Edisi Rabu 24 Juni 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 24 JUNI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 91 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Terima SK Dukungan PKS

Selly-Manan Siapkan Pendaftaran ke KPU

(Suara NTB/ndi)

SK DUKUNGAN - Pasangan Selly-Manan didampingi petinggi PDIP dan petinggi PKS di Kantor DPD PKS Kota Mataram dalam rangka serah terima SK dukungan, Selasa (23/6).

Mataram (Suara NTB) Dari semua pasangan bakal calon (Balon) Walikota dan Wakil Walikota Mataram yang sudah muncul, baru pasangan Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si-TGH. Abdul Manan (Selly-Manan) yang paling siap untuk maju bertarung. Karena, sampai saat ini baru pasangan Selly-Manan yang sudah resmi mengantongi SK dukung partai politik, yakni dari PKS dan PDIP. Koalisi kedua partai itu juga telah mencukupi syarat ambang batas jumlah kursi di DPRD untuk dapat didaftarkan ke KPU sebagai pasangan calon.

Dengan telah mengantongi SK dukungan dari dua partai itu, Selly-Manan telah menyelesaikan satu tahapan

dalam proses pencalonannya di Pilkada Kota Mataram. Di tempat lain, sejumlah kandidat lawan politiknya justru masih tengah berjuang memburu SK dukungan parpol. ‘’Alhamdulillah, sekarang SK dukungan dua partai sudah clear. Dengan dukungan dua partai sudah cukup untuk mendaftar ke KPU dan yang paling penting adalah kesiapan kami berdua untuk proses selanjutnya,’’ ujar Selly Andayani saat dikonfirmasi di Kantor DPD PKS Kota Mataram, Selasa (23/6) kemarin.

Kedatangan Selly bersama Manan ke Kantor DPD PKS dalam rangka menerima SK dukungan dari DPP PKS. Selly datang ke Kantor PKS didampingi Ketua DPD

PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat, SH, Ketua DPC PDIP Kota Mataram, Made Slamet dan jajaran Fraksi PDIP di DPRD NTB dan DPRD Kota Mataram. ‘’Kebetulan hari ini saya diundang oleh PKS untuk mengambil SK. Kalau dari PDIP kan (SK dukungan) sudah lebih dulu. Sekalian kita bersilaturahmi, karena ini kan masih dalam proses dan ini sekarang yang harus kita kawal,’’ ujar Selly.

Setelah dukungan dari partai politik sudah clear, Selly-Manan kemudian tinggal lepas landas untuk melakukan persiapan kerja-kerja politik dalam rangka pemenangan Pilkada Kota Mataram.

Bersambung ke hal 11

Pemda Harus Bersihkan Data

Diduga 48,56 Persen Rumah Tangga Tak Miskin Terima Bantuan PKH dan Rastra Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) menekankan pentingnya Pemda melakukan pembersihan (cleaning) data, agar masyarakat penerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Rastra atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) benar-benar tepat sasaran. Karena pada 2019 lalu, sekitar 48,56 persen rumah tangga tidak miskin yang menerima bantuan PKH, Rastra atau BPNT di NTB. ‘’Kita buatkan simulasisimulasi kondisi berat, sedang dan ringan. Kita asumsikan dalam simulasi itu skenarionya berat, sedang dan ringan.

Simulasinya kita ambil di sektor manufaktur dan pari-

wisata. Karena manufaktur adalah salah satu program andalan Pak Gubernur untuk memutus mata rantai kemiskinan,’’ kata Kepala BPS NTB, Suntono dikonfirmasi usai pemaparan kajian dam-

pak Covid-19 terhadap kecenderungan kemiskinan di NTB, bertempat di Kantor Gubernur, Selasa (22/6) kemarin.

Suntono menjelaskan, BPS melakukan kajian dampak

ekonomi Covid-19 terhadap sektor manufaktur dan pariwisata. Ia menjelaskan, sektor manufaktur atau industri pengolahan menjadi leading sector untuk menggerakkan ekonomi. Meskipun nilai tambahnya belum begitu besar.

Namun sektor manufaktur menjadi leading sector yang dapat menggerakkan sektorsektor lainnya.

Hasil kajian BPS, sektor pariwisata dan industri berpotensi menurunkan Produk Do-

mestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADBH) sebesar 5,5 - 12 persen. Simulasi ini dengan asumsi tidak ada stimulus ataupun insentif dalam bentuk apapun. Baik kepada dunia usaha sebagai produsen maupun rumah tangga sebagai konsumen. ‘’Kalau yang lalu kita menyoroti makro ekonomi. Ini kita menyoroti masalah sosial wabil khusus masalah kemiskinan,’’ katanya.

Apabila ekonomi NTB bergerak turun akibat pandemi, maka pasti akan mempengaruhi pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga terdampak, konsumsi akan berkurang. ‘’Konsumsi berkurang, berpengaruh terhadap kemiskinan yang akan naik. Inilah sinyalsinyal yang kita sampaikan ke pemerintah,’’ kata Suntono.

Jika Pemda tak melakukan intervensi, maka angka kemiskinan di NTB akan cen-

derung meningkat. Ia memberikan masukan agar Pemda melakukan pembersihan data masyarakat yang menerima bantuan seperti PKH dan BPNT. Berdasarkan data persentase rumah tangga tidak miskin yang menerima bantuan PKH dan Rastra atau BPNT di NTB dari tahun ke tahun persentasenya memang cenderung menurun. Namun perlu dibersihkan.

Bersambung ke hal 11

Pertajam Data Kemiskinan agar Bantuan Tepat Sasaran

TO K O H Jika Abai akan Ditutup KAWASAN wisata di NTB sudah mulai menerima kunjungan pelancong. Begitu juga pusat perbelanjaan dan pertokoan seiring penerapan kenormalan baru pandemi Covid-19. Namun, pengabaian protokol kesehatan pencegahan Covid-19 bisa membuat tempat-tempat tersebut ditutup lagi.

Kapolda NTB, Irjen. Pol. Mohammad Iqbal menegaskan, kawasan wisata dan pusat perbelanjaan dibuka demi menggairahkan perekonomian yang sempat gembos. Pembukaan kembali sejak dimulainya pandemi pada Maret lalu itu tetap dengan catatan tegas. ‘’Saya perintahkan ditutup demi keselamatan sampai penanggung jawab tempat wisata atau mal patuhi itu.

Bersambung ke hal 11 Mohammad Iqbal

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Antisipasi ’’Ledakan’’ Pengangguran

(Suara NTB/bay)

T.Wismaningsih Drajadiah

DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB mencatat angka pengangguran terbuka di NTB mencapai 82.000 orang. Dengan adanya pandemi virus Corona (Covid19) yang berlangsung, jumlah tersebut dikhawatirkan bertambah.

Kepala Disnakertrans NTB, Dra.T.Wismaningsih Drajadiah, menerangkan selama pandemi Covid-19 jumlah pengangguran memiliki potensi penambahan dari beberapa bidang. Di antara pekerja pariwisata, pekerja migran Indonesia (PMI) serta sektor lain.

Bersambung ke hal 11

PANDEMI Covid-19 di NTB memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap aktivitas ekonomi di daerah ini. Terlebih ketika pemerintah daerah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial.

Menyikapi persoalan itu, Pemerintah Pusat, Pemprov NTB, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga pemerintah desa memunculkan kebijakan berupa bantuan sosial maupun subsidi kepada masyarakat untuk menekan penambahan jumlah penduduk miskin akibat pandemi.

Untuk mengatasi semua dampak sosial akibat pandemi ini, peran data menjadi sangat penting dan krusial.

Oleh karena itu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus proaktif dan bersinergi dalam mempertajam data kemiskinan sehingga bantuan atau program yang diberikan kepada

masyarakat untuk mengatasi dampak pandemi bisa tepat sasaran.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah dengan Kepala Badan Pusat Statistik

(BPS) NTB, Suntono terkait dengan kajian dampak Covid-19 terhadap kemiskinan di NTB yang berlangsung di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Selasa (23/6). ‘’Kita jangan berpangku tangan.

(Suara NTB/diskominfotik)

KAJIAN - Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah memimpin rapat kajian dampak Covid-19 terhadap kemiskinan di NTB, Selasa (23/6).

Harus proaktif, karena peran kita di provinsi bukan hanya mendengar laporan saja tetapi harus melihat faktor masalahnya di mana,’’ tegas Wagub dalam rapat yang dihadiri oleh Asisten I, II dan III Setda NTB, Kepala Bappeda Provinsi NTB, dan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB. Dalam rapat ini Wagub meminta untuk segera menyelesaikan masalah data di NTB. Sehingga dana dan bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Mengingat anggaran di Pemprov NTB sudah mencukupi untuk penuntasan kemiskinan. ‘’Saya berharap ini menjadi follow up untuk Sekda dan Kepala Bappeda. Bagaimana agar semua program di NTB bersinergi,’’ katanya mengingatkan.

Selain itu juga, Wagub menyampaikan bahwa Covid-19 ini jangan sampai menjadi dua mata pisau yang berbahaya.

Bersambung ke hal 11

Wujudkan Kemandirian Ekonomi

Pemprov Teken Kerjasama Bisnis Berbasis Masyarakat Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Balai KPH Pelangan Tastura, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan penandatanganan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT. Sahabat Usaha Rakyat.

Penandatanganan MoU disaksikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dilakukan oleh Kepala KPH Pelangan, Burhan SP.,MM dan Direktur Utama PT. Sahabat Usaha Rakyat, Widya Wicaksana, di Kantor Dinas LHK Provinsi NTB, Selasa (23/6).

MoU tersebut ditandatangani dalam rangka pengembangan bisnis berbasis masyarakat di wilayah Balai KPH Pelangan Tastura Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Dalam MoU yang juga ditandatangani Kadis LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, BScF., M. Si tersebut memuat tiga kesepakatan bersama.

Bersambung ke hal 11

KERJASAMA - Penandatanganan kerjasama dengan PT. Sahabat Usaha Rakyat disaksikan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Kadis LHK, Madani Mukarom, di Kantor Dinas LHK Provinsi NTB, Selasa (23/6).

(Suara NTB/humassetdantb)

Pendukung MotoGP, Proyek RS Mandalika Belum Tuntas Lelang Mataram (Suara NTB) Hingga pertengahan tahun, pengerjaan proyek Rumah Sakit (RS) Mandalika yang merupakan pendukung kehadiran sirkuit MotoGP belum dimulai. Pasalnya, proyek RS. Mandalika masih dalam proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (23/6) kemarin mengatakan bahwa memang proyek senilai Rp45 miliar tersebut masih belum tuntas atau selesai lelang. ‘’RS Mandalika sedang lelang Rp45 miliar.

Baru selesai lelang perencanaannya langsung kita lelang fisiknya,’’ terang Sadimin.

Tahap tender saat ini adalah pembukaan dan evaluasi penawaran. Proyek dengan pagu Rp45,65 miliar tersebut anggarannya bersumber dari APBD NTB Tahun 2020. Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) NTB, Selasa (23/6), jumlah peserta lelang sebanyak 82 penyedia jasa.

Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis pada 26 Juni. Sedangkan penetapan pemenang tender akan dilakukan 1 Juli mendatang. Sedangkan penandatangan kontrak direncanakan 10 Juli 2020.

Lokasi pembangunan RS Mandalika di Lapangan Bola Desa Sengkol Kecamatan Pujut Lombok Tengah, atau jaraknya sekitar 15 menit dari KEK Mandalika.

Bersambung ke hal 11

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 perlu digunduli tapi mengMataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Dinas Lingkungan Hidup hasilkan kemanfaatan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 dan Kehutanan (LHK) NTB yang lebih besar dari tana123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 mencatat kawasan hutan man jagung,’’ kata Guber123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 yang benar-benar gundul nur NTB, Dr. H. Zulkiefli123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 seperti lapangan sepak bola mansyah, SE, M. Sc dikon123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 di NTB seluas 96.238,24 firmasi usai berkunjung ke 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 hektare akibat perambahan Kantor Dinas LHK NTB, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 dan illegal logging. Di satu Selasa (23/6) kemarin.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Menurutnya, banyak consisi masyarakat masih be123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 lum sadar, mereka masih toh di daerah lain mengenai 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 membabat hutan untuk pemanfaatan kawasan yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 menghasilkan pendapatan tanaman jagung.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ‘’Memang mengubah yang lebih besar dibanding123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 cara berpikir masyarakat kan jagung. Seperti di Lom123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ini tak mudah juga. Oleh bok Tengah, kawasan hutan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 karena itu dicari alternatif- ditanami pisang.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 alternatif, (agar) hutan tak Bersambung ke hal 11 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

Hutan Gundul di NTB Capai 96.238,24 Hektare

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 24 Juni 2020

Jumlah Penerima JPS di Mataram Membengkak

UMKM Mulai Beraktivitas MASA transisi menuju kenormalan baru menjadi angin segar bagi usaha mikro kecil menengah di Mataram. Denyut perekonomian mereka mulai tumbuh. Perajin tahu – tempe kembali beraktivitas normal dengan mengikuti protokol kesehatan. Lurah Kekalik Jaya, Bilyadi Idul Islam mengatakan, memasuki menuju tatanan kehidupan normal baru aktivitas para pelaku usaha terutama perajin tahu – tempe di beberapa lingkungan mulai berjalan normal.

Pedagang maupun perajin mulai berani berjualan ke pasar – pasar tradisional di Kota Mataram. Meskipun demikian, mereka diminta tetap mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus. “Alhamdulillah, perajin tahu – tempe di Lingkungan Kekalik awalnya takut.

Sekarang sudah mulai beraktivitas normal,” kata Billy dikonfirmasi via ponselnya, Selasa (23/6).

Geliat ekonomi di masyarakat yang mulai tumbuh diharapkan memberi semangat atau gairah di seluruh sektor lainnya. Tiga bulan aktivitas masyarakat terbatas. Kesempatan ini pun harus dimanfaatkan sebaik – baiknya. Paling penting menurut Billy adalah, masyarakat tidak lalai dengan disiplin melaksanakan empat pilar protokol kesehatan.

Seperti, menggunakan masker. Cuci tangan. Jaga jarak. Dan, meningkatkan imunitas dengan pola hidup sehat dan bersih. “Saya kira masyarakat tetap waspada,” katanya mengingatkan.

Sementara aktivitas ibadah tetap diminta takmir masjid memperketat pengawasan.

Prioritas pengawasan terutama di masjid yang berada persis di pinggir – pinggir jalan utama. Tingkat kerawanan dinilai tinggi karena banyak orang dari luar ikut melaksanakan ibadah, sehingga harus dilakukan pengecekan suhu tubuh, cuci tangan dan wajib gunakan masker.

Walaupun telah memasuki menuju kenormalan baru pengawasan tetap dimasifkan melalui program penanganan Covid-19 berbasis lingkungan. Pasalnya, dua warga di Kelurahan Kekalik masih mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat terpapar virus Bilyadi Idul Corona. “Kami mengimIslam bau masyarakat untuk tetap waspada. Disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Dengan harapan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat berjalan normal,” katanya. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram kembali memverifikasi penerima bantuan jaring pengaman sosial (JPS) tahap kedua.

Pengajuan kelurahan membengkak dari target menjadi 32.548 ribu kepala keluarga. Penyerahan bantuan harus memprioritaskan prinsip kehati-hatian.

Asisten II Setda Kota Mataram Ir.H.Mahmuddin Tura menjelaskan detail bahwa target awal bantuan jaring pengaman sosial disalurkan berjumlah 26 ribu kepala keluarga. Pada tahap pertama telah didistribusikan untuk 19.803 kepala keluarga. Sehingga, tersisa 6.197 paket bantuan di tahap pertama belum disalurkan. Kebijakan Walikota Mataram H. Ahyar Abduh membuka peluang untuk data baru penerima JPS. Pengajuan disampaikan kelurahan berdasarkan usulan dari lingkungan sejumlah 19 ribu lebih. Setelah diverifikasi kembali data penerima tersisa 12.745. “Usulan dari kelurahan dua tahap. Tahap pertama ada usulan 17.170 KK. Dan,usulan kedua ada tambahan lagi 2 ribu. Ini yang kita verifikasi lagi,” jelas Mahmuddin ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/6).

Data 12.745 paket belum

didistribusikan itu merupakan akumulasi dari sisa 6.197 paket kouta yang belum terdistribusikan di tahap pertama. Dan, tambahan 6.548 data tambahan. Masyarakat yang masuk data usulan akan mendapatkan bantuan sama yakni paket selama tiga bulan.

“Jadi bantuan diterima sama selama tiga bulan,” katanya.

Konsekuensi dari penambahan kouta penerima menjadi 32.548 kepala keluarga. Pemkot Mataram harus menambah anggaran pengadaan sembako mencapai Rp1,6 miliar lebih.

Total ini belum termasuk biaya distribusi dan pengepakan barang. Untuk penyaluran JPS ditargetkan pertengahan Bulan Juli tuntas. “Pak Wali meminta kita penyaluran JPS tuntas pada pertengahan Bulan Juli,” ucapnya.

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh menambahkan, secara keseluruhan masyarakat terdampak akibat Cov-

(Suara NTB/cem)

CEK PAKET JPS - Walikota Mataram,H.Ahyar Abduh didampingi Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang mengecek kesiapan pengiriman paket bantuan JPS di halaman Pendopo Walikota Mataram belum lama ini. id-19 mencapai 70 ribu jiwa.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan membantu penanganan dampak sosial. Untuk Kota Mataram sebagian telah diakomodir melalui program dari Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi NTB. “JPS ditangani Kota Mataram 26 ribu,” sebutnya.

Dari pendistribusian JPS

tahap pertama tersisa 6.197 paket. Terdapat tambahan mencapai 19 ribu KK dari kelurahan. Setelah diverifikasi kembali total paket sembako akan didistribusikan di tahap kedua 12.745 paket. Teknis pendistribusian paket sembako diserahkan sepenuhnya ke organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Termasuk

penunjukan maupun penambahan rekanan.

Ditegaskan Walikota, pasien dalam pengawasan dan pasien positif Covid-19 akan tetap memperoleh bantuan JPS dari pemerintah. “Sekarang ini sedang disiapkan untuk pendistribusian tahap kedua. Saya minta bulan Juli harus sudah tuntas,” katanya. (cem)

Dewan Minta Parkir di RSUD Kota Mataram Digratiskan Mataram (Suara NTB) – Komisi II DPRD Kota Mataram meminta RSUD Kota Mataram menggratiskan parker di RSUD Kota Mataram. Permintaan ini dilontarkan Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt., menyusul minimnya penghasilan yang didapatkan daerah dari parkir di RSUD Kota Mataram yang saat ini dikelola oleh pihak ketiga. ‘’Alat karcis parkir di RSUD Kota Mataram juga sering rusak. Kalau memang penghasilan yang didapat dari parkir kecil sekali, sebaiknya parkir digratiskan saja. Sehingga, rumah sakit tidak lagi pusing-pusing memikirkan soal parkir ini,’’ kata Wiska saat memimpin rapat kerja Komisi II dengan RSUD Kota Mataram di DPRD Kota Mataram, Selasa (23/6) kemarin.

Direktur RSUD Kota Mataram, dr. HL . Herman Mahaputra tidak menyangkal kondisi tersebut. Pihak RSUD Kota Mataram, lanjut dia, hanya menerima penghasilan berupa sewa lahan parkir yang dikelola oleh pihak ketiga sebesar Rp7 juta per bulan. Sedangkan untuk pajak parkir, diserahkan langsung oleh pihak ketiga kepada Pemkot Mataram melalui BKD (Badan Keuangan Daerah).

Pihak ketiga, kata dokter Jack, berkewajiban membayar 25 persen dari total penghasilan yang diperoleh dari pengelolaan lahan parkir kepada Pemkot Mataram. Dia membenarkan,

(Suara NTB/dok)

Aset Belum Tertangani dengan Baik ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini meminta Pemkot Mataram melakukan analisa beban kerja antara BKD (Badan Keuangan Daerah) khusus dengan aset. ‘’Karena di beberapa tempat yang kita lakukan studi komparasi, ada pemisahan antara Badan Keuangan Daerah dengan Aset Daerah. Karena kalau kita lihat bahwa aset ini sangat luar biasa. Kalau kita lihat di LHP BKP aset sudah menjadi hal yang menjadi permasalahan,’’ terangnya saat rapat kerja Komisi II dengan BKD di DPRD Kota Mataram kemarin.

Ketua Fraksi Partai Demokrat ini menyebutkan bahwa banyak aset milik Pemkot Mataram yang belum tertangani dengan maksimal. ‘’Ini jangan hanya menjadi sub bagian dari BKD. Kami ingin agar ada analisa beban kerja yang dilakukan oleh BKD terkait dengan aset dengan BKD,’’ katanya. Sehingga suatu saat, ada pemikiran untuk dilakukan pemisahan antara kedua tupoksi (Tugas pokok dan fungsi) tersebut.

Pada bagian lain, Zaini mempertanyakan penelitian tentang pengembangan soal PAD (Pendapatan Asli Daerah). ‘’Bagaimana seharusnya kita melakukan pengembangan PAD di lingkup Kota Mataram,’’ ujarnya. Karena hal itu sudah dianggarkan sekitar Rp500 juta. Sebab, Pemkot Mataram melalui Balitbang telah menganggarkan untuk melakukan kajian tersebut. Dia mempertanyakan apa hasil kajian yang dilakukan oleh BKD, mengingat di BKD sendiri juga menganggarkan hal yang sama dengan Balitbang. ‘’Di BKD ada anggaran terkait peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi dari PAD,’’ sebutnya. Mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini mengatakan, kalau melihat analisa yang dilakukan BKD, terlebih BKD sudah berjanji untuk melakukan revisi pengelolaan aset daerah. ‘’Kalau kita melihat nilai sewa dari aset-aset itu. Misalnya ruko-ruko yang di Cakra. Kalau kita mau menganalisa sewa ruko yang di sana.

Itu terjadi ketimpangan yang sangat jauh,’’ sesalnya.

Bahkan, kata Zaini, sejak dulu Pemkot beralasan rendahnya nilai sewa sangat tergantung dari Perda. ‘’Kenapa dari dulu tidak pernah ada inisiasi dari BKD dari sektor aset untuk melakukan perbaikan Perda sehingga nilai yang sekarang disesuaikan dengan nilai pasar. Sehingga nantinya jangan sampai ada anggapan dari masyarakat kalau nilai sewa ruko itu tidak wajar dan lain sebagainya. Sehingga ke depan persoalan aset ini tidak lagi menjadi catatan BPK. (fit)

(Suara NTB/fit)

PARKIR GRATIS - Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska saat rapat kerja dengan jajaran RSUD Kota Mataram, meminta RSUD mengratiskan parkir di rumah sakit milik Pemkot Mataram tersebut masih terdapat piutang parkir dari pihak ketiga terhadap pemerintah pada tahun 2018 dan 2019. Oleh karena itu, dia berharap Dewan dapat memfasilitasi persoalan piutang pajak ini dengan BKD. ‘’Kata kuncinya adalah, pa-

jak akan diberlakukan selama produktif. Sedangkan selama gempa parkir ini tidak dipakai,’’ ucapnya.

