Edisi Selasa 26 Mei 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 26 MEI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 64 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Idul Fitri di Tengah Pandemi Berlangsung Kondusif

(Suara NTB/Humas Polda NTB)

Mataram (Suara NTB) – Suasana perayaan Idul Fitri 1441 Hijriyah di NTB berlangsung kondusif. Imbauan agar Salat Id dilaksanakan di rumah didukung sepenuhnya setiap elemen masyarakat. Kondisi ini harus tetap dijaga untuk terus meningkatkan upaya pencegahan penyebaran virus Corona penyebab penyakit Covid-19. ‘’Mayoritas masyarakat NTB mematuhi protokol Covid-19 baik pada malam takbiran maupun saat Hari Raya Idul Fitri,’’ ungkap Kapolda NTB, Irjen, Pol, Mohammad Iqbal dalam keterangan tertulisnya,

Minggu (24/5) lalu.

Sepekan terakhir ini Polda NTB memaksimalkan upaya pengamanan perayaan Idul Fitri 1441 H. Hal itu sebagai upaya mengawal fatwa MUI tentang Salat Idul Fitri di masa Covid-19. Juga Peraturan Gubernur NTB tentang imbauan Salat Idul Fitri di rumah berkenaan dengan wilayah zona merah Covid-19.

“Masyarakat melakukan takbiran di rumah masing-masing. Yang (takbiran) di masjid hanya marbot atau takmir. Ini turut mendukung upaya kita mencegah penyebaran Covid-19 ini,” jelasnya.

CEK - Kapolda NTB, Mohammad Iqbal (tengah) mengecek pos pengamanan Idul Fitri 1441 H di Gerbang Tembolak Mataram.

Selain itu dukungan dari TNIPolri juga berupa patroli skala besar pada malam hari. Utamanya sejak tiga hari sampai satu hari menjelang Idul Fitri. ‘’Patroli tersebut memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat saat merayakan takbiran sampai mempersiapkan Salat Id di rumah masingmasing,’’ujarnya.

Patroli itu digelar dengan sandi Blue Light Patrol. Patroli berskala besar dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan kesiapsiagaan TNI-Polri dalam mengayomi dan melayani masyarakat. Selain itu juga untuk menekan angka kriminalitas.

Patroli bersama TNI-Polri juga

mencakup pos pengamanan Idul Fitri di perbatasan. Salah satunya di Gerbang Tembolak, Jempong, Sekarbela, Mataram yang menghubungkan Kota Mataram dengan Lombok Barat lewat jalur selatan.

Kapolda mengecek kesiapsiagaan petugas sekaligus memberi motivasi dengan memberi bingkisan lebaran. Begitu juga pengecekan di Pos Pengamanan Gerimak, Narmada. Perbatasan Kota Mataram dan Lombok Barat yang dilewati jalan nasional. ‘’Melalui patroli ini, kami ingin memastikan bahwa situasi di NTB pascasalat Id tetap kondusif di tengah kondisi Covid-19,’’ tutupnya. (why)

Pemprov Catat 6.643 Warga NTB Pulang Kampung Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mencatat sebanyak 6.643 warga NTB telah pulang kampung sejak 2 Februari hingga 24 Mei 2020. Sebanyak 1.185 orang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang pulang dari sejumlah negara penempatan. ‘’Begitu datang dari luar daerah atau luar negeri langsung dilakukan tes skrining, langsung rapid test segala macam. Setelah itu mereka dijemput oleh Pemda kabupaten/kota masing-masing,’’ ujar Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH dikonfirmasi Suara NTB, Senin (25/ 5) sore kemarin.

Sebanyak 6.643 warga NTB yang pulang dari luar daerah dan luar negeri itu terdiri dari 1.117 mahasiswa dan santri/santriwati, 1.185 PMI, 3.136 jemaah

TO K O H

H. Lalu Gita Ariadi

tabligh, 637 masyarakat umum.

Khusus untuk PMI yang sudah pulang, sebanyak 65 orang di Kota Mataram, 131 orang di Lombok Barat, 36 orang di Lombok Utara, 321 orang di Lombok Tengah, 348 orang di Lombok Timur. Kemudian 28 orang di Kabupaten Sumbawa Barat, 86 orang di Sumbawa, 51 orang di Dompu, 4 orang di Kota Bima dan 105 orang di Kabupaten Bima.

Aryadi mengatakan, kepulangan PMI NTB dari luar negeri terus berdatangan setiap hari.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB)

Data jumlah kepulangan dan daerah asal warga yang pulang ke NTB

Positif Covid-19 di NTB Jadi 488 Orang Tuntaskan Temuan BPK MESKIPUN mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov NTB 2019. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB menemukan lima poin temuan yang harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima, Rabu, 20 Mei lalu.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB melaporkan kasus positif Covid-19 di NTB kembali bertambah sebanyak 10 orang pada Senin (25/25). Sehingga total kasus positif Covid-19

menjadi 488 orang dengan 258 pasien sudah sembuh. ‘’Dengan adanya tambahan 10 kasus baru terkonfirmasi positif, tidak ada tambahan sembuh baru, dan tidak ada kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB

sampai hari ini sebanyak 488 orang,’’ sebut Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si di Mataram, Senin (25/5) sore kemarin.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Paket Kebijakan Subsidi KEPALA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Farid Faletehan, mengatakan, OJK menyiapkan paket kebijakan subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah bagi debitur bank, BPR dan perusahaan pembiayaan saat pandemic Covid-19. ‘’Paket subsidi bunga merupakan program untuk membantu meringankan UMKM dan juga industri keuangan,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (25/5).

Bersambung Farid Faletehan ke hal 11

(Sumber : Pemprov NTB)

Sebaran kasus Covid-19 di NTB hingga Senin (25/5).

Infrastruktur CAT Siap, NTB Jadwalkan SKB CPNS Agustus - September Mataram (Suara NTB) Pemprov memastikan infrastruktur Computer Assisted Test (CAT) untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2019 sudah siap. Jika SKB dilaksanakan pada Agustus - September mendatang sesuai rencana Badan Kepegawaian Negara (BKN), maka Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota sudah sangat siap. ‘’Kalau infrastruktur sudah siap. Kita punya 100 PC untuk CAT. Bahkan cadangannya kita ada 20 unit. Kabupaten/kota juga siap. Menggunakan fasilitas di laboratorium komputer SMA/SMK yang ada. Kita sudah siap semua, tinggal menunggu dari pusat saja,’’ kata Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir dikonfirmasi Suara NTB, Senin (25/5) kemarin.

Nasir mengatakan, BKN merencanakan pelaksanaan SKB CPNS 2019 pada Agustus - September mendatang. Namun, BKN masih menunggu keputusan dari Presiden. Pelaksanaan SKB CPNS 2019 ini dilakukan setelah ujian masuk sekolah pendidikan kedinasan.

BKN katanya, sudah men-

(Suara NTB/dok)

Muhammad Nasir simulasikan pelaksanaan SKB CPNS 2019 mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19. ‘’Kalau mengikuti protokol Covid-19, maka pelaksanaan tes SKB akan lebih lama,’’ katanya.

Jika SKB dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid19, maka kapasitas ruangan CAT dikurangi 50 persen.

Bersambung ke hal 11

Jika Digelar dengan Protokol Covid-19

(Suara NTB/dok)

Anggaran Pilkada Membengkak Mataram (Suara NTB) Ketua KPU RI Arief Budiman dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa opsi Pilkada serentak 2020 akan digelar 9 Desember 2020 mendatang, bisa saja dilaksanakan. Hanya saja, ada banyak prasyarat yang harus

dipenuhi. Salah satunya adalah Pilkada harus digelar dengan mengikuti standar protokol kesehatan Covid-19. ‘’Penggunaan protokol kesehatan Covid-19 dalam Pilkada serentak 2020 memiliki implikasi yang tidak sederhana,’’ kata Arif. Dengan menerapkan

protokol Covid-19, diperkirakan akan menelan biaya lebih besar lagi. Sehingga anggaran Pilkada bakal membengkak.

Dari hitungan KPU, untuk yang paling minim seperti pengadaan masker saja, kebutuhannya sangat besar.

Setidaknya penyelenggara

harus menyediakan 105 juta masker untuk pemilih dan petugas di 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020.

Selain itu, untuk hand sanitizer, jika setiap TPS menyediakan satu botol, maka akan dibutuhkan 150 ribuan botol. ‘’Termasuk sembilan petugas per TPS.

Di negara lain, mereka memfasilitasi petugas dengan APD,’’ imbuhnya.

Besarnya anggaran tersebut bisa bertambah jika nanti kebijakan pengurangan jumlah pemilih per TPS dijalankan.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 26 Mei 2020

Halaman 2

Warga Miskin di Mataram Bertambah Perketat Melalui PCBL PERGERAKAN masyarakat saat lebaran dipastikan meningkat. Tradisi silaturahim ramai di masing – masing lingkungan. Menghindari penyebaran Coronavirus Disease pengawasan diperketat melalui program penanganan Covid-19 berbasis lingkungan.

Camat Sandubaya, Saharuddin tidak membantah bahwa masyarakat hilir-mudik berkunjung ke rumah kerabat dan keluarga di lingkungan saat lebaran. Protokol pencegahan penularan covid-19 harus tetap diperhatikan. Artin(Suara NTB/dok) ya, warga diwajibkan mengSaharuddin gunakan masker, mencuci tangan serta mengecek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan.

“Protokol Covid-19 harus dijalani,” kata Saharuddin dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Dari sisi pengawasan telah ada kesepakatan bersama antara Polsek dan Danramil dengan mengerahkan babinsa dan bhabinkamtibmas. Tim terpadu akan patroli ke lingkungan memantau aktivitas warga.

Khusus tamu berasal dari luar Kota Mataram kata Sahar, perlu diperketat. Kebijakan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh merekayasa lalu lintas dinilai sebagai tindakan tepat untuk memutus mata rantai penularan virus Corona.

“Pak Wali sudah mengambil kebijakan untuk rekayasa lalu lintas. Jadi yang masuk dari luar Kota Mataram menggunakan satu jalur,” tandasnya.

