Edisi Selasa 22 September 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 22 SEPTEMBER 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 159 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SK Pemberhentian Tiga ASN Keluar

Normal Suzanna Batal Mundur Mataram (Suara NTB) Surat Keputusan (SK) pemberhentian tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB yang maju dalam Pilkada serentak 2020 sudah keluar dari Pemerintah Pusat.

Sementara, satu ASN Pemprov NTB yang sebelumnya akan maju di Pilkada Lombok Tengah, yaitu H. Normal Suzanna batal mundur sebagai ASN. ‘’Kalau Pak Normal Suzanna, dia menarik diri. Ndak jadi mundur sebagai ASN,’’ ujar Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir dikonfirmasi Suara NTB, Senin (21/9) siang kemarin.

Bersambung ke hal 11

TO K O H Perintahkan Jajaran ’’Rapid Test’’ MENTERI Agama (Menag), Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, S.I.P., S.H., M.H, terkonfirmasi positif Covid-19. Padahal sebelumnya, Menag sempat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah tempat di NTB. Kepala Kantor Wilayah Kemenag NTB, KH. Zaidi Abdad, MA., menerangkan begitu mendapatkan informasi terkait Menag yang positif Covid-19, pihaknya langsung memerintahkan jajarannya untuk dilakukan rapid test. ‘’Nanti kami perintahkan rapid saja,’’ ujarnya.

Sebelumnya Menag sempat menghadiri acara pembinaan kepada ASN lingkup Kanwil Kemenag se-Provinsi NTB, Kamis, 16 September 2020.

Ratusan orang hadir pada acara tersebut.

Bersambung KH. Zaidi Abdad ke hal 11 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Tunggu Edaran Gubernur

H. Lalu Hamdi (Suara NTB/dok)

PEMPROV NTB memastikan segera melakukan pembatasan ASN yang masuk bekerja di kantor sesuai zonasi penyebaran Covid-19 di Kabupaten/Kota. Penerapan kebijakan pembatasan ASN yang masuk kantor tinggal menunggu surat edaran ditandatangani Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc., ‘’Surat edaran Pak Gubernur sedang proses tandatangan.

Kita akan laksanakan (pembatasan ASN masuk kantor),’’ kata Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/Satpol PP NTB)

RAZIA - Sejumlah warga yang terjaring razia tidak menggunakan masker beberapa hari lalu.

Uang Denda Tak Pakai Masker

Dikembalikan untuk Penanganan Covid Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) menegaskan pengenaan denda bagi masyarakat yang tidak memakai masker tujuannya bukan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan. Namun, penerapan sanksi denda dengan maksud memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap patuh dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Uang denda yang diperoleh dari hasil operasi gabungan antara Satpol PP, Bappenda bersama TNI/Polri nantinya akan dikembalikan untuk penanganan Covid-19. ‘’Semua nanti akan digunakan untuk penanggulangan Covid-19. Tidak ada untuk keperluan lain. Karena Pemda tak bermaksud mengumpulkan denda ini untuk sumber PAD mem-

biayai pembangunan,’’ tegas Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si., dalam dialog interaktif di Ruang Call Center Bappenda NTB, Senin (21/9) pagi kemarin.

Iswandi menjelaskan, penerapan sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan Covid19, niatnya adalah mendisiplinkan masyarakat. Uang denda

yang terkumpul akan dikembalikan untuk penanganan Covid-19. ‘’Masyarakat disiplin saja sehingga tak kena denda. Sekarang sudah ada penerimaannya. Nanti akan kita umumkan melalui BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) untuk penggunaannya,’’ jelasnya.

Operasi penegakan protokol kesehatan Covid-19 di NTB berdasarkan Perda No.7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Dalam pelaksanaannya, telah diterbitkan Pergub No. 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Di dalam Pergub No. 50 Tahun 2020, diatur tentang sanksi.

Bersambung ke hal 11

’’

Denda ini

sebenarnya bukan hal yang pokok.

Sebenarnya yang pokok itu adalah bagaimana mendisiplinkan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan

H.Iswandi (Suara NTB/ist)

Gubernur Tes Swab, Pemprov Kembali Atur Strategi Penanganan Covid-19 Sekda dan Karo Kesra Negatif Covid-19 Kasus Positif Meningkat

si usai rapat evaluaMataram si mingguan pena(Suara NTB) nganan Covid-19 di Kasus baru terkonKantor Gubernur, Sefirmasi positif Covidnin (21/9).

19 di NTB cenderung Gita mengatakan, mengalami peningkaGugus Tugas terus tan dalam beberapa mencermati perhari terakhir. Selain kembangan penamitu, kasus kematian bahan kasus sesuai juga terus bertambah. dengan data yang diDengan adanya rilis setiap hari. Ia kecenderungan penmengatakan, dua ingkatan kasus baru hari sebelumnya, katerkonfirmasi positif sus baru terkonfirdan angka kematian, masi positif melonmembuat Pemprov jak sebanyak 53 NTB kembali mengorang. Kemudian atur strategi penakembali turun mennganan Covid-19.

(Suara NTB/dok) jadi 25 kasus baru. ‘’(Peningkatan) itu H.L.Gita Ariadi Sekda NTB ini kita lihat masalahmengatakan, evaluanya. Kita terus coba lakukan perubahan strategi. Selaku si perkembangan dan penanganan kaKetua Harian Gugus Tugas kita cemas sus Covid-19 dilakukan evaluasi semdan prihatin,’’ kata Ketua Pelaksana inggu sekali. ‘’Angka-angka bergerak, Harian Gugus Tugas Percepatan Pen- apa penyebabnya. Kita kenali dengan anganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. sebaik-baiknya.

H. Lalu Gita Ariadi, M. Si dikonfirma- Bersambung ke hal 11

I Gede Putu Aryadi

Mataram (Suara NTB) Pasca diumumkannya Menteri Agama, H. Fachrul Razi terkonfirmasi positif Covid-19, sejumlah pejabat Pemprov NTB melakukan tes swab. Mulai dari Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc., Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., dan Kepala Biro (Karo) Kesra Setda NTB, H. Masyhuri, S. H., melakukan tes swab, Senin (21/9) kemarin.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos., M.H., yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (21/9) petang kemarin mengatakan gubernur melakukan tes swab di Sumbawa.

Sedangkan Sekda dan Karo Kesra melakukan tes swab di RSUD NTB. ‘’Tadi Pak Sekda sudah (tes swab) sama Karo Kesra, hasilnya negatif (Covid-19). Pak Gubernur di Sumbawa, menurut Ibu Kadikes tadi sore sudah diambil sampelnya, ‘’’ kata Aryadi.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

Pekan Ini, Tiga Pejabat Pemprov Dilantik Jadi Pjs Bupati KSB, Sumbawa dan Bima Mataram (Suara NTB) Sebanyak tiga orang pejabat eselon II Pemprov NTB akan dilantik menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa dan Bima. Pelantikan direncanakan di Kantor Gubernur, Sabtu (26/9). ‘’Pelantikan Pjs tanggal 26

September, Sabtu ini. Insya Allah di Kantor Gubernur,’’ kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Lalu Abdul Wahid, S.H., M. H., dikonfirmasi Suara NTB, Senin (21/9) siang kemarin.

Namun, kata Wahid, SK pengangkatan tiga Pjs Bupati dari Menteri Dalam Negeri

(Mendagri) belum keluar hingga saat ini. Tetapi, ia mengatakan SK tersebut akan keluar dalam waktu dekat. ‘’Pokoknya, tanggal 26 September itu terkejar SK-nya.

Legal formalnya sudah ada,’’ ujarnya.

Sebagaimana diketahui, gubernur sudah mengajukan

sembilan nama pejabat eselon II Pemprov NTB ke Mendagri untuk menjadi calon Pjs Bupati KSB, Sumbawa dan Bima. Masing-masing daerah diusulkan tiga nama pejabat, yang kemudian dipilih salah satu menjadi Pjs. Bupati.

Penunjukan Pjs Bupati KSB, Pjs Bupati Sumbawa dan

Pjs Bupati Bima karena kepala daerahnya, baik Bupati dan Wakil Bupati maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2020.

Sesuai ketentuan, bagi calon petahana yang ikut Pilkada harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 22 September 2020

Halaman 2

Kasus Covid-19 di Mataram Belum Melandai Mataram (Suara NTB) – Kota Mataram yang telah mendeklarasikan diri menuju zona hijau penyebaran virus corona, rupanya kini mendapat tantangan. Bukannya kasus covid-19 terus menurun, tetapi malah belum melandai. Bahkan, jumlah kelurahan zona hijau mengalami penurunan drastis.

Tercatat 26 kelurahan zona hijau saat deklarasi pada 31 Agustus lalu. Saat ini, hanya tersisa 16 kelurahan. Sedangkan kelurahan lainnya zona kuning, orange dan merah.

Perubahan tersebut disam-

paikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi dikonfirmasi disela – sela mengikuti peninjauan tes SKB CPNS, Senin (21/9), dinilai sangat dinamis. Pihaknya tidak bisa mengklaim

terjadi stagnan. Pasalnya, jumlah kasus positif Covid-19 bertambah. “Kita tidak bisa menentukan, karena perkembangannya sangat dinamis,” ungkapnya.

Dia mencontohkan, data

Sabtu dan Minggu hanya bertambah empat dan dua kasus positif. Penyebaran virus Corona tidak bisa menyalahkan masyarakat. Tetapi bagaimana setiap orang mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan.

“Sekarang ini bagaimana supaya menjaga diri kita dan tidak menulari orang lain,”

ujarnya. Usman mengakui, jumlah kelurahan zona hijau mengalami penurunan dari 26 menjadi 16 kelurahan. Sedangkan, 10 kelurahan lainnya berubah menjadi zona orange dan kuning. Salah satu contohnya adalah Kelurahan Banjar sudah hijau kini berubah jadi kuning. Tantangan dihadapi di masa pandemi ini adalah kedisiplinan masyarakat mengikuti protokol kesehatan.

Dia sepakat aparat kepolisian,TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja menggelar razia masker. Langkah ini untuk mendisiplinkan masyarakat.

“Silakan saja tetap dilakukan razia. Itu bagus,” pungkasnya seraya menyebutkan dua kelurahan masih zona merah yakni Kelurahan Ampenan Utara dan Cilinaya.

Data perkembangan kasus Covid-19 di Mataram sampai 21 September pukul 12.00

Wita mencapai 1.145 kasus positif. Dengan rincian 976 dinyatakan sembuh, 86 orang masih menjalani perawatan dan 83 orang meninggal dunia. Dari sisi sebaran yakni Kecamatan Ampenan dengan 251 kasus. Kecamatan Selaparang 197 kasus. Kecamatan Cakranegara 173 kasus. Kecamatan Sandubaya 128 kasus. Kecamatan Mataram 238 kasus dan Kecamatan Sekarbela 159 kasus. (cem)

Pembayaran Pajak Kembali Dievaluasi Apresiasi Pengenaan Sanksi PENGENAAN sanksi terhadap pelanggar Perda NTB nomor 7 tahun 2020 tentang antisipasi penyebaran penyakit menular telah dilaksanakan selama sepekan. Kedisiplinan mengikuti protokol kesehatan relatif meningkat.

Regulasi ini dinilai efektif untuk meminimalisir penularan Coronavirus Disease atau Covid-19.

Camat Sandubaya, Saharuddin mengapresiasi pemberlakuan pengenaan sanksi denda maupun sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker di areal publik. Tindakan tegas pemerintah untuk memberikan terapi kejut sekaligus (Suara NTB/dok) menumbuhkan kesadaran Saharuddin akan bahaya penularan pandemi tersebut. “Saya kira ini bagus untuk mengingatkan masyarakat,” kata Sahar, Senin (21/9).

Sebelum pelaksanaan Perda tersebut, pihaknya bersama TNI dan Polri mengecek kesiapan pos pantau di perbatasan Lombok Barat – Kota Mataram. Pengecekan tersebut dibarengi dengan mensosialisasikan kepada para pengendara. Selain itu, sosialisasi serta edukasi telah disampaikan melalui lurah dan kepala lingkungan. Di samping itu, imbauan berupa pamplet dan spanduk dipasang di beberapa titik. “Sebelum tanggal 14 September kita turun sosialisasi ke masyarakat,” ucapnya.

Saharuddin menyampaikan, masa pandemi seperti saat ini, masyarakat tidak boleh lengah dan lalai. Artinya, protokol kesehatan seperti menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan harus dilaksanakan, supaya memutus mata rantai penyebaran virus. “Paling penting saat ini lindungi diri dan jangan sampai kita menulari orang lain,” imbaunya.

Sebanyak 128 kasus positif di Sandubaya. Dengan rincian 114 sembuh, 9 orang masih dalam perawatan dan lima meninggal dunia. Sahar menyebut, dari segi zonasi wilayah masuk kategori zona orange karena dua orang terkonfirmasi masih menjalani perawatan atau isolasi di rumah sakit. Meskipun demikian, ia mengimbau masyarakat untuk mengikuti imbauan serta peraturan pemerintah. Hal ini guna menekan penyebaran virus. (cem)

Operasi Pasar Elpiji ANGGOTA Komisi II DPRD Kota mataram, Diella Angela Dwi Handayani, SH., mendorong Dinas Perdangan Kota Mataram segera mengambil langkah konkret menyikapi mahalnya harga isi ulang elpiji 3 kg.

Tidak hanya mahal, elpiji juga kerap langka di pasaran. ‘’Ini juga sekarang yang banyak saya dengar mbak,’’ katanya kepada Suara NTB melalui percakapan WhatsApp, Senin (21/9).

Langka dan mahalnya elpiji 3 kg di pasaran, diduga karena salah sasaran. Elpiji bersubsidi ini, nyatanya banyak dinikmati oleh mereka yang tidak berhak. Hal ini diperparah dengan ken(Suara NTB/ist) Diella Angela Dwi Handayani yataan bahwa usaha komersil ikut-ikutan menggunakan elpiji 3 kg. Seperti rumah makan maupun restoran.

Kondisi ini, menurut anggota dewan dari daerah pemilihan Sekarbela ini, membutuhkan perhatian pemerintah. Naiknya harga jual gas dalam tabung melon ini, cukup memberatkan masyarakat miskin. Bagaimana tidak, meski HET elpiji tertera sebesar Rp14.750 per tabung, namun kenyataan di lapangan, elpiji dijual dengan harga antara Rp19.000 – Rp20.000 per tabung isi ulang. Itupun, barangnya belum tentu ada. ‘’Menurut saya, sebaiknya memang subsidi elpiji 3 kg dihapuskan. Akan tetapi khusus orang yang kurang mampu, tetap diberikan subsidi dengan mendatanya,’’ ucap Diella. Oleh karena itu, anggota DPRD Kota Mataram termuda ini mendorong agar Dinas Perdagangan mengadakan OP (operasi pasar) ELPIJI 3 kg. Kemudian, menghimbau masyarakat yang membutuhkan elpiji 3 kg langsung mendatangi pangkalan yang ditunjuk pemerintah dengan syarat untuk keluarga kurang mampu.

Selain itu, Dinas Perdagangan diminta melakukan komunikasi dengan agen penyaluran elpiji 3 kg. Komunikasi ini, sambung politisi Gerindra ini, penting dilakukan sebagai bentuk pengawasan penjualan elpiji 3 kg supaya tidak salah sasaran. Diella tidak menyangkal bahwa penjualan elpiji 3 kg banyak salah sasaran. Sebab, meski Pertamina telah menyalurkan elpiji di Kota Mataram sesuai kuota namun hingga saat ini, harga jual elpiji 3 kg masih melambung tinggi.

Dinas perdagangan diharapkan berkoordinasi dengan agen agar penyalurannya tepat sasaran. ‘’Untuk lebih teknisnya, Dinas Perdagangan pasti lebih tahu seperti apa.

Misalnya Dinas Perdagangan mendata keluarga kurang mampu, kemudian memberikan data itu ke agen penyalur,’’ ujar istri Lurah Kekalik Jaya ini. (fit)

(Suara NTB/cem)

TAK GUNAKAN MASKER - Sejumlah anak tanpa mengenakan masker tengah memilih ikan hias di Pasar Panglima, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Senin (21/9). Penularan virus Corona di Kota Mataram terus meningkat. Korbannya tak mengenal usia. Catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) puluhan anak terkonfirmasi positif Covid-19.

DP3A Bagikan Masker ke Sekolah Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram membagikan masker ke sekolah. Hal ini sebagai langkah antisipasi dengan rencana pembelajaran tatap muka akan dimulai bulan Oktober mendatang.

Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menyebutkan, masker dibagikan gratis di 15 sekolah tingkat SD dan SMP di Kota Mataram. Pembagian masker sebagai bentuk perhatian serta kepedulian pemerintah untuk melindungi anak-anak dari bahaya penyebaran Coronavirus Disease atau Covid19. “Bukan bentuk perhatian saja, tapi ini wajib kita lindungi anak - anak kita,” kata Dewi ditemui usai menyerahkan bantuan masker di SMPN 2 Mataram, Senin (21/9).

Dari segi perlindungan, pihaknya harus mengambil peran untuk memastikan bahwa anak terlindungi dari resiko terpapar virus Corona. Jangkauan masker dibagikan terbatas, tetapi pihaknya akan mengalokasikan kembali untuk sekolah lainya sebagai bentuk persiapan di masa pandemi. “Nanti kita alokasikan lagi,” ujarnya.

Rencananya uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah dimulai bulan Oktober mendatang. Pelaksanaanya kata Dewi, harus mengikuti pro-

(Suara NTB/ist)

BANTUAN MASKER - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany menyerahkan masker ke perwakilan guru di SMKN 2 Mataram, Senin (21/9). Masker menjadi salah satu upaya pencegahan resiko penularan virus Corona terhadap peserta didik. tokol kesehatan Covid-19. Seperti mewajibkan siswa menggunakan masker, mencuci tangan serta mengatur jarak.

Dewi mengaku, khawatir anak - anak terpapar virus Corona, sehingga sekolah jangan sampai menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. “Jelas sih kita khawatir,” pungkasnya.

Pembagian masker ini menurut Dewi, menjadi salah satu cara mencegah penularan virus dari 3M tersebut. Protokol kesehatan Covid-19 sambungnya, harus ditegakkan. Meskipun, kasus penyebaran di ibukota provinsi landai, namun masyarakat tidak

boleh lengah dan harus tetap waspada. “Pokoknya sekarang ini kita tidak boleh lengah,” katanya mengingatkan.

Dewi menyampaikan, data rilis Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram sejak bulan Maret - September bahwa anak banyak yang terkonfirmasi positif Covid-19. Detail kasusnya tidak disebutkan. Hal ini menurutnya, harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk melindungi anak dari resiko terpapar virus Corona.

“Angkanya ada. Tapi detail datanya ndak hafal saya,” demikian kata Dewi. (cem/*)

Penggunaan Masker di Mataram Meningkat

Mataram (Suara NTB) – Tingkat kepatuhan masyarakat untuk memakai masker di Kota Mataram mengalami peningkatan. Parameternya dilihat dari razia yang dilakukan mengikuti penerapan Perda NTB Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Kota Mataram sejak seminggu lalu.

Kabid Tibumtranlinmas Satpol PP Kota Mataram, M. Israk Tantawi Jauhari, menerangkan sejak dilakukan razia penggunaan masker sejak 14 September lalu pihaknya mencatat ada 53 pelanggar yang terjaring di Kota Mataram. “Itu 31 orang bersedia membayar denda, 22 orang memilih sanksi sosial,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (21/9).

Razia dilakukan untuk menekankan pada masyarakat pentingnya penggunaan masker sebagai bagian dari protokol kesehatan Covid-19. Terlebih dengan diterbitkannya Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 34 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Kalau hasil yang dari Kota Mataram, sesuai Perwali 34/ 2020 itu hari pertama ada 14 pelanggar, hari kedua 3 pelanggar, hari ketiga 18 pelanggar, hari keempat 12 pelanggar, hari kelima 6 pelanggar,” ujar Aank, sapaan akrabnya.

Menurutnya, razia masker akan terus dilakukan sebagai bagian dari kampanye penegakan protokol kesehatan. Namun sampai saat ini hasil dari razia yang dilakukan diakui belum dapat menunjukkan gambaran umum

(Suara NTB/bay)

OPERASI PENEGAKAN – Operasi gabungan petugas untuk penegakan Perda NTB dan Perwal terhadap pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penularan virus Covid-19 di salah satu ruas jalan di Kota Mataram, Senin (21/9). terkait kepatuhan masyarakat, mengingat hasilnya yang masih fluktuatif. “Kita belum bisa memprediski apakan terjadi penurunan atau penambahan pelanggar. Yang pasti jumlah pelanggar persentasenya dengan pengguna jalan yang dirazia saat itu sangat kecil,” jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya menyayangkan masih ada pelanggar yang terjaring razia setiap harinya. Pasalnya, masing-masing pelanggar diakui membawa masker. Namun banyak yang memilih tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) standar tersebut di tengah pandemi yang masih berlangsung.

“Rata-rata lupa bawa, mereka semua sebenarya sudah punya masker di rumah. Sebagian lagi disimpan di dalam jok motor, jadi selama berkendara tidak dipakai,” ujar Aank. Menurutnya, situasi tersebut membuat pihaknya merasa serba salah.

Dicontohkan seperti beberapa

pelanggar yang mengaku tidak memiliki biaya untuk membayar denda sesuai yang diatur dalam Perda Nomor 7/2020. Di mana untuk masyarakat biasa diharuskan membayar sanksi administratif Rp100 ribu jika melanggar protokol kesehatan.

Sementara itu, untuk aparatur sipil negara diwajibkan membayar sanksi administratif sebesar Rp200 ribu jika melanggar protokol kesehatan.

Kemudian untuk penyelenggara kegiatan yang melanggar protokol kesehatan membayar Rp250 ribu, dan pengelola usaha yang melanggar membayar Rp400 ribu.

“Kadang kami serba salah.

Kasihan juga. Makanya kami berikan sanksi sosial yang utama dulu, keuali beberapa pelanggar yang lebih memilih sanksi denda. Karena ada rasa malu dan sebagian tidak mau berlama-lama di lokasi razia,” tandas Aank. (bay)

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, menyatakan pihaknya akan meninjau keputusan penarikan kembali pajak pelaku usaha di Mataram. Hal tersebut mempertimbangkan kondisi dunia usaha yang saat ini dinilai masih terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

“Kita sudah beri keringanan itu ya. Nanti kita pelajari lagi (terkait penarikan pajak), kan tamu juga masih sepi,” ujar Ahyar saat dikonfirmasi, Senin (21/9) di Mataram. Menurutnya, penarikan kembali pajak memang masih memerlukan beberapa penyesuaian.

Sebelumnya Pemkot Mataram memang memberikan relaksasi pajak bagi pelaku usaha seperti hotel dan restoran sejak Juli hingga Agustus 2020.

Sehingga pembayaran pajak kembali harus dilakukan pemilik usaha mulai September 2020.

“Kan disesuaikan jumlahnya. Kalau ada tamunya, kan jelas ada hitung-hitungannya, dan kita sudah berikan keringanan bagi semua wajib pajak itu sudah kita kasih,” ujar Walikota. Selain itu, pihaknya juga telah melayangkan surat kepada masing-masing pelaku usaha agar memulai kembali pembayaran pajak.

Kendati demikian, dari pelaku usaha mengajukan permintaan agar masa relaksasi pajak tersebut dapat diperpanjang. Terlebih peningkatan yang terjadi di dunia usaha seperti hotel dan restoran dinilai belum merata.

“Ada permintaan seperti itu (dari pelaku usaha). Ya, coba nanti saya pelajari lagi,” ujar Ahyar. Menurutnya, penarikan pajak saat ini mungkin dilaku-

kan karena melihat peningkatan di dunia usaha yang terjadi. Namun berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, unit usaha tersebut juga dapat bertahan dengan cara membanting harga besar-besaran.

Relaksasi pembayaran pajak sendiri diakui memiliki aturan tersendiri. Jika dari hasil pengkajian ulang pelaku usaha dinilai tetap harus membayar pajak, maka pihaknya berharap pelaku usaha dapat mengikuti aturan tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing unit usaha.

“Semisal harga kamarnya Rp400 ribu (untuk hotel), ya hitung dari yang Rp400 ribu itu pajaknya. Kan begitu saja.

Kalau penundaannya itu juga ada pasal penundaannya. Itu bisa saja kita berikan, sesuai dengan kondisi,” jelas Ahyar.

Diterangkan, relaksasi pajak tersebut memiliki dua sisi yang perlu menjadi perhatian.

