Edisi Selasa 25 Agustus 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 25 AGUSTUS 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 137 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Menteri Pertanian Apresiasi Kontribusi BNI Menjaga Ketahanan Pangan di Lombok pertanian sebesar 32,9%.

Ketersediaan atau lumbung pangan menjadi fokus pemerintah. Oleh karena itu, sektor pertanian harus terus dikelola dengan baik sehingga produktivitasnya kian meningkat dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kunjungan kerja Mentan ke NTB kali ini untuk memastikan bahwa pertanian sebagai sektor pemenang dapat menjaga dan meningkatkan produksinya, walau di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Sebagai mitra dalam program pertanian nasional, BNI mendukung rangkaian kegiatan pengelolaan ketahanan pangan yang diselenggarakan Kementan di Kabupaten Lombok Tengah melalui pembiayaan pada ekosistem pertaniannya. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian diberikan secara massif.

Selain itu, BNI juga melakukan pendampingan, pelatihan dan pengembangan sektor pertanian secara komprehensif.

Bersambung ke hal 11

Kasus Covid-19 Mulai Melandai

Dideteksi 18 Titik Panas di NTB

Kabupaten/Kota Diminta Jangan Lengah

Mataram (Suara NTB) BMKG Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid mendeteksi 18 titik panas di NTB, Senin (24/8). Belasan titik panas tersebut sebagian besar di Pulau Sumbawa.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB mengatakan puncak ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di NTB biasanya terjadi mulai September - November.

BMKG Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid mengatakan deteksi hotspot berdasarkan data citra satelit sebanyak 18 titik panas di NTB. Titik panas tersebut berada di Kabupaten Sumbawa, kawasan Tambora Dompu dan Bima.

“Ada belasan titik api, tapi tidak semuanya dalam kawasan hutan. Hasil pantauan kami di satelit Lapan, Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Penambahan kasus Covid-19 di NTB mulai menunjukkan tren melandai.

Dalam beberapa hari terakhir, penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 hanya belasan orang. Dibandingkan penambahan kasus sebelumnya yang mencapai angka di atas 20 orang per hari.

Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengingatkan Pemda kabupaten/kota jangan sampai lengah dengan terjadinya tren penambahan kasus. Apalagi dengan keluarnya Kota Mataram dan Lombok Barat (Lobar) dari zona merah Covid-19. ‘’Perubahan ini bukan kita maknai zona merah berubah jadi (zona) oranye, kemudian

TO K O H

kita longgarkan. Justru kita harus lebih disiplin lagi.

Oranye ini belum selesai, harus menjadi kuning sampai hijau.

Dan hati-hati, zona hijau bisa berubah menjadi zona merah kalau kita lengah,’’ tegas Gita dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (24/8) kemarin.

Dari 10 kabupaten/kota di NTB, hanya Kota Bima yang masih berstatus daerah zona merah Covid-19. Sedangkan sembilan kabupaten/kota

sudah berada di zona oranye.

Namun, kata Gita, kemungkinan Kota Bima akan segera keluar dari zona merah.

Sekda NTB ini mengatakan, keluarnya Kota Mataram dan Lobar dari zona merah Covid-19 menandakan masyarakat sudah mulai ada kesadaran mematuhi protokol kesehatan. Sebelum berlakunya Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengatur tentang pemberian

sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan, masyarakat sudah mulai ada kesadarannya. ‘’Sehingga berubah dari merah ke oranye. Itu hasil dari kesadaran masyarakat juga. Lebih disiplin menggunakan masker.

Tetapi kalau kita lengah, mobilitas masyarakat tinggi. Bisa melonjak lagi penambahan kasusnya. Seperti tempo hari menjelang hari raya ada penambahan 59 kasus. Itu karena kita lengah,’’ paparnya.

Dengan adanya kecederungan penambahan kasus baru yang melandai, Bersambung ke hal 11

H. Lalu Gita Ariadi

Masyarakat Terdampak Kekeringan Butuh Air Bersih 3,5 Juta Liter Setiap Hari Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mencatat jumlah masyarakat terdampak kekeringan hingga 18 Agustus lalu sebanyak 705.691 jiwa atau 199.294 KK. Tersebar

Jadi Tempat Belajar Konversi BANK NTB Syariah menjadi bank percontohan di Indonesia karena sukses melaksanakan konversi dari konvensional ke syariah penuh pada akhir tahun 2018 lalu.

Bersambung ke hal 11

Pemimpin BNI Mataram, Amiruddin menandatangani kerjasama penyaluran KUR melalui skema korporasi petani (foto kiri).

Salah satu nasabah BNI Mataram, menerima pembiayaan KUR sebesar Rp400 juta

(Suara NTB/nas)

MENTERI Pertanian (Mentan) RI, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH mengapresiasi kontribusi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) selaku mitra dari Kementerian Pertanian RI memberikan dukungan kepada sektor pertanian secara khusus. Hal itu disampaikan Mentan, saat panen raya di Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, NTB, Minggu (23/8).

Memasuki adaptasi kebiasaan baru, sektor pertanian menjadi sorotan dan fokus Presiden Jokowi. Hal ini dikarenakan ketahanan pangan nasional merupakan hal utama yang wajib dijaga selaku komoditas pemenuhan kebutuhan pokok.

Seperti yang dikemukakan Mentan, pada periode Januari hingga April 2020 nilai ekspor pertanian meningkat sebesar 16,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 dari Rp.115,18 triliun menjadi Rp.134,63 triliun, disertai dengan peningkatan yang signifikan terhadap surplus perdagangan produk

di 341 desa, 75 kecamatan dan 9 kabupaten/kota di NTB. Dengan kebutuhan air bersih sebanyak 5 liter per jiwa.

Masyarakat NTB yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan, mereka membutuhkan

suplai air bersih sebanyak 3,5 juta liter setiap hari. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih ini, Pemprov NTB sedang mengejar dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat kekeringan ke Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sudah diusulkan sebesar Rp40 miliar. ‘’Satu jiwa itu butuh 5 liter air bersih per hari untuk minum dan masak. Sehingga bisa dihitung kebutuhannya

untuk semua masyarakat terdampak krisis air bersih (705.691 jiwa),’’ kata Plt Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 dikonfirmasi usai rapat koordinasi Bersambung ke hal 11

H. H. Kukuh Kukuh Rahardjo Rahardjo (Suara NTB/bul)

BENCANA kekeringan mulai melanda sebagian wilayah NTB. Kebutuhan utama yakni suplai air bersih untuk warga terdampak. Satgas Aman Nusa sudah disiapkan Polda NTB untuk mendukung upaya penanganan.

Serta antisipasi kebakaran lahan.

“Mobil tangki sudah siap di Polres-polres.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/Uki)

Pasukan Siaga Bencana Kekeringan

(Suara NTB/bpbd_ntb)

KO M E N TTAA R

RUSAK - Petani Desa Kore, Sahbudin mengamati tanaman padi di sawahnya yang rusak akibat kekeringan dan serangan hama tikus (foto kiri).

Peta perkembangan masyarakat terdampak kekeringan di NTB (kanan).

Disiplin Masyarakat Meningkat

Kasus Baru Covid-19 Cenderung Melandai Dewa Dewa Putu Putu Maningka Maningka Jaya Jaya (Suara NTB/why)

KASUS konfirmasi Covid-19 di NTB belakangan ini cenderung melandai. Pada data terbaru per tanggal 24 Agustus 2020 di NTB, disebutkan, dari 2.612 kasus konfirmasi, 555 orang berstatus konfirmasi masih isolasi dan 1.907 orang dinyatakan telah sembuh.

Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat yang sebelumnya bertahan menjadi Zona Merah atau daerah dengan risiko penularan Covid-19 tinggi, kini telah berubah menjadi zona oranye atau daerah dengan risiko sedang. Terakhir, testing dan tracing yang digelar Pemprov NTB di Pasar Kebon Roek memper-

lihatkan hanya satu orang yang terbukti reaktif dari 200 sample yang diambil.

Meski begitu, Pemprov NTB bertekad untuk tidak kendor dalam mengedukasi dan memastikan protokol kesehatan di masyarakat tetap berjalan dengan ketat. ‘’Kasus Covid-19 di NTB belakangan ini mengalami penurunan. Artinya ada kesadaran masyarakat untuk mengikuti imbauan pemerintah. Tapi, kita sebagai pemerintah tidak boleh kendor mengedukasi masyarakat,’’ ujar Kepala Dinas Diskominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH, saat mengisi acara Bincang Gemilang bertajuk Bersambung ke hal 11

Kepala Dinas Diskominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi (kiri) dan Kabid Pelayanan RSUD Kota Mataram, Emirald Isfihan (kanan).

(Suara NTB/diskominfotik)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 25 Agustus 2020

Halaman 2

DPRD Kota Mataram Siap Bahas Rancangan Perubahan APBD Kota Mataram 2020 Pencegahan Tidak Boleh Kendor KECAMATAN Mataram merupakan salah satu wilayah yang masuk zona orange penyebaran virus Corona.

Protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Program pencegahan di tengah masyarakat tidak boleh kendor.

Camat Mataram, Zarkasyi bersyukur sudah keluar dari zona merah penyebaran virus Corona. Hal ini dinilai sebagai bentuk keberhasilan dari kerja keras pemerintah, TNI, Polri, masyarakat serta stakeholder lainnya. Lantas dengan kondisi ini, masyarakat tidak boleh berpuas diri.

Karena, betul – betul belum (Suara NTB/cem) berada di zona aman.

Zarkasyi Kerja – kerja pencegahan harus dilaksanakan dan tidak boleh kendor sesuai arahan dari Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, H. Ahyar Abduh. “Pencegahan harus terus dilaksanakan seperti disampaikan Pak Wali, Pak Kapolres dan Pak Ketua DPRD,” katanya ditemui Senin (24/8).

Zarkasyi menilai perubahan dari zona merah ke zona orange justru menjadi titik berat. Pihaknya tidak menginginkan seperti daerah lain yang mengklaim diri zona aman, justru kembali zona merah. Tim gugus tugas kecamatan serta masyarakat harus lebih bekerja keras lagi.

Intervensi melalui PCBL dan kampung sehat harus dimasifkan kembali. Terkadang menjadi persoalan adalah masyarakat tidak mengkonfirmasi menyelenggarakan kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak.

“Tiba – tiba sudah ada acara dan kita diundang,” ujarnya.

Sementara ini, pihaknya tidak mengeluarkan izin keramaian untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona. Program maskerisasi tetap digalakkan terutama di areal perkantoran.

Gerakan cuci tangan sesuai protokol kesehatan Covid-19.

Mantan Camat Ampenan mengakui, tantangan yang dihadapi kondisi tatanan kehidupan baru. Pasalnya, gelombang berkumpul masyarakat di tempat hiburan sangat tinggi. Meskipun demikian, jika dibandingkan satu tahun lalu pada peringatan HUT RI jauh lebih ramai dibandingkan tahun ini.

Meski terjadi penurunan kasus, ia tetap mengimbau masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan, sehingga Kota Mataram cepat menuju zona hijau. (cem)

Pendataan Pemilih Libatkan RT

(Suara NTB/fit)

KETUA Komisi I DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat menyayangkan data pemilih Pilkada masih bermasalah. ‘’Data untuk pemilih Pilkada seharusnya ini sudah tidak lagi menjadi pembicaraan kita. Karena kita baru saja menghelat Pemilu,’’ katanya menjawab Suara NTB usai paripurna di DPRD Kota Mataram, Senin (24/8).

Mestinya, kerja-kerja KPU ataupun pemerintah dalam hal ini, tinggal lebih kepada menambah jumlah pemilih maupun mengurangi jumlah pemilih yang meninggal sesuai laporan. ‘’Artinya kolom-kolomnya ndak terlalu banyak lagi. Ini tidak saja pemilu. Ini menjadi catatan kami di Kota Mataram kaitannya data ini kok belum-belum bisa clear,’’ sesalnya.

Menurut Ismul, dibutuhkan adanya komitmen yang tinggi pada diri pemerintah. Tidak saja mellibatkan sepihak. ‘’Saya melihat ada pelibatan kader di sana. Padahal kader itu sendiri kerjaannya untuk memback up kegiatan Posyandu. Bukan kader pendataan. Kader Posyandu itu insentifnya ya sebagai kader Posyandu,’’ ungkapnya.

Politisi PKS ini kemudian mempertanyakan posisi RT. ‘’RT lah sebenarnya yang paling tahu kaitannya dengan data kependudukan. Inilah hal-hal yang di lapangan kita belum sinkron,’’ imbuhnya. Sehingga, lanjut dia, kerumitan terhadap data pemilih akhirnya ditemukan. Seperti pemilih yang sudah meninggal masih tercantum namanya. ‘’Laporan terbaru yang saya terima seperti JPS. Orang yang sudah meninggal terdaftar dapat JPS, orang yang betulbetul membutuhkan justru tidak dapat,’’ katanya. Oleh karena itu, anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini mendorong koordinasi antarpihak. ‘’Bagaimana mengkoordinasikan potensi yang ada,’’ cetusnya. Terkait pendataan pemilihan, menurut Ismul antara RT dengan Lingkungan, tidak dapat dipisahkan. ‘’Kader mungkin membantu mendata atau semacam coklit. Tapi RT tidak dilibatkan,’’ katanya. Hal-hal itu yang terjadi di lapangan sehingga menimbulkan data yang amburadul. Kaitannya dengan bonus demografi, sambung Ismul pendataan seharusnya tidak boleh sulit. Karena pemilih pemula justru sudah clear dengan kerja-kerja pendataan yang bisa dilakukan melalui media elektronik.

Inovasi ini seharusnya pemerintah sudah melakukan. Kerja-kerja pendataan seharusnya tidak lagi dilakukan dengan cara-cara yang biasa. Harus ada inovasi. Misalnya membuka pendaftaran melalui jaringan. ‘’Saya optimis pendataan ini akan selesai kalau RT dan lingkungan dilibatkan dalam pendataan,’’ demikian Ismul. (fit) Ismul Hidayat

Mataram (Suara NTB) – Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., menyatakan kesiapan Dewan membahas rancangan perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2020. ‘’DPRD Kota Mataram dapat menerima rancangan perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2020 untuk dibahas lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,’’ katanya saat memimpin rapat paripurna virtual dengan agenda penyampaian nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2020 di ruang sidang utama DPRD Kota Mataram, Senin (24/8) kemarin.

Selanjutnya, DPRD Kota Mataram mengundang anggota DPRD Kota Mataram berikut OPD lingkup Pemkot Mataram untuk menghadiri paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dewan. ‘’Undangan akan disampaikan menyusul,’’ sebutnya.

Sebelumnya, Walikota Mataram dalam pengantar nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2020 menyampaikan, pandemi Covid-19 telah mempengaruhi sendi kehidupan kita yang awalnya masalah kesehatan meluas ke masalah sosial dan ekonomi. Demikian pula halnya yang berkaitan dengan APBD Kota Mataram. Salah satu dari dampak tersebut adalah terjadinya penurunan pendapatan Pemerintah Kota Mataram baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Di samping itu juga telah dilakukan beberapa kali perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam penanganan pandemi Covid-19.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut maka pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 dilakukan

penyesuaian dengan anggaran yang telah mengalami refocusing guna membiayai penanganan pandemi Covid-19 yang mana hingga saat ini memang masih terus dilakukan berbagai upaya penanganannya.

Secara keseluruhan pendapatan daerah direncanakan menurun sebesar Rp157,527 miliar lebih, dari anggaran semula sebesar Rp1,504 triliun lebih, sehingga setelah perubahan menjadi Rp1,346 triliun lebih. Pendapatan Asli Daerah yang semula sebesar Rp415 miliar menurun sebesar Rp123,912 miliar lebih. Sehingga setelah perubahan menjadi Rp291,87 miliar lebih atau turun 29,86 persen. Dana Perimbangan yang semula Rp876,390 miliar lebih menurun Rp39,250 miliar lebih. Sehingga setelah perubahan menjadi Rp837,139 miliar lebih. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang semula Rp212,825 miliar lebih bertambah Rp5,636 miliar lebih. Sehingga setelah perubahan menjadi Rp218,461 miliar lebih.

Berdasarkan pertimbangan keuangan daerah, kata Walikota, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan dari APBD Murni. Sehingga secara keseluruhan perubahan belanja tahun

(Suara NTB/ist)

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta menerima dokumen nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2020 yang diserahkan oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam rapat paripurna Senin (24/8) kemarin. anggaran 2020 yang semula direncanakan sebesar Rp1,525 triliun lebih sebelum perubahan, menjadi Rp1,450 triliun lebih setelah perubahan, atau mengalami penurunan sebesar Rp74,378 miliar lebih atau 4,88 persen. Belanja Tidak Langsung yang semula direncanakan Rp629 miliar lebih sebelum perubahan, menjadi Rp755 miliar lebih sete-

lah perubahan, atau mengalami kenaikan sebesar Rp126 miliar lebih atau naik sebesar 20,03 persen. Belanja Langsung yang semula direncanakan Rp895 miliar lebih sebelum perubahan menjadi Rp694 miliar lebih setelah perubahan. Mengalami penurunan Rp200 miliar lebih atau turun sebesar 22,39 persen.

Dikatakan Walikota, angga-

(Suara NTB/ist)

Suasana rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2020.

ran pembiayaan pada dasarnya adalah transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup dan memanfaatkan selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Anggaran pembiayaan semula sebesar Rp20,803 miliar lebih menjadi Rp106,952 miliar lebih. Mengalami kenaikan sebesar Rp86,149 miliar lebih atau naik sebesar 414,11 persen. (fit/*)

(Suara NTB/ist)

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., membuka rapat paripuna penyampaian nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2020.

15.000 Karyawan Swasta di Mataram Diajukan Terima BLT Rp600 Ribu Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 15.147 karyawan swasta di Kota Mataram diajukan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari seluruh karyawan swasta dan pemerintahan yang bergaji di bawah Rp5 juta berdasarkan pendataan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Hariadi, menerangkan jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan setelah dilakukan perpanjangan pengajuan. “15.147 (karyawan) itu dari 817 perusahaan. Itu sudah dikirim melalui BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (24/8).

Menurutnya, jumlah tersebut telah mencakup sebagian

besar karyawan swasta di Mataram yang memiliki gaji di bawah Rp5 juta/bulan. Termasuk untuk pegawai tidak tetap (PTT) yang di lingkup Pemkot Mataram.

“Itu masuk Kader dan PTT yang di (Dinas) PU. Itu yang 2.323 yang saya sebutkan kemarin. Yang 15.147 ini sudah seluruhnya yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta, dan kepesertaan BPJS Ketena-

gakerjaannya aktif sampai Juni 2020,” jelas Hariadi.

Diterangkan, bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu nantinya akan dikirimkan langsung ke rekening masing-masing pekerja.

Menyesuaikan dengan nomor rekening yang telah didata oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Disnaker sendiri berperan dalam pengawasan penyaluran BLT tersebut. Kendati

Penyebaran Covid-19 di Mataram Menurun Mataram (Suara NTB) – Kerja keras pencegahan serta penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19 di Kota Mataram cukup berhasil. Penyebaran wabah relatif terjadi penurunan.

Namun meskipun telah keluar dari zona merah, masyarakat diingatkan tetap meningkatkan kewaspadaan serta tidak lengah.

Data penyebaran Covid-19 di Kota Mataram dari 50 kelurahan hanya Kelurahan Sapta Marga yang masih zona merah. Sedangkan, 18 kelurahan zona hijau dan sisanya zona kuning dan orange.

Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, tren kasus penyebaran terjadi penurunan. Sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah,TNI, Polri dan stakeholder lainnya akan dilaksanakan deklarasi menuju zona hijau pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Mataram pada 31 Agustus pekan depan. Deklarasi ini menjadi tekad bersama untuk mengendalikan penyebaran sampai Mataram menuju zona hijau. “Tentunya kita akan tindaklanjuti dengan rencana aksi,” kata Ahyar yang juga Walikota Mataram ditemui usai rapat paripurna penyampaian KUA – PPAS APBDP pada Senin (24/8).

Tren penurunan kasus adalah hal yang positif. Meskipun demikian, masyarakat jangan sampai lengah dan semangat pencegahan

Infografis kendor. Justru, momentum ini dimanfaatkan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan, sehingga Kota Mataram benar – benar menuju zona hijau.

Satu kelurahan zona merah akan dikeroyok untuk melakukan intervensi. Menurutnya, harus ada langkah konkret supaya tidak terjadi penyebaran. “Nanti kita keroyok ramai – ramai,” ucapnya.

Dengan program penanganan Covid-19 berbasis lingkungan (PCBL) penyebaran virus bisa dikendalikan. Justru muncul klaster baru di lingkungan kerja. Klaster perkantoran tidak menutup kemungkinan dipicu pekerja lalai menerapkan protokol kesehatan, seh-

ingga terjadi penularan.

Disampaikan Walikota, masyarakat mulai memiliki kesadaran menggunakan masker serta menjaga jarak. Kegiatan yang sifatnya melibatkan orang banyak yang berpotensi terjadi penularan perlu diwaspadai. Tim gugus tugas memperketat mengeluarkan rekomendasi untuk kegiatan di masyarakat. Kegiatan di masyarakat berjalan. Syarat harus ada rekomendasi.

Kasus Covid-19 di Kota Mataram mencapai 1.021. Dengan rincian 888 pasien dinyatakan sembuh, 63 orang masih dalam perawatan dan 70 orang meninggal dunia. (cem)

demikian, Hariadi menekankan penggunaan bantuan bagi pekerja tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima.

“Kita berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk pengawasannya. Itu untuk komsumtif boleh, jadi tidak terlalu ketat lah (pengunaannya).

Kita hanya mengawasi mana karyawan yang belum terakomodir untuk itu, tapi kita lihat sekarang sudah cukup menyeluruh,” ujar Hariadi.

Diterangkan, dalam arahan yang diterima pihaknya pendaftaran pekerja yang berhak menerima BLT tersebut

diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan. Data yang diserahkan antara lain nama lengkap pekerja, nomor e-KTP, nomor rekening bank atas nama pekerja, nama bank, nomor telepon aktif, dan e-mail pekerja.

Untuk persyaratan penerima bantuan antara lain WNI yang bukan tenaga kerja penerima upah non BUMN serta non ASN, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, membayar iuran minimal hingga Juni 2020, terdaftar sebagai peserta sebelum Juni 2020, memiliki nomor rekening bang aktif atas nama pribadi, upah di bawah Rp5 juta, dan tidak memperoleh fasilitas Kartu Pra-kerja. (bay)

Pemkot Kembali Jadwalkan Penyaluran JPS Awal September Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mencanangkan perpanjangan penyaluran paket bantuan jaring pengaman sosial (JPS) kepada masyarakat.

Penyaluran tahap empat diproyeksikan dapat mulai dilakukan September mendatang.

Asissten II bidang ekonomi dan pembangunan setda Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura, menerangkan proses yang dilakukan saat ini telah sampai tahap administrasi. “Rencana kita memang pada akhir bulan ini, tapi mungkin ada sedikit harus direview dulu anggaran itu. Minggu ini harusnya selesai, target kita awal September (untuk penyaluran),” jelasnya, Senin (24/8).

