osamtu di Desa Senayan sudah terbangun sejak lama tetapi urung digunakan sampai dengan saat ini. Dirinya juga tidak tahu apa yang menjadi kendala di lapangan, tetapi keinginan dari masyarakat sudah harus digunakan dalam waktu dekat ini. Persoalan ini juga sudah disuarakan sejak lama ke Pemerintah tetapi faktanya sampai saat ini belum dilakukan penanganan lebih lanjut. Kondisi ini kembali diperparah dengan tidak optimalnya armada pengangkut sampah karena jarak tempuh yang sangat jauh (TPA Batu Putih, Kecamatan Taliwang). “Kami sangat berharap supaya keluhan tahunan ini bisa diintervensi, karena jika tidak jangan salahkan kalau banyak ditemukan sampah di pinggir jalan,” sebutnya.

Menanggapi keluhan tersebut kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Feryal S.KM tidak menampik belum bisa beroperasinya fasilitas Osamtu bantuan dari Provinsi sejak dibangun beberapa tahun lalu tersebut. Hal itu terjadi karena sarana penunjang yang masih belum bisa disiapkan oleh Pemkab yang ditaksir mencapai angka Rp1,2 miliar. Baik itu untuk alat pengukur suhu sampai dengan alat untuk menghisap asap sisa pembakaran untuk dimurnikan terlebih dahulu. Parahnya lagi usulan anggaran untuk penambahan fasilitas tersebut sampai dengan saat ini tidak kunjung ada kejelasan. Akibatnya pemanfaatan aset yang dibangun dengan total anggaran Rp250 juta tersebut masih mangkrak hingga saat ini. “Kami tidak menutup mata terkait keberadaan Osamtu yang tidak kunjung dimanfaatkan hingga saat ini. Tetapi kami juga kesulitan untuk mengintervensi karena tidak ada dukungan anggaran untuk itu (Osamtu),” ujarnya.

Diakuinya memamg fasilitas Osamtu sempat di uji coba pemanfaatannya, tetapi karena ada penolakan dari masyarakat lantaran asap yang dihasilkan sangat pekat akhirnya tidak kunjung digunakan. Bahkan hasil konsultasi ke Kementerian memberikan saran agar suhu pembakarannya harus diatas 800 derajat celcius supaya tidak menimbulkan asap. Sementara untuk mencapai suhu tersebut butuh anggaran karena untuk alat pengukur suhu dihargai Rp800 juta. Karena asap yang ditangkap, akan didinginkan terlebih dahulu sebelum dilepaskan ke udara. Upaya ini dilakukan supaya pencemaran akibat asap ini semakin ditekan, sehingga tidak ada lagi penolakan dari masyarakat. “ Kami sudah sering suarakan masalah ini ke Pemkab tetapi belum direspon,” timpalnya.

Penambahan sarana tersebut juga harus dilakukan untuk mendapatkan izin dari Kementerian terkait supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Maka dari itu, pihaknya sangat berharap supaya di tahun anggaran yang akan datang sarana tersebut bisa dilengkapi sehingga manfaat dari Keberadaan Osamtu ini tidak mangkrak seperti sekarang ini. “Kami tetap akan mengupayakan agar penambahan sarana untuk penunjang Osamtu ini bisa disiapkan. Sehingga kedepannya tidak lagi menjadi bangunan mangkrak,” tukasnya. Pihaknya juga berharap kepada masyarakat untuk tidak menjadikan lokasi ini sebagai lokasi untuk berkebun karena sangat menyalahi aturan. (ils)

Pasien Covid-19 Bertambah, Wabup Kembali Ingatkan Protokol Kesehatan Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, tak bosan bosan mengingatkan seluruh masyarakat Sumbawa agar lebih meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Terutama ketika berada di tempat-tempat umum. Mengingat hingga hari ini, pasien terindikasi positif Covid-19 di Kabupaten Sumbawa terus bertambah.

Hal itu disampaikan Wabup bersama Kapolres Sumbawa, AKBP. Widy Saputra, S.IK., dan Dandim 1607 Sumbawa, Letkol Kav. Rudi Kurniawan, S.Sos, M.Tr, saat menjadi Inspektur pada Apel Implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Jumat (21/8), di Halaman Kantor Bupati Sumbawa.

Kasus terakhir Covid di Sumbawa pada Kamis 20 Agustus 2020, sesuai rilis Sekda selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Provinsi NTB, terdapat penambahan 7 warga Sumbawa yang positif covid. Yakni, pasien nomor 2542, an. D, perempuan, usia 39 tahun, warga Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Pasien nomor 2543, an. ES, laki-laki, usia 36 tahun, warga Desa Lape, Kecamatan Lape, Pasien nomor 2544, an. SO, perempuan, usia 38 tahun, warga Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Pasien nomor 2545, an.

WAW, laki-laki, usia 23 tahun, warga Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Pasien nomor 2546, an. PKR, perempuan, usia 23 tahun, warga Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa. Pasien nomor 2547, an. HR, laki-laki, usia 23 tahun, warga Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa. Terakhir, pasien nomor 2548, an. N, perempuan, usia 51 tahun, penduduk Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa. (arn)

(Suara NTB/ist)

INSPEKTUR - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah bersama Kapolres Sumbawa, Widy Saputra, dan Dandim 1607 Sumbawa, Rudi Kurniawan, saat menjadi inspektur Apel di kantor Bupati Sumbawa, Jumat (21/8).

Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketersediaan air di dua bendungan besar di Kabupaten Sumbawa yakni Batu Bulan dan Mamak masih berada di atas elevasi ketinggian minimal.

Meskipun demikian, dalam dua bulan terakhir debit air di dua bendungan tersebut mengalami penyusutan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Dinas PUPR Provinsi NTB, debit air di Bendungan Batu Bulan yang tersedia berada pada elevasi ketinggian 57,78 meter.

Sedangkan batas minimalnya 52 meter. Sementara Bendungan Mamak yang tersedia berada pada elevasi ketinggian 82,91 meter, dengan batas minimal 75 meter. Sedangkan data sebelumnya pada Juni lalu, ketersediaan air di Batu Bulan pada elevasi ketinggian 58,88 meter dan Mamak ketersediaan air pada elevasi ketinggian 88,50 meter.

Kepala Balai PSDA Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Dinas PUPR Provinsi NTB, Med Manjarungi, S.T., M.T menyampaikan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan stakeholder terkait dalam rangka mengantisipasi terjadinya kekeringan pada musim tanam kedua (MT 2) ini.

Karena masalah kekeringan sudah menjadi langganan di Kabupaten Sumbawa. Meskipun demikian kebutuhan air yang ada bisa terpenuhi apabila semua pihak berkomitmen mengikuti berita acara rapat pola tanam.

“Apabila mereka konsisten dengan pola tanam ini, maka air pasti terpenuhi. Karena kita

sudah mengkalkulasi semua.

Tetapi ada petani yang melaggar kesepakatan ini (pola tanam).

Inilah yang menyebabkan terjadinya kekurangan air,” ujarnya.

Diungkapkannya, debit air yang tersedia saat ini di Bendungan Batu Bulan elevasi ketinggiannya 57,78 dengan elevasi minimal 52 meter. Sedangkan Bendungan Mamak 82,91, dengan elevasi minimal 75. Air bendungan ini tidak bisa dikeluarkan jika berada pada ketinggian angka minimal. Karena jika kondisi itu terjadi, maka akan timbul retakan dan kerusakan pada bendungan. Hal inilah yang harus dicermati oleh masyarakat, baik pemakai air

maupun masyarakat umum.

Mengingat jika terjadi kerusakan, maka selamanya akan rusak.

“Artinya Kalau kita menjaga tetap air bendungan untuk tidak pada batas minimal 52 di Batu Bulan dan 75 di Mamak, maka bendungan itu bisa digunakan sepanjang tahun. Tapi bila kita paksa pada batas minimal, maka tidak bisa digunakan selamanya,” jelasnya.

Namun yang menjadi kendala, lanjutnya, banyak petani yang melanggar aturan pola tanam.

Kendala lainnya yakni adanya pelompong liar. Karenanya, stakeholder harus kuat dan harus kompak dalam menangani kekeringan di Sumbawa. Selain itu, pihaknya juga melakukan penguatan terhadap Gabungan P3A dan P3A. Diharapkan peran P3K bersama kelompok tani dan anggota lebih kuat dan sinkron. Di sisi lain pihaknya juga mengevektifkan piket malam di lokasi pembagian

(Suara NTB/ind)

Med Manjarungi air. Karena meskipun air tercukupi setelah dikalkulasi, ada saja penyimpangan saat penyaluran.

“Apabila disiplin dalam penyaluran air, otomatis tercukupi. Intinya disiplin,” tukasnya. (ind)

Baru Dua Kelompok Diberi Izin Penangkapan di KSB

(Suara NTB/ist)

OLAT SARE - Pemandangan fragmen petak tambak udang dari atas Olat Sare, destinasi wisata baru yang diinisiasi oleh Desa Tambak Sari, Kecamatan Poto Tano.

Wisata Olat Sare, Destinasi Paralayang Baru Poto Tano Taliwang (Suara NTB) Mantar kini tak lagi menjadi satu-satunya lokasi penerbangan paralayang di kecamatan Poto Tano. Baru-baru ini telah dibuka wisata Olat Sare di bukit desa Tambak Sari yang juga sekaligus bisa dijadikan tempat beraktivitas para pencinta olahraga adrenalin tersebut.

Kepala Desa Tambak Sari, Suhardi mengatakan, pembukaan wisata Olat Sare di desanya itu selain untuk tujuan wisata juga memberi alternatif lokasi baru bagi para pencinta paralayang untuk terbang. “Kami inisiasi pembukaan Olat Sare ini juga atas saran para pencinta paralayang KSB,” sebutnya.

Menurutnya, jauh sebelum resmi dibuka bertepatan pada hari perayaan HUT RI ke-75 beberapa waktu lalu. Lokasi Olat Sare sudah dibidik oleh para pegiat paralayang KSB. Dari situ, pihaknya bersama Pokdarwis setempat mulai menyusun rencana hingga tercetuslah konsep wisata untuk

pengembangannya.

Meski akan menjadi venue paralayang di KSB, setelah Mantar yang sudah lebih dulu terkenal. Suhadi menyatakan, panorama di Olat Sare tidak kalah cantiknya. Posisinya yang menghadap tepat ke arah barat akan memberikan akan memanjakan pengunjung maupun penerbang paralayang jika ingin menikmati matahari terbenam (sunset) berlatar gunung Rinjani. “Kalau sore hari pemandangannya bagus sekali,” klaim Suhardi.

Satu keunggulan lain yang ditawarkan wisata Olat Sare. Disebutkan Suhardi adalah lokasinya yang mudah dijangkau.

Meski saat ini akses jalannya masih dirintis, namun ia menyatakan, dalam waktu dekat pengunjung bisa mencapai lokasi dengan mudah hingga ke puncak tertingginya. “Kami sedang membangun akses jalannya supaya pengunjung maupun para pegiat paralayang mudah mencapai puncaknya,” tukasnya.

Sementara itu, Asisten Instruktur Paralayang KSB, H. Amri mengakui lokasi wisata Olat Sare sangat bagus dijadikan venue terbang. Ia pun menyambut baik inisiasi Pemdes Tambak Sari yang kemudian membuka lokasi tersebut. “Ini memberi alternatif baru bagi kami pecinta olahraga paralayang untuk spot terbang,” katanya.

Secara teknis, pria yang akrab disapa H. Amor ini menjelaskan, tipikal angin di Olat Sare hampir sama dengan Mantar. Karena itu, lanjutnya, kegiatan terbang di lokasi itu tak sekedar dapat digunakan untuk sekedar menikmati panorama, tetapi juga sangat cocok dijadikan lokasi kegiatan kejuaraan. “Ya kebetulan posisinya hampir sama dengan Mantar. Tapi di sana panoramanya agak beda karena fragmen petak tambak udang yang berada tepat di bawah bukit punya keunikan sendiri untuk dinikmati saat terbang,” imbuhnya. (bug)

Pemkab Bima Serahkan Hibah Kemendag untuk Pedagang Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menyerahkan bantuan hibah tahun 2019 dari Kementrian Perdagangan (Kemendag) kepada 55 pedagang makanan dan minuman dari lima Kecamatan, di Taman Panda, Rabu (19/8).

Penyerahan bantuan berupa barang tersebut secara dihadiri Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, Wabup Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer, Sekda, Drs. H. M. Taufik HAK, M.Si, sejumlah Kepala OPD, Camat Palibelo, Belo, Soromandi, Sape dan Sanggar.

Kepala Disperindag Kabupaten Bima Drs. H. Muzakir M.Sc mengatakan kehadiran bantuan tersebut dimulai dengan pengusulan proposal penerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bima kepada Kemendag ada tahun 2019.

“Bantuan yang diberikan berupa 70 coolbox, 10 unit gerobak motor dan 10 unit tenda dagang ukuran 3 X 4 meter dan 2 unit rak pajang produk IKM,” katanya.

Hibah berupa barang itu lanjutnya merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat

(Suara NTB/Uki)

BANTUAN - Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri didampingi Wabup Bima, H. Dahlan M. Noer menyerahkan bantuan hibah Kemendag secara simbolis kepada pedagang makanan dan minuman di Taman Panda, Rabu (19/8). ekonomi para pedagang makanan dan minuman, khususnya yang mencari nafkah di area Taman Wisata Panda dan beberapa Kecamatan lain.

Sementara Bupati meminta kepada para penerima bantuan hibah agar manfaatkan dengan baik bantuan yang diberikan. Ia berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup dan ekonomi keluarga. Seraya menginstruksikan OPD terkait melakukan pendampingan kepada para

pedagang untuk lebih meningkatkan kualitas produk.

“Kami harapkan bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penerima manfaat dan kedepan akan ada OPD terkait yang akan melakukan pendampingan,” katanya.

Selain itu, Ia juga menghimbau agar bantuan hibah tersebut tidak dikait-kaitkan dengan urusan politik, karena yang berhak mendapatkan bantuan merupakan masyarakat Kabupaten Bima. (uki/*)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menyebutkan baru dua kelompok penangkap yang mengantongi izin penangkapan benih lobster. Jumlah ini sangat minim dibanding usulan awal 15 kelompok, yang belum mendapat kepastian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Baru dua kelompok dengan jumlah per kelompok mencapai 25 orang yang sudah memiliki izin penangkapan benih lobster dari usulan 15 kelompok,” sebut Kadiskan KSB Kepada Suara NTB melalui Kabid perikanan tangkap, Arkamuddin S.Pi, M.Si. Dirinya juga tidak mengetahui persis apa alasan 13 kelompok lain belum ada kepastian.

