Edisi Kamis 23 April 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 23 APRIL 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 42 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Masyarakat Jangan Panik

Kasus Positif Meningkat akan Mempercepat Penuntasan Covid-19 di NTB Mataram (Suara NTB) Meningkatnya jumlah yang terkonfirmasi positif Covid19 di Provinsi NTB memberi sinyal yang positif bagi upaya memutus mata rantai penyebaran kasus ini.

Karena memang Covid-19 seperti fenomena gunung es, di mana yang muncul di permukaan hanya sebagian kecil dari kasus yang belum diketahui di bawah (kasus yang sesungguhnya terjadi).

Najamuddin Amy

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram (Unram) dr. Hamsu Kadriyan, M.Kes, Sp.THT mengatakan, meningkatnya kasus

positif Covid-19 di NTB sebenarnya bagus karena Pemda sudah memiliki kemampuan untuk melakukan screening dan deteksi serta mengorfirmasi kasus positif lebih banyak lagi. ‘’Kalau kita tahu yang di bawah gunung es ini lebih banyak, maka kita akan bisa melakukan intervensi-intervensi yang lebih terukur. Sehingga kita bisa melakukan isolasi pasien yang positif tadi agar tidak menjangkiti orang

lain,’’ kata dr. Hamsu.

Ia menambahkan, jika orang tidak tahu dirinya terinfeksi Covid-19 dan menularkannya ke orang lain yang tidak tahu, hal ini justru akan berdampak buruk bagi upaya memutus mata rantai penularan virus. ‘’Dengan kita mengetahui yang terkonfirmasi positif ini, maka kita punya peluang untuk melakukan treatmen yang lebih bagus,’’ ujarnya.

Data-data orang yang berisiko atau rentan terkena

Covid-19 ini sudah dimiliki oleh pemerintah daerah. Mulai dari jumlah ODP, PDP, OTG dan beberapa istilah lainnya. Pemda atau Tim Gugus Tugas sudah berhasil melacak orang-orang yang rentan ini dan sudah melakukan screening, termasuk kepada warga yang pernah melakukan perjalanan ke Gowa, Sulawesi Selatan ini.

Bersambung ke hal 11

Hamsu Kadriyan

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

MENUMPUK - Proses pengeringan biji mete di Dompu dan menumpuknya biji mete di gudang karena tak laku dijual akibat pandemi Covid-19.

TO K O H Tingkatkan Ekonomi Lokal BANK Indonesia (BI) sangat mendukung upaya pemerintah daerah untuk mendorong penanganan dampak Covid-19, salah satunya melalui paket bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Program ini, dapat mendorong peningkatan produksi dam penggunaan produk lokal di tengah wabah Corona. ‘’Dalam paket JPS Gemilang, harus dipastikan seluruhnya berisi kebutuhan dari produk lokal untuk mendorong manfaat,’’ ujar Pimpinan Bank Indonesia NTB, Achris Sarwani, Rabu (22/4).

Diantaranya, manfaat peningkatan ekonomi lokal.

Yaitu sebagai upaya peningkatan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan karena penggunaan potensi dan sumber daya lokal yang berkelanjutan.

Bersambung ke hal 11 Achris Sarwani

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Susun Rincian Larangan Mudik KEPUTUSAN Pemerintah Pusat untuk membatasi aktivitas mudik di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) disambut baik pemerintah daerah. Pasalnya, langkah tersebut diakui perlu diambil untuk mencegah potensi penyebaran virus yang semakin meluas.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Drs.Lalu Bayu Windya, M.Si menerangkan, pihaknya akan segera mendetailkan aturan-aturan yang menyangkut arahan pemerintah pusat tersebut. ‘’Kemarin diumumkan oleh Presiden, hari ini (22/4) kemarin, kita akan rapatkan pendetailannya. Apakah yang dari Mataram ke Lombok Timur itu misalnya termasuk mudik apa tidak,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (22/4) di Mataram.

Bersambung Lalu Bayu Windya ke hal 11 (Suara NTB/dok)

Tak Ada Pembeli, Harga Mete Merosot Mataram (Suara NTB) Harga biji mete merosot tajam.

Setelah Covid-19 mewabah, pengusaha kebingungan memasarkan hasil pertanian ini. Perusahaan yang biasanya menerima untuk pengolahan dan ekspor, tidak lagi membeli. ‘’Separuh harga mete hilang,’’ ujar

Lalu Wahidin, salah satu pengusaha mete terbesar di NTB kepada Suara NTB, Rabu (22/4). Sebelum Covid-19 merebak, harga jual untuk biji gelondongan Rp20.000/Kg. ‘’Sekarang menjadi Rp10.000/Kg,’’ katanya prihatin.

Untuk mete yang sudah dikupas, sebelumnya harganya Rp125.000/Kg

Pemprov Alihkan Anggaran Rp900 Miliar untuk Penanganan Corona Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akhirnya mengalihkan anggaran sebesar Rp900 miliar untuk penanganan Corona. Ratusan miliar anggaran yang dialihkan tersebut dari hasil rasionalisasi dan realokasi belanja langsung sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dalam SKB Menkeu

dan Mendagri meminta semua Pemda memotong belanja langsung sebesar 50 persen untuk penanganan Corona. Belanja langsung yang dimaksud adalah belanja barang dan jasa serta belanja modal dalam APBD 2020. ‘’Dana yang berasal dari realokasi dan refocusing anggaran jumlahnya kurang lebih sekitar Rp900 miliar.

Bersambung ke hal 11

dibeli pemasok. Sekarang turun menjadi Rp70.000/Kg. Pengusaha tak bisa berbuat banyak, selain berharap keadaan segera membaik.

Lalu Wahidin, biasanya menerima biji mete dari pengepul-pengepul di bawahnya sampai 400 ton per minggu. Lalu diproses, setidaknya sampai

tahapan pengupasan. Sebelum dikirim ke perusahaan-perusahaan mitranya di Pulau Jawa dan Makassar, Sulawesi Selatan.

Owner UD. Pengabdian ini biasanya memasok ke perusahaan untuk diolah menjadi campuran cokelat.

Bersambung ke hal 11

Tetap Jalan, Renegosiasi Pembayaran Proyek Siasati Pemangkasan Anggaran Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan proyek-proyek fisik APBD NTB 2020 dipastikan tetap jalan. Meskipun dilakukan pengalihan anggaran belanja barang jasa dan belanja modal sekitar Rp900 miliar untuk penanganan Corona.

Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT memastikan pelelangan proyek APBD 2020 tetap jalan. ‘’Pelelangan kegiatan kecuali DAK Fisik tetap jalan,’’ kata Sadimin dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (22/4) kemarin.

Dalam APBD murni 2020, jumlah belanja sebesar Rp5,7 triiun. Terdiri

dari Rp3,1 triliun belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp2,5 triliun. Dalam komponen belanja langsung, sebesar Rp1,4 triliun belanja barang dan jasa dan belanja modal Rp900 miliar.

Jumlah proyek yang dilelang atau tender lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB sebanyak 236 paket dengan pagu Rp456,8 miliar.

Sedangkan proyek non lelang sebanyak 2.151 paket dengan pagu Rp220,9 miliar.

Bersambung ke hal 11

H. Sadimin (Suara NTb/dok)

Cegah Data Ganda

Pemprov Minta Desa dan Kelurahan Umumkan Terbuka Penerima Bantuan JPS Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Sosial (Disos) telah mengirim nama-nama calon penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang ke seluruh desa dan kelurahan untuk diverifikasi dan divalidasi. Untuk mencegah data ganda penerima bantuan, Pemprov meminta desa dan kelurahan agar mengumumkan secara terbuka namanama penerima bantuan JPS Pusat, JPS Gemilang dan JPS kabupaten/kota by name by address. ‘’Tadi saya ke Desa Banyumulek. Saya minta kepada Kepala Desa dibuat daftar-daftar nama penerima

bantuan, kemudian ditempel di kantor desa dan kelurahan.

Maka akan kelihatan yang dapat JPS Pusat, JPS Gemilang dan JPS kabupaten/kota,’’ kata Koordinator Bidang Pemulihan Sosial dan Ekonomi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (22/4) kemarin.

Dengan mengumumkan nama-nama penerima bantuan JPS secara terbuka di kantor desa dan kelurahan. Maka masyarakat juga akan ikut mengawasi. Apabila ada nama penerima yang mendapatkan bantuan dobel, segera

dapat diperbaiki. ‘’Sehingga bantuan tepat sasaran dan masyarakat tidak dobel menerima bantuan,’’ ujarnya.

Pemprov NTB menetapkan kuota penerima bantuan sembako JPS Gemilang sebanyak 105.000 KK di NTB. Terdiri dari 73.000 KK masyarakat sangat miskin, miskin dan hampir miskin yang tidak mendapatkan bantuan JPS Pusat. Terdiri dari 40.876 KK masyarakat sangat miskin, 16.314 KK masyarakat miskin dan 15.900 KK masyarakat hampir miskin.

Kemudian 32.000 KK merupakan kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha yang ter-

dampak Covid-19. Terdiri dari 2.988 tenaga kesehatan, 1.355 KK pekerja transportasi, 5.708 KK IKM, 4.812 KK pekerja formal dan informal pariwisata, 2.612 KK buruh migran, 2.618 KK PDP dan ODP, 2.091 KK peternak, 3.097 KK PKL atau pedagang asongan, 939 KK nelayan dan lain-lain 7.000 KK. Data yang dikirim Disos NTB ke desa dan kelurahan bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos). Ridwan, mengatakan bahwa memang banyak data tersebut yang masih belum divalidasi oleh desa dan kelurahan.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

H. Ridwan Syah

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 23 April 2020

Halaman 2

Penyebaran Covid-19 Antisipasi Penerima Ganda BANTUAN Jaring Pengaman Sosial belum distribusikan. Validasi data masih dilakukan mengantisipasi penerima ganda. Prinsip kehatihatian dikedepankan menghindari salah sasaran. Camat Sandubaya, Saharuddin mengatakan, bantuan JPS Gemilang telah diterima dari provinsi. Berupa beras dua ton dan telur ayam.

Bantuan ini belum didistribusikan karena harus menunggu validasi data di tingkat lingkungan. Validasi data menurutnya, sangat penting untuk mengantisipa(Suara NTB/cem) si ganda penerima. Warga Saharuddin yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan program keluarga harapan, bantuan sosial maupun bantuan pangan non tunai tidak boleh menerima JPS. Pihaknya selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak menjadi masalah di masyarakat. “Jangan sampai dobel yang menerima,” kata Sahar, Selasa (21/4). Pendataan dilakukan berbasis lingkungan dan kelurahan. Tujuannya, agar bantuan tepat sasaran.

Sahar menyebutkan, bantuan JPS Gemilang dari Pemprov NTB berupa telur, beras, minyak goreng, gula dan lain sebagainya.

Kebutuhan pokok akan diserahkan langsung oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, setelah validasi data lengkap. “Pak Wali secara simbolis langsung menyerahkan,” pungkasnya. Sebagian telur yang diterima demikian sebut Sahar, mulai rusak atau membusuk. Hal ini telah dikoordinasikan ke Dinas Sosial NTB dan siap diganti.

Kondisi penyebaran wabah ini, bantuan diberikan ke masyarakat harus yang terbaik. Sehingga penerima manfaat merasa puas dengan intervensi pemerintah. Sejauh ini, simpang siur data masih ditemukan. Oleh karena itu, pelibatan struktur pemerintahan di tingkat bawah seperti RT dan kepala lingkungan sangat penting.

Mereka mengetahui warganya yang telah menerima atau tidak.

“Data dari pusat tidak bisa diganggu gugat karena pengambilan bantuanya di e – warung. Kalau ada warga yang sudah menerima bantuan tapi terdaftar. Bantuanya akan ditarik,” tegasnya. (cem)

Lima Kecamatan di Mataram Masuk Zona Merah

Mataram (Suara NTB) – Penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19 di Kota Mataram, ibarat fenomena gunung es. Pasien terinfeksi terus bertambah. Lima kecamatan masuk zona merah. Pencegahan penularan harus dimulai dari diri sendiri. Jumlah warga terindikasi terinfeksi virus corona terus meningkat setiap harinya.

Data tanggal 22 April 2020 pukul 12.00 Wita, terkonfirmasi 43 orang positif, 306 orang tanpa gejala, 68 orang kategori pasien dalam pengawasan, 38 orang dalam pemantauan, dua orang meninggal dan empat orang sembuh. Dari sisi penyebaran 90 persen kecamatan di ibukota provinsi NTB, terpapar. Data Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 bahwa Kecamatan Ampenan menduduki posisi pertama dengan jumlah 17 orang positif terinfeksi korona, satu orang meninggal dunia, 23 orang berstatus pasien dalam pengawasan dan 9 orang dalam pemantauan.

Kecamatan Selaparang dengan satu kasus meninggal dunia, sembilan orang positif, 20 orang berstatus pasien dalam pengawasan dan sembilan orang dalam pemantauan. Kecamatan Sekarbela delapan orang positif, 11 orang berstatus pasien dalam pengawasan, tiga orang dalam pemantauan dan

dua orang sembuh. Kecamatan Sandubaya satu orang positif, lima PDP dan dua ODP. Kecamatan Cakranegara terkonfirmasi satu tambahan warga positif sehingga menjadi dua orang, enam PDP dan delapan ODP. Kecamatan Mataram masih zona kuning. Artinya, belum ada warga terkonfirmasi positif terinfeksi korona. Tetapi, tiga orang berstatus PDP dan tujuh orang dalam pemantauan. Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kota Mataram, I Nyoman Suandiasa mengatakan, kasus Covid-19 ibarat fenomena gunung es.

Jumlah terpapar terkonfirmasi terus bertambah. Tren meningkatnya ini konsekuensi dari keberhasilan Pemkot melakukan tracking atau melacak warga yang memiliki potensi besar terpapar atau positif Covid-19. “Kita ketahui bersama keberhasilan bahwa hasil

swab tadi malam delapan dari sembilan positif merupakan klaster Gowa,” kata Nyoman dikonfirmasi, Rabu (22/4).

Penulusuran itu sebagai salah satu upaya Pemkot Mataram memutus mata rantai penyebaran corona. Nyoman juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika membenarkan, lima dari enam kecamatan di Kota Mataram termasuk zona merah penyebaran virus korona. “Iya, minus Kecamatan Mataram,” sebutnya.

Langkah selanjutnya mencegah penularan adalah tetap dengan pola lama yakni dengan konsisten menekakan social dan physical distancing. Terlepas dari itu, masyarakat ataupun kelompok lainnya tidak banyak berpolemik dan berdiskusi. Saat ini, dibutuhkan langkah konkrit untuk memutus mata rantai penyebaran. Langkah minimalnya adalah dimulai dari diri sendiri.

Misalnya, rajin cuci tangan,

Infografis menggunakan masker, jaga jarak ran,” tirunya. Tidak menutup keserta pola hidup bersih dan sehat. mungkinan kata Nyoman, pasien “Seperti ditekankan Pak Wali mari positif terinfeksi terus bertambah. berhenti berdebat atau berpolemik. Dari119klasterGowayangdiRDT. Sekarang butuh langkah konkrit 31 orang menunjukan reaktif dan memutus mata rantai penyeba- 12 orang positif. (cem)

Dunia Usaha Terdampak SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, M. Luhur Pribadi, SH., mengungkapkan, bahwa hampir semua dunia usaha terdampak covid-19. ‘’Jangankan di Lombok, bahkan nasional dan internasional juga sangat terpukul,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin.

Kondisi ini, membutuhkan solusi cepat dari pemerintah. ‘’Cukup rumit sebenarnya. Jadi kita harus bekerjasama.

Masyarakat juga harus bersabar,’’ ucapnya. Dewan(Suara NTB/fit) pun, menurut dia, sedang M. Luhur Pribadi melihat upaya-upaya apa yang bisa dilakukan dalam situasi dan kondisi saat ini.

Yang paling penting dilakukan pemerintah saat ini, adalah bagaimana menjaga kesehatan masyarakat. ‘’Itu menjadi prioritas utama. Walaupun jaring pengaman sosial juga tetap kita prioritaskan. Menjaga kesehatan, menyelamatkan masyarakat itu menjadi prioritas nomor satu,’’ terang politisi PAN ini. Pemerintah, sambung Luhur, akan melihat dalam dua hingga tiga bulan ke depan bagaimana perkembangan penanganan covid-19 ini.

Karena bagaimanapun juga, covid-19 ini skalanya bukan lokal tapi nasional. Bahkan pemerintah pusat pun telah memberikan warning kepada pemerintah kabupaten/ kota seluruh Indonesia, untuk mengantisipasi dampak covid-19 dari segi kesehatan terlebih dahulu.

Sejalan dengan itu, Pemkot Mataram pun, sudah mulai menyiapkan jaring pengaman sosial. ‘’Jangan sampai.

Karena dunia usaha tidak bisa bergerak sekarang ini, kebutuhan masyarakat harus tetap bisa dipenuhi. Ini pemerintah sedang mengikhtiarkan itu,’’ ucapnya.

Beberapa langkah telah diambil oleh Pemkot Mataram dan dewan sebagai mitra kerja eksekutif tentu sangat mendukung apa yang dilakukan Pemerintah. Mulai dari pengadaan sembako untuk masyarakat, hand sanitizer dan alatalat kesehatan. Pemkot Mataram, katanya, akan menyiapkan anggaran untuk itu sekira Rp200 miliar.

Untuk itu, anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini berharap adanya kerjasama yang baik dari semua elemen masyarakat agar covid-19 ini tidak melebar terlalu luas. ‘’Karena dampaknya akan sangat terasa sekali,’’ imbuhnya. Luhur mengimbau agar masyarakat tetap mematuhi anjuran pemerintah untuk menjaga jarak dan mengurangi beraktivitas di luar rumah kecuali sangat penting.

Dikatakan Luhur, covid-19 ini bukan persoalan mudah bagi pemerintah. Apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. ‘’Mudah-mudahan kerjasama yang baik dari semua unsur, bisa meminimalisir covid-19,’’ pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/cem)

PEDAGANG DAGING - Diah, pedagang daging sapi lokal di Pasar Mandalika sibuk melayani pembeli, Rabu (22/4). Kebijakan pencabutan moratorium pengiriman ternak ke luar daerah berimbas terhadap melonjaknya harga daging di Kota Mataram.

Harga Daging Lokal Melonjak

Mataram (Suara NTB) – Pencabutan moratorium pengiriman sapi ke luar daerah berdampak. Harga daging lokal melonjak. Perlu pengaturan agar harga stabil menjelang lebaran. Di Pasar Mandalika harga daging sapi lokal Rp 140 ribu perkilogram. Saat kondisi normal, pedagang menjual Rp125 ribu – Rp 130 ribu perkilogram.

Kenaikan harga daging sapi lokal dirasakan oleh Diah. Menurutnya, sejak sebulan lalu harga daging mulai melonjak. Sebelumnya, Rp130 ribu naik Rp10 ribu menjadi Rp 140 ribu perkilogram. “Sudah sebulan lalu harganya naik,” kata Diah ditemui di Pasar Mandalika, Rabu (22/4) siang.

Daging sapi yang dijual tidak dibeli dari rumah potong hewan. Diah memiliki tempat pemotongan hewan.

Dia mengeluh sejak penutupan pasar hewan di Lombok.

Harga sapi langsung melonjak drastis. Di pasar hewan satu ekor sapi dibeli Rp12 juta. Saat ini, naik menjadi Rp15 juta perekor. “Saya langsung beli ke peternak. Tapi harga mahal ndak seperti di pasar hewan,” keluhnya.

Sebagai pedagang kecil, ia mengharapkan ada kebijakan dari pemerintah untuk menstabilkan harga daging. Jika tidak dikendalikan maka pedagang sapi lokal akan kalah pedagang daging beku atau impor. Kenaikan harga sapi lokal juga dirasakan oleh Hj. Ningsih. Ia harus merogoh kantong lebih dalam untuk membeli tiga kilogram daging sapi untuk keperluan hajatan.

“Iya, mau gimana harus dibeli,” tuturnya.

Ningsih memang tidak setiap hari membeli daging sapi

lokal dalam jumlah banyak.

Untuk konsumsi sehari – hari, ia membeli seperempat kilogram saja. Kenaikan ini dipastikan sangat berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan lainnya. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir.H. Muttawali mengatakan, kenaikan harga daging sapi lokal disebabkan adanya kebijakan Pemprov NTB mencabut moratorium pengiriman ternak ke luar daerah.

Peternak berlomba – lomba mengirim ke Pulau Jawa dan sekitarnya untuk mendapatkan keuntungan lebih. Dan, pengirimannya tidak terkontrol. “Harga diluar daerah lebih mahal dibandingkan disini,”ungkapnya. Sebelum pencabutan moratorium jumlah pemotongan sapi normal.

Saat ini,pemotongan sapi 10 ekor perhari dari sebelumnya 20-25 ekor. (cem)

Pedagang Protes Pengelolaan Pasar Pagesangan Mataram (Suara NTB) – Sejumlah pedagang memprotes pengelolaan Pasar Pagesangan. Selain semrawut, lahan parkir digunakan sebagai tempat berjualan. Imbasnya, pedagang mengantongi surat izin penempatan, sepi pembeli. Sekira pukul 09.30 Wita, belasan pedagang mendatangi Kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram di Jalan Dr. Soedjono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela.

Pamflet berisi protes menuntut keadilan dibentangkan.

Demonstran kebanyakan kaum perempuan itu terus menyuarakan tuntutannya. Salah satunya Fauziah. Perempuan paruh baya ini, mengeluhkan sikap kepala pasar yang membiarkan pedagang tidak tetap menggelar dagangnya di tempat parkir. Ketidaktegasan itu berdampak ke pedagang yang berada di dalam. Barang dagan-

(Suara NTB/cem)

PROTES - Para pedagang Pasar Pagesangan membentangkan pamplet berisi protes menuntut keadilan ke Kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram, Rabu (22/4). Mereka mendesak pedagang tidak tetap menempati lahan parkir sebagai tempat berjualan dipindah ke dalam. gannya sepi pembeli.

“Sudah sering kita mengeluh ke kepala pasar tapi tidak dihiraukan.

Sekarang ini puncak kita datang protes ke dinas,” katanya. Fauziah mulai berjualan di Pasar Pagesan-

gan tahun 1987. Pengelolaan pasar saat ini jauh berubah dari 30 tahun sebelumnya. Pedagang teratur mengisi lapaknya. Lahan parkir diduga diperjualbelikan.

Pedagang lainnya, Beni juga

mengeluhkan hal serupa. Pedagang menempati lapak di dalam pasar sepi pembeli. Hal ini disebabkan pedagang tidak tetap dibiarkan berjualan di areal parkir. Disatu sisi, mereka mengeluarkan retribusi lebih besar dibandingkan pedagang tidak tetap. “Kita keluarkan sewa tempat, biaya kebersihan dan uang keamanan. Kenapa malahdibiarkanpedaganglainberjualan di parkiran,” protesnya.

Dia bersama pedagang lainnya menuntut keadilan ke Pemkot Mataram khususnya Dinas Perdagangan, untuk menertibkan pedagang berada di luar.

Menanggapi protes para pedagang, Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H.Amran M.Amin menilai aksi pedagang adalah hal yang wajar. Mereka menyampaikan aspirasi karena dirasa ketidakadilan antara pedagang di dalam dengan di luar.