Antara lain kebutuhan pemerintah untuk menarik pajak agar dapat menjalankan program, kemudian kemampuan pelaku usaha untuk membayar dalam situasi saat ini.

Untuk itu pihaknya memproyeksikan keringanan pajak hingga 75 persen dapat menjadi solusi saat ini. Sedangkan untuk pembebasan pembayaran pajak ditekankan harus melewati prosedur yang lebih panjang. “Kita sadar betul bahwa salah satu dampak covid ini yang paling merasakan itu adalah para pengusaha. Itu sebabnya wajib pajak ini bakal kita berikan keringanan sampai 75 persen. Kalau pembebasan ada prosedurnya juga,” tandas Ahyar. (bay)

(Suara NTB/cem)

PANTAU SKB - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Asisten II H. Mahmuddin Tura, Inspektur Inspektorat, Kepala BKPSDM Baiq Nelly Kusumawati memantau pelaksanaan SKB melalui layar monitor pada Senin (21/9).

Walikota Tinjau Pelaksanaan Tes SKB Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meninjau pelaksanaan tes seleksi kompetensi bidang (skb) calon pegawai negeri sipil (CPNS), Senin (21/ 9). Peserta diwajibkan mengikuti standar protokol kesehatan Covid-19.

Pantauan Suara NTB, Walikota tiba di lokasi tes di SMKN 3 Mataram di Jalan Pendidikan sekitar pukul 09.50 Wita. Dia langsung memantau mulai dari proses pengecekan suhu tubuh, registrasi dan pelaksanaan tes.

Menurutnya, dari segi pelaksanaan telah sesuai standar protokol kesehatan Covid-19. Di mana, peserta diwajibkan mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh serta menjaga jarak selama berada di lokasi. “Saya perhatikan sudah sesuai protokol Covid-19,” kata Walikota.

Pelaksanaan SKB merupakan salah satu tahapan untuk mengisi 275 formasi CPNS yang dibutuhkan oleh Pemkot Mataram. Sedangkan, yang mengikuti tes sebanyak 619 orang.

Walikota mengaku, telah mengecek tingkat kehadiran peserta sampai hari ketiga mencapai 100 persen. Tetapi, ia prihatin dari 619 peserta sebanyak 79 reaktif dan 1 orang positif Covid-19. Pemerintah tidak langsung serta merta menggugurkan. Mereka diberikan kesempatan dengan menyiapkan ruangan khusus. “Saya sudah cek sampai hari ini semua peserta hadir,” ujarnya.

Pasca tes SKB, peserta

yang dinyatakan reaktif diminta isolasi mandiri. Petugas kesehatan akan diturunkan untuk menelurusi kontak erat dan penyemprotan agar tidak terjadi penularan.

Menurut Walikota, kasus reaktif ini cukup tinggi. Setelah 10 hari, ia meminta 79 peserta memeriksakan kesehatan kembali di rumah sakit atau puskesmas. “Rapid ulang saja. Kita sudah gratiskan di rumah sakit atau Puskesmas,” tegasnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Baiq Nelly Kusumawati menyebutkan, hasil pemeriksaan dari rumah sakit dan Puskesmas terdapat 79 peserta dinyatakan reaktif. Tentu penanganannya berbeda dibandingkan dengan peserta lainnya. Pihaknya menyiapkan ruangan khusus. “Nanti langsung petugas kesehatan yang langsung mengantar ke ruangan,” ucapnya.

Sementara, satu peserta positif telah dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara.

BKN akan menjadwalkan kembali untuk tes susulan di Kantor UPT BKN. “Sudah kita laporkan ke BKN,” ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Usman Hadi menyarankan peserta SKB CPNS yang reaktif agar rapid test ulang setelah 10 hari menerima hasil pemeriksaan kesehatan.

Selain itu, melakukan isolasi mandiri serta menghindari kontak erat dengan orang lain.

“Iya, tidak selalu yang reaktif itu positif,” jawabnya. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi, Bayu Pratama Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/ mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Selasa, 22 September 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Lima Bupati Diminta Serahkan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Pertambangan Rakyat Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB meminta kepala kepala daerah di lima kabupaten di untuk segera menyerahkan rekomendasi kesesuaian tata ruang wilayah pertambangan rakyat (WPR) agar segera ditetapkan. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melalui Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si telah menyurati lima bupati terkait hal ini.

(Suara NTB/dok)

M. Husni

Diantaranya, Bupati Lombok Barat, Bupati KSB, Bupati Sumbawa, Bupati Dompu, dan Bupati Bima. “Surat Gubernur melalui Sekda sudah dikirim tiga minggu lalu. Agar bupati segera menyerahkan rekomendasi tata ruang WPR-nya,” kata Kepala

Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, Muh. Husni, M.Si. di kantornya, Senin (21/9) kemarin. Jika rekomendasi yang diminta ini masuk, selanjutnya ia akan berkonsultasi dengan DPRD NTB. Wilayahwilayah yang direkomendasi-

kan untuk pertambangan rakyat sudah harus dipastikan tidak dalam kawasan konservasi (kawasan hutan) dan tidak dekat dengan kawasan wisata.

Jika eksekutif dan legislatif telah satu suara, tinggal diserahkan ke ke Kementerian

ESDM. Untuk dijadikan syarat menetapkan WPR di masing-masing kabupaten. Dari penetapan WPR inilah, selanjutnya, kata Husni, pemerintah bisa menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk kegiatan penambangan emas, maupun pasir besi.

Penetapan WPR ini sangat ditunggu, apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini kata kepala dinas. Alasannya, setelah penetapan WPR, kemudian penerbitan IPR, masyarakat boleh melakukan penambangan di wilayah-

wilayah yang dilegalkan.

“Masyarakat nantinya bisa berkegiatan, ada aktifitas mencari nafkah pendapatannya dari penambangan ini,” imbuhnya. Siapa saja yang boleh melakukan penambangan ini? tentunya kelompokkelompok masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah.

Harapannya pemegang IPR adalah kelompok yang diwadahi oleh koperasi. sehingga lebih mudah pemerintah mengawasinya. Satu IPR, cakupannya maksimal 25 hektar.

Husni menambahkan, damp-

ak lain yang diharapkan dengan penetapan WPR adalah terhentinya aktifitas penambangan secara ilegal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Sebab titik penambangan di luar WPR, nantinya sudah dipastikan adalah ilegal. Sehingga lebih mudah bagi pemerintah dan stakeholders melakukan penertiban. Apalagi saat ini seluruh anggaran untuk penertiban dan pengawasan terhapus total (dirasionalisasi) untuk anggaran penanganan Covid-19. (bul)

(Suara NTB/dok)

Lagi, Gapasdap Minta Penyeberangan Lembar – Banyuwangi Ditinjau Ulang Giri Menang (Suara NTB) Giliran Asosiasi Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberang (Gapasdap) Cabang Lembar angkat suara, meminta kepada pemerintah untuk meninjau kembali penyeberangan Lembar-Banyuwangi. Desakan ini menyusul banyaknya pihak yang merasa dirugikan oleh lintasan baru ini.

Ketua Gapasdap Cabang Lembar, Denny F Anggoro ditemui pada puncak peringatan Harhubnas 2020 di Lembar, Senin (21/9) kemarin mengatakan, setelah belum lama ini dibukanya penyeberangan panjang, Lembar-Banyuwangi (PP), seluruh pengusaha kapal penyeberangan yang melayani selat Lombok, Lembar-Padangbai (PP) harus menanggung kerugian. “Arus barang dan logistik ke Lombok secara volume dan lalu lalang cukup stabil sebenarnya. Hanya karena pemain bertambah, masing-masing pemilik kapal menikmati pengurangan karena terbagi kuenya,” kata Denny.

Gapasdap sangat menyayangkan. Penyeberangan yang dilayani lama oleh perusahaan penyebarangan, tiba-tiba dipotong, dipengaruhi oleh penyeberangan baru LembarBanyuwangi yang secara kepentingan menurutnya tidak jelas siapa yang diuntungkan. “Moda transportasi yang sudah ada di by pass langsung oleh moda transportasi (Lembar-Banyuwangi) yang secara kepentingan tidak cukup dibutuhkan,” imbuhnya.

Banyak usaha-usaha ikutan di Pelabuhan Lembar yang sudah mulai lesu. Dari pedagang asongan yang biasanya melayani penumpang di Pelabuhan Lembar, kini sepi. Perusahaan-perusahaan kapal penyeberangan juga berpotensi memangkas karyawan karena operasional yang tidak sebanding dengan pendapatan. Selain itu, yang patut dipertimbangkan oleh daerah, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi NTB sebagai perpanjangan tangan langsung pemerintah pusat.

“Lombok ini rumah besar kita, saya pikir pintu itu harus selektif secara jumlah dan pengawasan. Apalagi ini masa pandemi,” ujarnya. Gapasdap kata Denny sudah mendapatkan informasi bahwa penyeberangan Lembar-Banyuwangi (PP) pada pelaksanaan penjaringan orang berlalu lalang tidak imbang dengan penjaringan yang dilakukan di Selat Lombok.

Pintu keluar masuk dari di Lembar diterapkan ketat protokol Covid-19 untuk meminimalisir penularan virus corona. Sementara di penyeberangan LembarBanyuwangi (PP) melalui Pelabuhan Gili Mas pernah diekspose kekurangan personel untuk pengawasan dan penegakan protokol Covid.

Yang tak kalah penting adalah, keberadaan kapal yang melayani penyeberangan Lembar – Banyuwangi di Pelabuhan Gili Mas, berpotensi mengganggu kedatangan kapal pesiar.

Mengingat, pelabuhan bertaraf internasional ini hajatan awalnya adalah untuk kapal pesiar dan kapal barang. Bukan untuk kapal ferry.

“Saya yakin kapal cruise juga enggan masuk karena sudah dianggap ada gangguan di pelabuhan yang akan dimasuki,” imbuhnya. (bul) Denny F Anggoro

Hotel Perlu Lakukan Sterilisasi dan Disinfeksi Lingkungan Mataram (Suara NTB) – Penerapan protokol penanganan virus corona (Covid-19) untuk hotel di NTB disebut perlu diperketat. Terlebih setelah Menteri Agama (Menag) RI terkonfirmasi positif Covid19 usai melakukan kunjungan ke beberapa tempat dan menginap di NTB beberapa waktu lalu.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) NTB, Awanadhi Aswinabwa, menerangkan kejadian tersebut saat ini memberikan kesan yang kurang masih terhadap NTB. Untuk itu, penerapan protokol penanganan secara menyeluruh menjadi kunci satu-satunya untuk menekan pengaruh negatif yang mungkin terjadi, terutama bagi pariwisata NTB yang baru mulai bergeliat.

“Kita harus lebih waspada lagi. Mudah-mudahan tidak terlalu besar pengaruhnya buat kita (pelaku usaha)” ujar Awan, Senin (21/9). Menurutnya, penyebaran Covid-19 memang bisa terjadi pada siapa saja. Untuk itu kepatuhan terhadap protokol kesehatan menjadi jalan satu-satunya untuk bisa bertahan. Khususnya dengan menerapkan standar CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability) bagi unit usaha yang beroperasi. “Jadi CHSE dikeluarkan sebagai kontrol unutk menjalankan protokol new normal (kenormalan baru) itu tadi. Meskipun kita sudah hati-hati, toh kita kebobolan lagi. Kita harus displin lagi,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra, mengimbau agar pelaku industri perhotelan segera menerapkan protokol kesehatan yang dibutuhkan. Antara lain dengan menerapkan sterilisasi dan disinfeksi di unit usaha yang memiliki riwayat dikunjungi pasien konfirmasi positif Covid-19. “Kita harus lebih memperketat prosedur itu dan kita harus betul-betul disiplin. Jadi jangan dianggap covid ini main-main,” ujar Lanang.

Menurutnya, kejadian di mana Menag terkonfirmasi positif setelah berkunjung NTB memang dapat memberikan kesan kurang baik kedepannya. Untuk itu evaluasi dari segala lini perlu segera dilakukan. “Sebenarnya hotel-hotel kita semua yang ada di NTB ini, khususnya hotel berbintang, meraka semua sudah melakukan prosedur covid-19. Bahkan sudah disertifikasi semua dan itu menjadi standar kita dan diwajibkan,” jelasnya. (bay)

(Suara NTB/bul)

TEMBAKAU - Seorang petani tembakau virginia sedang membersihkan suli daun emas hijau ini. Tembakau sedang dalam ketidakpastian ditengah rencana pemberlakukan kenaikan cukai rokok

KSOP Lembar ”Jemput Bola” Giri Menang (Suara NTB) Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar, M. Junaidin menyebut tidak sedikit kapal nelayan dibawah 7 Gross Tonnage (GT) beroperasi tanpa dokumen pemiliknya, alias tidak berizin. Untuk itu, KSOP menurunkan timnya untuk melakukan pengukuran dengan mendatangi langsung para pemilik kapal agar mendapar PAS Kecil (dokumen kapal).

Pada peringatan hari perhubungan nasional (Harhubnas) tahun 2020 ini, ada 78 kapal nelayan yang diberikan PAS Kecil cuma-Cuma. Seluruhnya adalah nelayan yang beroperasi di wilayah perairan lembar dan Sekotong, Lombok Barat. Pemberian PAS Kecil ini diharapkan agar nelayan para nelayan memiliki kelengkapan dokumen untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, berwisata jarak pendek, maupun carter dengan kapalnya.

Sejak tahun 2016, pelaksanaan kegiatan keselamatan ini dikembalikan ke Kementerian Perhubungan melalui lembaga teknisnya, KSOP. Sebelumnya, kewenangannya

(Suara NTB/bul)

M. Junaidin ada di kabupaten/kota. “Dulu banyak yang mengajukan izin ke Pemda. Sekarang sudah expired (tidak berlaku),” katanya. Agar nelayan-nelayan yang beroperasi ini memiliki dokumen kapal yang lengkap, KSOP memberlakukan jemput bola. Petugasnya dikerahkan melakukan pendataan hingga ke tingkat dusun. Pendataan itu selanjutnya dijadi-

kan acuan untuk melakukan pengukuran kapal dan penerbitan PAS Kecil.

“Kita jemput bola langsung.

Di Teluk Awang kita datangi, di Lombok Timur juga kita datangi. Kapal-kapal di atas 7 GT juga kita bisa jemput bola,” imbuhnya. Terpisah, Sekretarias Boatman Dermaga Tawun, Sekotong Lombok Barat, Sulhamdi mengatakan selama ini memberikan apresiasi kegiatan jemput bola kepada pemilik kapal. Apalagi ada 78 PAS Kecil yang diberikan kepada 78 nelayan.

PAS Kecil ini tentunya memudahkan para boatman mengoperasikan kapal-kapal nelayan untuk melayani kegiatan penyeberangan jarak pendek dari Dermaga Tawun Sekotong, antar jemput penumpang ke gili-gili di Pulau Lombok, maupun carter untuk pemancing. “Sebelumnya penerbitan izin dipegang langsung oleh Dinas Perhubungan di kabupaten. Kendala banyak yang tidak memiliki izin kapal karena terlalu sulit. Ngurusnya bisa sampai Rp300.000. Sekarang sudah dipegang syahbandar,” ujarnya. Harapannya, kedepan akan lebih banyak lagi penerbitan PAS Kecil. Sehingga lebih leluasa beraktivitas di laut. (bul)

Ketersediaan Air Dikeluhkan Pelanggan, Dewan Panggil Direksi PDAM Lotim Selong (Suara NTB) Gabungan Komisi II, III, dan IV DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memanggil jajaran direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lotim, Senin (21/9). Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi keluhan masyarakat yang masuk terkait layanan kepada pelanggan yang dinilai buruk dengan kondisi air yang sering macet.

Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori mengatakan, pemanggilan ini dilakukan untuk menemukan jawaban dan solusi dari PDAM Lotim terkait ketersediaan air yang sering macet dari layanan PDAM Lotim. Pasalnya, kondisi tersebut cukup intens terjadi dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Dikatakan Daeng, air yang sering macet tersebut minimal dapat diketahui alasannya oleh masyarakat selaku pelanggan.

“Apabila ada gangguan dan kekurangan air, harus diberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan. Termasuk penyelesaian

sumber-sumber mata air, ”pintanya. Ia juga menyarankan supaya PDAM Lotim menginventarisir sumber-sumber mata air di kecamatan agar dapat mensuplai kebutuhan air masyarakat di tingkat kecamatan itu sendiri. Termasuk pemanfaatan sumber air Pandadure menjadi air minum harus terus dimaksimalkan sehingga kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah selatan dapat terpenuhi.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PDAM Lotim, Bambang Suprayitno, mengungkapkan jika debit air yang dikelola oleh PDAM sangat menyusut. Sehingga salah satu langkah yang ditempuh dengan menggilir suplai air ke setiap pelanggan. Kendati demikian, PDAM Lotim terus berupaya memanfaatkan sumber-sumber mata air yang ada untuk dapat meningkatkan debit air yang ditanganinya. “Kita juga meminta bantuan ke dewan untuk membantu mengatasi kendala-kendala yang sedang kami hadapi,” harapnya. (yon)

Semarak Harhubnas 2020

Unsur Maritim Pelabuhan Lembar Berbagi Paket Sembako, Masker, dan PAS Kecil

Giri Menang (Suara NTB) Unsur Maritim di Wilayah Pelabuhan Lembar mememeriahkan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 17 September Tahun 2020. Sejumlah kegiatan sosial digelar. Dari bersih-bersih, sosialisasi penerapan protokol Covid-19, hingga pembagian paket bantuan.

Puncak Harhubnas 2020 ditutup dengan pemberitan paket sembako kepada masyarakat sekitar di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Senin (21/9) kemarin. Masyarakat Maritim Lembar ini terdiri dari DPC Gapasdap Lembar, DPC INFA Lembar, DPC APBMI Lembar, DPC INSA Lembar, Koperasi TKBM Lembar, PT. Pelindo III Cabang Lembar, PT. ASDP Cabang Lembar, PT. Atosim Lampung Pelayaran, PT. Damai Lautan Nusantara dan PT. PELNI saling bahu membahu.

Dengan koordinator KSOP Kelas III Lembar.

Ratusan paket sembako dibagi. Umumnya kepada masyarakat yang kurang mampu di sekitar Wilayah Lembar. Selain itu, kegiatan sosial juga diisi dengan pembagian masker untuk menekan penularan Covid-19. Se-

(Suara NTB/bul)

Unsur Maritim Lembar usai pembagian paket Sembako dan PAS Kecil pada puncak peringatan Harhubnas 2020 lanjutnya dirangkaikan dengan pemberian secara simbolis penyerahan PAS Kecil kepada 78 nelayan pemilik kapal secara gratis di wilayah Lembar dan Sekotong. PAS Kecil ini semacam surat – surat kendaraan. Setiap tahun harus diperpanjang untuk menunjang operasional kapal.

Baik untuk penyeberangan, maupun carter.

Seluruh rangkaian penutup ini ini dilaksanakan di ruang tunggu Kedaro Pelindo III di Pelabuhan Lembar. Diselenggarakan di bawah protokol Covid-19 yang ketat. Dan disaksikan juga

oleh unsur Pemkab Lombok Barat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Wilayah Lembar. Ketua panitia Harhubnas 2020, Kepala KSOP Kelas III Lembar, M. Junaidin mengatakan, peringatan tahun ini ada beberapa kegiatan sosial yang dilakukan.

Diantaranya, bersih-bersih pantai di sekitar wilayah Lembar, dan Gili Lontar di Sekotong. Gili ini dipilih dikembalikan keindahannya karena dikotori oleh sampah-sampah yang hanyut dibawa air laut.

Untuk kegiatan pembagian paket sembako, sudah dilak-

sanakan dua kali. Pada Mei 2020 dan September ini. Harapannya agar dapat meringankan masyarakat yang ekonominya sangat terdampak Covid19. Apalagi sejak pandemi Covid-19, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Lembar bekurang. sehingga usaha-usaha ikutan lain masyarakat sekitar ikut merasakan langsung dampaknya.

Pengukuran kapal dan pembagian PAS Kecil kepada 78 pemilik kapal ini dilakukan dengan jemput bola. Petugas mendatangi langsung pemilik-pemilik kapal untuk

mengurangi potensi kerumunan dan penularan virus Covid-19. Harapannya, seluruh kegiatan perhubungan yang ada di Wilayah Lembar dapat didukung bersama-sama kelancaran dan keamanannya.

Kegiatan sosial ini mendapat respon positif. Nursimah, salah satunya dari tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat di wilayah Lembar menyampaikan syukur atas bantuan sembako kepada masyarakat sekitar. Bantuan-bantuan ini menurutnya sangat bermanfaat apalagi dalam situasi saat ini. (bul/*)

SUARA NTB Selasa, 22 September 2020

Anomali Dana RTG KLU Capai Rp307 Miliar Tanjung (Suara NTB) Kekeliruan data penerima RTG (rumah tahan gempa) periode SK 1-21 cukup banyak. Berdasarkan hasil review BNPB, BPBD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengantongi anomali sebesar Rp 307 miliar. Untungnya, dana itu tidak harus dikembalikan ke pusat. Kepala Pelaksana BPBD KLU, H. Muhadi, SH., Senin (21/9) mengakui, anggaran DSP anomali hasil review sejumlah Rp 307 miliar. Anomali ini muncul akibat adminduk ganda pada warga penerima RTG. “SK 1-21 itu data sebelum Pilpres 30 Desember 2019. Saat itu baru memulai pendataan, tidak ada review dan warga yang ada namanya di SK sudah membangun,” ujar Muhadi.

Ia mengakui pula, menjadi Kalak BPBD pada posisi RTG sudah menginjak SK 22-27. Periode SK inilah baru muncul hasil review, melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) - Menkeu dan Dirjen Capil - Kemendagri. Saat peninjauan kembali inilah, RTG yang dibangun senilai Rp 307 miliar tidak keluar sebagai penerima bantuan.

Pemda KLU, kata dia, tidak diminta mengembalikan dana anomali sejumlah Rp 307 miliar tersebut. Melainkan, Pemda diminta membuat surat pernyataan yang membenarkan bahwa warga yang membangun adalah benar korban gempa dengan katagori sebagaimana fisik yang terbangun. “Sejak SK 1 sampai sekarang, sudah ada 20 kali transfer pencairan. Apalagi di awal rehab rekon, begitu ajukan, dana keluar, warga langsung bangun,” ujarnya.

Adapun data jumlah anomali tersebut mencakup, RB 6.099 KK, RS 92 KK dan RR 67 KK. BPBD mengidentifikasi mereka yang anomali karena dobel KK. Bahkan dalam satu KK, terdapat penerima baik suami dan istri. Sebaliknya, tidak sedikit rumah milik status lajang yang sudah dibangun lebih dulu justru tidak lolos sebagai penerima. (ari)

Pekerja di Pemerintahan Lotim Dominasi Honorer Selong (Suara NTB) Jumlah pekerja di lingkup pemerintahan di Lotim didominasi honorer. Saat ini tercatat jumlah honorer lebih dari 13.000 orang, terbanyak guru 7 ribu orang. Sedangkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tercatat hanya 9.654 orang. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) baru 73 orang yang diberikan Surat Keputusan (SK) Pusat. Masih ada ratusan orang yang sedang dalam proses pengusulan kembali ke pusat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Salmun Rahman, menyebut ada beberapa jenis honorer atau tenaga non ASN. Mulai dari perjanjian kerja, kontrak kerja dan kelompok kerja.

Jumlah honorer ini diakui memang kerap bertambah karena pengangkatannya tergantung pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

Soal penggajian saat ini diserahkan sepenuhnya kepada OPD masing-masing. Ada pembayaran upah dari kegiatan.

Tenaga pendidikan yang terbanyak saat ini diberikan gaji dari Biaya Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan dari tenaga kesehatan diberikan upah dari dana kapitasi.

Sistem penggajian ini diakui perlu dipertimbangkan lagi ke depan. Persoalan penggajian ini, sambungnya memang masih banyak yang harus diperbaiki. Bagi ASN sendiri sudah jelas ada dana dari pusat. Akan tetapi, tenaga P3K yang sampai saat ini masih belum jelas karena belum ada Peraturan Presiden terkait hal itu. “Mungkin karena situasi masih Corona,” ucapnya.

