Edisi Rabu 23 September 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 23 SEPTEMBER 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 160 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tegakkan SOP di Pelabuhan dan Bandara

Masuk ke NTB Wajib Kantongi Hasil ’’Rapid Test’’ Non Reaktif Mataram (Suara NTB) Peningkatan kasus positif Covid-19 di NTB membuat Pemprov semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap pelaku perjalanan dari luar daerah.

Penegakan Standard Operating Procedure (SOP) di pintu masuk NTB, seperti pelabuhan dan bandara akan kembali dioptimalkan. ‘’Tetap protokol bagi pelaku perjalanan kita terapkan.

Yang masuk ke daerah kita, pastikan (hasil) rapid test non reaktif. Kalau ada penemuan kasus, kita lakukan treatment pada mereka,’’ ujar Ketua Pel-

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 NTB sedang mempersiapkan dari aspek hulu dan hilir 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 untuk menyambut MotoGP 2021 mendatang. Mulai dengan 1234567890123456789012345678901212 memastikan pembangunan infrastruktur, aspek ekonomi 1234567890123456789012345678901212 hingga kesiapan masyarakat menyambut event dunia di Ka1234567890123456789012345678901212 wasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tersebut.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ‘’Tadi saya pimpin rapat di Bappeda, bagaimana mulai 1234567890123456789012345678901212 dari hulu dan hilirnya dipersiapkan,’’ kata Sekda NTB, Drs. 1234567890123456789012345678901212 H. Lalu Gita Ariadi, M. Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, 1234567890123456789012345678901212 Selasa (22/9) siang kemarin.

1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 11 1234567890123456789012345678901212

NTB Siapkan Aspek Hulu dan Hilir Sambut MotoGP 2021

TO K O H

aksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Povinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (22/9) siang kemarin.

Gita mengatakan, Pemprov

NTB melalui Dinas Perhubungan menyurati pengusaha jasa transportasi khususnya bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) agar benar-benar memastikan seluruh penumpang yang masuk ke NTB

sudah mengantongi rapid test dengan hasil non reaktif. ‘’Dia menggunakan moda transportasi laut dengan bus juga bahaya. Apalagi bus AKAP, dengan durasi sekian lama di dalam bus. Kita sama-sama ingin selamat.

Sudah kita bersurat ke penyedia jasa transportasi. Kita memastikan yang masuk ke daerah kita dalam keadaan sudah rapid test,’’ ujarnya.

Sekda NTB ini mengatakan

SOP bagi para pelaku perjalanan yang masuk ke NTB sudah ada. Tinggal dilakukan penegakan untuk memastikan orang yang masuk NTB benarbenar bebas terpapar Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil rapid test non reaktif. ‘’Kita menegakkan SOP. SOP sudah ada. Tegakkan SOP. Ada KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) di pelabuhan melakukan pengawasan,’’ tandasnya. (nas)

HUT Ke-65 Bhayangkara Lalu Lintas Polda NTB

Go-SIM dan Samsat Apps Mulai Layani Masyarakat Mataram (Suara NTB) – Inovasi Go-SIM dan Samsat Apps meluncur tepat di hari peringatan HUT ke-65 Bhayangkara Lalu Lintas tahun 2020. Dua program berbasis teknologi informasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat.

Mengurus SIM dan membayar pajak kendaraan cukup dari rumah. Implementasi ini sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru pandemi Covid-19.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meluncurkan inovasi tersebut, Selasa (22/9) di Mapolda NTB. Bersama Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal, Danrem 162/ Wira Bhakti Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Lalu Lintas Polda NTB Kombes Pol Noviar dan Kepala Bappenda NTB. Dr. Ir.H.Iswandi, M.Si, Kepala Jasa Raharja NTB, Mulyadi serta pejabat terkait lainnya. ‘’Dari sini masyarakat akan mudah terlayani. Kesadaran masyarakat juga akan meningkat.

Inovasi Go-SIM dan Samsat Apps kita apresiasi karena ini kebutuhkan kita di masa pandemi,’’ Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R Lakukan Swab Antigen SEBANYAK 52 Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Biro Humas dan Protokol Setda NTB telah menjalani tes swab antigen. Pelaksanaan tes swab antigen kepada pejabat dan staf Biro Humas dan Protokol Setda NTB untuk memastikan mereka sehat dan aman dalam memberikan pelayanan ke pimpinan dalam hal ini kepada Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub).

Bersambung ke hal 11 Najamuddin Amy

(Suara NTB/Humas Polda NTB)

H.Iswandi

KEPALA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Bappenda) NTB, Dr.Ir. H. Iswandi, M. Si mengatakan, layanan Go-SIM dan Samsat Apps yang baru diluncurkan, merupakan inovasi di tengah pandemi Covid-19, untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam era Nurut Tatanan Baru.

Di tengah pandemi Covid19, tentunya masyarakat membutuhkan layanan yang cepat dan aman.

Terutama untuk menghindari kerumunan dan antrean pelayanan publik.

Bersambung ke hal 11

DILUNCURKAN - Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal, Wagub NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Dirlantas Polda NTB Kombes Pol Noviar, dan Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani meluncurkan inovasi pelayanan publik Go-SIM dan Samsat Apps, Selasa (22/9) pada rangkaian peringatan HUT ke-65 Bhayangkara Lalu Lintas Polda NTB.

Pemprov Perlu Kembali

Pelanggar Protokol Kesehatan ke Strategi Awal Terbanyak di Lotim, Lobar dan Loteng Penanganan Covid-19

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB, Pemda Kabupaten/Kota bersama TNI dan Polri telah melaksanakan operasi penegakan protokol Covid-19 selama sembilan hari, sejak 14 September lalu.

Dari operasi yang dilakukan, sebanyak 2.737 pelanggar protokol kesehatan Covid-19 yang terjaring di seluruh NTB. Masyarakat yang tidak menggunakan masker paling banyak terjaring di Lombok Timur (Lotim), Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Tengah.

Kepala Satpol PP NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M. Si., yang dikonfirmasi Selasa (22/9) siang kemarin menyebutkan, dari 2.737 pelanggar yang terjariing, sebanyak 621 orang di Lotim, 421 orang di Lobar dan 416 orang di Loteng.

Kemudian Kota Bima 284 orang, Lombok Utara 228 orang, Sumbawa 183 orang, Bima 162 orang, Sumbawa Barat 121 orang dan Dompu 115 orang. Sedangkan hasil operasi yang dilakukan tim mobile provinsi terjaring sebanyak 77 orang.

(Suara NTB/satpolppntb)

OPERASI - Operasi penegakan protokol kesehatan yang dilaksanakan Satpol PP bersama TNI dan Polri di pusat perbelanjaan di Kota Mataram.

Sedangkan pada awal peTri mengatakan, pada pekan pertama pelaksanaan operasi kan kedua, yaitu Senin dan penegakan protokol kesehatan Selasa, 21 - 22 September, terCovid-19 di NTB, terjaring se- jaring 2.030 pelanggar protokol banyak 707 orang yang tidak kesehatan Covid-19. Sebanyak menggunakan masker di tempat 1.970 orang merupakan umum. Sebanyak 661 orang masyarakat umum, 13 ASN merupakan masyarakat umum, dan 6 pelajar atau mahasiswa.

Bersambung ke hal 11 45 ASN dan satu pelajar.

Mataram (Suara NTB) Kasus positif dan kematian pasien Covid-19 di NTB kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Pemprov NTB didorong kembali ke strategi awal penanganan Covid-19. ‘’Mungkin kita, beberapa waktu terakhir ini memang ada penurunan jumlah pemeriksaan PCR, jumlah skrining. Itu yang menyebabkan beberapa waktu lalu kelihatan seolah-olah menurun kita punya kasus,’’ kata Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, dr. Hamsu Kadriyan, Sp.T.H.T.K.L (K)., M. Kes., dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (22/9) siang kemarin.

Menurutnya, hal yang paling penting dilakukan Pemda sekarang adalah diagnosis secara dini. Artinya, Pemda harus menggalakkan lagi pemeriksaan untuk menemukan kasus-kasus baru. ‘’Daripada kita menyembunyikan atau tidak mau memeriksa, tahu-tahu dia banyak kasusnya di bawah. Kalau kita sudah tahu kasus itu (sejak dini), tinggal kita meminta masyarakat untuk isolasi mandiri, kalau tak bergejala,’’ katanya.

Hamsu Kadriyan Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

Inovasi di Tengah Pandemi

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 23 September 2020

Halaman 2

Abaikan Protokol Kesehatan

Polisi akan Bubarkan Pendukung Bapaslon

Siapkan Internet Gratis SELAMA pandemi Coronavirus Disease atau Covid19, aktivitas pembelajaran tatap muka di sekolah ditiadakan. Materi pelajaran disampaikan melalui dalam jaringan (daring) dan luar jaringan. Namun, tidak semua siswa memiliki fasilitas internet dan gawai. Demi menunjang proses pembelajaran disiapkan sambungan internet gratis.

Lurah Dasan Agung Baru, Mahnum menyampaikan, pemasangan sambungan internet gratis di kelurahan telah berjalan dua tahun lalu. Fasilitas internet digunakan un(Suara NTB/cem) tuk menunjang pelayanan Mahnum administrasi kependudukan.

Belakangan pandemi Covid-19 justru memaksa orangtua menyiapkan gawai untuk fasilitas belajar anak. Kondisi ekonomi orangtua tidak semuanya sama, sehingga diinisiasi menambah jaringan internet gratis di kelurahan. “Kita pasang di dua lokasi. Satu di kantor lurah dan satunya di tempat pelayanan posyandu,” kata Mahnum ditemui Selasa (22/9).

Internet gratis banyak dimanfaatkan oleh siswa dan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas. Pada jam tertentu kata Mahnum, anak – anak banyak datang. Pihaknya memfasilitasi internet gratis karena tuntutan masa pandemi siswa maupun mahasiswa belajar secara daring.

Menurutnya, fasilitas yang tersedia cukup membantu terutama siswa yang tidak memiliki kuota atau gawai canggih.

“Alhamdulillah, ini sangat membantu masyarakat,” ujarnya.

Meskipun anak – anak mengakses secara leluasa, pihaknya tetap meminta remaja serta staf kelurahan mengawasi. Fasilitas disediakan jangan sampai digunakan bermain game online atau mengakses hal – hal negatif. “Tetap kita awasi,” ucapnya.

Siswa maupun masyarakat umum yang ingin mengakses internet gratis diwajibkan menggunakan masker, jaga jarak dan menghindari kerumunan. Pihaknya tidak menginginkan munculnya klaster baru Covid-19, sehingga menambah daftar pasien positif di Kota Mataram.

Mahnum mengharapkan, sambungan internet gratis dapat digunakan sebaik mungkin oleh siswa maupun masyarakat.

Terlebih di masa pandemi seperti saat ini, fasilitas tersebut digunakan untuk menunjang pembelajaran supaya orang tua maupun siswa tidak dibebankan biaya untuk membeli kuota internet. (cem)

Bela Beli Jangan hanya Slogan WAKIL Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram, Herman, A.Md., mengaku prihatin terhadap kondisi pelaku UMKM di Kota Mataram, khususnya UMKM di Babakan. Seperti diketahui, sejumlah pelaku UMKM pembuatan roti di Babakan sejak beberapa bulan terakhir, sudah mulai mengurangi produksi, bahkan memangkas jumlah pekerjanya. ‘’Ini merupakan dampak dari pandemi covid 19 dan melambatnya pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada turunnya daya beli masyarakat,’’ ungkap Herman menjawab Suara NTB melalui percakapan WhatsApp, kemarin. Menyikapi persoalan ini, kata Herman, langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan stimulus atau bantuan kepada para pelaku UMKM. Adanya bantuan yang saat ini pemerintah berikan, lanjut Herman, haruslah tepat sasaran. ‘’Betul-betul kepada para pelaku UMKM. Jangan sampai bantuan tersebut tidak tepat sasaran,’’ katanya. Karena, masih banyak pelaku UMKM belum tersentuh bantuan pemerintah. Baik yang bersumber dari pemerintah pusat ataupun daerah.

Masih banyaknya pelaku UMKM yang belum tersentuh bantuan, salah satunya karena kurangnya akses informasi, kurang sosialisasi dan pendataan yang tidak valid. Sehingga berdampak pada bantuan yang tidak tepat sasaran.

Yang kedua, sambung anggota dewan dari daerah Pemilihan Sandubaya ini, pemerintah harus menggalakan bela beli produk UMKM. ‘’Jangan hanya slogan semata, namun harus benar benar memberdayakan para pelaku UMKM dalam setiap program pemerintah,’’ tegas Herman.

Untuk itu, anggota dewan dua periode ini mendorong dan mendesak agar Pemkot Mataram benar-benar memperhatikan pelaku UMKM Kota Mataram. ‘’Tidak hanya sebatas wacana dan slogan semata,’’ cetusnya.

Menurut Herman, akses dan pendampingan kepada para pelaku UMKM dalam hal perizinan harus dipermudah. Misalnya, bantuan khusus untuk pelaku UMKM seperti bantuan permodalan.

Karena bukan tidak mungkin, jika tidak ada bantuan permodalan dari pemerintah, maka para pelaku UMKM, akan berangsur-angsur gulung tikar. ‘’Betul, hal tersebut yang kita tidak inginkan,’’ imbuh Herman.

Minimal para pelaku UMKM di masa pandemi ini bisa bertahan. Sehingga mereka tidak gulung tikar dan tidak terjadi PHK atau perumahan karyawan. ‘’Bagaimanapun UMKM banyak menyerap tenaga kerja baik formal maupun informal,’’ tandasnya. (fit) Herman (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penetapan bakal pasangan calon (bapaslon) menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram digelar, Rabu (23/9) hari ini. Para pendukung dan simpatisan diingatkan untuk mengikuti protokol kesehatan pencegahan penularan covid-19, harus bermasker, jaga jarak dan hindari kerumunan. Jika sebaliknya, aparat kepolisian tidak segan membubarkan secara paksa.

Kapolresta Mataram, Kombes Guntur Herditrianto menyampaikan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah saat ini tergolong unik. Pasalnya, pesta demokrasi lima tahunan tersebut dilaksanakan di tengah pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19. Meski di tengah pandemi, proses tahapan harus dilaksanakan dengan damai, aman dan tertib dengan memperhatikan protokol kesehatan. “Saya kira ini Pilkada yang unik,” kata

Kapolres ditemui usia apel gelar pasukan di Lapangan Sangkareang, Selasa (22/9).

Sesuai undang – undang Pilkada, Peraturan Komisi Pemilihan Umum serta maklumat yang dikeluarkan oleh Kapolri bahwa para kandidat wajib mematuhi protokol kesehatan selama tahapan pilkada.

Sanksi telah disiapkan bagi bapaslon yang melanggar protokol kesehatan baik saat penetapan, penarikan nomor urut

serta kampanye. Kepolisian dan TNI tegas Kapolres, akan mengambil tindakan terukur.

Tindakan terukur bisa berupa pembubaran serta sanksi pidana. “Sanksinya ada. Kalau melanggar peraturan kita akan bubarkan. Disitu ada ketentuan dan kami menunggu peraturan terbaru seperti apa mekanismenya,” tegas Kapolres.

Dua wilayah yakni Kecamatan Selaparang dan Kecamatan Ampenan menjadi lokasi raw-

an saat pilkada. Disampaikan Kapolres, pihaknya akan melihat izin yang dikeluarkan oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram terkait mekanisme pelaksanaan rapat terbatas. Jika mengacu pada ketentuan lama terhadap rapat terbatas bahwa para kandidat harus mengikuti batas maksimal orang yang dihadirkan dan lainnya. Apabila tim gugus tugas meminta perlu diatensi akan ditindaklanjuti.

“Kalau di kawasan itu karena Covid-19 dan tidak merekomendasikan ratas. Kami Polri mengikuti dan tiadk menertibkan izin,” ujarnya.

Selain itu disampaikan Guntur, petugas yang disiagakan selama pelaksanaan pilkada sejum-

lah 1.200 personel. Jumlah ini dinamis, tergantung dari situasi di lapangan. Pengamanan juga akan diperkuat dengan tambahan personel dari Polres Lobar dan Polres Lombok Timur. Demikian pula saat pencoblosan 9 Desember, seluruh TPS akan dijaga oleh dua personel kepolisian.

Dandim 1606 Lobar, Kolonel ARM Gunawan menambahkan, pengamanan pilkada juga telah disiagakan 236 personel untuk mem-back up kepolisian.

Dua daerah yang melaksanakan Pilkada yakni Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram nanti akan diperkuat dengan dukungan dari Batalyon 742, bilamana pada situasi eskalasi terjadinya kemungkinan yang tidak diinginkan. (cem)

Pembelajaran Tatap Muka Dimulai Bulan Oktober Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan sedang mempersiapkan simulasi pembelajaran tatap muka yang direncanakan berlangsung bulan Oktober mendatang. Skenarionya akan tetap memperhatikan perkembangan psikologi masyarakat dan perkembangan kasus Covid-19 di Mataram.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali menjelaskan, secara fisik sekolah telah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Tetapi persiapan psikologi anak, orang tua dan guru perlu juga diperhatikan. Pihaknya tidak serta merta mau cepat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Perlu juga dipertimbangan perkembangan psikologi masyarakat serta perkembangan data kasus positif Covid-19. “Rencananya memang bulan Oktober ini. Tetapi kita sih ndakserta–mertamaucepat,”kata Fatwir ditemui Selasa (22/9).

Selain persiapan simulasi pembelajaran tatap muka, pihaknya juga telah meminta sekolah mengefektifkan belajar dari rumah (BDR) baik secara dalam jaringan dan luar jaringan. Disampaikan, sistem BDR lambat laun mengurangi animo peserta didik. Meski demikian, daring maupun luring harus terus berjalan. Pembelajaran luring diingatkan harus tetap

mengantisipasipenularanvirusCorona, sehingga diwajibkan memperhatikan protokol kesehatan.

Fatwir menyampaikan, masa uji coba yang dilaksanakan Pemprov NTB tidak ada yang sulit.

Cuma menjaga jarak anak – anak serta memperhatikan protokol kesehatan. “Tapi pembelajaran tatap muka sekolah siap secara fisik. Sekarang ini bagaimana menyadarkan anak kedepannya menjaga jarak, tidak berkerumun dan rajin cuci tangan,” terangnya.

Simulasi pembelajaran tatap muka berlaku bagi jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pihaknya tidak ingin ada kegaduhan karena kebijakan tidak merata. Dikbud hanya mengatur jadwal masuk anak. Disampaikan Fatwir, simulasi sesungguhnya tidak riil langsung belajar.

Tetapihanyamengaturcaramasuk, duduk,gurumasukkesekolah.Setelah itu, sekolah mengatur pulang dan penjemputan siswa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menyarankan agar pembelajaran tatap di sekolah harus memiliki prinsip melindungi anak. Pihaknya tidak ingin anak terpapar Covid-19 dan sekolah menjadi klaster baru. “Harus diatur jarak dan anak harus wajib pakai masker,” pintanya. (cem)

Tiga Formasi CPNS di Mataram Tak Terisi Mataram (Suara NTB) Tes seleksi kompetensi bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Lingkup Pemkot Mataram, Rabu (23/9) hari ini selesai digelar. Sebanyak tiga formasi jabatan tak terisi. Formasi kosong akan disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diusulkan kembali.

Formasi kosong itu yakni ahli pertama penata anestesi dua formasi dan ahli pertama pamong belajar satu formasi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati menyampaikan, pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sejak hari pertama sampai keempat tidak ada masalah. Peserta baik dalam kondisi sehat maupun reaktif tetap mengikuti proses sesuai protokol kesehatan Covid-19.

“Alhamdulillah, sampai hari ini (kemarin,red) lancar. Tapi memang ada satu peserta orangtuanya meninggal dan harus dimakamkan bersamaan dengan waktu tesnya. Dia tetap berusaha ikut tes. Mudah – mudahan dia lulus,” kata Nelly ditemui, Rabu (22/9).

Disebutkan, dari 275 formasi CPNS dibutuhkan tidak semuanyaterisi.Halinidisebabkanpelamar yang mendaftar tidak lulus seleksi kompetensi dasar (SKD). Formasi kosong akan disampaikan ke BKN untuk diajukan kembali pada penerimaanCPNSberikutnya.“Tigaformasi yang tidak terisi,” sebutnya.

Penentuan kelulusan CPNS dihitung dari nilai SKB dan SKD. Kedua nilai itu akan diintegrasikan. Nelly mencontohkan, jika satu formasi dibutuhkan satu orang maka nilai tertinggi dari penggabungan nilai SKD dan SKB yang akan dipilih. Rekapitulasi nilai nantinya akan validasi kembali oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) penerimaan CPNS di Jakarta. Validasi itu menyesuaikan hasil perhitungan dari panitia di daerah. “Validasi data mungkin lewat daring. Setelah selesai baru dikirim semua ke BKN,” terangnya.

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada BKSDM, H. Ahmad Mujahiddin menambahkan, penilaian SKB tidak memiliki standar. Penentuan kelulusan

CPNS akan diintegrasikan antara nilai SKB dengan nilai SKD. Bobot nilai SKD 40 persen, sementara SKB60persen.Diamencontohkan, salah satu peserta memperoleh SKD 360 dan SKB 370. Maka masing – masing nilai dikalikan sesuai bobot. “Peserta bisa menghitung sendiri kok,” demikian tambahnya. (cem)

(Suara NTB/bay)

SWAB GRATIS - Pengambilan swab untuk pemeriksaan Covid-19 warga Mataram di Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi (BLKPK) NTB, Selasa (22/9).

Pelayanan Swab Gratis Bisa Sampai Desember Mataram (Suara NTB) Menurunnya jumlah kelurahan yang masuk kategori zona hijau penyebaran virus corona (Covid-19) di Kota Mataram diharapkan berimbang dengan upaya screening atau penapisan dengan pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR). Terlebih Pemkot Mataram telah menggratiskan biaya rapid test bagi masyarakat.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, dr. Lalu Herman Mahaputra, menerangkan saat ini ketersediaan reagen untuk pemeriksaan sampel swab masyarakat di Kota Mataram masih cukup. “Kita sangat terpenuhi. Bisa kita lakukan smua running 4 kali bisa 100 (sampel),” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (22/9).

Menurutnya, saat ini RSUD Kota Mataram telah dilengkapi dengan 2 mesin PCR, termasuk mesin ekstraksi. Pemeriksaan per hari sendiri disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan sampel yang diserahkan dari or-

ang dalam pengawasan (ODP).

Kendati demikian, jumlah pemeriksaan hari ini disebutnya mulai menurun. “Bahkan sekarang melandai (pemeriksaan sampel), tapi protokol kesehatan tetap kita jalankan,” ujar dr. Jack, sapaan akrabnya. Selain upaya penapisan, menekan angka kematian pasien dalam pengawasan (PDP) disebutnya menjadi fokus lainnya dalam situasi saat ini. Di mana hal tersebut diproyeksikan dapat tercapai dengan upaya penapisan maksimal.

“Karena itu pelayanan swab tetap gratis bagi warga Kota Mataram. Pokoknya kita bisa sampai bulan Desember, sudah dikasi kita anggarannya Rp3-4 miliar,” ujar dr. Jack.

Sebelumnya Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram mencatat adanya pengurangan jumlah kelurahan yang masuk dalam zona hijau penyebaran Covid-19 dari total 50 kelurahan yang ada. Di mana dari 26 kelurahan yang sebelumya masuk zona hijau, saat

ini hanya tersisa 16 kelurahan.