Dia menegaskan, bahwa pengelolaan parkir rumah sakit tidak bisa disamakan dengan pengelolaan parkir di mall atau pusat-

Pilkada Mataram

Mohan dan Ahda Sulit Dipasangkan

(Suara NTB/fit)

HM. Zaini

Halaman 2

Mataram (Suara NTB) – Manuver Ahyar Abduh mengocok ulang bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram, gagal.

DPD Partai Golkar telah menyetujui duet H. Mohan Roliskana – Mujiburrahman pada pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember mendatang.

Menyatukan kembali dinasti selama ini berjaya antara Mohan – Ahda sulit terwujud.

Proses penjaringan bakal calon dimulai dari komunikasi politik. Dinamika politik di Mataram sangat dinamis.

Bakal pasangan calon memiliki peluang saling menjajaki.

Namun, langkahnya memasangkan Mohan – Ahda rupanya sulit. Setelah mengamati bakal calon mengerucut ke pasang – pasangan.

Partai juga sudah mengeluarkan surat tugas dan rekomendasi. “Tapi belum ada rekomendasi yang final dari DPP,” kata Ahyar Selasa (23/6).

Menurutnya, surat tugas itu menjadi bukti bahwa partai politik memberikan kepercayaan ke paslon untuk melakukan komunikasi politik dengan partai maupun calon lainnya. Rupanya, Mohan maupun Ahda sama – sama memiliki pasangan masing – masing. Bahkan, mereka telah berjalan jauh pada kontensta-

H.Ahyar Abduh (Suara NTB/cem)

si lima tahunan tersebut.

Apalagi Partai Gerindra juga telah kukuh mempertahankan pasangan Lalu Makmur Said – Badruttaman Ahda.

“Teman – teman media bertanya ke saya. Dalam hal ini saya dikaitkan bahwa Ahda adalah anaknya saya.

Dia kan sudah dewasa. Ibarat pengantin tidak mungkin dipaksakan. Saya hanya memberikan arahan. Bagaimanapun juga ini jadi tang-

gungjawab saya. Tetapi segala – galanya dia yang memutuskan,” terangnya. Dari surat tugas itu kecil kemungkinan Mohan – Ahda bisa diduetkan.

Karena 50 persen dari surat itu akan keluar rekomendasi dari parpol untuk mengusung calon. Artinya, sudah ada komunikasi,komitmen dan akad dengan partai politik.

Dan, tinggal menunggu finalisasi dari partai untuk mendeklarasikan pasangan calon.

Terkait dengan maneuver awal dilakukan untuk mengubah arah peta politik di Kota Mataram. Ahyar mengklaim hal itu sudah biasa di politik.

“Dalamnya lautan dapat diukur. Dalamnya hati sulit di tebak,” katanya menganalogikan. Posisinya saat ini yang masih menjabat sebagai Walikota Mataram diakui sangat berat. Dia harus memberikan yang terbaik serta menjaga kondusivitas serta keberlangsungan proses demokrasi agar berjalan aman dan lancar.

Paling ditekankan adalah netralitas aparatur sipil negara. ASN, kata Ahyar, harus berdiri tegak atau tidak condong terhadap pasangan calon manapun. “Kalau saya siapapun yang bakal terpilih nantinya. Saya harapkan program pembangunan tetap dilanjutkan,” pesannya. (cem)

pusat perbelanjaan. ‘’Kadang orang datang dalam keadaan darurat tidak bawa dompet, jadinya tidak bisa bayar parkir. Sedangkan kalau parkir di mall itu kan murni bisnis,’’ katanya.

Namun demikian, terhadap saran Dewan untuk

menggaratiskan parkir rumah skait plat merah tersebut, pihaknya tentu tidak bisa langsung mengambil keputusan.

RSUD Kota Mataram akan membicarakan usulan ini lebih lanjut dengan Walikota mataram maupun Sekda. (fit)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) – 1234567890123456789012345678901212 Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Mataram se1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dang mempersiapkan penyusunan kerangka umum ang1234567890123456789012345678901212 garan dan plafon penggunaan anggaran sementara pe1234567890123456789012345678901212 rubahan. Sisa anggaran penanganan Covid-19 sekira Rp 1234567890123456789012345678901212 65 miliar dari refocusing yang mencapai Rp135 miliar 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 akan dialihkan. Pengalihan dana mengutamakan program 1234567890123456789012345678901212 prioritas dan mendesak.

1234567890123456789012345678901212 “Mana program yang urgen dan prioritas diutamakan.

1234567890123456789012345678901212 Tiga – empat bulan ini sedang dipersiapkan,” kata Wa1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 likota Mataram,H.Ahyar Abduh. Pengalihan anggaran itu 1234567890123456789012345678901212 bukan berarti menihilkan dana pencegahan dan pena1234567890123456789012345678901212 nganan. Anggaran akan didistribusikan atau ditangani 1234567890123456789012345678901212 langsung oleh organisasi perangkat daerah. Seperti Di1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 nas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Badan 1234567890123456789012345678901212 Penanggulangan Bencana Daerah.

1234567890123456789012345678901212 Sebagian anggaran juga untuk operasional pengawasan 1234567890123456789012345678901212 dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan dan 1234567890123456789012345678901212 Dinas Sosial. “Jadi tidak kita nolkan anggaran pencegahan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dan penanganan Covid-19,”sebutnya Estimasi anggaran 1234567890123456789012345678901212 yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 Rp135 mil1234567890123456789012345678901212 iar. Walikota memproyeksikan dana yang terpakai sekira 1234567890123456789012345678901212 Rp70 miliar. Artinya, sisa dana Rp65 miliar akan dialihkan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 untuk pelaksanaan program di masing – masing OPD. 1234567890123456789012345678901212 Selain itu, pihaknya juga menunggu kebijakan dari pe1234567890123456789012345678901212 merintah pusat. Sebab, dana alokasi khusus ditahan. Dana 1234567890123456789012345678901212 alokasi umum, dana insentif daerah dan dana bagi hasil di1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pangkas. Orang nomor satu di Kota Mataram ini belum bera1234567890123456789012345678901212 ni memastikan sisa dana tersebut digunakan untuk penger1234567890123456789012345678901212 jaan program apa saja. Yang pasti dana yang bakal didistri1234567890123456789012345678901212 busikan ke masing – masing OPD tidak sama besarnya de1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ngan perencanaan yang disusun pada APBD murni sebelum1234567890123456789012345678901212 nya. “Nanti akan kita lihat. Yang pasti dana yang akan dibagi 1234567890123456789012345678901212 tidak sama seperti sebelumnya,” demikian kata dia. (cem) 1234567890123456789012345678901212

Rp65 Miliar Anggaran Penanganan Covid-19 Dialihkan

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 24 Juni 2020

Halaman 3

Olah Limbah Minyak Kelapa PENGEMBANGAN industri minyak kelapa di NTB diakui mengalami percepatan selama pandemi virus Corona (Covid-19). Kendati demikian, ada beberapa yang perlu diatasi. Diantaranya biaya produksi dan harga jual yang terbilang mahal.

Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) NTB, Nuryanti, SE,ME menerangkan, untuk menekan biaya produksi dan harga jual industri minyak kelapa memang memerlukan dukungan. Khususnya IKM lain yang mampu mengolah limbah hasil produksi. ‘’Banyak IKM lain yang harus kita dorong untuk (Suara NTB/dok) pengelolaan kelapa tadi.

Nuryanti Baik serabut, batok dan lain-lain,’’ ujar Nuryanti saat dikonfirmasi, Selasa (23/6) di Mataram. Dengan demikian, industri minyak kelapa dapat menjadi industri pengolahan yang lebih besar.

Diterangkan, dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang dibuat pemerintah untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 komoditas pengolahan kelapa menjadi salah satu yang paling eksis. Karena itu, percepatan-percepatan perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah produksi yang ditemukan. Dari 50 IKM yang bergerak dalam pengolahan kelapa, Dinas Perindustrian NTB mencatat ada 30 IKM yang aktif. Dari seluruh IKM tersebut kapasitas produksi minyak kelapa di NTB dapat mencapai 100.000 liter per bulan.

Dengan potensi produksi yang cukup banyak Nuryanti menekankan masalah harga adalah salah satu yang perlu diatasi. Salah satunya dengan memberikan kepastian pasar bagi seluruh aspek industri kelapa tersebut. Menurutnya, jika harga jual bisa ditekan hinga Rp15.000 maka produksi minyak kelapa di NTB dapat bersaing di pasaran. Sayangnya, biaya produksi yang harus dikeluarkan saat ini jauh lebih besar. ‘’Kita harus dorong menjadi lebih murah. Caranya kalau ada pasar untuk serabut, batok, air, dan lain-lain berani (harga jual) diturunkan. Kalau sekarang minyak kepala tok, yang lain dibuang, hitungan harga kelapanya (untuk bahan baku) saja 6 butir kali Rp5 ribu untuk 1 liter,’’ jelas Nuryanti.

Sebagai permulaan Dinas Perindustrian NTB melatih 30 orang perwakilan IKM yang ada untuk mengolah limbah, termasuk dari industri kelapa. ‘’Itu yang kami dorong sekarang. Melatih beberapa IKM, melihat ada peluang pasar yang bisa mengirim ke luar daerah arang dari batok kelapa,’’ pungkasnya. (bay)

PLN NTB Operasikan Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan ke Delapan di Lombok Mataram (Suara NTB) Terus mendukung pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Nusa Tenggara Barat, PLN NTB kembali mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berkapasitas 2 x 275 kW atau setara dengan 520 pelanggan daya 900 VA. Berlokasi di Desa Buwun Sejati, Narmada, Lombok Barat, PLTMH Batu Bedil memanfaatkan aliran air di Sungai Sesaot untuk menghasilkan listrik. ‘’PLTMH ini mulai dibangun di bulan Oktober 2015 dan menjadi PLTMH ke-delapan yang dioperasikan oleh PLN NTB,’’ jelas Rudi Purnomoloka, General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB. Lokasi PLTMH yang lain tersebar di seluruh Lombok, yaitu terletak di Cakra, Sesaot, Pengga, Kukusan, Karang Bayan, Narmada dan Santong. Selain itu, PLN NTB juga mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Lombok Utara, yaitu di Kokoq Putiq dan Kokoq Segara.

Di tengah tugas PLN untuk melayani listrik di NTB, menghadirkan energi yang bersih dan ramah lingkungan adalah tantangan tersendiri untuk PLN. Hal tersebut selaras dengan salah satu nilai transformasi yang saat ini sedang dilakukan di dalam lingkup PLN, yaitu green, di mana PLN harus berorientasi pada konsep penyediaan sumber energi listrik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. ‘’Ada potensi kira-kira 100 MW untuk EBT di NTB yang bisa dioptimalkan. Dan PLN pasti akan memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat dan juga stakeholder untuk memaksimalkan sumber daya alam tersebut,’’ ujar Rudi.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, H.M.Husni juga mengapresiasi upaya PLN yang terus meningkatkan kontribusi EBT di dalam pengoperasian pembangkitnya untuk menerangi NTB. “Atas nama Pemerintah Provinsi NTB menyampaikan selamat atas pengoperasian PLTMH Batu Bedil dan apresiasi tinggi untuk PLN NTB atas komitmen luar biasa dalam mendukung pencapaian target kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi, sebagaimana tertuang dalam RUEN dan RUED Provinsi NTB,’’ jelasnya.

Husni menyampaikan bahwa sesuai Undang Undang Energi, target bauran energi untuk EBT secara nasional adalah sebesar 23% di tahun 2025. Dan salah satu langkah untuk memenuhi kebijakan pemerintah maupun Provinsi NTB tersebut adalah dengan pengoperasian PLTMH Batu Bedil.

Ke depan, Husni berharap PLN NTB dapat lebih memanfaatkan tenaga listrik dari sumber-sumber energi terbarukan lainnya, terutama dari pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Hal ini sekaligus untuk mendukung salah satu program unggulan Provinsi NTB yaitu program NTB Zero Waste. ‘’Kami yakin PLN BTB akan terus memberikan pengabdian terbaik untuk memastikan NTB menjadi Nusa Terang Benderang dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi NTB Gemilang 2018-2023. Bravo PLN NTB yang senantiasa Hadir Untuk Negeri,’’ katanya.

Hingga bulan Juni 2020, komposisi kapasitas daya EBT untuk NTB adalah sebesar 38 MW, atau 11.5% dari total daya mampu yang dihasilkan oleh pembangkit. Dari total daya tersebut, sebesar 20,82 MW bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya, dan selebihnya 17,57 MW merupakan pembangkit listrik yang menggunakan aliran air untuk membangkitkan tenaga listrik. (bul)

(Suara NTB/ist)

PEMBANGKIT - Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Batu Bedil berkapasitas 2 x 275 kW atau setara dengan 520 pelanggan daya 900 VA di Desa Buwun Sejati, Narmada, Lombok Barat.

(Suara NTB/bul)

DIKIRIM - NTB merekomendasikan pengiriman sebanyak 6.500 ekor sapi potong ke luar daerah untuk kebutuhan Idul Adha 1441 H. Tampak sapi-sapi peliharaan peternak di NTB.

NTB Kirim 6.500 Ekor Sapi Potong ke Luar Daerah Mataram (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, merekomendasikan pengiriman sebanyak 6.500 ekor sapi potong ke luar daerah untuk kebutuhan Idul Adha 1441 H. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.000 ekor sudah dikirim melalui tol laut dengan KM.Cemara Nusantara mulai 2 Juni 2020 lalu. ‘’ Sisanya akan dikirim lagi dalam waktu dekat ini lewat Pelabuhan Bima. Daerah tujuan pengiriman diantaranya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek),’’ jelas Kepala Dinas Nakeswan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani, di Mataram, Selasa (23/6) kemarin).

Sebanyak 6.500 ekor sapi potong yang akan dikirim ke Jabodetabek sebelum Idul

Adha merupakan bagian dari kuota pengiriman sapi sebanyak 78.159 ekor pada 2020.

Dari total kuota tersebut, sebanyak 15.500 ekor akan dikirim ke luar daerah, dan 62.659 ekor dalam daerah (Pulau Lombok), pada 2020.

Budi Septiani menjelaskan, seluruh sapi potong yang dikirim ke luar daerah merupakan hasil penggemukan para peternak di Pulau Sum-

bawa. Oleh sebab itu, pengirimannya melalui Pelabuhan Bima.

Dari jumlah sapi potong yang dikirim ke luar daerah tahun 2020 ini, terjadi penurunan dari yang seharusnya sebanyak 20.000 ekor. Hal itu sebagai dampak dari pandemi Covid-19. ‘’Seharusnya jumlah sapi potong yang terkirim ke luar daerah sebanyak 9.640 ekor.

Tapi yang terealisasi hanya 4.029 ekor sejak JanuariJuni 2020. Tapi kami optimis target pengiriman sebanyak 15.500 ekor ke luar daerah tercapai hingga akhir tahun,’’ katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pengiriman sapi potong ke luar daerah setiap tahunnya tidak mengganggu ketersediaan populasi untuk kebutuhan daging di dalam daerah. Karena jumlah populasi sapi NTB sudah mencapai 1.234.357 ekor.

Budi Septiani menambahkan, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan jumlah populasi ternak rumiansia setiap tahun. Di ant-

aranya, melarang pemotongan sapi betina yang masih produktif, memfasilitasi kelompok peternak memperoleh kredit usaha rakyat (KUR) untuk pengembangan usaha ternaknya.

Disnakeswan NTB juga mendorong generasi milenial untuk berani menggeluti usaha di bidang peternakan. Khususnya ternak ruminansia karena peluang pasarnya masih sangat bagus. Provinsi NTB juga akan mengembangkan sapi indukan impor untuk mengembangkan populasi dan meningkatkan produktivitas. ‘’Itu merupakan program Kementerian Pertanian,’’ katanya. (bul)

Tahun Ajaran Baru, Penjualan Sepatu Tak Menggembirakan

(Suara NTB/bul)

LAYANAN - Kegiatan pelayanan pajak tatap muka langsung di kantor pajak dengan protokol kesehatan.

Wajib Pajak Disilakan Konsultasi secara ’’Online’’ Mataram (Suara NTB) Layanan perpajakan tatap muka di kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak telah kembali dibuka sejak 15 Juni 2020 lalu, setelah sebelumnya dihentikan untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19. Layanan perpajakan tatap muka ini dibuka kecuali, untuk pelayanan Pendaftaran NPWP, pelaporan SPT yang sudah wajib efiling, permintaan Surat Keterangan Fiskal.

Permintaan validasi SSP PPHTB yang dapat dilakukan secara online pada situs web DJP (www.pajak.go.id), Aktivasi EFIN, dilakukan melalui email Kantor Pelayanan Pajak(KPP), Lupa EFIN, dilakukan melalui telepon/ email KPP, live chat pada situs web DJP, atau Kring Pajak (telepon 1500 200 dan Twitter @kring_pajak) VAT refund, dilakukan melalui

email KPP yang melayani VAT refund.

Layanan tatap muka, kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Nusa Tenggara (Kanwil DJP Nusra), Belis Siswanto, dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan termasuk memastikan jarak aman. Sehingga jumlah wajib pajak yang dilayani akan dibatasi menyesuaikan kapasitas ruangan dan jumlah petugas pelayanan.

Petugas KPP yang akan melayani masyarakat/wajib pajak harus mematuhi protokol kesehatan termasuk menggunakan masker, face shield, dan/atau sarung tangan, menjaga jarak aman, dan menghindari kontak fisik seperti berjabat tangan.

Sementara wajib pajak yang membutuhkan konsultasi dapat meminta konsultasi secara online, atau membuat perjanjian terlebih dahu-

lu melalui email, telepon, atau pesan instan(chat).

Kelas pajak tatap muka termasuk untuk bimbingan SPT tahunan tetap dilakukan dengan menyesuaikan kapasitas ruangan.

Untuk layanan yang belum tersedia secara online pada situs web DJP, maka wajib pajak dapat menyampaikan melalui pos/jasa kurir sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa mengunjungi KPP secara langsung. Alamat KPP berikut alamat email, nomor telepon,dan nomor telepon seluler untuk pesan instan dapat diakses pada alamat bit.ly/ kontak-kpp Masyarakat/wajib pajak yang mengunjungi KPP diharapkan dapat mematuhi protokol kesehatan sesuai arahan dari otoritas kesehatan. ‘’Informasi lanjut terkait perpajakan dapat diunduh pada www.pajak.go.id,’’ demikian Belis. (bul)

Mataram (Suara NTB) Memasuki pertengahan tahun adalah memasuki masa tahun ajaran baru. Biasanya, kebutuhan alat-alat tulis dan kelengkapan sekolah termasuk sepatu paling banyak dicari. Namun dampak pandemi Covid-19, keadaan tahun ini jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Tahun ajaran baru identik dengan kelengkapan baru.

Dari TK, SD, SMP hingga ke perguruan tinggi. penyedia atribut sekolah biasanya panen penjualan. Meningkatkan sampai lebih diatas 100 persen dari biasanya. ‘’Tahun ajaran baru tahun 2020 ini jauh, penjualan sepatu turun sampai 70 persen,’’ ujar S. Widjanarko, pemilik Toko Sepatu Sandal Cakar Mas. Ditemui di Sekretariat Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Provinsi NTB, Selasa (23/6) kemarin, Widjanarko mengatakan, biasanya jelang tahun ajaran baru penjualan di toko sepatu sandalnya di Cakranegara naik sampai 200 persen. karena wabah Covid-19 ini, ia kehilangan pasar cukup besar. namun untungnya, kondisi serupa tidak hanya dialaminya sendiri.

Akibatnya, ia harus menunda pesanan dari produsennya di Jakarta, Medan dan Jawa.

Untuk menjamin keamanan konsumen, protokol kesehatan sebetulnya telah diterapkan. Misalnya, mengharuskan pengunjung ke Cakar Mas menggunakan masker.

Suhu badan juga harus dicek, tempat cuci tangan juga tetap disediakan. Dan tak kalah penting adalah menjaga jarak antar pengunjung di dalam toko. Dengan kondisi pasar yang demikian anjlok, sementara ini kata Widjanarko, 50-an pegawai yang dipekerjakannya belum ada keputusan dilakukan PHK. Ia mengusahakan dalam situasi seperti ini perusahaan dapat hidup bertahan.

(Suara NTB/bul)

S. Widjanarko ‘’Kondisinya buruk. Karena sebelum lebaran kemarin juga sangat minim penjualan sepatu sandal,” demikian Widjanarko.

Pada bagian lain, Ketua Harian INTI Provinsi NTB ini juga menyampaikan kegiatankegiatan sosial yang dilakukan tak berhenti. Meskipun kondisi ekonomi separah ini di INTI Provinsi NTB yang menaungi lebih dari 1.000 anggota aktif lintas agama dan suku. Untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19, INTI NTB tetap berkegiatan mengajak anggotanya untuk berbagi kelebihan kepada yang tidak mampu atau yang terdampak berat corona.

Sampai saat ini, lebih dari Rp1 miliar total dana yang berhasil dikumpulkan dalam berbagai jenis bantuan. diantaranya Alat Pelindung Diri (APD), sembako, dan kebutuhan lainnya. Bentuan yang terkumpul didistribusikan bersama TNI dan perangkat kelurahan/desa. ‘’Selain APD, kepada tenaga medis dan dokter yang berjaga malam di rumah sakit, tetap diantarkan kopi. Kopinya dari anggota yang jualan kopi. Kita bersama-sama melawan Covid,’’ demikian Widjanarko. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 24 Juni 2020

Halaman 4

Tempat Wisata Dibuka Pesimis Capai Target PEMKAB Lombok Timur (Lotim) dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) mengaku pesimis target retribusi parkir dapat tercapai tahun ini. Hal itu dikarenakan terjadinya penurunan parkir terkait adanya pandemi virus Corona (Covid-19).

Demikian disampaikan Kadis Perhubungan Lotim, Drs. M. Zaini, kepada Suara NTB, Selasa (23/6). Ia menegaskan, sektor perparkiran yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup potensial sangat merasakan dampak atas terjadinya pandemi Covid-19. Selama tiga bulan terakhir terjadinya penurunan parkir yang secara otomatis berdampak langsung terhadap setoran juru parkir ke daerah.

“Penarikan retribusi parkir memang tetap berjalan. Namun kondisinya sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir,” ungkapnya.

Kendati demikian, ke depan pihaknya akan terus mendeteksi dan menguatkan sumber pendapatan di sektor ini supaya tidak lagi terjadi kebocoran-kebocoran. Salah satunya dengan melakukan sistem pelelangan untuk pengelolaan parkir. Di mana untuk pengelolaan di semua titik, baik parkir khusus dan parkir tepi jalan selain yang dikelola oleh Bapenda berupa parkir dalam pasar. “Kita akan segera melakukan koordinasi dengan koordinatorkoordinator parkir,” janjinya.

Adapun pada tahun 2019, Zaini mengklaim bahwa Dishub Lotim berhasil mencapai target PAD dari retribusi parkir sebesar Rp600 juta. Namun pada tahun 2020 ini sangat berdampak akibat pandemi Covid-19, sehingga nantinya akan dilihat pada akhir tahun 2020 dari target sekitar Rp600 juta lebih apakah dapat tercapai ataupun merosot drastis dari target yang sudah ditetapkan. (yon) M. Zaini (Suara NTB/yon)

Blangko E-KTP di Lotim Kembali Langka Selong (Suara NTB) Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Lombok Timur (Lotim) kembali langka. Aktivitas pelayanan pembuatan dokumen kependudukan ini pun tersendat.