Diakui, jumlah usulan P3K Lotim diberikan pusat hanya 73 orang karena pertimbangan kemampuan anggaran. Meski demikian, Lotim kembali mengusulkan sisa 400 orang yang dinyatakan belum lulus dan berharap pusat tetap memberikan SK. Pasalnya, semua yang diusulkan tersebut sebenarnya sudah memenuhi syarat diangkat menjadi P3K. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Diduga Langgar Izin

BPKM dan Pemda Lobar Ancam Bekukan Izin Oknum Investor Giri Menang (Suara NTB) – Tim Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat turun ke Lombok Barat (Lobar) untuk mengecek perizinan bangunan investor asing di daerah setempat. Tim ini turun memastikan informasi bahwa Pemda Lobar terindikasi menghambat perizinan investor. Akan tetapi, setelah dilakukan pengecekan dokumen dan lapangan, ternyata investor asing tersebut diduga melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sebelumnya dikeluarkan Pemda.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar, H. Ahmad Subandi mengatakan, akhir pekan kemarin tim BKPM turun ke Lobar, karena mengira Pemda menghambat investor berinvestasi.

Sebelum tim ini turun memang ada tekanan ke pemda, kemungkinan pihak oknum investor melaporkan sepihak ke BPKM. “Setelah tim BKPM turun, langsung melapor ke Pak Bupati. Kami menjelaskan semua terkait izin bangunan, ternyata bangunan yang dimiliki tak sesuai atau melanggar IMB,” tegas dia, Senin (21/9).

Beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan jelas dia, kalau mengacu Izin Penunjukan

Penggunaan Tanah (IPPT) yang diterbitkan tahun 2013 dan IMB dikeluarkan tahun 2014 peruntukannya adalah bungalow dan restoran. Akan tetapi yang dibangun vila. Bahkan dia membangun kolam renang. Padahal dalam IMB tidak ada. Itupun jelas dia tidak sesuai dengan roi pantai. “Anggapan mereka fasilitas penunjang (kolam renang) dikira fasilitas penunjang, termasuk juga kolam renang yang boleh masuk penunjang ketika izinnya hotel berbintang, kalau berbintang boleh bangun kolam renang,” tegasnya.

Selain itu, dari sisi pembangunan di laut (dari darat ke laut), kalau pemda 150-200 meter, sedangkan di izinnya sudah keluar 350 meter. Di satu sisi harus

mempertimbangkan arus nelayan, karena ada dua pelabuhan di lokasi itu. Lebih lanjut jelas dia, bangunannya juga harus mengacu dengan kajian PU, karena ada persyaratan membangun di daerah Gili tersebut. Begitupula bangunan di laut kewenangan di provinsi dan pusat, maka izinnya ke provinsi. “Juga menyangkut dermaga harus izin ke pusat, dan semua itu harus disesuaikan dengan aturan daerah baik perda maupun perbup dan kearifan lokal. Ini harus kita teliti betul,”tegas dia.

Atas temuan ini, pihak pemda dan BKPM pun meminta investor tersebut menyesuaikan IMB. Selain itu, investor harus membuat permohonan baru, dan sesuai dengan master plan pena-

Sopir di Lobar Protes Pembelian BBM Gunakan Jeriken Giri Menang (Suara NTB) – Pembelian berlebih menggunakan wadah jeriken berukuran besar terjadi di beberapa daerah di Lombok Barat (Lobar), sehingga memicu BBM jenis premium cepat habis di SPBU. Kondisi inipun dikeluhkan warga pengguna kendaraan karena kerap tak kebagian BBM. Lantaran warga yang membeli BBM partai besar ini bukan warga Lobar, namun warga dari luar Lobar.

Pengawasan pemda dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lobar dinilai lemah, sehingga kontrol pembelian BBM ini nyaris belum maksimal. Kondisi ini dikeluhkan sopir angkutan di Gunungsari. Seperti disampaikan salah seorang sopir angkutan pedesaan, M. Hisamudin. Kata dia, para

sopir angkutan desa (angdes) wilayah Gunungsari resah, karena akhir-akhir ini karena SPBU di daerah Medas Gunungsari kembali melayani warga yang membeli BBM secara berlebihan menggunakan jeriken.

“Kami mengeluh karena premium cepat habis, bahkan kosong. Itu kebanyakan warga luar yang dibiarkan membeli,” keluh dia. Atas kondisi ini, para sopir merasa merasa percuma ada SPBU disini kalau ujung-ujungnya harus keliling ke SPBU di Kota Mataram untuk mengisi BBM. “Kalau di kota kami perhatikanpembeliandenganjeriken dibatasi,” imbuh dia.

Berbeda dengan di Gunungsari, justru mereka yang diutamakan sampai-sampai antrean mengular keluar area SPBU. Bahkan mereka membawa jeriken meng-

gunakan kendaraan pick up untuk diisi di SPBU. Menurutnya, kalau pengecer di Gunungsari saja yang membeli BBM di SPBU kemungkinan stok premium tidak akan cepat habis. Namun ini dari luar Lobar juga banyak.

Sementara itu, Kepala Disperindag Lobar H. Sabidin mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan semua agen. Pihaknya menanyakan penyebab kelangkaan BBM ini. Dari penjelasan pihak agen, mereka mengatakan pembeliannya sesuai dengan jatah yang ada. “Tapi kami belum cek kenapa terjadi adanya orang beli BBM berlebih (menggunakan jeriken), kalau dari agen memang mereka edarkan (jual) sesuai jatah,” jelas dia.

Pihaknya akan menindaklanjuti temuan dan keluhan ini. (her)

taan kawasan setempat. Kalau mereka tidak mau mengikuti aturan daerah, baik tata ruang, zonasi laut dan perda maka akan diberi peringatan keras. Mulai dari peringatan 1,2 dan 3. “Kalau peringatan satu, dua dan tiga tidak juga diindahkan maka terpaksa izinnnya dibekukan sementara,” tegasnya. Pihak pemda pun memberi waktu enam bulan ke depan bagi investor untuk menyesuaikan dan memohon baru izinnya. (her) H. Ahmad Subandi

Pengelola Hotel Kawasan Mandalika Pangkas Tarif Hotel Praya (Suara NTB) Angka kunjungan wisatawan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) khususnya di kawasan The Mandalika belum sepenuhnya normal. Berbagai cara pun dilakukan para pelaku wisata, utamanya pengelola hotel di kawasan tersebut untuk menarik minat wisatawan agar mau datang berkunjung. Termasuk memberikan diskon harga sewa kamar besar-besaran.

Tidak hanya hotel melati saja, hotel berbintang seperti Novotel Kuta juga melakukan langkah serupa. Bahkan pihak pengelola Novotel menyiapkan voucher (diskon) harga sewa kamar hingga 50 persen untuk semua tipe kamar yang tersedia. “ Voucher kamar yang ditawarkan ini bisa memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi para tamu yang ingin menginap di Novotel Kuta,” ungkap General Manager Novotel Lombok, Jan Kroeckel, dalam keterangannya, kepada Suara NTB, Senin (21/9).

Tidak cukup sampai di sana, potongan harga juga diberikan untuk semua jenis pelayanan yang tersedia. Itu semua dilakukan dengan harapan bisa menarik minat wisatawan untuk datang di kawasan The Mandalika dan

menginap di Novotel Lombok.

Wisatawan yang hendak menginap juga tidak perlu khawatir. Karena Novotel Lombok yang merupakan grup Accor sudah mendapat sertifikasi All Safe.

Yang berarti bahwa lingkungan hotel hingga kamar sudah terjamin kebersihan dan higienitasnya. “Soal standar kebersihan, semua sudah kami tingkatkan.

Jadi wisatawan tidak perlu khawatir untuk menginap di Novotel Lombok,” terangnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng, H. Lendek Jayadi, mengaku kalau kondisi kunjungan wisatawan di kawasan The Mandalika khususya, belum pulih, bahkan bisa dikatakan masih sepi. Itu bisa dilihat dari masih rendahnya tingkat okupansi hotelhotel di kawasan tersebut sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah daerah termasuk pengelola hotel untuk bisa menarik minat wisatawan. Hanya memang kendala aturan perjalanan yang cukup ketat, sehingga membuat wisatawan masih enggan untuk berwisata. Pihaknya pun belum bisa memperkirakan sampai kapan kondisi tersebut bakal berlangsung. (kir)

Kerja Sama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB

Perubahan APBD Loteng 2020 Disahkan

Wakil Ketua DPRD Loteng, H.L. Ahmad Rumiawan, S.Sos., memimpin rapat paripurna penetapan perubahan APBD Loteng tahun 2020

Juru bicara Banggar DPRD Loteng, Muhalip membacakan laporan hasil pembahasan atas rancangan perubahan APBD Loteng 2020

Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., menyampaikan pendapat akhir pemerintah daerah terhadap hasil pembahasan perubahan APBD Loteng 2020 Praya (Suara NTB) Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020, akhirnya disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng, Jumat (18/9). Pengesahan ini dilakukan setelah melalui pembahasan sejak bulan

awal September bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Loteng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Loteng.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Loteng, H.L. Ahmad Rumiawan, S.Sos., Juru bicara Banggar DPRD Loteng, Muhalip, dalam laporan hasil pembahasan mengatakan, pelaksanaan APBD Loteng sudah

berjalan kurang lebih delapan bulan. Berbagai dinamika terjadi, sehingga mengharuskan dilakukannya perubahan terhadap struktur APBD yang sedang berjalan. Berupa pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan dan antarjenis belanja serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Sebagaimana diketahui, akibat pandemi Covid-19 Pemkab Loteng harus melakukan empat kali perubahan terhadap penjabaran APBD tahun 2020.

Selain itu, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2019 sebesar Rp 60.797.430.357,75, sehingga harus dituangkan pada perubahan APBD Loteng tahun 2020.

Ia menjelaskan, pada tahun anggaran 2020 ini, Pemkab Loteng mendapatkan tambahan pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp3.717.965.773,00. Dengan adanya tambahan pendapatan tersebut, maka rencana belanja yang sudah tertuang dalam dokumen perubahan KUA/PPAS juga mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perubahan target pendapatan daerah.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun 2020 semula direncanakan Rp2.296.599.627.613,00, berkurang Rp181.332.304.074,88 atau menurun sebesar 7,90 persen menjadi sebesar Rp2.115.267.323.538,12.

Dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan di APBD murni tahun 2020, sebesar Rp225.842.904.098,00 mengalami penurunan sebesar Rp31.888.601.350,88 menjadi sebesar Rp193.954.302.747,12.

Kemudian dana perimbangan, terdiri dari tiga komponen utama. Yakni Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak meningkat sebesar Rp11.488.044.000,00. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) turun masing-masing sebesar Rp 92.221.834.000,00 dan Rp59.177.437.000,00.

Dengan demikian dana perimbangan yang pada APBD Induk ditetapkan sebesar Rp1.640.814.171.000,00 turun

sebesar Rp 139.911.227.000,00 menjadi sebesar Rp1.500.902.944.000,00. Adapun, Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditargetkan pada APBD murni sebesar Rp429.942.552.515,00 menurun sebesar Rp 9.532.475.724,00 menjadi sebesar Rp420.410.076.791,00.

Sementara untuk perubahan struktur belanja daerah dari target APBD murni tahun 2020, sebesar Rp2.322.729.524.329,00 direncanakan berkurang sebesar Rp156.885.784.733,13 atau sekitar 6,75 persen, sehingga menjadi sebesar Rp2.165.843.739.595,87.

Dengan rincian, belanja tidak langsung dari target awal sebesar Rp 1.287.239.422.900,00, naik sebesar Rp24.092.840.432,59 menjadi Rp1.311.332.263.332,59.

Dengan penambahan tersebut maka porsi belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah mengalami peningkatan menjadi sebesar 60,55 persen. Berbanding 39,45 persen belanja langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp854.511.476.263,28.

Berkurang Rp180.978.625.165,72 dari pagu anggaran sebelumnya sebesar Rp1.035.490.101.429,00.

Perubahan besaran alokasi belanja langsung tersebut, disebabkan oleh kebijakan Pemerintah dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19, penurunan target PAD tahun 2020 serta pengalokasian Silpa tahun anggaran 2019. Termasuk karena adanya perubahan beberapa target sumber pendapatan lainnya.

Adapun penerimaan pembiayaan daerah pada APBD murni ditargetkan sebesar Rp48.129.896.716,00 bertambah sebesar Rp22.446.519.341,75 menjadi Rp70.576.416.057,75. Penambahan target tersebut bersumber dari (SiLPA) tahun anggaran 2019 yang pada APBD murni dianggarkan sebesar Rp38.350.911.016,00 dan pada rancangan perubahan APBD tahun 2020, bertambah Rp22.446.519.341,75 menjadi Rp 60.797.430.357,75, berdasarkan hasil audit BPK. “Untuk pagu anggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD induk tahun 2020, diarahkan untuk pembayaran angsuran pokok pinjaman pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Dari semula dianggarkan sebesar Rp22.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp2.000.000.000,00 karena adanya penyesuaian besaran pem-

bayaran angsuran pokok pinjaman tahun 2020,” jelas Muhalip.

Dengan demikian maka pembiayaan netto pada perubahan APBD tahun 2020 menjadi sebesar Rp50.576.416.057,75.

Terkait pengesahan perubahan APBD Loteng tahun 2020 tersebut, Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., menyampaikan apreasiasi yang tinggi. semua itu bisa terwujud berkat kerjasa-

ma yang baik antara DPRD Loteng dengan Pemkab Loteng. “Semoga jalinan kerjasama ini ke depan bisa terus diperkuatkan dan ditingkatkan,” ujar Pathul. (kir/*)

Struktur Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 22 September 2020

Rp15 Miliar, Aset Pemda KSB di Kawasan Smelter PTAMNT Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini telah memiliki data besaran nilai asetnya yang masuk dalam kawasan rencana pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Berdasarkan hasil perhitungan tim apraisal total harga belasan item aset Pemda KSB itu mencapai Rp 15 miliar lebih.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) KSB, M. Yusuf menjelaskan, hasil perhitungan nilai aset pemerintah yang masuk dalam kawasan rencana pembangunan smelter PTAMNT itu telah mendapat persetujuan DPRD. Sehingga data tersebut akan menjadi acuan pemerintah untuk mengajukan harga pelepasannya kepada PTAMNT. “Jadi sudah clear soal nilai aset kita yang di smelter itu.

Dewan juga sudah menyetujuinya lewat paripurna beberapa waktu lalu,” sebutnya, Senin (21/9).

Sebagai hasil perhitungan final, data hasil tim apraisal yang telah disetujui DPRD itu tidak dapat lagi berubah. Menurut Yusuf, AMNT selaku pihak ‘pembeli’ tidak dapat lagi menegosiasi harga tersebut. Sebab perhitungan tim apraisal telah mengikuti seluruh standar penilaian terhadap aset pemerintah. “Tidak ada lagi nego-nego. Segitu yang kita ajukan (sesuai hasil tim apraisal), ya segitu juga yang harus dibayar perusahaan,” cetusnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, dengan adanya data hasil perhitungan nilai aset itu pihaknya akan bersurat ke PTAMNT. Harapannya perusahaan bisa menyelesaikan pembayarannya. “Kita kan targetnya pembayarannya bisa terealisasi tahun ini juga,” ungkap Yusuf.

Untuk diketahui, belasan aset Pemda KSB yang masuk dalam kawasan lokasi pembangunan smelter PTAMNT di Kecamatan Maluk terdiri dari berbagai jenis. Mulai dari embung, saluean irigasi, akses jalan dan beberapa fasilitas b a n gunan lainn y a . (bug) M. Yusuf (Suara NTB/ist)

Dompu Kembali Batasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Dompu, melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berencana kembali membatasi kegiatan sosial kemasyarakatan.

Hal itu bekenaan dengan terus bertambahnya pasien positif Covid-19 sebulan terakhir ini.

Sekertaris Tim Gugus Tugas Covid-19, M. Jufri, ST., MT., kepada wartawan, Senin (21/9) menyampaikan, atas munculnya puluhan kasus baru saat ini pihaknya telah menggelar pertemuan dengan sejumlah elemen, terutama Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) seperti Kajari, Kapolres, Dandim 1614/Dompu dan unsur terkait lainnya.

Dalam diskusi intens tersebut direncanakan untuk menyurati 82 Desa/Kelurahan agar kembali membatasi kegiatan sosial kemasyarakatan seperti resepsi pernikahan. “Karena apa? impossible kegiatan itu dilakukan, jaga jarak bahkan pemakaian masker jarang juga kalau kita melihat fakta lapangan,” ungkapnya.

Tak patuhnya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan saat kegiatan sosial kemasyarakatan, menurut dia, salah satu pemicu munculnya kasus positif baru. Pun akan mempersulit upaya pemutusan rantai penularan penyakit berbahaya tersebut.

Kalaupun ditemukan pelaksanaannya, apalagi mengabaikan protokol Covid-19, aparat gabungan akan melakukan pembubaran secara paksa. “Nanti sikap tegasnya aparat keamanan yang akan membubarkan, yang jelas harus kita sosialisasikan dulu kemudian diikuti surat Bupati selaku ketua tim gugus tugas,” jelasnya.

Menurutnya, TNI-Polri dan unsur terkait memiliki kewenangan membubarkan setiap kegiatan sosial kemasyarakatan di masa pandemi Covi-19 ini, sebab sudah ada ketentuan yang mengatur.

Persoalannya sekarang bukan pada kelangkaan masker atau sarana pencegahan lain, tetapi lebih pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk menaati protokol kesehatan. Untuk itu, sebelum mengambil tindakan tegas pihaknya akan menyosialisasikan rencana ini terlebih dahulu. “Kalau kita bicara jujur dilematis kita, kadang bertindak masyarakat protes. Sehingga cobalah kita lakukan sosialisasi lagi, memberikan pemahaman baru melakukan tindakan hukum,” pungkasnya. (jun)

Kepala Dikes dan Lima Nakes di Kabupaten Bima Positif Covid-19 Bima (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima, dr. Ganis Kristianto serta lima orang Tenaga kesehatan (Nakes) yang bertugas di Puskesmas, dikabarkan konfirmasi atau dinyatakan positif Covid-19.

Juru Bicara Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Kabupaten Bima, Rifai S.Sos M.AP membenarkan Kepala Dikes dan lima Nakes konfirmasi Covid-19. Hanya saja, hingga kini, belum dirilis Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi NTB. “Ya kabar itu memang benar. Tapi belum dirilis,” kata Rifai kepada Suara NTB, Senin (21/9).

Lebih lanjut dikatakannya, Kepala Dikes terkonfirmasi Covid-19, diduga akibat kontak fisik dengan salahseorang

pasien yang pernah datang ke tempat prakteknya di Desa Tente Kecamatan Woha beberapa waktu lalu.

“Diduga dikontak oleh pasiennya. Tiga hari sebelum meninggal dunia, pasien pernah datang ke tempat praktek dan waktu itu pasiennya belum diketahui positif Covid-19,” katanya.

Ia mengaku, karena pernah kontak dengan pasien tersebut, Kepala Dikes langsung menjalani tes cepat (rapid test) serta swab test. Hasiln-

ya yang bersangkutan reaktif -hingga dinyatakan konfirmasi Covid-19. “Hasilnya sudah diketahui, tapi belum dirilis resmi. Kemungkinan hari ini keluar rilisnya,” ujarnya.

Setelah dinyatakan positif Covid-19, Kepala Dikes langsung di bawah ke RSUD Bima untuk mendapat perawatan medis lebih lanjut. Sebelum keluar hasil swab test hanya menjalani isolasi atau karantina mandiri di rumah selama 14 hari. “Sudah ditangani dan dibawah ke RSUD Bima. Kon-

ya sekedar berwacana. Karena faktanya, kegiatan sosial masyarakat banyak mengabaikan protokol kesehatan dan belum ada tindakan tegas.

Hal itu disampaikan Suharlin, ST anggota DPRD Dompu dari PAN kepada wartawan di kantor Dewan, Senin (21/9) kemarin. “Banyak kegiatan di tengah masyarakat yang mengumpulkan orang banyak dan mengabaikan protokol Covid-19. Untuk mewujudkan protokol Covid diperlukan juga tindakan tegas,” kata Suharlin.

Ia mengapresiasi upaya razia masker yang dilakukan a p a r a t keamanan, tapi tindakan itu

Suharlin (Suara NTB/ula)

disinya juga normal,” katanya.

Selain Kepala Dikes, lanjut Rifai, lima Nakes juga terkonfirmasi positif Covid-19. Masing-masing tiga orang Nakes dari Puskesmas Woha, 1 Nakes dari Puskesmas Belo dan seorang Bidan Desa di Dusun Woro Kecamatan Parado. “Ada lima Nakes juga, 4 orang perawat dan satu orang Bidan,” ujarnya.

Rifai menambahkan hingga saat ini data Covid-19 Kabupaten Bima tertanggal 20 September 2020 jumlah konfirmasi ada 50 orang, masih isolasi 8 orang, sembuh 40 orang dan meninggal dunia 2 orang. “Data ini di luar jumlah kasus konfirmasi Kepala Dikes dan 5 Nakes,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

Rifai

Kartu Tani di Sumbawa Masih Tersendat

(SuaraNTB/ils)

PROTES - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sumbawa Barat Mencari Keadilan (GMSBMK) melakukan aksi penolakan terkait rencana ekspolarasi gunung Semoan di halaman Graha Fitrah, KSB, Senin (21/9).

Masyarakat Tolak Eksplorasi Gunung Semoan Taliwang (Suara NTB) Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sumbawa Barat Mencari Keadilan (GMSBMK) melakukan aksi penolakan terkait rencana ekspolarasi gunung Semoan yang berada di Lingkungan Sebubuk. Massa aksi menilai jika eksplorasi gunung yang dianggap menghasilkan emas tersebut tetap dilakukan oleh PT SBM maka kota Taliwang terancam kehabisan sumber mata air dan rawan longsor.

“Rencana eksplorasi gunung semoan akan sangat banyak dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Makanya kami mendesak Pemkab untuk mencabut izin eksplorasi tersebut sebelum kejadian yang tidak kita inginkan ter-

jadi,” desak Yudi Prayudi Kordinator aksi di depan Graha Fitrah, Senin (21/9). Jika tetap memaksa maka masyarakat yang akan melakukan penghentian langsung.

Disebutkannya, gunung Semoan merupakan jantung Kota Taliwang dan menjadi sumber mata air bagi ratusan kepala keluarga yang tinggal di kaki gunung tersebut. Jika pemerintah tidak mencabut izin maka ratusan kepala keluarga yang tinggal di lokasi tersebut terancam terdampak bencana. Mulai dari tanah longsor sampai dengan bencana lainnya, apalagi dampak lingkungan yang ditimbulkan juga sangat besar.

Oleh karena masalah ini harus segera disikapi secara serius sebelum terjadi masalah yang

tidak diinginkan. Jika pemerintah tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah ini maka biarkan masyarakat yang akan mengambil tindakan. “Kami mendesak pemerintah untuk segera mencabut izin eksplorasi PT SBM. Jika tidak maka biarkan kami yang akan mengambil tindakan sendiri,” ancamnya.

Masa aksi kemudian melakukan penyegelan kantor bupati lantaran tidak ada satupun pejabat yang datang menemui masa aksi. Beruntung aksi penyegelan tersebut tidak berlangsung lama lantaran aparat kepolisian dan Pol PP sudah berjaga sebelumnya. Masa aksi akhirnya membubarkan diri dan berjanji akan kembali melakukan aksi susulan dengan jumlah masa yang lebih banyak. (ils)

Ibu dan Bayi Usia Sembilan Hari Terkonfirmasi Positif Covid-19 Dompu (Suara NTB) Ibu dan bayi usia sembilan hari di Dompu, terkonfirmasi positif Covid-19. Hal itu berdasarkan hasil pengujian swab di Laboratorium Sumbawa Technopark pada Minggu 20 September 2020. Keduanya merupakan pasien bersalin yang tengah ditangani tim medis rumah sakit umum.

Plh. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Dompu, Maman, Skm., MMKes., dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya bayi terpapar Covid-19, ia Mh asal Desa Nowa yang baru saja berusia sembilan hari. “Ia memang ada bayi yang baru lahir positif Covid-19,” ungkapnya.

Mh terpapar virus berbahaya tersebut lantaran kontak erat

dengan sang ibu, yang mana ia termasuk salah satu perawat terkonfirmasi positif Covid-19.

Atas hasil itu, lanjut Maman, keduanya langsung menjalani isolasi di rumah sakit umum, bersamaan dengan empat pasien positif Covid-19 lainnya dari kalangan masyarakat dan tenaga kesehatan. “Jadi tenaga kesehatan dari rumah sakit ada empat orang, mereka langsung diisolasi di lantai II,” ujarnya.