“Sekarang ini bagaimana supaya menjaga diri kita dan tidak menulari orang lain,” ujar Kepala Dikes Kota Mataram, dr.

H. Usman Hadi. Menurutnya, perkembangan kasus Covid-19 di Mataram memang masih dinamis.

Dicontohkan seperti kemunculan pasien positif pada setiap pemeriksaan dengan rapid test maupun PCR bagi warga Kota Mataram. Karena itu, kedisiplinan dan komitmen bersama disebutnya masih perlu terus ditingkatkan. Terutama dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Sampai dengan 22 September total konfirmasi positif Covid-19 di Mataram mencapai 1.147 kasus. Rinciannya, 976 orang pasien dinyatakan sembuh, 88 orang masih menjalani isolasi mandiri, dan 83 orang lainnya meninggal dunia akibat tertular Covid19. (bay)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi, Bayu Pratama Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/ mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 23 September 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Tekan Penularan Rabies

Pemprov NTB Gratiskan Vaksinasi Hewan Piaraan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) membuka pelayanan vaksinasi secara gratis untuk hewan piaraan. Layanan ini dilaksanakan selama sepekan. Vaksinasi gratis ini mulai dilayani sejak Selasa (22/9) kemarin, hingga Selasa pekan depan di Kantor Dinas Nakeswan Provinsi NTB. Beberapa dokter hewan yang tergabung dalam Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PHDI) dilibatkan melayani masyarakat, pemilik hewan piaraan. Sejak dibuka layanan gratis ini, banyak pemilik hewan piaraan mendatangi Kantor Dinas Nakeswan Provinsi NTB di samping jembatan Jalan Airlangga, Mataram. Umumnya yang dibawa adalah kucing dan anjing.

Kepala Dinas Nakeswan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani yang memantau langsung kegiatan ini mengatakan vaksinasi juga bisa dilakukan untuk kera yang pelihara.

Vaksinasi ini adalah bagian dari Pemprov NTB memperingati hari rabies sedunia tahun 2020. “Kenapa hari rabies ini tetap digaungkan? Karena memang rabies ini berkaitan dengan manusia. Sangat berbahaya. Sehingga harus digaungkan hari rabies ini dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan serta desa dan kelurahan,” ujarnya.

Vaksinasi gratis ini tidak dibatasi jumlahnya. Sebanyak hewan piaraan yang didaftarkan. Provinsi NTB termasuk daerah yang mewaspadai penularan penyakit rabies. Di Pulau Sumbawa, penularan rabies terus ditekan. Sebelumnya, anjing-anjing liar yang diduga membawa penyakit rabies dieliminasi. Namun kegiatan eliminasi sudah dihentikan.

“Yang kita lakukan vaksinasi hewan. Namun untuk Pulau Lombok, alhamdulillah belum ditemukan adanya penyakit rabies. Namun berisiko karena diapit oleh daerah yang tertular rabies. Provinsi Bali dan Pulau Sumbawa. di Pulau Sumbawa masuknya tahun 2019,” imbuhnya. Kepala dinas mengatakan upaya menekan penularan rabies juga dilakukan oleh kabupaten / kota. Hal yang sama dilakukan, yaitu vaksinasi.

Dinas Nakeswan Provinsi NTB menyiapkan sebanyak 10.000 vaksin. Belum termasuk yang disiapkan oleh kabupaten/kota.

Virus penyebab rabies ditularkan oleh anjing melalui gigitan, cakaran, atau air liur. Namun, terdapat pula hewan lain yang dapat membawa virus rabies dan menularkannya ke manusia, seperti kucing, kera, musang, bahkan kelinci.

Pada kasus yang tergolong sangat jarang, penularan virus rabies juga dapat terjadi dari manusia ke manusia, melalui transplantasi organ.

Gejala rabies biasanya muncul sekitar 4-12 minggu setelah pasien tergigit hewan yang terinfeksi. Gejala awal yang muncul meliputi, demam, otot melemah, kesemutan, sakit kepala.Terdapat gejala lanjutan yang dapat muncul pada penderita rabies. Gejala lanjutan tersebut merupakan penanda bahwa kondisi pasien semakin memburuk. (bul)

(Suara NTB/bul)

VAKSINASI - Kepala Dinas Nakeswan Provinsi NTB, Hj. Budi Septiani (berjilbab) memantau langsung pelaksanaan vaksinasi gratis rabies untuk hewan piaraan.

Meriahkan HUT Lalu Lintas Ke-65

Jasa Raharja NTB Berikan Beragam Bantuan Mataram (Suara NTB) Sebagai bentuk koordinasi dan memperkokoh sinergi Kepala Cabang Jasa Raharja (JR) NTB bersama jajaran, Selasa (22/9) turut serta memeriahkan puncak HUT Lalu Lintas Bhayangkara Ke-65. Acara tersebut terdiri dari berbagai rangkaian kegiatan.

Jasa Raharja NTB turut memberikan bantuan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas berupa traffic cone dan barikade, bantuan kursi roda untuk korban kecelakaan lalu lintas, serta bantuan pendidikan untuk putra/putri anggota Polri.

Penyerahan bantuan berupa kursi roda serta beasiswa pendidikan tersebut langsung diberikan oleh Kapolda NTB, Dirlantas Polda NTB, Kepala Jasa Raharja NTB, serta didampingi oleh Forkopimda yang hadir. Kapolda NTB, Irjen Pol. M. Iqbal, dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kontribusi serta kepedulian Jasa Raharja. Dia berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat baik bagi korban kecelakaan lalu lintas, maupun bagi putra/putri anggota Polri yang menerima bantuan pendidikan.

Dirlantas Polda NTB, Kombes Pol. Noviar, S.I.K turut menyampaikan rasa terimakasih di Hari Ulang Tahun lalu Lintas ke-65 ini, harmonisasi dan kemitraan dengan Jasa Raharja NTB masih terjaga sangan baik. Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan pentingnya membangun budaya disiplin serta tertib berlalu lintas, karena angka pelanggaran lalu lintas masih cukup tinggi. Sehingga diharapkan ini menjadi momentum untuk memperbaiki budaya tertib lalu lintas serta menurunkan angka kecelakaan.

Sementara itu, Kepala Jasa Raharja NTB, Mulyadi menyebut sangat mendukung apa yang dilakukan Polda NTB dan stakeholder lainnya dalam upaya meningkatkan disiplin berlalu lintas, angka kecelakaan di Wilayah NTB masih cukup tinggi. Sampai dengan Bulan Agustus 2020, Jasa Raharja NTB telah menyerahkan santunan Rp20 miliar kepada korban laka lantas. Dimana santunan tersebut didominasi oleh Korban meninggal dunia.

“Semoga ke depan budaya tertib berlalu lintas semakin baik sehingga angka kecelakaan dapat menurun. Di tengah pandemi covid-19 yang masih belum usai ini. Tetap jaga diri baik baik, terapkan protokol, jaga jarak serta pakai masker,” demikian Mulyadi. (bul/*)

(Suara NTB/bul)

HUT LALU LINTAS - Kepala Jasa Raharja NTB, Mulyadi (dua dari kiri), menghadiri puncak peringatan HUT ke 65 Lalu Lintas. Pada peringatan tahun 2020 ini, Jasa Raharja NTB memberikan sejumlah bantuan.

(Suara NTB/ist)

RUMPUT GAJAH - Lading hijau pakan ternak berupa rumput gajah

Jadi Percontohan Seribu Desa Sapi

Areal Tanam Pakan di Desa Mertak Diperluas, Sumur Bor Diperbanyak Mataram (Suara NTB) Desa Mertak, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah adalah satu dari lima desa yang ditetapkan sebagai percontohan program Seribu Desa Sapi Kementerian Pertanian. Sebagai desa percontohan di NTB dan di Indonesia, kelompok ternak “Mekar Jati” berkomitmen, program ini bisa berhasil.

Apalagi dalam rencana strategis, Desa Mertak didesain termasuk sebagai penyangga pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dari sektor peternakan.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani bersama sekretaris dinas, Iskandar Zulkarnain serta rombongan teknis lainnya meninjau persiapan kelompok, Selasa (22/9) kemarin. pasca penetapannya oleh Kementerian Pertanian.

Desa Mertak memang layak dijadikan percontohan seribu desa sapi. Masyarakat setempat bisa dikatakan sangat siap.

Terutama dari penyediaan pakan. Sepanjang lahan, rumput gajah dan turi menghijau. Padahal musim kemarau. Ketua Kelompok Mekar Jati, Kalap, bersama Sekretarus Kelompok, Janum serta anggota kelompok lainnya menyampaikan, persia-

pan tengah dikebut. Sekitar Bulan Oktober 2020 ini, Kementerian Pertanian akan mendistribusikan seribu sapi impor unggulan di lima desa yang telah ditetapkan.

Yakni, Desa Mertak, Desa Sukadana, Desa Pengengat, Desa Bangket Parak dan Desa Teruai. Semua dalam satu kecamatan, seperti yang disyaratkan pusat. Satu desa satu kelompok yang terdiri dari 100 orang anggota. Total 500 anggota kelompok di lima desa ini. Janum mengatakan, para anggota kelompok yang terdiri dari para peternak dan pemilik lahan sedang mempersiapkan pengembangan luas Hijauan Pakan Ternak (HPT).

Selain itu, para anggota juga menambah investasi dengan memperbanyak sumur bor, atau memperdalam sumur bor yang sudah ada. Sumur bor ini biasanya dimanfaatkan untuk mengairi rumput gajah yang ditanam.

Tujuh Pertashop Beroperasi di NTB Mataram (Suara NTB)Untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat Indonesia terhadap kebutuhan energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji, hingga pertengahan September 2020 ini, Pertamina telah mengoperasikan Pertashop di tujuh titik penyaluran yang tersebar di wilayah NTB. Ini adalah upaya PT Pertamina (Persero) melayani masyarakat pedesaan yang jauh dari lokasi SPBU atau agen elpiji.

Unit Manager Communication, Relations & CSR MOR V, Rustam Aji menjelaskan bahwa setelah memasuki adaptasi kebiasaan baru, Pertamina kembali menggencarkan pembangunan Pertashop di sejumlah wilayah di NTB. Pertashop sendiri merupakan lembaga penyalur Pertamina berskala kecil, untuk melayani kebutuhan konsumen BBM yang tidak/belum terlayani oleh lembaga penyalur resmi Pertamina lainnya seperti SPBU. Selain BBM, Pertashop juga dapat menyediakan produk unggulan Pertamina yang lain seperti LPG Bright Gas dan juga produkproduk Pelumas. Program sinergi ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman Kementerian Dalam Negeri dengan PT Pertamina (Persero) tanggal 18 Februari 2020 tentang Dukungan Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Peningkatan dan Pengembangan Program Pertashop di desa. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung pemenuhan BBM di desa, terutama di 53% Kecamatan

di Indonesia yang belum terjangkau akses SPBU dengan memanfaatkan asset desa.

Pertashop di wilayah NTB tersebut tersebar 7 titik dari target 10 titik yang pengoperasiannya disuplai oleh Integrated Terminal dan Fuel Terminal yang dimiliki oleh Pertamina di NTB. Sampai dengan September ini, Pertashop di NTB telah mencapai 70% dari target 10 titik di NTB yang tertuang di Nota Kesepahaman Kementerian Dalam Negeri.

Rustam menambahkan, pembangunan Pertashop akan terus berlanjut sampai seluruh kecamatan yang belum memiliki lembaga penyalur BBM dan LPG kecamatan terwujud. Pertamina akan memprioritaskan lembaga desa dan usaha UMKM sebagai pengelola Pertashop, sejalan dengan Program Pertamina One Village One Outlet sehingga nantinya pemerintahan desa memiliki pusat ekonomi baru. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait persyaratan pembangunan Pertashop, dapat diakses melalui https:// spbu.pertamina.com/ “Pertamina berharap program Pertashop ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat karena uang belanja BBM dan LPG dapat lebih hemat serta meningkatkan pembangunan desa, serta dapat melengkapi kesuksesan Program BBM Satu Harga yang saat ini telah dinikmati masyarakat di wilayah 3T,” demikian Rustam. (bul)

Untuk satu meter, biaya yang dibutuhkan hingga Rp500 ribu.

Tergantung keadaan tanahnya.

Selama ini masyarakat setempat secara turun temurun hidup dari beternak. Satu kepala keluarga minimal memiliki dua ekor sapi. Dari sapi-sapi inilah, mereka membiayai sekolah dan kebutuhan lainnya.

Kelompok ini juga tengah mempersiapkan puluhan are lahan untuk pembuatan kandang. Sesuai desainnya, kadangnya akan dibuat permanen. Disebutnya hotel ternak. Pembangunan kandang dibiayai oleh Kementerian Pertanian. Janum menambahkan, setiap anggota kelompok diharuskan memiliki lahan. Minimal 40 are. Untuk memenuhi 40 hektar minimal kesiapan HPT. Selama ini, selain untuk kebutuhan pakan ternaknya, masyarakat setempat juga menjual rumput gajah. Ukuran 5x10 meter ar-

eal, dijual sekali panen lebih dari Rp1 juta. Panen dilakukan sebulan sekali.

“Sekarang anggota fokus untuk penyiapan pakan untuk sapi-sapi yang akan datang ini. Apalagi sapi yang diberikan ini kebutuhannya tiga kali dari kebutuhan sapi normal,” demikian Janum. Kepala Dinas Nakeswan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani mengatakan, setelah persiapan rampung, Kementan melalui Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari akan mendistristirbusikan sapi-sapinya.

Jenis Limosin dan Simental.

NTB tahun ini adalah satu dari lima provinsi di Indonesia yang dijadikan percontohan. Lainnya Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan NTT. Untuk program jangka panjang, dari seribu desa di Indonesia, ada 50 desa kuota NTB. tahun 2020 ini dimulai dari 5 desa di Lombok Tengah.

Tidak semua desa dapat dipilih. Syaratnya adalah tersedia HPT seluas 40 hektar minimal. Ketersediaan air cukup.

Tersedia lokasi pembangunan kandang minimal 60 are. Pengelolaan kelompok ternak pen-

erima modal usaha ternak ini dikelola profesional oleh korporasi. Tersedia struktur organisasi. Masing-masing memiliki divisi. Misalnya divisi kesehatan, divisi penyediaan pakan, divisi pemasaran, dan lainnya. Penentuan korporasi ini akan dimatangkan.

Dari lima desa yang sudah ditetapkan ini, Kementan mengalokasikan anggaran sekitar Rp31 miliar. Rp25 miliar diantaranya untuk pembelian seribu ekor sapi unggulan.

Betina dan untuk penggemukan. Satu desa dapat 200 ekor.

100 ekor betina siap bunting, 100 ekor akan digemukkan untuk pemotongan memenuhi kebutuhan daging nasional.

Hj. Budi menambahkan, lima desa ini nantinya akan menjadi keberadaan KEK Mandalika untuk wisata peternakan. Kotoran ternak akan dijadikan bio gas, dan pupuk organik. Kooditas pertanian lainnya akan hidup. Usaha-usaha lain masyarakat sekitar juga akan hidup. Selain pengembangan peternakannya. Jalanjalannya juga berpotensi di aspal untuk mendukung desa wisata ternak. (bul)

Program Diskon Tambah Daya Listrik ”SUPER WOW” Tembus 367 Ribu Pendaftar Jakarta (Suara NTB) Ditengah pandemi Covid-19, kebutuhan listrik di rumah pelanggan semakin meningkat. Hal ini terlihat dari tingginya antusias masyarakat melakukan tambah daya listrik. Guna mendukung masyarakat untuk tetap produktif dan nyaman beraktivitas dari rumah di masa Pandemi Covid-19 ini, PLN menghadirkan Program Gebyar Kemerdekaan 2020 berupa Diskon Tambah Daya Listrik “Super Wow”.

Hingga, 19 September 2020, sebanyak 367 ribu pelanggan sudah mendaftar untuk memanfaatkan program diskon tersebut. Salah satu pelanggan yang memanfaatkan program diskon tambah daya tersebut, Alois Wisnuhardana menjelaskan, akibat pandemi Covid-19 dirinya banyak melakukan aktivitas di rumah, sehingga kebutuhan listriknya pun bertambah.

“Sebelumnya daya 3.500 VA ke 4.400 VA. Selagi ada diskon, lumayan murah. Saya hanya telepon ke Contact Center PLN 123, prosesnya cukup cepat, saya bayar lewat mobile banking, keesokannya petugas PLN datang dan melakukan penambahan daya,” ujar Alois. Sementara itu, Executive Vice President Corporate

Communication and CSR PLN, Agung Murdifi menyampaikan bahwa program Gebyar Kemerdekaan merupakan upaya PLN memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan listrik, khususnya di masa pandemi Covid-19.

“Tanggapan pelanggan terhadap program ini luar biasa.

Jumlah pendaftar ini sudah melampaui target kami. Ini menandakan program ini sesuai dengan kebutuhan pelanggan,” tutur Agung. Melalui Program Gebyar Kemerdekaan, PLN memberikan potongan harga atau diskon tambah daya “Super Wow” khusus untuk pelanggan golongan tarif Rumah Tangga tegangan rendah mulai dari daya 450 Volt Ampere (VA) sampai daya 4.400 VA dengan pilihan daya akhir adalah daya 2.200 VA sampai daya 5.500 VA. Pelanggan cukup membayar Rp 170.845,- dari harga normal bisa mencapai Rp 4.893.450. Diskon ini dapat dinikmati sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan 30 September 2020.

“PLN siap memenuhi peningkatan kebutuhan listrik pelanggan di tengah pandemi ini.

Meski di rumah, pelanggan bisa tetap produktif dan nyaman dalam menggunakan lis-

trik,” imbuh Agung.

PLN memastikan tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga daya 1.300 hingga 5.500 tetap sama yaitu Rp. 1.467,-/ kwh. Namun untuk pelanggan daya 450 VA atau 900 VA yang ingin melakukan penambahan daya tentu akan mengalami pemyesuaian tarif, karena tarif sebelumnya mendapatkan subsidi dari pemerintah, dimana tarif daya 450 VA sebesar Rp 415,-, daya 900 VA bersubsidi Rp 605,-/kwh, daya 900 VA non subsidi Rp 1.352,-/kwh sementara mulai daya 1.300 VA tarif listrik sebesar Rp 1.467,-.

Bagi pelanggan yang ingin menikmati promo Gebyar Kemerdekaan 2020 dapat menghubungi PLN melalui Contact Center PLN 123, yang dapat diakses melalui ponsel (kode area+123), telepon 123, e-mail pln123@pln.co.id, Twitter @pln_123, Facebook PLN 123, Instagram @pln123_official, website www.pln.co.id, aplikasi PLN Mobile, serta melalui Kantor Unit Layanan Pelanggan PLN terdekat. PLN terus berupaya menghadirkan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk tetap produktif meskipun di tengah pandemi Covid-19. (bul)

(Suara NTB/ist)

SUPER WOW - Program tambah daya Super Wow dari PLN

SUARA NTB Rabu, 23 September 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4 (Suara NTB/her)

Pembangunan ”Mini Ancol” Segera Dituntaskan

Kasus APBDes Sesait, Inspektorat Catat Kerugian Negara Rp600 Juta Tanjung (Suara NTB) Kasus APBDes Sesait tahun 2019 mencatatkan jumlah kerugian negara cukup signifikan. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang melibatkan Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KLU, kerugian negara yang timbul Rp 600 juta lebih.

Inspektur KLU, H. Zulfadli, S.E., Selasa (22/9) mengatakan, audit atau penilaian terhadap pelaksanaan APBDes Sesait sudah dilakukan. Audit digelar (Suara NTB/ari) atas permintaan Kejaksaan H. Zulfadli Negeri Mataram, yang mana hasilnya dilaporkan kepada Kejari dan Bupati KLU. “Sudah kita lakukan, hasilnya di Pak Bupati,” jawab Zulfadli.

Ketika ditanya terkait informasi yang beredar bahwa kerugian negara Widen Sesait Rp 473 juta, Zulfadli tak dapat mengelak. Ia membenarkan, kerugian Widen Sesait mendekati setengah miliar rupiah. Namun audit yang dilakukan Inspektorat sesuai permintaan, tidak mengarah pada proyek yang dibangun di kali mati itu saja. Melainkan ada beberapa proyek lain yang dikelola pada tahun 2019. “Informasi begitu, ya itu sudah. Di Kejari (nominal kerugian) sudah ada (dilaporkan),” imbuhnya. “Kalau yang Widen saja Rp 400-an juta. Total sekitar 600-an juta,” tambahnya.

Sebagaimana kerugian yang timbul, maka Pemdes Sesait khususnya Penanggung Jawab Anggaran, perangkat yang terlibat mengelola, serta pihak ketiga diwajibkan melakukan pengembalian atas kerugian itu. Namun demikian, pengembalian kerugian tidak dapat menghentikan kelanjutan proses hukum yang sedang ditangani Kejari Mataram.

Zulfadli saat ditanya, mengakui pula bahwa kerugian negara tersebut belum dibayarkan oleh KPA APBDes baik Pjs maupun sekretaris desa yang bertugas saat itu. “Belum, sampai sekarang belum dibayar,” ucapnya.

Terhadap perangkat yang paling bertanggungjawab pada kasus tersebut, Zulfadli tak dapat memvonis. Seberapa besar keterlibatan para pihak dalam penyelewengan anggaran DD itu, akan ditentukan oleh aparat yang menangani. Kendati di sisi lain, Inspektorat juga tidak menyangkal, bahwa sekretaris desa cukup berperan pada sejumlah kegiatan. “Pak Pjs (Raden Sawinggih) juga sempat meminta audit ke kami,” tandasnya. (ari)

KUA PPAS RAPBD-P 2020 KLU Ditandatangani Tanjung (Suara NTB) KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2020 Kabupaten Lombok Utara (KLU), ditandatangani Selasa (22/9). Badan Anggaran DPRD KLU menyetujui perencanaan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang dirancang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD KLU, Debi Ariawan, S.Pd., menyampaikan Badan Anggaran telah menyelesaikan pembahasan KUA PPAS Perubahan pada APBD 2020 baik secara internal maupun bersama TAPD dan OPD. Dari yang disepakati DPRD, diketahui pendapatan daerah mengalami penurunan Rp 179,845 miliar lebih atau berkurang 17,27%) dari yang direncanakan sebesar Rp 1,041 triliun lebih. Dengan penurunan itu, maka pendapatan daerah terangkum sebesar Rp861,775 miliar lebih.

“Penurunan pendapatan daerah, dipengaruhi oleh turunnya PAD dari target semula sebesar Rp 220,559 miliar menjadi Rp 108,807 miliar. Pengurangan PAD cukup signifikan sebesar 50,67 persen atau Rp 111,752 miliar,” sebutnya.

Pada item Dana Perimbangan, juga terjadi penurunan sebesar Rp 73,738 miliar lebih (berkurang 11,57 persen).

Dana perimbangan semula ditargetkan Rp 637,447 miliar lebih, terealisasi 563,738 miliar lebih. Selanjutnya, Lainlain Pendapatan Daerah yang sah terjadi penambahan sebesar Rp 5.646.085.089,00 (naik 3,08 persen), yang semula ditargetkan sebesar Rp 183,583 miliar lebih menjadi Rp189,229 miliar lebih. “Sementara Belanja Daerah pada KUA PPAS tahun 2020 yang semula diproyeksikan sebesar Rp 1,077 triliun lebih turun sebesar Rp 185,131 miliar lebih atau turun 17,18 persen,” kata Debi.