Pelayanan pembuatan E-KTP di 10 Unit Pelayanan Teknis (UPT) dipastikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lotim tetap bisa berjalan meski harus menunggu dulu datangnya blangko dari pusat.

“Sudah dua hari ini blangko kosong,” ucap Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk (Dafduk) Dinas Dukcapil Lotim, Saeful Azkari saat dikonfirmasi, Selasa (23/6).

Dalam hal ini, pihaknya sudah minta ke pusat 20 ribu tambahan. Pihaknya tidak tahu berapa jumlah yang akan diberikan nantinya. Namun, Lotim sudah difasilitasi oleh pemerintah provinsi untuk pengadaan blangko ke pemerintah pusat Disebut, jumlah penduduk Lotim yang besar ini berbanding lurus dengan jumlah warga yang meminta E-KTP. Jumlah warga yang wajib KTP saat ini masih ada sekitar 3 ribu.

Belum lagi permintaan karena perubahan data, seperti pindah alamat, dari keterangan sebelumnya belum menikah menjadi sudah menikah, dan semacamnya.

Pelayanan di UPT Dukcapil, sambungnya menggunakan dua cara. Di era memasuki new normal, Dukcapil sudah membuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan. Mulai dari pelayanan secara online untuk mencegah terjadinya kerumunan. Ada juga yang masih datang ke UPT Ducapil diwajibkan mengutamakan protokol kesehatan.

Karenanya ditempatkan di setiap UPT itu disiapkan thermo gun untuk skrining suhu tubuh semua pengunjung.

Permintaan melalui online katanya cukup banyak. Semua UPT setiap hari penuh dengan warga yang mengurus E-KTP untuk keperluan administrasi kependudukan. Ditambahkan, bulan Juni 2020 ini saja terakhir Lotim dapat 2 ribu tambahan dari kabupaten lain oleh pemerintah provinsi. Jika Lotim nantinya sudah dapat, maka jatah Lotim ini akan mengganti jatah blangko untuk kabupaten yang dipinjam tersebut.

Informasi sebelumnya dihimpun Suara NTB, pelayanan pembuatan KTP-El di Lotim ini makin ribet pasca peluasan kantor layanan di UPT Dukcapil. Sejatinya, pelayanan harus makin mudah dan cepat. Sebaliknya, yang terlayani dengan cepat hanyalah orang-orang tertentu saja. Warga harus menunggu lama lagi baru bisa keluar cetakan E-KTP. (rus)

Sanksi Menanti Jika Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) mengikuti arahan dari Pemprov NTB terkait penerapan protokol kesehatan di tempat wisata seperti disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Wagub khawatir terjadi penularan covid-19 akibat dibukanya tempat wisata, sehingga orang nomor dua di NTB itu meminta kepala daerah untuk bertanggung jawab atas penerapan protokol Covid-19 di lokasi wisata.

Kepala Dinas Pariwisata Lobar H. Saepul Ahkam menjelaskan, secara prinsip pihaknya mengapresiasi dan menaati arahan Pemprov NTB. Kaitan dengan itu, pihaknya sudah menerbitkan Keputusan Bupati tentang protokol kesehatan di tempat

wisata. Bahkan seremonial sudah sederhana pembukaan tempat wisata sudah dilakukan di Taman Narmada bersama camat, Kapolsek, Danramil, dan pengelola. “Kami berharap para pengelola disiplin dalam penerapannya (protokol kesehatan, red), sehing-

Giri Menang (Suara NTB) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Barat (Lobar) Heri Ramadhan mengaku telah diperiksa Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda NTB terkait kasus dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari. Ia dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait seputaran aturan atau regulasi pembagian BLT dan pihaknya sudah memberikan keterangan menyangkut perihal regulasi tersebut kepada penyidik.

Menurutnya, pemda melalui Dinas PMD secara normatif menyerahkan sepenuhnya persoalan BLT DD di Desa Bukit Tinggi kepada proses hukum berlaku yang saat ini ditangani Dit Reskrimsus Polda NTB. Pihaknya pun sudah dipanggil pekan lalu oleh penyidik untuk dimintai ketengan soal aturan BLT tersebut.

Pihaknya tidak bisa menyampaikan secara detail terkait pemeriksaannya, karena menyangkut proses penyidikan di APH. Namun yang jelas penyidik mempertanyakan terkait seputaran regulasi BLT DD. Selanjutnya terkait per-

kembangan penanganan kasus ini tentu ada di APH, apakah ada unsur tindak pidana ataukah tidak. Pemda, kata dia, menyerahkan proses hukum kepada APH. Apakah ada pendampingan hukum terhadap aparatur desa, menurutnya tidak ada. Kecuali perangkat daerah ada diberikan bantuan hukum atau advokasi.

Ia menambahkan, penyaluran BLT DD Tahap I sudah selesai dan susah memasuki pencairan tahap II. Pencairan BLT DD tahap II inipun sudah mencapai 50 persen desa. Dari total 119 desa di Lobar. “Penyaluran BLT DD tahap I sudah selesai, dan saat ini penyaluran tahap II sudah 50 persen,” imbuh dia.

Sebelumnya warga Bukit Tinggi keberatan dengan pemotongan BLT yang dilakukan oknum kepala dusun. Warga Dusun Tunjang Polak M. Anwar mengatakan, sebelum bantuan dibagi kepada masyarakat, ia dan warga dikumpulkan oleh kades di kantor desa.

Warga diberikan semacam penjelasan bahwa perlu berbagi kepada warga lain dengan seikhlasnya. “Dia bilang seikhlasnya tapi kok dipatok yang diambil Rp 150 ribu, katanya untuk warga yang belum dapat bantuan tapi warga belum diberikan,” jelas dia.

Diakui memang bantuan BLT yang diterima dari desa sebesar Rp 600 ribu. Akan tetapi setelah pulang ke rumah, bantuannya diambil lagi oleh oknum kadus sebesar Rp 150 ribu. Bantuan tahap I diambil Rp150 ribu, sedangkan bantuan tahap I ia hanya memberikan Rp50 ribu. “Bantuan BLT DD yang pertama diambil (potong, red) Rp 150 ribu, sedangkan tahap II saya hanya kasih Rp 50 ribu,” aku Heri Ramadhan dia. (her)

Empat Pegawai di Pasar Pancor Mengadu ke DPRD Lotim

(Suara NTB/yon)

PERTEMUAN - Per temuan organisasi Pasar Rakyat Pancor di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Timur, Selasa (23/6).

Menanggapi hal itu, Samsul Ridho selaku, Kepala Pasar Pancor, mengatakan penerbitan SK tersebut merupakan struktur yang sebelumnya yang telah dibentuk dan telah menyerahkan strukturmya ke Bapenda. Namun pada SK yang turun tidak tercantum namanama yang diajukan ke Bapenda. Melainkan adanya SK dengan nama yang tidak pernah diserahkan ke Bapenda.

“Kalau kami terima, dari mana gaji yang harus diberikan.

Sementara penarikan retribusi tidak kita lajukan selama dua bulan terakhir selama pandemi Covid 19,”terangnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, me-

covid-19 regional di Lombok Barat dan NTB. Menurut dia, tidak fair juga, menularnya Covid-19 di tempat lain, namun tempat wisata dan usahanya ditutup. Terkait pemberian saksi untuk konsistensi penerapan protokol kesehatan di tempat wisata, kata Pelaksana Tugas Kabag Humas dan Protokol ini tentu ada nanti sanksi yang dimaksud terdapat pihak yang tak menaati protokol covid-19. “Ada dong (sanksi, red) itu ukurannya ada di protokol yang harus ditaati dan pendampingan,”imbuh dia. (her)

Kasus BLT DD, Pemda Tak Beri Bantuan Hukum

(Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) Sebanyak empat pegawai di Pasar Pancor mengadu ke DPRD Lombok Timur (Lotim), Selasa (23/6). Tindakan terkait polemik atas penolakan yang dilakukan oleh Kepala Pasar Pancor. Penolakan dilakukan lantaran pengangkatan empat pegawai tersebut dinilai tidak sesuai usulan dan tanpa komunikasi dengan kepala pasar.

Empat orang tersebut di antaranya, Mahsur, (Bidang Administrasi dan keuangan) Anharuddin (Bidang Ketertiban dan keamanan), Rahman Hakim (Bidang Pemeliharaan dan kebersihan), dan Abdul Hanif (Bidang Pelayanan pelanggan dan pengembangan komunitas). Pengaduan empat pegawai ini juga dihadiri Ketua Komisi III DPRD Lotim, Samsul Bahri beserta anggota, Kepala Bapenda Lotim, Slamet Alimin, Sekretaris Inspektur Inspektorat Lotim, Sapardi, Kepala Pasar Pancor, Samsul Ridho.

Pada kesempatan itu, Abdul Hanif, menyampaikan berdasarkan SK Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Nomor : 188.46/28-4/PENDA/ 2020 tentang pengangkatan bidang-bidang pada organisasi Pasar Rakyat Pancor. Di mana sudah mengajukan SK tersebut kepada Kepala Pasar Pancor untuk ditempatkan sesuai dengan SK yang diterimanya, namun ia ditolak dengan alasan yang tidak. Untuk itu, ia berharap supaya ada solusi terbaik melalui hearing.

ga mampu juga mendisiplinkan pengunjung,” tegasnya, Selasa (23/6).

Untuk pengawasan penerapan Covid-19 ini, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan supervisi dengan melibatkan gugus tugas kecamatan sebagai pihak yang ter-

depan dalam mengawasi dan mengevaluasi penerapan protokol. “Saat ini kita ingin masyarakat kita bisa gembira berwisata, namun disiplin dengan protokol,”ujarnya.

Terkait kekhawatiran penularan covid-19 akibat longgarnya protokol covid-19 di tempat wisata, menurut Ahkam pihaknya akan melihat perkembangan, karena baru Selasa kemarin resmi dibuka.

Pihaknya akan melihat hasil supervisi dan arah perkembangan penularan.

Selain itu, pihaknya akan mlihat perkembangan kasus

negaskan bahwa SK yang dikeluarkan berdasarkan Menteri Perdagangan. SK yang dikeluarkan itupun sudah ada relugasinya. Seperti di Pasar Pancor yang merupakan pasar kelas A tipe 1 yang memang harus memiliki struktur organisasi pasar.

Ditambahkan, Kabid Retribusi Pasar pada Bapenda Lotim, Jayadi bahwa SK tersebut merupakan keputusan Bupati Lotim yang di dalamnya keputusan tersebut tercantum bahwa struktur organisasi pasar ditetapkan oleh Kepala Bapenda Lotim. SK telah diterima oleh kepala pasar namun tidak diterima dengan alasan tidak mengenal orangorang yang telah tercantum

dalam SK yang diterbitkan pihak Bapenda.

Sementara, Sekertaris Inspektur pada Inspektorat Lotim, Sapardi, memandang sesungguhnya permasalahan di Pasar Pancor sangat sederhana yang memang dapat diselesaikan dengan relugasi. Maka dari itu harus mengikuti relugasi dari Menteri Perdagangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel. “Yang perlu diklarifikasi adalah kenapa harus ada penolakan,”tanyanya.

Hal senada disampaikan, Anggota Komisi III DPRD Lotim, Saifullah, permasalahan di Pasar Pancor merupakan miskomunikasi. Oleh sebab itu OPD maupun Pemda harus segera menyelesaikan permasalahan ini, demikian pula halnya dengan Kepala Pasar Pancor harus melakukan komunikasi yang baik. “Intinya dalam hal ini harus ada yang mengalah,”pesannya.

Ketua Komisi III DPRD Lotim, Saiful Bahri, mengatakan harapan kepala pasar harus dipertimbangkan, begitu juga orang yang telah menerima SK agar dapat diakomodir untuk itu percayakan kepada Bapenda karena ini merupakan permasalahan internal. Sehingga perlu dilakukan pertemuan oleh kepala Bapenda dengan Kepala Pasar Pancor untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya karena ketika ada peluang untuk diselesaikan dengan baik, maka tidak perlu ada hearing. (yon)

(Suara NTB/ist)

BELUM DIBERSIHKAN - BB sampah material proyek pemugaran Masjid Kuno Bayan yang belum dibersihkan.

Angkut Sampah Proyek Masjid Kuno, Dispar KLU Dituding Lamban Tanjung (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali menyorot sampah material proyek pemugaran Masjid Kuno Desa Bayan. Pasalnya, sejak tahun 2018 lalu, proyek itu mangkrak. Material batu proyek masih berstatus sebagai Barang Bukti (BB) usai proyek tersebut berpolemik hingga berujung pengrusakan oleh masyarakat adat.

Terhadap kondisi itu, Ketua DPRD KLU, Nasrudin, S.HI., Selasa (23/6) mengungkapkan, Pemkab khususnya Dinas Pariwisata harus segera membenahi sampah material proyek milik Dispar tahun 2018 itu.

Persoalan ini sudah lama dikeluhkan masyarakat adat, lantaran mengganggu

akses lalu lintas jalan nasional di depan Masjid Kuno.

“Dinas Pariwisata lamban sekali membersihkan, padahal ini sudah 2 tahun lebih.

Kalau masalahnya persoalan anggaran kenapa tidak dibicarakan, apakah tidak ada niat,” tanya Nasrudin kepada wartawan.

Ia mengingat, DPRD juga pernah mendorong untuk memindahkan sampah material proyek Masjid Kuno sebelum masyarakat adat menggelar ritual maulid adat. Sebagaimana ritual itu, dihadiri oleh ribuan masyarakat adat maupun pengunjung dari berbagai daerah.

Nasrudin menyebut, persoalan ini terkesan sengaja diabaikan sehingga dinas terkesan tidak ada upaya

mencari jalan keluar. Dipahaminya bahwa material proyek kini menjadi BB kasus hukum atas dilaporkannya warga akibat pengrusakan proyek. Namun demikian, bukan tidak mungkin kepolisian akan memahami alasan agar BB dapat dipindah dari lokasinya saat ini.

Terpisah, Kepala Disbudpar KLU, Vidi Ekakusuma yang dikonfirmasi wartawan via telepon mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dulu dengan Sekretariat Daerah, termasuk Inspektorat dan BPKAD. “Kita juga minta petunjuk kepada pimpinan. Tapi pada prinsipnya, saya setuju jika destinasi wisata itu harus segera dibersihkan,” ujarnya. (ari)

Kades Sesait Diberhentikan Sementara Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., akhirnya mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sementara Kepala Desa Sesait Kecamatan Kayangan, Susianto, M.Pd. Keputusan itu muncul sebagai konsekuensi atas tidak dilaksanakannya “instruksi” SK No.311/19/DP2KBPMD/ 2020 tentang Pembatalan Keputusan Kepala Desa Sesait tentang pemberhentian 5 perangkat Desa Sesait. Sebagaimana SK 311/19, Bupati (Diktum kedua) memerintahkan kembali mengangkat kembali 5 orang perangkat desa yang telah diberhentikan oleh Kepala Desa.

Bupati menerbitkan 3 SK sekaligus sebagai solusi mandegnya perjalanan pemerintahan dan anggaran di Desa Sesait. Ketiga SK masing-masing, SK No. 324/20/ P2KBPMD/2020 tentang Pengangkatan kembali 5 Perangkat Desa Sesait, tertanggal Senin 22 Juni. Sementara pada Selasa 23 Juni, 2 SK dikeluarkan yakni SK No.325/21/ DP2KBPMD/2020 tentang Pemberian Sanksi Administratif Sedang berupa Pemberhentian Sementara Tanpa Memperoleh Hak-hak Jaba-

tan Saudara Susianto, M.Pd., sebagai Kepala Desa Sesait.

SK ketiga, adalah SK No. 326/ 22/DP2KBPMD/2020 tentang Penunjukan Sekdes Sesait Sebagai Plt. Kepala Desa.

Sebelum SK pemberhentian sementara Kades dan Pengangkatan Plt. Kades muncul, Susianto telah diberi tenggat waktu untuk mengangkat kembali selama 7 hari, namun tidak dilaksanakan.

Maka Pemkab mengambil langkah pemberhentian dan pengangkatan Plt Kades dengan merujuk pada kewenangan bupati yang diatur pada UU 30 tahun 2014.

Pada agenda penyerahan SK Pemberhentian dan SK pengangkatan Plt Kades, tampak hadir aparatur ASN Pemda KLU didampingi aparat kepolisian.

“SK Plt dikeluarkan supaya pelaksanaan di Sesait bisa berjalan, BLT DD bisa cair, pemerintahan berjalan dengan efektif,” ujar Kepala Pengendalian Penduduk, KB PMD KLU, H. Kholidi Halil, usai menyerahkan SK kepada wartawan via telepon.

Kholidi menyebut, pemberhentian sementara Kepala Desa Sesait berlaku selama 3 bulan. Selanjutnya jabatan yang bersangkutan

akan dipulihkan.

“Selama 3 bulan dan tanpa hak (gaji dan tunjangan).

Selanjutnya dipulihkan kembali, dengan harapan kades bisa terima kondisi yang ada yang sudah kita perbaiki,” sambung Kholidi.

Untuk diketahui, kelima perangkat desa yang diangkat kembali sesuai SK 324/20 antara lain, Diah Ayu Ardiani dalam jabatan Kaur TU dan Umum, Mustafa Kamal dalam jabatan Kaur Keuangan, Supianto dalam jabatan Kasi Pemerintahan, Abdurrahman dalam jabatan Kasi Kesejahteraan, dan Dedi Supriadi dalam jabatan Sekretaris Desa.

Selanjutnya, Dedi Supriadi, akan merangkap jabatan sebagai Sekdes dan Plt. Kepala Desa untuk 3 bulan ke depan.

“Saat penyerahan SK Pemberhentian kemarin, Pak Kades tidak hadir,” imbuh Kholidi.

Terpisah, Kepala Desa Sesait, Susianto, M.Pd., yang dikonfirmasi enggan menanggapi SK pemberhentian dirinya. Kali kemarin ia mengaku sedang berada di luar Lombok Utara. “Saya tidak hadir. Untuk pertanyaan kawan-kawan media, saya akan jawab besok (hari ini, red). Besok saya ke Tanjung menemui kawankawan,” ujarnya singkat (ari)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 24 Juni 2020

Halaman 5

Usia Produktif Dominasi Penyalahguna Narkoba di KSB (Suara NTB/ist)

RAKOR - Ketua Bawslu KSB, Karyadi didamping Sekretaris Bawaslu KSB, Miswar saat Rakor di Hotel Andi Graha, Taliwang, Senin (22/6).

Bawaslu KSB Gelar Rakor Peningkatan Kapasitas SDM Taliwang (Suara NTB) Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) seluruh elemennya. Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar rapat koordinasi (Rakor) melibatkan seluruh Panwascam di 8 kecamatan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada, Senin (22/6), di Hotel Andi Graha, Taliwang itu langsung dipimpin oleh Ketua Bawaslu KSB, Karyadi dengan peserta seluruh Koordinator Divisi SDM dan bendahara Panwascam.

Ketua Bawaslu KSB, Karyadi dalam pemaparannya, berpesan kepada Panwascam agar mempersiapkan seluruh jajaran pengawas ditingkat Kecamatan untuk melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan Pilkada Tahun 2020 di tengah situasi Pandemi Covid 19. “Sekarang kita sudah mulai bekerja kembali. Dan harapan kami agar seluruh agenda pengawasan semakin ditingkatkan,” tegasnya.

Menurutnya, penting bagi seluruh elemen Bawaslu hingga ke tingkat bawah mulai mengintenskan pengawasannya.

Agar semua tahapan Pilkada Tahun 2020 di KSB tidak luput dari pengawasan. “Yang di kecamatan tekankan juga kepada pengawas di desa sampai lapangan. Karena agenda politik bakal calon sampai menjadi calon akan semakin tinggi intensitasnya di tengah masyarakat,” urainya.

Selain mengingatkan soal tugas pokok, selanjutnya Karyadi tak lupa berpesan kepada seluruh jajaran Panwascam agar selalu mengutamakan kesehatan bagi setiap jajaran pengawas ditingkat kecamatan dengan tetap memperhatikan standar protokol kesehatan Covid 19. “Untuk seluruh Panwascam agar memperhatikan kesehatan bagi setiap jajaran dengan tetap memperhatikan standar protokol kesehatan Covid 19,” ujarnya.

Terakhir ia menambahkan, agenda Rakor semacam ini dapat terus dilakukan, tidak saja oleh Bawaslu namun juga elemen di tingkat kecamatan hingga desa. Sebab pertemuan-pertemuan seperti ini dapat memberikan pemahaman lebih luas yang kemudian dapat semakin meningkatkan kemampuan kerja pengawasan di lapangan. “Di sini kita bisa berbagai banyak informasi pola pengawasan agar ke depan tidak ada agenda politik calon yang luput dari pengawasan kita (Bawaslu),” tandasnya. (bug/*)

Perumdam Batulante Cari Cara Penuhi Air di Wilayah Barat Sumbawa Besar (Suara NTB)Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Batulante melakukan berbagai upaya untuk dapat mememuhi kebutuhan air bersih masyarakat Sumbawa. Apalagi dengan makin banyaknya kawasan permukiman baru tumbh sehingga pembagian air scara merata semakin sulit dilakukan. Wilayah barat seperti Kaung, Labuan Burung masih bermasalah dalam pemenuhan airnya. Sehingga salah satu upayanya, dengan mengaktifkan pompa BWS di wilayah Pernang Labuan Burung.

Sebagaimana disampaikan Direktur Perumdam Batulante, Juniardi Akhir Putra S.Kom, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak BWS agar pompa mereka bosa serahkan ke Perumdam untuk pengelolaannya. “Kita minta prosedur pengalihan agar bisa dimanfaatkan oleh PDAM. Agar pompa di Pernang ini dapat menunjang Labuan Burung, Kaung, Kramat dan sekitarnya.

Begitnu pula dengan pompa milik Kodim Sumbawa yang ada di wilayah Tengkal Alas. Setelah berkoordinasi dengan pohak Kodim agar dapat dimanfaatkan oleh PDAM. “Kalau pompa Kodim ini bisa kita manfaatkan, bisa kita fokuskan untuk pemenuhan air di wilayah Bungin, Gontar Baru dan sekitarnya. (arn)

Dompu Tak Punya Anggaran Bantu Perbaikan Tambak Warga di Woja Dompu (Suara NTB) Pemkab Dompu tidak memiliki anggaran untuk membantu perbaikan tambak warga yang jebol diterjang air payau pasang awal bulan lalu. Tepatnya di Desa Mumbu dan Riwo Kecamatan Woja. Mereka hanya sebatas mendata kerusakan untuk keperluan laporan ke Pemerintah Provinsi (Pemrov) NTB. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Dompu, Ir. Wahidin, M. Si., saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (23/6).

Ia menegaskan, tidak ada bantuan perbaikan tambak dari daerah karena anggaran tahun ini banyak terpangkas untuk penaggulangan dampak pandemi Covid-19. “Ndak ada bantuan dari pemerintah, cuma kita ini mendata saja,” terangnya.

Berdasarkan hasil pendataan tim di lapangan, air payau pasang selama beberapa hari itu telah merusak dan menenggelamkan sekitar 500 hektar tambak warga. Tersebar di wilayah budidaya Desa Mumbu, Riwo dan sebagian kecil di Dusun Ama Habe Desa Bara.