Kalaupun mereka sudah memiliki izin penangkapan, sampai saat ini justru belum ada penangkapan di lokasi yang ditentukan. Padahal, potensi benih lobster di teluk Benete sangat

banyak, bahkan mencapai 100 ekor per hari. Belum adanya penangkapan bisa jadi karena kelompok penangkap masih bingung karena belum ada informasi lebih lanjut terkait mekanisme penangkapan benih ini.

Dalam waktu dekat pihaknya segera melakukan sosialisasi atas Permen KP terbaru tersebut. Sehingga tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan. “Mereka belum melakukan penangkapan karena masih bingung bagaimana cara mereka menjual meski para kelompok ini sudah memiliki mitra. Makanya dalam waktu dekat kami akan segera lakukan sosialisasi lebih lanjut supaya,” sebutnya.

Pihaknya mengimbau kelompok lain yang belum mengantongi izin supaya tidak melakukan penangkapan terlebih dahulu. Karena jika tetap memaksakan diri sebelum ada persetujuan akan berurusan dengan aparat penegak hukum. (ils)

KPU Sumbawa Buka Layanan Konsultasi Pencalonan Pilkada Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa membuka help desk pencalonan yang akan melayani seluruh konsultasi ataupun pertanyaan dari parpol atau Bakal Pasangan Calonan (Bapaslon). Terkait pendaftaran calon.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris KPU Sumbawa, Lahmuddin S.E, selama jam kerja pelayanan dibuka setiap harinya.

Selain sosialisasi terkait syarat pecalonan dan syarat calon. “Jangan karena kurangnya pelayanan mempengaruhi dokumen pendaftaran. Atau bisa saja, sosialisasi yang kita lakukan kurang terdengar sehingga bisa langsung ditanyakan di desk pencalonan. Pelayanan konsultasi kami buka sampai masa penyerahan dokumen pendaftaran berakhir,”terangnya.

KPU Sumbawa juga telah menggelar sosialisasi syarat syarat pencalonan dan syarat calon.

Dihadiri Kapolres, BNNK, pimpinan Parpol, hingga Bawaslu dan Bapaslon dari jalur perseorangan.

Disampaikan pula tata cara peny-

erahan berkas. Apa yang wajib diserahkan saat pendaftaran. Serta mengurus mekanisme pemeriksaan kesehatan. Dalam hal ini, KPU Sumbawa sudah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sumbawa dan IDI Provinsi NTB untuk memperoleh rekomendasi rumah sakit mana yang akan menguji syarat sesuai standar pemeriksaan dan kriteria.

Syarat calon diantaranya, bebas narkoba sehat rohani.

Seedangkan syarat pencalonan dintaranya, mengantongi minimal 20 persen dari jumlah kursi yang ada di DPRD Sumbawa hasil Pileg 2019. Artinya, minimal 9 kursi dari 45 kursi DPRD Sumbawa. Atau syarat suara sah, 25 persen dari total suara sah dari hasil Pileg 2019. Artinya, minimal mengantongi 67.048 suara sah dari keseluruhan suara saja pileg 2019 sebesar 268.189. “Ini berlaku hanya untuk partai yang memperoleh kursi di DPRD Sumbawa hasil Pileg 2019,” jelasnya. (arn)

Lapas Sumbawa Geledah Hunian Warga Binaan Sumbawa Besar (Suara NTB) Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kelas IIA Sumbawa Besar melakukan penggeledahan kamar hunian warga binaan pada Kamis malam (20/8). Kegiatan rutin yang diakukan ini sebagai upaya antisipasi beredarnya barang terlarang di dalam Lapas.

Penggeledahan dipimpin langsung Kepala KPLP, Syaripuddin Hazri, serta diikuti oleh staf pengamanan dan sejumlah anggota jaga yang sedang berdinas. Sebelum kegiatan dimulai, KaKPLP terlebih dahulu menyampaikan sejumlah pesan-pesan penguatan bagi warga binaan agar selalu mematuhi segala peraturan yang berlaku di dalam Lapas.

Kepala KPLP Kelas II A Sum-

bawa Besar, Syaripuddin Hazri menyampaikan, kegiatan ini merupakan upaya Lapas Sumbawa dalam mewujudkan blok hunian yang bersih dari bendabenda terlarang, serta menciptakan suasana yang tetap aman dan kondusif. “Ini adalah kegiatan rutin yang kita lakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tidak ada barang terlarang yang berhasil masuk ke dalam Lapas,” terangnya.

Dijelaskannya, pelaksanaan kegiatan penggeledahan berjalan dengan lancar dan kondusif. Dari hasil penggeledahan juga tidak ditemukan barang terlarang seperti handphone dan narkotika. Ke depannya diharapkan Lapas tetap bersih dari barang terlarang. (ind)

(Suara NTB/ist)

PENGGELEDAHAN - Suasana penggeledahan di kamar hunian warga binaan yang digelar oleh Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kelas IIA Sumbawa Besar, Kamis malam (20/8).

SUARA NTB Sabtu, 22 Agustus 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Pembelajaran Tatap Muka

Kesehatan Harus Jadi Pertimbangan Utama Mataram (Suara NTB) Rencana dibukanya kembali pembelajaran secara tatap muka di sekolah yang terletak di zona kuning dan hijau penyebaran Covid-19 perlu mempertimbangkan faktor kesehatan. Hal itu penting agar jangan sampai sekolah jadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah. Menurutnya, terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka, perlu melihat masalah utama yaitu faktor kesehatan.

“Jangan sampai sekolah jadi klaster baru penyebaran Covid19. Artinya kita selamatkan masyarakat secara umum dan

menyelamatkan anak-anak dari Corona,” ujarnya.

Menurutnya, rencana dilaksanakannya kembali pembelajaran tatap muka karena banyak dorongan untuk bersekolah kembali, sehingga diambil jalan tengah untuk membuka pembelajaran tatap muka. Namun harus dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Rumindah menegaskan, dibukanya pembelajaran tatap muka sangat bergantung dari kedisiplinan semua warga sekolah, termasuk masyarakat. “Semua orang harus disiplin, satu saja komponen tidak disiplin, tidak bisa berjalan,” katanya.

Ia mencontohkan, jika protokol kesehatan dan pengawasan ketat diberlakukan, bisa saja berjalan

dengan baik di sekolah. Namun ketika pulang sekolah atau ketika siswa dijemput oleh orang tua atau wali siswa, maka potensi terpapar bisa saja terjadi.

“Kalau di dalam tembok sekolah itu, saya yakin bisa dijaga protokol kesehatan, kalau di luar tembok, siapa yang bisa mengawasi. Ini yang harus disiplin setelah di luar tembok sekolah, di sinilah titik awal, yang utama dan pertama jika di sekolah itu dilakukan tatap muka,” kata Rumindah.

Ia juga menekankan, kedisiplinan harus terus dijaga ketika sudah dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Diconto-

”

hkannya, bak air untuk cuci tangan harus terus diisi. Biasanya, hal kecil seperti itu lama kelamaan bakal dilupakan.

“Kalua mau ambil jalan tengah membuka sekolah, itu harus disosialisaikan dulu, dilaksanakan sesuai dengan aturan protokol kesehatan, dan pengawasan ketat. Kalau menurut saya terserah sekolahnya, yang tahu kondisi sekolah,” katanya.

Menurutnya ketika dibuka lagi pembelajaran tatap muka, maka harus pengaturan kurikulum perlu dilakukan, seperti durasinya diatur, isi kurikulum, jam belajar, durasai belajar, metode

Jangan sampai sekolah jadi klaster baru penyebaran Covid-19. Artinya kita selamatkan masyarakat secara umum dan menyelamatkan anak-anak dari Corona, (H. Rumindah) pembelajaran, dan lainnya. jangan sampai klaster baru “Simpulannya, mau pakai penyebaran Covid-19, terutama belajar di rumah, silakan, mau untuk melindungai masyarakat masuk kelas silakan, tapi itu secara umum, dan khusus anak semua harus mengacu pada pro- agar tidak terkena Covid-19,” tokol kesehatan, dan mencegah katanya. (ron)

Akibat Pandemi, Sekolah Tidak Bisa Laksanakan Esktrakurikuler Mataram (Suara NTB) – Pandemi Covid-19 berdampak ke pembelajaran di sekolah, termasuk pada kegiatan ekstrakurikuler. Hampir semua sekolah terpaksa menghentikan kegiatan ekstrakurikuler untuk menghindari penyebaran Covid-19.

Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib pada Jumat (21/8) mengatakan, memasuki tahun ajaran 2020/2021 semua kegiatan ekstrakurikuler dihentikan sementara. “Di semester gasal tahun pelajaran 2020/2021 semua ekskul dihentikan sementara,” katanya.

Sebelumnya di bulan Januari sampai dengan April lalu, kegiatan ekstrakurikuler masih berjalan. Walau di bulan Maret dan April mulai tidak efektif karena pandemi Covid-19 mulai terjadi di bulan itu. Sementara dari bulan Mei sampai bulan Agustus hanya melaksanakan kegiatna ekstrakurikuler yang bisa dilaksanakan secara daring, seperti pembimbingan tilawatil atau baca Al-Qur’an. “tapi hanya sampai Juni atau akhir semester genap lalu,” katanya.

Kondisi serupa terjadi di SMPN 16 Mataram.

Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji, mengatakan, semua kegiatan ekstrakurikuler selama pandemi dihentikan, karena sampai dengan saat ini belum ada instruksi dari Dinas Pendidikan Kota Mataram terkait melaksanakan kegiatan di sekolah.

“Semua kegiatan ekstrakurikuler dihentikan karena sampai dengan saat ini belum ada instruksi dari Dinas Pendidikan Kota Mataram yang membolehkan siswa melakukan kegiatan di lingkungan sekolah,” katanya.

Hal senada disampaikan Kepala SMPN 6 Mataram Azizudin. Ia mengatakan kegiatan ekstrakulikuler di SMPN 6 Mataram diistirahatkan selama Pandemi ini.

Sementara, kegiatan belajar mengajar secara BDR dimulai sejak Senin (27/7) lalu. Untuk peserta didik baru kelas VII, VIII, dan IX sudah disosialisasikan tentang penggunaan aplikasi Google Classroom untuk BDR. Pihak sekolah juga mendata siswa yang tidak memiliki ponsel pintar. Mereka belajar mandiri melalui buku paket yang diberikan gratis dan modul yang dibuat guru mata pelajaran. “Sekolah tetap menyiapkan modul luring sebagai antisipasi siswa yang membutuhkan,” ujar Azizudin. (ron)

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGAN - Kepala Kanwil Kemenag NTB H. Muhammad Zaidi Abdad (tengah) melakukan kunjungan kerja ke MTsN 2 Loteng belum lama ini.

Kemenag Pastikan BDR Berjalan Optimal di Madrasah Praya (Suara NTB) Sejak dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) NTB awal bulan Juli 2020 lalu, Dr. H. Muhammad Zaidi Abdad, M.Ag., terus melakukan kunjungan dan silaturahim ke lembaga-lembaga di bawah naungan Kemenag, seperti madrasah-madrasah negeri maupun swasta, pondok pesantren. Termasuk melakukan silaturahim ke tokohtokoh agama dan masyarakat.

Kini giliran MTs Negeri 2

Lombok Tengah mendapat giliran dikunjungi. Dalam kunjungan yang dadakan ini, kedatangan Kepala Kanwil didampingi Kepala Bidang Penmad H. Zamroni Azis, S.HI., disambut keluarga besar MTsN 2 Lombok Tengah.

Kepala Kanwil Kemenag H. Muhammad Zaidi Abdad mengaku kedatangannya ini untuk membangun sinergi antar semua lembaga pendidikan di bawah Kemenag dan memastikan Belajar Dari Rumah (BDR) berjalan optimal.

lingkungan sekitar, khususnya ruangan kelas,” ungkapnya.

Selanjutnya terkait kegiatan BDR di masa Covid-19 ini, Ketua Persaudaraan Qori’ dan Qori’ah (IPQAH) NTB ini berharap para pendidik atau guru dapat melaksanakan BDR dengan maksimal dan tetap memantau partisipasi dan perkembangan peserta didik.

Sementara itu Kabid Penmad H. Zamroni Azis, menjelaskan, kegiatan Kakanwil mendatangi madrasah-madrasah adalah program prioritas yang ber-

Setelah meninjau beberapa ruang kelas, Ketua Bidang Dewan Hakam Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) NTB tersebut berpesan agar setiap ruang belajar dijaga kebersihannya demi kenyamanan bersama, karena aktivitas belajar mengajar itu butuh ruang yang memadai, tempat yang bersih.

“Maka civitas madrasah harus menciptakan suasana yang mendukung pembelajaran agar berlangsung nyaman dan tertib, yakni dengan bersamasama menjaga kebersihan

Jumlah Wisuda ’’Offline’’ UIN Mataram Dibatasi Mataram (Suara NTB) Masa pandemi Covid-19 membuat pelaksanaan jumlah peserta wisuda offline di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram sangat dibatasi. Di kampus UIN Mataram, hasil rapat membahas model yudisium dan wisuda era pandemi antara rektor dan jajarannya memutuskan pembatasan jumlah peserta wisuda offline hanya 30 orang saja.

Wakil Rektor I UIN Mataram Prof. H. Masnun, menjelaskan hasil rapat memutuskan wisuda dilaksanakan Sabtu, 12 September 2020. Sementara pelaksanaan yudisium paling telat dilaksanakan oleh masing-masing fakultas paling telat Jumat 28 Agustus 2020.

“Batas terakhir pendaftaran wisuda, 30 Agustus 2020.

Bagi mahasiswa terbaik tiap prodi wajib urus pinjam toga dengan uang jaminan,” tegasnya. “Sedangkan pendamping wisuda hanya dibolehkan dari mahasiswa peserta Terbaik Utama se-UIN Mataram yang boleh didampingi orang tua ke lokasi acara,” tambahnya.

Adapun yang hadir di dalam arena wisuda hanya unsur senat universitas seperti rektor, wakil rektor, dekan, guru besar dan utusan dosen. Sedang yang lain dapat mengikuti nonton bareng dari masing-masing fakultas.

“Prodi wajib tekankan agar setiap mahasiswa yang telah diuji dan daftar wajib ikuti wisuda online sesuai protap. Jika tidak, maka

Pemerintah Harus Hadir di Tengah Kesulitan Sarana BDR Mataram (Suara NTB) – Keterbatasan sarana yang dimiliki oleh siswa menjadi tantangan dalam sistem Belajar dari Rumah (BDR). Pemerintah harus hadir di tengah kesulitan sarana siswa saat BDR itu.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Yusuf mengatakan, tugas bersama untuk menyukseskan belajar dari rumah. Namun, yang menjadi kesulitan adalah infrastruktur daring yang dimiliki oleh siswa. “Maka negara harus hadir di tengah kondisi seperti ini,” katanya.

