Edisi Senin 23 Maret 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 23 MARET 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 19 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kunjungi RSUD Kota Mataram dan Puskesmas Ampenan

Nyayu Ernawati Ajak Masyarakat Waspada Corona

’’

Saya berterima kasih kepada para tenaga medis sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat’’ Nyayu Ernawati Pelayanan Medik RSUD Kota Mataram, dr. Emirald Isfihan, MARS. Ditemani dr. Emirald, Nyayu berkesempatan melihat

Stok APD Menipis

Rumah Sakit Antisipasi Kepulangan TKI Mataram (Suara NTB) – Stok alat pelindung diri (APD) di rumah sakit rujukan untuk penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19) di NTB menipis. Di RSUD NTB, stok yang tersedia hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk satu pekan ke depan. ‘’Di RSUD masih aman untuk seminggu. Kalau kurang kita drop (dibantu) dari Dinas Kesehatan,’’ ujar Ketua Satgas Penanganan Virus Corona RSUD NTB, dr. Nyoman Wijaya Kusuma. Menurutnya, jumlah APD tersebut secara umum memang kurang, terutama untuk memenuhi kebutuhan pelayanan ke depan.

Diterangkan Kusuma, pihaknya saat ini mengantisipasi kebutuhan APD untuk gelombang kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI dari luar negeri yang disebut akan terjadi pada April mendatang.

Bersambung ke hal 11

TO K O H Siaga Amankan Pilkada POLDA NTB tetap menyiagakan personel pengamanan untuk Pilkada serentak meski wabah Corona menyebabkan Pemprov NTB menetapkan status siaga darurat. Namun jika ada penundaan tahapan dan pelaksanaan, akan dilakukan pembahasan karena akan mempengaruhi rencana dan skenario pengamanan.

Menurut Karo Ops Polda NTB Kombes. Pol. Dewa Putu Maningka Jaya, Pilkada adalah produk undang undang yang Bersambung ke hal 11 Dewa Putu Maningka Jaya

secara langsung bagaimana kesiapan RSUD Kota Mataram dalam rangka mencegah virus corona. Dalam kunjungan itu pula, Nyayu mendapatkan penjelasan detail bagaimana prosedur penanganan ODP (Orang Dalam Pemantauan) maupun PDP (Pasien Dalam Pengawasan) di rumah sakit milik Pemkot Mataram ini.

Berbagai sudut RSUD Kota Mataram, terlebih yang berkaitan dengan penanganan virus corona, tidak luput dari perhatian Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram ini.

Setiap pengunjung yang datang ke rumah sakit ini, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/fit)

Nyayu Ernawati, S. Sos., melihat APD milik RSUD Kota Mataram (foto kiri). Nyayu Ernawati, S.Sos., menyapa salah seorang pengunjung Puskesmas Ampenan, Jumat (20/3)

’’Perang’’ Melawan Corona Butuh Kesadaran Masyarakat Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB meminta partisipasi masyarakat untuk ‘’perang’’ melawan virus Covid – 19. Hidupkan gotong royong dengan berbagai kegiatan pencegahan, seperti pembersihan lingkungan hingga penyemprotan disinfektan yang dinilai efektif untuk pencegahan.

Demikian disampaikan Ketua Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid – 19, H. Ahsanul Khalik,S.Sos.MH, Minggu (22/3), seraya menambahkan bahwa langkah antisipasi harus dilakukan lebih massif. ‘’’’Perang’’ terhadap Corona di NTB harus memakai sistem gotong royong,’’ ujarnya.

Semua pihak disarankan terlibat, tidak hanya secara teknis dan kegiatan.

Gotong royong menurutnya bisa diartikan bersama sama sepakat diam di rumah. ‘’Utamanya adalah, masing-masing orang segenap warga masyarakat dengan cara sederhana. Jaga jarak dalam setiap kesempatan, hindari kerumunan, jangan sentuh mata, hidung dan mulut, sering cuci tangan, perbanyak kegiatan di rumah,’’ ajaknya.

Pemprov NTB dijelaskannya, saat ini benar-benar berharap kepada masyarakat untuk memutus rantai penyebaran Covid - 19. Kesadaran untuk patuh pada imbauan social distancing, demi mempertahankan NTB tetap negatif Covid - 19.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ BPBD NTB)

Mataram (Suara NTB) Nyayu Ernawati, S.Sos., anggota DPRD Kota Mataram, terpanggil untuk ikut berperan memastikan upaya pencegahan, berikut protap penanganan wabah virus corona di Mataram. Kepedulian Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram ini, ditunjukkan lewat aksi nyata melakukan kunjungan lapangan ke dua tempat sekaligus. Masing-masing RSUD Kota Mataram dan Puskesmas Ampenan. Nyayu mengawali tugas mulianya dengan mengunjungi RSUD Kota Mataram.

Kedatangan Nyayu disambut oleh Wakil Direktur Bidang

INFOGRAFIS - Infografis perkembangan penanganan Corona di NTB per Minggu (22/3).

Panselnas Tetapkan 942 Pelamar CPNS Pemprov Berhak Ikut SKB

(Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R Diagnosa Investasi Batal DINAS Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB akan melakukan diagnosa cepat terkait batalnya triliunan rupiah investasi di NTB pada 2019 lalu. Kepala DPMPTSP NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si mengatakan ia akan melakukan konsolidasi internal dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. ‘’Diagnosa harus cepat, analisis situasi dan kondisinya.

Sehingga dalam sebulan ini kita sudah bisa petakan apa yang sudah kita capai, hambatan, permasalahan apa yang muncul,’’ kata Amry dikonfirmasi Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Bersambung H. Amry Amry Rakhman Rakhman H. ke hal 11

(Suara NTB/humaspoldantb)

DISINFEKTAN - Personel yang terdiri dari Tim KBR (Kimia, Biologi dan Radioaktif) beserta Kompi 1 Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda NTB guna melakukan penyemprotan disinfektan di enam lokasi, Sabtu (21/3).

Antisipasi Penyebaran Covid-19

Polda NTB Semprot Disinfektan di Enam Lokasi Mataram (Suara NTB) Jajaran Polda NTB bergerak cepat dalam mengantisipasi penyebaran virus Corona (Covid19) di daerah ini. Sabtu (21/3), Polda NTB menerjunkan 30 personel yang terdiri dari Tim KBR (Kimia, Biologi dan Radioaktif) beserta Kompi 1 Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda NTB

guna melakukan penyemprotan disinfektan di enam lokasi.

Demikian disampaikan Kabid Humas Polda NTB, Kombes. Pol. Drs. Artanto, SIK.M.Si melalui rilisnya diterima Suara NTB, Sabtu. Disebutkan, enam titik penyemprotan disinfektan meliputi fasilitas umum, perkantoran dan tempat ibadah.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) menetapkan sebanyak 942 pelamar CPNS Pemprov NTB berhak ikut Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Dari 3.650 pelamar yang memenuhi passing grade dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) beberapa waktu lalu, hanya 942 orang yang berhak ikut ke tahap seleksi CPNS berikutnya yakni SKB. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (22/3) siang mengatakan, pengumuman hasil SKD dilakukan Pemprov NTB, Senin (23/ 3). Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah menandatangani pengumuman hasil SKD tersebut, yang memuat di dalamnya nama-nama pelamar yang berhak ikut SKB. Disebutkan, jumlah pelamar yang memenuhi passing grade atau nilai ambang batas menurut Permenpan No. 24 Tahun 2019 dan berhak mengikuti SKB sebanyak 942 orang. Dengan jenis jabatan guru sebanyak 518 orang, tenaga kesehatan 200 orang dan tenaga teknis 224 orang.

Kemudian sebanyak 2.713 pelamar yang memenuhi passing grade atau nilai ambang batas menurut Permenpan No.24 Tahun 2019, namun tidak berhak mengikuti SKB. Dengan rincian jenis jabatan guru 1.071 orang, tenaga kesehatan 398 orang dan tenaga teknis 1.244 orang.

Selanjutnya, 3.449 pelamar tidak memenuhi passing grade atau nilai ambang batas. Terdiri dari jenis jabatan guru

1.663 orang, tenaga kesehatan 459 orang dan tenaga teknis 1.327 orang. Sedangkan 602 pelamar tidak hadir SKD, terdiri dari jenis jabatan guru 268 orang, tenaga kesehatan 44 orang dan tenaga teknis 290 orang.

Untuk pelaksanaan tes SKB masih menunggu jadwal dari Panselnas. Pelaksanaan SKB CPNS 2019 resmi ditunda menyusul semakin meluasnya penyebaran virus Corona di Indonesia. Pemprov NTB telah mendapatkan informasi resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemen PANRB), Selasa (17/3) lalu.

Penundaan jadwal pelaksanaan SKB CPNS 2019 berdasarkan surat Men PANRB, Tjahjo Kumolo No. B/318/ M.SM.01.00/2020 tanggal 17 Maret 2020. Merujuk Permen PANRB No. 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi PNS Tahun 2019. Kemudian surat Kepala BKN No. K 26-30/V 205-4/99 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019.

Penundaan jadwal jadwal SKB CPNS 2019 memperhatikan status tanggap darurat bencana nasional non alam pandemi virus corona (Covid-19) yang telah ditetapkan Pemerintah. Sesuai surat Men PANRB tersebut, pada poin pertama dikatakan bahwa pengumuman hasil seleksi SKD tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu tanggal 22-23 Maret 2020 melalui portal resmi penerimaan CPNS tahun 2019 masing-masing instansi.

Bersambung ke hal 11

Ekonomi NTB Diprediksi Melambat Terdampak Wabah Corona Mataram (Suara NTB) Pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2020 diprediksi akan melambat terdampak wabah Corona yang meluas di Indonesia. Target pertumbuhan ekonomi tanpa sektor pertambangan sebesar 5 - 5,5 persen sesuai target RPJMD pesimis dapat dicapai tahun 2020 ini.

Namun Pemprov akan berusaha mempertahankan pertumbuhan ekonomi NTB di angka 4 persen. Untuk itu, daya beli masyarakat harus tetap terjaga. ‘’Kita agak pesimis dengan adanya Covid-19 ini. Kalau kita baca di media, investor-investor sudah bany-

ak yang teriak. Kemudian dolar sudah Rp16.000 lebih.

Ini tentunya akan berpengaruh juga kepada fiskal,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, kemarin.

Meluasnya virus Corona (Covid-19) di dunia dan Indonesia membuat sejumlah sektor terpukul, seperti pariwisata. Sekarang, kunjungan wisatawan turun drastis. Hal ini dapat dilihat dengan dibatalkannya sejumlah penerbangan, baik domestik dan mancanegara akibat wabah Covid-19. ‘’Artinya, pertumbuhan ekonomi kemungkinan

akan melambat,’’ kata Ardhi.

Ia mengatakan, belum dapat memprediksi pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2020 akibat pengaruh Covid-19. Namun, Ardhi mengatakan apabila ekonomi NTB mampu bertahan di angka 4 persen, maka itu sudah cukup bagus.

Menurutnya, di tengah kondisi seperti sekarang ini, daya beli masyarakat harus tetap dijaga. Harga-harga kebutuhan pokok masyarakat harus dapat dipastikan tak melambung tinggi. Sehingga, peran Satgas Pangan sangat penting dalam situasi dan kondisi saat ini. ‘’Tidak boleh ada penimbunan

kebutuhan pokok,’’ ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Pemerhati Ekonomi Universitas Mataram (Unram), Dr. M. Firmansyah, SE, M. Si mengatakan, kasus Corona menjadi pembelajaran. Menurutnya, banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kasus mewabahnya virus Corona yang sangat berdampak terhadap perekonomian. ‘’Memang harus kita hidupkan ekonomi lokal. Dimana kita menggunakan produk lokal, sehingga gairah komoditas lokal tumbuh. Kita nggak tergantung dari komoditas dari luar,’’ katanya.

Sehingga ketika terjadi pengaruh eksternal seperti mewabahnya virus Corona, ekonomi NTB tetap tumbuh.

Dengan mengembangkan ekonomi lokal. Ia menganalogikan dalam sebuah komunitas tertutup, masyarakat akan tetap membutuhkan makanan. Di situ ada jasa yang menyediakannya.

Jika ekonomi lokal diperkuat dan dihidupkan, apapun faktor yang terjadi di luar maka tidak akan terlalu berpengaruh. ‘’Boleh kita membebaskan sebagian sendi ekonomi kita ke sektor pariwisata.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 23 Maret 2020

Halaman 2

Hadapi Sebaran Virus Corona

Tak Ada Pawai Taaruf PEMERINTAH kecamatan Sandubaya melarang kelurahan menggelar pawai taaruf pada gelaran Seleksi Tilawatul Quran (STQ) di masing-masing kelurahan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi sebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di lingkungan Sandubaya.

Camat Sandubaya, Lalu Saharudin mengatakan, seluruh warga Sandubaya sebisa mungkin menghindari kerumunan warga.

Karena, salah satu langkah untuk mengantisipasi sebaran Covid-19 dengan cara social distancing sesuai imbauan Walikota Mataram. “Makanya kita minta (Suara NTB/viq) jangan ada pawai taaruf Lalu Saharudin pada gelaran STQ di tingkat kelurahan,” katanya, Sabtu (21/3).

Menurutnya, social distancing ini memang berdampak pada adanya penundaan beberapa rangkaian acara lingkungan Sandubaya. Salah satu yang ditunda jelas dia, gelaran STQ di Kelurahan Turida. “Kita tunda dulu. Kalau emang tetap dilakukan kita minta jangan ada pawai-pawai untuk menghindari kerumunan,” terangnya.

“Memang STQ kemarin ada beberapa yang sudah kita laksanakan sebelum terbit imbauan untuk melakukan social distancing. Seperti di Kelurahan Mandalika, kelurahan Dasan Cermen dan STQ tingkat kecamatan juga sudah kita laksanakan. Yang ditunda kita minta untuk patuhi imbauan dari Walikota dulu,” jelasnya.

Sesuai dengan imbauan itu jelas Sahar, sapaannya, agar masyarakat dan panitia mentaatinya. Juga, dengan kondisi itu, masyarakat diminta jangan panik. “Itu saja yang kita arahkan ke warga di lingkungan Sandubaya.

Jangan panik,” tegasnya.

Untuk semua panitia STQ di kelurahan Turida jelas dia, diminta tetap bekerja maksimal. Jikalau tetap akan dilaksanakan, sebisa mungkin dapat mengindari kerumunan warga. “Jadi kita minta di lingkungan masing-masing saja dulu. Jangan ada yang keluar,” katanya.

Sahar pun berharap, wabah Covid-19 di Mataram jangan ada yang terpapar. Masyarakat juga diminta untuk selalu memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. “Semoga saja kita tetap tenang. Jangan sampai panic buying.

Supaya kita tidak terpapar wabah Covid-19 ini, mari jauhi kerumunan,” tutupnya. (viq)

Pemkot Siapkan Skenario Terburuk

Mataram (Suara NTB) Setelah ditetapkannya wabah Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai bencana nasional non alam oleh pemerintah pusat, pemkot Mataram sudah menyiapkan skenario terburuk menghadapi kian mewabahnya Covid-19 di Mataram. Baik kesiapan anggaran dan tenaga medis harus dilakukan. Karena, perlindungan kepada warga kota Mataram tetap paling utama.

Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito mengatakan, perlindungan bagi warga Mataram dari wabah Covid-19 tetap yang utama. Untuk itu jelas Eko, Pemkot Mataram siap menggelontorkan anggaran dari APBD untuk mengantisipasi sebaran wabah Covid-19 di Mataram. “Kami sudah mengantisipasi segala sesuatunya pasca ditetapan Covid-19 sebagai bencana nasional non alam oleh pusat. Di antarannya, apa-apa yang kami lakukan adalah memberikan pelindungan secara maksimal kepada masyarakat, supaya tidak ada yang terjangkit Covid-19 di Mataram,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (20/3).

Pemkot sudah memetakan

apa saja yang akan dilakukan dalam waktu dekat untuk meminimalkan sebaran Covid-19 di Mataram. Seperti membuat tempat cuci tangan di semua area publik. Baik di tamantaman dan pusat pertokoan.

“Kita minta semua pengusaha, perkantoran, BUMN maupun BUMD untuk menyumbangkan dan menyiapkan tempat cuci tangan,” katanya.

Sekda menilai, di samping menyediakan tempat cuci tangan, Pemkot Mataram tengah berusaha lakukan pengadaan cairan hand sanitizer secara massal di Matatam. “Itu bentuk pelayanan kepada masyarakat juga,” tuturnya.

Berdasarkan kajian dari Dikes dan RSUD kota Mat-

aram, cuci tangan menggunakan air merupakan skala prioritas diadakan di semua SKPD Pemkot Mataram. Ia pun memaparkan, tak ada kendala dalam pengadaan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Namun, salah satu yang perlu diperhatikan, pengadaan masker untuk warga dalam jumlah besar perlu diperhatikan. “Tapi itu jelas akan dilakukan,” pungkas Sekda.

“Selama ini tidak ada kendala. Yang ada jelas terkait melonjaknya harga itu harus diantisipasi. Kita akan lakukan pengadaan masker yang akan didistribusikan di masing-masing kelurahan. Instansi terkait juga harus segera turun tangan,” katanya. Dari tim badan pen-

Pemkot Ajukan Revitalisasi Pasar ACC ke Pusat

Sosialisasikan Larangan ’’Car Free Day’’ MINGGU (22/3) kemarin untuk pertama kalinya kegiatan car free day di sepanjang Jalan Udayana Mataram, ditiadakan. Tidak hanya kemarin, hal yang sama juga berlaku untuk Hari Minggu berikutnya.

Kebijakan ini diambil oleh Pemkot Mataram untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona.

Karena, konsentrasi massa dalam jumlah banyak berpotensi menjadi media penyebaran covid-19 ini.

Seperti diketahui, Minggu pagi kemarin, masih banyak pedagang yang akan menggelar dagangan mereka seperti biasanya.

Namun kegiatan itu (Suara NTB/fit) dibubarkan oleh aparat dari Sang Ketut Deresta Dinas Perhubungan Kota Mataram, dengan merujuk keputusan Pemkot Mataram meniadakan kegiatan car free day selama dua minggu. ‘’Saya tadi juga bersepeda melalui jalur Udayana, memang masih ada yang berjualan, tetapi mungkin mereka belum mendapatkan informasi,’’ kata anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Sang Ketut Deresta kepada Suara NTB via WhatsApp, Minggu kemarin. Dia berharap, dinas terkait seperti Dinas Perhubungan maupun Satpol PP, turun tangan untuk mensosialisasikan kebijakan Walikota Mataram yang menghentikan sementara kegiatan car free day selama dua pekan.

Tidak hanya mensosialisasikan, politisi Hanura ini memimta Satpol PP melarang pedagangan berjualan di Udayana pada hari Minggu sesuai keputusan Pemkot Mataram meliburkan kegiatan car free day selama dua minggu. Karena menurut Deresta, kehadiran PKL di sana, secara tidak langsung akan mengundang konsentrasi masyarakat. ‘’Saya kira langkah Pemkot Mataram sudah tepat untuk meniadakan kegiatan car free day untuk meminimalisir berkumpulnya orang agar tidak terjadi penyebaran virus,’’ kata anggota dewan dua periode ini.

Deresta menyarankan supaya sosialisasi liburnya kegiatan car free day supaya disosialisasikan lebih massif. ‘’Yang utama kan harus melalui kecamatan kemudian kalurahan lalu ke lingkungan dan RT. Nanti RT menyampaikan kepada ketua banjar untuk umat hindu, begitu juga agama-agama yang lain. Saya yakin masyarakat akan memaklumi,’’ demikian Deresta. (fit)

(Suara NTB/viq)

ANTISIPASI VIRUS – Suasana rapat yang dipimpin oleh Sekda Kota Mataram, Jumat (20/3). Dalam rapat itu, Pemkot akan memberikan perlindungan kepada warga Mataram terkait masalah antisipasi sebaran wabah Covid-19. gawasan keuangan dan pem- akan membuat di 50 titik sepbangunan di Mataram, akan di- erti di taman Udayana, intruksikan mengkaji keterse- Sangkareang, dan taman laindiaan anggaran. Apa-apa yang nya. Termasuk di pasar-pasar. memungkinkan akan diadakan Anggaran itu kita ambil dari APBD semua. Baik pembelian harus dilakukan.

“Karena aggaran kita sudah hand sanitizer, masker, dan siap,” katanya. Untuk pembua- pembuatan tempat cuci tantan area cuci tangan, pemkot gan juga,” tutupnya. (viq)

(Suara NTB/viq)

NORMALISASI - Sejumlah petugas diturunkan Pemkot Mataram untuk membersihkan selokan atau drainase di ruas jalan Airlangga. Pemkot melakukan normalisasi selokan untuk mengantisipasi air yang menggenangi ruas jalan saat hujan mengguyur kota Mataram.

Mataram (Suara NTB) – Usai menata lapak pedagang tahun lalu, Dinas Perdagangan kembali mengusulkan ke Kementerian Perdagangan untuk merevitalisasi Pasar ACC, Ampenan. Konsepnya memadukan pasar tradisional dengan konsep modern.

Proposal serta perencanaan telah diajukan ke pemerintah pusat. Estimasi anggaran dibutuhkan sekitar Rp3,5 miliar.

“Mudah – mudahan diberikan dana lebih,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Revitalisasi Pasar ACC difokuskan pada bagian atas atau eks Barata. Pasca berakhir kontrak kerjasama lokasi itu tidak dimanfaatkan. Space kosong akan disulap lebih modern. Penataanya sesuai skenario dengan mengedepankan Ampenan sebagai kota tua.

Amran menyebutkan, anggaran Rp3,5 miliar itu, memperbaiki konstruksi bagian atas. Pihaknya ingin memadukan pasar tradisional dengan menyiapkan tempat tongkoron-

gan atau kafe seperti pasar tradisional di Pulau Jawa. “Kita ingin seperti pasar di tempat lain. Pasar didesain sedemikian rupa sehingga modelnya seperti kafe,” jelasnya.

Konsep pasar dengan lantai dua menjadi persoalan. Pasalnya, pedagang enggan di tempatkan bagian atas dengan alasan sepi pembeli. Amran menegaskan, pedagang enggan berjualan di atas karena kondisi pasar belum tertata. Pihaknya akan bekerjasama dengan camat, lurah serta stakeholder lainnya mengarahkan pedagang berjualan di atas.

Pasar ACC dikembangkan dengan memadukan Ampenan sebagai kawasan kota tua.

Dan, keinginan tersebut juga pernah diminta oleh kepala pasar sebelumnya. “Justru Pak Malwi kepala pasar sebelumnya siap memindahkan pedagang ke atas,” tandasnya.

Pengajuan revitalisasi Pasar ACC diharapkan direalisasikan oleh Kementerian Perdagangan, sehingga pelaksanaan kegiatan bisa dieksekusi tahun ini. (cem)

Rumah Dinas Wawali Walikota Instruksikan Segera Belum Ditempati

Lelang Proyek

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memberikan batas waktu atau deadline pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera melelang atau mengajukan tender proyek-proyek. Setidaknya ada 37 pekerjaan fisik mendesak dikerjakan. Jika tidak pemerintah pusat akan membekukan anggaran.

“Saya minta segera ditender.

Jangan ada keterlambatan,” tegas Walikota. Percepatan lelang proyek telah dibahas bersama Sekretaris Daerah, Dr. H. Effendi Eko Saswito dengan Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura. Dalam rapat koordinasi itu, diminta pimpinan OPD mempercepat proses.

Termasuk dokumen – dokumen persyaratan lelang agar diserahkan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ).

Ahyar tidak menginginkan adanya keterlambatan terutama pekerjaan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK). Pemerintah pusat memberikan target pekerjaan harus telah terkontrak hingga bulan Juni. Jika terlambat anggaran akan dibekukan atau batal diberikan. “Kalau terlambat ndak jadi dikasih kita anggaran,” ucapnya.