Aktivitas pedagang di luar mengakibatkan pembeli malas masuk karena jenis barang dicari sama. Disatu sisi, retribusi dibebankan ke pedagang tetap lebih besar dibandingkan pedagang dadakan. “Pedagang tidak tetap ini malah lebih laris,” ungkapnya. Protes para pedagang akan ditindaklanjuti dengan memanggil kepala pasar. Kepala pasar akan diminta mengembalikan fungsi pasar seperti semula.

Artinya, lahan parkir tidak boleh dijadikan tempat berjualan.

“Saya minta difungsikan kembali. Jangan sampai terakumulasi keberatan dari pedagang,” ujarnya. Indikasi adanya jual beli lahan di Pasar Pagesangan. Amran menilai tidak bisa serta merta menerima tuduhan pedagang.

Pihaknya harus mengklarifikasi stafnya, sehingga jelas titik terang permasalahannya. (cem)

Fraksi PKS Bagi-bagi Sembako kepada Tenaga Honorer Mataram (Suara NTB) – PKS menunjukkan eksistensinya sebagai sebagai partai yang peduli terhadap masyarakat. Sebanyak 45 tenaga honorer lingkup Sekretariat DPRD Kota Mataram, Rabu (22/4) kemarin, menerima bantuan paket sembako dari Fraksi PKS DPRD Kota Mataram.

Pantauan Suara NTB, pembagian bantuan sembako di depan Ruang Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, disambut gembira oleh tenaga honorer lingkup Sekretariat DPRD Kota Mataram. Mereka yang menerima bantuan paket sembako, tenaga pramusaji, OB dan juga Satpam. Sembako yang dibagikan itu terdiri dari beras 5 kg, minyak goreng, telur dan mi instan.

Sejumlah tenaga honorer yang menerima bantuan paket sembako itu mengaku sangat senang dan bersyukur. Setidaknya, mengawali bulan ramadhan, mereka merasa cukup terbantu dengan

adanya bantuan paket sembako tersebut.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat kepada Suara NTB, mengungkapkan, pembagian paket sembako ini dalam rangka Milad PKS ke-22. ‘’Atas nama Fraksi PKS, kami ingin menguatkan silaturahmi dengan keluarga besar DPRD Kota Mataram,’’ tuturnya.

Untuk memenuhi kebutuhan awal ramadhan, Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram ini berharap bantuan paket sembako ini dapat meringankan beban mereka. ‘’Saya dengar, tenaga honorer ini ada yang belum keluar gajinya. Seharusnya, dengan kondisi yang seperti ini, hal itu tidak terjadi,’’ katanya.

Ismul berharap, kegiatan yang dilakukan Fraksi PKS ini dapat dikuti pula oleh fraksi-fraksi yang lain. Selain berbagi dengan tenaga honorer, kegiatan serupa juga menyasar kader PKS dan konstituen di dapil masingmasing dengan jumlah bantuan 1000-an paket. (fit)

(Suara NTB/fit)

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih menyerahkan bantuan paket sembako kepada tenaga honorer lingkup Sekretariat DPRD Kota Mataram, didampingi Wakil Ketua Fraksi PKS, Ismul Hidayat dan anggota fraksi H. Syamsul Bahri, Salim Bamasaq

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 23 April 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

JPS Gemilang Memfasilitasi IKM Naik Kelas Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB memprogramkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang untuk mengurangi dampak Covid-19. Program ini dimaksudkan untuk menggairahkan masyarakat menjadi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM).

Ada sejumlah produk yang terdapat didalam paket Sembako JPS Gemilang ini. Diantaranya, yang diproduksi IKM adalah minyak goreng, sabun, minyak kayu putih, makser, teh kelor, susu kedelai. Selain telur dan beras.

Di bawah koordinasi Dinas Perindustrian Provinsi NTB, terdapat puluhan IKM yang menjadi pemasok untuk kebutuhan paket sembako JPS

Gemilang. Terdiri dari IKM minyak goreng, IKM produsen susu kedelai, IKM minyak kayu putih, IKM produsen teh kelor, dan IKM produsen sabun dan hand sanitizer.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, SE, ME menyebut, JPS Gemilang tidak hanya mengharapkan manfaat ekonomi, tapi NTB ingin menjadikan program ini sebagai loncatan

kemandirian IKM. Masyarakat diberikan ruang sebagai pemasok sesuai kesiapannya. Para IKM terkait, yang tadinya tidak berproduksi karena dampak Covid-19, secara otomatis kembali produktif.

IKM menjadi survive kembali.

Dinas Perindustrian Provinsi NTB melakukan pendampingan kepada IKM-IKM yang terlibat sebagai pemasok. Pendampingan dilakukan,

agar IKM berproduksi sesuai standar. IKM juga akan diberikan bantuan alat produksi.

Dari puluhan IKM yang terakomodir untuk memenuhi produk JPS Gemilang. Diantaranya adalah IKM-IKM yang sudah memiliki izin-izin lengkap. PIRT, label halal dan BPOM. IKM inilah yang kemudian menjadi rujukan standar bagi IKM lain yang terlibat untuk berproduksi dengan standar yang sama.

Dengan demikian, terjadi proses pembelajaran kepada IKM. Bagaimana melakukan produksi sesuai standar pasar. ‘’Dampaknya, IKM

menjadi naik kelas,’’ katanya.

Ada dua IKM kata kepala dinas yang langsung naik kelas melalui program JPS Gemilang ini. Salah satunya IKM teh kelor.

Naik status menjadi IKM kualifikasi menengah. Produksinya bertambah, jumlah tenaga kerja yang dilibatkan menjadi bertambah. Lebih dari 20 orang. ‘’IKM-IKM yang naik kelas menengah ini, selanjutnya kita akan rekomendasikan ke Kementerian Perindustrian agar menjadi binaan pusat nantinya.

IKM-IKM yang lain juga demikian. Tadinya dalam RPJMD saya targetkan 1 IKM naik jadi kelas menengah, sekarang sudah

bisa kita dapatkan dua, bahkan tiga IKM,’’ katanya.

Program JPS Gemilang tidak hanya mengakomodir beberapa IKM. Tetapi harus dilihat mata rantai di belakang IKM yang ikut tergerak. Dari petani, atau pemasok bahan baku, serapan tenaga kerja yang bertambah drastis. Seluruh rantai distribusinya menjadi bergerak melakukan produksi, karena adanya kepastian pasar pemerintah membeli hasil-hasil produksinya. Ia meyakini, dengan banyaknya IKM yang tergiur menjadi pemasok, jumlah pelaku industri di NTB akan semakin menggeliat.(bul)

(Suara NTB/dok)

Hj. Nuryanti

Beli Honda Beat

Astra Motor NTB Beri Promo di Hari Kartini

Dongkrak 50 Persen Target PT. Gerbang NTB Emas (GNE) melakukan ekspansi bisnis melalui penyaluran paket bantuan program JPS Gemilang. Salah satu dari tiga BUMD milik Pemprov NTB ini meyakini efek ekonomi program penanganan dampak Covid-19 di provinsi ini dapat mendongkrak 50 persen dari target omzet tahun ini.

Diketahui, internal PT. GNE telah menyepakati target omzet perusahaan sebesar Rp20 miliar. Separuh dari target inilah yang berpeluang tertolong dari program JPS Gemilang.

(Suara NTB/dok) Samsul Hadi Dari omset ini nantinya, perusahaan akan mendapatkan keuntungan (dividen) yang akan diserahkan kembali ke daerah.

PT. GNE mendapat mandat penuh dari Pemprov NTB untuk memasok kebutuhan telur dan beras yang menjadi paket bantuan untuk JPS Gemilang kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Pemprov NTB memberikan bantuan paket sembako JPS Gemilang senilai Rp250 ribu per KK. Berisi sembilan komoditi. Satu paket sembako JPS Gemilang berisi beras 10 kg, minyak goreng 1 liter, telur, ikan kering, susu kedelai/serbat jahe, masker non medis 3 buah, sabun lokal antiseptik, the kelor satu pack dan minyak kayu putih. ‘’Iya, untuk kebutuhan telur dan beras, GNE sebagai BUMD NTB dilibatkan pemerintah daerah,’’ kata Direktur Utama PT. GNE, Samsul Hadi.

Untuk kebutuhan telur ini, ada sekitar 2 juta butir untuk memenuhi paket sembako JPS Gemilang kepada 105.000 KK. Setidaknya ada 20 peternak lokal yang menjadi mitra PT. GNE memenuhi permintaan tersebut.

Peternak memberikan sesuai kemampuan produksinya.

Samsul Hadi mengatakan, seluruhnya menggunakan telur produksi hasil peternak lokal. “Kita terus mencari peternakpeternak unggas petelur lokal,” ujarnya.

Sementara untuk pasokan beras, PT. GNE juga melibatkan penggilingan-penggilingan lokal yang bersedia memasok. Untuk kebutuhan yang satu ini, ia tak khawatir. Dipastikan produksi beras lokal mampu memenuhinya. Apalagi saat ini sedang musim panen. ‘’Ada 30 mitra penggilingan lokal kita. Bisa dipastikan beras yang digunakan adalah beras lokal yang masih segar.

Baru digiling setelah panen,’’ jelas Samsul.(bul)

(Suara NTB/bul)

PASAR MURAH - Pasar murah di Kantor Dinas Perdagangan Provinsi NTB untuk menjaga stabilitas harga.

Jelang Puasa, Harga Sembako Masih Wajar

Mataram (Suara NTB) Harga sembilan kebutuhan pokok (sembako) di pasaran masih dianggap wajar menjelang puasa Ramadhan 1441 H, kecuali gula pasir.

Stok kebutuhan juga dianggap cukup. Masyarakat tak perlu khawatir terkait stok sembako saat Ramadhan.

Penegasan ini disampaikan KepalaDinasPerdaganganProvinsi NTB, Ir. Fathurrahman, M. Si melalui Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (PPDN), Darmilaswati.

Melihat harga yang rekap setiap hari di sekretariat pengelola pasar. Harga kebutuhan di dua pasar percontohan, Pasar Mandalika dan Kebon Roek tercantum.

Per hari Rabu (22/4) kemarin, harga beras premium masih Rp10.000/Kg. Gula pasir sampai Rp16.500/Kg, minyak goreng kemasan Rp14.000/liter.

Minyak goreng curah Rp12.000/ liter. Daging sapi sampai Rp125.000/Kg. Daging ayam broiler Rp30.000/Kg, naik dari sebelumnya Rp25.000/Kg. Cabai merah Rp10.000/Kg, cabai rawit Rp30.000/Kg.

Bawang merah Rp35.000/Kg, naik Rp5.000. Bawang putih impor Rp30.000/Kg. Tomat Rp15.000/Kg, naik Rp1.000 dari harga sebelumnya. Rata-rata tidak terjadi kenaikan.‘’Harga masih stabil,’’ kata Ismail, Kepala Pasar Induk Mandalika.

Sementara di Kepala Pasar Kebon Roek, Ampenan, Malwi mengatakan, harga beras premium Rp11.000/Kg, gula pasir Rp17.000/Kg, minyak goreng curah Rp13.000/Kg. Daging ayam Rp30.000/Kg, naik dari Rp28.000/Kg. Telur ayam negeri Rp50.000/trai. Daging sapi Rp130.000/Kg. Bawang merah Rp40.000/Kg, naik dari sebelumnya Rp35.000/Kg. Bawang putih impor Rp30.000/Kg, turun harga dari sebelumnya Rp40.000/Kg. Cabai besar Rp15.000/Kg, cabai rawit Rp30.000/Kg, turun dari harga sebelumnya Rp50.000/Kg. Tomat Rp14.000/Kg, turun dari sebelumnya Rp20.000/Kg. Darmilaswati mengatakan, secara umum, harga kebutuhan tak mengalami kenaikan, kecuali gula pasir. Harga gula pasir inipun dianggap paling

rendah di banding daerah-daerah lain di Indonesia yang harganya mencapai Rp20.000/Kg. ‘’Koordinasi kita langsung kemarin, malah di Papua, harga telur ayam broiler sampai Rp120.000/Kg,’’ imbuhnya.

Meski demikian, bukan berarti kesempatan bagi pedagang memainkan harga. Puasa dan situasi Covid-19 ini diharapkan para pedagang mengambil keuntungan sewajarnya. ‘’Jangan sampai ada yang mengambil keuntungan berlebih dalam situasi bencana seperti ini. Samasama saling bantulah. Sama – sama kesulitan,’’ ujarnya.

Untuk pengendalian harga, Dinas Perdagangan Provinsi NTB juga mengadakan pasar murah, sampai 15 Mei mendatang. Pasar murah menjual seluruh kebutuhan. Melibatkan petani langsung dan distributor.

Harga dipastikan di bawah harga pasar. Gula pasir bahkan dijual dengan harga Rp12.500/ Kg. namun penjualan dibatasi.

“Kami tetap berkoordinasi dengan distributor dan Satgas Pangan untuk mengawasi stok dan harga,’’ demikian Darmilaswati pada Suara NTB.(bul)

Mataram (Suara NTB) Memperingati Hari Kartini yang jatuh pada 21 April 2020, Astra Motor NTB bersama jaringan dealernya di NTB memberikan program khusus bagi pembelian Honda Beat. Setiap pembelian Honda Beat selama periode tertentu, konsumen akan mendapatkan potongan tenor dan ekstra subsidi sampai dengan Rp1 juta.

Marketing Sub. Dept Head Astra Motor NTB, Kresna Murti Dewanto menyebut, program ini sengaja diberikan untuk memperingati dan memeriahkan perayaan Hari Kartini tahun 2020. ‘’Dengan melakukan pembeli sepeda motor Honda Beat, konsumen akan mendapatan 2x potongan tenor plus tambahan subsidi sampai dengan Rp1 juta. Program ini berlaku untuk pembelian secara kredit di beberapa finance company yang telah kami tunjuk,’’ ujar Kresna.

Program Hari Kartini khusus pembelian Honda Beat berlaku selama periode 21 April sampai dengan 24 April 2020. Pembelian secara kredit pada finance yang sudah bekerjasama yaitu FIF Finance, Adira Finance, MPM Finance dan NSC Finance. Selain mendapatkan potongan tenor dan subsidi tambahan, konsumen yang melakukan pembelian selama periode promo juga akan mendapatkan direct gift langsung berupa jaket eksklusif.

Pembelian dapat dilakukan secara online dengan menghubungi call center Honda di nomor 081-917-90-8000, salesman Honda akan melakukan follow up dan transaksi pembelian dapat dilakukan secara online. ‘’Dapatkan juga spesial diskon layanan service di AHASS hingga 21% khusus untuk konsumen perempuan Honda dengan melakukan minimal transaksi Rp. 150.000 selama periode 14 April sampai dengan 28 April 2020.’’ ‘’Harapannya program Hari Kartini ini dapat menjadi alternatif pilihan bagi konsumen setia Honda dalam mewujudkan impiannya memiliki sepeda motor Honda yang irit dan gesit,” tutup Kresna.(bul)

(Suara NTB/kir)

Siapkan Rumah Istirahat Kecamatan WAKIL Bupati Lombok Tengah (Loteng) H.L. Pathul Bahri, S.IP., mengungkapkan rencana pemda yang akan menyiapkan rumah karantina atau rumah istirahat di masing-masing kecamatan. Adanya rumah karantina ini, bertujuan untuk kebaikan bersama, sehingga bisa memutus mata rantai penyebaran virus Corona (Covid-19).

Wabup menegaskan, jika fasilitas tersebut bukan ditujukan bagi pasien Covid-19 atau yang terindikasi terpapar virus Corona. Tapi sebagai tempat istirahat seH.L. Pathul Bahri mentara bagi warga masyarakat yang baru datang dari luar daerah ataupun luar negeri. “Jadi sebelum mereka pulang ke rumahnya, kita tampung dulu di rumah karantina ini. Setelah dua minggu tidak ada gejala terpapar virus Corona, baru kita perkenankan pulang ke rumahnya masing-masing.

Artinya mereka sehat,” jelasnya menanggapi adanya penolakan masyarakat terkait rencana pemda ini, Rabu (22/4).

Adanya rumah istirahat ini, ujarnya, keluarga bisa dengan tenang menerima warga. Begitu juga masyarakat sekitarnya juga tidak perlu khawatir atau was-was, terjangkit virus Corona, karena warga yang baru pulang dari luar daerah atau luar negeri tersebut sudah benar-benar dinyatakan sehat.

Pihaknya justru khawatir, kalau warga yang baru pulang ini tidak ditampung akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dan, tidak ada jaminan warga yang baru pulang kampung tersebut terbebas dari virus Corona. “Tapi kalau ditampung dulu, ada jaminan dari pemerintah. Karena sudah melewati masa karantina selama dua minggu,” tandasnya.

Ia pun mengaku wajar jika muncul penolakan dari masyarakat, karena mungkin masyarakat belum paham maksud dan tujuan dari rumah karantinan atau rumah istirahat di kecamatan tersebut, sehingga pihaknya berharap dukungan dari semua elemen di daerah ini membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Hasil Swab Pasien Positif Covid-19 Terus Membaik Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui RSUD dr. R. Soedjono Selong saat ini merawat sejumlah pasien positif Covid-19. Dari perawatan yang dijalaninya selama ini, kondisi sejumlah pasien dengan swab positif terus membaik.

Demikian disampaikan Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong, dr. M. Tantowi Jauhari, Rabu (22/4).

Di samping itu, pihak dari RSUD R. Soedjono Selong yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di NTB, Selasa lalu sudah memulangkan sejumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dirawatnya, tercatat sebanyak 11 pasien yang dipulang dan dinyatakan sembuh setelah mendapat perawatan dari tim medis.

“Semoga Klaster Gowa yang positif ini segera sembuh dan swabnya negatif. Se-

bagaimana 11 jemaah yang kita pulangkan hari ini, (kemarin, red),” harapnya.

Sementara Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, mengaku prihatin terus bertambahnya pasien terkonfirmasi positif Covid-19 asal Kabupaten Lotim. Akan tetapi, katanya, semakin cepat menemukan masalahnya, maka semakin cepat dilakukan penyelesaian dari wabah ini.

Ia mengajak masyarakat untuk tetap berpikir positif setelah dilakukan ikhtiar yang optimal. Misalnya, dari lima

Wartawan Harus Dilindungi dari Covid-19 Selong (Suara NTB) Wartawan selama ini telah memberikan kontribusi besar memberikan informasi kepada masyarakat. Di tengah situasi wabah Corona Virus Disease (Covid-19), wartawan tetap turun mencoba menemukan fakta. Karenanya, wartawan juga perlu dilindungi dari bahaya Covid-19.

Demikian pandangan Direktur Yayasan Masyarakat Peduli (YMP) NTB, Hj. Ellena Rachmawati usai menyerahkan bantuan hands sanitizer kepada sejumlah wartawan di Lotim, Rabu (22/4).

Menurutnya, penyaluran bantuan ini merupakan upaya yang dilakukan semata sebagai salah satu gerakan moral hadapi Covid-19. Apalagi, informasi yang disajikan wartawan bernilai pendidikan yang sangat besar kepada masayrakat.

Melalui karya jurnalistik yang ditulis wartawan, bisa membangun opini publik. Melalui berita, diharapkan dapat dihilangkan stigma negatif terhadap para pasien Covid-19.

“Orang yang sudah menderita dan positif bukan berarti dikucilkan, untuk itulah wartawan kan bisa menulisnya dengan cara menemukan fakta,” ucapnya.

Selain itu, ujarnya, dalam proses mencari berita, seorang wartawan belum tentu mengetahui apakah orang yang diajak berkomunikasi tersebut sudah terpapar virus atau tidak. “Wartawan kan tidak pernah tahun lokasi yang didatangi apakah sudah pandemi virus atau tidak, atau yang diwawancara itu sudah mengidap sakit karena virus atau tidak,” imbuhnya. (rus)

terkonfirmasi positif asal Lotim per tanggal 21/4) lalu, kabar baiknya bahwa terdapat 11 PDP yang dirawat di RSUD R. Soedjono Selong telah dipulangkan karena dari hasil dua kali swab dinyatakan negatif. “Mari kita semua kooperatif. Berani jujur itu hebat,” pujinya.

Adapun dari lima tambahan pasien terkonfirmasi positif asal Kabupaten Lotim tersebut, empat di antaranya merupakan penduduk asal Desa Moyot Kecamatan Sakra Kabupaten Lotim, di antaranya pasien nomor 94 atas nama Ny.M, perempuan, usia 33 tahun, kedua pasien nomor 95

H. M. Juaini Taofik

atas nama Ny. S, perempuan usian 30 tahun, pasien nomor 96 atas nama Ny. JH perempuan usia 29 tahun, dan pasien nomor 97 atas nama Ny. R, perempuan usia 65 tahun.

Ke empat pasien tambah-

an ini merupakan penududk Desa Moyot Kecamatan Sakra.

Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19, melainkan memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang pernah melakukan perjalanan ke Gowa. Saat ini ia dirawat di ruang isolasi RSUD R. Soedjono Selong dengan rata-rata dalam kondisi baik.

Sedangkan untuk pasien kelima tambahan terkonfirmasi positif atau pasien nomor 98 atas nama Tn. U, laki-laki usia 74 tahun, penduduk Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga.

Pasien ini pernah melakukan perjalanan ke Gowa dalam 14 hari sebelum sakit. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 tidak pernah dan saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD. R. Soedjono Selong dalam kondisi baik. (yon)

Jumlah Penerima JPS Sembako Lotim Bertambah Jadi 70 Ribu KK

Penyaluran Bantuan Jangan Sampai Tumpang Tindih Giri Menang (Suara NTB) Bantuan penanganan Corona di Lombok Barat (Lobar) dialokasikan dari tujuh pos anggaran bantuan menembus angka ratusan miliar. Tujuh pos bantuan ini di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT, Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari pusat, provinsi, kabupaten. Ditambah lagi program bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial dan BLT Dana Desa (DD). ‘’Penyaluran bantuan dari tujuh pos ini diharapkan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pihak desa sendiri berhati-hati dalam mendata penerima dengan berkoordinasi dengan semua unsur di desa,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha, Rabu (22/4).

Pihaknya sudah menggelar rapat dengan eksekusif dihadiri sekda membahas masalah bantuan ke masyarakat. Sesuai komitmen eksekutif bahwa bantuan ke masyarakat akan direalisasikan awal bulan puasa. “Sesuai janji eksekutif (pak sekda, red), realisasi bantuan BLT yang dari kabupaten itu mungkin Minggu pertama Ramadhan,” jelas dia.

Hanya saja pihaknya juga menekankan perihal verifikasi data supaya data calon penerima tidak tumpang tindih alias ganda apalagi dapat tiga bantuan. “Verifikasi data harus dipastikan agar tidak tumpang tindih bantuan pusat, provinsi dan kabupaten ini, jangan sampai terjadi seperti itu,”tegas politisi PKS ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lobar, L. Marta Jaya mengatakan, pihaknya melakukan langkah antisipasi terjadinya tumpang tindih calon penerima bantuan baik dari pusat, provinsi dan kabupaten dengan memadamkan atau mencocokkan data yang ada. Kalau di Dinas Sosial acuannya jelas, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos. Data ini dipadankan lagi dengan program PKH, BPNT, JPS Gemilang dan kabupaten serta BLT DD. Pencocokan data, jelas dia, sudah hampir final khusus untuk bantuan JPS. Hanya yang belum intens dengan BLT DD, karena nantinya yang mendata adalah desa. “Kita padankan data calon penerima ini agar jangan sampai terjadi dobel program,”jelas dia.