Disinggung data keseluruhan pasien terpapar Covid-19, Maman menyebutkan, sampai saat ini sudah tercatat 48 orang. Dua diantaranya telah dinyatakan sembuh dan dipulangkan ke rumah masing-masing, sehingga tersisa hanya 46 orang. Mereka sebagian besar

merupakan tenaga kesehatan dan paramedis dari Puskesmas Kota dan rumah sakit umum.

Kendati jumlah warga dan tenaga kesehatan terpapar terus bertambah, ia meyakinkan sarana isolasi untuk penanganan pasien secara intensif masih cukup memadai.

Karena selain tersedia di rumah sakit umum dan RS Pratama Manggelewa, pihaknya memiliki wisma tepijar untuk karantina pasien terkonfirmasi positif Covid-19.

“Untuk sementara masih mencukupi, di Sanggilo (Wisma Terpijar) juga dari 32 tempat tidur baru terisi setegahnya, terus RS Pratama masih sangat memungkinkan untuk isolasi,” pungkasnya. (jun)

Dewan Minta Tim Tegas Terapkan Protokol Covid Dompu (Suara NTB) Peningkatan kasus positif Covid-19 di Kabupaten Dompu cukup memprihatinkan.

Tim gugus tugas Covid-19 diminta untuk tegas dalam penerapan protokol kesehatan Covid di Dompu dan tidak han-

Halaman 5

tidak akan efektif bila kegiatan mengumpulkan orang banyak yang mengabaikan protokol Covid tidak ditindak tegas. “Saya melihat, penerapan protokol Covid masih sebatas dipidatokan pada acara seremoni, tapi belum pada tindakan nyata di lapangan,” katanya.

Ia pun meminta kepada semua pihak untuk disiplin menerapkan protokol Covid-19.

Saat ini, kemunculan kasus positif Covid-19 di Dompu kian menkhawatirkan. “Saya melihat kasus positif Covid di Dompu ini ibarat gunung es. Yang terlihat sedikit, tapi sejatinya masih cukup banyak. Yang terkonfirmasi ini hanya karena mereka dites (diswab), coba lebih banyak lagi dites, maka semakin banyak lagi kasus yang ditemukan,” katanya.

Suharlin juga mengingatkan, kemunculan kasus positif dari tenaga kesehatan

(nakes) juga harus jadi perhatian. Tenaga kesehatan menjadi garda terdepan sebagai tenaga yang profesional. Untuk melahirkan tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu membutuhkan waktu tertentu. “Kalau nakes kita banyak terpapar dan meninggal, siapa lagi yang akan menangani kesehatan di daerah ini. Maka himbau kami, pastikan nakes yang bertugas menggunakan APD standar dan insentifnya dibayarkan,” kata Suharlin.

Plt Sekda Dompu, Drs H Muhibuddin, MSI yang dikonfirmasi terkait alokasi dana tanggap darurat hanya Rp10 M yaitu Rp4 M di APBD murni dan Rp6 M di APBD perubahan. Dikatakan Muhibuddin, itu masih dalam pengajuan dan belum masuki pembahasan di Dewan. Tetapi alokasi anggaran tersebut disediakan untuk beberapa

belum kedepan menjelang APBD murni 2021. “Kita akan bahas bersama nanti. Kita akan melihat perkembangan kasusnya,” kata Muhibuddin.

Dikatakan Muhibuddin, realisasi dana tanggap darurat penangan Covid-19 di Dompu sekitar Rp13 M lebih, termasuk untuk BST Terpijar sebesar Rp600 ribu per KK perbulan selama 3 bulan.

Pencairannya menggunakan dana tanggap darurat, tapi dikembalikan ke SKPD penanggungjawab. Untuk BST ini dianggarkan di Dinas Sosial, pengadaan alkes dialokasikan melalui Dinas Kesehatan, dan ada juga yang melalui BPBD. “Rp10 M itu untuk dana tanggap darurat. Kalau terkait program, itu dikembalikan ke masing – masing SKPD. Termasuk BST Terpijar itu diarahkan ke Dinsos, tidak ladi di dana tanggap darurat,” katanya. (ula)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Penerbitan dan distribusi kartu tani untuk petani masih tersendat. Baru sebatas lima kecamatan yang dijadikan percontohan yang digenjot. Itupun belum tuntas 100 persen.

Kepala Dinas Pertanian Sumbawa, Ir. Syirajuddin yang ditemui Senin (21/9) menyebutkan lima kecamatan percontohan, yakni kecamatan Sumbawa, Labuan Badas, Rhee, Alas Barat dan Moyo Utara baru terealisasi 90 persen. Artinya belum tuntas.

Sementara 19 kecamatan lainnya di Sumbawa baru dikisaran angka 10 persen.

Inilah yang terus digenjot penerbitan kartu taninya. Dari total sekitar 90 ribu petani di Sumbawa yang terdata dalam elektronik RDKK. Penerbitan kartu tani ini

lanjut syirajuddin bergantung kepada BNI sebagai pihak yang diserahkan kewenangan oleh pusat untuk menerbitkan kartu dimaksud. EDC atau mesin pencetak yang terpasang baru di lima kecamatan percontohan. Sedangkan di kecamatan lainnya belum diketahui apakah sudah diaktifkan atau belum oleh pihak BNI. Namun penerbitan kartu tani masih terus berproses.

Diketahui, kartu tani digunakan oleh petani untuk mendapatkan kuota pupuk bersubsidi. Sementara belum ada kartu tani, petani masih bisa mendapatkan pupuk bersubsidi melalui proses manual. Asalkan petani mengirimkan gambar lahan yang membutuhkan pupuk. Serta mengantongi rekomendasi dari Dinas Pertanian. (arn)

Bupati Perintahkan OPD Teknis Buat Peta Pengembangan Wisata Olat Sare Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), HW. Musyafirin mengapresiasi kekompakan masyarakat Desa Tambak Sari, Kecamatan Poto Tano yang mulai merintis destinasi wisata Olat Sare. Dan sebagai bentuk terima kasihnya, orang nomor satu di KSB itu memerintahkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis menindaklanjuti semangat masyarakat tersebut dengan segera membuat peta pengembangan obyek wisata tersebut.

“Pak Kadis pariwisata saya perintahkan untuk mendukung penuh wisata Olat Sare ini dengan segera menyusun site plane pengemvangannya,” cetus bupati di sela sambutannya saat meresmikan pembukaan kawasan Olat Sare, Senij (21/9).

Menurutnya, wisata Olat Sare yang dirintis warga Tambak Sari ini akan menjadi destinasi baru KSB. Dan potensinya tidak kalah dengan lokasi lainnya dengan keunikan pemandangan yang disajikannya.

“Saya salut masyarakat Tambak Sari bisa membuat terobosan seperti ini,” timpalnya.

Bupati menjelaskan, pada dasarnya setiap wilayah desa atau kecamatan memiliki spotspot destinasi wisata yang dapat dikembangkan. Karena itu besar harapannya agar masyarakat di tempat lain juga bisa melakukan hal yang sama seperti warga Desa Tambak Sari mengemangkan Olat Sare sebagai lokasi wisata.

“Beberapa tempat memang sudah ada yang melakukan seperti ini. Dan harapan saya lebih banyak lagi ke depannya,” seraya kembali menegaskan, pemerintah kabupaten akan mendampingi Pemdes setempat untuk menyempurnakan kawasan wisata perbukitan tersebut.

“Wisata Olat Sare ini punya keunikan tersendiri. Jadi

ada hal-hal yang baru yang tidak ada di tempat lain. Makanya perlu disempurnakan lagi,” sambung bupati.

Mendengar janji bupati itu, Kepala Desa Tambak Sari, Suhardi menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia menyebutkan, usaha yang dilakukan Pemdes dan warganya itu termotivasi dengan keinginan untuk memajukan desa dengan memanfaatkan potensi desa yang dimiliki.

“Terima kasih juga atas dukungan ke depannya. Dan kami janji destinasi wisata Olat Sare ini alan menjadi aset pariwisata KSB terbaik,” janjinya.

Sementara itu ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin Sidik, turut mengapresiasi langkah bupati KSB itu. Ia pun berjanji sebagai wakil rakyat akan turut mengawal pengembangan destinasi wisata Olat Sare secara total. “Pada prinsipnya, saya selalu siap memperjuangkan dan membackup semua potensi destinasi wisata yang potensial untuk dikembangkan, apa lagi wilayah utara sebagai bagian dari dapil saya”, tegas politisi PKP Indonesia ini.

Lebih jauh Aher menambahkan, pihaknya di Komisi II selama ini banyak mendorong berbagai pihak memanfaatkan potensi wisata yang dimiliki daerah untuk dikembangkan.

Bahkan daya dukung itu telah ditunjukkan komisi yang dipimpinnya tersebut dengan mendorong lahirnya regulasi yang menjadi payung hukum pengembangan pariwisata daerah. “Kami di Komisi II yang mencetuskan agar Perda Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (Riparda) segera ditetapkan. Itu tujuannya supaya kita bisa melengkapi semua intsrumen pengembangan potensi wisata kita,” imbuh politisi asal kecamatan Seteluk ini.(bug/*)

(Suara NTB/ist)

GUNTING PITA - Bupati HW. Musyafirin didampingi ketua Komisi II DPRD KSB Aheruddin Sidik dan Kades Tambak Sari menggunting pita saat meresmikan peluncuran destinasi Olat Sare, Senin (21/9).

SUARA NTB Selasa, 22 September 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Prodi S2 Pendidikan Agama Hindu STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Pengabdian kepada Masyarakat Giri Menang (Suara NTB) – Program Studi (Prodi) Magister (S2) Pendidikan Agama Hindu Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram yang telah beralih status menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Dusun Carik Kauh, Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini dilaksanakan mulai Minggu (20/ 9) sampai dengan Sabtu (26/9).

Ketua Kelompok Pegabdian Masyarakat, Dr. Gusti Ngurah Ketut Putera, S.Ag.,M.Pd., dalam laporannya pada pembukaan keg-

iatan, Minggu (20/9) sore mengatakan, kegiatan pengabdian masyarakat adalah suatu acara yang ada di dalam tri dharma perguruan tinggi STAHN Gde Pudja Mataram, selain pendidikan dan penelitian. Jumlah tim pengabdian dari Prodi S2 Pendidikan Agama Hindu sebanyak 12 orang.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bapak kepala dusun, kepala desa, camat, tokoh agama, ketua banjar, para pemuda, pemudi, beserta seluruh masyarakat yang telah hadir dalam acara ini,” katanya.

Berbagai materi diberikan oleh tim pengabdian masyarakat, antara lain yaitu dharma tula, dan

pemberian materi eksistensi pesantian di masa pandemi Covid1 di Dusun Cari Kauh, pembelajaran pendidikan Agama Hindu (Pesantian) menuju Dusun Carik Kauh yang berdaya sain, kebersamaan umat dan integrasi lembaga pesantian menuju Hindu yang berkualitas, lembaga pesantian sebagai wadah penanaman nilai-nilai pendidikan Yoga di masa pandemi Covid-19, dan penanaman nilai pendidikan karakter di masa pandemi Covid-19.

Kepala Dusun Carik Kauh, Dewa Kayan Kariasa menyampaikan terima kasih dengan adanya kegiatan ini. Ia mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut. “Mudah-

mudahan untuk bisa mengeratkan tali persaudaraan di masa Covid-19 ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Dasan Tapen, yang diwakili Sekretaris Desa, Dewa Komang Rama Saksena, menyampaikan terima kasih kepada tim pengabdian masyarakat yang telah memilih Dusun Carik Kauh sebagai tempat pelaksanaan kegiatan. Ia berharap program berjalan lancar, sukses, dan tanpa hambatan,” katanya.

Sambutan juga disampaikan salah seorang tokoh masyarakat Dusun Carik Kauh, Dewa Kadat.

Sementaraitu,WakilRektorIII, Dr. Susilo Edi Purwanto, S.Ag., M.Si., yang mewakili Pelaksana

Tugas (Plt.) Rektor IAHN/STAHN Gde Pudja Mataram dalam sambutannya sekaligus membuka acara berpesan agar tetap waspada dan tetap menjalankan protokol kesehatan cegah Covid-19. Ia juga menyampaikan terima kasih karena tim pengabdian sudah diterima denganbaik.Edijugamenekankan, pada prinsipnya dalam pembangunan sumber daya manusia, banyak faktor yang bisa dilakukan, salah satunya pendidikan.

Di samping pemberian materi, kelompok pengabdian masyarakat dari Prodi Magister (S2) Pendidikan Agama Hindu STAHN Gde Pudja Mataram menyerahkan bantuan berupa pengeras suara dan mesin air. (ron/*)

(Suara NTB/ron)

SERAHKAN BANTUAN - Ketua Kelompok Pegabdian Masyarakat dari Prodi Magister (S2) Pendidikan Agama Hindu STAHN Gde Pudja Mataram, Gusti Ngurah Ketut Putera saat menyerahkan bantuan kepada perwakilan Dusun Carik Kauh, Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, pada Minggu (20/9) malam.

Usulkan Belajar Tatap Muka

Kadis Dikbud Minta Sekolah di Lobar Contoh SMPN 2 Lingsar (Suara NTB/dys)

SUMPAH - Dengan menerapkan protokol kesehatan, Fakultas kedokteran Unram ambil sumpah 60 dokter baru, Senin (21/9).

Fakultas Kedokteran Unram Ambil Sumpah 60 Dokter Baru Mataram (Suara NTB) Fakultas Kedokteran Universitas Mataram (FK Unram) melaksanakan Pengambilan Sumpah Dokter di gedung Auditorium FK dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, Senin (21/9) pagi. Wakil Dekan FK Unram dr. Arfi Syamsun, Sp KF, M.Si., saat menyampaikan laporan mengatakan jumlah dokter baru yang diambil sumpahnya adalah 60 orang. Pada kesempatan ini, dia menjelaskan angka kelulusan dalam ujian UKMPPD bulan Agustus lalu telah melewati batas rata-rata nasional yakni sebesar 89 persen.

“Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sudah meluluskan 612 orang dokter hingga hari ini,” ungkapnya.

Sesuai dengan UU kedokteran, ujarnya, dokter baru harus diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum menjalankan tugas. Terlebih di tengah situasi pandemi seperti saat ini yang menuntut tenaga kesehatan termasuk dokter menjadi garda terdepan untuk melawan Covid-19.

Sementara itu, Dekan FK Unram dr. Hamsu Kadriyan, Sp.T.H.T.K.L(K)., M.Kes., mengungkapkan karena pandemi ujian UKMPPD harus tertunda, yang secara otomatis menyebabkan para dokter baru tertunda kelulusannya. Dia juga menyampaikan atas kebijakan rektor, dokter baru yang lulus dan sudah membayar UKT pada periode ini, maka UKT mereka akan dikembalikan.

“Terima kasih kepada dosen dan seluruh tenaga kependidikan yang sudah memberikan layanan yang sangat baik, sehingga kita bisa meluluskan untuk angkatan ini sampai 89 persen.

Terima kasih juga kepada seluruh orang tua yang telah mempercayakan pendidikan anak-anaknya di Universitas Mataram, sehingga bisa selesai sesuai dengan yang diharapkan,” ujarnya.

Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., yang turut hadir dalam acara tersebut mengingatkan bahwa sumpah profesi yang dilakukan oleh para dokter baru adalah ikrar kesetiaan, komitmen, kesungguhan atas nama Tuhan, bahwa profesi yang dipangku akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. “Profesi dokter ini profesi yang mulia, karena itulah tunaikan tugas yang mulia ini dengan sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab, dan tulus ikhlas supaya bernilai ibadah,” pesan Prof. Husni.

Prof. Husni juga mengingatkan agar para dokter baru menjaga nama baik almamater, dimanapun mereka bertugas, serta terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran. Senada dengan Rektor Unram, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah NTB dr. Doddy A. K., Sp.OG juga berpesan agar para dokter baru tetap belajar, mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran terus berkambang secara signifikan. “Tetap belajar, menimba ilmu, karena ilmu pengetahuan dan informasi terus berkembang,” katanya.

Menurutnya setelah mengikrarkan sumpah, para dokter baru juga harus mempelajari seluruh peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, sehingga mereka memiliki pengetahuan yang cukup di bidang hukum saat melaksanakan tugas.

Sementara itu, dr. Oky Cahyo Wahyuni Sp. EM.,, yang mewakili Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB dalam sambutannya mengatakan tugas utama bagi seorang dokter adalah melakukan pengabdian dengan tulus dan ikhlas, serta memprioritaskan keselamatan pasien dan memberikan pelayanan dengan optimal. “Di manapun nanti akan melaksanakan tugas, Insya Allah harus melaksanakan tugas dan pengabdiannya dengan penuh profesionalitas,” tandasnya. (dys)

Giri Menang (Suara NTB) – SMPN 2 Lingsar Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mengadakan ekspose rencana pembelajaran tatap muka di era new normal di sekolah setempat, Senin (21/9). Ekpose ini melibatkan semua unsur, terdiri dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), tim Covid-19 kecamatan, puskesmas, TNIPolri hingga kepala desa. Bahkan pihak sekolah menghadirkan PMI untuk memberikan petunjuk bagaimana penerapan belajar tatap muka tersebut.

Kepala Dinas Dikbud Lobar H. Nasrun yang hadir langsung mengaku kegiatan ekspose itu sangat baik, “ini bisa ditiru oleh sekolah-sekolah lain di Lobar, sebelum mengajukan izin belajar tatap muka memang sangat perlu ekspose melibatkan semua unsur terkait,” kata Nasrun.

Dikatakan, semua komponen dilibatkan oleh sekolah, sehingga mengajak mereka untuk ikut bertanggung jawab. Setelah semua disepakati dan dibuatkan SOP maka barulah sekolah mempersiapkan berkas dan dokumen pengajuan tatap muka tersebut.

Menurutnya, di era new normal ini sekolah yang merasa siap diizinkan mengusulkan mengadakan belajar tatap muka ke dinas. Selanjutnya tim gabungan Dinas Dikbud dan Dikes akan

turun ke sekolah-sekolah untuk memferivikasi kelengkapan dokumen mengacu protokol kesehatan sesuai SKB 4 menteri, sampai dengan hal teknis menyangkut kelengkapan peralatan. Hasil dari verifikasi ini, pihaknya membuat rekomendasi untuk diajukan permintaan izin kepada bupati.

Di Lobar sudah ada delapan sekolah yang mengajukan lebih dulu, hanya saja yang melakukan ekspose baru dilakukan di SMPN 2 Lingsar. “Baru di SMPN 2 Lingsar melakukan ini (ekspose red),”tukas dia. Diakui usukan belajar tatap muka ini terus bertambah, karena selain delapan sekolah ini baru-baru ini juga ada 10 sekolah mengusulkan diri. “Delapan sekolah ini juga belum dapat izin dari pak bupati,” ujar dia.

Pertimbangannya belum

(Suara NTB/her)

EKSPOSE - Kepala SMPN 2 Lingsar Tajuddin mendampingi Kepala Dinas Dikbud Lobar H. Nasrun mengadakan ekspose rencana pembelajaran tatap muka era new normal, Senin (21/9). diberikan izin, mengacu instrument yang terbit terbaru mulai dari protokol kesehatan, syarat utamanya adalah hijau atau kuning. Hal ini kata dia untuk mencegah adanya penularan baru dari anak murid di Sekolah.

Kepsek SMPN 2 Lingsar, Tajuddin menerangkan ekspose ini melibatkan semua unsur. Mulai dari Forkopimcam Lingsar, dari semua tim gugus tugas Covid-19

Ia menambahkan, terkait kesiapan sekolah untuk penerapan tatap muka ini dipastikannya secara fisik sudah siap. Karena dari sisi kesiapan peralatan, seperti alat pengukur suhu tubuh, spanduk, tempat cuci tangan, penyemprotan dan hand sanitizer hingga ruangan-ruangan untuk penanganan sementara bagi siswa yang memiliki suhu tubuh di atas rata-rata. (her)

Dipersoalkan Prosedur Mutasi Guru Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Mutasi untuk sejumlah guru jenjang SMA di lingkup Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB di Lombok Timur.

Mutasi yang dilakukan terhadap sejumlah guru itupun menimbulkan rasa kecewa bagi sebagian guru. Pasalnya, para guru menilai BKD NTB dan Dikbud NTB telah melanggar aturan yang tertuang dalam Permen PAN-RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru.

“Pada prinsipnya saya menerima mutasi ini, namun yang saya persoalkan adalah prosedur mutasi dan ketidaksesuaian dengan Permen PAN RB Nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru,” protes Ahmad Apandi, S.Pd., salah satu guru yang dimutasi, Senin (21/9).

Menurut Apandi, mutasi bagi Aparatur Sipil Negeri (ASN) merupakan hal yang wajar atau biasa saja kalau memenuhi kriteria yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun kadang mutasi juga menjadi dilematis baik bagi pembuat kebijakan maupun yang terkena mutasi.

Banyak PNS yang menginginkan mutasi agar lebih dekat dengan tempat tinggal, sehingga lebih maksimal untuk menjalankan tugas. Apandi yang merupakan guru di SMKN 1 Sikur, kini harus dimutasi ke sekolah yang lebih jauh yaitu SMKN 1 Kotaraja.

Ditanya prosedur mutasi, Apandi menuturkan berdasarkan pengalaman bahwa mutasi bisa melalui usulan guru bersangkutan dan bisa juga karena pertimbangan organisasi seperti sekolah atau OPD, dan penyegaran/rotasi. Namun pada konteks mutasi ini, dirinya tidak pernah sama sekali mengusulkan diri agar dimutasi.

Untuk itu, dirinya menilai, proses mutasi tidak beralasan.

Karena guru pengganti dirinya di sekolah lama ialah guru mata pelajaran yang sama dengan dirinya. Seharusnya kata dia, kalau berdasarkan kebutuhan organisasi, guru pengganti haruslah dari mata pelajaran yang berbeda.

Dijelaskan Apandi, ada beberapa kejanggalan yang dia temukan dalam mutasi kali ini.

Diantaranya ialah mutasi terkesan mendadak dan tidak memenuhi persyaratan seperti

adanya usulan dari guru bersangkutan dan adanya kebutuhan guru di sekolah tersebut.

“Secara pribadi saya tidak pernah mengusulkan untuk mutasi ke sekolah lain, karena di sekolah tempat bertugas sebelum mutasi tidak mengalami kekurangan maupun kelebihan guru. Sehingga alasan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan permintaan sendiri otomatis gugur. Karena yang mengganti saya adalah guru mata pelajaran yang sama,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, , Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir membantah mutasi/rotasi guru dilakukan secara mendadak dan asal-asalan.

Menurutnya, mutasi mempunyai aturan dan mekanisme yang menjadi pedoman.

“Kami di BKD sudah melakukan konsultasi dan diskusi cukup panjang dengan teman-teman di Dinas Dikbud,” ujarnya.

Dikatakan Nasir, proses mutasi tentu dilakukan setelah terlebih dulu ada usulan dari KCD Dikbud, kemudian dikirim ke Dinas Dikbud Provinsi NTB dan Dinas Dikbud Provinsi NTB melakukan kajian secara teknis dan memakan waktu yang cuk-

Pengabdian Masyarakat

STP Mataram Lakukan Pendampingan Desa Wisata Sembalun Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram melasanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa program pendampingan desa wisata di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Program pendampingan desa wisata ini terlaksana atas kerja sama dengan Kemenparekraf RI dan Kemendes PDTT RI. Ketua Tim Pendampingan dari STP Mataram, Sri Susanty, M.Par., menjelaskan, program pendampingan desa wisata ini merupakan kerja sama dengan Kemenparekraf dan Kemendes PDTT, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU pada bulan Februari lalu. Program ini merupakan usaha Pemerintah Republik Indonesia agar masing-masing perguruan tinggi memiliki satu desa wisata sebagai desa binaannya.

“Beberapa perguruan tinggi yang memenuhi kriteria itu diajak kerja sama oleh Kemenparekraf, STP Mataram termasuk dari enam perguruan tinggi terpilih di NTB untuk menjalin kerja sama. Sudah dilakukan penandatanganan MoU dengan Kemenparekraf oleh Ketua STP Mataram,” ujarnya.

Tim pendampingan dari STP Mataram terdiri dari tujuh orang. Program pendampingan ini diawali dengan pro-

baik itu camat, polsek, danramil sampai desa. Tim kesehatan juga dilibatkan, seperti puskesmas dan melibatkan PMI untuk mengatur rekayasan pelaksanaan tatap muka kalau disetujui tatap muka tersebut. PMI juga melatih PMR di sekolah. “Kami ingin pastikan semua protokol kesehatan di SMP N 2 Lingsar berjalan sesuai yang ditetapkan oleh tim gugus tugas,”tegas dia.