Untuk pengawasan pekerjaan tetap ada atensi dari Kejaksaan. Meskipun, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) telah dihapus. Lembaga Adhyaksa tetap memberikan pendampingan. Surat permintaan pendampingan pekerjaan sambung Walikota, telah

(Suara NTB/dok)

H. Ahyar Abduh dikirim ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dengan harapan, pekerjaan segera dikerjakan berdasarkan instruksi Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo.

Pekerjaan fisik yang bersumber dari DAK antara lain, peningkatan kualitas jalan senilai Rp12 miliar dan perbaikan irigasi Rp4,5 miliar di Dinas PUPRg, penataan Taman Wisata Loang Baloq Rp3,4 miliar milik Dinas Pariwisata, pengadaan alat tangkap ikan di Dinas Pertanian serta pekerjaan lainnya di OPD teknis.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram, Multazam tak bisa menutupi kegelisahannya.

Sebab, memasuki akhir triwulan pertama belum satupun OPD yang mengajukan dokumen lelang pengadaan barang dan jasa. Karenanya pihaknya mengubah pola dengan cara jemput bola ke OPD. Tujuannya, agar jangan sampai pekerjaan fisik dari DAK terlewatkan.

“Kami sudah bersurat pekan kemarin mengingatkan OPD segera mengajukan lelang,” kata Multazam dikonfirmasi pekan kemarin. Dia tidak mengetahui persis kendala OPD sehingga belum mengajukan tender. Multazam sangat mengkhawatirkan proyek DAK jika belum terkontrak sampai bulan Juli maka anggarannya akan hangus.

“Apa masalahnya akan disegerakan. Ini semangat kita saja. Kita tidak ingin apa yang menjadi kekhawatiran terjadi,” ucapnya.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menambahkan, tarik - ulurnya OPD mengajukan lelang proyek menunggu pendampingan dari Kejaksaan. Sejak akhir 2019, Kejaksaan Agung menghapus TP4D. Bagi Pemkot Mataram setelah dievaluasi masih sangat membutuhkan pendampingan dari Lembaga Adhyaksa tersebut.

Surat permohonan pendampingan sudah disampaikan ke Kejaksaan Negeri Mataram.

Hasil komunikasinya Kejaksaan tetap melakukan pendampingan. “TP4D memang dihapus. Tetapi pengawasan secara melekat tetap didampingi Kejaksaan,” tambahnya.

Pendampingan dari APH sebenarnya kata Mahmuddin, bukan menjadi kendala OPD teknis. Karena, sebagian telah menyiapkan perencanaan detail dan Kejaksaan meminta dilakukan ekspose. “Kita upayakan bulan Maret sudah ditender. Dan, bulan April sudah bisa dikontrak,” demikian harapnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Perbaikan rumah dinas Wakil Walikota Mataram telah rampung. Meskipun demikian, pendopo yang terletak di Jalan Margapati, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram tersebut hingga kini belum ditempati.

Penataan pendopo Wawali dikerjakan di tahun 2019 lalu dengan anggaran Rp850 juta.

Proyek ini dimenangkan oleh CV. Lancar Dinata Jaya dengan nilai penawaran Rp793 juta.

Pantauan Suara NTB, Minggu (22/3), tidak ada aktivitas apapun di rumah jabatan Sekda yang berdekatan dengan Pendopo Gubernur NTB itu.

Cuma terlihat kendaraan dinas yang parkir di halaman.

Kondisi halaman serta gedung terlihat rapi. Taman – taman sebelumnya tidak terawatt, kini tampak begitu asri.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito berdalih, belum ditempati rumah dinas Wakil Walikota karena masih perlu perbaikan.

Tahun ini, merampungkan penyediaan mebel serta perlengkapan lainnya, sehingga

tahun 2021 sudah bisa dimanfaatkan. “Hampir sepuluh tahun belum ditempati karena belum selesai diperbaiki,” kata Sekda ditemui awal pekan kemarin.

Pendopo Wawali diklaim Eko, sudah cukup representatif. Berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya, rumah dinas tidak memiliki ruang rapat serta aula. Penataan dilakukan menggabungkan antara rumah dinas Wawali dengan rumah dinas Sekda.

Setelah penggabungan secara otomatis rumah dinas Sekda tidak ada lagi. Pemkot Mataram akan mengadakan rumah dinas sekda. “Kemungkinan rumah dinas sekarang bisa ditempati. Tidak perlu menunggu Wakil Walikota yang baru,” jelasnya.

Sementara, rumah dinas sekda rencananya akan dianggarkan tahun ini. Polanya dengan pengadaan lahan atau membeli rumah untuk dijadikan rumah dinas. Tetapi sambung Eko, tergantung dari ketersediaan anggaran. “Bisa beli lahan atau beli rumah yang sudah ada,” demikian Sekda. (cem)

(Suara NTB/cem)

BELUM DITEMPATI - Rumah jabatan Wakil Walikota Jalan Margapati, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, belum ditempati. Rumah dinas ini hampir sepuluh tahun mangkrak.

Tak representatifnya bangunan dinilai jadi pemicu.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Senin, 23 Maret 2020

Donor Darah Menurun Drastis DAMPAK wabah Corona yang melanda hampir semua daerah di Indonesia, menyebabkan jumlah pendonor darah di Unit Donor Darah (USD) PMI Lombok Barat (Lobar) menurun drastis. Masyarakat enggan melakukan donor darah, karena kekhawatiran penularan virus Covid-19 tersebut. Pihak PMI mengimbau masyarakat supaya jangan khawatir mendonorkan darah, sebab bagaimana pun pihak petugas PMI melakukan pemeriksaan ketat sebelum pendonor melakukan donor darah.

“Akibat wabah virus Corona ini pendonor kita (PMI red) menurun,” aku Sekretaris PMI Lobar Mustarudin Minggu (22/3).

Dijelaskannya, akibat adanya pembatasan selama 14 hari, PMI tidak boleh melakukan kegiatan donor darah di luar, sehingga banyak jadwal dibatalkan, baik itu oleh komunitas dan instansi. Seperti beberapa komunitas yang batal kegiatan donor darah. Padahal komunitas ini menjadi pendonor aktif, dengan angka pendonor tinggi di atas 100 kantong.

Seharusnya hal bisa diberikan kebijakan, sebab pihaknya sudah melakukan safety di lapangan. Ia khawatir pasokan semakin menipis, di satu sisi kebutuhan darah meningkat, sedangkan pendonor sedikit.

Kondisi ini, jelasnya, perlu dipahami masyarakat, ia memastikan bahwa donor darah aman. Karena pemeriksaan dilakukan deteksi ketat terhadap pendonor. Sebelum melakukan donor, diperiksa kondisi kesehatannya. “Semua kita deteksi. Kita juga punya alat scan,” jelas dia.

Ia juga mempermaklumkan masyarakat agar memahami kondisi ini. Ia pun mengimbau agar keluarga pasien yang inginkan meminta darah ke PMI agar membawa pendonor pengganti untuk meminimalisir limitnya stok darah di UDD. Pihaknya sendiri berupaya mengurangi jumlah pendonor pengganti. “Kita ingin mengurangi jumlah pendonor pengganti. Idealnya secara nasional itu 5 persen. Kita sekarang masih ada di angka 16 persen,” terang Ame sapaan akrabnya.

Pendonor pengganti, kata Ame, adalah pendonor yang tidak masuk dalam 100.141 data donor di PMI Lombok Barat.”Rata-rata mereka adalah keluarga pasien yang golongan darahnya sama. Tapi kita biasanya tetap mencarikan pendonor supaya bisa mencukupi kebutuhan pasien itu,” terang dia. (her)

Mustarudin

SUARA NTB

Halaman 3

Objek Vital di Loteng dan Lobar Disterilkan Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) melakukan sterilisasi sejumlah fasilitas penting, seperti rumah dinas bupati dan wakil bupati termasuk rumah jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan sejak dua hari terakhir. Langkah tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19) yang kian mengkhawatirkan sejak sepekan terakhir.

Kabid Peternakan pada Dinas Pertanian Loteng, Agus Mulyadi saat dikonfirmasi Suara NTB, di Pendopo Bupati Loteng, Sabtu (21/3), mengatakan pihaknya menyiapkan sekitar 40 liter cairan disinfektan untuk mensterilisasikan objek-objek penting tersebut.

Di mana, 10 liter di antaranya disiapkan untuk cadangan jika ada penyebaran virus lainnya.

Selain rumah dinas milik Pemkab Loteng, sejumlah masjid besar yang ada di Kota Praya juga jadi sasaran sterilisasi tersebut. “Selain rumah dinas bupati, wabup serta sekda, Masjid Agung Loteng dan beberapa masjid yang ada di Kota Praya juga sudah kita sterilkan,” ujar Agus.

Ia menjelaskan, objek-objek penting tersebut harus disterilisasikan. Mengingat, banyak masyarakat yang mendatangi objek tersebut. Misalnya, di Pendopo Bupati Loteng maupun Wabup Loteng setiap hari banyak tamu yang datang dan itu berpotensi menjadi tempat penyebaran virus Corona, sehingga harus disterilkan.

“Apa lagi masjid, jelas banyak jemaah yang beribadah.

Bahkan ada kecenderungan sekarang lebih ramai. Jemaah pun terkadang berada lebih lama di masjid,’’ ujarnya.

Meski demikian, mengingat stok cairan disinfektan yang terbatas, tentunya pihaknya tidak bisa terus-terusan melakukan sterilisasi masjid, sehingga pihaknya berharap pengelola masjid bisa melakukan kegiatan sterilisasi atau paling tidak bersih-bersih area masjid secara mandiri. Tidak hanya menunggu pemerintah daerah

saja. “Kalau sekali masih bisa kita bantu. Tapi kalau terus-terusan jelas tidak akan mampu.

Karena kemampuan kita juga terbatas,” tandasnya.

Terpisah Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Loteng, H. Lendek Jayadi, menegaskan, pihaknya sudah mengeluarkan edaran kepada pengurus masjid di Loteng untuk menggalakkan kegiatan bersih-bersih di lingkungan masjid, secara berkala. Lantai masjid sebisa mungkin dibersihkan setiap hari. Begitu pula untuk karpet masjid.

Karena di tengah kondisi penyebaran virus Corona seperti sekarang ini, masyarakat juga sulit untuk dilarang ke masjid. Justru sekarang masyarakat lebih ramai ke masjid untuk salat berjamaah maupun kegiatan lainnya, sehingga salah satu cara untuk meminimalisir potensi penyebaran virus Corona ialah dengan mengalakkan aksi bersihbersih di lingkungan masjid, terutama di area yang banyak dikunjungi oleh masyarakat.

Di Lombok Barat (Lobar) PMI dikerahkan untuk melakukan penyemprotan disinfektan di semua perkantoran pelayanan publik, kantor camat, pondok pesantren hingga masjid.

Kendala dihadapi oleh PMI, yakni minimnya perangkat dan bahan disinfektan. Sejauh ini, untuk kebutuhan bahan disinfektan pihak PMI berkoordinasi dengan pusat. Pihak PMI sudah mengusulkan ke PMI Pusat untuk diberikan bantuan berupa perangkat dan bahan disinpektan tersebut.

Sekretaris PMI Lobar Mustarudin mengatakan, pihaknya

(Suara NTB/her)

SEMPROT - Tim PMI Lobar melakukan penyemprotan di kantor Pemda dan tempat pelayanan publik untuk mencegah penyebaran Corona. sudah mulai melakukan penyemprotan dua hari. Penyemprotan dilakukan di pendopo dan kantor bupati. Setelah itu delapan titik di Kediri dan selanjutnya ke Gerung lalu ke kantor pelayanan publik dan kecamatan lainnya. “Dalam penyemprotan ini kendala kami bahan disinpektan. Biaya untuk pengadaannya,”aku Mustarudin.

Mantan kepala desa ini menjelaskan, untuk pembiayaan pengadaan bahan dan perangkat terkendala biaya. Menyangkut hal ini, pihaknya akan segera mengusulkan ke PMI pusat untuk meminta bantuan.

Pihaknya sudah melaporkan semua kegiatan dan kebutuhan seperti masker, disinfektan dan perangkat penyemprotan. “Semua kebutuhan kami usulkan, kami segera bersurat agar segera dibantu,” ujar dia.

Sebab kata dia, permintaan

untuk penyemprotan masuk dari berbagai OPD. Sementara ini pihaknya berkordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk penanggulangan pembiayaan. Pihaknya berharap ada penambahan perangkat agar mampu ditambah personel yang turun penyemprotan.

Sementara itu, Pemkab Pemerintah Lobar) menggelar bimbingan teknis (bintek) penyemprotan disinfektan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah yang masingmasing diwakili 4 orang staf.

Kegiatan diselenggarakan dengan Dinas Kesehatan Lobar bertindak selaku narasumber di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar, Sabtu (21/3).

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kesehatan mempraktikkan pencampuran cairan clorin dengan air bersih dengan perbandingan 1 untuk cair-

an Clorin dengan kadar 5,25 persen berbanding 9 air bersih.

“Tapi sebelumnya, agar petugas bisa menyiapkan alat pelindung diri berupa sarung tangan plastik, masker, kaca mata, dan baju plastik pelindung. Bisa menggunakan mantel hujan,” ujar Edi Setiabudi, narasumber dari Dinas Kesehatan Lobar.

Pasca bintek tersebut, para peserta yang berasal dari OPD dan Kelompok Tani se-Lobar akan disebar untuk melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh pondok pesantren dan masjid/musala di wilayah Kabupaten Lombok Barat. “Kita menyiapkan dari Dinas Pertanian dan Kelompok Tani sebanyak 100 unit air sprayer dan akan kita mulai per hari Senin esok jam 07.30,” terang Asisten I Bidang Aparatur dan Pemerintahan Setda Lobar Agus Gunawan. (kir/her)

SUARA NTB Senin, 23 Maret 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur dengan Harian Suara NTB

Dinas Kesehatan Bentuk Tim Aksi Cepat Sayang Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencatat 2019, kasus kematian ibu 29 kasus. Jumlah ini menurun dari keadaan tahun 2018 sebanyak 37 kasus. Sedangkan kasus kematian anak ditemukan juga masih cukup besar, mencapai 288 kasus selama beberapa tahun terakhir.

KEMATIAN ibu disebabkan pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, gangguan peredaran darah dan lainnya. Sedangkan pada anak dikategorikan oleh Dinas Kesehatan untuk usia 0-28 hari penyebab kematiannya, karena berat badan lahir rendah, asfiksia, ikteksius, sepsis, kelainan bawaan. Sedangkan

usia 29 hari sampai kejadian kematian ditemukan karena pneumonia, diare, malaria dan jenis penyakit lainnya.

Fakta masih tingginya kasus kematian ibu dan anak menjadi atensi serius Seksi Kesehatan Keluarga pada Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur.

Menurut Kepala Seksi Kesehatan Keluarga pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Lotim, Royatul Aini, dalam upaya menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB) ini terus dilakukan dengan menghadirkan berbagai program. Salah satunya, membuat tim aksi cepat sayang ibu dan anak.

Keberadaan tim yang beranggotakan keluarga, kepala dusun setempat dan pihak terkait lainnya, karena sejauh ini kasus kematian pada ibu dan anak terjadi akibat keterlambatan dalam merujuk. Keputusan di keluarga kerap memakan waktu lama. “Tim sengaja melibatkan pemerintah

desa, kadus dan toga toma yang bisa mempengaruhi keluarga dari pasien,” ucapnya.

Diakuinya, semua ibu yang sedang hamil ini sangat menginginkan dirujuk saat mengalami persoalan saat prosesi kelahiran. “Ibu hamil kapanpun siap dirujuk karena takut segala kemungkinan buruk,” ucapnya.

Namun, keputusan merujuk itu ada di tangan keluarga. Semua dikembalikan kepada keluarga. Bahkan, suami pun terkadang tidak berani memutuskan, sehingga pengambilan keputusan sejauh ini selalu menunggu keputusan keluarga besar.

Tim aksi cepat sayang ibu

dan anak diharap bisa mengambil langkah cepat dalam mengambil keputusan saat melihat kondisi ibu hamil yang kritis. Ketika dihadapkan pada sebuah pilihan, acap kali memang terdengar lebih memilih menyelamatkan ibu daripada anaknya. “Bagi kita pemerintah, harus dua-duanya yang diselamatkan,” paparnya.

Peningkatan pemahaman warga terkait kesehatan reproduksi ini perlu dilakukan.

Dinas Kesehatan pun terus menggencarkan sosialisasi.

Termasuk dalam mempersiapkan sejak dini para calon ibu.

Para remaja putri yang nantinya akan hamil dan melahirkan.

Dikes Lotim gencar memberi-

kan vitamin penambah darah (fe) kepada para remaja putri. Sejauh ini sudah ratusan remaja putri di Lotim diberikan fe secara gratis.

Hal ini dilakukan dengan harapan saat hamil dan melahirkan nantinya, kondisi tubuh sudah kuat dan tidak terjadi anemia.

“Kalau remaja putri semua sehat maka otomatis, mereka itu yang bakal jadi ibu akan sehat,” imbuhnya. Harapannya anak-anak yang dilahirkan pun sehat. Ibu yang melahirkan pun tetap sehat. (rus/*) Royatul Aini (Suara NTB/rus)

Hitung Rasio Pedagang dan Lapak BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) selaku pengelola pasar, akan menghitung ulang rasio pedagang dan ketersediaan lapak yang ada. Disinyalir jumlah saat ini tidak sesuai, sehingga banyak pedagang yang berjualan di sembarang tempat.

Kepala Bapenda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Ir. H. Hermanto, Minggu (22/3) mengungkapkan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi melibatkan instansi teknis dan mandor pasar. Mandor pasar sudah diinstruksikan untuk mengukur luasan semua pasar dan menghitung jumlah pedagang.

“Senin saya kumpulkan semua mandor pasar. Saya sudah perintahkan ke semua mandor pasar untuk ukur semua pasar, berapa daya tampung dan berapa yang mau kita pindahkan,” ucap Hermanto.

Menurutnya, rasio daya tampung dan jumlah pedagang akan divalidasi. Terhadap pasar dengan jumlah pedagang lebih banyak, tentunya harus disikapi. Misalnya dengan menambah jumlah lokal agar terjadi pemerataan di lokasi berjualan.

Hermanto tidak ingin, setiap pedagang dibebankan retribusi yang sama namun fasilitas berjualan yang diterima berbeda. Untuk itu, pihaknya akan berupaya menerapkan asal keadilan dan pemerataan pada lokasi-lokasi berjualan warga.

“Mau atau tidak, pedagang di Pasar Pemenang, Tanjung, Gondang dan Kayangan harus dipindah secepatnya. Setelah rapat internal, kita lanjutkan dengan rapat bersama OPD lain,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM KLU, Drs. H. Raden Nurjati, mengakui pasar yang sudah dibangun dari dana perbantuan sudah diserahkan ke daerah oleh kementerian. Pengelolaannya akan diserahkan kepada instansi teknis - Bapenda. “Sudah diserahkan, tinggal Bapenda yang action,” katanya.

Merujuk surat Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik Kemendag, No. 15 /PDN/SD/01/2020 tanggal 16 Januari 2020, seluruh bupati penerima Dana Tugas Pembantuan tahun 2019 diminta untuk mengelola pasar.

Terdapat 144 bupati yang mendapat instruksi, termasuk Lombok Utara.

“Pemerintah daerah tidak diperbolehkan menarik atau memungut retribusi dari pedagang untuk disetor ke kas daerah sebelum Pasar dihibahkan dari Kementerian Perdagangan RI kepada Pemerintah Daerah setempat. Dengan surat itu, maka PAD suddah boleh ditarik,” pungkasnya. (ari)

H. Hermanto

Bupati Minta Tingkatkan Pengawasan Peredaran Miras Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy meminta aparatnya untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman keras (miras). Alasannya, miras dapat merusak kehidupan masyarakat.

Dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Minggu (22/3), bupati menegaskan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2002 tentang Miras akan dilakukan evaluasi. Menurutnya, Perda tersebut harus diselaraskan dengan PeratuH. M. Sukiman Azmy

ran Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Apa yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di bawah pimpinan Baiq Farida Apriani menda-

pat diapresiasi Bupati Lotim.

Tindakan merazia miras hotel dan kafé-kafe yang ada di Lotim. Fakta hasil temuan Satpol PP di tempat-tempat wisata itu harus menjadi evaluasi dalam pembenahan sektor kepariwisataan di Lotim.

“Benahi sektor perizinan dan pariwisata di masa mendatang,” tegasnya.

Perizinan ini, tambahnya, harus ditinjau kesesuaiannya dengan pengaplikasian di lapangan. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diminta bisa memberikan teguran atau sesuai dengan aturan yang berlaku bagi yang melanggar. Begitu juga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga diminta untuk men-

gevaluasi sejauh mana kontribusi tempat-tempat tersebut terhadap pendapatan daerah.

Selain menertibkan miras dan kafé, bupati juga menegaskan agar memperketat pengawasan terhadap siswasiswa sekolah. Para siswa yang saat ini tengah diliburkan diminta agar tidak keluar rumah dan menghabiskan waktu di tempat-tempat wisata atau tempat bermain game online.

“Penertiban tempat-tempat tersebut juga menjadi fokus, termasuk kos-kosan yang dinilai kerap menjadi tempat munculnya pergaulan bebas. Diharapkan, ada aturan hukum juga untuk homestay di desa-desa wisata,’’ tegasnya. (rus)

(Suara NTB/dok)

Isu Pengosongan Pasar Tradisional

Pemkab Lotim Tegaskan Belum Ada Wacana Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), menegaskan belum ada wacana dari pemerintah daerah terkait penutupan pasar tradisional di Lotim.

Pasalnya, isu terkait penutupan pasar itu belum ada wacana maupun pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Meski pun penyebaran virus Corona di Indonesia semakin mengkhawatirkan menyusul jumlah pasien positif terserang virus ini terus bertambah. Masyarakat di Kabupaten Lotim tidak panik, terutama dengan melakukan penimbunan bahan pokok. Terlebih beredarnya isu penutupan pasar.

“Sejauh ini belum ada wacana, rencana maupun pembahasan oleh pemerintah terkait penutupan pasar damp-

ak dari virus Corona,” tegas Kepala Bidang Perdagangan pada Disperindag Lotim, Mirza Sopryan, akhir pekan lalu.

Di samping itu, pihaknya tidak menampik jika penyebaran virus Corona berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun kenaikan belum terlalu signifikan, meski sejumlah bapok merupakan barang impor atau didatangkan dari luar negeri, seperti bawang putih, garam dan sejumlah kebutuhan lainnya.

Sementara kalaupun dilakukan penyemprotan areal pasar oleh pihak terkait, Mirza berharap dapat dilakukan ketika aktivitas pasar sudah selesai. Langkah ini diharapkan untuk menghindar persoalan baru bagi pemerintah di tengah menghadapi penyebaran Covid-19 ini. “Memang tingkat konsumen mengalami penurunan,” harapnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

JUAL BELI - Aktivitas jual beli di pasar tetap berjalan meskipun saat ini terjadi penyebaran virus Corona,.

(Suara NTB/dok)

Langgar Arahan Corona

Beraksi di Tiga TKP

Dua Terduga Jambret Diringkus Polisi Selong (Suara NTB) Tim Resmob Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim bersama Polsek Keruak berhasil menangkap dua terduga pelaku jambret yang kerap beraksi di wilayah hukum Polres Lotim. Kedua pelaku, S (28) dan JP (20) asal Gubuk Pande, Korleko Kecamatan Labuhan Haji ditangkap saat tengah menjalankan aksinya di Desa Mendana Kecamatan Keruak.

Pasalnya, keduanya sudah menjalankan aksinya di tiga TKP berbeda untuk kemudian diamankan petugas. Dari tiga TKP itu, masing-masing, LP/ 142/III/2020/NTB/Res.Lotim tanggal 21 Maret 2020, TKP kedua, LP/19/II/2020/NTB/ Res.Lotim/Sek.Aikmel tanggal 29 Februari 2020, serta TKP ketiga, LP/15/I/2020/ NTB/Res.Lotim tanggal 9 Januari 2020 dengan ratarata tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau jambret.