Ia merincikan bantuan untuk warga Lobar terdiri dari pusat sebanyak 9.695 KK, JPS dari provinsi 8.052 KK, dan JPS Kabupaten Lobar mencapai 20 ribu lebih, sehingga totalnya mencapai 37.747 KK. Jumlah data inipun terus bertambah, mengacu hasil pendataan. Jenis bantuan yang diberikan, kemungkinan sama dengan provinsi senilai Rp250 ribu. Namun bantuan ini masih perlu dibahas apakah bantuannya berupa uang atau barang.

Di luar tiga bantuan ini, ada program baru dari Kementerian sosial (Kemensos) dengan total 25 ribu KK ditambah lagi bantuan langsung tunai dari Dana Desa (DD) dengan total 29 ribu KK dengan nilai Rp 600 ribu per KK. Untuk pola penyaluran bantuannya ini pemda sangat berhati-hati. Di mana sasarannya adalah masyarakat yang tidak mendapatkan program bantuan baik dari pusat maupun daerah. Kalau warga yang sudah mendapatkan bantuan dari pusat, maka tidak diberikan bantuan daerah. Begitu pula sebaliknya, warga yang mendapatkan bantuan daerah tidak diberikan bantuan daerah baik provinsi maupun kabupaten serta desa. (her)

Halaman 4

(Suara NTB/yon)

SUARA NTB Kamis, 23 April 2020

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Bupati KLU H. Najmul Akhyar (tiga dari kiri) menerima bantuan dari Komunitas Masyarakat Tionghoa NTB.

Masyarakat Tionghoa NTB Serahkan Bantuan APD dan Sembako Tanjung (Suara NTB) Masyarakat Tionghoa NTB yang tergabung dalam Perkumpulan Sosial Bhakti Mulia (PSBM), Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) menyerahkan bantuan sembako dan Alat Pelindung diri (APD) kepada warga Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Bantuan diterima langsung, Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., di kediamannya, Dusun Menggala, Desa (persiapan Menggala), Selasa (21/4) lalu.

Usai menyerahkan bantuan, Wakil Ketua INTI NTB, S. Widjanarko, menyampaikan keperihatinan yang mendalam kepada masyarakat NTB lantaran pada saat ini banyak yang terdampak wabah virus Corona. Pihaknya pun tergerak memberikan bantuan kepada warga NTB termasuk Lombok Utara. Selain di KLU, bantuan juga diserahkan di daerah lain di

waktu yang berbeda.

“Kami punya inisiatif bersama-sama menghimpun dana guna berpartisipasi membagikan sedikit sembako dan APD ke masing-masing wilayah di NTB melalui Bupati, Walikota, Danrem, dan Kapolda untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Widjanarko.

Bantuan APD dan sembako, disalurkan untuk menanggulangi kebutuhan mendesak bagi para petugas medis baik di puskesmas maupun RSUD. Sementara masyarakat khususnya yang membutuhkan logistik mendesak, diberikan bantuan sembako.

APD yang diserahkan sejumlah 50 set. Sementara paket sembako, berisikan beras, mi instan, minyak goreng, dan lainnya. “Harapan kami semoga dengan bingkisan yang sedikit ini bisa meringankan beban masyarakat KLU,” pungkasnya.

Sementara, Bupati KLU H. Najmul Akhyar usai menerima

bantuan mengatakan ia dan masyarakat Lombok Utara berterima kasih atas kontribusi komunitas Tionghoadi NTB. Tidak kali ini saja komunitas Tionghoa memberi bantuan. Sebelumnya saat gempa 2013, gempa 2018, warga etnis Tionghoa selalu tampil menyalurkan donasi untuk masyarakat. “Sejak gempa 2 tahun lalu kami sangat merasakan keberadaan kawan-kawan Tionghoa yang ikut membantu Lombok Utara dengan berbagai macam program sosial,” katanya.

Dikatakan bupati, hingga saat ini ada 3 warga Lombok Utara yang dinyatakan positif Covid-19 dan puluhan orang lainnya berstatus PDP atau hasil rapid tes-nya reaktif sedang dirawat. “Ini menjadi tugas kami, pemerintah kabupaten. Tentu situasi saat ini luar biasa karena kita semua merasakan dampak pandemi Covid-19 ini. Seluruh masyarakat Indonesia pun merasakan hal yang sama,” tutupnya. (ari)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Pembina Forum Pemuda Maha Karya Putra Taman Kecamatan Gerung Zulfikar Ali bersama anggota.

Cegah Covid-19

Forum Pemuda Maha Karya Putra Taman Lakukan Penyemprotan dan Bagi APD

Giri Menang (Suara NTB) Forum Pemuda Maha Karya Putra Taman Kecamatan Gerung Lombok Barat (Lobar) melakukan penyemprotan disinfektan di perkampungan warga di wilayah setempat. Selain menyemprot rumah-rumah warga dan tempat ibadah, forum pemuda di bawah binaan L. Zulfikar Ali juga membagikan paket alat pencegahan virus Corona seperti alat pelindung diri berupa masker, hand sanitizer dan sabun cuci tangan.

Pembina Forum Pemuda Maha Karya L. Zulfikar Ali, menjelaskan, penyemprotan dan pembagian APD merupakan inisiatif pihaknya sebagai bentuk kepedulian pemuda terhadap masyarakat setempat. “Kegiatan Forum Maha

Karya Putra Taman ini didukung oleh PT. Indonesia Power (PT IP) dan Cogindo untuk mencegah dan memutus mata rantai Covid-19 yang tengah mewabah di wilayah Lobar,” jelas anggota DPRD Lobar ini, Rabu (22/4).

Menurutnya kegiatan ini telah lama disiapkan oleh pemuda bekerjasama dengan PT IP. Tujuan kegiatan ini, jelas dia, selain sebagai langkah pencegahan penyebaran virus Corona juga sebagai program rutin forum pemuda kepada masyarakat setempat. Sebelumnya dilaksanakan program pemberdayaan masyarakat berupa bantuan budidaya jamur tiram, nelayan dan program lainnya yang didukung oleh PT IP. Namun karena saat ini tengah terjadi wabah Corona, forum pe-

muda pun memilih melakukan penyemprotan disinfektan dan pembagian APD. Sementara sasaran penyemprotan dan pembagian masker, hand sanitizer serta sabun cuci tangan adalah delapan dusun yang ada di Desa Taman Ayu. Pembagian dilakukan bersama jajaran PT IP dan Cogindo di masingmasing masjid dan diterima oleh kepala dusun serta pengurus masjid setempat. Pihaknya berharap agar program penanganan Covid-19 dari pihak perusahaan juga diarahkan untuk program bantuan berupa sembako atau program lain yang bisa meringankan beban masyarakat ditengah kondisi perekonomian yang tak menentu dampak Corona ini. (her)

Selong (Suara NTB) Menyikapi dampak penyebaran virus Corona (Covid-19), Pemda Lombok Timur (Lotim) melalui gugus tugas saat ini menambah jumlah penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) khususnya sembako Lotim.

Jumlah penambahan penerima menjadi 70 ribu KK dari sebelum didata 50 ribu KK untuk disalurkan pada bulan April ini.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, menjelaskan, penambahan tersebut menyesuaikan data dan pendistribusian bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Di mana jumlah bantuan dari BLT pusat sekitar 37.300 KK dan BPNT sekitar 137.600 KK, dari pemerintah provinsi berupa JPS Gemilang sekitar 37.000 KK. Untuk itu, untuk sembako Lotim kembali disesuaikan, sehingga terjadi penambahan terutama bagi masyarakat yang belum terdata di bantuan pusat maupun provinsi. Di mana untuk pengadaan sembako Lotim dipercayakan kepada PD Agro Selaparang selaku penyedia dan disalurkan selama tiga bulan, April, Mei, Juni. “Untuk penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) akan didistribusikan untuk semua KK, kecuali PNS, TNI dan Polri dan DPRD,” terangnya.

Di samping itu, selain bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi dan kabupaten, terdapat pula Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).

DD dapat digunakan untuk BLT kepada keluarga miskin di desa

berdasarkan dasar hukum Peraturan Menteri PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Sasaran penerima BLTDana Desa ini yaitu keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencahariannya, belum terdata dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Mekanisme pendataan dilakukan oleh relawan desa lawan Covid-19 dengan basis data di RT dan RW dan kemudian dilakukan musyawarah dusun khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan penerima BLT DD yang ditandatangani oleh kepala desa dan pengesahan oleh bupati/walikota atau camat.

Adapun dalam metode perhitungannya, untuk DD kurang dari Rp800 juta, maka BLT-DD maksimal 25 persen dari jumlah DD tersebut. Untuk DD Rp800 juta hingga Rp1,2 miliar, BLT-DD maksimal 30 persen dari jumlah DD, dan DD lebih dari Rp1,2 miliar, BLT-DD maksimal 35 persen dari jumlah DD. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lotim, H. Ahmat, menegaskan jika pihaknya saat ini tengah fokus pada tahap pendataan, verifikasi dan validasi penerima. Terkait adanya perubahan data dan penundaan pendistribusian JPS gemilang dari provinsi, ia memastikan terjadi penambahan data penerima untuk Lotim. (yon)

Temuan Satgas DPRD

50 Persen KK Belum Masuk Bantuan Pemerintah Tanjung (Suara NTB) Kesadaran masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri tanpa mobilitas ekonomi, harus disikapi oleh Satgas Covid-19 Kabupaten Lombok Utara (KLU). Satgas DPRD KLU meminta, agar intervensi logistik dilakukan menyeluruh dan tidak parsial. Sebab terdapat 38.827 KK yang diperkirakan belum tersentuh bantuan pemerintah, baik berupa PKH, BPNT, BLT maupun JPS. Sekretaris Satgas Covid DPRD KLU, Hakamah, Rabu (22/4) mengemukakan, satgas telah menghimpun data intervensi pemerintah terkait program penanggulangan Covid-19.

Data terbaru jumlah penduduk KLU sejumlah 78.725 KK. Dari jumlah itu, sekitar 39.898 KK yang terakomodir. Data ini belum termasuk data KK yang terakomodir oleh program BLT. “Inventaris sementara, data warga yang tidak memperoleh bantuan 38.827 KK. Dengan asumsi, jumlah ini belum dikurangi data BLT yang belum kami peroleh,” ujar Hakamah.

Ia merinci, dari 39.898 KK itu data penerima PKH dan BPNT sebanyak 33.178 KPM (kepala penerima manfaat). Masih ditambah dengan 2.641 KPM, sehingga menjadikan penerima sejumlah 35.819 KPM. Di samping itu, penerima JPS disebutkan sejumlah 4.079 KK. Penerima JPS ini bersumber dari data BDT sebanyak 2.878 orang dan BDT Formal dan non formal sebanyak 1.252 KPM. “Kami masih belum dapat data BLT. Jadi asumsi sementara kami, masih ada 38.827 KPM yang belum terima,” imbuhnya.

Ia menegaskan, satgas akan mengawal proses eksekusi anggaran Covid-19 senilai Rp 93 miliar dari APBD dan APBDes.

“Kami minta supaya semua masyarakat, tanpa terkecuali diberikan logistik. Karena situasi Corona ini membuat semua warga melakukan isolasi. Semua menghadapi persoalan sosial dan ekonomi yang sama,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Bappeda Lombok Utara, Heryanto, SP., mengemukakan penanggulangan bahan kebutuhan pokok masyarakat sebagai dampak endemi Covid-19 turut menjadi perhatian pemerintah. Oleh karenanya, dari Rp 65 miliar APBD yang disiapkan, Rp 20 miliar di antaranya teralokasi untuk pengadaan paket sembako.

“Satgas perlu melakukan verivali (verifikasi dan validasi) data dulu. Warga yang terdata di BDT, PKH, BPNT dan JPS Gemilang dikeluarkan dulu. Sisanya menjadi prioritas Pemda,” ungkapnya.

Anggaran Covid-19 yang disiapkan dalam rekening BTT, realisasinya mengacu pada kebutuhan mendesak. Misalnya di satu dusun atau desa terdapat PDP atau pasien positif, maka wilayah itu akan diintervensi lebih dulu.

“Kenapa kemarin Batu Lilir mendapat bantuan sembako dulu, karena di sana dianggap mendesak. Pemda sudah memberikan 500 paket untuk warga di sana,” sebutnya.

Heryanto menambahkan, pihaknya di Satgas yang membidangi analisis, data dan pakar, telah menghitung kemungkinan terburuk dampak Covid-19. Yakni Rp 20 miliar yang disiagakan, akan dibelikan beras seluruhnya untuk memenuhi logistik darurat warga selama 2 bulan berturut-turut. Kendati situasi itu sendiri belum dapat diketahui kapan terjadinya. (ari)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 23 April 2020

Halaman 5

Kerja Sama Dinas Pangan Sumbawa dengan Harian Suara NTB

(Suara NTB/ist)

APD - Bantuan Alat Pelindung Diri (APD) yang diterima Gugus Tugas dari PT AMNT dan pihak swasta lainnya.

Gugus Tugas Apresiasi Kepedulian Swasta Cegah Covid-19 di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melalui Gugus Tugas memberikan apresiasinya atas kepedulian pihak swasta. Dengan menyumbangkan sejumlah donasi dalam APD, vitamin dan lainnya. Sebagai upaya bersama mencegah penyebaran Covid-19.

Seperti bantuan Alat Pelindung Diri (APD), vitamin dan disinfektan yang diterima Sekda Sumbawa yang juga Kepala Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri MM dari PT AMNT. Bantuan ini terdiri dari 4 buah alat tembak pengukur suhu tubuh (Thermo Gun), 17.000 pcs masker, 500 pasang sarung tangan (gloves), 72 pasang sepatu karet (Rubber Boots), 450 buah sabun batang (Bar soap), dan 5.300 strip vitamin C. H. Bas, panggilan akrabnya, pun menyampaikan apresiasi kepada PT AMNT dan pihak swasta lainnya serta berbagai elemen masyarakat yang telah turut menyumbangkan bantuan terkait Covid-19, atas peran dan kepeduliannya. Sebab penanganan Covid-19, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan sangat dibutuhkan peran pihak swasta.

“Peran ini bukan hanya sebatas bantuan APD, tetapi dapat memberikan juga ikut mengedukasi masyarakat untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah terkait pencegahan Covid-19,” terangnya. (arn)

Kontak Erat Pasien Covid-19 Jalani Tes Cepat Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kesehatan menurunkan tiga tim untuk mendata sekaligus melakukan tes cepat alias rapid test terhadap orang yang pernah berinteraksi langsung dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Sumbawa. Karenanya, diperlukan dukungan dan kerja sama semua pihak untuk memberikan informasi secara benar agar perluasan kasus dapat dikendalikan.

Sebagaimana disampaikan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri MM, Rabu (22/4). Dengan bertambahnya kasus terkonfirmasi positif Covid-19, pihaknya berharap seluruh masyarakat semakin meningkatkan kewaspadaan, namun tidak panik secara berlebihan.

Selain itu juga diminta tidak memberikan stigma negatif terhadap yang ditetapkan sebagai PDP, ODP OTG, maupun pelaku perjalanan yang pulang ke kampung halamannya.

Baik terhadap individu maupun keluarganya dan memberi dukungan moril kepada mereka untuk mengkarantina diri secara mandiri.

Di sisi lain, pihaknya mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, benar-benar menerapkan pembatasan sosial, menjaga jarak, menghindarai keramaian dan kerumunan. Menggunakan masker di luar rumah dan selalu menjaga kebersihan perorangan dengan mencuci tangan dengan sabun dan menjaga lingkungan untuk selalu bersih.

Data Covid-19 Sumbawa hingga Rabu siang kemarin, sebanyak 7.341 orang Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) hingga Rabu, (22/4). Dari jumlah tersebut, 5.547 orang telah selesai menjalani karantina mandiri dan 1.794 masih menjalani karantina mandiri. “Semuanya diwajibkan untuk karantina mandiri,” sebutnya.

Selain PPTG, juga terdapat sebanyak 141 Orang Tanpa Gejala (OTG) yang memiliki kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Di mana yang sudah menjalani karantina mandiri sebanyak 107 orang. Jumlah kumulatif Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 406 orang. Selesai pemantauan sebanyak 370 orang, dan 36 orang masih dalam pemantauan dan menjalani karantina mandiri. Kemudian total Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 23 orang, 8 diantaranya telah dinyatakan sembuh dan masih terdapat 15 orang yang diobservasi oleh rumah sakit.

Terdiri dari 8 orang yang terkonfirmasi positif, 7 orang belum terkonfirmasi dan dalam pengawasan rumah sakit.

Sebelumnya, juga sudah dilaksanakan rapid test terhadap klaster Gowa sebanyak 37 orang. Terdeteksi sebanyak 12 sampel reaktif yang selanjutnya dikirim sampel swab ke laboratorium di Mataram.

Terhadap dua sampel yang dikirim pada 15 April, diumumkan terkonfirmasi satu orang positif pada 17 April. Kemudian terhadap 8 sampel yang dikirim tanggal 17 April, hasilnya diumumkan tanggal 19 dan 20 April.

Enam orang terkonfirmasi positif. Sedangkan 2 sampel yang dikirim tanggal 20 April hasilnya belum diumumkan dan sedang dalam proses pemeriksaan. (arn/ind) H. Hasan Basri (Suara NTB/ist)

Bulog Jamin Beras Aman Selama Ramadhan Sumbawa Besar (Suara NTB)Perum Bulog Sub Divre Sumbawa menjamin ketersediaan beras di dua wilayah yakni Sumbawa dan KSB aman selama bulan Ramadhan. Bahkan dari stok yang ada, dipastikan bisa memenuhi butuhan hingga belasan bulan kedepan.

Kepala Perum Bulog Sub Divre Sumbawa, Kurnia Rahmawati menyebutkan, kebutuhan beras Sumbawa dan KSB sebanyak 600 ton. Sedangkan stok yang tersedia di empat gudang sebanyak 9.681 ton. Jumlah ini masih mencukupi hingga 16 bulan kedepan. “Stok kita yang ada di empat gudang sebanyak 9.681 ton setara beras. Stok kita aman sampai 16 bulan kedepan,” ungkapnya.

Saat ini, kata Nia, pihaknya juga fokus melakukan serapan gabah di lapangan. Karena sudah banyak tempat yang melakukan panen. “Memang banyak sekali kita melakukan penyerapan saat ini,” jelasnya.

Dengan jumlah stok yang tersedia, pihaknya juga akan melakukan pengiriman ke luar daerah. Rencananya, sebanyak 1.000 ton akan di kirim ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). “Rencana mobnas 1000 ton ke NTT. Tapi masih terkendala space di Larantuka yang masih full. Tingga menunggu kesiapan gudang penerima,” tukasnya. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Keberadaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di Sumbawa diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap ketersediaan pangan. Guna memaksimalkan fungsi LPM ini, pemerintah juga terus mendukung baik dari segi sarana prasarana maupun operasionalnya.

Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur menyampaikan, saat ini terdapat 45 lumbung pangan di Sumbawa. Keberadaannya juga berkontribusi positif terhadap cadangan pangan.

“Kalau yang ada sekarang ini berjumlah 45 lumbung pangan. Sebagian besar masih aktif mereka berkontribusi. Bahkan terus didukung oleh pemerintah juga untuk

memberikan dukungan-dukungan dana untuk operasionalnya,” ujarnya.

Dengan dukungan yang ada, pihaknya terus berharap lumbung pangan ini bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi ketersediaan pangan masyarakat. Minimal bisa menampung atau membeli gabah anggotanya dan masyarakat sekitar saat harga anjlok. Minimal ada tunda jual, sehingga bisa memberikan solusi terhadap keluhan masyarakat. Karena di lumbung pangan juga tersedia fasilitas-fasilitas pendukung.

“Minimal anggotanya bisa menampung, membeli dan menyimpan. Di sana juga ada fasilitas-fasilitas, minimal bisa ada tunda jual. Atau nanti lumbung yang membeli, nanti pada saat harga sudah bagus, baru men-

jual. Jadi lumbung pangan dua sisi mereka bergerak, sisi sosialnya juga iya dan juga sisi bisnisnya. Tapi kedepan bisa lebih banyak sisi-sisinya. Cuma mengutamakan anggota dan masyarakat sekitar,” terangnya.

Guna menguatkan peran dari lumbung pangan, jika anggaran memungkinkan, diberikan fasilitas-fasilitas pendukung. Contohnya jika kekurangan lantai jemur, akan diberikan dukungan fasilitas. Saat ini pemerintah pusat dan provinsi juga memberikan bantuan biaya operasional untuk mendukung kelancaran usaha dan kegiatannya untuk bersaing.

Adapun saat ini, juga sudah ada beberapa lumbung pangan yang sudah maju.

Nantinya yang sudah maju ini, akan terus disuport oleh pe-

merintah dengan fasilitas yang cukup memadai.”Dengan diberikan subsidi biaya operasional oleh pemerintah, maka diharapkan dapat bersaing,” harapnya.

Selain LPM, lanjutnya, juga ada Toko-toko tani. Keberadaan LPM dan Toko tani ini diharapkan nantinya dapat berkolaborasi secara nyata dalam menyiapkan pangan-pangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Lebih-lebih pangan yang sehat sehingga juga bisa berkontribusi terhadap masyarakat secara luas.

Syafruddin Nur (ind/arn/*)

(Suara NTB/ist)

Fungsi Lumbung Pangan di Sumbawa Terus Diperkuat

Pemda KSB Diminta Revisi Edaran Terkait Ramadhan

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diminta merevisi surat edaran mengenai anjuran bagi masyarakat dalam menyambut bulan suci ramadhan tahun ini. Permintaan itu disampaikan DPRD setempat, setelah melihat kondisi terkini daerah dalam upaya pencegahan Covid-19.

“Kita ini sudah ditetapkan zona merah Covid-19. Jadi sangat perlu kiranya Pemda membuat edaran baru (merevisi) mengganti SE yang sudah terbit tanggal 16 April itu,” kata wakil ketua DPRD KSB, Abidin Nasar kepada wartawan, Rabu (22/4).

Menurut Abidin, hal penting yang perlu ditekankan pemerintah kepada masyarakat dalam menyambut bulan suci ramadan di tengah pandemi virus corona saat ini adalah upaya pencegahan terhadap penyakit tersebut. Sebab dari hasil turun lapangan DPRD di masyarakat, upaya-upaya pencegahan belum maksimal dijalankan.

Ia mencontohkan, sejauh

ini masih banyak masjid tetap melaksanakan shalat berjemaah tanpa menjalankan prosedur pengendalian dan pencegahan Covid-19.

Dengan cara menyediakan alat dan bahan sterilisasi diri bagi jemaah yang datang.

“Masih banyak masjid yang tidak sediakan tempat cuci tangan apalagi hand sanitizer.

Tidak pernah juga pengurus masjid mengimbau masyarakat ketika datang ke masjid wajib menggunakan masker. Ini kan riskan. Apalagi kami dengar beberapa masjid tetap mau mengadakan (shalat) tarawih karena belum ada larangan dari pemerintah dalam edaran itu,”

papar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dikatakan Abidin, jika pemerintah tidak menerbitkan larangan shalat tarawih selama bulan ramadan. Pemerintah harus membuat protap ketat bagi setiap masjid yang akan mengadakannya. Pengurus masjid dan pemerintah desa setempat harus mendapat izin dari satuan gugus tugas pencegahan Covid-19 dan berkoodinasi mengenai penerapan protokol kesehatan kepada jemaah. Mulai dari mewajibkan jemaah menggunakan masker hingga pihak masjid menyediakan peralatan sterilisasi diri. “Kalau perlu hadirkan petugas medis di masjid-

Abidin Nasar masjid untuk mengecek kesehatan jemaah sebelum masuk masjid,” sarannya.