Diterangkan, kelengkapan administrasi yang tengah dikerjakan adalah perubahan susunan tim asistensi degan memasukkan Bulog. “ini kita mereview dulu SK, supaya sejalan dengan aturan administrasi yang ada,” jelas Mahmuddin.

Selain itu, kesiapan dari pihak penyedia paket bantuan juga disebutnya telah siap. Bahkan pihak ketiga yang menyediakan barang disebutnya saat ini tengah menunggu selesainya proses administrasi di tingkat pemerintahan. Jumlah bantuan yang akan diberikan masih

(Suara NTB/bay)

H. Mahmuddin Tura sama seperti penyaluran sebelumnya. Termasuk jumlah penerima yang juga masih ditetapkan sejumlah 32.000 KK. “Ini terutama karena permintaan masyarakat. Bahkan yang diminta sampai Desember, terus masyarakat juga lewat DPR seperti itu. Minta tambah,” jelasnya. Perpanjangan penyaluran JPS Sendiri disebut Mahmuddin melihat kemampuan keuangan daerah. “Kita sekarang mampunya nambah sebulan,” sambungnya.

Kendati demikian, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk perpanjangan hingga tahap ke-lima penyaluran JPS. (bay)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 25 Agustus 2020

Halaman 3

PLN UIP Nusra Latih Puluhan IRT dan Kader PKK Area PLTU Jeranjang Olah Hasil Laut Giri Menang (Suara NTB) PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melatih puluhan ibuibu di sekitar area PLTU Jeranjang di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat mengolah hasil perikanan tangkap menjadi produk olahan jadi. Sebanyak 30 orang peserta pelatihan yang notabenenya ibu-ibu PKK dan istri-istri nelayan di Desa Taman Ayu dituntut kreatifitasnya membuat hasil olahan ikan, dalam bentuk abon dari hasil tangkapan lautnya.

Pelatihan dilaksanakan pada 9 Agustus 2020, selama dua hari. Melibatkan instruktur, Hadni Irawati dari UD. Harkat Makmur Kota Mataram. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan peralatan memasak kepada para peserta pelatihan. Serta pemberian ratusan paket bantuan pendidikan bagi peserta didik SD

setempat. Diserahkan secara simbolis oleh Kepala Desa Taman Ayu, M. Tajudin, Senin (24/8) kemarin.

Dalam kesempatan ini, Tajudin menyampaikan apresiasinya kepada PLN UIP Nusra atas kontribusinya memberdayakan masyarakat di Desa Taman Ayu. Terdapat 2.532 KK dengan delapan dusun. Sumber kehidupan kebanyakan adalah nelayan.

Tajudin mengatakan, selama ini PLN cukup banyak menyalurkan bantuan ke kelompok masyarakat di Desa Taman Ayu. Ia mengatakan, pemerintah desa dan PLN sudah menyatukan komitmen bersama membangun dan memberdayakan masyarakat di Desa Taman Ayu. “Kita sudah satu suara, sekarang sudah satu pintu.

Penyaluran bantuan-bantuan dari PLN, melalui pemerintahan di desa. Ini yang kita senang, kita memiliki sema-

Unit Usaha Koperasi Banyak Tersendat

Telkomsel Hadirkan Paket Kuota Belajar 10GB Senilai Rp10 Jakarta (Suara NTB) Melanjutkan komitmen dalam mendukung proses pembelajaran jarak jauh di masa yang penuh tantangan ini, Telkomsel kembali menghadirkan inovasi produk untuk mendukung hal tersebut, dengan meluncurkan paket Kuota Belajar. Paket dengan kuota data 10GB senilai Rp 10 tersebut memberikan keunggulan dari gabungan paket kuota data Ilmupedia dan Conference yang dapat digunakan untuk mengakses sejumlah aplikasi atau situsbelajar daring dan layanan konferensi videodalam proses belajar mengajar pelajar dan pengajar. Paket ini sudah dapat dinikmati pelanggan mulai tanggal 21 Agustus 2020 hingga 31 Desember 2020.

Vice President Prepaid Consumer Telkomsel Adhi Putranto dalam keterangan resmi Telkomsel ke media ini, Senin (24/8) kemarin mengatakan, sejak awal penyesuaian masa pandemi COVID-19, Telkomsel telah berupaya untuk terus bergerak maju berinovasi menghadirkan ragam inisiatif produk dan layanan yang dapat mendukung adaptasi kebiasaan baru di berbagai aktivitas masyarakat, terutama dalam memberikan kenyamanan para pelajar dan pengajar menjalankan proses pembelajaran jarak jauh. “Sukses dengan paket kuota data Ilmupedia dan Conference yang sebelumnya telah diluncurkan, kini Telkomsel kembali memperluas cakupan keunggulan paket dengan menggabungkan kemanfaatan kedua paket tersebut, melalui kehadiran paket Kuota Belajar,” ujarnya.

Paket Kuota Belajar dapat diakses khusus oleh pengguna layanan prabayar Telkomsel melalui aplikasi MyTelkomsel atau UMB *363*844#.Dengan mengaktifkan paket Kuota Belajar, pelanggan Telkomsel dapat menikmati kemudahan akses ke sejumlah platform aplikasi belajar daring dan konferensi video yang ada di paket llmupedia dan Conference, seperti Rumah Belajar, Zenius, Quipper, Udemy, Duolingo, Sekolah.mu, Cakap, Bahaso, Cambridge, (Suara NTB/isrt) AyoBlajar, Zoom, Paket dengan kuota data 10GB seCloudX, UMeetMe, Mi- nilai Rp 10 sudah dapat dinikmati crosoft Teams, Cisco mulai tanggal 21 Agustus 2020 Webex, Google Meet, hingga 31 Desember 2020.

Google Classroom, dan ratusan situs belajar daring yang dikelola kampus dan sekolah hingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.Paket Kuota Belajar 10GB ini sendiri dapat dinikmati pelanggan selama 30 hari sejak tanggal pengaktifan.

Adhi menambahkan, Telkomsel berharap paket Kuota Belajar dapat memperluas manfaat dari paket Ilmupedia dan Conference dengan menyediakan akses ke lebih banyak mitra penyedia platform yang telah berkolaborasi,baik itu platform edutech, institusi perguruan tinggi, dan pemerintah, sehingga dapat mendukung kenyamanan aktivitas proses pembelajaran jarak jauh secara daring dengan semangat #DiRumahTerusBelajar. Informasi lebih lanjut serta syarat dan ketentuan untuk dapat menikmati paketKuota Belajar ini dapat diakses di https://www.telkomsel.com/kuotabelajar. (r/bul)

ngat yang sama,” ujarnya. Keberadaan PLTU Jeranjang, kata Tajudin cukup banyak memberi kontribusi positif

bagi masyarakat sekitar. Diantaranya serapan tenaga kerja, selain bantuan-bantuan untuk pemberdayaan

masyarakat. Bantuan pelatihan dan peralatan tata boga yang didistribusikan oleh PLN selanjutnya akan dikaw-

bantuan untuk pendidikan berupa tas, alat tulis dan buku tulis sebanyak 366 paket, serta 2.260 masker PLN Peduli merupakan bagian dari kegiatan Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari PLN kepada masyarakat sekitar pembangunan jaringan atau pembangkit. “Ini merupakan kontribusi PLN untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Setiap tahun PLN intens menyalurkan CSR dalam bentuk pemberdayaan ekonomi dan sosial, ke desa-desa yang dianggap perlu diberikan dukungan. Tidak terbatas pada desadesa sekitar area pembangunan jaringan, atau pembangkit.

“Dengan harapan, masyarakat yang dilatih akan lebih produktif dan menguatkan perekonomian keluarga dan lingkungannya. Kegiatan – kegiatan seperti ini akan terus rutin dilaksanakan oleh PLN,” demikian Michel. (bul)

Farid Faletehan

tri keuangan beragam. Diantaranya penundaan pembayaran cicilan selama satu tahun, enam bulan. Atau keringanan pembayaraan pokok dan kredit. Tergantung hasil analisa lembaga keuangan kepada kemampuan nasabah. Serta tergantung kemampuan lembaga keuangan sebagai yang memberi keringanan.

Data sementara, hasil perhitungan lembaga keuangan, jumlah nasabah di NTB yang terdampak Covid-19 sebanyak 168.607 nasabah. dengan nilai kredit sebesar Rp4,99 triliun lebih. Terdiri dari Bank Umum dan BUS sebanyak 39.165 nasabah atau senilai Rp3,2 triliun lebih. BPR dan BPR Syariah sebanyak 24.003 nasabah atau senilai Rp590,2 miliar lebih.

Perusahaan pembiayaan sebanyak 20.839 nasabah atau senilai Rp530,2 miliar lebih.

Perusahaan pegadaian sebanyak 31.911 nasabah atau senilai Rp531,5 miliar lebih dan Penanaman PNM sebanyak 52.689 nasabah atau senilai Rp91 miliar lebih. (bul)

Alasan Covid, Sejumlah Nasabah Finance Lepas Tanggung Jawab

Mataram (Suara NTB) – Perusahaan pembiayaan (finance) sedang memutar otak untuk mencarikan jalan keluar. Sejumlah nasabah tak mengikuti aturan main, alasannya karena covid. Persoalan yang dihadapai perusahaan pembiayaan ini sampai ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan mengatakan, beberapa perusahaan pembiayaan menyampaikan persoalan yang sama, sejumlah nasabahnya enggan membayar kewajiban bulanannya. Alasannya karena terdampak Covid-19.

(Suara NTB/rus)

AKIBAT pandemi corona virus disease (Covid-19) yang terjadi sejak Maret 2020 lalu, unit usaha perkoperasian di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tersendat. Sejumlah laporan pengaduan dari pengurus koperasi menyebut saat kemunculan pertama Covid, nyaris kegiatan simpan pinjam di perkoperasian ini tidak bisa berjalan.

Demikian digambarkan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (Diskop UKM) Lotim, Irwan Khair di Selong, Irwan Khair Senin (24/8) kemarin. Pandemi Covid ini membuat omzet koperasi jelas berkurang. Secara otomatis, usaha koperasi ini pun turut terganggu. Kabarnya juga ada sejumlah koperasi merumahkan karyawannya.

Irwan mengaku belum memiliki data detail soal jumlah koperasi kemungkinan mengalami masalah akibat pandemi. Katanya, mengenai data ril jumlah koperasi yang bangkrut ini akan diketahui setelah adanya Rapat Anggota Tahunan (RAT). “RAT ini kan digelar sekali dalam setahun, sedangkan Covid kan belum setahun,” ungkapnya.

Data sebelum pandemi Covid, sebut Irwan jumlah koperasi di Lotim 520. Jumlah yang tidak aktif lebih dari separuhnya. “Yang aktif itu 215 koperasi,” sebutnya. Disebut tidak aktif manakala tidak melakukan RAT selama tiga tahun berturut-turut. Adanya pandemi, sambungnya belum bisa disimpulkan menjadi penyebab ketidakaktifan koperasi karena belum diketahui detailnya.

Irwan menjelaskan, koperasi ini adalah sebuah badan usaha.

Kewenangan tertinggi ada di tangan anggota. Mekanisme penentuan keputusan tertinggi melalui RAT. Dinas Koperasi dan UKM Lotim pun tidak bisa mengintervensi kebijakan perkoperasian.

Kabid Pembinaan dan Pengawasan Koperasi ini mengaku hanya bisa mengimbau pengurus koperasi. Mengatasi kredit macer dari anggota misalnya dengan memberikan keringanan atau relaksasi kredit. Keputusan memberikan keringatan atau tidak itu penuh menjadi hak anggota dalam RAT. Karenanya, dalam kegiatan RAT pimpinannya juga dari anggota.

Sejauh ini, Diskop dan UKM Lotim hanya melakukan bimbingan teknis kepada pengurus koprasi. Tahun 2020 ini, bimtek perkoperasian ini dilakukan untuk para pengawas koperasi. Sekadar itu katanya yang bisa dilakukan.

Ada rencana ke depan, Diskop dan UKM Lotim bisa memberikan dana stimulus kepada koperasi. Sedang dicarikan ruang hukum yang membolehkan untuk diberikan stimulus tersebut. (rus)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Foto bersama ibu-ibu peserta pelatihan pengolahan hasil perikanan tangkap dengan perwakilan PLN UIP Nusra dan Kepala Desa Taman Ayu, Tajudin usai penyerahan bantuan CSR dari PLN UIP Nusra.

al bersama.

“Tidak sekedar memberikan bantuan, tetapi kita bisa kerjasama bagaimana masyarakat di sini bisa menyediakan kebutuhan catering, bekerjasama dengan PLN,” ujarnya. PLTU Jeranjang adalah objek vital negara, harapannya, masyarakat secara bersama-sama dengan PLN menjaga pembangkit listrik untuk sistem kelistrikan Lombok ini sebagai milik bersama. “Ini milik saya yang harus sama – sama saya jaga bersama dengan PLN. Kita dorong masyarakat seperti itu. karena itulah, pentingnya komunikasi yang baik dengan PLN. Dan sekarang kita sudah satu suara,” demikian Tajudin.

Manajer Pertanahan Unit Pelaksana Proyek Lombok PLN UIP Nusra, Michel Marrung mengatakan, serangkaian kegiatan pemberdayaan (pelatihan) dan penyaluran

“Disuruh relaksasi juga nggak mau, alasannya Covid-19.

Mereka nggak mau bayar angsuran,” kata Farid di Mataram, Selasa (24/8) kemarin.

Padahal pemerintah telah menyiapkan kemudahan bagi nasabah, yaitu relaksasi atau restrukturisasi kredit kepada nasabah-nasabah perbankan atau lembaga pembiayaan yang terdampak langsung pandemi Covid-19. Namun tak dimanfaatkan oleh nasabah.

Komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan menurutnya sampai ke tahapan pemberian Surat Peringatan (SP), hingga disomasi.

Tetap saja, kata Farid, nasabah dimaksud bergeming, tak mau melaksanakan kewa-

jibannya. “Mau di tarik (jaminan), nanti masalah. Lagi pada bingung (perusahaan pembiayaan) cari solusi,” jelas Farid.

OJK masih mengumpulkan data jumlah nasabah yang demikian, serta mengumpulkan nilai kredit yang berpotensi bermasalah. Sementara ini, ia mengimbau agar nasabah yang memiliki pinjaman khususnya di lembaga pembiayaan agar melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. “Bagi yang terdampak covid, silahkan diajukan relaksasi. Harus ada saling kerja sama antara nasabah dan PP (perusahaan pembiayaan),” demikian Farid.

Keberadaan dan eksistensi perusahaan pembiayaan juga tergantung pembayaran

angsuran para nasabah.

Meskipun ada beberapa pegawai yang sudah dirumahkan karena keterbatasan kemampuan perusahaan dalam operasionalnya, karena dampak Covid-19. Harapannya, agar perusahaan pembiayaan di NTB masih tetap eksis dan mampu bertahan di tengah kondisi Covid-19.

OJK Provinsi NTB mencatat laporan industri keuangan yang masuk, hingga 6 Mei 2020, sebanyak 21.192 nasabah mendapat keringanan kredit akibat Covid-19. Total nilai kredit yang sudah diberi keringanan Rp954.778.719.682. Dari total jumlah nasabah yang sudah mendapatkan keringan kredit ini, Bank Umum dan Bank

BPJAMSOSTEK Terapkan Validasi Berlapis, Pastikan Penerima BSU Tepat Sasaran Mataram (Suara NTB) Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan subsidi kepada pekerja yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dengan ketentuan umum adalah gaji yang dilaporkan oleh perusahaan atau pemberi kerja ke BPJAMSOSTEK tidak lebih dari Rp5 juta perbulan. Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto menjelaskan, pihaknya saat ini sedang melakukan finalisasi gelombang pertama daftar calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) menggunakan kriteria yang ditetapkan pemerintah menggunakan data kepesertaan BPJAMSOSTEK. Saat ini, ujar Agus, BPJAMSOSTEK terus mengumpulkan data nomor rekening peserta dan secara simultan melakukan validasi atas data yang diterima. “Kami melakukan validasi secara berlapis untuk memastikan penerima BSU ini nantinya memang memenuhi kriteria yang ditentukan, tujuannya tidak lain untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Agus.

Untuk mewujudkan hal tersebut, BPJAMSOSTEK menerapkan serangkaian kriteria yang merujuk selain dari Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan), juga pada kriteria-kriteria normatif lainnya agar dana BSU tepat sasaran. “Calon Penerima Program Subsidi Upah ini sedikitnya berjumlah 15,7 juta pekerja yang merupakan peserta aktif BPJAMSOSTEK yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia,” tukasnya.

Lebih rinci terkait Permenaker 14/2020, kriteria yang diterapkan antara lain pekerja merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), masuk pada kategori pekerja Penerima Upah (PU), merupakan peserta BPJAMSOSTEK aktif sampai dengan Juni 2020, dan memiliki upah terakhir di bawah Rp5 juta sesuai data yang dilaporkan perusahaan dan tercatat pada BPJAMSOSTEK. Selain berpaku pada kriteria tersebut, BPJAMSOSTEK juga menerapkan validasi berlapis untuk mengantisipasi kemungkinan dana BSU tidak tepat sasaran.Terdapat sedikitnya tiga tahapan validasi yang dilakukan; pertama yaitu validasi awal yang dilakukan bersama pihak eksternal yaitu perbankan. Pada tahap ini, nomor rekening yang telah dikumpulkan oleh BPJAMSOSTEK sebanyak lebih dari 13,5 juta nomor rekening diseleksi berdasarkan validitas nomor rekening, seperti keaktifan dan keabsahan nomor rekening. Pada tahap ini, BPJAMSOSTEK melakukan validasi dengan setidaknya 127 perbankan yang ada di Indonesia.

Kedua, pada tahap ini BPJAMSOSTEK melakukan validitas internal atas data kepesertaan yang memenuhi kriteria seperti tertera pada Permenaker 14/2020, yakni terkait keaktifan kepesertaan BPJAMSOSTEK, batas maksimal upah yang ditetapkan, dan memastikan calon penerima BSU dari kategori pekerja PU. Ketiga, pada tahap ini, BPJAMSOSTEK melakukan validasi berdasarkan atas nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang disesuaikan dengan kepemilikan rekening. Ini dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penerima bantuan ganda karena yang bersangkutan tercatat aktif bekerja di lebih dari satu perusahaan yang berbeda.

“Bantuan Penerima Subsidi Upah ini merupakan salah satu nilai tambah bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJAMSOSTEK, selain mendapatkan perlindungan dari risiko kerja

(Suara NTB/ist)

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto memberikan keterangan dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Pensiun (JP),” tandasnya.

Diketahui, pemerintah telah menganggarkan Rp37,7 triliun untuk program subsidi pekerja terdampak Covid-19. Untuk nominal yang akan diterima nantinya ditentukan sejumlah Rp600 ribu perbulan untuk 1 orang pekerja selama 4 bulan, atau tiap pekerja bisa mendapatkan total Rp2,4 juta. Adapun skema pencairan atau transfer dana dilakukan 2 bulan sekaligus sebanyak 2 kali.

Selain validasi yang dilakukan BPJAMSOSTEK, Pemerintah juga diharapkan melakukan validasi ulang untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran. Hal ini dilakukan karena sumber dana Bantuan Subsidi Upah ini berasal dari alokasi anggaran dari Pemerintah.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, BSU ini akan dikirimkan dalam waktu dekat. Untuk pencairan dana sendiri akan dibagi dalam beberapa gelombang agar bisa merata kepada seluruh calon penerima yang mencapai 15,7 juta pekerja, dengan tepat sasaran,” ujar Agus. Berdasarkan data diterima, ada sedikitnya 7,5 juta pekerja yang sudah memenuhi kriteria dan siap menerima BSU melalui nomor rekening bank. Ini merupakan hasil seleksi dari total 13,5 juta lebih nomor rekening yang BPJAMSOSTEK terima dari perusahaan dan update mandiri yang dilakukan oleh pekerja setelah dilakukan validasi.

Agus mendorong perusahaan yang belum menyampaikan nomor rekening pekerjanya agar segera mengirimkan, jangan sampai ada pekerja yang berhak dan memenuhi ketentuan justru tak mendapatkan haknya. Pelaksanaan transfer dana BSU batch pertama rencananya akan diserahkan secara simbolis oleh Presiden RI, Joko Widodo, dalam waktu dekat ini.

Untuk batch selanjutnya hingga bantuan diterima oleh 15,7 juta pekerja, BPJAMSOSTEK menyatakan pihaknya terus secara simultan melakukan pengkinian data dan validasi atas data yang diberikan. Harapannya BSU ini dapat segera diterima oleh pekerja dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terpisah, Kepala BPJAMSOSTEK NTB Adventus Edison Souhuwat mengatakan sampai saat ini pihaknya masih melakukan pengumpulan data nomer rekening untuk seluruh pekerja aktif yang menjadi peserta BPJAMSOSTEK Cabang NTB. “Untuk sekian kalinya kami menghimbau kepada seluruh pemberi kerja atau badan usaha yang belum mengirimkan data nomer rekening para tenaga kerjanya agar segera menghubungi petugas kami,” demikian diingatkan. (bul/*)

(Suara NTB/bul)

Umum Syariah (BUS) senilai Rp567.096.681.004 (7.178 nasabah), Bank Perkreditan Rakyat dan BPR Syariah senilai Rp92.508.159.668 (1.473 nasabah).

Perusahaan pembiayaan (finance) sebanyak 12.436 nasabah, atau senilai Rp292.267.718.614. Sementara pegadaian sebanyak 105 nasabah dengan nilai Rp2.897.160.357. Jenis keringanan yang diberikan indus-

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 25 Agustus 2020

Halaman 4

Polemik Lahan Kawasan The Mandalika

Warga Dipersilakan Tempuh Jalur Hukum Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT, kembali mengingatkan kepada warga yang merasa sebagai pemilik lahan di kawasan The Mandalika untuk menempuh jalur hukum, jika merasa diri sebagai pemilik sah atas lahan yang ada. Warga diharap tidak melakukan upaya-upaya yang justru bisa mengganggu proses pembangunan di kawasan tersebut.

“Yang banyak ini warga hanya mengklaim saja kalau lahan di kawasan The Mandalika itu lahan mereka, tanpa ada alas hak yang sah,” ungkap Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, kepada Suara NTB, Minggu (23/8).

Ia mengatakan, dari hasil

pendataan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dokumen tanah yang ada di kawasan The Mandalika hanya yang dipegang pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) saja, sehingga kalau kemudian ada warga yang mengaku sebagai pemilik lah-

an, itu sebatas klaim saja.

Pun demikian, Suhaili tidak menampik jika kemudian memang ada warga pemilik sah lahan di dalam kawasan The Mandalika. Terbukti banyak juga warga yang diakui sebagai pemilik lahan oleh pihak ITDC. “Yang status inclave banyak juga. Oleh

ITDC diakui itu dan saat ini tengah dalam proses pembebasan.

Tentunya sesuai dengan aturan yang ada,” imbuhnya.