“Kedua pelaku kita amankan usai menjalankan aksinya di Dusun Mendana Kecamatan Keruak dengan jumlah tiga TKP. Pelaku kita amankan saat Sabtu malam,”terang Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE,SIK, Minggu (22/3).

Sementara dari tiga TKP itu, masing-masing korban di antaranya, WR (35) seorang PRT alamat Dusun Lingkok Bunut, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Loteng dengan TKP di Kecamatan Keruak,

korban kedua, HRI (48) wiraswasta, alamat Dusun Telaga Tampat, Desa Suralaga, dengan TKP depan Bank Mandiri Aikmel. Sedangkan untuk TKP ketiga, korban. AA (30) wiraswasta, Alamat Dusun Paok Motong, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, dengan TKP di depan Pertamina Pancor.

Yogi menerangkan, modus yang digunakan oleh pelaku yang berjumlah dua orang dalam melakukan aksinya pada sore hari dengan cara mendatangi TKP mengendarai sepeda motor Satria FU milik pelaku. Saat tiba di TKP, pelaku menunggu korban di pinggir jalan dengan mengincar calon korban perempuan. Saat korban melintas, pelaku langsung membuntuti korban hing-

ga di jalan sepi, kemudian pelaku memepet korban dari arah kiri dan menarik paksa gelang emas milik korban.

Selesai melakukan aksinya, pelaku kabur meninggalkn TKP dalam mondisi histeris kemudian korban berteriak meminta tolong, sehingga warga mengejar pelaku. Setibanya di jalan Raya Mendana pelaku terjatuh kemudian dihakimi oleh massa untuk kemudian diamankan Tim Resmob Polres Lotim dan Polsek Keruak melakukan evakuasi terhadap pelaku yang tengah dihakimi oleh massa.

“Kedua pelaku kami amankan di Dusun Mendana Raya, Keruak dalam amukan massa. Selanjutnya pelaku kami bawa ke Polres Lotim,” kata Yogi.

Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 unit sepeda motor Satria FU milik pelaku, 1 bilah parang milik pelaku, 1 buah gelang emas milik korban dan 2 buah handhone milik pelaku. Adapun dari catatan pihak kepolisian, pelaku S merupakan residivis kasus yang sama dan baru selesai menjalani massa hukuman di Lapas Kelas IIB Selong, pelaku juga merupakan target tim Resmob, karena melakukan beberapa aksi di wilayah hukum Polres Lotim di mana dalam beberapa aksi pelaku terekam CCTV. Saat ini, pelaku dan barang bukti diamankan di Polres Lotim pengembangan dan proses hukum lebih lanjut. (yon)

(Suara NTB/yon)

DIAMANKAN - Dua terduga pelaku jambret saat diamankan pihak kepolisian, Sabtu (21/3).

Partai Gerindra Tindak Tegas Anggota Fraksi Tanjung (Suara NTB) Kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) ke daerah terpapar virus Corona, seperti Jakarta, dianggap mengkhawatirkan.

Kunjungan itu dinilai tidak mengindahkan arahan gubernur untuk tidak bepergian.

Kedua, sekembalinya mereka ke KLU tidak melewati prosedur pemeriksaan di daerah, minimal melaporkan diri.

Terhadap situasi itu, Partai Gerindra Lombok Utara bersikap tegas. Khusus anggota fraksi Gerindra, akan diberikan sanksi apabila masih terbukti melakukan kunker di tengah wabah Corona.

“Saya tidak ingin terulang lagi, Ketua DPRD KLU yang dari Fraksi Gerindra diamdiam menandatangani SPPD Dewan khusus anggota fraksi saya (Gerindra). Kemarin 5 orang jalan ke Jakarta, kita tidak ingin itu terjadi lagi di tengah kekhawatiran masyarakat banyak terhadap penyebaran virus Corona,” cetus Ketua DPC Partai Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto, Minggu (22/3).

Ia menegaskan, partai akan menindak tegas lima anggota fraksinya di DPRD KLU apabila terbukti berkunjung atau mengambil kebijakan (menandatangani SPPD) yang bertentangan dengan arahan pemerintah.

“Anggota fraksi bisa dianggap membangkang jika tetap keluar daerah. Jangan sampai masyarakat khawatir dan panik, karena DPRD Gerindra yang kembali dari luar daerah dianggap membawa virus. Apalagi kita di KLU belum punya alat deteksi virus,” cetusnya lagi.

Terhadap situasi kunjungan dewan ke luar daerah itu, Kepala Dikes KLU, dr. H. Lalu Bahrudin, beranggapan idealnya setiap DPRD yang kembali dari daerah terpapar Corona melakukan pemeriksaan sesuai SOP. Minimal dewan-dewan itu melaporkan diri ke Sekretariat DPRD atau ke instansi teknis agar mendapat pemantauan.

“Saya sudah koordinasi dengan Sekwan agar melaporkan dewan-dewan yang kembali dari kunjungan. Mereka harusnya melapor agar diperiksa sesuai SOP, tapi sampai saat ini kita tidak tahu siapa-siapa yang jalan,” ujar Bahrudin.

Baginya, dewan yang mendatangi daerah terpapar virus statusnya sudah jelas. Bahwa orang tersebut adalah ODP (Orang Dalam Pengawasan).

“Mereka yang pulang dari luar daerah harus dicek awal, observasi rumah 14 hari, dengan harapan tidak ada gejala. Tapi jelas mereka masuk ODP,” tegasnya.

Bahrudin berharap, semua

elemen masyarakat baik Dewan, pejabat eksekutif, pebisnis hingga TKI/TKW yang kembali melalui SOP pencegahan virus. Bisa saja, yang bersangkutan lolos dari proses screening di bandara pada hari itu. Tetapi dampak virus muncul pada hari berikutnya.

Untuk Lombok Utara sendiri, ia akui masih sangat kekurangan alat (rapid test) dan tidak pula memiliki laboratorium yang bisa digunakan untuk penanganan cepat. “Alat rapid test tidak ada, karena hasil testnya kurang valid. Bisa saja false positif, ternyata yang bersangkutan negatif. Jadi prosedur yang pas adalah merujuk sampel ke laboratorium yang ditunjuk pemerintah,” pungkasnya. (ari)

Sudirsah Sujanto (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Senin, 23 Maret 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB Antisipasi Demam Berdarah

Pegawai Sekretariat DPRD Loteng Turun Gotong Royong Praya (Suara NTB) Para pejabat dan pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) sejak Selasa (17/3) turun ke desa-desa untuk melakukan aktivitas gotong royong bersama-sama dengan warga masyarakat desa setempat. Langkah tersebut sebagai salah satu upaya antisipasi dan pencegahan potensi penyebaran virus Corona sekaligus pencegahan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang mulai menunjukkan trend peningkatan.

Sekretaris DPRD Loteng, R. Mulyatno Junaidi, kepada Suara NTB, Jumat (20/3), mengatakan, total para pegawai Sekretariat DPRD Loteng sudah turun di empat desa sasaran sesuai pembagian tugas dari Pemkab Loteng, yakni Desa Barejulat, Desa Ubung, Desa Prine dan terakhir Desa Sukarara Kecamatan Jonggat.

“Di desa-desa ini kita melakukan kegiatan bersihbersih. Gotong royong bersama masyarakat setempat. Membersihkan selokan serta areaarea yang berpotensi sebagai

tempat penyebaran nyamuk demam berdarah,” terangnya.

Selain itu, fasilitas umum dan tempat ibadah juga tidak luput dari perhatian para pegawai Sekretariat DPRD Loteng. “Paling utama masjid. Itu jadi prioritas untuk dibersihkan. Karena di masjid banyak orang yang datang. Sehingga harus bersih supaya potensi penyebaran virus Corona bisa diminimalisir juga,” jelasnya.

Aksi gotong royong itu juga besar manfaatnya. Selain untuk membantu menjaga kebersihan desa dan mendorong semangat gotong royong

sekaligus juga memacu para pegawai dan warga untuk tetap hidup sehat, karena melalui gotong-royong juga salah satu sarana olahraga.

Dikatakannya, dalam kondisi cuaca seperti sekarang ini menjaga kebersihan lingkungan sangat penting artinya.

Karena dengan tingginya intensitas hujan membuka peluang penyebaran penyakit, terutama demam berdarah. Ini artinya, data yang ada menunjukkan kalau ada peningkatan penderita demam berdarah di Loteng pada awal tahun ini.

Ke depan, kegiatan serupa

dengan turun langsung ke masyarakat akan lebih diintensifkan, karena para pegawai Sekretariat DPRD Loteng juga perlu untuk secara intens turun ke masyarakat supaya bisa berinteraksi dan bersilaturahmi dengan masyarakat di bawah.

“Sebagai abdi negara, kita juga perlu untuk lebih sering turun ke masyarakat. Membantu masyarakat menyelesaikan persoalan yang dialami. Sekaligus ikut memacu semangat gotong royong yang saat ini sudah mulai memudar di tengah-tengah masyarakat,” ujar mantan Staf Ahli Bupati Loteng ini. (kir/*)

(Suara NTB/ist)

GOTONG ROYONG - Kegiatan bersih-bersih dan gotong royong pegawai Sekretariat DPRD Loteng, Jumat (20/3).

Lobar Kekurangan Dokter dan APD Hadapi Wabah Corona

(Suara NTB/kir)

LIHAT - Seorang warga sedang melihat peta pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika belum lama ini.

Pembangunan Sirkuit MotoGP

Pembebasan Lahan Terus Dikebut

Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng) H.M. Suhaili FT., menegaskan proses pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika di kawasan The Mandalika sejauh ini masih on target (sesuai target).

Meski masih ada beberapa hektar lahan yang belum dibebaskan, secara umum persoalan tersebut tidak sampai mengganggu apalagi menghambat proses pembangunan sirkuit jalan raya pertama untuk balap MotoGP tersebut.

“Tidak ada yang perlu diragukan lagi. Semua tahapan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika sudah sesuai target. Kalau kemudian ada pihaknya yang mengatakan, MotoGP terancam batal karena masih ada lahan yang belum dibebaskan, itu hanya klaim sepihak yang tak berdasar,” terang Suhaili, kepada Suara NTB, Sabtu (21/3).

Bupati mencontohkan fakta di lapangan, proses pembebasan lahan di dalam area pembangunan sirkuit MotoGP terus berjalan dan saat ini terus dikebut penyelesaiannya, sehingga ditarget dalam bulan-bulan ini seluruh lahan yang belum selesai dibebaskan sudah tuntas. Menurutnya, dalam membebaskan lahan ini ada beberapa opsi yang disampaikan. Ada dengan pola tukar guling. Ada juga dengan pola tukar guling setengah. Di mana setengah sisa lahan akan diba-

yar sesuai hasil negosiasi.

Meski demikian, ujarnya, masih ada beberapa warga pemilik lahan yang belum menyatakan sepakat untuk dibebaskan lahannya, karena masih bertahan dengan permintaan harganya. Tapi pihaknya yakin lambat laun warga akan menerima, karena justru warga akan rugi kalau tetap mempertahankan lahannya.

“Lahan warga inikan berada di tengah-tengah kawasan. Sekarang kalau mau bertahan, warga tidak bisa membangun apapun di atas lahan tersebut. Kalau pun mau dijual ke investor, investor pun pasti akan berpikir dua kali untuk membayar lahan tersebut. Karena lahannya dianggap tidak produktif. Karena tidak bisa membangun apapun di atas lahan tersebut,” terangnya.

Tapi kalau bersedia dibebaskan dengan pola tukar guling dengan

lahan milik ITDC misalnya, warga bisa memiliki lahan di pinggir jalan dan jelas itu jauh lebih menguntungkan bagi warga dari pada bertahan dengan harga tinggi, tapi ujungujungnya lahannya tidak bisa dibangun apapun oleh warga.

“Jadi satu hal yang perlu diingat.

Pemerintah tidak akan mau menzalimi rakyatnya dalam persoalan ini. Pemerintah mau membuka negosiasi harga lahan, itu juga salah satu bentuk penghormatan pemerintah terhadap hak-hak rakyat,” ujarnya.

Pemerintah dalam hal ini tidak mau asal gusur begitu saja. Walaupun secara aturan itu dimungkinkan, karena pembangunan sirkuit MotoGP itu juga demi kepentingan masyarakat umum.

Tapi itu tidak dilakukan pemerintah, karena pemerintah memilih jalur-jalur negosiasi. (kir)

Kesulitan Cari Pendamping Suryade

PKS Jajaki Peluang Usung Dwi-Normal Praya (Suara NTB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku masih sedikit kesulitan mencari sosok yang akan dijadikan pendamping bagi H.L. Suryade di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) mendatang.

Beberapa nama yang sempat dibidik untuk dipasangkan dengan H.L. Suryade, gagal merapat. Lantaran permintaan syarat yang cukup sulit bisa dipenuhi oleh PKS sendiri.

Sejumlah opsi lain pun kini mulai dijajaki. Termasuk peluang untuk mengusung pasangan Ir. H. Dwi Sugiyanto, M.M. – Drs. H.L. Normal Suzana, yang notabenenya bukan kader PKS. “Dua hari yang lalu kita sudah bertemu dengan Pak Dwi. Karena beliau juga salah satu kandidat calon kepala daerah yang ikut dalam seleksi calon kepala daerah yang dilaksanakan oleh PKS,” terang Ketua Tim Desk PKS untuk Pilkada Loteng, Basnim, kepada Suara NTB, Minggu (22/3).

Pertemuan tersebut merupakan tindaklanjut dari tahapan penyampain visi misi bakal calon kepala daerah beberapa waktu lalu. Karena PKS tentunya ingin tahu lebih dalam sosok bakal calon kepala daerah yang akan diusung nantinya supaya PKS tidak salah pilih.

Apalagi PKS ingin menang dalam pilkada, sehingga bakal calon yang akan diusung harusnya calon yang punya peluang besar untuk memenangi Pilkada Loteng.

Namun, untuk saat ini prioritas utama PKS saat ini ialah bagaimana supaya kader PKS, yakni H. L. Suryade bisa ikut bertarung di Pilkada Loteng mendatang. Dan, PKS tinggal mencarikan calon pendamp-

(Suara NTB/ist)

PERTEMUAN - Pertemuan Tim Desk PKS untuk Pilkada Loteng dengan H. Dwi Sugiyanto, untuk menjajaki peluang di Pilkada Loteng belum lama ini. ing saja. Meski demikian, PKS tidak menutup diri dengan opsi-opsi lain, jika PKS tidak kunjung mendapat pasangan bagi kadernya.

“Semua masih terbuka. Apakah PKS akan mengusung kader sendiri atau tidak, semua masih mungkin. Tetapi yang jelas prioritas utama kita saat ini ialah kader PKS bisa maju sebagai salah satu calon kepala daerah di Pilkada Loteng mendatang,” terangnya.

Sejumlah partai politik (parpol) pun sudah diajak berkomunikasi.

Yang paling intens dilakukan di antaranya dengan Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Nasdem, PDI Perjuangan hingga Partai Gerindra. “Kalau dengan bakal calon kepala daerah, selain dengan Pak Dwi, kita juga bertemu dengan Ahmad Ziad, H. Humaidi, Pak Putria, serta H. Masrun,” imbuhnya.

Yang jelas, tegas Sekretaris DPD PKS Loteng ini, PKS tidak mau cer-

oboh menentukan kandidat atau pasangan calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang. Harusnya yang punya potensi menang, karena PKS tidak mau pasangan calon kepala daerah yang diusung hanya sekedar sebagai kontestan, tapi harus bisa memenangi Pilkada.

Untuk itu, sebelum menentukan calon kepala daerah yang akan diusung PKS ada rencana melakukan survei pembanding guna melibat potensi dan tingkat elektabilitas bakal calon kepala daerah yang ada.

Kendati beberapa bakal calon sudah ada yang melakukan survei dan, rata-rata mengklaim potensinya besar, sehingga penting bagi PKS untuk melakukan survei pembanding. “Hasil survei pembanding ini nanti akan dipadukan dengan hasil survei beberapa bakal calon.

Mana yang memang bear-benar berpotensi menang itulah yang akan diusung,” pungkas Basnim. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Untuk menghadapi wabah virus Covid 19 atau Corona yang kian mewabah, Pemda Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dikes) dihadapkan berbagai kendala. Di antaranya, kekurangan tenaga medis khususnya dokter di puskesmas yang ada dan Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis sudah limit.

Dikes sudah berupaya melakukan pengadaan APD untuk kebutuhan sampai akhir tahun nanti.

Untuk membantu Pemda dalam upaya pencegahan virus ini pihak pimpinan DPRD menyumbang alat pencegahan seperti hand sanitizer dan masker kepada masjid, ponpes dan masyarakat.

Kepala Dikes Lobar Made Ambaryati, menjelaskan, tenaga medis khususnya dokter yang ada di masing-masing puskesmas tidak cukup. “Kalau dihitung tidak cukup, karena kan di tiap puskesmas dokter mestinya minimal ada tiga. Itu minimal.

Tapi sekarang kan rata-rata hanya dua dokter di puskesmas. Perawat juga turun memantau ke rumah dan melayani di puskes-

mas,” jelasnya, Minggu (22/3).

Pihaknya sudah melakukan pencegahan penyebaran virus Corona dengan berbagai langkah. Pihaknya berharap tidak terjadi hal buruk, di mana pasien membeludak, sehingga menyebabkan puskesmas dan rumah sakit kewalahan.

Sejauh ini pihaknya memanfaatkan tenaga medis semaksimal mungkin dengan mengatur jadwal piket agar mereka tidak lelah dan drop. Petugas kesehatan, ujarnya, adalah manusia biasa, sehingga ia selalu mengingatkan agar tetap menjaga kesehatan. Namun persoalannya, APD juga minim dan pihaknya sudah memesan APD. ‘’Masing-masing puskesmas minimal punya tiga APD lengkap. APD inipun sekali pakai lalu dibuang. Terkait anggaran penanganan Corona, sejauh ini sudah keluar SK tanggap darurat dari bupati sehingga bisa menggunakan anggaran darurat di BPBD. Sejauh ini pihaknya hanya sebatas mengajukan untuk pembelian disinfektan dengan anggaran Rp 10 juta,’’ ujarnya.

Anggara ini lanjut dia, bukan hanya untuk penanganan Corona. Sebab perlu antisipasi bencana ke depannya, sehingga sekda pun mengarahkan agar mengajukan sesuai kebutuhan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha menyatakan pihaknya membantu penanganan Corona dengan menyumbang bahan hand sanitizer dan masker. Pihaknya rencananya membagi 2.5 liter, sabun cuci tangan 10 liter dan masker diproduksi sendiri diupayakan 1.000 masker. Pihaknya mengaku kesulitan membeli, karena bahan stok limit di pasaran.

Untuk pengadaan alat pencegahan ini, Pemda harus gerak cepat melakukan pengadaan dan meminta ke pusat. Pemda, kata dia, kemungkinan jauh lebih mudah kalau meminta pengadaan. Informasi dari provinsi juga rencananya pengadaan akan dilakukan akhir Maret, namun harus segera didorong agar lebih dipercepat.

“Alhamdulillah di daerah kita belum ada positif, tapi Pemda harus gerak cepat dalam upaya pencegahan,” harap dia. (her)

SUARA PARLEMENTARIA DPRD Lobar Tanggap Tangani Corona hingga Suarakan Aspirasi Guru Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (Lobar) mendorong pemda Lebih tanggap dalam mencegah penyebaran virus Corona yang kian meluas di Indonesia. Kalangan Komisi IV DPRD Lobar yang membidangi kesehatan dan pendidikan, meminta sosialisasi penanganan virus Corona lebih dimasifkan hingga tingkat bawah.

Selain itu pemda diminta mempercepat pengadaan APD sebagai langkah cegah penyebaran virus Corona ini . Tak sekadar mendorong, pihak Dewan juga membantu pemda alat pencegahan seperti masker, hand sanitizer dan sabun cuci tangan. Di samping tanggap Corona, pihak dewan juga berupaya menyuarakan nasib Guru Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKNHK) usia di atas 35 tahun.

Wakil Ketua l DPRD Lobar Hj. Nurul Adha Muharrar S.Th.I., mendorong agar pemda lebih tanggap dalam penanganan virus Corona. “Sosialisasi penanganan harus lebih ditingkatkan ke tingkat bawah. Pengadaan APD juga harus dipercepat karena kondisinya limit,” tegas dia.

Tidak sekadar memberikan masukan, pihaknya juga membantu Pemda menyiapkan alat pencegahan dengan membagikan hand sanitizer, masker dan sabun cuci tangan. “Kami bagikan hand sanitizer, masker dan sabun,” terang politisi PKS ini.

Pihaknya mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak CC panik menghadapi virus Corona. Masyarakat harus melakukan langkah pencegahan dan melaksanakan imbauan pemerintah seperti menjaga jarak, tidak kelur rumah kalau tidak terlalu penting dan tetap di rumah. Ia juga mengimbau agar masyarakat Muslim tetap menjaga ibadah kepada Allah.

Sementara, terkait permintaan para GTKNHK 35+ agar DPRD Lobar bisa membantu untuk menyuarakan aspirasi mereka. Namun jika melihat persoalan ini semuanya terkait regulasi pusat. Untuk itu, pihaknya juga tidak bisa terlalu memaksa pusat misalnya menyesuakan kehendak sesuai permintaan kawan guru ini. “Tetapi yang DPR lakukan adalah akan tetap membantu menyuarakan,” ujarnya.

Untuk menyuarakan aspirasi ini, pihaknya akan ke Kemendikbud dengan membawa rekomendasi yang disampaikan oleh guru ini.

“Kalau kami ke Kemendikbud ke-

(Suara NTB/ist)

Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha menerima hearing guru honorer beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/ist)

Tim dari pimpinan DPRD membagikan alat pencegahan Corona kepada pengurus masjid, ponpes dan masyarakat. mungkinan rekomendasi ini akan dibawa. Kemudian bisa saja bersama DPRD lainnya. Bahkan kemungkinan, bisa juga ke Kemenpan untuk membawa harapan para guru yang dimaksud,” tegasnya.

Sepertinya, aku dia, belum ada jalan terang agar mereka bisa diangkat PNS. Tetapi dari pemerintah daerah sudah memberikan harapan baru tentang alternatif lain supaya guru guru honorer sudah masuk GTD. “Dari Dikbud memberikan penjelasan agar tenaga honorer guru bisa diberikan tambahan honor misalnya dari regulasi yang mengatur tentang penambahan honor untuk guru honorer melalui dana BOS,” imbuh dia.

Selain itu, alternatif lain bahwa teman teman teman guru honorer ini bisa juga ikut tes PPG, sehingga bisa mendapatkan sertifikasi.”Saya kira ini menjadi peluang peluang yang bisa menjawab sementara soal aduan mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Guru Tenaga Honorer Kependidikan

(GTHNK) Junaidi, SPd, menjelaskan, tuntutan para guru honorer di atas 35 tahun diangkat menjadi CPNS atau PNS melalui Kepres. Selain itu memberikan UMK bagi guru guru honorer yang umur 35 ke bawah. “Tuntutan ini ke pusat dan bukan ke Daerah. Hanya saja kami meminta DPRD untuk menyambungkan aspirasi ini ke pusat,” terangnya.

Berdasarkan data guru honorer yang tergabung sementara ini sebanyak 300 lebih orang. Jumlah yang datang hearing ini merupakan perwakilan dari semua kecamatan.

“Kami hanya melibatkan 5 orang guru setiap Kecamatan untuk hearing sekarang,” ungkapnya.

Sebelum hearing ini kata dia, pihaknya sudah pernah mendatangi Bupati dan Plt Kepala Dinas Dikbud serta ke Ketua PGRI untuk menyampaikan nasib guru guru honorer saat ini. “Alhamdulillah Bupati, Dikbud maupun Ketua PGRI sangat merespon positif,” terangnya. (her/*)

SUARA NTB Senin, 23 Maret 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

KPU KSB Sukses Gelar Pelantikan Anggota PPS Pilkada 2020 Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sukses melantik seluruh anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2020, Minggu (22/3).