Tidak saja terhadap jemaah. Abidin juga meminta pemerintah, mengatur durasi masyarakat berkegiatan di dalam masjid. Karena itu saran dia, acara-acara yang

tidak masuk dalam ritual utama ramadan agar dikurangi bahkan bila perlu ditiadakan.

“Misalnya ceramah dan tadarusan durasinya dikurangi,” sambungnya.

Terakhir Abidin menyebutkan, keputusan melarang atau membatasi aktivitas ibadah berjemaah selama bulan ramadan tentu akan berat diambil oleh pemerintah. Namun menurut dia, hal itu harus diambil pemerintah demi kepentingan masyarakat yang lebih besar. Yakni menyelamatkan dan memberi rasa aman kepada masyarakat terhadap ancaman penyebaran virus corona yang tengah memawabah di negeri ini.

“Kami sangat berharap pada edaran terbaru nanti, pemerintah lebih tegas lagi.

Karena mencegah lebih baik daripada mengobati,” imbuh Abidin. (bug)

Pajak Hotel dan Restoran Diprediksi Terkoreksi 50 Persen

(Suara NTB/Humas Polres)

TENANGKAN WARGA - Danramil Manggelewa dan jajaran Polsek Manggelewa saat menenangkan warga dari klaster Gowa yang diisolasi di RS Prama Manggelewa, Rabu (22/4).

Penghuni Isolasi di RS Pratama Mengamuk Dompu (Suara NTB) Rumah Sakit (RS) Pratama di Kecamatan Manggelewa menampung 55 orang warga yang hasil tes cepat Covid 19 menunjukan reaktif. Banyaknya orang yang diisolasi membuat pasien di RS Pratama protes dan menuntut dipertemukan dengan Bupati dan Ketua DPRD Dompu.

“Mereka ini mintanya agar pimpinan daerah atau pimpinan Dewan atau Sekda agar datang. Maunya mereka agar diperhatikan. Ada beberapa hal yang mungkin mau didiskusikan. Setiap hari kita sudah didiskusikan, dari tim Dinas Kesehatan juga sudah menyampaikan kenapa harus dikarantina dan lainnya. Tapi ternyata, semua jawaban itu mungkin tidak memuaskan. Karena mengharapkan jawaban dari pimpinan daerah,” kata Direktur RS Pratama Manggelewa, dr Husni Mubarak kepada Suara NTB, Rabu (22/4).

Akibat aksi protes warga yang diisolasi di RS Pratama Manggelewa, beberapa kaca jen-

dela rawat inap dipecah dan pintu ruang isolasi juga dirusak.

Namun aksi protes ini berhasil diamankan Danramil Manggelewa bersama jajarannya dan aparat Polsek Manggelewa. Danramil Manggelewa juga langsung menghubungi Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin yang sedang memimpin rapat melalui sambungan telepon.

Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par yang dihubungi terpisah menyampaikan, komitmen pihaknya untuk menemui dan pasien yang sedang menjalani karantina di RS Pratama, Kamis (23/4) hari ini bersama beberapa anggota Dewan.

“Insyaallah besok saya akan mengunjungi pasien yang dikarantina di RS Pratama dan akan didampingi oleh anggota Dewan dan Iswara,” kata Andi melalui pesan WA-nya.

Sementara, Plh Kepala Dikes Dompu, Maman, SKM, MMKes menyayangkan aksi tidak sabarnya warga yang diisolasi di RS Pratama. Mereka beranggapan dirinya sehat, sehingga ingin kembali beraktifitas seperti

biasa. Sementara hasil tes cepatnya mereka reaktif dan masih harus menunggu hasil tes laboratorium melalui Swab untuk bisa memastikan positif atau negatif.

“Bisa saja mereka terlihat sehat dan menunjukkan sakit karena imunnya baik, tapi bukan berarti mereka tidak terjangkit virus. Kalau mereka positif, itu artinya mereka bisa menulari virus ke orang lain melalui bersalaman atau ke anggota keluarganya yang lain,” kata Maman.

Pihaknya pun meminta agar bersabar dan mengikuti instruksi pemerintah untuk kebaikan bersama. Kasus Covid ini bisa menjadi bom waktu. “Ini (Covid 19) bom waktu bagi kita.

Bayangkan, Bima (Kabupaten) yang nol, tiba – tiba sekali keluar langsung 10 (orang positif).

Mau bilang apa dengan keadaan itu. Sekarang kita sudah berusaha sebaik mungkin. Mengambil swabnya, permintaan mereka kita penuhi terus dari sisi kesehatan,” ungkap Maman. (ula)

Taliwang (Suara NTB) Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Sumbawa Barat, memprediksi penerimaan dari pajak hotel dan restoran terkoreksi di angka 50 persen dari target yang ditetapkan. Sebab beberapa hotel dan restoran sangat sepi dari pengunjung yang berakibat merosotnya pendapatan.

Meski demikian, pemerintah memastikan tetap akan memungut kewajiban pajak mereka.

“Setelah kita hitung dan evaluasi memang target penerimaan dari kedua sektor tersebut terkoreksi sekitar 50 persen dari target yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Itu kita lakukan karena dampak dari pandemi covid-19 yang memaksa okupansi hotel turun secara drastis. Kami juga tetap akan memantau dampak dari pendemi covid-19 di beberapa bulan kedepan untuk mengukur pendapatan kita,” ungkap Kepala BPAD kepada melalui Kabid Pendapatan Nurullah BA, Rabu (22/4).

Dikatakannya, target pendapatan untuk pajak hotel di tahun 2020 di angka Rp250 juta dan pajak restoran Rp13 miliar. Tetapi jika dilihat dengan kondisi di tengah pendemi covid-19, maka target itu dikoreksi karena dianggap tidak mungkin bisa tercapai. Khusus untuk pajak hotel dari target Rp250 juta terkoreksi di angka Rp150 juta bahkan bisa turun di angka Rp50 juta. Sementara untuk pajak restoran dari target tersebut terkoreksi di angka Rp10 miliar.

Hal ini terpaksa dilakukan karena kondisinya memang tidak mungkin untuk mengejar target tersebut. “Kita turunkan karena kondisinya tidak memungkinkan untuk kita capai di tengah kondisi covid-19 yang mewabah saat ini. Tetapi yang perlu kami tegaskan tidak ada keringanan pajak melainkan hanya denda keterlambatannya saja yang akan kita atur sesuai kondisi terkini,” sebutnya.

Ditambahkannya, sementara untuk pajak reklame yang ditargetkan di angka Rp200 juta, diyakini tidak terpengaruh dengan dampak covid-19. Sehingga pihaknya akan mendorong supaya pendapatan dari sektor tersebut bisa meningkat.

Bahkan, jika melihat tren di tahun 2019 targetnya Rp125 juta yang terealisasi mencapai Rp236 juta. Sehingga tidak ada lagi alasan pajak reklame tidak meningkat dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Apalagi persentese pemasangan reklame secara ilegal sudah berhasil ditekan, sehingga pendapatan dari sektor itu bisa terus.

“Potensi yang paling besar kita genjot untuk saat ini yak dari pajak reklame karena sektor potensial yang lain sudah tidak bisa lagi diharapkan di tengah pendemi covid-19. Kami juga akan bekerja keras untuk mendorong pengusaha untuk memasang reklame dilokasi yang kita siapkan untuk bisa meningkatkan pendapatan,” tukasnya. (ils)

Perambahan Sumber Mata Air, Pemdes Konte Diberi Tenggat Tujuh Hari Dompu (Suara NTB) – Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tambora, mengakui telah menindak dua terduga otak perambahan area mata air Oi Kalo Sori Lindu di Dusun Sambi Desa Konte Kecamatan Kempo. Hanya saja, dalam proses pengamanan di kantor resort pria inisial Dd dan Ch itu berhasil melarikan diri. Untuk mengihindari kontak fisik dengan warga, KPH lantas meminta pemerintah desa mengarah-

kan keduanya agar menyerahkan diri. Namun demikian, sampai saat ini harapan tersebut tak juga diindahkan.

Demikian disampaikan Kepala KPH Tambora, Sukri ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (22/4).

Ia mengatakan, Pemerintah Desa (Pemdes) Konte sudah beberapa kali mendatangi Kantor KPH Resort Kempo untuk meminta permasalahan yang menimpa warganya itu tidak dilanjut-

kan ke proses hukum. Oleh petugas lalu diarahkan agar membawa Dd dan Cd terlebih dahulu untuk diberi pembinaan dan peringatan.

“Terpenting menghadirkan kembali pelaku itu supaya kita bina, lalu diambil keterangan atau pernyataan. Kedua jaminan pak kades itu kita minta, lalu Kades kita ajak bersama nanam kembali.

Tapi ndak hadir pak Kadesnya bagaimana,” terangnya.

Sikap pemerintah desa

yang tidak proaktif mengarahkan dua terduga otak perabahan area mata air untuk mencari jalan keluar atas persoalan ini, tegas dia, jika terus berlanjut hingga tujuh hari kedepan, dipastikan perkaranya akan berlanjut ke ranah hukum. Apakah lewat jajaran Polsek Kempo atau ditangani langsung internalnya melalui Gakum Dishut NTB. Masalah ini tidak saja menjadi perhatian serius KPH Tambora. Tetapi disorot se-

bagian besar warga di Kecamatan Kempo lantaran mengancam lahan pertanian mereka. “Kalau ndak ada tindak lanjut dalam seminggu ini, nanti saya minta kepala seksinya untuk diambil langlah hukum,” tegasnya.

Kepala Desa Konte, Muhtar Ahmad yang berusaha dihubungi Suara NTB via telepon terkait persoalan yang menimpa dua orang warganya itu masih belum memberikan jawaban. (jun)

SUARA NTB Kamis, 23 April 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Sekolah Tidak Paksakan Ikuti Perubahan Penggunaan Dana BOS Mataram (Suara NTB) – Pihak sekolah tidak bisa memaksakan ikuti perubahan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung pembelajaran selama masa pandemi virus Corona (Covid-19). Pihak sekolah mesti melihat kemampuan dana BOS yang dimiliki agar operasional lainnya bisa terpenuhi.

Ketua MKKS SMA Kota Mataram yang juga Kepala SMAN 6 Mataram, Drs. Sahnan, M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Rabu (22/4) mengatakan, perubahan itu merupakan langkah maju dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), karena responsif terhadap permasalahan pendidikan. Ia juga mengapresiasi karena sekolah diberikan otonomi untuk memutuskannya. Namun, tidak serta merta sekolah bisa mengikuti semua ketentuan itu.

“Saya kira bagus, tapi harus terukur, dan masing-masing sekolah situasi beda-beda.

Poinnya sudah sangat tepat,

memberi otonomi kepada sekolah,” ujar Sahnan.

Perubahan itu termaktub pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang juknis penggunaan dana BOS Reguler.

Untuk diketahui poin perubahan itu antara lain, ketentuan harus memiliki NUPTK untuk penggunaan dana BOS bagi gaji guru honorer sementara dihapus. Namun isyarat sebelumnya tetap harus dipenuhi, antara lain guru honorer itu harus tercatat di Dapodik per Desember 2019.

Syarat lain juga tetap berlaku

seperti guru honorer belum mendapatkan tunjangan profesi dan telah memenuhi beban mengajar.

Selain itu, jika sebelumnya persentase maksimal penggunaan dana BOS untuk honorer sebesar 50 persen, di juknis baru aturan itu tidak berlaku sehingga bisa digunakan lebih dari 50 persen. Ada juga aturan yang mengatur tentang dana BOS dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik atau peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Juga dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pem-

basmi kuman, masker atau penunjang kebersihan.

Sahnan mengatakan, tidak serta merta sekolah membayar gaji guru honorer mengikuti ketentuan itu. Ada juga guru honorer yang gajinya sudah dibayarkan melalui Jasa Jam Mengajar (JJM) oleh Pemerintah Provinsi NTB, sehingga tidak perlu diambilkan diberikan dari dana BOS lagi. Siswa bagi guru yang tidak memperoleh JJM, baru bisa dibayar menggunakan BOS. “Sekolah tidak sembarangan dalam membayar gaji itu,” katanya.

Sementara itu untuk pembelian kuota, Sahnan menegaskan, pemberian kuota juga harus terukur dengan memberikan kepada guru yang aktif membimbing belajar dari rumah. “Siapa berapa orang, harus kita proporsional, karena banyak kebutuhan lain juga.

Harus jelas, beli kuota harus ditunjukkan benar-benar un-

tuk beli kuota,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Kepala SMAN 1 Mataram, Kun Andrasto mengatakan untuk pembayaran guru honorer atau pembelian kuota internet diambil dari dana BOS. Kalau untuk kuota internet siswa sulit dilakukan pihaknya, karena tidak mengetahui nomor siswa. Menurutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB juga telah meminta pihak sekolah menelaah juknis BOS dan kemampuan sekolah.

Kun juga menyampaikan, terkait pembayaran guru honorer, ada guru yang sudah mendapatkan JJM sehigga tidak digaji lagi melalui dana BOS. Bagi guru honorer yang belum dapat tunjangan sertifikasi dan tidak digaji melalui JJM akan diberikan gaji dari dana BOS. Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/

(Suara NTB/ron)

(Suara NTB/ron)

Kun Andrasto 4) menekankan perlu ada ketentuan atau rambu-rambu pelaksnaannya secara teknis.

Pihaknya tengah menyelesaikan ketentuan teknis tersebut.

Secara umum, Aidy menekankan, pihak sekolah harus menghitung dan menelaah seberapa kekuatan atau jumlah dana

Sahnan BOS untuk dimanfaatkan sesuai aturan baru.

“Mungkin dana tidak cukup jika untuk pembelian kuota bagi siswa, maka diutamakan mungkin untuk guru, terutama guru yang belum tersertifikasi dan guru yang non ASN,” katanya. (ron)

Beri Tugas Manual

Solusi Bagi Murid yang Tak Punya Akses Daring

(Suara NTB/dok)

Patuhi Kuota PPDB Zonasi DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tengah menyempurnakan petunjuk teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2020/2021.

Salah satu penekanannya adalah kuota PPDB yang harus dipatuhi.

Ketua Panitia PPDB Provinsi NTB yang juga Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Dikbud NTB, H. Muhammad Fauzan ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/4), mengatakan, pihaknya sudah berkaca pada kekurangan PPDB tahun sebelumnya. Ia juga mengharapkan tidak ada lagi sekolah yang kekurangan siswa.

“Insya Allah sekolah-sekolah juga akan tidak kekurangan siswa. Karena kuota siswa yang diterima sekolah tidak boleh lebih dari yang keluar saat kelulusan kelas XII ini, kalau keluar 10 rombongan belajar (rombel), berarti menerima 10 rombel.

Begitu juga sekolah besar di jantung kota, diharapkan menerima siswa seusai yang tamat, kita pastikan. Nanti ada juga yang dikurangi sesuai kuota,” katanya.

Pihakya sudah mengevaluasi PPDB tahun sebelumnya dan sudah menghitung kuota rombongan belajar setiap sekolah.

Selain itu, sarana sekolah juga tetap akan diperhatikan sehingga tidak ada perbedaan mencolok fasilitas satu sekolah dengan sekolah lain. “Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tidak diganggu oleh pemerintah untuk penambahan dana Covid-19 ini, sehingga pemenuhan sarana terus berjalan,” kata Fauzan.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., menambahkan PPDB nanti tetap menggunakan batas kuota sesuai daya tampung. Saat ini satu rombel diisi maksimal 36 siswa. Pihaknya juga mengupayakan tidak ada pembukaan pendaftaran lagi di luar jadwal yang sudah ditentukan. “Kemendikbud sebut begitu 36 satu rombel, tanpa boleh membuka kelas baru lagi,” ujarnya.

Aidy menyampaikan pada Selasa (21/4) kemarin dilakukan rapat untuk menyempurnakan Juknis PPDB. Pada pekan depan akan dilakukan sosialisasi.

Pihaknya sengaja melakukan sosialisasi lebih awal sehingga masyarakat bisa mengetahuai ketentuan PPDB lebih awal. Juga bisa memahami secara lengkap mengenai aturan PPDB. “Kami akan uji publik, artinya disosialisasikan lebih awal untuk mendapatkan respon masyarakat,” ujarnya. (ron) Muhammad Fauzan

Perhitungan Setiap Dua Minggu

(Suara NTB/ist)

BAGI MASKER - Siswa MAN 3 Mataram saat membagikan masker kepada warga sekitar. Kegiatan bakti sosial itu dalam rangka milad pertama MAN 3 Mataram yang jatuh pada tanggal 24 April 2020.

MAN 3 Mataram Bagi Masker Cegah Covid-19 Mataram (Suara NTB) MAN 3 Mataram melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian masker dan sabun cuci tangan kepada masyarakat sekitar sekolah.

Hal itu dilakukan dalam rangka milad pertama MAN 3 Mataram yang jatuh pada tanggal 24 April 2020.

Kepala MAN 3 Mataram, Dr. Lalu Sirajul Hadi, M.Pd., menyampaikan kegiatan itu sebagai langkah nyata pihak madrasah turut serta dalam pencegahan virus Corona (Covid-19) yang saat ini sedang menjadi pandemi dunia. Terlibat langsung dalam kegiatan ini adalah

pengurus ORSIMA MAN 3 Mataram, didampingi Waka Kesiswaan, Nurul Lisani, S.H.I. “Awalnya, kami merencanakan beberapa kegiatan, dan lomba-lomba dan bermaksud mengundang banyak pihak, tetapi karena pandemi Covid-19 dan imbauan dari pemerintah, kami batalkan rencana tersebut, dan kami hanya mengadakan bhakti sosial,” ujar Sirajul.

Lebih lanjut Sirajul menjelaskan, bahwa kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh guru dan siswa MAN 3 Mataram ini, sudah mempertimbangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan cov-

id-19, antara lain dengan membatasi keterlibatan jumlah siswa, hanya beberapa orang saja. Pihaknya berharap, walaupun tidak seberapa yang dilakukan dan diberikan, semoga bermanfaat bagi masyarakat.

“Sebagai satker yang baru berusia satu tahun, tentu banyak kekurangan yang kami miliki, tapi Insya Allah semangat mengabdi akan kami utamakan. Atas nama keluarga besar MAN 3 Mataram, mohon doa restu, kami juga berdoa semoga pendidikan kita terus berkembang maju, dan wabah Covid-19 ini segera berakhir,” harapnya. (ron)

Setelah Dikunjungi Gubernur

Perpanjangan Masa Belajar Mandiri

SMKN 2 Gerung Produksi Massal ’’Cold Storage’’

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB hampir pasti memperpanjang masa belajar mandiri di rumah selama bulan RamadHan. Hal itu karena melihat kondisi wabah virus Corona yang belum membaik. Perhitungan yang digunakan oleh Dinas Dikbud NTB yaitu dengan memperpanjang setiap dua minggu.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Asisten Gubernur NTB menyampaikan perpanjangan masa belajar mandiri di rumah. Pihaknya menggunakan aturan masa inkubasi virus Corona selama 14 hari atau dua minggu.

“Karena per dua minggu itu ada aturan masa inkubasi virus Corona, lebih dari itu saya tidak punya acuan,” katanya.

Jika ketentuan itu yang digunakan, maka masa belajar mandiri di rumah akan dilaksanakan sampai dengan 11 Mei. “Seharusnya kan berakhir 27 April. Kalau mundur dua minggu, maka sampai ke tanggal 11 Mei, kita lihat perkembangan seperti apa pada 11 Mei nanti,” ujar Aidy.

Sementara itu, terkait dengan arahan pembelajaran selama bulan Ramadhan, pihaknya masih menyiapkan arahannya. Siswa praktis akan melaksanakan pembelajaran di rumah. “Sedang kami siapkan dulu,” kata Aidy.

Pembelajaran secara dalam jaringan (daring) tetap dilaksanakan oleh sekolah. Sekolah melaporkan progres pembelajaran daring ke Dinas Dikbud NTB. Kepala SMAN 1 Mataram, Kun Andrasto melalui Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Burhanudin, menyampaikan pihak sekolah melaporkan setiap periode. “Tanggal 27 nanti periode ke tiga kami melaporkan ke dinas. Dilaporkan proses dan hambatannya,” kata Burhanudin.

Burhanudin mengatakan, pada dasarnya tidak ada banyak kendala selama pembelajaran daring. Pembelajaran menggunakan jadwal pelajaran seperti biasa. Guru memberikan materi, tugas, dan ulangan harian. “Memang ada beberapa anak yang tidak aktif tapi itu diselesaikan oleh wakasek,” katanya.

Untuk kenaikan kelas, Burhanudin menyampaikan menyesuaikan dengan aturan Kemendikbud untuk penilaian selama pembelajaran mandiri di rumah, yaitu tidak semata menyelesaikan struktur kurikulum. “Penilaian bisa berbagai macam, bisa portofolio, dan lainnya. Seandainya ada siswa sama sekali tidak ada nilai, kita tindaklanjuti lewat penugasan. Selalu kita intensif meminta wali kelas supaya selalu pantau,” ujarnya. (ron)

Giri Menang (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengunjungi beberapa SMK di wilayah Lombok Barat (Lobar), salah satunya SMKN 2 Gerung. Dalam kunjungan orang nomor satu di NTB itu, jajaran OPD langsung diminta memesan produk berupa cold storage untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Kepala SMKN 2 Gerung H. Kamran mengatakan setelah melihat cold storage yang diproduksi oleh SMKN 2 Gerung, gubernur pun langsung meminta kepada jajaran OPD yang ada kaitan dengan pertanian, perikanan segera memesan alat ini.

“Pak gubernur langsung meminta jajaran OPD terkait segera memesan alat cold storage ini untuk disumbangkan ke masyarakat terdampak Corona khususnya di pesisir pantai. Tindaklanjutnya Alhamdulillah Sabtu ini kita sudah mulai kerja, membuat cold storage yang dipesan oleh provinsi,” jelasnya, Rabu (22/4).

OPD dalam hal ini Bidang SMK pada Dinas Dikbud NTB menindaklanjuti dengan memesan cold storage sebanyak 10 unit. Tim, kata dia, sudah membahas rencana pembuatan Sabtu mendatang. Rencana produksi awal ini, 10 unit dari 20 unit yang diminta dipesan oleh gubernur. Lebih jauh terkait bahan baku pembuatan cold storage masih tersedia. Untuk

(Suara NTB/ist)

TINJAU - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah saat meninjau hasil produksi siswa SMKN 2 Gerung berupa cold storage belum lama ini. produksi satu unit cold storage yang membutuhkan.

Ia menambahkan, tercetusndiperkirakan menghabiskan ya ide membuat cold storage ini biaya sekitar Rp 3 juta.

Tidak hanya itu, alat ini juga melalui diskusi dengan Dinas akan dibeli oleh Dinas Kelau- Dikbud NTB. Kebetulan saat tan dan Perikanan untuk ren- itu, pihaknya tengah mempercananya dibagikan kepada ne- siapkan siswa ikut lomba layan. Pihaknya sangat berter- tingkat nasional maupun interima kasih atas komitmen dan nasional dari empat mata lomkunjungan gubernur. Sebab se- ba. Untuk mengikuti lomba ini, lama delapan tahun menjadi pihaknya berpikir apa yang dikepala sekolah tidak pernah unggulkan oleh SMK dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. dikunjungi oleh gubernur.