Atas kendala anggaran yang dimiliki, pembudidaya diharap bisa melakukan perbaikan secara mandiri dengan biaya pribadi. “Kita harapkan masyarakat bisa bersabar, kita sekarang hanya bisa membantu bibit untuk masyarakat kaitan dengan penanggulangan Covid-19,” jelasnya.

Terpisah, salah seorang pembudidaya, Muhnan dihubungi Suara NTB sebelumnya mengaku, akibat payau pasang awal bulan lalu warga mengalami kerugian cukup besar. Tidak saja dari ikan budidaya seperti udang dan bandeng siap panen yang habis tergerus air, terlebih atas kerusakan pematang tambak.

Kondisi ini diharap mendapat perhatian pemerintah, minimal dengan mengucurkan dana perbaikan untuk pematang tambak yang jebol agar bisa segera dimanfaatkan kembali. “Sampai sekarang belum ada bantuan dari pemerintah, kita masih melakukan perbaikan sendiri dengan biaya seadanya. Tahun kemarin juga demikian, ndak pernah ada bantuan,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

PERBAIKAN – Warga saat melakukan perbaikan tambak secara mandiri di Desa Mumbu Kecamatan Woja, Selasa (23/6).

Taliwang (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumbawa Barat, mencatat jumlah penyalahguna narkoba yang direhabilitasi mencapai 19 orang.

Kebanyakan dari mereka merupakan para pelajar mulai dari tingkat SMP sampai dengan SMA. Jumlah inipun cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak sembilan kasus dengan bulan yang sama.

“Tidak bisa dipungkiri memang usia produktif masih menjadi penyumbang terbesar angka penyalahguna narkoba kita.

Bahkan usia mereka berkisar antara 15-20 tahun (usia sekolah) sebanyak sembilan orang yang sudah kita rehab lebih tinggi dibandingkan dengan usia 25-50 tahun,” ungkap Kepala BNNK, AKBP. Chepy Ahmad

Hidayat, S.Ag kepada Suara NTB, Selasa (23/6).

Banyak remaja yang direbilitasi mengindikasikan bahwa pengguna narkoba di kalangan pelajar juga meningkat. Kendati demikian, dirinya sangat mengapresiasi banyaknya remaja yang sadar dan datang untuk dilakukan rehabilitasi.

Karena tidak mudah untuk bisa keluar dari jeratan narkoba dan ketika mereka ingin berhenti tentu sangat dihargai. Pihaknya juga akan semakin intens melakukan penyuluhan dan sosialisasi dengan cara menyasar semua lini masyarakat. Apalagi upaya itu dianggap paling ampuh untuk menekan kasus ini

terutama di kalangan pelajar.

“Kami sangat bersyukur banyak masyarakat yang sadar dan mau direhabilitasi meski jumlah kasus narkoba yang kita tangani juga meningkat,” sebutnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pengguna narkoba yang direhabilitasi, rata-rata mereka berawal dari mencoba dan ketagihan. Angka kunjungan rehabilitasi meningkat bukan karena kasusny, melainkan kesadaran masyarakat untuk berubah sangat tinggi.

Tentu hal itu sangat diapresiasi, karena semakin bany-

aknya penyalahguna yang secara sukarela melaporkan diri maka kasus narkoba ini bisa ditekan. Pihaknya juga akan terus gencar melakukan sosialisasi terutama ke sekolahsekolah dan masyarakat secara umum, karena rata-rata para penyalahguna ini merupakan usia produktif.

“Memang angka rehabilitasi kita saat ini sangat tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Makanya kami tetap menghimbau masyarakat waspada dan mengawasi anakanaknya supaya bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba,” pungkasnya. (ils)

34 Warga Sumbawa Telah Sembuh dari Covid-19

(Suara NTB/Uki)

PROTES - Warga BTN Sambinae mendatangi kantor PDAM Bima memprotes macetnya aliran air yang berjalan selama empat hari, Selasa (23/6).

Empat Hari Air Macet, Warga Protes PDAM Kota Bima (Suara NTB) Puluhan warga perumahan BTN Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima mendatangi kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bima pada Selasa (23/6). Mereka memprotes macetnya aliran air selama 4 hari.

Ketua RW 06 BTN Sambinae, Kaharuddin mengaku kedatangan pihaknya ke Kantor PDAM Bima untuk mempertanyakan aliran air PDAM yang macet sejak beberapa hari terakhir ini. “Sudah 4 hari kami di BTN Sambinae kesusahan air bersih, karena aliran air PDAM macet,” katanya.

Ia mengaku tidak mengetahui penyebab air PDAM macet, padahal setiap bulan warga rutin membayar iuran atau tagihan. Warga menginginkan persoalan macetnya aliran air segera diatasi. “Kami sudah membayar kewajiban iuran setiap

bulan dan sekarang kami menagih hak kami,” ujarnya.

Kaharuddin mengaku macetnya aliran air tersebut mempersulit warga melakukan aktivitas setiap hari, terutama urusan rumah tangga seperti untuk kebutuhan MCK, memasak hingga berwudhu. “Air sangat penting untuk keperluan kami setiap hari,” ujarnya.

Mewakili warga, Ia berharap aliran air PDAM yang macet segera normal kembali. Kalaupun macetnya karena ada kerusakan atau kendala yang tidak bisa diatasi dengan cepat, PDAM diharapkan bisa memasok atau mendroping langsung setiap hari.

“Minimal air bisa disalurkan dengan menggunakan mobil tangki agar kebutuhan warga tetap terpenuhi,” harapnya.

Bagian Teknik Perpipaan PDAM Bima, Fikruddin, tidak membantah aliran air di BTN

Sambinae macet. Pasalnya kata dia ada persoalan teknis yang hingga saat ini masih tahap perbaikan.

Ia menjelaskan, awalnya kebutuhan air untuk warga BTN dilayani satu unit pompa dengan kapasitas 5 liter perdetik.

Hanya saja air yang diproduksi tidak mampu diimbangi sehingga sedikit mengganggu aliran yang begitu cepat.

“Terkait masalah ini kami meminta waktu selama tiga hari untuk melakukan perbaikan. Yakni dengan memasang pompa besar,” ujarnya.

Untuk mengatasi kekurangan air warga BTN Sambinae, Ia berjanji pihaknya akan upayakan untuk mendistribusikan langsung dengan menggunakan empat mobil tangki setiap harinya. “Ketidaknyamanan warga air ini, akan segera kami atasi secepatnya,” pungkasnya. (uki)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Penanganan covid-19 di Kabupaten Sumbawa kian membaik. Dari 41 pasien positif, tercatat sebanyak 34 orang dinyatakan sembuh dan telah dipulangkan. Diantaranya 4 pasien yang dirawat di RSMA dipulangkan pada Senin (22/6).

Ketua Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M membenarkan hal tersebut. Selain adanya tambahan 4 pasien sembuh, pada hari yang sama juga dipulangkan 17 orang yang menjalani karantina di Hotel Suci. Sehingga tersisa 2 orang di Hotel setempat yang masih menjalani karantina.

“Alhamdulillah dari 41 kasus positif, 34 orang sudah sembuh dan dipulangkan. Kemudian 1 orang meninggal dunia, dan sisanya 6 orang masih dirawat,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (23/6).

Dijelaskannya, 6 orang tersebut 3 diantaranya dirawat di gedung RSUD baru di Sering. Sedangkan sisanya dua orang berada di Selong dan 1 orang berada di Mataram. “Yang dirawat di gedung baru RSUD ketiganya Klaster Magetan. Kemudian 1 orang di Mataram dia bekerja di sana. Sedangkan 2 orang di Selong sudah dua bulan tinggal di wilayah setempat,” terang H. Bas yang juga Sekda Sumbawa ini.

Diungkapkannya, hingga 22 Juni 2020, tercatat sebanyak 9.650 Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG). Dari jumlah ini, 9.418 orang telah selesai menjalani isolasi mandiri, sisanya 232 orang masih isolasi mandiri. Orang Tanpa Gejala (OTG) 969 orang, diantaranya 966 selesai isolasi dan 3 orang lainnya masih isolasi mandiri.

(Suara NTB/ist)

H. Hasan Basri Kemudian Orang Dalam Pemantauan (ODP) 491 orang, selesai dipantau 489 dan masih dipantau 2 orang. Selanjutnya Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 109 orang, 93 orang diantaranya sembuh, kemudian 8 orang meninggal dunia dengan status negative covid19. Tersisa 8 PDP lainnya masih dalam pengawasan.

Dari kondisi yang ada, progresnya semakin membaik. Hal ini berkat kedisiplinan dari semua pihak. Ke depannya diharapkan semua pihak tetap disiplin mentaati dan mengikuti protocol covid-19. Sehingga harapannya covid-19 tidak terjadi lagi di Sumbawa. “Ini kan semakin baiknya karena disiplin semua masyarakat. Dukungan partisipasi semua orang tetap kami harapkan. Kami berharap semua pihak terus mentaati dan mengikuti protocol covid itu, dengan menjaga jarak, hindari keramaian, pakai masker dan sebagainya. Itu yang tetap kita lakukan sama-sama. Sehingga kita berharap covid ini bisa hilang dari Sumbawa,” harapnya. (ind)

Duet KH. Syamsul Ismanin Tunggu Demokrat, Gerindra dan Mustakim Mencuat Final Dukung Jarot-Muklis Taliwang (Suara NTB) Nama pengasuh Pondok Pesantren Himmatul Ummah, Brang Rea, KH. Syamsul Ismain kembali hangat diperbincangkan oleh warganet di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Hal ini karena status di media sosialnya (facebook), Selasa (23/6), yang secara tiba-tiba mengunggah sebuah poster berisikan foto dirinya dengan ketua DPC Partai Demokrat KSB, Mustakim Patawari.

Dalam poster seperti umumnya poster pasangan calon untuk maju Pilkada itu.

Bertuliskan nama keduanya di bawah foto masing-masing lengkap dengan akronim (singkatan) bertuliskan Paket ‘SIMPATI’.

Dan tulisan paling bawah poster itu memastikan keduanya sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada KSB tahun 2020 ini, di mana sang kyai sebagai calon bupati sementara Mustakim sebagai calon wakil bupatinya.

Dikonfirmasi mengenai unggahannya tersebut oleh Suara NTB, KH. Syamsul Ismain tak menampiknya. Menurut dia, bahwa apa yang disampikan di beranda medsosnya itu benar adanya. “Iya benar (kami berpasangan),” jawabnya.

Ia menjelaskan, paket pasangan calon dirinya dengam Mustakim untuk maju di Pilkada KSB 9 Desember mendatang telah final. Final secara pribadi antara dirinya dengan Mustakim dan final pula di tataran pengurus partai tingkat kabupaten antara Partai Bulang Bintang (PBB) yang mengusung dirinya dan Demokrat yang nota bene adalah partai Mustakim Patawari. “Insyaallah kami sudah final kami sendiri maupun secara kepartaian,” klaimnya.

Kyai Sul sapaan akrabnya, sedikit membuka tabir finalnya ia berpasangan denga Mustakim. Ia mengungkapkan, kesepakatan itu terjadi baru beberapa waktu belakangan. Setelah sebelumnya dirimya yang sempat berpasangan dengan HM. Nur Yasin pada akhirnya pecah kongsi. “Ya baru satu minggu inilah. Kami kemudian membangun komunikasi dengan pak Mustakim sampai akhirnya kita final seperti sekarang ini,” urainya.

Jika klaim ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini benar. Maka bakal calon pasangan dengan akronim ‘SIMPATI’ ini tentunya masih butuh satu dukungan partai lagi untuk menggenapkan syarat 5 kursi. Sebab sementara ini PBB dan Demokrat hanya masing-masing menguasai 2 kursi di DPRD KSB. Terkait dukungan tambahan itu, Kyai

(Suara NTB/ist)

POSTER - Tangkapan layar beranda facebook KH. Syamsul Ismain yang mengunggah poster dirinya dengan Mustakim Patawari sebagai bakal calom bupati dan wakil bupati, Selasa (23/6).

Sul menyebutkan, pihaknya sudah memikirkannya. Bahkan saat ini komunikasi intens dengan 2 partai yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar tengah digencarkan pihaknya baik secara individu maupun jalur partai. “Dengan kedua partai itu kami komunikasi dengan DPW dan DPD-nya,” bebernya seraya menambahkan dirinya yakin akan mendapat dukungan dari kedua partai tersebut.

“Memang dua partai itu sudah ada klaim dari calon lain. Tapi kan belum final. Artinya kami pun masih berpeluang didukung dan kami yakin itu akhirnya ke kami,” sambung Kyai Sul. Sementara itu Mustakim Patawari yang coba dikonfirmasi belum berhasil dihubungi. Namun sehari sebelumnya Suara NTB sempat mengkonfirmasi perihal desas desus dirinya akan berpadangan dengan Kyai Sul, tetap enggan memberikan komentar. Ia hanya mengarahkan media ini agar meminta tanggapan seputar arah dukungan partainya langsung ke ketua Desk Pilkada DPC Demokrat KSB.(bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot dan Ir. Muklis (JarotMukhlis) menganggap dukungan dari Partai Gerindra telah final. Tinggal menunggu turunnya SK dari DPP. SK dari DPP PAN juga diharapkan pasangan dengan tagline Sumbawa Maju ini, segera turun.

Selain itu, Jarot Mukhlis juga sedang menunggu dukungan dari Partai Demokrat yang masih dalam proses tahapan di internal partai bersangkutan.

Jarot dan Mukhlis yang didampingi Ketua DPC Gerindara Sumbawa, H. Iirwan Rahadi S.T, saat ditemui Suara NTB, menyatakan Gerindra merupakan parpol pertama yang memberikan rekomendasi dan surat tugas kepada Jarot Mukhlis. Artinya, dukungan Gerindra dari tingkat DPC, DPD hingga DPP sudah dianggap final.

“Alhamdulillah hasil pleno yang dilakukan oleh DPC di Mataram beberapa bulan lalu, telah secara resmi memutuskan ke kami. Gerindra juga merekomendasikan ke kami untuk mencari partai pengusung lain. Karena Gerindra tidak bisa mengusung sendiri,” terangnya.

Pasca itu, Jarot Mukhlis langsung bergerak melakukan koordinasi dan pendekatan dengan PAN. Hingga akhirnya melalui Ketua DPD PAN Sumbawa yang waktu itu dijabat Burhanuddin Jafar Salam dan Ketua DPW PAN NTB, merekomendasikan dukungannya. Bahkan selaha ada perubahan kepeungurusan diintenal DPD PAN Sumbawa yang kini dipimpin M. Jabir S.H, dukungan kepada Jarot Mukhlis tidak berubah.

“Alhamdulillah seluruh proses yang dilakukan oleh PAN sudah clear dan minggu lalu PAN di DPP sudah memutuskan ke kami. Dan seluruh persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh PAN sudah selesai semua. Yang diusulkan oleh DPC dan DPD PAN ke DPP hanya satu pasangan, yakni JarotMukhlis.Danseluruhpersyaratanyang diminta, karena kemarin kami tidak bisa pergi, hanya perwakilan kita yang ada di Jakarta bersama Pak Muhazim (Ketua DPW PAN NTB) dan sudah menyelesaikan seluruh persyaratan. Tinggal menunggu SK PAN maupun Gerindra. Hanya fisik SK aja yang kami belum terima,” jelasnya.

Sementara di Partai Demokrat, Jarot Mukhlis sejauh ini masih menjadi salah satu nominasi yang akan diusung, karena selain Jarot Mukhlis ada juga pasangan Nurdin-Syukri yang diajukan DPD Demokrat NTB ke DPP. “Hanya DPP

(Suara NTB/ist)

H. Irwan Rahadi (tengah) diapit Bapaslon Jarot Mukhlis Demokrat yang masih melakukan proses tahapan. Kalau dua itu (Gerindra dan PAN) kami katakan sudah final. Artinya, sudah aman 9 kursi (Gerindara 5 kursi dan PAN 4 kursi di DPRD Sumbawa), sebagai batas minimal mendaftarkan paslon ke KPU untuk Pilkada Sumbawa,”ucapnya.

Muhlis menambahkan, saat ini JarotMukhlis intens turun secara massif ke masyarakat. Ditengah pembatasan sosial akibat pandemi Covid. Sehingga hanya bisa mengadakan pertemuan dengan jumlah orang terbatas. Itupun bisa puluhan titik dalam sehari, datang mengenalkan diri.

Mulai dari zona timur, barat, tengah dan selatan. Termasuk dalam kota terus digempur Jarot Mukklis. “Bahasa kami di lapangan mendatangi mereka bahwa kami ini “Basamada” bahwa paket ini sudah resmi maju,”ujarnya, seraya mengatakan koordinasi dengan pengurus Parpol koalisi di lapangan juga terus dijaga. Saat turun menyambangi masyarakat, tetap menggandeng kader parpol koalisi. Tentu setelah sebelumnya berkoordinasi dengan pimpinan partai di tingkat Kabupaten.

Ketua DPC Gerindra Sumbawa, H. Irwan Rahadi, mengakui sudah tidak ada keraguan lagi, dukungan Gerindra ke Jarot Mukhlis. Hanya tinggal menunggu SK DPP. Apalagi sudah ada keyakinan parpol yang sudah siap berkoalisi dengan Gerindra, maka Jarot Mukhlis semakin kencang turun ke masyarakat. “Jelas Gerindra memang baru kelihatan di akhir ini. Kan kebetulan Jarot Mukhlis baru satu bulan ke belakang ini jalan terus. Saya harap semua struktur kita dari PAC harus wajib mendampingi, setelah berkomunikasi dengan kita yang ada di Kabupaten,”sebutnya. (arn)

SUARA NTB Rabu, 24 Juni 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6 (Suara NTB/her)

BAHAS - Perwakilan Dinas Dikbud Lobar dan ULP-BJ membahas proses lelang proyek SMPN 2 Gunungsari, Selasa (23/6).

Masih Dilakukan secara Daring

(Suara NTB/dys)

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim belum memberikan lampu hijau untuk perguruan tinggi membuka perkuliahan tatap muka di tahun akademik baru Agustus 2020 mendatang. Ini berlaku untuk perguruan tinggi di semua zona, baik hijau, kuning, oranye, maupun zona merah Covid-19.

Kebijakan perkuliahan secara daring di tahun akademik baru juga berlaku untuk perkuliahan praktikum. Pertimbangan pembelajaran daring ini diterapkan karena perguruan tinggi memiliki kemampuan beradaptasi lebih baik dengan metode daring daripada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Termasuk pula dengan kegiatan lomba-lomba kemahasiswaan di tingkat fakultas dan universitas. Seperti di Universitas Mataram (Unram).

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Mataram, Prof. Dr. Ir. Enny Yuliani, MSi., menjelaskan seluruh kegiatan kemahasiswaan selama alih semester Genap-Gasal tahun ajaran 2019/2020 dan semester Gasal tahun ajaran 2020/2021 dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan media kreatif atau teknologi informasi.

“Semua kegiatan lomba-lomba dilakukan secara daring,” kata Prof. Enny, Selasa (23/6).

Menurutnya, pelaksanaan seluruh kegiatan kemahasiswaan di Unram sesuai dengan Surat Edaran Rektor tanggal 17 Juni 2020 Nomor 5353/UN18/HK/2020 tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan akademik dan kemahasiswaan pada tahun akademik 2020/2021 di Unram dalam tatanan normal baru.

Hal demikian mengacu pada protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan kampus.

Diakuinya, tercatat ada berbagai kegiatan kemahasiswaan yang pernah dilakukan secara daring di Unram.

Di antaranya mulai dari pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat universitas. Biasanya dilakukan manual, namun kini dilakukan sistem daring.

“Contoh yang sudah dilaksanakan yaitu pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat universitas. Dalam waktu dekat lomba debat Bahasa Inggris dan debat Bahasa Indonesia. Bahkan PKKMB juga dilaksanakan secara daring,” tegasnya.

Meski pihaknya telah memutuskan seluruh kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan akademik harus dilakukan secara daring, pihaknya tak menutup kemungkinan akan memberikan izin kegiatan secara manual. Catatannya ialah pihak kampus akan memberikan izin sepanjang dilakukan dengan syarat memenuhi protokol kesehatan.

“Pada prinsipnya aktivitas mahasiswa di kampus hanya dapat diizinkan jika memenuhi syarat protokol kesehatan untuk kegiatan akademik yang tidak dapat dilaksanakan dengan pembelajaran daring,” jelas mantan Wakil Rektor II Bidang Keuangan era Rektor Unram Prof. H. Sunarpi ini. (dys) Enny Yuliani

Disdik Siapkan Konsep Belajar dari Rumah Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram akan menyiapkan konsep Belajar dari Rumah (BDR) yang tepat untuk tahun ajara baru. Terkait keputusan pembelajaran secara tatap muka di satuan pendidikan, Disdik masih menunggu keputusan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melarang daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah Covid19 melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., pada Selasa (23/6) mengatakan, pihaknya menunggu kepastian dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Menurutnya, kemungkinan belajar dari rumah akan tetap belajar. “Kalau tidak ada keputusan, kami akan tetap melaksanakan belajar dari rumah secara daring dan luring pada pertengahan bulan Juli nanti,” katanya.

Pihaknya akan terus berinovasi agar siswa tetap mendapatkan pelayanan dasar pendidikan, sehingga siswa tetap belajar dengan materi yang sudah ada di kurikulum. Disdik juga akan tetap menggunakan media seperti pembelajaran daring sebelumnya.

Di samping itu, peran orang tua sangat penting dalam pembelajaran daring. Oleh karena itu, Fatwir mengatakan pihaknya akan membuat petunjuk yang akan dikerjakan oleh orang tua siswa. “Misalnya anak sendiri di rumah, orang tua bekerja, bagaimana belajarnya ini jadi perhatian kami,” katanya.

Jika pun nanti diputuskan belajar secara tatap muka, Fatwir menjelaskan pihaknya akan menyiapkan infrastruktur sebaik mungkin. “Rencana kalau bisa belajar tatap muka, tujuh hari sebelumnya kami laksanakan penyemprotan disinfektan, persiapan infrastruktur Covid-19 seperti tempat cuci tangan harus tersedia, toilet dan kantin dan sebagainya juga disiapkan,” katanya.

Sebelumnya, ia juga menekankan, dibutuhkan persiapan matang sebelum membuka kembali pembelajaran di sekolah saat pandemi Covid-19. Secara pribadi, ia lebih memilih pelaksanaan pembelajaran di sekolah dilaksanakan lagi ketika situasi normal, di mana dokter tidak lagi menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat menangani pasien.

Jika sekolah akan benar-benar dibuka lagi sesuai dengan keputusan pemerintah nantinya, Fatwir mengatakan Disdik akan membentuk tim untuk mempersiapkan sekolah di era kenormalan baru. Tim itu terdiri dari seksi sarana, kurikulum, dan ketenagaan, juga lainnya. Tim akan menilai kesiapan sekolah membuka kembali pembelajaran secara langsung.