Pada pelantikan anggota lembaga adhoc KPU tingkat desa itu, KPU KSB memang dibuat bekerja ekstra. Mengingat pelaksanaannya di tengah upaya pencegahan virus corona, KPU KSB pun terpaksa melakukan sejumlah perubahan tata acara pelaksanaannya.

Mulai dari kegiatannya yang diadakan secara terpisah di 8 kecamatan, menerapkan sistem 2 sesi acaea pagi dan sore hari untuk membatasi perserta dan tamu undangan yang hadir.

Hingga mengharuskan KPU bekerja sama dengan tim kesehatan pemerintah KSB untuk penerapan protokoler pengecekan kesehatan pencegahan virus Covid-19 di lokasi acara.

Ketua KPU KSB, Denny Saputra menjelaskan, meski harus bekerja ekstra untuk menyiapkan pelaksanaan pelantikan anggota PPS itu. Namun pihaknya sangat bersyukur kegiatannya di seluruh kecamatan dapat berjalan lancar. “Alhamdulillah semua anggota PPS sudah kami lantik hari ini,” ter-

(Suara NTB/ist)

PPS - Pelantikan anggota PPS yang dilaksanakan KPU KSB (foto kiri). Pengecekan suhu tubuh peserta acara pelantikan anggota PPS yang dilaksanakan KPU KSB, Minggu (22/3). angnya kepada Suara NTB. Ia mengatakan, selaku penyelengara Pemilu pihaknya memiliki kewajiban memastikan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati KSB tahun 2020 ini berjalan sesuai jadwal. Tetapi di sisi lain, sebagai masyarakat, KPU tentu memiliki tanggung jawab juga turut dalam upaya pencegahan virus corona yang telah

RSMA Tambah 60 APD Khusus Tangani Pasien Sumbawa Besar (Suara NTB) Stok Alat Pelindung Diri (APD) khusus masih tersedia di Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir (RSMA).

Meskipun demikian, untuk penanganan pasien suspect corona, rumah sakit setempat kembali menambah puluhan APD lengkap.

APD dimaksud mulai dari google, masker N95, gown, handscoen, hingga sepatu boot. Penggunaaan APD ini nantinya, tergantung dari jumlah pasien yang ditangani.

“Karena sudah ada pema(Suara NTB/ist) kaian, sekarang masih Arindra Kurniawan tersedia 25 APD lengkap.

Senin APD reuse yang kita pesan nyampe Sumbawa sebanyak 60. Dan ini bisa dipakai berulang kali setelah disterilkan,” kata Direktur RSMA, dr. Arindra Kurniawan, Minggu (22/3).

Disebutkannya, pihaknya tidak bisa memastikan sampai kapan penggunaan APD yang tersedia. Hal ini tergantung dari jumlah pasien yang ditangani. “Yang jelas sangat bergantung juga dengan jumlah pasien yang ada. Kalau pasien membeludak ya cepat habis. Tapi kami tetap berusaha untuk mencari dan kita tunggu juga bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat,” terangnya.

Disinggung mengenai alat tes corona, pihaknya belum menerima dari pemerintah pusat. Sementara ini belum didapatkan informasi kapan akan diberikan. “Belum (diterima red). Belum ada info juga,” ungkapnya.

Sedangkan terhadap hasil specimen swap tenggorokan satu Pasien Dalam Pengawasan (PDP), akan segera diterima dalam beberapa hari mendatang. “Belum kami terima. Informasinya, perkiraan 2 sampai 3 hari lagi,” pungkasnya. (ind)

Anggaran Covid-19 Disetujui Rp2,8 Miliar Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), memutuskan anggaran penanganan Covid-19 di angka Rp2,8 Miliar setelah rapat dengan instansi teknis (Dinas Kesehatan dan RSUD) digelar. Jumlah ini menurun dibandingkan usulan awal yang mencapai Rp6,4 miliar baik untuk penanganan virus tersebut maupun pencegahan di lapangan. Angka yang telah ditetapkan ini tentu bisa berubah sesuai dengan kondisi di lapangan, apala(Suara NTB/ist) gi semua mata anggaran H. Abdul Azis bisa digunakan untuk penanganan Covid-19 sehingga tidak perlu dikhawatirkan.

“Memang usulan awal dari Dikes dan RSUD di angka Rp6,4 miliar tetapi setelah kami lakukan rapat teknis sekaligus mendengarkan pemaparan dari keduanya akhirnya kita putuskan di angka Rp2,8 Miliar. Ada beberapa pertimbangan sehingga angka tersebut kita pasang tinggi salah satunya penanganan yang akan kita lakukan nanti sampai empat bulan kedepan. Selain itu, pemantapan sarana dan prasarana baik pencegahan maupun penanganan juga kita lakukan melalui anggaran tersebut,” ungkap Kasatgas Covid-19, H. Abdul Azis, SH, MH kepada Suara NTB, Minggu (22/3).

Dikatakannya, penggunaan anggaran tersebut lebih diprioritaskan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) terutama bagi para petugas medis. Karena para petugas ini yang nantinya akan berada di garis depan dalam penanganan dan pencegahan virus tersebut.

Selain itu, anggaran ini juga nantinya akan digunakan untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penanganan virus dimaksud. Karena virus ini harus diperlakukan secara khusus di ruangan yang khusus pula agar tidak menyebar ke ruangan lainnya.

Selain untuk penanganan, anggaran ini juga akan diprioritaskan untuk pencegahan dan penyebaran informasi ke masyarakat secara luas. Terlebih lagi saat ini Pemkab sudah memiliki satgas Covid-19 sehingga mereka lah yang akan menjadi pemberi informasi kepada maayarakat secera luas.

Jika pola sosialisasi merupakan langkah jitu untuk menekan penyebaran Covid-19. Jika anggaran tersebut tidak cukup, maka pihaknya juga akan mengusulkan anggaran tambahan sesuai kebutuhan. Karena pada prinsipnya penanganan corona ini sudah menjadi instruksi Pemerintah pusat dan menjadi wabah nasional, sehingga kebutuhan anggaran untuk pencegahannya sangat prioritas.

“Kami tetap akan anggaran tersebut jika dibutuhkan nanti untuk penanganan lebih lanjut. Tetapi untuk sementara ini, kami anggap sudah sangat cukup, terlebih lagi KSB juga belum menemukan satupun masyarakat yang terpapar virus dimaksud,” tukasnya. Seraya mengajak masayarakat untuk tetap hidup sehat dengan berolahraga setiap pagi dan tidak keluar daerah untuk sementara waktu. (ils)

upayakan pemerintah.

“Karena kegiatan (pelantikan) ini melibatkan banyak orang di mana kemungkinan bisa menyebar virus itu. Maka kami terapkan protokoler pencegahannya selama kegiatan berlangsung,” urainya.

Dalam pelaksanaan pelantikan anggota PPS di tiap kecamatan itu. Komitmen KPU KSB menerapkan protokoler pencegahan virus corona benar-

benar dijalankan. Setiap anggota PPS, anggota komisioner KPU KSB dan seluruh tamu undangan diwajibkan melalui pengecekan kesehatan.

Pengecekan terdiri dari pemeriksaan suhu tubuh dan konfirmasi singkat terkait riwayat perjalanan terakhir masing-masing orang. Selain itu, sebelum memasuki ruang acara pelantikan, setiap orang yang hadir diwajibkan mela-

lukan sterilisasi diri. Di mana KPU KSB telah menyediakan peralatan cuci tangan dan hand sanitizer.

Kesuksesan pelaksanaan pelantikan anggota PPS itu, menurut Denny, tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Terutama para tenaga medis yang diperbantukan pemerintah untuk memastikan seluruh peserta acara aman dari kemungkinan terpapar virus corona.

“Secara kelembagaan dan pribadi saya berterima kasih kepada dinas kesehatan yang telah membantu kami sejak awal hingga akhir acara di semua kecamatan,” urainya.

Sementara itu kepada para anggota PPS yang baru dilantik, Denny berpesan, agar dapat berkolaborasi dengan baik untuk sama-sama menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Bar-

at 2020. Serta tetap menjalankan amanah tugasnya dengan penuh integritas, kejujuran serta menjaga netralitas sebagai penyelenggara pemilu.

“Sejauh ini jadwal Pilkada kita tidak terpengaruh dengan wabah Covid-19 ini. Walau begitu mungkin akan ada beberapa tahapan yang ditunda. Jadi mudah-mudahan pemerintah bisa segera mengatasi virus itu dengan baik,” pungkasnya. (bug/*)

KSB Didesak Segera Terapkan Pembatasan Sosial Taliwang (Suara NTB) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendesak pemerintah segera menerapkan pembatasan sosial (social distancing) dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona di daerah.

“Ini sikap resmi kami dari F-PKS. Bahwa sudah saatnya pemerintah memberlakukan social distancing di daerah kita ini,” tegas juru bicara F-PKS, Abidin Nasar kepada Suara NTB, Minggu (22/3).

Abidin menjelaskan, pihaknya sangat mengapresiasi langkah cepat yang sejauh ini telah diambil Pemda KSB mengenai upaya pengendalian virus dengan nama resmi coronavirus disease (Covid-19) tersebut. Dengan membentuk Satgas Covid-19, gencar menggelar sosialisasi di

masyarakat hingga membentuk posko deteksi di sejumlah pintu masuk menuju KSB. Namun menurutnya, hal tersebut tidak akan cukup tanpa pemerintah kemudian melakukan pembatasan sosial di masyarakat. Karena jenis penyakit tersebut memiliki tipikal mudah menyebar lewat interaksi antar manusia tanpa dapat terdeteksi secara cepat.

“Makanya kami minta mulai sekarang Pemda sudah harus buat aturan pembatasan kegiatan yang melibatkan ker-

amaian dan yang paling penting juga segera liburkan anakanak kita dari sekolah sementara waktu,” cetusnya.

Abidin menegaskan, pihaknya bukan tanpa alasan mendesak pemerintah KSB memberlakukan pembatasan sosial tersebut. Saat ini kata dia, secara nasional jumlah kasus Covid-19 terus bertambah setiap harinya. Di mana data per tanggal 22 Maret 2020 menunjukkan, telah 514 kasus terdeteksi dengan rincian 29 kasus dinyatakan sembuh dan 48

terkonfirmasi meninggal dunia.

“Kita di NTB memang statusnya masih daerah biru (belum ada kasus). Tapi melihat tren kasusnya secara nasional kita harusnya sudah mengambil langkah-langkah pencegahan maksimal,” tukasnya.

Selanjutnya ia menambahkan, selama pelaksanaan pencegahan virus corna tersebut semua pihak harus bekerja secara cepat. Terutama memperbarui informasi penyebarannya setiap waktu.

“Kita tidak boleh lengah. Dan terpenting tadi lakukan pembatasan aktivitas keramaian di masyarakat. Jangan sampai ada korban dulu di KSB baru menerapkannya.

Itu sama saja sia-sia,” tandas Abidin yang juga menjabat wakil ketua DPRD KSB.(bug)

(Suara NTB/ist)

Abidin Nasar

Selain Corona, Bupati Ingatkan ODP Terus Bertambah, Soal Penanganan DBD Pemkab akan Gelar Simulasi

Taliwang (Suara NTB) Di tengah upaya pencegahan merebaknya virus corona di daerah, bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. W. Musyafirin menginstruksikan jajarannya agar tidak lengah memantau penyakit lain yang tetap mengintai kesehatan masyarakat.

Salah satu yang ditekankan orang nomor satu di KSB itu adalah, penanganan mengenai kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). “Saya ingatkan ada penyakit lain yang perlu juga tetap menjadi atensi kita selain corona. Yakni kasus DBD,” tegas bupati di sela amanatnya saat upacara Apel Syukur ketiga, Jumat akhir pekan lalu.

Bupati menjelaskan, kondisi cuaca saat ini menjadi peluang besar merebaknya kasus penyakit yang disebabkan nyamuk itu. Bahkan di beberapa daerah saat ini, penyakit DBD menjadi ancaman sangat serius bagi kesehatan masyarakatnya. “Di tempat

(Suara NTB/ist)

H. W. Musyafirin kita setiap tahunnya selalu saja ada kasus DBD. Dan tahun ini juga pasti ada. Jadi dinas kesehatan jangan lengah. Tetap pantau dan tangani juga,” pintanya.

Menurut bupati, pencegahan virus corna dan penanganan DBD dapat dilaksanakan

berbarengan. Mengingat kedua penyakit tersebut berbasis lingkungan. Dan jenis-jenis penyakit demikian hanya dapat ditangani salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat serta menjaga kebersihan lingkungan.

“Sosialisasi STBM dan PHBS bisa menekan kedua penyakit itu. Kemudian gerakan nyatanya di lapangan juga harus diterapkan. Maka itu saya minta, camat, kepala desa dan elemen lainnya gelar gotong royong membersihkan lingkungannya mulai sekarang,” tandasnya.

Kekhawatiran bupati terhadap penyakit DBD itu memang patut menjadi atensi serius pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakatnya saat ini. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, hingga pertengahan bulan Maret ini kasus penyakit akibat gigitan nyamuk Aedes Aegepthy itu sudah mencapai 52 kasus dan tersebar di sejumah kecamatan. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Warga Sumbawa yang masuk status Orang Dalam Pemantauan (OPD) hingga Minggu (22/ 3) kemarin, masih terus bertambah hingga menjadi 55 orang.

Pemkab juga segera menggelar simulasi penanganan terkait virus Covid-19 ini, mengingat tren kasus yang semakin meningkat secara nasional.

Dilansir Kominfotik, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa, H. Didi Darsani menyebutkan, dari 55 ODP, rinciannya 47 selesai pemantauan dan kini tersisa 8 orang dalam proses pemantauan. Ketambahan dua dua orang dari hari sebelumnya, adalah warga Sumbawa yang baru pulang dari Jakarta. Sementara untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) masih tetap satu orang dan kini masih dirawat di RSMA. Mengingat secara nasional kasus Covid-19 ini terus meningkat, sebagai bentuk antisipasi, Pemkab Sumbawa dalam hal ini Dikes dan instansi lainnya

bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dibantu TNI dan Polri akan menggelar simulasi pertolongan korban bila ada di bandara, pelabuhan, terminal.

Seperti apa model penanganannya. Termasuk korban bila ada yang dirawat di Puskesmas, bagaimana cara membawanya ke rumah sakit rujukan (RSMA).

“Kita harus siap siaga. Senin atau Selasa akan dilakukan simulasi,” terangnya.

Selain itu, pihaknya terus melakukan edukasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Sejumlah Puskesmas seperti Puskesmas Labuan Sumbawa, Puskesmas Unit II Brang Biji, Puskesmas Alas Barat dan lainnya melakukan penyuluhan keliling.

Penyemprotan disinfektan oleh Pemkab bersama KKP juga akan terus dilakukan. Setelah sebelumnya Mesjid Agung Nurul Huda disemprot, rencananya, sekolah dan pasar juga akan disemprot sambil menunggu ketersediaan disinfektan. (arn)

Pariwisata Lesu, Hotel Terancam Jalan Lingkar Utara Rumahkan Karyawan Alas Diupayakan 2021

Taliwang (Suara NTB) Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga (Dispopar) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Ir. IGB Sumbawanto, M.Si, menyebutkan, dampak dari penyebaran Covid-19 sudah menyasar sektor pariwisata di KSB. Berdasarkan laporan pengelola hotel, terutama di wilayah Maluk dan Sekongkang, sudah tidak ada tamu lagi sejak 16 Maret 2020.

Kondisi ini dikhawatirkan memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Laporan terakhir yang kami terima dari pengelola perhotelan saat ini sudah tidak ada lagi tamu yang masuk terhitung mulai tanggal 17 Maret.

Kondisi ini tentu sangat berbeda jika dibandingkan di dua bulan pertama, dimana ada sekitar 6-10 orang yang masuk ke KSB perhari. Tetapi karena Covid-19, jangankan mau tujuh orang yang masuk, satupun tidak ada dan ini sangat dike-

luhkan oleh pengelola hotel,” ungkapnya kepada Suara NTB, Minggu (22/3).

Dikatakannya, permasalahan yang dihadapi para pengelola hotel saat ini yakni biaya yang membengkak sementara tidak ada uang yang masuk.

Kondisi ini diharapkan tidak berlangsung lama oleh pengelola minimal dua sampai tiga bulan sudah kembali normal.

Jika kondisi tersebut terjadi sampai empat atau enam bulan, maka pola antisipasi yang akan dilakukan pengelola yakni dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) agar bisa menutupi pembiayaan tersebut.

Persoalan ini sudah mulai dilaporkan oleh pengelola ke Pemerintah (Dispopar) untuk bisa dilakukan langkah antisipasi. Oleh karena itu, dalam waktu dekat pihaknya berencana akan memanggil seluruh pengelola hotel di KSB untuk membahas kondisi yang dial-

ami di lapangan. Upaya itu sengaja dilakukan dengan harapan pengelola tidak melakukan PHK terlebih dahulu, karena jika itu dilakukan dikhawatirkan akan menjadi masalah di kemudian hari.

Selain tidak ada wisatawan yang masuk, saat ini tercatat sudah ada sekitar tujuh orang wisawatan yang membatalkan kunjungannya ke KSB lantaran Covid-19 itu. Untuk itu, perlu duduk bersama dalam membahas masalah yang timbul dari wabah Covid-19 supaya masalah turunan yang akan muncul bisa diminimalisir.

“Memang mereka sudah sempat menyuarakan untuk melakukan PHK terhadap para karyawan yang dimiliki.

Tetapi kami minta agar mereka tidak melakukannya terlebih dahulu karena butuh pembahasan secara intensif dan mereka (pengelola hotel) akan segera kita panggil,” pungkasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Pemkab Sumbawa terus melakukan percepatan terkait rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara Alas.

Pembangunannya diupayakan bisa dilakukan dalam tahun 2021 mendatang.

“Terkait percepatan pembangunan jalan lingkar luar Alas, kita Pemda mengajukan agar masuk dalam program 2021 untuk bisa dilaksanakan,” kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Lalu Suharmaji Kertawijaya.

Menurutnya, pihaknya sudah meminta Balai Jalan agar bisa memasukkan pembangunan jalan ini dalam rakor teknis. Karena melihat posisi jalur jalan negara di Alas, terdapat penyempitan terutama di lokasi pasar.

Pihaknya berharap, dengan terbangunnnya Jalan Lingkar Utara Alas nantinya, bisa menjadi kawasan baru. Tidak

(Suara NTB/ind)

Lalu Suharmaji Kertawijaya hanya kawasan ekonomi baru dan pariwisata, tetapi juga mendukung sektor lainnya.

“Banyak hal yang bisa didukung dengan terbangunnya jalan itu nantinya. Kita harapkan masyarakat untuk bisa mendukung program pemerintah ini,”tandasnya.(ind)

SUARA NTB Senin, 23 Maret 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Sejumlah Tahapan Pilkada Ditunda Bima (Suara NTB) KPU Kabupaten Bima dan Sumbawa menunda beberapa agenda tahapan Pilkada 2020. Hal ini sebagai upaya pencegahan penyebaran serta mengurangi resiko penularan virus corona (Covid-19) yang semakin menguatirkan dan telah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Beberapa agenda atau tahapan Pilkada 2020 yang ditunda antara lain, pelantikan 573 Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sekaligus masa kerjanya di 191 desa dan 18 Kecamatan yang dijadwalkan serentak, Minggu, (22/3).

Kemudian penundaan tahapan Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, Pembentukan PPDP dan Pelaksanakan Coklit serta Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

“Penundaan agenda atau tahapan Pilkada Kabupaten Bima 2020 salahsatunya pelantikan Anggota PP terpaksa dilakukan meski semua persiapan sudah rampung,” kata Ketua KPU Kabupaten Bima,

Imran S.Pd, Minggu (22/3) Penundaan itu, kata dia mengacu pada Keputusan KPU RI Nomor 179 Tahun 2020 dan SE KPU RI Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 22 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Selain agenda pelantikan PPS lanjutnya, tahapan lain yang juga ditunda berdasarkan Keputusan dan SE KPU RI tersebut yakni tahapan Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, Pembentukan PPDP dan Pelaksanakan Coklit serta Pemutakhiran dan

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Bima (Suara NTB) – 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Dalam mengantisipasi dan mencegah penyebaran 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 wabah Covid-19, ternyata Pemerintah Kabupaten Bima 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 melalui Dinas Kesehatan (Dikes) hingga kini belum 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 mengusulkan atau mengajukan anggaran. Hal itu dika1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 takan Juru Bicara Tim Pencegahan dan Antisipasi Cov1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 id-19 tingkat Kabupaten Bima, Rifai S.Sos M.AP saat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 dikonfirmasi Suara NTB, Mingggu (22/3).

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Menurut dia, mekanisme untuk mengajukan dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 mengusulkan anggaran harus ada penetapan status 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 siaga darurat dan di SK kan oleh Bupati. Hanya saja 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 sampai saat ini, belum ada pembahasan lebih lanjut.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 “Baru bisa usulkan anggaran setelah penetapan status 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 dan di SKkan oleh Bupati. Saat ini SK sedang proses final1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 isasi dan Senin (23/3) ada rapat tentang ini,” katanya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Bagaimana ketersediaan peralatan dan tenaga me1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 dis untuk penanganan pasien Covid-19 ? Kabid Pence1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 gahan Pengendelian Penyakit (P2P) Dikes Kabupaten 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Bima ini enggan memberikan komentar. Pasalnya be1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 lum mengumpulkan data. “Belum bisa saya jawab 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 sekarang, karena harus kumpul data dulu dari RSUD 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 dan Puskesmas,” katanya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Hanya saja lanjutnya, dokter dan perawat yang me1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 mang bertugas khusus di RSUD Bima untuk penangan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 an Covid-19 ada tiga orang. Bahkan ketiganya saat ini 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 tengah mengikuti pelatihan penanganan Covid-19 di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Jakarta. “Dokter dan perawat ini bukan ditunjuk. Tapi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 memang tugasnya khusus RSUD Bima,” terangnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Rifai menambahkan, RSUD Bima juga telah diteta1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 pkan oleh Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 bagai Rumah Sakit rujukan untuk menangani pasien 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 corona yang berasal dari wilayah Kabupaten Bima, Kota 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Bima dan Kabupaten Dompu.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 “Ada empat ruang isolasi khusus untuk tangani co1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 rona di RSUD Bima. Namun saat ini kita kekurangan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Alat Pelindung Diri (APD) dan Masker karena cukup 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 langka di pasar,” pungkasnya. (uki) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

Penyusunan Daftar Pemilih.

“Terkait dengan keputusan penundaan ini, kami sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bima dan pihak-pihak terkait. Perlu diketahui bahwa penundaan ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Bima melainkan semua daerah yang melaksanakan pemilihan,” jelas Imran.

Jika mencermati tahapan yang ditunda sambungnya, diperkirakan penundaan akan berlangsung hingga Mei 2020 mendatang. Untuk memastikan hal ini, KPU Kabupaten Bima tentu akan menunggu aturan dan instruksi lebih lanjut dari KPU Provinsi dan KPU RI. “Pada prinsipnya, kami di daerah hanya melaksanakan

apa yang sudah diputuskan KPU RI. Apabila ada perubahan atau informasi lebih lanjut tentu akan kami sampaikan kembali kepada semua pihak di Kabupaten Bima,” pungkasnya.

Hindari Pengumpulan Massa Penundaan tahapan Pilkada tahun 2020, juga telah disampaikan KPU Kabupaten Sumbawa, Minggu (22/3), yang ditandatangani Ketua KPU Sumbawa, M. Wildan. Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Salah satu penundaan tersebut terkait tahapan pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Sesuai Keputusan KPU RI dan Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor 8 tahun 2020.

Komisioner KPU Sumbawa, Aryati S.Pdi, menyebutkan, sesuai SE KPU RI tersebut, penundaan tahapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

didasarkan pada pernyataan resmi WHO terkait Covid-19 sebagai pandemi global, pernyataan Presiden RI tentang penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam, serta keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia.

