Edisi Kamis 23 Juli 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 23 JULI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 113 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Silaturahmi dengan Tokoh NTB

Wakapolri Pertegas Sinergitas TNI-Polri dalam Pengamanan Pilkada Serentak 2020 KUNJUNGAN kerja (Kunker) lima perwakilan elemen negara ke Provinsi NTB, menyoroti berbagai hal yang urgen dalam pembangunan dan penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam kesempatan bersilaturrahmi dengan para tokoh NTB, Selasa (21/7), di Killa Hotel Senggigi, Lombok Barat, para pejabat negara mengupas tun-

tas beberapa fenomena mulai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, hingga perhelatan pesta demokrasi Pilkada serentak 2020.

Menanggapi perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang telah ditetapkan akan digelar Desember 2020 mendatang, Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono kembali menegaskan bahwa terkait pengamanan Pilkada, Polri dan TNI

sebagai dua saudara kembar telah berkomitmen untuk terus mengawal setiap tahapan Pilkada. ‘’Terkait Pilkada dengan segala perbedaan yang dialaminya dan akan digelar Desember mendatang, di situ timbul kesamaan dari Polri sebagai penjaga dan pemelihara keamanan dalam negeri dengan TNI selaku penjaga dan pemelihara teritorial.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/humaspoldantb)

Kapolda NTB, Mohammad Iqbal mengantar TGH.L.Turmudzi Badaruddin yang duduk di kursi roda, menuju tempat berlangsungnya silaturahmi (foto kiri). Waka Polri, Menko Polhukam, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Kasum TNI, Wakil Ketua DPD RI didampingi Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah dalam acara silaturahmi dengan para tokoh di NTB, Selasa (21/7).

NTB Tunggu Petunjuk Panselnas

Soal Nasib Pelamar Terpapar Covid-19 untuk Ikut SKB CPNS 2019

TO K O H

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB masih menunggu petunjuk teknis dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) terkait dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2019. Terutama terkait dengan nasib pelamar yang dinyatakan reaktif dan terpapar Covid-19, apakah diperkenankan ikut SKB atau tidak.

Serius Perbaiki Data Kemiskinan WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd meminta keseriusan semua pihak, termasuk bupati/walikota untuk memperbaiki data kemiskinan. Desa menjadi ujung tombak mengenai persoalan data. Sehingga peran kota/ kabupaten dan provinsi untuk memfasilitasi agar validasi data ini dapat dilaksanakan empat kali setahun dan dapat menjadi suatu sistem di NTB. Bersambung ke hal 11

Muhammad Nasir Hj. Sitti Rohmi Djalilah

Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan penjelasan secara teknis mengenai pelaksanaan SKB CPNS 2019 di tengah pandemi Covid-19. ‘’Kita menunggu petunjuk teknis dari Panselnas. Belum ada petunjuk secara detailnya. Kita mempersiapkan hal-hal yang bersifat umum saja dulu,’’ katanya.

Menurutnya, perlu ada petunjuk teknis dari Panselnas berkaitan dengan pelamar atau peserta SKB yang beras-

(Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

Sudah 96 Persen, Realisasi Rehab-Rekon Gempa 2018 di NTB

Target Bebas Rumah Kumuh 2023

Mataram (SUara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menerima silaturrahim dari Deputi BNPB Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BNPB, Ir. Rifai MBA. Kedatangan Deputi BNPB tersebut dalam rangka melihat secara langsung progres pembangunan rumah tahan gempa di Provinsi NTB. ‘’Kedatangan kami ini memenuhi undangan Bapak Gubernur. Sekaligus melihat secara langsung progres pembangun rumah

rekon yang ada di NTB,’’ ujarnya saat silaturahmi dengan gubernur di ruang kerja Gubernur NTB, Rabu (22/7).

Menurut Rifai, NTB dalam perkembangan penanganan perbaikan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di NTB, realisasinya sudah sampai 96 persen. ‘’Ini sangat menarik, karena kekuatan dan koordinasi daerah sudah sangat baik. Semoga terus disempurnakan,’’ ucapnya.

Bersambung ke hal 11

- Oktober mendatang. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyebutkan, jumlah pelamar yang berhak ikut SKB di NTB sebanyak 6.765 orang.

Dengan rincian, Lombok Tengah, jumlah pelamar yang ikut SKB sebanyak 1.145 orang dan Lotim sebanyak 1.192 orang. Untuk Pemprov NTB, jumlah pelamar yang ikut SKB sebanyak 942 orang. Kemudian Kota Mataram 619 orang, Sumbawa 613 orang. Selanjutnya, Dompu 498 orang, Lombok Utara 479 orang, Bima 438 orang, Lombok Barat 407 orang dan Kota Bima 183 orang.

Jumlah pelamar yang ikut Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) se - NTB, beberapa waktu lalu sebanyak 73.067 orang.

Bersambung ke hal 11

123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 Mataram (Suara NTB) – 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 Konstelasi politik jelang perhelatan Pilka123456789012345678901234567890121234 da Kabupaten Sumbawa kembali melahirkan 123456789012345678901234567890121234 kejutan baru. Bupati Sumbawa, H. M. Husni 123456789012345678901234567890121234 Djibril dikabarkan telah memutuskan 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 tidak maju kembali pada Pilkada 123456789012345678901234567890121234 serentak 2020 ini.

123456789012345678901234567890121234 Informasi itu diketahui dari 123456789012345678901234567890121234 beredarnya salinan surat 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 pernyataan Husni Djibril 123456789012345678901234567890121234 Bersambung ke hal 11 H. M. Husni Djibril 123456789012345678901234567890121234

Husni Djibril Mundur dari Bursa Pencalonan PDIP

Bappeda Kaji Penyesuaian Target Penurunan Kemiskinan

H. Azhar

(Suara NTB/humassetdantb)

DINAS Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB menargetkan penanganan kawasan kumuh dan rumah kumuh atau rumah tidak layak huni dapat tuntas 2023 mendatang. Data Disperkim NTB, jumlah rumah kumuh tercatat sebanyak 101.852 unit, tersebar di 10 kabupaten/kota.

Kepala Disperkim NTB, Ir. H. Azhar, MM mengatakan, Bersambung ke hal 11

‘’Itu belum ada pembahasan. Saya sudah minta bantuan ke Kanreg BKN Denpasar, supaya kita difasilitasi. Kita lakukan pertemuan.

Terkait dengan peserta yang reaktif, positif Corona, mungkin ada ketentuan lebih lanjut,’’ ujar Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (22/7) kemarin.

Nasir mengatakan, NTB meminta diadakan pertemuan dengan Badan

al dari luar daerah. Apakah perlu menunjukkan hasil rapid test atau swab ketika nanti SKB dilaksanakan. Karena banyak juga para peserta SKB CPNS di NTB yang berasal dari luar daerah. ‘’Banyak juga peserta dari luar daerah. Bahkan peserta CPNS Kementerian juga banyak di sini. Namun dalam surat yang kemarin, pelaksanaan SKB harus mengikuti protokol kesehatan. Berarti (peserta dari luar daerah) harus menunjukkan hasil rapid test,’’ katanya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) telah memastikan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2019 dilaksanakan September

SILATURAHMI - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menerima silaturrahim dari Deputi BNPB Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BNPB, Rifai, Rabu (22/7) di ruang kerjanya.

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB telah mengajukan Raperda Revisi RPJMD 2019 2023 ke DPRD NTB. Bappeda NTB masih melakukan kajian dan analisis apakah target penurunan kemiskinan menjadi satu digit pada akhir 2023 akan mengalami penyesuain atau tidak. ‘’Makanya kita melihat dulu kondisi sekarang. Nanti kita lihat, kondisi sekarang angka kemiskinan masih di atas 13 persen lebih.

Kalau tiga tahun lagi (2023), setiap tahun turun satu persen,maka masih angkanya 10 persen,’’ kata Kepala Bapeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (22/7) kemarin.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 23 Juli 2020

Halaman 2

Penanganan Covid-19

Pelaksanaan Program OPD Tidak Terkontrol

Potongan Harus Dikembalikan DUGAAN pemotongan bantuan sosial tunai (BST) di dua kelurahan sedang ditelusuri. Kelurahan maupun lingkungan tidak boleh membuat aturan sendiri. Uang telah dipotong harus dikembalikan untuk menghindari protes.

Camat Cakranegara, Muhammad Erwan menjelaskan, laporan dugaan pemotongan bantuan tersebut baru diterima dari Kelurahan Cakra Utara. Dari hasil klarifikasinya pemotongan bukan dilakukan oleh staf kelurahan, melainkan oknum kepala lingkungan. Inisiatif memotong bantuan dari Kementerian Sosial yang diterima warga dengan dasar pemerataan. Sebab, warga lainnya tidak mendapatkan bantuan jaring pengaman social (JPS).

“Informasi awalnya diberikan kepada orang yang juga membutuhkan,” kata Erwan dikonfirmasi, Selasa (21/7) malam.

Kasus sama di Kelurahan Cakra Timur justru belum diperoleh informasi dari kelurahan maupun laporan masyarakat.

Laporan disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kota Mataram saat bertemu dengan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 akan diklarifikasi di lapangan.

Erwan menegaskan, apapun dalih petugas di lingkungan tidak diperbolehkan memotong atau mengurangi nominal bantuan diterima oleh warga. Uang diterima senilai Rp600 ribu sudah menjadi ketentuan dari pemerintah pusat. Artinya, kelurahan maupun lingkungan tidak boleh membuat aturan lain. “Tidak boleh ada kebijakan lain selain aturan yang sudah ada dari pemerintah pusat,” katanya mengingatkan.

Diketahui, nominal uang yang dipotong oleh oknum kepala lingkungan Rp200 ribu. Untuk memperkuat modusnya warga diminta menandatangani berita acara atau surat pernyataan persetujuan memberikan bantuan ke warga lain yang belum menerima bantuan JPS. Dalih apapun disampaikan oknum kaling tidak diperbolehkan. Dia meminta uang yang telah diambil dikembalikan lagi.

Kejadian ini hanyalah kasuistis yang terjadi di tengah masyarakat. Namun demikian, hal ini menjadi atensi atau bahan evaluasi untuk mengingatkan kelurahan, staf dan kepala lingkungan agar tidak mengambil kebijakan di luar kewenangan mereka.

“Kita minta dikembalikan.

Dan, informasinya uang s u d a h dikembali ke warga sebelumnya,” tandasnya. (cem) Muhammad Erwan

Mataram (Suara NTB) Penanganan dan pencegahan penyebaran Coronavirus Disease di Kota Mataram masih ditemukan kejanggalan. Permasalahan ini dinilai akibat tidak terkontrolnya pelaksanaan program oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Mataram, Abd Rahman, SH., menyampaikan, setelah pansus terbentuk langsung dilakukan dengar pendapat menghadirkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta ahli epidemiologi. Dewan ingin mengetahui lebih jelas tentang virus Corona. Selain itu, pihaknya juga menggelar rapat kerja dengan instansi teknis untuk menggali informasi terkait penanganan dari dampak yang ditimbulkan akibat penyebaran Covid-19.

Rupanya dari inspeksi ke rekanan penyalur JPS serta ke Wisma Nusantara dan rumah sakit, Pansus menemukan berbagai persoalan. Di antaranya, data penerima JPS yang masih amburadul. Produk yang disalurkan berasal dari pabrikan atau tidak melibatkan UMKM. “Pandemi Covid-19 tidak hanya fokus pada kesehatan tapi dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Dengan protokol kesehatan masyarakat harus social distancing aktivitas masyarakat jadi menurun,” kata Abd. Rachman, Selasa (21/7) malam.

Anggota Pansus lainnya, Nyayu Ernawati menyesalkan, JPS tidak melibatkan UMKM di Mataram. Contohnya, pengadaan masker mendatangkan produk dari luar Kota Mataram.

Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, sangat miris di tengah kondisi saat ini, masyarakat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Justru, UMKM di Mataram semakin terpuruk. “Seharus-

(Suara NTB/cem)

KLARIFIKASI - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama Ketua DPRD, H. Didi Sumardi (dua dari kiri), Sekretaris Daerah H. Effendi Eko Saswito (kanan) dan Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Mataram, Abd. Rachman memberikan klarifikasi terhadap sejumlah temuan Pansus Covid-19 Kota Mataram. nya ini yang diperhatikan. Banyak UMKM kita yang ada di Pagutan yang bisa buat masker. Masak harus mendatangkan dari luar Kota Mataram.

Ini sangat miris sekali,” sesalnya.

I Gusti Bagus Ari Sudana Putra menambahkan, penanganan dan pencegahan terhadap penyebaran virus Corona di Mataram cukup bagus. Temuan pansus mulai dari JPS, data amburadul serta permasalahan lainnya dipicu tidak terkontrolnya pelaksanaan program OPD oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh selaku Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram.

Di satu sisi, politisi Partai Demokrat mengapresiasi kinerja tim gugus tugas yang berupaya melakukan pencegahan

penularan. Menurutnya, penanganan maupun pencegahan tidak bisa tanggungjawab sepenuhnya diserahkan ke eksekutif maupun legislatif. Tetapi perlu ada kesadaran dari masyarakat.

Menanggapi berbagai kritikan tersebut, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh meminta pimpinan OPD tidak banyak berdalih terhadap fakta di lapangan. Temuan itu dijadikan catatan untuk dilaksanakan baik itu dalam hal pencegahan maupun penanganan. “Karena memang ini temuan pansus kita, tidak boleh berdalil apapun. Jadikan catatan untuk dilaksanakan,” kata Walikota.

Adapun pemberian bantuan JPS sebagai komitmen pemerintah mem-

Musda Golkar Ditunda

Ahyar Serahkan Keputusan ke DPP

(Suara NTB/dok)

Terapkan Sanksi Denda ANGGOTA Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Mataram, Mita Dian Listiawati, A.Md., Keb., sepakat dengan kebijakan pemerintah pusat maupun Pemprov NTB yang akan menerapkan sanksi denda kepada masyarakat yang abai menggunakan masker saat berada di luar rumah. Jika Pemprov NTB sudah memberlakukan sanksi tersebut, di tingkat kabupaten/kota, terlebih di Mataram yang masih berstatus zona merah, harus membuat turunan aturan dari provinsi tersebut.

Menurut Mita, sah-sah saja, bahkan sanksi denda itu sangat bagus untuk (Suara NTB/fit) membiasakan masyaMita Dian Listiawati rakat disiplin menggunakan masker. ‘’Dengan kebijakan pemerintah dalam memberlakukan denda. Denda seperti apa dulu. Kalau misalkan dendanya dengan uang yang sprti diterapkan di Jawa Barat antara Rp100 ribu - Rp150 ribu, apakah yakin peraturan itu akan berjalan efektif,’’ katanya menjawab Suara NTB di Mataram, Rabu (22/7) kemarin.

Di sisi lain, lanjut Mita, dengan cara memberlakukan denda, masyarakat akan lebih berhati-hati. Sehingga saat ke luar rumah, tetap menggunakan masker. Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram ini mengingatkan sebelum menerapkan sanksi denda, harus ada informasi awal atau sosialisasi kepada masyarakat dan tempat-tempat umum. ‘’Bahwa akan diberlakukan denda,’’ cetusnya Dengan begitu, masyarakat siap menjalankan peraturan dari pemerintah ini. Mita menekankan agar pemerintah tidak membuat denda yang memberatkan masyarakat. Karena seperti diketahui, di tengah pandemi covid-19 ini, kondisi sosial ekonomi masyarakat mengalami penurunan.

Dikatakan Mita, dengan sanksi denda diyakini mampu membuat masyarakat takut keluar rumah tanpa masker. Karena sanksi yang diberlakukan berupa denda, membuat masyarakat lebih berhati-hati. ‘’Kalau sanksi sosial dengan cara memberi hukuman dan lain-lain, saya rasa kurang efektif dan akan tetap diabaikan. Sama seperti peraturan Pemkot yang lalu,’’ demikian politisi PKB ini.

Denda kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker saat ke luar rumah, kata Mita, idealnya Rp50 ribu. ‘’Rp50 ribu aja sudah cukup berat menurut saya. Jangan Rp100 ribu - Rp150 ribu. Bagi ekonomi menengah ke bawah, itu sudah sangat besar,’’ kata anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini sembari menambahkan bahwa denda yang dipungut dari masyarkat tersebut akan langsung masuk ke kas daerah. (fit)

Mataram (Suara NTB) jutkan ataukah ditunda. Pengakuannya sampai sekarang Pertarungan merebut kursi pimpinan di DPD Partai ini, belum ada pemberitahuan melalui secara tertulis dari Golongan Karya (Golkar) NTB agaknya diliputi panitia. “Saya tidak tahu persis sampai saat ini,” jawabnya. ketidakjelasan. Kendati demikian, lobi serta komuniPenundaan musda dipicu ketidakhadiran pengurus kasi politik sudah dilancarkan oleh H. Ahyar Abduh DPP Partai Golkar juga tidak diketahui. Menurut Ahyar, dan H. Suhaili FT, dua kandidat yang bersaing ketat tanpa dihadiri oleh pengurus dari pemerintah pusat maka merebut kursi pimpinan partai beringin itu. musda tidak boleh digelar. Pengurus DPP memiliki hak Akan tetapi, jurus jitu itu rupanya gagal. suara memilih kandidat yang dikehendaki.

Musyawarah daerah yang sebelumnya dijadwalkan berAhyar yang juga Walikota Mataram dua periode, menylangsung Rabu (22/7) gagal terlaksana. Pasalnya, erahkan sepenuhnya ke DPP Partai Golkar. Kalaupengurus DPP Partai Golkar yang juga sebagai pun musda tetap digelar tanpa dihadiri pengupemilik suara dikabarkan tidak hadir. rus dari dari pusat, penilaian diserahkan ke DPP Penundaan Musda Golkar menimbulkan spePartai Golkar. “Iya ndak tahu kalau ada Plt. kulasi. Banyak yang beranggapan bahwa DPP Nanti pusat saja yang memutuskan,” tandasPartai Golkar menunda karena menghendaki nya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memimpin Sebagai kader Partai Golkar yang mengPartai Golkar NTB. Di sisi lain, DPD Golkar kabuabdi puluhan tahun, dia mengikuti mekanpaten/kota dan organisasi sayap sebagai pemilisme apa saja yang ditetapkan oleh penguik suara dikabarkan masih menginginkan Burus Partai Golkar di Jakarta. Ahyar sangat pati Lombok Tengah, H. Suhaili melanjutkan memahami bahwa Golkar taat asas. Sebagai memimpin Golkar NTB. kandidat bakal calon, ia menyerahkan sepenuSebagai bentuk keseriusan maju pada Musda hnya keputusan ke kader untuk memilih Partai Golkar NTB, Suhaili sempat membaataupun sebaliknya. wa delapan Ketua DPD Partai Golkar Sebagai politisi senior, Ahyar kabupaten/kota di NTB untuk bertememiliki keinginan dan niat mu dengan Ketua DPP Partai Golkar, maju sebagai kandidat untuk Airlangga Hartarto di Jakarta. memberikan kontribusi terMenanggapi penundaan tersehadap masyarakat NTB, but, Ahyar Abduh mengklaim tidak baik dari sisi pembangunan, mengetahui persis informasi apakesejahteraan dan lainnya.

H. Ahyar Abduh kah pelaksanaan musda dilan(cem) (Suara NTB/dok)

Bantuan Sosial Tunai Diduga Disunat Mataram (Suara NTB) Seorang oknum kepala lingkungan di Kecamatan Cakranegara diduga memotong atau menyunat bantuan sosial tunai (BST) untuk warga. Pemotongan tersebut dengan dalih pemerataan.

Kasus itu terjadi di Kelurahan Cakra Utara dan Cakra Timur.

Modusnya, warga diminta menandatangani berita acara atau surat pernyataan menyetujui pemotongan tersebut.

Anggota DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra mengaku menerima laporan bahwa BST yang diterima langsung oleh masyarakat diduga dipotong.

Pemotongan uang Rp200 ribu dari total bantuan Rp600 ribu dengan dalih memberikan bantuan bagi warga yang tidak menerima bantuan jaring pengaman social (JPS).

“Alasannya untuk pemerataan bagi warga yang belum dapat bantuan,” kata Gus Ari, sapaan akrabnya saat bertemu dengan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Selasa (21/7) malam.

Politisi Partai Demokrat Daerah Pemilihan Cakranegara ini mempertegas apakah hal itu diperbolehkan secara aturan. Jika tidak, ia meminta Dinas Sosial maupun kecamatan untuk mengkroscek kasus tersebut. Dia mengkhawatirkan kasus serupa juga terjadi di lingkungan lainnya. Secara aturan BST diterima oleh warga tidak boleh dipotong dengan dalih apapun.

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Asnayati

I Gusti Bagus Hari Sudana Putra

“Saya sudah sampaikan ke pak camat dan pak lurah untuk dikroscek,” katanya.

Terhadap pemotongan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Asnayati menegaskan, tindakan yang dilakukan oleh oknum kepala lingkunganmelanggarhukum.Pihaknyamempersilakankasusitudilaporkankeaparat penegak hukum (APH) untuk diproses. “Itu tidak boleh. Silakan dilaporkan saja ke kepolisian,” kata Asna.