Ditemui terpisah, Kepala SMPN 1 Mataram, Saptadi Akbar mengatakan, pihaknya mulai menyiapkan konsep belajar dari rumah secara daring dan luring dengan tetap menjaga tidak terjadi kerumunan. Untuk mode daring, menurutnya sudah lama dilaksanakan pihaknya. Nantinya juga akan disiapkan modul setiap bulannya. Jika ada yang tidak dimengerti oleh siswa, maka bisa melakukan konsultasi dengan daring. (ron)

Proyek SMPN 2 Gunungsari Dikerjakan Bulan Juli-Agustus Giri Menang (Suara NTB) Proyek pembangunan sekolah darurat SMPN 2 Gunungsari ditarget bisa dimulai akhir Juli atau awal Agustus. Saat ini paket proyek ini sudah masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan masih tahap ulang. Tahapan selanjutnya mulai lelang yang diperkirakan memakan waktu 28 hari.

Diperkirakan lelang selesai akhir Juli atau awal Agustus barulah dilakukan kontrak sekaligus pengerjaan proyek.

Kepala Bidang Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar L. Wira Kencana ditemui di sela-sela pertemuan proses perjalanan lekang proyek SMP 2 Gunungsari ini di Kantor ULP-BJ, Selasa(23/

6)l, mengatakan, untuk proyek SMP 2 Gunungsari tengah pembahasan di ULP. Saat ini tengah persiapan tender proyek dan pekan depan tender bisa tayang di LPSE. Bulan ini pihaknya berupaya menggenjot persiapan

tender agar bisa selesai lelang bulan depan, sehingga pelaksanaan fisik bisa dimulai akhir Juli atau awal Agustus. ‘’Masa pengerjaan proyek ini selama empat bulan dan diperkirakan selesai bulan November,’’ ujarnya.

BDR Kemungkinan Diperpanjang

ua Jurusan dan Ketua Prodi di lingkungan FKIP Unram.

Kepada Suara NTB, Selasa (23/6), Dekan FKIP Unram Prof.

A Wahab Jufri, menuturkan pada yudisium kali ini, terdapat 46 mahasiswa yang diyudisium. Dari jumlah itu ada 43 mahasiswa berasal dari Program Studi Sarjana, dan 3 mahasiswa Magister resmi dikukuhkan kelulusannya. Dari sekian peserta yudisium, tiga mahasiswi dinyatakan sebagai lulusan terbaik di yudisium periode ini.

Ketiganya adalah Baiq Zu-

car tidak ada hambatan dan gangguan sistem. “Mulai dari pengumuman lelang sampai kontrak itu butuh waktu 28 hari kerja,” jelas dia.

Kalau akhir bulan ini tayang, maka lelang bisa selesai bulan depan. Selanjutnya dilakukan tanda tangan kontrak dan mulai kerja awal Agustus. Untuk masa pengerjaan selama empat bulan mulai bulan Agustus, September, Oktober hingga November. Ia menambahkan anggaran untuk pembangunan proyek ini senilai Rp 1,4 miliar. (her)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) yang akan menyesuaikan 1234567890123456789012345678901212 Pandemi Covid-19 yang waktu pelaksanaan program 1234567890123456789012345678901212 melanda hampir seluruh kerja dibawah pengawalan, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 wilayah di Indonesia terma- pemantauan dan penga1234567890123456789012345678901212 suk Provinsi NTB tidak wasan Dosen Pembimbing 1234567890123456789012345678901212 menghalangi Universitas Lapangan,” sambungnya.

1234567890123456789012345678901212 Mataram (Unram) untuk Dosen Prodi Ilmu Kelau1234567890123456789012345678901212 mewujudkan Tri Darma Per- tan Unram itu menutur1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 guruan Tinggi (PT). Bahkan kan, KKN tahun ini dilak1234567890123456789012345678901212 pandemi Corona itu mengin- sanakan secara individual 1234567890123456789012345678901212 spirasi Unram untuk ditempat mahasiswa bera1234567890123456789012345678901212 berinovasi dalam menggelar da/tinggal dengan sistem 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kegiatan Kuliah Kerja Nya- daring (online) melalui ber1234567890123456789012345678901212 ta (KKN) pada tahun ini. bagai platform seperti WA, 1234567890123456789012345678901212 Ketua Pelaksana KKN IG, FB ataupun Youtube.

1234567890123456789012345678901212 Kebencanaan Unram Dr. Ir. “Di awal sebelum berkeg1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Siti Hilyana menjelaskan iatan, kami melakukan 1234567890123456789012345678901212 KKN Tematik Kebencanaan koordinasi dengan kepala 1234567890123456789012345678901212 Covid-19 merupakan salah desa agar mengetahui bah1234567890123456789012345678901212 satu bentuk pengabdian ke- wa ada mahasiswa KKN di 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pada masyarakat. Kegiatan desa, jika desanya zona hi1234567890123456789012345678901212 ini dilakukan oleh maha- jau, maka mahasiswa boleh 1234567890123456789012345678901212 siswa secara interdisiplin- berkoordinasi dengan kepa1234567890123456789012345678901212 er, institusional, dan kemi- la desa secara langsung den1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 traan dengan fokus spesifik gan mengikuti protokol 1234567890123456789012345678901212 pada mitigasi dan adaptasi kesehatan, dan jika desan1234567890123456789012345678901212 penanganan bencana alam ya zona marah koordinasin1234567890123456789012345678901212 (banjir, gempa bumi, gunung ya secara online,” tutupnya.

1234567890123456789012345678901212 meletus), bencana biologis Sementara itu, salah 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (epidemi/pandemi penyakit) satu mahasiswa KKN Ke1234567890123456789012345678901212 maupun bencana kemanu- bencanaan Unram Hendy 1234567890123456789012345678901212 siaan (peperangan dan kela- Maulana mengaku sejauh 1234567890123456789012345678901212 paran yang luas). ini dirinya tetap bisa melak1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 “KKN Tematik ini meru- sanakan kegiatan KKN se1234567890123456789012345678901212 pakan salah satu bentuk cara lancar meski virus Co1234567890123456789012345678901212 pengabdian kepada masya- rona terus merebak.

1234567890123456789012345678901212 rakat oleh mahasiswa seMahasiswa Fakultas Ke1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 cara interdisipliner, institu- guruan dan Ilmu Pendidikan 1234567890123456789012345678901212 sional dan kemitraan se- (FKIP) Unram itu mengata1234567890123456789012345678901212 bagai tri dharma PT,” kat- kan, beberapa kegiatan KKN 1234567890123456789012345678901212 anya, Selasa (23/6). yang dilakukannya selama 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 KKN Kebencanaan yang KKN kebencanaan ini berupa 1234567890123456789012345678901212 dilepas oleh Rektor Unram Kampanye Edukasi Pencega1234567890123456789012345678901212 dengan didampingi oleh Gu- han Covid-19 secara daring 1234567890123456789012345678901212 bernur NTB pada tanggal 18 melalui sosial media maupun 1234567890123456789012345678901212 Mei 2020 tersebut, dijad- melalui pengeras suara di 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 walkan akan selesai pada 5 masjid tempat tinggal, men1234567890123456789012345678901212 Agustus mendatang. Tidak empel poster atau pamflet di 1234567890123456789012345678901212 kurang dari 1.420 maha- tempat-tempat umum, mem1234567890123456789012345678901212 siswa mengikutinya KKN bagikan masker, menyemprot 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kebencanaan tersebut. disenfektan bersama Satgas 1234567890123456789012345678901212 “Tenggang waktu antara Covid-19 di desa, hingga 1234567890123456789012345678901212 tanggal 18 Mei sampai 5 berkolaborasi dengan tim ke1234567890123456789012345678901212 Agustus 2020 disediakan lurahan/desa dan Babinsa un1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 oleh LPPM (Lembaga Pene- tuk membagikan sembako.

1234567890123456789012345678901212 litian dan Pengabdian ke“Masyarakat sangat 1234567890123456789012345678901212 pada Masyarakat, red) menghargai kita dalam 1234567890123456789012345678901212 karena ada masa jeda yaitu mengedukasi dan memban1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pada masa lebaran dan tu mereka ditengah pan1234567890123456789012345678901212 waktu UAS,” jelasnya. demi ini, karena kegiatan 1234567890123456789012345678901212 “Mahasiswa tetap men- kita juga dilaksanakan se1234567890123456789012345678901212 jalankan waktu KKN sela- suai dengan protokol kese1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ma 45 hari, nanti mahasiswa hatan,” pungkasnya. (dys) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 BAGI MASKER - Peserta KKN Kebencanaan Unram di 1234567890123456789012345678901212 salah satu desa di Kecamatan Praya Barat membagikan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 masker ke masyarakat untuk mencegah Corona.

1234567890123456789012345678901212

KKN Kebencanaan, Penguasaan Teknologi oleh Guru Mahasiswa Fokus Mitigasi Jadi Tantangan Penanganan Bencana

Mataram (Suara NTB) – Belajar dari Rumah (BDR) di NTB kemungkinan diperpanjang sesuai dengan arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), di mana daerah zona kuning, oranye, dan merah Covid-19 dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Gueu menghadapi tantangan agar bisa menguasai teknologi, sehingga BDR secara dalam jaringan (Daring) bisa terlaksana dengan baik.

Ketua PGRI NTB, MuhammadYusuf, S.Pd., ditemui Selasa (23/6) mengatakan, kepastian belajar tatap muka harus menunggu keputusan dari tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di NTB. Jika pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan dan BDR secara daring tetap dilanjutkan, maka hal itu menjadi tantangan bagi guru. Menurutnya guru yang belum mengua-

(Suara NTB/dok)

Muhammad Yusuf sai teknologi informasi harus memperbaiki diri.

“Guru yang belum menguasai teknologi informasi harus bertanya, jangan menunggu atau diam, kita harus belajar dari situasi ini, kita harus bisa mengikuti zaman. Saat ini zaman teknologi, kita harus menyesuaikan diri. Bagi guru yang sudah berumur juga

harus menyesuaikan diri dengan teknologi, mau tidak mau harus belajar,” ujarnya.

Ia menyampaikan, PGRI NTB juga mengadakan webinar terkait pembelajaran daring. Pihaknya juga sudah meminta kepala sekolah agar mendata jumlah siswa yang tidak tersentuh jaringan saat BDR. Kondisi tersebut harus dicari solusi seperti kunjungan rumah atau jalan keluar lainya.

Di samping itu, PGRI mengajak agar semua pihak menjalankan keputusan bersama lima menteri dengan menjalankan pembelajaran jara jauh, dengan memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang terjadi. Yusuf juga menyampaikan, PGRI sejalan dengan Kemendikbud, bahwa penggunaan dana BOS serta BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan di masa kedaruratan Covid-19 dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan. (ron)

Prakerin SMK Jadi Ajang Asah Kompetensi Diri Siswa Giri Menang (Suara NTB) Praktik kerja industri (prakerin) merupakan kegiatan pendidikan yang wajib di ikuti untuk siswa-siswi SMK. Pelatihan dan pembelajaran dilaksanakan di dunia industri atau dunia kerja dalam upaya pendekatan ataupun untuk meningkatkan mutu siswa-siswi SMK dengan kompetensi siswa sesuai bidangnya dan juga menambah bekal bagi siswa sebelum memasuki dunia kerja yang semakin banyak dan ketat dalam persaingannya.

Jika kompetensi yang diharapkan siswa di bidang perkapalan, maka siswa akan prakerin di industri perkapalan. Sebagaimana siswa program kompetensi Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI) di SMKN 1 Sekotong. Setelah beberapa minggu melakukan prakerin, siswa dari program kompetensi NKPI SMKN 1 Sekotong, akhirnya rampung.

Menurut Pelaksana Tugas Kepala SMKN 1 Sekotong, Sulman Haris, siswa yang melakukan prakerin di Kapal Bandar Nelayan ini dijemput pihak sekolah dan secara resmi dikembalikan ke sekolah. Hal itu dilakukan mengingat masa

(Suara NTB/ist)

USAI PRAKERIN - Siswa-siswi SMKN 1 Sekotong program kompetensi NKPI dijemput usai ikuti prakerin akhir pekan kemarin. siswa yang bertujuan untuk prakerin sudah berakhir.

Penjemputan Peserta Didik magang di suatu tempat kerja, Kelas XI Program Kompetensi setidaknya sudah mempunyai NKPI dilakukan setelah siswan- kemampuan dasar sesuai denya itu rampung menyelesaikan gan bidang yang digelutinya atau kegiatan prakerin dengan Kapal sudah mendapatkan bekal dari Bandar Nelayan Nomor Lam- pembimbing di sekolah untuk bung 85 dengan Kapal Colect- mempunyai ilmu dasar yang ing atau Kapal Bongkar Muat akan diterapkan dalam dunia usaha atau dunia industri.

Hasil Penangkapan.

Pihaknya berharap setelah Dijelaskan siswanya itu pada tanggal 18 Juni lalu telah mengikuti prakerin di dunia bersandar dari Benoa setelah usaha dan dunia industri, para perjalanan panjang dari Papua. siswanya tersebut mampu Direktur PT. Sudiwa Uta- memahami kegiatan kerja ma Rohman yang menjadi mi- yang dilakukan di dunia usatra sekolah langsung mengan- ha atau pun di dunia industri tar siswanya yang melakukan agar siswa-siswa tersebut daprakerin dari Benoa ke Padan- pat mencapai serta mendapgbai. “Selanjutnya kami lang- atkan sesuatu yang baik dan sung mengatakan siswa ke or- berguna bagi dirinya serta agar siswa dan siswi tersebut ang tuanya,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, mampu menunjukan kinerujarnya, prakerin dilakukan den- janya secara maksimal selagan prosedur tertentu. Bagi ma mengikuti prakerin. (dys)

46 Mahasiswa FKIP Unram Diyudisium secara ’’Offline’’ Mataram (Suara NTB) Di tengah maraknya penggencaran normal baru— new normal oleh pemerintah, FKIP Universitas Mataram (Unram) sukses menggelar Yudisium Program Magister (S2) dan Sarjana (S1) Periode Juni Tahun Akademik 2019/ 2020 sesuai dengan protokol kesehatan.

Kegiatan yudisium telah dilakukan pada Rabu, 10 Juni 2020 lalu dihadiri seluruh jajaran mulai Dekan FKIP, jajaran Wakil Dekan beserta Ket-

Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan pada ULP BJ Setda Lobar, Yung Savitri mengatakan paket proyek SMPN 2 Gunungsari belum tayang di LPSE. Saat ini proses lelangnya pada tahapan kaji ulang. Di mana pokja mengecek dokumen dan berkoordinasi dengan PPK. Pihak Dinas Dikbud sudah melakukan koordinasi terkait dokumen lelang proyek. Pelaksanaan tender proyek mengacu aturan butuh waktu kurang sebulan (28 hari kerja), itu kata dia kalau prosesnya lan-

haerana, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yang berhasil mendapatkan gelar cumlaude dengan IPK mencapai 3,90, Rona Adelina Suwandani, mahasiswi dari Program Studi PGSD dengan IPK 3,81 juga berhasil meraih gelar cumlaude, serta Nurjamilah, mahasiswi Program Studi Pendidikan Fisika dengan IPK 3,73.

Prof. Wahab Jufri memberikan ucapan selamat kepada para peserta yudisium, dan menyampaikan harapannya agar para yudisiawan dan yu-

disiawati segera menemukan pekerjaan atau dapat pula melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Selain itu Prof. Jufri juga berpesan agar senantiasa menjaga nama baik FKIP Unram dalam perjalanan hidup ke depannya sebagai alumni dari fakultas.

Dikatakan sedikitnya jumlah yudisiawan dan yudisiawati pada yudisium periode ini menjadikan pelaksanaan acara yudisium ini secara tatap muka.

Jumlah peserta yang kurang dari 50 orang serta ruangan ac-

ara dengan kapasitas mencapai 300 orang memungkinkan fakultas untuk memastikan para peserta tetap menjaga jarak aman physical distancing selama acara berlangsung.

Selain itu, peserta yudisium diwajibkan juga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan mengenakan masker, membawa hand sanitizer sendiri, dan senantiasa menjaga jarak baik sebelum, saat, maupun setelah acara yudisium berlangsung. (dys)

(Suara NTB/ist)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 24 Juni 2020

Halaman 7

Bawaslu Waspadai Modus Baru Politik Uang di Pilkada (Suara NTB/ist)

PERTEMUAN - Pasangan Balon Walikota, HL. Makmur Said dan balon Wakil Walikota, Badruttaman Ahda menggelar pertemuan dengan parpol pengusung dan tim pemenangan.

Makmur-Ahda Makin Solid Mataram (Suara NTB) – Pasangan H. L. Makmur Said-Badruttamam Ahda (Makmur-Ahda) makin menunjukkan soliditasnya sebagai pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020. Hal itu ditunjukkan saat pasangan ini digoyang isu bubar di tengah jalan.

Senin (22/6) malam kemarin, paket Makmur-Ahda menggelar pertemuan di kediaman ketua DPD Partai Gerindra NTB, Ridwan Hidayat. Turut hadir dalam pertemuan itu ada pengurus parpol pengusung paket Makmur-Ahda, dan pengurus parpol non parlemen.

Dalam pertemuan itu, pasangan Makmur-Ahda menegaskan diri tetap sejalan, solid dan kompak untuk tetap berpasangan di Pilkada kota Mataram. “Paket Makmur-Ahda tetap utuh dan sejalan,” ungkap Badruttamam Ahda, saat di konfirmasi di sela-sela pertemuan.

Dia memastikan paket Makmur-Ahda terus seiring dan sejalan turun sosialisasi dan silaturahmi ke masyarakat.

Hal itu untuk menepis berbagai rumor paket Makmur-Ahda bubar di tengah jalan.

Dengan penegasan paket Makmur-Ahda tetap utuh dan bersama di Pilkada Kota Mataram. Diharapkan tim pemenangan dan relawan paket Makmur-Ahda sudah terbentuk hingga ke tingkat lingkungan tidak perlu terpengaruh terhadap rumor tersebut.

“Kita harapkan, tim pemenangan dan relawan tetap bekerja sosialisasi paket Makmur-Ahda. Tidak perlu terpengaruh rumor,” ungkap alumnus Al-Azhar tersebut. Baginya, rumor itu sebagai riak-riak politik yang biasa terjadi dalam dinamika politik. Dengan rumor itu, justru diharapkan tim pemenangan dan relawan makin semangat bekerja untuk sosialisasikan dan perkenalkan paket Makmur-Ahda di masyarakat pemilih. “Justru ini jadi penyemangat bagi paket Makmur-Ahda,” tegasnya.

Empat parpol sudah ada kesepakatan jadi partai pendukung dan pengusung paket Makmur-Ahda di Pilkada. Yakni, Partai Gerindra, PKB, Hanura dan PKPI. Pihaknya pun terus jalin komunikasi politik elit parpol itu untuk mengawal terbit SK dukungan final DPP empat parpol tersebut. “Tinggal kita tunggu proses terbit SK dukungan final,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris tim pemenangan paket MakmurAhda, Baehaki Purnawan mengungkapkan, tim pemenangan dan relawan paket Makmur-Ahda tidak terlalu berpengaruh terhadap rumor tersebut. Dirinya memastikan seluruh tim pemenangan dan relawan terus bekerja melakukan kerja-kerja politik diperlukan untuk kemenangan paket Makmur-Ahda.

Pihaknya tidak terlalu menggubris rumor tersebut. Baginya, rumor itu jadi penambah semangat dan spirit tim pemenangan dan relawan untuk menjemput kemenangan di Pilkada. “Ini jadi motivasi dan spirit kami untuk memenangkan paket Makmur-Ahda,” katanya. (ndi)

Kejati NTB Awasi Proyek Perluasan Terminal Penumpang BIZAM Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB mengawasi proyek perluasan terminal penumpang Bandara Internasional Zainudin Abdul Madjid (BIZAM) senilai Rp220,779 miliar. Tim Pengamanan dan Pendampingan Pembangunan Strategis (PPS) memonitor progres pengerjaan proyek yang kini sudah sampai 9,640 persen tersebut. Kontraktor diingatkan soal kualitas dan spesifikasi pekerjaan yang wajib memedomani peraturan perundangan.

Pemantauan proyek PT Angkasa Pura I itu dipimpin langsung Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto, Selasa (23/ 6) kemarin di Praya, Lombok Tengah. Didampingi Wakajati Anwarudin Sulistiyono dan Asintel serta Asdatun. Turut hadir General Manager Angkasa Pura I Cabang Lombok Nugroho Jati. Hasil pemantauan ditemukan progres pembangunan yang sudah mencapai 9,640 persen dari rencana 8,530 persen sehingga deviasi plus 1,110 persen. Waktu pekerjaan tersisa 233 hari. “Kita sarankan agar di lokasi pekerjaan disiapkan tempat kesehatan,” kata Nanang menyinggung soal protokol pencegahan Covid-19.

Nanang menjelaskan, pendampingan Tim PPS tersebut pada aspek yuridis formal untuk mengantisipasi hambatan dalam proses pekerjaan. Sementara teknis, spesifikasi, dan volume pekerjaan menjadi ranah ahli teknis. Kegiatan harus dilaksanakan sesuai kontrak kerja yang mengacu pada peraturan yang berlaku. “Tim PPS hadir untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku, tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat manfaat,” tegasnya.

Nanang pun mengingatkan konsultan pengawas untuk menjaga independensi serta profesionalitasnya dalam menilai kualitas dan kuantitas pekerjaan. Pengawas akan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hasil laporannya di luar PPK. “Pengawas pastikan laporan progres sesuai hasil dilapangan. Jangan di paksakan karena pemalsuan bisa menimbulkan kerugian negara. Jangan hanya mengejar kecepatan penyelesaian pekerjaan, tetapi pastikan sesuai spesifikasi kontrak,” urai Kajati.

Pemantauan proyek tersebut, sambung dia, merupakan upaya Kejati NTB mendukung pembangunan BIZAM. Pendampingannya mengedepankan fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dalam permasalahan hukum. ”Kejaksaan dalam Monev tidak lagi menilai fisik, tetapi mengawasi jalannya pelaksanaan sesuai aturan yang berlaku. Pencegahan lebih baik disbanding penindakan,” tutupnya.

Proyek perluasan terminal penumpang BIZAM dkerjakan PT Nindya Karya (persero) dengan nilai kontrak Rp220.779.206.560.

Batas waktu pelaksanaan proyek sampai Februari 2021. Proyek tersebut diawasi konsultan PT Artefak Arkindo. (why)

(Suara NTB/Penkum Kejati NTB)

PANTAU - Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto mendampingi tim PPS memantau proyek perluasan terminal penumpang BIZAM di Praya, Lombok Tengah, Selasa (23/6) kemarin.

Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan kontestasi Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19, membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB mewaspadai peluang terjadinya praktik politik uang dengan modus baru, yakni dilakukan dengan pembagian masker di TPS kepada pemilih oleh tim sukses pasangan calon.

“Ini jenis pelanggaran baru yang sangat berpotensi terjadi di Pilkada 9 Desember,” kata Divisi Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth, di ruang kerjanya. Oleh sebab itu, jajaran petugas pengawas di TPS perlu jeli dan cermat. Dengan alasan bantu masyarakat pemilih untuk mencegah terjadi penularan

Covid-19 di TPS. Para tim sukses calon kada berpeluang memanfatkan celah itu untuk membagikan uang yang diselubungkan dengan pembagian alat perlindung diri (APD) ke masyarakat pemilih.