Penundaan tahapan dimaksud, yakni pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Kemudian menunda pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari penyusunan daftar pemilih oleh KPU Sumbawa dan penyampaian kepada PPS. Serta pencocokan dan penelitian.

Kemudian, lanjut Aryati, KPU Sumbawa juga mengupayakan agar tidak terjadi

Kabupaten Bima Belum Tetapkan Status dan Usulkan Anggaran

Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Kesehatan (Dikes) meralat jumlah atau data warga di daerah setempat yang statusnya masuk Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah ODP sebanyak 45 bukan 76 orang. “Jumlah ODP sudah ada perbaikan. Hanya 45 bukan 76 orang,” kata Kabid Pencegahan Pengendalian Penyakit (P2P) Dikes Kabupaten Bima, Rifai, S.Sos M.AP, kepada Suara NTB, Minggu (22/3).

Menurutnya kekeliruan jumlah atau data tersebut lantaran adanya miskomunikasi antara Dikes dengan pihak Puskesmas. Pihak Puskesmas melaporkan semua pendatang discreening walaupun tidak memiliki gejala demam, karena hal itu bukan kategori ODP. “Kami lakukan verifikasi ternyata banyak yang tidak memenuhi kriteria ODP. Sehingga jumlahnya hanya 45 OPD dan 1 PDP,” katanya.

Seperti yang diberitakan Suara NTB sebelumnya, sebanyak 76 warga Kabupaten Bima masuk daftar Orang Dalam Pemantauan (ODP) Dinas Kesehatan (Dikes) daerah setempat. Mereka adalah yang baru saja pulang atau datang dari Negara dan Daerah yang terjangkit corona.

“Sampai dengan hari ini jumlah ODP mencapai 76 orang. Dikes melalui Puskesmas akan terus lakukan pemantauan,” kata Kabid Pencegahan Pengendalian Penyakit (P2P) Dikes Kabupaten Bima, Rifai, S.Sos M.AP kepada Suara NTB, Jumat (20/3).

Menurutnya, 76 ODP tersebut tersebar pada 13 Kecamatan wilayah di Kabupaten Bima. Namun yang paling banyak dari wilayah Kecamatan Palibelo dengan angka belasan orang. “Mereka masuk status ODP karena baru pulang dari negara atau daerah yang terindikasi terjangkit virus corona,” ujarnya.

Lebih lanjut Rifai menjelaskan, jumlah warga masuk status ODP tersebut berdasarkan laporan yang diterima oleh seluruh Puskesmas. Mereka melaporkan sendiri dan didampingi pihak keluarga usai tiba di Bima.

“Untuk itu, bagi warga Kabupaten Bima yang baru pulang bepergian dari luar negeri dan daerah yang terjangkit agar melapor ke Puskesmas atau Pemerintah untuk dilakukan pemantauan,” katanya.

Rifai mengatakan, 76 warga status ODP tersebut akan terus dipantau oleh pihak Puskesmas sejak pertama tiba di Bima hingga 14 hari kedepan. Mereka akan dipantau keluhannya setiap hari. “Dipantau dalam rumahnya. Termasuk juga memantau dengan siapa saja yang bersangkutan berinteraksi,” katanya.

Kalaupun lanjutnya, ada indikasi, gejala atau tanda-tanda seperti batuk berdahak, sesak napas, deman diatas 38 derajat statusnya akan dinaikkan menjadi Pasien Dalam Pemantauan (PDP). “Mengapa dinaikkan PDP ? karena sudah memenuhi syarat untuk diisolasi dan diberikan penanganan khusus di Rumah sakit rujukan. Namun sejauh ini belum ditemukan,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Ist)

Imran

pengumpulan massa dalam jumlah yang cukup banyak.

Hal ini diterapkan dalam pelantikan PPS. Dimana KPU Kabupaten melimpahkan kewenangan kepada masing masing kecamatan untuk

melaksanakan pelantikan PPS yang berada di wilayah adminsitrasi masing masing PPK. “Untuk tahapan berikutnya yang belum ditunda masih menunggu keputusan KPU RI,”terangnya. (uki/arn)

Tekan DBD, Dikes Dompu Intensifkan Fogging

Pencegahan Corona

Dikes Kabupaten Bima Tegaskan Jumlah ODP 45 Orang

(Suara NTB/ist)

Aryati

(Suara NTB/jun)

PEMANDIAN – Tampak pengunjung menikmati wisata pemandian Madaprama di tengah ancaman virus Corona, Minggu (22/3).

Corona Mengancam, Wisata Pemandian Madaprama Tetap Dibuka Dompu (Suara NTB) – Keputusan meliburkan siswa di tengah siaga darurat Corona saat ini, tampaknya masih setengah hati. Bagimana tidak, pusat kerumunan pelajar untuk mengisi waktu luang masih bisa diakses.

Salah satunya destinasi wisata pemandian Madaprama di Kecamatan Woja. Kendati berkurang, tetap dibukanya pelayanan itu potensial menjadi sumber penyebaran virus mematikan tersebut.

Salah seorang pengelola, M. Nur kepada Suara NTB, Minggu (22/3) menyampaikan, semenjak ditetapkannya status siaga darurat Corona 16 Maret yang dibarengi libur sekolah selama 14 hari, pusat kunjungan warga seperti halnya wisata pemandian Madaprama memang sudah seharusnya ditutup.

Namun demikian, karena alasan prihatin melihat pen-

gunjung yang terus berdatangan, pengelola lantas membuka pelayanan untuk semua tingkatan. Dari anak-anak, remaja hingga orang tua. “Sebenarnya saya ndak mau buka, oleh karena kasihan pada pengunjung mau renang makanya dibuka,” ungkapnya.

Tujuan pemerintah meliburkan siswa disadarinya untuk menghindari kerumunan di tengah ancaman penyebaran virus Corona saat ini. Tetapi atas dasar rasa kasihan diputuskan tetap membuka pelayanan. Parahnya, kebijakan tersebut sudah dikoordinasikan langsung dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Dompu.

Jika dibanding hari-hari biasa sebelum status siaga Corona ditetapkan, lanjut M. Nur, tingkat kunjungan saat ini jauh berkurang. “Pengunjung ada yang kesini ada juga

yang takut virus itu,” ujarnya.

Kendati membuka kunjungan untuk semua kalangan, pihaknya tetap mengingatkan mereka agar selalu menjaga kebersihan. Pun saat merasakan gejala demam dan sejenisnya diharap melapor untuk kemudian dibawa ke pusat pelayanan kesehatan terdekat.

Pantau Suara NTB di lapangan, pelayanan untuk sekedar menikmati suasana alam atau berenang di kolam pemandian Madaprama dibuka seperti hari-hari biasa. Tak sendikit dari pengunjung merupakakan pelajar dan anak yang mengisi waktu liburan mereka akibat Corona.

Kadisbudpar Dompu, H. Khairul Isyan yang berusaha dikonfirmasi Suara NTB via telepon terkait kebijakannya tetap membuka pelayanan tersebut belum memberikan jawaban. (jun)

Giliran Objek Wisata di Kota Bima Ditutup 14 Hari Kota Bima (Suara NTB) Dampak dari wabah corona, tidak hanya aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah formal yang ditutup atau diliburkan sementara di Kota Bima. Namun objek wisata juga diberlakukan serupa selama 14 hari.

“Objek wisata di Kota Bima seperti Pantai Lawata dan Kolo mulai ditutup Sabtu (21/3) sampai dengan 14 hari kedepan,” kata Plt. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Bima, Yuliana, SE, Minggu (22/3).

Menurutnya penutupan objek wisata itu berdasarkan usulan perwakilan dari Lintas sektor Kota Bima pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pencegahan dan antisipasi covid19, di aula Pemkot Bima, Jumat (20/3) siang. “Usulan penutupan ini langsung disetujui oleh bapak Wa-

likota Bima,” katanya.

Dikatakannya, kebijakan menutup obyek wisata selama 14 hari tersebut tidak hanya diberlakukan terhadap pengunjung atau masyarakat umum, namun juga berlaku bagi pedagang. Untuk itu, Ia berharap semua pihak agar bisa berbesar hati menerima kebijakan itu. “Penutupan obyek wisata ini untuk antisipasi dan pencegahan wabah corona,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjut Yuliana, penutupan objek wisata juga berpijak pada Surat Edaran (SE) Walikota Bima, terkait antisipasi wabah covid-19 di Kota Bima, salahsatunya menghindari tempat-tempat yang melibatkan orang banyak. “Objek wisata seperti Lawata dan Kolo ini setiap hari, terutama akhir pekan banyak dikunjungi warga,” katanya.

Sementara Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi,

SE mengaku telah menyetujui penutupan tempattempat keramaian, seperti objek wisata Kolo dan Lawata. Langkah itu kata dia, untuk nengantisipasi dan mencegah wabah corona. “Upaya ini sebagai langkah antisipasi berkembangnya wabah covid19 di Kota Bima,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, tempat atau sarana publik yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bima, seperti gedung Paruga Convettion Hall dan Gedung Seni Budaya (GSB) yang digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan sosial dan pernikahan agar juga dipasang termogran dan antiseptik.

“Kita ingin pastikan sarana tempat publik di Kota Bima tetap steril dan bersih, walaupun sampai saat ini belum ditemukan adanya korban positif corona,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, terus melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) untuk menekan penularan penyakit Deman Berdarah Dengue (DBD). Hal itu menyusul bertambahnya temuan kasus dalam sepekan terakhir ini. Selain pada daerah dengan temuan pasien terjangkit, titik-titik potensial berkembangnya nyamuk Aedes Aegypti menjadi sasaran utamanya.

Kepala Bidang Penyehatan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dikes Dompu, Rahmat, Skm., kepada Suara NTB menyampaikan, meski fokus perhatian sebagian besar tenaga medis saat ini tertuju pada penyebaran virus Corona. Tidak lantas membuat pihaknya luput memperhatikan ancaman penyakit berbasis lingkungan. Salah satunya DBD dengan temuan puluhan orang terjangkit saat ini.

“Data 193 warga terjangkit sebagaimana disampaikan anggota kami kemarin itu keliru. Itu data dari tahun 2019, kalau dari Januari 2020 sampai sekarang ada 20an kasus dari 17 kasus pada Februari lalu,” ungkapnya.

Kendati penambahan kasus

sejauh ini tak begitu signifikan, langkah pencegahan tetap dilakukan dengan cara fogging.

Termasuk penaburan bubuk abate oleh petugas di masingmasing puskesmas pada sumber jentik nyamuk.

Langkah ini, lanjut Rahmat, penting dan efektif apabila turut diimbangi kesadaran masyarakat untuk membersihkan secara mandiri lingkungan sekitar. “Apalagi kalau didukung 20.000 sapu seperti yang diusulkan Kapolres dan didukung Bupati kemarin, jujur saja akan sangat besar pengaruhnya.

Tidak saja bagi DBD, tatapi berbagai macam penyakit lingkungan lainnya,” jelas dia.

Temuan kasus selama tiga bulan terakhir masih diseputaran wilayah kota. Tepatnya daerah langganan rutin DBD tiap tahunnya. Seperti Kecamatan Dompu, Woja, Pajo dan sebagian kecil di Manggelewa. Prilaku membuang sampah dan limbah rumah tangga sembarangan dianggap salah satu pemicu utamanya. “Masih di daerah-daerah kota sekarang ini.

Cuma untungnya kita belum ada korban yang sampai meninggal seperti pada 2019 kemarin,” pungkasnya. (jun)

Seorang Warga Kritis Dianiaya OTK Dompu (Suara NTB) – Salah seorang warga kritis dianiaya Orang Tak Dikenal (OTK) di perempatan lampu merah Bali I, Sabtu (21/3) Pukul 23.40 Wita. Ia adalah Rasdian, asal Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai. Tak hanya menderita luka serius pada bagian wajah, satu unit kendaraan miliknya pun dibakar.

Paur Kasubag Humas Polres Dompu, Aiptu Hujaifah kepada wartawan, Minggu (22/3) menyampaikan, aksi pengeroyokan yang berujung pembakaran satu unit kendaraan itu, berawal dari kecurigaan sekelompok pemuda yang tengah asik nokrong akan rencana korban melakukan pemanahan.

Mendapati itu, mereka langsung berusaha mengejar sampai berhasil mendapatinya di simpang empat Bali I. Pengeroyokan dengan cara melempari korban menggunakan batu dan kayu pun terjadi. “Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek di bibir, kepala dan bengkak bagian wajah,” ungkapnya.

Tak hanya menghantam secara bersamaan, sekelompok pemuda yang diduga berasal dari Bali I tersebut, bahkan membakar kendaraan milik korban.

Atas laporan kejadian yang diterima, lanjut Hujaifah, jajaran Polsek Kota langsung mendatangi TKP dan mengevakuasi Rasdian ke rumah sakit umum

untuk mendapat perawatan medis. Pun tak lama tim gabungan dibawah kendali langsung KBO Satsabhara Polres Dompu, Aipda Agustamin melakukan penyelidikan di sekitar TKP. Alhasil, didapati sejumlah bukti mengejutkan pada salah satu bengkel yang kerap ditongkorongi anak muda. Diantaranya sepucuk senjata api rakitan laras panjang, minum beralkohol, kompresor angin dan senjata tajam.

Berbekal temuan di sekitar lokasi pengeroyokan ini, tim langsung mengamankan salah seorang pemilik bengkel untuk dimintai keterangan lebih lanjut. “Sekitar Pukul 00.40 dini hari, anggota membawa barang bukti termasuk 1 unit kendaraan yang telah dibakar,” jelasnya.

Penganiayaan yang berujung pembakaran, lanjut dia, kuat dugaan dilakukan pemuda Bali I sebagai aksi balas dendam. Sebab dalam beberapa bulan terakhir sudah empat orang orang menderita luka akibat pemanahan misterius di wilayah tersebut.

Selain menggeledah dan menyita sejumlah bukti. Polisi melanjutkan kegiatannya dini hari kemarin dengan memperketat pengamanan untuk mengatisipasi munculnya aksi balasan dari keluarga korban. “Setelah penggeledahan dilakukan penyelidikan terhadap OTK serta monitoring mengantisipasi aksi balasan,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/Polres Dompu)

DIRAWAT – Rasdian, korban pengeroyokan saat menjalani perawatan medis di RSUD Dompu, Minggu (22/3).

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 23 Maret 2020

Halaman 8

KPU RI Putuskan Tunda Pelaksanaan Tahapan Pilkada 2020 Mataram (Suara NTB) Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19. Melalui Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU tersebut. KPU RI memutuskan untuk menunda tahapan dan pelaksanaan pilkada serentak 2020 Penundaan tahapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tersebut didasarkan pada pernyataan resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organisation (WHO) terkait covid-19 sebagai pandemi global, kemudian pernyataan Presiden Joko Widodo tentang penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam, serta keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait

perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia.

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi membenarkan keputusan KPU RI tersebut terkait penundaan tahapan Pilkada serentak 2020, termasuk Pilkada yang dilaksanakan di tujuh daerah di NTB. “Ya, penundaan pelaksanaan empat tahapan Pilkada sesuai jadwal, dan

kami di daerah akan melaksanakannya,” ujarnya, Minggu (22/ 3) kemarin.

Empat tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang ditunda berdasarkan keputusan KPU RI itu, pertama tahapan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2020 dan juga penundaan masa kerja PPS yang harusnya terhitung mulai tanggal 23

Maret sampai dengan tanggal 23 November 2020.

“Dalam hal PPS sudah dilantik, maka masa kerjanya ditunda. Kemudian dalam hal PPS akan dilantik, dalam pelaksanaannya harus berkordinasi pihak terkait, Pemerintah Daerah dan Kepolisian setempat,” bunyi keputusan RI tersebut.

Tahapan kedua yang juga ditunda adalah verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Seperti penyampaian dukungan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS yang dijadwalkan dilak-

sanakan pada tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 2 April, agar ditunda dulu.

Kemudian verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS tanggal 26 Maret sampai tanggal 15 April. Selanjutnya rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan tanggal 16 April, rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten/kota tanggal 23 April dan rekapitulasi dukungan di tingkat provinsi 25 April juga ikut ditunda.

Masih dalam tahapan verifikasi dukungan balon perseorangan, yang ditunda yakni Pemberi-

tahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tanggal 27 April. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota, Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan, Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan, Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan, Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan kepada PPS. Kemudian verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan, rekapitulasi dukungan hasil perbaikan

di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota sampai provinsi juga ditunda pelaksanaannya.

Tahapan ketiga yang ditunda pelaksanaan juga adalah pembentukan PPDP yang sedianya akan dilakukan tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 15 April.

Dan penundaan masa kerja PPDP yang harusnya sesuai tahapan terhubung mulai tanggal 16 April sampai tanggal 17 Mei. Terakhir penundaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari Penyusunan daftar pemilih oleh KPU kabupaten/kota dan penyampaian kepada PPS pada tanggal 23 - 17 April. Kemudian pencocokan dan penelitian tanggal 18 April. (ndi)

KPU Kota Mataram Tunda Pelantikan PPS dan Verifikasi Calon Perseorangan Mataram (Suara NTB) Mematuhi Surat Edaran (SE) KPU RI tentang penundaan sejumlah tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2020, dalam rangka antisipasi penyebaran virus corona atau covid-19, KPU Kota Mataram menunda pelaksanaan pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sedianya akan dilaksanakan Minggu (22/3) kemarin.

“Ya kita langsung tindaklanjuti SE KPU RI, dengan kita keluarkan SK KPU Kota Mataram, tentang penundaan tahapan pemilah Walikota dan Wakil Walikota hari ini. Harusnya hari ini jadwal pelantikan PPS, tapi kita tunda akhirnya sampai batas waktu yang belum ditentukan,” ujar Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin kepada Suara NTB, Minggu (22/3).

Sebelumnya sesuai KPU Kota Mataram akan tetap menggelar pelaksanaan pelantikan anggota PPS dengan skenario dilakukan

(Suara NTB/dok)

M. Husni Abidin secara bertahap, dilakukan di masing-masing kecamatan. Hal itu dilakukan untuk menghindari pengumpulan orang dalam jumlah banyak, sehingga pelantikan akan dilakukan dengan bertahap.

Namun dengan keluarnya SE KPU RI terkait penundaan tahapan Pilkada serentak 2020.

Maka pelantikan PPS dengan cara

bertahap itu urung dilaksanakan.

Sebab hal itu akan menyangkut masa kerja, di mana dalam Edaran KPU RI tersebut juga mengatur mengenai masa kerja PPS. “Ya kemarin memang ada opsi pelantikan secara bertahap, di masing-masing Kecamatan. Tapi itu sudah tidak berlaku lagi dengan keluarnya SE KPU hari ini.

Karena ini juga menyangkut masa kerja PPS, sehingga kita batalkan pelantikan PPS hari ini,” jelasnya.

Tidak hanya agenda tahapan pelantikan PPS yang ditunda.

Namun juga sejumlah tahapan lain ikut ditunda yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu tiga bulan ini, yakni antara Bulan Maret, April sampai Mei. Semua tahapan yang dilaksanakan pada tiga bulan itu ditunda, seperti tahapan verifikasi dukungan untuk bakal calon perseorangan.

“Sudah, jadi kita tunda semua tahapan yang empat poin diatur dalam edaran KPU RI itu kita laksanakan. Pertama pelantikan

PPS, kedua verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, ketiga pembentukan PPDP, dan penyusunan daftar pemilih. Itu semua agenda yang dilaksanakan pada Bulan Maret April dan Mei. Jadwal tahapan ditunda sampai ada keputusan KPU RI kapan dilaksanakan lagi,” terangnya.

Terakhir disampaikan Husni, dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona, sesuai dengan edaran dari KPU RI terkait dengan pengaturan pola kerja. KPU Kota Mataram juga akan melakukan penyesuaian dan akan menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja selama masa darurat corona.

“Pengaturan pola kerja, kita sesuaikan juga masa kerja bagi komisioner, ASN dan karyawan lainnya. Kita juga sudah siapkan SOP kerja dalam masa darurat corona ini. Kita bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk semprotkan disinfektan di kantor,” pungkasnya. (ndi)

Dewan Jemput Bola Percepat Realisasi Pemeriksaan Mandiri Covid-19 di NTB Mataram (Suara NTB) Pencegahan penyebaran lebih virus Corona atau Covid-19 di Provinsi NTB harus dilakukan dengan gerakan cepat.

Salah satu upaya yang dibutuhkan adalah dengan memastikan kesiapan infrastruktur medisnya. Sehingga Pemda dengan cepat mendeteksi serta menangani virus corona di NTB. Namun demikian wakil rakyat di DPRD NTB melihat bahwa kesiapan infrastruktur kesehatan untuk menangani wabah virus corona tersebut masih lemah. Sehingga hal ini bisa bersiko tinggi pada penyebaran virus corona di NTB. Karena itu pihak dewan mendorong Pemda untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam mempercepat kesiapan infrastruktur kesehatan dalam penanganan corona.

“Kalau saya lihat semua orang sudah mengambil peran, saya apresiasi peran pemerintah yang sudah maksimal dalam menangani. Tapi ada hal-hal vital yang harus cepat diatasi, seperti kesiapan infrastruktur medis yang kita miliki,” ujar anggota Komisi V D P R D NTB

Akhdiyansah

yang membidangi urusan kesehatan, Akhdiyansah kepada Suara NTB, Minggu (22/3).

Kondisi di NTB saat ini pemerintah hanya bisa melakukan pengawasan terhadap sejumlah pasien yang terduga terjangkit virus corona. Namun tanpa bisa melakukan upaya lebih lanjut untuk penanganannya. Disebutkannya salah satunya yakni NTB tidak memiliki peralatan yang memastikan apakah orang tersebut positif atau negatif corona.

“Ini kita sudah tahu ada ODP, PDP, tapi ini jadi kegelisahan bersama dari kemarin, karena kita tidak tahu apakah orang yang diduga ini ODP, PDP ini apa positif atau negatif. Ini sudah saya bicarakan, karena sangat vital, harus ada upaya pendeteksian dini lewat tes, karena orang PDP ODP inikan masih diduga, jangan sampai terjadi kasus di Bali, tiba-tiba setelah setelah keluar hasil labnya, eh positif corona,” paparnya.

Diketahui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah menyetujui permintaan pemerintah daerah terkait pengadaan laboratorium khusus untuk pemeriksaan virus corona (covid-19) di NTB secara mandiri, yakni Laboratorium Biomedik Litbangkes yang ada di RSUDNTB.Haltersebutmengikuti surat permohonan yang dikirimkan Pemprov NTB kepada Kemenkes pasca penetapan status siaga bencana non-alam.

Namun demikian, walaupun telah menerima izin pengujian sampel di Labkesda, NTB masih harus menunggu beberapa pekan lagi untuk memulai pemeriksaan mandiri.

Karena butuh persiapan selama 1-2 minggu sendiri untuk menunggu pengiriman reagent atau pereaksi kimia

yang digunakan untuk mengecek sample pasien.

“Memang ini serba sulit, saya koordinasi dengan Kadikes, disampaikan sudah mengajukan agar ada izin tes mandiri, dan izin sudah dikeluarkan pemerintah.

Lagi-lagi problemnya, supporting sistemnya masalah administrasi, nah harusnya jangan menunggu, untuk hal-hal yang vital harus dijemput maksimal. Karana Presiden sudah menginstruksikan itu,” tegasnya.

“Karena ini soal orang yang akan dites ini penting sekali, supaya kita tahu apa yang terjadi di lapangan, harusnya ada upaya maksimal untuk menjemput supaya proses itu bisa lebih cepat, saya berharap kita semua tidak diam,” sambungnya.

Politikus PKB itu juga menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh kepada Pemprov NTB dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona. Seperti kebutuhan anggaran senilai Rp25 miliar, juga disetujui oleh DPRD NTB, untuk pengadaan peralatan yang dibutuhkan, terutama bagi tenaga medis yang akan bekerja.

“Kita tidak mau sampai orang yang menangani (tenaga medis) justru jadi problem utamanya, artinya mereka juga jadi korban karena kurangnya persiapan kita.