Ditegaskan, apapun dalih dari petugas kelurahan maupun kepala lingkungan tidak dibenarkan. Karena, BST sudah jelas petunjuk

pencairan serta nominal yang diterima oleh masyarakat. Satu kepala keluarga (KK) memperoleh Rp600 ribu dan tidak boleh dikurangi serupiah pun. “Jangankan ini Rp200 ribu, sepeser pun tidak boleh dipotong,” katanya mengingatkan.

Kejadian ini menurutnya adalah kasusistis. Tetapi menjadi masukan atau atensi dari pemerintah untuk memperketat pengawasan.

Asna menambahkan, pengawasan secara langsung dilakukan oleh pendamping kelurahan. Mereka yang menginformasikan serta memberi pemahaman ke warga. (cem)

berikan bantuan stimulus ekonomi bagi masyarakat yang terdampak oleh penyebaran virus Corona. Kemudahan diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga dilakukan pola penunjukan langsung untuk pengadaan barang. Pelibatan pihak ketiga dimaksudkan mempercepat pengadaan barang dalam waktu singkat.

Walikota menekankan agar pengadaan produk melibatkan UMKM. Ternyata ini tidak maksimal dikerjakan. Padahal, OPD teknis yang memiliki tanggungjawab berkomunikasi intens dengan rekanan. “Sepanjang ada perbaikan. Iya, kita akan jadi ini sebagai catatan untuk ditindaklanjuti,” demikian kata Walikota. (cem)

Stikes Yarsi Mataram Fokus Berikan Pelayanan Terbaik kepada Mahasiswa Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Yarsi Mataram melaksanakan pelantikan pejabat struktural Stikes Yarsi Mataram pada Rabu (22/ 7). Dengan pelantikan itu, Stikes Yarsi Mataram ingin terus memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa.

Ketua Stikes Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., ditemui seusai pelantikan mengatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada unsur yayasan yang selama ini terus memberikan arahan dan bimbingan kepada Stikes Yarsi sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Selain itu, ia berpesan kepada pejabat yang dilantik dan sekaligus mengingatkan diri sendiri, agar bisa melayani mahasiswa sebaik mungkin.

“Kita ini pelayan kepada mahasiswa, jadi tugas kita adalah melayani mahasiswa dengan sebaik mungkin dalam proses pendidikan. Kalau kita sudah melayani dengan baik, maka kita akan menghantarkan mahasiswa ini menjadi mahasiswa yang unggul. Intinya kita harus melayani, saya sampaikan dengan sederhana, kita melayani dengan ditambah senyuman akan berdampak positif bagi mahasiswa. Mahasiswa akan merasakan kenyamanan,” ujarnya.

Zulkahfi juga mengatakan, para pejabat yang baru dilantik diberi amanah oleh yayasan, tentu amanah itu harus dijaga dengan baik dengan penuh rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan agar dalam setiap program yang dibuat tetap kembali kepada visi Stikes Yarsi Mataram yaitu profesional dan Islami.

“Mengedepankan nilai profesionalisme dan nilai keislaman. Semua harus bekerja dengan SOP yang ada, membuat kreativitas dan inovasi, sehingga pengembangan Stikes Yarsi ini dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang pesat di tengah persaingan yang ketat,” katanya.

Ia mengingatkan, Stikes Yarsi harus membuat terobosan yang strategis sehingga menghasilkan alumni yang siap berkarya dan siap bekerja. H. Zulkahfi sendiri resmi dilantik sebagai Ketua Stikes Yarsi Mataram periode 2020-2024, pada Kamis (2/7) lalu. Pada periode kepemimpinan kedua ini, H. Zulkahfi ingin membawa Stikes Yarsi Mataram terus memberikan peningkatan layanan terbaik kepada mahasiswa.

Sementara itu, ujar Zulkahfi, Ketua Pembina Yayasan RSI NTB, Drs. H. L. Azhar menyampaikan tiga hal yaitu pejabat harus kreatif dan inovatif. Tidak hanya sebatas kreatif, tapi juga diwujudkan dalam bentuk karya. Selain itu, di manapun berada harus menanamkan benih yang baik, di mana pun pejabat ditempakan harus memberi manfaat.

“Juga diminta untuk saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya, membangun kebersamaan, menghilangkan saling benci dan saling tidak suka, harus saling menghargai, memahami sehingga terjalin harmonisasi dalam sebuah organisasi,” katanya Sementara itu, Ketua Yayasan RSI NTB, Drs. H. Lalu Imam Maliki, MM., berharap di era kenormalan baru dengan pejabat struktural yang baru, visi profesional dan Islami bisa diraih. Ia juga mengatakan, adanya beberapa perubahan dan penambahan struktur seperti bagian humas diharapkan berperan besar di era global, sehingga bisa menyosialisasikan Stikes Yarsi Mataram. (ron)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 23 Juli 2020

Halaman 3

Kredit Nasabah Diringankan INDUSTRI keuangan sudah melakukan proses restrukturisasi kredit kepada nasabah-nasabah yang mengajukan dan terdampak Covid-19. Pada posisi 9 Juli 2020, nilai kredit yang sudah diringankan pembayarannya mencapai Rp1,5 triliun.

“Kredit yang terdampak seluruhnya sebesar Rp5,9 triliun.

Dari total kredit lembaga keuangan yang ada di NTB sebesar Rp54 triliun,” kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan dalam diskusi dengan media kemarin.

Secara keseluruhan, dampak pandemi Covid-19 sejak awal Maret 2020 yang masuk ke NTB, dari total nilai kredit yang dikucurkan industri keuangan, hanya 6,6-6,7 persen yang terdampak. Dari jumlah yang terdampak tersebut, nilainya sebesar Rp5,9 triliun. Baik industri keuangan bank, maupun non bank (finance).

Dari Rp5,9 triliun kredit yang terdampak, dijelaskan Farid sebanyak , khusus untuk perbankan, Rp3,6 triliun adalah kredit bank.

“Dan dari Rp3,6 triliun itu, Rp1,5 triliun atau 40 persen yang sudah direstrukturisasi,” jelas Farid. Mengapa baru 40 persen saat ini? keterangan yang diterima OJK dari perbankan, secara data, jumlah nasabah yang terdampak cukup banyak.

Namun dalam faktanya, tidak semua nasabah menerima restrukturisasi kredit yang ditawarkan bank.

Sektor ekonomi yang terdampak signifikan ada tiga, pariwisata, infrastruktur, dan perdagangan besar adan eceran. Farid mengatakan, tidak semua semua sektor mengajukan keringanan kredit. Dari 10 sektor yang ada, tujuh sektor lainnya masih tumbuh. Rumah Tangga Termasuk Multiguna, Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian, Perburuan dan Kehutanan, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Konstruksi, Industri Pengolahan, Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya Hiburan dan lainnya. Real Estate Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, Transportasi Pergudangan dan Komunikasi “Yang terdampak kreditnya perdagangan, real estate, transportasi. Yang lainnya masih bagus. Mungkin ada semacam subsidi silang,” jelas Farid. Untuk penyaluran kredit, perbankan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatiannya. Usaha-usaha yang masih berjalan baik tetap menjadi perhatian bank. Kecuali untuk usaha-usaha yang sementara ini masih berat, seperti sektor ikutan pariwisata. Untuk itu, OJK menyarankan agar pemerintah menggeber realisasi kredit untuk proyek-proyek yang sudah direncanakan.

“Uang di bank itu pada prinsipnya masih ada, dan tidak ada masalah.

Tinggal menggerakkan ekonomi dan daya beli masyarakat,” demikian Farid. (bul)

Farid Faletehan (Suara NTB/dok)

NTB Jadi Percontohan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Mataram (Suara NTB) NTB kaya akan potensi sumber daya alam. Tanpa terkecuali untuk energi baru terbarukan. Karena potensi yang cukup besar ini juga, ICLEI, sebuah lembaga internasional yang berbasis di Jerman menjadikan daerah ini sebagai percontohan di dunia.

Secara global, ICLEI melaksanakan proyek ini di tiga negara. Indonesia, Argentina, dan Nigeria. NTB masuk sepuluh besar daerah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya energi baru terbarukan di Indonesia cukup besar. Berdasarkan hasil konsultasi dengan seluruh stakeholders, termasuk Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), ditetapkan NTB sebagai daerah percontohan.

“Kita mengawal dan mendorong pemerintah daerah untuk memiliki awareness terhadap seumber daya energi terbarukan yang dimiliki. Kita mendorong pemerintah daerah, kalau bisa 100 persen menggunakan energi terbarukan,” ujar Emy Aditya P. S, Project Assistant ICLEI Indonesia untuk NTB. Aditya ditemui usai workshop pemodelan energi, bekerjasama dengan Dinas ESDM Provinsi NTB, Rabu (22/7) kemarin di Hotel Santika Mataram, dijelaskan, dari energi terbarukan, NTB bisa menyimpan cadangan daya untuk listrik sebesar 22.000 Megawatt. Berasal dari sumber panas bumi, angin, arus laut, dan biomassa.

ICLE melakukan pendampingan awal hingga 2023 mendatang. Tahapan pendampingannya, pemodelan energi terbarukan. Penyusunan roadmap dan masterplan serta aksi, kemudian identifikasi apa yang bisa dibuat untuk penerapan energi terbarukan di NTB. “Karena kita berharap, NTB bisa menerapkan 100 persen pemanfaatan energi baru terbarukan. Tahap awal kita tingkatkan kesadaran pemerintah daerah agar memiliki ambisi yang besar untuk memanfaatkan potensinya,” imbuh Aditya.

ICLEI juga akan turut serta memfasilitasi pendanaan (investor) untuk memanfaatkan potensi energi baru terbarukan di NTB ini. Dari pendanaan luar negeri, maupun dalam negeri. meskipun tidak seluruhnya potensi ini dikomersilkan. Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Muh. Husni, M. Si melalui Kepala Bidang Energi, Yuliadi Ismono, M. Si mengatakan, program ICLEI ini salah satunya untuk menekan emisi karbondioksida dari bahan bakar fosil. Pemanfaatan energi terbarukan bisa membantu mitigasi dan adaptasi dari perubahan iklim.

“NTB, Indonesia sudah punya komitmen di dunia untuk mengurangi emisi dan perubahan iklim,” imbuhnya. Energi baru terbarukan ini terbagi dua. Untuk pembangkit listrik dan bahan bakar. Dari rencana umum energi daerah, sudah ada target yang didukung Kementerian ESDM dan Lingkungan Hidup (LHK) untuk memanfaatkan energi baru terbarukan.

“Tahun 2025 target kita bauran energi terbarukan sudah 23 persen penggunaan energi. Tahun 2050 targetnya menjadi 35 persen. kita harap bisa capai itu. Saat ini untuk pembangkit listrik baru 11 persenan pemanfaatan energi terbarukan. Harapan kita bisa tercapai target sampai 2050 mendatang,” demikian Yuliadi. (bul)

(Suara NTB/bul)

Yuliadi Ismono dari Dinas ESDM dan Aditya dari ICLEI usai melakukan workshop kemarin

(Suara NTB/bul)

TAHU - Proses pencetakan tahu dan penirisan, sebelum dikirim ke pasar-pasar. Permintaan tahu dan tempe meningkat di musim pandemi covid-19

6.000 Nelayan Diusulkan Jadi Penangkap Lobster Mataram (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB mengusulkan sebanyak 6.000 nelayan sebagai penangkap lobster yang direkomendasikan oleh Kementerian Kelautan RI. Jumlah nelayan yang diusulkan ini akan terus bertambah, kata Sekretaris Dinas Keluatan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Sasi Rustandi, M. Si. Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen KP) No.12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam Permen ini salah satunya mengatur diperbolehkannya penangkapan, pengiriman lobster konsumsi dan Benih

Bening Lobster (BBL).

Permen KP No 12 tahun 2020 ini adalah masa transisi dari sebelumnya Permen KP No. 56 Tahun 2016, yang mengatur budidaya dan ekspor lobster distop. Setelah Permen KP No 12 tahun 2020 diluncurkan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, sesuai kewenangan yang diberikan pemerintah pusat melakukan pendataan jumlah nelayan yang diperbole-

hkan menangkap.

Lalu dengan perusahaan yang boleh melalulintaskan BBL, kewenangan sepenuhnya ada di pemerintah pusat.

Baik perusahaan untuk budidaya, maupun perusahaan yang ekspor. Ada belasan perusahaan pembudidaya, bahkan 20 lebih yang sudah terverifikasi. “Jumlah nelayan yang sudah diajukan ke pusat ini nantinya akan mendapat-

kan semacam NIK. Demikian juga perusahaan pembudidaya. Hari ini sudah ada tim dari KKP yang turun untuk melakukan verifikasi nelayan yang kita rekomendasikan ini,” jelas Sasi.

Potensi benih lobster di NTB cukup besar. Meskipun belum ada kajian terbaru, data Dislutkan NTB tahun 2013 dan 2014, potensi benih lobster mencapai 10 juta ekor. Lokasilokasi untuk budidaya lobster di NTB ada Teluk Jukung Telong Elong, Teluk Ekas, Teluk Saleh dan Sape. Sebelum 2014, budidaya lobster di Teluk Jukung sudah eksis.

Namun, terbitnya Permen

KP No. 56 Tahun 2016, budidaya lobster terhenti. Lobster di NTB lebih dulu dikenal di Pulau Sumbawa, tepatnya di daerah Hu’u dan Waworada.

Sementara di Lombok, lobster mulai dikenal setelah adanya baby lobster. Dari 10 juta potensi benih lobster di NTB, sekitar 15 persen merupakan benih lobster mutiara dan 85 persen benih lobster pasir.

Harga benih lobster saat ini sudah diatur oleh Permen KP di tingkat nelayan, lobster mutiara Rp35.000/ekor dan lobster jenis pasir Rp25.000/ekor.

Di luar negeri, harga penjualan benih lobster di atas Rp100 ribuan. (bul)

KKP Tunda Pembangunan Proyek APBN dan APBD Tingkat II Pusat Industrialisasi Belum Prioritaskan SDM Lokal Garam di NTB Mataram (Suara NTB) Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) menunda rencana pembangunan pusat industrialisasi garam yang sedianya tahun ini akan dibangun di Kabupaten Bima. Penundaan dilakukan karena pandemi Covid-19. “Dananya terpangkas untuk penanganan Covid19. Kita sudah menerima pemberitahuan dari KKP,” kata Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Sasi Rustandi, M.Si di Mataram, Rabu (22/7) kemarin.

Pusat industrialisasi garam ini sudah lama diusulkan oleh Pemprov NTB, guna meningkatkan nilai jual petani garam.

Sudah ada angin segar dari pemerintah pusat. Anggaran pembangunan gudang garam dan laboratorium uji mutu garam sekitar Rp3 miliaran. “Kita akan coba usulkan kembali tahun depan,” kata Sasi. Pusat industri garam ini sangat penting. Untuk menjaga agar harga garam bisa ditingkatkan.

Selama ini harga garam fluktuatif karena dijual hanya gelondongan oleh petani. Pusat industri garam ini rencananya untuk mendukung pengolahan garam. Baik untuk konsumsi, maupun industri. Dengan pengolahan ini, hasil produksi garam petani garam di NTB memiliki nilai tawar yang lebih baik. “Kita bisa sesuaikan kebutuhan pasar. Industri mintanya kualitas garam yang bagaimana, konsumsi mintanya kualitas garam yang seperti apa. Bisa disesuikan sebetulnya jika infrastruktur ini jadi dibangun,” imbuh Sasi.

Kapasitas gudang garam ini mencapai 10.000 ton.

Menurut roadmap dan masterplan pengolahan garam NTB, nantinya kabupaten berfungsi sebagai penghasil garam, provinsi yang akan mengolah dan menguji mutunya untuk siap dimanfaatkan oleh sektor industri. Diharapkan garam dari NTB tidak saja untuk memenuhi kebutuhan dapur, lebih dari itu bisa disiapkan untuk kebutuhan industri yang lebih besar.

“Bisa untuk farmasi, bisa untuk tekstil, bisa untuk industri perminyakan dan sebagainya. Pohon industri garam kan banyak,” ujarnya. Soal garam, lanjut Sasi, harus dibenahi secara bertahap. Dari tingkat

(Suara NTB/bul)

Sasi Rustandi petambak, kemudian peningkatan kualitas di tingkat pengolahan, hingga pemasarannya. Untuk mengembangkan industri terpadu harus dilakukan pembenahan dari seluruh aspek.

Diakui selama ini kualitas garam NTB masuk klasifikasi golongan 3 (rendah) sekitar 50 persen dari total produksi, paling banter golongan 2. Total produksi garam NTB setahun hampir 200.000 ton. Produksi di luas 6 ribuan hektar yang eksis.

Lahan-lahan garam yang belum produktif, oleh pemerintah terus digarap untuk menghasilkan.

Sejumlah bantuan diberikan pemerintah. diantaranya eksavator untuk penataan lahan garam, kendaraan distribusi, geomembran dan beberapa paket teknologi agar petani tetap bisa menghasilkan garam meskipun di musim hujan.

Total kebutuhan garam di NTB hampir 50.000 ton untuk kebutuhan rumah tangga, industri kecil, termasuk pemidangan dan untuk pemurnian air bersih oleh PDAM. Sisanya dari total produksi hampir 200.000 ton setahun, selama ini dikirim ke Madura. Karena itu, garam berpeluang bagi investor untuk dikelola. Saat ini salah satu investor swasta, CV. Sira Kristal Nusantara di Empang, Sumbawa yang sudah mengembangkan 100 hektar lahan garam.

Rencananya sampai 280 hektar.

Perusahaan ini berencana akan membangun industri pengolahan garam. Harapan pemerintah daerah, investor swasta lainnya juga ikut berinvestasi serupa untuk mengoptimalkan potensi garam NTB. (bul)

Mataram (Suara NTB) Dampak pandemi Covid-19 memukul nyaris seluruh sektorsektor ekonomi. Menjaga agar tak terlalu dalam ekonomi merosok, proyek-proyek pemerintah yang diandalkan sebagai penolong. Proyek pemerintah yang mendayagunakan kearifan lokal. Namun tak sepenuhnya bisa diharapkan, karena proyek pemerintah yang didanai oleh APBD tingkat II di kabupaten/ kota, dan APBN belum sepenuhnya memihak pada SDM lokal.

“Kalau proyek-proyek yang didanai oleh APBD NTB, sudah semua lokal. Karena sudah ada Pergub yang mengaturnya. Di APBD tingkat II dan APBN ini yang belum patuh,” kata Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, Pemberdayaan, Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB, Ir. H. Hasmudin.

Ketua DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Provinsi NTB ini menegaskan, khusus untuk konsultan, ada keharusan yang diatur oleh Pergub, untuk proyek kelas menengah, dapat bekerjasama (KSO) dengan dengan pengusaha lokal.

(Suara NTB/bul)

H. Hasmudin Artinya agar roda ekonomi di NTB ini bisa berputar. Peraturan Gubernur NTB No 20 Tahun 2019 yang dikelurkan di Bulan Juli 2019, ditekan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah sebagai turunan dari UU Jasa Konstruksi No 2 2017.

Pergub tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia akan menjadi rujukan dalam proses pelelangan pekerjaan konstruksi di NTB tahun anggaran 2020. Pergub Nomor 20 Tahun 2019 masih bertujuan untuk peningkatan peran serta

usaha kecil dan menengah sebagai Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

Artinya peserta lelang dari perusahaan luar daerah pasti gugur apabila dalam kepersertaannya tidak melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan lokal NTB. “Disini Pokjanya yang perlu ditekankan. APBD Tingkat II dan APBN ini, ada yang pakai (kerjasama dengan pengusaha lokal), ada yang ndak,” jelas H. Hasmudin.

Pergub ini mewajibkan pelibatan SDM lokal dalam proyekproyek yang didanai APBD NTB, namun, kata H. Hasmudin, harusnya ada kesamaan tujuan dengan pemerintah daerah di kabupaten/kota untuk mengutamakan SDM lokal.

Karena itu, Kadin berencana akan bersurat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

“Kita adalah tuan rumah, meskipun proyeknya APBN yang dikerjakan oleh SatkerSatker pusat. Kita akan beraudiensi dan menyampaikan beberapa poin untuk percepatan perekonomian,” demikian H. Hasmudin. (bul)

Tutupi Defisit PAD

Dinas PUPR Tarik Sewa Alat dari Masyarakat Giri Menang (Suara NTB) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lombok Barat (Lobar) berupaya keras untuk menutupi defisit pendapatan akibat pandemi. Sebagai contoh, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) terkendala menarik retribusi dari GOR Mini Gerung, karena dipakai untuk Program Posko Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Covid-19. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terpaksa menarik sewa dari masyarakat dan desa untuk menutup defisit PAD. Kepala Dispora Lobar, Ma’ad Adnan ditemui Rabu (22/7), mengaku, secara khusus Dinas Dispora memberikan kontribusi yang kecil terhadap PAD. Sumber PAD Dinas Dispora pun hanya dari retribusi sewa GOR Mini Patut Patuh Patju Gerung. Capaian PAD Dispora selama ini selalu

mencapai target, tahun lalu melampaui hingga 150 persen dari target Rp25 juta. Tahun ini target ini naik menjadi Rp35 Juta.

“Tapi tahun ini, GOR Mini kan dipakai jadi Posko TRC sejak bulan April sampai sekarang. Sehingga tidak bisa menarik retribusi dari GOR ini,” kata Ma’ad.