Seperti misalnya, Masker, Hand Sanitier, Sarung tangan dan lainnya. Dengan kemungkinan berlogo atau gambar paket paslon tersebut. “Itu bisa saja

samar diselipkan untuk pemilih,” jelas mantan Anggota KPU Lombok Barat tersebut.

Lebih lanjut dikatakan Umar, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sudah diatur terkait protap Covid-19. Dengan sudah diatur protap Covid-19, sehingga dipastikan pelaksanaan protap Covid19 jadi normal baru harus diawasi oleh Bawaslu dalam pel-

aksanaan Pilkada 2020.

Bawaslu dipastikan akan melakukan pengawasan terhadap sejauhmana protap Covid-19 terlaksana dengan baik di TPS. Misalnya ketersedian APD disiapkan oleh KPU di TPS. “Tentu protap Covid19 akan jadi objek pengawasan kita,” terangnya.

Dia menambahkan, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19, membuat petugas penyelenggara Pilkada harus banyak beradaptasi.

Pasalnya, kata dia, protap Covid-19 jelas melarang untuk melakukan kampanye pertemuan yang menghadirkan

banyak orang.

Maka hampir pasti pertemuan yang sifatnya sangat massif butuh prasyarat, bahkan mungkin bisa jadi tidak dilakukan. “Ini menjadi perhatian kita semua. Intinya masalah ini adalah masalah kita bersama. Tidak mungkin hanya beban penyelanggara dan juga peserta Pilkada,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, dia meminta semua pihak agar beradaptasi dalam penyelenggara Pilkada di tengah pandemi Covid-19.

“Mau tidak mau. Kita harus sesuaikan protap Covid-19 ada,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

SAMPEL DARAH - Seorang balita mengerang di pangkuan orang tuanya saat sampel darahnya diambil petugas medis RS Bhayangkara Mataram, dalam kegiatan tes cepat Covid-19 gratis, Selasa (23/6).

Polda NTB Tes Cepat Gratis 50 Pengendara Mataram (Suara NTB) – Sejumlah masyarakat Kota Mataram tertib menjaga jarak mengantre di Jalan Langko, Ampenan, Mataram, Selasa (23/6). Rupanya mereka adalah peserta tes cepat Covid-19 gratis yang diselenggarakan RS Bhayangkara Mataram. Meski kuota terbatas, tapi mereka tetap antusias. RS Bhayangkara Mataram memarkir minibus ambulans di tepi jalan. Mobil itu difungsikan sebagai lokasi tes cepat gratis.

Masyarakat yang mendaftar

tidak perlu turun dari kendaraan. Cukup duduk di sepeda motor, petugas medis dengan alat pelindung diri lengkap mengambil sampel darah untuk diuji reaktifnya terhadap virus Covid-19. Sebanyak 50 kuota tes cepat langsung habis.

Peserta tes cepat mengantre berdasarkan nomor pendaftaran. Pengambilan sampel darahnya cukup singkat. Tidak sampai satu menit.

Tetapi, hasil tes tidak langsung diumumkan. Melainkan nanti dikirimkan melalui pe-

san instan WhatsApp. Alasannya, demi kerahasiaan. Bagi yang hasil tesnya reaktif nantinya akan diuji sampelnya lagi. Berupa rekomendasi uji usap di fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah dalam penanganan Covid-19.

“Ini upaya kepolisian membantu pemerintah provinsi untuk menekan maksimal Covid-19.

Semua pelayanan kita tingkatkan terutama di bidang kesehatan,” ucap Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal di sela kegiatannya memantau

Bandar Sabu Dijerat UU Darurat Mataram (Suara NTB) – Tersangka bandar sabu Karang Bagu, Karang Taliwang, Cakranegara, Mataram MR (34) menanti sangkaan pidana kepemilikan senjata rakitan. Pria yang mengaku bekerja sebagai pengacara ini akan dijerat pasal berlapis.

Yakni terkait narkotika, kepemilikan senjata, dan pencucian uang.

“Ini sedang pemeriksaan. Kita telusuri dari mana asal-usulnya senjataini,”ungkapDirekturResnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi KwartaKusumaPutradikonfirmasi Selasa (23/6) kemarin.

Dalam hal kepemilikan senjata, imbuhnya, penyidik sedang menggali keterangan saksi.

Pasal yang akan diterapkan yakni UU Darurat No 12/1951.

Ancaman pidana penjaranya maksimal seumur hidup atau 20 tahun. Untuk sementara ini,

(Suara NTB/why)

Helmi Kwarta Kusuma Putra MR sudah menjadi tersangka terkait kepemilikan dan peredaran narkoba sesuai pasal 112

dan atau pasal 114 UU RI No35/ 2009 tentang Narkotika.

Selain itu, tersangka MR juga dilucuti harta bendanya yang diduga diperoleh dari hasil bisnis narkoba. Tindak pidana pencucian uang sedang diselidiki terpisah. “Kita masih telusuri asetnya. Dia punya tujuh buku tabungan. Kita cek semuanya nanti aliran uangnya dari mana dan ke mana,” tegas Helmi. Oknum advokat berinisial MR (34) diamankan pda Rabu (17/6) lalu.

Mereka yang diamankan selain MR, yakni JS (26), WK (21), GA (22), dan KS (18). Barang bukti yang diamankan 18 poket sabu seberat 9,5 gram, satu poket kecil 0,60 gram, uang tunai Rp15 juta, tujuh lembar buku tabungan, airgun revolver, airgun laras panjang, peluru kuningan, dan buku catatan penjualan. (why)

Tawaran Kerja ABK Luar Negeri Rawan TPPO Mataram (Suara NTB) – Tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri menjadi atensi pemerintah. Terutama melihat masih adanya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), di mana perlindungan seringkali susah diberikan secara maksimal. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Mataram, Abri Danar Prabawa, menerangkan masyarakat memang perlu berhati-hati menerima informasi penawaran kerja.

Dicontohkannya seperti pekerja migran sebagai anak buah kapal (ABK) yang rentan menjadi korban TPPO. Dicontohkan seperti kasus Andri Juniansyah (30) yang merupakan salah satu warga NTB yang menjadi korban TPPO. Dimana dalam kasus tersebut korban nekar melompat dari atas kapal ikan berbendera Tiongkok karena merasa tidak tahan dengan perlakuan nakhoda kapal dan ABK lainnya.

“Ia juga kerap mendapat diskriminasi di atas kapal,” ujar Abri saat dikonfirmasi, Selasa

(23/6). Andri sendiri dilaporkan selamat dan tiba di Bandara pada Jumat (19/6) lalu. Berdasarkan pengakuan korban yang tercatat di BP2MI Mataram, Andri telah bekerja selama 5 bulan di kapal tersebut. Selama kurun waktu tersebut, dirinya mengaku tidak pernah menerima gaji.

Informasi lowongan pekerjaan sebagai ABK didapatkan melalui seorang teman yang mengajak korban bertemu oknum agensi. Dimana korban dijanjikan bekerja di Korea Selatan dengan kisaran gaji sekitar Rp25-40 juta per bulan. “Andri ini pun sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp50 juta untuk biaya penempatan,” ujar Abri.

Berdasarkan kronologis kejadian, korban dijanjikan bekerja di Korea Selatan.

Namun setibanya di Singapuran, oleh oknum agensi diarahkan untuk bekerja di kapal ikan berbendera Tiongkok dengan dalih menunggu pemberangkatan ke Korea Selatan. Menurut Abri kasus yang dialami Andri menjadi salah satu contoh dari

banyaknya warga asal NTB yang menjadi korban TPPO. Hal ini terjadi mengingat warga NTB memiliki minat yang sangat tinggi untuk bekerja ke luar negeri, khususnya ke Korea Selatan.

Hal tersebut cukup disayangkan. Mengingat proses penampatan PMI ke Korea Selatan saat ini hanya dilakukan melalui skema penempatan Government to Government (G to G). “Jika ingin bekerja ke luar negeri, pastikan informasi yang diperoleh itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Warga NTB dapat menanyakan informasi tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota setempat, atau dapatkan informasi melalui UPT BP2MI Mataram,” jelasnya.

Di sisi lain, di tengah pandemi virus corona (Covid-19) yang berlangsung masyarakat diharapkan dapat lebih jeli dalam mempercayai informasi lowongan kerja di luar negeri. Menurut Abri, banyak informasi yang beredar di media sosial dengan menawarkan gaji fantastis namun berujung pada TPPO.. (bay)

tes cepat tersebut.

Tes cepat Covid-19 gratis itu, kata Kapolda, nantinya akan lebih diperluas dan diperbanyak lagi. Tidak hanya di tingkat Polda NTB, namun juga di tingkat Polres jajaran.

“Mudah-mudahan bisa rutin dan masif,” ujarnya. Penularan Covid-19 bisa dicegah dengan disiplin protokol kesehatan.

Maka ditempuh juga cara lain selain tes cepat yang membutuhkan anggaran lebih.

“Tidak hanya rapid test, kita bagi masker, bagi Bansos

ke masyarakat yang belum tersentuh. Tindakan pembubaran juga bagian dari memutus mata rantai penularan,” sebut Iqbal. Salah satu peserta tes cepat gratis Gusti Ayu Putu Asmariani mengaku lega akhirnya bisa mengikuti tes cepat. Gratis pula. “Ini memudahkan kita yang mau bepergian atau punya tujuan khusus. terutama ya kita bisa tahu lebih lanjut apakah kita ini bebas Corona atau tidak,” ucap warga Gebang, Cakranegara, Mataram ini. (why)

Tetapkan Arah Dukungan di Pilkada Loteng, PPP Tak Mau Tergesa-gesa Mataram (Suara NTB) – Beberapa partai politik sudah mantap menetapkan arah dukungannya di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah 2020. Namun tidak demikian halnya dengan PPP yang sampai saat ini belum punya rencana dalam waktu dekat akan mengerucutkan arah dukungannya.

Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri kepada Suara NTB menyampaikan, PPP tidak bisa tergesa-gesa untuk menetapkan arah dukungannya, lantaran dinamika politik di Pilkada Lombok tengah cukup cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di NTB. “PPP di Lombok Tengah masih sangat dinamis, jadi PPP belum bisa menyebut dukung siapa. Diinternal partai masih dalam proses, DPP akan melakukan fit and propertest dulu dalam waktu dekat ini,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (23/6) kemarin.

Ditegaskan Akri, bahwa pihaknya tidak bisa mengikuti jejak partai lain yang sudah menetapkan dukungannya.

Karena mekanisme dan prosedur penetapan dukungan di PPP berbeda dengan partai lain. “Kalau ada calon yang sudah mengaku mendapatkan dukungan dari partai lain, di kita berbeda mekanismenya.

Sehingga kita ndak bisa diminta supaya cepat-cepat keluarkan dukungan,” jelasnya.

Akri juga meyakini bahwa dukungan yang diberikan oleh partai lain itu belum final, rata-rata masih dalam bentuk surat tugas kepada calon untuk mencari partai koalisi, karena memang di Pilkada Lombok Tengah tidak ada satupun partai yang bisa men-

gusung sendiri pasangan calon. “Partai yang lain juga mana ada yang sudah keluarkan SK, kan semua baru bentuknya surat tugas saja, untuk mencari pasangan dan koalisi,” kata anggota DPRD Provinsi NTB dari dapil Lombok Tengah ini.

Ditegaskan Akri, partainya akan mengeluarkan SK dukungan kepada pasangan bakal calon akan disesuaikan dengan tahapan Pilkada di KPU. Tahapan pendaftaran pasangan calon ke KPU sendiri akan akan dilakukan pada tanggal 46 September. “Sehingga SK PPP masih lama, pendaftaran calonnya kan September, SK akan keluar mendekati jadwal pendaftaran nanti,” katanya.

Bagaimana dengan Kota Mataram? PPP sudah resmi menandatangani kesepakatan bersama berkoalisi dengan Partai Golkar untuk mendukung pasangan Mohan Roliskana-TGH. Mujiburahman (Mohan-Mujib). Menjawab hal itu, Akri mengatakan untuk Mataram dikecualikan. “Dinamika di Mataram berbeda dari daerah lain,” katanya.

Akri pun menjelaskan beberapa alasan Mataram mendapatkan perlakuan khusus lantaran beberapa pertimbangan. Salah satu alasan ditekennya kesepakatan koalisi dengan Golkar itu, karena hanya pasangan MohanMujib yang paling siap dari segi dukungan partai.

“Golkar di Mataram tanpa koalisi saja mereka sudah bisa mengusung sendiri. Kemudian kita dengan Golkar ini satu fraksi di Kota Mataram, jadi kami cukup dekat, kemudian Mohan-Mujib ini adalah pasangan nasionalis-relegius,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB

Rabu, 24 Juni 2020

Halaman 8

Anggaran Covid-19 di Loteng Tembus Rp391,5 Miliar Praya (Suara NTB) Total anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hasil dari refocusing dan realokasi APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah menembus Rp391,5 miliar. Angka tersebut jauh di atas yang dilaporkan oleh Pemkab Loteng sebelumnya, yakni sebesar Rp148 miliar.

Demikian diungkapkan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Anggaran Covid-19 DPRD Loteng, Suhaimi, S.H., Selasa (23/6).

Dari hasil pencermatan terhadap Perbup Refocusing dan Realokasi APBD Loteng untuk anggaran penanganan Covid19, Pansus Covid-19 ternyata menemukan ada ketidaksesuaian antara anggaran yang dilaporkan oleh Pemkab Loteng dalam rapat koordinasi dengan Banggar DPRD Loteng sebelumnya. Di mana saat itu, Pemk-

ab Loteng melaporkan anggaran penanganan Covid-19 di Loteng sebesar Rp 148 miliar.

“Tapi setelah kita lakukan pencermatan terhadap Perbup Refocusing dan Realokasi APBD Loteng yang diterima Pansus, ternyata angka jauh lebih besar,” terangnya.

Hal itulah yang kini menjadi pertanyaan pihaknya. Ke mana saja arah penggunaan anggaran sebesar itu nantinya.

Mengingat sampai saat ini pemerintah daerah belum mem-

berikan laporan soal arah penggunaan dana Covid-19.

Ketua DPC PDI Perjuangan Loteng menjelaskan, kalau untuk anggaran yang Rp 148 miliar sebelumnya sudah ada penjelasan arahnya penggunaan.

Misalnya, untuk penanganan kesehatan disiapkan Rp76 miliar. Kemudian untuk penanganan dampak ekonomi Rp 25 miliar. Sisanya sebesar Rp 46 miliar untuk penanganan dampak sosial. Termasuk di dalamnya anggaran untuk Jaringan Pen-

gaman Sosial (JPS) Bersatu serta pengadaan dua juta masker.

“Nah, yang anggaran Rp 391,5 miliar ini belum kita tahu arah penggunaannya,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya akan segera mengklarifikasi soal besaran anggaran tersebut ke Satgas Covid-19 dan termasuk ke Pemkab Loteng sendiri supaya jelas, arah dan peruntukannya. “Rencana Satgas Covid-19 dan Pemkab Loteng kita undang untuk klarifikasi pekan depan,” tandasnya.

Sejauh ini, pihaknya terus melakukan pengkajian dan pengumpulan keterangan terkait penggunaan dan pengelolaan anggaran Covid-19 di Loteng. Dengan memanggil sejumlah pegiat dan pemerhatian pembangunan serta Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Loteng.

Informasi dan keterangan yang diperoleh itu nantinya akan dijadikan data pembanding ketika melakukan klarifikasi ke Satgas Covid-19 serta Pemkab Loteng. “Kita ingin mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari bawah dulu. Sebelum nantinya kita melakukan klarifikasi kepada pemerintah daerah,” imbuh Suhaimi.

Sementara Sekda Loteng Dr. H. M. Nursiah, memahami maksud Pansus DPRD menyampaikan informasi data agar jangan sampai salah pemberitaan. Meski demikian, Nursiah tidak mau menjawab panjang dan akan menjelaskan di depan pansus. (kir)

September, Poltekpar Lombok Gelar Wisuda Perdana

Praya (Suara NTB) Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok tahun ini bersiap untuk menggelar wisuda mandiri bagi para mahasiswanya. Wisuda kali ini, sangat spesial, karena merupakan wisuda perdana sejak perguruan tinggi yang khusus mencetak para pegiat pariwisata tersebut berdiri empat tahun yang lalu. Poltekpar Lombok kini tinggal menunggu turunnya Surat Keputusan (SK) akreditasi dari Badan Akreditas Nasional (BAN) Perguruan Tinggi (PT).

“Ada dua program studi yang direncanakan untuk diwisuda pada bulan September mendatang. yakni program studi Diploma III dan Diploma IV,” ungkap Direktur Poltekpar Lombok Dr. H.Hamsu Hanafi, MM., Selasa (23/6) kemarin.

Ia menjelaskan, mahasiswa di dua program studi tersebut saat ini tengah menyelesaikan tugas akhir dan proyek akhir.

Untuk kemudian di bulan Juli mendatang para mahasiswa tersebut akan mengikuti ujian akhir serta yudisium.

Dikatakannya, untuk bisa memperoleh akreditasi sebagai perguruan tinggi, bukan perkara mudah bagi Poltekpar Lombok. Jalan panjang sudah mulai dirintis sejak tahun 2017 lalu atau setahun setelah Poltekpar Lombok berdiri. Dan, mau tidak mau Poltekpar Lombok harus berjuang memperoleh akreditasi, karena itulah syarat utama bagi Poltekpar Lombok untuk bisa menggelar wisuda.

Pada tahun 2017 lalu, Poltekpar Lombok menyelesaikan proses izin pembukaan program studi di Kemenristek Dikti. Saat itu Poltekpar Lombok telah memenuhi syarat dengan jumlah dosen magister pariwisata, bisa mulai beroperasi. Tapi belum memperoleh akreditasi. Karena syarat untuk pengusulan akreditasi, harus dengan pembuktian minimal 2 tahun telah beroperasi, sehingga baru pada akhir tahun 2018, proses pengusulan akreditasi dapat dilakukan. Namun karena keterbatasan jumlah tenaga pengajar, BAN-PT belum meluluskan dokumen pengajuan akreditasi yang diusulkan Poltekpar Lombok. (kir)

Golkar Sudah Persiapkan Nursiah Sejak Lama

(Suara NTB/yon)

TKP - TKP tempat jatuhnya tandon air di Pasar Pancor yang menyebabkan satu warga meninggal dunia, Selasa (23/6).

Tertimpa Tandon Air

Pengemudi Ojek di Pasar Pancor Meninggal Selong (Suara NTB) Nasib naas menimpa, Di’in (40) warga Dusun Belet Arfah Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga. Ia meninggal dunia setelah tertimpa tandon air berkapasitas 800 liter. Kejadian tersebut di Pasar Pancor Kecamatan Selong saat korban yang bekerja sebagai tukang ojek tengah menunggu penumpangnya di bawah tandon air tersebut.

Atas kejadian itu, korban sempat dilarikan ke rumah sakit hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Selain Di’in, korban lainnya yang tertimpa tandor air tersebut, M. Padli (43) warga Pancor Sanggeng dan saat ini masih menjalani medis.

Kondisi tandon yang jatuh

dari menara rakitan terbuat dari besi secara tiba-tiba terjatuh dan menimpa kedua korban saat menunggu penumpang, Selasa (23/6) pagi.

Kapolres Lotim, AKBP. Tunggul Sinatrio,SIK, melalui Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. Lalu Jaharudin, membenarkan insiden terjatuhnya tandor air yang menimpa dua orang pengojek di Pasar Pancor.

Kedua korban saat itu tengah duduk menunggu penumpang tepat di bawah tower tersebut.

Akibat kejadian itu, Di’in mengalami luka di bagian bahu, kepala dan tangan, sementara M. Padli di bagian pelipis mata.

Kepala Pasar Pancor, Syamsul Ridho, menjelaskan pada dasarnya lokasi pendirian tandor air itu bukan di tem-

pat keramaian. Bahkan untuk para ojek di Pasar Pancor sejak awal sudah dilarang untuk berada atau parkir di sekitar tower tandon air. “Tandor air ini kita bangun beberapa bulan lalu untuk menyediakan air bersih untuk cuci tangan pedagang dan pembeli terkait virus Corona. Dari sana kita mengalirkan air,” terangnya.

Dijelaskannya bahwa sejak awal pembangunan tower itu kondisinya cukup baik. Kekuatan tower dengan kapasitas tandon sudah berimbang. Pihaknya pun sejak awal melarang para ojek di Pasar Pancor untuk mangkal di lokasi itu. Terutama bersandar maupun menggerakgerakkan tower yang sewaktuwaktu dapat mengubah posisi dari tower tersebut. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Usai dikritik oleh Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) terkait proyek Air Terjun Kerta-Gangga yang tidak tuntas 100 persen, Disbudpar KLU justru membantah sebaliknya. Kepala Disbudpar KLU, Vidi Ekakusuma, mengaku sudah menghubungi PPK (pejabat pembuat komitmen) proyek. Diklaim bahwa tidak dijumpai ada masalah selama pengerjaannya.

“Saya sudah panggil PPKnya, dan pengakuan PPK tidak ada masalah. Memang proyek ini sudah dibayarkan 100 persen,” aku Vidi dikonfirmasi wartawan, Selasa (23/6).

Vidi berjanji akan turun ke lokasi proyek tersebut. Hanya saja, ia memilih untuk turun ke lokasi bersamaan dengan Hakamah, Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU. Pertimbangan itu cukup beralasan. Hakamah selain sebagai tokoh masyarakat Dusun Kerta - letak lokasi proyek, ia juga wakil rakyat. Sehingga Vidi berharap agenda turun lapangan, Rabu (hari ini) dapat dilakukan bersamaan antara Dispar dengan Komisi II. “Intinya ini kita akan tindaklanjuti, kita

akan selesaikan,” imbuh Vidi.

Kendati demikian, pihaknya belum mengetahui pasti apa saja yang akan dibenahi tersebut nantinya. Hanya saja, ia menjamin proyek tersebut akan diperbaiki mengingat statusnya masih dalam masa pemeliharaan. “Proyek itu mangkrak atau bagaimana kita belum bisa pastikan.

Intinya bangunan itu harus sesuai spek,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II, Hakamah, mengkritik pengawasan Dinas terkait proyek rehabilitasi Air Terjun Kerta Gangga senilai Rp 2,063 miliar.

Ia mendapati beberapa item kecil proyek yang dikerjakan CV. Zeraya Zaya tidak tuntas.

“Setelah saya turun lapangan, ternyata informasi yang disampaikan warga benar.

Proyek itu tidak tuntas semuanya,” ujar Hakamah.

Dari temuannya, beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan 100 persen meliputi 5 buah papan informasi belum selesai (tulisan/ plang informasi kosong), pasir 1.000 artco, Batu 14 dump, biaya angkut Air 2 bulan.

Selain itu, sampah proyek

belum dibersihkan dari lokasi, pembangunan musala belum tuntas, trap tangga menanjak ke lokasi air terjun rusak, lantai kolam tidak selesai, pagar relling yang sebagiannya belum di-cor.

Berikutnya tandon air, lampu taman, dan toilet belum bisa dimanfaatkan sesuai hajat pembangunan. (ari)

Uang Muka Proyek Dermaga Senggigi Belum Dikembalikan Proyek Air Terjun, Dispar Klaim Tak Ada Masalah

Giri Menang (Suara NTB) Proyek dermaga Senggigi mangkrak tahun 2019 lalu akibat diputus kontrak. Pemutusan kontrak proyek senilai Rp 7,1 miliar lebih ini pun menjadi salah satu temuan BPK tahun ini.