Belanja Daerah diasumsikan sebesar Rp. 892,565 miliar lebih, terdiri dari Belanja Tidak Lansung Rp 435,390 miliar lebih dan Belanja Langsung, Rp 457,175 miliar lebih. Sementara pada pembiayaan daerah, terdapat Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) daerah sebesar Rp 35,790 miliar lebih. Silpa tersebut digunakan pada pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal atau Investasi Pemda sebesar Rp 5 miliar, dan menutup defisit dari belanja yang telah direncanakan. (ari)

MONEV - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama Wabup Hj. Sumiatun didampingi jajaran OPD turun monev beberapa proyek di Lobar, Selasa (22/9).

Bupati Monev Proyek Fisik

Wabup Tegur Kontraktor Lelet Bekerja

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid bersama jajaran melakukan monitoring dan evaluasi (monev) progres pengerjaan proyek fisik di beberapa tempat. Hasil monev yang ikut didampingi oleh Wakil Bupati (Wabup), Hj. Sumiatun tersebut beberapa proyek yang dinilai masih rendah realisasinya yakni proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Dukcapil senilai Rp7,1 miliar lebih.

Selain itu, ditemukan progres minus pada proyek pembangunan rehabilitasi ruang rawat jalan Rumah Sakit Awet Muda senilai Rp6,9 miliar. Atas temuan hasil ini, Wabup pun tak segan-segan menyemprot rekanan tersebut.

Bupati turun melakukan monev sekitar pukul 10.00 didampingi Asisten III Setda KLU H. Mahyudin, Inspektur H. Ilham, Kepala Bappeda Rusditah, Kadis Kominfo Ahad Legiarto, Kabag Pembangunan Setda Lobar L. Ardipati dan Kabag Protokol Komunikasi Pimpinan H. L. Hakam dan beberapa camat.

Sasaran kunjungan pertama kali ke proyek kantor Dinas Dukcapil berlokasi di Gerung. Bupati mendapati progres proyek yang

kurang memuaskan, karena baru 12,20 persen. Progres pengerjaan proyek ini minus sekitar 3,48 persen dari rencana yang seharusnya dicapai 16,20 persen.

Proyek ini bernilai Rp7,1 miliar dari pagu Rp8 miliar yang didanai dari DAU, memiliki batas akhir pengerjaan sampai tanggal 25 Desember 2020. Selanjutnya, monitoring berlanjut ke proyek pembangunan Puskesmas Banyumulek yang berlokasi di Desa Banyumulek. Pada saat bersamaan Wabup harus kembali ke kantor, karena ditugaskan Bupati mengikuti telekonferensi dengan BNPB pusat terkait progres RTG. Di proyek pembangunan Puskesmas Banyumulek se-

Jalan mengalami deviasi negatif. Artinya progres pengerjaan tidak tercapai sebesar 4,05 persen, dari 25,79 persen, namun yang tercapai 21,73 persen.

Proyek senilai Rp6,9 miliar dari pagu sebesar Rp 7,7 miliar ini sesuai kontrak berakhir tanggal 16 Desember 2020.

Beralih ke proyek pembangunan Gedung ICU/NICU yang didanai melalui pinjaman Daerah dengan nilai Rp5,3 miliar dari pagu sebesar Rp 5,8 miliar ini memiliki progres lebih bagus. Progress proyek yang berakhir masa kontraknya tanggal 19 desember 2020 ini mencapai 25,99 persen. Lalu proyek pengadaan IPAL RSUD Awet Muda senilai Rp1,9 miliar dari pagu Rp2,01 miliar, progres proyek ini mencapai 42,72 persen dengan batas akhir kontrak tanggal 18 desember 2020. Terakhir proyek yang dikerjakan di rumah sakit ini adalah pembanguan rumah genset senilai Rp 618 juta dari pagu sebesar Rp814 juta baru mencapai13,91 persen. Batas kontrak berakhir tanggal 29 Desember 2020.

nilai Rp 9,3 miliar dari pagu Rp9,5 miliar lebih yang didanai DAK ini, Bupati keliling melihat progres pengerjaan. Realisasi pengerjaan proyek ini mencapai 32,49 persen, melebihi dari rencana 27,37 persen, sehingga terdapat deviasi positif mencapai 5,12 persen. Dan batas kontrak, pengerjaan berakhir tanggal 16 Desember 2020.

Di lokasi yang sama, dibangun proyek rumah jabatan tenaga kesehatan dengan nilai kontrak Rp 787 juta lebih dari pagu anggaran Rp824 juta lebih. Progres pengerjaan proyek ini baru mencapai 56 persen.

Sidak berakhir di proyek RSUD Awet Muda Narmada. Di sini ada lima paket proyek pembangunan dan rehabilitasi (Ruang Operasi) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai kontrak sebesar Rp9,1 miliar dari pagu Rp 9.2 miliar lebih. Progres proyek ini mencapai 52,89 persen dari rencana 45,62 persen. Masa kontrak proyek ini berakhir sampai tanggal 16 Desember 2020.

Sedangkan untuk pembangunan dan Rehabilitasi Rawat

Wabup Hj. Sumiatun menegaskan, monev ini dilakukan untuk melihat sejauh mana progres pengerjaan proyek-proyek ini. Dan apa yang dilakukan pemda terhadap kontraktor tersebut.

“Saya sampaikan ke pak bupati, ini (proyek Dukcapil) baru 12 persen lebih. Terus bagaimana?

Saya ndak segan semprot kalau lambat bekerja,” tegasnya.

Pelaksana Utama PT. Mayalia yang mengerjakan proyek Puskesmas Banyumulek, Khaerul Muna mengaku sampai minggu ke 9 progres pengerjaan mencapai 32,49 persen terdapat deviasi positif 5,34 persen. Pekerjaan dimulai tanggal 20 Juli dengan masa kerja 150 hari. Ia optimis pekerjaan proyek selesai tepat waktu, karena hampir semua material sudah ada. Sedangkan untuk barang-barang dari luar akan diadakan pada pekan ke 12-13.

Terkait alat keselamatan (K3), pihaknya sudah memberikan alat namun pekerja enggan memakainya, karena belum terbiasa.

“Karena 50 persen pekerja dari Banyumulek, tapi kami sudah berikan alat K3,” jelas dia. (her)

Meningkat, Jumlah Pelanggar Protokol Covid-19 di Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Tingkat pelanggaran protokol Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) meningkat dari hari ke hari. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga yang terjaring razia gabungan Penegakan Perda Nomor 7 tahun 2020 yang dilakukan Satpol PP bersama TNI-Polri. Hingga Selasa (22/9) siang, terdapat 512 orang pelanggar protokol.

Sembilan di antaranya ASN. Kasatpol PP Lobar, Baiq Yeni S. Ekawati, Selasa (22/9), menyebut, pada hari pertama, ujarnya, pihaknya berhasil mendata sebanyak 102 orang yang tidak memakai masker. Sementara pada hari kedua, ada 78 orang, hari ke tiga 59 orang, hari ke em-

pat 20 orang, 30 orang pada hari kelima, 33 orang pada hari ke enam dan 30 orang pada hari ketujuh. ‘’Selanjutnya hari ke delapan, 26 orang dan 43 orang pada hari ke sembilan serta 91 pada hari ke 11 (kemarin, red),’’ terangnya.

Menurutnya, dari sekian banyak pelanggar tersebut yang berstatus ASN terbilang sedikit.

Namun demikian , sanksi yang diberikan lebih berat dibandingkan warga umum. ASN disanksi denda Rp200 ribu. Terkait denda yang dihimpun dari pelanggar, menurut dia dihimpun di Bapenda NTB dan pihaknya tidak menghimpun dana denda.

Operasi yang digelar di Narmada, ungkapnya, banyak pel-

anggar yang terjaring. Mereka pun diberikan berbagai sanksi, baik administrasi (denda) maupun sanksi sosial. Yang terjaring, kebanyakan warga umum, karena daerah ini jalur utama di daerah perbatasan yang dilalui oleh warga dari Lombok Timur, Lombok Tengah maupun Sumbawa. Begitupula, ada yang terjaring warga dari Mataram.

Sementara itu, Plt. Camat Narmada M Busyairi mengatakan razia masker dalam rangka Penegakan Perda Nomor 7 tahun 2020 digelar di Pasar Keru.

Dalam razia yang dimulai jam 06.30-08.30 pagi tersebut terjaring pelanggar sebanyak 91 orang dengan rincian 28 orang bayar

(Suara NTB/ist)

RAZIA GABUNGAN - Warga yang melanggar protokol Covid19 terjaring razia gabungan penegakan Perda Nomor 7 tahun 2020 di jalur Narmada, Selasa (22/9) denda. Termasuk ada dua orang ASN. Sedangkan sisanya sank-

Sumber Mata Air di Lotim Banyak Hilang Selong (Suara NTB) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengaku kewalahan dalam mendistribusikan air minum ke pelanggan. Kondisi ini dikarenakan keberadaan sumber mata air yang dikelola PDAM banyak yang hilang atau mati yang berdampak pada ketersediaan debit air menurun drastis.

Demikian disampaikan Direktur Utama PDAM Lotim, Bambang Suprayitno, Selasa (22/9). Menurut dia, menyusutnya debit air yang dikelola PDAM Lotim disebabkan oleh berbagai faktor.

Seperti faktor ketersediaan air di beberapa sumber air yang tidak ada, sehingga mata air itu hilang, di samping itu sumber mata air yang ada dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai air bersih dan irigasi.

“Penyusutan lebih dari 10 persen. Semula 100 liter per detik. Tapi kondisi saat ini hanya 30 liter per detik,” jelasnya.

Adapun jumlah mata air yang masih dikelola saat ini sebanyak 13 mata air dari semula berjumlah 120 sumber mata air. Penyusutan cukup parah juga terjadi pada tahun 2018. Saat itu, ujarnya, PDAM Lotim masih menggunakan 22 mata air di luar sumur bor.

Sementara total pelanggan

PDAM Lotim sampai saat ini sekitar 26 ribu. Kata dia, kekurangan sumber mata air ini tidak berpengaruh terhadap pembayaran bulanan pelanggan. Dikarenakan penarikan iuran dilakukan berdasarkan pembacaan water meter jumlah penggunaan air oleh pelanggan itu sendiri.

Diakuinya, menyusutnya sumber-sumber mata air ini menjadi PR bagi semua pihak untuk menjaga lingkungan.

Termasuk ke depan melakukan reboisasi bekerjasama dengan DLHK, PUPR, BWS dan pemerhati lingkungan lainnya, sehingga sumbersumber mata air yang lain dapat hidup kembali.

Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, mengatakan macetnya saluran air ke pelanggan yang secara intens terjadi dan sangat mengganggu a k t i v i t a s masyarakat harus diberikan solusinya oleh PDAM. A i r yang sering

Bambang Suprayitno

si sosial berupa membersihkan pinggir jalan. (her)

Kekeringan, DKP Pastikan Ketersediaan Pangan Aman

macet tersebut minimal dapat diketahui alasannya oleh masyarakat selaku pelanggan.

Ia juga menyarankan supaya PDAM Lotim menginventarisir sumber-sumber mata air di kecamatan agar dapat mensuplai kebutuhan air masyarakat di tingkat kecamatan itu sendiri.

Termasuk pemanfaatan sumber air Pandaduri menjadi air minum harus terus dimaksimalkan, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah selatan dapat terpenuhi. (yon)

(Suara NTB/yon)

INVESTOR asal Jakarta, PT Trisaksi Mandiri Putra berminat menuntaskan pembangunan Taman Labuhan Haji. Investor ini siap melanjutkan pembangunan Taman Labuhan Haji menjadi objek wisata sekelas Mini Ancol Jakarta.

“Nanti secara teknis akan ada presentasi lagi dari investor bagaimana perencanaannya,” demikian ungkap kepala Dinas Pariwisata Lotim, H. Mugni.

Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (22/9), dia menjelaskan, akan lebih detail juga bagaimana tata kelola serta (Suara NTB/dok) perjanjian antara Pemkab H. Mugni Lotim dengan investor dapat diketahui setelah teken perjanjian kerjasama. “Sekarang ini baru berupa izin berinvestasi saja di sana (Labuhan Haji-red), kita belum bicara hal yang lebih teknis,” ungkapnya.

Pihaknya belum mengetahui, apakah investor tersebut sebagai pengelola langsung dengan perjanjian Lotim akan mendapatkan pendapatan asli daerah. Atau, Lotim tetap sebagai pengelola dengan konsekuensi mengembalian modal kepada investor tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Desain Taman Labuhan Haji ini nantinya akan dikombinasikan. Pihaknya mengharapkan di desain taman ini dimasukkan arsitektur Sasak, yakni mengedepankan kearifan lokal.

Seperti ada lumbung dan lainnya yang khas Sasak. Investor juga memiliki konsep ingin mewujudkan bangunan ala Ancol.

Taman Labuhan Haji dalam konsep awal ingin menjadikan Ancol Mini, sehingga dipersilakan investor memberikan gambaran desain ala Ancol yang ada di Jakarta. Wisata laut tetap akan jalan, karena keberadaan pantai akan menjadi salah satu daya tarik. Investor ini diberikan waktu satu tahun. Jika sampai batas waktu Agustus 2021 mendatang tidak ada eksekusi, maka bisa langsung batal. (rus)

Selong (Suara NTB) Kekeringan yang melanda 198 ribu warga di 15 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dipastikan tidak sampai berujung krisis pangan.

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Lotim memastikan ketersediaan pangan masyarakat masih aman. Krisis air bersih yang diharapkan tidak sampai berujung krisis pangan.

Kepala DKP Lotim, H. Mashur kepada Suara NTB, Selasa (22/ 9), mengatakan secara keseluruhan sesuai pantauan, ketersediaan pangan di Lotim masih cukup. Pantauan harga pangan di pasar-pasar yang ada di 15 kecamatan pun masih normal.

Menurutnya, kalau terjadi lonjakan harga pangan di 15 kecamatan tersebut pemerintah langsung ambil tindakan melakukan operasi pasar. Produksi pangan di lahan-lahan kering di wilayah selatan Lotim utamanya diakui sudah tidak ada lagi.

Tidak lagi yang bisa tanam padi dan tanaman pangan lainnya. Di mana sebagian besar mengandalkan air hujan baru bisa bercocok tanam. Masyarakat Lotim di daerah yang kerap dilanda kekeringan ini diyakini sudah mengetahui akan terjadi musibah kekeringan, sehingga selalu memiliki cadangan.

Stok pangan ini dapat dilihat dari daya beli masyarakat.

Kalau masyarakat masih kurang membeli di pasar, maka masih ada stok. Tetapi, kalau

masyarakat berbondong-bondong membeli di pasar itu menjadi pertanda stok berkurang.

Saat ini, kisaran harga masih Rp 9 ribu per kilogram. Saat terjadi lonjakan, maka solusinya melalui operasi pasar. Salah satu solusi ditawarkan ke depan, menghidupkan kembali lumbung-lumbung pangan masyarakat. “Jangan sampai produk-produk utama pangan pokok ini habis terjual, saat kekeringan seperti sekarang ini minimal selama enam bulan bisa tecukupi,” sebutnya.

Pada daerah-daerah tadah hujan, diketahui hanya sekali musim tanam. Hampir 8 bulan lamanya tidak ada produksi pangan lagi. Maka kebutuhan selama 8 bulan ini harus tetap tersedia. Satu kali produksi, harus bisa dimanfaatkan selama tidak ada lagi produksi pangan. Bagi Lotim sendiri ada yang panen sampai dua kali dalam setahun.

Keberadaan lumbung pangan masyarakat (LPM) diharapkan bisa menjadi penyangga pangan masyarakat saat musim krisis. Hanya saja, LPM yang ada banyak yang tidak aktif. Disebut hanya 26 unit LPM yang masih ada stoknya saat ini. “Sisanya ini ada tidak aktif karena alih fungsi dan sebab lain,” tuturnya.

Tahun 2021 mendatang, diharapkan semua LPM di Lotim ini aktif. Jumlah LPM secara keseluruhan di Lotim 51 unit, termasuk yang dibangun pemerintah provinsi. (rus)

SUARA NTB Rabu, 23 September 2020

KSB Zona Hijau Penyebaran Covid-19 Taliwang (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya dinyatakan zona hijau penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). Ini kali pertama KSB menyandang status bebas virus asal Tiongkok itu, sejak kasus infeksi pertama terderdeteksi pada akhir April lalu.

Sebelum dinyatakan zona hijau seluruh wilayahnya, dua kasus dinyatakan sembuh terjadi di dua kecamatan. Yakni di kecamatan Taliwang dan Maluk. Kesebuhan 2 pasien terakhir itu diumumkan pada Senin, 21 September secara resmi oleh tim Gugus Tugas Percepatan Pencegahan Covid-19 KSB berdasarkan data perkembangan kasus yang diterbitkan Pemprov NTB di waktu yang sama.

Sebelum dinyatakan zona hijau sekarang ini, upaya Pemda KSB menghalau laju penyebaran virus corona ini terhitung cukup panjang. Hampir sekitar 6 bulan sejak kasus pertama terdeteksi di akhir April lalu. Saat itu, kasus pertama yang terdeteksi terjadi di wilayah kecamatan Taliwang.

Sejak saat itu perlahan jumlah kasus terus bertambah.

Dan dalam catatan tim Gugus Tugas Covid-19, klaster terbanyak yang menyumbangkan kasus positif adalah klaster Magetan, Jawa Timur.

Juru bicara Gugus Tugas KSB, H. Tuwuh yang dikonfirmasi terkait zona hijau itu, menyampaikan rasa syukurnya. Menurut dia, terbebasnya daerah sementara ini dari penyebaran virus corona berkat kerja sama seluruh stakeholder pemerintah dan masyarakat. “Tentu ini sebuah progres yang baik dalam upaya penanganan kita terhadap virus itu,” katanya, Selasa (22/9).

Meski saat ini sudah ‘terbebas’ selanjutnya H. Tuwuh menyatakan, agar kewaspadaan terhadap penyebaran virus tersebut tetap harus ditingkatkan. Terutama di tingkat masyarakat dengan cara mematuhi seluruh protokol kesehatan terkait pencegahannya. “Masyarakat tidak boleh lengah. Kita sudah punya pengalaman kan sebelumnya. Kasus sempat melandai tapi kemudian terjadi lonjakan lagi,” cetusnya.

Pemerintah sendiri, lanjut dia, dengan status zona hijau ini tetap akan bekerja semaksimal mungkin menghalau kembali merebaknya virus corona tersebut. Salah satu upaya yang intens dilaksanakan yakni penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular milik Penprov NTB. Di mana regulasi itu secara spesifik memuat mengenai penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Tapi intinya kalau kita ingin pertahankan status zona hijau hari ini ke depannya. Kuncinya hanya satu. Semua kita dan masyarakat selalu dan harus patuhi seluruh protokol pencegahan Covid-19,” pungkas H. Tuwuh. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Kantor Dikes dan Empat Puskesmas Ditutup Sementara Bima (Suara NTB) Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bima, menutup sementara waktu Kantor Dinas Kesehatan (Dikes) dan empat Puskesmas di Kabupaten Bima.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bima, Rifai S.Sos MAP mengaku pihaknya menutup kantor Dikes dan empat Puskesmas menyusul Kepala Dikes dan sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) pada empat Puskesmas itu konfirmasi Covid-19.

Lebih lanjut dikatakannya, kantor Dikes Kabupaten Bima yang berada di Kompleks kantor Bupati Bima yang berlokasi di Desa Penapali Kecamatan Woha mulai ditutup sejak tanggal 22 September sampai dengan 8 Oktober 2020. “Mulai hari ini ditutup sampai dengan 14 hari kedepan,” katanya, kepada Suara NTB, Selasa (22/9).

Sementara empat Puskesmas yang ditutup yakni, Puskesmas Woha, Belo, Ngali dan Palibelo. Pelayanan empat Puskesmas tersebut ditiadakan selama 14 hari kedepan. “Jadi 14 hari kedepan tidak ada pelayanan di empat Puskesmas ini,” ujarnya.

Rifai mengatakan penutupan sementara kantor Dikes dan empat Puskesmas tersebut, untuk

mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan menyusul Kepala Dikes dan sejumlah Nakes konfirmasi Covid-19. “Selama penutupan kantor Dikes dan empat Puskesmas ini akan menyemprot disinfektan,” katanya.

Sementara untuk memutus penyebaran Covid-19, Ia mengaku pihaknya juga telah melakukan pelacakan kontak (tracking contact) terhadap pihak yang sempat berinteraksi dengan Kepala Dikes dan Nakes empat Puskesmas tersebut.

“Sudah dilacak untuk dilakukan tes cepat (rapid test). Bahkan sebagiannya juga ada yang langsung di swab test,” katanya.

Oleh karena itu, Rifai menghimbau kepada orang yang merasa pernah kontak fisik dengan pasien terkonfirmasi Covid-19 agar melapor diri ke Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bima.

“Kami harapkan segera melapor diri, sehingga bisa dilakukan pemeriksaan dan penanganan sesuai SOP Protokol kesehatan Covid-19,” harapnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

TUTUP - Kantor Dikes Kabupaten Bima yang ditutup sementara menyusul Kepala Dikes setempat, dr. Ganis Kristianto yang terkonfirmasi positif Covid-19. Selain itu, ada empat Puskesmas juga ditutup sejak tanggal 22 September sampai dengan 8 Oktober 2020.

Pengiriman PMI Ilegal Diduga Marak Bersatus Zona Hijau, BTM Masih Dipertimbangkan

(Suara NTB/ist)

ZONA HIJAU - Infografik perkembangan kasus Covid-19 KSB per 21 September menunjukan tidak terdapat lagi pasien yang dinyatakan terpapar.

Peserta Program Merdeka Dilepas, Mahasiswa UTS Siapkan Inovasi Desa Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 333 peserta program Merdeka Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dilepas, Senin (21/9) lalu. Mereka diterjunkan ke 20 desa terpilih, yang sebelumnya telah berkomitmen menerima mahasiswa UTS. Program Merdeka menjadi semangat baru dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Progam ini akan berjalan selama satu semester, dimana mahasiswa akan melakukan perkuliahan, praktek dan aplikasi keilmuannya di desa.

Membangun desa untuk kesejahteraan masyarakat (Merdeka) merupakan salah satu penjabaran dari kurikulum Kampus Merdeka yang digagas Mendikbud. UTS menyambut baik bahkan menjadi yang pertama merealisasikan kurikulum ini dengan program ini. Bahkan program Merdeka ini telah dirumuskan sejak April 2020. Program Merdeka merupakan hasil sinergi antara UTS dengan seluruh elemen terkait baik DPRD Kab.Sumbawa, Pemkab (DPMD dan Bappeda), juga Pemerintah Desa. Kerja bersama inilah yang menjadi semangat dari pelaksanaan program merdeka.

Mahasiswa UTS yang turun ke desa akan berdiskusi dengan masyarakat terkait potensi desa serta aspek yang akan diakselerasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, tim panitia Program Merdeka bersama dengan seluruh civitas akademika UTS mempersiapkan inovasi yang bisa dikembangkan secara mudah, sederhana dan less cost tentunya.

Wakil Rektor III UTS, Khotibul Umam, yang membidangi Penelitian, Inovasi dan Pengabdian Masyarakat merasa senang dengan penerimaan para Kepala Desa. Bgitu juga dengan kesungguhan dan semangat mahasiswa dan tentunya sinergi lintas sektoral dalam pelaksanaan program ini. Program ini berjalan cukup lama yakni 4-5 bulan, maka support dari seluruh masyarakat sebagai rumah kedua para mahasiswa sangat membantu kelancaran program. “Kami siapkan inovasi yang sudah dimiliki UTS untuk dikembangkan di desa. Seperti pembuatan produk baru berbasis Sumber Daya Alam lokal, pengembangan jamur tiram, peternakan bebek dengan teknologi, alat cuci tangan tanpa sentuh, produksi pakan ternak dan sebagainya. Tentunya pasukan mahasiswa kami yang berasal dari lintas keilmuan di desa akan membantu tumbuhnya inovasi inovasi tersebut di desa,”jelas Umam.