Kalau yang menangani saja jadi korban, terus siapa yang menangani masyarakat nanti, kasian kita semua,” serunya.

Dengan diizinkannya NTB melakukan pemeriksaan sample pasien sendiri, maka penanganan dan pencegahan covid-19 disebut akan lebih cepat dan efisien. Pasalnya, pengiriman sampel ke Surabaya dan Jakarta disebut memang memakan waktu, khususnya untuk menunggu antrean. Dengan adanya pemeriksaan langsung di daerah, pengecekan pasien

(Suara NTB/dok)

Polisi akan Bubarkan Keramaian

Mataram (Suara NTB) Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz mengeluarkan maklumat tentang penanganan penyebaran Virus Corona Covid-19. Polda NTB mengawal maklumat tersebut. Intinya, soal imbauan pembatasan sosial berkenaan dengan kegiatan yang mengundang massa. Polisi bisa mengambil tindakan terhadap yang bertentangan dengan maklumat.

“Kapolri mengamanatkan agar masyarakat patuh pada kebijakan pemerintah dalam penanganan virus Corona,” kata Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto dikonfirmasi Minggu (22/3) kemarin. Maklumat itu, sambung dia, dikeluarkan dengan alasan pertimbangan situasi nasional terkait cepatnya penyebaran virus Corona.

Pemerintah pun sudah membuat kebijakan agar penyebaran tidak meluas dan berkembang menjadi gangArtanto guan (Suara NTB/why)

keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Yang pertama, tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri,” ucap Artanto.

Lebih rincinya kegiatan seperti pertemuan sosial, budaya, keagamaan, dan aliran kepercayaan, dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan, dan kegiatan sejenisnya.

Termasuk tidak mengadakan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga. Berlaku juga untuk kegiatan olah raga, kesenian, jasa hiburan, unjuk rasa, pawai, dan karnaval. “Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak, dan wajib mengikuti prosedur protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” jelasnya.

Artanto mengatakan, maklumat Kapolri juga mengimbau masyarakat untuk tidak membeli atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan lain secara berlebihan. Yang saat ini meresahkan adalah informasi menyesatkan terkait virus Corona. Masyarakat diimbau untuk tidak terpengaruh dan atau ikut menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan. “Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan undangundang yang berlaku,” tandas Artanto. (why)

suspect covid-19 disebut akan lebih singkat. Untuk pemeriksaan sample sendiri hanya membutuhkan 4 jam secara keseluruhan, diluar jadwal antri dan lain-lain.

Di sisi lain, pemberian izin tersebut diakui akan sangat membantu penanganan penyebaran covid-19 di NTB. Pasalnya, sampai saat ini Dikes NTB mencatat kenaikan tren jumlah ODP yang ada di NTB. (ndi)

(Suara NTB/why)

DIGIRING - Tersangka SB yang diduga membuat unggahan hoaks virus Corona (ketiga kiri), Sabtu (22/3) lalu digiring penyidik Subdit II Siber Ditreskrimsus Polda NTB usai ditangkap di rumahnya di Bebuak, Kopang, Lombok Tengah.

Polda NTB Tangkap Pengunggah Hoaks Virus Corona Mataram (Suara NTB) Berselancar media sosial Facebook membuat SB alias EP (19) berurusan dengan polisi.

Ihwalnya, pemuda Kopang, Lombok Tengah ini membuat unggahan terkait virus Corona.

Tak tanggung-tanggung, dia mengabarkan tiga orang meninggal dunia akibat covid-19.

“Padahal itu kabar hoaks yang tidak pasti. Kabar yang tidak lengkap sumbernya atau hoaks,” beber Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto didampingi Kasubdit II Siber Ditreskrimsus Polda NTB Kompol Yusuf Tauziri, Sabtu (22/3) lalu.

SB kini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas pelanggaran UU ITE. Sebabnya, ung-

gahan di media sosial Facebook dua pekan lalu dengan akunnya bernama Kecill Oi. Warga Desa Bebuaq ini tidak memverifikasi informasi yang diterimanya lewat SMS. “SMS dari nomor tidak dikenal. Ini sedang kita dalami siapa pengirim SMS tersebut,” kata Artanto. SMS itu langsung disalin mentah-mentah.

Isi unggahan dalam bentuk status itu yakni bahwa SB mengabarkan virus Corona sudah sampai Lombok dengan tiga korban. Selain yang dibawa ke rumah sakit, SB juga mengabarkan jatuhnya korban meninggal dunia. Unggahannya kini sudah dihapus. “Pelaku sengaja memposting berita itu dengan niat

masyarakat lainnya mengetahui adanya Virus Corona di Pulau Lombok dan dapat waspada.

Padahal itu adalah informasi yang tidak benar,” jelasnya.

Tersangka SB diproses pidana sesuai dengan sangkaan pasal 28 ayat 1 UU No 19/2016 tentang perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang ITE. Ancaman hukumannya penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. “Kami mengimbau masyarakat agar mencari informasi yang resmi tentang virus Corona dari pemerintah. Isu virus Corona ini sangat sensitif sehingga informasi menyesatkan akan membuat masyarakat resah,” pungkasnya. (why)

SUARA NTB

Senin, 23 Maret 2020

Halaman 9

21 Desa di Lobar Berstatus Rawan Pangan Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan data dinas ketahanan pangan (DKP) Lombok Barat (Lobar), ada 21 desa masih berstatus rawan pangan dan tertinggal serta kasus stuntingnya tinggi. Pihak DKP terus berupaya melakukan intervensi, salah satunya melalui program terobosan Gerhana Pagi (Gerakan Ketahanan pangan dan gizi), di mana konsepnya pemberdayaan dengan melibatkan semua OPD terkait.

Penerapan program tersebut melalui sistem zonasi, utara, tengah dan selatan.

Sistem zonasi ini diterapkan karena keterbatasan anggaran. Diketahui, terdapat beberapa indikator daerah rawan pangan. Sembilan indikator daerah rawan pangan. Pertama, rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan. Kedua, persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Ketiga, persentase rumah tangga dengan

proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran.

Keempat, persentase rumah tangga tanpa akses listrik. Kelima, rata-rata lama sekolah perempuan umur lebih dari 15 tahun, dan keenam persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih. Ketujuh, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk. Kedelapan, prevalensi balita stunting, dan kesembilan, angka

Kemenag Berharap Covid-19 Tak Pengaruhi Ibadah Haji Taliwang (Suara NTB) Kementerian Agama (Kemenag) Sumbawa Barat, berharap penyebaran Covid-19 yang saat ini mewabah di seluruh dunia tidak pengaruhi jadwal pelaksanaan dan kuota jemaah di musim haji tahun 2020. Masalahnya, 144 orang jemaah calon haji (JCH) KSB sudah mulai melakukan pelunasan biaya haji. Jika dibatalkan atau kuota daerah dikurangi, maka akan berpengaruh terhadap kondisi psikologi jemaah dan keluarganya.

“Memang masih belum ada informasi pembatalan keberangkatan JCH di musim haji 2020, hanya informasi waktu pelunasan biaya saja yang sudah diterima. Kendati demikian, kami sangat berharap tidak ada pembatalan maupun kuota jemaah yang dikurangi, karena akan sangat tidak baik. Kami juga akan terus mencari informasi terkait pelaksanaan haji di tengah wabah Covid19,” ujar Kepala Kemenag KSB, melalui Kasi Pelayananan Haji dan Umrah (PHU) Lalu Suhaili Fathanah, S.Pd, kepada Suara NTB. Dikatakannya, tidak ada perubahan jadwal maka pelaksanaan ibadah haji mulai bulan Juni mendatang. Makanya untuk proses pelunasan biaya haji sudah mulai dibuka sejak tanggal 19 Maret lalu dan akan berakhir 17 April. Bahkan 144 JCH juga sudah mulai melaksanakan tes kebugaran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dikes) sebagai salah satu syarat untuk bisa melakukan pelunasan biaya haji.

Tentu pihaknya tetap akan melakukan perubahan informasi setiap harinya dengan harapan tidak ada masalah pada saat pelaksanaan ibadah haji. Hal itu dilakukan karena bukan menjadi ranah daerah, ada provinsi terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji karena itu ranah dari Kementerian dan pemerintah pusat.

Pihaknya juga tetap meminta kepada JCH untuk fokus meluruskan niat untuk berhaji karena niat tersebut sudah bernilai ibadah. Apalagi berhaji adalah panggilan dari Allah sehingga butuh kesucian hati untuk bisa menunaikan panggilan tersebut.

Tentu hal yang sangat penting yakni menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya supaya pada saat haji dilaksanakan bisa siap dan tidak ada gangguan lagi. “Kita tetap akan memantau informasi terkini di lapangan dan kami sangat berharap tidak ada pembatalan dan pengurangan kuota. Kami juga meminta kepada JCH untuk tetap menjaga kesehatan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (ils)

harapan hidup saat lahir.

“21 desa masih kategori rawan pangan dan stunting, ini yang kami kejar (tangani),” tegas Kepala DKP Lobar, H. Rachman Sahnan Putra akhir pekan kemarin. Untuk mengentaskan tiga desa ini dari status rawan pangan, tertinggal dan stunting tersebut, pihaknya menerapkan program-program baik yang sudah ada di dinas terkait. Selain itu pihaknya membuat sebuah program Gerhana Pagi.

Program ini konsepnya

pemberdayaan. Di sini banyak OPD yang masuk sehingga terjadi konferensi program antara OPD. Sehingga OPD tidak jalan sendiri. Ketika ada masalah maka semua OPD sesuai dengan tugas pokok bisa masuk menangani.

Melalui intervensi ini membuat ketahanan pangan masyarakat bagus. Ketika keluarga dan masyarakat memiliki ketahanan pangan yang bagus sehingga tidak tergantung kebutuhan pokok dari luar karena bisa dipenuhi sendiri. Bahkan produk kelompok bisa dijual ke luar. Untuk implementasi program ini, pihaknya akan menerapkan sistem zonasi.

Tiga zonasi ini mengambil satu desa sebagai pilot project dengan harapan bisa menjadi

contoh dan ditiru oleh desa lain.

Di Utara ditunjuk desa Pusuk, wilayah tengah antara Lingsar atau Kediri dan selatan ditunjuk desa Batu Putih. “Kalau ambil semua, kemampuan anggaran tidak mampu,” imbuhnya.

Dalam satu tahun pertama penerapan program ini, dibangun sistem dulu di desa dan OPD. Nantinya, desa bisa mengalokasikan melalui dana desa.

Menurutnya program pengentasan daerah rawan pangan ini harus digenjot dan butuh penganggaran. Sebab program ini masuk dalam program bupati lima tahun ke depan.

Ia ingin agar program Gerhana Pagi ini berjalan sehingga bisa menjadi contoh nasional, seperti yang ia lakukan di Dikes dalam penanganan

(Suara NTB/her)

RAWAN PANGAN - Kondisi salah satu daerah pelosok di Lombok Barat yang rentan jadi daerah rawan pangan. stunting. Ia menambahkan, ide ini akan dijualnya ke Pemprov dan pusat agar mendapatkan support. Pihaknya

sudah menyampaikan ke provinsi dan Pihak pemprov merespon baik. “Tinggal ke pusat,” ujarnya. (her)

PDP dan ODP Berkurang di Dompu Dompu (Suara NTB) Pasien dalam Pengawasan (PDP) penyebaran virus corona di Kabupaten Dompu yang dirujuk ke RSU Raba Bima tinggal 1 orang dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) di RSUD Dompu juga tinggal 1 orang setelah dipulangkan karena kondisinya membaik.

Kendati kasus Covid 19 di Dompu belum ada yang dinyatakan positif, warga pun diminta untuk tetap mematuhi himbauan pemerintah untuk menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar dan menghindari kerumunan.

Tim kerja gugus Covid 19 Kabupaten Dompu kini mulai melakukan penyemprotan disinfektan di kantor dan fasilitas umum untuk pencegahan. Plh Kadis Kesehatan Dompu, Maman, SKM, MMKes kepada Suara NTB, Sabtu (21/3) mengatakan, ODP yang dirawat di RSUD Dompu yang sebelumnya 2 orang kini tinggal 1 orang asal Desa Rababaka. Sementara warga Lanci Manggelewa sudah dipulangkan karena kondisinya membaik. Begitu juga dengan PDP tinggal 1 orang warga Manggelewa dan dirawat di RSU Raba Bima. “Yang dari Lanci (ODP) itu sudah pulang. Sekarang tinggal 1 orang di RSUD Dompu,” katanya.

Dari 2 orang PDP yang dirujuk ke RSU Raba Bima dan 1

PENYEMPROTAN - Tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu melakukan penyemprotan disinfektan di masjid raya Dompu, Sabtu (21/3). (insert) Tim Kerja Gugus Covid 19 membacakan himbauan pemerintah soal ancaman Covid 19 dalam kota Dompu, Minggu (22/3). orang diantaranya sudah dipulangkan, kata Maman, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi hasil laboratoriumnya. “Hasil labnya belum ada,” ungkapnya. Maman juga mengingatkan warga Dompu untuk mematuhi himbauan pemerintah untuk menjaga jarak dan melakukan aktivitas di rumah serta menghindari kerumunan orang. Wabah Covid 19 yang sudah menjadi pandemi

kini berkembang dalam negeri.

Banyak yang dinyatakan positif Covid 19 justru terlihat sehat dan mereka ini dapat menyebarkan virusnya ke pihak lain.

“Himbauan pemerintah jangan dianggap enteng. Jangan sampai menunggu korban baru ada aksi,” ingatnya. Penyemprotan disinfektan juga tengah dilakukan di fasilitas umum dan ruang publik. Seperti di Mako Polres Dompu, kantor Samsat Dompu, kantor Bupati Dompu, Pandopo Bupati, masjid raya

Dompu dan beberapa ruang publik lainnya. “Penyemprotan disinfektan dilakukan untuk membunuh bakteri yang menempel di lantai dan dinding, sehingga tidak menyebarkan virus,” kata Maman.

Sementara tim kerja gugus Covid 19 Kabupaten Dompu kini tengah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membacakan himbauan pemerintah dengan mobil penerangan. Minggu (22/3), tim yang terdiri dari jajaran TNI,

Polri, BPBD, Pol PP, Dinas Kesehatan, Dinas PPKB dan lainnya membacakan himbauan pemerintah di Kecamatan Dompu dan Woja.

“Kita bacakan himbauan pemerintah agar masyarakat lebih waspada terhadap penyebaran Covid 19. Himbauan yang sama kita bagikan ke Desa dan Lurah untuk dibacakan di masjid – masjid,” kata ketua tim kerja gugus Covid 19 Kabupaten Dompu, M Jufri, ST, MSI. (ula)

DPRD Dompu Batalkan Sejumlah Agenda Dompu (Suara NTB) DPRD Kabupaten Dompu membatalkan sejumlah agenda Dewan sebagai dampak semakin meluasnya penyebaran Covid 19 di dalam negeri. Namun pemerintah daerah (Pemda) bersama jajarannya juga diminta secara massif mensosialisasikan bahaya Covid 19 agar warga paham dan lebih waspada.

“Kami pantau di beberapa titik sepertinya acuh saja. Seolah – olah (Covid 19) itu biasa saja, bukan suatu hal yang luar biasa. Padahal ini statusnya sudah luar biasa. Pemahaman ini yang terpenting, tentu pemahaman ini harus disampaikan oleh pihak – pihak terkait di bidangnya untuk memberikan pemahaman.

Ketika orang sudah paham bahayanya, tentu banyak pihak yang akan waspada,” kata Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par kepada Suara NTB, Sabtu (21/3).

Andi mengingatkan, Pemda Dompu bersama jajarannya hingga di tingkat Desa terkait ancaman Covid 19.

Karena sikap dan perilaku pejabat ini akan menjadi rujukan masyarakat di bawah.

Sehingga tidak heran, himbauan Bupati maupun pemerintah pusat di TV dan media sosial tentang Covid 19 terkesan diabaikan.

“Kalau kelihatannya pak Kepala Desa ndak masalah, pak Camat biasabiasa saja, lalu apa yang dikhawatirkan,” ingatnya.

Untuk kegiatan Dewan, politisi Nasdem ini mengaku,menghormati keputusan pemerintah yang membatasi aktivitas pegawai di

kantor dan meliburkan anak – anak sekolah sebagai bentuk pencegahan Covid 19. Sejumlah kegiatan Dewan yang sudah diagendakan pun ditunda pelaksanaannya sebagai bentuk dukungan agar terhindar Covid 19.

Andi juga mengatakan, agenda Dewan di luar daerah juga ditunda pelaksanaannya seperti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang direncanakan 25 Maret 2020 ini. Selain karena ancaman Covid 19, juga karena adanya pemeriksaan reguler BPK untuk anggaran 2019. Ketika tim audit ingin melakukan klarifikasi, bisa langsung melakukannya. Begi-

tu juga dengan pelaksanaan musrenbang bisa langsung dipadukan dengan hasil serap aspirasi anggota Dewan dalam masa reses. “Sehingga ketika kami melakukan bimteks, kami tidak ada beban lagi terkait dengan masalah BPK dan musrembang,” ungkapnya. (ula)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.5714 CI NOKA/NOSIN : MHIJFH116EK139001/JFH1E1138456 AN.PELAPOR HLG SKTR KAMPUS II CAKRANEGARA KOTA MATARAM

SUARA NTB Senin, 23 Maret 2020

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kekurangan Tenaga Pendidik Sediakan Sabun Antiseptik KEMENTERIAN Agama (Kemenag) Kota Mataram memerintahkan seluruh satuan kerja di lingkup Kemenag agar memastikan ketersediaan sabun antiseptik. Tidak terkecuali di seluruh madarasah dan pondok pesantren.

Demikian dikatakan Plt Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram, H. Sirojuddin dalam surat edaran yang diterima Suara NTB, Minggu (22/3).

Menurut Sirojuddin, satuan kerja di lingkup Kemenag Kota Mataram juga wajib menyediakan tempat cuci tangan di setiap pintu masuk. Hal itu untuk (Suara NTB/dys) mencegah meluasnya penyeH. Sirojuddin baran virus Corona yang kini semakin menunjukkan intensitas penyebarannya kian tinggi.

Bahkan karena dampaknya yang kian meluas, Pemprov NTB juga telah menetapkan status siaga darurat bencana non alam virus Corona sampai 31 Maret 2020. Bahkan selain itu pula sebelumnya juga untuk mengantisipasi dan mewaspadai penyebaran virus Corona di NTB, Pemprov mengambil kebijakan sekolah diliburkan selama dua pekan.

Selain itu, Kemenag Kota Mataram juga tidak saja menyasar madrasah dan pondok pesantren, namun keberadaan masjid-masjid di seluruh lingkungan di Kota Mataram agar senantiasa menjaga kebersihan masjid. Sirojuddin memerintahkan agar penyemprotan disinfektan terus dilakukan di masjid-masjid. Tidak terkecuali kata dia, kebersihan karpet dan kebersihan lantai agar konsisten menggunakan vacuum cleaner atau alat pembersih lainnya. “Menjaga kebersihan tempat wudu, dinding-dinding, toilet di lingkungan sekitar dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara rutin,” ujarnya. (dys)

Masih Jadi Kendala Revitalisasi SMK Mataram (Suara NTB) Tantangan terbesar dari revitalisasi SMK adalah Sumber Daya Manusia (SDM) guru produktif yang masih kurang. Belum lagi dalam beberapa tahun ke depan semakin banyak guru produktif yang akan pensiun. Kondisi ini harus segera dicarikan solusi agar revitalisasi SMK bisa berjalandengan tepat.

Kepala SMKN 3 Mataram, Ruju Rachmad, S.Pd., M.T., pada pekan kemarin mengatakan, tantangan terbesar adalah SDM guru produktif yang semakin berkurang. “Inilah yang harus diberikan nutrisi atau kaderisasi, harus ada formasi untuk guru kejuruan (guru produktif),” katanya.

Untuk diketahui, guru produktif merupakan guru yang mengajar khusus kompetensi keahlian atau kejuruan di SMK. Ruju mengatakan guru kejuruan atau guru produktif di SMKN sekitar 50 orang, di tahun 2022 nanti, hampir 20 orang akan pensiun.

“Saran saya, harus ada

pengadaan formasi guru kejuruan, kalau tidak ada begitu, terus terang akan kesulitan untuk survive dalam revitalisasi SMK,” tegas Ruju.

Berbagai lagkah bisa dan sudah dilakukan oleh pemerintah. Ruju menyebutkan perlu ada penguatan khusus seperti guru keahlian ganda atau alih fungsi dari guru normatifadaptif menjadi guru produktif. “Lebih bagus lagi guru mengader, sekitar tahun 1980-an, ada program guru disekolahkan lagi di politeknik, balik lagi ke daerahnya untuk mengajar,” ujar mantan Kepala SMKN 2 Kuripan ini.

Terkait hal itu, Kepala Seksi

Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini mengakui sampai saat ini kekurangan guru produktif masih jadi masalah pengembangan SMK, tidak hanya di NTB tapi juga secara nasional. “Kita masih cari guru produktif, supaya dapat yang betul-betul punya kompetensi,” katanya.

Ia menyepakati adanya upaya kerja sama dengan praktisi atau pihak industri. Bentuk kerja samanya tidak hanya berupa guru tamu, tapi juga bisa berbentuk pelatihan dan pemagangan. Selain itu, solusi yang coba dilakukan untuk

menyiasati kekurangan ini lewat memagangkan guru produktif di perusahaan sesuai kompetensinya.

Selain itu, upaya mencari guru produktif di luar NTB juga sudah dilakukan. Namun Umar mengatakan di luar daerah seperti di Jawa pun masih kekurangan guru produktif. Belum lagi mereka belum tentu mau menjadi guru.

Sebelumnya, Direkur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Ir. M. Bakrun, MM., mengakui guru produktif masih minim, tidak hanya di NTB bahkan juga secara nasional.

Meski demikian, Bakrun mengatakan, berdasarkan Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, bahwa pendidik SMK bisa berasal dari guru dan dari instruktur. Instruktur adalah praktisi

(Suara NTB/dok)

Ruju Rachmad industri. Instruktur tidak harus berpendidikan S1, bisa juga SMA atau DIII, tapi harus memiliki sertifikat kompetensi minimal level 4. (ron)

Ciptakan Mahasiswa Berprestasi Lewat Mentoring Mataram (Suara NTB) -

Forum Mahasiswa Bidikmisi (Formadiksi) Universitas Mataram (Unram) meluncurkan kegiatan mentoring mahasiswa berprestasi (Mawapres) Minggu (15/3) lalu di Kampus FMIPA Unram. Kegiatan mentoring itu sebagai wadah kepada mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi untuk bisa berprestasi.

Pembina Formadiksi Unram, Oryza Pneumatica Inderasari, S.Sos, M.Sosio., dalam sambutan sekaligus membuka acara mengatakan menjadi mahasiswa berprestasi jangan hanya sebatas gelar saja, tetapi bagaimana menjadi Mawapres yang bisa menginspirasi banyak orang. Oryza juga menjelaskan tiga hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang profesional yaitu afiliasi, partisipasi, dan kontribusi. “Jika belajar adalah ibadah maka berprestasi adalah dakwah,” katanya.

Ketua Umum Formadiksi Unram, M. Fauzin Al Habib menjelaskan, mentoring Mawapres merupakan salah satu program kerja dari departemen Pengambangan Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang bertujuan untuk mencetak mahasiswa berprestasi yang berasal dari mahasiswa bidikmisi.

Mentoring Mawapres merupakan kegiatan pertama yang dilaksanakan oleh Formadiksi sebagai wadah untuk memajukan mahasiswa bidikmisi yang ada di Unram. Sasaran kegiatan ini adalah pengurus yang tergabung dalam Formadiksi. Hal ini dikarenakan program ini baru dan masih diujikan di tingkat pengurus. Peserta yang mengikuti kegiatan mentoring Mawapres ini berjumlah 73 orang.