Sebenarnya, lanjut dia, posisi capaian PAD sebelum Covid-19 mulai Januari sampai Maret sudah mencapai 46 persen. Kalau saja tidak terjadi pandemi, maka ia optimis bisa melampaui target. Hanya saja karena dipakai sebagai Posko TRC, maka praktis GOR tidak bisa dipakai untuk menghasilkan PAD. Kalau pandemi berakhir tiga bulan sebelum anggaran berakhir tahun ini, maka diyakini bisa dikejar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Made Arthadana mengatakan pihaknya memak-

simalkan sumber PAD yang bisa ditarik. Pihaknya mengkompromikan sewa alat berat dengan kondisi yang sudah tua.

Alat yang dimiliki kerap dilakukan perbaikan, sehingga tidak ada alasan PAD tak maksimal akibat alat rusak.

Alat berat yang dimiliki hanya 8 unit unit, terdiri dari eksavator besar dan kecil, stoom, buldozer dan dump truck. Umur ekonomis alat ini sudah habis, sehingga butuh biaya pemeliharaan.

Selama ini, lanjut dia, sumber PAD sewa alat berat bersumber dari proyek-proyek pemerintah.

Pihaknya sudah memberikan informasi ke Pemda maupun Pemprov serta pihak swasta terkait yang butuh sewa alat berat untuk pengerjaan proyek bisa menyewa alat berat di Dina PUPR. Akan tetapi akibat dampak covid-19, pengerjaan fisik ini berkurang, sehingga berdampak terhadap sewa alat berat. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 23 Juli 2020

Peserta dari Luar Wajib Rapid Test BADAN Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lombok Barat (Lobar) tengah mempersiapkan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Mengacu surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) Nomor 17 tahun 2020 terkait kelanjutan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada September sampai Oktober.

Menurut Kepala BKDPSDM Lobar Suparlan, S.Sos., pada (Suara NTB/her) pelaksanaannya nanti, pihaknSuparlan ya akan menerapkan protokol kesehatan. “Kita tinggal menunggu jadwal dari BKN (Badan Kepegawaian Negera), nanti dijadwalkan pelaksanaan Lobar kapan?

Mataram kapan?” terangnya saat dikonfirmasi belum lama ini.

Ia menjelaskan sesuai juklak dan juknis, pelaksanaan SKB harus tetap mengedepankan protokol kesehatan pencegahan covid-19, mulai mengenakan masker, pengaturan jarak, hingga wajib menggunakan face shield, baik itu peserta maupun panitia pelaksanaan CPNS. Tak hanya itu peserta juga harus melampirkan surat keterangan sehat dengan rapid test bagi pelamar yang datang dari luar daerah.

“Kita sama-sama saling lindungi, dan saya kira tidak akan terlalu memberatkan pelamar. Karena setelah saya cek ndak sampai Rp 50 ribu harga per face shield,” jelasnya.

Pihaknya akan segera menyampaikan ketentuan itu kepada para pelamar, agar sedini mungkin para peserta mempersiapkannya. Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan tim satuan gugus tugas (Satgas) Covid-19 Lobar termasuk Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD). Untuk ketersediaan han sanitizer maupun penyemprotan disinfektan setelah pelaksanaan tes, termasuk juga pembagian sif pelaksanaan.”Peserta kita yang ikuti SKB di Lobar 407 orang, Kita akan bagi dua hari, satu hari empat sif, satu sif 50 orang,” jelasnya. (her)

Bupati Lotim Tata Ulang Posisi Pejabat Selong (Suara NTB) Rabu (22/7), Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy melakukan mutasi para pejabatnya. Ada 12 pejabat eselon II yang digeser. Namun, akan banyak lagi pejabat yang akan dimutasi dalam waktu dekat. Tujuannya untuk menata ulang struktur jabatan para kepala dinas lingkup Pemkab Lotim.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan, pelantikan yang digelar kali ini adalah hasil dari uji kompetensi.

Diakui, masih ada jabatan yang kosong, sehingga dalam waktu tidak lama akan ada pergeseran baru lagi mendatang.

“Ada tiga jabatan kosong. Sekretaris Dewan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Peternakan,” ujarnya.

Guna mengisi posisi tersebut, dalam waktu dekat akan digelar proses seleksi jabatan melalui panitia seleksi (pansel).

Di samping itu katanya, ada ada dua orgnisasi perangkat daerah (OPD) yang baru, yakni Dinas Kebakaran dan Keselamatan Kerja dan Dinas Perindustrian. “Minggu depan akan ada pansel,” sebutnya.

Penataan akan dilakukan

juga pada pejabat setingkat eselon III dan IV. Pejabat eselon II yang memimpin OPD katanya harus memiliki tim kerja yang tangguh. Kata Bupati, ada tiga sasaran fokus di sisa tiga tahun kepemimpinannya mendatang. Infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Karenanya, pada tiga fokus tersebut ditempatkan tim staf khusus, yakni staf khusus infrastruktur, staf khusus bidang pendidikan dan staf khusus bidang kesehatan. “Tentukan masa tiga tahun ke depan dan mudahan tidak ada lagi reposisi, sehingga bisa lebih fokus,” harapnya.

Adapun pejabat yang dilantik adalah Salmun Rahman dipercaya menduduki jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Sal-

mun tukar tempat dengan Muhammad Isa yang dipercaya bupati menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri).

Ahmad Dewanto Hadi digeser sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Sedangkan Kadis Dikbud sebelumnya, H. M. Zainuddin dilantik menjadi Asisten Administrasi Umum.

Posisi yang ditinggal Dewanto Hadi dipercayakan kepada Hj. Baiq Miftahul Wasli.

Baiq Miftahul Wasli merupakan pejabat lama di pemerintahan Lotim. Jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Posisinya di Dinas PMD diisi M. Haeri yang sebelumnya menjabat sebagai

RTG Belum Dibangun 12.269 Unit

(Suara NTB/ari)

KETERANGAN - Bupati KLU H. Najmul Akhyar memberikan keterangan terkait pembangunan RTG di KLU, Rabu (22/7).

(Suara NTB/rus)

JEMUR - Bawang putih yang sudah dipanen di Sembalun dijemur di pinggir jalan.

Petani Sembalun Tagih Janji HKTI Selong (Suara NTB) Petani bawang putih Sembalun menagih janji Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB yang akan membeli bawang putih sangga Sembalun. HKTI dulu perjanjiannya akan membeli seharga Rp 1 juta.

“Mau mahal atau murah dulu janjinya kepada petani akan dibeli semua,” tagih Sunardi, petani yang juga Kepala Desa Sembalun Bumbung, Rabu (22/7).

Menurutnya, fakta yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan. Kondisi produksi yang melimpah saat ini sejatinya petani senang. Akan tetapi, di lapangan pembelian cukup rendah. Paling tinggi

bawang putih baru panen terjual dengan harga Rp700 ribu per kuintal. Tidak sedikit yang terpaksa menjual dengan harga Rp 400 ribu sampai dengan Rp500 ribu per kuintal.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) HKTI NTB, H. Rumaksi Sjamsuddin yang dikonfirmasi Rabu kemarin mengaku sudah mulai membeli bawang putih Sembalun. Gudang pun sudah disiapkan dengan kapasitas 1.000 ton bawang putih kering.

Soal harga, H. Rumaksi Sjamsuddin yang juga Wakil Bupati Lotim ini, mengaku, kurang baik. Menurutnya, penurunan harga itu biasa saja terjadi setiap tahunnya.

Apalagi di tengah situasi

pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Pembelian HKTI mengutamakan hasil petani binaannya seluas 811 hektare.

HKTI sudah menjalin kerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kementerian Pertanian (Kementan). Kerjasama ini dilakukan guna memastikan benih yang disimpan dalam gudang aman dalam jangka waktu tertentu.

Untuk menjadi benih, dipastikan dulu pemurnian benih di Sembalun. Setelah itu baru kemudian dimasukkan ke dalam gudang. “Kita siapkan gudang di eks Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Rinjani,” ujarnya. (rus)

Pathul-Nursiah Terima Rekomendasi Partai Gerindra Praya (Suara NTB) Partai Gerindra akhirnya menjatuhkan pilihan untuk mengusung dan mendukung bakal pasangan calon kepala daerah, H.L. Pathul Bahri, S.IP – Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) 9 Desember mendatang.

Hal ini ditandai dengan penyerahan surat rekomendasi dukungan Partai Gerindra kepada pasangan tersebut di kantor DPC Partai Gerindra Loteng, Rabu (22/7) Penyerahan rekomendasi tersebut sekaligus menjawab berbagai spekulasi soal arah dukungan Partai Kepala Garuda ini di gelaran Pilkada Loteng mendatang.

“Dengan diserahkan rekomendasi ini, maka spekulasi terkait arah dukungan Partai Gerindra di Pilkada Loteng sudah

terjawab,” tegas Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat, usai menyerahkan rekomendasi Partai Gerindra kepada Ketua DPC Partai Gerindra Loteng selaku bakal calon bupati, H.L. Pathul Bahri, S.IP. Dikatakannya, surat rekomendasi ini sekaligus surat perintah bagi seluruh jajaran pengurus, kader dan simpatisan Partai Gerindra, agar bisa bersama-sama dan berjuang semaksimal mungkin untuk bisa memenangkan pasangan Pathul – Nursiah di gelaran Pilkada Loteng mendatang.

Jadi tidak ada pengurus, kader sampai simpatisan yang berbeda arah dukungan.

“Karena ini instruksi dari partai, maka kalau ada pengurus dan kader yang tidak sejalan atau tidak mau menjalankan keputusan partai bakal diberi-

kan sanksi tegas,” ujarnya.

Ridwan mengatakan, DPP Partai Gerindra memutuskan untuk mengusung pasangan Pathul-Nursiah di Pilkada Loteng mendatang, sudah melalui pertimbangan matang dari semua aspek. Dan, dari penilaian yang dilakukan pasangan Pathul-Nursiah dinilai sebagai pasangan yang paling layak memimpin Loteng ke depan.

Sementara bakal calon Bupati Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., mengaku sangat terhormat bisa mendapat rekomendasi dari Partai Gerindra. Ia pun berharap dukungan dari seluruh pengurus, kader dan simpatisan Partai Gerindra. Untuk bisa sama-sama berjuangan mengawal dan mengamankan keputusan Partai Gerindra sekaligus memenangkan Pilkada Loteng mendatang. (kir)

Dua Oknum Anggota LSM Terjaring OTT Selong (Suara NTB) Dua oknum anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (KPK), Sah (52) dan M. Tah (46) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tim sapu bersih (saber) Pungli Lotim ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka keduanya disertai alat bukti yang cukup disertai keterangan dari keduanya yang sudah menjalankan aksinya di dua TKP. Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. Lalu Jaharudin, menjelaskan penetapan tersangka kedua pelaku pungli yang mengatasnamakan diri dari LSM LKPK disertai dua alat bukti yang cukup. Yakni uang tunai, pengakuan pelaku serta saksi

dalam hal ini pelapor.

Diketahui, aparat kepolisian penangkapan terhadap kedua pelaku pada tanggal 21 pukul 14:39 Wita. Tim Saber Pungli dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Lotim bekerjasama dengan anggota Satuan Intelkam dan anggota Polsek Terara. Pasalnya, penangkapan dilakukan di salah satu rumah makan di Kecamatan Terara menyusul laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP. Dalam OTT ini, kedua pelaku melakukan pemerasan terhadap, Lalu Agus Satria (42) yang merupakan anggota Kelompok Tani “ Ciung Wanara” Alamat Dusun Taman, Desa

(Suara NTB/rus)

LANTIK - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy melantik pejabat eselon II lingkup Pemkab Lotim, Rabu (22/7). inspektur pada inspektorat.

Inspektur yang baru dipercayakan kepada Slamet Alimin.

Slamet sebelumnya menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan dibiarkan lowong. Purnama Hadi yang sebelumnya Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) digeser sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Muhammad Zaini, Kadis Perhubungan sebelumnya ditarik menjadi Staf Ahli. Selanjut-

nya, Lalu Dami Ahyani sebelumnya menjabat sebagai Sektretaris Dewan dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi. Drs. Haris, MAP., selanjutnya dilantik menjadi Asisten Ekonomi Pembangunan yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai staf ahli.

Sementara itu, tim staf khusus yang dilantik bupati adalah Sahabudin bidang infrastruktur, Sri Utami Afianti, bidang pendidikan dan Suroto bidang kesehatan. (rus)

3.500 Korban Gempa Terima Kunci RTG

Data Lengkap

Tanjung (Suara NTB) Inkonsistensi data Rumah Tahan Gempa (RTG) sempat menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, di hitungan jam dalam 1 hari, data RTG berubah.

Pada Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019, 2 Juli lalu, RTG belum terbangun yang disampaikan bupati di depan DPRD sebanyak 17.308 unit. Kemudian, pada sidang Paripurna Istimewa HUT KLU, Senin, 20 Juli, Bupati menyampaikan angka berbeda yakni 12.856 unit. Angka itu kembali berubah pada Selasa 20 Juli pukul 14.00 WITA. Dalam jumpa pers, bupati menyebut angka RTG belum dibangun 12.269 unit.

Perubahan data signifikan yang juga terjadi pada Senin pagi dan Senin sore adalah angka RTG On Progres, masingmasing 8.767 unit (di DPRD) dan 7.484 (di jumpa pers). Sementara pada data rekap RTG (RB, RS dan RT), sama yakni 55.710 unit, dan RTG selesai 35.417 unit (jumlahnya sama).

Lantas data manakah yang menjadi acuan? Menjawab itu, Najmul Akhyar kepada wartawan mengatakan data acuan adalah data terakhir yang disampaikannya kepada awak media, yakni RTG belum selesai sebanyak 12.269 unit.

“Yang menjadi patokan saat ini adalah 12.269 (unit).

17.308 (unit) yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, karena dinamikanya sangat tinggi, sekarang sudah berubah,” jawab Najmul.

Ia menyebut, data awal 17.308 unit yang disampaikan adalah data yang mengacu pada progres bulan Juni. Dalam waktu yang tidak lama setelah ditandatangani SK PPK dan SK Fasilitator, percepatan rehab rekon RTG lebih dari 5 ribu unit.

Najmul optimis, penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB yang berakhir pada 31 Juli mendatang akan diperpanjang.

Pasalnya, masih banyak dana-dana yang sudah berada di rekening masyarakat, namun belum dapat dicairkan oleh warga karena (salah satunya) terkendala alas hak. Situasi ini dicontohkan bupati, terjadi pada warga Lias, Desa Genggelang (atau pun warga Lempajang, Dusun Busur, Desa Rempek, red).

“Saya kok merasa yakin, insyallah diperpanjang lagi (dari batas Juli 2020 ). Kita ini beberapa kali diperpanjang. Sampai ini diperpanjang lagi, perpanjang lagi,” ujar Najmul.

Di samping itu, ia juga meyakini kemampuan pemerintah pusat menalangi dana kepada warga korban gempa sampai batas 31 Juli mendatang tidak bisa tercapai. Oleh karenanya, ia berharap periode transisi pascagempa diperpanjang.

Upaya yang dilakukan Pemda KLU sejauh ini, adalah mengusulkan sebanyak 7.245 unit RTG cadangan kepada BNPB. Cadangan ini disiapkan sebagai ‘Plan B’ apabila warga yang tertera namanya di SK 25-27 tidak mendapatkan alokasi dana dari pemerintah pusat. (ari)

Halaman 4

Santong, Kecamatan Terara.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Daniel P. Simangunsong, mengatakan penangkapan terhadap dua oknum LSM dari LKPK itu yang berawal dari Pokja Penindakan Satgas Saber Pungli Lotim menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh 2 oknum anggota kepada Gapoktan Ciung Wanara yang pernah menerima bantuan berupa uang dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB sebesar Rp100 juta.

Atas dasar itu, dua oknum LSM LKPK kemudian mendatangi anggota kelompok Gapoktan Ciung Wanara dan menanyakan perihal bantuan yang pernah diterima oleh gapoktan tersebut. Mereka juga memin-

ta laporan pertanggungjawaban penggunaan uang dari bantuan tersebut. Gapoktan Ciung Wanara kemudian meminta untuk menanyakan langsung ke petugas penyuluh pertanian. Akan tetapi, dikarenakan petugas penyuluh dari UPTD Pertanian Kecamatan Terara pejabat yang baru bertugas dan tidak bisa menjelaskan perihal bantuan yang telah didapatkan.

Memanfaatkan situasi yang ada, oknum LSM LKPK meminta uang sebesar Rp15 juta agar permasalahan bantuan yang telah diterima oleh Gapoktan Ciung Wanara tidak dilaporkan ke pihak aparat penegak hukum Kejaksaan dan Kepolisian.

Anggota Gapoktan yang merasa takut akan ancaman dari oknum LSM LKPK meny-

erahkan uang sebanyak Rp12 juta yang diserahkan sebanyak 2 kali tahapan.

Penyerahan pertama pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sebesar Rp7 juta. Kemudian penyerahan tahap kedua pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp5 juta.

“Pada saat penyerahan uang tahap kedua inilah tersebut Tim Pokja Penindakan Saber Pungli Lotim melakukan OTT terhadap oknum LSM LKPK di salah satu rumah makan di Jalan Raya Terara-Mataram,” terang Daniel.

Saat ini, kedua pelaku pelaku beserta barang bukti sudah diamankan ke Polres Lotim untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. (yon)

Praya (Suara NTB) Sebanyak 3.500 kepala keluarga (KK) korban gempa Pulau Lombok di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Rabu (22/7) menerima kunci Rumah Tahan Gempa (RTG) yang sudah selesai dibangun untuk tahap ketiga. Penyerahan kunci dilakukan langsung Pangdam IX/Udayana, Mayjen.

TNI Kurnia Dewantara di Dusun Keluncing Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara.

Hadir pada penyerahan tersebut, Danrem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Wabup Loteng, H. L. Pathul Bahri, serta pejabat utama Danrem 162/ Wira Bhakti lainya. Kunci RTG diterima secara simbolis oleh tiga perwakilan warga terkena dampak gempa.

Ia mengatakan, pembangunan RTG bagi warga terdampak gempa di NTB terbilang cepat. Hal itu bisa dilihat dari tinggi capaian pembangunan RTG serta rehab dan rekon bagi rumah rusak terdampak gempa yang saat ini sudah mencapi 95 persen.

Bahkan, khusus untuk Loteng pembangunan RTG serta rehab rekon sudah tuntas.

Itu semua tidak lepas dari kerja keras dan kerjasama yang baik antara semua elemen yang terlibat mulai dari pemerintah daerah, jajaran TNI dan Polri serta dari masyarakat. “Ini menunjukkan kalau kunci keberhasilan dari semua ini adalah kekompakan. Selama kita kompak, semua persoalan bisa diselesaikan,” ujarnya.

Dengan telah selesainya pembangunan RTG tersebut, maka sekarang ialah bagaimana bisa kembali menggerakkan ekonomi masyarakat yang sebelumnya sempat terpuruk akibat gempa. “Sekarang rumah sudah punya, tinggal sekarang bagaimana ekonomi kembali digerakkan,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan jajaran TNI yang telah banyak membantu mempercepat proses rehab rekon rumah terdampak gempa serta pembangunan RTG, utamanya lagi di Loteng. Karena berkat dukungan dari jajaran TNI pulalah, proses rehab rekon dan pembangunan RTG bisa tuntas jauh lebih cepat dari target. (kir)

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN - Pangdam IX/Udayana Kurnia Dewantara, menyerahkan kunci RTG kepada perwakilan warga terdampak gempa di Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara, Rabu (22/7).

Penyelenggara Pilkada di Loteng Jalani Rapid Test Praya (Suara NTB) Ratusan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Lombok Tengah (Loteng), Rabu (22/7) menjalani rapid test atau test cepat. Mereka yang menjalani tes cepat, yakni Komisiner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS), termasuk staf sekretariat di masing-masing tingkatan. Tes cepat dilakukan untuk memastikan kalau penyelenggaraan pilkada di daerah ini bebas dari paparan Covid-19.

“Total ada 554 penyelenggaran pemilu yang menjalani rapid test,” ungkap Komisioner KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin, kepada wartawan.

Ia mengatakan, rapid test dilakukan secara bertahap.

Setelah sebelumnya PPS, kini giliran komisioner KPU Loteng dan jajaran PPK serta staf sekretariat sebanyak 161 orang.

Dikatakannya, rapid test dilaksanakan sesuai instruksi dari KPU pusat, jika para penyelenggara pilkada harus dites untuk

mengetahui kondisi kesehatan.

Jangan sampai ada penyelenggara pilkada yang terpapar Covid-19. Mengingat, saat ini tahapan pilkada sudah semakin padat diisi berbagai kegiatan.

Jika kemudian nantinya ada penyelenggara pilkada yang dinyatakan reaktif atau positif terpapar Covid-19, maka KPU Loteng akan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 untuk penanganan lebih lanjut. “Kita hanya melakukan tes saja. Kalau ada yang ditemukan reaktif atau malah postif Covid-19, itu menjadi ranah penanganan oleh Satgas Covid-19 Loteng,” imbuh mantan Ketua KPU Loteng ini.