(Suara NTB/ist)

PENDAMPINGAN - Tim program pendampingan desa wisata dari STP Mataram berfoto bersama dengan peserta pendampingan pada pelatihan manajemen kuliner dan tata hidang. STP Mataram melakukan program pendampingan desa wisata di Sembalun, Lombok Timur. gram training of trainer yang diikuti tim dari STP Mataram. Kemudian dilakukan sosialisasi atau bimbingan teknis yang didanai oleh Kemenparekraf pada 21 Agustus lalu. Bimbingan teknis itu diikuti oleh pokdarwis yanga ada di Sembalun. Sri Susanty menyampaikan, pihaknya melakukan pendampingan di enam pokdarwis di desa-desa di Kecamatan Sembalun.

Bimbingan teknis itu untuk memberikan pemahaman dan penge-

tahuan kepada masyarakat desa wisata tentang dasar-dasar pariwisata yang terdiri dari materi Sadar Wisata, Clean, Healty, Safety, and Environment (CSHE), Exploring, Packaging and Presentation.

Pada Sabtu (19/9) lalu, STP Mataram memberikan pendampingan berupa sosialisasi mengenai kuliner dan tata hidang. Di akhir bulan nanti, Sri Susanty mengatakan, pihaknya akan melaksanakan pemantauan, dan

pencanangan di pokdarwis yang ada di enam desa di Sembalun. Program pendampingan ini dilaksanakan sampai bulan Oktober mendatang. “Kami juga berusaha untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat itu mengembangkan destinasi wisata yang berkelanjutan di Sembalun,” katanya.

Berbagai masalah yang dihadapi di desa wisata akan dicarikan solusinya melalui program pendampingan ini. Ia menjelaskan, luaran dari kegiatan ini yaitu adanya perubahan dari desa wisata. Misalnya, kalau desa tersebut merupakan desa wisata rintisan maka akan naik menjadi desa wisata berkembang. Sedangkan desa wisata berkembang bisa menjadi desa wisata maju, dan desa wisata maju, bisa menjadi desa wisata mandiri.

Ia menekankan, STP Mataram memiliki komitmen untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

Untuk pendidikan sudah dilaksanakan di kampus. Sementara pengabdian dan penelitian dilaksanakan di masyarakat, salah satunya melalui program pendampingan desa wisata di Sembalun ini. “Juga untuk eksistensi STP Mataram di desa wisata yang memang membutuhkan bantuan dan komitmen kita untuk peningkatan sumber daya manusia di destinasi wisata,” ujarnya. (ron/*)

up panjang untuk membahas secara teknis dan komprehensif.

“Setelah clear semua persoalan teknis baru dikirim ke BKD untuk diterbitkan Keputusan Gubernur,” urainya.

Sementara apa yang dipersoalkan oleh guru hasil mutasi karena guru pengganti dari mata pelajaran yang sama dengan guru lain yang menggantinya, tentu ada teknis.

Menurutnya tidak mungkin di salah satu sekolah ada mata pelajaran yang tidak punya guru pengampunya.

Sedangkan terkait masalah jenjang jabatan yang dipersoalkan karena dianggap tidak sesuai dengan PermenPAN RB Nomor : Per/16/M.PAN.RB/11/2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, kata Nasir sudah ada perubahan aturan yang baru yaitu PP 11 Tahun 2017 jo PP 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. Dalam PP tersebut telah diatur tentang jenjang Jabatan Fungsional.

Dikatakan Nasir, terdapat perbedaan Permen PAN RB Nomor 16 Tahun 2009 dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 jo PP Nomor 17 Tahun 2020 sebagi berikut : Permen PAN No. 16 Tahun 2009

PP Nomor. 17 Tahun 2017 JO PP Nomor 17 Tahun 2020.

Dalam Permen PAN RB Nomor 16 Tahun 2009, Guru Pertama (Penata Muda III/a sampai dengan Penata Muda Tk. I III/b.

Sedangkan dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 jo PP Nomor 17 Tahun 2020 ialah Guru Ahli Pertama (Penata Muda III/a sampai dengan Penata Muda Tk. I III/b.

Untuk Guru Muda (Penata III/ c sampai dengan Penata Tk. I III/ d), berubah menjadi Guru Ahli Muda (Penata III/c sampai dengan Penata Tk. I III/d). Sedangkan Guru Madya (Pembina IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda IV/c), berubah menjadi Guru Ahli Madya (Pembina IV/ a sampai dengan Pembina Utama Muda IV/c). Adapun untuk Guru Utama (Pembina Utama Madya IV/d sampai dengan Pembina Utama IV/e) menjadi Guru Ahli Utama (Pembina Utama Madya IV/d sampai dengan Pembina Utama IV/e) Sebelumnya juga, di Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional, nomenklatur jenjang jabatan fungsional telah disesuaikan dengan aturan perubahan yang baru. (dys)

SUARA NTB Selasa, 22 September 2020

POLHUKAM

Halaman 7

Pleno KPU Penetapan Paslon Dilakukan Tertutup, Bawaslu Bersiap Hadapi Potensi Gugatan Mataram (Suara NTB) KPU akan melaksanakan pleno penetapan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota peserta Pilkada serentak Kota Mataram tahun 2020 akan digelar secara tertutup. Sehingga dipastikan dalam penetapan paslon tanggal 23 September tersebut tidak ada pengerahan massa pendukung Paslon.

Demikian disampaikan Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin di Mataram.

“Penetapan bapaslon menjadi pasangan calon kita lakukan tanggal 23 September, itu dilaksanakan tertutup, kami hanya pleno lima orang anggota KPU, tanpa mengundang siapapun,” ujarnya.

Pleno penetapan pasangan calon peserta Pilkada serentak

Kota Mataram tersebut dapat dilakukan setelah semua bapaslon diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat pencalonan dan juga syarat calon. Apakah kemudian syaratnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) akan diputuskan dalam rapat pleno tertutup tersebut.

“Semua bapaslon sudah melengkapi seluruh berkas

syarat pencalonan dan syarat calon. Untuk pleno tertutup dan untuk pengumuman penetapan paslon tersebut sudah diatur untuk tidak dilakukan secara terbuka,” jelasnya.

Ditempat terpisah, jelang penetapan paslon tanggal 23 September tersebut, dipandang Bawaslu sebagai salah satu babak krusial dalam tahapan kontestasi di Pilkada

serentak 2020. Karena dalam penetapan paslon jadi titik rawan kemungkinan terjadi sengketa Pilkada. Karena sangat terbuka kemungkinan bapaslon dinyatakan TMS oleh KPU dan kemudian mereka akan menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan sengketa kepada Bawaslu.

“Bawaslu Kabupaten/Kota sudah kita minta antisipasi terkait kemungkinan ada sengketa dalam penetapan paslon,” kata komisioner Bawaslu NTB, Itratif. Seandainya, kata dia, ada bapaslon dinyatakan TMS, dan tidak puas dengan keputusan KPU karena tidak dilolosk-

an sebagai peserta Pilkada.

Maka pihaknya meminta kepada bapaslon itu agar menempuh upaya hukum mengajukan gugatan sengketa kepada Bawaslu.

“Prinsipnya, kami akan sangat senang, jika para bapaslon tidak puas dengan keputusan KPU, mengajukan jalur hukum kepada Bawaslu,” ungkapnya.

Sebab itu, Pihaknya telah meminta kepada KPU kabupaten kota untuk melakukan koordinasi pihak keamanan apabila terdapat keputusan KPU berpotensi ada keberatan atau ketidakpuasan dari bapaslon.

Selain itu. KPU kabupaten kota juga diminta menyiapkan

segala sesuatunya. Mulai dari berkas administrasi hingga teknis terkait hal diperlukan dalam menghadapi potensi sengketa di Pilkada. “Karena jadi objek sengketa itu adalah keputusan KPU,” terangnya.

Dijelaskan, dalam Pilkada ada dua hal yang berpotensi jadi sengketa, yakni, sengketa antar peserta atau masingmasing paslon, dan sengketa antar paslon dan KPU sebagai penyelenggara Pilkada. Diantara dua hal tersebut, sengketa kerap terjadi adalah sengketa antar peserta dan penyelenggara pemilu yaitu KPU. “Jika itu terjadi, Bawaslu berwenang

untuk menyelesaikan sengketa tersebut,” tambahnya.

Lebih lanjut diungkapkan, Peserta pilkada nantinya sebagai pemohon sengketa harus melapor lebih dulu ke Bawaslu dengan menggunakan aplikasi SIPS, untuk diproses. Dalam sengketa itu, KPU adalah pihak yang dilaporkan atau termohon. Kemudian, Bawaslu akan menggelar penyelesaian sengketa dalam tempo 12 hari.

Pun, jika ada yang tidak puas dengan putusan penyelesaian sengketa oleh Bawaslu. Maka pihak itu bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). (ndi)

HUT Ke-75 TNI

Pengelolaan Dana Covid-19

Korem 162/WB Beri Tim Medis Piagam Penghargaan

Audit JPS Gemilang akan Ditindaklanjuti Inspektorat

Mataram (Suara NTB) Korem 162/WB menyerahkan piagam penghargaan kepada tim medis di RSUP NTB serta Bakti Sosial (Baksos) donor darah, dan pemberian paket sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19 dalam rangka menyambut HUT TNI ke-75 tahun 2020.

Kegiatan diikuti personel TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri jajaran Polda NTB. Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal, Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Danlanal Mataram, Danlanud ZAM, dan Ketua KONI NTB menuju ITDC Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah sambil memberikan piagam penghargaan kepada para medis di cek poin pertama RSUD NTB. Kemudian juga memberikan paket sembako dan masker kepada masyarakat terdampak covid-19 di cek poin kedua lokasi Tembolak Kota Mataram, pembagian masker kepada masyarakat di cek poin ketiga Gudang Bulog Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Danrem mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka menyambut dan memeriahkan HUT TNI ke-75 tahun 2020 ini. “Kemudian sesuai dengan arahan dari pimpinan yaitu agar selalu berolahraga, maka kami laksanakan olahraga hari ini dengan bersepeda sesuai dengan HUT TNI ke-75 kami bersepeda sejauh 75 kilometer dari Mataram menuju Mandalika agar kita sehat, karena kalau badan sehat Insyaa Allah tidak mudah diserang virus corona,” jelasnya.

Rizal menambahkan, pemberian piagam penghargaan kepada tenaga medis sebagai bentuk penghormatan bagi mereka yang berjuang merawat pasien Covid-19. sebagai apresiasi dan penghargaan kepada tim medis yang sejak bulan januari sampai sekarang telah berjuang melakukan upaya percepatan penanganan kepada masyarakat yang terpapar covid-19 di NTB. Ketua Dhama Pertiwi Daerah NTB yang juga Ketua Persit Kartika Chandara Kirana Koorcab Rem 162 Ibu Kirana Ahmad Rizal Ramdhani beserta pengurus Persit KCK Koorcabrem 162 turut memberi karangan bunga kepada tenaga medis tersebut.

“Sekarang kondisi Covid-19 di Nusa Tenggara Barat sudah menurun, semuanya juga berkat kerjasama dan kerja keras dari tim medis maupun paramedis yang ada di Nusa Tenggara Barat, ini luar biasa dan patut dipertahankan,” tandasnya. (why/*)

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

PIAGAM PENGHARGAAN - Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani memberi piagam penghargaan kepada pimpinan RSUP NTB.

Kasus IGD dan ICU RSUD KLU 2019

Cek Fisik Uji Kesesuaian Spesifikasi Bangunan Mataram (Suara NTB) Cek fisik proyek IGD dan ICU RSUD KLU yang dibangun tahun 2019 sudah selesai. Indikasi penyimpangannya diduga muncul dari pekerjaan fisik yang tidak rampung. Hal itu akan diselidiki lagi dengan proses pembayarannya. Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan, tim jaksa penyelidik turun cek fisik bersama tim ahli dari PUPR. “Dilihat bagaimana spesifikasi bangunannya. Hasilnya sedang ditelaah,” ucapnya dikonfirmasi Senin (21/9) kemarin.

Dia menambahkan, hasil cek fisik itu nantinya akan dibawa ke meja ekspose. Pembahasannya mengenai ada atau tidaknya peristiwa pidana dari pekerjaan fisik bangunan yang tidak selesai tersebut. “Ini masih penyelidikan “Kasusnya masih penyelidikan,” kata Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto dikonfirmasi Senin (14/9) kemarin. Cek fisik belum selesai. Nantinya hasil cek fisik itu masih akan diteliti ahli konstruksi lagi.

Kejati NTB menyelidiki proyek pembangunan gedung RSUD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Diantaranya terkait proyek Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan ruang ICU. Proyek pembangunan dikerjakan dengan APBD KLU tahun 2019. Proyek ICU RSUD KLU dianggarkan sebesar Rp6,7 miliar pada APBD KLU tahun 2019. Rekanan pelaksana berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, PT Apro Megatama.

Kontraktor tersebut yang memenangi tender dengan harga penawaran Rp6,4 miliar. Inspektorat menemukan adanya denda adendum yang belum terbayar sebesar Rp62 juta.

Adenum terkait proyek yang molor dari batas waktu. Sementara proyek penambahan ruang IGD RSUD KLU dianggarkan dalam APBD 2019 sebesar Rp5,41 miliar. Tender proyek tersebut dimenangi PT Batara Guru Group dengan penawaran Rp5,1 miliar.

Sejauh ini yang sudah dimintai keterangan antara lain, Direktur RSUD KLU selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), Kasi Sarpras RSUD KLU selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), panitia pemeriksa hasil pekerjaan, unit kerja pengadaan barang dan jasa, serta Direktur perusahaan rekanan pemenang tender. (why)

(Suara NTB/why)

GO-SIM - Dirlantas Polda NTB Noviar menunjukkan laman Go-SIM, Senin (21/9). Inovasi layanan ini dalam rangka memeringati HUT ke-65 Lantas Polri.

HUT Ke-65 Lantas Polri

Samsat Apps dan Go-SIM Wujud Inovasi Layanan di Masa Pandemi Mataram (Suara NTB) Pandemi Covid-19 membuka keran inovasi Ditlantas Polda NTB. Upaya adaptasi kebiasaan baru melahirkan dua layanan publik berbasis elektronik, Go-SIM dan Samsat Apps.

Keduanya memudahkan masyarakat mengakses pelayanan dengan tetap patuh pada protokol kesehatan Covid-19.

Direktur Lalu Lintas Polda NTB Kombes Pol Noviar memamerkan sistem layanan tersebut melalui ponsel pintarnya, Senin (21/9) kemarin di ruang kerjanya. “Ini bentu adaptasi kebiasaan baru dalam pelayanan publik,” ujarnya sumringah.

Aplikasi Go-SIM ditujukan pada pemohon yang mengurus SIM baru maupun perpanjangan. Pengurusannya berbasis internet yang terhubung langsung dengan Korlantas Polri.

Hal ini untuk mengurangi kerumunan di fasilitas pelayanan.

“Ini SIM-nya setelah jadi, dicetak lalu diantar ke rumah pemohon. Semuanya melalui aplikasi online. Ini implementasi e-policing,” terang Noviar. Go-SIM mengedepankan kemudahan yang tujuannya memutus mata rantai potensi penularan Covid-19 pada satuan pelayanan publik.

Teknisnya, pemohon mendaftarkan diri melalui SIM Online Korlantas Polri simkorlantas.go.id.

Selanjutnya pemohon menuju Satuan Pelayanan di Polres yang dituju sambil menyerahkan dokumen persyaratan dan bukti pembayaran. Pemohon lalu mengikuti prosedur identifikasi, ujian teori, dan praktik.

Apabila pemohon SIM baru kemudian dinyatakan lulus ujian, maka pemohon dipersilakan langsung meninggalkan lokasi.

Sementara operator Go-SIM akan mengantarkan SIM pemohon di hari yang sama.

Adaptasi kebiasaan baru selanjutnya pada aspek kemudahan masyarakat menunaikan kewajibannya membayar pajak kendaraan. Pemohon tidak perlu mengurus pembayaran pajak perpanjangan di kantor Samsat.

“Cukup lewat whatsapp saja.

Sudah terfasilitasi secara online.

Nanti bukti pajaknya diantarkan ke rumah,” kata Noviar.

Mekanismenya, sambung dia, wajib pajak mengirimkan dokumen identifikasi ke nomor whatsapp 0811 3800 0300. Konfirmasi pelayanan disesuaikan dengan UPT pelayanan Samsat sesuai lokasi pengantaran. Wajib pajak mengirimkan pesan

berisi nomor kontak, foto KTP, STNK, dan notice pajak. Permohonan yang memenuhi syarat kemudian diproses. Selanjutnya, wajib pajak dikirim pesan balasan tentang informasi jumlah pembayaran. Wajib pajak selanjutnya dapat memilih pembayaran di tempat saat pengantaran atau melalui transfer rekening.

Pembayaran kemudian akan diverifikasi jajaran Regident atau UPT Samsat.

Verifikasinya berupa pencocokan identitas KTP dengan STNK. Setelah cocok, dokumen disetujui untuk dikirim. Wajib pajak akan mendapat balasan otomatis yang meminta berbagi peta untuk pengantaran. Tetapi, untuk pengurusan pajak lima tahunan tetap harus melalui kantor Samsat.

Sebab ada mekanisme identifikasi forensik kepolisian dan penegakan hukum. “Yang lima tahun tetap harus hadir untuk dicek perubahan fisiknya dan kelayakannya,” terangnya.

Noviar menambahkan, fokus pelayanan publik ini melengkapi kegiatan sosial dalam rangkaian HUT ke-65 Lantas Polri.

Tujuannya meringankan beban masyarakat yang terdampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19. (why)

KPU NTB Tetap Laksanakan Tahapan Pilkada Serentak Mataram (Suara NTB) Sejumlah kalangan menyerukan agar Pilkada serentak yang akan digelar tanggal 9 Desember tahun 2020 ditunda pelaksanaannya. Pilkada dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 menjadi makin parah di Indonesia.

Merespon keinginan sejumlah pihak yang memilih opsi pilkada ditunda, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi Suara NTB mengatakan bahwa Keputusan Pilkada ditunda atau tidak menjadi kewenangan dari pemerintah pusat.

“Terkait penundaaan, itu menjadi domain kebijakan KPU RI, Pemerintah dan DPR RI. Kami di NTB apa yang diputuskan itulah yang akan kita laksanakan dan sampai hari ini kalau belum ada perubahan regulasi, maka kita tetap menjalankan persiapan pelaksanaan tahapan Pilkada,” ujar Suhardi, Senin (21/9) kemarin.

Karena itu, pihaknya akan tetap melaksanakan sejumlah tahapan yang akan digelar dalam waktu dekat ini, seperti penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September, kemudian dilanjutkan dengan pengundian nomor urut pasangan calon pada tanggal 24 September.

“Kita imbau dalam dua tahapan itu, supaya paslon tidak usah gerakan massa, karena kita hindari kerumunan se-

suai dengan protokol kesehatan Covid-19. Pendukung bisa menyaksaksikan prosesnya di posko masing-masing, karena KPU akan menayangkannya secara langsung melalui media sosial,” kata Suhardi.

Lebih jauh disampaikan Suhardi, di NTB sendiri terkait dengan kekhawatiran bahwa Pilkada akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Sampai sejauh ini, dari sejumlah tahapan Pilkada yang sudah terlaksana, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kasus baru positif Covid19 dari peroses pelaksanaan tahapan Pilkada yang sudah berjalan tersebut sangat kecil.

“Memang sampai hari ini dikawatirkan pilkada ini jadi klaster baru penyebaran Covid19. Tapi ketika coklit pemuktahiran data pemilih, akhirnya kan dapat berjalan normal, tidak ada kasus penyebaran Covid-19 yang signifikan dari kegiatan tahapan itu,” sebutnya.

“Kemudian tahapan verifikasi faktual calon perseorangan juga berjalan baik, karena petugas KPU yang turun menggunakan protokol kesehatan. Jadi di dalam dua tahapan yang sudah berlangsung itu, tidak menjadi penyumbang signifikan kasus baru penyebaran Covid-19,” sambungnya.

Meski demikian, dia juga mengakui pada saat tahapan pendaftaran bakal pasangan calon beberapa waktu yang lama, terjadi

pengerahan massa dalam jumlah besar dan tidak mengindahkan protokol kesehatan Covid-19.

Akan tetapi hal itu terjadi di luar kendali KPU. Sedangkan proses pendaftaran calon tetap menerapkan protokol kesehatan Covid19 dengan sangat ketat.

“Memang dalam pendaftaran kemarin ada hal yang tidak bisa kita kendalikan di luar KPU. Misalnya intraksi calon dengan pendukung. Sehingga kemarin untuk tidak mengulangi kejadian yang sama, dibuat kesepakatan dengan Paslon supaya dikendalikan pengumpulan pendukung dalam jumlah besar,” jelasnya.

Namun demikian, meskipun upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Pilkada serentak 2020, khususnya di NTB sudah sangat optimal dilakukan, baik oleh penyelenggara, pemerintah daerah dan juga aparat keamanan. Untuk opsi penundaan atau Pilkada tetap dilaksanakan, pihaknya menyerahkannya kepada kebijakan pemerintah pusat.

“Bagi kita mana yang terbaiklah. Saya kira soal pilihan saja. Kalau Pandemi ini kita menjaga jarak, kampanye mengajak orang, tinggal diatasi saja, dipertegas. Informasinya Mendagri sedang menyiapkan Perppu untuk efektifitasnya, kalau ada pengaturan baru dari pemerintah, maka itu akan semakin memperkuat,” pungkasnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Pengelolaan anggaran Covid19 Provinsi NTB sudah masuk post-audit BPK RI. Sasarannya anggaran penanganan kesehatan, sosial, dan ekonomi. Rekomendasi BPK atas pengelolaan anggaran tersebut nantinya akan ditindaklanjuti. “Karena BPK sudah masuk jadinya kita secara kode etik tidak masuk. Nanti kita tunggu saja hasilnya dari mereka seperti apa,” ungkap Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim ditemui Senin (21/9) kemarin.

Menurutnya pengelolaan anggaran Covid-19 sudah diatur dalam undang-undang baik itu Inpres maupun aturan turunannya. Sejauh ini, pihaknya yang juga turun langsung mengawal penggunaan anggarannya belum menemukan indikasi penyimpangan. “Saya kira kecil kemungkinannya ada yang bermain-main karena ini banyak mata yang melihat. Lagipula kalau ada penyimpangan dan ada niat jahatnya atau mensrea-nya, kita akan hajar samasama,” tegasnya.

Setiap pelaksanaan audit nantinya akan ada rekomendasi yang diberikan. Tergantung dari hasilnya. Mulai dari perbaikan administrasi ataupun pengembalian potensi kerugian negara. “Kita akan tagih kalau ada temuannya,” kata Ibnu. Dia menyatakan, tujuan dari pengelolaan anggaran Covid-19 yang serba cepat ini yaitu pada sasarannya. Misalnya dalam program sosial dan ekonomi.

Bantuan yang digelontorkan pemerintah pada prinsipnya sukses diterima masyarakat.

Sementara dalam proses pengadaannya,PPKpengadaansudah dibentengi dengan surat pernyataan. Yang pada intinya penyedia barang bersedia mengembali-

(Suara NTB/why)

Ibnu Salim kan uang apabila di kemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran. Program JPS Gemilang pun demikian. Pengadaan barang disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat itu. Kewajaran harganya nanti akan terlihat dari hasil post-audit. “Kalaupun ada temuan seperti itu nantinya diselesaikan lewat APIP dulu,” terangnya.

Pemprov NTB mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp926 miliar hasil dari pemfokusan dan pengalokasian ulang APBD. Peruntukannya, belanja kesehatan 50 persen, stimulus ekonomi 30 persen, dan pengadaan paket JPS 20 persen.

Khusus dalam pengadaan ikan teri, masyarakat mengadukan indikasi penggelembungan harga ke Kejati NTB. Tahapan pengusutannya masih pada penyelidikan Intelijen berupa pengumpulan bahan keterangan dan data. Pengadaan ikan teri pada JPS tahap II melalui PT Gerbang NTB Emas (GNE). Anggarannya Rp 2,8 miliar dengan margin keuntungan 10 persen. (why)

Nur-Salam Jadikan Perempuan sebagai Pilar Kekuatan Ekonomi Sumbawa Mataram (Suara NTB) Kandidat bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa, Nurdin Ranggabrani-Burhanuddin Jafar Salam (Nur-Salam) berkomitmen mengangkat martabat perempuan Sumbawa. Sebab, peran perempuan sangatlah vital mempengaruhi pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan dan ekonomi.