Koordinator PKM Formadiksi Unram, Nurul Walida mengharapkan dengan adanya kelas Mawapres ini adanya penerima bidikmisi yang dapat menjadi Mawapres selanjutnya, dan sebagai bukti eksistensi anak bidikmisi yang ada di lingkungan kampus Unram. “Menjadi orang yang berprestasi tentunya tidak mudah untuk didapatkan, kerja keras dan pengorbanan adalah bumbu utamanya sedangkan doa adalah bumbu dasarnya,” katanya.

Acara tersebut diselingi juga dengan sesi berbagi atau sharing season dari salah satu kakak mentor yaitu Peri Anggraini yang merupakan Mawapres 1 Prodi Sosiologi Unram. (ron)

Terkendala Suami dan Anak

Dosen Perempuan Fakultas Ekonomi Unram Kesulitan Lanjut S3 Mataram (Suara NTB) Pendidikan tinggi Indonesia sendiri masih mengalami sejumlah tantangan. Di antaranya terkait daya saing, kualifikasi dan kompetensi dosen, peningkatan infrastruktur pendidikan hingga technology readiness.

Masalah sumber daya manusia, menjadi hal yang harus diperhatikan dalam pendidikan tinggi. Jangan sampai perguruan tinggi memasok lulusan yang keahliannya tidak dibutuhkan oleh industri, sehingga sejak awal pemerintah mendorong agar semua dosen perguruan ting(Suara NTB/ist) gi melanjutkan studi hingga Muady Yasin jenjang doktoral.

Namun kendala datang dari dosen-dosen perempuan yang telah menikah dan mempunyai anak. Mereka nampaknya kesulitan mengambil program doktoral, sedang di satu sisi mempunyai tanggung jawab domestik terhadap suami dan anak.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram Muady Yasin, menuturkan kesulitan dosen-dosen perempuan di lingkup Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. Hal itu dituturkan Muady Yasin saat berlangsung diskusi refleksi dua tahun kepemimpinan Rektor Unram beberapa waktu lalu.

Dalam penuturannya, Muady Yasin menuturkan pihaknya senantiasa terus mendorong dosen-dosen di Fakultas Ekonomi untuk melanjutkan kuliah S3. Namun sayang seribu sayang, hal itu masih sulit terlaksana. Khususnya bagi dosen-dosen perempuan yang telah berstatus menikah dan punya anak.

“Dosen kami yang mulai belajar S3 itu kebanyakan perempuan. Sehingga sangat sulit meninggalkan anak dan suaminya ini,” ujar Muady Yasin.

Sejumlah kampus luar daerah yang sekiranya sangat longgar dan memberikan kemudahan kuliah bagi para dosen coba diajak kerjasama. Hasilnya Universitas Brawijaya (Unibraw) menyediakan S3 Reguler dengan jadwal belajar hanya akhir pekan saja.

“Kami sudah kemarin ke Unibraw yang mungkin sudah bisa kerjasama S3 itu. Bahkan mungkin ada saran regular 2 hanya bisa sore Jumat dan Sabtu,” jelasnya.

Meski sudah mendapatkan kemudahan akses belajar dari UB, namun juga belum membuahkan hasil. Animo dosen perempuan melanjutkan belajar S3 masih tetap kurang. “Ini kami suarakan ke teman-teman kami di fakultas toh juga responnya kecil,” jelasnya.

Sementara itu Rektor Unram Prof. H. Lalu Husni meminta agar Dekan Fakultas Ekonomi mencari kampus-kampus yang lebih memudahkan dalam proses belajar, seperti adanya belajar dari jarak jauh. “Agar ada kerjasama sehingga bisa lakukan kuliah kelas jauh,” saran Husni. (dys)

(Suara NTB/dys)

RUANG BELAJAR - Suasana ruang kuliah di Fakultas Hukum Unram. Fasilitas belajar yang dimiliki Fakultas Hukum, akreditasinya masih B.

Raih Akreditasi A

Fasilitas Belajar Fakultas Hukum Unram Masih B Mataram (Suara NTB) Meski mendapatkan nilai akreditasi A, fasilitas gedung belajar milik Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) masih B. Hal itu mengingat kondisi gedung belajar mahasiswa masih banyak terdapat kekurangan. Termasuk tidak adanya aula yang cukup representatif yang bisa digunakan mahasiswa untuk menggelar kegiatan-kegiatan

berskala nasional.

“Punya akreditasi A tapi fasilitas sebenarnya masih B masih belum layak untuk buat kegiatan nasional,” kata Wakil Dekan III Fakultas Hukum Unram H. Muhammad Safwan, saat memberi sambutan pada acara bedah buku yang digelar beberapa waktu lalu.

Dia menilai Fakultas Hukum Unram sebagai fakultas yang telah memperoleh nilai

akreditasi A harus berbanding lurus dengan membaiknya sarana dan prasarana belajar yang dimiliki.

Pihaknya lantas bersyukur karena berbagai kekurangan sarana dan prasarana yang dimiliki kampus akan diperbaiki ke depan. Fakultas Hukum Unram lanjutnya pada tahun 2021 mendapatkan tambahan gedung yang akan dibangun lima lantai. “Untuk

LP3M Undikma Gelar Workshop (LP3M) menggelar “Workshop Pembuatan Bahan Pelatihan Untuk Siswa dan Guru Tahun 2020” di Laboratorium Microteaching, Gedung Dwitya Lantai III Undikma.

Ketua Panitia Ahmad Muzani, M.Pd., mengungkapkan kegiatan diikuti oleh dosen perwakilan setiap program studi yang ditugaskan oleh Kaprodi/Dekan dengan target menghasilkan 40 jenis bahan pelatihan.

Selanjutnya bahan pelatihan yang telah dihasilkan, itulah yang akan digunakan sebagai bahan pelatihan bagi guru dan siswa pada bebera-

gan proyek gedung itu sekaligus dengan penyelenggaraan MotoGP,” ungkapnya.

Nantinya dengan adanya gedung baru lima lantai tersebut, mahasiswa bisa membuat kegiatan kegiatan berskala nasional yang cukup representatif digunakan di Unram. “Kita buat Dome di situ, sehingga bisa untuk jadi tempat kegiatan level nasional,” kata Safwan. (dys)

403 Peserta akan Ikut UNBK SMK Susulan

Bahan Pelatihan untuk Siswa dan Guru

Mataram (Suara NTB) Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi ternama di NTB, Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) banyak memberikan andil dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada semua jenjang pendidikan melalui berbagai program yang dilaksanakan secara rutin seperti pelatihan, seminar, festival edukasi, pendampingan, dan program serupa lainnya.

Belum lama ini tepatnya Rabu 17 Maret lalu, Lembaga Pendidikan, Pembelajaran, dan Pelatihan Microteaching

itu tahun 2021 kami mendapatkan satu bangunan lantai lima dibuat bekas rumah dinas Unram,” ujar Safwan.

Sementara proses pembangunan gedung belajar itu kini masih dalam tahap pembuatan gambar gedung dan akan mulai dikerjakan pada 2021 mendatang.

“Insya Allah tahun 2021, sekarang sedang dalam pembuatan gambar dan pelelan-

pa waktu mendatang. Sehingga ke depan interaksi yang terbangun antara Undikma dan sekolah dilakukan melalui kegiatan bersama yang saling memberikan manfaat terutama bagi sekolah.

Lebih lanjut Muzani mengungkapkan workshop sebagai langkah identifikasi dan moblilisasi sumber daya yang dimiliki berupa keterampilan dan produk yang telah dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa untuk selanjutnya dibagikan/dimanfaatkan sekolah melalui guru dan siswa yang akan dilatih. (dys)

(Suara NTB/ist)

WORKSHOP - Peserta workshop yang digelar LP3M Undikma belum lama ini.

Mataram (Suara NTB) Panitia Ujian Nasional Provinsi NTB mencatat sebanyak 403 peserta se-NTB akan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) susulan dari semua mata pelajaran yang diujikan di UNBK utama.

UNBK susulan akan dilaksanakan pada Selasa (7/4) dan Rabu (8/4). Pelaksanaan UNBK SMK Susulan akan dilakukan bersamaan dengan UNBK SMA susulan.

Sekretaris I Panitia UN Provinsi NTB, Umar, S.Sos., MM., pada akhir pekan kemarin, mengatakan jumlah 403 peserta itu bukan berarti jumlah keseluruhan siswa, karena bisa jadi ada satu siswa yang tidak bisa mengikuti UNBK lebih dari satu mata pelajaran. Total peserta itu merupakan total peserta yang tidak bisa ikut UN utama di semua mata pelajaran, karena berbagai alasan.

“Dari masing-masing sekolah kami minta daftarkan siswa untuk mengikuti UNBK susulan.

Nantinya gabung pelaksanaannya dengan siswa SMA yang mengikuti susulan,” kata Umar yang juga Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Umar menyampaikan, nantinya tempat pelaksanaan UNBK susulan ditentukan kemudian. Dalam satu hari akan ada dua mata pelajaran yang diujikan, siswa memilih mata pelajaran yang tidak bisa diikuti pada UNBK utama. UN Susulan merupakan UN untuk peserta UN yang berhalangan mengikuti UN Utama, karena alasan tertentu yang dapat diterima oleh sekolah/madrasah pelaksana UN dan disertai bukti yang sah.

Koordinator UNBK pada Tim Helpdesk UN Provinsi NTB, Susanto merincikan jumlah peserta UNBK Susulan sebanyak 403 peserta, dengan peserta untuk mata pelajaran bahasa Indonesia sebanyak 121 peserta, mata pelajaran bahasa Inggris sebanyak 100 peserta, matematika sebanyak 87 orang, dan teori kejuruan sebanyak 95 orang.

Sejumlah sekolah sudah mulai mendaftarkan siswanya mengikuti UN susulan setiap harinya saat pelaksanaan UN utama.

“Keikutsertaan peserta susulan bukan karna permasalahan gangguan saat UNBK utama, tetapi karena sakit, tidak hadir, dan alasan lain,” ujarnya.

UNBK SMK dilaksanakan pada tanggal 16, 17, 18, dan 19 Maret tahun 2020 dengan mengujikan mata pelajaran secara berturut-turut Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. Jumlah SMK yang tercatat mengikuti UNBK sebanyak 322 sekolah, dengan rincian 232 SMK swasta, dan 90 SMK negeri. Jumlah siswa, SMK negeri sebanyak 14.861 orang, dan SMK swasta sebanyak 6.056 orang Sekretaris II Panitia UN Provinsi NTB, Purni Susanto mengatakan, UN susulan hanya dilaksanakan dua hari dengan materi hari pertama mata pelajaran yang diujikan yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Pada hari kedua, mata pelajaran yang diujikan yakni bahasa Inggris dan satu mata pelajaran sesuai jurusan. Alasan siswa tidak mengikuti UNBK utama beragam, mulai dari sakit sampai menikah. “Silakan calon peserta persiapkan diri sebaik-baiknya jangan sampai ketinggalan jadwal ujian susulan ini,” sarannya. (ron)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 23 Maret 2020

Halaman 11

TNI Polri Cegah Penyebaran Covid-19 di Tempat Hiburan Mataram (Suara NTB) Puluhan tim gabungan Kodim 1606/Lobar dan Polres Mataram mendatangi sejumlah tempat hiburan Sabtu (21/ 3) malam. Tim gabungan memberi peringatan kepada pengunjung soal kerawanan tempat penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Patroli berlangsung sejak pukul 20.00 Wita, dipimpin Kabag Ops Polres Mataram Kompol Taufik bersama Dan Unit Intel Kodim Lobar Letda Inf Murdali Lubis. Sejumlah tempat hiburan yang disasar di Kota Mataram.

Komandan Kodim 1606/ Lobar Kol. CZI.Efrijon Kroll, S.IP menjelaskan, pihaknya bersama Polres Mataram memberikan imbauan kepada masyarakat, khususnya para pengunjung tentang bahaya virus Corona yang bisa menyebar di tempat hiburan.

(Suara NTB/ist)

DATANGI - Anggota TNI dan Polri saat mendatangi salah satu tempat hiburan di Mataram, mengingatkan bahaya penyebaran covid - 19. ‘’Ini sebagai langkah preventif TNI Polri dan pemerintah daerah untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 khususnya di tempat keramaian yang diduga rawan penularan virus Corona,’’ ujar Efrijon.

Dandim Lobar mengingat-

kan, masyarakat sementara ini tidak mendatangi keramaian sekaligus mengindahkan himbauan pemerintah agar berdiam diri di rumah.

Jaga diri dan keluarga agar tidak terjangkit virus Corona dengan sering mencuci tangan,

kurangi kontak di tempat keramaian dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya.

Kabag Ops Polres Mataram Kompol Taufik juga mengingatkan hal sama kepada semua pengunjung yang ditemui di tempat tempat hiburan tersebut. Diingatkan agar mematuhi peringatan dari pemerintah agar beraktifitas di rumah saja. ‘’Jangan bandel dengan peringatan pemerintah. Toh ini demi kalian dan demi orang lain,’’ tegas Taufik di salah satu tempat hiburan.

Kegiatan operasi itu menjadi langkah awal pihaknya bersama TNI untuk terus mengingatkan masyarakat. Sementara ini yang dilakukan hanya langkah preventif. Ke depan jika ada perintah penindakan dengan pembubaran, maka akan dilakukan pihaknya sesuai instruksi Kapolri. (ars)

(Suara NTB/ars)

BERTAHAN HIDUP - Demi tetap bertahan hidup di tengah krisis dipicu wabah Covid - 19, para perajin gerabah memaksimalkan pasar lokal. Sebab permintaan dari Bali terhenti total. Sebagaimana dilakukan Pottery Art Shop di Desa Lelede Kecamatan Kediri Lombok Barat ini mengirim permintaan kerajinan dari salah satu hotel di Gili Trawangan.

Sektor Pariwisata Butuh Solusi Tanggulangi Dampak Corona Mataram (Suara NTB) – Penanggulangan dampak penyebaran virus Corona (Covid-19) disebut masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pasalnya, beberapa kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah pusat dinilai tidak banyak membantu, khususnya masalah yang dialami sektor pariwisata saat ini.

Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra, menerangkan beberapa kebijakan pemerintah seperti diskon harga tiket pesawat sampai saat ini tidak dapat menjadi solusi. Teruta-

ma untuk menanggulangi dampak penyebaran Covid-19.

“Sekarang ini diskon tiket pesawat ada, tapi orang yang berpergiannya tidak ada,” ujar Lanang, Minggu (22/3). Di sisi lain, penyebaran Covid-19 diakui Lanang memang mempengaruhi banyak sektor secara global.

Selain dengan diskon tiket pesawat, Lanang menyebut pelaku usaha pariwisata banyak berharap terhadap penambahan cuti bersama yang dikeluarkan pemerintah. Walaupun begitu, mengikuti status siaga bencana non-alam yang diterapkan, hal tersebut dinilai tidak akan banyak membantu.

Polda NTB Semprot Disinfektan di Enam Lokasi ‘’Kegiatan ini akan terus dilakukan guna mangantisipasi penyebaran virus Corona atau yang dikenal sebagai wabah Covid-19. Penyemprotan ini merupakan salah satu tindakan nyata yang dilakukan oleh Polda NTB dan jajaran dalam menyikapi keresahan yang terjadi di masyarakat akibat mewabahnya virus Corona,’’ ujar Artanto.

Adapun enam lokasi yang disemprot disinfektan meliputi, Mako Korem 162 Wira Bhakti, Mako Koramil Ampenan, Mako Batalyon C Satbrimob Polda NTB, Terminal Mandalika Bertais, Masjid Al Abror Ampenan dan Gereja Santo Antonius Taman Kapitan Mataram.

Selain penyemprotan disinfektan, pihak Kepolisian juga melakukan hal lain yang berimbas dari adanya Covid-19. Diantaranya, menindak pelaku penyebaran informasi bohong atau hoaks, penimbunan masker bahkan sampai dengan sidak ke pasar-pasar. (r)

Dari Hal. 1

Siaga Amankan Pilkada akan dijalankan serentak pada September 2020 mendatang. Belum ada aturan berupa pembatalan atau penundaan agenda Pilkada. Namun ketika sudah ada perubahan, maka pihaknya menyesuaikan. ‘’Karena ini produk undang undang, maka akan mempengaruhi aturan kalau sampai ada penundaan,’’ kata Maningka Jaya akhir pekan kemarin. Namun jika pada akhirnya pemerintah pusat melalui KPU melakukan penundaan tahapan maupun pelaksanaan, maka koordinasinya akan langsung ke Mabes Polri. Karena pihaknya menerima pelimpahan kewenangan dari Mabes Polri. Sementara pasukan yang sudah disiapkan adalah 2/3 dari total personel yang ada di Polda NTB, termasuk masing masing Polres. ‘’Tapi kita berharap jangan sampai (penundaan) itu terjadi,’’ ujarnya.

Akan tetapi melihat situasi saat ini, Covid – 19 yang sudah menjadi wabah dunia, sehingga Polri, khususnya Polda NTB pun terjun ke lapangan untuk membantu masyarakat melakukan pembersihan, seperti penyemprotan disinfektan.

Tahapan Pilkada serentak diketahuinya mulai Juni mendatang. Sejauh ini belum ada perubahan karena masih sesuai jadwal. Namun jika pun ada perubahan, maka akan dibahas bersama jajarannya di Polda NTB. ‘’Masih sesuai time line, kalau ada perubahan, nanti kita bahas,’’ ujarnya. (ars)

Dari Hal. 1

Diagnosa Investasi Batal Ia menjelaskan, akan melihat lebih dalam investasiinvestasi yang batal terealisasi tahun lalu. Baik itu investasi yang berkaitan dengan kerjasama pemanfaatan aset Pemprov dengan pihak ketiga. Maupun investasi lainnya.

Sebagai Kepala DPMPTSP NTB yang baru saja menjabat, Amry mengatakan pada minggu pertama ia akan melakukan konsolidasi internal. Melakukan evaluasi apa yang telah dilakukan selama ini oleh DPMPTSP. Termasuk di dalamnya mengevaluasi izin-izin investasi yang sudah masuk ke NTB. ‘’Kita lakukan evaluasi cepat. Siapa orangnya, apa aktivitasnya, sudah berlangsung sampai mana, apa yang sudah dicapai, apa yang belum dicapai,’’ jelasnya.

Minggu kedua, pihaknya akan melakukan koordinasi secara horizontal bersama perangkat lain yang terkait. Karena investasi berkaitan dengan sektor lain atau OPD dan lembaga lain. Kemudian pada minggu ketiga sudah bisa dilakukan cek lapangan. ‘’Apa yang sudah kita pahami secara regulasi, aturan, administrasi. Benar ndak dia sudah terjadi di lapangan. Kalau ada kesenjangan harus dicari titik temunya segera. Supaya antara apa yang kita harapkan dengan apa yang senyatanya terjadi, ini bisa bersinergi kita lakukan percepatan,’’ tandas mantan Kepala Bappeda KSB ini.

Diketahui, selama 2019, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP NTB melakukan penelusuran berdasarkan database investor yang diberikan oleh Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) RI kepada ratusan perusahaan. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP NTB menyebutkan, ada beberapa kategori investor. Kategori hijau adalah investor yang on the track investasinya. Telah berproduksi komersil, laporan LKPM lancar, ada juga yang tengah konstruksi. Sementara investor yang masuk kategori merah adalah investorinvestor yang batal investasinya, belum melakukan konstruksi dengan berbagai macam alasan.

Dari total 156 perusahaan yang ditelusuri, 18 perusahaan batal investasi, 19 perusahaan tidak diketahui keberadaannya, 8 perusahaan belum memiliki lahan, 34 perusahaan belum konstruksi (hanya memiliki lahan), 6 perusahaan konstruksinya terhenti, 5 perusahaan operasinya terhenti.

Selain itu, 6 perusahaan tahap konstruksi, tidak tertib/tidak pernah LKPM, 12 perusahaan tahap konstruksi tertib LKPM, 19 perusahaan produksi komersil tidak tertib/tidak pernah LKMP dan 29 perusahaan produksi komersil tertib LKPM. Secara keseluruhan, rencana investasi asing tahun 2019 senilai Rp11,327.923.864.114 (menggunakan acuan 1 dolar Amerika = Rp13.500). Investasi kategori hijau Rp3.152.636.901.414, kategori kuning Rp4.932.265.762.700 dan kategori merah Rp3.243.021.200.000. (nas)

Dari Hal. 1

Penambahan jumlah hari libur dan cuti bersama bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan karyawan swasta diperkirakan mampu mengerek sektor pariwisata. Terutama meningkatkan jumlah wisatawan.

Sayangnya, dinilai tidak akan berpengaruh bagi pariwisata.

Ditekankan Lanang, masalah utama saat ini adalah ketakutan masyarakat untuk berpergian. ‘’Kalau justru perkembangan (Covid-19) terus bertambah seperti sekarang ini, berapapun lamanya (libur dan cuti bersama) tidak akan berpengaruh sama sekali,’’ ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah pusat resmi menambah jumlah cuti bersama 2020 menjadi em-

pat hari. Sehingga total libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun ini mencapai 24 hari.

Keputusan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pariwisata domestik. Cuti bersama yang ditambahkan antara lain saat perayaan Idul Fitri pada 28-29 Mei 2020, cuti bersama sehari setelah libur Tahun Baru Islam yakni 21 Agustus 2020, dan cuti bersama sehari setelah libur Maulid Nabi SAW yakni pada 30 Oktober 2020.

Terkait ketakutan dan kekhawatiran yang berkembang saat ini, disebut Lanang memerlukan perhatian serius. Pasalnya, dicontohkan seperti dampak bencana gempa 2018 lalu, dimana rasa takut dan khawatir masih meng-

hantui masyarakat jauh setelah gempa berlalu.

“Kalau kondisinya sudah benar-benar tuntas baru mereka mau berpergian. Dan itu membutuhkan waktu cukup lama juga,” ujar Lanang. Menurutnya, sampai saat ini belum ada solusi efektif yang dapat dirumuskan, baik oleh pelaku usaha maupun pemerintah sendiri. “Orang berwisata itu mau senang, aman dan nyaman, tapi dengan kondisi seperti ini bagaimana,’’ tanyanya.

Lanang berharap kondisi ini tidak berkepanjangan.

Mengingat beberapa pekan sejak kasus positif Covid-19 diumumkan di Indonsia, dampak yang dirasakan sudah cukup besar. Dicontohkan

Rumah Sakit Antisipasi Kepulangan TKI Dari Hal. 1 ‘’Secara umum (APD) kurang, karena puncak-puncaknya (penyebaran Covid-19 berdasarkan perhitungan ahli) juga akhir April-Mei,’’ ujar Kepala Bidang Pelayanan RSUD NTB tersebut.

Kebutuhan APD sendiri diperlukan untuk menjamin keselamatan petugas kesehatan selama melakukan pemeriksaan pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19. Dalam sehari, satu orang PDP ditangani oleh 3-4 orang petugas kesehatan, dimana 1-2 orang bertugas secara aktif mendampingi pasien dan dua orang lainnya bertugas membantu. ‘’Per petugas, setiap kali masuk (ruang isolasi) dia harus pakai ADP. Habis itu langsung dibuang kecuali kacamata, helm, dan sepatu boot. Kalau masker dan baju langsung dibuang,’’ ujar Kusuma. Penggunaan ADP disebutnya bersifat wajib bagi petugas kesehatan yang masuk ruang isolasi.

Dalam satu hari, petugas kesehatan RSUD NTB dapat melakukan pemeriksaan PDP lebih dari lima kali. Untuk menghemat penggunaan PDP, Kusuma menyebut petugas kesehatan yang bertugas diminta mendampingi pasien lebih lama agar tidak perlu mengganti ADP berkali-kali.

Di sisi lain, pihaknya juga tengah merancang penambahan kapasitas tempat tidur untuk penanganan PDP yang saat ini

berjumlah 7 unit. ‘’Kita rencananya penambahan ruangan sampai 11 tempat tidur. Jadi kita upayakan bisa menampung sampai 11 orang,’’ sebutnya.