Ia menjelaskan, rapid test yang dilakukan oleh KPU Loteg tersebut tidak gratis. Semua pembiayaan dibebankan kepada anggaran KPU Loteng, karena itu yang dipersyaratkan oleh pemerintah sebagai upaya mengidentifikasi dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di daerah ini, terutama di kalangan penyelenggaran pemilu. (kir)

(Suara NTB/kir)

TES CEPAT - Salah seorang penyelenggara Pilkada Loteng sedang diambil sampel darahnya oleh petugas medis untuk keperluan rapid test, Rabu (22/7).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 23 Juli 2020

PARLEMENTARIA

Halaman 5

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Peluang dan Tantangan di Tengah Pandemi Covid-19, DPRD Sumbawa Beri Masukan ke Pemkab Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa melalui laporan Pansus dua Raperda tahun 2020, dalam paripurna, Rabu lalu, memberikan masukan kepada Pemkab. Terkait dengan respon pemerintah daerah terhadap peluang yang ada ditengah tantangan Pandemi COVID-19.

Seperti disampaikan juru bicara Pansus, Achmad Fachri S.H, Pemkab perlu memperkuat pengembangan UKM dan adanya tranformasi digital UMKM. Dukungan yang baik juga melalui penguatan kelembagaan dan kemudahan akses teknologi produksi. Serta packing dan pemasaran.

Dengan memaksimalkan BUMDes di setiap desa. Memasukkan produk dari masing masing BUMDes ke dalam pasar digital.

Kemudian, pembelajaran di dunia pendidikan diperlu-

kan gerakan digitalisasi media pembelajaran. Persiapan guru penggerak sebagai pemantik dan pendorong aktivitas pendidikan tetap berjalan efektif dan outpunya tetap ada. Pemerintah hadir dengan menyiapkan Fasilitas jaringan internet yang memadai sampai ke pelosok daerah. Untuk kemudahan akses juga dapat diupayakan kawasan yang dapat mengakses internet secara gratis seperti di Kantor Pemerintahan Desa, Kantor Camat, Taman Desa dan sebagainya.

Sehingga secara perlahan tapi pasti akan mendorong percepatan terciptanya smart city yang telah diprogramkan sebelumnya.

Selanjutnya, pengembangan komoditas pertanian unggulan dengan menerapkan pertanian bioindustri. Yakni penerapan teknologi bioindus-

tri untuk menghasilkan produk pertanian yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi. Salah satu produk unggulan adalah Jagung. Dapat diolah menjadi berbagai produk seperti pakan ternak, olahan makanan yang siap pasar.

Berikutnya, pengolahan limbah pertanian menjadi bernilai ekonomis. Seperti jagung bongkol jagung dapat dimanfaatkan untuk budidaya jamur. Limbahnya untuk pakan ternak. Sehingga menjadi tugas bersama untuk merubah mindset/cara pandang kita terhadap pengembangan agroindustri pertanian dan peternakan di Kabupaten Sumbawa dari pemakai menjadi penghasil.

Pengembangan wilayah unggulan seperti Samota dengan mempercepat pemanfatan ruang sesuai dengan mas-

terplan pembangunan SAMOTA. Promosi atas potensi unggulan perlu dilakukan secara masiv melalui media daring (Webbinar). Pemkab hadir didalamnya menawarkan segala potensi daerah. “Oleh karena itu, kreativitas dan inovasi yang tiada henti perlu digalakkan,” pungkasnya.

Kredit Sahabat Sementara terkait penyaluran Kredit Sahabat (Kerabat), Pansus jug memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk efektivitas dan keberlanjutan program di kalangan petani miskin. Diantaranya, melakukan penguatan kelembagaan BUMDes selaku pengelola dana. Sehingga SDM dan fasilitas dasar administrasi lebih siap layaknya lembaga keuangan profesional.

Terkait dengan permasala-

han tagihan nasabah Kerabat hendaknya dapat diselesaikan dengan sebaikbaiknya.

Agar dana tersebut dapat digulirkan kepada petani lainnya yang belum mendapatkan. Untuk pembayaran provisi yang saat ini ber(Suara NTB/ist) laku didepan disarankan PANSUS - Laporan Pansus terhadap dua Raperda tahun 2020, pada paripurna untuk dapat DPRD Sumbawa. dilakukan dibelakang (sete- juga cukup besar. Dengan dimaksimalkan. Sehingga pelah petani panen). Sebab pet- demikian keberadaan angga- luang-peluang oknum untuk menyelewengkan anggaran ani masih menganggap itu be- ran dapat lebih optimal.

Terakhir, keberadaan tim tersebut dapat diminimalisir rat, karena anggaran yang dibutuhkan untuk pertanian pengawas kabupaten dapat bahkan dihilangkan. (arn/*)

BPBD Belum Tetapkan Status Siaga Bencana Kekeringan (Suara NTB/ist)

EVALUASI – Suasana rapat evaluasi progres fisik program BSPS di Sumbawa, 21 Juli 2020.

Progres Fisik Program BSPS di Sumbawa Dievaluasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Program BSPS di Sumbawa dievaluasi dalama rapat evaluasi progress fisik BSPS di hotel Grand Samawa, 21 Juli 2020. Diikuti PPK Rumah Swadaya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I, Konsultan Manajemen Provinsi, Tim Teknis Kabupaten Sumbawa, Camat dan Kepala Desa penerima manfaat BSPS. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, Burhanuddin M.TP, saat membuka kegiatan tersebut, merasa bersyukur dengan adanya program BSPS ini. Sebab melalui program ini dapat mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Sumbawa.

Sehingga target 0 persen RTLH di kabupaten Sumbawa dapat terealisasi dengan cepat.

Tim Teknis dari PRKP Sumbawa yang diwakili Sekretaris Tim Teknis, Alwan Patawari S.T memaparkan terkait progress fisik di Sumbawa. Adapun progress program BSPS di Sumbawa saat ini sudah mencapai 87,39 persen. Melewati target yang direncanakan hanya 72,15 persen.

Pada kegiatan tersebut, Tim Bank Mandiri juga menyampaikan materi terkait dengan proses pencairan penyaluran dana melalui rekening penerima manfaat. Sementara PPK Rumah Swadaya memaparkan terkait tentang proses pengusulan rumah swadaya. (arn/*)

(Suara NTB/jun)

Kepala Desa Rababaka Jadi Tersangka Korupsi DD/ADD Dompu (Suara NTB) Kepala Desa Rababaka inisial TS, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi DD/ADD tahun 2018. Hal itu menyusul terpenuhinya unsur penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara ratusan juta.

Kajari Dompu, Mei Abeto Harahap, SH., MH., dalam penyampaian kinerjanya usai peringatan Hari Bhakti Adiyaksa Ke 60 pada 22 Juli kemarin menerangkan, penetapan status tersangka untuk mantan aktifis anti korupsi tersebut, didasari temuan penyidik akan niatan TS mengambil keutungan pribadi dalam pengelolaan anggaran DD/ADD tahun 2018.

“Kenapa kita tetapkan? Kita melihat bahwa ini sudah masuk pada ranah yang betul-betul diniati, dikehendaki dan menjadi target supaya dia memperoleh keuntungan. Padahal dia tahu itu uang negara,” ungkapnya.

Sebelum resmi ditetapkan pada 21 Juli 2020, pihaknya sudah membentuk tim kecil serta melakukan gelar perkara hasil penyidikan. Sehingga disimpulkan bersama untuk menetapkan TS sebagai tersangka.

Berdasarkan dua alat bukti yang dikantongi seperti keterangan saksi dan ahli yang membenarkan bahwa sejumlah program tidak terlaksana dan SPJ yang dibuat fiktif, lanjut Abeto, kasus korupsi DD/ADD Rababaka baru mengarah pada satu tersangka, yakni TS. Namun tak menutup kemungkinan dalam perjalanan nantinya tersangka bisa saja bertambah. “Proses ini akan masuk dalam penyidikan lanjutan nanti setelah kita tetapkan tersangka,” ujarnya.

Disinggung besaran kerugian uang negara yang ditimbulkan, Kajari belum bisa memastikan karena masih ada perbedaan sudut pandang. Dari sekitar Rp300-Rp400 juta yang ditemukan, muncul anggapan bahwa sebagian diantara anggaran kegiatan belum bisa dihitung sebagai kerugian negara. Untuk itu, pihaknya memilih menunggu hasil penghitungan akhir dari Inspektorat.

Dalam kasus penyalahgunaan wewenang untuk mengambil keutungan pribadi dari dana desa dimaksud, TS menggunakan modus yang terbilang klasik.

Seperti misalnya dalam sekian banyak SPJ dilaporkan ada kegiatan di sebuah lokasi, namun saat ditinjau langsung ternyata kegiatan tersebut tidak ada.

“Jadi sangat-sangat klasik, bukan yang menggunakan tehnologi IT atau apa, tranfer-tranfer ngak ini klasik sekali. Mungkin karena situasional sangat rentan dan SDM-nya lemah dari sisi tata kelola,” pungkasnya. (jun) Mei Abeto Harahap

Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa Barat, mengaku belum menetapkan status siaga bencana kekeringan jelang puncak musim kemarau. Sebab sampai saat ini belum ada satupun desa yang melaporkan kondisi terkini di masing-masing desa baik kekurangan air bersih maupun masalah lainnya. Bahkan tim juga sudah berada di lapangan untuk bisa memantau kondisi terkini.

“Memang sampai saat ini kami belum mengeluarkan SK untuk siaga bencana kekeringan, karena belum ada laporan yang masuk dari desa untuk kita bantu,” ungkap Kepala pelaksana (Kalak) BPBD kepada Suara NTB melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog) Hendra Ardiwina-

ta, S. Pd, Rabu (22/7). Meski demikian pihaknya mencatat ada sekitar 12 Desa yang sangat berpotensi terdampak kemarau dengan jumlah KK 2.

660 atau sekitar 10. 084 jiwa.

Belum terbitnya SK siaga karena memang hingga saat ini KSB belum mengalami krisis air bersih karena sumur-sumur

warga masih bisa dimanfaatkan. Meskipun demikian, pihaknya tetap akan intens turun ke masyarakat, terutama daerah pesisir yang dianggap sangat rawan terjadi kekeringan. Jika kondisinya sudah semakin parah maka SK siaga bisa langsung diterbitkan untuk penanganan dampak dari

kemarau dimaksud. Terlebih lagi 12 Desa yang menjadi atensi saat ini juga akan terus dipantau supaya penanganannya bisa cepat dan maksimal.

“SK siaga kekeringan pasti akan kita keluarkan seiring dengan kondisi di lapangan, sedangkan untuk saat ini kami sifatnya masih memantau dan mendata,” sebutnya.

Kendati demikian, terdapat tiga kecamatan yang dianggap rawan terjadi bencana kekeringan. Seperti Kecamatan di Poto Tano dengan total ada enam desa dengan jumlah keluarga terdampak mencapai 1.210 KK. Di Kecamatan Seteluk ada se-

kitar empat desa dengan jumlah KK terdampak mencapai 942 dan Kecamatan Taliwang sebanyak tiga desa dengan jumlah KK 508. Sedangkan untuk kecamatan Jereweh, hanya satu desa yakni desa Dasan Anyar. “ Desa- desa ini selalu menjadi langganan tiap tahunnya karena lokasinya yang berada di ketinggian serta berada di pesisir.

Kita juga tetap akan dipantau kondisi terkini di lokasi-lokasi tersebut,” pungkasnya. Ia mengatakan, kondisi musim kering di KSB juga diprediksi tidak berdampak signifikan karena pada dasarnya wilayah setempat masih cukup subur. (ils)

HUT RI Ke-75 Gunakan Protokol Covid-19

(Suara NTB/ind)

JUMPA PERS - Suasana jumpa pers Kajari Sumbawa didampingi para Kasi, terkait Kasus Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tahun 2018, Rabu (22/7).

Pejabat Ditahan, Dimungkinkan Ada Tersangka Lain Kasus Balai Nikah Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tahun 2018 terus berlanjut. Baru-baru ini jaksa menahan tersangka berinisial HMF, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Kementerian Agama (Kemenag) Sumbawa.

Tersangka HMF ditahan pada Selasa (21/7). Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil pengembangan dari dua terdakwa berinsial JS (pelaksana proyek) dan MF (Pejabat Pembuat Komitmen). Terhadap kasus ini, jaksa masih akan mendalami keterlibatan pihak-pihak terkait. Baik pihak swasta maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab dalam proyek bernilai Rp 1,2 miliar ini masih ada kemungkinan calon tersangka baru.

Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan, S.H., M.Hum mengakui pihaknya telah menahan tersangka HMF yang merupakan PPSPM Kemenag Sumbawa. Selama 20 hari ke

depan pihaknya harus merampungkan berkas perkara untuk dilanjutkan ke tahap persidangan. Dengan adanya penahanan ini, penanganan kasus akan terus dikembangkan. Bahkan ada kemungkinan pihak lain yang mempunyai pengetahuan dan kehendak terjadinya tindak pidana dalam proyek ini ditindak. Baik dari pihak swasta maupun ASN. Karena seperti diketahui, tindak pidana korupsi ini tidak bisa berdiri sendiri. Di mana ada banyak pihak yang terlibat dalam proyek. Hal inilah yang akan terus didalami.

“Ada kemungkinan (tersangka baru red). Inilah yang harus kita dalami siapa saja yang memang punya sangkut paut di situ,” ujarnya didampingi para Kepala Seksi dalam jumpa persnya, Rabu (22/7).

Dijelaskannya, terkait calon tersangka lain pihaknya belum bisa menentukan. Namun kemungkinannya tetap ada. Baik dari pihak swasta ataupun ASN. “Kita tidak bisa menentukan (jumlah calon ter-

sangka baru red). Tapi ada kemungkinan, baik dari pihak swasta maupun ASN. Tunggu perkembangan saja. Selama dia punya kesamaan kehendak dan pengetahuan supaya tindak pidana itu terjadi, pasti akan saya lakukan penindakan. Dan dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka Tahun 2018 senilai Rp 1,2 miliar, dikerjakan CV. Samawa Talindo Resource sebagai pelaksana proyek. Namun di tengah proses pembangunan, setelah pekerjaan baru mencapai 41 persen, pencairan sudah 100 persen. Diduga ada kerja sama atau pemufakatan jahat yang dilakukan. Sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan dengan ahli bangunan, dan ditemukan kekuatan beton hanya 125 K. Sementara untuk peraturan Menteri PUPR bahwa untuk bangunan dua lantai minimal 225 K. (ind)

Dompu (Suara NTB) Upacara peringatan detikdetik proklamasi kemerdekaan RI ke-75 tahun 2020 tingkat Kabupaten Dompu akan tetap dilaksanakan dengan protokol Covid-19. Panitia diminta untuk tetap mempersiapkan upacara 17 Agustusan secara maksimal. Peringatan hari Proklamasi di tingkat Desa/ Kelurahan agar diisi dengan kegiatan kebersihan, menjaga keindahan dan keamanan di lingkungan masing-masing.

Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Drs H. Bambang M Yasin pada rapat panitia HUT RI ke-75 di ruang rapat Bupati Dompu, Rabu (22/7). Rapat yang dihadiri oleh Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par ini juga dihadiri oleh Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, MSI., jajaran Kodim 1614/Dompu, Polres Dompu, dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemda Dompu.

Bupati Dompu, Drs H. Bambang M Yasin mengatakan, pelaksanaan HUT proklamasi kemerdekaan RI ke-75 tahun 2020 ini tetap dilaksanakan seperti biasa dan menggunakan protokol Covid-19. Panduan pelaksanaan upacara bendera peringatan proklamasi kemerde-

kaan RI di tengah pandemi Covid juga sudah dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri dan menjadi pedoman pelaksanaan. “Kita berharap, pelaksanaan shalat idhul Adha ini tidak sampai menimbulkan kasus baru Covid di Dompu, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan 17an Agustus,” harap H. Bambang.

Kendati demikian, H. Bambang meminta kepada panitia HUT proklamasi tingkat Kabupaten Dompu untuk menyiapkan pelaksanaan upacara 17 Agustus secara maksimal di tengah pandemi Covid.

Anggota paskibraka yang ditunjuk tetap diberi pelatihan dengan protokol Covid dan lebih dimaksimalkan menjelang upacara bendera.

Peringatan hari Proklamasi kemerdekaan RI ke-75 tahun 2020 juga harus tetap dilakukan hingga tingkat Desa/Kelurahan. Namun programnya diarahkan pada kegiatan menjaga kebersihan dan keindahan kampung, serta siskamling dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas daerah. “Ini merupakan upaya bersama mewujudkan kampung sehat di era Covid-19,” kata H. Bambang. (ula)

(Suara NTB/hms Dompu)

RAPAT - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin memimpin rapat persiapan 17 Agustus dan Idhul Adha 1441 H di ruang rapatnya, Rabu (22/7).

Kajari KSB Akui Kasus Narkoba Paling Mendominasi Taliwang (Suara NTB) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusirwan Sahrul mengaku kasus penyalahgunaan narkoba di daerah saat ini cukup mengkhawatirkan.

Hal ini disampaikan oleh Kejari berdasarkan jumlah data kasus yang telah ditangani pi-

haknya. “Paling banyak kasus narkoba. Dan bagi kami ini cukup mengkhawatirkan ya,” kata Nusirwan kepada wartawan, Rabu (22/7).

Ia menjelaskan, sejak aktifnya operasional Kejari KSB medio tahun 2019 lalu, jumlah kasus penyalahgunaan barang haram itu sudah mencapai 60

kasus yang ditangani. Bahkan ia memprediksi jumlahnya akan masih bertambah mengingat sejumlah kasus baru masih berproses di kepolisian setempat.

“Kalau tidak salah tahun lalu ada 30 kasus, sekarang sampai pertengahan tahun juga sudah ada 30 kasus lagi (ditangani Kejari).

Dan bisa dibilang narkoba ini yang

paling banyak kita kerjakan sementara ini,” beber Nusirwan.

Menurut dia sebagai salah satu institusi penegak hukum, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian dan pemerintah setempat bagaimana menekan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba itu. Nusirwan menyebutkan, pola-pola pende-

katan preventif harus lebih diintensifkan lagi dalam memberangus salah satu kejahatan ‘pembunuh generasi muda’ tersebut. “Saya kira kita kedepankan pencegahan lebih bagus.

Kan kami juga punya fungsi itu salah satunya selain penindakan represif,” pungkas Kejari pertama KSB ini. (bug)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 23 Juli 2020

Harus Tahu Isu Strategis BALAI Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) NTB menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024. Sebagai lembaga pengembang program dan mutu PAUD dan Dikmas, BP PAUD dan Dikmas NTB harus mengetahui isu-isu strategis lima tahun ke depan.

Hal itu disampaikan Kepala BP PAUD dan Dikmas NTB, Drs. Suka, M.Pd., pada Rabu (22/7). Ia menga(Suara NTB/dok) takan, pada pembaSuka hasan renstra tersebut, pihaknya sebagai lembaga pengembang program dan mutu PAUD dan Dikmas harus tahu isu-isu strategis dengan analisis SWOT. “Mengoptimalkan kekuatan dan meminimalisasi kelemahan (internal) dan untuk meraih peluang-peluang dan mengurangi tantangan (eksternal),” ujarnya.

BP PAUD dan Dikmas NTB menyusun renstra tahun 2020-2024 sebagai salah satu dokumen wajib dalam perencanaan kinerja. Penyusunan renstra ini dilaksanakan melalui kegiatan lokakarya pada Selasa (21/7) dan Rabu (22/7) di Mataram. Kegiatan workshop hari pertama diisi dengan kegiatan diskusi paparan tim penyusun dan pembahasan draf Renstra dengan narasumber dari pusat.

Suka menjelaskan, BP PAUD dan Dikmas NTB sebagai UPT dari Kemendikbud juga menyusun renstra 2020-2024, dengan terlebih dahulu melihat ulang renstra yang telah disusun oleh Kemendikbud. Tujuan BP PAUD dan Dikmas NTB menyusun renstra tahun 2020-2024 sebagai salah satu dokumen wajib dalam perencanan kinerja sesuai Permenpan Nomor 12 Tahun 2015.

Ia menjelaskan, dalam periode yang lalu 2015-2019, Kemendikbud telah mengimplementasikan Nawacita dalam berbagai program kerja prioritas kementerian, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan, serta Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Memasuki periode selanjutnya, 2020-2024, Kemendikbud kembali mengelola sektor pendidikan tinggi.

Oleh karena itu, pembangunan SDM yang menjadi kewenangan Kemendikbud akan memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosiokultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan dan bidang kebudayaan.

Melalui kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikbud berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. (ron)

MPLS SMAN 1 Praya Manfaatkan ’’Live Streaming’’ Praya (Suara NTB) Di tengah pandemi virus Corona yang melanda Indonesia khususnya Provinsi NTB membuat lembaga pendidikan tidak bisa menghadirkan peserta didik ke sekolah, seperti yang dilakukan SMA Negeri 1 Praya yang melakukan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) melalui live streaming YouTube.

“Itu dilakukan untuk mempertimbangkan kesehatan bersama serta merupakan langkah antisipasi penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di lingkungan sekolah,”kata Kepala SMA Negeri 1 Praya H. M. Amrullah, Rabu (22/7).

Kegiatan MPLS, ujarnya, dapat diikuti oleh peserta didik baru di rumah masing-masing. Selama mengikuti kegiatan MPLS peserta didik diharapkan untuk mengikuti kegiatan tersebut, serta memberikan pembelajaran dan pengalaman kepada peserta didik baru.

“Aturan dari Dinas Dikbud Provinsi tidak membolehkan sekolah mengumpulkan siswa di sekolah untuk berkumpul, maka kami mencoba tetap melaksanakan MPLS ini secara daring dengan memanfaatkan teknologi live streaming di YouTube. Saya kira baru SMAN 1 Praya yang pertama kali menyelenggarakan MPLS secara live streaming,” terang Amrullah.