Pada sektor pembangunan manusia, posisi dan peran perempuan sangat strategis, pasalnya perempuanlah guru pertama bagi anak-anak. Kualitas tumbuh kembangnya anak tidak saja dibentuk dari proses pendidikan formal, tetapi juga akan sangat dipengaruhi oleh pendidikan non formal dalam keluarga.

“Kami ingin perempuan-perempuan Sumbawa, menjadi pilar ilmu dalam keluarga, baik ilmu tentang kehidupan duniawi, terlebih ilmu agama sebagai bekal kehidupan ukhrawi. Perempuan akan menjadi guru pertama dan terdekat bagi anak-anaknya. Perempuan punya peran besar dalam menyiapkan generasi terbaik masa depan Sumbawa,” ujar Nurdin, Senin (21/9).

Selain di sektor pendidikan, perempuan juga punya potensi yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi.

Karena itu perempuan tidak saja hanya bisa menjadi beban ekonomi keluarga, tetapi justru bisa menjadi kekuatan ekonomi keluarga jika perempuan diberdayakan.

“Kami ingin perempuan Tana Samawa, menjadi pilar kemandirian ekonomi keluarga. Sebagaimana Tau Swai Samawa lazimnya masa-masa yang lampau. Dimana perempuan kala itu bukanlah beban bagi ekonomi keluarga. Justru menjadi penguat yang seimbang dan mandiri. Karena mereka juga bekerja sesuai profesi suaminya. Sebagai petani, peternak, bahkan nelayan, juga pedagang,” ular Nurdin.

Karena itu, salah satu program unggulan yang akan dilaksanakan Nur-Salam yakni membangun kemandirian perempuan lewat kebijakan yang lebih berpihak kepada pembangunan kualitas perempuan Sumbawa.

Nur-Salam meyakini, jika perempuan diberikan kesempatan dan perhatian, maka bisa menjadi modal kuat.(ndi)

(Suara NTB/ist)

DIALOG - Cabup Sumbawa, Nurdin Ranggabarani tengah berdialog dengan emak-emak di Sumbawa.

SUARA NTB

Selasa, 22 September 2020

Selong (Suara NTB) Jumlah perusahaan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) 1.232, baik yang besar maupun yang kecil. Jumlah pekerjanya mencapai 20 ribu lebih. Sesuai data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek), masih terdapat ratusan perusahaan belum memasukkan pekerjanya sebagai peserta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, H. Supardi kepada Suara NTB, Senin (21/9), meminta seluruh perusahaan di Loim memberikan jaminan ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan kepada para pekerja.

Diketahui, banyak pekerja di Lotim ini memiliki gaji di bawah Rp5 juta/bulan. Tidak saja itu, pekerja dengan upah sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Rp2 juta/bulan pun kabarnya masih banyak belum bisa memberikan.

Sangat diharapkan, banyak pekerja di Lotim bisa mendapatkan subsidi gaji Rp600 ribu/bulan selama empat bulan tahun 2020 ini. Salah satu syaratnya harus menjadi peserta aktif BPJamsostek. “Kami sangat berharap kepada perusahaan di Lotim ini bayar iuran sesuai ketentuan,” pinta H. Supardi.

Disnakertrans Lotim mengaku sebenarnya tidak tahu berapa jumlah pekerja yang akan mendapatkan subsidi gaji.

“Yang mengusulkan adalah BPJamsostek dan yang menentukan dapat atau tidaknya itu adalah pusat,” terangnya.

Kepala Cabang BPJamsostek Lotim, Akbar Ismail sebelumnya menggambarkan, data keseluruhan di Lotim jumlah pekerja yang akan dapat subsidi upah ini sebanyak 6.400 dari 9.600 pekerja formal. Jumlah pekerja tersebut tersebar di 830 perusahaan se Kabupaten Lotim. Tidak semua dapat subsidi upah karena ditemukan ada yang tidak memenuhi syarat menerima subsidi.

Target awal pemerintah, Desember 2020 ini seluruh pekerja sudah menikmati subsidi upah Rp2,4 juta itu. Akan tetapi ada informasi diperpanjang sampai kwartal pertama 2021. Ada kemungkinan tidak empat bulan, tapi bertambah lagi di tahun 2021 mendatang. Namun, informasi tersebut belum dipastikan apakah akan ada penambahan untuk bagi yang sudah menerima atau penambahan waktu bagi yang belum terdaftar sebagai penerima di tahun 2020. (rus)

(Suara NTB/yon)

Tujuh Pendamping PKH Lotim Dinilai Langgar Kode Etik Selong (Suara NTB) Sebanyak tujuh orang SDM Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertugas sebagai pendamping Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditemukan melanggar kode etik. Ketujuh pendamping PKH itupun dikenakan sanksi sebagaimana aturan yang ditetapkan. Dua di antaranya diberhentikan karena masuk dalam katagori pelanggaran berat.

Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Lotim, Saparudin, menjelaskan jika pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap para pendamping PKH saat berada di lapangan.

Terutama memastikan supaya kode etik selaku pendamping tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tentunya, kata dia, kemitraan dengan masyarakat diminta aktif sebagai kontrol sosial terhadap pendamping.

“Monitoring secara berkala dan kontinyu tetap kita lakukan. Termasuk memantau lewat sistem e-PKH,” terangnya kepada Suara NTB, Senin (21/9). Selama tahun 2020 ini, jumlah pendamping PKH yang melanggar kode etik sebanyak tujuh orang. Dari hasil investigasi dan sidang kode etik yang dilakukan, tercatat dua orang masuk dalam pelanggaran berat dan langsung diberhentikan atau SP3, satu orang SP2 dan empat orang diberikan SP1.

“Untuk yang diberhentikan itu karena tidak mengerjakan tugas dengan baik dan sering meninggalkan pekerjaannya,” terang Saparudin.

Selain itu, terdapat kasus yang masih berjalan berupa dugaan penggelapan bantuan PKH yang dilakukan oleh oknum pendamping PKH inisial, M di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur. Korkab PKH Lotim juga melakukan investigasi internal terhadap perbuatan yang dilakukannya. Apabila terbukti menyalahi kode etik, maka oknum pendamping tersebut dapat dilakukan pemecatan.

“Nanti kita lihat pelanggarannya, barulah kita keluarkan SP1, SP2 berupa gaji ditangguhkan hingga SP3 berupa pemecatan. Saat ini rumusan hasil investigasi sedang Saparudin kita kerjakan,” pungkasnya. (yon)

Pernikahan Usia Anak di Lotim Meningkat

Selong (Suara NTB) Memasuki kwartal ketiga tahun 2020 ini, kasus pernikahan usia anak di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus meningkat. Dari Januari hingga 21 September 2020, jumlah kasus pernikahan usia anak yang ditangani Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lotim sebanyak 19 kasus. Menyikapi hal ini, Pemda Lotim diharapkan bersikap tegas dan tidak hanya menjadi penonton atas persoalan yang terjadi.

Ketua LPA Lotim, Judan Putrabaya, Senin (21/9) menekankan, mengantisipasi maraknya pernikahan usia anak, sangat dibutuhkan kehadiran Pemda Lotim untuk mengambil langkahlangkah tegas terhadap jajaran pemerintah di tingkat desa.

Dijelaskan bahwa ketika seseorang melangsungkan proses

H. Asrul Sani

perkawinan atau merariq, maka yang terlibat di dalamnya yaitu, RT, Kadus hingga pemerintah desa serta tokoh masyarakat setempat.

Pada lini itulah pemerintah kabupaten memberikan penekanan kepada pemerintah desa bahwa apabila ada kasus pernikahan di bawah umur, maka diupayakan untuk tidak diproses menuju ke perkawinan. Sepanjang itu tidak dilakukan, maka peristiwa perkawinan usia anak akan terus terjadi di Kabupaten Lotim.

“Sikap-sikap yang tidak mau tahu dari aparat di tingkat bawah terkait pernikahan usia anak sangat kita sayangkan,” ungkapnya.

Judan juga s a n g a t

menyayangkan alasan klasik dari para orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena takut berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal atas kerjasama dan kepedulian bersama, menghindari anak melakukan pernikahan dini membantu anak tersebut meraih masa depannya serta berpengaruh terhadap IPM di daerah.

Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam prosesi pernikahan anak juga dapat dipidanakan karena sudah melanggar aturan hukum terkait perlindungan anak. Adapun jumlah yang ditangani pernikahan usia anak sebanyak 19 kasus di tahun 2020. Sementara tahun 2019 periode Januari-September yang melapor dan ditangani sebanyak 35 kasus. Artinya, tidak ada relevansi terjadinya pandemi Covid-19 dengan tingginya perkawinan usia anak.

“Berdasarkan beberapa ka-

sus yang kita tangani, terjadinya pernikahan usia anak multi factor. Ada yang dibawa lari, kecelakaan, faktor ekonomi, dan lainnya,” bebernya.

Kepala DP3AKB Lotim, drg. H. Asrul Sani, menyebutkan jika kasus pernikahan usia anak di Kabupaten Lotim relatif meningkat tiga tahun terakhir ini. Pada tahun 2018 jumlah kasus yang ditanganinya sebanyak 11 kasus, tahun 2019 17 kasus dan tahun 2020 hingga bulan Juli terjadi sebanyak 15 kasus. “Relatif sudah meningkat tiga tahun terakhir,” ungkapnya.

Ironisnya apabila berbicara riil di lapangan, kata Asrul, jumlah kasus perkawinan usia anak di Kabupaten Lotim mencapai ratusan bahkan ribuan kasus. Hanya saja yang dilaporkan dan terdeteksi hanya belasan kasus yang menuai upaya-upaya untuk dilakukan mediasi.

“Kalau yang tidak dilaporJudan Putrabaya

kan itu cukup banyak,” sebutnya.

Terjadinya kasus perkawinan usia anak ini disebabkan oleh multi faktor. Mulai dari suka sama suka, dibawa kabur, faktor ekonomi, pendidikan, pemahaman orang tua, hingga faktor lingkungan yang cukup mempengaruhi terjadi perkawinan usia anak. Artinya secara sederhana tidak dapat dipastikan bahwa penyumbang perkawinan usia anak karena pendemi Covid-19 dan libur sekolah. (yon)

(Suara NTB/yon)

20 Ribu Pekerja di Lotim Belum Terlindungi

Halaman 8

Lahan Kritis di Loteng Dihijaukan Praya (Suara NTB) Puluhan hektar lahan kritis yang ada dikawasan hutan Hak Guna Usaha (HGU) Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah (Loteng), dihijaukan kembali. Sebagai salah satu upaya mengembalikan kondisi kawasan hutan yang saat ini tengah kritis. Akibat kesalahan pola pemanfaatan lahan kawasan hutan oleh masyarakat sekitar.

Total sekitar lima ribu bibit pohon yang ditanam dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa Lantan berkerjasama dengan PDAM Praya dan Balai Taman Hutan Rakyat (Tahura) Nuraksa tersebut. Di antaranya pohon beringin, sukun, ketapang serta gaharu. Termasuk pohon buah-buahan seperti durian.

“Dengan upaya ini kita harapkan bisa mengembalikan fungsi kawasan hutan yang sudah kritis dan gundul tersebut,” ungkap Direktur Teknis PDAM Praya, Lalu Sukemi Adiantara, kepada wartawan, Senin (21/9).

Diakuinya, kawasan hutan HGU Desa Lantan sendiri sangat penting posisinya. Karena di kawasan tersebut ada sumber mata air yang menjadi salah satu sumber air baku yang dikelola oleh PDAM Praya. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah tengah dan selatan.

Di satu sisi kerusakan kawasan hutan tersebut berdampak langsung terhadap kondisi debit mata air yang kian waktu terus menurun.

Sehingga upaya-upaya pelestarian dan reboisasi dengan menanami kembali kawasan

(Suara NTB/kir)

REBOISASI - Kondisi hutan HGU di Desa Lantan yang sudah mulai gundul. PDAM Praya bersama Pemdes Lantan dan Balai Tahura Nuraksa, melakukan reboisasi dan rehabilitasi, Senin (21/9). hutan yang sudah gundul dan kritis tersebut penting untuk terus digalakkan.

“Dengan kita menanami kembali kawasan hutan yang gundul ini, diharapkan bisa mengembalikan kondisi kawasan hutan ke kondisi normal,” ujarnya. Yang pada akhirnya nanti bisa mengembalikan kondisi sumber-sumber mata air yang ada.

Terpisah, Kepala Desa Lantan, Erwandi, mengatakan secara umum kondisi hutan di wilayah masih cukup baik.

Namun ia tidak menampik ada beberapa titik kawasan

hutan yang kondisinya sudah kritis. Terutama di kawasan hutan HGU yang selama ini dikelola oleh masyarakat.

Sehingga pemerintah desa bersama dengan masyarakat sudah bersepakat untuk menanami kembali kawasan hutan HGU yang kondisi rusak tersebut. Supaya bisa kembali hijau dan rimbun. Karena yang merasakan dampaknya jelas masyarakat banyak. Meski yang melakukan pengerusakan ataupun perambahan hutan itu hanya beberapa oknum masyarakat saja.

Erwandi mengatakan, di ka-

wasan hutan HGU tersebut oleh masyarakat banyak ditanami tanaman semusim. Kondisi tersebut yang membuat fungsi kawasan hutan menurun. Karena fungsi konservasinya tidak berjalan maksimal. “Jadi setiap mau musim tanam, banyak pohon yang ditebang. Ini yang jadi persoalan.

Yang kedepan tidak boleh lagi terjadi,” timpal Erwandi.

Kepala UPTD Balai Tahura Nuraksa, Samsyiah Samad, S.Hut.,M.Si., menambahkan, saat ini kondisi kawasan hutan diwilayah Loteng secara umum masih cukup baik. Terutama un-

tuk kawasan hutan lindung serta Hutan Kemasyarakatan (Hkm)nya. Hanya di kawasan hutan HGU yang kondisinya banyak yang sudah gundul dan kritis. Terutama yang berada didekat dengan pemukiman warga.

Tetapi tidak separah kondisi kawasan hutan di daerah lain.

Sehingga langkah-langkah antisipasi sejak dini penting dilakukan dan harus berkelanjutan.

“Mumpung kondisi hutan tidak terlalu parah kerusakannya, jadi tidak salah kalau sejak dini dilakukan upaya rehabilitasi dan reboisasi,” pungkasnya. (kir)

Kasus Izin Tambak Udang Suryawangi Dilaporkan ke Kejaksaan Selong (Suara NTB) Keluarnya rekomendasi bupati atas usaha tambak udang di Kelurahan Suryawangi terus menuai polemik. Pasalnya, pemberian rekomendasi tersebut dinilai suatu kecerobohan dan kurang hati-hati dari pemerintah tanpa melihat payung hukum yang ada.

Ketua BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Lotim, Sayuti kepada Suara NTB, Senin (21/9) menyebutkan, persoalan ini menjadi atensi Hipmi Lotim. Berdasarkan pengalaman Hipmi Lotim dalam pengurusan izin budidaya ikan/ udang dengan pengusaha tambak udang, terdapat ada 21 jenis perizinan yang harus dilengkapi

untuk mendapatkan izin operasional budidaya udang. Artinya, bukan hanya rekomendasi bupati, melainkan rekomendasi bupati hanyalah salah satu syarat untuk menerbitkan perizinan tambak udang dan kemungkinan semua perizinan sedang diurus oleh PT. Sumber Lautan Emas Abadi.

Soal rekomendasi Bupati Lotim tentang pembangunan tambak udang di Suryawangi, kata Sayuti, yang harus menjadi pemahaman mendasar bahwa rekomendasi dan izin adalah dua jenis kebijakan yang berbeda. Rekomendasi bisa menjadi atau bersifat persyaratan untuk terbitnya suatu izin. Izin adalah ketetapan tertulis dalam hal ini berupa Su-

rat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Operasional Produksi (OP).

Sedangkan perusahaan tersebut belum mendapatkan SIUPOP, baru mengantongi rekomendasi dari Bupati Lombok Timur Nomor 503/100/pm/2020 Perihal Rekomendasi Pembangunan Tambak Udang yang pada pokoknya merekomendasikan pembangunan tambak yang diberikan kepada perusahaan.

“Rekomendasi yang diterbitkan oleh Bupati Lotim kepada perusahaan tidak ada yang salah.

Penerbitan rekomendasi itu memang menjadi kewenangan bupati. Akan tetapi rekomendasi tersebut bukanlah keputusan yang bersifat final dalam bentuk perizinan (SIUP-OP),” terangnya.

Bagi Hipmi, Pemda Lotim tidak perlu mengubah Perda RTRW dikarenakan prosesnya panjang dan menghambat per-

cepatan investasi di Lotim. Perubahan tata ruang cukup dengan meminta rekomendasi Menteri ATR/BPN sebagaimana diamanatkan pasal 114A PP No.13/2017 tentang RTRW, di mana katidaksesuaian tata ruang di lokasi rencana pembangunan tambak udang oleh PT. Sumber Lautan Emas Abadi yang berlokasi di wilayah pantai Suryawangi sebagai ruang wisata itu sebenarnya dapat dikesampingkan jika mengacu pada pasal 114 A PP Nomor 13/2017 tentang RTRW dengan alasan proyek tersebut bagian dari proyek prioritas strategis (major project).

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Timur, Mukhsin, menegaskan investasi usaha tambak udang yang terletak di Kelurahan

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR.3649 CS NOKA/NOSIN : MH3SG3120GK241350/ G3E4E-0346470 AN. HADI SAMURI HILANG SEKITAR CAKRANEGARA HILANG STNK R2 HONDA DR.2518 MQ NOKA/NOSIN : MHIJM313XKK134874/ JM31E-3130281 AN.WIWIK WINARTI HILANG DSKTR JL.RAYA KR BAYAN MENUJU CAKRA

Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji belum keluar izin operasionalnya. Atas dasar inilah pihak investor memahami aturan yang ada dengan belum mulai dijalankan usahanya.

Terkait rekomendasi itu menjadi kewenangan sepenuhnya bupati. Namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak sesuai aturan, maka rekomendasi tersebut batal. Mukhsin menegaskan, budidaya tambak udang masuk dalam program besar strategis nasional. Namun apabila bertentangan antara peraturan perundang-undangan pusat dan di daerah, maka menggunakan peraturan perundangundangan di atasnya. Termasuk peraturan tata ruang nasional untuk mendukung program strategis nasional.

Sementara itu, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) membawa persoalan ini ke ranah hukum dalam hal ini Kejari Lotim. Pihak yang dilaporkan, yaitu Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy selaku pemberi rekomendasi, Kadis DPMPTSP, Mukhsin yang mengeluarkan izin dan Direktur PT. Sumber Lautan Emas Abadi, Yudi Sasongko karena diduga berperan terlibat mengajukan rekomendasi ke Kadis DPMPTSP agar izin eksplorasi atau budidaya tambak udang segera dikeluarkan.

“Ketiga pihak yang kita lapor-

(Suara NTB/yon)

LAPORAN TAMBAK UDANG - Para aktivis di Lombok Timur yang tergabung dalam ARM melayangkan laporan soal pemberian rekomendasi tambak udang oleh Bupati Lotim kepada investor di Suryawangi yang diterima Kasi Intel Kejari Lotim, Senin (21/9). kan ini diduga secara bersamasama melakukan tindak pidana korupsi dalam proses penerbitan izin tambak udang di Suryawangi,” terang Deni Rahman selaku kuasa hukum pelapor.

Dijelaskannya, terbitnya rekomendasi Bupati Lotim, izin lokasi dan IMB oleh Dinas PMPTSP Lotim kepada perusahaan PT. Sumber Lautan Emas Abadi untuk pembangunan tambak di Suryawangi bukan termasuk zona tambak, melainkan zona pariwisata sesuai Perda RT/RW provinsi maupun Perda RT/RW kabupaten.

Maka jelas pejabat baik kepala daerah atau pejabat yang mengeluarkan izin tersebut patut diduga telah melanggar Pasal 57Jo’ 69 Jo’ 73 UU 26 Tahun

2007 Tentang Penataan Ruangan dan UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, karena kuat diduga telah ada upaya mempergunakan jabatan/pangkat/kewenangan/ kekuasaannya (abuse of power) memuluskan perizinan yang pada dasarnya bertentangan dengan peraturan yang ada.

Laporan yang dilayangkan ini diterima oleh Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Lotim, Lalu Rasyid, S.H. Pihaknya akan mempelajari berkas laporan untuk kemudian ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. “Laporan akan kami proses dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah,” ujarnya singkat. (yon)

SUARA NTB

Selasa, 22 September 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3.

Hub: 087765893848

SUARA NTB Selasa, 22 September 2020

Sanksi yang Menyelamatkan Masyarakat HINGGA Minggu (20/9), sepekan sudah pelaksanaan operasi penegakan protokol Covid-19 kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat umum. Seminggu pelaksanaan operasi, sudah terjaring sebanyak 1.923 orang pelanggar.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 525 masyarakat umum dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kena sanksi denda sesuai Perda No. 7 Tahun 2020. Jumlah uang denda yang terkumpul sebesar Rp56,5 juta.

Penerapan Perda No.7 Tahun 2020 yang mulai diberlakukan 14 September 2020 yang mendapat respons positif dari Pemerintan Pusat. Karena sejatinya Perda ini dibuat untuk menyelamatkan masyarakat.

WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah sangat intens turun langsung ke masyarakat untuk memastikan penerapan wajib masker sekaligus sosialisasi Perda No 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Sebelumnya Wagub juga sidak langsung pelaksanaan protokol kesehatan di kantor-kantor pelayanan publik dan lokasi keramaian.

Kebijakan denda bagi masyarakat yang tak pakai masker bukan untuk menakut-nakuti. Justru ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan.

Sehingga akan lebih banyak jiwa yang dapat diselamatkan dari penyebaran wabah Covid-19. Karena target pemerintah bukan uang denda. Target utamanya adalah edukasi agar masyarakat NTB patuh dan sadar akan pentingnya protokol kesehatan.

Melihat masih banyak warga yang abai (tidak menggunakan masker), itu mennadakan bahwa kesadaran masyarakat yang belum bagus. Padahal sebenarnya menggunakan masker bukan sesuatu yang sulit. Namun ada kecenderungan, tidak mengenakan masker itu kesulitannya terletak pada kesadaran masyarakat.

Untuk itu, sosialisasi wajib masker akan terus ditingkatkan.

Operasi penegakan protokol Covid-19 sesuai Perda No. 7 Tahun 2020 telah dimulai sejak Senin, 14 September lalu. Operasi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota di NTB yang dilakukan Satpol PP, Bappenda, TNI dan Polri.

Dari 1.923 pelanggar protokol Covid-19 atau masyarakat yang tidak memakai masker (hingga 20 September 2020). Sebanyak 525 orang kena sanksi denda, sebesar Rp100 ribu untuk masyarakat umum dan Rp200 ribu untuk ASN. Sedangkan, 1.398 orang kena sanksi sosial.

Dari 525 pelanggar yang kena sanksi denda, sebanyak 485 orang merupakan masyarakat umum dengan total denda terkumpul sebesar Rp48,5 juta. Sedangkan 40 orang merupakan ASN, dengan total denda terkumpul sebesar 8 juta.

Dalam Perda No.7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang dijabarkan dalam Pergub, masyarakat umum yang tak menggunakan masker di tempat umum bisa dikenakan sanksi denda sebesar Rp100 ribu. Sedangkan bagi ASN yang tak menggunakan masker di tempat umum, dendanya lebih besar yaitu Rp200 ribu.

Sementara bagi penyelenggara kegiatan apabila tidak mempraktikkan protokol Covid bisa didenda Rp 250 ribu. Sedangkan bagi pengurus atau penanggung jawab fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka penanggulangan penyakit menular akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 400 ribu.

OPINI

Halaman 10

Urgensi Menghadapi Kekeringan di NTB INIMNYA curah hujan beberapa bulan terkahir ini, telah menjadi petanda kekeringan mulai melanda sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan pada akhir Juli lalu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara resmi telah mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis.

Tujuannya, agar masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan dan melakukan antisipasi dini akibat dampak kekeringan.

Jika merujuk hasil analisis perkembangan musim kemarau dasarian III yang dilakukan BMKG hingga Agustus 2020, terdapat 86.84% wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau, sedangkan 13.16% wilayah masih mengalami musim hujan. Data BMKG ini memberikan gambaran bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi mengalami kekeringan setiap tahunnya.