Penyebaran Covid-19 di Kota Mataram hampir merata.

Bahkan, enam kecamatan kategori zona merah. Mantan Lurah Ampenan Utara menegaskan, pengawasan antar kelurahan dan kecamatan juga diperketat. Salah satunya melalui program penanganan Covid-19 berbasis lingkungan.

Alat pelindung diri (APD), masker, tempat cuci tangan serta alat pemindai suhu tubuh telah dibagikan ke masing – masing lingkungan. Pengunjung masuk ke lingkungan wajib didata serta dicek suhu tubuh. “Siapapun yang masuk ke lingkungan wajib didata,” tandasnya.

Sahar mengingatkan, masyarakat tetap waspada dan tidak menganggap remeh virus Corona. Selalu mengikuti protokol pencegahan dan mematuhi imbauan dari pemerintah, sehingga pandemi Covid-19 segera berakhir agar masyarakat bisa beraktivitas seperti semula. (cem)

Terkesan Habiskan Anggaran KEBIJAKAN Pemkot Mataram yang melakukan pengalihan arus lalulintas untuk mengendalikan pergerakan masyarakat yang masuk ke Kota Mataram sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19, dinilai tidak efektif. Bahkan, anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron, S.Si., mengatakan, kegiatan tersebut terkesan menghabiskan anggaran.

Berbicara kepada Suara NTB melalui percakapan WhatsApp, Minggu (25/5) kemarin, Gufron (Suara NTB/fit) berujar bahwa penutupan dan Ahmad Azhari Gufron pengalihan arus lalulintas merupakan upaya Pemkot Mataram untuk mencegah keramaian dalam mengantisipasi penyebaran wabah virus Corona (Covid-19). ‘’Sejauh mana efektivitasnya, kita bisa lihat dari volume kendaraan yang masuk ke Mataram semakin berkurang,’’ katanya.

Hanya saja, lanjut politisi PAN ini, kelemahan dari kegiatan ini adalah semua titik masuk Kota Mataram tidak sepenuhnya dijaga petugas lantaran penutupan hanya dilakukan di jalan protokol saja. ‘’Jadi terkesan program untuk menghabiskan anggaran saja. Banyak kegiatan/program Pemkot yang sebatas wacana,’’ kritiknya.

Tingginya kasus covid-19 di Kota Mataram yang diklaim sebagai bentuk keberhasilan Pemkot Mataram mengungkap pasien positif corona, dianggap sebagai klaim yang keliru. ‘’Angka kasus tinggi tidak bisa dijadikan keberhasilan,’’ tegasnya. Anggaran untuk covid 19 Pemkot Mataram sangat besar. Untuk tahap II di RSUD Kota Mataram misalnya, ada Rp40 miliar. Termasuk pengadaan alat PCR untuk pemeriksaan Covid-19 secara mandiri Oleh karena itu, Ketua Fraksi Amanah Bangsa ini berharap kasus covid-19 di Kota Mataram dapat ditekan, serta pembagian JPS Kota Mataram dipercepat. ‘’JPS Kota Mataram sudah masuk bulan kedua, pembagian bulan pertama saja belum selesai,’’ sesalnya. Banyak tolak ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penanganan covid-19.

Selama terjadi penambahan positif, proses tracking yang kurang cepat, maka Pemkot Mataram belum bisa dikatakan berhasil. Kendala utamanya menurut Gufron, ada pada proses tracking yang kurang cepat. ‘’Contoh sekarang, hasil rilis Ny N dengan nomer urut 476 positif. Dirilis Kelurahan Ampenan Tengah, ternyata setelah dicek itu warga Ampenan Selatan, dan sampai sekarang belum ditracking oleh gugus covid,’’ ungkapnya.

Data penanganan covid, sambung dia, harus tetap diupdate. Proses tracking warga positif harus cepat dilaksanakan. ‘’Dalam minggu ini sudah dua warga kelurahan saya yang positif dan proses dari tracking tim gugus covid kota sangat lamban,’’ keluhnya. Namun demikian, dia membantah kelambanan tersebut karena kendala SDM. ‘’Seharusnya ini yang menjadi prioritas. Tidak ada istilah terbatas jumlah dan pengetahuan, kalau mau covid-19 ini cepat selesai, Pemkot Mataram harus segera evaluasi,’’ pungkasnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) Penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 memperburuk aktivitas ekonomi.

Dampaknya warga miskin di Kota Mataram dipastikan bertambah. Kemampuan daerah untuk pembiayaan bertahan enam bulan kedepan.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, angka kemiskinan dipastikan akan bertambah. Sebab, dampak dari penyebaran virus Corona sudah dirasakan. Hal ini dimulai dari refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mencapai Rp350 miliar.

Rencana program yang dipastikan berjalan di tahun 2020 terpaksa ditunda dan dipotong untuk mengurus pencegahan dan penanganan Covid-19. “Peningkatan kemiskinan itu sudah pasti. Dampaknya sudah kita rasakan,” kata Walikota.

Disampaikan, pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat mengalami penurunan drastis. Dana alokasi umum (DAU) dari pagu sebelumnya Rp641,1 miliar lebih turun menjadi Rp561,7 miliar. Dana alokasi khusus (DAK) non fisik Rp91,6 miliar lebih menjadi Rp79,4 miliar lebih. Dana insentif daerah dari pagu Rp69,9 miliar menjadi Rp63,7 miliar.

Selain itu sebut Walikota, sumber pendapatan asli daer-

ah (PAD) juga mengalami penurunan drastis mencapai Rp128 miliar. Menurutnya, Mataram sebagai pusat jasa dan perdagangan dengan tidak ada aktivitas perhotelan dan restaurant akan mengganggu pendapatan.

“Apalagi Mataram sebagai pusat jasa.Tidak ada aktivitas, sangat berpengaruh,” jelasnya.

Paling dirasakan dengan tidak adanya aktivitas ekonomi banyak terjadi pengangguran.

Pelaku usaha kecil menengah juga merasakan dampaknya.

Praktis, angka kemiskinan juga akan berpengaruh.

Walikota menegaskan, APBD Kota Mataram saja hanya mampu bertahan selama enam bulan. Keseluruhan sumber pendapatan difokuskan untuk pencegahan dan penanganan virus Corona. Jika kurun waktu tersebut pandemi ini tidak berakhir, maka tidak ada sumber pendapatan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan.

“Kalau sampai enam bulan belum berakhir, saya tidak tahu dari mana lagi sumber

(Suara NTB/cem)

KEMISKINAN - Seorang ibu paruh baya mengumpulkan barang bekas yang dipungut dari salah satu TPS sementara di Kelurahan Mataram Timur belum lama ini. Warga miskin di Kota Mataram diprediksi meningkat akibat Covid-19. pembiayaan kita,” tandasnya.

Jumlah penduduk miskin di Kota Mataram berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2019 tercatat sebesar 43,19 ribu orang atau 8,92 persen. Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin 42,60 ribu orang atau 8,96 persen. Terlihat terjadi penurunan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2018 –

Kenaikan Tipe Kecamatan Sekarbela Ditunda Mataram (Suara NTB) Proses naik tipe Kecamatan Sekarbela dari tipe B ke tipe A ditunda. Hal ini disebabkan meluasnya penyebaran virus Corona. Kelurahan Pagesangan Barat digadanggadang ditarik melengkapi persyaratan naik tipe.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, Drs. I Made Putu Sudarsana menyampaikan, keseluruhan kegiatan yang telah diskenariokan telah matang. Tetapi program itu tertunda karena penularan virus Corona. Pemkot Mataram harus fokus menangani wabah tersebut. “Akhirnya semua kegiatan kita cut,” kata Putu.

Proses naik tipe melibatkan banyak orang. Mulai dari sosialisasi, penyusunan administrasi dan lain sebagainya. Pelibatan orang banyak sesuai protokol Covid-19 tidak boleh, sehingga harus ditunda pelaksanaannya.

(Suara NTB/cem)

I Made Putu Sudarsana Putu menegaskan, hasil kajian dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) telah mengerucut ke pengusulan salah satu wilayah di Kecamatan Mataram. Yakni, Kelurahan Pagesangan Barat bakal ditarik menjadi bagian dari kelurahan di Kecamatan Sekarbela.

“Tapi prosesnya panjang.

Kita harus mengundang masyarakat, sosialisasikan dan lainnya,” terangnya.

Putu mengharapkan, pandemi segera berakhir. Proses Kecamatan Sekarbela naik tipe dari B ke A dapat dilanjutkan pada bulan Oktober mendatang.

Untuk administrasi kependudukan masyarakat secara otomatis menyesuaikan.

Seperti diketahui, wacana naik status Kecamatan Sekarbela sejak tahun 2018 lalu. Setahun berjalan belum ada progres. Naiknya status Sekarbela sebagai kecamatan dengan tipa A disesuaikan dengan rencana Pemkot Mataram memindahkan pusat perkotaan ke wilayah selatan. Langkah awal dengan membangun kantor Walikota. Tetapi program tersebut gagal karena harus menunggu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. (cem)

Walikota Minta PMI Diawasi Ketat Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 mengawasi ketat Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mudik atau pulang ke kampung halaman. Mereka diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan.

“Ini memang menambah pekerjaan. Kita akan jaga ketat,” tegas Walikota. Puluhan PMI asal Kota Mataram telah tiba di lingkungan. Mereka berasal dari daerah penempatan seperti Arab Saudi, Malaysia, Singapura dan lainnya.

Gelombang pemulangan TKI dari luar negeri kata Walikota, menjadi kekhawatiran terjadinya penularan.

Pengawasan diperketat di Bandara Internasional Lombok dan Pelabuhan Lembar.

Pintu masuk menuju Kota Mataram juga diawasi. Tim gabungan ditempatkan dicek poin monument Tembolaq Kelurahan Jempong Baru. “Saya sudah minta ada rekayasa lalulintas,” tandasnya.

Masyarakat berasal dari luar diwajibkan mentaati protokol pencegahan penularan Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Termasuk tindakan pengecekan suhu tubuh dan PMI wajib didata.

Memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Pemkot Mataram telah menerapkan

Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL). Mantan PMI diawasi melalui program tersebut. “Kita sudah melaksanakan PCBL dan akan lakukan pengawasan,” ujarnya.

Detail berapa jumlah PMI kembali dari negara penempatan tidak diketahui persis oleh Walikota. Menurutnya, pengawasan terus melekat terhadap pendatang dari luar daerah maupun luar negeri.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Hariadi menyebutkan, sekitar 40 lebih PMI telah tiba secara bertahap di Kota Mataram. Mereka tiba dari latar belakang negara tempat bekerja. Seperti negara di kawasan Asia Pasific dan Arab Saudi.

Sebelum kembali ke daerah asal, petugas dari Kantor Karantina Kelautan dan Pertanian memeriksa kesehatan para penyumbang devisa negara tersebut. Uji usap atau swab dijalani PMI untuk memastikan tidak terinfeksi virus Corona. KKP akan memberikan kartu kuning atau surat keterangan sehat sebagai bukti ke daerah asal.

Meskipun demikian kata Hariadi, Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram tidak bisa serta merta menjadikan surat keterangan itu jadi patokan. Pemeriksaan kesehatan kemba-

li harus dijalani PMI. “Tetap diperiksa di sini walaupun sudah ada surat keterangan dari KKP,” kata Hariadi.

Mengantisipasi penularan, kepala lingkungan, lurah dan camat diminta berperan aktif mengawasi PMI yang baru tiba di lingkungan. Jika memiliki gejala segera mengecek kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit. “PMI wajib isolasi mandiri selama 14 hari,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Drs. I Nyoman Suandiasa mengungkapkan, skenario telah disiapkan oleh tim gugus tugas dengan memperketat pengawasan di pintu masuk bandara serta pelabuhan dengan mendirikan pos pantau. PMI yang tiba akan menjalani tes cepat virus Corona atau rapid test. Hasil test menunjukkan reaktif ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kesehatan dan menjalani karantina di Wisma Nusantara.

“Skenario disiapkan di BIL dan Pelabuhan Lembar. Pos pantau ada di sana,” kata Nyoman.

Dikatakan, PMI pulang ke daerah asal memang telah mengantongi surat keterangan sehat dari KKP. Namun demikian, pihaknya juga ingin memastikan kondisi setelah tiba di daerah. Karena, klaster baru ini bisa jadi ancaman dan harus diantisipasi. (cem)

Maret 2019 yaitu 0,04 persen.

Selama periode Maret 2018 – Maret 2019, garis kemiskinan mengalami kenaikan yaitu dari Rp457.950/kapita/ bulan pada Maret 2018 menjadi Rp480.304/kapita/bulan pada bulan sama di tahun 2019.

Sementara, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Mataram mengalami kenaikan dari 1,17 pada Maret 2018 menjadi

1,55 pada Maret 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa rata – rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Mataram cenderung menjauh dari garis kemiskinan. Sedangkan, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami kenaikan dari 0,22 menjadi 0,45 pada bulan Maret 2018 dan Maret 2019. Artinya, kesenjangan penduduk miskin semakin meningkat. (cem)

Pengadaan Paket Sembako Segera Diaudit Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram meminta segera dilakukan audit pengadaan paket sembako bagi masyarakat terdampak Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Barang didistribusikan tidak sesuai dengan harga pasar.

Permintaan audit bermula dari temuan aparat penegak hukum (APH) terhadap kelebihan harga dari paket yang didistribusikan.

Satu paket dihitung Rp250 ribu.

Dengan tujuh item barang yakni, beras, minyak goreng, gula pasir, sabun,abon dan telur.

Menanggapi temuan APH tersebut, Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menegaskan, pengadaan barang dalam kondisi darurat kemungkinan saat itu terjadi kenaikan harga saat rekanan mengajukan menawarkan.

Namun demikian, pembayaran paket sembako boleh dilakukan audit. “Saya sudah meminta dilakukan audit,” kata Mahmuddin dikonfirmasi pekan kemarin.

Audit akan diminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Auditor negara akan mengetahui apakah harga yang ditawari rekanan kelebihan atau sebaliknya.

Mahmuddin menjelaskan, pengadaan barang di kondisi darurat tidak dipermasalahkan belum ada harga. Auditor akan menghitung kewajaran antara penyedia dengan harga di pasar.

Jika ada kelebihan harga menjadi kewajiban rekanan mengembalikan ke kas daerah. “Sudah ada surat penyataan kalau ada kelebihan rekenan bersedia

mengembalikan,” tandasnya.

Jumlah penerima jaring pengaman sosial (JPS) di Kota Mataram berdasarkan basis data terpadu (BDT) sesuai by name by addres sebanyak 41.589 kepala keluarga (KK). Dengan rincian, intervensi pemerintah pusat melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial 22.151 KK. Kemudian Kota Mataram mendapatkan kuota tambahan sebesar 7.440 KK. Bantuan diberikan senilai Rp250 ribu/bulan.

Selain itu, Kota Mataram juga mendapatkan kuota bantuan langsung dari Kementerian Sosial sebesar Rp600 ribu selama tiga bulan bagi 12.041 KK. Pemprov NTB juga mengintervensi melalui JPS Gemilang 1.868 KK. Dengan demikian, totalnya mencapai 43.464 KK. Sementara itu, Kota Mataram juga menyalurkan bantuan serupa kepada 26 ribu KK. Sasaran penerima adalah kelompok terdampak Covid-19. Di antaranya, tenaga kerja di PHK, penyadang disabilitas, UMKM, kelompok nelayan, kelompok perempuan rawan sosial dan lainnya. Dengan total anggaran JPS sekitar Rp4,5 miliar.

Mahmuddin tidak mengetahui detail item kelebihan harga jadi temuan APH. Secara rincian disampaikan, penyaluran di tahap pertama 4 ribu paket senilai Rp1,06 miliar, tahap kedua 5 ribu paket sembako senilai Rp1,2 miliar lebih dan tahap ketiga Rp1,07 miliar lebih. “Itu sudah plus paket sembako, packing dan transportasi,” sebutnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

PAKET SEMBAKO - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh belum lama ini mengecek paket sembako bakal didistribusikan di tahap pertama berjumlah 4 ribu paket.

Pemkot Mataram meminta dilakukan audit kewajaran harga.

Penularan Covid-19 di Mataram Sulit Dideteksi Mataram (Suara NTB) Pasien positif Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 di Kota Mataram, meningkat.

Tren penularan cenderung terjadi pada non klaster atau klaster Mataram. Tim Gugus Penanganan Covid-19 kesulitan mendeteksi.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa menjelaskan, tim gugus tugas sebelumnya disibukkan dengan memetakan Klaster Gowa, Klaster Bogor dan Klaster Sukabumi. Setelah terpetakan dan penularan bisa di-

tangani. Belakangan, muncul letupan dari masyarakat setempat yang tidak pernah bersentuhan dengan klaster itu. Ternyata positif terinfeksi virus Corona. “Dan, inilah yang kita sebut dengan non klaster atau klaster Mataram,” kata Nyoman dikonfirmasi, Senin (25/5).

Dalam penanganan Covid19, Pemkot Mataram paling awal menyelesaikan tiga klaster disinyalir berkontribusi sebagai pembawa virus. Tindakan progresif dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Dinas Kesehatan Kota Mataram. Akan tetapi,

konsekuensi logisnya kata Nyoman yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah, saat klaster luar selesai. Maka klaster lokal atau klaster Mataram yang akan tumbuh dan tidak bisa ditarik benang merahnya.

Dia mengklaim tim gugus bukannya kesulitan mendeteksi. Tetapi harus bekerja keras mengidentifikasi di mana pasien tertular. “Contohnya, SM dari Lingkungan Panarage belum terdeteksi klaster mana. Awalnya, Pemprov NTB merilis sebagai klaster luar negeri. Setelah ditelusuri tidak masuk klaster

itu karena tidak ada kontak,” terangnya.

Spekulasi tim gugus dari hasil identifikasi bahwa SM (alm) bekerja di Pasar Mandalika. Potensinya tertular di sana. Kasus serupa juga pada bayi usia 3 bulan asal Lingkungan Gerung Butun, Kelurahan Turida. “Ayahnya tukang parkir di salah satu toko bangunan. Di mana mereka kena. Apakah bapaknya OTG atau apa. Ini yang sulit kita deteksi,” tambahnya.

Langkah progresif tim gugus tugas memutus mata rantai klaster lokal adalah melaksanakan pemeriksaan keseha-

tan terhadap sopir taksi daring maupun konvensional.

Kedepan, Dikes dan RSUD Kota Mataram menyiapkan skenario rapid test massal di beberapa tempat.

Data perkembangan kasus Covid-19 di Kota Mataram, tertanggal 24 Mei 2020 pukul 18.00 Wita yakni 171 positif Covid-19. Dengan rincian, 71 pasien masih dalam perawatan, 97 orang sembuh dan 3 orang meninggal dunia. Sementara, 194 pasien dalam pengawasan.

Dengan rincian 130 orang selesai dalam pengawasan. 68 orang dalam pemantauan. Dan, 435 orang tanpa gejala. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Selasa, 26 Mei 2020

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA NTB Selasa, 26 Mei 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Enam Balita dan Sejumlah Petugas Medis di Lobar Positif Corona

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengumumkan dua tenaga medis dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19. Selain itu, 10 tenaga medis juga masih dikarantina lantaran diduga reaktif. Selain menjangkiti tenaga medis, enam anak dan balita juga terkonfirmasi positif Covid-19. Di antara mereka, ada yang berusia satu bulan hingga tujuh tahun. “ Untuk itu kami tidak akan pernah lelah mengimbau masyarakat agar tidak menyepelekan ancaman bahaya Covid-19 ini. Kita khawatir kalau masyarakat tetap abai, tak peduli dengan protokol kesehatan, justru penyebaran virus di daerah kita ini akan semakin meluas,” tegasnya saat memimpin Apel Siaga Pasukan Berskala Besar di Kawasan Bundaran Giri Menang Gerung, akhir pekan kemarin.