Ia menjelaskan, yang menjadi pijakan dalam menentukan bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka atau tidak adalah regulasi pemerintah pusat, regulasi pemerintah provinsi, dan regulasi pemerintah kota.

“Jika ketiga regulasi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah mengeluarkan keputusan untuk membuka sekolah maka kita harus taat dan patuh pada atasan pembina

kepegawaian daerah. Mari kita perkuat guru kita agar lebih berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran daring atau luring, pasang surut, atau turun naiknya pembelajaran daring di sekolah bukan saja di kota Mataram tapi ini masalah nasional,” katanya.

Untuk mengatasi masalah itu, maka sudah menjadi tugas bersama. Guru bisa menggunakan berbagai aplikasi.

“Kata kuncinya adalah infrastruktur daring yang dimiliki oleh siswa, seperti siswa tidak punya ponsel pintar apalagi laptop, punya HP tetapi tidak punya pulsa/kuota,” kata Yusuf.

Yusuf menekankan, paling penting adalah guru sudah berusaha secara maksimal.

Terkait hasil atau luaran bukan menjadi tujuan utama.

“Namun bagaimana guru, kepala sekolah dapat membangkitkan semangat siswa untuk mau belajar dengan cara daring atau luring dan inilah tugas kita bersama semua stakeholders dunia pendidi-

Tingkatkan SPMI, Unram Audit Mutu Internal

ijazah ditahan sebab laporannya terecord by system,” paparnya. (dys)

H. Masnun

kan,” katanya.

Ia juga menyarankan agar guru sebaiknya jangan melakukan penilaian seperti di saat melakasanakan pembelajaran tatap muka di kelas. Penilaian di saat pandemi Covid-19 bersifat sederhana bukan mengacu kepada KKM atau ketuntasan kurikulum. “Kami mengajak teman-teman guru khususnya anggota PGRI untuk berbenah diri, melakukan inovasi, kreativitas dalam pembelajaran,” ujarnya.

Di samping itu, ia menjelaskan, pembelajaran fase transisi atau adaptasi kali ini, sesuai edaran Mendikbud No 14 Tahun 2019 atau merdeka belajar kedua, di mana guru cukup membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) satu lembar. Intinya terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran di dalamnya berisi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan, terakhir asesmen atau penilaian. (ron)

tujuan untuk membangun dan menyambung silaturahim, serta memberikan stimulus atau motivasi kepada civitas madrasah, agar kegiatan-kegiatan akademik maupun non akademik berjalan maksimal.

Di sisi lain, Kepala MTsN 2 Lombok Tengah Masdiono, S.Ag., M.Pd., berharap kunjungan Kepala Kanwil Kemenag NTB ini memberikan spirit positif untuk terus istiqomah menyelenggarakan kegiatankegiatan dalam mencerdaskan anak bangsa. (dys)

Mataram (Suara NTB) ram Dr. Ir. Lestari Ujianto, Rektor Universitas Mataram M.Sc., mengatakan audit mutu (Unram) Prof. Dr. H. Lalu Husni, internal adalah proses penSH., M.Hum., menyebut perlun- gujian yang sistematik, mandiya kerjasama yang sinergis di ri dan terdokumentasi untuk semua unit kerja di lingkungan memastikan pelaksanaan kegUnram dalam rangka melaku- iatan di Perguruan Tinggi (PT) kan audit mutu internal. Audit sesuai dengan prosedur. mutu internal ini meliputi sepu- Demikian pula hasilnya, telah tar kemampuan universitas, sesuai dengan standar untuk fakultas, pascasarjana, vokasi, mencapai tujuan institusi. dan program studi (prodi) dalam “Audit mutu internal bumemenuhi standar Sistem Pen- kanlah asesmen/penilaian, jaminan Mutu Internal (SPMI) bukan untuk mencari-cari kedan sembilan kriterianya. salahan melainkan pencoco“Termasuk melakukan pe- kan kesesuaian antara pelaknilaian terhadap kesiapan uni- sanaan dengan perancangan versitas, fakultas, pascasarja- suatu kegiatan/program, unna, vokasi dan program studi tuk mencari peluang dan updalam menghadapi akreditasi aya perbaikan,” jelasnya. baik nasional maupun internaMenurutnya, kegiatan audit sional,” terangnya pada Suara mutu internal bertujuan untuk NTB belum lama ini. memastikan SPMI telah meLalu Husni juga mengingat- menuhi standar/regulasi, termakan pentingnya audit mutu inter- suk memastikan implementasi nal untuk mengembangkan unit SPMI sesuai dengan standar/ kerja, dan untuk melakukan sasaran/tujuan. Selain itu juga akreditasi sekaligus memetakan bertujuan untuk mengevaluasi prodi mana saja yang potensial efektivitas penerapan SPMI, untuk mendapatkan akreditasi serta mengidentifikasi peluang peringkat unggul, begitu juga perbaikan SPMI. akreditasi internasional.

“Hasil dari audit mutu Artinya, prodi yang poteninternal akan memberi sial mendapat peringkat ungpeluang untuk perbaikan/ gul, bisa didorong untuk peningkatan/ melakukan reakreditasi, pengembangan demikian pula untuk prodi standar mutu baik yang potensial untuk akrediakademik/non tasi internasional akan dipakademik rioritaskan untuk mendapatberdasarkan kan akreditasi internasional. fakta lapangan,” “Mengingat pentingnya pungkasnya. kegiatan audit mutu internal (dys) ini, diminta kepada semua unit kerja di Unram agar dapat bekerjasama dengan auditor untuk melakukan kegiatan audit mutu internal, agar tujuan audit ini dapat tercapai,” tekannya.

Pihaknya berharap kegiatan audit mutu internal dapat terlaksana dengan baik, sehingga didapatkan solusi untuk perbaikan setiap unit kerja secara berkesinambungan demi mewujudkan budaya mutu di lingkungan Unram.

H. Lalu Husni Ketua LPMPP Un-

(Suara NTB/dok)

BELAJAR dari Rumah (BDR) tidak hanya menyulitkan siswa dan orang tua. Guru pun banyak mengalami kesulitan dalam mengajar dengan sistem BDR. Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Ermawanti pada akhir pekan kemarin mengatakan, pelaksanaan BDR sudah pasti berbeda dengan pembelajaran tatap muka secara langsung. Banyak kesulitan yang muncul, mulai dari mengukur daya serap anak terhadap hasil belajar, evaluasi, dan banyak hal lainnya yang terkait dengan karakter siswa.

“Selain itu tingkat disiplin anak ketika belajar akan berbeda jika belajar di sekolah dibanding di rumah,” ujar Ermawanti.

Ia berharap sekolah bisa cepat kembali dibuka dengan tentu melihat situasi yang sudah kondusif, karena para guru belum pernah bertemu dengan anak-anak didik mereka. “Ini juga salah satu kendala, khusus wali kelas, ketika tatap muka melalui Zoom, bingung juga karena belum mengenal secara jelas peserta didiknya,” ujarnya.

Sementara itu, terkait nasib guru honorer, menurutnya pemerintah daerah dan sekolah pasti memiliki solusi agar guru honorer bisa tetap mendapatkan gaji, walau tanpa belajar tatap muka.

Di samping itu, Ermawanti juga sebelumnya menyinggung pelaksanaan BDR yang tidak berjalan dengan maksimal. Menurutnya, dalam juknis BOS setelah adanya Covid-19, dialokasikan untuk pembelian kuota internet, tapi masih banyak kendala dari siswa maupun guru. Karena letak geografis yang tidak sama, sehingga menjadi kendala bagi sekolah untuk melaksanaan BDR dengan maksimal.

“Dari dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi diharapkan ada solusi untuk permasalahan ini, sehingga rencana pelaksanaan pembelajaran daring (BDR) sampai akhir tahun bisa terlaksana, walaupun tidak akan maksimal,” jelas Ermawanti. (ron) Ermawanti

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Banyak Kesulitan saat BDR

SUARA NTB Sabtu, 22 Agustus 2020

Pilkada Loteng

Koalisi PKS dan PKB Sudah Kantongi Nama Palson Mataram (Suara NTB) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan sudah menuntaskan proses penjaringan kandidat bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati untuk diusung di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah 2020. Untuk nama kandidat bakal pasangan calon pun sudah dikantonginya.

Demikian diungkapkan anggota Tim Pemenangan Pemilu Wilayah (TPPW) PKS NTB Yek Agil kepada Suara NTB, Jumat (21/8) kemarin. “Dari PKS pada prinsipnya sudah ada nama bacalon yang dihasilkan dari (Suara NTB/dok) proses internal,” ungkapnya.

Yek Agil Hanya saja pihaknya belum mau mengungkapkan nama kandidat bakal pasangan calon yang sudah mereka kantongi tersebut. Lantaran masih menunggu tuntasnya penggodokan di PKB selaku partai mitra koalisi.

“Tapi kita masih menunggu kesepakatan dan mekanisme internal dari partai koalisi (PKB). Kami berharap minggu depan nama bacalon sudah keluar SK dari DPP partai masing-masing dan langsung kami akan deklarasi,” jelasnya. Ketika dikonfirmasi terkait dengan rencana Deklarasi pencalonan pada tanggal 17 Agustus kemarin, akan tetapi belakangan urung dilakukan. Anggota DPRD Provinsi NTB itu menjelaskan bahwa rencana Deklarasi tersebut tertunda lantaran belum tuntasnya proses di PKB. “Ya rencana awalnya memang Deklarasi 17 Agustus itu, karena di PKS sendiri sudah selesai secara substansi. Tapi dinamika di internal PKB lebih panjang dari estimasi awal sehingga kami undur,” jelasnya. Ditegaskan Yek Agil bahwa sesuai dengan kesepakatan koalisi, bahwa dalam hal mencari pasangan bakal calon yang akan diusung. Koalisi hanya akan menggodok nama-nama kandidat yang sudah mendaftar di kedua partai saja. Dari itu maka ditemukan hanya dua kandidat yang sudah berpasangan yakni Masrun-Aksar dan Dwi-Normal.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hardian Irfani menyampaikan jika pihaknya juga sudah mengantongi satu nama paslon yang akan diusung koalisi PKB dan PKS di Pilkada Lombok Tengah. “Sudah kami temukan dan sudah kami kantongi satu nama. Kami akan umumkan dalam minggu ini sesuai kesepakatan koalisi kami hanya akan mengusung paslon yang sudah mendaftar di kedua partai,” tegasnya. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 7

Pilkada Serentak di NTB akan Diikuti Dua Paslon Perseorangan Mataram (Suara NTB) – Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di tujuh daerah di NTB pada 9 Desember mendatang dipastikan akan diikuti oleh dua pasangan calon dari jalur perseorangan. Dua paslon perseorangan tersebut akan ikut bertarung di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa.

Pasangan calon dari jalur perseorangan yang terakhir memastikan diri lolos dan berhak mendaftar ke KPU sebagai calon pada 4-6 September mendatang yakni pasangan Saswadi-Dahrun di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah. Pasangan Saswadi-Dahrun dinyatakan sudah memenuhi syarat dukungan sebagai paslon perseorangan oleh KPU Lombok Tengah dalam rapat pelno hasil verifikasi faktual dukungan tahap dua, Kamis (20/8) kemarin.

Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya yang

dikonfirmasi Suara NTB Jumat (21/8) membenarkan prihal lolosnya pasangan Saswadi-Dahrun sebagai paslon dari jalur perseorangan di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah setelah diplenokan oleh KPU. “Dari dua Bapaslon yang melakukan perbaikan dukungan, yaitu Saswadi-Dahrun di Lombok Tengah dan Dianul Hayezi di Kota Mataram. Hanya Bapaslon Saswadi-Dahrun yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Loteng. Sementara Dianul

Hayezi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh KPU Kota Mataram,” terangnya.

Pada rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan perbaikan di KPU Loteng, Kamis (20/8). Pasangan SaswadiDahrun berhasil mengumpulkan total 57.072 dukungan. Dari syarat minimal dukungan yang harus dikumpulkan sebanyak 57.037 dukungan. Sehingga oleh KPU Loteng, pasangan Saswadi-Dahrun, berhak mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng tanggal 4-6 September

mendatang.

Lolosnya pasangan SaswadiDahrun cukup dramatis, karena sebelumnya, pasangan tersebut terancam tidak bisa lolos sebagai pasangan calon kepala daerah karena sebelumnya hanya mengumpulkan 35.090 dukungan.

Namun pada tahap penyerahan syarat dukungan perbaikan, dari sekitar 42 ribu syarat dukungan tambahan yang diserahkan yang dinyatakan memenuhi syarat sesuai hasil verifikasi faktual sebanyak 21.982 dukungan.

“Dengan lolosnya pasangan Saswadi-Dahrun, maka dengan demikian jumlah Bapaslon dari jalur perseorangan yang berhak mendaftar sebagai pasangan calon ke KPU pada tanggal 4-6 September nanti sebanyak dua Bapaslon, yaitu Saswadi-Dahrun di

Pilkada Loteng dan pasangan Talifudin-Sudirman di Pilkada Sumbawa,” ungkap Ansori Wijaya.

Diketahui pasangan Talifudin dan Sudirman sendiri resmi dinyatakan memenuhi syarat dukungan sebagai bakal calon dari jalur perseorangan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sumbawa Senin 20 Juli lalu. Pasangan Talifudin-Sudirman dinyatakan lolos pada verifikasi faktual dukungan tahap pertama.

Dari hasil verifikasi faktual, dukungan pasangan Talifudin dan Sudirman yang memenuhi syarat sejumlah 30.223. Sementara dukungan minimal untuk Calon Perseorangan di Sumbawa yaitu 28.105. Dengan demikian dukungan yang MS (Memenuhi Syarat) sudah melebihi dari syarat minimal. (ndi)

Tim Saber Pungli Proses Tujuh Aduan Mataram (Suara NTB) Tim sapu bersih (Saber) pungli Provinsi NTB memproses tujuh laporan pengaduan. Trennya aduan mengenai pungli penyaluran dana bantuan sosial tunai penanganan Covid-19. Namun, belum ada satupun yang kasusnya naik penyidikan.

“Ini masih sifatnya masih informasi. Kita masih perlu pendalaman lagi. Berapaberapa nilai (pungutan) itu yang perlu kita dalami,” kata Ketua Tim Saber Pungli Provinsi NTB Kombes Pol Djoko Hari Utomo, Jumat (21/8) kemarin. Aduan dugaan pung(Suara NTB/why) li, sambung dia, terhitung seDjoko Hari Utomo jak Januari-Juli 2020. Aduan yang masuk masih diproses. “Pelayanan publik ada, paling banyak yang dana bantuan sosial untuk Covid-19 itu,” bebernya.