Artinya, selama lahan itu secara sah terbukti sebagai hak milik warga, tidak akan dipersoalkan. Justru yang banyak selama ini yakni warga yang hanya mengklaim-klaim saja tanpa ada dasar atau alas hak yang sah. Padahal terhadap lahan yang diklaim tersebut sudah ada dokumen tanah atas nama ITDC. Dalam ini, ujarnya, tidak ada larangan warga mengklaim la-

han di dalam kawasan The Mandalika. Asalkan dasar mengklaimnya kuat, sehingga kalau memang merasa benar sebagai pemilik lahan, silakan menggugat melalui jalur hukum yang sudah ada. Dan, apapun keputusan hukum nantinya harus dihormati oleh semua pihak. Tidak terkecuali pemerintah dalam hal ini ITDC. “Jika keputusan hukum menyatakan benar lahan yang diklaiam tersebut lahan milik warga, pasti akan dibayar atau dibebaskan sesuai mekanisme yang berlaku,” tandas Ketua

Lotim Kembali Buka Peluang Akomodir Pejabat Nonjob Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) di bawah kepemimpinan, Bupati, H. M. Sukiman Azmy, MM., dan Wakil Bupati, H. Rumaksi Sjamsuddin,SH., terus melakukan penataan birokrasi untuk membantu bekerja membangun daerah. Tak terkecuali akan mengakomodir pejabat-pejabat yang sebelumnya nonjob.

“Kebijakan bupati akan membuka peluang dan kesempatan bagi pejabat yang sebelumnya nonjob untuk dipercaya mendapatkan jabatan lagi,”terang Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Drs. Salmun Rahman, di ruang kerjanya, Senin (24/8).

Atas dasar itu, kepada pejabat yang sebelumnya belum memiliki jabatan pada saat mutasi beberapa waktu lalu agar bersabar, karena akan diakomodir secara bertahap. Diingatkan juga kepada pejabat yang sudah mendapat posisi jabatan agar tidak macam-macam. “Saat ini masih dilakukan evaluasi. Ada peluang bagi pejabat yang belum mendapat jabatan,” ungkapnya.

Salmun Rahman menyebut, terdapat sekitar 80 pejabat yang sampai saat ini belum mendapat jabatan, sehingga inilah yang akan dilakukan penataan kembali pada akhir tahun 2020 dan 2021. “Tahun ini ada dan tahun 2021 juga ada karena ada tambahan OPD dua dan ada beberapa OPD yang akan naik dari tipe B ke tipe A. Jadi kita minta mereka bersabar,” terangnya. (yon)

lahan warga, harus dihormati dan ditaati,” ujar Suhaili.

Terpisah, Dandim 1620/Loteng, Letkol. CZI Prastiwanto, Senin (24/8) kemarin, menegaskan TNI siap mengawal dan menjaga hak-hak masyarakat.

Termasuk hak masyarakat yang ada di dalam kawasan The Mandalika dan selama itu benar.

“Namun proyek nasional (pengembangan KEK Mandalika) harus tetap berjalan.

Dan, itu juga tugas TNI untuk memastikan proyek pemerintah bisa berjalan sesuai jadwal yang ada,” tegasnya. (kir)

JPS Covid Tahap II Disalurkan Pekan Ini

Aset Strategis Sebaiknya Dikerjasamakan ANGGOTA Komisi I DPRD Lombok Barat (Lobar) H. Sardian mengusulkan agar aset daerah yang ada di Kota Mataram tidak semuanya dijual.

Aset-aset yang ada di lokasi strategis seperti eks rumah dinas bupati dan beberapa titik lainnya, sebaiknya dikerjasamakan dengan pemkot atau pihak ketiga untuk dikelola. Lahan ini bisa dibangun hotel, pusat perbelanjaan untuk mendatangkan PAD berkesinambungan bagi daerah ke depan.

“Alternatif-alteratif ini bisa di(Suara NTB/her) lakukan pemda, bisa aset di temH. Sardian pat strategis dikerjasamakan untuk mendapatkan pemasukan ke daerah,” ujarnya, Senin (24/8).

Dengan dikelolanya aset di Mataram dengan pola kerjasama, tentu bisa menghasilkan PAD secara berkesinambungan ke daerah. Kalau dijual, tentu pemda hanya mendapatkan pendapatan sekali dari hasil penjualan tanah saja.

Opsi kedua, jelas dia adalalah aset di lokasi tak strategis itu bisa dijual. Hasil penjualannya ini pun dialokasikan untuk pengadaan aset lagi, supaya aset daerah tidak terkuras habis. Sebab selama ini banyak aset yang habis akibat diklaim dan digelapkan.

Diakuinya, pemda memang masih banyak memiliki aset, hanya saja ada banyak keperluan pemda ke depan yang perlu membangun perkantoran dan fasilitas publik lainnya.

Selain itu, persoalan aset yang banyak belum bersertifikat juga perlu menjadi atensi. Pihak dewan melalui berbagai kesmpatan rapat dengar pendapat dengan pemda, terus mendorong BPKAD agar melakukan sertifkasi aset. Pihak dewan siap mendukung penganggaran tiap tahun untuk pensertifikatan lahan ini.

Sejauh ini baru 1.200 bidang atau 60 persen yang sudah disertifikatkan sedangkan sisanya belum bersertifikat. “Kalau bersertifikat akan mengurangi permasalahan aset ini,” ujar dia. (her)

DPD I Partai Golkar NTB ini.

Mantan Ketua DPRD NTB ini pun membantah stigma yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa kalau warga yang menggugat pemerintah tidak akan pernah dimenangkan, karena pemerintah tidak boleh kalah. “Tidak ada stigma seperti itu. Kalau memang alas hak kita kuat, kenapa harus takut. Kita ini negara hukum. Dan, semua kita harus tunduk pada putusan hukum. Termasuk pemerintah, kalau memang keputusan hukum menyatakan itu

(Suara NTB/yon)

MENYUSUT - Beginilah kondisi embung rakyat di Dusun Lingkok Lauk Desa Wakan Kecamatan Jerowaru. Tampak sejumlah anak-anak sedang bermain dan menangkap ikan di sisa air yang terus menyusut, Sabtu (22/8).

Embung Rakyat di Jerowaru Terus Menyusut Selong (Suara NTB) Musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), kini mulai berdampak pada sektor embung warga di wilayah Kecamatan Jerowaru. Kondisi airnya terus menyusut bahkan mengering. Padahal ketersediaan air pada embung tersebut diperuntukkan sebagai pengairan sawah maupun untuk kebutuhan lainnya oleh masyarakat.

Seperti kondisi embung rakyat di Dusun Lingkok Lauk Desa Wakan Kecamatan Jerowaru. Pantauan Suara NTB, Sabtu (22/8), kondisi embung rakyat cukup memprihatinkan. Ketersediaan air di dalamnya tinggal harapan dan terus mengalami penyusutan setiap harinya. Sementara masyarakat sekitar me-

manfaatkannya untuk kebutuhan pertanian tembakau.

Menurut salah satu warga di Desa Wakan, H. Syahdan, menyusutnya air ataupun mengeringnya embung tersebut dikarenakan hujan yang tidak lagi turun di wilayah tersebut, sehingga ketersediaan pasokan air di embung tersebut terus menyusut setiap harinya.

“Ini hal biasa terjadi. Ketika hujan sudah tidak lagi turun, embung pasti mengering.

Di samping itu kebutuhan untuk mengairi persawahan tetap jalan,”terangnya.

H. Syahdan mengatakan, untuk di wilayah Jerowaru dan di Desa Wakan terdapat puluhan embung sebagai tempat penampungan air ketika musim penghujan dan akan habis terpakai ketika musim kemarau. Melihat

kondisi ini, masyarakat berharap perlunya dilakukan normalisasi terhadap embung-embung yang ada. Pasalnya, normalisasi diperlukan agar daya tampung air lebih banyak dan dapat membantu kebutuhan air warga.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Toni Satria Wibawa, melalui Kabid Kedaruratan dan Urusan Logistik, Lalu Rusnan, mengakui jika kondisi embung warga sudah mengalami penyusutan dengan debit airnya terus berkurang.

Adapun untuk jumlah proses normalisasi, kata Rusnan, pihak sudah melakukan survei secara umum dan acak, sehingga posisi saat ini sedang dicarikan teknis yang efektif untuk penanganan dampak kekeringan jangka panjang. (yon)

September, Batas Akhir Mutasi Pejabat di Loteng Praya (Suara NTB) Rencana Pemkab Lombok Tengah (Loteng) untuk menggelar mutasi pejabat hingga saat ini masih belum bisa dilaksanakan. Lantaran masih terganjal belum turunnya izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Padahal sesuai aturannya, batas waktu bagi Pemkab Loteng untuk bisa menggelar mutasi pejabat hanya sampai bulan September ini. Jika lewat, maka bisa dipastikan Pemkab Loteng tidak akan bisa menggelar mutasi pejabat.

Di satu sisi, sejumlah jabatan saat ini tengah lowong.

Ada juga beberapa jabatan yang berpotensi lowong hingga akhir tahun ini, karena pejabatnya saat ini akan segera

Tidak Pasang Stiker Patroli Covid-19

masuk masa purna bakti, seperti jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) serta Asisten II Setda Loteng. Belum lagi ada jabatan kosong, karena pejabatnya mundur, lantaran ikut sebagai peserta Pilkada Loteng tahun 2020.

Di antaranya Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta jabatan Sekda Loteng. “Jadi memang mutasi jabatan ini mau tidak mau harus kita laksanakan.

Tapi karena kita terikat aturan, maka kita juga tidak bisa sembarang melakukan mutasi pejabat. Apalagi pejabat setingkat eselon II,” terang Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Senin (24/8).

Dikatakanya, sesuai aturan Pemkab Loteng harus mendapat izin dari Mendagri terlebih dahulu jika mau memutasi pejabatnya, karena

bagi daerah yang tahun ini menggelar pilkada harus mengajukan izin mutasi ke Mendagri. “Beda kalau daerah yang tidak menggelar pilkada, kapan pun bisa menggelar mutasi. Tanpa harus meminta izin ke Mendagri terlebih dahulu,” jelasnya.

Belum lagi jika bicara masa bakti Bupati dan Wabup Loteng saat ini, hanya bisa menggelar mutasi pejabat paling lambat enam bulan sebelum masa bakti berakhir.

Jika lewat, maka sudah tidak boleh menggelar mutasi pejabat. Hitung-hitungannya bulan September ini merupakan batas waktu terakhir untuk menggelar mutasi pejabat.

Pathul menjelaskan, kalau soal permohonan izin mutasi pejabat sudah diajukan ke Kemendagri. Hanya saja, Mendagri belum mengeluarkan izin mutasi pejabat seperti yang diharapkan. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) – Pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Lombok Barat (Lobar) dilaksanakan tanggal 6-9 September mendatang. Dalam pelaksanaan tes SKB ini, Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM (BKD dan PSDM) melibatkan tim covid-19 untuk mengecek kondisi para peserta yang akan ikut tes. Panitia seleksi (pansel) CPNS dari tim kesehatan berhak mengugurkan peserta yang positif covid-19. ‘’Untuk memastikan pelaksanaan tes ini sesuai standar Covid-19, pihak BKD akan melakukan simulasi sebelum hari H dilaksanakan tes SKB,’’ tegas Kepala BKD dan PSDM Lobar, Suparlan, S.Sos. Dalam pelaksanaan tes nanti, pihaknya menyiapkan panitia tes, administrasi. Pihaknya sudah bersurat ke Dinas Kesehatan untuk pelibatan tim kesehatan (tim Covid19) terdiri dari satu dokter dan petugas perawat yang nantinya dilibatkan.

Setiap harinya selama pelaksanaan tes, tim kesehatan yang dilibatkan enam orang perawat dan satu dokter. Dilengkapi dengan kendaraan ambulan yang disiagakan. Selain Dinas Kesehatan, pihaknya juga bersurat ke Satpol PP untuk pengamanan dan menjaga lokasi-lokasi

pengecekan peserta yang ikut tes. “Nanti mereka (satpol PP) ini memeriksa metal detector, termasuk tim kami dari BKD untuk penitipan barang dan lainlain,” tambahnya.

Sementara dalam melakukan simulasi tes, pihaknya membentuk tim kecil dari BKD yang nantinya membagi tugas dan peran dalam pelaksanaan tes SKB. Sesuai SOP, jelas dia, peserta yang dari luar daerah Lobar (Bali dan Jawa) tetap menunjukkan hasil rapid test.

Bagi peserta yang memiliki gejala panas di atas 37,3 derajat celcius, pihaknya telah menyiapkan tempat khusus untuk tes.

Namun kata dia, pihaknya tidak berhak mengugurkan peserta yang memiliki gejala panas atau gejala lain yang mengarah ke Covid-19. “Tapi yang berhak memberikan pertimbangan (menggugurkan) itu adalah pantia tim kesehatan, kalau BKD tidak berhak,” jelas dia.

Di Lombok Timur (Lotim), pelaksanaan SKB CPNS akan digelar 30 September hingga 8 Oktober 2020 sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan.

Bagi para peserta diperbolehkan ikut dan memasuki ruangan tes atas izin tim medis.

Hal tersebut dikarenakan akan dilakukan rapid test virus Corona terhadap peserta.

Kepala BKPSDM Lotim, Drs.

Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan menyalurkan bansos dari Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 tahap II pekan ini. Dalam 3 hari ke depan, distribusi paket sembako yang menyasar 20.600 lebih penerima se kabupaten itu sudah akan diterima masyarakat.

“JPS tahap II mulai distribusikan, insyallah 2-3 hari dirampungkan persiapan dan siap didistribusikan,” ujar Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KLU, Faisol, Senin (24/8).

Ia menjelaskan, paket sembako yang didistribusikan masih sama dengan tahap I yakni paket senilai Rp250 ribu. Warga terdampak Covid akan memperoleh paket berisi beras 10 kg, gula pasir 2 kg, minyak goreng 2 liter, dan VCO 100 ml, sabun all in one 250 ml, dan biskuit 300 gram sebanyak 3 bungkus.

Dari pelaksanaan JPS tahap I, Dinsos mengevaluasi penyalurannya, karena ditemukan beberapa penerima yang dobel memperoleh bantuan. Beberapa warga penerima

JPS Covid diketahui telah menerima bansos dalam bentuk lain, seperti BPST, JPS Gemilang Provinsi maupun BLT DD. Oleh karenanya, dinas lantas mengganti penerima tersebut dengan warga lain yang dianggap layak dan tidak mampu.

Penggantian penerima, jelas Faisol, didasari adanya margin error 2 persen. Dari kuota yang disiapkan sebanyak 20.600 paket, Pemda menyiapkan cadangan paket sebanyak 400 orang, sehingga secara total, paket JPS Covid yang disiapkan Pemda sejumlah 21.000 orang/KK. Kendati demikian, Faisol menyebut tak serta merta menyetujui usuan tambahan dari desa.

Pihaknya melakukan verifikasi lebih dulu, sebelum membuat keputusan. Pertimbangan berikutnya, mengacu pada masih ada tidaknya sisa dari kuota tambahan yang disiapkan Dinas Sosial.

Selain JPS Covid, Dinsos juga menyiapkan kuota untuk lansia, anak terlantar dan disabilitas. Untuk lansia, Dinsos menyiapkan 50.000 paket, disabilitas 400 paket, dan anak terlantar 200 paket. (ari)

Gerindra Kawal Pemenangan JODA di Gangga dan Bayan Tanjung (Suara NTB) Tak ingin kalah di Pilkada 9 Desember mendatang, Pengurus Partai Gerindra sesumbar memenangkan bakal pasangan calon Djohan Sjamsu - Danny Karter Febrianto Ridawan (JODA AKBAR). Dua kecamatan yang siap dikawal khusus untuk menang adalah Gangga dan Bayan.

Pengurus Partai Gerindra KLU, Hakamah, S.KH., Senin (24/ 8) mengungkapkan, Gerindra akan berupaya keras memperoleh suara lebih banyak untuk JODA AKBAR di dua kecamatan tersebut. Pasalnya, di kedua kecamatan itu merupakan wilayah asal bakal calon serta domisili pengurus Partai Gerindra.

“Kalau dulu Pak Djohan kalah di Gangga, maka 9 Desember nanti, beliau akan kami menangkan. Strateginya sudah kami siapkan,” ungkap Hakamah yang juga Bendahara Partai sekaligus Ketua Fraksi Gerindra di DPRD KLU ini.

Menurut Hakamah, Kecamatan Gangga masih dianggap berat oleh karena bakal calon wakil dari kubu lawan juga berdomisili di Gangga. Selain itu, pengalaman kalah suara Djohan Sjamsu - Mar-

iadi pada Pilkada 2015 menjadi referensi bahwa Gangga harus diraih dengan pendekatan khusus.

Sementara di wilayah Bayan, wilayah yang menjadi asal Danny Karter dan Nasrudin - selaku Ketua DPRD dari Gerindra, memiliki atensi dan gengsi tersendiri.

Hakamah menilai, Danny dan Nasrudin - faktor kedua figur mewajibkan perolehan suara 9 Desember harus lebih unggul.

“Di tiga kecamatan lain bukan berarti tidak menjadi atensi. Tapi gerakan yang dibangun oleh kawan-kawan di Pemenang, Tanjung dan Kayangan, cukup massif untuk mendukung perolehan suara,” sebutnya.

Ia optimis, dengan keterwakilan 5 kursi Gerindra di DPRD, dukungan partai koalisi dan antusiasme masyarakat menyambut kembalinya Bupati pertama, menjadi momok bagi tim lawan.

“Masyarakat sekarang sudah cerdas, pandai menganalisa karena keduanya pernah sama-sama memimpin Lombok Utara. Perbedaan bekas kepemimpinan juga sudah bisa dirasakan dan dinilai oleh masyarakat. Ini poin plus Pilkada nanti,” ucapnya. (ari)

Randis Pejabat akan Dicabut Tes SKB, BKD Lobar Segera Gelar Simulasi

Selong (Suara NTB) Seluruh kendaraan dinas (randis) roda empat yang dipegang pejabat setingkat eselon II dan III di lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) wajib pasang stiker patroli Covid-19.

Jika pejabat tidak memasang stiker tersebut sampai batas waktu Rabu (26/8) besok, randis akan ditarik.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PKP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Iswan Rakhmadi menjelaskan, penegasan tersebut telah disampaikan kepada seluruh pejabat yang memegang randis.

Bahkan, ujarnya, Senin (24/8), Sekretaris Daerah H. M Juaini Taofik menginstruksikan langsung melalui apel pagi di halaman Kantor Bupati.

Kebijakan Pemkab Lotim tersebut menyusul terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang ditindaklajuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pen-

(Suara NTB/rus)

PATROLI COVID - Kendaraan dinas pejabat di Lotim diwajibkan pasang stiker patroli Covid-19. gendalian Covid-19 di Daerah.

Lotim juga saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai penanganan Covid. Salah satu isi Perbup tersebut mengenai penegakan disiplin. Berikut untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberikan tugas tambahan melakukan sosialisasi dan edukasi serta pencegahan penularan Covid.

Dalam Perbup, akan disiapkan aturan denda administratif. Sanksi juga akan disiapkan bagi pelaku usaha nantinya yang tidak ikut disiplin dalam menangani Covid. “Perbup ini

sedang digodok, mengenai besaran denda dan sanksisanksi lainnya,” urainya.

Ditambahkan, poin lainnya adalah seluruh ASN bertugas untuk mengingatkan pelaksanaan 4M, yakni Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, dan Menghindari kerumunan.

Diingatkannya bahwa kegiatan besar yang melibatkan banyak orang dalam era New Normal ini dapat dilaksanakan setelah mendapat izin kepolisian dan gugus tugas sesuai skala/ lingkup kegiatannya. (rus)

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/yon)

Suparlan

Salmun Rahman

Salmun Rahman, menyebutkan, tercatat sebanyak 1.157 peserta yang lolos mengikuti SKB dari SKD yang merupakan tes sebelumnya di Kabupaten Lotim. Peserta 1.157 orang ini nantinya akan mengikuti tes di gedung CAT Lotim. Sementara 35 peserta memilih untuk mengikuti tes di luar daerah.

Peserta yang lolos ini, terlebih dahulu akan dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari mengingat pelaksanaannya di tengah pandemi Covid-19. Di samping peserta menunjukkan hasil rapid test untuk memastikan para peserta terbebas dari penularan Covid19. Selain itu, peserta diwa-

jibkan menggunakan sarung tangan dan memakai masker sebagaimana protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Dam tes SKB di tengah pandemi Covid-19 ini, kata Salmun Rahman, jumlah komputer klien disesuaikan dengan protokol Covid-19. Dari semula memanfaatkan 100 unit komputer klien. Saat ini dikurangi 50 persen yaitu sebanyak 50 komputer dengan tiga sif dan satu ruangan berjumlah 25 peserta.

“Peserta diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan serta membawa bukti rapid test, terutama bagi yang suhu badannya 37,3 derajat celcius ke atas. Kita tetap atas izin tim medis,” terangnya. (her/yon)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 25 Agustus 2020

Tim Covid-19 Dompu Perketat Mobilisasi Karyawan PT STM Dompu (Suara NTB) Pasien positif Covid-19 di Kabupaten Dompu kembali ditemukan 3 kasus dan merupakan karyawan yang bekerja di PT Sumbawa Timur Mining (STM). Sejak akhir Juli lalu hingga saat ini, total ada 14 karyawan yang bekerja di PT STM yang dinyatakan positif. Kondisi ini membuat tim gugus tugas Covid19 Kabupaten Dompu memperketat mobilisasi karyawan PT STM, khususnya yang berasal dari luar Dompu.

Sekretaris tim Covid-19 Kabupaten Dompu, Jufri, ST, MSI kepada Suara NTB, (Suara NTB/ula) Senin (25/8) kemarin. “Tadi Jufri kita membahas itu bersama Bupati yang juga dihadiri oleh pihak PT STM, Camat Huu dan Woja, dan kepala Puskesmas Rasabou (Huu) di ruang rapat Bupati,” kata Jufri.

Jufri mengatakan, kesepakatan tim Covid-19 Kabupaten Dompu bahwa setiap pekerja asal luar daerah yang datang ke PT STM diwajibkan melaporkan diri ke tim Covid 19 kabupaten Dompu dan menjalani isolasi mandiri seperti yang sudah dijalankan pihak STM selama ini. Hanya saja, sehari setelah berada di Dompu pekerja wajib menjalani swab test. “Swabnya tidak perlu lagi ke laboratorium genetik Sumbawa tecknopark, tapi cukup dengan PCR di RSUD Dompu untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat,” katanya.

Karena pihak RSUD Dompu memiliki keterbatasan catrid tes PCR, sehingga diperlukan kerjasama dengan PT STM untuk pengadaan catrid PCR. Kalau soal standar laboratorium, semua sudah dapat sertifikat dan ijin dari Kemenkes untuk melakukan tes Covid-19. “Tidak ada yang perlu diragukan soal standar laboratorium. Tentu pihak RSUD bisa melakukan test mandiri karena sudah mendapat rekomendasi dari Kemenkes,” kata Jufri.