Lantaran BPK menemukan kerugian daerah yang ditimbulkan akibat uang muka dan jaminan pelaksanaan proyek belum dikembalikan ke daerah mencapai Rp 1,426 miliar lebih.

Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Lobar, Agus Martimbang mengakui adanya temuan kerugian negara tersebut. BPK, kata dia, telah melakukan pemeriksaan terhadap proyek dermaga yang diputus kontrak.

Berdasarkan temuan BPK, terdapat uang daerah untuk pembayaran uang muka senilai Rp 1,069 miliar lebih yang belum dikembalikan rekanan, sehingga menjadi kerugian negara. “Kerugian negara yang harus dikembalikan itu terdiri dari jaminan uang muka Rp 1,069 miliar lebih dan jaminan pelaksanaan Rp 356 juta lebih,” jelasnya kemarin.

Menurutnya, setiap pekerjaan proyek ada jaminan uang muka yang dibayar pemda ke rekanan. Ada juga kewajiban rekanan menjaminkan uang jaminan pelaksanaan. Dalam hal ini, pemda sudah membayar uang muka sebesar 30 persen atau senilai Rp 2,139 miliar dari nilai kontrak proyek Rp 7,1 miliar lebih.

Sementara hingga saat ini, tambahnya, pengembalian uang muka ini baru dilakukan dua kali dari empat termin.

Yakni termin I sebesar 25 persen, termin II 25 persen dan termin III dan IV masing-masing 25 persen. Pihaknya sendiri sudah melakukan penagihan sebanyak empat kali ke rekanan, sejak Desember tahun 2019 lalu. Kenapa temuan kerugian dari BPK mencapai Rp 1,4 miliar lebih, Agus menjelaskan, selain uang muka, ditambah juga jaminan pelaksanaan sebesar Rp 356 juta yang harus dibayarkan rekanan ke Pemda. “Karena proyeknya putus kontrak maka jaminan pelaksanaan harus diserahkan ke pemda,”tegas dia. (her)

Lotim akan Pertajam Regulasi Kerjasama Selong (Suara NTB) Regulasi yang sudah ada yang mengatur soal kerjasama daerah dengan daerah lain termasuk pula dengan para investor atau pihak ketiga dianggap belum cukup. Lotim pun mencoba akan mempertajam regulasi tersebut guna memastikan kemudahan dan kenyamanan dalam menjalin kerjasama.

Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Hadi Fathurrahman kepada Suara NTB mengatakan, sejauh ini sudah ada Peratuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 22 tahun 2020 tentang tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

Di tingkat daerah, sambung mantan Camat Aikmel ini, Lotim juga perlu mempertegas regulasi tersebut agar ada aturan secara lebih khusus. Adapun regulasi yang sudah ada dianggap belumlah lengkap pula, karena belum secara khusus mengatur tentang tata cara kerjasama.

Dikatakan perlu ada tata cara yang standar. Turunan dari Perbup ini nantinya bisa berupa Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan demikian, proses kerjasama dengan beberapa pihak bisa semakin mudah.

Kemudahan mendatangkan pihak yang bekerjasama dengan Lotim ini termasuk di dalamnya kemudahan dalam mendatangkan investor. “Memudahkan investasi itu sudah jelas menjadi salah satu tujuan kita dalam membuat aturan,” sebutnya. (rus)

(Suara NTB/kir)

PANGGIL - Pansus Covid DPRD Loteng memanggil konsorsium dan LSM Loteng, terkait anggaran Covid-19, Selasa (23/6).

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.6759 YB NOKA/NOSIN : MHIJFX114GK082245/ JFX1E1081717 NO.BPKB.M02168546 AN.NURLAELA HLG SKTR JL.PEJANGGIK CAKRANEGARA HLG BPKB R4 DR.1640 BI NOKA/NOSIN : MHYESB416YJ-027662/G16A-ID-137598 NO.BPKB : K03269878 AN.HADIJAH HLG SKR RUMAH PELAPOR

Praya (Suara NTB) Wakil Ketua DPD I Partai Golkar NTB, Hasan Masat, mengaku tidak begitu terkejut dengan keputusan Partai Golkar yang mengusung nama Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah (Loteng), Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., untuk maju di Pemiilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng mendatang berpasangan dengan Wabup Loteng yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP. Karena seyogyanya, figur Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya.

“Sosoknya (Nursiah,red) memang sudah sejak lama dipersiapkan Partai Golkar untuk diusung di Pilkada Loteng. Hanya saja, Partai Golkar tidak mau buru-buru mengeksposnya ke publik soal rencana tersebut,” aku Hasan Masat, kepada Suara NTB, di Praya, Selasa (23/6).

Pasalnya, Partai Golkar paham dengan kondisi dan posisi Nursiah selaku Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan saat ini memegang pucuk pimpinan ASN tertinggi sebagai Sekda Loteng. “Sehingga kenapa baru sekarang kita munculkanya figur Nursiah, karena sekarang inilah waktu yang tepat. Kalau kita ekspose terlalu cepat, khawatirnya bisa mengganggu kinerjanya sebagai ASN,” terang Hasan.

Ia menegaskan usulan atas nama pasangan H.L. Pathul Bahri, S.IP – Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., sudah disampaikan ke DPP Partai Golkar dan tinggal menunggu penetapan oleh DPP Partai Golkar sebagai pasangan calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang. Namun sebelum itu, Partai Golkar akan melakukan survei untuk melihat elektabilitas pasangan tersebut yang direncanakan pada bulan Agustus mendatang.

“Sesuai jadwal yang diberikan oleh DPP Partai Golkar, survei akan dilakukan mulai tanggal 4 sampai 17 Agustus

mendatang,” jelasnya. Tapi survei itu nantinya bersifat personal. Dalam arti, yang disurvei hanya figur calon yang akan diusung, dalam hal ini H.M. Nursiah, sebagai calon wakil bupati bukan survei berpasangan.

Karena ini survei maka tentu ada beberapa figur lain yang juga akan ikut disurvei sebagai pembanding. Di antaranya H.Masrun, yang juga calon bupati Loteng serta beberapa tokoh lainnya. Termasuk juga sejumlah kader Partai Golkar. “Karena ini survei, maka sekali ini dilakukan secara tertutup oleh tim dari DPP Partai Golkar,” tegasnya.

Hasil survei tersebut selanjutnya akan diserahkan ke DPP Partai Golkar paling lambat akhir bulan Agustus, karena DPP Parta Golkar menargetkan tanggal 1 sampai 3 September sudah ada penetapan pasangan calon kepala daerah yang direkomendasikan untuk diusung oleh Partai Golkar. Jadi semua tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah sudah kita sesuaikan dengan tahapan pilkada dari KPU. Lebih lanjut Hasan mengataan, sesuai mekanisme di Partai Golkar sebagai calon kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Golkar maka Nursiah diharuskan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Golkar. Dan, itu saat ini sedang diproses serta akan diserahkan kalau sudah waktunya. “Kalau sekarang kan ngak mungkin kita berikan KTA, karena statusnya masih menjadi ASN. Jadi kita tunggu waktu yang pas,” tandasnya.

Soal koalisi partai politik, semua masih terbuka. Selain sudah hampir pasti berkoalisi dengan Partai Gerindra, komunikasi dengan beberapa partai politik sampai sejauh ini terus dibangun. Karena memang Partai Golkar berharap bisa membangun koalisi besar di Pilkada Loteng.

Harapannya, peluang memenangi Pilkada Loteng jauh lebih besar lagi. (kir)

SUARA NTB

Rabu, 24 Juni 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Rabu, 24 Juni 2020

Halaman 10

KSB Butuh Tambahan Anggaran Rp45 Miliar Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mengaku masih membutuhkan tambahan anggaran untuk pembiayaan sejumlah program yang dimiliki. Salah satunya pembayaran iuran kartu BPJS PBI daerah dan juga pemenuhan kebutuhan anggaran untuk KPU dan Bawaslu yang mencapai Rp7 miliar.

Dompu (Suara NTB) – Integritas polri dalam memberantas peredaran gelap narkotika di Dompu, mulai diragukan.

Pasalnya, tak sedikit oknum polisi justru tertangkap mengedarkan barang haram tersebut.

Terakhir di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa pada Jumat 19 Juni 2020. Selain tiga warga terduga jaringan tertangkap tangan, satu lainnya merupakan oknum polisi inisial Bripka AB dari Mapolsek Kilo.

Menyikapi temuan tersebut Komisi I DPRD Dompu, kini mendukung TNI sebagai garda terdepan dalam pemberantasan narkoba di wilayah ini. “Kalau selama ini wewenang itu ada di kepolisian, saya mohon yang memimpin ini adalah TNI. Jadi TNI diberikan wewenang khusus untuk melakukan operasi pemberantasan, proses hukum tetap pada kepolisian,” harap Ketua Komisi I DPRD Dompu, Ir Muttakun menanggapi dugaan tertutupnya pen-

Muttakun

(Suara NTB/jun)

Komisi I DPRD Dukung TNI Berantas Narkoba di Dompu

anganan kasus yang menjerat oknum polisi di Manggelewa.

Terungkapnya keterlibatan oknum polisi dalam penggerebakan yang dilakukan Koramil 1614-06/Manggelewa itu, menurutnya, tidak saja merusak integritas polri, tetapi harus menjadi perhatian Pemprov NTB. Karena bagaimanapun, satu dari enam program utama NTB Gemilang yakni pengembangan daya saing NTB dalam hal sumber daya manusia. Program tersebut dirasa sulit tercapai

ketika memang peredaran gelap narkotika masih luput dari perhatian, atau melibatkan oknum aparat kepolisian. “Satu kasus ini yang terungkap. Ini ibarat gunung es yang terungkap itu diatas saja, tapi yang dibawah ini sudah dimanamana,” ujarnya.

Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020, lanjut Muttakun, jelas mengarahkan TNI untuk ikut memberantas peredaran narkotika. Karenanya, merujuk pada ketentuan tersebut Pemprov NTB mesti segera menggelar rapat koordinasi dengan forum pimpinan daerah. Harapannya, agar dicapai kesepakatan bahwa Korem, Kodim dan jajarannya bisa melakukan operasi pemberantasan narktikan layaknya kepolisian.

Tak hanya itu, ia bahkan meminta pimpinan DPRD Dompu untuk segera bersurat secara resmi, agar persoalan yang mengancam masa depan generasi bangsa ini serius disikapi eksekutif. (jun)

mengaku tidak sampai defisit anggaran di APBD- Perubahan nantinya. Karena saat ini pihaknya juga tengah mengupayakan supaya penjualan aset di lokasi smelter yang mencapai Rp25 miliar juga masuk ke Kas Daerah. Sehingga kebutuhan anggaran untuk kebutuhan wajib penyelenggaraan pemerintah bisa berjalan sesuai target yang ditetapkan. Pihaknya juga akan terus mendorong supaya pendapatan dari

pendapatan asli daerah (PAD) juga terus dimaksimalkan untuk menutupi kekurangan anggaran saat ini.

“Memang ada informasi akan ada tambahan anggaran dari penjualan aset di lokasi Smelter dan kami berharap bisa segera terealisasi untuk menutupi kekurangan anggatan yang ada,” sebutnya.

Meski demikian, dirinya bersyukur untuk Biaya Tidak Terduga (BTT) yang dipasang di angka Rp43 miliar saat ini

Anggaran Covid-19 Kota Bima Rp28 Miliar Lebih Kota Bima (Suara NTB) – Anggaran untuk penanganan covid-19 di Kota Bima, ternyata mencapai angka Rp28 miliar lebih. Anggaran tersebut merupakan hasil rasionalisasi yang dilakukan sejak April 2020 lalu.

Demikian dikatakan Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bima, H. Abdul Malik SP, MM. Kata dia, sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nasional, Pemkot Kota Bima telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan dan percepatan penanganan.

“Berbagai kegiatan yang dilakukan seperti edukasi dan penanganan secara bertahap dan terarah,” ucapnya, Selasa (23/6).

Untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19, lanjut Malik, Pemkot Bima merasionalisasi anggaran dengan

RADIO

mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

“Dengan tujuan pelayanan masyarakat harus maksimal, oleh karenanya dibutuhkan dana yang tidak sedikit dan perubahan anggaran memang perlu dilakukan,” ujarnya.

Malik yang juga Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima ini menyebutkan dari hasil rasionalisasi Pemkot Bima menganggarkan untuk penanganan Covid-19 di Kota Bima dengan total anggaran sebesar Rp28 miliar lebih.

“Anggaran ini melalui Biaya Tak Terduga (BTT) terhitung sejak April 2020 sampai dengan Agustus 2020,” katanya.

Rincian penggunaan angga-

ran itu lanjutnya untuk sejumlah kebutuhan seperti belanja alat komunikasi dengan pagu dana sebesar Rp18 juta lebih. Kemudian kebutuhan administrasi atau pelaporan sebesar Rp33,5 juta.

Kemudian kata dia, biaya dokumentasi dan publikasi sebesar Rp200 juta. Biaya peningkatan layanan kesehatan sebesar Rp9,8 miliar. Ada juga belanja jasa tenaga medis dan operasional kesehatan sebesar Rp4,2 miliar. “Kemudian penyemprotan sosialisasi dan pemantauan lingkungan sebesar Rp2,7 miliar,” ujarnya.

Selain itu lanjutnya, untuk kebutuhan Tim Gugus Tugas sebesar Rp1,1 miliar. Kemudian. Kebutuhan pos sebesar Rp2,6 miliar. Jaring Pengaman Sosial (JPS) setara sebesar Rp5,3 miliar. “Kemudian ada pemulihan ekonomi sebesar

H. Abdul Malik Rp1 miliar. Biaya dukungan industri dan UMKM sebesar Rp1 miliar dan terakhir untuk biaya pengamanan dan patroli sebesar Rp600 juta,” katanya.

Malik menambahkan realisasi anggaran covid-19, sampai dengan bulan Mei sebesar Rp4,4 miliar. Dengan rincian untuk bulan April sebesar Rp517 juta dan bulan Mei Rp3,9 miliar. (uki)

(Suara NTB/Uki)

(Suara NTB/humassetdantb)

WEBINAR - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menjadi keynote speaker pada Webinar dengan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlangsung di Kantor Dinas LHK NTB, Selasa (23/6).Tema yang diangkat dalam webinar itu, ‘’Merajut Komitmen Membangun KPH’’.

“Kalau kita hitung-hitung kita butuh tambahan anggaran hingga Rp45 Miliar untuk pembiayaan sejumlah program dan biaya rutin pemerintahan lainnya,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Nurdin Rahman SE, kepada Suara NTB, Selasa (23/6). Apalagi untuk pembayaran BPJS saat ini juga masih tertunggak selama dua bulan karena anggarannya masih dikunci.

Meski demikian, dirinya

dianggap masih cukup untuk memenuhi kebutuhan ketika terjadi bencana. Apalagi saat ini masih dalam tahap pencegahan dan penanganan covid19 sehingga ketersediaan anggaran tersebut dianggap masih cukup. Pihaknya juga akan tetap memantau kondisi perkembangan pandemi covid-19 supaya anggatan yang ada di BTT bisa dikembalikan ke SKPD. Sehingga program yang ada bisa kembali berjalan normal. “Kalau anggaran untuk penanganan covid-19 sudah siap dan tidak ada masalah. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan ketika dilakukan perpanjangan masa tanggap darurat covid19,” tukasnya. (ils)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 24 Juni 2020

Diduga 48,56 Persen Rumah Tangga Tak Miskin Terima Bantuan PKH dan Rastra Dari Hal. 1 Sehingga masyarakat yang menerima bantuan benar-benar orang yang berhak atau masuk kategori miskin.

Berdasarkan data, pada 2011 rumah tangga tidak miskin yang menerima bantuan PKH dan BPNT/Rastra cukup tinggi mencapai 78,13 persen. Persentasena terus mengalami peningkatan dari 2012, 2013 dan 2014 yakni 79 persen, 79,90 persen dan 79,34 persen.

Pada tahun 2015, persentase rumah tangga tidak miskin yang menerima bantuan PKH dan BPNT/Rastra turun menjadi 75,56 persen dan meningkat kembali pada 2016 menjadi 76,04 persen. Pada 2017, persentasenya turun drastis menjadi 52,22 persen dan kembali meningkat menjadi 60,44 persen pada 2018. Kemudian pada 2019, kembali turun menjadi 48,56 persen. ‘’Karena banyak orang tak berhak menerima. Orang kaya terima, apa gunanya. Padahal program itu untuk mengentaskan orang miskin. Tapi yang terima sebagian adalah orang kaya. Jadi tak ada gunanya, berapapun yang dikasih bantuannya,’’ ucapnya.

Soal peningkatan angka kemiskinan di NTB akibat Covid19, Suntono mengatakan kajian yang dibuat tak berbicara soal persentase peningkatan. Ia mengatakan kajian tersebut hanya berbicara tentang kecenderungan angka kemiskinan akan naik apabila ekonomi NTB turun. ‘’Kalau kontraksi ekonomi minus 1,93 persen maka kemiskinan akan naik dari periode yang lalu. Cuma berapa persennya, itu nanti kita hitung.

Kecenderungannya akan naik, tapi berapa? BPS tak mengeluarkan angka. Karena BPS bukan lembaga yang tugasnya memprediksi tapi menghitung,’’ tandasnya.

Suntono mengingatkan pentingnya perbaikan data. Karena

masih banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Ia memberikan contoh seperti di Lombok Timur beberapa waktu lalu. Ketika Pemda setempat memberikan tanda rumah warga yang menerima bantuan PKH dan BPNT. Hampir ada saja setiap hari warga yang mengundurkan diri sebagai penerima PKH dan BPNT. Karena dari sisi persyaratan, sudah tak layak lagi menerima bantuan untuk warga miskin tersebut. ‘’Itu yang kami soroti di situ. Ternyata masih banyak data yang masih belum tepat.

Masih belum bersih datanya.

Masih banyak orang-orang tidak miskin yang masih menerima bantuan,’’ katanya.

Jika semua Pemda melakukan pembersihan data, ia yakin kemiskinan akan semakin cepat dientaskan. Namun jika datanya tak diperbaiki, orang yang tidak miskin masih mendapatkan bantuan maka tak akan berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si yang dikonfirmasi terpisah mengatakan catatan BPS terkait penerima bantuan menjadi atensi Pemda. Sehingga bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin tepat sasaran. ‘’Momentum Covid ini, bagaimana akurasi data pemberian bantuan. Kemudian konsolidasi OPD terhadap kualitas data, konsisten kita gunakan,’’ katanya.

Pelaksanaan sensus penduduk yang dilakukan diharapkan ada integrasi dengan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga, didapatkan DTKS yang lebih berkualitas. Kajian yang dilakukan BPS akan didalami lebih detail lagi bersama Bappeda dan Dinas Sosial.

Sehingga hal itu akan menjadi dasar perumusan kebijakan di daerah. (nas)

Pertajam Data Kemiskinan agar Bantuan Tepat Sasaran Dari Hal. 1 Karena dalam kondisi seperti saat ini, aman dan produktif harus sejalan. Khususnya untuk masyarakat yang membuka kembali kegiatan ekonominya, mereka wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19. ‘’Bagaimana memberikan pemahaman masyarakat bahwa boleh beraktivitas normal di bawah protokol Covid-

19.

Jangan sampai masyarakat salah persepsi.

Jika tidak, konsekuensinya harus ditutup,’’ tegas Rohmi.

Ditambahkan bahwa jika semakin cepat masyarakat menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan Covid-19 maka semakin cepat perekonomian akan pulih dan masyarakat dapat beraktivitas dengan normal kembali. (nas)

Halaman 11

Kejar Target Ambisius ’’Zero Waste’’

Pemda Kabupaten/Kota Diberikan Target Kurangi dan Tangani Sampah Mataram (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB mengatakan Pemprov sudah merampungkan penyusunan roadmap atau peta jalan mewujudkan zero waste. Selain itu, Pemprov juga sudah menerbitkan Pergub No. 14 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Dalam Pengelolaan Sampah.

“Peta jalan zero waste sudah kita buat. Targetnya di 2023 itu 30 persen pengurangan dan 70 persen penanganan,” kata Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (23/6) kemarin.

Madani menjelaskan Pergub dalam Pergub tersebut sudah jelas target pengurangan dan penanganan sampah di masingmasing kabupaten/kota untuk mencapai target 30 persen pengurangan dan 70 persen penanganan sampah di 2023.

Dari sisi pengurangan sam-

pah, kata Madani, memang belum tercapai. Namun untuk penanganan sudah mencapai 36 persen pada 2019. Menurut Madani, jika semua bank sampah terbentuk di 1.116 desa dan kelurahan di NTB. Kemudian semua bank sampah bergerak, maka pengurangan sampah akan cepat tercapai. Bahkan, kata Madani target zero waste bisa dibalik, sebesar 70 persen pengurangan dan 30 persen penanganan akan tercapai.

Jika itu yang terjadi, maka Tempat Pembuangan Akhir

(TPA) hanya tinggal kenangan. Artinya, jika sampah sudah bisa dikurangi dan ditangani di masing-masing rumah tangga atau bank sampah, tak akan ada lagi sampah yang dibuang ke TPA. Terkait anggaran yang dirasionalisasi untuk penanganan Covid-19, Madani mengatakan program zero waste tetap berjalan. Bahkan ia yakin target program zero waste tahun 2020 akan dapat tercapai.

“Walaupun dana kita banyak dirasionalisasi. Anggaran kami dari Rp35 miliar, ham-

Kuota Jalur Lain Kosong, Tidak Otomatis Mengganti Kuota Zonasi Mataram (Suara NTB) – Pengumuman jalur prestasi dan afirmasi di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Kota Mataram sudah diumumkan pada Sabtu (20/ 6) lalu. Tidak semua sekolah terpenuhi kuota jalur tersebut. Namun kuota yang tersisa tidak otomatis dialihkan ke jalur zonasi. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram akan mempertimbangkannya lagi.

Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya mengatakan, akan ada pertimbangan terlebih dahulu sebelum mengalihkan kuota yang tidak terisi di satu sekolah. “Tidak langsung dialihkan ke zonasi, kalau memang segitu ya segitu. Yang penting berapa rasio bisa diterima, itu saja, tidak langsung dialihkan ke zonasi. Akan ada pertimbangan dulu,” katanya.

Dari data yang diperoleh di situs pendaftaran PPDB Kota

Mataram, beberapa sekolah tidak terpenuhi kuota siswa untuk jalur prestasinya. Meski demikian, Fatwir menegaskan PPDB dengan sistam zonasi dimaksudkan mendekatkan rumah siswa dengan sekolah.

“Semua sekolah prinsipnya sama, karena semua sekolah menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini Disdik, baik yang bersifat sarana, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler, serta infrastruktur lainnya,” katanya.

Di samping itu, Fatwir menjelaskan, guru-guru yang bertugas di sekolah-sekolah yang difavoritkan masyarakat akan dimutasi ke sekolah-sekolah lain.

Cara itu dilakukan agar sekolah lain juga menjadi sekolah favorit masyarakat. Selain itu, tidak ada masalah jarak tempuh di Kota Mataram yang bisa menghambat mutasi guru.