Tindaklanjutnya, informasi yang diperoleh dari laporan pengaduan dianalisa. Kemudian, apabila informasi valid dilanjutkan ke penyelidikan. “Informasi itu kan bisa saja hanya isu. Itu yang perlu kita dalami. Kalau bisa kita cegah,” kata Djoko.

Namun, sejauh penyelidikan sampai saat ini belum ada yang indikasi punglinya kuat. Sehingga belum ada yang dinaikkan ke tahap penyidikan. Penindakan bukan jualan utama tim saber pungli.

Djoko mengatakan, penegakan hukum pidana pungli mendapat porsi paling buncit. “Penindakan langkah yang paling, paling terakhir. Kita pasti sosialisasi, bekerjasama dengan Inspektorat Provinsi NTB untuk pencegahan. Supaya tidak terjadi, sosialisasi perlu diutamakan,” jelasnya. (why)

Kajari Loteng Dijabat Otto Sompotan Praya (Suara NTB) Posisi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lombok Tengah (Loteng) resmi berganti. Pejabat sebelumnya Ely Rahmawati, S.H.M.M.M.H., kini diganti Otto Sompotan, S.H., yang sebelumnya menjabat Kajari Klungkung Bali. Ely yang menjabat Kajari Loteng sejak tahun 2018 lalu dipercaya sebagai Kajari Magetan Jawa Timur (Jatim).

Di hadapan Bupati Loteng H.M. Suhaili FT., dan pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya dalam acara pisah sambut di pendopo Bupati Loteng, Rabu (19/8) malam, Ely mengatakan serah terima jabatan Kajari Loteng sudah dilakukan di Kejati NTB. Dirinya pun akan langsung bertugas di tempat tugas yang baru.

Ely pun mengaku masih banyak kekurangan selama menjabat Kajari Loteng. Pun demikian, dirinya sudah berupaya memberikan kinerja terbaik dalam upaya penegak hukum di daerah ini. “Selama dua tahun dua bulan saya menjabat (Kajari Loteng) tentu masih banyak kekurangan. Tapi yang jelas, saya sudah berupaya maksimal,” terangnya.

Menurutnya, menjabat Kajari Loteng nyata tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Terlebih dengan keberadaan Proyek Strategsi Nasional (PSN) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, beban sebagai Kajari Loteng jauh lebih berat, karena Kejari Loteng juga punya peran penting dalam mensukseskan proyek pusat tersebut. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki pejabat Kajari Loteng yang baru, Ely yakin akan bisa memberikan kinerja yang jauh lebih baik dari sebelumnya. “Harapan kita, Kajari Loteng yang baru nantinya bisa berbuat lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, pejabat Kajari Loteng yang baru, Otto Sompotan, S.H., berkomitmen untuk melanjutkan semua program yang sudah dirancang oleh pejabat sebelumnya. Utamanya dalam mengawal PSN KEK Mandalika yang memang menjadi perhatian pemerintah pusat. Untuk itu, ia berharap dukungan dari semua elemen di daerah ini, terutama pemerintah daerah, selaku mitra nantinya. “Mohon kami bisa diterima sebagai saudara. Tidak lupa, dukungannya juga sangat diharapkan. Sehingga kinerja ke depan bisa benar-benar optimal,” harapnya.

Pihaknya tidak ingin ada pagar atau sekat lagi yang membatasi antara kejaksaan dengan pemerintah daerah, utamanya lagi masyarakat. Karena semangat perubahan yang diusung kejaksaan saat ini ialah bagaimana kemudian kejaksaan bisa benarbenar hadir di tengah masyarakat dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat itu sendiri. Di tempat yang sama, Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, memberikan apresiasi khusus kepada pejabat Kajari Loteng lama. Menurutnya, figur Ely merupakan figur penegak hukum yang patut dicontoh. Karena selalu tegas dalam menegakkan dan menjalankan aturan hukum. (kir)

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

DOA BERSAMA - Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani (kanan berdiri) menyampaikan sambutan kegiatan doa bersama peringatan 1 Muharram 1442 H di Masjid As-Syuhada Gebang, Kota Mataram, Rabu (19/8) petang lalu.

Danrem 162/WB Pimpin Doa Bersama Malam 1 Muharram 1442 H Mataram (Suara NTB) Korem 162/WB menggelar acara doa bersama peringatan 1 Muharram 1442 H. Peringatan tahun baru Hijriyah merupakan momentum evaluasi yang sudah lewat, realita masa kini, serta proyeksi masa akan datang yang lebih baik.

Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani memimpin doa bersama di Masjid As-Syuhada Gebang, Kota Mataram, Rabu (19/8) petang lalu. “Bulan Muharram adalah permulaan tahun Hijriyah, merupakan bulan yang mulia dan terpuji, Rasulullah sendiri menyebutnya Bulan Allah,” ujarnya.

Danrem mengajak untuk meningkatkan amal kebaikan sesuai dengan makna yang terkandung dalam tahun baru Hijriyah. Di mana Khalifah Umar Bin Khattab telah menetapkannya agar seluruh umat Islam senantiasa mengingat peristiwa Hijrah Rasulullah SAW untuk berdakwah menegakkan agama Islam.

Rizal lalu mengutip Surat Fatir Ayat 37. Pada intinya berarti, ‘Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan?’.

“Ayat tersebut memberi pelajaran kepada kita, bahwa setiap orang yang diberi umur panjang hendaknya mau berfikir mengenai apa yang telah diperbuatnya di masa lalu, atau dengan kata lain merenungkan perbuatan yang telah diperbuat,” urainya.

Danrem berharap, renungan itu sebagai ajang berbenah diri tentang perbuatan yang salah harus diubah agar menjadi benar dan yang kurang hendaknya ditambah supaya menjadi sempurna.

“Demikian seterusnya sehingga amalan kita menjadi semakin sempurna,” kata Rizal.

Danrem juga mengajak selu-

Masrun-Aksar Bentuk Relawan hingga Tingkat Dusun Mataram (Suara NTB) – Bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, H. Masrun-Aksar Ansori terus bergerak memperluas dan memperkuat jejaring dukungannya. Pasangan ini telah memastikan pembentukan tim relawan hingga lapisan paling bawah di masyarakat sudah rampung terbentuk.

“Kami sudah memiliki relawan yang sudah rampung 100 persen terbentuk di 12 Kecamatan, di 139 desa dan dusun bahkan di 2031 TPS yang ada di Lombok Tengah,” ungkap Balon Wakil Bupati, Aksar Ansori kepada Suara NTB, Jumat (21/8) kemarin.

Pembentukan tim relawan pemenangan balon pasangan Masrun-Aksar ini sudah sangat rapi terbentuk di masingmasing tingkatan sudah memiliki koordinator tersendiri. Sehingga memudahkan untuk dikoordinir dan digerakkan untuk menggalang dukungan lebih luas di tengah masyarakat.

“Relawan yang berlapis-lapis ini sudah ada simpul koordinasinya. Sehingga nantinya tinggal disinergikan dengan Tim yang diorganisir parpol koalisi hingga saksi-saksi di TPS,” katanya.

Hal itu diungkapkan Aksar untuk menunjukkan keseriusan pasangan Masrun-Aksar tampil bertarung di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah.

Hal itu juga sekaligus untuk menepis isu yang menyebutkan pasangan Masrun-Aksar mundur dari pencalonan lantaran tak mendapatkan tiket dukungan dari partai politik.

“Banyak isu beredar di Lombok Tengah bahwa saya mundur dari pencalonan Bakal Ca-

(Suara NTB/ist)

Aksar Ansori bersama tim relawan lon Bupati Lombok Tengah. Isu itu 100 persen tidak benar.

Sampai hari ini kami fokus pada finalisasi parpol koalisi yang hampir pasti, tapi masih dalam proses komunikasi hingga terbitnya SK DPP masingnasing parpol,” tegasnya.

Nama pasangan MasrunAksar sampai saat ini telah mengerucut di beberapa partai politik. Namun karena tinggi dinamika dan konstelasi politik di Pilkada Lombok Tengah menyebabkan sebagian besar parpol berhati-hati memutuskan arah dukungannya. Terkait hal itu, Aksar pun mengakuinya, jika memang dinamika di Pilkada Lombok Tengah cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya dalam hal perebutan dukungan parpol.

“Kita sadar bahwa politik itu dinamis dan semuanya mungkin saja terjadi. Dan untuk semua kemungkinan tersebut saya siap lahir batin. Segenap ikhtiar sudah maksimal selanjutnya kita serahkan pada ke-

hendakNya. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang lapang, saya ihklas untuk semua kemungkinan yang akan terjadi. Berbaik sangka kepada semua orang dan utamanya kepada Allah,” katanya.

Ditegaskan Aksar bahwa pihaknya tetap konsisten berpegang teguh pada prinsip politik yang sehat dan cerdas didalam menjalani proses demokrasi di Pilkada Lombok Tengah. Pihaknya ingin mencapai tujuan politik namun tanpa menabrak dan merusak tatanan dan nilai demokrasi.

“Hingga hari ini saya konsisten menawarkan politik silaturrahim, politik dengan kontestasi yang sehat dan cerdas dengan menawarkan visi missi program yang jelas. Kita menjauhkan politik yang mengedepankan “jual beli” dan politik transaksional yang merusak tatanan sosial budaya, agama dan sistem politik dan pemerintahan yang baik di masa depan,” pungkasnya. (ndi)

ruh hadirin khususnya para prajurit dan PNS jajaran Korem 162/WB untuk menyambut tahun baru Tahun Baru 1 Mu-

harram 1442 Hijiriyah dengan semangat, iman, dan ketaqwaan yang semakin meningkat kepada Allah SWT. (why/*)

Pilkada Loteng, Pasangan Saswadi-Dahrun Lolos Praya (Suara NTB) Pasangan calon kepala daerah jalurperseorangan,Drs.H.L.Saswadi – H. Dahrun, memastikan diri lolos sebagai pasangan calon kepala daerah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) 9 Desember mendatang, secara dramatis. Tiket sebagai pasangan calon kepala daerah berhasil digenggamsetelahpasangantersebut mampu memenuhi kekurangan syarat dukungan minimal yang ditentukan dengan kelebihan 35 syarat dukungan saja.

Pada rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan tambahan perbaikan di KPU Loteng, Kamis (20/8), pasangan Saswadi-Dahrun total mengumpulkan 57.072 dukungan.

Dari syarat minimal dukungan yang harus dikumpulkan sebanyak 57.037 dukungan. Sehingga oleh KPU Loteng, pasangan Saswadi-Dahrun, berhak mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng tanggal 4-6 September mendatang.

Sebelumnya, pasangan tersebut terancam tidak bisa lolos sebagai pasangan calon kepala daerah karena sebelumnya hanya mengumpulkan 35.090 dukungan. Namun pada tahap penyerahan syarat dukungan tambahan perbaikan, dari sekitar 42 ribu syarat dukungan tambahan yang diserahkan yang dinyatakan memenuhi syarat sesuai hasil verifikasi faktual sebanyak 21.982 dukungan.

“Hari ini (Kamis kemarin,red) rapat pleno (rekapitulasi hasil verifikasi faktual pasangan Saswadi-Dahrun) tingkat kabupaten digelar,” aku Ketua KPU Loteng, L. Darmawan. Rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual

tersebut dihadiri oleh Bawaslu Loteng serta pihak pasangan calon kepala daerah bersangkutan.

Dengan hasil tersebut, pasangan Saswadi-Dahrun menjadi pasangan calon kepala daerah pertama yang dinyatakan lolos sebagai pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng mendatang.

Dan, satu-satunya pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan. Setelah sebelumnya, satu pasangan calon perseorangan lainnya yakni pasangan Ir.H.L.Moh. Amin – TGH. Farhan, dinyatakan tidak memenuhi syarat, lantaran gagal memenuhi syarat dukungan tambahan.

Terpisah, H.L. Saswadi, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (21/8), mengaku lega dengan hasil tersebut. Mengingat, berat dan sulitnya perjuangan untuk bisa lolos sebagai pasangan calon kepala daerah. Karena dalam prosesnya ternyata banyak halangan dan hambatan yang dihadapi.

Ia pun mengaku, banyak pihak juga yang tidak menginginkan pasangan Saswadi-Dahrun maju di Pilkada Loteng. Tapi bagaimanapun kerja keras sudah terbayarkan dengan hasil yang cukup memuaskan. “Sekarang kita sudah lolos, sehingga fokus kita sekarang bagaimana mempersiapkan tim pemenangan hingga tingkat TPS,” sebutnya.

Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB ini pun mengaku optimis bisa berbicara banyak di Pilkada Loteng mendatang.

Dengan modal dukungan yang sudah ada. Meski diakui, perjuangan akan lebih berat. Karena yang dihadapi di Pilkada Loteng mendatang pasangan calon kepala daerah dari partai politik. (kir)

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN - Penyerahan hasil rekapitulasi syarat dukungan dari KPU Loteng kepada pasangan SaswadiDahrun, Kamis (20/8) malam.

SUARA NTB

Sabtu, 22 Agustus 2020

Halaman 8

DPRD KLU Tolak Usulan Kenaikan Insentif Dokter

Tanjung (Suara NTB) Program Dokter Desa di era pemerintahan saat ini menjadi inovasi di tengah keterbatasan anggaran daerah. Minimnya insentif dokter desa disebut-sebut menjadi faktor tidak berlanjutnya kontrak dokter dengan Pemda. Namun DPRD tidak lantas setuju dengan wacana kenaikan insentif dokter desa karena membebani APBD. “Di Perbup-nya jelas, apabila dokter sudah dikontrak maka yang bersangkutan ditempatkan di desa. Mereka dikontrakkan rumah, diberi fasilitas sepeda

motor, gaji dan insentif,” ujar Ketua Komisi III DPRD KLU, Artadi, S.Sos., Jumat (21/8).

Politisi Gerindra ini menegaskan, Pemda sebaiknya ber-

orientasi untuk mencukupi kuota dokter di Puskesmas agar tidak terdapat keluhan pelayanan. Pasalnya, masyarakat kerap mengeluhkan tidak adan-

ya dokter Puskesmas yang berjaga pada malam hari.

Pihaknya banyak menerima keluhan, di mana kunjungan pasien malam hari hanya dilayani perawat. Staf jaga itu kebanyakan harus menghubungi dokter Puskesmas untuk berkonsultasi melalui perantara perangkat telekomunikasi. “Isi dulu dokter yang ada di semua Puskesmas supaya pelayan-

an untuk masyarakat lebih baik. Kalau dokter ada, kita minta supaya dokter harus ada 24 jam di Puskesmas.