Terhitung mulai pekan ini, secara bertahap mahasiswa mulai tinggal di desa. Merasakan dinamika masyarakat yang sesungguhnya sebagai bentuk pendewasaan dan mengasah keilmuan mereka. Di masa pandemi, memang menjaga kesehatan menjadi prioritas utama, namun tidak melupakan untuk terus menebar kebaikan dengan karya-karya nyata, tidak hanya duduk diam di rumah. Sejatinya, masyarakat membutuhkan bantuan tenaga, sehingga peran mahasiswa UTS di desa memiliki fungsi yakni sebagai role model penerapan protokol Covid-19 sehingga kesehatan tetap terjaga, perekonomian pun meningkat dan tentunya berdampak pada peningkatan kesejahteraan pula. Sekali lagi, Program Merdeka akan memberikan wajah baru pada desadesa di Sumbawa. Sebab kemajuan desa akan menjadi inti dari setiap kemajuan daerah. UTS membumi dan mendunia. (arn/*)

(Suara NTB/ist)

MERDEKA UTS - Rektor UTS, Chairul Hudaya bersama peserta program Merdeka UTS.

Dompu (Suara NTB) Pada massa pademi Covid19 ini, aktifitas pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) keluar negeri nyaris lumpuh.

Bukan karena tak adanya izin dari kementerian, tetapi negara tujuan masih menutup diri atau lockdown. Ironinya, saat penempatan secara resmi sulit dilakukan, pengiriman lewat jalur ilegal justru diduga marak terjadi.

Demikian ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu, Abdul Syahid, SH., kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (22/9).

Ia menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tetap membuka peluang bagi PMI yang ingin bekerja di luar negeri. Tetapi masalahnya negara lain khususnya di asia tenggara masih menutup diri dari tamu luar. “Kalau masalah dibuka sudah dibuka oleh Kemenaker itu, cuma negara penerima tenaga kerja kita ini yang masih ketat menutup,” terangnya.

Di saat pemberangkatan secara resmi tak bisa bergerak,

(Suara NTB/Jun)

Abdul Syahid justru ada oknum yang sengaja memanfaatkannya untuk mengirim PMI ilegal keluar negeri.

Polanya seperti apa belum terdeteksi, namun berdasarkan laporan anggota di lapangan memang betul adanya.

Untuk meminimalisir persoalan tersebut, Disnakertrans sudah membangun komunikasi dengan sejumlah pihak, baik Imigrasi maupun jajaran pemer-

intah Desa/Kelurahan di delapan kecamatan. Harapan utamanya yakni mereka lebih teliti dalam melihat dokumen PMI yang hendak bekerja keluar negeri. “Itu tidak bisa kita tutup mata, makanya kami terus berkoordinasi juga dengan pemerintah desa dan kelurahan,” ujarnya.

Disinggung animo masyarakat mengurus dokumen ketenagakerjaan, Abdul Syahid menegaskan, setahun terakhir ini terus mengalami penurunan.

Hanya saja, pihaknya tak berani memastikan bahwa tak ada PMI yang berangkat keluar negeri, sebab masih ada jalur altenatif yang bisa mereka tempuh.

Sementara menyangkut kepulangan PMI akibat deportasi atau masa kontrak berakhir, diakui tetap ada tiap pekannya.

Namun demikian, kedatangan selalu dalam pengontrolan petugas kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Masih ada yang pulang, tetapi mereka terkontrol karena setiap yang datang itu datanya langsung kita kirim ke tim gugus tugas untuk pemeriksaan kesehatan,” pungkasnya. (jun)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa Barat, masih mempertimbangkan proses belajar tatap muka (BTM) meski sudah berstatus zona hijau. Kendati demikian, Dinas terkait berencana untuk membuat telaah ke pimpinan daerah untuk pelaksanaan belajar tatap muka di semua sekolah supaya capaian belajar siswa bisa meningkat kembali.

“Memang status Sumbawa Barat sudah zona hijau tetapi untuk pelaksanaan BTM tetap kami pertimbangkan lebih dulu.

Makanya kami akan kembali membuat telaah untuk pelaksanaan belajar tatap muka di semua sekolah karena hasil penilaian lapangan rata-rata sekolah sudah sangat siap,” ungkap Kadis Dikbud Drs. H. Mukhlis M.Si kepada Suara NTB, Selasa (22/9).

Syarat pelaksanaan belajar tatap muka yakni berada di zona hijau, harus ada izin dari Pemerintah daerah. Kesiapan sekolah baik dari segi sarana dan prasana dalam pencegahan penyebaran Covid-19 serta izin dari keluarga sepenuhnya sudah terpenuhi dengan baik. Apalagi tim dari dinas tetap melakukan pemantauan ke masing-masing sekolah. Bahkan hasil pantaun lapangan semua sekolah di KSB sangat siap untuk melaksanakan belajar tatap muka. Makanya kondisi ini akan tetap dilaporkan ke pimpinan daerah untuk dipertimbangkan proses belajar tatap muka tersebut.

“Sekolah kita sudah sangat siap melaksanakan belajar tatap muka apalagi status daerah kita juga sudah hijau. Makanya kami akan segera membuat telaah ke pimpinan daerah untuk bisa dilaksanakan tatap muka di semua sekolah,” tukasnya. (ils)

TMMD Dibuka, Percepat Pleno Penetapan Paslon Pembangunan Wilayah Jotang Tertutup, Penyerahan

Sumbawa Besar (Suara NTB)Bupati Sumbawa, diwakili Sekda, Drs. H. Hasan Basri M.M, membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-109 Tahun 2020, di Kantor Bupati, Selasa (22/9) kemarin. TMMD akan terkonsentrasi di desa Jotang Kecamatan Empang. TMMD merupakan salah satu solusi bagi pemerintah daerah, dalam meningkatkan percepatan pembangunan. Utamanya daerah-daerah yang masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal/miskin, terisolir/terpencil, perbatasan dan kumuh perkotaan.

Bupati berharap, operasi TMMD yang akan dilaksanakan selama tiga puluh hari kedepan, dapat mencapai hasil yang maksimal. Sebagaimana sasaran-sasaran yang ingin dicapai, antara lain, tumbuh kembangnya kesamaan visi misi antar aparatur pemerintah di daerah, dan para tokoh masyarakat secara terpadu dan melembaga. Dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan.

Selain itu lanjut Bupati, untuk meningkatkan kesejahter-

Hasil Masih Dibahas

(Suara NTB/ist)

TMMD - Sekda Sumbawa, H. Hasan Basri bersama Ketua DPRD Sumbawa, Dandim 1607 dan lainnya usai pembukaan TMMD tahun 2020. aan dan kehidupan sosial masyarakat di daerah, menuju masyarakat yang semakin sejahtera dan mandiri. Serta memiliki ketahanan wilayah yang tangguh dalam menghadapi setiap hakikat ancaman. Ditambahkan, sasaran TMMD lainnya, yakni meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang tercermin adanya tertib hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945.

Selaku pimpinan daerah Kabupaten Sumbawa, Bupati bersyukur, karena tujuan dilaksanakannya operasi TMMD adalah untuk membantu pemerintah daerah,dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kegiatan bersifat sasaran fisik maupun non fisik, dan memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat, dalam rangka menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. (arn)

KPU Sumbawa Buka Posko Layanan DPS Sumbawa Besar (Suara NTB)KPU Sumbawa membuka posko layanan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS), selama 7 hari, terhitung mulai 22-28 September 2020. Sesuai instruksi KPU RI melalui surat dinas nomor 784/ PL.02-1-SD/01/KPU/IX/2020 tentang Pengumuman DPS dan Persiapan DPT. “Pembukaan posko layanan tersebut mulai dari tingkat Kabupaten di kantor KPU Sumbawa, PPK di sekretariat Kecamatan hingga PPS di Desa atau Kelurahan. Tujuannya untuk menerima masukan dari masyarakat,” kata Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Sumbawa, Muhammad Kaniti, sambil

(Suara NTB/ist)

M. Kaniti

berharap dengan adanya posko layanan tersebut para pihak dapat berpartisipasi aktif menyempurnakan daftar pemilih pada Pilkada Sumbawa.

DPS yang saat ini diumumkan akan diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) sebelum menjadi Daftar Pemilih Tetap pada Oktober 2020 mendatang. “Masyarakat silahkan mengecek nama masing-masing, atau keluarga dekat atau tetangga di DPS yang kami umumkan. Jika ada yang ternyata sudah meninggal dunia agar segera dilapor ke PPS setempat. Atau jika ada yang belum terdaftar namun sudah memenuhi syarat, maka silahkan mendatangi PPS atau PPK disertai KTP Elektronik atau KK,”sebut Kaniti. (arn)

Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu memastikan pelaksanaan pleno penetapan pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati Dompu akan dilakukan secara tertutup. Kecuali penyerahan keputusan tentang pasangan calon yang masih dibahas, apakah diserahkan kepada pasangan calon atau melalui tim sukses.

“Kalau pleno penetapan pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati dilakukan secara internal KPU. Itu dilakukan secara tertutup, karena kita akan memeriksa berkas calon satu per satu. Setelah itu baru dilakukan penyerahan keputusan KPU dan itu yang masih kita bahas, apakah menghadirkan langsung pasangan calon atau cukup dengan timnya saja,” kata Ketua KPU Dompu, Drs. Arifuddin kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (22/9).

Arifuddin menjelaskan, keputusan KPU tentang pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) ini akan diumumkan melalui link KPU serta diumumkan melalui media. “Kalau di laman KPU dan media, itu pasti diumumkan,” jelasnya.

Ia pun mengaku, penyerahan keputusan KPU tentang pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati ini akan lebih diperketat. Selain untuk menegakkan protokol kesehatan Covid-19 dan lainnya. Peserta yang hadirpun juga akan dibatasi, termasuk wartawan yang meliput diharuskan memiliki tanda pengenal dari KPU. “Jelas lebih ketat dari (saat daftar) kemarin.

Kalau kemarin itu pisah – pisah, sekarang sekaligus. Makanya kita batasi,” katanya. Penyerahan keputusan ini direncanakan di aula KPU Dompu, Rabu (23/ 9) siang setelah dilakukan ple-

(Suara NTB/ula)

Arifuddin no internal KPU. Kapolres Dompu, AKBP Syarif Hidayat, SH, SIK yang dihubungi terpisah mengaku, sudah siapkan pasukan untuk pengamanan di kantor KPU dan rumah komisioner, kantor Bawaslu dan rumah komisionernya. Pengamanan juga dilakukan di pendopo Bupati, dan gedung DPRD. Akses masuk ke KPU juga dipasang kawat berduri dan ditempatkan pengamanan persiapan. “Untuk di wilayah kecamatan, kami perintahkan Kapolsek bersama Danramil dan Camat untuk menghimbau serta menindak masyarakat yang akan ke kantor KPU untuk dihentikan,” katanya.

Sebelum penetapan pasangan calon, Rabu (23/9) hari ini, jajaran keamanan akan menggelar apel cipta kondisi pada Selasa (22/9) malam dan Rabu pagi dilakukan gelar pasukan pengamanan penetapan calon dan nomor undian. Kepada pasangan calon, tim pendukung dan partai pengusung juga diminta agar bisa mengimbau pendukungnya untuk tidak datang ke KPU. “Nanti malam kami apel cipkon untuk mengantisipasi dan menghimbau paslon, tim pendukung untuk tidak membawa massa ke KPU,” jelasnya. (ula)

SUARA NTB Rabu, 23 September 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Unit Perpustakaan STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Webinar Mataram (Suara NTB) – Unit Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram yang telah beralih status menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram menggelar seminar daring atau webinar pada Selasa, (22/9). Webinar ini mengusung tema Literasi Informasi, Plagiarisme dalam Penyusunan Karya Ilmiah.

Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag., mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor IAHN/STAHN Gde Pudja dalam sambutannya menyampaikan webinar kali ini bagus, terutama bagi insan akademik. Menurutnya, plagiat atau plagiarisme bisa diibaratkan merupakan sebuah penyakit. “Saya harap narasumber berbagi kepada kita supaya sakit itu bisa sembuh, dan yang belum sakit bisa

tahu plagiat yang mana sehingga tidak terjadi parahnya sakit tersebut,” katanya.

Ia menekankan, tindakan plagiat bisa dibawa ke jalur hukum, karena bisa masuk ke tindakan pidana. Hal itu sangat mengkhawatirkan jika selaku insan akademik membiasakan diri untuk melakukan tindakan plagiat. “Banyak hal yang perlu kita pelajari bersama agar tulisan kita jadi tulisan akademis yang benar,” ujarnya.

Webinar ini diselenggarakan melalui aplikasi zoom dan disiarkan langsung melalui YouTube IAHN Gde Pudja Mataram. Ketua Panitia Webinar, I Gusti Bagus Prasada, S.H.H., M. I.Kom., menjelaskan, webinar ini menghadirkan narasumber, Dr. Kundharu Saddhono, S.S, M.Hum., yang merupakan dosen Universitas Sebelas Maret. Dimoderatori oleh dosen STAHN Gde Pudja Mataram, I Wayan

Rudiarta, S.Pd., M.Pd. Kundharu Saddhono membawakan materi berjudul Plagiarisme, Apa dan Bagaimana Mencegahnya. Ia menjelaskan karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti, untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca.

Ia menjelaskan, menurut Neville C., plagiarisme adalah tindakan mencuri ide atau gagasan atau hasil pemikiran dan tulisan orang lain yang digunakan dalam tulisan seolah-olah ide atau tulisan yang lain tersebut adalah ide atau hasil tulisan sendiri, sehingga merugaikan orang lain.

Menurutnya, untuk menghindari plagiarisme, apabila menggunakan ide orang lain, sebutkan sumbernya secara

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Foto bersama panitia webinar Unit Perpustakaan STAHN Gde Pudja Mataram.

Suasana webinar Unit Perpustakaan STAHN Gde Pudja Mataram melalui aplikasi zoom.

jelas dan jujur. Apabila menggunakan kata atau kalimat orang lain sebutkan sumbernya secara jelas dan lengkap.

Pergunakanlah tanda kutip

apabila kata atau kalimat aslinya disalin secara utuh.

“Tanda kutip diperlukan juga walaupun sudah ada perubahan katau atau kalimat beru-

pa paraphrase yagn tidak mengubah makna,’’ terangnya.

Ia juga menjelaskan mengenai self-plagirism atau autoplagiarism, tentang mengutip, men-

jelaskan mengenai parafrase, dan menghindari plagiarism. karena parafase. Seusai pemaparan materi, webinar dilanjutkan dengan diskusi. (ron/*)

Buntut Menag Positif Covid-19

(Suara NTB/dok)

Akhirnya Pembangunan Terwujud PARA guru dan siswa di SMPN 2 Gunungsari akhirnya bisa bernafas lega. Pasalnya, harapan mereka dibangunkan sekolah terwujud. Setelah sebelumnya, selama setahun lebih mereka menempati gedung sementara dengan kondisi sangat memprihatinkan.

Kepastian pembangunan gedung SMPN 2 Gunungsari ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar, H. Nasrun, Selasa (22/9). “SMPN 2 sudah mulai dibangun, rencananya besok (hari ini, red) pak bupati akan turun monev ke sana,” ungkapnya.

Menurutnya, pembangunan gedung SMP ini dimulai bulan ini. Sesuai kontrak, pengerjaan proyek selama tiga bulan hingga Desember mendatang. Sehingga diharapkan tahun depan sekolah ini bisa dipakai oleh murid dan guru untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar (KBM).

Pembangunan gedung ini, jelas dia, sesuai rencana dan masukan DPRD. Dalam hal ini lahannya ditinggikan dengan menimbun menggunakan tanah uruk. Hal ini untuk mengantisipasi bencana banjir. Hal ini sudah dipikirkan, sehingga perencanaan pondasi bangunan sekolah ditinggikan.

Selain membangun gedung tambah dia, termasuk juga ada mebelernya. Anggaran yang dipakai untuk pembangunan sekolah ini mencapai Rp 1,4 miliar. (her) H. Nasrun

100 Responden Pelajar dan Dosen Jalani Uji Coba Dinamis Tes UKBI Mataram (Suara NTB) Sebanyak 100 responden mengikuti uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) yang dilaksanakan Kantor Bahasa NTB. Mereka terdiri dari pelajar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama , pelajar Sekolah Menengah Atas, mahasiswa, guru, dosen, peneliti, wartawan, karyawan dan profesi lainnya.

Kepala Kantor Bahasa NTB, Umi Kulsum, Selasa (22/9) mengemukakan uji coba dinamis UKBI Kantor Bahasa NTB dilaksanakan dengan tujuan menguji 2.100 soal yang ada dalam bank soal dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jakarta.

Soal-soal ini diuji secara empiris kepada 100 responden, yang meliputi murid SD kelas V, siswa SMP kelas dua, pelajar SMA kelas dua, mahasiswa, guru, dosen, peneliti, wartawan, karyawan dan profesi lain.

Uji UKBI ini berlangsung dari 15 sampai 18 September 2020. Setiap kelompok atau profesi tadi masing-masing 10 orang. Tetapi sebelum pelaksanaan uji coba, didahului dengan webinar virtual sosialisasi tentang apa itu UKBI, materi yang ada di dalam UKBI, kemudian peringkat dan predikat yang ada dalam UKBI pada Senin, 14 September 2020 yang dipandu langsung oleh moderator dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jakarta.

Secara garis besar, uji coba dinamis UKBI ini menguji secara empiris bobot soal yang ada dalam baterei UKBI, jumlah soal yang diujikan adalah 2.100 soal untuk 100 peserta.

Dia mengatakan, tujuan lain dari kegiatan ini adalah memartabatkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa pengantar pendidikan, bahasa resmi dan bahasa persatuan. Lantaran, itu adalah jati diri bangsa.

Tujuan berikut adalah bagimana sikap positif kita terhadap bahasa Indonesia, jangan sampai kita keinggris-inggrisan sementara bahasa Indonesia ditinggalkan, padahal kita adalah orang Indonesia. ‘’Oleh karena itu, kepada semua penutur jati, penutur asing, kita bisa menghargai bahasa kita,bisa memartabatkan bahasa kita. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi,” ujarnya.

Menurut dia, mengerjakan soal dalam UKBI itu sama dengan menyelesaikan tes TOEFL dalam bahasa Inggris, dalam UKBI itu ada lima seksi, seksi pertama adalah mendengarkan, seksi kedua merespon kaidah, seksi ketiga membaca, seksi keempat menulis dan seksi kelima berbicara.

Responden yang diberikan uji coba meliputi seksi pertama mendengarkan, seksi kedua merespons kaidah, dan seksi ketiga membaca, dengan alokasi waktu yang ada. Setelah di seksi ketiga peserta sudah langsung mengetahui sebenarnya kemahiran berbahasa Indonesia saya ada pada skor berapa dan pada peringkat berapa. (dys)

(Suara NTB/ist)

TES - Suasana tes uji coba UKBI di Kantor Bahasa NTB, 18 September 2020 lalu.

UIN Mataram Sesuaikan Sistem Kerja Pegawai Mataram (Suara NTB) Setelah Menteri Agama (Menag) RI, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, S.I.P., S.H., M.H, dikonfirmasi positif Covid-19, giliran civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram mengeluarkan surat edaran. Surat edaran berisi penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada UIN Mataram.

Diketahui sebelumnya Menag bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, didampingi Rektor UIN Mataram, Prof.

Dr. Mutawalli, M.Ag, dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Ir. H. Nanang Samodra, meresmikan gedung baru Rektorat UIN Mataram, Kamis, 17 September 2020 lalu.

Rektor UIN Mataram, Prof.

Dr. Mutawalli, M.Ag, menegaskan pihaknya telah mencermati keadaan setelah hasil tes swab Menag yang dinyatakan positif Covid-19. Sedangkan pada saat yang sama Menag menghadiri acara peresmian gedung Rektorat UIN Mataram.

“Maka untuk mencegah penyebaran virus tersebut serta

dalam upaya untuk melaksanakan phsyical distancing dan memprioritaskan keselamatan seluruh pegawai UIN Mataram,” kata Mutawali, Selasa (22/9).

Dalam hal ini, pihaknya merasa sangat perlu melakukan penyesuaian pengaturan kehadiran pegawai di kantor.

Untuk itu, dia meminta agar pegawai UIN Mataram semaksimal mungkin agar bekerja di rumah menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing.

Selain itu, selama dalam tenggang waktu pelaksanaan bekerja di rumah, para pegawai tidak diizinkan bepergian ke luar daerah. Sedangkan untuk presensi, mereka semuanya sementara waktu ini dapat melaksan-

akan presensi secara daring dari rumah masing-masing.

Sementara itu, Direktur Pascasarjana UIN Mataram, Prof.

Suprapto, menjelaskan Surat Edaran dengan Nomor: B-496/ Un.12/PP.00.9/PS/9/2020 Tentang Layanan Akademik dan Perkuliahan Pascasarjana UIN Mataram. Meminta pada seluruh Dosen Pascasarjana UIN Mataram dan seluruh Mahasiswa Pascasarjana UIN Mataram, serta Wakil Direktur dan Para Kaprodi Pascasarjana UIN Mataram dan Tenaga Kependidikan Pascasarjana UIN Mataram untuk kembali membuka layanan akademik secara daring.

“Seluruh pelayanan akademik dan perkuliahan dilaksanakan

Pelatihan Calon Kepala Sekolah Harus Berkelanjutan Mataram (Suara NTB) Jumlah calon kepala sekolah yang tersedia dan telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi kepala sekolah jenjang SD dan SMP di Kota Mataram saat ini sangat sedikit. Padahal ada sekolah yang jabatan kepala sekolahnya diisi oleh pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah.

Oleh karena itu, pelatihan calon kepala sekolah seharusnya dilaksanakan secara kontinu atau berkelanjutan.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Mataram, Drs. H.L. Kaharudin, kepada Suara NTB, Selasa (22/9) mengatakan, tentu harus ada pelatihan calon kepala sekolah yang kontinu dengan memperhatikan jumlah kepala sekolah yang memasuki masa purnabaktinya.

“Dinas Pendidikan Kota Mataram bisa bekerja sama dengan lembaga yang mempunya legalitas pelatihan kepala sekolah, sehingga tidak lagi ada jeda kepala sekolah yang pensiun dengan pengganti-

(Suara NTB/ist)

H.L. Kaharudin nya,” sarannya.

Di samping itu, Kaharudin menyampaikan, jika Dinas Pendidikan mempunyai stok calon kepala sekolah yang lebih dari kebutuhan, maka penugasannya dengan didasarkan urutan ranking.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., MM., menyampaikan, jumlah calon

kepala sekolah semakin sedikit. Di bulan Agustus lalu, sebanyak lima orang kepala SD di Mataram yang pensiun. Jabatan mereka sementara diisi oleh pelaksana tugas dari unsur pengawas Pembina.

Sementara di jenjang SMP, semua kepala sekolah merupakan kepala sekolah definitif, tapi jumlah calon kepala sekolah juga sangat sedikit. “Kalau tidak salah, sisa dua orang yang berhak menjadi kepala sekolah di jenjang SD,” katanya.