Kegiatan MPLS di SMA Negeri 1 Praya dilaksanakan selama 6 hari dimulai pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan hari Sabtu 25 Juli 2020.

“Seluruh materi MPLS disampaikan secara live streaming di kanal YouTube SMAN 1 Praya. Sehingga kita arahkan seluruh siswa baru untuk menonton dari rumah masing-masing. Semua materi dapat tersampaikan ke seluruh siswa,” jelas Ketut Puspa selaku Ketua Panitia MPLS tahun 2020.

Peserta didik baru mengikuti penyampaian materi melalui live streaming YouTube dengan berbagai materi. Mulai dari materi kesadaran berbangsa dan bernegara serta materi pendidikan karakter. Materi lain ialah pengenalan kurikulum dan cara belajar efektif. Pada hari ke empat materi yang disampaikan tata krama/ tata tertib dan materi pencegahan penyebaran virus Corona.

“Sedangkan pada hari kelima nanti dengan materi Kesehatan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Pada hari terakhir yaitu dengan materi keselamatan berkendara. Semua materi disampaikan secara live streaming YouTube,” jelasnya. (dys)

Antisipasi Dosen Asusila

Sosialisasi Kode Etik Dosen Harus Diperluas Mataram (Suara NTB) Dewan Kode Etik Universitas Mataram (Unram) telah menggelar sidang dugaan asusila oknum dosen di Fakultas Hukum (FH) Unram. Oknum dosen terbukti melakukan tindakan asusila setelah mengakui perbuatannya.

Di hadapan forum sidang, yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Hasilnya, Dewan Kode Etik memberikan skorsing mengajar selama lima tahun.

Ketua Senat Unram Prof. Dr. Mansur Mas’shum, menyesalkan terjadinya perbuatan asusila yang dilakukan oknum dosen tersebut. Terlebih yang bersangkutan merupakan pejabat kampus dengan posisi Sekretaris Bagian Hukum. “Saya sangat menyesal atas kejadian tersebut,” kata mantan Rektor Unram ini.

Menurutnya, kejadian tersebut mencoreng nama baik kampus yang selama ini sama-sama dijaga. Guna menghindari kejadian amoral terulang kembali di tengah dunia kampus, dia mendorong rektor untuk bersikap tegas terhadap setiap oknum yang melakukan pelanggaran etik.

“Mendorong dan mendukung rektor dan jajarannya untuk mendalami kasus tersebut, terutama dalam hal pelanggaran etika sebagaimana diatur dalam Kode Etik Dosen,” jelasnya.

Selain itu, dia berharap agar rektor meningkatkan pembinaan dan memperluas sosialisasi kode etik dosen terhadap seluruh dosen di lingkungan Unram.

“Diharapkan agar rektor dan jajarannya meningkatkan pembinaan dosen terutama terkait etika akademik dan moral. Sosialisasi Kode Etik Dosen yang sudah ada disertai pemantauan dan pengawasan pelaksanaannya,” ujarnya. (dys)

Halaman 6

Dikbud Tegaskan KBM Tatap Muka di Sekolah Belum Diizinkan Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menegaskan jika Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka di sekolah belum diperkenankan dilaksanakan di sekolah. Hal tersebut menyusul grafik perkembangan kasus virus Corona (Covid-19) di Provinsi NTB maupun kabupaten/kota masih terjadi.

Demikian disampaikan, Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Aidy Furqan,S.Pd,M.Pd, ditemui di Selong, Rabu (22/7).

Dikatakannya bahwa saat ini pihaknya terus menggencarkan sosialisasi kepada kepala sekolah/madrasah maupun ponpes terkait larangan tatap muka tersebut sebagaimana keputusan empat menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri per tanggal 15 Juni 2020 tentang layanan

pendidikan pada masa pandemi Covid-19.

Keputusan itu kemudian ditindaklanjuti menjadi SE Gubernur per tanggal 7 Juli 2020 diperkuat di lapangan oleh Dinas Dikbud NTB dan kabupaten/kota untuk mendampingi terhadap layanan pembelajaran. “Kita meminta kepada Kepala sekolah, madrasah, dan ponpes bahwa belum diizinkan untuk pembelajaran tatap muka,”terangnya.

Diungkapkannya, masa transisi selama dua bulan dari

tanggal 13 Juli hingga bulan September masih belajar dari rumah, online dan sejenisnya.

Termasuk bagi ponpes diperbolehkan sesuai SKB itu zona hijau pada bulan September untuk tatap muka.

Adapun bagi sekolah yang sudah memasukkan siswa dinilai belum faham betul terkait SKB tiga menteri. Dari pemerintah provinsi, kata Aidy Furqon, masih mengkhawatirkan supaya jangan terjadi klaster baru dalam kasus Covid-19. Bagi sekolah yang memasukkan

(Suara NTB/yon)

SOSIALISASI - Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Aidy Furqon, melakukan sosialisasi pada kepala sekolah/madrasah/ponpes di Pendopo Bupati Lotim, Rabu (22/7). siswanya, nanti akan terlihat di ri dengan memasukkan data periksa secara online. siswa sekolah tanpa patuh “Kita minta supaya jan- terhadap SKB menteri tersegan sekolah pilih opsi sendi- but,” harapnya. (yon)

(Suara NTB/her)

MPLS - Pelaksanaan MPLS di SMKN 1 Lembar tetap menerapkan protokol Covid-19 yang dilakukan secara virtual dan tatap muka.

MPLS di SMKN 1 Lembar Lewat Virtual dan Tatap Muka Giri Menang (Suara NTB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Lembar melaksanakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2020-2021.

MPLS yang digelar selama enam hari ini terbagi menjadi dua kegiatan, yakni tatap muka dan via online (virtual). MPLS tatap muka tetap menerapkan protokol Covid-19. Selama mengikuti MPLS, para murid baru dibimbing oleh beberapa pihak terkait, seperti dari TNI AL, KSOP, KPLP dan pihak sekolah sendiri.

Kepala SMKN 1 Lembar, Ahmad Quroni mengatakan sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh Dinas Dikbud Provinsi pel-

aksanaan MPLS di sekolahnya mulai digelar Senin (20 Juli) sampai tanggal 26 Juli. Peserta didik yang ikut MPLS dibagi dua kelompok, yakni kelompok A dengan jumlah peserta 40-42 orang mengikuti MPLS tiga hari di sekali dan tiga hari di rumah melalui online. Begitu pula kelompok B mengikuti kegiatan yang sama.

“Kita bagi kelompok peserta didik baru untuk MPLS. Tiga hari masuk sekolah (MPLS tatap muka), tiga harinya MPLS dari rumah melalui online. Kami berikan materi ke peserta didik baru,” jelasnya, Rabu (22/7).

Dalam pelaksanaan MPLS

tatap muka jelas mantan Kepala SMAN 1 Kuripan ini, pihaknya tetap menerapkan protokol Covid-19. Para guru, pemateri, siswa dan peserta didik atau Taruna-Taruni pada saat masuk sekolah sudah disiapkan tempat cuci tangan.

Pihak sekolah juga mewajibkan mereka menggunakan masker dan mengimbau tetap menjaga jarak hingga menggunakan hand sanitizer. “Semua sudah kami terapkan Alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan baik,” jelas dia.

Mencegah terjadi kerumunan, peserta didik baru yang Ikut MPLS pun diatur jadwalnya. Peserta dibagi perhari

Mataram (Suara NTB) – Praktik Kerja Lapangan (PKL) di SMK tertunda akibat pandemi Covid-19. Pelaksanaan PKL siswa SMK di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) pada tahun ajaran 2020/2021 diperkirakan baru bisa dilaksanakan jika pandemi Covid-19 berakhir.

Atau kemungkinan dialihkan seluruh pelaksanaan PKL pada semester genap tahun ajaran 2020/2021.

Kepala Bidang Pembinaan SMK pada Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Yahya, M.Pd., menjelaskan, pada awal pandemi Covid-19 di bulan Maret lalu, siswa yang sedang mengikuti PKL di DUDI langsung ditarik dari tempat praktik. Terkait dengan pelaksanaan PKL SMK di tahun ajaran baru ini, ada SMK yang menjadwalkan pelaksanaan PKL di semester ganjil dan ada juga yang menjadwalkan pada semester genap.

Menurutnya, kemungkinan PKL dialihkan pelaksanaannya pada semester genap tahun ajaran 2020/2021. “Mungkin nanti praktiknya di semester genap semua,” ujar Yahya.

Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Umar, S.Sos., MM., menambahkan, pelaksanaan PKL SMK menunggu sampai pandemi Covid-19 benar-benar berakhir atau sudah aman kembali melaksanakan aktivitas seperti biasa. Menurutnya PKL juga sulit dilaksanakan dalam waktu dekat karena banyak DUDI yang belum beroperasi dengan baik.

“DUDI juga masih belum stabil,” ujarnya dihubungi, Rabu (22/7).

Siswa SMK yang mengikuti PKL biasanya ditempatkan di DUDI atau kantor pemerintahan sesuai dengan kompetensi keahlian mereka.

Sementara itu, terkait pelaksanaan praktik di SMK. Yahya mengatakan, pihaknya tengah menyerap aspirasi dari semua jajaran dan elemen di SMK. Ia sedang mempertimbangkan pelaksanaan praktik tetap dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan cegah penularan Covid-19. Hal itu dikarenakan tidak semua praktik bisa dilaksanakan secara daring.

“Banyak yang mengusulkan tetap melaksanakan praktik dengan menerapkan protokol kesehatan,. Tidak semua yang praktik bisa secara daring, misalnya menyambung kabel atau di bengkel tidak bisa daring,” katanya.

Pihaknya tengah menyiap-

kan konsepnya, nantinya selama fase transisi akan dilakukan simulasi. Dengan begitu, ketika memasuki pembelajaran di era kebiasaan baru sekitar bulan September nanti, sudah ada pola pelaksanaannya. “Kami juga ini sedang dan akan terus menerima masukan dari teman-teman, bahkan dari DUDI,” jelas Yahya.

Ia menargetkan setelah bulan September, pihaknya punya strategi untuk praktik SMK secara langsung di ruang praktik siswa. dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan mencegah penularan Covid-19.

Yahya juga meyakini, penerapan protokol kesehatan saat praktik di SMK tetap bisa dilakukan, karena memang pelaksanaan praktik di beberapa kompetensi keahlian secara tidak langsung tidak dilakukan secara berkerumun.

Sementara itu, Kepala SMKN 3 Mataram, Ruju Rahmad, S.Pd., M.T., juga menyetujui rencana pelaksanaan praktik secara tatap muka setelah masa fase transisi. Ia menjelaskan, praktik sangat penting di SMK, karena siswa harus mengalami langsung tindakan yang berkaitan dengan skill atau kemampuan kompetensi yang dipelajari. Keterampilan praktik kejuruan tidak bisa hanya dilakukan dengan daring “Siswa SMK harus diasah skill-nya supaya jadi kompeten di bidangnya masing-masing. Dengan hadir di sekolah mereka belajar Project Best Learning atau pembelajaran berbasis membuat produk nyata yang mulai dari perencanaan desain, proses pembuatan, dan kontrol kualitasnya didampingi oleh gurunya,” jelas Ruju. (ron)

PKL Siswa SMK Tunggu Pandemi Covid-19 Berakhir

(Suara NTB/ron)

H. Muh. Yahya

sebanyak 40 orang. Hingga Rabu kemarin Pelaksanaan MPLS tatap muka bagi kelompok pertama sudah selesai.

Selanjutnya hari Kamis sampai Sabtu, giliran kelompok ke-dua ada 40-50 orang yang melaksanakan MPLS tatap muka di sekolah. Siswa baru yang menjalani MPLS mendapatkan bimbingan dari aparat TNI Angkatan Laut, KSOP lembar, KPLP untuk memberikan materi pengenalan.

Setelah melakukan MPLS, selanjutnya hari Senin pekan depan pihaknya mulai mensosialisasikan kepada peserta didik untuk belajar dari rumah menggunakan beberapa ap-

likasi. Pihak sekolah sudah membuat semacam aplikasi virtual sesuai dengan kelas masing-masing baik kelas X, XI dan XII. Guru atau pembimbing tetap masuk di ruangan itu untuk mengisi jam yang sudah ditentukan.

Ia menambahkan jumlah siswa baru kali ini menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Saat jumlah siswa baru hanya 85 orang, tahun lalu 165 orang. Dari analisis pihak sekolah, sumber siswa ini pun lebih banyak dari luar daerah Lobar, karena jumlah peserta didik baru berkurang, Akibatnya, ada tiga ruang kelas tak terisi. (her)

(Suara NTB/ist)

MPLS - Suasana MPLS di SDN 33 Mataram dengan menerapkan protokol kesehatan.

Selama MPLS

SDN 33 Mataram Terapkan Protokol Kesehatan secara Ketat Mataram (Suara NTB) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk siswa-siswi baru tahun ajaran 2020-2021 di lingkungan pendidikan Kota Mataram sudah mulai dilaksanakan sejak Senin 20 Juli 2020.

Pelaksanaan MPLS tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, disebabkan oleh wabah pandemi covid-19 yang terjadi beberapa bulan terakhir. Dengan adanya pandemi Covid-19 seluruh sekolah di satuan pendidikan Kota Mataram, menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan MPLS. “Tidak terkecuali dengan SDN 33 Mataram, yang sejak hari pertama MPLS tertib dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan selama pelaksanaan MPLS berlangsung,” ujar Plt. Kepala SDN 33 Mataram, Hj. Sahariawati, Rabu (22/7).

Dijelaskan seluruh guruguru dan staf SDN 33 Mataram, seluruhnya lengkap menggunakan masker dan dilengkapi dengan penutup

muka transparan yang biasa digunakan oleh petugas medis ketika melaksanakan tugas.

Selain itu juga SDN 33 Mataram menyiapkan sabun dan tempat cuci tangan serta alat pengecek suhu tubuh bagi murid-murid serta wali murid yang berkunjung ke sekolah selama kegiatan MPLS berlangsung.

Pihaknya juga mengingatkan pada murid-murid dan wali murid baru mengenai pentingnya semua pihak untuk menjaga diri dan keluarga dari bahaya covid19 dengan cara senantiasa memakai masker ketika keluar rumah dan menjaga jarak ketika berinteraksi serta selalu mencuci tangan pakai sabun.

Semua pihak, lanjutnya, bertanggung jawab untuk saling menjaga satu sama lain dan senantiasa saling mengingatkan akan bahaya covid-19.

“Kita berharap pandemi covid-19 yang sedang melanda daerah kita saat ini segera berlalu, sehingga proses belajar mengajar di sekolah bisa berjalan normal kembali seperti biasanya,” harapnya. (dys)

SUARA NTB Kamis, 23 Juli 2020

POLHUKAM

Halaman 7

Mohan Berharap Dukungan Ahyar ke Harum Tak Sekadar Retorika Politik Mataram (Suara NTB) – Sebagai politikus Partai Golkar, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh berkomitmen akan turut berjuang memenangkan pasangan balon Walikota dan Wakil Walikota yang akan diusung Partai Golkar di Pilkada Kota Mataram.

Komitmen tersebut disampaikan Ahyar secara terbuka kepada awak media belum lama ini.

Komitmen Ahyar akan memenangkan jagoan Golkar di Pilkada Kota Mataram itu untuk menunjukkan loyali-

tasnya sebagai kader partai beringin. Lebih-lebih di tengah persiapannya maju mencalonkan diri sebagai Ketua DPD I Golkar NTB. Diketahui di Pilkada Kota Mataram, Partai Golkar telah resmi mengusung kadern-

ya sendiri yakni paket pasangan bakal calon H. Mohan Roliskana-TGH. Mujiburrahman (Harum).

Namun demikian, tidak sedikit pihak yang meragukan kesungguhan Ahyar akan totalitas memenang-

kan pasangan Harum.

Pasalnya di lain pihak, anak Ahyar sendiri yakni Badruttamam Ahda ikut tampil di Pilkada Kota Mataram sebagai bakal calon Wakil Walikota yang berpasangan dengan Makmur Said yang diusung Partai Gerindra.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD II Partai Golkar Kota Mataram, H. Mohan Roliskana nampaknya masih meragukan kesungguhan Ahyar.

Pernyataan dukungan yang disampaikan Ahyar tersebut dinilai lebih kental muatan politik untuk kepentingan mengamankan posisi Ketua DPD I Golkar NTB. ”Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau (Ahyar Abduh) tidak hanya sekedar retorika politik belaka,” ucap Mohan saat dikonfirmasi di Kantor DPW PPP NTB usai menerima SK dukungan.

Meski demikian, terlepas

mengeluarkan pernyataan politik begitu saja. Dia percaya dalam setiap manuver politik yang tampilkan Ahyar di hadapan Publik, telah dihitung dengan baik dampak politis yang akan dihasilkan.

“Kami percaya beliau menyampaikan hal (dukungan) itu secara langsung dan terbuka di hadapan publik, tentu bisa menjadi persepsi tersendiri bagi publik bahwa beliau itu serius,” pungkasnya. (ndi)

Gerindra Tekankan Calon yang Diusung Tak Halalkan Segala Cara

Nurdin Belum Temukan Koalisi, PPP Siapkan Opsi Rekrut Ulang Pencalonan Mataram (Suara NTB) – Dari awal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah berkomitmen mengusung kadernya, Nurdin Ranggabarani untuk bertarung di Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020.

Namun, sampai saat ini PPP belum kunjung memberikan Surat Keputusan (SK) dukungan kepada Nurdin.

Padahal enam daerah lainnya di NTB yang juga akan melaksanakan Pilkada serentak bersama Kabupaten Sumbawa, sudah mendapatkan SK dukungan dari DPP PPP. Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri yang dikonfirmasi terkait dinamika Pilkada Sumbawa menerangkan bahwa SK DPP belum bisa terbit sampai saat ini karena Nurdin belum bisa memenuhi perintah partai untuk mencari partai koalisi. Sebab kursi PPP di DPRD Sumbawa tak mencukupi untuk mengusung pasangan calon.

“Nurdin selaku kader yang diperintahkan untuk maju di Pilkada Sumbawa belum bisa menemukan partai koalisi sampai sekarang ini. Sehingga DPP belum bisa terbitkan SK dukungan untuk Sumbawa,” ujarnya saat dikonfirmasi di Kantor DPW PPP NTB. Disampaikan Akri, DPP PPP sudah memberikan surat tugas kepada Nurdin untuk mencari pasangan calon dan partai koalisi. Dalam surat tugas tersebut, Nurdin diberikan batas waktu sampai tanggal 14 Juli lalu. Namun ternyata, sampai melewati batas waktu yang ditentukan, Nurdin belum bisa memenuhi surat tugas tersebut. “Nurdin sudah dikasi surat tugas, tapi kan sampai lewat waktunya tidak bisa dipenuhi. Maka diperintahkan kepada DPC PPP Sumbawa untuk mengkonfirmasi lagi yang bersangkutan, bagaimana kelanjutannya,” tutur Akri.

DPW PPP NTB kemudian dapat jawaban dari DPC PPP Sumbawa bahwa Nurdin sudah memiliki pasangan calon wakil serta sudah menemukan partai koalisi yakni Demokrat. “Katanya sama Partai Demokrat. Tapi belum ada komunikasi lebih lanjut terkait koalisi. Seperti apa lebih lanjutnya koalisi kedua partai ini, tidak jelas. Pengurus di DPC tidak pernah ada komunikasi dengan Demokrat untuk membahas koalisi,” jelasnya.

Karena tak kunjung mendapatkan kepastian, lanjut anggota DPRD Provinsi NTB itu. Maka DPW PPP NTB kemudian memerintahkan DPC PPP Sumbawa untuk kembali membuka pendaftaran calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Sebab Nurdin dinilai gagal memenuhi surat tugas.

Adapun dasar yang dijadikan rujukan PPP kembali membuka seleksi calon, yakni perintah DPP dalam surat tugas tersebut, yang berbunyi jika surat tugas tersebut tak dapat dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan oleh penerima surat tugas. Maka DPC PPP diharuskan kembali melakukan rekrut calon.

Dikonfirmasi terpisah, Nurdin Ranggabarani menegaskan bahwa PPP sudah berkomitmen untuk mengusung kadernya sendiri di Pilkada Sumbawa. Karena itu dia selaku kader, masih optimis akan didukung partainya. Terkait surat tugas, Nurdin mengatakan sampai saat dirinya masih terus berjuang untuk mendapatkan partai koalisi tersebut.

“Tetap kita terus usahakan mencari koalisi. Kan kemarin Senin (20/7) saya wawancara di DPP Hanura. Itu salah satu upaya kita. Jadi apapun dinamika yang sedang terjadi sekarang ini, kita tetap optimis maju,” pungkasnya. (ndi)

dari posisi politik Ahyar yang tengah terjepit benturan kepentingan politik antara berpihak kepada kemenangan anaknya atau partai. Mohan tak mau berprasangka buruk kepada Ahyar. “Tapi kita berhusnuzon saja lah kepada beliau (Ahyar). Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau itu benar,” ujar Mohan.

Mohan meyakini, Ahyar selaku politisi senior tentu tidak akan sembarangan

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

RTG - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara (kiri) bersama Danrem 162/WB Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mendampingi warga memasuki RTG pascagempa Lombok 2018 yang selesai dibangun dalam seremoni serah terima kunci di Dusun Keluncing Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (22/7).