Jangan sampai konsultasi hanya lewat HP seperti sebelumnya,” cetus Artadi.

Menurut Artadi, program Dokter Desa mengalami disorientasi dengan pengalihan istilah menjadi Dokter Bina Desa.

Di mana, dokter desa tidak diharuskan tinggal dan melayani

di desa tempatnya bertugas.

Padahal di Perbup sudah jelas diatur, Dokter Desa tinggal di desa dengan sarana yang disewakan pemerintah.

Kemarin pada saat kami Komisi III berbicara dengan pemerintah, diusulkan supaya anggaran insentif dokter desa dinaikkan menjadi Rp7,5 juta. “Saya tegas katakan, lebih baik dokter desa ini tidak usah ada. Maksimalkan dok-

ter Puskesmas. Toh juga banyak target kesehatan yang tidak terpenuhi,” cetusnya.

Artadi menyebut, ditolaknya usulan kenaikan insentif itu sejalan dengan kemampuan daerah yang minim. Beban APBD semakin bertambah. “Dokter di Puskesmas saja masing kurang.

Terbukti, staf Puskesmas Kayangan sebelumnya meminta tambahan tenaga Dokter,” tandasnya. (ari)

Cegah Peredaran Narkoba

Lapas Anak di Loteng Digeledah

(Suara NTB/ist)

JELAJAH WISATA - Spot wisata Batu Gendang yang menjadi lokasi jelajah wisata dan penanaman 1.000 pohon beringin.

Desa Giri Sasak Gelar Jelajah Wisata Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah Desa di Lombok Barat (Lobar) berupaya membangkitkan parwisata di tengah kondisi transisi new normal dengasn mengoptimalkan desadesa wisata. Salah satunya desa wisata Giri Sasak Kecamatan Kuripan, menghidupkan kembali wisatanya dengan mengadakan even jejalah wisata.

Dua objek wisata di desa itu, yakni Bukit Leddu dan Batu Gendang yang tengah hits di kalangan anak muda ini akan dieksplore oleh 250300 peserta jelajah wisata.

Selain jelajah wisata, Pemdes setempat bersama beberapa komunitas juga mengadakan penanaman 1.000 pohon beringin untuk melestarikan kawasan wisata Gunung Sasak.

Kepala Desa Giri Sasak, Hamdani mengatakan, jelajah dan penanaman pohon yang digelar hari Minggu (23/8) dengan komunitas Gembos serta Terabas untuk memperkenalkan destinasi wisata di desanya, sekaligus penghijauan.

“Kami mengadakan kegiatan jelajah wisata (batu gendang

dan Bukit Leddu) untuk memperkenalkan wisata, sekaligus penghijauan dengan menanam 1.000 pohon beringin seputaran wisata desa Giri Sasak yang ada di sekitar Gunung Sasak ini,” jelas Hamdani, kemarin.

Rute jelajah wisata ini akan dimulai dan berakhir di Batu Gendang, lalu menempuh perjalanan dengan waktu tempuh 4-5 jam menyusuri kawasan wisata itu. Rute ini sudah disurvei oleh tim. Sedangkan untuk penghijauan, para pengurus Pokdarwis sudah menyiapkan bibit Beringin, di samping nanti pihaknya akan meminta bantuan ke Dinas Kehutanan Provinsi.

Jelajah wisata dan penghijauan ini didukung juga oleh Polsek Kuripan di mana nantinya penyelenggaraannya tetap menggunakan protokol covid-19, dengan melibatkan peserta 250-300 orang dari pulau Lombok. Tidak sebatas dari daerah Lobar saja. Beberapa komunitas yang turut serta mendukung juga ingin membantu desa memperkenalkan destinasi wisata setempat.

Para pemuda setempat yang

tergabung dalam pokdarwis juga begitu bersemangat mendukung. “Tidak saja jelajah wisata dan penghijauan, rencananya ada santunan dari pihak Terabas, mungkin berbentuk sembako kepada masyarakat sekitar,” ujar dia. Santunan ini tentu sangat membantu warganya, di tengah pandemi ini kondisi perekonimian warga sangat terdampak.

Even yang diadakan ini tambah dia, tentunya menggeliatkan wisata di desa itu yang dirintis sejak lama. Pasalnya hampir setengah tahun, kondisi wisata vakum. ‘Selain itu bisa menghidupkan lagi ekonomi pedagang kecil,” ujar dia.

Untuk bisa ke lokasi wisata yang dirintis oleh pemerintah Desa tersebut, pengunjung bisa melalui beberapa jalur.

Pengunjung yang tiba dari bandara bisa langsung mengikuti jalur ke Lobar-Mataram. Setiba di perbatasan Lobar-Loteng, ambil jalur kanan langsung menuju lokasi. Bisa juga melalui jalur kantor Bupati menuju Aik Ampat ke Tempos langsung menuju lokasi. Alter-

natif akses jalan yang lumayan bagus bagi penghobi sepeda, bisa melalui jalur Jembatan Gantung Lembar, lalu menuju Giri Tembesi langsung menelusuri jalan aspal Hotmik Sepajang 2-3 kilometer.

Jalan ini melewati persawahan warga yang bisa memanjakan mata pengunjung.

Tak hanya persawahan, pengunjung bisa mengadu adrenalin melalui jalur menanjak perbukitan dengan pemandangan tak kalah indahnya.

Setelah itu tiba di daerah dataran rendah, pengunjung kembali disuguhkan persawahan warga yang hijau royo-royo. Pengunjung dari Loteng juga mudah ke lokasi wisata juga karena dekat dengan perbatasan. Tiba di spot wisata ini, pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan alam pegunungan.

Dua spot wisata, bukit Leddu dan batu Gendang cukup dekat, bisa ditempuh dua menit perjalanan. Akses jalannya pun bagus. Di dua spot wisata ini disiapkan tempat Selfi dan berugak untuk beristirahat menikmati alam perbukitan. (her)

Lomba ’’Mountain Bike Cross Country’’ Digelar di Sembalun Selong (Suara NTB) Sembalun XC dan Trail Run akan hadir di tengah-tengah masyarakat dan pandemi virus Corona. Hadirnya event bergengsi ini untuk meriahkan HUT RI ke-75 dan HUT Lotim ke-125 tahun. Termasuk momentum untuk membangkitkan dunia pariwisata yang lesu akibat pandemi Covid-19.

Lomba Mountain Bike Cross Country ( MTB XC) dan Trail Run rencananya akan digelar pada 30 Agustus mendatang.

Lomba yang mengambil start dan finish di Sembalun Lawang ini akan menempuh jarak 8.58 kilometer dan melewati pasar, perkampungan, termasuk rumah adat Sembalun, persawahan, juga titik masuk Bukit Pergasingan.

Agenda yang juga menjadi upaya menggerakkan pariwisata di masa pandemi ini merupakan awal untuk kegiatan yang lebih besar di tahuntahun mendatang.

Untuk memantapkan persiapan lomba tersebut, digelar rapat bersama Sekda, Polres, Kodim, KONI, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pe-

(Suara NTB/ist)

PERSIAPAN - Rapat persiapan pelaksanaan, Sembalun XC dan Trail Run di Tengah Pandemi Covid-19 pada 30 Agustus mendatang. muda dan Olah Raga, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan, dan OPD terkait lainnya. Rapat dipimpin Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy.

Lomba ini, tegas Bupati, ke depan diproyeksikan dapat menyentuh seluruh desa di wilayah Sembalun. Tidak hanya tiga desa seperti saat ini.

Melainkan dengan jarak yang lebih jauh. Sementara itu, un-

tuk pelaksanaan tahun ini cukup terbatas mengingat waktu persiapan dan biaya yang juga terbatas.

Bupati mengingatkan pula pentingnya kemasan event agar dapat menarik kembali para peserta yang ikut tahun ini untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan berikutnya.

Ia juga meminta semua OPD mengambil peran sesuai tupoksi masing-masing untuk suksesnya agenda tersebut.

“Semua pihak harus ambil bagian sesuai tupoksinya masing-masing,” pinta bupati.

Menyinggung pelaksanaan peringatan HUT ke-125 Lombok Timur 31 Agustus mendatang, bupati menyampaikan bahwa peringatan akan dilaksanakan secara sederhana. Kegiatan bertajuk Sembalun XC tersebut selain diisi MTB XC dan Trail Run, juga akan diisi bazar dan hiburan serta lomba foto.

Para peserta lomba akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah lomba. Peserta ditarget menyelesaikan lomba dalam kurun 1 jam 51 menit dengan rata-rata waktu tempuh 4.6 km per jam. (yon)

Praya (Suara NTB) Jajaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah (Loteng), Jumat (21/8) menggelar razia khusus, dengan memeriksa ruang inap serta warga binaan atau anak didik secara langsung. Razia dilakukan sebagai salah satu upaya mencegah dan mengantisipasi masuknya barang terlarang, khususnya narkoba di lingkungan LKPA Loteng.

“Ini langkah deteksi dini, demi meningkatkan keamanan, ketertiban dan mencegah terjadinya peredaran barang terlarang masuk ke dalam LPKA,” ungkap Kepala LPKA Kelas II Loteng, A.A. Gede Ngurah Putra, S.H., Kegiatan itu merupakan kegiatan insidentil, dalam arti sewaktu-waktu bisa digelar dan digelar secara berkala. Di mana pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya pemeriksaan terhadap warganya, tetapi pondok (ruang) inap warga binaan juga ikut digeledah secara seksama.

“Baik warga binaan sampai pondok inapnya ikut kita periksa,” tegasnya.

Selama kegiatan berlangsung, pemeriksaan dilakukan oleh petugas di bawah komando komandan regu. Seluruh kegiatan dimonitor langsung oleh Kepala Pengawas dan Penegakkan Disiplin (PPD). Supaya baik warga binaan maupun petugas tidak bisa main mata. “Kegiatan rutin yang dilaksanakan ini juga untuk menepis pemberitaan soal maraknya kabar peredaran gelap narkoba didalam Lapas. Termasuk di Lapas khusus anak,” tambah Putra.

Kegiatan penggeledahan di LPKA Loteng sendiri berlangsung aman dan lancar.

Petugas pun tidak menemukan barang terlarang yang dilarang berada di lingkungan Lapas, terutama lagi narkoba. Baik itu dari hasil penggeledahan badan warga binaan maupun pe-

(Suara NTB/kir)

GELEDAH – Petugas sedang menggeledah lemari pakaian warga binaan di dalam Lapas Khusus Anak Loteng, Jumat (21/8). tetap menciptakan ketertiban nggeledahan pondok hunian.

“Kegiatan ini terus secara dan keamanan di LPKA Lointensif akan dilaksanakan teng,” pungkas Putra seraya dalam upaya memerangi dan menambahkan, saat ini LPKA membasmi masuknya benda- Loteng total menampung sebenda terlarang sebagai upaya banyak 13 anak binaan. (kir)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.3713 BI NOKA : MHIJB91158K428828,NOSIN : JB91E-1430915 AN.AMRINAH HLG SKTR JL.SOEKARNO HATTA KOTA BIMA HLG STNK R2 HONDA DR.4513 CK NOKA : MHIJFH114EK340492,NOSIN : JFH1E-1341029 AN.NI WAYAN JULIANTI HLG SKTR KEBON ROEK

SUARA NTB

Sabtu, 22 Agustus 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3.

Hub: 087765893848

SUARA NTB Sabtu, 22 Agustus 2020

OPINI

Halaman 10

Hijrah Futuristik Memajukan NTB Jangan Lengah Tangani Covid-19 MENINGKATNYA jumlah pasien positif Corona Virus Disease (Covid-19) di NTB yang sembuh belakangan ini harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk terus dan tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti penggunaan masker hingga mencuci tangan. Pemberlakuan era new normal atau Nurut Tatanan Baru di NTB yang dibarengi dengan pembukaan pusat perbelanjaan, tempat wisata hingga fasilitas umum lainnya menjadi tugas berat pemerintah daerah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk terus melakukan pencegahan.

Gencarnya razia yang dilakukan gugus tugas bersama TNI/Polri di lapangan sedikit tidak bisa meminimalisir penyebaran Covid-19 di NTB. Sayangnya, kesadaran sebagian kecil masyarakat untuk tetap menggunakan masker, terutama saat berkumpul dengan anggota kelompok masyarakat atau berada di tempat umum, misalnya di pantai masih minim.

Meski membawa masker, masyarakat hanya menggunakannya saat ada aparat yang melakukan razia. Tapi saat aparat sudah tidak ada di dekatnya, masker dilepas tanpa ada takut terjangkit Corona. Tidak hanya itu, keberadaan tempat cuci tangan, baik yang menggunakan hand sanitizer atau sabun pembersih di tempat-tempat umum cenderung dijadikan bahan pajangan. Hanya sedikit masyarakat yang mencuci tangan saat masuk ke fasilitas umum atau pusat layanan masyarakat.

Begitu juga di beberapa sekolah yang menjadi tujuan wali murid/ siswa belakangan ini untuk menyerahkan tugas anaknya ke gurunya tidak menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer. Suhu badan orang yang masuk ke sekolah juga tidak diperiksa, sehingga kemungkinan terjadinya penyebaran Covid-19 dikhawatirkan meningkat. Inilah sebagian kecil persoalan di masyarakat yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah melalui gugus tugas di lapangan untuk memberikan penyadaran terhadap penerapan standar protokol kesehatan.

Jika kita berkaca belakangan ini, Kota Mataram dan Lombok Barat (Lobar) sudah beberapa bulan mengalami zona merah penyebaran Covid-19. Jumlah warga yang terpapar Covid-19 di dua daerah ini cukup tinggi, sehingga menjadi tugas berat pemerintah untuk menyembuhkan warga yang positif. Bahkan, dalam pengumuman harian yang dilakukan gugus tugas, Kota Mataram dan Lobar selalu ada warganya yang positif Corona. Hal inilah yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat agar terus meminimalisir kasus Covid-19 di masyarakat.

Dalam pengumuman Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB seperti disampaikan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, MSc., Kamis (20/8) malam, jika Kota Mataram dan Lobar telah keluar dari daerah zona merah penyebaran Covid-19. Meski terjadi penambahan 24 kasus positif baru Covid-19, pada hari yang sama terjadi lonjakan yang cukup tajam pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 110 orang.