Fatwir belum bisa memastikan waktu pengisian jabatan yang kosong itu, pasalnya saat ini sedang masa Pilkada Kota Mataram. Selain itu, dibutuhkan waktu yang relatif panjang agar seseorang bisa menjadi kepala sekolah, yaitu harus mengikuti pelatihan calon kepala sekolah dan dinyatakan lulus sehingga memperoleh sertifikat, dan harus juga memiliki nomor unik kepala sekolah. “Kalau sudah punya itu semua, baru bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Ke depan kami akan adakan pelatihan,” ujarnya, (ron)

Unram Persiapkan Karir Mahasiswa dan Alumni Sejak Dini Mataram (Suara NTB) Unit Pelaksana Teknis Bimbingan Konseling dan Pembinaan Karir Universitas Mataram (UPT BKPK Unram) terus berupaya mempersiapkan mahasiswa dan alumni untuk berkarir sejak dini.

Kepala UPT BKPK Unram Pujiarohman, S.Psi., M. Psi., Psikolog, mengatakan sangat penting bagi mahasiswa maupun alumni untuk memahami apa itu pembinaan karir. Pembinaan atau bimbingan karir diperlukan bagi mahasiswa untuk melatih mental mereka pada saat bekerja. Sebab tidak sedikit dari mereka yang ketika bekerja, tidak mampu beradaptasi atau kalah saing hanya, karena mental mereka yang belum terlatih dengan persaingan yang profesional.

“Bimbingan karir dapat membantu mereka agar mempunyai gambaran mengenai situasi pada pekerjaan yang mungkin akan mereka hadapi,” terangnya, Selasa (22/9).

Oleh karena itu, menurutnya, sarjana yang kompeten adalah sarjana yang memiliki hard skills

berupa pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki soft skills berupa kecakapan intrapersonal maupun interpersonal. Dikatakannya bahwa salah satu upaya pihaknya ialah misalnya belum lama ini menggelar kegiatan Seminar Nasional dengan tema “Peran Pusat Karir dan Persiapan Sejak Dini Karir Mahasiswa dan Alumni” yang digelar secara daring.

Sementara Rektor Unram Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum., menjelaskan, terserapnya lulusan dalam lapangan kerja juga merupakan salah satu kriteria penilaian dari Kemendikbud dalam melakukan akreditasi maupun klasterisasi PT di Indonesia. Selain itu juga, alumni harus berperan dalam membantu meningkatkan kinerja PT, sehingga menjadi daya tarik bagi calon mahasiswa baru untuk memasuki PT yang diinginkan.

“Saya berharap UPT BKPK Unram bisa menjadi wadah bagi para alumni untuk bertukar informasi dan bersilaturahmi, serta dapat memberikan sumbangsih bagi para alumni

dalam meniti karir,” katanya.

Dikatakan Husni pembinaan pada alumni penting.

Mengingat alumni yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi (PT) tentu akan meniti karir setelah menyelesaikan studi.

Terlebih di era seperti saat ini dimana persaingan didunia kerja sangat ketat. “Keberhasilan lulusan memperoleh pekerjaan merupakan salah satu kriteria penilaian perengkingan Perguruan Tinggi baik dunia maupun nasional,” tuturnya.

Konselor UPT BKPK Dr. H.A. Hari Witono, M.Pd., mengatakan UPT BKPK berkomitmen untuk menjadi pusat bimbingan konseling dan pembinaan karir bagi civitas akademika, alumni dan masyarakat umum sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja serta memiliki jiwa wirausaha dalam menghadapi era globalisasi.

“UPT BKPK berperan kepada alumni dengan melakukan self assesment konseling, konsultasi pemilihan pekerjaan yang sesuai, peningkatan kepribadian, dan lain-lain,” urainya.. (dys)

secara online,” tegas Suprapto.

Hal demikian tegasnya, guna menindaklanjuti Surat Edaran Rektor Tanggal 21 September 2020, Nomor 2410/Un.12/KS.01.1/ 9/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada UIN Mataram.

Di samping itu kegiatan orientasi Akademik Mahasiswa Baru yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Senin, 28 September 2020 mendatang, juga dipastikan harus digelar secara daring untuk menghindari terjadinya penyebaran Covid-19 di lingkungan kampus. Termasuk kata Suprapto, kegiatan studium general akan dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Oktober 2020 mendatang juga akan digelar secara daring. “Detail waktu dan teknisnya akan diinformasikan menyusul,” paparnya.

Sementara bagi mahasiswa yang telah membayar SPP yang waktunya berakhir sampai dengan tanggal 30

(Suara NTB/dok)

H. Mutawalli September 2020, mereka juga dapat melakukan pengisian KRS dari tanggal 2-6 Oktober 2020 secara daring melalui link website yang telah disediakan.

“Surat Edaran ini berlaku sampai tanggal 4 Oktober 2020 dan akan dievaluasi kembali sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi,” tegasnya. (dys)

Lomba KSN Tingkat Nasional

MAN IC Lotim Kembali Wakili NTB Selong (Suara NTB) Prestasi gemilang kembali diukir siswa MAN Islam Cendekia (IC) Lotim. Sejak tiga kali MAN IC Lotim ikut dalam berkompetisi di ajang Olimpiade Sains Nasional/Kompetisi Sains Nasional (OSN/KSN), secara umum prestasinya semakin meningkat. Hal ini dapat dibuktikan pada tahun ketiga ini, empat siswa MAN IC Lotim keluar menjadi juara dan mewakili NTB ke tingkat nasional.

Untuk tahun ketiga keterlibatan mengikuti ajang tersebut, peserta didik MAN IC Lotim mewakili NTB pada, bidang Mapel Biologi, atas nama Rima Cahyati Kusumadewi, bidang Mapel Kimia atas nama, Balqis Aisya Nur Ulin Nuha, bidang Mapel Ekonomi atas nama, Baiq Defa Sabina Mawardi, dan bidang Mapel Komputer atas nama, A. Agil Fikri.

Tiket KSN ke tingkat Nasional ini diperoleh 4 orang peserta didik MAN IC Lotim ini ditempuh melalui perjuangan belajar ekstra. Semua perjalanan mulus anak-anak ke tingkat nasional tidak terlepas dari kerja keras pendampingan guru pembinanya.

Di samping pembinaan dari guru pendamping, anak-anak yang masuk ke tingkat nasional ini juga diberikan kebebasan untuk mengikuti pembinaan dan tutorial melalui online yang ditawarkan oleh berbagai lembaga penyelenggara pembinaan online.

Dalam proses inipun, madrasah selalu mendukung dengan memberikan dukungan dana biaya pulsa serta biaya pendaftaran. Masing-masing guru pembina melakukan beragam strategi untuk pengua-

tan anak binaannya. “Kami datangi anak ke rumahnya di Mataram,” ungkap H. Bahjan, Pembina Mapel Ekonomi.

Guru pembina yang tinggal di Aikmel Lotim ini menceritakan pengalamannya mendampingi anak binaannya.

Begitu pula yang dilakukan oleh Eka Wahyuningsih selaku pembina Mapel Biologi.

Sementara, Nur Syafiati melakukan pembinaan dengan memberikan anak binaannya beragam teks-teks soal untuk ditelaah sendiri terlebih dahulu, berikutnya mereka berdua melakukan diskusi melalui WA maupun melalui aplikasi Google Classroom.

Pembinaan yang cukup menarik dilakukan H. Jamal yang membuat peserta didik begitu nyaman dan lebih terbuka.

Pembinaan dilakukan sembari bersantai dan ngopi di rumahnya. “Saya sambil ngopi di rumah,” ungkap H Jamal, mengingat siswa yang dibina pada bidang komputer merupakan anak kandungnya sendiri.

Kepala MAN IC Lombok Timur, H. Aozar Zawad, tak henti-hentinya menyampaikan puji syukur atas keberhasil prestasi anak-anak yang tiada henti. Ia mengajak semua warga MAN IC Lombok Timur termasuk semua wali murid, agar anak-anak selalu diberi kemudahan dan meraih prestasi yang terbaik.

Untuk yang sekarang ini ada 4 orang yang akan mewakili NTB ke KSN tingkat nasional.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua wali murid atas doanya. Semoga ke empat anak yang mengikuti KSN ini meraih prestasi yang terbaik,”pungkasnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

WAKILI - Inilah empat siswa MAN 1 Lotim mewakili NTB berkompetisi di ajang OSN/KSN.

SUARA NTB Rabu, 23 September 2020

POLHUKAM

Halaman 7

Saatnya Kota Mataram Dipimpin Arsitek Kualifikasi seorang arsitek dipandang cocok memimpin kota. Kualifikasi formal dan pengalaman dalam organisasi politik diharapakan dapat mempercepat terciptanya Mataram sebagai kota yang nyaman bagi warganya dan pendatang.

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

PENYERAHAN PROYEK - Komandan Kodim 1607/Sumbawa Letkol Kav Rudi Kurniawan menandatangani nota penyerahan proyek pekerjaan dari Bupati Kabupaten Sumbawa, Selasa (22/9) dalam pembukaan TMMD ke-109.

TMMD Ke-109 Kodim 1607/Sumbawa Resmi Dibuka Mataram (Suara NTB) – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke109 Tahun 2020 Kodim 1607/Sumbawa resmi dibuka, Selasa (22/9). Kegiatan dengan tema ‘TMMD Pengabdian untuk Negeri’ ini dilaksanakan di Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa dengan tema.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa H. Hasan Basri membuka secara simbolis TMMD ke-19 di Kantor Bupati Sumbawa. TMMD merupakan salah satu wujud operasi militer yang dilaksanakan melalui program lintas sektoral. “Tujuan dilaksanakannya operasi TMMD ini adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan bersifat sasaran fisik maupun nonfisik dan memantapkan TNI dan rakyat dalam rangka menyiapkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh,” ujarnya.

Komandan Kodim 1607/Sumbawa Letkol Kav Rudi Kurniawan mengatakan, kegiatan TMMD dimulai pada Selasa (22/ 9) sampai Rabu (21/10) mendatang. Ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan proyek pekerjaan dari Bupati Kabupaten Sumbawa kepada Dandim 1607/Sumbawa. Rudi merinci, sasaran fisik TMMD ke-109 antara lain pembuatan Jalan usaha tani penghubung Dusun Jotang dengan Dusun Satowe Berang.

Teknisnya jalan akan dibangun sepanjang 1,1km dengan lebar 4 meter. Di dalamnya juga dibangun jembatan 5×5 meter.

Kemudian, pembuatan saluran irigasi sepanjang 350 meter, pembangunan musala seluas 9×8 meter dengan fasilitas MCK 3×2 meter dan tempat wudhu 3×2 meter, serta perbaikan lima unit RTLH. Sedangkan sasaran nonfisik berupa penyuluhan tentang Wawasan Kebangsaan, Kamtibmas, Hukum, Pertanian, Pelayanan KB, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Narkoba, dan Peternakan yang akan diisi oleh instansi terkait. Juga, edukasi sosialisasi SOP Protokol Covid -19.

“Semoga TMMD Ke 109 Kodim 1607/Sumbawa sepenuhnya dapat berjalan dengan baik,” harap Rudi. Kegiatan TMMD kali ini berpedoman pada penerapan protokol kesehatan Covid-19. (why/*)

Terindikasi Merugikan Negara

ABBM Poltekkes Mataram Diduga Mangkrak Mataram (Suara NTB) – Penyelidikan Polda NTB atas proyek pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) Poltekkes Mataram tahun 2016 mulai menunjukkan hasil. Hasil audit menunjukkan adanya indikasi kerugian negara. Pendalaman selanjutnya berkaitan dengan indikasi perbuatan korupsinya.

Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana menjelaskan, proses penyelidikan sudah mencapai 90 persen. “Memungkinkan naik penyidikan,” ujarnya dikonfirmasi, Selasa (22/9) kemarin. Indikasi itu muncul dari hasil audit Itjen Kemenkes RI. Yang pada intinya menyebutkan temuan sebesar Rp4 miliar dari total nilai proyek sebesar Rp16 miliar. “Indikasi kerugian negaranya ada. Hanya belum disimpulkan,” beber Eka. Temuan itu muncul dari sejumlah item pengadaan barang. Diantaranya alat bantu manekin. Dia masih enggan merinci lebih jauh lagi. “Indikasinya barang itu tidak bisa digunakan. Mangkrak,” imbuhnya. Eka menyebutkan, tim penyidik Subdit III Tipikor masih memerlukan sejumlah klarifikasi lagi. Sebelum nantinya akan dibahas dalam gelar perkara. Kaitannya untuk menentukan status penanganan kasus. “Gelar perkaranya nanti setelah ada indikasi kuat kerugian negaranya,” pungkasnya.

Pengadaan ABBM Poltekkes Mataram pengadaannya dibiayai APBN 2016. Pagu anggarannya sebesar Rp16 miliar. proyek itu ditender untuk membeli peralatan praktik.

Sebanyak tujuh penyedia item alat dan 11 distributor sudah dimintai keterangan di tahap penyelidikan. (why)

MATARAM membutuhkan landmark atau icon-icon baru yang menampilkan sudut-sudut keindahan Kota Mataram. Tampilnya suami dari Hj Ria Fafriyanie, ST ini adalah energi baru di Era Baru Kota Mataram. “Tidak bisa kita mengharapkan perubahan, kalau masih memberikan kepemimpinan pada orang yang sama,” kata Ketua Partai Gelora NTB HL. Fahrurrozi. Sindiran Ojie begitu menohok. Mengingat selama dua dasawarsa, ibukota provinsi NTB dikuasai orangorang dari keluarga yang sama.

Aqi lahir dan besar di Mataram. Bermain, belajar, dan mengamati pertumbuhan tanah kelahiran dengan detail.

Aqi mendengar dengan jelas apa yang menjadi harapan para tetua atau pini sepuh bumi Mentaram. Aqi pun mendengar mimpi anak-anak muda Mataram.

Tentang daerahnya yang dicitacitakan maju. Tidak kalah dengan daerah lain di negeri ini ataupun negeri lain. Setiap anak muda Mataram punya mimpi tanah kelahirannya dapat dibanggakan ke siapapun di manapun berada. “Tidak ada yang bisa memahami keinginan

anak muda di Mataram sebaik beliau (Baihaqi),” imbuhnya.

Baihaqi kecil menghabiskan waktu untuk mengenyam pendidikan formal dasar hingga menengah atas di Kota Mataram. Pendidikan Stata I diselesaikan di salah satu perguruan tinggi di Malang, Jawa Timur. Politisi Nasional Fahri Hamzah pun kepincut mendukung Aqi melalui Partai Gelora. Menurut Fahri, Mataram akan berubah bila dikelola pemimpin yang secara keilmuan memadai. “Mataram butuh arsitek!,” kata politisi yang dikenal kritis dan memiliki vokal lantang itu.

Sudah terlalu lama, Mataram miskin dengan ide-ide baru dan segar. Sehingga pembangunan ibu kota terkesan stagnan. “Kita pengen dong, membanggakan Kota Mataram di depan orang-orang di luar sana,” ungkapnya. Tetapi saat ini tidak ada yang bisa dibanggakan di Kota Mataram.

“Malah makin kotor, makin jelek, transportasi publik tidak karuan,” cetusnya. Lebih disesalkan lagi konsep pembangunan tidak ada karakter. “(Bagi saya) bisa dikatakan ini kemunduran,” sesalnya.

Aqi membawa harapan segar bagi ibukota. Pengalamannya sebagai arsitek membuatnya memahami dengan baik bagaimana kota harus ditata secara etis dan kaya estetika.

Catatan karyanya di dunia arsitek terlihat dari karirnya yang cemerlang. Memulai karir tahun 2005 sebagai Staf Teknis Consultan CV Adi Cipta.

Lalu pada tahun 2008 langsung duduk sebagai Direktur CV Karya Agung Consultan.

Lima tahun kemudian, sebagai Komisaris CV Raja Intirayyan.

Lalu setelah itu enam tahun kemudian sebagai Direktur PT Lombok Assya Mandiri. “Di sini saya menemukan pasangan BARU yang bisa membawa perubahan itu,” imbuhnya.

Fahri membandingkan Bandung dengan cepat mengalami akselerasi pembangunan setelah dipimpin arsitek. “seperti Bandung yang dibuat keren Ridwan Kamil, Mataram butuh figur serupa,” tegasnya. Kota Mataram berbeda dengan ibukota lain di Indonesia. Beberapa waktu lagi, salah satu wilayah NTB yakni Lombok Tengah (Loteng) akan menjadi tempat perhelatan balapan terakbar sejagat, motoGP. Mata dunia akan melihat ke ibukota provinsi NTB: Mataram. Tetapi bila pembangunan di Mataram tidak ada karakter, sulit berharap wisatawan mau datang.

Apalagi berharap para

catatan sebagai gambaran seperti apa model pembangunan Kota Mataram nanti di bawah kepemimpinan Aqi. “Orang dari Amerika, Rusia, Timur Tengah, Jepang, hingga China, akan datang ke sini, karenanya pembangunan di Mataram harus berakarakter NTB,” pungkasnya.

Aqi bahkan mendapat anugrah gelar Datoq Seri oleh Kerajaan Malaysia tahun 2018 lalu. Fahri kemudian menutup keyakinannya dengan mengatakan pasangan H. Baihaqi-Hj. Diyah Ratu Ganefi telah dipersiapkan membawa perubahan bagi Kota Matram.

“Pasangan ini selain ideal, seperti dipersiapkan sejarah untuk menyelamatkan Kota Mataram,” pungkasnya. (ndi/*) H. Baihaqi

Dewan Minta Pjs Bupati yang Ditunjuk Harus Netral Mataram (Suara NTB) Jabatan tiga kepala daerah di NTB akan mengalami kekosongan mulai 26 September - 5 Desember mendatang. Tiga daerah tersebut adalah Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. Karena kepala daerah pada tiga daerah tersebut, baik bupati maupun wakil bupati maju mencalonkan diri dalam Pilkada serentak, 9 Desember 2020 mendatang.

Kekosongan jabatan tiga kepala daerah tersebut nantinya akan diisi sementara oleh pejabat yang ditunjuk dari Provinsi NTB. Mereka akan bertindak sebagai pejabat sementara menggantikan para kepala daerah yang mengambil cuti selama masa kampanye.

Menyoroti hal tersebut, Komisi I DPRD Provinsi NTB yang membidangi urusan pemerintahan mengharapkan supaya pejabat dari Pemprov NTB

yang akan ditunjukkan sebagai pejabat sementara tersebut supaya dipastikan orang yang netral, tidak memiliki konflik kepentingan dengan salah satu pasangan calon.

“Kita harapkan pejabat yang akan ditunjuk menjadi pejabat sementara itu dipastikan tidak punya konflik kepentingan dengan salah satu kandidat pasangan calon, mereka benar-benar harus netral, tidak berafiliasi kemanapun,”

ujar Ketua Komisi I DPRD NTB, Syrajuddin kepada Suara NTB, Selasa (22/9) kemarin.

Menurut Syrajuddin, mengapa hal tersebut penting untuk diperhatikan dan menjadi penekankannya. Supaya Pjs kepala daerah tersebut tidak ikut-ikutan berpolitik praktis, dengan membuat kebijakan yang bisa merugikan dan atau menguntungkan salah satu pasangan calon.

“Pejabat kepala daerah tersebut harus dapat mema-

hami tupoksinya, jangan sampai membuat kebijakan yang bisa memicu kegaduhan selama proses pilkada berlangsung. Karena itu harus dipastikan netralitasnya dan integritasnya,” tegasnya.

Ditempat terpisah, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Lalu Abdul Wahid, mengatakan bahwa Gubernur sudah mengajukan sembilan nama pejabat eselon II Pemprov NTB ke Mendagri untuk menjadi calon Pjs Bupati KSB, Sumbawa dan Bima. Masing-masing daerah diusulkan tiga nama pejabat, yang kemudian dipilih salah satu menjadi Pjs Bupati.

Namun demikian, untuk SK pengangkatan tiga Pjs Bupati dari Mendagri tersebut

belum keluar hingga saat ini.

Tetapi, ia mengatakan SK tersebut akan keluar dalam waktu dekat. Mengingat tahapan kampanye pilkada serentak 2020 sebentar lagi akan dimulai, dan para kepala daerah yang maju tersebut sudah mengambil cuti dan izinnya cutinya sudah keluar.

“Pokoknya, tanggal 26 September itu terkejar SK-nya.

Legal formalnya sudah ada.

Pelantikan Pjs tanggal 26 September, Sabtu ini. Insya Allah di Kantor Gubernur,” kata Abdul Wahid. Ditanya mengenai nama-nama pejabat yang diusulkan Gubernur menjadi calon Pjs Bupati di tiga daerah tersebut. Wahid enggan membeberkannya. (ndi)

Pilkada KLU

Imbangi Fahri Hamzah di Kubu NADI, Joda Akbar Turunkan Fadli Zon

DPR RI Putuskan Pilkada Dilanjutkan dengan Protokol Kesehatan Mataram (Suara NTB) Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, DKPP, pada Senin (21/9) malam.

Memutuskan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak tetap digelar pada tanggal 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan Covid-19. Dengan Keputusan tersebut, maka tidak ada keraguan lagi terkait dengan pelaksanaan Pilkada yang sebelumnya cukup tinggi desakan dari sejumlah pihak agar Pilkada serentak 2020 ditunda. Karena Pilkada di tengah pandemi Covid-19 dipandang terlalu berisiko bagi kesehatan masyarakat.

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi membenarkan bahwa tidak ada penundaaan Pilkada.

KPU RI bersama pemerintah, komisi II DPR RI dan Bawaslu sudah menyepakati pilkada tetap dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. ”Dengan mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang sudah direncanakan dan situasi masih terkendali. Maka disepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020,” ujar Suhardi mengutip isi Keputusan RDP komisi II DPR RI tersebut.

Lebih jauh disampaikan Suhardi, situasi di NTB, dari sejumlah tahapan Pilkada yang sudah terlaksana, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kasus baru positif Covid-19 dari proses pelaksanaan tahapan Pilkada yang sudah berjalan tersebut sangat kecil. ”Memang sampai hari ini dikawatirkan pilkada ini jadi klaster baru penyebaran Covid-19. Tapi ketika coklit pemuktahiran data pemilih, akhirnya kan dapat berjalan normal, tidak ada kasus penyebaran Covid-19 yang signifikan dari kegiatan tahapan itu,” sebutnya.

“Kemudian tahapan verifikasi faktual calon perseorangan juga berjalan baik, karena petugas KPU yang turun menggunakan protokol kesehatan. Jadi di dalam dua tahapan yang sudah berlangsung itu, tidak menjadi penyumbang signifikan kasus baru penyebaran Covid-19,” sambungnya.

Meski demikian, dia mengakui pada saat tahapan pendaftaran bakal pasangan calon beberapa waktu lalu, terjadi pengerahan massa dalam jumlah besar dan tidak mengindahkan protokol kesehatan Covid-19. Akan tetapi hal terjadi di luar kendali KPU, sedangkan proses pendaftaran calon tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan sangat ketat.

Komisi II juga meminta KPU untuk segera merevisi PKPU nomor 10 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana non alam. Beberapa hal yang menjadi penekan khususnya yang perlu dipertegas lagi adalah terkait larangan pertemuan yang melibatkan massa banyak, seperti rapat umum, konser, arak-arakan dan lain-lain.