Prosedur penanganan sendiri masih sama. Yaitu orang dengan risiko yang menunjukkan gejala Covid-19 akan dirujuk ke ruang isolasi RSUD NTB. Baik langsung dari pemeriksaan di bandara dan pelabuhan oleh KKP maupun orang dalam pengawasan (ODP) Dinas Kesehatan (Dikes) NTB. ‘’Kalau sehat dan jadi ODP, kita juga masih akan karantina. Bisa di rumah (masing-masing) atau di Grha Mandalika,’’ ujarnya. Selain itu, untuk mengantsipasi skenario terburuk akan disiapkan juga satu blok khusus di RSUD NTB untuk memfasilitasi penanganan PDP. Selain itu, ketersediaan obat juga disebut masih mencukupi. Terutama untuk antisipasi jika ditemukan kasus positif Covid-19. ‘’Stok obat kita untuk mengobati gejala misalnya dia panas, batuk, dan pemberian vitamin. Untuk kasus positif obatnya khusus disiapkan Dinas Kesehatan sesuai standar WHO. Untuk kita masih belum ada yang positif,’’ ujar Kusuma.

Terpisah Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi menerangkan, pihaknya tengah menyiapkan anggaran untuk pengadaaan APD, cairan disinfektan, dan lain-lain. Seluruh perlengkapan tersebut diperlukan untuk mencegah

penyebaran Covid-19.

Diterangkan Eka untuk cairan disinfektan Dikes NTB masih memiliki stok 75 liter.

Untuk 1 liter cairan tersebut dapat digunakan untuk mensterilisasi daerah seluas 100 meter persegi.

Untuk kebutuhan APD, Dikes NTB telah mengajukan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebanyak 2.000 baju pelindung dan 200 pasang sepatu untuk petugas kesehatan yang bertugas. Walaupun begitu, Kemenkes disebut baru memberikan 30 set APD yang saat ini dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan stok APD rumah sakit yang menipis.

Diterangkan Eka, pihaknya telah mencatat persedian APD di masing-masing rumah sakit. Beberapa rumah sakit seperti RSUD NTB dan RSUD dr.

Soedjono Selong disebut masih memiliki persediaan yang cukup. ‘’Jadi mungkin APD yang 30 pasang kita arahkan ke rumah sakit yang lain kita tahu mulai menipis cadangannya. Kami yang akan ngatur,’’ ujarnya.

Menurutnya, proyeksi kebutuhan APD untuk satu orang PDP adalah 10 set per hari.

Apabila penanganan dilakukan selama empat hari, maka APD yang dibutuhkan adalah 40 set.

Diterangkan Eka pengiriman APD memang membutuhkan waktu karena harus impor, dimana saat ini juga terkendala oleh pembatasan penerbangan dari beberapa negara. (bay)

Nyayu Ernawati Ajak Masyarakat Waspada Corona Dari Hal. 1 wajib menggunakan hand sanitizer dan juga menjalani screening. Apabila suhu tubuh pengunjung terdeteksi normal, mereka diizinkan masuk melalui pintu depan. Namun apabila hasil screening menunjukkan tanda tanda yang merujuk pada gejala corona, RSUD Kota Mataram sudah menyiapkan jalur khusus yang dinamakan zona kewaspadaan.

Nyayu memantau, di ruang tunggu pengunjung, pihak RSUD sudah memberlakukan upaya upaya pencegahan. Seperti mengatur jarak duduk antar pengunjung sekitar 1 meter - 1,5 meter. Sekretaris Komisi IV yang membidangi masalah kesehatan ini, diajak melihat secara langsung zona kewaspadaan yang sudah disiapkan oleh RSUD Kota Mataram. Pada zona ini, Nyayu mendapat penjelasan beragam fungsi ruangan. Mulai dari ruang observasi, ruang operasi dan ruang isolasi. Di tempat ini dia bertemu dengan beberapa staf yang sedang bertugas di sana. Nyayu berkesempatan berdialog dengan tenaga medis yang bertugas saat itu.

Tenaga medis mengeluhkan minimnya APD (alat pelindung diri). Menurut dr.

Emirald, RSUD Kota Mataram hanya memiliki 11 APD. “Itupun dua sudah terpakai dua, dan sekarang sisa sembilan,” ungkapnya. Kondisi ini, katanya, terjadi bukan karena rumah sakit tidak mau membeli, tetapi memang

barang tersebut sulit didapatkan. Hal ini sudah disampaikan kepada Pemkot Mataram.

Meski tak menyebutkan jumlah kebutuhan APD, namun, kata dr. Emirald, saat menangani kasus, APD mutlak diperlukan. Selain APD, dia berharap segera ada alat rapid tes di Mataram agar hasil tes bisa segera diketahui.

Setelah melihat fasilitas di RSUD Kota Mataram berikut kesiapan tenaga medis, Nyayu menyampaikan terimakasih kepada pihak RSUD dan para medis. Sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Nyayu berpesan agar mereka senantiasa menjaga diri. Nyayu mengapresiasi kesiapan RSUD Kota Mataram. Karena, meski bukan merupakan rumah sakit rujukan namun RSUD Kota Mataram sudah mempersiapkan diri dengan sangat matang.

Menyikapi anggaran penanganan wabah corona, menurut Nyayu, hal itu bisa saja ditanggung oleh APBD. “Kalau kunker tidak terlalu penting, kan anggarannya bisa dialihkan untuk kesehatan,” tuturnya. Sementara itu, kondisi cukup kontras terlihat di Puskesmas Ampenan. Tidak ada pemeriksaan pengunjung seperti yang dilakukan RSUD Kota Mataram. Di puskesmas ini, pengunjung masuk tanpa screening. Bahkan hand sanitizer tidak dijaga oleh petugas.

Saat berdialog dengan Kepala Puskesmas Ampenan, drg.

Hj. Ilin Yuliani, Nyayu mene-

kankan supaya ada protap kunjungan ke Puskesmas Ampenan. “Jangan sampai ada yang lolos dari cuci tangan,” anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini. Hj. Ilin mengakui bahwa pihaknya terpaksa tidak melakukan pemeriksaan seketat rumah sakit karena, keterbatasan alat yang mereka miliki.

Alat screening misalnya, Puskesmas Ampenan hanya punya satu unit. “Jadi karena jumlahnya terbatas, alat itu kita siagakan di poli lansia,” sebutnya. Sedangkan untuk APD, Puskesmas Ampenan memiliki tiga unit. “Tapi tidak selengkap RSUD Kota Mataram,” sebutnya. Hj. Ilin mengaku pihaknya sudah mengambil peran. Tim sosialisasi dari Puskesmas Ampenan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh, hingga menghindari kontak fisik. “Kalau kegiatan Posyandu kita tunda dulu karena kita khawatir dengan keselamatan petugas. Saya juga menjaga kru saya. Jangan sampai yang rontok justru kru saya,” demikian Hj. Ilin. ‘’Saya mengingatkan kembali kepada kita semua untuk menggalakan gerakan CTPS (cuci tangan pakai sabun) sebagaimana yang kita ketahui bersama Mataram pernah meraih rekor MURI untuk gerakan CTPS ini pada tahun 2015 yang lalu. Gerakan ini dipimpin langsung oleh ibu Plt Walikota Mataram hj. Putu selly andayani. (fit/*)

Lanang seperti daya beli yang merosot drastis akibat hal tersebut. “Dampaknya me-

mang besar untuk pariwisata, apalagi kita di hotel-hotel,” pungkasnya. (bay)

’’Perang’’ Melawan Corona Butuh Kesadaran Masyarakat Dari Hal. 1 Melihat situasi terbaru, Jawa Timur bahkan sudah menetapkan darurat bencana Corona. Di Provinsi Bali sudah empat orang dinyatakan positif.

Sebagai daerah terdekat, wajar kekhawatiran itu menggelayut. ‘’Ayo, kita pertahankan NTB tetap dalam status siaga darurat dan daerah yang negatif Covid-19,’’ imbuh Kepala Pelaksana BPBD NTB ini.

Menurut Ahsanul Khalik, masyarakat NTB perlu memperhatikan perkembangan daerah lain. Karena akan terkait dengan pola penanganan dan kewaspadaan sebagai daerah yang berdekatan. ‘’Warga kita ada di daerah tersebut, yang suatu waktu bisa saja pulang kampung,’’ ujarnya mengingatkan.

Saat ini ada 286 orang diperiksa terkait Covid -19 tersebar di kabupaten dan kota di NTB. Dengan rincian 19 Pasien Dalam Pengawasan

(PDP). Hasil penanganan, 11 orang sudah sembuh dan 8 orang masih dalam pengawasan. Kemudian 267 Orang Dalam Pengawasan (ODP), 133 diantaranya selesai dipantau dan selebihnya masih dalam pemantauan.

Jumlah ini menurut Ahsanul Khalik bisa dihentikan bahkan ditekan jika saja semua pihak, tanpa terkecuali sadar untuk mematuhi protokol pencegahan virus Corona.

Dalam infografis yang disebar BPBD sebagai gugus tugas, diingatkan bahwa semua pihak bisa menjadi pahlawan penyelamat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Agar NTB tetap negatif Covid - 19, lakukan pencegahan dengan cara sederhana. Jaga jarak pada setiap kesempatan, hindari kerumunan, jangan menyentuh hidung, mulut mata. ‘’Selalu cuci tangan, perbanyak kegiatan di rumah dan budayakan hidup bersih,’’ ujar Ahsanul Khalik. (ars)

Panselnas Tetapkan 942 Pelamar CPNS Pemprov Berhak Ikut SKB Dari Hal. 1 Pada poin kedua ditegaskan bahwa pelaksanaan SKB baik yang menggunakan CAT BKN maupun SKB yang diselenggarakan instansi, semula direncanakan 25 Maret 2020 ditunda sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut. Berdasarkan evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Panselnas yang hasilnya akan diberitahukan kemudian dalam bentuk surat edaran.

Pada poin ketiga surat Men PANRB tersebut, kata Adam,

menegaskan terhadap Pemda atau kementerian/lembaga yang telah melaksanakan tender atau kontrak dengan pihak ketiga dan telah menentukan jadwal pelaksanaan SKB agar berkoordinasi dengan LKPP dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Diketahui, jumlah pelamar CPNS NTB yang lulus seleksi administrasi sebanyak 7.706 orang.dengan rincian untuk jenis jabatan guru 3.520 orang, tenaga kesehatan 1.101 orang dan tenaga teknis 3.085 orang. (nas)

Ekonomi NTB Diprediksi Melambat Terdampak Wabah Corona Dari Hal. 1 Tapi, sektor pertanian, perdagangan dan industri, aspek lokal tak boleh diabaikan. Sehingga ketika ada penutupan, kita tetap hidup, tetap makan dan berkarya,’’ kata Firmansyah.

Ia belum mengetahui seberapa persen penggunaan komoditas lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di NTB. Minimal, kata Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram ini, kontribusi komoditas lokal dalam konsumsi masyarakat NTB sebesar 80 persen.

Jika itu yang terjadi, maka masyarakat lokal atau petani dan nelayan akan bergairah untuk berproduksi. Bila perlu, komoditas lokal dapat diekspor ke daerah dan negara lain.

Firmansyah mengingatkan jangan sampai sektor pertanian, perikanan dan kelautan dinomorduakan. ‘’Sektor pariwisata penting untuk menaikkan level kehidupan masyarakat. Kalau ditopang oleh sektor primer, pertanian. Sebenarnya kita bisa hidup dengan sektor pertanian.

Cuma kita ingin meningkatkan level kehidupan kita. Sehingga sama dengan daerah atau negara lain,’’ katanya.

Pengembangan sektor pariwisata akan lebih bagus apabila didukung sektor pertanian. Artinya, berbagai kebutuhan sektor pariwisata dapat dipasok dari produk sektor pertanian, peternakan dan perikanan yang ada di NTB. Jangan sampai kebutuhan sektor pariwisata NTB justru didatangkan dari luar daerah atau produk impor. ‘’Ini momentum evaluasi bahwa ekonomi lokal sangat-sangat penting, harus diperhitungkan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro daerah. Menjaga stabilitas pengangguran, tingkat tenaga kerja,’’ katanya.

Ia memprediksi dampak virus Corona, pertumbuhan ekonomi NTB dikisaran 3 - 4 persen pada tahun 2020 ini. Dengan kondisi saat ini, masyarakat yang bekerja di sektor lokal saja yang masih berjalan.

Diketahui, sepanjang 2019 lalu, pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 4,76 persen tanpa sektor tambang dan 4,01 persen dengan sektor tambang. Dengan pertumbuhan itu disumbang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,36 persen, pertambangan dan penggalian 0,12 persen, industri pengolahan 0,18 persen, pengadaan listrik dan gas 0,01 persenn konstruksi 1,25 persen.

Kemudian perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 0,90 persen, transportasi dan pergudangan 0,10 persen, informasi dan komunikasi 0,10 persen, jasa keuangan 0,05 persen, real estate 0,15 persen, jasa perusahaan 0,01 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 0,19 persen, jasa pendidikan 0,33 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya masingmasing 0,13 persen.

Pada tahun 2020, sesuai RPJMD 2019-2023, Pemprov NTB menargetkan pertumbuhan ekonomi tanpa tambang sebesar 5 - 5,5 persen dengan realisasi investasi sebesar Rp16,8 triliun. Kemudian tahun 2021, pertumbuhan ekonomi NTB ditargetkan sebesar 5,5 6 persen dengan realisasi investasi Rp17,64 triliun. Selanjutnya pada 2022 dan 2023, Pemprov menargetkan pertumbuhan ekonomi NTB masingmasing 6 - 6,5 persen dan 6,5 - 7 persen. Dengan target realisasi investasi Rp18,522 triliun pada 2022 dan Rp19,448 triliun pada 2023. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 23 Maret 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penyaluran Kartu Prakerja Tunggu Arahan Pusat Mataram (Suara NTB) – Diluncurkannya program Kartu Prakerja oleh pemerintah pusat diharapkan dapat menjadi stimulan peningkatan lapangan pekerjaan di Indonesia. Pasalnya, penerima manfaat program tersebut wajib mengikuti pelatihan yang akan difasilitasi di masing-masing daerah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Agus Patria, menerangkan masyarakat yang nantinya menerima kartu tersebut harus mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang telah ditentukan pemerintah. Dalam waktu dekat pihaknya akan mensosialisasikan hal tersebut. “Kartu Prakerja itu untuk (ikut) pelatihan nantinya. Jadi dilatih untuk dapat mencari atau menciptakan lapangan kerja,” ujar Agus dikonfirmasi, Minggu (22/3).

Kartu yang akan diberikan kepada peserta berfungsi sebagai tiket masuk untuk mengikuti pelatihan yang akan diadakan tersebut. Peserta yang menerima Kartu Prakerja berhak menerima tunjangan selama mengikuti tiga bulan pel-

atihan. Besaran tunjangan sebesar Rp650 ribu, terdiri dari tunjangan pelatihan Rp500 ribu dan tunjangan hasil survei evaluasi pelaksanaan program Rp150 ribu.

Sebagai informasi, pada 2020 program Kartu Prakerja disiapkan pemerintah pusat untuk 2 juta masyarakat Indonesia. Implementasi awal program tersebut akan dilakukan di Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Surabaya dalam bentuk uji coba.

Diterangkan Agus ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon peserta untuk mendapatkan Kartu Prakerja. Di antaranya berusia di atas 18 tahun, tidak sedang mejalani pendidikan formal, serta menyasar pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pekerja yang ingin

meningkatkan keterampilan.

Masyarakat yang ingin mendaftar program tersebut dapat melalui situs daring dengan alamat www.prakerja.go.id yang telah disiapkan pemerintah pusat. Dalam prosesnya, program Kartu Prakerja akan dikelola oleh Project Management Office (PMO) yang berperan memberikan penilaian terhadap biodata dan pengalaman kerja masing-masing pendaftar.

Disnakertrans NTB sampai saat ini masih menunggu arahan selanjutnya terkait penyaluran Kartu Prakerja tersebut. “Kita masih tunggu surat dari kementerian,” ujar Agus. Dalam prosesnya, kuota peserta dan BLK yang menjadi tempat pelatihan akan ditentukan dari pemerintah pusat. (bay)

Pemkot Lanjut Semprotkan Disinfektan di Tempat Umum Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menargetkan, penyemprotan cairan disinfektan untuk meminimalkan sebaran wabah Corona Virus Disease (Covid19) di 800 titik di Kota Mataram.

Selain di area sekolah dan instansi jajaran Pemkot Mataram, penyemprotan disinfektan juga akan dilalukan di tempat-tempat umum lainnya. Seperti pasar dan pusat perbelanjaan di Mataram sejauh ini belum disemprot.

Penyemprotan cairan disinfektan sudah dimasifkan Pemkot Mataram. Namun, baru 130 titik telah disemprot disinfektan. “Pada Jumat (20/3) sudah 130 titik. Kita target 800 titik di Mataram seperti di pusat kerumunan warga,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi, Sabtu (21/3) kepada Suara NTB. Menurut Usman, pada Peraturan Kementerian Kesehatan penggunaan cairan disinfektan dalam ilmu medis telah diuji lab harus berada di angka 0,05 hingga 0,5. Untuk penggunaan alat medis cairan disinfektan harus berada di angka 0,05. Sedangkan un-

tuk benda mati berada di angka 0,5.

“Jadi itu sudah masuk di dalam Permenkes,” terangnya.

Selama penyemprotan di Mataram, dalam sehari bisa menghabiskan 1.000 liter cairan disinfektan. Pun kata dia, ketersediaan cairan disinfektan di Mataram sampai saat ini masih tercukupi untuk menyemprot di 600 titik.

“Karena cairan disinfektan ini tidak dijual. Kita buat sendiri dan itu boleh. Penyemprotan sendiri, masih akan dilakukan sampai tanggal 28 Maret nanti,” katanya.

Dalam ilmu medis jelas Usman, cairan disinfektan bisa membunuh bakteri dan virus. Untuk itu, penyemprotan disinfektan dilakukan terlebih dahulu di kantor Walikota dan semua sekolah di Mataram agar steril dari sebaran Covid-19. “Supaya saat sudah masuk sekolah nanti siswa-siswi kita tidak kena virus dan bakteri,” katanya.

Diterangkan Usman, dalam penyemprotan disinfektan empat tim langsung diturunkan Pemkot Mataram. Ada pun tim dari Dikes Kota Mataram berjumlah 10 orang

dibantu 20 orang dari Tagana, 15 orang dari Dinas Sosial, dan 30 orang dari BPBD. “Sampai 28 Maret tiap hari kita semprot. Kita juga akan sasar semua pasar juga,” pungkasnya.

Untuk penyemprotan di pasar tradisional, Dikes Kota Mataram akan berkoordinasi dengan Disdag Kota Mataram. Mengingat, waktu penyemprotan di pasar sangat bergantung dari aktivitas warga. “Kita akan semprot di Huntara juga,” katanya.

Dirut RSUD Kota Mataram, dr.

H. Lalu Herman Mahaputra pun mengatakan, yang perlu dilakukan selain melakukan penyemprotan cairan disinfektan, warga diminta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Juga, warga kota Mataram diminta tak panic buying karena wabah Covid-19 tersebut. “Kita tetap minta kepada semua warga tidak panik. Dan Pemkot juga harus memberikan informasi secara jujur terkait wabah Covid-19 ini ke publik. Selain itu, Pemkot Mataram juga akan menscreening semua pusat keramaian di Mataram,” tutupnya. (viq)

Pengelolaan Sampah akan Kerjasama dengan Investor Taiwan Mataram (Suara NTB) – Penanganan sampah menjadi persoalan serius. Pola angkut buang dinilai belum efektif. Diperlukan pendekatan teknologi untuk mengurangi volume sampah.

Pengembangan pengelolaan sampah dengan pendekatan teknologi sedang digodok oleh Pemkot Mataram. Pengembangan teknologi ini akan dikerjasamakan dengan investor asal Taiwan.

Sebagai bentuk komitmen

atau keseriusan, investor akan mengajak Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh beserta pejabat lainnya untuk mengunjungi pabrik pembuatan incenerator di Taiwan. “Sebenarnya diprogramkan bulan Maret ini. Tapi dipending karena isu corona sehingga diundur,” kata Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura ditemui di ruang kerjanya akhir pekan kemarin.

Mahmuddin menjelaskan,

pengusaha Taiwan cukup serius. Berbeda dengan investor – investor lainnya seperti Korea dan Prancis yang sebelumnya datang menawarkan diri. Pengusaha Taiwan rutin berkomunikasi. Bahkan, mereka memberikan informasi bahwa ada Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2018 tentang penangangan sampah dengan menggunakan teknologi incenerator.

Regulasi itu sedang dikaji kembali oleh Pemkot. Sebab, beberapa daerah direkomendasikan menggunakan teknologi tersebut, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Manado dan Bali. “Kota Mataram tidak masuk dalam rekomendasi itu,” jelasnya.

Setelah dikaji justru pemanfaatan teknologi incenerator akan menguntungkan daerah. Sebab, pemerintah pusat akan memberi subsidi Rp500 ribu/ton. Dengan produksi sampah Kota Mataram 400 ton. Artinya, subsidi bisa diperoleh sekitar Rp200 juta/hari.

Mahmuddin menambahkan, menjadi pertimbangan pemkot adalah hubungan dengan TPA Kebon Kongok. Jika mengembangkan teknologi tersebut apakah memisahkan diri atau tidak. Lahan dibutuhkan alat incenerator sekitar 2 hektar. Rencananya alat akan ditempatkan berdekatan dengan mesin PLN di Tanjung Karang, sehingga lebih mudah menyuplai listrik ke PLN. “Nah, ini yang masih sedang kita pikirkan,” jelasnya.

Menurut Mahmuddin, penanganan sampah sudah saatnya menggunakan teknologi. Dengan pola konvesional seperti saat ini, pemilahan sampah belum optimal. Karena perlu usaha lebih

keras lagi untuk pemilihan sampah di masyarakat.

Apalagi melihat pertumbuhan sampah setiap hari semakin meningkat dan tidak sebanding dengan produksi sampah dengan pola pemilahan. Oleh karena itu, salah satu jalan keluar penanganan sampah dengan cepat adalah menggunakan teknologi.

Selama ini, pemkot di PHP oleh pengusaha. Apakah ada asuransi atau jaminan agunan di bank? Jaminan di bank belum dipikirkan ke arah itu. Tiga opsi ditawarkan oleh investor Taiwan tersebut. Pertama, dengan cara membeli mesin, investasi bersama dan terakhir investasi penuh oleh pengusaha. (cem)

Segmen Pertama Jalan Samota Tuntas Tahun Ini Sumbawa Besar (Suara NTB) Lanjutan pembangunan Jalan Samota terus dilakukan. Tahun 2020 ini, ruas jalan setempat kembali akan dibangun sekitar 1,5 kilometer. Dengan demikian, segmen pertama dari fase pertama Jalan Samota akan tuntas.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya menyampaikan, fase pertama pembangunan Jalan Samota sepanjang 24,5 kilometer. Dari jumlah itu yang sudah tuntas sepanjang 14 kilometer. Tahun ini lanjutan pembangunannya sepanjang 1,5 kilometer, dimulai dari Sea Side Cotech hingga jembatan yang sudah dibangun di wilayah Penyaring. Sementara ini sudah ditentukan pemenang yang akan mengerjakan.

“Lanjutan pembangunan jalan di Samo-

ta sudah ada pemenangnya. Panjang jalan 1,5 kilometer dimulai dari Sea Side sampai dengan jembatan yang kita bangun di Penyaring.

Jadi segmen pertama dari fase pertama akan tuntas,” jelasnya.

Diungkapkannya, dengan dikerjakan lanjutan pembangunan tahun ini, maka segmen pertama dari fase pertama sudah bisa dilalui dalam kondisi hotmix. “Jadi dari Jalan Garuda sampai dengan jembatan di Penyaring akan tuntas dan bisa diakses masyarakat. Dalam artian sudah kondisi mantap,” tukasnya.

Memag diakuinya, saat ini di Jalan Samota banyak titik-titik tertimbun lumpur karena kondisi cuaca. Kemudian ada kondisi jalan yang hampir putus. Meskipun demikian, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk penanganan. (ind)