Jika sebelumnya isolasi mandiri pada tempat yang disiapkan PT STM bagi karyawan yang akan bekerja tanpa melibatkan tim Covid-19 kabupaten, setelah ini akan ada pengawasan dari tim Covid yang di dalamnya termasuk aparat TNI/Polri.

Langkah ini hanya untuk memastikan mereka yang diisolasi patuh terhadap protap Covid-19. “Isolasinya nanti akan diawasi aparat TNI/Polri,” katanya.

Rencana ini, lanjut Jufri, disambut baik pihak PT STM Dompu dan akan dilanjutkan pembahasan lebih lanjut. “Pada prinsipnya, teman - teman STM setuju terhadap rencana ini,” ungkapnya.

Jufri juga mengakui, saat ini pihaknya kembali merawat 3 orang pasien positif Covid-19 dari karyawan yang bekerja di PT STM. Dengan adanya tambahan 3 kaaus positif, sehingga sudah 14 orang pekerja di PT STM yang dinyatakan positif Corona.

Ketiga orang pasien positif baru ini hasil uji swab baru - baru ini dan dirawat di wisma Terpijar Dompu.

Diantaranya Sry (52) laki laki warga Huu, Ibr (26) laki laki warga Huu, dan Ins (38) warga Payangan provinsi Bali. Mereka dikonfirmasi positif Covid-19 setelah dilakukan swab test mandiri di laboratorium genetik Sumbawa Technopark. “Sekarang mereka sedang dalam perawatan di wisma Terpijar,” kata Jufri. (ula)

(Suara NTB/ils)

GELAR PERKARA - Kapolres KSB saat melakukan gelar perkara penanganan kasus tindak pidana korupsi BPR tahun 2013.

Para Tersangka Kasus BPR Segera Dilimpahkan Taliwang (Suara NTB)Kepolisian Resor (Polres) Sumbawa Barat, segera menyerahkan empat tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang Bank BPR ke Kejaksaan setelah berkasnya dinyatakan lengkap (P21). Meski kerugian negara sebesar Rp466 juta dikembalikan, penanganan kasus ini tetap akan dilanjutkan.

“Berkasnya sudah dinyatakan lengkap (P21) karena semua petunjuk yang diberikan Kejaksaan sudah terpenuhi.

Makanya dalam waktu dekat kami akan segera melimpahkan keempat tersangka sekaligus barang bukti untuk penanganan lebih lanjut,” ungkap Kapolres KSB AKBP Herman Suriyono S.IK, MH kepada wartawan, Senin (24/8).

Penanganan kasus ini jadi prioritas untuk dituntaskan karena sejak 2013 belum ada penyelesaian. Setelah berkas dinyatakan lengkap, penyerahan para tersangka dan barang bukti juga segera dilakukan. Sehingga kasus ini bisa segera disidangkan demi kepastian hukum untuk tersangka.

Kalaupun keempat tersangka melakukan pengembalian kerugian negara kasus tersebut, pihaknya memastikan proses hukum tetap berlanjut. “Meski kerugian negaranya dikembalikan oleh para tersangka, tetapi penangan kasus tersebut dipastikan tetap akan berlanjut,” timpalnya.

Adapun keempat orang tersangka tersebut yakni SM yang saat itu menjabat sebagai Kabag kredit, IK menjabat sebagai accounting, LS sebagai Kabag Umum dan HD staff perkreditan.

Setelah kasus ini dinyatakan rampung, maka tiga kasus tindak pidana korupsi lainnya dipastikan akan segera naik penyidikan.

Bahkan yang sudah dipastikan tertangani tahun ini adalah desa Labuhan Lalar dengan tersangka ANS (mantan kades).

Kasus tersebut ditaksir merugikan negara sebesar Rp153 juta setelah dinyatakan total los dengan pagu anggaran Rp193 juta. (ils)

Klaim 12 Pasien Covid-19 di Dompu Capai Rp500 Juta Dompu (Suara NTB) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Dompu, baru menerima 12 klaim penanganan pasien Covid-19 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Jumlah tersebut sebanyak pasien yang sudah ditangani selama beberapa bulan terakhir. Baik di puskesmas, RS Pratama maupun Wisma Terpijar. Namun, untuk 12 orang ini saja, nominal klaimnya cukup fantastis, yakni Rp500 juta lebih.

(Suara NTB/Jun)

M. Zainudin

Kepala BPJS Kabupaten Dompu, M. Zainudin kepada Suara NTB di kantornya, Senin (24/8) menyampaikan, pelunasan biaya penanganan pasien dengan Covid-19 tersebut bukan menjadi tanggungan pihaknya. Tetapi merupakan kewajiban negara melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Kami melakukan verifikasi, tapi yang mem-

hujan tidak kunjung turun,” ujarnya kepada kepada Suara NTB, Senin (24/8).

Guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan di lapangan, pihaknya mulai memberlakukan sistem pembagian air dengan melibatkan P3A. Hal itu dilakukan dengan harapan semua area tanam bisa mendapatkan air dan tidak mengalami kekeringan.

Apalagi waktu tanam di MT ketiga yang dilakukan di kecamatan Brang Rea dianggap sudah melanggar pola tanam karena kondisi air yang tidak tersedia. Maka dari itu, pihaknya berharap kepada para petani untuk memahami kondisi dengan kekurangan air yang terjadi saat ini. Sehing-

bayarnya nanti Kementerian Kesehatan,” ungkapnya.

Besaran klaim dari belasan pasien Covid-19 ini cukup bervariasi, untuk satu orang saja minimal menghabiskan Rp10 juta. Tak heran dengan 12 pasien diperlukan biaya sebesar Rp500 juta lebih. Namun beruntung beban itu sepenuhnya menjadi tanggungan negara.

12 orang dengan Covid-19

baik statusnya ODP, PDP maupun positif tersebut, tegas M. Zainudin, baru sebagian kecil dari total pasien serupa yang pernah ditangani tim medis sejak Maret 2020 lalu.

Karenanya dipastikan akan banyak klaim yang masuk untuk diverifikasi dalam waktu dekat ini. “12 orang ini yang murni dirawat di rumah sakit, ada ODP, PDP dan positif

Covid-19. Sementara di RS Pratama, Wisma Terpijar mereka masih dalam proses klaimnya, nanti akan diajukan lewat rumah sakit semua,” jelasnya.

Disinggung hasil verifikasinya terhadap berkas 12 orang pasien tersebut, ia menyebutkan, sebagian besar diantaranya sudah sampai pada tahap pembuatan berita acara untuk dikirim ke kementerian. Dan nanti pelunasannya ditransfer langsung ke rumah sakit sesuai besaran klaim dan hasil verifikasi. “Karena sudah anggaran tersendiri masyarakat tidak perlu khawatir, terpenting punya identitas kependudukan,” pungkasnya. (jun)

Warga Terisolir di Timur Sumbawa Tuntut Jalan dan Listrik Sumbawa Besar (Suara NTB)Ratusan massa dari tiga dusun, Sili, Maci dan Panobu desa Mata kecamatan Tarano, di ujung timur berbatasan dengan Dompu, menggelar aksi di Kantor Bupati Sumbawa, Senin (24/8). Mereka yang selama ini hidup terisolir menuntut pemerintah atas pembangunan akses jalan dan listrik yang belum pernah masuk sejak ketiga dusun itu berdiri.

Setelah berorasi, massa aksi diterima berdialog oleh Sekda Sumbawa, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, Kabag Pertanahan dan lainnya di depan lobi Kantor Bupati. Perwakilan warga, Muhammad Fauzi, menjelaskan warga rela menempuh jarak 200 kilometer dari ketiga dusun ke Kantor Bupati untuk menuntut hak mereka atas akses jalan dan listrik. “Harapan kami, pembangunan akses jalan, jalan dan jalan saja, karena itu adalah nyawa ekonomi. Kami sudah lama sekali dan capek meminta jalan ini. Akses jalan dan listrik baru sampai ke Tolo’oi. Sementara tiga dusun, Sili Maci dan Panobu sama sekali belum merasakannya,”cetusnya.

Pihaknya juga meminta Pemkab Sumbawa menuntaskan sengketa tapal batas di titik Panobu dengan Pemkab Dompu. Sebab tidak ingin ada konflik antar warga. Makanya, warga dataang langsung ke Kantor Bupati menuntut jalan, listrik dan sengketa perbatasan.

Ruas jalan yang mestinya dibangun pemerintah dari Tolo’oi menuju ketiga dusun. “Kami datang hari ini, pemerintah darah serius mendorong agar terealisasi. Apalagi wilayah kami juga memiliki potensi besar dibidang pangan dan pariwisata. Kalau tidak, kami tidak akan berhenti bersuara dan akan datang dengan massa yang lebih besar,”sebut Fauzi.

Kepala Dinas PUPR Sumbawa, H. Rosihan S.T, M,T, menyatakan, ruas jalan yang dituntut oleh warga tiga dusun, tidak masuk dalam status jalan Kabupaten. Sehingga non status. Terhadap hal ini, telah diupayakan melalui DAK Afirmasi dari pemerintah pusat. Kalau

lewat APBD sangat sulit, karena tidak masuk dalam status jalan Kabupaten.

Sebenarnya ruas jalan Tolo’oi-Maci sepanjang 9,2 Kilometer dan ruas jalan Sili-Maci sepanjang 6,5 kilometer sudah masuk dalam DAK Afirmasi tahun ini bersama sejumlah ruas jalan lainnya. Namun karena keterbatasan anggaran dari pusat, sehingga yang bisa dikerjakan tahun ini hanya ruas jalan Kota Labangka sepanjang lima kilometer. Dan sudah ditender tinggal pengerjaan. “ Berdasarkan kriteria tenis dan setelah konsultasi teknis dengan pusat, delapan ruas jalan termasuk dua ruas jalan di Sili, Maci dan Panobu sudah masuk dalam DAK afirmasi. Namun karena keterbatasan anggaran pusat tahun ini, akibat Covid, yang bisa dikerjakan hanya Labangka. Makanya ditahun depan (2021), Sili Maci menjadi perioritas pertama kami.

Bahkan bisa dua ruas jalan di wilayah itu masuk,”tegasnya.

Kepada warga, Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, Usman Yusuf S.E, M.M, menerangkan terhadap semua tuntutan warga, pihaknya akan mengambil langkah koordinasi dengan seluruh OPD terkait. Termasuk dengan instansi vertikal terkait listrik dan masalah perbatasan.

Sebab ini juga mneyangkut kewenangan Pusat, provinsi dan Kabupaten. “Akan ada rapat koordinasi lintas OPD dan instasi vertikal yang ada. Untuk membicarakan secara tuntas masalah di ketiga dusun. Hasilnya nanti tenetu akan ada komunikasi lebih lanjut dengan Camat dan Kepala Desa setempat.

Pemkan juga akan turun berkunjung melihat fakta yang ada di lapangan pada September mendatang. Intinya, seperti disampaikan Bupati, kata Usman, Pemkab tidak akan abai terhadap hak hak masyarakatnya. Hanya memang dibutuhkan sedikit kesabaran, doa dan perjuangan secara bersama sama.

Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, MM, juga berjanji akan memprioritaskan penanganan akses jalan di ketiga dusun pada 2021 mendatang. “Insya Allah di 2021, kami jadikan prioritas pertama,” pungkasnya. (arn)

(Suara NTB/ist)

DIALOG – Suasana dialog Pemkab Sumbawa dengan warga yang menggelar aksi di Kantor Bupati Sumbawa, Senin (24/8).

412 Hektar Lahan Pertanian Berpotensi Kekeringan di Brang Rea Taliwang (Suara NTB) Pengamat perairan wilayah Taliwang, Abdul Hadi, menyebutkan sekitar 412 hektar tanaman padi dan 14 hektar palawija di Kecamatan Brang Rea terancam kekeringan di musim tanam ketiga (MT III).

Sebab debit air di Bendungan Kalimantong II saat ini sudah semakin menyusut akibat kemarau panjang yang terjadi di wilayah setempat.

“Kami sudah sarankan kepada para petani untuk tidak melakukan penanaman karena debit air yang tersedia saat ini sangat terbatas. Tetapi mereka ngeyel sehingga lahan yang sudah tertanam tersebut sangat berpotensi terdampak kekeringan jika

Halaman 5

ga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya.

“Kami bersama dengan P3A tetap akan membantu para petani dengan kondisi air yang terbatas saat ini sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kami juga berharap kepada para petani untuk mengikuti arahan dari P3A supaya tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan,” sebutnya.

Ia menambahkan, saat ini debit air yang tersedia di bendung Kalimantong II berkisar 40-50 centimeter. Itu artinya masih bisa bertahan. Makanya dengan pola pengaturan air yang dilakukan saat ini diharapkan bisa bertahan sampai panen mendatang

tentu dengan catatan ada hujan. Jika tidak ada hujan, maka debit air yang masih tersedia saat ini hanya akan mampu bertahan dalam tiga bulan. Sehingga pihaknya berharap kepada para petani agar tidak memaksakan kehendak agar selalu mendapatkan air karena kondisinya air sangat terbatas.

“Memang debit air yang tersedia saat ini masih bisa bertahan untuk beberapa bulan sehingga pola pengaturan distribusi air terpaksa dilakukan. Kami juga berharap kepada para petani untuk tidak memaksakan diri untuk selalu mendapatkan air karena kondisinya tidak memungkinkan,” tukasnya. (ils)

(Suara NTB/Ist)

KEBAKARAN - Insiden kebakaran kapal pengangkut jagung di pelabuhan Bima, Minggu (23/8) malam.

Kapal Pengangkut Jagung Terbakar di Pelabuhan Bima Kota Bima (Suara NTB) Masyarakat Bima dikejutkan dengan kebakaran di areal Pelabuhan Bima yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, pada Minggu (23/8) malam sekitar pukul 22.00 wita.

Sebuah Kapal Laut Motor (KLM) yang mengangkut jagung, terbakar saat bersandar di Pelabuhan setempat. Kebakaran itu membuat panik para Anak Buah Kapal (ABK) lain. Bahkan sejumlah kapal dievakuasi menghindari kobaran api yang meluas.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, kebakaran kapal diduga akibat korsleting listrik.

Kobaran api dapat dikendalikan dua jam setelah kebakaran. Tidak ada korban dalam keajadian itu dan jagung puluhan ton yang diangkut dalam kapal berhasil diselamatkan.

Kasubag Humas Polres Bima Kota, AKP Hasnun mengatakan berdasarkan hasil olah TKP serta penjelasan dari

sejumlah ABK yang dimintai keterangan, sumber api berasal dari dalam kamar kapten kapal.

“Berdasarkan keterangan ABK kapal, percikan api akibat korsleting listrik di kamar kapten kapal,” katanya, Senin (24/8).

Saat sebelum terjadinya kebakaran, lanjutnya, lampu dalam kapal tiba-tiba padam, sehingga dilakukan pengecekan oleh sejumlah ABK. Saat dicek, terlihat percikan api dari kamar kapten kapal.

“Saat ingin dipadamkan, kamar terkunci dari dalam.

Kobaran api meluas hingga dari luar kamar. Sejumlah ABK lain ada yang berusaha menyalakan mesin pompa air,” katanya.

Pompa air yang dinyalakan itu tidak bisa digunakan, sehingga kebakaran terus meluas. Apalagi saat itu kondisi angin kencang. Karena tidak berbuat apa-apa, para ABK langsung keluar dari kapal untuk menyelamatkan diri.

“Para ABK keluar menyelamatkan diri karena kobaran

api terus meluas,” katanya.

Hasnun mengatakan, kobaran api dapat dipadamkan setelah tiga unit mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) dari Pemerintah Kota Bima diterjunkan ke lokasi. Sedangkan bagian kapal yang terbakar, yakni ruang Kemudi, kamar ABK dan Kapten kapal. “Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan kerugian materil ditaksirkan mencapai Rp500 juta,” terangnya.

Sementara Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bima, Nasrullah mengatakan kapal yang terbakar tersebut merupakan kapal tujuan Bima-Surabaya yang mengangkut jagung. “Kapal yang terbakar merupakan kapal pengangkut jagung darui Bima menuju Surabaya,” katanya.

Ia menambahkan, usai mendapat laporan kebakaran tersebut, pihaknya langsung mengerahkan semua personil untuk mengevakuasi kapalkapal lainya agar terhindar dari kobaran api. (uki)

Masuk DAK Afirmasi, Sejumlah Ruas Jalan Dibangun 2021 Sumbawa Besar (Suara NTB)Pemkab Sumbawa akan terus mengupayakan sejumlah ruas jalan yang sudah masuk dan memenuhi kriteria DAK Afirmasi di tahun 2021.

Terutama ruas jalan di tiga dusun, Sili Maci Panobu di desa Mata.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas PUPR Sumbawa, H. Rosihan S.T, M.T, Senin (24/8). Selain dua ruas jalan Tolo’oi, Sili dan Maci, juga ada ruas SJK Ponan desa Poto kecamatan Moyo Hilir, spanjang 2 kilometer, ruas PungkitKukin kecamatan Moyo Utara sepanjang 2,9 kilometer, SJP

Pernek-UTS sepanjang 4 Kilometer, ruas Olat Maras-Selang sepanjang 8 kilometrer.

Kemudian, SJR Labuan Alas sepnjang 600 Meter.

“Itu saja yang sudah dicover pusat melalui DAK Afirmasi. Menunggu untuk direalisasikan pada 2021. Akan dibangun jalan hotmix pada ruas jalan dimaksud. Mengingat tahun ini yang baru terealisasi hanya ruas jalan Kota Labangka sepanjang lima kilometer dan tinggal dikerjakan. Kita berharap, anggaran dari pusat untuk tahun depan bisa mengakomodir seluruhnya,”sebutnya. (arn)

(Suara NTB/ist)

Rosihan

Tiga Pasien Covid-19 KSB Dinyatakan Sembuh Taliwang (Suara NTB) Penanganan pasien Coronavirus Disease (Covid-19) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali menunjukkan hasil baik. Berdasarkan keterangan Gugus Tugas Penangan Covid19 KSB, Senin 24 September, sebanyak 3 pasien telah menyelesaikan masa isolasinya dab dinyatakan sembuh.

Berdasarkan data yang diperoleh Suara NTB, ketiga pasien dinyatakan sembuh tersebut. Pertama Tn. BS warga Desa Rempe, Kecamatan Seteluk, kedua Ny. S warga Desa Mantun, kecamatan Maluk dan terakhir Ny. SA warga Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang.

Juru bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 KSB, H. Tuwuh yang dikonfirmasi mem-

benarkan, perihal kesembuhan tiga orang pasien tersebut.

Menurut dia, pada hari ini (kemarin) masing-masing pasien itu telah dinyatakan dapat mengakhiri masa isolasinya.

“Yang di tempatkan di rumah sakit (RSUD Asy Syifa) juga pulang hari ini,” sebutnya.

Menurutnya, dengan kesebuhan tiga pasien itu. Saat ini jumlah kasus positif yang tercatat, tersisa satu orang. Di mana pasien tersebut tengah menjalani isolasi di RSUD HL. Manambai Abdul Kadir, Sumbawa. “Yang terkonfirmasi baru-baru ini tinggal itu yang positif. Posisi pasien sekarang dirawat di Sumbawa,” urai H. Tuwuh.

Tersisa satu pasien positif, H. Tuwuh menyampaikan, hal itu tentu menjadi kabar menggem-

birakan bagi pemerintah. Namun demikian, menyusutnya jumlah kasus bukan berarti kewaspadaan terhadap potensi penularan penyakit virus corona tersebut dilonggarkan. “Pemerintah tetap melakukan pengetatan. Kan kemarin kita pernah turun (kasusnya) tapi naik lagi.

Artinya potensi virus itu menambah korban tetap besar,” cetusnya.

Karena itu lanjut dia, menyikapi kondisi tersebut, pemerintah melalui Gugus Tugas tetap meminta dan mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

Menjalankan dengan penuh disiplin terutama saat berada di luar rumah. “Mudah-mudahan tidak ada kasus konfirmasi baru lagi,” harapnya.(bug)

SUARA NTB Selasa, 25 Agustus 2020

Lakukan Evaluasi Program KANTOR Bahasa Provinsi NTB melaksanakan kegiatan evaluasi pencarian data kajian dan penelitian dengan pengisian kuesioner melalui sistem dalam jaringan (daring). Kegiatan ini sebagai evaluasi untuk mengetahui efektivitas dan manfaat terhadap programprogram yang sudah dilaksanakan.

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB, Umi Kulsum, M.Hum., menjelaskan, kegiatan ini diprogramkan oleh Pusat Pembinaan (Suara NTB/dok) Bahasa dan Sastra, Badan Umi Kalsum Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk menjaring data penelitian kebijakan.

“Kegiatan itu sebenarnya untuk penelitian kebijakan.

Nanti kita ingin kegiatan yang kita lakukan semua yang kita lakukan berbasis atau berdasarkan hasil penelitian,” katanya belum lama ini.

Biasanya, tim dari Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa datang langsung ke setiap daerah, untuk mengambil data - data kegiatan. “Datang ke setiap daerah untuk mengambil data kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan bahasa,” terangnya.

Menurutnya, kegiatan - kegiatan yang dilakukan selama ini berdasarkan hasil penelitian, sehingga, program - program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Jadi kita ngak asal mengadakan acara. Tapi juga langsung dari responden memberikan masukan saran baiknya penelitian yang kami lakukan seperti apa. Agar kegiatan kami itu tepat sasaran kemudian juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen atau masyarakat,” ujarnya Selain itu, beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan Kantor Bahasa. Adapun kegiatan tersebut seperti peningkatan kompetensi guru dan masyarakat, penyuluhan dan literasi. “Literasi merupakan kegiatan untuk NTB yang sangat krusial. Karena NTB juga kemampuan literasinya rendah. Buta aksaranya juga tinggi. Jadi kegiatan - kegiatan literasi menurut kami literasi itu prioritas,” ungkapnya Kantor Bahasa juga melaksanakan program pengutamaan bahasa negara untuk nama hotel, papan petunjuk, pengumuman dan lain-lain. Program pengutamaan bahasa ini dilaksanakan untuk memaksimalkan penggunaan bahasa Indonesia.

Tidak itu saja, kegiatan yang dilaksanakan menyangkut bahasa dan hukum. Hal ini terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kegiatan ini biasanya untuk menangani kasus-kasus indikasi pelanggaran, dan pelecehan secara verbal.

“Kami bersama kepolisian dan kejaksaan menangani kasus pelanggaran. Misalnya ujaran kebencian. Kemudian juga pelecehan. Pencemaran nama baik. Selain kami diminta sebagai saksi ahli. Kami juga diminta sebagai penerjemah banyak ungkapan kebencian yang menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing,” katanya Sementara itu, tim dari Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus penyuluh Bahasa Indonesia yakni Agus Sri Danardana mengatakan, dalam kegiatan evaluasi yang digelar, pihaknya ingin mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan selama ini sudah benar atau tidak. Karenanya, peserta harus jujur menjawab kuesioner yang diberikan. (ham)

Tingkatkan Profesionalisme

208 Guru Ikuti PPG Dalam Jabatan Mataram (Suara NTB) Sebanyak 208 guru akan mengikuti Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPG Daljab) Angkatan II. Selama empat bulan mereka akan mengikuti kegiatan yang bertujuan meningkatkan profesionalisme sebagai guru.