“Beberapa hal yang akan direvisi adalah, kampanye akan dilakukan melalui media daring. Kemudian penegakan disiplin sanksi hukum yang tegas bagi yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Selanjutnya pengaturan tata cara pemungutan suara, khususnya pemilih yang berusia rentan terhadap Covid-19. Serta Pengaturan rekapitulasi hasil pemungutan suara melalui e-rekap,” jelasnya. (ndi)

wisatawan itu, membanggakan diri pernah menjejakkan kaki di ibukota provinsi NTB. Karena itu, Mataram harus dirancang dengan ide, gagasan, dan konsep besar.

“Kota harus dirancang internasional,” ulasnya.

Pengalaman mengelola organisasi akan menjadi bekal penting bagi Aqi menata birokrasi pemerintahan. Pada tahun 20122015 Aqi muda dipercaya menjadi Wakil Ketua Mahasiswa Lombok di Malang.

Lalu pada tahun 20152019 Ketua Ikatan Arsitek Indonesia NTB. Pengalaman Aqi di dunia politik pun cukup matang. Dia duduk sebagai wakil ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) NTB. Berbagai

(Suara NTB/why)

TANDA TANGAN - Salah satu Bapaslon Pilkada serentak 2020 membubuhkan tanda tangan deklarasi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 pekan lalu di Mataram.

Protokol Kesehatan Covid-19 Pilkada 2020

Operasi Yustisi Intai Pleno Penetapan Paslon Mataram (Suara NTB) – Tahapan penetapan pasangan calon (Paslon) peserta Pilkada Serentak 2020 diwanti-wanti. Pengerahan massa pendukung dapat menyumbang klaster penularan Covid-19.

Operasi yustisi penegakan Perda NTB tentang protokol kesehatan disiapkan di lokasi rapat pleno. “Pasti ada (operasi yustisi). Operasi semakin masif,” tegas Wakil Gubernur NTB Dr Sitti Rohmi Djalillah ditemui Selasa (22/9), menjawab soal antisipasi Covid-19 pada tahapan penetapan Paslon dan penarikan nomor urut peserta Pilkada 2020 pada Rabu (23/9) dan Kamis (24/9) ini.

Bapaslon Pilkada 2020 sudah menyatakan komitmennya untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Patuhnya di semua tahapan Pilkada 2020. Komitmen itu bakal diuji saat rapat pleno penetapan Paslon. “Pasti ada Satpol PP. jadi seluruh aturan yang sudah ditetapkan itu tidak boleh dilanggar,” ujarnya. Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal menambahkan bahwa sanksi pidana sudah siap men-

jerat para pelanggar protokol kesehatan Covid-19 pada tahapan Pilkada 2020. “Kita mau lihat komitmen Bapaslon. jangan hanya lip service.

Kita akan tegakkan aturan.

Bila diperlukan, sanksi pidana,” ancamnya.

Iqbal paham benar bahwa rangkaian Pilkada sarat pengerahan massa. Tak terkecuali pada penetapan Paslon. Ditambah lagi adanya potensi konflik pada Bapaslon yang gagal melaju menjadi Paslon. Setiap titik potensi pengumpulan massa sudah dalam genggaman. Kapolda mengaku sudah menyusun peta pengamanan yang detail.

Mulai dari basis tim pemenangan masing-masing Bapaslon sampai rutenya menuju ke lokasi rapat pleno penetapan Paslon. “Seluruh wilayah sudah kita mapping.

Kita tidak mau underestimate,” ujarnya.

Pasukan pengamanan pun ditambah. Diantaranya di kantor-kantor KPU dan Bawaslu.

Tambahan pasukan ini juga difungsikan untuk menyekat potensi kerumunan massa.

Pengerahan massa dicegah dari awal. “Konvoi, arak-arakan akan dibubarkan. Tidak ada massa. Kalau melanggar sanksinya tegas. Sanksi denda, sanksi pidana tergantung eskalasinya,” jelas Iqbal.

Ketua KPU NTB Suhardi Soud mengatakan, rapat pleno sudah secara teknis disusun dengan mempertimbangkan penerapan protokol kesehatan.

Utamanya, dalam hal pembatasan orang berdasarkan undangan. Mereka yang diundang ke lokasi rapat pleno antara lain, pasangan Bapaslon, perwakilan partai pendukung masing-masing dua orang, serta ketua tim pemenangan. Berdasarkan mekanisme itu, sambung dia, diproyeksikan setiap Bapaslon bakal didampingi paling banyak 15 orang. “Lebih dari itu tidak boleh masuk,” kata Suhardi.

Sekretaris Bawaslu NTB L Ahmad Yani menjelaskan, kepatuhan protokol kesehatan ini menambah komponen pengawasan. Tetapi prosedur penyelesaiannya tetap sama. “Sanksi akan dikoordinasikan melalui Gakkumdu,” ucapnya. (why)

Mataram (Suara NTB) Pilkada serentak 2020 ini tidak saja hanya akan menjadi panggung pertempuran bagi para kandidat dua pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) yakni antara pasangan Najmul AkhyarSuardi (NADI) dengan Djohan Sjamsu-Danny Carter (Joda Akbar).

Akan tetapi, panggung kontestasi politik Pilkada KLU juga nampaknya akan menjadi arena pertempuran sejumlah tokoh nasional. Sebab kedua kandidat berencana akan menurunkan langsung para tokoh nasional dari partai koalisi pendukung masingmasing untuk berkampanye.

Kubu pasangan NADI akan menurunkan Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora, Fahri Hamzah. Harapannya, dengan keterlibatan langsung Fahri Hamzah, pasangan NADI bisa lebih optimal menggalang dukungan masyarakat, terutama yang berasal dari kalangan yang mengidolakan sosok Fahri Hamzah.

“Kami sudah sampaikan ke Pak Fahri Hamzah, Insya Allah beliau akan ikut turun menyapa masyarakat, baik secara langsung maupun lewat media. Karena itu kami sangat bersyukur Partai Gelora dapat bersama kami dalam ikhtiar pemenangan Pilkada ini,” ucap Najmul Akhyar barubaru ini di Mataram.

Najmul meyakini dengan kehadiran Fahri Hamzah di KLU, akan memberikan efek dukungan yang signifikan kepada pasangan NADI. Masyarakat KLU nyaris tidak ada yang tidak mengenal nama besar Fahri Hamzah. Karena itu, Najmul makin merasa optimis untuk memenangkan Pilkada KLU. ”Karena itu saya yakin, semakin banyak teman ber-

pikir, maka itu akan semakin baik. Insya Allah bersama partai Gelora kami akan terus rapikan gerakan-gerakan untuk menjemput kemenangan di Kabupaten Lombok Utara,” katanya.

Ditempat terpisah, kubu pasangan Joda Akbar juga nampaknya tidak mau kalah.

Untuk menyaingi kubu NADI, Joda Akbar juga berencana menurunkan sejumlah tokoh nasional untuk berkampanye.

Beberapa nama tokoh nasional yang sudah di list kubu Joda Akbar akan diturunkan yakni Fadli Zon dan Sandiaga Uno. “Ya kita tahu siapa yang tidak kenal dengan Fahri Hamzah. Kalaupun beliau akan ikut turun di KLU, ya kita menghormatinya. Kita juga nanti kalau memang perlu, kita akan minta tokohtokoh nasional itu untuk turun mengkampanyekan Joda Akbar. Di Gerindra itukan ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Fadli Zon yang bisa kita minta untuk turun ke KLU,” ujar Ketua DPC Partai Gerindra KLU, Sudirsah Sudjanto, yang dikonfirmasi Selasa (22/9).

Namun demikian dikatakan Sudirsah, untuk sekarang ini pihaknya belum saatnya untuk menurunkan tokoh-tokoh nasional tersebut mengkampanyekan Joda Akbar. Untuk saat ini pihaknya lebih banyak fokus turun menghimpun dan menggalang dukungan dari tokoh-tokoh lokal saja.

“Bicara terkait dengan langlah dan strategi pemenangan, kalau sekarang kita mungkin cukup dengan figur-figur tokoh lokal lah yang akan kita turunkan. Karena yang kita jual sekarang itu tingkat kecintaan masyarakat pada claon kita. Kalau tokoh nasional kita akan turunkan juga, tapi nanti lah itu,” kata anggota DPRD Provinsi NTB ini. (ndi)

SUARA NTB

Rabu, 23 September 2020

Halaman 8

Pandemi Covid-19

Pemohon Dispensasi Nikah Melonjak Selong (Suara NTB) Mewabahnya virus Corona (Covid-19) tak dinyana memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya di Pengadilan Agama (PA) Selong, Lombok Timur (Lotim), dengan melonjaknya jumlah pemohon dispensasi nikah yang melonjak hingga 100 persen.

Kasim

Berdasarkan data sampai bulan Agustus 2020, tercatat 24 pemohon dan 22 di antaranya telah dikabulkan. Sementara dua sisanya dalam proses persidangan. Ironisnya, masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ini sebagian besar berdalih karena adat yaitu kawin lari.

“Dari data kita di PA sejak Januari sampai Agustus ada 24 pemohon dispensasi nikah. Jumlah ini naik 100 persen dibanding tahun 2019 yang hanya 14 pemohon,” terang Panitera Muda Hukum PA Selong, Kasim, Selasa (22/9).

Sementara untuk bulan September, masih dalam proses pengumpulan data dan belum dilaporkan. Masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah ini didominasi usia produktif. (yon)

(Suara NTB/ist)

DIAMANKAN - Polisi mengamankan terduga pelaku penggelapan kendaraan dengan modus untuk keperluan kampanye Pilkada.

40 ASN di KLU Diduga Berpolitik Tersangka Penggelapan Kendaraan Diringkus Polisi

(Suara NTB/yon)

Tanjung (Suara NTB) Tiga dari 40 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Kepala OPD lingkup Pemda KLU, diduga terlibat politik praktis. Dugaan pelanggaran kode etik ASN itu, terangkum pada beberapa bentuk, antara lain menghadiri kegiatan bakal pasangan calon, berfoto dengan timses, menirukan simbul jargon calon (hormat sebagai simbol SIAP atau mengepalkan tangan pertanda SANGGUP) hingga like status di media sosial.

“Berdasarkan laporan dan penelusuran Bawaslu, tercatat 40 orang ASN diduga melanggar displin ASN. Dari jumlah itu, ada 3 Pimpinan OPD,” ungkap ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, SE., Selasa (22/9). Pelanggaran itu telah disikapi dengan membuat laporan hasil

pemeriksaan dari Panwascam. Dengan disertai bukti pendukung, maka LHP tersebut selanjutnya akan direkomendasikan Bawaslu kepada Komisi ASN. Adi menyebut prosedur tindaklanjut bagi ASN yang tidak netral kali ini berbeda dengan sebelumnya. Aturan lama mewajibkan Bawaslu melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan kepada oknum ASN yang melanggar. Sementara aturan kali ini, Bawaslu hanya perlu menyertakan bukti (foto, lampiran status FB) untuk melengkapi LHP. “Aturan sekarang disederhanakan, dan itu tidak memberatkan kami,” imbuhnya.

Adi menilai, penyederhanaan penindakan pelanggaran oleh KASN itu menjadi peringatan bahwa setiap ASN tidak diberikan ruang untuk berpolitik.

Meski demikian, setiap pelanggaran hanya akan diberikan setelah KASN menerima laporan dan menjatuhkan sanksi kepada ASN melalui Pemda setempat. “Nanti Pemdanya yang beri sanksi, sama seperti Kadis Kominfo KLU dulu itu,” imbuhnya.

Sesuai arahannya, Adi Purmanto juga menegaskan agar ASN dapat menahan diri untuk tidak menirukan simbol SIAP atau simbol SANGGUP yang sudah identik dengan jargon bakal Paslon. “Lebih baik kalau bilang siap harus sekalian bilang sanggup. Jangan hanya siap atau sanggup saja. Ini juga yang menjadi kecemasan karena kata itu adalah kebiasaan yang sekarang malah disangkutpautkan dengan politik,” tandasnya. (ari)

DPRD Soroti Iklim Investasi di Lotim Selong (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyoroti iklim investasi di daerah ini. Langkah ini penting untuk mendukung Kabupaten Lotim sebagai tujuan investasi sehingga dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, Selasa (22/ 9) mengatakan, sudah semestinya pemerintah memberikan karpet merah kepada investor untuk berinvestasi di Kabupaten Lotim. Namun pemerintah harus menyiapkan regulasi agar investor mendapat kepastian hukum dan aturan-aturan yang tegas.

Berkaitan dengan tambak udang di Suryawangi yang sebelumnya diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan wisata. Sehingga sangat membingungkan ketika munculnya izin budidaya tambak udang baik itu izin rekomendasi atau sejenisnya. “Semestinya harus diberikan kepastian hukum dulu. Apakah direvisi atau tidak,” jelasnya.

Begitupun terkait surat Mendagri tidak dapat menganulir keputusan di daerah.

(Suara NTB/yon)

Daeng Paelori

Meskipun aturan pusat itu memberikan prioritas dan kemudahan dalam rangka perizinan walaupun suatu daerah itu membutuhkan ekspor

Penyaluran JPS Diperpanjang Sampai Tahap Lima

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.2699EF NOKA/NOSIN : MHIJM7110KK043554/ J M 7 1 E - 1 0 4 3 7 2 5 NO.BPKB.P.08608227 AN.NURUL BKOPERLIAN HLG D’SKTR JL.UBUR UBUR JL.ARYA BANJAR GETAS GG.UBUR-UBUR AMPENAN HLG STNK R2 HONDA DR.3316AK NOKA/NOSIN : MHIB71167K182532/ HB71E-1188268 AN.DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM KOTA MATARAM HLG SKTR JL.ARYA BANJARGETASAMPENAN HLG STNK R2 HONDA DR.2076 EB NOKA/NOSIN : MHIJM3126JK033692/ JM31E2031738 AN.JHONI IRWANDI HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.5789 EA NOKA/NOSIN :MHIJFZ122JK6533387/ J F Z 1 E - 2 6 5 6 0 6 2 AN.MUHIBIN HLG DSKTR JL.ARYA BANJAR GETAS GG UBUR-UBUR AMPENAN

dalam upaya menumbuhkan ekonomi. Melainkan harus dikaji dulu dampaknya. Apalagi di kawasan Suryawangi merupakan kawasan wisata.

“Kalau di kawasan yang lain dan memiliki payung hukum yang jelas. Silakan saja, tidak ada masalah,” tegasnya. Begitupun dalam menggugurkan Perda yang sudah ada tidaklah mudah karena pembentukan Perda mengacu pada UU dan Perpres dan acuan lainnya. Maka dari itu tidak bisa surat Mendagri mengalahkan Perda.

“Kita juga meminta kepada LSM membantu mengedukasi, masyarakat dan pemerintah bertindak selaku ketentuan dan aturan yang berlaku,” kata Ketua DPD Golkar Lotim ini.

Kasi Intelijen pada Kejari Lotim, Lalu Rasyidi, SH, masih mempelajari dan telaah atas laporan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Merdeka (ARM). Dari hasil itu nantinya akan diagendakan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait sebagaimana yang dilaporkan. Berkas laporan yang disampaikan berupa satu bendel berkas yang menguatkan laporannya. “Kita masih lakukan telaah dan pelajari laporan yang diserahkan oleh para pelapor,” pungkasnya. (yon)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.6054 CY NOKA/NOSIN : MHIJFZ128JK269001/ J F Z 1 E - 2 2 7 4 0 4 9 AN.MELINDA WIDYAWATI HLG DSKTR JL.RAYA BANJAR GETAS GG UBUR UBUR AMPENAN HLG STNK R4 SUZUKI ST 100 DR.1223 AE NOKA/NOSIN :MHOESL410VJ-492697/ F10A-ID-391567 AN.I GST PT PUDYASTIN HLG DSKTR JL.ARYA BANJAR GETAS GG UBUR UBUR AMPENAN HLG BPKB TOYOTA KIJANG INOVA DR.1256 J NOKA/NOSIN : MHFXW42G3F2312037/ 1TR-8013052 AN.SEKRET DEWAN ENGURUS KORPRI NTB,HLG SKTR JL.PEJANGGIK KOTA MATARAM PADA JANUARI 2017,YG MENEMUKAN HRP HUB.KANTOR POLISI TERDEKAT

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram kembali memperpanjang penyaluran bantuan jaring pengaman sosial (JPS) bagi masyarakat yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Pendistribusian tahap kelima tersebut diproyeksikan menyentuh 32.548 kepala keluarga (KK) terdampak pada awal Oktober 2020 mendatang.

“Masyarakat yang terdampak Covid19 kita berikan tambahan paket JPS satu kali lagi. Ini berdasarkan permintaan masyarakat yang terdampak karena kondisi belum normal,” ujar Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura, Selasa (22/9).

Diterangkan, penyaluran tahap kelima ini merupakan penambahan jangka waktu kedua yang diberikan pihaknya.

Mengingat sebelumnya penyaluran JPS hanya dijadwalkan untuk tiga kali tahap penyaluran.

Dengan evaluasi yang dilakukan, pihaknya melihat kebutuhan masyarakat bantuan masih cukup tinggi. Terlebih kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi belum benar-benar pulih, yang kemudian disuarakan melalui anggota DPRD maupun eksekutif.

Di sisi lain, untuk penyaluran JPS hingga tahap enam diakui akan cukup sulit direalisasikan. Sebab anggaran yang disediakan pemerintah daerah tidak mencukupi. “Kalaupun ada (anggaran), jumlahnya tidak banyak. Itupun untuk antisipasi ketika ada bencana tidak terduga lainnya sampai akhir tahun,” jelas Mahmuddin.

Untuk proses pendistribusian JPS tahap lima disebutnya akan sama persis dengan pendistribusian pada tahap sebelumnya. Baik dari segi jumlah maupun komponen bantuan.

Dengan anggara sebesar Rp250.000 per paket, JPS tersebut berisi antara lain beras 10 kilogram, 1 liter minyak goreng, sarden, makanan olahan seperti abon ikan, kerupuk, dan kue kering dari UMKM, 1 kilogram gula, sabun cair dan sabun batangan. Jumlah anggaran yang disiapkan oleh pemkot sendiri mencapai Rp8,4 miliar untuk penyaluran tahap lima.

Diterangkan, penyediaan paket tersebut saat ini tengah dikerjakan oleh 4 rekanan. Selain itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Mataram untuk mengakomodir pihak rekanan agar mempersiapkan paket JPS sesuai dengan ketentuan. (bay)

Giri Menang (Suara NTB) – Kepolisian Sektor (Polsek) Senggigi, Lombok Barat (Lobar) mengamankan seorang terduga pelaku tindak pidana penipuan dan penggelepan berinisial MAR (40), seorang laki-laki kelahiran Setangi, Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.

Modus pelaku, menyewa mobil untuk keperluan kampanye pilkada.

Kapolsek Senggigi, AKP Bowo Tri Handoko, Selasa (22/9) menjelaskan, pelaku AMR ini datang untuk menyewa kendaraan kepada korban R. “Modusnya pelaku, sewa mobil itu digunakan untuk kepentingan kampanye tim sukses Pilkada di KLU. Pelaku ini, pertamanya memilih untuk menyewa satu unit mobil merk Toyota Agya yang akan disewa selama 2 bulan dari Juni-Agustus dengan uang sewa Rp9 juta,” ungkapnya.

Kemudian selang satu minggu setelah penyewaan tersebut, pelaku MAR ini, sebut AKP BowoTri Handoko, kembali menambah satu unit mobil lagi untuk disewa. Di mana yang disewa ini mobil jenis Toyota Daihatsu Xenia. “Tapi setelah batas waktu yang ditentukan, mobil ini tidak dikembalikan. Dan ternyata mobil tersebut malah diberikan kepada tersangka lain yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang, yakni perempuan dengan inisial FR dan mobil tersebut digadaikannya,” bebernya.

Kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana penipuan dengan penggelapan tersebut kata AKP Bowo Tri Handoko, disinyalir sebesar Rp 300 juta.

“Laporan pertama yang kita terima itu dari korban dengan inisial K, kemudian laporan itu kami tindaklanjuti. Dan berdasarkan saksi-saksi yang ada, kita mencari alamat si tersangka yang berhasil kita amankan di Lombok Utara,” terang

Kapolsek Senggigi ini.

Bersama dengan tersangka, tim dari Polsek Senggigi juga mengamankan dua unit barang bukti, yakni satu unit mobil merk Dihatsu Xenia warna hitam metalic dan satu unit mobil merk Toyota Agya new tahun 2018 yang juga berwarna hitam. “Dan dari situ ada pengembangan kasus sehingga kita juga mendapatkan satu unit mobil merk Toyota Avanza,” sebutnya.

Dari hasil pengembangan kasus yang dilakukan oleh Polsek Senggigi, mobil yang berhasil diamankan ini atas dasar aksi yang dilakukan oleh tersangka FR yang saat ini masih dalam DPO Polsek Senggigi. “Mobil itu pengembangan atas nama FR yang masih DPO, bahwa ini merupakan sindikat. Mobil ini kita dapatkan di daerah Sade, Lombok Tengah,” imbuhnya.

AMR bersama komplotannya ini diduga suatu jaringan yang beraksi dengan modus meminjam atau merental kendaraan dari korban. Tetapi kendaraan tersebut justru digadaikan kepada orang lain. Sindikat ini bergerak dengan membagi tugas. Dimana pelaku MAR ini bertindak untuk meyakinkan korban supaya yakin menyerah-

kan mobilnya untuk disewakan kepada pelaku yang kemudian diserahkan kepada FR. Kemudian FR tersebut yang bertindak untuk mengeksekusi penjualan atau penggadaian mobil pinjaman tersebut ke pihak lain. “Jadi untuk meyakinkan pembeli, kendaraan ini ada STNK nya semua. Jadi di perjanjian itu, di waktu batas tempo ketika dia seharusnya mengembalikan mobil tersebut, ternyata mobil tersebut tidak dikembalikan. Jadi, berusaha digelapkan,” terangnya.

Namun untuk sewa kendaraan tersebut, oleh pelaku telah dibayarkan di awal tetapi ketika jatuh tempo pengembalian, pelaku tidak mengembalikan kendaraan tersebut. Tetapi justru sudah dipindahtangankan ke orang lain tanpa seizin pemilik yang sah.”Kendaraan-kendaraan itu digadai dengan harga sekitar Rp 30 juta. Sehingga korban merasa keberatan dan melapor ke Polsek Senggigi,” pungkasnya. Dari hasil koordinasi Polsek Senggigi dengan Polres Lombok Utara, ditemukan juga adanya 5 laporan yang sama.

Korban disangkakan melanggar pasal 378 dan/pasal 372 penipuan atau penggelapan KUHP juncto pasal 55 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. (her)

SUARA NTB

Rabu, 23 September 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3.

Hub: 087765893848

Rabu, 23 September 2020

Dana BOS Bisa untuk Beli Kuota Internet Gratis Siswa dan Guru Bima (Suara NTB) – Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan subsidi berupa kuota internet gratis bagi siswa, mahasiswa, guru hingga dosen untuk mendukung pembelajaran daring (online).

Bahkan kabarnya subsidi internet gratis tersebut, mulai disalurkan Selasa (22/9).

Untuk mendapatkan program bantuan itu, penerima manfaat wajib mendaftarkan diri di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbupora) Kabupaten (Suara NTB/uki) Bima, Drs. Zunaiddin MM, Zunaiddin mengaku telah mengetahui informasi itu. Hanya saja belum ada pemberitahuan resmi dari Kemendikbud.

“Informasinya memang ada bakal diberikan subsidi internet bagi siswa dan guru. Termasuk mahasiswa dan dosen juga.

Tapi sampai sekarang surat resminya belum kita terima,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (22/9).