“Hal itu (mutasi guru) sudah dibicarakan, dan siap dengan draf yang akan diajukan. Guruguru mulai dari SD dan SMP

siap untuk kepentingan tersebut.

Tidak ada jarak yang jauh di Mataram ini,” jelas Fatwir.

Dengan adanya jalur zonasi ini, menurut Fatwir orang tua siswa tidak direpotkan lagi dengan transportasi anak antara sekolah dengan rumah. Siswa bisa berjalan kaki atau naik sepeda menuju sekolah, sehingga seluruh kegiatan sekolah kapan pun bisa dihadiri oleh siswa.

“Masyarakat dimohon mencari sekolah terdekat dari rumah, bila orang tua tidak ingin ribet, sibuk dengan transportasi dan urusan penjemputan,” sarannya.

Ada empat jalur PPDB di tahun 2020 ini yaitu jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi paling sedikit 15 persen, jalur perpindahan tugas orang tua/ wali siswa paling banyak 5 persen, dan jalur prestasi paling banyak 30 persen dari daya tampung sekolah. (ron)

pir Rp16 miliar yang hilang.

Hanya tersisa Rp19 miliar untuk KPH dan zero waste,” sebutnya.

Untuk mengejar target zero waste, juga didorong Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk bank sampah minimal Rp50 - 100 juta per desa melalui Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD). Ia menyebutkan jumlah bank sampah yang ada di NTB, baik yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat maupun lewat dana APBD sebanyak 347 unit.

Keberadaan bank sampah tersebut sudah mampu mengurangi sampah sekitar 7 persen. “Kalau setiap desa dan kelurahan bergerak 1.116 desa/ kelurahan ada bank sampahnya. Maka pengurangan sam-

pah akan lebih banyak, akan selesai di hulu,” katanya.

Untuk pemilahan sampah dari rumah tangga, Pemprov melakukan uji coba di Kota Mataram. Sebanyak 352 pengemudi kendaraan roda tiga yang selama ini mengangkut sampah dari rumah tangga di Kota Mataram akan diberikan pelatihan.

Pemprov akan memberikan insentif kepada pengemudi kendaraan roda tiga pengangkut sampah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memilah sampah dari rumah. Apabila sampah tidak dipilah, maka tidak akan diangkut oleh kendaraan roda tiga tersebut.

Dengan cara ini diharapkan masyarakat semakin terbiasa memilah sampah. (nas)

Jenazah Syafi’i Akhirnya Dipulangkan Selong (Suara NTB) Kasus terlantarnya jenazah salah seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur, Lotim atas nama M. Syafi’i di salah satu rumah sakit (RS) di Pontianak, Kalimantan Barat akhirnya dapat dipulangkan. Pemulangan ini berdasarkan respons cepat Pemda Lotim bekerjasama dengan DPC Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).

Menurut Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, Muhammad Hirsan, kepada Suara NTB, Selasa (23/6), pemulangan jenazah almarhum, M. Syafi’i dijadwalkan Rabu (24/6) ini. Biaya pemulangan ditanggung penuh oleh pemerintah daerah yang diserahkan melalui DPC SBMI. M. Hirsan menjelaskan, dari Pemda Lotim hanya

bisa memberikan santunan atau bantuan berupa biaya pemulangan. Selebihnya nanti akan dimintakan ke pemerintah desa setempat supaya mengalokasikan anggaran untuk santunan terhadap keluarga korban.

Hal ini dikarenakan almarhum M. Syafi’i merupakan PMI ilegal atau non prosedural. Berbeda halnya dengan prosedural yang mendapat perlindungan, asuransi dan lainnya dari PJTKI maupun perusahaan tempatnya bekerja.

Disebutkan M. Hirsan, saat ini jumlah PMI terigestrasi hingga Maret 2020 sebanyak 3.341 orang terdiri dari laki-laki, 3.060 orang dan perempuan 281 orang.

Dari jumlah ini, masingmasing negara penempatan Taiwan, Hongkong, Malaysia, Brunai Darussalam, Singapura. Sebagian besar PMI tersebut non skill, karena bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) dan di ladang sawit. (yon)

Hutan Gundul di NTB Capai 96.238,24 Hektare Dari Hal. 1 Hasilnya cepat didapat masyarakat dan kawasan menjadi hijau.

Gubernur mengatakan butuh proses agar masyarakat sadar supaya tidak merambah hutan untuk tanaman jagung.

Dan menyadarkan mereka untuk memelihara kawasan hutan agar tetap hijau dan lestari. ‘’Butuh proses, perlu sosialisasi. Karena pengalaman kami melakukan penghijauan tahun kemarin di tempat yang gundul. Ketika pohonnya satu meter, ditebang lagi, dibakar masyarakat untuk menanam jagung. Jadi kesadaran itu yang belum tumbuh,’’ katanya.

Terkait adanya salah satu bakal calon kepala daerah di Pulau Sumbawa yang berkampanye menjanjikan bagibagi kawasan hutan. Gubernur mengatakan hal itu memang menjadi kekhawatiran para petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si mengatakan, sudah memerintahkan seluruh KPH di NTB untuk siaga di kawasan hutan. Selain itu, penyadaran kepada masyarakat juga akan dilakukan. Supaya tidak lagi merambah hutan untuk ditanami jagung. ‘’Intinya, kita tidak akan konfrontatif dengan para pihak. Kita coba dialogkan. Semua teman-teman KPH akan berada di tapak. Kalau masyarakat masuk kawasan

hutan, kita tertibkan, kita bina dan berikan pemahaman,’’ katanya.

Memasuki musim kemarau, kata Madani, biasanya akan banyak perladangan liar dan illegal logging. Ia mengatakan, perambahan hutan dan illegal logging biasanya akan masif di Pulau Sumbawa. Ia mengatakan sudah memetakan daerahdaerah mana saja yang rawan terjadi perladangan liar di Pulau Sumbawa. ‘’Kawasan hutan yang gundul seperti lapangan bola ada 96.000 hektare hasil survei kami 2019. Itu akibat masyarakat merambah untuk tanaman semusim,’’ sebutnya.

Madani menjelaskan, dari Plampang ke timur sampai Bima, kawasan hutan dan lahan milik habis dibabas untuk tanaman semusim yaitu jagung. Sehingga ini akan menjadi pekerjaan besar dilakukan rehabilitasi selama lima tahun ke depan lewat program NTB hijau.

Seluas 96.238,24 hektare lahan hutan benar-benar gundul tersebar di Lombok Barat 12.330 hektare, Lombok Tengah 6.686 hektare, Lombok Utara 4.299 hektare, Lombok Timur 9.002 hektare, Sumbawa Barat 53 hektare, Sumbawa 30.291 hektare, Dompu 16.690 hektare, Bima 15.790 hektare dan Kota Bima 1.093 hektare. (nas)

Selly-Manan Siapkan Pendaftaran ke KPU Dari Hal. 1 Namun hal itu baru akan mulai dilakukan setelah dirinya resmi mendaftar di KPU sebagai pasangan calon. ‘’Langkah selanjutnya setelah ini. Insya Allah kita mendaftar ke KPU. Tapi kan KPU belum buka masalahnya. Kalau KPU buka besok, ya besok kita langsung daftar.

Apa lagi yang kita tunggu.

Partai sudah siap,dan kami juga sudah siap berjuang untuk rakyat,’’ ujarnya.

Dalam waktu menunggu

pendaftaran calon di KPU dibuka pada 4-6 September mendatang. Pihaknya akan melakukan persiapan-persiapan lain, seperti pembentukan tim pemenangan dan persiapan deklarasi. ‘’Karena kan proses politik (pendaftaran calon) yang akan ditempuh juga belum. Kita kawal terus dulu, kalau deklarasi gampang, tunggu saatnya. Dan untuk tim pemenangan nanti akan dibahas bersama partai juga,’’ pungkasnya. (ndi)

Jika Abai akan Ditutup Dari Hal. 1

(Suara NTB/ist)

AMBIL FORMULIR - Suasana pengambilan formulir pendaftaran ulang untuk PPDB jalur prestasi di SMPN 6 Mataram pada Sabtu (20/6) lalu.

Pendukung MotoGP, Proyek RS Mandalika Belum Tuntas Lelang Dari Hal. 1 Selain proyek RS Mandalika, Sadimin mengatakan, ada belasan proyek DAK Fisik yang sedang dilelang di ULP. Sebanyak 3 paket proyek di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dan 9 paket proyek DAK Fisik Dinas Kesehatan (Dikes) di

RSUD NTB. Proyek-proyek yang dilanjutkan lelangnya, kata Sadimin merupakan proyek DAK Fisik Bidang Kesehatan.

Khusus untuk proyek DAK Fisik ini, Pemerintah Pusat memberikan tenggat waktu penandatangan kontrak paling lambat 21 Juli

mendatang. Selain pelelangan DAK Fisik, Pemprov juga melakukan pelelangan untuk proyek percepatan jalan dan jembatan senilai Rp750 miliar. ‘’Pelelangan proyek percepatan jalan tetap lanjut. Dilelang tahun ini. Cuma duitnya belum ada,’’ tandasnya. (nas)

Kalau mau menggeliat lagi ekonominya, patuhi itu. Saya sudah perintahkan Kapolres untuk tutup sementara,’’ tegasnya, Selasa (23/6) kemarin.

Menurutnya, meski perekonomian jadi jantung kehidupan masyarakat tetapi keselamatan tetap tujuan utamanya. ‘’Masyarakat tidak hanya mengambil keuntungan saja. Kapolres saya perintahkan untuk tegas menutup tempat wisata atau area publik yang tidak mengindahkan protokol kesehatan,’’ imbuh Iqbal.

Polri, sambung dia, mendapat tugas mendisiplinkan masyarakat terkait protokol kesehatan. Bersama TNI, nantinya akan disebar ke sejumlah titik destinasi wisa-

ta dan pusat perbelanjaan.

Pengerahan personel itu dengan memakai pendekatan persuasif. ‘’Bukannya dengan kekerasan, tidak. Kalau tidak mau juga ya kita bubarkan,’’ tegas Kapolda. Pesan itu sudah disampaikannya dalam rapat konferensi video dengan Sekda masing-masing kabupaten/kota di NTB. Upaya NTB keluar dari zona merah Covid-19 akan menjadi sia-sia apabila kenormalan baru ini malah membuka ruang untuk lengah. ‘’Walaupun daya tahan tubuh bagus, penyebaran virus menurun tapi tetap esensinya kan protokol kesehatan. Memang harus dibiasakan pada konteks apapun apalagi di area publik, mal, pasar, tempat wisata,’’ tandasnya. (why)

Antisipasi ’’Ledakan’’ Pengangguran Dari Hal. 1 ‘’Yang datang dari PMI sekitar 1.429 (orang) yang dipulangkan (karena pandemi), kemudian tambahan yang di pariwisata sekitar 15.000 orang dan 1.400 orang lagi dari sektor lain,’’ sebut Wismaningsih dikonfirmasi, Selasa (23/6).

Diterangkan, status para pekerja tersebut saat ini sedang dirumahkan oleh perusahaan. Terutama sebagai upaya penanggulangan dampak pandemi yang berlangsung. ‘’Artinya kita belum tahu situasinya. Di luar tingkat pengangguran terbuka tadi apakah (ada) penambahan,’’ ujar Wismaningsih.

Dengan mulai bergeliatnya sektor pariwisata, para pekerja diharapkan dapat kembali terserap secara bertahap sehingga jumlah pengangguran di NTB tidak bertambah. ‘’Mudahmudahan yang sektor pariwisata bisa kembali lagi, karena mereka rata-rata dirumahkan.

Bukan di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja),’’ jelasnya.

Hal serupa juga diharapkan terjadi pada PMI. Di mana keberangkatan menuju negara penempatan memang ditutup sejak Maret lalu sebagai pencegahan meluasnya Covid-19. Setelah masingmasing negara penempatan membuka kembali akses mereka, PMI asal NTB

diproyeksikan akan segera mengurus keberangkatan.

Di sisi lain, Wismaningsih menerangkan angka pengangguran di NTB secara umum tercatat menurun sejak 2019.

Yaitu dari 3,74 persen menjadi 3,34 persen.

Penurunan tersebut khususnya didukung dengan penanganan bencana gempa 2018 lalu dan penanganan pandemi melalui JPS Gemilang pada tahun ini. ‘’Turunnya pada saat gempa, terutama karena pembangunan fisik yang ada di NTB itu ternyata menyerap banyak tenaga kerja. Kemudian dengan dikeluarkannya JPS Gemilang sekaran ini juga ada sekitar 15.000

tenaga kerja yang terserap,’’sebutnya.

Selain itu, untuk memperbesar peluang terbukanya lapangan kerja pascapandemi pihaknya juga telah bersurat ke PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Terutama untuk memastikan keterampilan-keterampilan kerja yang dibutuhkan untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. ‘’Kita meminta data skill apa yang dibutuhkan, itu yang akan kita siapkan. Karena kita ada program pemagangan juga untuk menyerap tenaga kerja langsung di perusahaan, baik di luar negeri atau dalam

negeri,’’ ujar Wismaningsih.

Balai Latihan Kerja (BLK) juga disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pengangguran di NTB. Dicontohkan seperti keterampilan bidang industri permesinan yang saat ini banyak dicari perusahaan dan diminati pencari kerja.

Dengan begitu, setelah selesai menjalani pelatihan para pencari kerja diharapkan dapat memiliki ketrampilan yang mencukupi sehingga dapat langsung terserap di perusahaan. ‘’Di mesin itu banyak sekali peminatnya. Jadi setelah selesai praktik, mereka bisa langsung diserap,’’ pungkasnya. (bay)

Pemprov Teken Kerjasama Bisnis Berbasis Masyarakat Dari Hal. 1 Tiga kesepakatan tersebut yaitu, pertama siap mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor ekonomi berbasis masyarakat pada areal perhutanan sosial khususnya untuk komoditi pakan ternak indigofera dan produk turunannya di wilayah Balai KPH pelayanan tes NTB. Kedua, siap melakukan

kerjasama untuk mengembangkan bisnis pengolahan pakan ternak indigofera dan produk turunannya yang berbasis masyarakat dalam lingkup pengembangan pasar dan peningkatan kemampuan teknis.

Kesepakatan ketiga yaitu, siap merealisasikan pelaksanaan dari kesepakatan ini dalam bentuk perjanjian kerjasama yang spesifik dengan pihak terkait sesuai dengan keperluan

pencapaian tujuan bersama dalam jangka waktu selambatlambatnya satu tahun.

Dalam kesempatan tersebut Kadis LHK NTB Madani Mukarom melaporkan bahwa luas hutan yang ada di NTB ini sekitar 1.071.000 hektare (Ha). Seluas 890.000 Ha merupakan hutan lindung, berubah kewenangan dari Pemerintah Provinsi yang diserahkan oleh Kementerian. Sementara, lebih dari 170.000 ha merupakan

kawasan konservasi menjadi kewenangan Kementerian LHK, termasuk dua taman nasional yang ada di NTB. ‘’Kami rancang NTB Hijau itu, mudah-mudahan 2023 bisa diselesaikan dengan partisipasi para pihak termasuk desa di dalamnya dengan dana desa dari APBD juga dan para pihak lain termasuk kewajiban pemegang izin akan melakukan rehabilitasi sesuai dengan luas areal,’’ jelasnya.

Dengan demikian katanya,

mudah- mudahan area yang kosong dalam waktu lima tahun ke depan bisa diselesaikan. Ia juga melaporkan indeks kualitas lingkungan NTB semakin meningkat, hingga menyentuh angka 75.

Targetnya pada tahun 2023, angka indeks kualitas lingkungan NTB mencapai angka 80. ‘’Kami akan bekerja keras dengan melakukan kegiatan program NTB Hijau, Zero Waste dan industrialisasi,’’ katanya. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 24 Juni 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Tren Kasus DBD di Bulan Juni Cenderung Menurun Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbawa Barat, menyebutkan tren kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di bulan Juni menurun drastis dibandingkan bulan sebelumnya. Bahkan saat ini tercatat tersisa hanya ada satu kasus saja yang ditangani yakni pasien dari kecamatan Taliwang.

“Memang tren kasus DBD di bulan Juni cenderung menurun karena hanya satu kasus yang berhasil kita temukan. Meski demikian jumlah kasus DBD secara keseluruhan meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” ungkap Kepala Dikes melalui Kabid Pencegahan penyakit tidak menular (P2M) H. Yusfi Khalid SKM kepada Suara NTB, Selasa (23/6).

Berdasarkan laporan dari seluruh Puskesmas, saat ini jumlah pasien DBD mencapai 91 kasus dibandingkan dengan tahun 2019 lalu yang hanya berada di angka 31 kasus. Sementara keca-

matan penyumbang terbesar berasal dari kecamatan Taliwang sebanyak 30 kasus dan Maluk 21 kasus. Jumlah inipun diklaim tidak akan bertambah karena fase kritis DBD sudah berakhir.

Karena hasil evaluasi puncak DBD terjadi sekitar bulan Januari- Maret dan saat ini angka kasus tersebut terus menurun.

“Memang angka kasus kita meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi Kami sangat bersyukur puncak DBD kita berakhir,” sebutnya.

Disebutkannya, faktor lingkungan yang kotor disamping cuaca yang tidak menentu menjadi faktor utama kasus ini meningkat. Bahkan hasil pantauan lapangan, masyarakat lebih mementingkan menggunakan masker untuk menangkal covid-19 dibandingkan dengan DBD. Buktinya lingkungan rumah tetap dibiarkan kotor dan tidak ada pengurasan bak kamar mandi secara rutin yang menjadi tempat perkembangbiakan nya-

muk tersebut.

“Sebenarnya dua penyakit ini sama-sama menular, tetapi DBD seolah-olah kita tinggalkan padahal dampaknya juga bisa menyebabkan kematian,” sebutnya.

Persoalan tumpukan sampah yang tidak terangkut juga menjadi faktor lain sehingga kasus ini merebak. Karena banyak ditemukan tumpukan sampah minuman gelas yang menampung air hujan hingga berhari-hari tidak kunjung dibersihkan. Kendati demikian, pihaknya mengklaim tingkat fatalitas kasus ini (kasus meninggal dunia) tidak terjadi di KSB. Karena semua petugas sudah intens turun melakukan penanganan lanjutan jika kasus itu ditemukan.

“Kami akan terus mengoptimalkan penyuluhan kepada masyarakat sehingga lebih waspada terhadap kasus DBD. Kami juga berharap agar masyarakat bisa melakukan PSN secara mandiri sehingga kasus ini bisa ditekan,” pungkasnya. (ils)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

2019-2020, Tidak Ada Penyertaan Modal untuk Perusda Kapoda Rawi Dompu (Suara NTB) – Pemkab Dompu, dalam dua tahun terakhir ini (2019-2020) tidak pernah menyertakan modal bagi Perusahaan Daerah (Perusda) Kapoda Rawi. Hal itu mengingat pengelola tak pernah mengajukan permohonan. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dompu, Muhammad, ST., ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (23/6).

Ia menjelaskan, dalam penyertaan modal bagi perusahaan daerah yang meliputi SPBU Manggelewa dan Wisama Praja ini, pengolala mesti mengajukan permohonan anggaran untuk kemudian dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) bersama anggota DPRD. Namun demikian, dalam dua terakhir tak pernah ada permohonam yang masuk. “2019-2020 ini tidak ada penyertaan modal. Karena memang ndak ada Perda-nya,” terang dia.

Kendati penyertaan modal Perus-

da bersumber dari anggaran APBD, tetapi harus tetap didukung Perda tersendiri yang telah disetujui DPRD. Tentunya harus diawali surat permohonan yang diajukan pihak pengelola.

Mengingat dua tahun ini tidak ada permohonan, menurutnya, Perusda dalam kondisi baik-baik saja. Dalam artian tidak kekurangan modal atau mengalami kerugian sebagaimana informasi yang berkembang. “Pemerintah kan tidak mungkin beri uang kalau Perusda tidak butuh. Perusda menganggap, sampai yang saya dengar tidak ada keluhan kurang modal,” ujarnya.

Disinggung terkait kontribusi Perusda sendiri terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama mendapat penyertaan modal dari daerah, Muhammad mengaku, selama menjabat belum ada deviden yang diberikan seperti halnya Bank NTB atau perusahaan lain yang mendapat penyertaan modal dari daerah. Informasinya, keuntungan usaha

Muhammad (Suara NTB/jun)

yang diperoleh habis terpakai untuk menggaji karyawan pada item perusahaan lain seperti halnya Wisma Praja.

“Itu terkuras untuk operasional perusahaan yang lain,” pungkasnya. (jun)

Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan di Kota Mataram

Program Berbasis Lokal yang Mampu Tekan Kasus Covid-19 Mataram (Suara NTB) Penularan Coronavirus Disease atau Covid-19 begitu masif sehingga menimbulkan kekhawatiran seluruh daerah di tanah air. Tak terkecuali Kota Mataram.

Pencegahan dan penanganan juga semakin kencang.

Salah satu adalah melalui Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL).

Ide ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kota Mataram dengan seluruh element masyarakat. Program berbasis lokal mampu menekan kasus Covid-19 di tingkat lingkungan.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa menjelaskan, PCBL merupakan program yang melibatkan komunitas lokal. Pemerintah ingin memperkuat pencegahan penanganan virus dari hilir. Keterlibatan masyarakat nanti menjadi bola salju,sehingga menjadi gerakan masyarakat yang lahir dari masyarakat itu sendiri. Dua bulan berjalan program ini cukup efektif menekan kasus penularan.

Terbukti tingkat kesembuhan pasien di Kota Mataram terus meningkat.

“Sekarang banyak daerah memiliki program berbasis lokal. Bahkan, kepolisian juga ada kampung sehat yang dicanangkan,” kata Nyoman ditemui, Selasa (23/6).

Sebagai daya dukung pelaksanaan program, pemerintah memperkuat dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dengan kader. Fasilitas seperti alat pengecek suhu badan, masker, tempat cuci tangan disiapkan. Artinya, warga yang masuk di lingkungan betul-betul dalam kondisi sehat.

Nyoman tak memungkiri konsep yang telah digagas oleh Pemkot Mataram diadopsi oleh daerah lain. Efektivitas program

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram, Mahfuddin Noer menambahkan, program ini memfokuskan penanganan di lingkungan. Dari apa yang dilaksanakan dalam PCBL mengadopsi regulasi yang diturunkan dari pemerintah pusat. Terutama apa yang dikaji di tim gugus tugas disesuaikan dengan karakteristik daerah. Opsinya adalah penanganan Covid-19 lebih tepatnya berbasis lingkungan.

“Karena pertimbangan pokoknya adalah konsentrasi masyarakat lebih banyak di lingkungan. Sehingga, ini yang harus diperkuat,” tambah

Mahfuddin.

Menurutnya, jika program ini dianggap ideal sebagai langkah antisipasi pencegahan penularan virus bisa saja dilaksanakan di daerah lain.

Dari sisi efektivitas memiliki dampak terhadap penurunan kasus terpapar di tingkat lingkungan.

Artinya, upaya pencegahan melalui PCBL bisa dikelola dan ditekan dengan upaya penanganan sesuai protokol kesehatan. Kedepan, program ini lebih meningkatkan penanganan Covid-19 berbasis lingkungan selesai. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh sebutnya, telah membagi seluruh OPD sebagai pembina untuk 50 kelurahan. (cem/*)