Dengan keluarnya Kota Mataram dan Lobar dari zona merah ini merupakan kabar menggembirakan bagi kita yang ada di NTB. Itu artinya, kerja keras dari aparat yang selama ini bahu membahu melakukan penindakan hingga sosialisasi ke masyarakat telah membuahkan hasil. Begitu juga kerja keras tenaga kesehatan, seperti tenaga dokter, perawat yang berada di garda terdepan melawan Covid19 ini membuahkan hasil. Namun, bukan berarti kondisi ini membuat gugus tugas, tenaga kesehatan, terutama masyarakat menjadi lengah untuk menerapkan protokol standar Covid-19. Justru sekarang ini, seluruh masyarakat harus meningkatkan seluruh upaya preventif pencegahan penyebaran Covid-19.

Untuk itu, apa yang diharapkan pemerintah seperti disamapaikan H. Lalu Gita Ariadi yang juga Sekda NTB ini seluruh masyarakat senantiasa tetap patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam seluruh akivitas di era new normal. Selain itu, masyarakat kooperatif terhadap petugas kesehatan yang melaksanakan tracing dan rapid test di beberapa titik keramaian agar penyebaran Covid-19 bisa diminimalisir. Tidak hanya itu, NTB mampu keluar dari zona merah penyebaran Covid-19 dan kehidupan kembali normal seperti dulu, tapi tetap mengedepankan protokol kesehatan. (*)

RADIO

AHUN Baru Hijriah baru saja diperingati umat Islam sedunia pada 1 Muharram 1442 H atau bertepatan dengan 20 Agustus 2020. Momentum ini tepat untuk melakukan refleksi atau muhasabah serta perencanaan ke depan. Setiap peringatan Tahun Baru Hijriah dapat dijadikan titik pijakan melakukan perubahan atau hijrah dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya dalam aspek pembangunan bangsa.

Cita-cita dan mimpi futuristik kemajuan bangsa di level dunia merupakan spirit dan peta jalan yang menyemangati kita. Obyek utama pembangunan adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruhnya. Kunci membangun keunggulan SDM berwawasan global adalah kuatnya visi, visi dan mimpi memajukan negeri guna menjadi terdepan di kancah global. Konsepsi futurologi harus dikuasai dan diupayakan bangsa ini termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Urgensi Futurologi Pemimpin masa depan adalah pemimpi masa kini. Tentu bukan mimpi yang asal dan penuh ilusi.

Namun mimpi yang terukur dan terpetakan jalan meraihnya. Untuk itulah muncul kajian akademik futurologi yang harus dikuasai dalam proses membangunan bangsa.

Canton (2009) mencatat bahwa disiplin ilmu futurologi dipopulerkan pada periode 1970-an oleh saintis bernama Alvin Toffler. Ia mengajukan ramalan bahwa kelak dunia akan berubah seiring cepatnya teknologi, dan yang paling cepat mempengaruhi dunia adalah teknologi informasi. Ramalannya terbukti benar, saat ini dunia sedang berpesta pora atas mudahnya akses informasi melalui bebagai macam media: internet, televisi, telepon selluler, yang mau tidak mau mengubah cara hidup manusia.

Salah satu ilmuwan yang juga layak disebut futurolog adalah Samuel Huntington, yang pada 27 Desember 2008 lalu meninggal dunia. Huntington meramalkan, selepas berakhirnya perang dingin, persaingan antar macam peradaban di dunia ini tetap akan berlanjut. “Benturan antar peradaban”, begitu Huntington mengistilahkan, bahkan akan mengambil basis agama dalam pertarungan mereka. Perang berbasis agama telah terjadi, sebagaimana yang telah diramalkan Huntington.

Canton sendiri juga merupakan futurolog. Ia adalah murid langsung Alvin Toffler yang melanjutkan me-

Oleh: RIBUT LUPIYANTO Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA)

”

Bangsa ini memang masih tergolong muda dibanding negara maju, seperti Amerika Serikat.

Spirit perjuangan dan pembangunan tidak boleh luntur dan justru mesti terus dipupuk. Mimpi memajukan bangsa dan tampil di papan atas peradaban global menjadi spirit yang harus selalu dilestarikan dan diupayakan. tode ilmiah sang guru dalam memprediksi apa yang akan dialami dunia di masa depan. Canton telah memprediksi mengenai bagaimana keadaan dunia hingga 20 tahun ke depan. Ia meramalkan nasib energi minyak yang akan habis dan tergantikan dengan energi yang terbarukan.

Pada tahun 2025, Canton menurutnya sains masih akan berkembang dengan sangat pesat.

Teknologi kedokteran akan semakin maju sehingga usia manusia akan kian panjang. Selain itu, Canton juga meramalkan bahwa iklim di masa depan akan semakin buruk akibat pemanasan global.

Hal yang menarik dari ramalan Canton adalah bahwa “Benturan Peradaban”, sebagaimana diramalkan Huntington, masih akan terus terjadi. Globalisasi adalah penyebabnya.

Semakin mudahnya manusia terhubung satu sama lain justru akan membuat nilai-nilai yang mereka anut saling bertabrakan. Selain itu, Canton memprediksi, Cina akan tumbuh menjadi negara yang sangat kuat, dan menjadi negara penentu dalam ekonomi global.

Negeri ini telah menggariskan mimpinya sebagai cita-cita bangsa yang termaktub dalam UUD NRI tahun 1945. Prediksi futurolog global penting dicermati dan dikaji untuk diantisipasi secara terukur meskipun tidak harus ditelan mentah-mentah. Futurologi ke-Indone-

RADIO

siaan penting dikembangkan dan digali bersama sebagai khasanah ilmiah yang konstruktif.

Peta Jalan Futurologi dikuasai sebagai bekal pemandu pembangunan. Kemajuan pembangunan merupakan keniscayaan dalam kompetisi era globalisasi. Beberapa prioritas perbaikan penting diperhatikan dalam menjawab tantangan memajukan pembangunan.

Pertama, melalui penguatan kualitas kepemimpinan. Kontestasi demokrasi mesti diperbaiki dalam hal kualitas SDM. Parpol bertanggung jawab menyiapkan stok kepemimpinan berkualitas. Rakyat mesti dididik agar melek politik dan menempatkan kualitas di atas popularitas apalagi keunggulan materi.

Kedua adalah sinergi pemberantasan korupsi. Korupsi telah menjadi lingkaran setan. Semua pihak penting mawas diri dan berkontribusi dengan prioritas pada pencegahan.

KPK mesti diperkuat independensinya dari inter vensi politik manapun.

Ketiga adalah penanggulangan terorisme dan radikalisme. Pencegahan keduanya mesti dilakukan sejak dini. Profesionalisme dan proporsionalitas penting diperhatikan institusi berwenang, seperti Densus 88, BNPT, dan lainnya.

Keempat adalah revitalisasi pendidikan. Alokasi 20 persen APBN un-

tuk pendidikan mesti direalisasikan secara berkeadilan dan optimal. Kualitas dan kesejahteraan guru penting diperhatikan. Perlu mengembangkan pendidikan alternatif atau pendidikan luar sekolah yang terjangkau. Peta jalan jangka panjang, menengah, dan pendek terkait sektor pendidikan penting disusun dan diimplementasikan.

Kelima ialah penguatan jaminan kesehatan. Negara mesti hadir bagi terjaminnya biaya kesehatan seluruh rakyat, khususnya golongan miskin. Seiring dengan itu kualitas pelayanan, fasilitas, dan tenaga kesehatan mesti ditingkatkan.

Keenam berupa pengentasan kemiskinan. Sinergi lintas lini penting dioptimalisasi, baik pemerintah, swasta, dan publik. Terobosan strategi penting dilakukan, misalnya melalui penggunaan dana pengampunan pajak, optimalisasi zakat, CSR perusahaan, dan lainnya.

Ketujuh yaitu pelestarian budaya lokal. Budaya lokal penting dilestarikan dan dilakukan regenerasi internalisasi. Bentuknya dapat berupa memperbanyak even budaya, pendidikan budaya, dan lainnya.

Bangsa ini memang masih tergolong muda dibanding negara maju, seperti Amerika Serikat. Spirit perjuangan dan pembangunan tidak boleh luntur dan justru mesti terus dipupuk. Mimpi memajukan bangsa dan tampil di papan atas peradaban global menjadi spirit yang harus selalu dilestarikan dan diupayakan.

POJOK Kota Mataram dan Lobar keluar dari Zona Merah Covid-19 Disiplin protokol kesehatan jangan kendur

*** Dispar Lobar akan Bentuk DMO Senggigi Mudah-mudahan tak sekadar wacana

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 22 Agustus 2020

Pemprov Catat 897,12 Hektare Permukiman Kumuh di KSPN Mataram (Suara NTB) Pemprov melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) mencatat seluas 897,12 hektare permukiman kumuh di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Sedangkan secara total, luas kawasan kumuh di NTB sebesar 3.476,64 hektare. ‘’Rencananya akan dituntaskan dalam tahun 2020 sampai dengan 2023,’’ ujar Kepala Disperkim NTB, Ir. H. Azhar, MM di Mataram, Kamis (20/8).

Ia menjelaskan, kawasan kumuh dibagi dalam tiga kategori program penanganan. Yaitu, program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang dilaksanakan di 130 desa dan kelurahan dengan luas 930,68 hektare. Kemudian penanganan di kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) dengan luas kawasan kumuh 897,12 hektare yang tersebar di 3 kabupaten/kota atau 29 desa/kelurahan.

Serta penanganan kawasan kumuh reguler di luar program Kotaku dan penanganan permukiman kumuh di KSPN seluas 1.648,84 hektare yang tersebar di 6 kabupaten/kota yang berada di 93 desa/kelurahan.

Azhar merincikan seluas 3.476,64 hektare kawasan kumuh tersebut berada di Lombok Barat 420,66 hektare, Lombok Tengah 815,34 hektare, Lombok Timur 1.158 hektare. Kemudian, Sumbawa 270,94 hektare, Kota Mataram 112,6 hektare, Kota Bima 167,92 hektare dan Lombok Utara 530,9 hektare.

Mantan Kepala Dinas PUPR NTB ini menjelaskan, penanganan kawasan kumuh akan dilaksanakan secara bertahap. Dan dilaksanakan secara bersama-sama antara pusat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) NTB, Balai Perumahan, Dinas Perkim NTB, dan Pemda Kabupaten/Kota.

Ia menjelaskan, lewat program Kotaku, kegiatan infrastruktur yang dikerjakan adalah jalan lingkungan, drainase lingkungan, air minum, sanitasi, pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran. Pada 2020, program Kotaku dilaksanakan di 34 desa/kelurahan dengan anggaran sebesar Rp34 miliar. Dimana, program ini diprioritaskan pada desa yang terkena bencana gempa bumi 2018 lalu.

Pada 2020, sebut Azhar, permukiman kumuh ditargetkan berkurang 110 hektare. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah(MBR) melalui penyediaan infrastruktur melalui padat karya dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.156 orang.

Salah satu lokasi program Kotaku di Kota Mataram berada di Kelurahan Dasan Cermen. Program Kotaku yang berjalan di Kelurahan Dasan Cermen ini bertempat di RT 01, RT 03, RT 04 dan RT05 Dasan Cermen Selatan.

Program ini membangun jalan paving block sepanjang 419 meter, saluran drainase 555 meter, saluran pembuangan air limbah 553 meter, IPAL 2 unit dan MCK 5 unit, dengan pagu anggaran Rp626 juta. (nas)

Kota Mataram dan Lobar Keluar dari Zona Merah Covid-19 Dari Hal. 1 Berdasarkan data Gugus Tugas, tinggal satu daerah yang berstatus zona merah di NTB, yaitu Kota Bima. Jumlah pasien positif Covid-19 di Kota Bima saat ini sebanyak 25 orang. Kemudian pasien yang sembuh sebanyak 56 orang, meninggal satu orang, suspect 3 orang dan kontak erat 325 orang.

Sedangkan sembilan kabupaten/kota di NTB zona oranye Covid-19. Di Kota Mataram, pasien yang masih positif sebanyak 203 orang, sembuh 767 orang dan meninggal 67 orang. Sedangkan suspect sebanyak 5 orang dan kontak erat 267 orang. Sementara di Lobar, pasien yang masih positif sebanyak 175 orang, sembuh 359 orang, dan meninggal 40 orang. Sedangkan kasus suspect 280 orang dan kontak erat 122 orang.

Lombok Tengah, sebanyak 20 pasien masih positif, 153 orang sudah sembuh, 8 meninggal, suspect 23 orang dan kontak erat 28 orang. Lombok Utara, sebanyak 21 pasien masih positif, sembuh 68 orang, meninggal 4 orang, dan kontak erat 42 orang.

Lombok Timur, sebanyak 47 pasien masih positif, 207 pasien sembuh, 14 meninggal dunia, suspect 99 orang dan kontak erat 258 orang. Selanjutnya, Sumbawa Barat sebanyak 3 pasien masih positif, 22 sembuh, 2 meninggal,

suspect 2 orang dan kontak erat 107 orang.

Kabupaten Sumbawa, sebanyak 50 pasien masih positif, 80 sembuh, 3 meninggal dan kontak erat sebanyak 110 orang. Dompu sebanyak satu pasien masih positif, sembuh 53 orang, meninggal dua orang, suspcet 32 orang dan kontak erat sebanyak 501 orang. Serta Bima, sebanyak 7 pasien masih positif, 33 pasien sembuh, suspect 7 orang dan kontak erat sebanyak 21 orang.

Secara keseluruhan, total kasus suspect sebanyak 10.437 orang. Dengan rincian 451 orang (4%) masih dalam isolasi, 414 orang (4%) masih berstatus probable, 9.572 orang (92%) sudah discarded. Kemudian kontak erat yaitu orang yang kontak erat dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 19.283 orang, terdiri dari 1.781 orang (8%) masih dalam karantina dan 17.502 orang (92%) selesai karantina.

Sedangkan pelaku perjalanan yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 71.707 orang. Yanng masih menjalani karantina sebanyak 546 orang (1%), dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 71.161 orang (99%). (nas)

19 Kecamatan di Empat Kabupaten Alami Kekeringan Ekstrem Dari Hal. 1 Sehingga masyarakat diminta mewaspadai dampak kekeringan seperti kekurangan air baku untuk pertanian dan rumah tangga. Kemudian potensi terjadinya kebakaran semak, lahan, hutan dan perumahan. Serta tetap memperhatikan kesehatan khususnya pernafasan dan dehidrasi untuk kelompok umur tertentu.

Meskipun sedang berada di puncak musim kemarau, kata Luhur, namun masih ada potensi pembentukan awan hujan. Untuk itu, masyarakat perlu mewaspadai kejadian hujan ekstrem yang terjadi secara tiba-tiba dan bersifat lokal disertai dengan dampak lainnya seperti banjir dan tanah longsor.