Bisa dibayangkan, bagaimana jadinya jika sejak awal upaya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana kekeringan belum terbangun dengan baik, tentu persoalannya menjadi rumit dan tidak sederhana. Bencana kekeringan, selain berisiko mengancam ketahanan pangan, juga dikhawatirkan memicu munculnya masalah krisis air bersih. Lebih parah lagi, kekeringan yang terjadi dalam jangka panjang dapat menyebabkan pendalaman kemiskinan.

Meski waktu dan tempat kejadiannya dapat diprediksi setiap tahun, namun hingga kini belum ada upaya signifikan untuk mengatasinya. Selama ini, penanganan bencana kekeringan dilakukan secara reaktif, temporer, dan bersifat ad hoc. Jika tidak segera dibenahi, maka kita akan terus menerus menyaksikan narasi bencana yang cenderung sama, tidak berubah, tidak mau belajar, dan tidak membawa kemajuan dalam pengelolaan risiko bencana kekeringan.

Potret Kekeringan di NTB Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini NTB kembali dilanda bencana kekeringan cukup parah. Sebagai respon atas kondisi ini, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkiefli-

Oleh : Hendra Puji Saputra (Staf KONSEPSI NTB) mansyah, SE.,M.Sc, menetapkan status NTB siaga darurat kekeringan. Penetapan status darurat kekeringan tersebut sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB Nomor 360-607 tahun 2020 yang mulai berlaku sejak 14 Juli hingga 31 November 2020.

Dari 10 kabupaten dan kota di NTB, sembilan di antaranya telah menetapkan siaga darurat bencana kekeringan, kecuali Kota Mataram.

Secara rinci, data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB hingga 31/08/2020, tercatat sebanyak 353 desa di 76 kecamatan yang tersebar di 9 kabupaten atau kota terdampak bencana kekeringan di NTB. Begitu juga sebaran warga yang terdampak kekeringan sudah mencapai 203.879 Kepala Keluarga (KK).

Ironinya, pengalaman telah banyak membuktikan, kelompok rentan yang paling terkena dampak kekeringan adalah masyarakat miskin di pedesaan. Belakangan ini, warga di sejumlah permukiman mulai mengeluh kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Krisis air bersih yang disebabkan kekeringan, dalam banyak kasus sering kali memaksa masyarakat yang lemah secara ekonomi membeli air bersih. Situasi ini akan semakin berat, jika musim kemarau berlangsung dalam jangka panjang. Risikonya, bagi sebagian masyarakat yang membeli air bersih akibat dampak kekeringan, tentu biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.

Terlebih lagi, kebutuhan air bersih per jiwa diperkirakan bisa mencapai 5 liter/hari. Artinya, masyarakat NTB membutuhkan suplai air bersih sebanyak 3,5 juta liter setiap hari, (Suara NTB, 25/ 08/2020). Sementara, air bersih bagi masyarakat adalah kebutuhan utama dan mendesak. Belum lagi bagi masyarakat yang menggunakan air tidak layak konsumsi karena sulit mendapat air bersih, maka potensi munculnya masalah baru terhadap kesehatan sangat

RADIO

mungkin terjadi.

Celakanya lagi, dampak kekeringan ini tidaklah tunggal. Sektor pertanian, sebagai pengguna air terbanyak perlu diberi perhatian lebih besar karena berperan sebagai faktor penentu dalam keberhasilan ketahanan pangan. Dalam berbagai pemberitaan menyebutkan, sejumlah petani di berbagai wilayah di NTB mengalami gagal panen akibat dampak kekeringan. Sejauh ini di NTB, tercatat seluas 6.730 Ha sawah mengalami kekeringan dan puso 459 Ha (terancam gagal panen), (agroindonesia.co.id, 01/09/ 2020). Minimnya curah hujan, telah menyebabkan sebagian besar petani di NTB mengalami gagal panen yang berdampak pada menurunnya produktifitas hasil panen. Akibatnya, kondisi ini dikhawatirkan dapat berpotensi menyebabkan ketidaktahanan pangan. Sungguh, ini bukan persoalan yang mudah.

Upaya Responsif Atasi Kekeringan Hampir setiap tahun, kita selalu mendengar pemberitaan dampak nyata kekeringan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, terutama kelompok rentan.

Mulai dari gagal panen, krisis air bersih, dan kemiskinan adalah beberapa contoh dampak nyata kekeringan yang sebenarnya sudah bisa ditebak.

Yang paling penting, perlu dilakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan, identifikasi kapasitas dan kerentanan jenis masalah, skenario peringatan dini, menyusun rencana kontijensi, dan menyusun rencana aksi yang jelas dan berfokus pada penyelesaian akar masalah.

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah perencanaan, penganggaran, dan koordinasi antar lintas sektor harus berjalan secara sinergis dan terintegrasi. Tidak bisa dilakukan secara sektoral dan temporal. Sebab, sebagai bencana yang terjadi setiap tahun, praktik mitigasi dan adaptasi menghadapi kekeringan juga perlu diperkuat untuk men-

ingkatkan ketangguhan masyarakat.

Dalam hal ini, peran semua stakeholders sangat dibutuhkan.

Di level daerah, sebagai komponen dari masyarakat sipil yang memiliki fokus pada isu perubahan iklim, KONSEPSI memfasilitasi penyusunan Peraturan Gubernur NTB Nomor 54 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi NTB. Melalui Pergub ini, KONSEPSI berkomitmen dan mendorong upaya adaptasi perubahan iklim termasuk dalam penanganan bencana kekeringan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 20192023. Dengan harapan, agar upaya menghadapi perubahan iklim termasuk kekeringan dapat dilakukan secara terarah, terencana, dan berkelanjutan. Semoga.

POJOK Kasus positif meningkat, Pemprov kembali atur strategi penanganan Covid-19 Tegas terapkan protokol Covid-19

*** KPU NTB tetap laksanakan tahapan Pilkada serentak Jangan abaikan protokol Covid-19

***

SUARA NTB

Selasa, 22 September 2020

Halaman 11

Bupati Turun Pantau Masyarakat Krisis Air Bersih Bertambah Jadi 736.492 Jiwa Pengerjaan Proyek Fisik Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid diagendakan melihat langsung pengerjaan proyek fisik, Selasa (22/9) ini. Bupati ini akan mengecek sejauh progress pengerjaan proyek di lapangan untuk mencegah adanya proyek terlambat diselesaikan.

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Pemkab Lobar H. Lalu M. Hakam mengatakan, bupati bersama rombongan akan melakukan monitoring dan evaluasi sejumlah proyek terkait fisik di Pemkab Lobar. “Bupati akan melakukan evaluasi progres pembangunan proyek fisik di Pemkab Lobar,” katanya, Senin (21/9).

Monitoring lapangan akan dilakukan selama tiga hari, dari hari Selasa (22/9) hingga kamis (24/9) yang dibagi menjadi menjadi tiga zona wilayah, yaitu wilayah Tengah, Utara dan Selatan Sementara anggota DPRD Lobar Munawir Haris, meminta pada pimpinan OPD segera melakukan program kegiatan mereka agar sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini disampaikan, mengingat tahun anggaran 2020 akan segera berakhir, kemudian OPD harus melakukan persiapan untuk penyusunan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2021.

Jadi pihaknya meminta kepada para OPD untuk segera melaksanakan program kegiatan mereka. Untuk, ke depannya pada tahun 2021 DPRD Lobar kembali mengingatkan kepada para OPD agar seluruh OPD yang melakukan pengadaan barang dan jasa untuk taat dan konsisten terhadap perjanjian OPD dengan rekanan atau penyedia barang/jasa terkait pemberlakukan NPWP daerah yang harus beralamat di Lobar, karena akan berpengaruh terhadap peningkatan perolehan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat. (her)

Piutang Pajak Hotel di Senggigi Membengkak Giri Menang (Suara NTB) – Hingga kini piutang salah satu hotel di wilayah Senggigi Lombok Barat (Lobar) belum terlunasi. Bahkan kian tahun terus bertambah lataran pajak bumi bangunan (PBB) hotel tersebut terus berjalan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar mencatat sejauh ini tunggakan pajak hotel di kawasan Sengigi itu mencapai sekitar Rp 6 miliar lebih, baik itu dari pajak hotel restoran, air bawah tanah, hingga PBB. “Piutang pajak salah satu hotel di Senggigi Rp 6 miliar lebih,” tegas Kepala Bapenda Lobar, H. Ahmad Saikhu, belum lama ini.

Ia mengaku progres penagihan terus berjalan. Baru-baru ini sudah ada pertemuan dengan pihak pemilik Sentosa yang difasilitasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram. “Bulan Agustus kami diundang Kejaksaan Negeri ketemu dengan perwakilan hotel. kita tetap berharap (dibayarkan), informasi terakhir pihak owner ini akan menjual hotelnya yang di Yogyakarta,” ungkapnya.

Menurutnya setelah hotel itu terjual pihak owner akan membayar tungakan pajak itu. Karena dari penuturan perwakilan pihak owner itu, jika hotel di Yogyakarta itu sudah akan terjual ditahun ini. Hanya saja pandemi covid-19 membuat hal itu menjadi tertunda. “Informasinya hotel yang di Yogyakarta itu mau diambil sama Pemerintah Daerah Yogyakarta. Jadi terkendala karena covid-19 ini,” jelasnya.

Meski sudah ada bahasa akan ada pembayaran ketika hotel terjual. Namun diakui Saikhu tak ada kepastian akan melunasi atau sekedar mencicil tunggakan utang itu. Karena setiap tahun piutang pajak itu terus bertambah pada sektor PBB. Sedangkan untuk piutang pajak hotel restoran tidak bertambah, mengingat hotel di kawasan Senggigi itu sudah tidak beroperasi lagi. “Kebetulan pemiliknya cukup welcome, cuma persoalannya itu (covid, red), tapi dia berniat melunasi,” ujarnya. (her)

Dikembalikan untuk Penanganan Covid Dari Hal. 1 Berupa sanksi sosial dan sanksi administrasi. ‘’Denda ini sebenarnya bukan hal yang pokok. Sebenarnya yang pokok itu adalah bagaimana mendisiplinkan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan,’’ jelas Iswandi.

Berdasarkan data Bappenda NTB selama seminggu operasi penegakan protokol Covid-19, sejak 14 - 20 September 2020, jumlah penerimaan denda sebesar Rp42.160.000,. Rinciannya, di Mataram 82 orang masyarakat umum dan 11 orang ASN dengan jumlah denda Rp10.200.000.

Berikutnya di Lombok Barat 73 orang masyarakat umum dan 2 orang ASN dengan jumlah Rp7.700.000. Di Lombok Utara 16 orang masyarakat umum dengan jumlah Rp1.600.000.

Di Lombok Tengah 68 orang masyarakat umum dan 3 orang ASN dengan jumlah Rp7.300.000. Di Lombok Timur 105 orang masyarakat umum dan 1 orang ASN dengan jumlah Rp10.700.000.

Di Kabupaten Bima 37 orang masyarakat umum dengan jumlah Rp3.700.000. Dan di Kota Bima 7 orang masyarakat umum dan 4 orang ASN dengan jumlah Rp960.000.

Aturan penerapan sanksi bagi pelanggar, diuraikan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pergub NTB Nomor 50/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dalam aturannya, penerapan sanksi terhadap pelanggar Protokol Penanggulangan Covid-19, dilaksanakan secara langsung oleh petugas Satpol PP pada saat operasi penertiban. Setiap operasinya, Satpol PP bisa melibatkan petugas lainnya, termasuk TNI dan Polri.

Kemudian aturan penerapan jenis pelanggarnya, diuraikan dalam Pasal 6.

Pada Ayat 1 Huruf a, menyebutkan, bagi setiap orang yang melanggar ketentuan wajib menggunakan masker di tempat/fasilitas umum dikenakan denda administratif Rp100 ribu.

Sanksi sosial bagi pelanggar perorangan, telah diatur Pasal 4 Ayat 5 Pergub NTB Nomor 50/2020.

Sanksi sosialnya berupa pemberian hukuman disiplin atau kerja bakti sosial membersihkan ruas jalan/ selokan/tempat umum/fasilitas umum dengan mengenakan atribut khusus.

Dengan memberikan rompi pelanggar Perda dan alat kebersihan, hingga membersihkan selokan.

Kemudian ada juga denda administrarif bagi penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan protokol Covid19 dendanya Rp250 ribu.

Selain itu, untuk penanggung jawab atau pengurus/ pengelola tempat usaha, tempat kerja, tempat ibadah, yang melanggar ketentuan akan dikenakan denda administratif Rp400 ribu. (nas)

Mataram (Suara NTB) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD NTB mendapatkan laporan dari kabupaten/kota bahwa kekeringan semakin meluas. Sampai 16 September 2020, jumlah masyarakat krisis air bersih akibat bencana kekeringan sebanyak 206.875 KK atau 736.492 jiwa, yang tersebar di 9 kabupaten/kota, 77 kecamatan dan 257 desa/ kelurahan. ‘’Yang bertambah (masyarakat terdampak kekeringan) itu di Kabupaten Bima,’’ ujar Kasi Penyelamatan dan Evakuasi Bidang Kedaruratan BPBD NTB, Ibrahim Kurniawan dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (20/9) siang kemarin.

Jumlah masyarakat terdampak kekeringan di Lombok Barat sebanyak 32.255 jiwa atau 8.064 KK, tersebar di 6 kecamatan di 28 desa. Di Lombok Tengah sebanyak 273.622 jiwa atau 69.294 KK, tersebar di 8 kecamatan di 83 desa.

Kemudian di Lombok Timur sebanyak 199.171 jiwa atau 65.764 KK, tersebar di 15 kecamatan di 82 desa. Selanjutnya, Lombok Utara sebanyak 26.036 jiwa atau 8.661 KK, yang tersebar di 5 kecamatan di 19 desa.

Selain itu, di Sumbawa Barat sebanyak 10.302 jiwa

Dari Hal. 1 Nasir menjelaskan, sebelumnya mantan Wakil Bupati Lombok Tengah itu sudah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Pemprov NTB. Namun, sebelum SK pengunduran diri diproses ke Pemerintah Pusat yang bersangkutan tidak jadi maju dalam Pilkada Lombok Tengah.

Sehingga, pejabat Pemprov yang sudah keluar SK pemberhentiannya sebagai ASN adalah Drs. H. Lalu Saswadi, M.M, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si dan Dewi Noviany. Seperti diketahui, H. Lalu Saswadi maju menjadi Bakal Calon Bupati Lombok Tengah lewat jalur independen.

Sedangkan Hj. Putu Selly Andayani yang sebelumnya menjabat Kepala DP3AP2KB

(Sumber : BPBD NTB)

INFOGRAFIS - Infografis jumlah masyarakat terdampak kekeringan di sembilan kabupaten/ kota di NTB hingga 16 September lalu. dang dilakukan BPBD kabupaten/kota. BPBD NTB juga telah mengoperasikan mobil tangki air bersih ke Lombok Timur dan Lombok Tengah untuk memback up distribusi air bersih.

Sebagaimana diketahui, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkief-

limansyah, SE, M. Sc menetapkan status NTB siaga darurat kekeringan. Penetapan status siaga darurat kekeringan tersebut sesuai SK Gubernur No.360-607 Tahun 2020, yang mulai berlaku 14 Juli sampai dengan 31 November 2020.

Selain itu, sembilan kabu-

paten/kota juga sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan lewat keputusan kepala daerah setempat.

Yaitu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Kota Bima dan Bima. (nas)

Ajukan Praperadilan

Tiga Tersangka Kasus Narkoba Nilai Penggeledahan dan Penyitaan Tidak Sah Mataram (Suara NTB) – Tersangka jaringan peredaran narkoba Yuspita Astri alias Upik, Adi Cahyadi, dan Erwin Subiyantara membacakan permohonan praperadilannya, Senin (21/9). Mereka memohon hakim untuk menyatakan penetapan tersangka mereka, tindakan penggeledahan, dan penyitaan Mitsubishi Strada serta uang tunai Rp62 juta tidak sah.

Petitum tersebut disampaikan dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Tenny Erma Suryathi di Pengadilan Negeri Mataram. Para pemohon didampingi penasihat hukum Febriyan Anindita yang menjelaskan petitum beserta dasar hukumnya.

Febri menerangkan, terhadap Adi dan Erwin, penangkapannya dinilai tidak sah.

Alasannya, kliennya tersebut ditangkap pada tanggal 19 Juni 2020. Sementara Surat Perintah Penahanan (Sprinhan) tertulis tanggal 25 Juni 2020.

“Sejalan dengan itu, pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka, tidak pernah ada surat Perintah Penyelidikan dan tidak ada surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon,” terang Febri.

Dia lalu mengutip Pasal 16 Ayat (9) Perkap No. 14 tahun 2012 yang pada intinya memuat perintah penyelidikan. ”Sejak Tersangka Adi Cahyadi dan Erwin Subiyantara ditangkap dan ditahan, termohon tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan tidak ada Surat Perintah Penyidikan,” imbuh dia.

Praperadilan juga diajukan terhadap penggeladahan. Termohon, sambung Febri, tidak memenuhi syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya Perintah Tertulis dari penyidik; penghuni tidak menyetujui rumahnya digeledah namun termohon tetap saja menerobos masuk.

“Termohon tidak membawa saksi melainkan keseluruhan hanya dari pihak Termohon,” ucapnya.

Ditambah lagi, tidak ada tokoh masyarakat setempat baik ketua RT/RW atau pihak yang dituangkan. Bahkan hingga saat permohonan ini disampaikan Pemohon tidak mendapatkan berita acara Penggeledahan.

Dalam penggeledahan itu, Febri mengatakan ada beberapa barang yang disita. Antara lain mobil Mitsubishi Strada warna hitam bernomor polisi EA 8076 XZ a.n Erwin Subiyantara dan uang tunai Rp62 juta. “Bahwa Termohon tidak memberikan baik surat izin, surat lapor, maupun surat bukti penerimaan barang yang disita hingga permohonan ini dibuat. Oleh karena itu, barang-barang tersebut diambil secara tidak sah,” papar Febri.

Pihak termohon dalam hal ini Polda NTB diwakili tim pengacara AA Agung Gde Raka

yang mana meminta putusan sela. Didahului dengan pengajuan eksepsi yang akan disampaikan dalam sidang hari ini (Selasa 22/9). “Untuk pemohon atas nama Erwin berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan,” terangnya.

Upik mengajukan praperadilan terhadap Kapolda NTB khusus ditujukan pada Subdit II Ditresnarkoba Polda NTB. Sidang perdana bakal digelar Senin (21/9) pekan depan. Bunyi petitumnya, penetapan tersangka mereka menurut pasal 114

ayat 1 juncto pasal 132 ayat 1 UU RI No 35/2009 tentang narkotika tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Upik ditangkap Juli lalu di Karang Bagu, Karang Taliwang, Cakranegara, Mataram. penangkapan Upik ini merupakan susulan setelah tertangkapnya tiga tersangka lain, Yu, Adi, dan Erwin. Adi merupakan pecatan polisi. Sementara Erwin polisi aktif. Tiga tersangka ini bersaksi mengambil sabu 20 gram dari Upik. Upik kemudian ditangkap belakangan. (why)

(Suara NTB/ist)

Gubernur Tes Swab, Sekda dan Karo Kesra Negatif Covid-19 Dari Hal. 3 Dikatakan, untuk orang yang pernah kontak erat dengan Menteri Agama dilakukan test swab. Sedangkan orang yang orang yang kontak jauh dilakukan rapid test.

Rencananya, pada Selasa (22/9), petugas kesehatan akan turun melakukan rapid test dan tes swab ke sejumlah lokasi yang pernah dikunjungi Menteri Agama. Seperti Kanwil Kementerian Agama NTB, UIN Mataram dan Ponpes Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah.

Selain itu, sejumlah wartawan yang pernah mewawancarai Menteri Agama saat kunjungan kerja ke NTB, Rabu -

Kamis, 16 - 17 September lalu juga akan dilakukan rapid test di Litbangkes NTB, Selasa (22/ 9), hari ini.

Aryadi berharap tak ada yang positif dari hasil tes swab. Karena ajudan Menteri Agama dan protokol yang ikut mendampingi saat kunjungan kerja di NTB, pekan lalu tak ada yang positif Covid-19. “Karena kita lihat, ajudan Pak Menteri, protokol negatif semua. Hanya Pak Menteri saja yang positif,” tandasnya.

Dalam kunjungan kerja ke NTB, pekan lalu, Menteri Agama melihat secara langsung Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kanwil Kemenag NTB, Rabu (16/9) sore. Di hari yang sama, Menteri Agama

memberikan arahan kepada seluruh ASN Kemenag NTB di Hotel Golden Palace.

Malam hari, Menteri Agama menghadiri silaturahmi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pelantikan DPD Pejuang Bravo 5 NTB di Hotel Sheraton Senggigi Lombok Barat. Kemudian pada Kamis (17/9), Menteri Agama meresmikan Gedung UIN Mataran dan silaturahmi dengan TGH. Lalu Muhammad Turmudzi Badruddin di Ponpes Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah. Selama kunjungan Menteri Agama ke NTB, sejumlah pejabat Pemprov seperti Gubernur dan Sekda turut mendampingi. (nas)

Pekan Ini, Tiga Pejabat Pemprov Dilantik Jadi Pjs Bupati KSB, Sumbawa dan Bima Dari Hal. 3 Masa kampanye Pilkada serentak akan dilaksanakan mulai 26 September hingga 5 Desember mendatang. Sehingga, untuk mencegah kekosongan jabatan kepala daerah di KSB, Sumbawa dan Bima, maka ditunjuk Pjs Bupati.

Ditanya mengenai namanama pejabat yang diusulkan gubernur menjadi calon Pjs Bupati di tiga daerah tersebut.

Wahid enggan membeberkannya. Sementara terkait dengan izin cuti calon kepala daerah petahana, Wahid mengatakan semuanya sudah keluar.

“Sudah turun izin cuti dari Pak Gubernur dan diterima oleh masing-masing bupati atau wakil bupati, walikota dan wakil walikota,’’ katanya.

Termasuk SK pemberhentian salah satu anggota DPRD Kota Mataram yang maju Pilkada, yaitu TGH.

Mujiburahman.

TGH. Mujiburahman maju di Pilkada Kota Mataram sebagai bakal calon Wakil Walikota mendampingi H. Mohan Roliskana yang saat ini menjabat Wakil Walikota Mataram. ‘’Prinsipnya, kita di provinsi begitu ada usulan dari bawah. Kita prioritaskan untuk menuntaskannya sesuai limit waktu yang diberikan oleh aturan,’’ pungkasnya. (nas)

Tunggu Edaran Gubernur

Normal Suzanna Batal Mundur NTB maju sebagai Bakal Calon Walikota Mataram.

Sedangkan Dewi Noviany, yang sebelumnya pejabat struktural di BPKAD NTB maju sebagai Bakal Calon Wakil Bupati di Pilkada Sumbawa. ‘’Yang sudah keluar SKnya Pak Saswadi, Ibu Novy dan Ibu Selly. Tiga orang sudah keluar SK-nya. Kalau Pak Normal Suzanna, belum kita proses, sudah menarik diri,’’ terangnya.

Sebagaimana diketahui, sebelum mengajukan pengunduran diri, pejabat Pemprov yang maju Pilkada sempat mendapat teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sekitar tujuh ASN Pemprov sempat ditegur terkait dengan netralitas dalam Pilkada. (nas)

atau 2.716 KK, yang tersebar di 3 kecamatan di 13 desa.

Sumbawa sebanyak 80.765 jiwa atau 20.189 KK, tersebar di 17 kecamatan di 42 desa.

Selanjutnya, Dompu sebanyak 51.577 jiwa atau 16.936 KK, yang tersebar di 8 kecamatan di 34 desa. Kota Bima sebanyak 22.989 jiwa atau 7.416 KK tersebar di 5 kecamatan di 18 desa dan Bima sebanyak 39.175 jiwa atau 7.835 KK, tersebar 10 kecamatan di 36 desa.

Ibrahim mengatakan, ratarata kondisi masyarakat terdampak kekeringan hampir sama di sembilan kabupaten/ kota terdampak. Mereka mengalami krisis air bersih. ‘’Karena curah hujan relatif ndak ada kecuali Mataram atau sebagian Gerung Lombok Barat yang kemarin ada hujan,’’ katanya.

Namun untuk kabupaten/ kota lainnya, terutama di Pulau Sumbawa, rata-rata belum pernah turun hujan selama beberapa bulan terakhir.