Hanya saja lanjutnya, kuota internet gratis bagi siswa dan guru bisa diperoleh melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Karena sudah ada petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) pengalihan sebagian anggaran BOS. “Sudah ada aturannya, sebagian dana BOS bisa dialihkan untuk membeli kuota internet gratis bagi siswa dan guru,” katanya.

Zunaiddin mengaku, kuota internet gratis dari pengalihan sebagian dana BOS tersebut untuk mendukung serta membantu kelancaran para siswa dan guru yang menghadapi proses pembelajaran daring (online).

“Kita harapkan supaya siswa fokus belajar dan guru fokus mengajar, karena kuota internet ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah,” katanya.

Diakuinya sejak pandemi Covid-19 yang sudah berjalan hampir 6 bulan, proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sekolah di Kabupaten Bima lebih banyak daring. Hanya sebagian yang menerapkan pembelajaran luring (offline).

“Awal-awal KBM ditiadakan, kalau tidak salah berlangsung 3 atau 4 Bulan. Tapi dua bulan terakhir kita terapkan daring dan luring,” katanya.

Hanya saja saat ini tambah dia, sebagian SD dan SMP di wilayah Kabupaten Bima kini sudah mulai menerapkan proses pembelajaran tatap muka. Sekolah diberi ruang untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka. “Pembelajaran tatap muka sudah berjalan hampir satu Bulan ini,” katanya.

Meski begitu lanjut dia, penerapan proses pembelajaran tatap muka dilakukan secara terbatas. Serta tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan ketat seperti wajib menggunakan masker dan jaga jarak. “Proses pembelajaran tatap muka ini dilakukan dengan cara system shift,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB

Halaman 10

Jelang Pilkada, Bupati Bima Minta Penyaluran Bantuan Ditunda Bima (Suara NTB) Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, meminta semua bantuan, khususnya yang ada di Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kabupaten Bima bersumber dari APBD tidak dilakukan dulu.

Permintaan itu disampaikan Bupati saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan seluruh Kepala OPD, Kepala Badan hingga Kabid ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, di ruang utama kantor Bupati Bima, Senin, (21/90). “Terkait dengan bantuan Pemerintah melalui Disperbun saya minta tidak dilakukan dulu,” katanya.

Menurut dia, hal itu untuk menghindari terjadinya fitnah menjelang Pemilihan Kepala Daerah 9 Desember mendatang. Apalagi dalam waktu dekat ini, Bupati akan cuti dan jabatannya sementara akan diisi oleh Plt. yang ditunjuk Gubernur NTB. “Agar tidak menjadi fitnah mohon bantuan Pertanian dipending sampai dengan

beberapa bulan kedepan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan seluruh jajaran Pemkab Bima untuk tetap netral dan menyukseskan tahapan Pilkada dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. “Kepada seluruh Camat saya meminta agar tetap melakukan sosialisasi kepada para Kades dan

masyarakatnya untuk benarbenar mematuhi protokol Covid-19,” katanya.

Terlepas dari itu, perempuan yang akrab disapa Umi Dinda ini juga mengapresiasi kinerja Tim Gugus Tugas dan para Tenaga Kesehatan (Nakes) selama menangani pasien Covid-19. “Alhamdulillah jumlah kasus Covid-19 berangsur-angsur membaik jika dibanding daerah lain. Kini tersisa 9 orang, yang masih ditangani. Kita patut berbahagia karena ada perkembangan ke arah lebih baik,” ujarnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

Indah Dhamayanti Putri

Sekda Ingatkan OPD Percepat Proyek Fisik (Suara NTB/ist)

AKAN DILELANG - Disaksikan petugas KPKNL Bima, sejumlah kendaraan roda dua yang akan dilelang dalam bentuk rongsok, ditimbang untuk dihitung nilainya sesuai materialnya.

Aset Pemda KSB Mulai Dinilai KPKNL Taliwang (Suara NTB) Aset-aset milik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang akan dilepas melalui proses lelang tahun ini mulai dinilai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima.

Sejak beberapa hari terakhir, petugas KPKNL Bima secara marathon menghitung taksiran harga ekonomis setiap barang milik Pemda KSB itu yang didominasi berupa kendaraan roda dua maupun empat. “Iya sudah mulai penilaian,” sebut kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) KSB, M. Yusuf.

Ia menjelaskan, jika tidak ada hambatan proses penilaian aset

tersebut akan berlangsung hingga awal bulan Oktober mendatang.

Setelahnya setiap item barang akan diunggah ke laman resmi (website) lelang oleh KPKNL Bima sekaligus membuka transaksi penjualannya. “Yang laksanakan lelang sepenuhnya adalah KPKNL (Bima). Jadi kita tunggu hasil penjualannya saja,” sebutnya.

Berdasarkan data BPAD KSB, aset-aset daerah yang paling banyak akan dilepas tahun ini melalui proses lelang kebanyakan berbentuk kendaraan. Setidaknya ada ratusan unit kendaraan baik roda dua maupun empat yang siap lelang.

Kabid Aset BPAD KSB, Heri menjelaskan, kondisi kendaraan yang akan dilelang saat ini tidak

RADIO

sepenuhnya prima atau layak pakai. Karena itu beberapa diantaranya akan dilelang dalam bentuk material besi (rongsok). “Nah yang rongsok ini hitungannya disesuaikan dengan harga jenis materialnya,” timpalnya seraya menambahkan prosesnya transaksinya tetap akan dilaksanakan secara daring lewat aplikasi.

Selanjutnya ia menambahkan, kondisi kendaraan dikatakan tidak layak pakai jika tidak lagi berbentuk. Berikutnya tidak dapat berfungsi serta tidak lagi memiliki kelengkapan dokumen surat-surat kendaraan. “Selain itu kendaraan produk China kita tetapkan sebagai rongsok juga,” tukas Heri. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M, mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempercepat progres pengerjaan proyek fisik di lapangan. Dalam sisa waktu yang ada, dibutuhkan kerja ekstra untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan. Harapannya pengerjaan dapat dituntaskan tepat waktu dan tepat kualitas.

“Yang Jelas kita sudah ingatkan semua dan panggil kepala dinas segera dipercepat prosesproses. Memang kemarin kan karena covid itu sempat ditunda. Tapi sekarang yang harus dikerjakan kita sudah putuskan untuk segera dikerjakan. Kemudian tentu harus kerja ekstra, karena waktunya sangat mepet,” ujarnya.

Menurut Sekda, kepala dinas serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah diminta untuk mengingatkan rekanan segera mengejar pengerjaan. Tentunya dengan menambah jumlah tenaga kerja, menambah waktu kerja tanpa harus mengurangi kualitas. “Kita minta agar tepat waktu dan tepat kualitas. Ini harus dengan menambah tenaga. Termasuk bahannya harus sudah siap semua,” terangnya.

Dari pertemuan yang dilakukan sebelumnya, kata Sekda, sejumlah paket pekerjaan terdapat deviasi. Namun deviasi yang ada masih dalam batas wajar. Karenanya, dibutuhkan komitmen untuk melakukan percepatan. “Mereka pada prinsipnya menyampaikan bahwa akan menyelesaikan tepat waktu. Kita juga terus memantau dan mengingatkan,” pungkasnya. (ind)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 23 September 2020

KPU Loteng Tunggu Regulasi Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) saat ini masih menunggu regulasi yang mengatur terkait teknis dan mekanisme pelaksanaan kampanye pada gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini. Termasuk di dalamnya, aturan soal pembatasan besaran sumbangan dana kampanye yang diterima oleh pasangan calon (paslon) kepala daerah nantinya.

Hal itu diungkapkan Ketua KPU Loteng, L. Darmawan, kepada Suara NTB, Selasa (22/9). Dikatakannya, kendati boleh menerima sumbangan dana kampanye namun paslon tidak bisa sembarangan menerima sumbangan dana kampanye. Ada aturan-aturannya, khususnya soal batas maksimal yang boleh diterima. Terutama lagi, sumbangan dana kampanye yang berupa uang.

Di mana sumbangan tersebut harus masuk ke rekening khusus dana kampanye yang wajib dibuat oleh masing-masing paslon. “Soal besaran sumbangan dana kampanye yang diterima oleh masing-masing paslon itu akan diatur khusus oleh KPU. Itu yang saat ini masih ditunggu,” jelasnya.

Sebagai gambaran, sesuai PKPU No. 5 tahun 2017 tentang dana kampanye pilkada, menyebutkan batas maskimal sumbangan dana kampanye yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik nilainya sebesar Rp 750 juta setiap partai politik selama masa kampanye. Jumlah tersebut sama dengan nilai sumbangan dana kampanye yang berasal dari kelompok atau badan hukum swasta.

Adapun besaran sumbangan dana kampanye dari pihak perseorangan nilainya paling banyak Rp75 juta, selama masa Kampanye. “Namun untuk gelaran pilkada serentak tahun ini, bisa saja aturan tersebut berubah,” jelasnya.

Sebagai tahap persiapan, tim kampanye dari bakal paslon yang ada saat ini tengah menjalani bimbingan teknis (bintek), terkait pembuatan rekening khusus dana kampanye. Yang nantinya harus disiapkan oleh semua bakal paslon setelah ditetapkan sebagai paslon kepala daerah di Pilkada Loteng mendatang. (kir)

NTB Siapkan Aspek Hulu dan Hilir Sambut MotoGP 2021 Dari Hal. 3 Dari sisi infrastruktur dilakukan pengawalan agar pembangunannya tuntas tepat waktu. Seperti pembangunan jalan bypass dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) - KEK Mandalika sepanjang 17 km. ‘’Jalan sepanjang 17 km yang akan terbangun bagaimana kesiapannya setelah kemarin ada penundaan lelang.

Bagaimana agar segera dipastikan Oktober ini sudah mulai konstruksi. Sepuluh bulan ke depan harus dipastikan dalam keadaan terbangun dan siap dimanfaatkan,’’ kata Sekda.

Begitu juga dengan pembangunan Sirkuit Mandalika.

Dalam rapat di Kantor Bappeda, kata Gita, progres pembangunan Sirkuit Mandalika juga dievaluasi. Selain itu, kata mantan Komisaris Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang menjadi pengelola KEK Mandalika, kesiapan masyarakat sekitar juga menjadi perhatian. ‘’Bagaimana ITDC berkomunikasi dengan Pemda Kabupaten Lombok Tengah, kecamatan dan desa. Kesiapan mentalitas masyarakat, aspek ekonomi. Itu semua dievaluasi, disinkronkan,’’ katanya.

Ia mengatakan, masyarakat cukup antusis menyambut MotoGP 2021. Sehingga semua hal yang berkaitan dengan hulu dan hilir sedang dipersiapkan sebelum perhelatan MotoGP 2021.

Sebelumnya, PT. ITDC sebagai tuan rumah pelaksanaan MotoGP 2021 meminta kesiapan pasokan makanan dan minuman (food and beverage) perlu dipikirkan oleh Pemda. Pemda perlu melakukan pemetaan dari sekarang, mengenai kebutuhan makanan untuk 50.000 pengunjung yang akan menyaksikan MotoGP 2021 dalam satu hari. ‘’Pada saat MotoGP, banyak menanyakan mengenai hunian atau tempat menginap.

Tetapi ada satu hal yang belum dipikirkan, belum begitu mencuat. Yaitu kebutuhan food and beverege,’’ kata Operations Head The Mandalika, I Made Pari Wijaya belum lama ini.

Pada saat perhelatan MotoGP, diperkirakan ada 50.000 orang yang berkumpul atau berkonsentrasi selama satu hari di KEK Mandalika menyaksikan MotoGP. Para pengunjung sebanyak itu

membutuhkan banyak makanan. ‘’Ini yang belum ada yang memikirkan,’’ katanya.

Berdasarkan pengalaman ITDC saat menjadi venue utama pelaksanaan Anual Meeting IMF di Bali pada 2018 lalu. Ada 32.000 orang dari seluruh dunia yang datang ke Bali. Begitu juga pada saat pelaksanaan APEC, jumlah peserta sebanyak 16.000 orang. ‘’Yang menarik pada saat Anual Meeting IMF, kita harus menyiapkan tiga hari stok makanan. Kalau misal, berasnya butuh satu ton per hari. Di gudang harus ada 3 ton. Kalau tidak tersedia, maka tak akan dijadikan venue akomodasi,’’ katanya.

Menurut Pari Wijaya, ketersediaan pasokan makanan jelang MotoGP 2021 perlu dipetakan mulai saat ini. Ia mengatakan, pada pelaksanaan MotoGP 2021 mendatang, bahan pangan seperti beras, telur dan sayur akan banyak dibutuhkan.

“Hal ini perlu disounding, bahwa ketersediaan bahan makanan juga perlu kita petakan. Dimana kita mendapatkan telur, beras, sayur. Ini juga peluang usaha yang perlu dikembangkan,” katanya.

Terkait tenaga kerja, ITDC menghitung estimasi kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tersebut sebanyak 3.384 orang hingga 2022 mendatang. Terdiri dari tenaga kerja tahap konstruksi sebanyak 2.350 orang dan tenaga kerja tahap beroperasi 1.034 orang.

Kebutuhan tenaga kerja di KEK Mandalika, dikelompokkan menjadi dua. Yakni, kebutuhan tenaga kerja tahap konstruksi dan tenaga kerja tahap beroperasi. Ia menyebutkan ada 18 proyek yang menyerap tenaga kerja di KEK Mandalika.

Masing-masing lima proyek infrastruktur AIIB, tiga proyek/pekerjaan NIA dan 10 proyek yang dikerjakan investor, berupa pembangunan utilitas, fasilitas dan hotel di KEK Mandalika. Pada tahap konstruksi membutuhkan banyak insinyur. Sedangkan pada tahap operasional, banyak membutuhkan tenaga kerja di bidang hospitality. Mulai dari food and beverage, room service, security. (nas)

Lakukan Swab Antigen Dari Hal. 3 ‘’Alhamdulillah sudah dilaksanakan swab antigen. 52 staf di Biro Humas dan Protokol yang sehari-hari memberikan pelayanan ke Gubernur dan Wakil Gubernur, menghadiri agenda-agenda pimpinan, semuanya dengan hasil negatif,’’ kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, S. Sos, MM di Mataram, Selasa (22/9) kemarin.

Selain itu, kata Najamuddin, wartawan yang sehari-hari meliput di Kantor Gubernur juga dilakukan swab antigen.

Terlebih, pada saat kunjungan kerja Menteri Agama, Fachrul Razi yang terkonfirmasi positif setelah kunjungan dari NTB. Sekitar tujuh wartawan dilakukan swab antigen di Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi NTB, Selasa (22/9) pagi kemarin. ‘’Sebagai mitra Biro Humas

dan Protokol, teman-teman media kami harapkan dalam kondisi sehat. Hasil swabnya negatif. Sehingga ke depannya, kita terus memberikan pelayanan dengan kondisi yang aman, sehat dan produktif,’’ katanya.

Mantan Komisioner Komisi Informasi NTB ini mengatakan NTB saat ini dalam kondisi pandemi dan transmisi lokal Covid-19. Sehingga, ia mengingatkan agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Yaitu, tetap menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun atau handsanitizer dan menjaga jarak.

“Karena memang kita dalam kondisi daerah pandemi dan transmisi lokal.

Prilaku PHBS dan meningkatkan imunitas. Maka yang paling penting adalah menggunakan masker untuk melindungi diri sendiri dan orang lain,” tandasnya. (nas)

Halaman 11

587 Pekerja Terkena PHK Selama Pandemi Menkominfo Dijadwalkan Cek Kualitas Jaringan Komunikasi di Kawasan The Mandalika

Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB mencatat 587 orang pekerja di NTB terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal tersebut terjadi akibat pandemi virus Corona (Covid-19) yang berlangsung sejak Maret lalu. ‘’Sebanyak 587 orang yang kena PHK. Kalau PHK besarbesaran belum ada laporannya,’’ ujar Kepala Disnakertrans NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah saat dikonfirmasi, Selasa (22/ 9). Menurutnya, sampai saat ini belum tercatat adanya penambahan angka PHK tersebut.

Di sisi lain, dengan membaiknya kondisi perusahaan di beberapa sektor diproyeksikan pihaknya akan mendorong perputaran baru penyerapan tenaga kerja. Terutama melihat geliat dunia usaha sejak Juni – September untuk sektor pariwisata. ‘’Kondisi usaha kita mulai membaik. Seperti dari sektor pariwisata ini yang sudah mulai melakukan beberapa kegiatan-

kegiatannya walupun masih terbatas,’’ ujar Wismaningsih. Selain itu, walaupun sampai saat ini jumlahnya masih sangat minim, masing-masing unit usaha disebutnya telah mulai mempekerjakan kembali para pekerja yang sempat dirumahkan.

Mengikuti hal tersebut pihaknya berharap tidak terjadi PHK lagi sebagai dampak pandemi. Jika situasi sekarang dirasa masih berat, pihaknya merekomendasikan masing-masing unit usaha agar mengedepankan musyawarah.

Hal tersebut untuk menghindari peningkatan potensi PHK di NTB. Dicontohkan seperti yang terjadi pada beberapa pekerja perusahaan di luar daerah yang justru saat ini tengah was-was terkena PHK karena situasi yang dinilai semakin sulit. ‘’Kalau di kita belum ada kita informasi seperti itu. Justru sekarang usaha mulai bergerak di NTB,’’ jelasnya.

Di sisi lain, terjadinya PHK di tengah pandemi saat ini diakui turut mempengaruhi jumlah pengangguran yang ada. Di mana

angka pengangguran sementara tercatat mencapai 15 ribu orang dari pekerja yang dirumahkan.

Kendati demikian, sampai saat ini pihaknya belum melakukan pengecekan lebih lanjut terkait kondisi pekerja yang dirumahkan tersebut. ‘’Itu belum ada laporan. Kita masih cek lagi, tapi yang dirumahkan sudah ada yang kembali kerja,’’ jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, Lalu Moh. Fauzal, S.Sos, M.Si menerangkan, berdasarkan catatan pihaknya total pekerja sektor pariwisata yang terkena PHK mencapai 750 orang.‘’Iniyangdi-PHKtotal,diluar dapat pembagian paruh kerja atau yang dirumahkan,’’ ujarnya.

Untuk menanggulangi dampak secara ekonomi, pihaknya telah merekomendasikan pekerja yang terkena PHK tersebut untuk bisa diakomodir melalui program bantuan Kartu Prakerja. ‘’Jadi dengan itu stimulus diberikan pemerintah, diharapkan dapat disalurkan dengan lebih merata,’’ tandasnya. (bay)

Praya (Suara NTB) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dijadwal akan mengunjungi kawasan The Mandalika, Kamis (25/9) besok. Salah satu agendanya untuk memastikan, kesiapan kawasan yang akan menggelar event balap dunia MotoGP tahun 2021 mendatang tersebut. Khususnya yang terkait kesiapan jaringan telekomunikasinya.

“Jaringan telekomunikasi juga sangat penting dalam mendukung event MotoGP. Sehingga Menkominfo ingin datang langsung untuk memastikan bahwa jaringan telekomunikasi di kawasan The Mandalika sudah benar-benar siap,” sebut Kabag. Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., Selasa (22/9).

Menurutnya, semakin dekatnya gelaran event MotoGP, maka semua kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung gelaran event balap dunia tersebut harus mulai dipersiapkan sejak awal. Jangan sampai event tersebut justru terganggu lantaran ketidaksiapan jaringan telekomunikasi. Sebelumnya, beberapa daerah di lingkar kawasan The Mandalika masih ada yang mengalami blank spot, sehingga pemerintah tengah berupaya menjawab persoalan tersebut dengan memperkuat jaringan telekomunikasi ke daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan komunikasi. Khususnya untuk jaringan internet, melalui program AKSI BAKTI. “Beberapa daerah yang menjadi lokasi program AKSI BAKTI yang ada di Loteng juga akan dikunjungi Menkominfo selama kunjungan di daerah ini,” pungkasnya. (kir)

Pencabutan Nomor Urut, Paslon Dilarang Bawa Pendukung Praya (Suara NTB) Proses pencabutan nomor urut pasangan calon (paslon) kepala daerah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng), dipastikan tetap dilaksanakan sesuai jadwal, tanggal 24 September besok. Kendati regulasinya dilakukan secara terbuka, paslon dilarang membawa atau mengajak pendukung maupun simpatisannya untuk hadir di acara tersebut.

Paslon, ujar Ketua KPU Loteng L. Darmawan, kepada Suara NTB, Selasa (22/9) hanya diperkenankan didampingi satu orang perwakilan pengurus partai politik (parpol) pengusungnya ditambah satu orang penguhubung paslon atau Liaison Officer (LO). “Yang hadir pada saat pengundian nomor urut paslon dibatasi. Sesuai ketentuan protokol Covid-19,” ujarnya.

“Rencananya untuk pengundian nomor urut ini akan kita laksanakan di D’Max Hotel Praya. Area hotel nantinya akan

disterilkan dari segala aktifas selama pengundian nomor urut paslon berlangsung,” imbuhnya.

Selain dari unsur penyelenggara pilkada yakni KPU maupun Bawaslu, anggota Forkompinda juga masuk dalam unsur yang diundang hadir. Ditambah awak media. Itupun untuk awak media juga dibatasi jumlahnya. Untuk menghindari adanya kerumunan massa seperti kejadian pada waktu pendaftaran bakal paslon beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, untuk tahapan persiapan hingga penyelenggaran Pilkada Loteng pelaksanaannya jauh lebih ketat. Semua harus sesuai dengan protokol Covid-19 dan akan diawasi langsung oleh aparat kepolisian bersama tim satgas Covid-19. “Hasil evaluasi sebelumnya, penerapan protokol Covid-19 masih lemah. Sehingga untuk tahapan selanjutnya, akan lebih ketat,” terang Darmawan.

Sebelum pengundian nomor

urut, KPU Loteng pada Rabu besok (hari ini,red) akan melaksanakan rapat pleno penetapan paslon peserta Pilkada Loteng.

Rapat pleno sendiri digelar secara tertutup, dimana hasil penetapan selanjutnya akan diumumkan melalui website resmi KPU Loteng serta melalui papan pengumuman yang ada.

Kebijakan tersebut disambut positif pihak bakal paslon kepala daerah, bahkan sudah ada yang menghimbau para pendukung serta simpatisan untuk tidak datang ke acara pengundian nomor urut paslon kepala daerah di Pilkada Loteng mendatang.

“Kita mengimbau kepada pendukung dan tim sukses untuk tidak datang ke lokasi sesuai permintaan Polri dan juga KPU Loteng,” sebut juru bicara pasangan H.L. Pathul-Nursiah, L. Amrillah.

Menurutnya, masyarakat bisa tetap mengikuti proses pengundian nomor urut paslon Pilkada Loteng melalui saluran

Go-SIM dan Samsat Apps Mulai Layani Masyarakat Dari Hal. 1 ucap Umi Rohmi mengapresiasi inovasi Ditlantas Polda NTB tersebut.

Inovasi ini diharapkan mendapat sambutan masyarakat melalui kepatuhan berlalu lintas. Di sisi lain, pemilik kendaraan bermotor dapat meningkat kesadarannya menunaikan kewajiban membayar pajak. Seiring pula edukasi keselamatan berlalu lintas menekan angka fatalitas kecelakaan. ‘’Harapannya, inovasi ini akan mengurangi penundaan pembayaraan pajak dan mempermudah pengurusan SIM. Penegakan hukum semakin meningkat sehingga tidak ada yang berani ugalugalan di jalan,’’ ujar Wagub.