Bupati mengambil kasus kota di Pulau Jawa yang juga sudah banyak tenaga medisnya terkena Covid-19 ini dan saat ini mengalami kekurangan tenaga medis. “Karena itu kita minta kepada masyarakat untuk selalu patuh terhadap imbauan pemerintah,” kata H. Fauzan.

Melihat penyebarannya saat ini, bagi Fauzan Khalid sudah mengkhawatirkan. Sampai saat ini katanya, sudah 93 orang sudah terinfeksi walaupun sebagiannya telah sembuh. Bupati juga berpandangan tidak ada wilayah di Lobar yang pasti zona hijau.

“Jadi ini peran masyarakat un-

tuk tidak menciptakan kerumunan dan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jika sampai wabah ini tidak bisa dikendalikan, jangankan Lombok Barat, negara saja bisa bangkrut jika ekonomi tidak berjalan, fokus anggaran hanya untuk Covid 19. Terus bagaimana kita mau membangun dan menghidupkan ekonomi masyarakat?,” tanyanya.

Baginya, cukup dilematis bagi pemerintah dalam situasi saat ini.

Namun, menurut Fauzan, pilihan untuk keselamatan nyawa dari penyakit mematikan ini adalah pilihan yang utama dan realistis bagi pemerintah. “Itu kenapa kita meminta masyarakat mematuhi imbauan pemerintah. Bukan cuma karena ingin selamat dari bahaya Covid 19, tapi juga biar perekonomian bisa segera pulih,” harapnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakin dan Kesehatan Lingkungan (P3KL) Dinas Kesehatan Lobar, H. Ahmad Taufiq Fathoni menambahkan, terhadap 10 ten-

aga medis yang saat ini dikarantina, pihaknya memastikan akan melakukan swab test. “Kita swab dulu paling tidak sampai tiga kali.

Jika secara berturut-turut hasilnya negatif, baru kita bolehkan kembali bertugas,” tegas dokter yang istrinya juga merupakan perawat piket di ruang isolasi itu.

Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Agung Semarang itu juga meminta agar masyarakat bisa meringankan beban rumah sakit dan para medis.

Alasannya, tenaga medis di Lobar berkurang 12 orang. Sementara pasien yang positif terus bertambah dan berakibat pada penambahan ruang isolasi. ‘’Akibat lanjutannya, kita terpaksa menutup pelayanan untuk ibu dan anak di RSUD Tripat dan Ruang Penyakit Dalam di RSAM Narmada,” tutur Fatoni.

Berdasarkan data, hingga hari Senin (25/5) jumlah pasien positif sebanyak 93 orang. 39 orang sudah sembuh, sedangkan ada 54 orang masih dirawat. Di antara 54 pasien ini ada 6 orang balita dan anak. (her)

Lebaran di Rumah Sakit

Tim Medis di RSUD Soedjono Selong Kirim Pesan ke Masyarakat Selong (Suara NTB) Momentum Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Alasannya, Lebaran pada tahun ini dihadapkan pada musibah virus Corona (Covid-19). Seperti yang dihadapi tenaga medis di RSUD dr. R. Soedjono Selong harus berlebaran di rumah sakit. Namun, dalam momentum lebaran tahun ini, para tenaga medis tetap bahagia mengabdi untuk kesembuhan para pasien. Mereka pun menyempat diri untuk mengirim ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dan berkirim pesan ke masyarakat dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Dari ucapan dan pesan yang

(Suara NTB/ist)

UCAPAN SELAMAT - Tim medis di RSUD dr. R. Soedjono Selong mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada masyarakat.

disampaikan lewat kertas putih, para tenaga medis mengharapkan masyarakat tetap bahagia, tetap tenang serta mematuhi segala aturan dan penerapan prokol kesehatan berdasarkan kebijakan pemerintah.

Aktivitas tenaga medis ini diposting oleh Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong, dr. Tantowi Jauhari, Mkes., di salah satu WhatsApp Group. Mewakili tenaga medis, dr. Tantowi mengungkapkan rasa syukurnya jika kondisi tenaga medis khususnya yang menangani pasien Covid-19 dalam kon-

disi sehat. Bahkan, katanya, jumlah pasien yang sembuh terus bertambah dan terjadi pelambatan kasus. Kondisi ini merupakan salah langkah awal dalam upaya terus memutus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lotim.

Tantowi meminta masyarakat agar mendukung kerja yang dilakukan oleh tim medis. Bagia tim medis, katanya, kesadaran masyarakat merupakan mutiara sehingga tidak terjadi kasus positif Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. “Intinya, kesadaran masyarakat harapan kita bersama,”pungkasnya. (yon)

Halaman 4

Selasa, 26 Mei 2020

SUARA NTB

Halaman 5

Pemerintah Transfer 35 Persen DAU KSB, Anggaran Covid-19 Terpenuhi Taliwang (Suara NTB) Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebesar 35 persen yang sempat tertahan akhirnya ditransfer oleh pemerintah pusat.

Berasarkan keterangan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) setempat, DAU senilai Rp10.254.548.150 itu telah masuk ke kas daerah per tanggal 20 Mei 2020 lalu.

Perihal penundaan transfer DAU KSB itu oleh pusat sebelumnya, dikarenakan Pemda KSB dinyatakan belum memenuhi salah satu ketentuan pasal 29 PMK Nomor 35/ PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Di mana dalam laporannya KSB tidak bisa memenuhi persentase rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50 persen untuk dialihkan pada dana penanganan Covid-19. Sementara pada sisi belanja barang jasa, KSB bisa melapaui hingga 53 persen dari ketentuan minimal 50 persen ketentuan PMK tersebut.

Kepala BPKD KSB, Nurdin Rahman menjelaskan, pada dasarnya penundaan teransfer DAU KSB beberapa waktu lalu bukan karena daerah lalai melaporkan. Tetapi ada syarat dari PMK yang belum dipenuhi. “Tidak melaporkan itu beda dengan tidak memenuhi syarat. Jadi kita lapor, tapi karena syaratnya tidak terpenuhi maka laporan itu dianggap tidak clear. Dan konsekuensinya kemudian DAU kita sempat

ditahan pusat sebesar 35 persen itu,” cetusnya.

Mengenai tidak terpenuhinya rasionalisasi belanja modal hingga 50 persen untuk biaya penanganan Covid-19 itu. Nurdin menuturkan, saat awal realokasi dan refocussing (penyesuaian) APBD untuk penanganan Covid-19, Pemda KSB hanya mampu memangkas dana belanja modal sebesar 13,6 persen. Dana itu sudah dianggap maksimal karena tidak ada lagi kegiatan belanja modal yang bisa dialihkan.

“Kita sudah pangkas semua.

Tapi hanya segitu saja. Yang kita sisakan hanya sertifikasi, BPJS, BOS dan beberapa dana DAU non fisik,” urainya.

Dengan posisi rasionalisasi itu, Pemda KSB kata Nurdin tetap melanyampaikan laporannya. Namun pusat pada akhirnya tetap menganggap daerah lalai tidak memenuhi ketentuan PMK 35/ 2020. “Kita saat itu memberanikan diri saja (melaporkan) tidak tahu akan ada sanksi penundaan DAU. Tapi begitu keluar SKB Menkeu dan Mendagri ada sanksi penudaan DAU ya kita bisa apa, kan laporan yang kita sampaikan sesuai kondisi keuangan (daerah) kita,” bebernya.

Setelah mengetahui adanya sanksi penundaan DAU tersebut, Pemda KSB kemudian mencari cara. Nurdin mengungkapkan, atas arahan bupati pihaknya bersurat ke Menkeu meminta pengampunan dengan menyertakan analisis keuangan daerah, terutama soal kondisi postur belanja modal KSB yang tidak bisa lagi dirasionalisasi memenuhi PMK 35/2020.

Dan pada akhirnya surat permohonan Pemda KSB itu

terpenuhi. Menkeu Melalui Siaran Pers SP-30/ KLI/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi atas Realokasi dan Refocussing APBD untuk Penanganan COVID-19 di Daerah tanggal 2 Mei 2020. Menkeu memberikan daerah toleransi total rasionalisasi belanja barang dan jasa dan belanja modal menjadi sekurang-kurangnya 35%.

Atas dasar siaran pers itulah, lanjut Nurdin, Pemda KSB kembali melakukan penyempurnaan laporan penyesuaian APBD TA 2020 dengan mengurangi total belanja barang dan jasa dan belanja modal sebesar 35,08 persen. Selanjutnya laporan penyesuaian tersebut segera disampaikan ke Menkeu melalui Dirjen Perimbangan Keuangan pada tanggal 14 Mei 2020.

“Tentu kemudian dengan

(Suara NTB/ist)

Nurdin Rahman ditransfernya DAU kita yang sempat tertunda kemarin, menandakan bahwa ketentuan alokasi APBD kita untuk penanganan Covid-19 ini sudah sesuai ketentuan,” demikian ditegaskan Nurdin. (bug/*)

Idul Fitri, Bangun Optimisme Masyarakat Hadapi Covid-19 Sumbawa Besar (Suara NTB)Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc mengajak umat Islam untuk senantiasa bersabar namun tetap optimis menghadapi pandemi covid-19 dalam suasana Idul Fitri 1441 Hijirah. Dengan kesabaran dan optmisme, diharapkan dampak dari covid-19 ini bisa teratasi.

“Kita harus sabar dan optimis atas ujian tersebut. Bahwa setelah ada kesulitan akan Allah datangkan kemudahan.

Dengan kesabaran akan terbit optimisme, sehingga segala kesedihan dan dampak dari wabah covid-19 ini akan dapat diatasi,” kata Bupati dalam video sambutan Idul Fitri yang disampaikan secara virtual.

Perayaan Idul Fitri tahun 2020 ini, jelas Bupati, memang terasa berbeda dari tahuntahun sebelumnya. Merebaknya wabah Covid-19 di tengah bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri saat ini tentunya menjadi memprihatinkan bersama. Namun Bupati berharap musibah ini sekaligus menjadi ujian dari Allah SWT. Jika dilalui dengan sabar dan ikhtiar, maka justru ujian ini merupakan alat menambah keimanan yang mungkin mulai lemah.