Menurutnya, adanya kebija- Setelah melalui diskusi, akhirnkan gubernur yang menekan- ya dipilihlah cold storage tersekan penyerapan produk lokal but. Kenapa cold storage sebagai dan penyiapan industri sangat unggulan SMK, karena sesuai bagus sebagai motivasi bagi dengan wilayah setempat yang SMK untuk menciptakan notabene adalah kawasan pesiproduk unggulan yang bisa dis- sir. Dengan cold storage ini tentu erap. Selain itu, sasaran pasar akan membantu warga untuk dari cold storage ini juga terbu- menyimpan ikan, sayur dan ka, karena banyak masyarakat buah lebih lama dan dalam konnelayan, petani sayur dan buah disi masih segar. (her)

Selong (Suara NTB) Sebagian murid di SDN 2 Batuyang, Lotim, belum mempunyai akses telepon genggam atau smartphone. Sebagaimana diketahui saat ini bahwa keberadaan telepon genggam sangat vital sebagai media belajar daring bagi siswa.

Dengan tidak semua siswa yang telah memiliki telepon genggam, tentu saja mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran daring seperti halnya siswa yang lain.

Wali Kelas 5 SDN 2 Batuyang, Azizatun, saat mendatangi rumah (home visit) salah satu murid sekolah setempat, Selasa (21/4) lalu, mengaku, dirinya datang bersama satu rekan guru lainnya datang ke rumah-rumah murid untuk membagikan tugas belajar secara manual.

Pembagian tugas belajar manual dilakukannya lantaran tidak semua muridnya memiliki telepon genggam . Meski ada pula yang beruntung miliki akses belajar daring itu, namun aksesnya belum merata.

Untuk diketahui bahwa jumlah murid kelas V di tem-

pat itu sebanyak 18 orang.

Ada yang telah miliki telepon genggam, ada juga beberapa murid yang tidak punya telepon genggam.

Kunjungan rumah atau home visit jadi cara yang dilakukan sekolah ketika dihadapkan pada persoalan murid manakala murid punya masalah. Kegiatan home visit untuk memastikan apa saja masalah yang dihadapi murid berikut memberikan pemahaman dan solusi bagi yang bersangkutan.

Sementara salah satu murid kelas V Aisya Nuzulia, mengaku tidak memiliki telepon genggam, sehingga gurunya datang memberikan tugas belajar rumah secara manual. Adanya tugas belajar secara manual yang diberikan, ujarnya, sangat membantu murid. Karena itu bersyukur dengan belajar seperti ini.

Selain itu, Nuzila mengaku tidak ada bedanya antara belajar di sekolah maupun di rumah.

Karena pada dasarnya proses belajar tetap dilakukan, baik di sekolah maupun saat berada di rumah seperti ini. (dys)

Jelaskan Covid-19

Kantor Bahasa Imbau Media Tak Gunakan Istilah Asing Mataram (Suara NTB) Istilah suspect, social distancing, lockdown, tracing, spesimen, test kit, rapid test, swab test, hingga work from home semakin sering terdengar di era darurat virus Corona.

Muncul kekhawatiran, tidak semua orang paham istilahistilah asing itu, kesenjangan (gap) informasi bisa terjadi.

Imbauan-imbauan pemerintah terkait bagaimana cara mencegah penyebaran virus Corona dinilai belum dipahami kelompok masyarakat menengah ke bawah. ‘’Padahal kelompok ini termasuk paling rentan terjangkit penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus itu,’’ ujar Kepala Kantor Bahasa NTB Umi Kalsum pada Suara NTB, Rabu (22/4).

Selain itu, ujarnya, dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa pejabat negara, disebutkan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia. Perpres ini juga menyebutkan, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara.

Untuk itu, pihaknya menyarankan kepada wartawan selaku para pemburu berita agar dalam menulis karya jurnalistiknya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik saat menggunakan istilah-istilah asing selama pandemi Corona ini. “Kami sarankan digunakan bahasa Indonesianya dulu kalau masih dianggap aneh, sertakan Bahasa Inggris dalam tanda kurung dan dimiringkan,” terangnya.

Pihaknya mengkritik pejabat negara yang main comot istilah-istilah asing tersebut.

Apa yang dilakukan pejabat dengan hanya mencomot istilah asing itu sebagai tindakan yang keliru. Menurutnya, terselipnya kata-kata atau istilah asing kini menjadi tren di antara para pengguna bahasa. Baginya, penamaan istilah selama berlangsungnya

(Suara NTB/dok)

Umi Kalsum Covid-19 ini idealnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Begitu pula saat pejabat menjelaskan istilah asing yang sering digunakan dalam menjelaskan atau saat memberikan keterangan kepada pada masyarakat melalui pemberitaan di media massa cetak dan elektronik.

“Ini kemalasan kita tidak menggali dulu dari bahasa Indonesia-nya sebelum disampaikan ke masyarakat,” terangnya.

Padahal harusnya, kata dia, pejabat sebelum menggunakan istilah itu ke masyarakat harus terlebih dahulu mencari padanannya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik.

“Hanya saja di era yang serba cepat ini, para ahli atau pejabat langsung mengambil istilah dari yang digunakan internasional,” terangnya.

Lebih jauh dia meminta agar para pejabat itu tidak ceroboh menggunakan istilah. Karena menurutnya pasti memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia, maka penggunaan istilah dalam bahasa Indonesia itulah yang harus diutamakan.

“Sebenarnya istilah tersebut pasti bisa dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Pembatasan sosial, pembatasan fisik, dan kerja atau dari rumah,” ujarnya. (dys)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 23 April 2020

Halaman 7

PKB Minta Paslon Rancang Strategi Kampanye dengan Protokol Covid-19 (Suara NTB/penrem)

PANEN RAYA - Kegiatan Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani dan Bupati Lombok Timur H.M. Sukiman Azmy saat panen raya di Lotim.

TNI Kawal Ketahanan Pangan

Antisipasi Kekurangan Logistik Hadapi Covid-19 Lombok Timur (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han memimpin panen raya di Dusun Kampung Masjid Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Lombok Timur, Rabu (22/4). Kehadiran Danrem di panen raya itu dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan selama menghadapi pandemi Covid – 19.

Kepada wartawan, Danrem 162/WB menjelaskan, panen raya tersebut untuk memberikan semangat kepada masyarakat Lombok Timur, mengingat dampak Covid-19 semakin luas bagi terpuruknya perekonomian masyarakat. Dengan panen raya tersebut, masyarakat NTB siap dengan cadangan logistik.

Terkait dengan ketahanan pangan, pihaknya juga sudah menginstruksikan satuan jajaran Korem untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan, salah satunya debgan panen raya. Danrem berharap dengan masuknya musim panen, selain kesiapan logistik di NTB aman hingga tahun depan, juga dapat membantu para TKI yang kembali ke kampung halaman maupun masyarakat yang dirumahkan oleh perusahaan.

Mantan TKI dapat bekerja membantu proses panen padi sehingga ada penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara Bupati Lombok Timur Drs. H.M. Sukiman Azmy, MM menyampaikan, panen raya dilakukan sebagai jaminan ketersediaan pangan ketika masyarakat tidak boleh pergi kemana-mana saat wabah virus corona.

Sementara untuk persediaan beras di gudang Bulog, lanjut mantan Dandim 1615/Lotim ini, masih 1.500 ton. Sedangkan di gudang, masyarakat cukup besar. Lebih banyak daripada di gudang Bulog. Sementara dari Dinas Pertanian memberikan jaminan bahwa potensi panen raya tahun ini mencapai jutaan ton, maka selama tahun ini, logistik di Kabupaten Lombok Timur masih aman dan terjaga. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) – Dari tujuh kabupaten/kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. PKB sudah menepatkan pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan didukungannya di lima daerah, yakni KLU, Kota Mataram, Sumbawa, KSB dan Bima.

Bahkan Paslon di lima daerah tersebut sudah diberikan surat tugas oleh DPP PKB untuk memenuhi beberapa persyaratan partai koalisi, mengingat PKB tak bisa mengusung Paslon sendirian. “Jadi tahapan di PKB sudah menuju final, hampir 90 persen lah. Lima rekomendasi sudah kita keluarkan, tinggal bagaimana para calon itu sekarang menindak-

lanjutinya,” ujar Sekretaris DPW PKB NTB, Akhdiyansah yang dikonfirmasi di DPRD NTB, Kamis (22/4) kemarin.

Kesiapan yang dimaksud Akhdiyansah bukan saja soal parpol koalisi. Akan tetapi juga harus memastikan kesiapan untuk melaksanakan proses sosialisasi dan kampanye, mengingat Pilkada akan digelar tanggal 9 Desember 2020.

Menurutnya, pilkada serentak 2020 saat ini sangat berbeda dari Pilkada sebelumnya. Pasalnya akan digelar di tengah situasi Pendemi Covid-19 yang sampai saat ini masih belum ada kepastian kapan akan berakhir.

Karena itu, perlu merancang strategi bagaimana merebut suara rakyat di tengah situasi pendemi Covid-19 ini. Ia pun

meminta kepada para Paslon bersama partai politik pendukung supaya dari sekarang mulai merancang strategi pemenangan, dengan memperhatikan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kalau SK dukungan nantinya sudah dikeluarkan, bagaimana kemudian kesiapan calon. Harus ada strategi baru, formula baru menghadapi Pilkada dalam situasi kondisi begini, Covid-19 ini,” katanya. Dikatakannya, Covid-19 ini banyak mempengaruhi aspek kehidupan, termasuk juga terkait politik. Karena itu perlu kesiapan yang matang seh-

ingga semua agenda dan misi politik dapat berjalan serta tercapai di tengah rintangan Covid-19 ini, yang tentu betuh pendekatan berbeda dari kondisi normal.

Sementara itu untuk dua daerah yakni Loteng dan Dompu, PKB masih belum menentukan arah dukungannya. Didua daerah itu disebut Akhdiyansah bahwa partainya sangat berhati-hati dalam menentukan sikap. Karana di dua daerah tersebut merupakan basis PKB, sehingga kehati-hatian sangat penting untuk memastikan dapat merebut kemenangan. (ndi)

PAN Belum Tentukan Waktu Lanjutkan Tahapan Penjaringan Calon Mataram (Suara NTB) – Penundaan Pilkada selama tiga bulan yakni digelar menjadi tanggal 9 Desember 2020, ikut mempengaruhi jadwal tahapan persiapan di internal partai politik dalam menggodok kandidat bakal pasangan calon yang akan diusung.

Partai Amanat Nasional (PAN) salah satu yang juga menghentikan proses tahapan penjaringan calon yang akan mereka usung. “Jelas kita juga berubah jadwal internal partai hadapi Pilkada.

Disesuaikan penundaan Pilkada,” kata ketua tim Pilkada DPW PAN NTB, (Suara NTB/dok) Hadi Sulthon, yang dikonfirHadi Sulthon masi Rabu (22/4) kemarin.

Namun demikian, sampai saat ini belum ada penyesuaian jadwal dari DPP PAN. Karena itu DPW PAN NTB belum bisa memastikan kapan rapat pleno terkait penentuan usulan bakal calon kepala daerah ke DPP akan dilakukan. Sejauh ini DPW masih menunggu arahan DPP terkait ada perubahan jadwal tahapan persiapan Pilkada di internal partai.

Sebagaimana disampaikan DPP, dalam rapat virtual DPW seluruh Indonesia beberapa waktu lalu, DPP sudah memastikan ada perubahan jadwal tahapan persiapan di internal partai. Sedianya, awal April ini usulan balon seluruh Indonesia sudah harus masuk ke DPP PAN. Tetapi Covid-19 membuat jadwal tahapan itu tidak terlaksana.

“Nah. Saat ini kita masih tunggu kemungkinan jadwal tahapan baru dari DPP,” terang mantan Anggota DPRD NTB. Ia memastikan seluruh usulan balon dari tujuh DPD kabupaten/kota sudah diterima DPW sejak April lalu. Hanya saja, DPW belum bisa menggelar rapat pleno terkait usulan balon kada ke DPP. Mengingat, ada pendemi covid19 dan penundaan Pilkada oleh KPU RI. Namun sangat terbuka kemungkinan juga, lanjutnya, DPW tidak menggelar rapat pleno penentuan usulan balon kada ke DPP. Tetapi DPW akan langsung mengirimkan seluruh berkas usulan balon kada diterima dari DPD kabupaten/kota. Usulan balon itu hasil dari penjaringan sudah dilakukan oleh DPD kabupaten/kota.

“Karena situasi tidak normal akibat covid-19. Sangat mungkin DPW tidak gelar pleno. Semua berkas usulan calon dikirim ke DPP. Itu semua tergantung arahan dari DPP,” imbuhnya.

Disinggung komunikasi antara elit PAN dan balon yang berpeluang didukung dan usung PAN di Pilkada. Diungkapkannya, sejumlah balon kepala daerah tetap membangun dan menjalin komunikasi politik elit PAN. Tetapi untuk saat ini komunikasi lebih banyak dilakukan via teknologi komunikasi.

Pertemuan fisik balon tidak pernah dilakukan selama terjadi pandemi covid-19 tersebut. Sehingga relatif komunikasi antara elit PAN dan balon tidak terlalu intens. “Komunikasi tetap. Tetapi tidak intens. Karena terkendala pandemi covid-19,” terangnya. Diketahui beberkan usulan Paslon yang diajukan oleh DPD kabupaten/kota ke DPW. Yakni, Pilkada kota Mataram, diajukan tiga paket pasangan balon kada yaitu paket Baihaqi - Baiq Diyah Ratu Ganefi, paket Makmur - Ahda, paket Mohan - TGH Mujib.

Pilkada KLU, hanya mengajukan paket Najmul Ahyar Suardi. Untuk Pilkada Lombok Tengah, diusulkan tiga paket balon kada yaitu paket Dwi - Normal, Lalu Pathul Ferdi dan Ahmad Ziadi - Aswantara.

Berikutnya, Pilkada KSB pihaknya menerima usulan dua paket balon. Yaitu paket Ustad Nur Yasin - Syamsul Ismail dan paket Musyafirin - Fud Syaifuddin. Untuk Pilkada Sumbawa, pihaknya menerima tiga usulan paket balon yaitu paket Nurdin Ranggabarani - Burhanudin Jafar Salam, paket Syafarudin Jarot - Ir. Mokhlis dan paket Husni Djibril - Ikhsan.

Pilkada Dompu, dua paket balon diajukan yakni paket Syaifurrahman Salman - Chika Febrianti Rizka dan paket Abdul Kadir Jaelani - Chairunnisa. Pilkada Bima, pihaknya hanya menerima satu usulan paket balon yaitu paket Syafruddin - Ady Mahyudin. (ndi)

(Suara NTB/ist_Humas Polda NTB)

ANTISIPASI KRIMINAL - Blue light patrol Polda NTB menyisir kawasan perumahan di Kota Mataram mengantisipasi peningkatan kriminalitas di masa pandemi Covid-19.

”Blue Light Patrol” Diperbanyak

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB meningkatkan intensitas patroli di masa pandemi Covid-19 ini. Sasaran patroli meliputi pertokoan dan kawasan perumahan. Kriminalitas, khususnya pencurian dengan pemberatan (Curat) meningkat. “Untuk peningkatan belum begitu menonjol.

Tapi kita antisipasi,” ungkap Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto dikonfirmasi Rabu (22/4) kemarin.

Jam-jam rawan pada

malam hari lebih dipantau dengan berbagai jenis patroli.

Diantaranya, blue light patroli, patroli jalan kaki, dan patroli kendaraan. “Belum sampai patroli skala besar. Hanya saja dua peleton kita kerahkan setiap hari,” terangnya.

Terpisah, Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa menerangkan, di wilayah hukum Polresta Mataram terjadi peningkatan kasus Curat. “Tapi kasus Curanmor dan Curas angkan-

ya turun,” terangnya.

Berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah mempersempit ruang gerak para pelaku. Di sisi lain, kawasan perumahan juga kini banyak ditinggali penghuninya.

Yang pada hari biasanya selalu ditinggal bekerja. “Sekarang yang diawasi itu kawasan pertokoan. Curatnya sekarang sasarannya minimarket, mesin ATM. Beberapa kasus sedang kami selidiki,” kata Adi. Berdasarkan analisa tahun

Vonis Bendes Pengembur Langsung Inkracht Mataram (Suara NTB) – Bendahara Desa Pengembur Sapoan tanpa pikir panjang menerima vonis yang dijatuhkan hakim. Sapoan yang dijatuhi pidana penjara satu tahun penjara ini langsung menjadi terpidana. Sapoan terbukti korupsi Rp186 juta dalam pengelolaan DD/ADD Desa Pengembur tahun 2017.

Ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra membacakan putusannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (22/4) kemarin.

Hakim menilai Sapoan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan korupsi sesuai yang dimaksud dalam pasal 3 UU RI No20/ 2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Sapoan dengan penjara selam satu tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan,” kata Rajendra mengucapkan putusan didampingi hakim anggota Fathurrauzi dan Abadi. Rajendra juga mengucapkan bahwa Sapoan dibebani denda sebesar Rp50 juta. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka Sapoan harus menggantinya dengan kurungan selama satu bulan.

Sementara uang tunai yang dititipkan Sapoan, sebesar Rp186 juta diputuskan untuk disita dan dikembalikan ke kas Desa Pengembur. Hukuman yang diberikan kepada Sapoan lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa mengajukan tuntutan penjara satu enam bulan, dan denda Rp50 juta subsider

tiga bulan kurungan.

Menanggapi vonis tersebut, jaksa penuntut umum dan Sapoan melalui penasihat hukumnya, Abdul Hanan sama-sama menerima putusan tersebut.

“Karena semua menerima maka putusan inkracht,” imbuh hakim anggota Fathurrauzi.

Sapoan terbukti korupsi bersama-sama dengan mantan Kades Pengembur Supardi Yusuf. Anggaran DD/ADD tahun 2017 yang dikelola mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp639,2 juta.

Supardi lebih dulu dihukum penjara dengan vonis empat tahun penjara, denda Rp200 juta subsider satu bulan kurungan. Supardi juga dikenai tambahan penjara satu tahun karena belum mengganti uang kerugian negara Rp608,2 juta. (why)

PDP di Lingsar Coba Bunuh Diri Mataram (Suara NTB) – Hasil reaktif pada tes cepat Covid-19 membuat HM, warga Kecamatan Lingsar, Lombok Barat harus dirawat dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Namun, HM yang punya riwayat kontak dengan pasien positif Covid-19 ini menolak dirawat. Bahkan mencoba bunuh diri.

HM dijemput di rumahnya oleh tim Gugus Tugas Covid-19 dengan protokol kesehatan Selasa (22/4) kemarin. “Pelaku berupaya bunuh diri saat dijemput,” ungkap Kapolsek Lingsar AKP Dewi Komalasari. Selain mencoba mengiris diri dengan pisau cutter, HM juga mengacungkan senjata tajam ke arah petugas.

Bergantian mulai dari golok, parang, sampai linggis. Penjemputan HM sampai harus dikaw-

al ketat polisi. Dewi mengatakan, HM kemudian dijemput paksa.

“Tindakannya mengancam nyawa petugas,” tegasnya. HM dimasukkan dalam daftar PDP dari penelusuran riwayat kontak.

HM terdeteksi punya riwayat kontak dengan pasien AS, warga Dasan Geria, Lingsar, Lombok Barat. HM dijemput untuk diambil sampel swab-nya di rumah sakit. “Hasil rapid test-nya reaktif,” kata Dewi. Perilaku HM bukan tanpa alasan. Setelah diselidiki, keluarga menerangkan bahwa HM punya riwayat gangguan jiwa. HM tidak dibawa ke rumah sakit rujukan penanganan virus Corona. Melainkan ke RS Jiwa Mutiara Sukma.

Sementara Camat Lingsar Jamaludin mengklarifikasi, penggunaan personel kepolisian dalam penjemputan HM di-

dasarkan pada terjadinya perlawanan dari HM. “Petugas medis sampai tiga kali meminta aparat untuk melumpuhkan yang bersangkutan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Evakuasi HM juga diwarnai drama. Jamal mengatakan, HM menendang dan meludahi petugas medis. “Yang mana percikan ludah atau droplet ini berpotensi menyebarkan virus dan membahayakan banyak orang,” Kasatgas Covid-19 Kecamatan Lingsar ini.

Selain itu, pihak keluarga HM tidak ada yang bersedia membantu proses evakuasi walaupun sudah dihubungi via telepon maupun disambangi langsung ke rumah. “Dia sudah kita bawa ke RSJ karena memiliki gangguan kejiwaan,” tandas Jamal (why)

2019, tercatat kejadian 7.985 kasus kriminal. Kejahatan konvensional menduduki puncak dengan 4.942 kasus atau setara 65 persen. Disusul kejahatan transnasional 226 kasus, kejahatan kekayaan negara 100 kasus, dan kontijensi dua kasus. Dibanding tahun 2018, terjadi tren penurunan 12 persen.

Pencurian kendaraan bermotor paling banyak terjadi dengan 1.293 kasus, menyusul kemudian pencurian dengan pembera-

tan dengan 877 kasus, dan pencurian dengan kekerasan 242 kasus. Sementara di wilayah Polresta Mataram kriminalitas tahun 2019 terjadi sebanyak 1.214 kasus dengan tingkat penyelesaian 55 persen atau setara 671 kasus. Kasus curat banyak terjadi pada dini hari antara pukul 00.00 sampai pukul 03.00, Curanmor pada rentang pukul 00.00 sampai pukul 06.00, dan Curas pada waktu antara pukul 12.00 sampai 18.00. (why)

Kasus PTSL Pondok Perasi

Nilai Pungutan Sesuai Aturan Mataram (Suara NTB) – Kasus dugaan pungli Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Lingkungan Pondok Perasi, Ampenan, Mataram sudah diselidiki. Dari klarifikasi dokumen dan saksi, nilai pungutan masih di ambang wajar menurut ketentuan SKB tiga menteri. “Pungutannya paling besar Rp250 ribu. itu masih di bawah ketentuan yang diatur peraturan,” beber Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa Rabu (22/4) kemarin ditemui di ruang kerjanya.

Tim unit Tipikor pun sudah mengklarifikasi Kepala Lingkungan Pondok Perasi, yang menerangkan total pengumpulan dana untuk program itu sebesar Rp4 juta. Warga yang mendapat jatah sertifikat melalui program PTSL juga diklarifikasi. “Belum kita temukan perbuatan melawan hukumnya.

Penggunaan uangnya juga sudah sesuai, untuk meterai, patok, dan operasional,” kata Adi. Biaya persiapan PTSL sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Mendagri, dan Mendes PDTT tahun 2017. Biaya persiapan pelaksanaan wilayah kategori II yaitu NTB sebesar Rp350 ribu. Biaya tersebut ditetapkan untuk penyiapan dokumen, pengadaan patok dan meterai, kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

Penyiapan dokumen terdiri dari surat pernyataan berisi keterangan tidak adanya sen-

(Suara NTB/why)

Kadek Adi Budi Astawa gketa, riwayat tanah, keterangan bukan aset daerah, dan keterangan bukan penguasaan secara sporadik. Biaya pengadaan batas bidang tanah tediri patok tiga buah dan satu lembar meterai untuk melengkapi surat pernyataan.