Rekonstruksi Pascagempa Lombok 2018

Pangdam IX/Udayana Serahkan Kunci RTG Mataram (Suara NTB) – Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara didampingi Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyerahkan kunci Rumah Tahan Gempa (RTG) di Dusun Keluncing Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (22/7). Sebanyak 214.477 RTG selesai dibangun dari total target 226.204 RTG. “Percepatan pembangunan rumah masyarakat yang terdampak gempa ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak huni agar dapat kembali menempati tempat tinggal seperti dulu sebelum gempa,” ujarnya di sela-sela kegiatan. Pembangunan RTG ini, sambung Kurnia, merupakan wujud perhatian Pemerintah Pusat melalui dana stimulan untuk membantu membangun rumah masyarakat terdampak gempa Lombok tahun 2018. Harapannya agar perekonomian masyarakat kembali normal dan menghilangkan trauma masyarakat pascagempa.

Wakil Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menyampaikan apresiasi kepada para prajurit Satgas Zeni TNI yang selama ini telah bekerja sekuat tenaga membangun RTG untuk masyarakat terdampak gempa di wilayah Lombok Tengah. “Meskipun dalam situasi wabah covid19, para prajurit tetap bekerja dengan semangat yang tinggi menuntaskan progress RTG,” ucapnya.

Perwakilan warga penerima bantuan RTG, Munarah, Nurhayati, dan Amak Senah berdialog langsung dengan Pangdam. Mereka menyampaikan ungkapan rasa syukur. ”Semenjak terjadinya gempa bumi prajurit TNI telah hadir di tengah masyarakat, bahkan sampai saat ini masih terus membantu percepatan rehab rekon pembangunan RTG,” kata Munarah mewakili.

Sementara Rizal menjelaskan, sampai saat ini dari total target Ittama BNPB RI sebanyak 226.204 unit RTG

sudah dibangun sebanyak 214.477 unit. Rinciannya rumah terbangun sebanyak 199.235 unit yang terdiri dari Rusak Berat 64.861 unit, Rusak Sedang 30.668 unit dan Rusak Ringan 103.706 unit.

Sedangkan dalam proses perbaikan dan pembangunan sebanyak 14.505 unit dengan rincian Rusak Berat 9.846 unit, Rusak Sedang 1.774 unit dan Rusak Ringan 2.885 unit.

Hadir pada kegiatan tersebut Asintel Kasdam IX/Udayana Kolonel Arh I Made Kusuma Dhyana Graha, Asops Kasdam IX/Udayana Kolonel Inf Rachmad Zulkarnaen, Aslog Kasdam IX/Udayana Kolonel Cpl Simon Petrus Kamlasi, Aster Kasdam IX/Udayana Kolonel Inf Made Mahaparta, Kasiter Kasrem 162/WB Letkol Inf Budi Rahmawan, Kasiops Kasrem 162/ WB Kolonel Inf Susilo, Para Dandim se-Pulau Lombok, Camat Batukliang, Kades Teratak dan perwakilan masyarakat penerima kunci RTG serta tokoh masyarakat. (why/*)

Mantan Kades Sesela Tersangka Korupsi Sewa Lahan Menara Telekomunikasi

(Suara NTB/why)

Yusuf Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala Desa Sesela, Gunungsari, Lombok Barat, Asm ditetapkan sebagai tersangka korupsi sewa lahan menara telekomunikasi. Asm yang purna tugas pada 2018 ini disangka menyelewengkan dana sewa Rp353 juta. Dana itu merupakan biaya sewa lahan selama 10 tahun.

“Tersangka baru satu. Mantan Kades,” beber Kepala Kejari Mataram Yusuf dikonfirmasi Rabu (22/7) kemarin didampingi Kasi Pidsus I Wayan Suryawan, Kasi Intel Heru Sandika, dan Kasi Datun Putu Ary Artha usai peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-60.

Yusuf menambahkan, tersangka Asm tidak mengelola uang sewa lahan untuk kepentingan desa. Melainkan diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. “Uang tidak dimasukkan ke kas desa, tidak dibahas dengan BPD, dan tidak tercantum dalam APBDes sebagai penda-

patan desa,” terangnya.

Tersangka Asm disangka melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 UU Tipikor. Belum ada tersangka lain yang dibidik jaksa. “Kalau pihak swasta selama ini tidak ada masalah. Yang masalah di desa,” ucap Yusuf.

Dalam kasus itu, pihak desa dinyatakan rugi total.

Nilai kerugiannya mencapai Rp353,88 juta dari nilai sewa dan pajak. “Auditor sepakat dengan jaksa bahwa kerugiannya total loss,” jelasnya.

Sepanjang proses penyidikan, Kades Sesela periode 2018-2023 dan Kades periode 2013-2018 sudah diperiksa.

Saksi lain yang diperiksa yakni sekretaris desa, bendahara desa, dan staf desa, serta manajemen perusahaan telekomunikasi penyewa lahan.

Lahan aset Desa Sesela seluas 8x8 meter disewa untuk pendirian tower telekomunikasi pada tahun 2018. Dalam perjanjiannya, lahan disewa selama 10 tahun dengan harga Rp350 juta.

Jaksa menemukan indikasi uang tersebut langsung digunakan tidak sesuai mekanisme. Pendapatan desa dari sewa lahan tidak dimasukkan dalam APBDes. Penggunaannya pun diduga tidak melalui pembahasan.

Lebih jauh lagi, uang tunai sewa lahan tidak masuk ke kas desa. Sebagian diantaranya, Rp155 juta disimpan di ruang Sekdes. Uang itu dipakai untuk memberi pinjaman staf dan penggunaan atas perintah Kades. Sebagian uang sisanya ditransfer ke rekening rekening pribadi. (why)

Mataram (Suara NTB) – Partai Gerindra akan berjuang memenangkan para balon kepala daerah/wakil kepala daerah yang mereka usung di Pilkada serentak 2020 yang digelar di tujuh dari Kabupaten/Kota di NTB. Gerindra akan mengerahkan maksimal mesin politiknya untuk merebut kemenangan.

Partai Gerindra menekankan dalam perjuangan memenangkan Pilkada serentak di tujuh daerah di NTB tersebut. Pasangan bakal calon tidak harus menempuh caracara kotor dengan menghalalkan segala cara dan menghianati nilai-nilai demokrasi.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK), Rabu (22/7) di Mataram. HBK menekankan agar Pilkada di yang berlangsung di daerah benar-benar bisa menjadi ajang pembelajaran berdemokrasi yang baik bagi masyarakat Indonesia, khususnya di NTB. “Rebut dan yakinkan hati dan pikiran para calon pemilih kita dengan cara-cara yang elegan, damai dan penuh kesejukan, dengan prinsip-prinsip kehormatan sebagai dasar,” serunya. Seperti Partai Gerindra yang selalu memenangkan dan merebut hati para pemilihnya dengan cara-cara sejuk dan elegan. Para calon diminta untuk melakukan hal-hal yang baik dan edukatif

selama tahapan Pilkada berlangsung.

HBK menekankan supaya dalam kegiatan sosialisasi dan kampanye agar mengedepankan kedamaian, tidak saling sikut dan menjelekkan lawan, apalagi sampai menggunakan kampenye hitam. Dia menyarankan supaya para kandidat di dalam berkampanye mengedepankan nilai-nilai edukatif dan menonjolkan ide dan gagasan. Sehingga partisipasi pemilih bisa berkualitas.

“Jangan provokatif, hindari kampanye hitam, dan hindari benturan dengan siapapun. Para calon pemilih yang pada saat ini tidak bersama kita, adalah juga saudara dan keluarga-keluarga kita semua,” tegasnya.

Partai Gerindra juga meminta agar para bakal calon Kepala Daerah yang diusung untuk bisa menggunakan caracara ksatria dalam memenangkan tiap Pilkada 2020. Sebab para balon yang diusung/didukung Partai Gerindra di Pilkada 2020 ini, merupakan hasil seleksi yang sangat ketat, panjang dan matang. Semuanya telah berhasil m e l a l u i tahapantahapan yang diprasyaratkan partai. (ndi)

H. Bambang Kristiono (Suara NTB/ist)

SUARA NTB

Kamis, 23 Juli 2020

Halaman 8

Lotim Khawatirkan Hewan Kurban dari Pulau Sumbawa (Suara NTB/ari)

PERTEMUAN - LSM LUCW, dan AMATI melakukan pertemuan dengan BRI difasilitasi Polres KLU, Rabu (22/7).

Pokmas Korban Gempa Miliki Bunga Bank di BRI

Tanjung (Suara NTB) Sejumlah LSM Lombok Utara, Rabu (22/7) menggelar hearing dengan BRI selaku penyalur dana Pokmas yang menerima DSP Korban Gempa. Dalam pertemuan yang difasilitasi Polres Lombok Utara itu, BRI tak menyangkal ada dana Pokmas yang memiliki bunga bank.

Direktur Eksekutif Lombok Utara Corruption Watch (LUCW), Tarpiin Adam didampingi Ketua LSM AMATI, Wira Maya Arnadi, menegaskan bahwa pihaknya mempertanyakan regulasi penempatan dana pokmas. Pasalnya, ada dua perlakuan berbeda pada dana DSP BNPB yang diperuntukkan kepada masyarakat, yakni rekening berbunga dan rekening tidak berbunga.

“Kita menuntut ada regulasi yang mengatur mengapa ada bunga dan non bunga pada satu jenis (nomenklatur) bantuan (DSP BNPB). Kalaupun sekarang berbunga, diberikan kemana? Apakah ke Pokmas atau kembali ke kas negara.

Kalau pun kembali ke kas negara, dasarnya apa? Karena setahu kami, uang itu hak masyarakat,” tegas Tarpiin.

Ia juga berandai-andai, apabila dana tersebut mengendap di Bank, maka sampai kapan dana tersebut dibungakan. Ia tidak menginginkan, motif bunga menjadi alasan lambannya penanganan rehab rekon korban gempa. Menyusul masih ada 12.269 unit rumah warga yang belum tersentuh oleh pemerintah.

“Pertanyaannya, apakah bunga bank itu menjadi keuntungan Bank atau siapa, itu harus dijelaskan ke publik supaya persoalan ini tidak melebar.”

Ia berharap pertemuan final dengan BRI, menjawab apa yang menjadi substansi pertanyaan LSM dan Pokmas. BRI di depan Kapolres, kata dia, tidak menyebut substansi persoalan.

Berbeda dengan pernyataan hearing sebelumnya, manajemen BRI KCP Tanjung menyebut bahwa dari hasil audit BPK RI, bunga bank dana Pokmas kembali ke kas negara.

“Sekarang BRI menganulir, itu salah statemen. Ini yang menurut kami ada kejanggalan, sehingga kita tidak final di pertemuan. Dan kita siap gelar aksi lagi,” tegasnya.

Menjawab itu, Kepala Cabang BRI Mataram, Bayu Adityo, yang hadir pada pertemuan itu menjelaskan bahwa penempatan dana pada rekening giro dan rekening (tabungan) pokmas memiliki dasar regulasi. Mengacu regulasi itu, dana pada rekening Pokmas tidak mendapatkan bunga, tidak dikenakan biaya administrasi, dan tidak ada pajak.

“Kemudian, di rekening individu ada bunganya. Terhadap rekening pokmas yang ada bunganya, sekitar 117 (pokmas).

Dan itu sebetulnya bisa masing-masing pokmas meminta rekening koran dan mengetahui jumlah bunganya,” ujar Bayu.

Ia memastikan dana itu tidak mengalir kemana-mana tanpa ada surat perintah transaksi dari yang berwenang. Begitu pula di rekening individu, kalaupun ada bunganya, maka masyarakat bisa meminta kepada bank untuk mengetahui jumlah saldo selama membawa identitas dari pemilik rekening. “Dan kalau ada bunganya juga sama, bisa diambil,” imbuhnya.

Bayu menyebut bunga bank tetap akan ada di rekening nasabah dan tidak pernah ada pemindahan dana tanpa dokumen yang sah dari pemilik. Sebaliknya, Bayu mengklarifikasi posisi BPBD. Di mana BPBD tidak memiliki peran dalam hal nominal bunga bank. Sebab hanya individu pemilik rekening yang berhak mengatur bunga bank pada dana Pokmas.

“Kalau audit BPK kemarin, saya rasa sudah dianulir oleh staf kami yang menyampaikan. Hal tersebut bukan terhadap rekening Pokmas atau rekening individu tetapi terhadap rekening satuan kerja atau organisasi, dalam hal ini rekening BPBD (BNPB, red). Jadi bukan rekening masyarakat,” Terhadap permintaan informasi rekening koran Pokmas, Bayu tidak menutup kran informasi. Pihaknya siap menunggu kedatangan pemilik rekening yang ingin mengetahui apakah dananya berbunga, berikut saldo bunganya.

Terpisah, Kepala BPBD KLU, H. Muhadi, SH., mengaku tidak mengetahui keberadaan dana pada rekening pokmas.

Sejauh yang ditangani BPBD, hanya menyangkut pemenuhan syarat normatif administratif perihal pemindahbukuan dari BNPB ke Pokmas dan pencairan dana sesuai progres fisik RTG. “Tidak tahu kabarnya 117, kan yang pegang rekening Pokmas sendiri. Tidak tahu kita (pergerakan dana,” imbuh Muhadi. (ari)

Selong (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lombok Timur (Lotim) mengkhawatirkan hewan kurban yang didatangkan dari pulau Sumbawa. Ternak sapi khususnya dari pulau tetangga itu diketahui banyak pengidap penyakit antraks dan penyakit Septicemia epizootica (SE).

Hal ini digambarkan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyararakat Veteriner (Kesmavet) Disnakeswan Lotim, drh. Hultatang. Menjawab Suara NTB, Rabu (22/7), usai sosialisasi hewan kurban di masjid Pancor, dijelaskan sebelum digelar kurban, perlu diketahui dulu riwayat ternak tersebut. Kalau berasal dari Sumbawa, harus melalui proses pemeriksaan secara berlapis.

Sebelum masuk Lotim sebenarnya juga sudah dilakukan proses pemeriksaan dan karantina. Jika hasil uji positif, maka tidak boleh dibawa masuk ke Lombok.

Menurut Hultatang, sebenarnya mengacu pada status kesehatan hewan secara na-

sional melarang keras membawa hewan dari daerah tertular.

Termasuk dari pulau Sumbawa dan Bali. “Jadi SOP (standar operasional prosedur)-nya tidak boleh,” tegasnya.

Akan tetapi, karena alasan ekonomi sehingga dilahirkan Peraturan Gubernur yang membatasi hewan ternak yang boleh masuk. Lotim sendiri sudah dinobatkan sebagai daerah yang aman dari penyakit hewan ternak. Akan tetapi karena Lombok diapit dua daerah yang terpapar penyakit berbahaya, maka diperlukan langkah antisipasi.

Kegiatan pemeriksaan secara ketat ini diakui menuai protes. Akan tetapi hal ini penting dilakukan untuk menghin-

(Suara NTB/rus)

SOSIALISASI - Kegiatan sosialisasi hewan kurban oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan di masjib Pancor, Rabu (22/7). dari paparan penyakit. Tatania- tengah pandemi saat ini harus tuk memastikan masyarakat ga ternak dengan label keseha- diterapkan protokol keseha- mengkonsumsi daging yang tan hewan harus dikedepan- tan. Tidak boleh ada kerumu- halal, utuh, sehat dan aman.

Sapi dengan berat 300 kan. Karenanya yang boleh ma- nan. Harus menggunakan suk adalah hewan potong hal ini masker agar kegiatan kurban kwintal, rata-rara akan menjuga dimaksudkan guna memu- tidak menjadi klaster baru jadi 50 sampai 55 persen akan menjadi karkas. Dari jumlah sebaran virus corona. tus rantai penyebaran.

Sebelumnya, palaksana tu- karkas itu 70 persen yang Selanjutnya diingatkan Hultatang, kegiatan kurban gas Kadisnakeswan Lotim, drh. menjadi daging. Yakni setememang merupakan rutinitas Achsan Nasirul Huda menga- lah dikeluarkan jeroannay 5 tiap tahun. Akan tetapi, ter- takan, pemeriksaan hewan kur- persen, kepala seberat 4 perpenting dalam pelaksanaan di ban ini penting dilakukan un- sen dan lainnya. (rus)

Seorang Warga Ditemukan Gantung Diri Selong (Suara NTB) Warga Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), M. Sahreza (21) ditemukan tewas gantung diri di rumahnya, Rabu (22/7) sekitar pukul 07:00 wita. Korban yang merupakan duda muda ini ditemukan tewas menggantung dengan kondisi tali melilit di lehernya di sebuah dapur rumahnya.

Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu Jaharudin mengatakan, penemuan mayat dengan cara gantung diri ini cukup menggegerkan masyarakat sekitar di Kampung Jontak Dusun Selimur Desa Kesik Kecamatan Masbagik. Awalnya, Yuliani, orang tua korban melihat korban keluar masuk rumah dan bahkan sempat berdiri di pintu dapur. Pada saat itu, tidak ada curiga dari orang tuanya sehingga membiarkannya dan bahkan meninggalkannya tidur.

Beberapa jam kemudian sekitar pukul 03.00 wita, orang tua korban mendengar

(Suara NTB/ist)

Jaharudin suara seperti barang jatuh dari dalam dapur, dan langsung bergegas menuju dapur (TKP) . Yuliana yang pada saat itu tidak berani mendatangi dapur kemudian memanggil beberapa masyarakat dan secara bersama-sama membuka pintu dapur. Saat itu, terlihat korban sudah dalam keadaan

gantung diri di kayu palang dapur menggunakan seutas tali nilon warna hijau dan ikat pinggang dengan ketinggian dapur sekitar dua meter.

Pada saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dan langsung menurunkan korban dengan cara memutus tali nilon dan ikat pinggang. Masyarakat yang mengetahui insiden itu kemudian melaporkannya ke Polsek Masbagik untuk dilakukan olah TKP. Dari interogasi terhadap saksi, kata Jaharudin, penyebab korban gantung diri sesuai keterangan saksi-saksi tidak diketahui. Korban adalah duda semenjak 1 tahun yang lalu. Selama korban berstatus duda, ia tinggal bersama orang tuanya dan tidak ada perilaku yang mencurigakan ataupun keluhan. “Orang tua korban telah menerima kematian korban dengan ikhlas dan tidak bersedia dilakukan pemeriksaan medis baik dalam maupun luar,”pungkasnya. (yon)

Lotim Dapat 560 Unit Bantuan Perumahan

Selong (Suara NTB) Lombok Timur mendapatkan 560 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jumlah tersebut tersebar di 19 desa di 9 kecamatan se Kabupaten Lotim.

Bagian Protokol dan Komu-

nikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Lotim, Iswan Rahmadi merilis, Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim H. M Juaini Taofik pada acara serah terima buku tabungan BSPS Rabu kemarin di Suralaga menyampaikan bantuan pemerintah pusat itu mengurangi beban daerah.

Dikatakan, pendemi covid-19 yang mengharuskan Pemerintah melakukan realokasi dan refocusing anggaran. Akibatnya Lotim tidak bisa penuhi rencana perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Sedianya pada 2020, ditarget rehabilitasi RTLH sebanyak 5.400 unit. Proses rehab akan dikepung melalui berbagai program. Akan tetapi hal tersebut sulit direalisasikan karena harus melakukan realokasi dan re-focusing anggaran.

Jumlah dana stimulan dipersiapkan Rp17,5 juta.

Masing masing dialokasikan untuk bahan bangunan sebesar Rp15 juta dan sisanya sebanyak Rp2,5 juta. “Meskipun relatif kecil nyatanya berhasil mengubah rumah warga yang tadinya tidak layak menjadi layak huni,” ucapnya.

Pembangunan bukan hanya membangun dari yang tidak ada menjadi ada, tapi memperbaiki dan meningkatkan

HILANG HLG STNK R2 HONDA NOPOL DK 4501 TB NOKA/ NOSIN : PN021-08193/CDOE8010095 AN.I MADE SUTAMBA HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR.4370 CV NOKA :MH32BU005HJ345145-NOSIN : 2BU345161 AN.PELAPOR ALPIYANI ROHMIY,SE HLG SKTR JL.RAYA KEDIRI

HILANG SERTIFIKAT HILANG SERTIFIKAT Hak milik atas tanah, NO.635 a.n.

Drs. IRIANTO DAN BAEHAKI SYAKBANI. Berlokasi di Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat

kondisi juga merupakan wujud pembangunan. Karenanya diharapkan ke depan jumlah yang dialokasikan untuk Lombok Timur terus meningkat.

Sementara itu Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan wilayah Nusa Tenggara I, Rini Dyah Mawarty menyampaikan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan memberikan BSPS kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang mau berswadaya, yang dibangun secara bergotong royong sampai selesai.

Semua rumah yang telah mendapat program BSPS harus selesai. Pasalnya, jika tidak maka akan dapat mempengaruhi bantuan bagi Lombok Timur di tahun-tahun mendatang.