“Karena sabar pada hakekatnya adalah kemampuan jiwa untuk menghimpun potensi diri guna mencari jalan keluar, bukan sekadar berkeluh kesah.

Orang yang sabar akan mengembalikan segala musibah kepada Allah,” terangnya.

Diungkapkannya, dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa, gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa tentunya tidak dapat bekerja sendiri.

Tanpa bantuan kerjasama dan partisipasi seluruh komponen masyarakat. Untuk itu Bupati menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan semakin intens melakukan segala upaya untuk memutus rantai penularan Covid-19 di Kabupaten Sumbawa. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada para petugas kesehatan yang selama ini telah berada di garda terdepan dalam perang melawan pandemi covid-19 ini. “Alhamdulillah sampai dengan saat ini, sudah banyak langkah -langkah yang kita lakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan covid-19 di Kabupaten Sumbawa. Selain menerapkan fisical distancing atau menjaga kontak fisik dengan sesama orang, sosialisasi memakai masker,

melakukan penjagaan dan pengawasan pintu masuk daerah, memperkuat ketahanan tubuh masyarakat, memperkuat kapasitas sistem kesehatan, kami juga menangani dampak sosial dan ekonomi yang terjadi akibat musibah ini,” ujarnya.

Strategi utamanya adalah dengan mengutamakan kesejahteraan publik serta menjaga perekonomian agar tidak jatuh terlalu dalam. Sehingga masyarakat masih memiliki daya tahan ekonomi untuk berperang melawan covid-19.

Dalam hal anggaran, Pemkab Sumbawa juga sudah melakukan pemetaan dan pergeseran anggaran untuk menyediakan dana pencegahan dan penanggulangan wabah covid-19. Menyusul keputusan pemerintah pusat yang menetapkan pandemi covid-19 ini sebagai bencana non alam.

“Sebanyak kurang lebih Rp 119 miliar anggaran telah kami siapkan untuk menjalankan program pencegahan, penyediaan dukungan bagi sektor kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan pelaksanaan program jaring pengaman sosial bagi warga yang terdampak covid-19,” beber Bupati.

Selaku pimpinan daerah, Bupati akan berbuat maksimal dan akan terus mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk bersama -sama melawan penyebaran covid-19 di Kabupaten Sumbawa. Meski disadari bahwa masih banyak hal yang belum bisa dilaksanakan secara sempurna. Kekurangan dan kendala masih kerap dijumpai dalam ikhtiar penanganan Covid-19 ini.

“Tetapi Insya Allah komitmen kami tak akan pernah berkurang untuk terus berkhidmat memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik bagi masyarakat dan daerah yang kita cintai ini,” tutup Bupati.

Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq juga mengimbau masyarakat tetap menaati anjuran pemerintah dalam merayakan Idul Fitri 2020 ini. Sebagai ikhtiar bersama mengantisipasi penyebaran covid-19. “Lebaran tahun ini kita merayakan dengan segala keterbatasan, karena di tengah kondisi covid-19. Bagi masyarakat yang bersilaturahim agar mengedepankan fisical distancing, dan tanpa bersalaman langsung. Kalaupun bersalaman, agar tetap mencuci tangan menggunakan sabun. Hal ini sebagai upaya antisipasi covid-19,” imbau Rafiq. (ind/arn)

Selasa, 26 Mei 2020

SUARA NTB

Halaman 6

Selasa, 26 Mei 2020

SUARA NTB

Halaman 7

Perkuat Imun di Masa Pandemi Covid-19

(Suara NTB/ist)

PRODUK IKAN - Kepala BKIPM Mataram, Suprayogi membagikan paket sembako berisi produk ikan kepada masyarakat

Balai KIPM Mataram Kampanyekan Lebaran Serba Ikan Mataram (Suara NTB) Lebaran 1441 H/2020 terasa berbeda dengan lebaran tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan wabah Covid-19 yang melanda seluruh dunia.

Banyak tradisi lebaran yang tidak bisa dilakukan, misalnya mudik, membeli pakaian baru dan silaturahmi ke sanak saudara secara langsung.

Selain tradisi tersebut, lebaran juga identik dengan berbagai suguhan makanan khas lebaran seperti opor ayam, rendang daging sapi dan lainlain.

Untuk momentum lebaran kali ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga melakukan kegiatan yang berbeda. Mensosialisasikan gemar makan ikan dengan kegiatan Lebaran Serba Ikan. KKP menggulirkan Lebaran Serba Ikan untuk mengganti menu lebaran yang biasanya dengan menu ikan. Selain memiliki kandungan omega tiga yang tinggi, ikan juga mampu meningkatkan imunitas tubuh.

Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram Suprayogi mengatakan, merayakan lebaran tidak harus memasak opor ayam atau rendang daging, tapi juga bisa produk perikanan yang memiliki manfaat dan kandungan gizi yang tinggi. Suprayogi juga menambahkan, makan ikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan imunitas tubuh sehingga tubuh akan terhindar dari berbagai serangan penyakit.

Lebaran ikan juga merupakan bentuk kepedulian KKP kepada masyarakat sehingga dapat menikmati sajian lezat saat lebaran. “Mari kita suarakan gerakan konsumsi ikan dalam berbagai kesempatan termasuk pada saat lebaran,� demikian ajakan Suprayogi.

Selain kampanye Lebaran Serba Ikan, KKP juga melakukan berbagai macam kegiatan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terkena dampak Pandemi Covid-19.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KKP ini antara lain, Nasi ikan, Sodoqah Ramadhan dan Bulan Mutu Karantina 2020, Siaga Nelayan, Bulan Bakti Nelayan 2020, Gemarikan Peduli Bencana Covid-19, serta bantuan benih, calon induk ikan, dan pakan untuk pembudidaya dalam rangka penanganan dampak Covid-19. KKP juga memiliki sejumlah kegiatan lain selama pandemi corona, seperti pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Covid-19. (bul/*)

Selasa, 26 Mei 2020

SUARA NTB

Halaman 8

Selasa, 26 Mei 2020

SUARA NTB Listrik PLN Akhirnya Tersambung ke Dusun Terluar Kabupaten Sumbawa Halaman 9

Mataram (Suara NTB) Setelah Desa Oi Katupa di Bima, PLN kembali menghadirkan terang di Dusun Punik, Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa. Sebanyak 67 pelanggan di dusun yang berlokasi sekitar 1 jam 30 menit dari pusat kota Sumbawa tersebut dilakukan penyambungan baru listrik pada hari Selasa (19/5) lalu.

“Lebaran tahun 2020 ini menjadi kenangan yang akan diingat oleh masyarakat dan akan menjadi sejarah bagi Dusun Punik karena akhirnya merdeka dari kegelapan,” ujar Isnaini dengan bahagia, Kepala Dusun Punik.

Isnaini juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada PLN yang telah membangun jaringan listrik hingga masuk ke dusunnya. “Penyalaan ini pasti akan membawa kebahagiaan untuk masyarakat di sini. Saya berterima kasih kepada PLN atas apa yang telah dilakukan untuk Dusun Punik.” ujarnya.

Sejak Mei 2019, PLN NTB mulai membangun jaringan listrik ke Dusun Punik. Akses jalan yang rusak, ditambah banyaknya tanjakan dan turunan yang

curam menjadikan tantangan tersendiri untuk mengalirkan listrik ke dusun yang masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian dari hasil perkebunan, khususnya kopi dan kemiri. Untuk listrik PLN sampai ke Dusun Punik, PLN membangun Jaringan Tegangan Menengah sepanjang 9.2 kms, satu buah gardu kapasitas 160 kVA dan juga Jaringan Tegangan Rendah sepanjang 1.097 kms.

“Medan menuju Dusun Punik itu sangat sulit, ada tanjakan yang sangat curam, kemiringan mencapai 40 derajat dan melewati hutan. Kalau angkut tiang pakai truk harus sangat berhati-hati,” tutur Irwanto. Di tengah pandemi Covid-19 ini, Irwanto menjelaskan keselamatan pegawai yang bertugas adalah prioritas utama. PLN harus memastikan seluruh layanan tetap berjalan seperti biasa, tidak ada yang berubah, namun diwajibkan untuk melaksanakan protokol keamanan.

“Seluruh petugas akan berpedoman pada prosedur pencegahan penyebaran Covid-19. Pemakaian Alat Pelindung Diri dan juga

PENYAMBUNGAN LISTRIK - Penyambungan aliran listrik oleh PLN ke Dusun Punik, Desa Batu Dulang Kecamatan Bantulanteh, Kabupaten Sumbawa. physical distancing menjadi hal yang wajib dilakukan di situasi seperti sekarang ini,” Jelas Irwanto. Penyalaan Dusun Punik di Sumbawa ini merupakan wujud komitmen PLN untuk terus melistriki nusantara, yang akan diikuti dengan dusun yang lain yang

belum berlistrik.

“Semoga dapat menjadi berkah yang luar biasa untuk warga Dusun Batu Punik di bulan Ramadhan ini. Dan mari bersama kita doakan supaya pandemi ini segera berlalu,” demikian Irwanto. (bul)

Fee Proyek Kawasan Wisata Lombok Barat

Hakim Banding Hukum Ispan Lebih Berat Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat Ispan Junaidi bakal mendekam lebih lama di penjara. Hal itu set-

elah hakim banding pada Pengadilan Tinggi NTB mengubah putusan Pengadilan Negeri Mataram. Vonis penjara Ispan naik menjadi lima tahun

penjara.

Ketua majalis hakim I Dewa Made Alit Darma dan hakim anggota Mas’ud dan Sutrisno menetapkan putu-

sannya pada 19 Mei lalu. Amarnya yakni membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram dan memutuskan mengadili sendiri. Yakni menyatakan terdakwa Ispan Junaidi terbukti bersalah sesuai dakwaan pasal 12e UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang tindak pidana korupsi juncto pasal 64 KUHP. “Oleh karenanya menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun,” kata Alit Darma dalam amar putusannya.