Sementara operasional petugas kelurahan/desa meliputi biaya penggandaan dokumen, biaya pengangkutan dan pemasangan patok, serta transportasi petugas ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan. Sebelumnya, kasus dugaan pungli tersebut dilaporkan warga karena warga dimintai uang pengurusan. Nominalnya antara Rp300 ribu sampai Rp500 ribu. Yang belum membayar dianggap berutang. Warga yang diduga menjadi korban sebanyak 27 orang. (why)

SUARA NTB

Kamis, 23 April 2020

Halaman 8

DPRD Lotim Minta Efektivitas Siswa Belajar Daring Dikaji Selong (Suara NTB) Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim), Murnan, SPd, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur (Lotim) mengkaji efektivitas belajar siswa di rumah. Pihaknya melihat banyak sekolah tidak melakukan kegiatan belajar secara online tersebut dikarenakan keterbatasan sarana penunjangnya.

(Suara NTB/kir)

KUMPULKAN - Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, mengumpulkan para pengusaha, BUMN dan BUMD guna membangun komitmen bersama melawan penyebaran virus Corona, Rabu (22/4).

Tangani Covid-19

Loteng Ajak BUMN dan BUMD Terlibat Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mengajak seluruh elemen masyarakat di daerah ini untuk turut serta membantu menangani penyebaran Corona (Covid-19). Termasuk kalangan pengusaha, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di daerah. Mereka bisa mengarahkan alokasi Corporate Social Resposibility (CSR)nya untuk mendukung penanganan Covid-19.

“Melawan penyebaran virus Corona ini bukan hanya tugas pemerintah saja. Tapi tugas dan tanggungjawab semua pihak. Jadi perlu keterlibatan semua pihak dalam hal ini. Termasuk kalangan pengusaha, BUMN dan BUMD yang ada di daerah ini, sangat kita harapkan keterlibatannya,” ujar Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., Rabu (22/4).

Keterlibatan kalangan pengusaha diharapkan bisa meringankan beban pemerintah dalam mengurangi dampak penyebaran virus Corona dengan sebisa mungkin menyalurkan CSRnya melalui Satgas Penanganan Covid-19, supaya pengelolaan dan penyaluran bantuan yang ada bisa fokus dan terarah.

“Selama ini kalangan pengusaha sudah cukup membantu. Namun kita berharap ke depan bisa lebih terarah bantuannya. Dengan sebisa mungkin menyalurkan bantuan melalui Satgas Covid-19 di daerah ini,” sarannya.

Pathul mengatakan, kalau bantuan disalurkan melalui Satgas Covid-19 tentu akan lebih terarah bantuannya, karena Satgas Covid-19 sudah punya data sasaran by name by address, baik itu yang berstatus ODP maupun PDP. ‘’Apa kebutuhan mendesak satgas juga pastinya sudah tahu. Dari pada dengan pola sendiri-sendiri, bantuan yang disalurkan dikhawatirkan tidak maksimal dirasakan oleh masyarakat,’’ harapnya.

Sebelumnya, Pemkab Loteng sempat mengumpulkan semua pelaku usaha, kalangan BUMN dan BUMD di kantor Bupati Loteng, Rabu pagi kemarin, termasuk pengusaha ritel modern guna membangun komitmen bersama untuk sama-sama mendukung penanganan penyebaran virus Corona di daerah ini. (kir)

‘’Sementara di satu sisi, Dinas Dikbud belum memiliki gugus tugas khusus untuk memantau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara online di tengah wabah virus Corona,’’ ujarnya, Rabu (22/4).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lotim ini mengatakan,banyak aktivitas belajar di rumah yang tidak terpantau. Masuknya guru ke sekolah itu harapannya tetap bisa memantau siswa belajar meski secara online.

Menjadi tugas dinas juga untuk tetap memantau aktivitas belajar siswa meskipun lewat rumah. Murnan juga meminta anggota DPRD Lotim lainnya bisa melakukan pengawasan di daerah pemilihan masing-, terutama pelaksanaan kegiatan pendidikan di tengah pandemi Corona.

“Sejauh mana pelaksanakan kegiatan sekolah daring ini, apakah berjalan baik atau tidak. Kalau tidak berjalan, maka harus segera dilakukan

evaluasi terhadap pelaksanaannya. Para siswa tidak boleh ketinggalan pelajaran sesuai jadwal kurikulum yang telah ditetapkan,’’ ujarnya.

Dalam hal ini, tambahnya, evaluasi bisa dilakukan melalui kepala sekolah masing-masing.

Diakuinya, dari pantauan awal, siswa tingkat SMA Negeri rata-rata belajar kelas daring, tetapi masih menjadi pertanyaan bagaimana dengan sekolahsekolah swasta belum diketahui.

Belum lagi siswa-siswa di

tingkat SD dan SMP sederajat. Secara aturan, sudah ada edaran juga agar para siswa belajar dari rumah. Namun, apakah belajar dari rumah ini sudah bisa dilaksanakan dengan baik perlu pengawasan.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Dinas Dikbud Lotim, Huzaefah mengaku aktivitas belajar siswa secara online ini sudah banyak laporan dari para guru dan kepala sekolah.

Para siswa belajar lewat YouTube. Para guru sudah diminta untuk menyimpan nomor WhatsApp dari para orang tua wali murid sebagai media untuk belajar secara online. ‘’Para guru yang diwajibkan tetap masuk sekolah ini juga diminta sesekali melakukan pemantauan aktivitas para siswa

(Suara NTB/dok)

Murnan di rumahnya. Guru dipersilakan mendatangi para siswanya dan pantau,’’ sarannya. (rus)

JPS Gemilang Mulai Disalurkan di Empat Kecamatan di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Program bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang Provinsi NTB mulai disalurkan, Rabu (22/4). Penyaluran bantuan ini menyasar empat kecamatan di wilayah Lombok Barat (Lobar), yakni Kediri, Kuripan, Gerung dan Lembar.

Kepala Dinas Sosial Lobar L. Marta Jaya mengatakan, penyaluran JPS Provinsi dilakukan di Desa Banyumulek, Desa Dasan Tapen dan Kuripan. “Empat kecamatan disalurkan hari ini (Kamis, red), Kediri, Kuripan, Gerung dan Lembar,” ujarnya, Rabu (22/4).

Penyaluran JPS dilakukan langsung oleh Pemprov NTB ke masing-masing desa. Pihaknya ikut mendampingi melalui petugas pendamping yang memantau. Teknisnya, bantuan didistribusikan ke kantor desa selanjutnya diberikan kepada warga penerima bantuan.

Kepala Desa Banyumulek, H. Jamiludin mengatakan total penerima JPS Provinsi di desanya sebanyak 24 KK.

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Asisten II Setda NTB H. Ridwan Syah didampingi Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim menyerahkan bantuan JPS Gemilang di Banyumulek, Rabu (22/4).

Pemberian bantuan diberikan di kantor desa, diwakili Asisten II Setda NTB H. Rid-

wan Syah didampingi Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim, SH., MSi.

Menurutnya bantuan JPS ini sangat membantu warga di tengah kondisi perekonomian

dampak Covid-19. Bantuan ini sendiri akan dilaksanakan selama tiga bulan. Pihaknya berupaya penerima bantuan ini tidak ada yang ganda.

Artinya, warga yang sudah menerima JPS provinsi tidak diberikan lagi bantuan yang lain. Sebab sesuai ketentuan, warga hanya mendapatkan satu sumber bantuan.

Di luar 24 KK yang sudah mendapatkan JPS provinsi ini, terdapat 1000 KK lebih warganya terdampak Corona yang akan diupayakan mendapatkan bantuan baik dari pusat, provinsi dan kabupaten.

Mengenai pendataan BLT Dana Desa, Jamiludin menjelaskan, sesuai ketentuan 35 persen dari DD total yang bisa terkaper BLT dari DD mencapai 250 KK dari total DD yang diperoleh desanya Rp 1,2 miliar. Pihaknya pun sangat berhati-hati dalam pendataan agar tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan. “Sekitar 250 KK yang disasar BLT dari DD dari 1.000 KK lebih,” ujar dia. (her)

Desa Dasan Tapen Terima Bantuan Mobil Ambulans Pemdes Jagaraga Berlakukan PSBD Giri Menang (Suara NTB) Keinginan Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung untuk memiliki mobil ambulans kini terwujud. Desa ini mendapatkan bantuan dari AirNav Indonesia, Rabu (22/4). Bantuan ambulans ini juga diperjuangkan anggota DPR RI Daerah Pemilihan NTB H. Bambang Kristiono.

“Tugas kami untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat. Wujud bina lingkungan itu adalah memberikan bantuan ambulans ini,” jelas General Manager AirNav Indonesia Cabang Lombok Buyung Prasetiyono.

AirNav Indonesia dijelaskannya adalah BUMN yang memberikan pelayanan navigasi penerbangan. Ada 33 cabang di seluruh Indonesia yang terdapat di setiap bandara. AirNav hadir untuk memberikan pelayanan untuk navigasi dalam penerbangan.”Oleh Kementerian Perhubungan kami diarahkan untuk membantu masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga bantuan ambu-

hingga Bagikan Ribuan Masker

(Suara NTB/ist)

SERAH TERIMA - Kades Dasan Tapen H. Nasrullah Hasbi bersama anggota DPRD NTB Nauvar F Farinduan saat serah terima bantuan ambulans dari AirNav, Rabu (22/4). lans inilah yang kami berikan oleh masyarakat, khususnya dan terawat dengan baik.

Anggota DPRD NTB asal ketika ada warga yang memuntuk desa ini,” jelasnya.

Bantuan ini pun dikatakan butuhkan kendaraan untuk ke Desa Dasan Tapen Nauvar Buyung, sapaannya bukan kali fasilitas kesehatan.”Kami Furqony Farinduan ikut meraini saja melainkan dilakukan harap bantuan ini bisa men- sa bersyukur dengan adanya secara berkelanjutan. Dan ingkatkan derajat kesehatan bantuan ambulans dari AirNav tahun ini giliran Desa Dasan masyarakat kami di Desa Indonesia. “Karena semua desa tentu memiliki keterbatasan Tapen yang mendapat bantuan. Dasan Tapen,” harapnya.

Sebagai bentuk pertanggung- sarana prasarana kesehatan.

Kepala Desa Dasan Tapen H. Nasrullah Hasbi mengaku jawaban, pihaknya akan meny- Dengan adanya bantuan ini, bersyukur dengan adanya iapkan anggaran khusus dari saya harapkan bisa dimanfaatbantuan kendaraan ambulans dana desa untuk pemeliharaan kan oleh masyarakat dan janini. Ia merasa kendaraan am- kendaraan ini. Agar bisa ber- gan sampai polemik kemanfaabulans ini sangat dibutuhkan fungsi sebagai mana mestinya tannya,” pintanya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Berbagai langkah dilakukan oleh pemerintah desa (pemdes) di Lombok Barat (Lobar) untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Seperti halnya Pemdes Jagaraga Induk, melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan di semua tempat ibadah seperti masjid, musala, pura hingga di rumah-rumah warga di wilayah setempat.

Pemdes sempat juga memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Desa (PSBD) melalui penerapan jam malam membatasi warga luar keluar masuk di desa setempat. ‘’Tidak saja warga, petugas perbankan, finance juga dilarang masuk ke desa selama masa isolasi mandiri desa,’’ ujar Pelaksana Tugas Kepala Desa Jagaraga Induk Iskandar, S.Sos., Rabu, (21/4).

Iskandar menjelaskan, pihaknya melakukan pembatasan jam malam dari jam

20.00 sampai 22.00 malam bagi warga luar yang ingin keluar masuk wilayah Jagaraga.

Pembatasan jam malam ini diberlakukan di lima titik mulai dari jembatan perbatasan antara Jagaraga Induk dan Jagaraga Indah, di depan Warde, di antara perbatasan Kuripan Utara, di Karang Bucu dan di depan puskesmas yang berbatasan dengan Desa Kuripan.”Langkah ini didukung oleh Muspika Kecamatan, Kapolsek dan Danposramil,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait bahaya Covid-19 ini, menjadi hal utama untuk dilakukan, sehingga, antisipasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh oleh masyarakat, sehingga potensi daripada penyebarannya bis tereliminir. “Sosialisasi ini kami kerjasama dengan puskesmas melalui corong speaker, tim relawan Covid Jagaraga serta meli-

batkan masyarakat sendiri, “ ungkapnya.

Dia menjelaskan, terkait tindakan promotif dan preventif ini, pihaknya menggunakan anggaran dana desa sebesar Rp164 juta. Dana ini dialokasikan untuk sejumlah perangkat alat pelindung diri, seperti, cairan disinfektan, masker, ember bersama kerangkanya lengkap dengan sabun. Fasilitas ini kita tempatkan di semua tempat ibadah, di gerbang gang masuk di semua dusun.

Mengenai kasus Covid-19 di Desa Jagaraga, terang Iskandar, hingga hari ini masih zona hijau dan tidak ada yang positif. Kemudian satu orang PDP dan betdasarkan data dari puskesmas, warganya 21 ODP. “Alhamdulillah dengan terus sosialisasi dan pemberlakuan physical distancing, kami berharap bisa mengendalikan peredaran virus,” tegasnya. (her)

Target Tak Kunjung Tercapai

Pengelolaan Parkir dan Pasar Diduga Bocor Praya (Suara NTB) Pengelolaan parkir pinggir jalan raya serta pasar yang tidak maksimal mendapat sorotan kalangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Alasannya, dari tahun ke tahun pengelolaan kedua pos penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini tak pernah mencapai target.

Bahkan di tahun 2019 lalu, capaian pengelolaan parkir pinggir jalan dan pengelolaan pasar hanya sebesar 17 persen saja, jauh di bawah capaian sektor PAD lainnya, karena pengelolaannya yang dinilai tidak maksimal. Hal itu terungkap dalam laporan pembahasan gabungan komisi DPRD Loteng atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2019, pada rapat paripurna DPRD Loteng, Rabu (22/4).

Juru Bicara Gabungan Komisi DPRD Loteng, Legewarman, mengatakan, secara umum capaian PAD Loteng tahun 2019 cukup menggembirakan. Itu bisa dilihat dari terlampauinya target PAD Loteng yakni sebesar 106 persen. Artinya, pemerintah daerah telah menunjukkan kemauan yang sungguh-sungguh untuk bisa mencapai target PAD yang sudah dicanangkan.

Namun jika dilihat lebih mendalam, ada beberapa pos PAD yang capaiannya jauh di bawah harapan.

Masing-masing parkir tepi jalan raya, pengelolaan pasar serta retribusi tower seluler. “Khusus untuk parkir tepi jalan raya serta pasar, hampir setiap tahun tidak pernah mencapai target,” sebutnya.

RAPAT – Rapat Paripurna penyampaian hasil pembahasan gabungan komisi DPRD Loteng atas LKPJ kepala daerah tahun 2019, Rabu (22/4).

Padahal kalau bicara potensi, parkir tepi jalan raya serta pasar sangat menjanjikan. Hal itu menunjukkan kalau pengelolaan dua pos PAD tersebut belum maksimal.

Bahkan ada dugaan terjadi kebocoran di sana sini. “Kalau bicara potensi, parkir tepi jalan raya serta pasar ini sangat besar potensinya.

Tapi tidak pernah mencapai target,” tegasnya kembali.

Artinya, Pemkab Loteng perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dua pos PAD tersebut. Termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pos PAD tersebut juga perlu terus dipacu kinerjanya supaya potensi besar yang ada bisa terkelola dengan baik, sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap besaran PAD Loteng.

Salah satu potensi pemasukan parkir yang belum dikelola maksimal ialah parkir ritel modern. Di mana Loteng punya sekitar 83 ritel modern yang semuanya punya area parkir. “Kalau saja ritel modern ini kita targetkan 4.000 kendaraan setahun setara parkir sepeda motor, maka dari ritel modern ini sudah ada pemasukan parkir sekitar Rp128 juta lebih,” terangnya.

Angka itu jauh lebih besar dari realisasi capaian parkir tepi jalan raya se-Loteng tahun 2019 lalu yang hanya Rp102 juta dari target sebesar Rp 582 juta. “Parkir ritel modern ini penting dikelola supaya ritel modern juga bisa memberikan kontribusi bagi daerah. Tidak hanya banyak saja. Tapi minim kontribusi,” pungkas Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Loteng ini. (kir)

SUARA NTB

Kamis, 23 April 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Kamis, 23 April 2020

Halaman 10

Jelang Ramadhan, Penumpang Menurun Drastis Mataram (Suara NTB) Jumlah penumpang dari pintu kedatangan Bandara International Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) terus menurun. Padahal gelombang pemudik sempat diprediksi akan terjadi mengikuti hari pertama Ramadhan 2020. ‘’Tidak ada peningkatan penumpang 2 hari kemarin.

Justru (sejak) 2 hari lalu penumpang di bawah 1.000 orang per hari. Di bawah jumlah rata-rata penumpang selama April 2020 ini,’’ ujar Communication and Legal Manager LIA, Arif Haryanto saat dikonfirmasi, Rabu (22/4).

Rata-rata penumpang baik dari pintu keberangkatan maupun kedatangan di BIZAM saat ini 900 orang penumpang per hari. Jumlah tersebut didapat dari 10 jadwal penerbangan untuk keberangkatan dan 10 jadwal penerbangan untuk kedatangan yang masih beroperasi.

Sebagai informasi, sebelum pandemi virus Corona (Covid19) meluas jumlah penerbangan di BIZAM mencapai 90 jadwal penerbangan dari pintu keberangkatan dan kedatangan. Jumlah penumpang

dapat mencapai 8.000 – 9.000 penumpang per hari. ‘’Untuk 20 April yang tiba (penumpang dari pintu kedatangan) 644 orang, berangkat (penumpang dari pintu keberangkatan) 33 orang. Total 976 orang,’’ sebut Arif. Menurutnya, hal tersebut cukup berdampak pada pengelolaan bandara.

Dicontohkan Arif penurunan penumpang berpengaruh dalam hal operasional bandara.

“Jam operasional bandara saat ini kami kurangi, dari 24 jam normalnya menjadi 15 jam sehari. Dari jam 6 pagi sampai pukul 21.00,’’ ujarnya.

Di sisi lain, penutupan internasional juga memengaruhi jumlah penumpang. Mengingat rute tersebut telah ditutup sejak satu bulan lalu.

Berdasarkan catatan Angkasa Pura I di BIZAM, 10 penerbangan yang masih beroperasi sampai dengan Selasa

(21/4) untuk pintu kedatangan antara lain 2 penerbangan dari Jakarta dengan jumlah penumpang masing-masing 105 orang dan 69 orang. Kemudian 3 penerbangan dari Surabaya dengan jumlah penumpang masing-masing 44 orang, 122 orang, dan 52 orang.

Dari Sumbawa Barat tercatat 44 orang penumpang, dan Bima 32 orang. Kemudian dari Denpasar tercatat 2 jadwal penerbangan dengan jumlah penumpang masing-masing 13 orang dan 62 orang. (bay) LENGANG - Bayangan penumpang pesawat yang baru tiba di BIZAM, beberapa waktu lalu. Situasi ini dampak maskapai mengurangi volume penerbangan imbas dari wabah Covid – 19. Grafik kedatangan dan keberangkatan menurun drastis.

(Suara NTB/ars)

Anggaran Penanganan Covid-19 Diawasi KPK Mataram (Suara NTB) Sekda NTB, H. Lalu Gita Ariadi menegaskan, pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 saat ini berada dibawah pengawasan KPK, BPKP, dan Inspektorat. Di sisi lain, belanja pemerintah untuk penanggulangan dampak Covid-19 saat ini mendapatkan kewajaran harga. Artinya, harga pembelian diperbolehkan berbeda dengan katalog yang telah ditetapkan. ‘’Silakan kalau darurat ini belanja. Kalau memang harga saat itu harus mahal karena kelangkaan dan sebagainya, dan itu dibutuhkan pada saat itu, beli,’’ ujar Sekda dikonfirmasi, soal adanya kekhawatiran penggunaan anggaran khususnya untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS) disalahgunakan.

Untuk meminimalisir kemungkinan penyelewengan, pembelian harus dilakukan

dengan menyertakan bukti harga pasti sesuai waktu pembelian. Peninjauan selanjutnya akan dilakukan oleh pihak Inspektorat dan BPKP. ‘’Walaupun diberikan kebebasan, tetapi kita tentu tidak boleh bertindak semau-maunya. Tidak ada motif untuk kolutif dan kick back. Kalau itu ketahuan, bahaya,’’ tegas Sekda.

Menurutnya, jika ditemukan oknum yang memanfaatkan situasi kebencanaan untuk meraup keuntungan pribadi akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang terkait darurat bencana. ‘’Jadi kita bekerja sekarang boleh sangat cepat, tetapi tetap terukur,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Forum Transparansi Anggaran (Fitra) NTB mengingatkan soal pontensi tindak pidana korupsi pada dana JPS Gemilang untuk warga terdampak Covid -19.

Apalagi sejak awal sudah dite-

mukan adanya indikasi dobel penerima bantuan. Celah penyimpangan harus segera ditutup agar tidak terjadi penyimpangan berlanjut.

Sejumlah catatan dalam pendistribusian JPS Gemilang disampaikan aktivis Fitra NTB, Jumaidi diantaranya, masalah pada proses pendataan. ‘’Pendataan yang salah akan mengakibatkan penerima bantuan dimungkinkan salah sasaran dan dobel pembiayaan,’’ kata Jumaidi.

Kedua, menurutnya, pengelolaan bantuan tidak terbuka. Hal ini memungkinkan adanya penggelapan dana bantuan oleh oknum tertentu.

Selama ini menurutnya publik hanya mendapat angka nominal senilai Rp 80 miliar.

Namun rincian anggaran untuk pembelian paket sampai dengan masyarakat miskin sasaran, belum diketahui.

Hanya sebatas nilai anggaran

per paket Rp 250.000.

Pada dasarnya menurut dia, bantuan ini bagus untuk menolong masyarakat miskin yang terdampak wabah Covid – 19. Apalagi dikerjakan secara keroyokan oleh OPD. Namun Pemprov NTB lupa soal memperketat koordinasi dengan kabupaten dan kota. ‘’Jika tidak membangun koordinasi dengan baik antar-Pemda, baik Pemda Provinsi, kabupaten dan kota sampai desa, maka besar kemungkinan dana ini bermasalah dan diselewengkan,’’ungkap Jumaidi.

Poin ketiga peluang masalah menurutnya, potensi indikasi pungutan liar (pungli). Tim di Pemprov NTB diminta memastikan tidak ada pungli atau bantuan yang tidak diserahkan kepada penerima.(ars/bay)

RADIO

KY Tetap Buka Pengaduan Hakim Nakal Secara Daring Mataram (Suara NTB) Komisi Yudisial (KY) secara resmi memperpanjang masa bekerja dari rumah atau working from home (WFH) bagi pegawai di lingkungan KY hingga Rabu, 13 Mei 2020 mendatang. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran nomor 02 Tahun 2020, mengatur tentang pengaduan hakim nakal melalui dalam jaringan (daring) atau online.

Isinya Pedoman Pelaksanaan Pelayanan dan Kegiatan Perkantoran Selama Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan KY. Kebijakan ini diterapkan dalam rangka memaksimalkan pencegahan penyebaran Covid-19. ‘’Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home) selama masa pencegahan penyebaran masa Covid-19 di lingkungan KY,’’ kata Koordi-

nator Penghubung KY NTB Ridho Ardian Pratama, SH.,MH mengutip SE Ketua KY RI Jaja Ahmad Jayus.