BSPS dilaksanakan oleh 2 (dua) Satker, yaitu SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTB serta Satker Penyediaan Rumah Swadaya. Kendati demikian konsep dan prosedur pelaksanaannya sama. Meski di tengah pandemi, pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2020 Ini tetap berjalan walaupun membutuhkan banyak penyesuaian. (rus)

Pemdes Diminta Teliti Sikapi Pergeseran Staf ke Desa Definitif Tanjung (Suara NTB) Mantan Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., mewantiwanti agar Pemerintah desa induk tidak salah kaprah terhadap pergeseran staf ke desa definitif baru hasil pemekaran. Sesuai regulasi, perangkat desa yang sudah bertugas di desa induk tetap di desa induk. Sedangkan desa definitif baru, wajib melakukan rekrutmen perangkat sebagaimana tupoksi yang dibebankan kepada Plt Kades yang dilantik oleh Bupati dua hari lalu.

“Ada salah satu Kades telpon saya menanyakan persoalan perangkat. Saya katakan, perangkat desa induk tidak serta-merta bisa dipindah ke desa definitif. Itu melanggar aturan,” katanya. Ardianto menjelaskan, masa tugas perangkat yang bekerja di desa

induk tetap berlaku sampai usia 60 tahun. Perangkat tersebut tidak bisa digeser hanya karena Kepala Desa melihat ada peluang perampingan staf akibat terbentuknya desa definitif hasil pemekaran.

Perangkat yang bisa digeser ke desa definitif baru hanya berlaku untuk BPD. Ini pun menjadi salah satu tugas dari Plt. Kepala Desa.

Di antara tugas lain Plt Kades yaitu, mengangkat perangkat desa, memfasilitasi terbentuknya BPD, atau lembaga lain di desa, dan memfasilitasi pelaksanaan Pilkades pada tahun 2021.

“Perangkat yang berasal dari desa definitif hasil pemekaran, boleh bertugas sampai ia pensiun. Jadi tidak lantas karena alasan sudah mekar, semua mau diangkut ke desa baru, ya keliru,” ujarnya. (ari)

SUARA NTB

Kamis, 23 Juli 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Kamis, 23 Juli 2020

NTB Kirim 9.000 Sapi Kurban ke Jabodetabek Mataram (Suara NTB) – Menjelang Hari Raya Idul Adha 2020 pada akhir Juli mendatang NTB kembali melakukan pengiriman hewan kurban ke luar daerah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB mencatat setidaknya 9.000 ekor sapi telah dikirim ke wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi).

“Jumlah hewan yang dikirim ke Jakarta kemarin baru 9.000 ekor, dalam rangka hari raya kurban. Setiap tahun dilakukan pengirimannya,” ujar Kepala Disnakeswan NTB, Hj. Budi Septiani saat dikonfirmasi, Rabu (22/7).

Menurutnya, seluruh sapi potong yang dikirim merupakan hasil penggemukan para peternak di Kabuapten Bima. Di mana para peternak juga memiliki perjanjian kerja sama dengan pembeli yang ada di luar daerah.

“Karena (pengiriman) itu yang punya kerjasama peternak Kabupaten Bima, yang memang dia secara mandiri itu memanfaatkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR),” jelas Budi. Diterangkan, sebelumnya telah dilakukan juga pengiriman sekitar 6.500 ekor sapi ke wilayah Jabodetabek untuk memenuhi kuota permintaan ternak dari Sumbawa sebanyak 78.159 ekor pada 2020.

Dari total kuota tersebut, sebanyak 15.500 ekor akan dikirim ke luar daerah, dan 62.659 ekor untuk pemenuhan kebutuhan dalam daerah atau kebutuhan Pulau Lombok pada 2020. “Ini kita sudah kirim sampai 9.000 ekor sapi, kami optimis target pengiriman sebanyak 15.500 ekor ke luar daerah tercapai hingga akhir tahun,” ujar Budi.

Selain itu, pihaknya memastikan pemenuhan kebutuhan daging sapi di dalam daerah dapat tercukup. Mengingat produksi daging sapi di NTB sampai saat ini terbilang surplus, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran kurangnya jumlah hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha.

“Jumlah populasi sapi NTB sudah mencapai sekitar 1 juataan ekor,” jelasnya. Selain itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan jumlah populasi ternak rumiansia setiap tahun. Di antaranya dengan melarang pemotongan sapi betina yang masih produktif, dan memfasilitasi kelompok peternak memperoleh kredit usaha rakyat (KUR) untuk pengembangan usaha ternaknya.

Di sisi lain, permintaan hewan kurban di NTB untuk tahun ini diperkirakan menurun sekitar 10 persen. Terutama mempertimbangkan menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi virus corona (Covid-19) yang masih berlangsung.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Disnakeswan NTB, Lalu Muhammad Yusri, menerangkan permintaan hewan kurban seperti sapi dan kerbau saat ini mencapai 7.245 ekor. Sedangkan untuk kambing dan domba mencapai 13 ribu ekor.

Menurutnya, jumlah tersebut terbilang menurun dari tahun-tahun sebelumnya. “Selain karena kondisi ekonomi, harga juga mempengaruhi turunnya permintaan hewan qurban sekarang,” tandas Yusri. (bay)

SUARA NTB

Halaman 10

Kekeringan di NTB Belum Pengaruhi Sektor Pertanian Mataram (Suara NTB) Kekeringan yang mulai merata di musim kemarau kali ini disebut belum mempengaruhi sektor pertanian di NTB. Terutama melihat sebaran ratusan ribu hektare lahan tanam yang masih aktif berproduksi.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si menerangkan berdasarkan laporan yang diterima pihaknya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kekeringan yang terjadi di NTB saat ini belum tergolong ekstrem.

“Sebulan tidak hujan itu dianggap kekeringan sedang, kalau sampai 60 hari itu baru kekeringan ekstrem. Ada memang beberapa titik (di NTB) yang sudah 30 hari tidak hujan, tapi di tempat lain itu seminggu sampai dua minggu masih turun hujan,’’ ujar Husnul saat dikonfirmasi, Rabu (22/7) di Mataram.

Diterangkan, kondisi sektor

pertanian sampai saat ini terbilang cukup baik. Terutama dengan intensitas hujan yang belum mempengaruhi jadwal tanam. ‘’Karena kalau tidak (turun hujan sama sekali), jadwal tanam akan terganggu. Sekarang ini belum (terganggu),’’ jelas Husnul.

Dicontohkan seperti rencana pemerintah pusat untuk memberikan stimulus untuk 65.000 hektare lahan tanam di NTB. Kendati demikian, persiapan lahan tanam justru telah mencapai 140.000 hektare. ‘’Di tempat lain mungkin ada kekurangan air minum dan air bersih, tapi kalau untuk tanam masih aman,’’ jelas Husnul.

Sebelumnya BMKG Stasiun

Klimatologi Lombok Barat menerangkan berdasarkan hasil monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH) di wilayah NTB 39 daerah di NTB telah mengamali kekeringan. Antara lain daerah dengan HTH di atas 60 hari di beberapa wilayah Dompu berada di Kempo dan Pajo.

Kemudian daerah dengan Hari Tanpa Hujan 31 – 60 hari di sebagian wilayah Lombok Barat berada di Gerung dan Lembar, Lombok Tengah di Praya Barat, Pujut dan Jonggat, Lombok Timur di Terara, Sambelia, Wanasaba dan Jerowaru, Lombok Utara di Pemenang, Tanjung dan Gangga.

Untuk Sumbawa terpantau

di Moyo Utara, Buer, Lape, Labuan Badas, Sumbawa, Moyohilir, Tarano, Empang, Plampang, Lenangguar, Alas dan Orong Telu. Sumbawa Barat berada di Jereweh, Maluk dan Sekongkang, Dompu di Kilo, Huu dan Manggalewa, Bima di Sape, Wawo, Bolo, Madapangga dan Soromandi dan Kota Bima di Asakota dan Raba.

“Curah hujan di NTB pada dasarian II Juli 2020 didominasi oleh curah hujan dengan kategori rendah,” ujar Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, Luhur Tri Uji Prayitno.

Diterangkan, curah hujan tertinggi tercatat di Pos Batulayar, Lombok Barat sebesar 33 mm/ dasarian. Sifat hujan pada dasarian II Juli 2020 di Pulau Lombok dominan Atas Normal, sementara di Pulau Sumbawa umumnya bervariasi dari

Bawah Normal (BN) yaitu di bagian tengah dan Atas Normal (AN) di bagian barat serta timur.

Berdasarkan monitoring HTH berturut-turut secara umum disebut masih bervariasi dalam kategori sangat pendek (1 – 5 hari) hingga kekeringan ekstrem (> 60 hari). HTH terpanjang tercatat di Pos Hujan Kempo dan Pajo di Kabupaten Dompu sepanjang 61 hari.

“Peluang terjadinya hujan pada dasarian III Juli 2020 umumnya rendah. Curah hujan <20 mm per dasarian umumnya berpeluang terjadi lebih dari 90 persen di seluruh wilayah NTB,” jelas Luhur.

Pihaknya mengimbau agar masyarakat waspada terhadap adanya potensi kebakaran semak, lahan, hutan dan perumahan. Termasuk efisiensi penggunaan air bersih seiring masuknya puncak musim kemarau di sebagian wilayah NTB. (bay)

Pandemi Covid-19, Potensi Sampah TPA Kebon Kongok Terus Berkurang Mataram (Suara NTB) – Potensi sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) Regional Kebon Kongok tercatat menurun setiap bulannya. Penurunan tersebut terpantau dimulai sejak awal tahun, dengan jumlah yang semakin signifikan sejak pandemi virus corona (Covid-19) berlangsung.

“Dua bulan ke belakang ini berkurang dia (potensi sampah). Kemarin sebelum covid itu 350 ton dia sehari, sekarang berkisar 300 ton ke

bawah,” ujar Kepala UPTD TPA Sampah Regional Kebon Kongok H Didik Mahmud Gunawan kepada Suara NTB, Rabu (22/7) Berdasarkan catatan pihaknya pada Januari 2020 jumlah sampah dari Lombok Barat (Lobar) dan Mataram yang dibuang ke TPA Regional Kebon Kongok mencapai 364 ton per hari. Jumlah tersebut berkurang menjadi 344 ton per hari pada Februari, dan 339 ton per hari pada Maret.

Penurunan signifikan terja-

RADIO

di pada April dan Mei di mana jumlah sampah yang ditampung tercatat sebanyak 274 ton per hari. Sedangkan untuk Juni sampah yang ditampung di TPA Regional Kebon Kongok sebanyak 243 ton per hari. ‘’Kita tidak tahu apa penyebabnya. Cuma dari data yang masuk ke kita, dia (potensi sampah) yang masuk ke kita berkurang terus,’’ jelas Didik.

Sebagai informasi, Pemprov NTB mencatat realisasi penanganan sampah sampai

dengan April 2020 mencapai 868 ton per hari atau sekitar 33,32 persen dari total timbulan sampah. Dengan demikian, potensi sampah yang belum tertangani mencapai 67,68 persen.

Potensi sampah yang tertangani di masing-masing kabupaten/kota sampai dengan April antara lain Kota Mataram 205 ton per hari dari proyeksi timbulan 338,39 ton, Lobar 65 ton per hari dari proyeksi timbulan 494,10 ton, Lombok Timur

122,12 ton per hari dari 496,11 ton, Lombok Tengah 147,88 ton per hari dari 349,74 ton, dan Lombok Utara 40,25 ton per hari dari 87,28 ton.

Kemudian potensi sampah untuk Sumbawa Barat tercatat 48,28 ton per hari dari proyeksi timbulan 89,55 ton, Sumbawa 69 ton per hari dari 183,34 ton, Dompu 63 ton per hari dari 99,80 ton, Bima 45,78 ton per hari dari 378,36 ton, dan Kota Bima 61,70 ton per hari dari 86,56 ton. (bay)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 23 Juli 2020

Halaman 11

Aktivis Soroti Ritel Modern Menjamur di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Semakin menjamurnya ritel modern di wilayah Lombok Barat (Lobar) menjadi sorotan sejumlah pihak. Termasuk para aktivis mahasiswa Lobar yang tergabung dalam kelompok mahasiswa Front Mahasiswa Lombok Barat (FM Lobar). Para mahasiswa inipun melakukan audiensi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) sejak pekan lalu. Selasa (21/7) lalu, mahasiswa menemui Sekretaris Daerah Lombok Barat, Dr H. Baehaqi untuk meminta klarifikasi terkait hal ini. ‘’Mahasiswa Lobar (FM Lobar) menolak banyaknya pembangunan ritel modern karena sangat berdampak terhadap penurunan pendapatan pedagang kecil terutama di sekitar wilayah tempat berdirinya ritel modern,” tegas ketua FM Lobar, Agus Suherjan, kemarin. Selain menolak ritel modern, mahasiswa juga sangat menyayangkan sikap pemerintah daerah yang dinilai kebijakannya sangat tidak pro terhadap rakyat.

Suherjan menegaskan ada enam poin tuntutan saat audiensi tersebut. Selain berhenti mengeluarkan izin baru terhadap ritel modern, pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kesepakatan yang sudah menjadi MoU antara

pemerintah daerah dengan pihak ritel modern. ‘’Pemda harus berhenti mengeluarkan izin baru untuk ritel modern dan harus tegas terkait MoU yang sudah disepakati sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2018,” tegasnya.

Pemda juga diminta lebih tegas dalam mengawasi keberadaan ritel. “Pemerintah seharusnya memberikan teguran keras terhadap ritel modern ini karena banyak sekali peraturan daerah yang dilanggar misalnya lokasi berdiri yang terlalu dekat dengan pasar, tidak menggunakan tenaga kerja di wilayah setempat, tidak memberikan fasilitas tempat berjualan di sekitar ritel, tidak adanya 40% produk lokal seperti yang tertuang dalam peraturan daerah,” imbuhnya. Ia menegaskan, para mahasiswa akan terus mengawal pemerintah daerah terutama terkait menjamurnya keberadaan ritel modern yang dampaknya dinilai merugikan masyarakat.

Sekda Lobar, Dr. H. Baehaqi menjelaskan terkait ritel modern sudah ada Perda yang mengatur kuotanya. Untuk daerah pariwisata tidak dibatasi, kemudian ritel modern herus menyerap produk lokal 40 persen. “Hasil evaluasi dari 51

Sudah 96 Persen, Realisasi Rehab-Rekon Gempa 2018 di NTB Dari Hal. 1 Rifai bersyukur karena tenaga fasilitator juga sudah mulai diangkat. Menurutnya, itu semua bisa mempercepat pembangunan. Tidak hanya itu, pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 juga tetap ada. ‘’Alhamdulillah sesuai usulan BNPB provinsi NTB untuk mengaktifkan kembali tenaga fasilitator sudah dilakukan, diperbanyak juga tidak masalah,” tambahnya Namun sesuai aturan yang telah ditentukan pemerintah, fasilitator tetap diberikan ruang untuk bekerja, dengan memperhatikan protokol Covid-19.

Menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan dan menjaga jarak.

Ke depan, lanjut Rifai, fokus penanganannya pada yang rusak berat. Sedangkan untuk rusak sedang dan rusak ringan masyarakat akan diberikan bantuan 100 persen untuk dikerjakan mandiri. ‘’Kita fokus di rusak berat.

Banyak rusak sedang dan ringan sudah ditempati. Kita kasih masyarakat bantuan 100 persen dan tugas kita memantau,’’ ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengucapkan teri-

makasih kepada Deputi BNPR RI. Menurut gubernur, usulan pengerjaan terfokus pada rusak berat tersebut perlu secepatnya ditindaklanjuti BPBD Provinsi NTB. ‘’Secepatnya ditindaklanjuti. Kita fokus kerjakan yang rusak berat. Untuk yang sedang dan ringan, kita berikan pendanaannya 100 persen ke masyarakat.

Kita percaya masyarakat bisa memperbaiki, tugas kita memantau,’’ ujarnya.

Gubernur juga menegaskan perlunya menuntaskan berbagai pekerjaan rumah yang tersisa dari gempa tahun 2018 tersebut. Ia prihatin melihat masyarakat NTB masih ada yang rumahnya belum selesai dibangun.

Karenanya, ia meminta kecepatan bertindak. Menurutnya, setiap pengambil kebijakan harus tetap hadir di tengah masyarakat dalam kondisi apapun. ‘’Apapun kita lakukan, fasilitator juga silakan ditambah. Kita ingin, rumah ini selesai semuanya. Paling telat bulan September (2020),’’ tegas gubernur sembari memerintahkan BPBD Provinsi NTB untuk mempercepat proses pembangunan tersebut. (r)

Target Bebas Rumah Kumuh 2023 Dari Hal. 1 untuk mempercepat penanganan rumah kumuh tersebut, Pemprov sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Raperda tersebut sudah diajukan ke DPRD NTB untuk dilakukan pembahasan. ‘’Dengan adanya Perda, bukan hanya penanganan rumah kumuh tapi juga mengurangi kawasan kumuh di NTB. Kalau sudah ada Perdanya, otomatis anggarannya jelas apa yang harus dilakukan,’’ ujar Azhar dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (22/7) siang kemarin.

Azhar menyebutkan, masalah perumahan dan permukiman masih menjadi pekerjaan rumah (PR) di NTB. Ia menyebut, lebih dari 100 ribu unit rumah yang tidak layak huni. Selain itu, lebih dari 200 ribu KK warga NTB yang juga belum memiliki rumah atau backlog.

Berdasarkan data, ada 101.852 unit rumah tidak layak huni atau rumah kumuh di NTB. Paling banyak berada di Lombok Timur yaitu 35.208 unit, Lombok Tengah 13.973 unit, Lombok Utara 10.214 unit, Sumbawa 10.071 unit dan Bima 10.070 unit. Kemudian, Dompu 8.006 unit, Lombok Barat 6.314 unit, Sumbawa Barat 3.631 unit, Kota Bima 3.419 unit, dan Kota Mataram 946 unit.

Sedangkan jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah di NTB tercatat sebanyak 271.013 KK. Dari 1.437.839 KK di NTB, masyarakat yang memiliki rumah baru 1.166.826 KK. Sebanyak 271.013 KK yang belum memiliki rumah tersebar di Kota Mataram 21.802 KK, Lombok Barat 34.814 KK, Lombok Tengah 51.454 KK, Lombok Timur 90.737 KK, Lombok Utara 9.936 KK. Kemudian Sumbawa 19.808 KK, Sumbawa Barat 6.434 KK, Dompu 10.000 KK, Bima

19.374 KK dan Kota Bima 6.654 KK. Ia mengatakan, penyediaan rumah yang layak bagi masarakat merupakan kewajiban pemerintah. Melihat masih banyaknya rumah kumuh dan masyarakat yang belum memiliki rumah, maka harus diatur penanganannya. Baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota. ‘’Kalau tidak diatur penanganannya, maka angka kemiskinan akan sulit turun. Karena indikator kemiskinan itu banyak di perumahan. Seperti sanitasi, luas lantai dan lainnya,’’ terang Azhar.

Penanganan rumah kumuh ini, kata Azhar, nantinya akan dikeroyok oleh pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga, pihaknya akan mengundang Pemda untuk membahas persoalan ini. Dengan demikian, target penuntasan perbaikan rumah kumuh dapat tercapai akhir 2023 mendatang. ‘’Harapan kita sampai 2023 tuntas penanganan rumah kumuh ini. Tetapi tidak hanya provinsi, kabupaten/kota juga sharing anggaran. Makanya besok Kamis (hari ini—red) kita akan ada rapat koordinasi.

Berapa yang ditangani pusat, provinsi, kabupaten/ kota dan desa. Kita keroyokan supaya bisa segera tuntas,’’ terangnya.

Menurut Azhar, asalkan ada payung hukum berupa Perda dan kolaborasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Maka target NTB bebas rumah kumuh pada 2023 akan bisa tercapai. ‘’Asal payung hukum ada, kolaborasi dilakukan, insya Allah target bisa dicapai 2023. Ini dalam rangka inovasi percepatan di era gubernur dan wagub sekarang,’’ tandasnya. (nas)

ritel modern berakhir izinnya tahun 2021. Nanti izinnya kami evaluasi, sejauh mana melaksanan perda,” tegas dia.

Kalau tidak komitmen jelas dia, pihaknya tidak akan memperpanjang. Pihaknya sudah membahas hal ini agar segera ditindaklanjuti dengan mengundang Disperindag, Koperasi, Perizinan dan Bappeda. Pihak akan meminta mereka membuat semacam perjanjian kerjasama sebagai celah untuk mengevaluasi. Di samping itu, pihaknya akan mengundang pihak ritel modern. Pihaknya juga akan turun Sidak ke ritel modern. “Kami akan tindak tegas,’’ tegas dia.

Terkait anggapan Pemda dinilai tak pro terhadap rakyat kecil, karena membiarkan ritel modern menjamur. Sekda membantah. Justru katanya, Pemda berupaya bagaimana ritel modern bisa berkontribusi bagi pengusaha kecil dengan menyerap hasil produksinya. (her)

H. Baehaqi

Wakapolri Pertegas Sinergitas TNI-Polri dalam Pengamanan Pilkada Serentak 2020 Dari Hal. 1 Artinya, TNI dan Polri siap mengamankan setiap tahapan Pilkada serentak tahun 2020,’’ tegasnya.

Dikatakan, dalam mengawal pelaksanaan Pilkada serentak mendatang, Polri dengan bertitik tolak pada pengalaman Pilkada-pilkada sebelumnya dan setelah melalui berbagai kajian. Telah menyiapkan beberapa strategi pengamanan yang dalam pelaksanaannya akan bersinergi dengan TNI. ‘’Polri telah siapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk Pam Pilkada, dengan harapan pelaksanaan Pilkada serentak mendatang berjalan dengan aman, lancar, dan

kondusif,’’ ujar Komjen Gatot.