Selain itu juga pidana denda terhadap Ispan sebanyak Rp50 juta. Apabila Ispan tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama tiga bulan. Barang bukti uang tunai Rp73,5 juta, Rp5 juta, Rp2 juta, dan Rp15 juta yang disita dari amplop terpisah, diputuskan dirampas untuk dikembalikan ke kas daerah Pemkab Lombok Barat. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram sebelumnya menjatuhi Ispan dengan pidana penjara selama empat tahun dan pidana denda Rp50 juta subsider tiga bulan. vonisnya mengacu pada dakwaan pasal 11 UU Tipikor.

Sementara jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap Ispan dengan penjara selama tujuh tahun, serta denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Terdakwa Ispan terbukti menerima duit fee proyek dari kontraktor sebesar Rp73,5 juta. Ispan dipergoki November 2019 lalu dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kejari Mataram.

Ispan menerima dari rekanan penataan kawasan wisata Pusuk Lestari, Batulayar, Lombok Barat. Proyek itu dikerjakan CV Titian Jati dengan anggaran Rp1,58 miliar. Saat itu, Ispan sedang butuh duit untuk membiayai pendidikan Doktor di IPDN. (why)

Tiga Napi Korupsi Dapat Remisi Mataram (Suara NTB) – Narapidana warga binaan Lapas dan Rutan di NTB mendapat pengurangan masa pidana. Sebanyak 1.646 orang mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri tahun 2020.

Diantaranya tiga napi tindak pidana korupsi.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB Dwi Nastiti menyatakan, pemberian remisi kepada napi korupsi sudah sesuai ketentuan perundang-undangan. “Syarat-syarat (mendapat remisi) terpenuhi,” ujarnya, Senin (25/5) kemarin.

Napi korupsi harus memenuhi persyaratan tambahan selain syarat utama remisi. PP 99/2012 mengatur syarat tambahan bagi napi korupsi yakni bekerjasama dengan penegak hukum membongkar perkara dan membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan.

Dwi merinci, yang mendapat remisi antara lain narapidana pidana umum sebanyak 1.346 orang. Delapan orang diantaranya yang masuk kategori mendapat remisi khusus (RK) II langsung bebas. Sementara yang mendapat remisi 15 hari sampai 30 hari masa pidana sebanyak 1.338 orang. Napi tindak pidana narkoba juga mendapat remisi, yakni sebanyak 290 orang. Napi narkotika yang mendapat remisi sudah memenuhi syarat tambahan, yakni yang mendapat vonis minimal lima tahun. (why)

Selasa, 26 Mei 2020

SUARA NTB

Halaman 10

Bentoel Group Salurkan Beragam Bantuan untuk Penanganan Wabah Covid-19 di NTB

Bantuan Bentoel Group untuk Pemprov NTB, diterima langsung oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda NTB, Baiq. Eva Nurcahyaningsih

Lombok Timur, diterima langsung oleh Bupatinya, H. Sukiman Azmy

Sementara di Lombok Tengah, diterima langsung oleh Wakil Bupatinya, H. Fathul Bahri.

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mendukung Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menangani wabah Coronavirus (COVID-19), Bentoel Group menyumbangkan berbagai perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) medis untuk masyarakat di provinsi ini.

Perlengkapan medis yang disumbangkan oleh Bentoel Group di antaranya, safety suit dengan jumlah total sebanyak 950 buah, masker dengan jumlah total 4.000 buah,hand sanitizer dengan jumlah total 2.000 liter, serta kaca

mata pelindung (goggles) sebanyak 1.000 buah.

Bantuan tersebut dibagikan dan disalurkan melalui Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur , dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Bantuan ini merupakan wujud komitmen Perusaaan untuk turut berkontribusi dalam penanganan wabah virus COVID19 yang telah meluas di hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di wilayah NTB. Bantuan berupa safety suit, masker,hand sanitizer, serta kaca

mata pelindung tersebut dipilih mengingat semakin langkanya ketersedian perlengkapan medis tersebut di pasaran, sementara kebutuhan masyarakat akan kedua barang tersebut terus meningkat, terutama di kalangan para petugas medis.Distribusi barang-barang tersebut nantinya akan diatur oleh Pemerintah masing-masing untuk disalurkan kepada kelompok masyarakat yang paling memerlukan.

Mercy Francisca Hutahaean, Legal & External Affairs Director Bentoel Group mengatakan, tanpa terkecuali seluruh masyarakat Indonesia dan dunia saat ini sedang dalam masa-masa sulit menghadapi wabah Covid-19.

Jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 terus menunjukkan angka peningkatan yang signifikan di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus berjuang bersama, saling membantu dan bekerja sama untuk dapat menekan penyebarannya. “Sebagai Perusahaan yang bertanggung jawab, Bentoel Group ingin turut ambil bagian dalam upaya penanganan wabah COVID19 ini. Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh petugas kesehatan di Indonesia serta pihak-pihak berwenang yang telah berada di garis terdepan dalam penanganan kasus ini. “Saya juga ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memainkan perannya masingmasing dalam perjuangan melawan COVID-19 ini. Mari kita berusaha dan berdoa agar kita dapat bersama-sama keluar dari krisis ini sesegera mungkin,� pesannya.

Penyerahan bantuan, untuk Pemprov NTB diterima langsung oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda NTB, Baiq. Eva Nurcahyaningsih, M. Si. Di Lombok Timur, diterima langsung oleh Bupatinya, H. Sukiman Azmy. Sementara di Lombok Tengah, diterima langsung oleh Waki; Bupatinya, H. Fathul Bahri.

Masing-masing menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepedulian Bentoel Group membantu pemerintah dalam menangani Covid-19 di provinsi ini. (bul)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 26 Mei 2020

Infrastruktur CAT Siap, NTB Jadwalkan SKB CPNS Agustus - September Dari Hal. 1 ‘’Rencana Agustus- September kalau Corona sudah normal. Kalau belum normal, mungkin mundur lagi dari Agustus-September.’’

Diketahui, dari 3.650 pelamar yang memenuhi passing grade dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) beberapa waktu lalu, hanya 942 orang yang berhak ikut ke tahap seleksi CPNS berikutnya yakni SKB sesuai keputusan Panselnas.

Jumlah pelamar yang memenuhi passing grade atau nilai ambang batas menurut Permenpan No. 24 Tahun 2019 dan berhak mengikuti SKB sebanyak 942 orang.

Dengan jenis jabatan guru sebanyak 518 orang, tenaga kesehatan 200 orang dan tenaga

teknis 224 orang.

Kemudian sebanyak 2.713 pelamar yang memenuhi passing grade atau nilai ambang batas menurut Permenpan No.24 Tahun 2019, namun tidak berhak mengikuti SKB. Dengan rincian jenis jabatan guru 1.071 orang, tenaga kesehatan 398 orang dan tenaga teknis 1.244 orang.

Selanjutnya, 3.449 pelamar tidak memenuhi passing grade atau nilai ambang batas. Terdiri dari jenis jabatan guru 1.663 orang, tenaga kesehatan 459 orang dan tenaga teknis 1.327 orang. Sedangkan 602 pelamar tidak hadir SKD, terdiri dari jenis jabatan guru 268 orang, tenaga kesehatan 44 orang dan tenaga teknis 290 orang. (nas)

COVID-19 MELEMAHKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA COVID-19 sudah menyebar di seluruh penjuru dunia. Sudah jutaan orang di dunia yang terinfeksi virus ini. Di Indonesia sendiri, virus Covid-19 ini sudah mematikan ribuan nyawa dan ribuan orang telah terinfeksi virus tersebut.

Pemerintah Indonesia dengan sigap dan cepat memutus rantai penyebaran virus Covid19 ini dengan cara menutup sekolah-sekolah, universitas, menutup tempat kerja, dan memberlakukan social distancing. Segala aktivitas dilakukan di dalam rumah saja seperti bersekolah, yang semestinya pembelajaran dilakukan dengan cara tatap muka, namun dengan adanya pandemi ini kegiatan sekolah pun dilakukan dengan cara daring melalui aplikasi yang ada di handphone,

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin mengatakan, Pemprov akan bekerja dengan kecepatan penuh untuk menindaklanjuti temuan-temuan atau rekomendasi BPK dalam LHP LKPD 2019. ‘’Begitu habis lebaran, minggu depan kita harus gaspol itu. Apa-apa yang menjadi temuan (BPK), harus kita tuntaskan,’’ kata Gita.

Ia mengatakan, setiap LHP pasti ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti untuk perbaikan-perbaikan. Sehingga, mulai pekan ini akan dilihat apa saja permasalahan yang menjadi temuan BPK. Terutama yang berkaitan dengan persoalan pengelolaan aset yang hampir setiap tahun menjadi temuan BPK. ‘’Jangan-jangan kasus yang lama dan itu kita tuntaskan.

Kita lihat nanti, begitu masuk hari pertama besok (hari ini), kita langsung rapat bersama Inspektorat.’’.

Sekda mengatakan, dia akan mengumpulkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang punya tugas untuk Rencana Tindak Lanjut (RTL).

Dalam tenggat 60 hari sejak LHP diterima, semua rekomendasi atas temuan BPK harus sudah tuntas ditindaklanjuti. ‘’Kita kumpulkan OPDOPD mana yang punya tugas untuk RTL dan dalam tenggat waktu 60 hari harus tuntas.

Skenarionya itu pengawalan Inspektorat,’’ tandasnya.

Dalam LHP atas LKPD 2019, BPK RI Perwakilan NTB masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemprov NTB. Antara lain, pengelolaan kas oleh bendahara pada Pemprov NTB belum tertib. Karena terdapat pajak belum dipungut, terlambat disetor dan belum disetor ke kas negara.

Selain itu, terdapat pembukaan rekening tidak berdasarkan keputusan kepala daerah dan rekening BOS belum memperoleh jasa giro. Untuk itu, Pemprov NTB agar lebih melakukan pengawasan atas rekening yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTB. BPK juga menemukan per-

masalahan soal pengelolaan aset tetap Pemprov NTB tahun 2019 belum tertib.