Ridho menjelaskan, pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan di KY tetap berjalan efektif dan efisien. Termasuk pelayanan pengaduan. ‘’KY mengoptimalkan layanan-layanan publiknya secara online, seperti pelaporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH),’’ ujar Ridho.

Terkait pelaporan online soal perilaku menyimpang Hakim, dapat diakses melalui www.pelaporan.komisiyudisial.go.id. Aplikasi ini untuk memudahkan publik dalam melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH. Selain itu juga dapat disampaikan melalui email: pengaduan@komisiyud isual.go.id. ‘’Pelaporan online berisi tentang tata cara pelaporan,

persyaratan laporan, peraturan terkait dengan KEPPH, alur penanganan laporan, dan menu layanan pelaporan online perilaku hakim yang diduga melanggar KEPPH,’’ tambah Ridho.

Selain akses untuk pelaporan, dibuka juga akses untuk permohonan informasi publik secara online. Pemohon informasi dapat mengakses layanan di www.ppid.komisiyudisial.go.id.

Arahan lain diterimanya dalam surat edaran tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) KY perlu mengatur sistem kerja yang terukur dan terarah serta selektif kepada pejabat/pegawai di lingkungan KY. Ini berpedoman pada SE Menteri PANRB Nomor 45/ 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi ASN pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan PSBB. (ars)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 23 April 2020

Kasus Positif Meningkat akan Mempercepat Penuntasan Covid-19 di NTB Dari Hal. 1 ‘’Kita sudah melakukan identifikasi dan sudah mendapatkan hasil sementara melalui screening tadi. Dari screening ini kita tahu jumlah orang yang reaktif. Dari yang reaktif ini akan dilanjutkan dengan swab yang merupakan metode standar,’’ lanjutnya.

Dengan demikian kata dr.Hamsu, masyarakat diharapkan tidak terlalu panik dengan angka-angka positif yang cenderung meningkat ini, karena sesungguhnya ini berarti Pemda telah mampu mengungkap kasus ini lebih dalam.

Kapan puncak Covid-19 dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Menurutnya, Fakultas Kedokteran Unram dan tim ahli sudah melakukan perkiraan atau simulasi dengan metode penyakit menular SIR (Suceptible, Infected, Recovery).

Dengan memperhatikan jumlah kasus positif, jumlah pasien yang sudah sembuh, jumlah penderita yang meninggal dunia dan data-data lainnya sesungguhnya yg terjadi di NTB. Maka tim dari Fakultas Kedokteran Unram memperkirakan puncak kasus ini akan terjadi di bulan Agustus 2020. ‘’Hal ini kalau kita tidak melakukan intervensi dengan baik dan cermat, maka puncaknya betul-betul ketemu di bulan Agustus. Namun jika kita bisa mencegah secara bersama-sama, maka kita akan bisa mempercepatnya, dua bulan misalnya atau pada saat lebaran nanti kita sudah bebas dari virus ini. Namun Kita harus bekerjasama menuntaskannya,’’ bebernya.

Dari hasil perhitungan Fakultas Kedokteran Unram dan tim yang terlibat di sana menunjukkan bahwa jika Covid-19 tanpa mendapat intervensi apapun, maka pada bulan Agustus mendatang jumlah kasus Covid-19 diperkirakan sekitar 5.800 an kasus. ‘’Karena itulah, mari kita sama-sama mencegah penyakit ini. Jangan takut diperiksa,’’ ujarnya.

Ia menambahkan, salah

satu hal yang bisa mempercepat penurunan kasus Covid-19 yaitu dengan mempercepat penemuan kasus. ‘’Jika tim dapat menemukan kasus lebih awal maka derajat sakitnya bisa lebih rendah. Jika derajat sakit rendah maka sakit ringan yang menderita Covid ini. Tentunya penyembuhannya juga akan lebih cepat. Jika dia lebih cepat sembuh yang tadinya rataratanya dua mingguan dapat kita turunkan di bawah satu minggu, maka akan lebih cepat penurunan angkanya,’’ kata dr.Hamsu.

Menambah Ruang Isolasi Sementara itu Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB Najamuddin Amy S.Sos, MM mengatakan, pihak Pemprov NTB sejak awal sudah melakukan sejumlah langkah pencegahan penyebaran virus ini serta melakukan penanggulangan dampak sosial akibat pandemi ini. ‘’Salah satunya yaitu pemerintah membentuk Corona Crisis Center Provinsi NTB , dengan mengupdate jumlah warga yang diduga terinfeksi melalui laman resmi Satgas Pemerintah Provinsi NTB Penanganan Covid-19 http:// corona.ntbprov.go.id/ dan menyediakan layanan Hotcall Covid-19 di 081802118119,” terangnya.

Pemprov NTB menyediakan empat Rumah Sakit Rujukan Utama bagi penanganan Covid-19 yaitu RSUD Provinsi, RS Selong Lotim, RS Manambai Sumbawa dan RS Bima serta 17 Rumah Sakit Rujukan Kedua di seluruh kab/kota se-NTB. Dengan jumlah tempat tidur ruangan isolasi di seluruh NTB sebanyak 68 pada pertengahan April kemarin.

Jumlah ini akan terus ditambah sampai mencapai 235 tempat tidur di isolasi dan yang sedang dalam persiapan sejumlah 380 tempat tidur dengan RS Unram, Asrama Haji, hingga Wisma Tambora. (*)

Pemprov Alihkan Anggaran Rp900 Miliar untuk Penanganan Corona Dari Hal. 1 Untuk Pemprov NTB, sesuai SKB Menteri Keuangan dan Mendagri, kita lakukan pemotongan untuk belanja langsung sekitar Rp900 miliar,’’ kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (22/4) kemarin.

Ratusan miliar anggaran yang dialihkan untuk penanganan Corona ini akan dipergunakan untuk beberapa sektor.

Antara lain, untuk pencegahan dan penanganan virus Corona dari aspek kesehatan. Kemudian, anggaran tersebut juga akan dipergunakan untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang.

Selanjutnya, akan dipergunakan untuk memberikan stimulus ekonomi. Dan terakhir, anggaran tersebut juga akan dipergunakan untuk menjaga ketersediaan pangan. Sehingga bantuan juga akan diberikan kepada nelayan dan petani terdampak Corona. ‘’Untuk stimulus ekonomi, secara spesifik memberdayakan UMKM dan IKM supaya tetap berproduksi di tengah kondisi saat ini. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pangan. Sehingga kita mengarahkan bantuan ini kepada nelayan, peternak dan petani,’’ kata Ridwan.

Koordinator Bidang Pemulihan Sosial dan Ekonomi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB ini menjelaskan nantinya akan diberikan bantuan peralatan, mesin dan sarana prasarana untuk 100.000 masyarakat terdampak Corona di luar penerima JPS Gemilang sebanyak 105.000 KK. Dalam realokasi anggaran tersebut, pekerjaan konstruksi diarahkan untuk program padat karya. Seperti pembangunan jalan lingkungan, jalan desa, pembangunan jalan usaha tani, irigasi pertanian dan lainnya.

Sehingga masyarakat di desa tetap dapat bekerja di tengah kondisi pandemi Corona saat ini.

Selain itu, ada juga bantuan hibah sebesar Rp100 juta kepada desa wisata juga dialihkan untuk program padat karya.

Dalam program padat karya tersebut, bahan-bahan yang dibutuhkan juga harus menyerap produksi di desa setempat.

Misalnya, di suatu desa wisata akan membangun jalan setapak menggunakan paving block.

Maka paving block-nya dibeli dari masyarakat desa setempat yang memproduksi paving block.

“Sehingga ada pekerjaan konstruksi yang memberikan pendapatan bagi masyarakat.

Sekaligus mempersiapkan destinasinya,” katanya.

Dalam APBD NTB 2020, sebut Ridwan, Pemprov semula mengalokasikan anggaran dana hibah sebesar Rp3,3 miliar untuk desa wisata. Dengan adanya realokasi anggaran ini maka dialihkan untuk program padat karya di desa wisata.

Untuk menghidupkan IKM lokal, Pemprov juga akan memberikan bantuan peralatan dan mesin kepada IKM-IKM pengolahan di bidang pertanian, peternakan, perindustrian, perikanan dan lainnya. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp20 miliar.

Bantuan peralatan dan mesin tersebut nantinya akan diproduksi oleh IKMIKM permesinan yang ada di NTB. Menurut Ridwan, semua mesin-mesin yang dibutuhkan IKM pengolahan sudah bisa diproduksi oleh IKM permesinan.

Pemprov akan memberikan bantuan mesin untuk pengolahan minyak kelapa.

Dengan pemberian bantuan mesin tersebut diharapkan IKM-IKM yang bergerak dalam pengolahan minyak kelapa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk JPS Gemilang.

Pemprov juga akan memberikan mesin pengolah ikan menjadi abon kepada IKM pengolahan bidang perikanan. Rencananya, dalam paket bantuan JPS Gemilang tahap II akan dimasukkan abon ikan.

“Abon ikan akan kita masukkan ke paket JPS Gemilang yang akan datang. Kemarin mungkin hanya telur dan minyak kelapa. Telurnya kita ambil sedikit, kita tambah abon ikan,” tandasnya.

Ridwan menambahkan, selain JPS Gemilang, juga akan diberikan bantuan bahan bakar untuk nelayan sekitar 38.000 KK di NTB. Bantuan bahan bakar tersebut dapat berupa BBM dan elpiji 3 Kg. Ia menyebut di Kota Mataram saja bantuan bahan bakar akan diberikan kepada 188 KK nelayan.

“Kita juga lagi merinci masyarakat terdampak lainnya. Misalnya, pedagang pasar, pedagang ikan laut, pedagang ikan tawar.

Kita akan bantu gerobak untuk berdagang. Termasuk juga pedagang asongan juga. Jumlah orang terdampak di semua sektor ini hampir 100.000 orang,” pungkasnya. (nas)

Halaman 11

Salurkan Bantuan di 80 Desa, Laskar Sasak Hadir di Tengah Masyarakat Mataram (Suara NTB) Eskalasi kasus dari pandemi virus corona (Covid-19) menarik perhatian dari berbagai pihak.

Khususnya untuk terus menyuarakan upaya-upaya pencegahan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, ataupun penerapan pembatasan fisik.

Upaya tersebut salah satunya dilakukan oleh Laskar Sasak yang membagikan cairan disinfektan di 80 desa se-Pulau Lombok. Dimana program tersebut dilaksanakan secara swadaya sebagai respon dari pandemi yang tengah berlangsung.

Kepala Desa (Kades) Janggawana, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah, Usman SIP, menerangkan pihaknya sangat berterimakasi dengan program tersebut. Dimana pihaknya menyalurkan 1.500 liter bantuan disinfektan dari Laskar Sasak kepada 1.500 KK di desa tersebut.

“Terima kasih kami haturkan kepada bapak Pimpinan Daerah NTB, Kabinda, Kapol-

da dan Danrem 162 WB, dan Laskar Sasak yang telah membagikan disinfektan kepada warga kami,” ujar Usman.

Menurutnya, bantuan dari pemerintah dan organisasi masyarakat sangat diharapkan dalam situasi saat ini. “Kami berharap agar Laskar Sasak terus ambil peran di tengah-tengah masyarakat,” sambungnya.

Senada dengan itu Kades Lenek Daya, Unasih, menyebut bantuan yang diberikan Laskar Sasak membantu pihaknya untuk mantisipasi bahaya penyebaran Covid-19. Menurutnya, Laskar Sasak telah mengambil peran strategis sebagai perekat sosial.

“Laskar Sasak dengan merangkul semua golongan maka kami bersatu untuk mencegah Covid 19,” ujar Unasih. Peran aktif dari berbagai kelompok sosial seperti Laskar Sasak diakuninya dapat membantu mempercepat pembangunan desa, terutama dari segi ekonomi.

Kade Kabar Kecamatan Sakra, Marzwan, juga men-

gapresiasi bantuan yang diberikan Laskar Sasak. “Disinfektan itu bisa disemprotkan hampir 5 kali selama 2 minggu di 7 kekadusan,” ujarnya. Bantuan tersebut menurutnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat di desa.

Di sisi lain, pihaknya mengharapkan program serupa terus dilakukan. Khususnya untuk membangun masyarakat dalam segala bidang di NTB. “Kita juga senang kalau bisa memberdayakan BUMDes dan UKM yang ada di desa,” ujar Marzwan.

Ketua Laskar Sasak, Lalu Taharuddin didampingi Wakil Ketua, Miq Kane, menerangkan program penyaluran bantuan tersebut ditujukan untuk mengedukasi masyarakat. Pengadaannya dilakukan secara swadaya, dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk Kabinda dan lain-lain.

Menurut Miq Tahar, sapaan akrabnya, Laskar Sasak kedepan akan bekerja sama dengan BUMDes dan pihak-pihak lain untuk menggerakkan ekonomi

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Ketua Laskar Sasak, Lalu Taharuddin, menyerahkan bantuan sembako kepada salah seorang tukang parkir dan masyarakat lainnya yang membutuhkan di Kota Mataram. masyarakat di tingkat desa.

Sehinga kas organisasi tidak macet dan terus bergerak.

Salah satu upaya mewujudkan itu adalah produksi hand sanitizer ramah lingkungan. Selain untuk mencegah penyebaran Covid-19, juga dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. “Baik itu

Bumdes, koperasi, pembinaan UKM dan usaha yang prospektif lainnya,” ujar Miq Tahar.

Selain menyalurkan bantuan dalam bentuk cairan disinfektan, Laskar Sasak juga memberikan ratusan paket sembako bagi warga sekitar Kota Mataram yang membutuhkan. (bay)

Penerapan Protokol Covid-19 Buat Pengunjung LEM Merasa Aman Mataram (Suara NTB) Dibukanya kembali Lombok Epicentrum Mall (LEM) mendapat respons positif dari masyarakat. Sebelumnya pusat perbelanjaan terbesar di NTB tersebut sempat menutup sementara seluruh aktivitas publik sejak 27 maret lalu, sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19).

Salah seorang warga Kelurahan Dasan Agung, Annisa Zohwarani, mengaku cukup senang dengan dibukanya kembali LEM. Pasalnya, dengan penerapan protokol ketat penanganan Covid-19 dirinya merasa aman melakukan aktivitas di ruang publik tersebut.

“Pastinya ke sini mencari beberapa kebutuhan. Kita bisa merasa aman karena dari pintu masuk sudah ada (protokol) penanganannya,” ujar Icha, sapaan akrabnya. Protokol yang dimaksud antara lain kewajiban memakai masker bagi pengunjung dan pegawai, penerapan pembatasan fisik, pemeriksaan suhu tubuh, serta

kewajiban untuk menggunakan hand sanitizer tepat di pintu masuk. ‘’Tadi dicek panas (suhu tubuh, Red), kalau tinggi bisa dilarang masuk,’’ ujar Icha. Diakuinya, LEM sampai saat ini memiliki beberapa produk yang khusus dijual di tenant-tenant yang ada.

Di sisi lain, Icha secara khusus mengapresiasi penerapan pembatasan fisik yang diberlakukan di pusat perbelanjaan tersebut. Pasalnya, dengan mematuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan pencegahan penyebaran Covid-19 dapat dilakukannya bahkan di tempat publik sekalipun.

Senada dengan itu, salah seorang warga Lombok Barat, Puspa Indah Ekawati, menyebut dibukanya kembali LEM menghadirkan suasana baru di tengah pandemi yang berlangsung. Kendati kasus Covid-19 meningkat secara grafik, dengan mematuhi batasan-batasan yang diterapkan pemerintah dan pengelola ruang publik disebutnya dapat

mengurangi kekhawatiran akan tertular. ‘’Selama mengikuti aturanaturan ini, aman-aman saja,’’ ujarnya. Kendati demikian, dirinya mengaku kekhawatiran justru akan datang jika melihat masyarakat sekitar yang terkadang abai pada pembatasan yang diberlakukan pemerintah maupun pihak terkait.

Selama mengunjungi LEM di hari perdana buka kembali, dirinya belum melihat hal yang merisaukannya tersebut. “Mungkin karena belum seramai (waktu normal) dulu ya,’’ sambungnya.

Sebelumnya General Manager (GM) LEM, Salim Abdad, menerangkan beroperasinya kembali pusat perbelanjaan tersebut akan disertai pemberlakukan protokol pencegahan Covid-19 sesuai standar kesehatan yang ada. “Mal sudah mengambil langkah-langkah pengamanan yang signifikan,” ujarnya saat memberikan keterangan.

Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan

Tak Ada Pembeli, Harga Mete Merosot Dari Hal. 1 Juga diekspor ke Amerika Serikat, China, India, Mesir,dan negara-negara Timur Tengah.

Setelah virus Corona mewabah, ekspor mete langsung terhenti. ‘’Di perusahaan-perusahaan, stoknya masih numpuk. Karena tidak bisa diekspor. Di gudang saya sendiri ada 200 ton yang masih tersimpan. Tidak tahu mau dijual kemana,’’ katanya.

Lalu Wahidin membawahi 100 pengepul di NTB. Setiap pengepul ini, membawahi puluhan petani mete. Mata rantai distribusinya di bawahnya mengakomodir ribuan

petani dengan ribuan hektar lahan mete. ‘’Terbesar (terluas) di Kabupaten Dompu,’’ katanya. Biasanya, permintaan mete oleh perusahaan tinggi menjelang lebaran.

Petani mete pada awal tahun ini katanya sedang panen. Tujuh bulan berikutnya, panen kembali. Lalu Wahidin menyebut, biji mete yang tersimpan di gudang biasanya kurang diminati. ‘’Perusahaan mintanya yang fresh. Kalau sampai panen mendatang, yang di gudang tidak bisa dijual. Otomatis tidak ada yang beli. Karena yang diminta yang baru panen. Pengusaha rugi sendiri. Kalau petani juga

nyimpan, rugi sendiri,’’ katanya.

Selain memasok ke sejumlah perusahaan, Lalu Wahidin memiliki mitra di Surabaya, Jatisrono dan Solo. Disana ada sentra pengolahan mete. Karena pandemik Covid-19, produksi di daerah-daerah yang disebutkan juga terhenti. Selain itu, pengiriman keluar daerah cukup sulit.

Akibat banyaknya ekspedisi yang memilih tidak melakukan aktivitas antarpulau. ‘’Karena kondisinya seperti ini, bank harus memberikan keringanan kewajiban pembayaran kredit. Itu saja,’’ harapnya. (bul)

bersama, pihak manajemen LEM juga mengatur jam operasional, yaitu mulai pukul 11.00 – 20.00 Wita. ‘’Dengan mewajibkan seluruh pengunjung dan karyawan untuk jaga jarak,

memakai perlindungan seperti hand sanitizer, masker, dan sering cuci tangan, kita berharap pengunjung merasa aman dan nyaman di Lombok Epicentrum Mall,’’ harap Salim. (bay)

(Suara NTB/bay)

BERBELANJA - Pengunjung membeli kebutuhan sehari-hari di hari pertama pembukaan LEM di masa pandemi

Tetap Jalan, Renegosiasi Pembayaran Proyek Siasati Pemangkasan Anggaran Dari Hal. 1 Meskipun anggaran belanja barang jasa dan belanja modal dipangkas. Namun, proyek tetap dilelang atau dilaksanakan tahun ini. Nantinya, pembayaran proyek akan dilakukan renegosiasi oleh OPD dengan penyedia jasa atau kontraktor. ‘’Nanti ada catatan, surat pernyataan, proyek dibayar seadanya (sesuai anggaran 2020), namanya di era Covid-19. Bisa dibayar separuh atau dibayar tahun depan. Pelaksanaan semua (proyek) tetap jalan,’’ katanya.

Ia menjelaskan OPD akan melakukan renegosiasi pembayaran pekerjaan berdasarkan kesepakatan dengan penyedia

jasa. Pembayaran akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Di tengah kondisi pandemi Corona saat ini, pelaksanaan proyek harus tetap jalan. Terutama pakerjaan konstruksi yang sifatnya padat karya. Meskipun ada beberapa anggaran infrastruktur yang dipangkas, tetapi akan direalokasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya padat karya. ‘’Anggaran dialihkan untuk Covid. Peruntukannya macammacam, ada untuk ekonomi, kesehatan dan jaring pengaman sosial. Kegiatan Pokir itu sifatnya padat karya. Jumlah tenaganya banyak. Dialihkan ke situ,’’ terangnya. (nas)

Tingkatkan Ekonomi Lokal Dari Hal. 1 Kemudian manfaat penciptaan lapangan kerja adalah multiplier effect yang saat ini sangat dibutuhkan. Apapun yang dibutuhkan untuk isi paket JPS Gemilang harus produk lokal, maka akan ada demand dari komiditi yang masukkan dalam paket semabako JPS Gemilang.

Komoditi tersebut dibeli dari uang pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Nilainya cukup besar untuk pesanan kebutuhan selama 3 bulan ke depan kepada produsen lokal. Misal , UMKM susu kedelai, hand sanitizer, telur, teh kelor secara otomatis akan terdongkrak aktivitasnya. Di dalamnya, pelibatan tenaga kerja yang besar untuk memenuhi kebutuhan

yang besar. ‘’UMKM bisa berproduksi dan produknya ada jaminan dibeli pemerintah melalui program JPS. Dampak lanjutan dari adanya demand komoditas JPS yang diproduksi oleh UKM/IKM lokal, maka akan membutuhkan pekerja untuk berproduksi. Minimal pada masa wabah ini tetap ada kegiatan produktif yang memperkejakan angkatan kerja yang ada,’’ jelas Achris.

Lalu manfaat untuk peningkatan kesejahteraan, masyarakat yang pro aktif dalam pemenuhan paket JPS Gemilang akan memiliki pendapatan yang meningkat dan kesejahteraan yang lebih baik. Mengingat, dampak Corona ini dari fakta lapangan terjadi penurunan daya beli.

Masyarakat tidak memiliki penghasilan tetap karena di PHK atau dirumahkan.

Bank Indonesia juga mendorong bantuan sosial yang diturunkan agar kualitas dan kuantitas yang diharapkan sampai kepada masyarakat yang dituju (tepat sasaran). ‘’Setting programnya kan bagus sekali itu. Agar orang tidak masuk di bawah garis kemiskinan, ada ketentuan layak dari sisi konsumsi. Karbohidratnya, protein. Sudah ada standar internasionalnya.

Jangan sampai (di bawah ketentuan) kualitas dan kuantitasnya,’’ jelas Achris.

Paket bantuan JPS Gemilang isi seluruhnya menggunakan produk lokal. Artinya, uang yang dibelanjakan untuk bantuan ini juga berpu-

tar di daerah. Dengan begitu, perekonomian di daerah dapat terbantu digerakkan di tengah masa sulit. ‘’Karena kami di Bank Indonesia sangat konsen mengenai produk lokal. Melihat pola pemerintah daerah sudah cukup bagus. Produksi IKM diambil, produksi petani lokal digunakan. APBD itu jadinya berputar di daerah sendiri dengan memberdayakan produsen lokal,’’ demikian Achris Sarwani.

Mewabahnya virus Covid19 di Indonesia juga membuat Bank Indonesia kembali melakukan perhitungan ulang proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (PE) tahun 2020. Secara nasional, Bank Indonesia memangkas proyeksi PE Indonesia 2020 menjadi 5 persen hingga 5,4 persen dari pra-

kiraan sebelumnya 5,1 persen sampai 5,5 persen.