Sementara itu, Plt Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 mengatakan, pihaknya sedang mengajukan anggaran sebesar Rp8 miliar

melalui Belanja Tak Terduga (BTT) APBD NTB untuk penanganan krisis air bersih di sejumlah daerah di NTB. Untuk bulan Agustus ini, kata Ahmadi, distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan dilakukan oleh BPBD Kabupaten/Kota. ‘’Sedangkan untuk bulan September - Oktober dari APBD NTB. Selanjutnya kita minta tambahan anggaran dana siap pakai BNPB sampai bulan Desember 2020,’’ kata Ahmadi.

BPBD NTB mencatat sebanyak 318 desa/kelurahan dilanda kekeringan di NTB. Dengan jumlah masyarakat terdampak 182.546 KK atau 651.753 jiwa. BPBD juga sudah mengusukan anggaran DSP ke BNPB untuk penanganan bencana kekeringan sebesar Rp40 miliar. (nas)

Halaman 11

Pelanggar Protokol Kesehatan Dihukum Menyanyikan Lagu Kebangsaan Mataram (Suara NTB) Polresta Mataram terus melaksanakan kegiatan patroli skala besar di wilayah setempat. Ada yang berbeda saat petugas melaksanakan patroli Rabu malam (19/8). Pada pelaksanaannya, personel gabungan yang melaksanakan patroli langsung memberikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Beberapa pelanggar protokol kesehatan masih ditemukan petugas. Kebanyakan adalah tidak menggunakan masker. Warga yang tidak menggunakan masker langsung diberi sanksi di tempat.

Sanksi atau hukumannya yaitu menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Petugas juga memberikan sanksi push up kepada pelanggar protokol kesehatan. ‘’ Sanksi di tempat langsung kita terapkan. Kita minta menya-

nyikan lagu-lagu kebangsaan. Ada lagu Indonesia Raya dan sebagainya,’’ ungkap Kabag Ops Polresta Mataram, Kompol Taufik yang memimpin langsung jalannya patroli skala besar Rabu malam.

Patroli skala besar juga mengantisipasi kasus 3C. Berikutnya juga mendatangi pusat-pusat keramaian masyarakat yang ada di Kota Mataram. Di sejumlah tempat keramaian, petugas tanpa letih terus memberikan imbauan kepada warga untuk selalu mengikuti protokol kesehatan.

Dengan cara tetap menjaga jarak, selalu menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. ‘’ Imbauan tetap kita berikan untuk selalu patuh menjalankan protokol kesehatan. Tujuannya untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid19,’’ harapnya.

Sebelum patroli skala besar dilaksanakan. Personel gabungan melaksanakan apel kesiapan di Halaman Pendopo Walikota Mataram. Polresta Mataram menurunkan 35 personelnya dari gabungan fungsi. Berikutnya 20 personel TNI, 4 orang anggota Dinas Perhubungan Kota Mataram dan 15 anggota Satpol PP Kota Mataram dan Provinsi NTB. Giat diawali dengan mendatangi kedai kopi di Jalan Sriwijaya dan Jalan Majapahit.

Berikutnya dilanjutkan ke wilayah Punia dan Jalan Catur Warga. Selanjutnya menyasar PKL di Jalan Cilinaya. Dilanjutkan dengan mendatangi tempat-tempat hiburan di Kota Mataram.

Di beberapa lokasi yang didatangi petugas menemukan beberapa pelanggar protokol kesehatan. Pengunjung yang

(Suara NTB/ist)

ICHI NTB Bangun MCK untuk Warga Pako

SANKSI - Personel gabungan yang melaksanakan patroli langsung memberikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. melanggar langsung diberikan memberikan imbauan tentang sanksi. Giat berakhir dan pentingnya menjalankan prokembali ke Pendopo Walikota tokol kesehatan,’’ kata Taufik.

Secara keseluruhan giat patroli Mataram. ‘’Patroli skala besar masih skala besar berjalan aman dan akan kita lanjutkan untuk lancar. (r)

Praya (Suara NTB) Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia (ICHI) NTB kembali turun menemui umat Hindu warga Dusun Pako, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, kemarin. Tujuannya, hendak menindaklanjuti program aksi peduli umat untuk warga di daerah terpencil.

Setelah menyerap berbagai informasi mengenai kondisi nyata umat Hindu di Pako pada kunjungan pertama, Minggu, 28 Juni lalu. ‘’Kedatangan kami kali ini bertujuan untuk menyampaikan beberapa program aksi yang akan kami lakukan untuk masyarakat Pako,’’ jelas Ketua ICHI NTB, Dr. Ir. I Gusti Lanang Media, M.Si. Berdasarkan hasil kajian internal ICHI mengenai kehidupan sekitar 10 KK masyarakat di dusun pinggiran tersebut, pihak ICHI telah memetakkan beberapa masalah prinsip untuk kelangsungan hidup warga di sana.

Media merinci, di antaranya kebutuhan MCK (WC), penanaman pohon jeruk dan anggur, serta budidaya sayur lele (sale). Dengan dibangunkan MCK, diharapkan nantinya warga tidak lagi buang air besar di kali yang kering dan di semak-semak.

Rencana penanaman pohon jeruk dan anggur, karena tampak di lahan warga kurang adanya pohon produktif, masih banyak pohon liar dan semaksemak. Sementara budidaya sayur lele, untuk membangkitkan kreativitas warga dan paling tidak hasilnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan keluarga. ‘’Inilah yang menjadi skala prioritas pro-

Praya (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah (Loteng), Dr. H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si., ditunjuk sebagai Ketua DPD Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Loteng periode 2020-2025. Pengukuhan orang nomor satu dijajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Loteng tersebut, dipimpin langsung Ketua DPW IPHI NTB, H. Sukiman Azmi, bertempat diruang rapat utama kantor Bupati Loteng, Kamis (20/8) kemarin.

Sukiman mengatakan, di Loteng sendiri IPHI baru sekarang terbentuk. Meski secara nasional IPHI sudah sejak lama terbentuk. Dan, merupakan organisasi yang mewadahi para eks jemaah haji Indonesia. Sebagai salah satu wadah perjuangan bagi para eks jemaah haji, dalam upaya memberikan pengabdian bagi masyarakat dan negara. Guna mewujudkan makna haji mabrur.

Dengan telah terbentuknya kepengurusan daerah, IPHI Loteng diharapkan bisa segera bekerja mengkonsolidasi kepengurusan dan keanggotannya. Tidak kalah penting, kepengurusan ditingkat kecamatan hingga desa harus juga segera terbentuk. Supaya apa yang menjadi program kerja IPHI didaerah bisa segera berjalan.

gram aksi ICHI untuk umat di Pako, setelah mengamati kondisi nyata lingkungan di situ,’’ jelas Media.

Dikatakan, pihak ICHI berpikir bagaimana meningkatkan produktivitas masyarakat Pako.

Bahkan ICHI menaruh harapan besar ke depannya Dusun Pako bisa menjadi model di mana warganya bertambah maju, lingkungannya bersih dan sehat.

Namun di sisi lain, Tim ICHI juga ingin mengetahui sejauh mana komitmen warga Pako terkait program aksi ini. ‘’Yang paling penting adalah komitmen warga Pako untuk bersinergi di dalam program aksi ini,’’ harap Media.

Di dalam dialog Tim ICHI dengan warga Pako, moderator Ir. I Gusti Lanang P. Tanaya, S.Pd, M.App. Sc. PhD, bertanya langsung kepada warga mengenai kesiapan, komitmen dan semangat mereka. Warga pun tampak senang dan antusias menerima program aksi ICHI NTB. ‘’Kami siap menerima apa yang menjadi kegiatan ICHI

untuk memajukan warga di sini,’’ jawab I Komang Artha dan warga lainnya.

Adapun kegiatan yang sudah bisa dimulai, untuk tahap awal adalah pembangunan 2 unit MCK. Mengenai bahan seperti batu, bata, pasir akan dibeli dari warga setempat. Temasuk pekerjanya, tenaga tukangnya dari warga setempat yang diupah sesuai dengan upah tukang pada umumnya. Mengenai benih pohon jeruk, anggur dan sarana untuk budidaya lele serta benih lelenya, akan diadakan oleh ICHI NTB. ‘’Kecuali yang tidak ada di Pako akan kita datangkan dari luar,’’ jelasnya.

Terkait dengan pembangunan MCK, secara spontan anggota Tim ICHI NTB, Ir. I Made Drestanegara, menyatakan akan membantu satu tangki penampung air berkapasitas 1 kubik untuk menampungan air bersih warga. ‘’Nanti saya bawakan satu tandon air dan silakan warga membuat penampungan air secara gotong royong,’’ kata Dresta. (r)

(Suara NTB/ist)

TURUN - ICHI NTB saat turun menemui umat Hindu warga Dusun Pako, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, kemarin.

Sekda Loteng Pimpin IPHI Loteng Di NTB sendiri, IPHI sudah hadir dihampir semua daerah.

Bahkan, ada beberapa daerah yang tahun ini akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) untuk pergantian kepengurusannya. “Dan, kami tegaskan IPHI tidak berafiliasi dengan partai politik manapun ataupun kegiatan politik apapun,” tandas Bupati Lombok Timu (Lotim) ini.

Ditempat yang sama, Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., berharap IPHI bisa berkontribusi besar bagi masyarakat dan daerah ini. Utamanya dalam membantu pemerintah mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat didaerah ini. Mengingat, kualias SDM masyarakat Loteng masih butuh dorong supaya bisa lebih baik dan meningkat lagi.

Terlebih dengan tantangan pembangunan kedepan, keterlibatan dan peran serta berbagai elemen masyarakat didaerah ini sangat dibutuhkan. Untuk mewujudkan masyarakat Loteng yang berdaya saing tinggi. Supaya bisa bersaing dengan masyarakat luar lainnya. “IPHI harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Terlebih IPHI punya potensi besar sebagai salah satu motor penggerak kemajuan pembangunan SDM masyarakat didaerah ini,” pungkas Pathul. (kir)

Satu Juta Lembar Uang Pecahan Khusus Rp75.000 untuk NTB Dari Hal. 1 Setiap 25 tahun, Bank Indonesia menerbitkan uang pecahan khusus untuk memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia. UPK Rp75.000 dicetak dengan desain khusus dengan tujuan khusus, tetapi cetakan ini adalah uang yang sebenarnya, seperti uang-uang pecahan lainnya. ‘’Dan uang ini adalah alat pembayaran yang sah.

Tetapi mempunyai

kekhasan,’’ ujarnya.

Masyarakat tidak perlu khawatir untuk menggunakannya untuk bertransaksi. Hanya saja, yang menjadi pembedanya, UPK Rp75.000 ini dicetak pada momen tertentu dan tidak dicetak berkali-kali seperti uang pecahan lainnya. Biasanya penerbitan uang baru (uang normal), Bank Indonesia menghitung jumlah berapa yang dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan per-

tumbuhan ekonomi. Termasuk dihitung jumlah uang yang sudah lusuh dan rusak yang harus diganti atau dicetak ulang.

“Berapa kebutuhannya masyarakat dilihat dari pergerakan pertumbuhan ekonomi dan berapa jumlah uang yang rusak harus diganti. Sejumlah itulah yang harus dicetak setiap kali dilakukan pencetakan,’’ jelas Achris. Dalam setahun, bisa saja Bank Indonesia mencetak miliaran lem-

Awasi Anggaran PEN Dari Hal. 1 ‘’Jika ada pelanggaran dengan niat ingin melakukan korupsi dengan dana Covid-19 yang dikucurkan pemerintah akan ditindak tegas,’’ ucapnya, Jumat (21/8).

Pengawasan anggaran juga pada penyaluran insentif tenaga kerja bergaji di bawah Rp5 juta. Insentif uang tunai Rp2,4 juta dalam rentang waktu empat bulan.

Tak terkecuali program pemerintah berupa gelontoran uang tunai bantuan kepada

masyarakat terdampak ekonomi dan kesehatan akibat pandemi. Serta bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS). ‘’Penyaluran BST itu juga kita kawal,’’ tegas Iqbal.

Dia menambahkan, pengawasan itu bertujuan mengantisipasi penyimpangan sejak awal. ‘’Kita harus dukung program pemerintah ini agar tepat sasaran dan bermanfaat memulihkan ekonomi di daerah,’’ terangnya.

Upaya pengawalan dan pengawasan itu merupakan turunan dari tugas Satgas PEN

yang dibentuk Bareskrim Polri.

Satgas PEN dibuat untuk memastikan program PEN dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan akuntabel.

Sinerginya bersama BPK dan BPKP. Satgas PEN melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi.

Dalam hal, pertukaran data dan informasi untuk asistensi, deteksi dini, dan pencegahan penyimpangan. Penindakan dilakukan apabila ditemukan indikasi kesengajaan dalam penyimpangan pengelolaan anggaran. (why)

Penyadaran Semakin Berat Dari Hal. 1 Dengan rincian, 1.840 pasien sudah sembuh, 141 meninggal dunia, serta 568 pasien masih positif dan dalam perawatan. ‘’Gugus Tugas yang terdiri dari Pemprov NTB, aparat keamanan, TNI dan Polri ingin meningkatkan komitmen seperti awal. Karena tantangannya, suasananya seperti ini. Dan memang perjuangan sekarang semakin berat,’’ kata Gita dikonfirmasi Suara NTB usai evaluasi Penanganan Covid-19 di Kantor Gubernur, Rabu (19/8).

Sekda mengatakan tantangan yang dihadapi Gugus Tugas untuk menyadarkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan Covid-19 semakin berat. Berbeda ketika awal Covid-19 baru ditemukan kasusnya di NTB sekitar Maret lalu. Masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19. ‘’Sekarang karena masyarakat sudah jenuh, sudah menganggap new normal seperti kondisi normal,’’ katanya.

Untuk itu, kata Sekda NTB

ini, Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota bersama TNI/ Polri masih harus bekerja keras untuk menegakkan protokol kesehatan Covid-19. Supaya mata rantai penyebaran dan penularan Covid-19 dapat diputus. ‘’Kita masih harus bekerja keras untuk terus menekan penularan Covid-19. Karena faktanya setiap malam juga ada penambahan-penambahan kasus. Dan berdasarkan status, kita masih zona oranye dan merah,’’ katanya.

Sekda mengatakan Kota Mataram dan Lombok Barat (Lobar) masih menjadi atensi di NTB. Sehingga dilakukan apel evaluasi penanganan Covid-19 dengan menghadirkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, camat dan kepala desa/lurah yang berada di Kota Mataram dan Lobar.

Upaya yang dilakukan menekan penambahan kasus Covid-19 dengan mengimplementasikan Inpres No. 6 Tahun 2020 dan Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang telah dibuat Pemprov NTB bersama DPRD NTB.