Koordinator PPG Daljab Angkatan II Dr. Wildan, M.Pd., menyebutkan jumlah guru PPG Angkatan 2 saat ini adalah 208 orang dengan rincian, 61 orang guru PAUD, 91 orang guru SD, 26 orang guru PPKN, dan 30 orang Guru Kimia. Para peserta tak hanya berasal dari NTB, namun juga berasal dari Bali hingga Jawa Timur.

“Adapun jumlah dosen yang terlibat dalam prajabatan Angkatan 2 ini adalah 56 orang dosen dan 42 orang guru pamong,” sebutnya.

Dia menguraikan, kegiatan PPG Angkatan II dimulai dengan pembukaan dan orientasi, kemudian dilanjutkan dengan pendalaman materi, menyusun perangkat pembelajaran, uji komprehensif hingga PPL yang nantinya akan di sekolah masing-masing peserta.

Adapun kegiatan terakhir adalah kegiatan uji kinerja.

“Seluruh rangkaian kegiatan memakan waktu selama kurang lebih 4 bulan, para peserta juga harus mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya,” pesannya.

Sementara itu Dekan FKIP Unram, Prof. Dr. A. Wahab Jupri, M.Sc., mengajak seluruh peserta untuk memahami tujuan dari berlangsungnya kegiatan PPG itu. Dia menekankan, tujuan utama dibuatnya PPG oleh pemerintah adalah untuk memfasilitasi para guru yang belum tersertifikasi secara professional.

“Untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi yang belum tersertifikasi menjadi tersertifikasi yang menadai profesionalisme bapak/ibu yang tentunya kita harapkan meningkat,” jelas Dekan FKIP Unram itu.

Proses untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan kompetensi dan kualifikasi yang akan difasilitasi oleh para dosen yang telah terlatih serta para guru pamong, sehingga bisa menghadapi setiap masalah terkait, tuturnya. Prof. Jufri menguraikan salah satu masalah yang harus diatasi adalah masalah yang berkaitan dengan teknologi, terutama di masa-masa pandemi yang banyak memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran daring saat ini.

“Kegiatan ini membutuhkan usaha maksimal yang terpadu baik dari panitia maupun peserta, sehingga bisa menghasilkan luaran yang baik untuk penyelenggara, peserta maupun bangsa dan negara,” tandasnya.

Senada dengan Prof. Jufri, Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., mengingatkan tuntutan keprofesionalan suatu pekerjaan pada dasarnya menggambarkan sejumah persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan memangku pekerjaan tersebut. Prof. Husni mengatakan tanpa dimilikinya sejumlah persyaratan tersebut, seseorang tidak dapat dikatakan profesional, karena ia tidak punya kompetensi untuk pekerjaan tersebut.

“Seorang guru profesional adalah mereka yang menguasai filosofi pendidikan, memiliki pengetahuan yang luas, khususnya bahan pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa,” terang Prof. Husni sebelum membuka acara.

Guru Besar Ilmu Hukum itu percaya, kualitas Pendidikan sebagian besar tergantung pada kualitas guru, sehingga melalui kegiatan PPG yang digelar dengan new model secara daring tersebut, Prof. Husni berharap, kompetensi yang didapatkan oleh para peserta dapat menjadi bekal dalam mendidik, sehingga bisa menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, lebih-lebih di era industri 4.0 ini. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 6

Muncul Dampak Negatif, BDR Resahkan Orang Tua Mataram (Suara NTB) Pemberlakuan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau BDR akibat pandemi Covid-19 telah mengakibatkan dampak negatif bagi sebagian siswa. Tak sedikit siswa terpapar pornografi akibat PJJ. Kondisi ini cukup meresahkan para orang tua, sehingga mereka meminta segera dilakukan sekolah tatap muka.

Lalu Pujo Basuki, salah satu orang tua siswa mengaku resah dengan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembelajaran daring jarak jauh dari rumah. Mengingat orang tua tidak bisa sepenuhnya melakukan kontrol terhadap anaknya.

Dia pun menyebut PJJ sudah tidak perlu, karena sudah tidak ada ancaman Covid-19.

Bahkan besaran dampak yang ditimbulkan akibat PJJ jauh lebih besar dibandingkan akibat Corona. “Nah sekarang

mana lebih bahaya terpapar copat copet atau terpapar pornografi ini?” tanyanya.

Untuk itu pemerintah daerah harus segera sigap mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah dampak yang lebih meluas lagi dengan membuka kembali akses belajar tatap muka. “Harus dipikirkan oleh pengambil kebijakan, kecuali mereka tidak peduli dengan ini semua,” ungkap Pujo.

Sementara itu orang tua lainnya H. Ijasudin, mengkritik langkah pemerintah yang cen-

derung mengabaikan dampak Covid-19 dari sektor pendidikan. Pemerintah sebutnya terlalu fokus pada dampak kesehatan dan ekonomi, namun mengabaikan dampak buruk pendidikan bagi anak. Padahal sudah saatnya sekolah dibuka dengan pembelajaran tatap muka. Terlebih kini adanya laporan orang tua mengenai anaknya yang terpapar pornografi.

“Terkait ini apa reaksi pemerintah?.Sementara segala aktivitas harus mengedepankan protokol kesehatan.

Kalau tidak maka ada sanksi. Terlalu banyak hal-hal yang negatif dan menyengsarakan masyarakat,” sebutnya.

Ketua Yayasan Darul Hikmah Darek, Humam Balya, merespon masih belum dibukanya akses pembelajaran tatap di semua jenjang pendidikan di madrasah lantaran masih khawatir tiba-tiba dibubarkan. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Saat mulai membuka belajar tatap muka, didatangi aparat dan ditutup kembali.

“Kita masih khawatir dibubarkan saja,” sebutnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan menanggapi adanya laporan orang tua yang anaknya terpapar pornografi. Menurutnya,

apa yang dilaporkan orang tua tersebut menjadi data tambahan bagi pihaknya dalam memutuskan kebijakan pembelajaran ke depan. “Mudah-mudahan lengkap datanya agar bisa jadi data pelengkap,” sebutnya.

Di samping itu Dikbud berharap temuan laporan orang tua tersebut tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. “Semoga tidak meresahkan masyarakat,” harap Aidy Furqan.

Ditanya kapan Dikbud akan membuka pembelajaran tatap muka, Aidy Furqan masih melihat bagaimana kesiapan sekolah-sekolah. “Masih inventarisasi kesiapan sekolah, mudah-mudahan pertengahan September bisa disimulasikan,” paparnya. (dys)

Perkembangan Sekolah Bergantung dari Kreativitas Kepala Sekolah

(Suara NTB/ist)

BUKA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat membuka raker kepala sekolah SD dan SMP di Senggigi, Senin (24/8).

Bupati Lobar Tegaskan Proses Pembelajaran Tidak Boleh Berhenti Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid menegaskan proses pembelajaran di saat pandemi Covid-19 tidak boleh berhenti. Saat inilah, pemerintah dan kalangan pendidikan diuji untuk berkreativitas untuk membentuk kelompokkelompok belajar, agar proses pembelajaran tetap jalan.

“Kita harus tetap melakukan proses pembelajaran, tidak boleh berhenti,” ujarnya, saat membuka rapat kerja (raker) Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) se-Lobar bertempat di Hotel Aruna, Senggigi, Senin (24/8).

Diakuinya, selain tugas guru yang juga cukup berat dalam

memotivasi anak-anak di tengah Pandemi Covid-19, guru juga diharapkan bisa membantu mensosialisasikan upaya pencegahan Covid-19 kepada masyarakat.

Bupati dua periode ini menyebut saat ini tidak ada negara yang tidak terkena oleh Covid19. Oleh karena itu, ia berharap kepala sekolah, baik SDN maupun SMPN untuk bersamasama memerangi Covid19.”Sekarang bukan saatnya kita berdebat, itu tugas kesehatan, bukan tugas kita. Tugas yang sudah diserahi amanat.

Yang jelas saat ini hampir semua negara terkena bahkan di beberapa negara sangat ekstrem. Di Amerika berpengaruh besar dalam politik; di Kuwait terjadi pemotongan gaji; di Sin-

gapura, Malaysia, China, Thailand dan negara lainnya pertumbuhan ekonomi minus dua digit,” tutur bupati.

Sementara itu Ketua Panitia Rapat Kerja Tajuddin, mengatakan hajat untuk melaksanakan raker untuk kepala Sekolah SDN dan SMPN di Kabupaten Lobar untuk membantu pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan. Terlebih lagi, menurut Tajuddin, dengan keluarnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Lobar, maka adalah perlu semua pihak termasuk para guru membantu mensosialisasikan perbup ini. (her)

PMB Gelombang III STIE AMM Mataram Diperpanjang Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Matraram memperpanjang waktu pendaftaran dan pengunduran jadwal ujian seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) gelombang III Tahun akademik 2020/2021.

Ketua PMB STIE AMM Mataram, Syaiful Amri, S.Pd., M.Pd., pada Minggu (23/8) menjelaskan, PMB STIE AMM Mataram dilaksanakan dalam tiga gelombang. Di Gelombang III sesuai dengan Pengumuman No. 20/PMB/ STIEAMM/VIII/2020 tentang Perpanjangan Waktu Pendaftaran dan Pengunduran Jadwal Ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang III T.A. 2020/2021, maka pendaftaran gelombang III

diperpanjang dan pelaksanaan ujian seleksi mahasiswa baru dimundurkan. “Iya benar kami memperpanjang waktu pendaftaran,” ujarnya.

Amri menjelaskan, berdasarkan pengumuman tersebut, maka pendaftaran Gelombang III akan berakhir pada 28 Agustus 2020. Sedangkan ujian seleksi gelombang III dilaksanakan pada 29 Agustus 2020.

Pengumuman hasil ujian pada 1 September 2020. “Pengumuman ini untuk dimaklumi,” ujar Amri yang sebelumnya menjabat Pembantu Ketua III STIE AMM Mataram Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Di tengah Pandemi Covid19 ini, Kampus STIE AMM Mataram tetap membuka konter pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun

akademik 2020-2021. Pelayanan pendaftaran dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 08.00 sampai dengan 12.00 Wita.

Ada pun alur pendaftaran secara online yaitu mahasiswa terlebih dahulu membayar biaya pendaftaran sebesar Rp250.000,- di Bank BTN CP Airlangga, Mataram. Kemudian mahasiswa membawa bukti pembayaran bank kepada panitia pendaftaran mahasiswa baru untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan password secara online. Kemudian mereka nantinya mengisi formulir pendaftaran secara online dengan cara login pada laman http://stieamm.ecampuz.com/ gtadmisi menggunakan nomor pendaftaran dan password yang telah diberikan. (ron)

Mataram (Suara NTB) – Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lalu di Kota Mataram, tidak semua SMP menerima siswa sesuai kuota siswa yang dimiliki. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian kepala sekolah, agar kepala sekolah memiliki kreativitas dalam mengembangkan sekolah.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Kota Mataram, M. Taufik ditemui belum lama ini mengatakan, kondisi diminati atau tidaknya sekolah bergantung dari kepala sekolah. Sementara pihaknya tetap mendukung dari sisi penyediaan sarana dan prasarana. “Tergantung dari kepala seolah, kami telah menyediakan sarana dan prasarana,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mengatakan, kepala sekolah di sekolah negeri yang relatif baru juga harus membuat inovasi agar menjadi magnet untuk anak-anak. “Beberapa

sekolah hitungannya relatif baru dibuka, kepala sekolah harus bisa membentuk sesuatu yang menarik,” ujarnya.

Fatwir juga menjelaskan, pihaknya berusaha untuk membuat kualitas sekolah merata, seperti memenuhi fasilitas sekolah. Termasuk memenuhi kebutuhan guru dan pemerataan kualitas guru.

“Semua sekolah prinsipnya sama, karena semua sekolah menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini Disdik, baik yang bersifat sarana, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler, serta infrastruktur lainnya,” katanya.

Ia mengatakan, kondisi beberapa SMP negeri di Kota Mataram menerima siswa baru kurang dari daya tampung disebabkan beberapa hal. Fatwir menyebutkan, banyak orang tua siswa yang mau menyekolahkan anaknya di sekolah tertentu yang menjadi favorit masyarakat. “Orang tua siswa mau menyekolahkan anaknya di sekolah favorit saja,” katanya.(ron)

Sekolah Menyesuaikan Pembelajaran dengan Sarana Siswa Mataram (Suara NTB) SMPN 19 Mataram melaksanakan pembelajaran dengan konsep Belajar dari Rumah (BDR) dengan menyesuaikan sarana yang dimiliki oleh masyarakat. Siswa dan orang tua siswa juga menggunakan internet di kelurahan dan kantor lainnya.

Kepala SMPN 19 Mataram, Hj. Aminah, S.Ag., M.Pd., pada Minggu (23/8) mengatakan, pembelajaran dengan BDR secara daring lewat aplikasi zoom diikuti sekitar 167 siswa dengan guru memanfaatkan internet dari sekolah. Sedangkan siswa lainnya melaksanakan BDR secara luring. “Sisanya melalui video dan yang lain menggunakan WhatsApp dan tidak punya ponsel menggunakan luring semua prosesnya masih tersimpan di aplikasi,” katanya.

Menurut Aminah, saat ini belum ada solusi terkait pembelajaran bagi semua siswa,

terutama yang tidak memiliki sarana pendukung. Oleh karena itu, pihaknya memanfaatkan apa saja yang ada agar siswa tidak bingung dalam menerima pembelajaran.

“Saya bersyukur siswa dan orang tua respons dengan positif, sebagian dari mereka bukan pakai internet pribadi tapi memanfaatkan internet di kelurahan dan kantor-kantor lain,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., MM., mengatakan, pihaknya menyarankan kepada masyarakat yang tidak memiliki akses internet untuk belajar secara daring, agar mencari titik Wi Fi di Kota Mataram. Ia menyebut ada sekitar 15 titik WiFi di Kota Mataram yang bisa digunakan, terutama di kantor lurah dan kantor camat. Akses internet itu untuk memudahkan siswa mengakses pelajaran secara daring. (ron)

Ajang Arubalympics 2020

Fakultas Teknik Unram Boyong Sembilan Medali Mataram(Suara NTB) Tim Arubalympics Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Mataram (PSTI FT Unram) sukses memboyong 9 medali terdiri dari, 4 medali emas, 1 medali perak dan 4 medali perunggu di ajang Arubalympics yang digelar secara daring pada 5-14 Agustus lalu.

Tim yang berhasil mengharumkan almamater di kancah nasional tersebut terdiri atas dua dosen PSTI yakni Arik Aranta, S.Kom., M.Kom., Ahmad Zafrullah M, S.T., M.Eng dan empat orang mahasiswa PSTI yaitu Muhammad Afif Ma’ruf, Yayank Muhammad Abdussyakur, Zhafran Saloom, Wahyu Alfandi.

“Tim PSTI itu ditugaskan mengikuti kompetisi Arubalympics yang dilaksanakan selama 9 hari mulai tanggal 5 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2020,” jelas Ketua PSTI FT Unram Prof. D. Eng, I Gede Pasek Sutawijaya, S.T., M.T. Diakuinya, Arubalympics

adalah kompetisi daring (ecompetition) di bidang Intelligent Network yang diprakarsai oleh Aruba, Aptikom, dan Ekoji Academy.

“E-competition-nya dikemas dalam format pelatihan secara virtual (asynchrounus e-learning) yang diselenggarakan selama 9 (sembilan) hari,” jelasnya.

Dosen Ahli Image Processing itu menambahkan Aruba yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT bekerjasama dengan Aptikom (Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer ) dan Ekoji Academy memberikan beasiswa kepada 500 kampus informatika untuk mengikuti pelatihan berbasis e-learning dengan tema bahasan “The Intelligence Campus Network 4.0” itu.

“Atas keberhasilan Tim Arubalympics PSTI, Unram berhasil berada di urutan ke-6 dari 350 Perguruan Tinggi dari 34 provinsi di bidang Informatika dan komputer yang ikut dalam kompetisi ini. Semoga prestasi ini dapat terus dit-

ingkatkan sebagai sumbangan kecil untuk mendukung kemajuan Unram,” ujarnya.

Sementara Ahmad Zafrullah M, S.T., M.Eng., menambahkan, setiap tim lomba dari Perguruan Tinggi seluruh Indonesia yang berpartisipasi pada acara tersebut, harus mengikuti pembelajaran daring setiap hari dan selanjutnya peserta akan diminta untuk mengikuti kuis online untuk mengukur penguasaan materi dari setiap topik bahasan yang dikompetisikan.

“Teknis lombanya setiap hari diberikan soal baru, kemudian diberikan waktu menjawab dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore,” tutur dosen Tim Arubalympics PSTI Unram itu.

Selain itu peserta dengan nilai tertinggi dan tercepat dianugerahi medali emas, perak, atau perunggu. Di samping itu, tim yang berhasil lulus (meraih nilai minimal 65 dari skala 100), diberikan Certificate of Completion yang dikeluarkan secara kolektif oleh Aruba, Aptikom,

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Tim PSTI FT Unram usai memenangi ajang Arubalympics tingkat nasional pose bersama. dan Ekoji Academy. “Unram menyumbang 4 medali emas, 1 medali perak dan 4 medali perunggu untuk NTB,” serunya.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WR III) Unram Prof. Dr. Ir. Enny Yuliani, M.Si mengapresiasi capaian gemilang yang diraih Tim Arubalympics PSTI FT Unram

dalam kompetisi bergengsi tingkat nasional itu.

“Selamat atas keberhasilan Tim Arubalympics PSTI FT Unram, Semoga prestasi yang membanggakan ini menambah harum nama Universitas Mataram dan meningkatkan kinerja bidang Kemahasiswaan,” katanya. (dys)

SUARA NTB Selasa, 25 Agustus 2020

POLHUKAM

Halaman 7

DPP Golkar Perpanjang Masa Jabatan Pengurus DPD II Tujuh Daerah yang Pilkada Mataram (Suara NTB) – DPP Partai Golkar memberikan perpanjangan waktu masa jabatan bagi pengurus DPD II Partai Golkar di tujuh kabupaten/kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. Itu dilakukan supaya tidak mengganggu proses Pilkada yang sudah mendekati jadwal pendaftaran pasangan calon ke KPU. Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi Senin (24/8) kemarin. Dikatakan Isvie, den-

gan demikian tidak ada kekhawatiran proses pilkada akan terganggu oleh rencana Golkar akan melaksanakan Musda.

“Bagi pengurus Golkar di

Pilkada Sumbawa

(Suara NTB/dok)

Mo-Novi Siap Adu Strategi dengan Nur-Salam Mataram (Suara NTB) – Kehadiran pasangan Nurdin Ranggabarani-Burhanuddin Jafar Salam (Nur-Salam) yang akan tampil bertarung di Pilkada serentak Kabupaten Sumbawa 2020 setelah memastikan tiket dukungan dari dua koalisi PPP dan Demokrat, membuat panggung politik Pilkada Sumbawa menjadi makin seru.

Sejumlah paket pasangan calon yang sudah duluan berdiri seperti pasangan Mahmud Abdullah-Dewi Noviany (Mo-Novi) menyambut baik kehadiran paket Nur-Salam. Kubu Mo-Novi memberikan apresiasi atas keberhasilan paket Nur-Salam memastikan diri bisa ikut berkompetisi di Pilkada Sumbawa.

“Ya Pilkada makin menjadi kompetitif, karena itu kita apresiasi, semua yang maju ini kan adalah sahabat kita semua, teman kita semua. Mereka (Nur-Salam) adalah putra terbaik Sumbawa, masih muda dan sarat dengan pengalaman,” ucap Koordinator koalisi parpol pengusung Mo-Novi, Sembirang Ahmadi yang dikonfirmasi Senin (24/8) kemarin.

Sembirang menegaskan sebagai sebuah konsekuensi dari kompetisi demokrasi, pihaknya siap bertempur dengan bakal pasangan calon lainnya termasuk dengan pasangan NurSalam dalam merebut perhatian dan dukungan masyarakat.

“Pilkada ini adalah panggung bagi politisi, tempat para politisi saling mengadu jurus dan strategi masing-masing, bagaimana memenangkan dukungan rakyat,” ucap Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu Wilayah (TPPW) PKS NTB itu.

Oleh karena itu, Sembirang pun mengajak semua bakal pasangan calon supaya sama-sama berjuang merebut dukungan masyarakat secara sehat dan santun, tentu dengan aturan main dalam sebuah kontestasi demokrasi, tanpa harus saling menjatuhkan satu sama lain.

“Mari kita berjuang dengan sistem dan mekanisme demokrasi yang sehat.

Kita sama-sama berusaha saja karena kan ajang Pilkada ini harus kita maknai sebagai sebuah ajang pesta demokrasi, tidak perlu kita saling lihat sebagai momentum saling bermusuhan,” serunya.

Diungkapkan anggota DPRD Provinsi NTB itu, bahwa sampai saat ini hasil survei posisi Mo-Novi masih tetap unggul di atas para bakal pasangan calon lainnya.

Karena itu pihaknya tetap berkeyakinan kuat bisa memenangkan pilkada Sumbawa.

“Kita kemarin dari hasil survei masih unggul. Dengan petahana (Husni Djibril) maju pun kemarin kita yakin masih unggul. Apalagi dengan petahana tidak maju lagi peluang bagi kita makin besar,” pungkasnya. (ndi) Sembirang Ahmadi

tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada diperpanjang masa jabatan sampai selesai pendaftaran calon Pilkada,” ungkap Isvie

yang ditemui usai memimpin rapat paripurna DPRD NTB. Dengan kebijakan DPP tersebut, situasi kondus di internal Partai Golkar juga tetap terjaga menjelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Sehingga tidak ada kekhawatiran terkait instruksi Musda akan menggangu proses Pilkada.

“Perpanjangan masa jabatan itulah akan melegitimasi pengu-

rus yang sekarang untuk mendaftarkan calon ke KPU. Karena kan yang melakukan pendaftaran calon itu adalah pengurus di daerah itu sendiri,” jelasnya.

Dengan penjelasan Isvie tersebut, sekaligus menepis rumor bahwa pergantian kepengurusan pada musda Golkar di masing-masing daerah itu akan ikut mempengaruhi perubahan arah dukungan calon. Ditegas-

kannya, calon-calon yang sudah ditetapkan dan yang sedang digodok tidak akan berubah.