Menurut Wakapolri, sejak ditabuhnya genderang reformasi pada 1998 silam, demokrasi di republik ini mengalami perubahan yang sangat drastis dan meniupkan angin kebebasan. Di mana angin kebebasan yang bertiup seakan berhembus dengan kencang dalam 20 tahun terakhir. ‘’Sejak tahun 1989 sampai dengan saat ini, sudah banyak yang kita lakukan dengan bebas dan kita harus paham bahwa sudah 20 tahun kita mengalami perubahan yang harus kita akui memang masih belum sempurna,’’ ujar Komjen Gatot.

“Namun perlu kita semua ingat bahwa kebebasan yang dimaksud dalam negara

demokrasi bukan berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya. Artinya, ada norma dan aturan yang harus diikuti serta dipatuhi , sehingga kebebasan itu tidak diartikan sebagai main hantam kromo,’’ tambahnya.

Dalam kesempatan silaturahmi tersebut, hadir pula Menko Polhukam Prof. Mahfud MD, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Depdagri, Kasum TNI dan Wakil Ketua DPD RI yang juga memberikan tanggapan dan jawaban berbagai statemen dan pertanyaan, yang disampaikan para akademisi, tokoh agama dan masyarakat (togama), tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh organisasi masyarakat NTB. (*)

Husni Djibril Mundur dari Bursa Pencalonan PDIP Dari Hal. 1 bersama pasangan calon Wakilnya, H. Muhammad Ikhsan Majid, yang menarik diri (mundur) dari proses pencalonan di PDIP. Surat tersebut ditujukan kepada DPP PDIP dan ditembuskan ke DPD PDIP NTB serta DPC PDIP Kabupaten Sumbawa. ‘’Sehubungan dengan proses PDIP akan menetapkan paket bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung di Kabupaten Sumbawa. Izinkan kami H. M. Husni Djibril dan H. Muhammad Ihsan Majid, menyatakan menarik diri dari sebagai balon Kepala Daerah Sumbawa, yang akan diusung oleh PDIP pada Pilkada serentak 2020,’’ bunyi isi surat yang dibuat tanggal 20 Juli itu.

Husni Djibril yang dikonfirmasi Suara NTB Selasa (21/ 7) malam, membenarkan bahwa salinan surat yang beredar tersebut otentik. Surat tersebut dibuat oleh dirinya dan sudah disampaikan ke DPP PDIP. ‘’Benar, surat itu saya yang buat,’’ jawabnya via

pesan singkat WhatsApp. Husni pun memberikan alasan atas keputusannya menarik diri dari proses pencalonan di PDIP. Kondisi kesehatan menjadi alasan utama sehingga dia memutuskan tak melanjutkan pencalonannya sebagai Bupati Sumbawa untuk periode keduanya. ‘’Karena saya ingin istirahat. Itu saja alasannya,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat serta Sekretaris Lalu Budi Suryata yang dikonfirmasi terpisah terkait sikap partai dalam merespons keputusan Husni Djibril tersebut.

Padahal diketahui, Husni Djibril merupakan salah satu balon Bupati Sumbawa yang diusulkan ke DPP PDIP. Namun upaya konfirmasi lewat sambungan telepon tersebut belum mendapatkan respons. Begitu juga dengan pesan singkat yang disampaikan juga belum mendapatkan jawaban sampai berita ini ditulis.

Sementara, Wakil Ketua DPD PDIP NTB, Raden Nuna Abriadi mengatakan dirinya juga baru mendapatkan infor-

masi terkait dengan pernyataan pengunduran diri Husni Djibril dari pencalonan. Tapi meskipun demikian, Nuna juga mengaku belum banyak mengetahui terkait dengan pengunduran diri Husni tersebut. ‘’Saya juga baru saja dapat informasinya, tapi bagaimana jelasnya, ada apa dan seperti apa, saya sendiri belum tahu ini. Saya coba hubungi Pak Ketua (Rachmat Hidayat) belum mendapatkan jawaban juga,’’ terangnya.

Namun demikian, dari rekan pengurus DPD PDIP NTB , dia mendapatkan informasi bahwa Ketua DPD PDIP NTB sedang melakukan rapat terbatas untuk membahas surat pengunduran diri Husni tersebut. Kabarnya rapat dilangsungkan di kediaman pribadi Rachmat Hidayat. ‘’Informasi seperti itu sedang rapat. Tapi saya tidak ikut, karena kondisi masih kurang sehat. Nanti apapun hasil rapatnya, bagaiamana perkembangannya, akan saya teruskan ya,’’ ucap anggota DPRD Provinsi NTB dari KLU ini. (ndi)

Serius Perbaiki Data Kemiskinan Dari Hal. 1 ‘’Kami sangat berharap kepada Bapak Bupati, Bapak Sekda beserta jajarannya semua ini untuk sungguh-sungguh memandang ini sebagai satu hal yang penting di dalam kita sama-sama menyelesaikan masalah kemiskinan di Provinsi NTB,’’ kata Wagub saat memberikan paparan pada telekonferensi dari Pendopo Wagub, Rabu (22/7) kemarin.

Pemprov NTB bersama Pemda Kabupaten/Kota terus berikhtiar dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tahun 2020 untuk penanganan kemiskinan di Provinsi NTB. ‘’Validasi data ini sangat sangatlah penting untuk bagaimana kita merapikan data miskin kita dan korelasinya sangat berhubungan dengan angka kemiskinan di Provinsi NTB,’’ ucapnya.

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB ini mengatakan, jika data kemiskinan tersistem empat kali dalam setahun, maka NTB akan bisa memperbaiki data kemiskinan. Sehingga, tentunya tidak akan ada lagi masalah dalam pendistribusian program-program, baik itu dari Dinas Sosial maupun dinas-dinas lain. Karena ke depan, program program yang diluncurkan harus merujuk kepada data miskin yang ada di Dinas Sosial yang memang tersistem secara nasional.

Wagub menekankan, pemutakhiran data ini memerlukan keseriusan semua pihak. Sehingga dengan validasi data empat kali dalam setahun, akan memudahkan Pemda dalam mengukur penurunan angka kemiskinan di NTB.

Berdasarkan data BPS, kata Wagub, masih banyak bantuan pemerintah yang masih salah sasaran. Untuk itu, ke depan, ia meminta bantuan yang salah sasaran tak boleh terulang kembali. Sehingga seluruh program-program yang diluncurkan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota benar-benar tepat sasaran. ‘’Sesungguhnya kalau kita melihat jumlah dari pada bantuan ini seharusnya tidak ada kata kurang. Karena kalau kita merujuk kepada data BPS seharusnya bantuan-bantuan ini jumlahnya sudah lebih dari pada yang kita butuhkan. Tetapi memang permasalahannya adalah ketepatan sasaran, sehingga perlu sungguh-sungguh kita seriusi hal ini,’’ pesannya.

Pada kesempatan tersebut, Wagub memberikan apresiasi kepada Bupati Lombok Timur atas respons yang luar biasa terhadap validasi data kemiskinan. Kemudian, ia juga memberikan apresiasi kepada Lombok Tengah dan Kota Mataram dan Sumbawa yang sudah mulai melakukan perbaikan data kemiskinan. ‘’Artinya semua kita ini sedang melakukan. Hanya satu yang saya tangkap tadi yang belum itu adalah Kabupaten Bima,’’ ungkapnya.

Wagub berharap, agar kesempatan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Akhir Juli ini ia berharap data sudah tervalidasi sesuai dengan kondisi di lapangan. ‘’Saya berharap nanti di akhir bulan ini data yang ada di NTB ini, sudah tervalidasi sesuai dengan aktualnya sesuai dengan kondisi realnya. Sesuai dengan kondisi yang seharusnya dari warga warga kita yang

mendapat bantuan,’’ harapnya.

Sementara, Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH menjelaskan sesuai dengan kewenangan pada Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, bahwa untuk pendataan khususnya untuk verifikasi dan validasi data adalah merupakan kewajiban daerah. Sehingga Pemda harus aktif melakukan pendataan.

Ia mengatakan, Pemerintah Pusat memberikan ruang kepada Pemda, bahwa dalam satu tahun empat kali melakukan validasi data. Terkait hal ini, NTB diberikan waktu sampai Agustus untuk melakukan perbaikan data kemiskinan.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc pada tanggal 30 Juni, telah bersurat ke bupati/walikota. Gubernur meminta kepada kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi dan validasi data.

Berdasarkan data Pusdatin Kementerian Sosial (Kemensos) hanya Kabupaten Bima yang belum memperbarui data kemiskinan di NTB. Sedangkan untuk sembilan kabupaten/kota lainnya di NTB sudah mulai melakukan perbaikan atau memperbarui data kemiskinan di masing-masing daerahnya. Namun belum dilakukan secara menyeluruh.

Ia menyebutkan persentase perbaikan data kemiskinan di Lombok Timur baru 43,4 persen. Kemudian Sumbawa 18,3 persen, Lombok Tengah 17,7 persen, Lombok Utara 8,5 persen, Lombok Barat 8 persen. Selanjutnya, Sumbawa Barat 4,2 persen, Kota Bima 2,9 persen, Kota Mataram 0,5 persen dan Dompu 0,3 persen. (nas)

Lengkapi Syarat Dukungan

Paslon Perseorangan Diberikan Waktu Tiga Hari Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) telah menyelesaikan proses verifikasi faktual syarat dukungan bakal pasangan calon kepala daerah perseorangan. Hasilnya, kedua pasangan perseorangan tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah. Alasannya, syarat dukungan yang diserahkan belum mencukupi syarat dukungan minimal yang ditetapkan.

Kedua pasangan perseorangan tersebut pun diberikan waktu tiga hari untuk menyerahkan syarat dukungan tambahan terhitung mulai tanggal 25 sampai 27 Juli mendatang. “Sesuai tahapan yang ada, pasangan calon perseorangan diberikan waktu tiga hari untuk menyerahkan syarat dukungan tambahan, jika syarat dukungan tidak memenuhi syarat dukungan sesuai hasil verifikasi faktual,” terang Komisioner KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin, Rabu (22/7).

Sesuai hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Loteng, syarat dukungan yang dinyatakan sah dari pasangan calon Drs. H.L. Saswadi – H. Dahrun, sebanyak 35.090. Sementara syarat dukungan minimal yang harus dipenuhi sebanyak 57.037 suara. Jadi masih kurang 21.947 dukungan lagi.

Sementara pasangan Ir. H. L. Moh. Amin – TGH. L. Farhan, RM., hanya bisa memenuhi syarat dukungan sah sebanyak 12.757 dukungan, kekurangannya sebanyak 44.280 dukungan.

Dengan begitu, pasangan L. Saswadi – H. Dahrun, harus menyerahkan syarat dukungan tambahan minimal sebanyak 44.894 dukungan dan 88.560 dukungan bagi pasangan H.L.Moh. Amin – TGH. L. Farhan. Karena sesuai regulasi, syarat dukungan tambahan yang harus diserahkan oleh pasangan calon perseorangan ialah dua kali kekurangan syarat dukungan sesuai hasil verifikasi faktual.

Jika kemudian tidak bisa memenuhi kekurangan syarat dukungan tersebut, maka paslon perseorangan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah di Pilkada Loteng mendatang. “Nanti syarat dukungan tambahan tersebut juga akan diverifikasi faktual seperti syarat dukungan sebelumnya,” pungkas Fuad. (kir)

Soal Nasib Pelamar Terpapar Covid-19 untuk Ikut SKB CPNS 2019 Dari Hal. 1 Namun peserta yang tidak hadir sebanyak 4.535 orang. Dari seluruh peserta SKD yang hadir, sebanyak 24.165 orang yang memenuhi passing grade.

Sedangkan 48.880 orang tidak memenuhi passing grade.

Meskipun ada 24.165 pelamar yang memenuhi passing grade. Namun tidak semuanya bisa ikut SKB. Karena setiap formasi hanya diambil tiga besar. Sehingga peserta atau pelamar CPNS 2019 di NTB yang akan ikut SKB, September - Oktober mendatang sebanyak 6.765 orang.

Dalam rekrutmen CPNS 2019, Pemda di NTB mendapatkan 3.204 formasi dari Kemen PANRB. Dengan rincian, Pemprov NTB 414 formasi, Kota Mataram 275 formasi,

Lombok Barat 205 formasi, Loteng 479 formasi, Lotim 482 formasi. Selanjutnya, Lombok Utara 237 formasi, Sumbawa Barat 105 formasi, Sumbawa 342 formasi, Dompu 249 formasi, Bima 241 formasi dan Kota Bima 175 formasi.

Sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tertanggal 16 Juli 2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pusat dan Daerah serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai rencana pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019.Dalam surat bernomor B:611/M.SM.01.00/2020 tersebut, pemerintah melalui Kemen PANRB akan melakukan langkah-langkah antisipasi untuk pelaksanaan SKB. (nas)

Bappeda Kaji Penyesuaian Target Penurunan Kemiskinan Dari Hal. 1 Dalam RPJMD NTB 20182023, Pemprov menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar satu persen per tahun.

Namun, target tersebut masih belum tercapai. Pada akhir RPJMD atau 2023 mendatang, Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menargetkan angka kemiskinan di NTB turun menjadi satu digit atau 9,75 persen.

Pada tahun awal RPJMD, atau 2018, angka kemiskinan NTB sebesar 14,63 persen.

Tahun 2019 ditargetkan turun menjadi 13,75 persen. Tahun 2020, kemiskinan ditargetkan terus mengalami penurunan menjadi 12,75 persen. Kemudian pada 2021 dan 2022, angka kemiskinan NTB ditargetkan turun menjadi 11,75 persen dan 10,75 persen.

Berdasarkan rilis BPS, angka kemiskinan di NTB pada Maret 2020 naik sebesar 0,09 persen dibandingkan September 2019. Jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2020 tercatat sebesar 713.890 orang atau 13,97 persen.

Pada September 2019, jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 705.680 orang atau 13,88 persen. Ada kenaikan persentase penduduk miskin selama periode September 2019 – Maret 2020 yaitu sebesar 0,09 persen.

Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 368.430 orang atau 14,90 persen. Sedangkan penduduk

miskin di daerah perdesaan sebesar 345.450 orang atau 13,09 persen.

Amry menjelaskan masih belum ada gambaran indikator-indikator RPJMD mana saja yang akan mengalami perubahan atau penyesuaian target. Namun, ia mengatakan indikator RPJMD seperti pertumbuhan ekonomi, target penurunan angka kemiskinan, dan pengangguran menjadi indikator makro yang sering mendapatkan sorotan.

“Tentu (berubah). Cuma berubahnya sampai berapa turunnya itu, masih kita lihat,” jelasnya.

Dalam revisi RPJMD, akan dilihat secara keseluruhan.

Berbagai indikator RPJMD yang berkaitan dengan program unggulan, Bappeda sudah meminta masukan dari masing-masing OPD. Selain melakukan analisis. ‘’Setelah itu, baru bisa kita katakan. 60 program unggulan itu apakah masih tetap atau berubah namanya sedikit tapi substansinya tidak. Begitu juga dengan indikatornya, targetnya, turunannya menjadi Renstra. Nanti bulan Agustus, kita mengundang OPD mengecek lagi melalui Forum Musrenbang RPJMD Perubahan. Setelah itu, pertengahan atau akhir Agustus kita ajukan ke DPRD,” terangnya.

Ia menjelaskan, pembahasan Raperda Revisi RPJMD masuk masa sidang berikutnya. Sekarang, pihaknya sedang menyiapkan draf revisi RPJMD tersebut. Untuk saat ini, pihaknya sedang menyiapkan pembahasan RAPBD Perubahan 2020. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 23 Juli 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemkot Mataram Terima Penghargaan Anugerah KPAI

(Suara NTB/cem)

PENGHARGAAN - Walikota Mataram,H.Ahyar Abduh didampingi Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany berfoto bersama usai menerima penghargaan komitmen dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan melaporkan capaian berbasis sistem informasi monitoring, evaluasi dan pelaporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia,Rabu (22/7).

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram kembali menerima penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini, penghargaan diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atas komitmen dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan melaporkan capaian berbasis sistem informasi monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Penyerahan penghargaan kali ini berbeda dari tahun sebelumnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyerahkan piagam secara virtual kepada kabupaten/ kota dan provinsi.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengapresiasi penghargaan tersebut. Penghargaan itu menjadi kebanggaan untuk terus berikhtiar memberikan pembinaan dan perlindungan kepada anak di Kota Mataram.

Selama ini, pihaknya memberikan perhatian pada penyelenggaraan perlindungan anak untuk mewujudkan masa keemasan pada tahun 2045 mendatang. Di tahun itu anak-anak yang akan mengisi dan meng-

gantikan posisi yang ditempati generasi saat ini.

“Agama manapun menganjurkan supaya memelihara dan membina anak. Karena anakanak akan mengisi apa yang generasi saat ini tinggalkan.

Jangan mengisi anak dalam kondisi lemah. Karena mereka akan mengisi masa yang lain,” kata Walikota, Rabu (22/7).

Dalam meningkatkan kualitas serta memberikan perlindungan kepada anak-anak dibutuhkan sinergi antara eksekutif dan legislatif. Selain itu,aparat penegak hukum serta stakeholder lainnya juga memiliki tanggungjawab. Walikota dua periode menilai, penganugerahan yang diberikan KPAI terhadap komitmen dalam penyelenggaran perlindungan anak akan menjadi motivasi dalam mengambil kebijakan,sehingga anak-anak benar-benar dipersiapkan untuk mengisi masa depan untuk Mataram yang maju, religius dan berbudaya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Ma-

(Suara NTB/cem)

PIAGAM - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, Asisten III Setda Kota Mataram, Hj. Baiq Evi Ganevia dan Kepala DP3A Kota Mataram menunjukan piagam penghargaan yang diterima dari KPAI atas komitmen dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan melaporkan capaian berbasis sistem informasi monitoring, evaluasi dan pelaporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Rabu (22/7). taram Dr. Hj. Dewi Mardiana Ariany bersyukur Kota Mataram memperoleh penghargaan sebagai daerah yang memiliki komitmen dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan melaporkan capaian berbasis sistem informasi monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dari prestasi ini diharapkan dapat menguatkan sinergi antara pemerintah dengan aparat penegak hukum dalam sistem perlindungan peradilan anak.

“Paling penting adalah si-

nergi antara pemerintah dengan stakeholder lainnya,” kata Dewi.

Disampaikan, evaluasi SIMEP terdiri dari beberapa indikator. Pertama, perlindungan anak yang dinilai meliputi peraturan dan regulasi, kelembagaan dan sumber daya manusia,program dan anggaran dan layanan khusus. Kedua, sistem peradilan anak dilihat dari aspek peraturan dan produk hukum, kelembagaan dan SDM dan saran prasarana dalam mendukung UU SPPA. (cem/*)

Disos Kembali Temukan 7000 NIK Bermasalah Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) Sumbawa Barat, kembali menemukan 7000 data bermasalah sebagai penerima bantuan sosial (Bansos). Data dimaksud didominasi oleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid dan data penerima ganda. Akibatnya banyak bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan anggaran yang membengkak.

“Harus diakui memang kami masih menemukan data penerima Program bantuan sosial yang bermasalah salah satunya dari NIK yang tidak valid. Kami juga masih terus berupaya maksimal untuk membersihkan data tersebut, sehingga pada saat penyaluran bantuan sosial bisa tepat sasaran,” ungkap Kepala Disos KSB, dr. H. Syaifuddin, kepada Suara NTB, Rabu (22/7).

Sebenarnya temuan awal kita ada sekitar 11.000 NIK bermasalah karena belum pernah dibersihkan sejak tahun 2015 lalu. Terutama yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemen-

terian Sosial (Kemensos). Jika data ini tidak segera diperbaharui dikhawatirkan banyak program sosial yang tidak tepat sasaran dan mubazir. Salah satunya di peserta badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan penerima bantuan Iuran (PBI) Pusat ditemukan sekitar 5000 peserta yang terancam dikeluarkan sebagai penerima bantuan karena NIK tidak valid. Termasuk di penerima PKH juga ditemukan 607 NIK Invalid dan saat ini masih proses pembersihan.

“Data awal kita ada 11.000 NIK bermasalah dan saat ini masih ada 7000 yang masih dalam proses pembersihan yang kita targetkan tahun 2020 bisa tuntas,” sebutnya.

Proses pembersihan data bermasalah harus dilakukan jika tidak dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di kemudian. Apalagi daerah juga diberikan tugas untuk memperbaharui DTKS paling lambat akhir tahun 2020 bisa tuntas.

Karena jika data ini masih ditemukan, maka program bantuan sosial banyak yang tidak tepat sasaran. Dampak lainnya pembiayaan daerah yang akan membengkak karena jumlah tagihan yang bertambah. Maka dari itu, pihaknya berharap kepada seluruh kepala desa untuk bisa segera memperbaharui data DTKS yang dimiliki.

Sehingga pada saat penyaluran bantuan sosial tidak ada lagi masalah nantinya. “ D a t a DTKS sudah kami serahkan ke desa untuk bisa diperbarui segera karena jika hanya kami (Disos) yang bekerja tidak akan bisa maksimal,” pungkasnya. Seraya berharap paling lama akhir tahun 2020 sudah harus tuntas. (ils)