Sementara di NTB, tahun 2020 ini Bank Indonesia NTB memproyeksikan PE NTB sebesar 5,4 persen - 5,8 persen. Jika dalam jangka waktu 3 bulan, situasi belum terkendali. PE NTB proyeksinya dipangkas menjadi pada 3,3 persen -3,7 persen.

Selanjutnya, di skenario terburuk Covid-19, bila situasi belum terkendali sampai 6 bulan ke depan atau hingga akhir tahun 2020 ini, proyeksi PE NTB dipangkas signifikan, menjadi 1 persen, sampai 2 persen. Peningkatan kemiskinan dan pengangguran sudah tentu tak bisa dihindari. Karena itu, daerah harus mengelola sebaik mungkin sumber-sumber penolong ekonominya. (bul)

Susun Rincian Larangan Mudik Dari Hal. 1 Diterangkan Bayu, pembahasan terkait aturan mudik tersebut akan dibahas secara internal di Dishub terlebih dahulu. ‘’Kita bahas internal dulu, sebelum nantinya akan dirapatkan bersama gubernur,’’ ujarnya.

Di sisi lain, Keputusan Presiden untuk membatasi mudik 2020 disebutnya harus disikapi dengan cermat. Terutama terkait mekanisme penerapan yang harus dibuat dengan lebih rinci untuk memisahkan batasan-batasan

mudik yang dimaksud. ‘’Sedang kami rapatkan, apakah larangan mudik ini antar kabupaten atau antar pulau kecil. Atau bahkan pulau-pulau besar di luar NTB,’’ ujar Bayu. Keputusan rapat tersebut selanjutnya akan diresmikan oleh Gubernur NTB melalui surat edaran. ‘’Semoga hasil rapatnya segera ditetapkan,’’ sambungnya.

Terkait kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, disebut Bayu sangat tergantung dari hasil pembahasan dalam rapat. Dicontohkannya bisa saja kesepakatan yang muncul

adalah larangan mudik pada tingkat kabupaten/kota. ‘’Bisa saja yang di Kota Mataram tidak boleh mudik ke Lombok Barat, Lombok Utara atau sebaliknya. Ini yang harus kita jabarkan. Sebelum nantinya gubernur mengeluarkan SK (Surat Keputusan),’’ ujar Bayu.

Selain membahas mekanisme pembatasan mudik, Dishub NTB juga membahas strategi pengecekan di lapangan.

Khususnya untuk memastikan larangan mudik tersebut diterapkan oleh masyarakat jika telah ditetapkan nanti.

‘’Persoalan ini tidak mudah, tapi harus kami bicarakan di internal dulu,’’ ujar Bayu.

Dalam prosesnya, penentuan pembatasan mudik disebutnya akan melibatkan pembahasan di tingkat pengusaha. Kendati demikian, fokus aturan tersebut lebih mengarah pada masalah kesehatan.

Menurut Bayu, selain menyusun aturan pembatasan mudik pihaknya sampai saat ini terus memperketat pengamanan di setiap pintu masuk kedatangan.

Baik di bandara, terminal penumpang, maupun pelabu-

han yang ada.

Terkait pembatasan mudik, Bayu berharap masyarakat dapat menyikapi hal tersebut dengan bijak. “Setidaknya kita harus menahan diri untuk kesehatan bersama,” ujarnya.

Kendati larangan mudik diprediksi akan mengurangi aktivitas transportasi secara signifikan, hal tersebut diakui menjadi risiko yang harus ditempuh di tengah pandemi saat ini. ‘’Ini bukan soal untung rugi. Larangan ini hanya untuk tidak mudik, dan pengentasan penyebaran Covid-19,’’ pungkasnya. (bay)

Pemprov Minta Desa dan Kelurahan Umumkan Terbuka Penerima Bantuan JPS Dari Hal. 1 Data yang valid untuk penerima JPS Pusat dan JPS daerah kuncinya ada di desa dan kelurahan. Karena data itu harus divalidasi ulang.

Untuk memastikan bahwa calon penerima bantuan yang ada didaftar tersebut by name by address apakah masih masuk memenuhi kriteria penerima bantuan atau tidak.

Yaitu orang miskin dan rentan miskin yang masuk dalam

desil I, II dan III. Kemudian, validasi data yang dilakukan desa dan kelurahan untuk memastikan rumah tangga sasaran tidak mendapatkan dobel bantuan.

Apabila sudah masuk sebagai penerima JPS Pusat seperti PKH, BPNT dan Bansos Sembako, maka tidak boleh lagi masuk namanya menjadi penerima JPS Gemilang dan JPS kabupaten/kota.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB

ini mengatakan bahwa memang validasi data di tingkat desa dan kelurahan menjadi kunci agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Ia memberikan contoh seperti di Desa Banyumulek berdasarkan hasil diskusi dengan kepala desa setempat, di sana terdata 800 KK masyarakat miskin.

Namun ternyata, ada sekitar 8 KK yang sudah mampu, rumahnya bagus dan akan naik haji. Tetapi masih terda-

ta sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Orang yang sudah mampu seharusnya tak boleh lagi menerima bantuan. Dan dapat digantikan dengan masyarakat lainnya yang memenuhi kriteria menerima bantuan. ‘’Oleh karena itu mekanismenya data itu kita kembalikan ke dusun atau kelurahan.

Di sanalah di musyawarahkan dengan perangkat desa. Kita kembalikan ke desa, mereka mencoret nama-nama yang

sudah tak berhak. Dan memasukkan nama baru yang lebih berhak,’’ tandasnya.

Ia kembali menegaskan bahwa kunci dari ketepatan sasaran penerima bantuan JPS berada di desa dan kelurahan. Bagi desa dan kelurahan yang sudah beres data penerimanya, maka bantuan JPS Gemilang akan langsung disalurkan. ‘’Jangan sampai kita memberi orang yang sudah menerima bantuan pusat,’’ tandasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 23 April 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tes Cepat, Empat Tenaga Medis Reaktif Dompu (Suara NTB) Empat orang tenaga kesehatan di Kabupaten Dompu dinyatakan reaktif setelah dilakukan tes cepat dan satu diantaranya dokter. Untuk menegakkan diagnosa Covid-19, pengambilan swab sebagai standar pemeriksaan laboratorium telah dilakukan kepada tenaga kesehatan yang reaktif.

Plh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maman, SKM, MMKes kepada Suara NTB di Puskesmas Dompu Kota, Rabu (22/4) men-

gungkapkan, hingga saat ini sudah ada empat tenaga kesehatan di Kabupaten Dompu yang dinyatakan reaktif hasil tes cepatnya. Diantaranya satu

dokter, satu perawat, dan satu orang asisten apotek.

“Asisten apotek itu adiknya perawat yang dinyatakan reaktif hasil tes cepat setelah men-

inggalnya HU warga Kandai Satu. Dia tinggal serumah dengan UJ, perawat itu,” katanya.

Mereka yang dinyatakan reaktif ini langsung dilakukan swab di RS Pratama Manggelewa, Rabu (22/4) kemarin. Sementara Uj, perawat yang memasang infus pada HU sebelum diisolasi di RSU Dompu, sudah diswab gelombang pertama pada Minggu (19/4) lalu dan

langsung diisolasi di rumah dinas Sekda Dompu. “Artinya tenaga kesehatan mengerti isolasi diri, makanya dipilihlah rumah dinas sekda itu,” unkapnya.

Rumah Sekda yang sudah tidak ditempati ini juga dilakukan penyemprotan disinfektan setiap 3 hari sekali. Penggunaan rumah dinas Sekda sambil menunggu hasil swab terhadap tenaga kesehatan yang dinya-

takan reaktif hasil tes cepatnya.

Untuk hasil tes cepat terhadap warga dari klaster Gowa, lanjut Maman, sesuai hasil tes pertama ditemukan ada 65 orang yang reaktif dari 129 orang. Namun hasil tes terbaru, ada tambahan 4 orang yang reaktif. Yaitu dari Puskesmas Ranggo dan Puskesmas Dompu Timur masing – masing 2 orang, sehingga yang reak-

tif sebanyak 69 orang.

Sementara untuk keluarga almarhum HU yang reaktif 4 orang, dan keluarga pasien berinisial Abd asal Kandai 1 juga 1 orang. Yang sudah diambil swabnya dari mereka yang dinyatakan reaktif tersebut sebanyak 59 orang tahap pertama pada Minggu (19/4) lalu, dan 24 orang tahap kedua, Rabu (22/4) kemarin. (ula)

BLT Rp600 Ribu Dikirim Melalui Pos

(Suara NTB/Dok)

Bima (Suara NTB) – Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu yang berasal dari Pemerintah Pusat untuk warga kurang mampu yang terdampak covid-19 akan dikirim melalui Pos. “Penyaluran BLT via Pos dan akan

diberikan berdasarkan alamatnya penerima manfaat masing-masing,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin MM kepada Suara NTB, Rabu (22/4).

Sirajuddin meminta warga atau Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Bima yang mendapat BLT agar tidak mempercayai oknum-oknum tertentu yang mengatakan bahwa pencairan BLT melalui Bank. “Saya tegaskan lagi, penyaluran atau pencairan BLT via Pos. Tidak melalui rekening Bank,” katanya.

Selain itu, Ia juga meminta Pemerintah Desa (Pemdes) agar tidak melakukan pemotongan bantuan dengan dalih atau alasan apapun. Mengingat BLT dikucurkan bagi warga kurang mampu yang terdampak covid-19. “Bantuan Rp600 ribu perKK. Kalau dipotong akan kita laporkan ke APH,” katanya.

Ia mengaku jatah penerima BLT di Kabupaten Bima sebanyak 24.331 KK. Jumlah itu berdasarkan data by Name by Adress (BNBA)

yang diterima Kemetrian Sosial (Kemensos) RI, belum lama ini.

Menurutnya warga atau KK yang kurang mampu di Kabupaten Bima yang masuk dalam Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dikeluarkan oleh Pusdatin Kemensos RI. “Yang masuk DTKS, jumlahnya ada sebanyak 24.331 KK,” katanya.

Bagi warga atau KK yang tidak mendapatkan BLT akan diakomodir mendapatkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dari Pemerintah Provinsi NTB dan JPS Bima RAMAH dari Pemerintah Kabupaten Bima.

“Bedanya JPS ini berupa barang.

Sementara BLT berupa uang tunai.

Warga akan menerima bantuan selama tiga bulan kedepan,” katanya.

Sirajuddin menegaskan, program BLT dan JPS merupakan kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemda terhadap warga Kabupaten Bima kurang mampu yang terdampak akibat wabah virus corona. “JPS dan BLT merupakan program perpaduan antara Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemda,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ist)

BANTUAN APD - Para perwakilan Alumni SMAN 1 Bima Angkatan 87 saat menyalurkan bantuan APD bagi dokter dan tenaga medis di RSUD Kota Bima, Senin, 20 April 2020.

Alumni SMAN 1 Bima Angkatan 87 KONI NTB Diminta Gelar Pelatda Salurkan Bantuan APD bagi Tenaga Medis Sirajuddin

Semi Sentralisasi

Mataram (Suara NTB) Terkait dihentikannya Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) PON NTB tahun 2020 pihak pelaku olahraga mengusulkan KONI NTB membuat Pelatda Semi Sentralisasi. Pelatda Semi Sentralisasi yang dimaksud adalah pemusatan latihan dilaksanakan oleh masingmasing pengurus cabor, namun tetap dibawah pengawasan KONI NTB. “Supaya kegiatan latihan atlet tetap terpusat, sebaiknya KONI NTB membuat Pelatda Semi Sentralisasi saja, supaya latihan atlet tetap terprogram dan sesuai target,” ucap Pelatih Tinju NTB, Indah Dugi Cahyono kepada Suara NTB via ponselnya, Rabu (22/4).

Pelatda semi sentralisasi yang dimaksud Dugi adalah pemusatan latihan atlet dilaksanakan oleh masing-masing cabor namun tetap

dalam pengawasan KONI NTB. Pelatda semi sentralisasi yang dimaksud Dugi tidak dipusatkan di satu tempat, namun dilaksanakan oleh masing-masing cabor.

Menurut Dugi, latihan semi sentralisasi dengan dilaksankan oleh masing-masing cabor sangat cocok dilakukan ditengah pandemi virus Corona (Covid-19) saat ini. Pasalnya pemusatan latihan semi sentralisasi tidak akan melibatkan banyak atlet, sehingga dapat mencegah atlet terjangkit Covid-19.

Dijelaskan Dugi, bila dilakukan Pelatihan Semi sentralisasi di masing-masing cabor hanya melibatkan satu hingga 10 atlet, karena masing-masingnya cabor meloloskan satu hingga lebih 10 atlet.

Dicontohkan, cabor muay thai hanya meloloskan satu atlet, selanjutnya cabang tinju meloloskan

sembilan atlet sehingga bila dilakukan latihan semi sentralisasi tidak sampai menimbulkan resiko terjangkit Covid-19.

Dia mengambil contoh di cabor tinju, sebanyak delapan atletnya latihan terpusat di satu tempat.

Menurutnya latihan terpusat di satu tempat dengan melibatkan 10 atlet tidak menimbulkan resiko terjangkit nya Covid-19. Pasalnya sejumlah atlet latihannya di dalam ruangan dan tidak terkontaminasi dengan pihak luar.

Melihat program latihan yang dijalankan oleh cabor tinju saat ini berjalan aman dan lancar, dia menyarankan Pelatda PON 2020 diganti dengan Pelatda semi sentralisasi saja, supaya cabor juga memiliki tanggungjawab penuh dalam mempersiapkan atlet mengikuti PON 2020. (fan)

Kota Bima (Suara NTB) Meningkatnya penyebaran Covid-19 di Kota dan Kabupaten Bima, telah membangkitkan kepedulian Alumni SMAN 1 Bima Angkatan 87. Komunitas alumni yang diketuai oleh Muhdar MS, SH, ini bahu membahu mengumpulkan donasi. Mereka menghimpun donasi dari para alumni. Selanjutnya, donasi itu dipakai untuk memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) bagi dokter dan tenaga medis.

APD yang berhasil dibeli tersebut disalurkan ke RSUD Kota Bima. Jenisnya antara lain, 100 set Hazmat, Apron, Face Shield, Kacamata Medis, Sepatu Safety, Sarung Tangan Latex medis standar pendek maupun panjang, masker surgery, kantong jenazah, thermometer gun, masker kain non medis dan termasuk juga vitamin C. Penyerahan bantuan APD diserahkan oleh perwakilan

SMAN 1 Bima Sdr. Tri Sujadi dan telah diterima dengan baik oleh dr Akbar, serta beberapa tenaga medis selaku Ketua serta anggota Gugus Tugas Penanggulangan Covid19 di RSUD Bima pada hari Senin, 20 April 2020.

Ketua Alumni SMAN 1 Bima Angkatan 87, Muhdar MS, SH yang juga Pengacara kondang di Makasar menyampaikan bahwa kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian dan keterpanggilan Alumni SMAN 1 Bima Angkatan 87 di luar Kota Bima maupun di Kota Bima untuk membantu masyarakat Bima pada umumnya juga dokter dan tenaga medis serta relawan yang sekarang ini tengah menjalankan tugasnya di garda terdepan dalam menangani Covid-19 di Bima.

Kegiatan ini diharapkan dapat diikuti oleh komunitas lainnya dari seluruh elemen masyarakat Bima. Baik yang di luar Kota dan Kabupaten Bima maupun di Kota Bima pada umumnya.

Delapan Pasien Covid-19 di Kananga Merupakan Keluarga Dekat Bima (Suara NTB) – Delapan dari 10 pasien positif covid-19, di Kabupaten Bima, ternyata memiliki hubungan darah dan ikatan keluarga dekat. Mereka berdomisili di sejumlah RT di Desa Kananga Kecamatan Bolo.

Demikian disampaikan Kepala Desa Kananga, Firdaus S.Pd, kepada Suara NTB, via telepon pada Rabu (22/4). Kata dia, delapan warga Kananga yang positif covid-19 itu terdiri dari keluarga dekat. “Ada yang kakak ipar, adik ipar, istri, anak, cucu dari klaster Gowa,” katanya.

Menurutnya, delapan orang keluarga dekat tersebut, berdomisili pada empat RT di Desa Kananga. Yakni di RT 06 sebanyak 2 orang, satu orang RT 07, satu orang RT 08 dan RT 12 sebanyak 4 orang. “Saat ini ada juga anggota keluarga dekat yang masih menjalani karantina mandiri. Dan kami berikan makanan bergizi dan bantuan sembako selama mereka menjalani isolasi,” katanya.

Selain keluarga dekat lanjutnya, ada juga sebanyak 50

warga Desa Kananga yang berhasil didata dan dilacak, yang diduga melakukan kontak terakhir dengan delapan pasien positif tersebut. “Dari pelacakan kontak ada 50 orang. Saat ini mereka masih menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing,” katanya.

Untuk tindak lanjut proses karantina, Firdaus juga mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Puskesmas Bolo agar secepatnya melakukan tes cepat (rapid test) terhadap 50 warga itu. Termasuk keluarga dekat pasien covid-19. “Kita harapkan agar semuanya dites cepat, untuk mencegah dini penularan,” ujarnya.

Ia menyebutkan ada 12 warga Desa kananga yang masuk klaster Gowa. Saat pulang melalui Pelabuhan Bima akhir bulan Maret kemarin, Pemdes dan Anggota Polsek Bolo sempat memberikan edukasi agar tetap berada di rumah.

“Semuanya ada 12 orang klaster Gowa. Saat mereka tiba, kita berikan edukasi dan pemahaman. Tapi bandel,

hingga dinyatakan positif covid-19,” katanya.

Pasca adanya delapan warga Kananga positif covid-19, Firdaus mengaku pihaknya telah melakukan semi lockdown.

Bahkan seluruh RT yang ada telah ditutup dan dibuatkan portal. “Setiap warga RT masing-masing yang keluar masuk akan dibatasi,” katanya.

Selain itu, tambahnya, warga Desa lain juga tidak diperbolehkan masuk ke Kananga tanpa ada keperluan penting. Hal itu sebagai upaya pencegahan dan memutus mata rantai penularan covid-19. “Dibatasi jam kunjungan, hanya untuk emergency yang bisa masuk. Jika tidak ada kepentingan, maka tidak diperbolehkan masuk,” katanya.

Warga Desa tetangga Kananga, juga banyak yang memberikan suport dan dukungan. Bahkan memberikan bantuan cairan disinfektan sembari mereka tetap meningkatkan kewaspadaan. “Tetangga Desa Kananga cukup memaklumi dan memahami kondisi ini,” pungkasnya. (uki)

Beberapa kegiatan lainnya yang menjadi program selanjutnya akan difokuskan tidak terbatas kepada seluruh anggota alumni dan para alumni guru, akan tetapi juga diharapkan Insya Allah menjadi manfaat sebasar-besarnya buat masyarakat Bima dimanapun berada.

Di tempat terpisah, Ir. Raden Andi Saraswati, MT salah satu Alumni SMAN 1 Bima Angkatan 87 yang menjadi koordinator kegiatan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Alumni SMAN 1 Bima Angkatan 87 yang telah memberikan sumbangsih baik materil maupun moril sehingga bisa terlaksananya aksi sosial ini.

“Tidak lupa juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para dokter, paramedis dan team relawan di Kota Bima yang telah bekerja maksimal di tengah keterbatasan peralatan medis yang dimiliki,” ujar Raden Andi Saraswati. (r/*)

Disnakertrans KSB Jemput Delapan CPMI Sesuai Protokol Covid-19 Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat melakukan penjemputan terhadap kepulangan delapan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan menggunakan protokol kesehatan pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19).

Kepala Disnakertrans KSB, H. Muslimin. HMY menjelaskan, penjemputan kedelapan CPMI yang sebelumnya menjalani penampungan di Surabaya itu dilakukan di pelabuhan Poto Tano.

Di mana sebelumnya mereka diantar oleh Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) ke pelabuhan Kayangan, Lombok Timur.

“Kemarin malam (Selasa) kita jemput mereka,” terangnya kepada wartawan, Rabu (22/4).

Proses penjemputan para CPMI yang batal diberangkatkan oleh perusahaan penyalur ditengah pandemi virus corona itu.

Dikatakan H. Muslimin, pihaknya bersama tim gugus tugas penanganan Covid-19 menjemput

langsung ke pelabuhan Poto Tano.

Mereka selanjutnya di bawa ke posko pengawasan pintu masuk wilayah di kecamatan Poto Tano.

Di sana, mereka didata dan diwajibkan menjalani screening kesehatan memastikan tidak terdapat gejala yang patut diduga terpapar virus corona.

Setelah menjalani pemeriksaan, para CPMI ada yang diantar ke rumah masing-masing dan sebagian laninnya dijemput oleh pihak keluarga. “Yang alamatnya Seteluk kita antar langsung ke rumahnya. Nah yang dari Brang Rea dan Taliwang. Mereka dijemput keluarganya,” papar H. Muslimin.

Meski diizinkan langsung kembali ke rumah. H. Muslimin menyatakan, sesuai protokol pencegahan Covid-19 mereka tetap harus menjalani masa karantina mandiri. Data-data CPMI itu pun sudah diserahkan ke petugas medis lapangan di desa asal mereka agar terus dilakukan pemantauan selama menjalani karantina. (bug)

Program Tumpang Sari, Penyidik Dalami Keterangan PPL Dompu (Suara NTB) – Pemeriksaan Kelompok Tani (Poktan) terkait kasus dugaan penyelewengan bantuan bibit jagung dan kedelai untuk program tumpang sari pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) tahun 2019, rampung dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu.

Khususnya pada mereka yang terdaftar dalam CPCL di delapan kecamatan. Karenanya, untuk menemukan unsur pidana penyidik kini mendalami keterangan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Kasi Intel Kejari Dompu, Indra Zulkarnain, SH., kepada Suara NTB, Rabu (22/4) menyampaikan, setelah pemeriksaan saksi dari poktan

tuntas dilakukan tim langsung menggelar rapat internal.

Hasilnya, diputuskan untuk melanjutkan perkara ini dengan memeriksa PPL. “Keputusannya tetap kita lanjutkan pemeriksaan sampai kita cari ada tidak unsur penyimpangan,” ungkapnya.

Terhadap PPL di masingmasing wilayah tersebut, fokus utama pemeriksaan lebih pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mereka di lapangan. Termasuk peranan dalam proses pengalihan bantuan bibit jagung dan kedelai.

Pekan kemarin, lanjut dia, sudah empat orang dihadirkan. Jumlahnya memang tidak seperti pemeriksaan poktan yang mencapai puluhan orang perharinya, sebab

dikhawatirkan berbenturan dengan protap penanganan Covid-19. “Minggu kemarin ada empat orang kita panggil.

Tidak banyak karena kita juga tidak mau orang berkumpul terlalu banyak, nanti jadi masalah baru lagi,” jelasnya.

Sejauh pemeriksaan 371 poktan di delapan kecamatan selama beberapa bulan terakhir, diakui terdapat petani yang tidak menerima, menolak dan dialihkan bantuan bibit jagung dan kedelainya ke kelompok tani lain. Karenanya perlu proses pendalaman lebih jauh pada PPL dan pihak terkait untuk mengetahui ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum pada kasus yang dilaporkan Insan Cita Institut (ICI) tersebut.

(Suara NTB/jun)

Indra Zulkarnain “Pokoknya pemeriksaan masih tetap kita lanjutkan,” tandasnya. (jun)