“Saya kira Partai Golkar itu bukan partai baru, sangat tahu mekanisme dan DPP sangat paham dengan aturan itu. Sehingga DPP memperpanjang masa jabatan pengurus DPD II,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Ketua DPRD NTB itu, terkait

Musda DPD I Golkar NTB, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan jawaban dari DPP terkait jadwal pelaksanaan Musda. Pihaknya tetap siap melaksanakan Musda kapanpun, setelah ada persetujuan dari DPP. “Sampai sekarang kita belum ada petunjuk dari DPP, kita tunggu saja, kapan pun DPP menyetujui kita siap melaksanakan Musda,” pungkasnya. (ndi)

Gagasan Cemerlang Selly-Manan Bersihkan Sungai dan Bernilai Ekonomis Mataram (Suara NTB) – Pasangan bakal calon Walikota/Calon Wakil Walikota Mataram, Hj. Putu Selly Andayani, dan TGH Abdul Manan, (Selly-Manan) kembali membuat gebrakan dengan menyebarkan ribuan bibit ikan air tawar di sejumlah sungai yang ada di Kota Mataram.

Selly Andayani mengatakan, kegiatan menyebar ribuan ikan ini dilakukan untuk menggugah kesadaran bersama masyarakat tentang arti manfaat dan fungsi vital sungai atau kali yang ada di Kota Mataram. “Hari ini kita sebar ikan air tawar di sungai ini.

Kegiatan ini akan terus kita lakukan secara berkesinambungan di lokasi strategis lainnya,” kata Selly Senin (24/8).

Menurut Selly, partisipasi masyarakat untuk turut menjaga kebersihan sungai sangat dibutuhkan. Kegiatan penyebaran bibit ikan ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa memiliki dari masyarakat sekitar lintasan sungai. Dengan rasa memiliki bersama, kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai akan tumbuh dengan sendirinya. Setidaknya, tidak lagi membuang sampah sembarangan ke sungai.

“Pertama kita ingin mengubah mindset. Perubahan perilaku pola hidup bersih dan sehat bukan hanya melulu aspek kesehatan masyarakat saja, tetapi juga kesehatan lingkungan. Sungai kalau bersih kan enak dilihat, sementara kalau kotor terkesan kumuh dan rawan menyebabkan banjir di musim hujan,” katanya.

Dengan menyebarkan ribuan ekor ikan, Selly-Manan berharap manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Selain bisa dipancing untuk konsumsi, ikan yang berkembang

(Suara NTB/ist)

BIBIT IKAN - Selly-Manan melepas ribuan bibit ikan air tawar ke sungai. biak kemudian juga menjadi potensi ekonomi baru di sekitar kawasan. Dengan penataan dan revitalisasi sungai di Kota Mataram bisa disinergikan dengan aspek pariwisata dan juga ekonomi kreatif ke depan. Salah satu yang akan didorong adalah bagaimana meningkatkan fungsi sungai di Kota Mataram yang dikolaborasikan dengan pariwisata, kuliner, dan juga ekonomi kerakyatan.

Ia mengakui di Kota Mataram program kebersihan sungai sudah mulai berjalan. Hanya saja, belum ada inisiasi yang membuat hal ini semakin maksimal untuk masyarakat yang

lebih luas. “Sungai yang sudah bersih kemudian disebar ikan air tawar yang punya nilai jual.

Ini bisa menjadi lokasi yang hidup, karena banyak warga kota ini yang hobi memancing ikan,” ujarnya. Selain menjadi pusat pemancingan dan kuliner, lokasi-lokasi semacam ini akan menumbuhkan citra pariwisata juga di Kota Mataram.

Sementara itu Calon Wakil Walikota Mataram, TGH Abdul Manan menambahkan, penataan dan revitalisasi sungai tidak semata dengan pendekatan fisik oleh Dinas PUPR atau yang terkait. Tetapi harus mulai dilakukan dengan sinergitas bersama lintas dinas. Misaln-

ya Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pariwisata.

Pola sinergi antar sektor ini, menurut dia, akan sangat bermanfaat bagi pelestarian lingkungan secara berkesinambungan. Sebab, untuk urusan kebersihan sungai, masyarakat pasti akan berpartisipasi aktif karena ada manfaat ekonomi bagi mereka. “Sehingga masyarakat sekitar sungai itu bisa merasa memiliki dan menjaga kebersihan sungai secara mandiri. Dengan kata lain ini juga mengedukasi masyarakat kita tentang pentingnya menjaga kebersihan,” katanya.

Bagi TGH Abdul Manan, inisiatif-inisiatif publik juga

harus didorong dalam pengembangan kemajuan Kota Mataram. Harus lebih banyak dibentuk ruang terbuka publik, taman-taman rekreasi dan semacamnya, sebagai wadah generasi muda berekspresi dan berkegiatan. Dampak multiplier effect secara ekonomi ini yang akan didorong Selly-Manan dalam pengembangan Kota Mataram ke depan.

“Yang jelas, Selly-Manan hadir untuk membawa perubahan di Kota Mataram ini.

Mataram harus bisa lebih inovatif, lebih maju, dan lebih kaya dengan ide-ide pembangunan yang berkah dan cemerlang,” pungkasnya. (ndi/*)

Polisi Tetapkan Dua Terdakwa Divonis Bebas Aktivitas Lima Orang Tersangka Kasus Terekam CCTV Tidak Dugaan Persekusi Terkait Pembunuhan Kredit Modal Perumahan Dompu

Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resor (Polres) Sumbawa Barat, akhirnya menetapkan dua tersangka kasus dugaan Persekusi yang terjadi beberapa waktu lalu. Kedua tersangka yang masing berinisial MS alias BJ (61) dan SH (52) langsung dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan untuk penanganan lebih lanjut serta pemberkasan.

“Keduanya sudah resmi kita tetapkan sebagai tersangka tertanggal 22 Agustus dan langsung kami tahan. Saat ini kami juga fokus untuk penyelesaian berkas keduanya untuk penanganan lebih lanjut,” ungkap Kapolres AKBP Herman Suriyono, S.IK, MH, kepada wartawan, Senin (24/8).

Para tersangka ini terancam dijerat dengan pasal 170 ayat 1 KUHP tentang perusakan bersama-sama, dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dimana dalam perkara tersebut kedua tersangka terbukti secara sah melakukan perbuatan persekusi dengan menarik salah seorang masa aksi disertai dengan pengrusakan alat pengeras suara.

Pihaknya juga terus mendalami keterangan para tersangka untuk pengembangan ke tersangka lainnya termasuk aktor intelektual pada saat kejadian. “Baru dua yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan saat ini kami masih terus melakukan pengembangan termasuk mencari aktor intelektual dalam kasus yang mendapat atensi di dunia maya tersebut,” timpalnya.

Meskipun para tersangka mengaku dalam aksi yang dilakukan tersebut (pengrusakan dan persekusi) dilakukan secara spontan tetapi penyidik masih tetap melakukan pengembangan. Sementara itu, hasil pemeriksaan terhadap para tersangka mereka mengakui apa yang sudah dilakukan dengan alasan tidak terima orasi menyerang individu pejabat yang dibela.

Tetapi, apapun alasannya tindakan tersebut tidak dibenarkan dalam aturan hukum yang berlaku. Sehingga penanganan terhadap kasus tersebut tetap akan dilanjutkan. Dirinya juga memastikan dalam penanganan kasus ini akan dilakukan secara professional dan tetap diusut. “Kami tegaskan kasus ini tetap akan kita tangani secara profesional tanpa intervensi dari pihak manapun,” pungkasnya.

Sejumlah masa aksi yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Sumbawa Barat, menggelar aksi mendukung Polres Sumbawa Barat agar menuntaskan kasus dugaan Persekusi yang terjadi di depan Graha fitrah. Bahkan aktor intelektual juga harus bisa diusut secara tuntas karena kejadian ini mencederai citra demokrasi.

“Kami berharap kepolisian bisa bekerja secara professional dalam penanganan kasus ini karena kejadian kemarin sangat menyakiti citra demokrasi,” ungkap Kordinator aksi Yudi Prayudi. Bahkan aktor intelektual juga harus bisa diusut tuntas karena sudah sangat menciderai kebebasan berpendapat.

Tentu dengan adanya penetapan dua orang tersangka dalam kasus tersebut sangat diapresiasi dan itu merupakan bukti bahwa Polri professional dalam bekerja. Pihaknya juga berharap tidak ada lagi kejadian yang sama terjadi karena akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi KSB. Bahkan kasus ini akan tetap diikuti sampai ada putusan ingkrah. “ Kami berharap tidak ada kasus-kasus yang sama terjadi makanya kami mendukung polri untuk segera menuntaskan kasus ini termasuk aktor intelektual,” pungkasnya. (ils)

Mataram (Suara NTB) – Dua terdakwa perkara penyaluran kredit modal kerja konstruksi Bank NTB kepada perusahaan properti PT Pesona Dompu Mandiri menghadapi sidang vonis, Senin (24/ 8). Mantan Direktur Bank NTB Cabang Dompu Syarifudin Ramdan dan Direktur PT PDM Surahman dibebaskan dari semua dakwaan.

Jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaan korupsi Rp6,2 miliar dari realisasi kredit pembangunan perumahan subsidi.

Majelis hakim yang diketuai Sri Sulastri membebaskan dua terdakwa karena tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. “Memulihkan oleh karenanya hak dalam kemampuan, kedudukan, dan martabatnya,” kata Sri membacakan amar putusannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Majelis hakim menyatakan unsur melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan atau menyalahgunakan kewenangan tidak terbukti. Seperti didakwakan jaksa pada pasal 2 dan pasal 3 juncto pasal 18 UU Tipikor.

Hakim anggota Abadi menjelaskan, pertimbangan hakim pada proses pengajuan dan penyaluran kredit yang sudah sesuai dengan ketentuan. Akta perjanjian kredit yang ditandatangani Ramdan dan Surahman sah menurut hukum.

“Perbuatan terdakwa sesuai aturan perdata sehingga sah dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Unsur melawan hukum tidak terbukti,” terangnya. Surahman awalnya mengajukan permohonan kredit sebesar Rp15 miliar. Ramdan kemudian mengalihkannya ke Kantor Pusat Bank NTB di Mataram karena kewenangan kantor cabang hanya untuk pinjaman Rp500 juta.

Pengajuan kredit Surahman untuk membangun 150 unit rumah subsidi Dorompana Permai di Kecamatan Dompu,

Kasus Kematian Linda

(Suara NTB/why)

(kiri ke kanan) Tim penasihat hukum Hijrat Prayitno, terdakwa Surahman, tim penasihat hukum Suhartono, terdakwa Syarifudin Ramdan, tim penasihat hukum Mochtar M Saleh usai persidangan perkara kredit modal kerja Bank NTB kepada PT Pesona Dompu Mandiri, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (24/8).

Kabupaten Dompu akhirnya disetujui Rp10 miliar. Surahman pun menyerahkan agunan yang nilainya Rp12 miliar. “Syarat agunan sudah terpenuhi menurut hukum,” ucapnya. Abadi menambahkan, syarat pencairan kredit pun sudah terpenuhi. Diantaranya, prestasi kemajuan pekerjaan fisik. Ditambah, adanya 426 calon pembeli dengan 117 diantaranya lolos BI Checking. 20 calon pembeli sudah menyetorkan uang muka.

Tetapi, pada 17 Mei 2019, saksi BPN menghentikan proses pengalihan hak tanggungan sertifikat atas permintaan jaksa. Padahal sudah diterbitkan cover note dalam rangka balik nama sertifikat. “PT PDM hanya bisa menarik dana kredit sebesar Rp6,2 miliar. Kredit sudah berjalan selama lima bulan. Proyek pembangunan perumahan itu pun terhenti,” kata Abadi. Ahli BPKP menyatakan kerugian negara Rp6,2 miliar. PT PDM melunasi kewajiban bunga dan

pokk kredit sebesar Rp6,8 miliar sebelum jatuh tempo pada 6 November 2019. “Bank NTB tidak dirugikan tetapi mendapat keuntungan Rp800 juta,” imbuhnya.

Atas vonis bebas itu, jaksa penuntut umum Budi Tridadi Wibawa melalui sambungan konferensi video menyatakan akan melakukan upaya hukum lanjutan.

Sementara penasihat hukum Surahman, Mochtar M Saleh mengapresiasi putusan yang dijatuhkan hakim tersebut.

Yang pada pokoknya mempertimbangkan nota pembelaan yang diajukannya. “Perbuatannya sudah sesuai aturan,” ujarnya. Penasihat hukum Ramdan, Suhartono mengatakan, vonis bebas terhadap kliennya merupakan bukti keberpihakan pada keadilan. Sebab, menurutnya, Ramdan mengikuti prosedur internal bank dalam memproses pengajuan kredit PT PDM. “Intinya tidak ada aturan yang dilanggar,” ucapnya. (why)

Mataram (Suara NTB) – kekasinya, Rio (22) pada Kamis Polisi menyelesaikan Analisa (23/7) petang sekitar pukul 08.30 rekaman CCTV yang merekam Wita. Jenazah Linda kemudian aktivitas di depan rumah tem- digantung di rumah pelaku di pat jenazah Linda Novitasari BTN Royal Mataram, Jempong (23), wanita diduga korban pem- Baru, Sekarbela, Mataram. Korbunuhan kekasihnya. Lima orang ban yang dinyatakan lulus selektertangkap kamera beraktivitas si program magister Ilmu Hukum satu hari sebelum korban dite- Unram ini meninggal karena mukan meninggal dunia. Na- dicekik. Awalnya, korban dengan mun, tidak ada kaitannya den- pelaku sempat berselisih. Sebabgan pidana pembunuhan. nya, korban yang mengaku hamil “Lima orang itu, tiga orang minta pertanggungjawaban. laki-laki dan dua orang peremKorban pun mengancam akan puan,” ungkap Kasatreskrim mengadu ke orang tua pelaku.

Polresta Mataram AKP Kadek Tetapi, korban tidak digubris.

Adi Budi Astawa, Senin (24/8) Sementara pelaku didesak orang kemarin, menjawab mengenai tuanya pulang ke Janapria, Lomisi rekaman CCTV milik teta- bok Tengah. Tetapi, korban tetap ngga depan rumah TKP. bersikeras dan mengancam Lima orang tersebut, kata dia, bunuh diri dengan pisau. hanya mengunjungi rumah yang Korban juga mengarahkan berada satu deretan dengan pisau ke arah pelaku. Namun, TKP. Urusannya terkait perkuli- pelaku menghalaunya dengan ahan karena pemilik rumah mencengkeram leher korban. merupakan dosen salah satu Sampai akhirnya korban leperguruan tinggi di Mataram. mas tak berdaya.

“Dosen itu sudah kita periksa Mengetahui kekasihnya sebagai saksi. Itu karena banyak itu sudah tak bernyawa, yang datang jadi parkirnya pelaku lalu mencari cara sampai ke rumah-rumah menutupi jejak. Pelaku sebelah. Mereka datang lalu keluar rumah konsultasi skripsi. Itu membeli tali. Korban mahasiswa ekonomi,” kemudian digantung kata Kadek Adi. Dia dengan tali berwarna menambahkan, lima oranye tersebut. orang yang terekam Pelaku lalu pulang CCTV itu tidak terkait ke Lombok Tengah. dengan kasus pembunuEsok harinya, Jumat han. Hasil pemeriksaan (24/7), pelaku saksi tetangga pelaku membuat alibi itu menjawab dengan pergi misteri yang ke Denselama ini pasar, Bali. mengamKorban bang. “Tidak lalu ada ditemukorelasinya kan dengan tergankasus ini,” tung di tandasnya. ventiliaLinda si rumah diduga dipada b u n u h Sabtu (25/ 7). (why) Kadek Adi Budi Astawa (Suara NTB/why)

SUARA NTB

Selasa, 25 Agustus 2020

Halaman 8

Pandemi Covid-19

BDR Berdampak Negatif

PMI Ikut Bangkrut Selong (Suara NTB) Akibat pandemi global Corona Virus Disease (Covid-19), jelas memberikan dampak multidimensi. Tidak terkecuali kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masih berada di luar negeri. PMI mengalami kebangkrutan karena pasti akan berpengaruh pada pendapatannya.

Demikian penilaian Direktur Yayasan Advokasi Buruh Migran Indoensia (ADBMI), Roma Hidayat, Senin (24/8). Aktivis pembela hak para PMI ini menerangkan, penerapan pembatasan orang beraktivitas itu tidak saja Indonesia. Tapi seluruh negara di dunia.

Menurut Roma, apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya jauh

lebih baik dibandingkan dengan para TKI — sebutan PMI sebelumnya— yang berada negara-negara luar. Sebagai contoh, negara Malaysia, Direktur ADBMI ini mengaku kerap menerima pesan singkat melalui aplikasi chat dan akun media sosial lainnya menuturkan kisah pahit PMI berada di luar negeri. Penuturan PMI kerap tidak makan.

Saat tempat kerja ditutup, nyaris tidak bisa bekerja sama sekali. Apalagi yang sistem kerjanya harian sudah pasti tidak bisa mendapatkan apa-apa.

Tidak bisa keluar rumah untuk membeli makanan. Meskipun memiliki kesempatan, namun duit yang digunakan belanja tidak ada. “Jadi banyak di antara mereka yang terpaksa pua-

sa panjang,” tuturnya.

Keluarga TKI di rumah, sambungnya masih mending dengan adanya kebijakan pemerintah yang memberikan bantuan. “Kalau PMI di sana siapa yang akan memberikan bantuan,” urainya.

Sudah pasti, soal remitansi hilang. Tidak ada pengiriman karenatidakadagajiyangakandikirim.

Di samping itu, soal aspek keamanan para PMI ini juga tidak ada yang menjamin.

Informasinya, kedutaan juga turut menyalurkan bantuan, akan tetapi tertentu dan jumlahnya terbatas. Angkanya pasti tdiak sebanding juga dengan yangditerimadidalamnegeri.(rus)

Disdik akan Tunjuk Pendamping

(Suara NTB/rus)

Roma Hidayat

Sekolah Terus Persiapkan Fasilitas Protokol Kesehatan Mataram (Suara NTB) Sejumlah sekolah masih belum bisa melakukan uji coba untuk pembelajaran tatap muka di masa kebiasaan baru. Saat ini sekolah masih mempersiapkan fasilitas protokol kesehatan Covid-19.

Kepala SMAN 1 Mataram, Kun Andrasto, pada Senin (24/8) mengatakan, uji coba pembelajaran tatap muka belum dimulai untuk SMAN 1 Mataram. Namun, sekitar 90 persen pihaknya sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dengan catatan, siswa masuk belajar selama empat jam, dan dibagi dua atau tiga kelompok rombongan belajar. Contohnya, Kelas X IPA 1 dibagi dua kelompok, X IPA 1 a dan X IPA 1 b, dan seterusnya. “Masuknya juga diatur pagi dan siang. Kami juga siap fasilitas protokol kesehatan Covid-19,” katanya.

Terpisah, Kepala SMAN 8 Matram, Hj. Suprapti mengatakan, pihaknya belum berani melakukan uji coba pembelajaran tatap muka karena tantangannya zona masih merah. Pihaknya mempertimbangkan adanya Orang Tanpa Gejala (OTG) Covid-19. Untuk pembelajaran selama ini, SMAN 8 Mataram menerapkan Belajar dari Rumah

(BDR) secara daring, sedangkan bagi siswa yang kesulitan mengikuti secara daring, mengambil naskah ke sekolah.

Sementara Kepala SMKN 3 Mataram, Ruju Rahmad, S.Pd., mengatakan, saat ini pihaknya dalam proses menyiapkan sarana dan prasarana protokol Covid-19, seperti menyiapkan tempat cuci tangan, ruang kelas, ruang praktik, musala, UKS, kamar mandi, dan lainnya. “Tentunya kami menunggu surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB pascakeluarnya revisi SKB 4 Menteri untuk pelaksanaannya nanti,” ujarnya.

Ruju juga menyampaikan, pihaknya mempersiapkan petunjuk arah jalan keluar-masuk sekolah, papan-papan imbauan pencegahan Covid-19, menyiapkan thermogun, melakukan penyemprotan disinfektan, dan kerja sama dengan orang tua siswa. Juga kerja sama dengan Puskesmas terdekat. “Kerja sama dengan orang tua siswa untuk pengendalian siswa selama berangkat dan pulang sekolah. Kami menyosialisasikan kepada orang tua dan siswa lewat web sekolah, dan rencananya kita akan rapat daring lewat zoom bersama orang tua siswa,” katanya. (ron)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan Kota Mataram akan menunjuk sejumlah pendamping untuk mengawasi aktivitas belajar dari rumah (BDR) peserta didik. Hal ini mengantisipasi dampak negatif yang dikeluhkan orangtua.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali dikonfirmasi, Senin (24/8) mengatakan, saat pembelajaran berlangsung, akses internet akan dikunci. Caranya nomor telepone seluler didaftarkan. Disdik juga memperketat penggunaan wifi. Pihaknya tidak menginginkan kasus di sejumlah daerah justru anak remaja yang tidak memiliki kepentingan terhadap pembelajaran daring memanfaatkan jaringan internet.

Sistemnya adalah jaringan internet akan dipasang di satu tempat yang benar – benar peserta didiknya kategori tidak mampu.

“Kita tidak mau seperti daerah lain wifi-nya ditarik karena ada permasalahan akses,” ujarnya.

Dari hasil monitoring dan evaluasi BDR, justru terjadi ketimpangan antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Sistem pembelajaran yang diterapkan tidak ada kesamaan, sehingga memunculkan kelemahan. “Malah muncul ketimpangan dari hasil evaluasi kita,” ucapnya.

Disdik saat ini sedang

mengembangkan aplikasi pembelajaran untuk menunjang BDR. Aplikasi ini sedang dipejalari apakah memungkinkan dikembangkan atau sebaliknya. Aplikasi ini akan diserahkan ke masing – masing sekolah karena yang melaksanakan adalah sekolah itu sendiri.

Akan tetapi sedang diupayakan siswa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Seperti bantuan kuota atau fasilitas lainnya. Karena ada rencana usulan dari Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan fasilitas bagi siswa. Teknis pelaksanaan sedang dikoordinasikan untuk mencari solusi terbaik agar proses administrasinya bisa dipertanggungjawabkan.

“Tapi kalau sekolah memiliki keinginan sendiri atau ada kerjasama dengan perusahaan, silakan saja.

Kita tidak akan menghalangi,” terangnya.

Terkait penempatan guru saat BDR dikhawatirkan menimbulkan kerumunan. Fatwir menegaskan, BDR maksimal dihadiri 20 -30 siswa. Guru memiliki tanggungjawab mengatur agar siswa memperhatikan jarak dan menghindari kerumunan. Berbeda halnya pembelajaran di sekolah yang melibatkan siswa banyak, sehingga penerapan protokol kesehatan Covid19 sulit diterapkan. (cem)

SK DPC Hanura Loteng Terbit

Fihir Siapkan Gugatan ke Mahkamah Partai Praya (Suara NTB) Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura terkait kepenguruasan DPC Partai Hanura Lombok Tengah (Loteng) yang baru, secara resmi sudah terbit. SK kepengurusan tersebut pun sudah diterima pengurus DPC Partai Hanura Loteng, Senin (24/8). Dengan begitu, kepengurusan DPC Partai Hanura Loteng di bawah pimpinan Lalu Firmansyah dinyatakan sah.

“SK sebenarnya sudah terbit seminggu yang lalu. Tapi secara fisik baru kita terima hari ini (Senin kemarin),” kata Ketua DPC Partai Hanura Loteng yang baru, Lalu Firmansyah kepada Suara NTB, Senin (24/8).