Informasi yang diperoleh dari BMKG dalam rakor beberapa waktu lalu, untuk wilayah Pulau Lombok, hujan diperkirakan mulai turun pada bulan November. Sedangkan untuk wilayah Pulau Sumbawa, diperkirakan pada Desember.

Untuk distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak, kata Ibrahim, saat ini se-

Dari Hal. 1 Ir. H. Lalu Hamdi, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Senin (21/ 9) siang kemarin.

Hamdi menjelaskan, Surat Edaran Menteri PANRB No. 67/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 58/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. Dalam surat edaran tersebut, mengatur tentang sistem kerja baru bagi ASN dilakukan dengan mengatur kehadiran jumlah pegawai yang bekerja dari kantor atau work from office (WFO) berdasarkan kategori zonasi risiko kabupaten/kota.

Karena surat edaran tersebut ditujukan juga ke bupati/

walikota. Maka Pemda Kabupaten/Kota juga berkewajiban menindaklanjutinya. ‘’Surat itu ditujukan kepada gubernur, bupati/walikota. Dia yang akan mem-break down lebih lanjut di daerah masing-masing. Pak Gubernur membuat surat edaran untuk OPD lingkup Pemprov NTB,’’ jelasnya.

Pembatasan ASN yang masuk kantor dengan tujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hamdi mengatakan, penerapan pembatasan ASN Pemprov yang masuk kantor akan melihat zonasi risiko penyebaran Covid-19 di masing-masing kabupaten/kota.

Apabila, kantor OPD Pemprov NTB berada di Lombok Tengah dan Dompu yang saat ini masuk zona kuning, maka ASN yang masuk kantor dibatasi 75 persen. Sementara, jika kantor OPD Pemprov be-

rada di kabupaten/kota yang berada di zona oranye, maka pembatasan ASN yang masuk kantor sebesar 50 persen.

Berdasarkan surat edaran Menteri PANRB, bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/ tidak ada kasus Covid-19, jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau WFO paling banyak 100 persen. Sementara untuk wilayah berkategori risiko rendah, jumlah ASN yang melaksanakan WFO paling banyak 75 persen.

Untuk instansi pemerintah pada wilayah berkategori risiko sedang, jumlah ASN yang melakukan WFO paling banyak 50 persen. Sedangkan untuk yang berisiko tinggi, jumlah pegawai yang WFO paling banyak 25 persen. (nas)

SIDANG - Suasana persidangan permohonan praperadilan dengan termohon Ditresnarkoba Polda NTB, Senin (21/9) di Pengadilan Negeri Mataram.

Pemprov Kembali Atur Strategi Penanganan Covid-19 Dari Hal. 3 Sehingga itu yang harus kita perbaiki, tingkatkan sosialisasinya kepada masyarakat,’’ terangnya.

Bertambahnya kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 dan meningkatnya jumlah pasien yang meninggal, kata Sekda, penyebabnya tak bisa berdiri sendiri. Sekarang, dengan adanya pemberitaan Menteri Agama, Fachrul Razi yang terkonfirmasi positif Covid-19 membuat Pemda juga sedang berhitung.

Karena Menteri Agama, pada pekan lalu berkunjung ke NTB. Menghadiri sejumlah kegiatan selama dua hari di Pulau Lombok. ‘’Para pihak yang (pernah) kontak kita cari. Semua ditracing,’’ katanya.

Sekda menambahkan, Pemprov akan mengoptimalkan penanganan kesehatan. Sebelumnya, penanganan kesehatan dan ekonomi berjalan bersamaan. ‘’Tetapi ketika ada kontraksi (peningkatan kasus) begini, iya kita evaluasi lagi. Apakah ada yang terlalu longgar, kita terus evaluasi. Supaya penanganan kesehatan dan ekonomi, keduaduanya bisa berjalan,’’ imbuhnya.

Jika sebelumnya pelacakan kontak terhadap orang-orang yang pernah interaksi erat agak

longgar. Maka, tracing akan dimasifkan lagi. Begitu juga dengan masyarakat yang enggan memeriksakan dirinya ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan.

Jangan sampai setelah penyakitnya parah, baru datang ke Puskesmas atau rumah. Sebab, jika datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi penyakit yang kronis, maka risiko kematian cukup besar. ‘’Ternyata dengan peristiwa itu (terlambat datang ke fasilitas kesehatan), ada dampak negatif, tidak kita harapkan terjadinya proses kematian yang lebih cepat,’’ katanya.

Berdasarkan data Gugus Tugas, jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai sebanyak 3.123 orang. Dengan perincian 2.444 orang sudah sembuh, 185 meninggal dunia, serta 494 orang masih positif.

Penambahan kasus baru positif Covid-19 dan korban meninggal masih terus terjadi.

Bahkan angka kematian karena Covid-19 di Provinsi NTB sebesar 5,9 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan standar WHO sebesar 3 persen. Angka kematian tersebut didominasi oleh kelompok rentan, yakni para lansia dan balita serta pasien dengan komorbid atau penyakit penyerta lainnya. (nas)

Perintahkan Jajaran ’’Rapid Test’’ Dari Hal. 3 Kunjungannya ke NTB juga dirangkai dengan launching Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kemenag Provinsi NTB. “Barusan sudah kami minta Kabag untuk lakukan itu (rapid test),’’ jelasnya.

Sementara itu, Kasubbag Humas Kanwil Kemenag NTB, Saipun Nasri, menjelaskan pihaknya telah memerintahkan pada semua ASN lingkungan Kanwil Kemenag NTB yang merasa pernah berinteraksi selama Menag berkunjung ke NTB. ‘’Hari ini (kemarin) kita buat nota dinas ke teman ASN

Kemenag yang merasa pernah berdekatan, panitia penyambutan Menag yang merasa pernah berinteraksi untuk rapid,’’ katanya.

Dia pun menjelaskan jika tes itu tidak bersifat wajib.

Artinya mereka yang merasa diri pernah berinteraksi sajalah yang diwajibkan untuk lakukan tes. ‘’Tapi tidak semua wajib, yang tidak terlibat sunnah,’’ ujarnya.

Hal lain yang tengah didiskusikan pasca Menag Covid19 ialah mempertimbangkan semua ASN di lingkungan Kanwil Kemenag untuk bekerja dari rumah. ‘’Dan sedang mempertimbangkan WFH juga,’’ paparnya. (dys)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 22 September 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Citra Putri Budi Andini

Awalnya Coba-coba, Kini Jadi Atlet Nasional CITRA Putri Budi Andini, salah satu atlet menembak NTB yang sukses menorehkan prestasi di kancah nasional.

Prestasinya di kancah nasional tak terhitung lagi banyaknya, terakhir ia berhasil meraih medali perak di Kejurnas Menembak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Jakarta, 28 Agustus-5 September 2020.

Diwawancara Suara NTB di Mataram, Minggu (20/9), Citra sapaan akrab Mahasiswi Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) itu mengatakan bahwa meraih prestasi di level nasional tidak mudah. Pasalnya banyak para atlet menembak nasional dari 34 provinsi di Indonesia yang menjadi pesaing ketat ketika dirinya bertanding di level nasional. Khususnya atlet dari Pulau Jawa diakuinya memiliki ketangkasan yang tinggi setiap membidik target.

Terlebih lagi jam terbang atlet dari Pulau Jawa yang sudah terlampau jauh lebih tinggi dibandingkan dirinya.Namun dengan semangat yang tinggi serta latihan fisik yang rutin dilakukan membuat Citra mampu mengimbangi para pesaing kuatnya sehingga akhirnya bisa mendapatkan medali perak di level nasional.

Tak hanya meraih medali, namun Citra juga dinyatakan sebagai atlet yang lolos Maksimum Qualified Standar (MQS) PON XX di Papua tahun 2021 nomor 10 meter air rifle women. Dan dia akan mewakili tim menembak NTB di ajang multi event olahraga nasional tahun 2021.

Saat ini atlet kelahiran 20 Maret 1998 ini tengah mempersiapkan diri untuk bertanding mewakili NTB di PON XX Papua tahun 2021. Putri pasangan Andik Budi Hariono dan Yenny Kusumawardani ini pun memiliki impian untuk kembali meraih medali. Harapannya bisa meraih medali terbaik di ajang multi olahraga nasional itu.

Diakuinya, kiprahnya di olahraga menembak berawal dari ajakan bapaknya (Andik Budi Hariono) yang merupakan pelatih menembak NTB dan pernah menjadi Pelatih Pelatnas Indonesia di tahun 2019. Saat itu ia baru menginjak kelas 1 SMP dan saat ini telah menyandang status sebagai Mahasiswi semester lima Undikma.

“Awalnya nggak ada niat buat ikut menembak. Bapak pernah suruh latihan menembak namun Citra nggak pernah mau,” tuturnya.

Namun demikian setelah masuk SMP Negeri 13 Mataram, Citra baru belajar mencoba belajar menembak. Maklum disekolah tersebut ada ekskul olahraga menembak. “Nah dari situ Citra disuruh coba-coba ikut latihan menembak,” jelasnya.

Lanjutnya, karena sudah sering ikut latihan menembak, Citra mulai ketagihan dan akhirnya ikut kejuaraan di tingkat regional hingga nasional. Pertama kali ikut lomba menembak di Bali, Citra berhasil meraih medali perak.

Dari situlah Citra mulai serius latihan menembak dan hingga saat ini Citra menjadi atlet nasional dan akan mewakili NTB di PON XX di Papua tahun 2021. (fan/*)

(Suara NTB/ist)

KURMA - Awaluddin Haris, warga Desa Pungka, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa menunjukkkan pohon kurma miliknya yang berbuah sepanjang tahun.

Kurma ”Jafar” di Sumbawa, Berbuah Tanpa Mengenal Musim Sumbawa Besar (Suara NTB) Pohon kurma selama ini dikenal tumbuh di negara Timur Tengah seperti Arab Saudi. Namun di sejumlah wilayah Indonesia, pohon ini juga dapat tumbuh dan berbuah. Seperti pohon kurma spesial yang tumbuh di Kabupaten Sumbawa, NTB. Adalah kurma milik Awaluddin Haris, warga Dusun Tamere, Desa Pungka, Kecamatan Unter Iwes. Kurma yang ditanam di samping rumahnya ini, berbuah tidak kenal musim. Setiap buahnya sudah mulai masuk fase halal (beranjak matang), maka akan tumbuh tandan baru.

“Kurma yang tumbuh di Desa Pungka, alhamdulillah buahnya ndak pernah putus sepanjang tahun. Sedangkan kurma di tempat lain, menurut cerita-cerita orang, itu hanya setahun sekali per musim, ”sebut Haris saat ditemui Suara NTB, Senin (21/9).

Diceritakannya, awalnya kurma ini tidak sengaja ditanam. Tetapi bijinya dibuang oleh almarhum ayahnya Haris di samping rumah sekitar belasan tahun lalu. Setelah berusia 5 tahun, ternyata kurma mulai

berbuah. Sejak saat itulah kurma yang kini tingginya diperkirakan sekitar 8 meter ini tak pernah berhenti berbuah.

“Sekarang sudah berumur sekitar 18 atau 19 tahun. Sejak umur lima tahun mulai berbuah, dan Alhamdulillah sampai sekarang terus berbuah. Kita tidak menyangka bisa seperti ini,”ungkapnya.

Selama berbuah, kurma ini sudah sering dipanen. Hasilnya sementara ini untuk dikonsumsi dan juga dibagikan kepada tetangga. “Sudah ndak bisa saya hitung berapa kali dipanen. Pokoknya sejak berbuah itu ndak putus-putus.

Dalam setahun tidak hitung berapa kali. Begitu tua dia keluar bunga baru dengan sendirinya. Hasilnya sementara ini saya konsumsi sendiri dan siapa yang butuh saya kasih,” kata Haris sambil menunjukkan

pohon kurma miliknya.

Menurutnya, dari pohon kurma ini, masing-masing memiliki manfaat. Dari pelepah yang sudah mati bisa ditumbuk sebagai gemburan media tanam.

Kemudian buah muda yang jatuh bisa dijadikan obat diabetes. Biasanya buah tersebut dicampur menggunakan madu lalu diblender. Bahkan tidak sedikit orang berkeyakinan buah muda ini dijadikan obat untuk mendapatkan keturunan.

“Jadi kurma ini Insya Allah tidak ada yang sia-sia. Dari pelepah yang sudah mati bisa kita tumbuk untuk gemburan media tanam. Dan buahnya (buah muda yang jatuh) menurut orang-orang katanya untuk diabetes. Biasanya orang yang belum punya keturunan mereka cari ini untuk diblender dengan madu dan diminum rutin.

Tapi jumlahnya ganjil tidak

boleh genap,” ujarnya.

Saat ini, jelasnya, kurma ini belum diketahui jenisnya. Karena dari perbandingan dengan kurma lain, memiliki kemiripan dengan beberapa jenis kurma. Sehingga belum lama ini, sampel kurma sudah dikirim ke Jakarta untuk diteliti dan hasilnya masih ditunggu. Untuk sementara, kurma ini diberi nama Kurma “Jafar” yang diambil dari nama almarhum ayahnya yakni Rifai Jafar.

“Kalau jenisnya kami sendiri belum tahu. Makanya kemarin sampelnya kita kirim ke Jakarta, Cuma belum datang hasilnya. Kurma ini namanya Kurma Jafar diambil dari nama almarhum ayah saya Rifai Jafar yang merupakan mantan Ketua KPU Sumbawa,” terangnya.

Sebelumnya, terhadap kurma ini, sudah datang pembudidaya kurma dari Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk melihat. Kemudian pihaknya juga menunjukkan kurma ini kepada Ketua tim Kalimantan Date Palm Asso-

ciation (KDPA) melalui video confrence. Bahkan sejak diupload di media sosial, sudah ada beberapa orang dari luar negeri yang menghubunginya. Seperti dari Malaysia dan Thailand. Rencananya, kurma ini juga akan diikutkan dalam kontes kurma dunia yang diselenggarakan di Abu Dhabi.

“Kalau kontes Insya Allah kita usahakan kontes kurma dunia yang di Abudhabi. Kita kan untuk menunjukkan bahwa daerah di Indonesia terutama Sumbawa khususnya bisa untuk budidaya kurma,” tukasnya.

Diketahui, lanjutnya, di rumah miliknya terdapat dua pohon kurma. Pohon kurma satunya ditanam di depan rumah dan sudah berusia sekitar 10 tahun. Namun saat ini kurma tersebut belum berbuah. Rencananya, ia juga ingin mengembangkan penanaman kurma dari induk kurma yang sekarang sudah berbuah. Ke depannya, pihaknya berharap dapat diusahakan Sumbawa bisa dijadikan potensi untuk budidaya kurma. (ind/arn)

Penyelesaian Penanganan Desa Bermasalah Terkendala Citra Putri Budi Andini (Suara NTB/fan)

Data Prestasi Citra Putri Budi Andini: (Suara NTB/ils)

JUARA II 10M AIR RIFLE WOMEN WALIKOTA DENPASAR CUP IX ,DENPASAR 19 FEBRUARI 2018.

LOLOS MQS PON XX/2020 PAPUA. JATIM, 8-13 MEI 2018.

LOLOS MQS PON XX/2020 PAPUA. KALSEL, 3 NOVEMBER 2018.

LOLOS MQS PON XX/2020 PAPUA. JAKARTA, 23-28 NOVEMBER 2018.

JUARA I 10M AIR RIFFLE WOMEN STANDARD PORPROV NTB, 9-17 DESEMBER 2018.

JUARA I 10M AIR RIFFLE WOMEN TEAM STANDARD PORPROV NTB, 9-17 DESEMBER 2018.

JUARA I 10M AIR PISTOL WOMEN TEAM STANDARD PORPROV NTB, 9-17 DESEMBER 2018.

JUARA I 25M SPORT PISTOL TEAM PORPROV NTB, 9-17 DESEMBER 2018.

JUARA II 50M 3 POSITION WOMEN PORPROV NTB, 9-17 DESEMBER 2018.

JUARA I 50M 3 POSITION WOMEN TEAM PORPROV NTB, 9-17 DESEMBER 2018.

JUARA III 50M PRONE WOMEN PORPROV NTB, 9-17 DESEMBER 2018.

JUARA I 50M PRONE WOMEN TEAM PORPROV NTB, 9-17 DESEMBER 2018.

JUARA I 10M AIR RIFFLE WOMEN PORPROV NTB, 9-17 DESEMBER 2018.

JUARA I 10M AIR RIFFLE WOMEN TEAM PORPROV NTB, 9-17 DESEMBER 2018.

JUARA I 10M AIR RIFFLE MIX STANDARD PORPROV NTB, 9-17 DESEMBER 2018.

JUARA II 10M AIR RIFFLE MIX PORPROV NTB, 9-17 DESEMBER 2018.

JUARA I 50M 3 POSITION WOMEN TEAM SINTONG PANJAITAN SHOOTING CHAMPIONSHIP JAKARTA, 25 SEPTEMBER 2019.

JUARA II 10M AIR RIFLE WOMEN TEAM SINTONG PANJAITAN SHOOTING CHAMPIONSHIP JAKARTA, 25 SEPTEMBER 2019.

JUARA III 10M AIR RIFLE WOMEN TEAM PANGLIMA TNI SHOOTING CHAMPIONSHIP JAKARTA, 29 OKTOBER SAMPAI 3 NOVEMBER 2019.

JUARA II 50M RIFLE 3 POSITION WOMEN TEAM KEJURNAS PANGDAM JAYA JAKARTA, 18 JANUARI 2020.

JUARA II 10M AIR RIFLE WOMEN KEJURNAS HARI KEMERDEKAAN JAKARTA, 28-5 SEPTEMBER 2020.

HANGUS - Nampak gudang Alsintan yang hangus terbakar di KSB. Akibat musibah tersebut tercatat ada sekitar 17 unit mesin pompa air, enam unit mesin perontok padi, dan tiga unit traktor.

Alsintan yang Terbakar akan Diganti Kementerian Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mengaku telah melaporkan secara resmi musibah terbakarnya gedung alat sarana pertanian (Alsintan) dengan total kerugian Rp1,2 miliar ke Kementerian Pertanian (Kementan). Hasil kordinasi dengan Kementan belum lama ini, penggantian kerusakan akibat bencana tersebut akan diambil alih oleh Kementan RI. “Kita sudah laporkan secara resmi termasuk hasil olah TKP Kepolisian terkait penyebab kebakaran ke Kementan karena mereka yang meminta,” ungkap Kadistan KSB kepada Suara NTB melalui Kabid Tanaman

16.603 Pelaku UMK Kabupaten Bima akan Terima Banpres Rp2,4 Juta Bima (Suara NTB) – Sebanyak 16.603 pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Bima bakal menerima bantuan Presiden (Banpres) atau bantuan produktif usaha mikro (BPUM) Rp2,4 juta dalam waktu dekat.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bima, Iwan Setiawan SE, mengaku pihaknya mengusulkan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi UKM sekitar 29.000 pelaku UMK yang mendapatkan Banpres tersebut.

“Akan tetapi hanya 16.603 yang disetujui. Rencananya bantuan ini akan disalurkan dalam waktu dekat ini. Untuk saat masih berproses,” katanya kepada Suara NTB, Senin (21/9).

Ia mengaku, proses penyaluran bantuan akan bertahap. Total bantuan yang disalurkan pada tahap pertama senilai kurang lebih Rp40 milyar bekerjasama dengan sejumlah BANK. “Penyaluran bertahap. Tahap I menyasar UKM yang tersebar pada 18 kecamatan dan 191 Desa di Kabupaten

(Suara NTB/Uki)

Iwan Setiawan Bima,” katanya.

Lebih jauh Iwan menjelaskan, bantuan yang disalurkan tersebut berupa hibah berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 6 tahun 2020 tentang pemberian BPUM. “Bantuan ini bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional dan penyelamatan ekonomi nasional akibat pan-

demi Covid-19,” katanya.

Ia mengaku Banpres bisa dicairkan dengan ketentuan harus menandatangani surat pernyataan sebagai pelaku UKM. Kata dia, masing-masing pelaku UKM mendapatkan alokasi sebesar Rp2,4 juta. “Bantuan ini akan dikirim langsung ke rekening penerima manfaat,” ujarnya.

Iwan menambahkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Kementerian Koperasi dan UKM, bantuan diberikan kepada pelaku UMK yang belum mendapatkan pembiayaan perbankan.

Baik KUR maupun pinjaman modal kerja dan investasi lain dari perbankan. “Serta tidak menerima bansos seperti PKH dan lainnya,” ujarnya.

Disamping itu, Ia berharap bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMK. Bisa menghidupkan kembali usahanya yang sempat gulung tikar akibat pandemi Covid-19. “Harapannya Banpres ini bisa menghidupkan kembali Usaha Mikro yang produktif,” harapnya. (uki)

Pangan Syaiful Ulum SP, Senin (21/9). Laporan tersebut ditujukan lantaran Kementan berjanji akan mengganti kerusakan Alsintan yang dibiayai dari APBN. Berdasarkan hasil investigasi di lapangan disebutkan bahwa penyebab utama kebakaran murni akibat hubungan pendek arus listrik. Karena api pertama kali muncul di bagian atap gedung yang tergolong sudah berumur. Sementara akibat musibah tersebut tercatat ada sekitar 17 unit mesin pompa air, enam unit mesin perontok padi, dan tiga unit hand tractor.

Selain itu, ada ratusan meter pipa dan berkas arsip kantor yang ikut ludes terbakar. Sehingga hasil penghitungan akhir total kerugian akibat bencana tersebut sebesar Rp1,2 mliar yang merupakan Alsintan dari Pusat dan Rp100 juta dari APBD. “Semuanya

sudah kita laporkan dan kami sangat apresiasi adanya penggantian terhadap Alsintan yang rusak tersebut,” timpalnya.

Sementara untuk gedung belum ada keputusan dari pihak Kementan apakah akan dilakukan renovasi juga atau tidak.

Tetapi yang jelas segala kerusakan yang timbul akibat bencana tersebut akan tetap diberikan atensi khusus. Apalagi gudang tersebut merupakan satu- satunya gudang Alsintan yang dimiliki Pemerintah. Sehingga penangannya juga harus tetap dilakukan dengan cepat supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Karena untuk rehabilitasi gedung belum ada anggarannya karena tidak diambil alih oleh Pusat. Maka kami tetap akan mencari jalan keluar terbaik atas persoalan tersebut supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” pungkasnya. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Inspektorat mengaku masih memiliki kendala dalam menyelesaikan penanganan desa yang bermasalah dengan hukum di wilayah setempat.

Belum rampungnya proses pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi menjadi alasan utama sehungga proses penyelesaian terhadap kasus tersebut tidak kunjung tuntas hingga saat ini.

“Memang kami masih memiliki kendala dalam penanganan desa yang bermasalah dengan hukum karena hasil audit dari Provinsi belum turun,” ungkap Inspektur Inspektorat, I Made Budi Artha S.Sos, MM kepada Suara NTB, Senin (21/ 9). Kendati demikian, proses penanganan desa bermasalah tersebut harus tuntas akhir tahun 2020 sesuai dengan permintaan penyidik Polres.

Adapun desa-desa yang bermasalah tersebut yakni Desa Seminar Salit, Mantun, Lalar Liang, dan Dasan Anyar. Dimana dalam permintaan audit dari Penyidik Polres ada indikasi dugaan mark up anggaran di salah satu item pekerjaan yang ada.

Selain itu ada juga pekerjaan yang tidak sesuai dengan hasil yang ada di lapangan. Sehingga diminta kepada Inspektorat untuk bisa melakupan

proses penghitungan kerugian negara dalam penanganan lanjutan atas kasus yang dimaksud. Apalagi kasus yang ditangani saat ini sudah lama sehingga diharapkan bisa segera tuntas. “ Kasus yang masih berproses saat ini sudah terjadi sejak lama, tetapi karena ada kendala akhirnya belum rampung juga hingga saat ini,” sebutnya.

Diakuinya memang kasus tidak langsung ditangani oleh Inspektorat melainkan dari penyidik Polres yang menerima laporan pengaduan dari masyarakat. Tetapi karena ada MoU maka Kepolisian tetap melibatkan Inspektorat untuk melakukan audit terhadap kasus dimaksud. Tetapi karena masih terkendala pihaknya belum bisa menghitung jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan paling lambat akhir tahun 2020 sudah harus tuntas dan akan langsung dilimpahkan ke Polres. “Kami belum bisa simpulkan berapa kerugian dari kasus desa tersebut, karena masih berproses. Tetapi yang jelas kami tetap akan upayakan agar kasus yang kami tangani bisa segera tuntas,” pungkasnya. (ils)