Sambil menunggu hasil fasilitasi dari Kemendagri sebelum Perda tersebut diterapkan, kata Gita, sudah disiapkan ketentuan organik Perda tersebut berupa peraturan kepala daerah dan sosialisasi kepada masyarakat. ‘’Sambil memberikan masker kepada masyarakat.

Seperti gerakan gebrak masker yang dilakukan PKK. Semua bergerak dan berupaya. Kita tidak ingin melihat masyarakat kita sebanyak-banyaknya melanggar Perda, tidak tahu atau didenda. Bukan itu tujuannya.

Tujuannya bagaimana pendisiplinan masyarakat,” tandasnya.

Setelah Perda diundangkan, maka masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempattempat umum atau keramaian bakal kena sanksi denda sebesar Rp100 ribu. Sedangkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak memakai masker kena sanksi denda Rp200 ribu. Sementara bagi pengelola atau penyelenggara kegiatan yang melanggar protokol kesehatan bakal kena sanksi denda Rp250 - 400 ribu. (nas)

bar. Beda halnya dengan UPK Rp75.000 yang tidak juga diganti bila rusak, atau lusuh.

Karena itu, UPK ini menjadi sangat khas. Sejak diperkenalkan secara nasional, Bank Indonesia sudah mulai melayani penukaran.

Sementara ini terbatas penukaran dilakukan hanya di Kantor Bank Indonesia.

Dengan mendaftar menukar

melalui aplikasi pintar https:/ /PINTAR.bi.go.id untuk mendapatkan nomor antrean.

Dalam sehari, Bank Indonesia hanya mengeluarkan 150 lembar. Sampai pada tanggal 2 September 2020 ini, jadwal penukaran telah penuh. Bank Indonesia akan membukanya kembali setelah daftar antrean yang ada di sistem sekarang sudah terlayani. (bul)

Sabar dan Disiplin Jadi Kunci Penanganan Covid-19 Dari Hal. 1 Kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan tidak cukup hanya pada kalangan tertentu saja. Namun semua kalangan harus disiplin dalam penerapan protokol kesehatan ini.

Oleh sebab itu, sosialisasi penerapan protokol kesehatan terus digencarkan oleh Pemprov NTB bersama para anggota Forkopimda baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota.Tokoh agama maupun tokoh masyarakat dilibatkan dalam sosialisasi pencegahan Covid-19. ‘’Apresiasi pada guru-guru kita di MUI NTB sampai MUI kabupaten/kota. Tugas yang luar biasa berat meyakinkan masyarakat akan bahaya Covid-19. Para tokoh dan ulama kita tidak jenuh-jenuh melakukan hal yang tidak biasa, bahkan MUI Lombok Barat ada yang berkeliling,’’ terang Dr.Zul. Selain itu, gubernur yang didampingi Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah ini juga menyampaikan apresiasinya kepada TNI/Polri yang senantiasa menjaga ketertiban, kelancaran serta turut andil dalam penanganan pandemi Covid-19 di NTB. ‘’Pak Kapolda yang isinya penuh dengan terobosan inovasi sampai tingkat terkecil Polsek sampai Bhabinkamtibmas. Yang tidak kalah pentingnya juga Pak Danrem kita Pak Kasrem sampai Dandim, Danramil sampai yang terkecil ke desa-desa terus mengajak masyarakat agar disiplin selama 24 jam demi keselamatan masyarakat di NTB,’’ katanya.

Untuk melaksanakan tugas ini lanjutannya, kekompakan antara pemerintah, TNI dan Polri adalah hal yang utama agar tugas dalam menangani pandemi Covid-19 ini dapat dilaksanakan dengan lancar. ‘’Yang paling penting kita harus kompak. Alhamdulillah tokoh masyarakat, tokok agama, Pemda, TNI, Kepolisian dan lainnya kompak. Mudahmudahan dengan begitu, NTB mampu mengatasi wabah coronavirus ini,’’ harapnya.

Kapolda NTB, Irjen Pol. Mohammad Iqbal dalam kesempatan itu mengatakan bahwa Polda NTB akan tetap mendampingi pemerintah dalam rangka penanganan pandemi ini. Kapolda NTB mengucapkan terimakasih kepada pemerintah atas kerjasama yang terjalin dengan baik. ‘’Saya kira TNI dan Polri tidak bisa gagah seperti ini, tidak bisa juga cepat seperti ini kalau tidak Pak Gubernur, Ibu Wagub dan seluruh ‘’mesin-mesin’’ provinsi tidak mendukung kami,’’ ujar Kapolda.

Senada dengan Kapolda, Danrem 162/ WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani juga mengapresiasi tindakan-tindakan dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam menangani pandemi Covid-19 ini. ‘’Kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Gubernur NTB. Belum tentu gubernur lain di Indonesia seperti gubernur kita,’’ puji Danrem.

Gubernur NTB, lanjutannya, selalu hadir dan memberikan dukungan dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh TNI maupun Polri serta aktif melakukan sinergi dalam setiap kegiatan. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 22 Agustus 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Arif Rahman

Dari Lari Kejar Layangan, Akhirnya Jadi Pelari Nasional BETUL kata orang bijak, prestasi tidak bisa diraih secara instan.

Tidak cukup dengan latihan setahun, namun butuh latihan panjang dan terukur untuk menjadi sang juara. Begitulah pengalaman Arif Rahman ketika menyumbangkan medali emas di nomor estafet 4x400 meter putra pada Pra-PON di Papua tahun 2019 dan meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat (Jabar) tahun 2016.

Arif Rahman adalah salah satu atlet unggulan NTB yang akan memperkuat tim estafet 4x400 meter putra di pertandingan cabang olahraga atletik PON di Papua tahun 2021. Maklum dia berhasil meraih tiket PON usai meraih medali emas di Pra-PON atletik di

Papua awal tahun 2020.

“Limit PON estafet 4x400m 3.18.00 detik, kita lari 3.17.56 detik dan raih emas di Pra-PON. Limit kita melampaui limit PON 2021,” ucap Arif Rahman kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (21/8).

Selain sukses meraih medali emas di Pra-PON, atlet asal Kota Bima ini sebelumnya sudah memiliki catatan prestasi nasional. Prestasi terbaiknya adalah meraih medali emas di PON di Jabar 2016. Kemudian Arif juga pernah mengharumkan nama TNI Angkatan Darat (AD) dengan empat kali berturut-turut meraih medali emas di nomor 400 meter pada Kejurnas Atletik Piala Panglima TNI tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016.

“Selain meraih emas PON, saya

juga pernah mengharumkan nama TNI AD di level nasional. Yakni meraih medali emas di Kejurnas Piala TNI di tahun 2013, 2014,2015 dan 2016,” jelasnya.

Atlet yang memiliki tinggi badan 170 meter ini menyukai olahraga lari berawal dari kegemarannya bermain layang-layang. Sejak usia 11 tahun Arif mengaku gemar mengejar layang-layang yang putus dan dia selalu menjadi yang tercepat untuk mendapatkan layanglayang tersebut. “Kalau ada layangan putus saya mengejar sampai naik turun gunung,” jelasnya.

Putra keempat dari empat bersaudara ini lahir dari keluarga petani yang sama sekali tak ada hubungannya dengan olahraga atletik.

“Ayah dan ibu saya petani, bukan

mantan atlet,” ucap putra pasangan Muhammad Taher dan Salmah.

Namun demikian, dari kegemarannya mengejar layangan putus itulah Arif suka berlari. Tak disangka ketika ada lomba lari tingkat pelajar di Kota Bima tahun 2004 Arif berhasil meraih juara di nomor 5.000 tingkat pelajar.

Sukses menjuarai lomba lari tingkat pelajar saat itu, keluarga Arif pun mendukung Arif untuk menjadi atlet atletik. Bagai gayung bersambut, pelatih atletik Kota Bima, Jubair pun menghampiri Arif untuk mengajak Arif berlatih lari di salah satu klub atletik”kuda terbang” binaan Jubair.

Setahun berlatih di Klub Kuda Terbang, Arif berhasil mengharumkan nama Kota Bima dengan menjuarai nomor lari 10 ribu meter di Porseni NTB tahun 2005. Saat itu Arif masih duduk di bangku kelas dua SMP. Sukses meraih medali emas di tingkat pelajar NTB, atlet kelahiran 24 April 1993 ini dipromosikan jadi atlet PPLP NTB tahun 2005.

(Suara NTB/ist)

Arif Rahman Ketika bergabung dengan atlet PPLP NTB, Arif difokuskan di nomor 800 meter dan 1.500 meter.

Menekuni nomor lari menengah jauh ternyata tak membuat Arif berprestasi di nasional. Tiga tahun

di PPLP NTB, Arif gagal meraih prestasi di Popnas tahun 2005 dan tahun 2007. Gagal di dua kali Popnas, Arif pun pindah nomor 400 meter. Di nomor 400 meter barulah Arif berhasil meraih medali emas di Popnas tahun 2009.

Sukses di Popnas 2009 membuat Arif dipanggil Pelatnas remaja jangka panjang persiapan kejuaraan atletik tingkat asia remaja dan junior tahun 2010. Dan Arif berhasil meraih medali emas.

Sukses di event internasional tingkat junior, Arif bertahan di Pelatnas hingga mengikuti SEA Games 2011. wali gagal mendulang medali emas di SEA Games 2011, namun hasil Pelatnas itu membuat Arif disegani di level nasional. Terbukti Arif berhasil meraih medali perak di nomor 400 meter dan meraih medali perunggu di estafet 4x400 meter PON tahun 2012. Selanjutnya di PON 2016 Arif berhasil membawa tim estafet 4x400 meter NTB mendulang medali emas PON. (fan/*)

Realisasi Belanja OPD KSB Capai 50 Persen Taliwang (Suara NTB) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengungkapkan, memasuki triwulan ketiga tahun ini realisasi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah berada di atas 50 persen. Presentase itu dianggap tinggi bila dibanding tahun-tahun sebelumnya pada periode waktu yang sama.

“Reaksi belanja OPD aktif sekali.

Karena biasanya di bulan-bulan segini realisasi belanja kita tidak pernah sampai segitu (di atas 50 persen),” jelas kepala BPKD KSB, Nurdin Rahman kepada Suara NTB. Ia mengatakan, biasanya pada triwulan ketiga seperti sekarang ini realisasi belanja daerah hanya berkisar diangka 30 persen. Itu pun sebut Nurdin, pihaknya selaku pengelola kas daerah telah menggenjot OPD untuk mempercepat pelaksanaan program kerjanya.

Ditanya mengenai penyebabnya.

Nurdin menyebutkan, hal itu dikarenakan sedikitnya program yang dikerjakan oleh OPD. Mengingat sebelumnya anggaran daerah

telah banyak difokuskan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Coronavirus Disease (Covid-19).

“Anggaran OPD kan banyak direfocusing untuk Covid. Itu sebenarnya yang picu tingginya realisasi belanja sekarang ini,” timpalnya.

Menurut Nurdin, realisasi belanja yang tinggi seperti ini diharapkan pihaknya bisa terjadi di waktu-waktu nornal. Sebab setiap tahun OPD baru menggenjot belanjanya di akhir tahun. Hal ini membuat arus keuangan cenderung mandek, padahal pencairan sumber-sumber pendapatan dari transfer pusat umumnya menggunakan syarat realisasi sebagai pencairannya. “Coba bisa seperti ini terus kan bagus,” cetusnya.

Meski dianggap baik realisasi belanja tahun ini, di satu sisi Nurdin mengaku, sedikit was-was. Pasalnya dari realisasi pendapatan hal itu tidak berjalan paralel. Tahun ini kata dia, arus pendapatan justru tidak stabil karena terdampak pandemi Covid-19.

“Bukan saja PAD (pendapatan asli daerah) kita yang seret. Dana-dana dari sumber transfer pusat juga alirannya menetes. Kami yang urus kas daerah ini kadang khawatir, di satu sisi banyak program OPD yang akan jatuh tempo bayar tapi di sisi lain kita juga harus siapkan dana Covid yang kita tidak tahu sampai kapan pembiayaannya,” bebernya seraya menambahkan, sementara pembayaran program kerja OPD masih berjalan normal.

“Ya sampai sekarang sih belum ada yang kita tunda pembayarannya.

Selesai kerja paling selang beberapa waktu sudah kita bayarkan begitu ada uang masuk. Tapi kalau akhirnya kondisi pendapatan kita macet, ya tentu kita arahkan OPD meminta rekanan ditunda pembayarannya,” demikian Nurdin. (bug)

KSB Belum Keluarkan Rekomendasi Penempatan PMI Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengaku belum ada satupun surat rekomendasi yang dikeluarkan terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke beberapa negara tujuan.

Minimnya peminat untuk bekerja ke luar negeri menjadi alasan utama.

Bahkan 32 CPMI yang pulangk dari penampungan di Jakarta sampai saat ini juga belum jelas nasibnya.

“Memang keran penempatan PMI ke 14 Negara tujuan sudah dibuka tetapi sampai saat ini belum ada penempatan dari KSB. Kami juga tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di lapangan, bisa jadi PJTKI kesulitan untuk mencari orang yang mau bekerja di luar negeri,” un-

gkap Kepala Dinas Nakertrans kepada Suara NTB melalui Kabid Lattas Penta Fitra Jaya S.St. Selain sulitnya mencari pekerja, bisa jadi belum adanya penempatan PMI karena Kepmen tersebut baru diterima. Selain persoalan tersebut, PJTKI yang berada di cabang juga masih menunggu informasi dari kantor pusat apakah bisa mengirimkan PMI atau belum. Mengingat kondisi saat ini belum dinyatakan aman dari pandemi covid-19. Meski demikian, pihaknya tetap akan melakukan pantauan khusus supaya tidak timbul kasus TPPO nantinya. “ Tidak ada surat yang masuk dari PJTKI terkait rencana penempatan PMI ke negara tujuan sehingga kami berkesimpulan untuk saat ini pengiriman PMI masih sepi peminat,” timpalnya.

Meski demikian pengawasan

maksimal tetap dilakukan untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Pihaknya juga akan mengikat PJTKI dengan kesepakatan tertulis yakni tidak boleh mengalihkan para PMI yang direkrut ke PT lain. Hal itu dilakukan karena salah satu kasus yang ditangani saat ini yakni PMI yang dialihkan ke perusahaan lain sehingga keberangkatan mereka menjadi ilegal. Pihaknya juga akan memberlakukan seleksi ketat kepada para TKI sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang buruh migran. “Untuk penempatan PMI tahun ini sengaja kami perketat karena kami anggap rawan terjadi masalah. Kami juga berharap kepada PJTKI untuk bisa bekerja sama dengan baik guna menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” tukasnya. (ils)