Terbitnya SK tersebut sebagai jawaban atas polemik terkait kepengurusan DPC Partai Hanura Loteng. Bahwa kepengurusan yang sah adalah kepengurusan yang ditetapkan dengan SK DPP Partai Hanura. “SK DPP ini menegaskan bahwa kepengurusan DPC Partai Hanura Loteng yang baru sudah sah,” tandasnya.

Pasca terbitnya SK kepenguruasan DPC Partai Hanura Loteng tersebut, M. Fihirudin, Ketua DPC Partai Hanura Loteng sebelumnya, mengatakan keberatan. Dan, mengancam akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Partai. Lantaran menduga terbitnya SK kepengurusan yang baru tersebut tidak sesuai dengan aturan partai.

“Kita akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Partai, jika benar DPD Hanura NTB telah menerbitkan SK pergantian kepengurusan DPC Partai Hanura Loteng,” ungkapnya. Fihir menuding ada tendensi tertentu yang dilakukan Ketua DPD Hanura NTB tersebut.

Ia menegaskan, pihaknya tidak pernah menyetujui pergantian Ketua DPC Hanura Loteng. Padahal persetujuan itu merupakan prasyarat pergantian Ketua DPC, seperti yang diamanahkan dalam instruksi DPP Hanura. “Sesuai instruksi DPP, Ketua DPD Partai Hanura di seluruh Indonesia untuk mengusulkan kembali Ketua DPC kabupaten/kota yang lama. Dengan tetap mengutamakan daerah yang mengikuti pilkada,” jelasnya.

Jika ada pergantian ketua DPC, dapat diusulkan kalau memenuhi unsur. Seperti Ketua DPC mengundurkan diri, pindah partai politik (parpol) dan meninggal dunia. Kemudian ada persetujuan pergantian dari ketua sebelumnya, ketua bersangkutan menolak mendaftarkan rekomendasi pilkada dan melakukan hal-hal yang bersifat mendesak serta dapat merugikan Partai Hanura.

“Dari semua unsur untuk pergantian Ketua DPC sesuai instruksi DPP yang ada tidak ada poinp o i n

dalam instruksi yang memenuhi unsur untuk kemudian saya diganti sebagai Ketua DPC partai Hanura Loteng,” terangnya. Sehingga pihaknya menduga proses pergantian Ketua DPC Partai Hanura Loteng tidak sesuai aturan partai.

“Terkait rencana gugatan Ketua DPC Partai Hanura Loteng yang lama itu sah-sah saja. Tapi ini ranahnya DPP. Tidak ada kaitannya dengan DPC. Karena kita hanya menerima mandat dari DPP saja.

Jadi kalau ada pihak yang keberataan, maka gugatnya ke DPP,” jawab Lalu Firmansyah singkat. (kir)

H. Lalu Fatwir Uzali

(Suara NTB/cem)

SUARA NTB

Selasa, 25 Agustus 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3.

Hub: 087765893848

SUARA NTB

Selasa, 25 Agustus 2020

Halaman 10

Fokus Tangani Covid-19 Inspektorat Usut Dugaan Penyimpangan DD/ADD Desa Huu Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan penyimpangan DD/ADD Desa Huu tahun 2018-2019, diusut Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat. Progresnya sudah sampai pada audit khusus untuk sejumlah program fisik dan non fisik. Indikasi merugikan keuangan negara ditemukan namun belum final.

Demikian disampaikan Irban III Bidang Investigasi Hukum dan Sospol Inspektorat Kabupaten Dompu, Arifuddin saat dikonfirmasi wartawan, Senin (24/8).

Ia menegaskan, laporan Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Desa Huu (AMPPDH) pada Mei 2020 lalu, sudah disikapinya dengan membentuk tim untuk Pemeriksaan Khusus (Riksus) terkait sejumlah item yang diduga menjadi sumber penyimpangan dalam pengelolaan DD/ADD Desa Huu tahun 2018-2019. “Kita sudah bentuk tim dan melakukan pemeriksaan juga. Sekarang sudah sampai pemeriksaan program fisik,” ungkapnya.

Dalam pengelolaan DD/ADD Desa Huu dan 70 Desa lainnya, Inspektorat memang rutin melakukan pemeriksaan reguler. Namun mengingat sifatnya tidak begitu mendalam, sehingga sulit mengungkap setiap dugaan penyimpangan yang dilakukan secara terselubung, kecuali lewat pemeriksaan khusus bersama tim ahli. Seperti misalnya Dinas PU untuk penelitian proyek fisik yang dikerjakan pemerintah desa.

Dari banyak item pekerjaan fisik dan non fisik yang diduga menjadi sumber penyimpangan menurut pelapor, lanjut Arifuddin, beberapa diantaranya memang ada yang tidak tuntas dikerjakan pemerintah desa sampai tahun anggaran berakhir, seperti misalnya pembangunan saluran drainase, taman desa, pengadaan kursi, sound system dan sebagainya. “Kalau pajak kita belum sentuh kesana, karena masih ada item yang belum kita periksa. Banyak juga item yang dilaporkan ini,” jelasnya.

Sejauh pemeriksaan khusus yang sudah dilakukan, temuan program bermasalah dan menjadi sumber kerugian memang ada, terhitung sejak tahun 2018-2019. Namun demikian, pihaknya belum berani merincikan karena prosesnya masih berjalan. ‘Temuan itu ada cuma belum final, masih dalam proses,” tandasnya. (jun)

Kadispora Dimutasi Jadi Kepala DP3AP2KB

Mataram (Suara NTB) Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, melakukan pelantikan lima pejabat lingkup Pemprov NTB di ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Senin (24/8). Kelima pejabat yang dilantik tersebut yakni, Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM, sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, jabatan baru Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi NTB. Posisi ini mengganti Hj. Putu Selly Andayani, M.Si yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai kandidat Walikota Mataram.

Sedangkan empat pejabat lainnya, Drs. Harun Alrasyid, sebagai Kepala Bagian Bina Pertanahan pada Biro Pemerintahan, Drs. Surya Bahari sebagai Sekretaris Dispora NTB, dan dua Kepala Seksi di Dinas PU dan BPBD Provinsi NTB. Dalam arahannya, Sekda NTB mengatakan, proses rotasi merupakan hal biasa yang dilakukan sesuai kebutuhan organisasi. Terlebih di masa pandemi Covid-19 saat ini, OPD sangat berperan penting

dalam penurun kasus Covid-9 di NTB. Untuk itu ia berharap adanya kesinambungan program antara Kepala Dinas yang lama dan Kepala Dinas yang baru. “Tentunya yang sesuai dengan Visi dan Misi gubernur NTB yakni mewujudkan NTB Gemilang,” tandasnya.

Sekda menilai, peran DP3AKB sangat strategis dalam memberikan edukasi penanganan Covid-19. Kepala Dinas diminta terjun langsung ke lapangan untuk mengayomi masyarakat, khusus dalam

(Suara NTB/nas)

LANTIK - Suasana pelantikan lima pejabat lingkup Pemprov NTB, Senin (24/8) kemarin mengedukasi ibu dan anak.

Selain itu, pengembangan ekonomi juga menjadi fokus pemerintah saat ini. Pemerintah sedang mempersiapkan diri menyambut event Internasional MotoGP 2021. Ia berharap, semua masalah di kawasan sirkuit, khususnya

masalah pertanahan, agar pemerintah selalu hadir untuk memberikan respon terhadap permasalahan yang ada. “Respon, difasilitasi dan diselesaikan, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku,” pintanya.

Di hadapan para pejabat

yang dilantik, sekda berharap agar dapat memberi dukungan yang lebih optimal di perangkat daerah masing-masing. “Sebagai ASN, kita dituntut agar selalu memberikan pengabdian terbaik kepada negara, khususnya daerah kita,” tutupnya. (nas)

Koneksi Bendungan Bintang Bano untuk Air Bersih Mulai Disiapkan Taliwang (Suara NTB) Pemanfaatan potensi bendungan Bintang Bano untuk sumber air bersih bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai dipersiapkan. Pemerintah KSB sejak 2 tahun terakhir, secara bertahap melengkapi syarat yang dibutuhkan sehingga nantinya bendungan itu dapat menjadi salah satu

penyuplai air baku yang akan dikelola Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Bintang Bano - perusahaan air bersih milik Pemda KSB. “Pemda sudah menyiapkan semuanya. Jadi untuk mengkoneksikan bendungan Bintang Bano ke jaringan kami sudah bisa dimulai,” terang Direktur Perumda Air Minum Bintang Bano, Bam-

bang, ST kepada Suara NTB, Senin (24/8).

Bambang menuturkan, salah satu yang telah disapkan Pemda KSB guna memanfaatkan air baku bendungan Bintang Bano untuk pemenuhan air bersih masyarakat itu adalah menyiapkan lahan di sekitar bendungan. Lahan seluas 2,5 hektar telah dibebaskan Pemda

yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi menempatkan fasilitas intake dan instalasi pengelolaan air (IPA). “Di lahan itulah nanti akan kita jadikan lokasi mengkoneksikan air dari Bintang Bano ke jaringan kami,” paparnya.

Ia menyampaikan, pemanfaatan air baku bendungan Bintang Bano untuk air bersih sebenarnya dibiayai

RADIO

penuh oleh pemerintah pusat.

Fasilitas intake dan IPA berikut jaringannya ke sebagian besar wilayah KSB siap dibangun pusat. “Nah jaringan sekuder kami yang ada sekarang ini akan jadi jaringan tersier kalau yang dibangun pusat sudah selesai,” ungkap Bambang.

Selanjutnya Bambang menyebutkan, potensi air

baku bendungan Bintang Bano untuk air bersi sangat besar. Berdasarkan proyeksi yang disiapkan, bendungan di kecamatan Brang Rea itu nantinya dapat melayani 6 kecamatan, mulai dari Poto Tano hingga Jereweh.

“Kalau debitnya tidak perlu ditanya. Yang jelas Bintang Bano jadi sumber utama kami untuk melayani pelang-

gan,” cetusnya.

Lebih jauh ia menambahkan, potensi sumber air baku yang dapat dikelola pihaknya masih akan bertambah. Hal ini seiring dengan mulainya dibangun bendungan Tiu Suntuk di kecamatan Brang Ene. “Tiu Suntuk potensinya juga besar. Nanti itu kita bisa koneksikan juga,” pungkas Bambang.(bug)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 25 Agustus 2020

Menteri Pertanian Apresiasi Kontribusi BNI Menjaga Ketahanan Pangan di Lombok Dari Hal. 1 Dukungan nyata BNI di sektor pertanian ialah melalui pengelolaan kewirausahaan pertanian, kegiatan menyongsong pertanian 4.0 (smartfarming), serta serap gabah dan aktivitas lainnya.

Hal tersebut sebagai komitmen BNI dalam mendukung pemerintah terkait Ketahanan Pangan Nasional yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Penyerapan KUR kepada sektor pertanian merupakan stimulus agar sektor pertanian dapat terus tumbuh dan memberikan kesejahteran bagi petani. Pada kegitan Mentan ini, dilakukan penyerahan secara simbolis kepada debitur KUR sektor pertanian BNI, langsung oleh Mentan.

Selain memberikan pemberian pembiayaan melalui KUR Tani, BNI juga secara kontinu melakukan pendampingan dan pelatihan. Pujian juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada acara Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Bali (22/8) sebelumnya, yang menyatakan bahwa corporate branding pada mitra binaan BNI sangat hebat dan bagus.

Pemimpin BNI Mataram, Amiruddin dalam kesempatan ini turut menandatangai perjanjian kerjasama kemitraan mengawal pembangunan pertanian melalui skema korporasi petani. Penandatangan kerjasama yang disaksikan langsung oleh Mentan, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Bupati Lombok Tengah, H.Suhaili FT dan Forkopimda, offtaker, penggiat pertanian dan stakeholder yang berkecimpung dan berkontribusi pada sektor pertanian.

Penandatangan kerjasama dengan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, PT. Datu Nusra Agribisnis, PT. Bisi Internasional, PT. Bayer Indonesia, PT. Pupuk Kalimantan Timur, dan PT. Asuransi Jasa Indonesia.

Kerjasama ini memberikan kemudahan kepada petani dari pendampingan, pengolahan lahan, sarana dan prasana produksi, permodalan, hingga penjualan pascapanen. BNI akan menyediakan permodalan Rp15 juta /hektare untuk petani padi, Rp15 juta/hektare untuk petani jagung, Rp30 juta/hektare untuk petani tembakau virginia dan Rp50 juta /hektare untuk petani bawang putih.

KUR yang disalurkan adalah KUR Mikro, tanpa jaminan. Dan sistem pembayaran, pokok maupun bunga kredit dilunasi saat panen. Mentan, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, bahwa pemerintah menaruh harapan besar pada sektor pertanian karena terbukti dapat memberikan kesejahteraan dan bertahan melewati pandemi. ‘’Saya harap dukungan pemerintah melalui dorongan penyaluran KUR dapat terserap dengan baik dan digunakan oleh para petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani nusantara, dan BNI berkontri-

busi di situ,’’ sambungnya.

Dengan penyerapan KUR sektor produksi khususnya pertanian diharapkan akan menyentuh sektor UMKM yang sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terus digaungkan pemerintah.

BNI dan Kementerian Pertanian secara kontinu mengawal agar pinjaman KUR sektor pertanian dapat terserap merata khususnya kepada petani disamping untuk mengawal programprogram yang ada.

Sejumlah program pemerintah dibuat agar menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional.

Hal itu dapat dilakukan dengan dukungan semua pihak termasuk sektor perbankan dalam menyalurkan KUR ke sektor pertanian.

Dengan bunga yang murah, syarat mudah, dan cara pembayaran melalui skema sederhana, KUR dapat memberi manfaat bagi petani khususnya untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Harapannya dari skala ekonomi, petani dapat merasakan pendapat yang lebih besar.

Terpisah, Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 BNI Bambang Setyatmojo menegaskan, ekosistem sektor pertanian di Kabupaten Lombok Tengah terus dibangun, dengan melibatkan agen46 pupuk, petugas penyuluh lapangan, poktan, gapoktan, pamong desa, offtaker, Bulog dan kewirausahaan pertanian.

Harapannya petani menjadi lebih mudah dalam proses produksi dan pemasarannya.

Bukti nyata BNI fokus menggarap sektor pertanian dibuktikan oleh angka yang fantastis. Khusus kepada sektor pertanian, dari Januari hingga 31 Juli 2020 KUR telah tersalurkan sebesar Rp.2,73 triliun kepada 86.992 petani.

Direktur Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) BNI Tambok P Setyawati menyampaikan bahwa sektor pertanian merupakan fokus BNI yang telah, masih dan akan terus dijalankan. ‘’Hal ini merupakan amanah yang kami jaga dengan baik sebagai mitra pemerintah sebagai agent of development,’’ ungkapnya.

Selain menggunakan klaster-klaster pada semua komoditas sektor pertanian, optimalisasi agen46 pupuk, menggandeng startup untuk smartfarming, BNI juga terus berinovasi melalui pembiayaan digital. ‘’BNI MOVE Agriculture hadir untuk menjawab kebutuhan dan permintaan pasar, khususnya petani (UMKM) yang selaras dengan program DigiKU dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang digaungkan pemerintah,’’ tutupnya.

Sektor pertanian memiliki potensi yang besar dan menarik untuk dikembangkan. BNI MOVE Agriculture hadir sebagai solusi pembiayaan sektor pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.(bul/*)

Kasus Baru Covid-19 Cenderung Melandai Dari Hal. 1 ‘’Cara Asyik dan Produktif di Tengah Pandemi dengan Nurut Tatanan Baru’’ di Radio Global FM Lombok, Senin (24/ 8). Acara tersebut juga menghadirkan Kabid Pelayanan RSUD Kota Mataram, dr.

Emirald Isfihan, MARS selaku narasumber.

Penurunan kasus penularan Covid-19, lanjut Gede harus dibarengi dengan pembiasan diri untuk hidup di Era Tatatan Baru. Karena bagaimanapun, Covid-19 masih ada menghantui.

Mantan Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Pemerintah NTB tersebut menjelaskan, untuk mampu beradaptasi dengan tatanan baru di masa pandemi diperlukan tiga hal yakni edukasi, komitmen, dan waktu.

Dengan memberikan edukasi yang benar secara terus menerus dan dibarengi dengan komitmen yang kuat dari semua pihak. Maka, tinggal butuh waktu saja semua unsur masyarakat bisa menjalani era tatanan baru dengan asyik dan bisa tetap produktif di tengah pandemi. ‘’Pemerintah sebagai pelayan masyarakat tidak boleh lelah mengingatkan dan menjaga kedisiplinan masyarakat.

Harus menunjukkan komitmen yang kuat. Agar tatanan baru bisa berjalan asyik dan kita tetap produktif,’’ jelas Gede.

Pada kesempatan yang sama, Kabid Pelayanan

RSUD Provinsi NTB dr.

Emirald Isfihan, MARS memberikan tips jitu untuk dapat bertahan hidup di masa pandemi yang tetap asyik dan produktif. Dokter yang aktif bersosial media tersebut menjelaskan, vaksin Covid-19 saat ini memang belum ditemukan namun masyarakat untuk sementara dapat menggantinya dengan vaksin 3 M yakni, memakai Masker, Mencuci tangan dengan sabun, dan Menjaga jarak.

“Kita masih dalam masa pandemi, untuk sementara vaksin kita 3 M. Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun, dan Menjaga jarak. Karena Covid-19 ini nyata adanya,’’ jelasnya.

Radio Global FM Lombok dalam interaktif ini juga menampilkan hasil wawancara dengan salah seorang tenaga kesehatan asal Lombok Barat yang dulu pernah positif Covid19. Mantan pasien Covid-19 yang tidak disebutkan namanya tersebut memberikan tips kepada masyarakat untuk bisa melawan Covid-19 beserta cara-cara pencegahannya. ‘’Mari kita selalu menerapkan protokol Covid-19, menjalani pola hidup sehat dengan rajin olahraga dan makan makanan bergizi.

Jangan lupa tetap bahagia dan jangan stress untuk menjaga agar imun kita tetap kuat,’’ pesannya. (r)

Halaman 11

Ponpes dan Kantor Syaratkan Pemeriksaan Kesehatan

Kebutuhan ’’Rapid Test’’ Meningkat Mataram (Suara NTB) – Kebutuhan masyarakat untuk mendapat rekomendasi hasil rapid test yang cepat dan akurat sampai saat ini masih cukup tinggi.

Terutama menyambut kenormalan baru di mana beberapa aktivitas publik seperti pembelajaran di sekolah dan lain-lain mulai siap dibuka kembali.

Mengikuti kebutuhan tersebut, Klinik Hepatika Bumi Gora Mataram menjadi salah satu yang mulai banyak didatangi masyarakat. Setidaknya seratusan orang dilayani untuk mendapatkan rekomendasi test cepat sesuai kebutuhan masing-masing dalam setiap hari.

Salah seorang warga Kota Mataram, Marwan, mengatakan, ia memilih melakukan rapid test di Klinik Hepatika Mataram karena harga yang ditawarkan cukup terjangkau. ‘’Sempat disarankan ke tempat lain. Biayanya rata-rata kan Rp150 ribu. Kalau di sini bisa Rp95 ribu,’’ ujarnya kepada

Suara NTB, Senin (24/8).

Marwan yang datang bersama anaknya mengaku membutuhkan hasil rapid test untuk mendaftar kerja. ‘’Disyaratkannya itu (melakukan rapid test, Red). Jadi kita ke sini, karena di sini juga yang murah,’’ jelasnya.

Senada, Sopian Hadid yang menemani putrinya mengaku kebutuhan untuk hasil rapid test yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan. Mengingat anaknya akan segera memulai tahun ajaran baru di salah satu pondok pesantren (Ponpes) di Lombok Barat.

“Dari pondok diwajibkan rapid test, jadi kita ke sini. Sebelumnya sudah coba minta ke Puskesmas, cuma katanya di sana hasilnya tidak terlalu bagus (akurat, Red),’’ ujar Sopian, Senin (24/8).

Menurutnya, dengan melakukan rapid test setidaknya dapat menjadi jaminan untuk mengizinkan putrinya memulai tahun ajaran baru di pondok. ‘’Kita juga bisa jadi tenang kalau sudah rapid test,’’ jelas

warga Tanjung Karang, Mataram tersebut.

Terpisah, Direktur Laboratorium Hepatika Bumi Gora Mataram, Prof. dr. Mulyanto, menerangkan klinik di Laboratorium Hepatika Mataram memanfaatkan pengembangan alat rapid test RI-GHA Covid-19 untuk menyediakan pelayanan rapid test berbiaya murah. Terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di NTB. RI-GHA Covid-19 sendiri adalah alat rapid test yang dikembangkan oleh peneliti dari Unviersitas Gadjah Mada, Laboratorium Hepatika Mataram dan Universitas Airlangga.

Berdasarkan rapat pendahuluan dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Kemenristek, harga maksimal penjualan alat rapid test tersebut adalah Rp75.000. ‘’Itu mulai 30 Juni kemarin, setelah dapat izin untuk dipasarkan. Rp75 ribu hanya (alat) tesnya saja. Dengan PPN dan alat

untuk pengambil darah, biaya pemeriksaannya jadi Rp95.000.

Kalau dengan surat keterangan Rp125 ribu,’’ urai Mulyanto.

Dalam satu hari Klinik Hepatika Mataram dapat melakukan pemeriksaan terhadap 200-300 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan beberapa pekan terakhir, mengikuti persiapan dibukanya kembali proses pembelajaran di sekolah-sekolah swasta dan pondok pesantren.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam satu bulan Klinik Hepatika Mataram disebutnya dapat memproduksi hingga 100 ribu alat rapid test.

Terutama dengan semakin lancarnya pengiriman bahan baku yang dibutuhkan. ‘’Sekarang memang sudah dimulai produksi massal. Dari Kementerian Kesehatan pesan 100 ribu. Dari yang lain-lain juga sekitar 100 ribuan yang masuk pesanan. Paling tidak sekitar 200 ribu (produksi) tahap pertama, Agustus – Sep-

tember,’’ sebut Mulyanto.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, menerangkan alat rapid test buatan Laboratorium Hepatika saat ini adalah yangtermurahdipasaran.Dimana harga beli alat RI-GHA Covid-19 adalah Rp75 ribu sebelum PPN, sedangkan untuk alat impor berkisar antara Rp180 - 250 ribu. ‘’Yang impor ini juga mulai menurunkan harga karena SE Menkes soal maksimal harga (jual) Rp150 ribu. Tadinya paling murah Rp180 ribu, sekarang ada yang menawarkan Rp11096 ribu,’’ ujar Eka. Menurutnya, kebutuhan alat rapid test sampai saat ini memang masih cukup tinggi. Berdasarkan catatan Dikes NTB, total penggunaan alat rapid test dari rumah sakit pemerintah saja telah mencapai 30.000 lebih. Di mana jumlah tersebut belum termasuk kalkulasi dari pemakaian di rumah sakit swasta dan lain-lain. (bay)

Ketua DPW Lasqi NTB Buka Pagelaran Musik Islami Mataram (Suara NTB)Ketua DPW Lasqi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah membuka Pagelaran Musik Islami, di Taman Budaya NTB, Senin (24/8). Dalam kesempatan tersebut, Hj. Niken mengemukakan makna pentingnya kebudayaan dalam kehidupan manusia.