Sementara Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal menambahkan, Polantas terus membenahi diri dalam menjalankan fungsi pelayanan dan penegakan hukum. Di wilayah NTB selama kurun waktu enam bulan terakhir, rata-rata satu orang meninggal dunia per-dua hari akibat kecelakaan lalu lintas.

Angka itu menunjukkan rasio kematian yang hampir sama dengan Covid-19. ‘’Intervensi fungsi lalu lintas untuk mendisiplinkan masyarakat di jalan raya. Sama dengan upaya kita mendisiplinkan masyarakat untuk patuh protokol kesehatan Covid-19,’’ ujar jenderal bintang dua yang berpengalaman di bidang Lantas ini.

Iqbal menambahkan, Ditlantas Polda NTB diberi target pendisiplinan masyarakat di jalan raya. Sekurangkurangnya, setiap pengguna jalan pengendara roda dua mematuhi protokol keselamatan menggunakan helm standar nasional. ‘’Terus hadirkan keselamatan dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan.

Jadilah pahlawan. Mudahmudahan masyarakat NTB tertib semua,’’ harapnya.

Kapolda NTB mengucapkan selamat ulang tahun kepada fungsi lalu lintas yang ke-65, pada peringatan hari lalu lin-

tas ini temanya adalah Road Safety Policing. Tema ini, bagaimana melakukan pemolisian di bidang lalu lintas untuk berkeselamatan di jalan raya.

Lebih jauh, Iqbal menyampaikan apresiasinya terhadap terobosan pelayanan digital.

“Saya ucapkan terima kasih dan menghargai luar biasa terobosan kreatif yang dilakukan oleh pak Dirlantas dan tim melalui program yang baru saja kita launching bersama Ibu Wagub, saya dan pak Danrem, yaitu program Go-SIM dan SamsatApps di jajaran Polda Nusa Tenggara Barat,” katanya.

Terobosan pelayanan digital ini, dinilai sangat tepat terlebih pada masa pandemi saat ini. ‘’Terima kasih banyak, GoSIM ini semangatnya sama dengan semangat Ibu Wagub, sehingga kita mengurangi kerumunan masyarakat untuk memutus mata rantai Covid-19 ini. Terobosan ini tidak banyak dilakukan oleh Polda-polda lain,’’ katanya.

Sementara Direktur Lalu Lintas Polda NTB Kombes Pol Noviar menjelaskan, aplikasi Go-SIM ditujukan pada pemohon yang mengurus SIM baru maupun perpanjangan.

Pengurusannya berbasis internet yang terhubung langsung dengan Korlantas Polri. Hal ini untuk mengurangi kerumunan di fasilitas pelayanan. ‘’Ini SIM-nya setelah jadi, dicetak lalu diantar ke rumah pemohon. Semuanya melalui aplikasi online. Ini implementasi e-policing,’’ terang Noviar.

Go-SIM mengedepankan kemudahan yang tujuannya memutus mata rantai potensi penularan Covid-19 pada satuan pelayanan publik.

Teknisnya, pemohon mendaftarkan diri melalui SIM Online Korlantas Polri simkorlantas.go.id.

Selanjutnya pemohon menuju Satuan Pelayanan di Polres yang dituju sambil menyerahkan dokumen persyaratan dan bukti pembayaran. Pemohon lalu mengikuti prosedur identifikasi, ujian teori dan praktik.

Apabila pemohon SIM baru

kemudian dinyatakan lulus ujian, maka pemohon dipersilakan langsung meninggalkan lokasi. Sementara operator GoSIM akan mengantarkan SIM pemohon di hari yang sama.

Adaptasi kebiasaan baru selanjutnya pada aspek kemudahan masyarakat menunaikan kewajibannya membayar pajak kendaraan. Pemohon tidak perlu mengurus pembayaran pajak perpanjangan di Kantor Samsat. ‘’Cukup lewat WhatsApp saja. Sudah terfasilitasi secara online. Nanti bukti pajaknya diantarkan ke rumah,’’ jelas Noviar.

Mekanismenya, sambung dia, wajib pajak mengirimkan dokumen identifikasi ke nomor WhatsApp 0811 3800 0300. Konfirmasi pelayanan disesuaikan dengan UPT Pelayanan Samsat sesuai lokasi pengantaran.

Wajib pajak mengirimkan pesan berisi nomor kontak, foto KTP, STNK, dan notice pajak.

Permohonan yang memenuhi syarat kemudian diproses. Selanjutnya, wajib pajak dikirim pesan balasan tentang informasi jumlah pembayaran.

Wajib pajak selanjutnya dapat memilih pembayaran di tempat saat pengantaran atau melalui transfer rekening. Pembayaran kemudian akan diverifikasi jajaran Regident atau UPT Samsat.

Verifikasinya berupa pencocokan identitas KTP dengan STNK. Setelah cocok, dokumen disetujui untuk dikirim. Wajib pajak akan mendapat balasan otomatis yang meminta berbagi peta untuk pengantaran.

Tetapi, untuk pengurusan pajak lima tahunan tetap harus melalui Kantor Samsat. Sebab ada mekanisme identifikasi forensik kepolisian dan penegakan hukum. ‘’Yang lima tahun tetap harus hadir untuk dicek perubahan fisiknya dan kelayakannya,’’ terangnya.

Noviar menambahkan, fokus pelayanan publik ini melengkapi kegiatan sosial dalam rangkaian HUT ke-65 Lantas Polri.

Tujuannya meringankan beban masyarakat yang terdampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19. (why)

Pelanggar Protokol Kesehatan Terbanyak di Lotim, Lobar dan Loteng Dari Hal. 3 Sedangkan pelanggar yang diberikan surat peringatan pertama sebanyak 41 orang. Dengan rincian, 35 orang di Sumbawa dan 6 orang di Kota Bima.

Penerapan sanksi terhadap pelanggar Protokol Penanggulangan Covid-19, dilaksanakan secara langsung oleh petugas Satpol PP pada saat operasi penertiban. Setiap operasinya, Satpol PP melibatkan petugas lainnya, termasuk TNI dan Polri.

Kemudian aturan penera-

pan jenis pelanggarnya, diuraikan dalam Pasal 6. Pada Ayat 1 Huruf a, menyebutkan, bagi setiap orang yang melanggar ketentuan wajib menggunakan masker di tempat/fasilitas umum dikenakan denda administratif Rp100 ribu.

Sanksi sosial bagi pelanggar perorangan, telah diatur Pasal 4 Ayat 5 Pergub NTB Nomor 50/2020. Sanksi sosialnya berupa pemberian hukuman disiplin atau kerja bhakti sosial membersihkan ruas jalan/selokan/tempat umum/ fasilitas umum dengan me-

ngenakan atribut khusus.

Dengan memberikan rompi pelanggar Perda dan alat kebersihan, hingga membersihkan selokan.

Kemudian ada juga denda administrarif bagi penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan protokol Covid19 dendanya Rp250 ribu. Selain itu, untuk penanggung jawab atau pengurus/pengelola tempat usaha, tempat kerja, tempat ibadah, yang melanggar ketentuan akan dikenakan denda administratif Rp400 ribu. (nas)

langsung televisi lokal, sehingga masyarakat tidak kehilangan momen bersejarah tersebut. “KPU akan menyiarkan secara langsung (live) di televisi lokal ataupun dari website KPU

loteng secara online sehingga bisa disaksikan di rumah masing-masing, jadi tak perlu kita datang beramai-ramai,” ujar Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Loteng ini. (kir)

Pemprov Perlu Kembali ke Strategi Awal Penanganan Covid-19 Dari Hal. 3 Kemudian, bagi orang yang positif Covid-19 tanpa gejala, namun tak memungkinkan isolasi mandiri karena tempat tak memenuhi syarat. Maka dilakukan isolasi di rumah sakit darurat yang telah disiapkan Pemda.

Sedangkan, bagi pasien Covid-19 yang bergejala, tentu harus isolasi dan menjalani perawatan di rumah sakit rujukan. ‘’Memang, kita harus dari awal lagi jadinya. Menemukan secepat atau seawal mungkin kasus-kasus yang ada di masyarakat. Dengan meningkatkan jumlah swab dan pemeriksaan PCR. Tracing harus dimaksimalkan,’’ sarannya.

Hamsu mengatakan, Pemprov NTB dan Pemda perlu kembali ke strategi awal penanganan Covid-19. Seperti yang dilakukan ketika awal ditemukannya kasus Covid-19 di NTB. Di mana, tracing kontak dan pemeriksaan cukup masif dilakukan.

Kemudian, masyarakat juga harus diingatkan kembali bahwa Covid-19 belum hilang dari NTB. Apalagi, sekarang pergerakan orang dari luar ke NTB sudah cukup tinggi.

Sehingga kemungkinan dari daerah Jakarta atau Bali yang jumlah kasusnya lebih tinggi akan menular ke NTB. ‘’Protokol kesehatan tetap harus konsisten dilaksanakan. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, atau hand sanitizer, jaga jarak harus konsisten dilaksanakan,’’ imbuhnya.

Meningkatnya kasus positif Covid-19 di NTB saat ini, kata Hamsu, ada dua kemungkinan.

Pertama, skrining yang mulai agak kendor beberapa minggu terakhir. Menyebabkan jumlah pemeriksaan PCR turun.

Sehingga seolah-olah kasusnya jadi turun.

Kedua, kemungkinan NTB memasuki gelombang kedua penyebaran Covid-19. Artinya, kejadiannya meningkat lagi setelah beberapa waktu ada penurunan penambahan kasus positif. ‘’Jadi, pola yang kita lihat ada penurunan, kemudian bisa terjadi peningkatan lagi.

Dua-duanya punya potensi yang sama. Apakah itu memang karena penurunan jum-

lah yang kita periksa, dua tiga minggu belakangan. Kemudian sekarang meningkat lagi, karena jumlah yang diperiksa meningkat lagi,’’ katanya.

Ia kembali menyarankan agar dilakukan tes massal.

Menurutnya, tes massal cukup bagus dilakukan sehingga Pemda akan lebih mudah mengidentifikasi. Mana orang yang sakit, mana yang tidak. Sehingga penyebaran Covid-19 yang tidak terlihat bisa dipetakan. ‘’Kalau banyak yang kita periksa, artinya rasio pemeriksaan dengan jumlah penduduk, langsung bisa kita naikkan. Kalau sekarang, rasio pemeriksaan dibandingkan jumlah penduduk masih sangat rendah,’’ bebernya.

Dengan strategi yang sekarang, di mana orang yang bergejala saja yang dilakukan pemeriksaan. Akhirnya, yang ditemukan pasien dengan kondisi berat, yang pada akhirnya berisiko menjadi kematian. Sehingga angka kematian pasien Covid-19 menjadi tinggi. ‘’Kalau banyak kita ketemukan yang ringan-ringan, angka kesembuhan bagus.

Akhirnya angka kematian terlihat kecil dibandingkan jumlah total yang positif. Kita kembali ke strategi awal.

Masifkan lagi pemeriksaan, penanganan juga harus sesuai, protokol kesehatan juga harus kita jalankan,’’ tandasnya.

Dengan adanya kecenderungan peningkatan kasus baru terkonfirmasi positif dan angka kematian, membuat Pemprov NTB kembali mengatur strategi penanganan Covid-19. ‘’(Peningkatan) itu kita lihat masalahnya. Kita terus coba lakukan perubahan strategi.

Selaku Ketua Harian Gugus Tugas kita cemas dan prihatin,’’ kata Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si dikonfirmasi usai rapat evaluasi mingguan penanganan Covid-19 di Kantor Gubernur, Senin (21/9) lalu.

Gugus Tugas terus mencermati perkembangan penambahan kasus sesuai dengan data yang dirilis setiap hari. Sebelumnya, kasus baru terkonfirmasi positif sempat melonjak cukup tajam sebanyak 53 orang beberapa hari lalu. (nas)

Inovasi di Tengah Pandemi Dari Hal. 1 ‘’Kehadiran Samsat Apps ini merupakan terobosan baru di era digital untuk memberikan kemudahan dalam melayani masyarakat dengan cepat,’’ ujar kata Iswandi saat peresmian Samsat Apps dan Go-SIM, Selasa (22/9) di Mapolda NTB. Apalagi jelas Iswandi, inovasi berbasis internet ini dapat mengurangi kerumunan masyarakat di fasilitas pelayanan. Keberadaan aplikasi ini juga dapat membangun kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan. ‘’Wajib pajak tidak perlu datang langsung ke Kantor Samsat. Sukup melalui aplikasi WhatsApp ini,’’ jelas doktor di bidang pemerintahan tersebut.

Kemudahan yang dihadirkan ini menjawab tantangan zaman. Sehingga kata Iswandi, semua masyarakat yang memiliki Handphone (HP) berbasis android, dapat mengirim pesan berupa dokumen identifikasi yang berisi nomor kontak, foto KTP, STNK dan notice pajak ke nomor WhatsApp 081138000300.

Setelah itu, permohonan yang memenuhi syarat diproses oleh petugas, untuk kemudian dikirimkan informasi balasan tentang jumlah pembayaran wajib pajak tersebut.

Selanjutnya wajib pajak dapat memilih pembayaran melalui transfer rekening atau ‘Cash On Delivery’ (COD) atau pembayaran di tempat saat diantar oleh petugas. Pembayaran kemudian diproses dan diverifikasi oleh Samsat untuk pencocokan identitas pada KTP dan STNK. Langkah selanjutnya, setelah dokumen cocok dan disetujui, wajib pajak akan diminta peta lokasi rumah untuk diantar oleh petugas. Bila ada wajib pajak yang membayar pajak bukan atas namanya, maka wajib melakukan BBN2/ balik nama dan mutasi kendaraannya. ‘’Karena yang dilayani di WhatsApp ini wajib pajak yang atas namanya sendiri,’’ jelas Iswandi. Ia berharap walaupun Samsat Apps ini memudahkan pelayanan, namun masyarakat harus tetap taat dengan aturan dan mekanisme yang sudah ditetapkan. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 23 September 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dorong Pertumbuhan Investasi

NTB Promosikan Peluang Investasi dalam The 3rd Indonesia Investment Day Singapura pertama kalinya Provinsi NTB turut serta dalam kegiatan IID di Singapura. Provinsi NTB bersama 11 (sebelas) Provinsi lainnya, terpilih untuk ikut kegiatan ini karena banyak proyek strategis yang dimiliki oleh Provinsi NTB untuk ditawarkan kepada investor asing. sejumlah investor di Singapura dan berbagai negara di belahan dunia juga ikut serta.

Pada kegiatan IID ini, Provinsi NTB mempromosikan beberapa kawasan investasi unggulan yang banyak diminati oleh investor asing antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, Kawasan Geopark Rinjani di Lombok Timur, Kawasan Global Hub Kayangan di Lombok Utara, dan Kawasan SAMOTA yang meliputi 3 (tiga) wilayah yaitu Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora.

Bank Indonesia Provinsi NTB sangat berkepentingan dalam peningkatan investasi di Provinsi NTB, karena dengan masuknya investasi ke Indonesia, khususnya Provinsi NTB selain guna memperkuat cadangan devisa, juga akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi NTB yang ujungnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kata Heru Saptaji.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H.

Mataram (Suara NTB) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Bank Indonesia menyelenggarakan forum investasi yang ketiga kali pada Selasa (22/9) kemarin.

Diselenggarakan secara daring (online). Di Provinsi NTB, kegiatan webinar promosi peluang investasi di Provinsi NTB dalam rangka kegiatan The 3rd Indonesia Investment Day (IID) ini diikuti dari Ruang Serbaguna Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB di Mataram.

Dihadiri langsung Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Heru Saptaji, Kepala DPMPTSP Provinsi NTB, Ir. H. Mohammad Rum, M.T, serta para pemilik project di NTB yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun melalui online/ daring.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Heru Saptaji menyampaikan, bahwa Bank Indonesia Provinsi NTB bersama Pemerintah Provinsi NTB sejak Tahun 2020 telah membentuk Tim Promosi Investasi Daerah (TPED) yang bertujuan untuk mempromosikan investasi dan perdagangan di Provinsi NTB. Pada tahun 2020 ini, untuk

Para peserta webinar

Kepala BI NTB, Heru Saptaji bersama Sekda NTB, L. Gita Ariadi

Penyidikan Kasus Korupsi Rababaka Tuntas lesai dan sekarang masuk tahap pra penuntutan,” ungkapnya.

Kendati sejumlah tahapan telah dilalui, penyidik masih belum mau menahan tersangka. Selain karena belum melihat adanya upaya melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta mengulangi perbuatannya, penyidik juga mempertimbangkan soal himbauan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang tengah memperketat penitipan tahanan dimasa pandemi Covid-19 ini.

Kendati begitu, tegas M. Isa Ansyori, jika penahanan diperlukan untuk kepentingan persidangan maka penuntut umum bisa langsung melakukannya.

“Nanti kita lihat kebutuhan penyidik dan penuntut umum dalam menyikapi soal penahanan tersangka ini,” ujarnya.

Empat projek investasi di NTB yang dipromosikan

Liza Rizna Widjajanti

Peraih Medali Emas PON Remaja Tahun 2014

Sejauh pemeriksaan saksi yang sudah dilakukan pada tahap penyidikan kasus, pihaknya belum menemukan adanya indikasi keterlibatan pelaku lain dalam kasus korupsi DD/AD yang telah merugikan negara Rp222 juta tersebut. Karenanya, Oktober 2020 mendatang berkas perkara tersangka rencananya akan dilimpahkan ke pengadilan untuk proses persidangan. “Kalau kerugian dikembalikan itu akan lebih baik, tapi tidak akan menggugur proses hukum terhadap yang bersangkutan. Cuma akan menjadi bahan pertimbangan saja nantinya untuk beliau sendiri dari penuntut umum,” pungkasnya. (jun)

AWALNYA Coba-coba. Tak disangka, prestasinya di olahraga menembak bisa melejit tajam.

Berawal dari ikut-ikutan teman, Liza Rizna Widjajanti telah meraih medali emas di ajang nasional. Bahkan, di usia pelajar, atlet kelahiran 28 April 1999 ini sudah berhasil meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja tahun 2014.

Begitulah kira-kira atlet menembak asal Kota Mataram ini mengawali kesuksesannya di olahraga menembak hingga mampu berprestasi di kejuaraan level nasional kategori se-

(Suara NTB/ist)

Dompu (Suara NTB) – Berkas perkara dugaan korupsi DD/ADD Desa Rababaka tahun 2018, akhirnya dilimpahkan ke jaksa peneliti untuk pemeriksaan terkait kelengkapan syarat formil dan materil. Itu artinya, penyidikan kasus yang telah merugikan keuangan negara Rp222 juta tersebut, tuntas dilakukan penyidik kejaksaan.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, M. Isa Ansyori, SH., kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (22/9) menyampaikan, perkara korupsi yang menjerat Kepala Desa Rababaka inisial Ts tersebut, sudah memasuki tahapan pra penuntutan di pengadilan. “Untuk perkara Rababaka penyidikan kita sudah se-

Lalu Gita Aryadi, M.Si, sekaligus selaku Ketua Tim Promosi Ekonomi Daerah (TPED) Provinsi NTB, dalam sambutannya menyampaikan bahwa meski dalam kondisi Covid-19, realisasi investasi di NTB sampai dengan semester I-2020 dapat mencapai Rp4,7 triliun.

Secara sektoral, sebagian besar tujuan investasi pada sektor pertambangan, transportasi dan pariwisata, dengan 3 (tiga) asal negara investor tertinggi berasal dari Australia, Inggris dan Jepang.

Pemerintah Provinsi NTB tetap melakukan promosi investasi ke berbagai negara meski dalam kondisi pandemi Covid-19, antara lain melalui komunikasi secara online/ daring.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTB sangat menyambut baik kegiatan webinar investasi IID tahun 2020, dan mengharapkan hal ini dapat menarik para investor asing untuk berinvestasi di NTB pada proyek strategis di bidang pertambangan, pariwisata, pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Dengan motto NTB “Ramah Investasi”, maka Pemerintah Provinsi NTB akan memastikan seluruh proses investasi dapat dilayani dengan secepat-cepatnya dan mudah, lanjut Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si. (bul/*)

Liza Rizna Widjajanti

nior. “Awalnya ikut teman-teman latihan, cuma suka aja, sekedar jadi hobi aja. Karena sebelumnya saya sudah ikut olahraga bulutangkis,” ucapnya saat diwawancara Suara NTB di Mataram, Selasa (22/9).

Putri pasangan Anang Widjajanti dan Giofana Joehani menceritakan bahwa pertamakali ia mengenal olahraga menembak saat usia 14 tahun. Saat itu ia baru duduk di bangku kelas dua SMP. Ia belajar menembak awalnya ikut teman-teman. Maklum disekolahnya ada kegiatan ekskul untuk olahraga menembak.

Di kegiatan ekstrakurikuler menembak itu ia belajar menembak lewat pelatih menembak NTB, Andik Budi Hartono. Dari pelatih menembak NTB itulah dia belajar banyak tentang teknik menembak. Beberapa tahun latihan menembak ia sudah berhasil meraih prestasi di level regional NTB. Sukses di event-event regional NTB, mahasiswa semester enam Universitas Negeri Malang ini berhasil mengharumkan nama NTB di kancah nasional. Prestasi pertamanya di kancah nasional adalah meraih medali emas di nomor

10 meter air pistol putri di Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja tahun 2014.

Sukses di event nasional tingkat remaja, Liza terus mewakili NTB di kancah nasional.

Adapun sederet prestasi yang sudah diraih oleh Liza, diantaranya juara II perorangan kejurnas menembak youth dan junior tahun 2013, juara satu 10 meter air pistol women youth kejurnas Awang Faroek Cup II 2013, juara II 10 meter air pistol women youth kejurnas Jakarta Anivversary XXXI 2013.

Selanjutnya, juara II individu & team 10 meter air pistol women kejurnas lely sampoerno cup 2013, juara satu individu 10 meter air pistol women PON remaja tahun 2014 dan juara II individu 10 meter air pistol women youth kejurnas awang faroek cup tahun 2014.

Kemudian juara dua team 10 meter air pistol women youth kejurnas awang faroek cup 3 tahun 2014, new rekor score 10 meter air pistol women youth kejurnas awang faroek cup 3 tahun 2014, juara II individu 10 meter air pistol women youth kejurnas antar klub tahun 2015, pemecah rekor nasional 10 meter air pistol women junior score 375 kejurnas Jabar open tahun 2015, juara II individu 10

meter air pistol women junior kejuaraan menembak terbuka piala walikota Surabaya 2015, juara II 10 meter air pistol women junior kejuaraan menembak Kapolda Cup NTB tahun 2016.

Karena sering ikut kejuaraan, prestasi Liza di level nasional tak bisa dihitung dengan jari lagi.

Namun demikian prestasi Liza yang paling berkesan katanya ketika meraih medali emas di nomor individu 1st indonesia shooting championship open tournament 2019, medali emas di nomor 10 meter air pistol women Jateng open 2020 dan medali emas di nomor yang sama pada kejurnas menembak hari kemerdekaan RI tahun 2020.

Liza mengatakan bahwa keberhasilan dirinya meraih medali emas di event nasional tidak lepas dari dukungan kedua orang tuanya serta dukungan pelatih yang tak kenal lelah membimbingnya menjadi atlet berprestasi dan berhasil meraih tiket mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020.

Lisa berhasil, prestasi yang sudah diukirnya selama ini bisa mengantarkan dirinya untuk meraih medali emas di PON di Papua tahun 2020. “Doakan, semoga saya bisa meriah medali emas di PON Papua tahun 2021,” harapnya. (fan/*)