Saat membuka kegiatan tersebut Hj. Niken mengutarakan antusiasmenya bisa bersilaturahmi denganparapegiatsenidanbudaya di NTB. Atas nama Lasqi NTB, ia merasa senang bisa bertemu para seniman dan budayawan NTB. Hj. Niken mengutarakan, aset suatu daerah atau bangsa, bukan dari kekayaan alam semata. Melainkan juga manu-

sianya. Dan budayawan, merupakan salah satu aset yang sangat penting. Ketika sebuah daerah maju, maka pagelaran kesenian menjadi bagian yang sangat penting dari sebuah sajian yang diberikan suatu daerah.

Menurut Hj. Niken, NTB adalah sebuah wilayah yang memiliki kesenian yang luar biasa banyak, dan indah. Salah satunya, Tari Rudat dari Lombok Utara yang sangat membanggakan.

Hj. Niken juga sangat mengapresiasi apa yang Ketua DPD Lasqi Lombok Timur tampilkan kemarin. Menurutnya, generasi muda dari Lombok Timur memberikan tampilan yang sungguh membanggakan. ‘’Kalau kita mau pasti ada

jalan. Seni Islami bisa terus berkembang di tengah pandemi ini dan mudahan lebih banyak anak muda yang bisa mewarisi seni budaya kita, mudahan bisa dilanjutkan lagi,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. H. Aidy Furqan mengatakan dimensi kebudayaan ada untuk menumbuhkan rasa estetika.

Rasa estetika merupakan pengejawantahan dari Surat Al-Imran, yang menyebutkan bahwa karena rahmat Tuhanmu-lah engkau bisa berkasih sayang, berlemah lembut, dan sesungguhnya AlQur’an mengajar keindahan dan estetika. Salah satu wujudnya adalah corona mewabah menjadi lagu, seperti yang ditampilkan oleh

perwakilan Lasqi Lombok Timur.

Aidy juga menambahkan, rangkaian kegiatan ini seharusnya rutin dilaksanakan. Tetapi karena pandemi menjadi terbatas. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Sebagai informasi, untuk menyeimbangkan tata kelola mengasah logika, Dikbud menyiapkan ‘Pojok Ekspresi’ untuk mengembangkan kreativitas anak-anak NTB agar bisa

merasakan berkesenian yang baik. “Aktivitas kebudayaan seperti ini menjadi perekat kita yang sangat luar biasa, dari semua jenjang pendidikan,” tambahnya.

Usai membuka acara, Hj. Niken juga secara simbolis menyerahkan sejumlah bantuan Covid-19 kepada para seniman dan budayawan di Mataram. Bantuan ini untuk membantu dan penyemangat dalam menghadapi pandemi. (r)

Pasukan Siaga Bencana Kekeringan Dari Hal. 1 Kita drop air bersih ke daerah yang terdampak. Kita sudah ada pemetaannya,” ucap Karo Ops Polda NTB Kombes. Pol. Dewa Putu Maningka Jaya, Senin (24/ 8) kemarin.

Sebanyak 10 Polres jajaran Polda NTB masing-masing memiliki sarana satu mobil tangki air bersih. Ditambah tiga mobil water cannon Polda NTB. Suplai air bersihnya dikoordinasikan dengan Pemda setempat bilamana akan ada pendistribusian.

Dewa mengatakan, pihaknya memaksimalkan Satgas Aman Nusa. Yang mana saat ini juga

ikut ambil bagian dalam penanganan Covid-19. “Perlu disiapkan sarana khusus untuk penanganan sir bersih ini,” terangnya.

Berdasarkan data BPBD Provinsi NTB per-18 Agustus 2020, sebanyak 341 desa di tujuh kecamatan dengan 705.691 jiwa terdampak kekeringan. Sembilan kabupaten/kota di NTB sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan. Karo Ops mengemukakan, upaya penanganan kekeringan ini juga sejalan dengan pencegahan kebakaran lahan. Per-1 Juli sampai 23 Agustus ini, sudah dilaksankan 17 kali upaya pemadaman.

Total lahan yang terbakar men-

capai 10,5 hektare tersebar di Dompu, Kota Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, Sumbawa, Lombok Timur, dan Lombok Utara. “Tapi ini areanya kecil-kecil. Sudah bisa langsung padam,” kata Dewa. Dia mengevaluasi, kebakaran lahan tersebut didominasi terjadi di lahan milik petani. Penyebabnya, aktivitas pembukaan dan pembersihan lahan untuk persiapan tanam.

Selainjuga,perluasanlahanjagung.

“Mayoritas disebabkan manusia. Faktor alam persentasenya sangat kecil. Makanya areal yang terbakar luasnya tidak lebih dari 2 hektare. Kalau ada yang lebih, kita usut pidanannya,” tandas Dewa. (why)

Jadi Tempat Belajar Konversi Dari Hal. 1 Capaian pertumbuhan bisnis bank yang melejit mematahkan pesimisme banyak orang tentang kinerja bank pascakonversi.

Sukses konversi dan geliat perkembangan bisnis Bank NTB Syariah inilah yang ingin ditiru oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) lainnya di Indonesia. ‘’Sudah ada lima BPD atau lima provinsi yang datang ke sini mempelajari sukses konversi yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah,’’ ujar Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo di ruang kerjanya, Senin (24/8) kemarin.

Konversi Bank NTB ke syariah penuh, murni merupakan inisiatif sendiri. Atas kesadaran sendiri, pemerintah daerah dan stakeholdersnya. Berbeda halnya BPD Aceh yang harus syariah, mengikuti tuntutan syariat yang berlaku di provinsi Serambi Mekkah itu.

Kukuh menyebut lima BPD yang datang ke Bank NTB Syariah adalah BPD Nagari Padang, BPD Riau, BPD Bengkulu, BPD Kalimantan Timur, dan BPD

Jambi. BPD-BPD ini ada niat melakukan konversi yang sama, seperti yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah. ‘’Malah ada beberapa BPD yang sudah beberapa kali ke sini.

Misalnya BPD Nagari, BPD Riau, dan BPD Bengkulu,’’ ujarnya.

Dulu sebelum Bank NTB Syariah konversi dari konvensional, banyak yang pesimis Bank NTB Syariah tak mungkin tumbuh pascakonversi. Namun dua tahun pascakonversi, BPD NTB ini membuktikan pertumbuhan bank yang cukup bagus.

Dalam beberapa kesempatan didatangi BPD-BPD tetangga itu, Kukuh seringkali menyampaikan bahwa konversi pada prinsipnya tidak mempengaruhi kinerja bank. Yang jauh lebih berpengaruh adalah motivasi seluruh stakeholders. ‘’Stakeholders ini banyak, pemerintah masuk, masyarakat masuk. Pegawai masuk dan lain sebagainya. Kalau sampai motivasi stakeholders ini tidak ada, maka sampai kapanpun bank daerah tidak akan bisa tumbuh,’’ ujar Kukuh, menyampaikan kembali apa yang

seringkali ia sampaikan selama memberi pemahaman kepada stakeholders dari BPD lainnya.

Ia menganalogikan, sebuah tim kesebelasan dalam sepak bola. Yang terdiri dari pelatih, kiper, gelandang penyerang dan bek. Jika motivasinya kuat, sama – sama ingin memenangkan pertandingan, maka masingmasing memainkan peranan sesuai tupoksinya.

Sebaliknya, jika motivasi menangnya tidak sama. Ada yang ingin hanya main saja yang penting dibayar. Ada yang motivasinya ingin mencetak gol terus dan ada yang motivasinya hanya ingin tampil. Tentu tidak terjadi kerjasama yang baik. Demikian juga suksesi konversi Bank NTB Syariah.

Karena itulah, seluruh stakeholders di NTB turut berperan penting dalam pertumbuhan bisnis bank. Penggajian ASN dari bank daerah sendiri, penggajian pegawai-pegawai perusahaan yang ada di NTB bisa melalui Bank NTB Syariah dan pengusaha serta masyarakatnya menempatkan dananya di Bank NTB Syariah agar pertumbuhannya semakin baik.(bul)

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Ketua DPW Lasqi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menyerahkan bantuan Covid19 kepada seniman dan budayawan di Mataram.

Kabupaten/Kota Diminta Jangan Lengah Dari Hal. 1 ia kembali mengingatkan jangan sampai lengah. Sehingga kembali terjadi lonjakan kasus baru. ‘’Kita syukuri perubahan zona itu.

Sebagai indikator bahwa masyarakat sudah berkontribusi memutus mata rantai penu-

laran Covid-19,’’ tandasnya.

Gugus Tugas mencatat, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di NTB hingga Senin (24/8) sebanyak 2.612 orang.

Dengan rincian, 1.097 pasien sudah sembuh, 555 masih dalam perawatan dan 150 pasien meninggal dunia. (nas)

Dideteksi 18 Titik Panas di NTB Dari Hal. 1 kita menginformasikan ke lapangan dilakukan ground check. Teman-teman di lapangan sudah mengonfirmasi, tidak semuanya di dalam kawasan hutan. Ada di lahan milik masyarakat,” kata Kepala Bidang Perlindungan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PHKSDAE) Dinas LHK NTB, Mursal, SP, MM dikonfirmasi Suara NTB, Senin (24/8) sore kemarin.

Pada 22 Agustus lalu, titik api yang terpantau di kawasan hutan berada di Sambelia dan Sekaroh Lombok Timur. Mursal mengatakan ancaman kebakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada September hingga November atau menjelang musim hujan.

“Kalau bulan September, Oktober, November sudah mulai mereka membakar untuk persiapan penanaman jagung. Mulai membabat dan mengeringkan semak belukar, kemudian mere-

ka membakarnya,” kata Mursal.

Untuk mencegah kebakaran hutan, Mursal mengatakan Dinas LHK melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang tersebar di seluruh NTB sudah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat desa yang berbatasan dengan kawasan hutan. Jika ada yang sengaja melakukan pembakaran, maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Khusus diinternal Dinas LHK, juga dibentuk Brigade Karhutla. Sekitar 290 petugas Polhut dan Pamhut disiagakan untuk mengantisipasi kebakaran hutan di kawasan hutan yang berada di bawah KPH di seluruh NTB. Terdiri dari 130 Polhut dan 160 Pamhut. Selain ada Brigade Karhutla yang dibentuk Dinas LHK. TNI dan Polri juga membentuk Satgas Karhutla.

“Puncaknya memang terjadi di situ ancaman kebakaran hutan dan lahan. Menjelang musim hujan, September - November,” tandas Mursal. (nas)

Masyarakat Terdampak Kekeringan Butuh Air Bersih 3,5 Juta Liter Setiap Hari Dari Hal. 1 penanganan kekeringan bersama TNI/Polri di Ruang Rapat Terbuka Kantor Gubernur, Senin (24/8) siang kemarin.

Ahmadi mengatakan, kebutuhan 3,5 juta liter air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan itu hanya untuk minum dan memasak. Jika digabung dengan kebutuhan untuk minum, memasak dan mandi, maka setia jiwa membutuhkan air sekitar 30 liter. Artinya, kebutuhannya akan semakin meningkat menjadi 21,17 juta liter per hari.

Namun, kata Ahmadi, masyarakat terdampak kekeringan saat ini sangat membutuhkan air bersih untuk minum dan memasak. Sehingga pihaknya berharap DSP dari BNPB yang sudah diusulkan segera dapat dicairkan. ‘’Sumur-sumur dangkal milik warga sudah mengalami kekeringan. Makanya banyak usulan mereka dari kabupaten/kota untuk membangun sumur bor,’’ ujarnya.

Pemda kabupaten/kota sudah melakukan penanganan sejak bu-

lan Mei - Agustus untuk pendistribusian air bersih. ‘’Artinya, kabupaten/kota sudah hampir pingsan.

Kita di provinsi belum. Mereka sangat berharap BTT dari provinsi.

Minimal dalam satu bulan ini, ada dipakai untuk penanganan distribusi air bersih. Termasuk juga anggaran dari BNPB,’’ katanya.

Asisten III Setda NTB, Drs. H. Lalu Syafii, MM yang dikonfirmasi usai memimpin rapat koordinasi penanganan kekeringan mengatakan berdasarkan informasi dari BMKG, bahwa NTB akan memasuki musim hujan pada Desember mendatang.

Artinya, bencana kekeringan yang berdampak terhadap krisis air bersih akan terjadi sampai Oktober - November mendatang.

Untuk penanganan bencana kekeringan, TNI dan Polri juga ikut bergerak. Mulai dari jajaran Danrem 162/WB hingga Babinsa dan Polda NTB hingga tingkat Bhabinkamtibmas akan membantu dalam pendistribusian air bersih bagi masyarakat terdampak.

“Terkait dengan anggaran, Kalak BPBD Provinsi saya minta untuk segera ke BNPB kare-

na ada DSP untuk darurat kekeringan. Karena biasanya teman-teman di daerah punya mobil tangki. Tapi tak punya biaya operasional. Kalau ndak ada biaya operasionalnya, nggak bisa jalan,” katanya.

Secara khusus, Syafii meminta Plt Kalak BPBD NTB menjemput bola ke pusat agar DSP untuk penanganan darurat kekeringan segera cair ke daerah.

Sedangkan anggaran dari belanja tidak terduga (BTT) APBD NTB sudah terpakai untuk penanganan Covid-19.

“Kita sudah ready dana satu tahun untuk penanganan kekeringan. Tetapi kita tidak menyangka Covid-19 datang bulan Maret,” katanya.

Menyiasati kekurangan anggaran untuk penanganan kekeringan, kata Syafii, Pemprov meminta perbankan yang beroperasi di NTB agar mengarahkan dana corporate social responsibility (CSR)nya untuk membantu pendistribusian air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan. “Semua perbankan kita undang supaya dengan dana CSR, bisa memback up pendistribusian air bersih,”

kata mantan Kepala Bakesbangpoldagri ini.

Terancam Gagal Panen Sementara itu, tanaman padi di wilayah Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima terancam gagal panen. Pasalnya kondisi tamanan rusak akibat kekeringan yang melanda dalam beberapa minggu terakhir.

Petani Desa Kore Kecamatan Sanggar, Sahbudin, mengatakan sawah yang ditanami padi mengandalkan air irigasi. Hanya saja, beberapa hari terakhir kondisi irigasi kering akibat kemarau. Hal itu yang membuat tanaman padinya rusak. ‘’Selain rusak akibat kekeringan, tanaman padi juga rusak akibat diserang hama tikus,’’ katanya.

Kondisi tanaman rusak tersebut membuatnya cemas karena tidak bisa panen. Bahkan besar kemungkinan tanaman padinya terancam gagal panen. Untuk itu Ia berharap pihak terkait dapat mencarikan solusinya. ‘’Dengan kondisi saat ini saya berharap ada solusi dan bantuan dari pemerintah,’’ harapnya.

Sementara Petugas Pengamat Hama Penyakit (PHP) Kecamatan Sanggar, La Ode Fadlin mengaku rusaknya puluhan hektar tanaman padi dampak dari kekeringan. Selain itu juga disebabkan serangan hama tikus. ‘’Tanaman padi rusak akibat dampak kekeringan dan serangan hama tikus,’’ katanya.

Ia mengaku, kerusakan tanaman padi bahkan hampir terjadi pada enam desa di Kecamatan Sanggar. Namun yang cukup parah terjadi dua desa yakni Kore dan Boro. “Rata-rata terjadi semua wilayah Kecamatan Sanggar. Tapi yang cukup parah di Desa Boro dan Kore,” katanya.

Terpisah Kepala Disperbun Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya mengaku pihaknya masih menunggu laporan hasil pendataan tanaman rusak akibat kekeringan termasuk di Kecamatan Sanggar. Pasalnya sebagian besar wilayah di Kabupaten Bima terdampak kekeringan. “Kekeringan ini berdampak ke sektor pertanian. Makanya saat ini sedang dilakukan pendataan oleh penyuluh,” tandasnya. (nas/uki)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 25 Agustus 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Iswandi

Pernah Dijuluki Atlet Tercepat Indonesia PERJALANAN Iswandi di dunia olahraga atletik boleh dibilang cukup unik. Berawal dari lomba lari antar kampung (Tarkam), atlet asal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berhasil menjadi pelari tercepat Indonesia ketika sukses meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau tahun 2012.

Iswandi adalah atlet yang pernah membuat sejarah di olahraga atletik NTB setelah meraih predikat sebagai manusia tercepat Indonesia. Kala itu ia sukses meraih medali emas di nomor lari jarak pendek 100 meter di ajang multi event nasional tahun 2012.

Meski pernah dilabeli gelar manusia tercepat, namun putra pasangan Abdul Hamid dan Nuryati ini tidak pernah merasa Sombong. Bahkan dia tidak pernah menutup-nutupi ketika ditanya kehidupan masa lalunya. Dia sangat terbuka menceritakan kehidupan masa lalunya. Lantas siapa Iswandi? Anak kedua dari lima bersaudara ini sebenarnya bukanlah seperti atlet berprestasi pada umumnya yang meraih prestasi karena mendapat pembinaan khusus dari Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) NTB. Iswandi dibesarkan dari keluarga yang kurang mampu di Kampung Sampit, Kecamatan Taliwang, KSB. Meski dilahirkan dari keluargayangekonominyakurang, namun Iswan sukses menyelesaikan pendidikan, Sekolah Dasar (SD), Mata, dan SMA Muhammadiyah di Taliwang, KSB. Masa kecil atlet berusia 29 tahun ini bol h dibilang cukup pahit. Sejak pelajar SMP, Iswan sudah biasa dengan pekerjaan kasar. Dia pernah menjadi kuli bangunan, buruh pasir, hingga mengumpulkan koral yang diambil dari sungai”pekerjaan ini saya lakukan untuk membantu orang tua, karena hasil upah kerja saya kasih ke orang tua”ucap Iswandi kepada Suara NTB di Mataram belum lama ini.

Meski dibesarkan dari keluarga kurang mampu , namun Iswandi gemar berolahraga.

Salah satu olahraga yang disukainya adalah sepak bola. Meski suka bermain sepak bola namun Iswandi juga suka berlari.

Lomba lari tarkam dikampung adalah kegemarannya. Karena sering menjadi yang tercepat di lomba lari Tarkam, Iswandi pernah dijuluki juara lari Tarkam.

Berita Iswandi sebagai juara lari tarkam sudah tersebar di seluruh pelosok. Akibatnya bakat lari Iswan dilirik pelatih atletik di Kecamatan Taliwang, Entonara. Entonara yang merupakan guru olahraga pun mengikutsertakan Iswandi mengikuti lomba atletik di Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) di KSB tahun 2009.

Di event tingkat kecamatan itu Iswandi berhasil menjuarai nomor 100 meter dan 200 meter putra. Sukses ditingkat kecamatan Iswandi mewakili KSB di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2010. Dengan persiapan dua bulan dia berhasil meraih medali perak di 100 meter dan 200 meter. Ia kalah saing dengan atlet senior NTB, Made Budiasa, sementara Fadlin yang merupakan atlet tercepat NTB saat itu absen karena mengikuti Pelatnas atletik di Jakarta.

Sukses meraih medali di Porprov NTB 2010, Iswandi dipromosikan masuk Pelatnas jangka panjang oleh PB PASI. Kurang dua tahun berlatih di Pelatnas, Iswandi membuat kejutan besar di kancah nasional dengan meraih medali emas di nomor 100 meter dan PON di Riau tahun 2012. Dia berhasil mengalahkan seniornya, Fadlin yang juga merupakan pelari unggulan NTB. Dengan juara PON tersebut Iswandi dilabeli gelar pelari tercepat Indonesia.

(Suara NTB/ist)

Iswandi

Sukses di multi event nasional, Iswan sempat dikontrak sebagai bintang iklan di televisi swasta.

Tak sampai disitu Iswandi juga sering tampil membela tim atletik Indonesia di level ASIA Tenggara.

Bahkan Iswandi sukses meraih medali perak di nomor 100 meter SEA Games tahun 2013.

Usai tampil di SEA Games 2013 Iswandi mengalami cedera panjang pada bagian lutut kakinya, akibatnya ia jarang berlatih.

Akibat Cedera berkepanjangan membuat prestasi Iswandi menurun. Ia gagal meraih medali emas di PON Jabar tahun 2016. “Saya hanya bisa sumbang medali perunggu di PON 2016”jelasnya.

Meski gagal di PON/2016, namun Iswandi masih menjadi andalan NTB di PON Papua tahun 2021. Di PON mendatang Iswandi akan dipersiapkan mewakili NTB di nomor estafet 4x100 meter putra. (fan/*)

PLN

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Aruna Senggigi Donasikan 1000 Masker bagi Warga NTB Giri Menang (Suara NTB) – Memperingati HUT yang ke4, Selasa (18/8), Aruna Senggigi menggelar serangkaian kegiatan sosial. Setelah mengadakan Bakti Sosial ke Panti Asuhan Tuna Netra Al-Mahsyar, penyemprotan disinfektan di Dusun Loco, penyaluran bantu-

an air bersih kepada masyarakat Desa Senggigi, serta Tasyakuran bersama Anak Yatim, kali ini Aruna membagikan 1000 masker bagi warga NTB. “Kegiatan sosial seperti donor darah merupakan agenda rutin Aruna Senggigi setiap tahunnya.

Namun pada momen ulang tahun Aruna kali ini, kegiatan sosial yang kami lakukan lebih menitik beratkan pada kebut u h a n masyarakat untuk menghadapi virus Covid-19, di antaranya adalah bantuan air bersih, penyemprotan disinfektan serta pembagian masker. Untuk ketiganya, kami dibantu oleh PMI Lombok Barat serta dinas terkait sehingga

diharapkan dapat lebih tepat sasaran,” ujar Asrilia Kurniati Abdurohim selaku pemilik Aruna Senggigi Resort & Convention pada saat penyerahan donasi masker secara simbolis kepada PMI Lombok Barat, Rabu (19/8).

“Bantuan 1000 masker ini merupakan salah satu upaya Aruna untuk membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di provinsi Nusa Tenggara Barat serta menjadi wujud nyata komitmen Corporate Social Responsibility (CSR) Aruna untuk senantiasa kembali ke masyarakat dan berguna bagi

masyarakat. Kami melibatkan PMI serta dinas terkait agar masker dapat didistribusikan langsung ke wilayah-wilayah yang membutuhkan sesuai dengan data yang ada”, jelas Weni Kristanti, General Manager Aruna Senggigi Resort & Convention.

“Kami terus berupaya agar kegiatan sosial seperti ini dapat dilakukan secara berkesinambungan dan kami dapat terus bersinergi dengan pemerintah serta instansi-instansi yang lain untuk memberikan kontribusi yang nyata dan tepat sasaran bagi masyarakat NTB,” tutupnya. (r)