Karena permasalahan LKPD tahun sebelumnya belum selesai ditindaklanjuti, hibah aset belum terverifikasi, dan pencatalan aset secara gabungan. BPK meminta Pemprov NTB agar menginstruksikan pengurus barang untuk melaksanakan pencatatan, inventarisasi, rekonsiliasi dan memberi label BMD (Barang Milik Daerah) secara tertib sesuai ketentuan.

BPK juga menemukan permasalahan soal kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan atas pegawai yang telah meninggal dunia, pindah ke instansi lain, telah pensiun, sedang menjalani hukuman disiplin dan sedang melaksanakan tugas belajar. Pemprov NTB diminta agar segera menginstruksikan bendahara pengeluaran menarik dan menyetor kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan PNS. Kemudian BPK juga menemukan belanja perjalanan dinas melebihi kelentuan. Jumlah orang dan jumlah hari serta tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban. Untuk itu, Pemprov diminta agar merumuskan konsep Surat Perintah Tugas mengikuti ketentuan yang ada dan agar menarik dan menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas tersebut.

Selain itu, BPK juga menemukan permasalahan soal pelaksanaan paket pekerjaan tidak sesuai kontrak. Diantaranya, kekurangan volume pekerjaan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Terhadap temuan ini, Pemprov diminta agar segera menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen untuk lebih cermat serta mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke kas daerah kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan. (nas)

Anggaran Pilkada Membengkak Dari Hal. 1 ‘’Konsekuensi anggaran yang harus ditanggung sangat besar,’’ katanya, tanpa menyebut nilai rincinya.

Selanjutnya, dari sisi kultur, KPU mempertanyakan apakah masyarakat sudah mampu menjalankan tahapan Pilkada sesuai protokol kesehatan. Sebab, jika tidak mampu, Pilkada berpeluang menjadi klaster persebaran baru virus Corona. ‘’Apakah cukup waktu, kultur masyarakat bisa menerima new normal dan menjalankan,’’ katanya.

Sementara itu, KPU NTB sudah mulai melakukan persiapan diri untuk menyelenggarakan Pilkada di tengah bayang-bayang Covid-19.

KPU NTB bersama kabupaten/kota sudah menggelar rapat untuk menerima saran dan masukan dari jajarannya terkait dengan teknis penyelenggaraan Pilkada di tengah situasi krisis Covid-19 ini. ‘’Karena Pilkada akan digelar tak seperti biasa lagi. Harus ada protokol pencegahan Covid-19 nya,’’ Ketua KPU NTB, Suhardi Soud menambahkan.

Karena itu, Suhardi berharap setiap kabupaten/kota se-NTB harus memberikan masukan yang konstruktif terhadap perubahan regulasi Pilkada ini di bawah bayangbayang Covid-19. Sehingga PKPU yang akan diterbitkan nantinya bisa lebih konprehensif. ‘’Tapi karena ada Covid-19 ini mulai sejak dini KPU Kabupaten/Kota harus merancang kebutuhan anggaran Pilkada yang diperlukan sesuai protokol pencegahan Covid-19. Misalnya anggaran pembelian masker dan handsatizer untuk para petugas yang melaksanakan verifikasi faktual dukungan dan coklit

data pemilih,’’ katanya.

Ketua KPU Kota Mataram, Husni Abidin yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, sudah memastikan pihaknya akan melakukan revisi anggaran setelah diputuskan Pilkada dilanjutkan kembali. Pihaknya akan melakukan pencermatan alokasi anggaran dengan melakukan rasionalisasi sejumlah item-item pembiayaan di Pilkada. Rasionaliasi anggaran itu untuk memenuhi kebutuhan protap kesehatan pencegahan Covid-19.

Sehingga pihaknya harus bisa memastikan apakah kebutuhan alokasi anggaran tersedia, sudah mencukupi atau tidak. Jika nanti dari rasionalisasi dan penghitungan dilakukan pihaknya, ternyata alokasi anggaran tidak mencukupi. Tentu pihaknya akan berkomunikasi dengan Pemkot Mataram terkait kebutuhan alokasi anggaran tambahan di Pilkada. ‘’Tapi kita rasionalisasikan dulu. Mana item bisa dikurangi dan alihkan untuk pembiayaan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid19,’’ jelasnya.

Walau demikian, pihaknya tentu berharap, alokasi anggaran yang sudah tersedia bisa mencukupi untuk kebutuhan protap kesehatan pencegahan Covid-19. Mengingat Pemerintah Kota Mataram juga sedang membutuhkan anggaran besar dalam melawan dan menangani dampak Covid-19. Karena itulah pihaknya tetap akan berusaha maksimal mungkin jaga kualitas penyelenggaraan tahapan Pilkada meski ada rasionalisasi sejumlah item di Pilkada. (ndi)

Oleh : Nurayu Swardani dan Murniatun Mahasiswi Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM seperti WhatsApp, Google Classroom, Zoom, Jitsi Meet dan aplikasi lainnya.

Pada masa pandemi Covid19 ini menjadikan pendidikan Indonesia semakin turun kualitasnya. Banyak faktor yang mempengaruhi pendidikan pada masa pandemi Covid-19.

Diberlakukannya sistem pembelajaran daring cukup menuai kontroversi dari para siswa dan mahasiswa karena harus membayar uang SPP dan membeli kuota sehingga membuat lebih banyak pengeluaran. Pembelajaran daring menjadi tidak berguna apabila siswanya tidak

mempunyai akses internet dan sarana untuk mengakses internet karena banyak sekali siswa dan mahasiswa yang tidak memiliki akses internet di wilayah tempat tinggal mereka.

Sekolah atau kuliah dengan cara daring ini memang kurang efektif. Karena akan membuat siswa dan mahasiswa banyak bermalas-malasan dalam menerima materi secara online melalui aplikasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Kebanyakan siswa dan mahasiswa tidak serius dalam sekolah online atau kuliah online, karena mereka bisa

mengikuti sekolah online atau kuliah online ini dengan cara rebahan, makan, sampai sambil mandi pun ada. Yang terpenting adalah tetap absen.

Jika sudah absen maka nilai yang bagus akan mereka dapatkan dan itu semata-mata hanya pencitraan. Sungguh miris. Semakin lama sekolah atau kuliah online ini berlangsung maka semakin menurun dan melemahnya pendidikan di Indonesia ini.

Materi yang diterima siswa melalui pembelajaran daring ini tidak dapat dijelaskan secara rinci oleh pendidik sehingga

membuat pelajar tidak dapat memahami materi secara baik.

Pendidik terkadang hanya memberikan tugas yang begitu banyak kepada pelajar tapi tidak dibekali dengan materi yang cukup. Tugas yang diberikan hanya sebagai formalitas sebagai bukti telah adanya pembelajaran. Pelajar mengerjakan tugasnya tidak sungguhsungguh karena banyaknya tugas dan kurangnya penguasaan materi. Ini mengakibatkan pelajar menjadi malas mengerjakan tugas karena tidak tahu apa yang akan dikerjakan dan hanya menyalin tugas dari teman. Ini semakin membuat kualitas pelajar Indonesia semakin menurun karena kurangnya pemahaman terhadap materi dan keinginan belajar yang semakin rendah. (*)

Pemprov Raih WTP Sembilan Kali

Tuntaskan Temuan BPK Dari Hal. 1

Halaman 11

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kesembilan kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Anggota VI BPK RI, Prof.

Harry Azhar Azis, M.A.. Ph.D., CSFA mengatakan satu hal yang perlu digarisbawahi pencapaian opini WTP yang sudah dipertahankan sembilan kali berturut-turut akan sia-sia jika tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan penduduk di Provinsi NTB. Dari lima indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, sebanyak tiga indikator pencapaiannya sudah berada di atas ratarata nasional. Ketiga indikator yang pencapaiannya di atas ratarata nasional adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan tingkat gini ratio.

Sedangkan dua indikator yakni tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia (IPM) pencapaiannya masih berada di bawah rata-rata nasional. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ada capaian yang positif, dengan menurunnya angka kemiskinan dan pen-

ingkatan IPM, namun Pemprov NTB perlu bekerja keras lagi karena capaiannya masih di bawah rata-rata nasional. ‘’Kita lihat tingkat kesejahteraan masyarakat NTB setelah implementasi anggaran pada tahuntahun terakhir. Berdasarkan data BPS, beberapa indikator tergambar pada tingkat kesejahteraan yang membutuhkan peningkatan kesejahteraan di NTB,” kata Harry Azhar, pekan kemarin.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2019 sebesar 5,2 persen sama seperti tahun 2018 juga sebesar 5,2 persen. Tidak ada perubahan namun perekonomian NTB di tahun 2019 di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,0 persen. “Jadi, situasi perekonomian di NTB jauh lebih baik dibandingkan nasional,” katanya.

Kemudian persentase penduduk miskin NTB cenderung menurun dari 14,63 persen pada tahun 2018 menjadi 13,88 persen pada tahun 2019. Namun tingkat kemiskinan penduduk NTB masih berada di atas kemiskinan nasional sebesar 9,22 persen. “Angka kemiskinan di NTB masih belum bisa mengalahkan angka rata-rata kemiskinan nasional,”

tambahnya.

Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 di NTB yaitu 68,14. Masih berada di bawah IPM nasional yaitu 71,92. Sedangkan tingkat pengangguran di NTB pada 2018 sebesar 3,72 persen menurun jadi 3,42 tahun 2019. Atau di bawah tingkat pengangguran nasional sebesar 5,28 persen.

“Angkapenganggurandiprovinsi NTB masih lebih baik dibandingkan rata-rata nasional,”ucapnya.

Terakhir, ia melihat angka gini ratio di NTB pada tahun 2019 sebesar 0,374 menurun dari 0,391 di tahun 2018. Gini ratio ini, kata Harry Azhar berada di bawah gini ratio nasional. Artinya, kesenjangan pendapatan di NTB jauh lebih bagus dari rata-rata nasional.

Menurutnya, kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB di atas pertumbuhan ekonomi nasional memberi dampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan IPM. Pertumbuhan ekonomi yang stabil di Provinsi NTB dapat menurunkan pengangguran dan semakin mengatasi kesenjangan pendapatan penduduk yang tercermin dari menu-

runnya gini ratio.

“Ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB, harus terus bekerja keras untuk semakin mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor UMKM dan kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja serta utama dari golongan miskin,” ujarnya.

Selain itu diperlukan upaya mengembangkan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Kami berharap pada 2020 ini, Pemprov NTB dapat terus menurunkan angka ketimpangan pendapatan penduduk. Pemprov mampu karena kualitas IPM meningkat. Dengan peningkatan IPM akan mudah untuk terus membantu menekan pengangguran,” ucapnya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc mengatakan, capaian yang sudah bagus ini menjadi semangat bagi Pemprov untuk lebih baik lagi di tahun berikutnya. Mengenai dua indikator kesejahteraan yang capaiannya masih di bawah rata-rata nasional, seperti tingkat kemiskinan dan IPM diakui memang menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemprov

NTB sejak dulu.

Berkaitan dengan sejumlah catatan BPK dalam LKPD 2019, Gubernur memastikan akan ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari sejak diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Ia tak memungkiri persoalan aset masih menjadi temuan BPK. “Dari dulu soal aset juga. Dari dulu, dari disclaimer sampai sekarang (temuan soal aset), karena nggak gampang juga.

Mudah-mudahan 60 hari, apa yang diminta BPK segera kita penuhi,” kata gubernur.

Menurut mantan Anggota DPR RI tiga periode ini, hampir semua kabupaten/kota juga punya masalah soal aset. Namun terus dilakukan perbaikan tata kelola aset. Sehingga sekarang seluruh Pemda di NTB mendapatkan opini WTP. Gubernur mengatakan opini WTP yang diraih sebanyak sembilan kali berturut-turut berkat kerja sama semua pihak. “Berkat diskusi yang baik dengan BPK Pusat dan BPK Perwakilan NTB, kerja keras tidak kendor, OPD bekerja sangat maksimal, sehingga hasilnya seperti ini (meraih WTP kesembilan kali),” tandasnya. (nas)

Pemprov Catat 6.643 Warga NTB Pulang Kampung Dari Hal. 1 Bahkan, rencananya Selasa (26/ 5) hari ini, ada 5 PMI yang dipulangkan ke NTB. Ia mengatakan, meskipun PMI sudah mengantongi surat keterangan sehat, namun tetap dilakukan pemeriksaan secara ketat di Pelabuhan Lembar dan bandara. ‘’Kalau sudah clear dari hasil skrining, maka dijemput, dia melakukan isolasi dan karantina di kabupaten/kota masing-

masing. Meskipun sudah ada surat keterangan sehat tetap diperiksa. Untuk memastikan, masyarakat yang baru pulang ke NTB bebas Corona,’’ katanya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB ini menjelaskan PMI NTB yang baru pulang dari luar negeri, kebanyakan lewat jalur laut atau Pelabuhan Lembar. Rata-rata mereka dipulangkan ke NTB melalui Bali, kemudian lewat Pelabuhan Padangbai

- Pelabuhan Lembar.

Di Bali, mereka sudah melalui serangkain pemeriksaan. Namun sesampainya di Pelabuhan Lembar, mereka dilakukan pemeriksaan lagi untuk memastikan benar-benar bebas dari virus Corona.

Setelah clear, barulah diserahkan ke Pemda kabupaten/kota.

“Rata-rata PMI dari luar negeri itu, disiplinnya tinggi.

Karena sudah terbiasa dengan prosedur di luar negeri. Kalau melakukan karantina, dia

karantina betul. Makanya agak jarang kasus positif Covid-19 dari PMI,” katanya.

Prosedur pemeriksaan yang ketat dilakukan untuk memastikan warga NTB yang baru puang dari luar negeri benar-benar sehat. Meskipun sehat, mereka tetap harus melakukan isolasi mandiri atau karantina mandiri di rumah masing-masing.

Data UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Mataram, sebanyak

4.202 PMI asal NTB akan pulang karena sudah habis kontraknya pada Mei dan Juni ini.

Mereka akan pulang dari 13 negara penempatan.

Tiga negara yang jadi penempatan PMI asal NTB yang terbesar yaitu Malaysia 3.186 orang, Hongkong 454 orang, dan Arab Saudi 193 orang. Sementara tiga asal PMI yang terbanyak di NTB adalah Lombok Timur 1.793 orang, Lombok Tengah 1.123 orang dan LombokBarat501orang.(nas)

Positif Covid-19 di NTB Jadi 488 Orang Dari Hal. 1 Gita merincikan sebanyak 488 kasus positif Covid-19 tersebut terdiri dari 258 pasien sudah sembuh, 8 meninggal dunia, serta 222 orang masih positif dan dalam keadaan baik. Ia menjelaskan pada Senin, 25 Mei 2020, telah diperiksa di Laboratorium RSUD Provinsi NTB sebanyak 40 sampel swab.

Dengan hasil 28 sampel negatif, 2 sampel positif ulangan, dan 10 sampel kasus baru positif Covid-19. Ke-10 kasus baru positif tersebut, yaitu pasien nomor 479, inisial An. MR, laki-laki, usia 18 bulan, penduduk Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 tidak pernah. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Patut Patuh Patju dengan kondisi baik.

Pasien nomor 480, inisial An. NA, laki-laki, usia 5 bulan, penduduk Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kon-

tak dengan orang sakit Covid-19 tidak pernah. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Patut Patuh Patju dengan kondisi baik.

Pasien nomor 481, inisial Tn. MFR, laki-laki, usia 30 tahun, penduduk Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 393. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Darurat Asrama Haji dengan kondisi baik.

Pasien nomor 482, inisial Ny. S, perempuan, usia 44 tahun, penduduk Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 393. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Darurat Asrama Haji dengan kondisi baik.

Pasien nomor 483, inisial Tn. K, laki-laki, usia 25 tahun, penduduk Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 393. Saat ini dirawat di

Ruang Isolasi RS Darurat Asrama Haji dengan kondisi baik.

Pasien nomor 484, inisial Tn. BAA, laki-laki, usia 28 tahun, penduduk Desa Kopang Rembige, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 393. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Darurat Asrama Haji dengan kondisi baik.

Pasien nomor 485, inisial Tn. AH, laki-laki, usia 24 tahun, penduduk Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, Kabupeten Lombok Utara. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 393. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Darurat Asrama Haji dengan kondisi baik.

Pasien nomor 486, inisial Ny. IKR, perempuan, usia 35 tahun, penduduk Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 393. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Darurat Asrama Haji dengan kondisi baik.

Pasien nomor 487, inisial Tn. IP, laki-laki, usia 33 tahun, penduduk KelurahanKebunSari,Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19.

RiwayatkontakdenganpasienCovid-19 nomor 393. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Darurat Asrama Haji dengan kondisi baik.

Terakhir, pasien nomor 488, inisial Tn. IKN, laki-laki, usia 49 tahun, penduduk Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 393. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Darurat Asrama Haji dengan kondisi baik.

“Untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19, petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif,” katanya.

Sekda NTB ini menyebutkan jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 1.063 orang dengan perincian 421 orang (40%) PDP masih dalam pengawasan, 642 orang (60%) PDP selesai pengawasan/sembuh, dan 16

orang PDP meninggal. Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya 5.488 orang, terdiri dari 244 orang (4%) masih dalam pemantauan dan 5.244 orang (96%) selesai pemantauan.

Jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) yaitu orang yang kontak dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 5.382 orang, terdiri dari 1.821 orang (34%) masih dalam pemantauan dan 3.561 orang (66%) selesai pemantauan. Sedangkan Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 59.368 orang, yang masih menjalani karantina sebanyak 3.993 orang (7%), dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 55.375 orang (93%).

Ia berterima kasih kepada masyarakat yang telah berperan aktif dalam upaya pemutusan rantai penularan Covid-19. Dengan tetap tinggal di rumah, berlebaran di rumah, beribadah di rumah, senantiasa memakai masker jika keluar rumah dan menghindari kerumunan, physical distancing minimal dua meter, serta selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. (nas)

Paket Kebijakan Subsidi Dari Hal. 1 Dengan memberikan subsidi bunga pihaknya berharap usaha sektor riil untuk UMKM dan non-UMKM dapat didorong untuk tetap beraktivitas. Terkait implementasinya, OJK tengah mengatur proses pendaftaran debitur yang dianggap layak menerima subsidi tersebut.

Diterangkan Farid, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk menerima subsidi bunga tersebut. Diantaranya penerima subsidi adalah debitur dengan catatan kolektibilitas 1 (lancar) dan kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) pada bank, BPR, dan perusahaan pembiayaan per Februari 2020. ‘’Itu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah,’’ ujarnya.

Untuk debitur kategori layak dengan pinjaman kurang Rp500 juta disebutnya bisa mendapatkan keringanan bunga di 3 bulan pertama sebesar 6 persen, dan 3 bulan kedua sebesar 3 persen. Se-

dangkan untuk debitur dengan pinjaman Rp500 juta hingga Rp10 miliar mendapatkan subsidi bunga 3 bulan pertama sebesar 3 persen, dan 3 bulan kedua sebesar 2 persen.

Selain itu subsidi bunga tersebut juga akan diberikan bagi debitur KPR tipe 21,22, hingga 70.

Termasuk untuk debitur Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) produktif dengan plafon kredit hingga Rp500 juta. Ketentuan lebih lanjut terkait subsidi bunga tersebut menurutnya masih menunggu Peraturan Pemerintah. ‘’Kebijakan subsidi bunga itu pemerintah yang akan mengeluarkan, kapan terealisasinya nanti pemerintah yang mentukan,’’ pungkasnya.

Upaya pemerintah daerah untuk mempertahankan aktivitas produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dilakukan dengan menyiapkan berbagai program. Diantaranya JPS Gemilang yang ditujukan untuk menyerap hasil produksi dan memberikan kepastian pasar di tengah pan-

demi virus Corona (Covid-19).

Kendati demikian, program tersebut diakui belum bisa menyerap seluruh hasil produksi dari UMKM yang ada saat ini. ‘’Kemampuan kita terbatas, jadi tidak bisa akan mengelola sekian banyak produk UMKM. UMKM ini banyak sekali produknya, sedangkan yang bisa kita serap tidak banyak,’’ ujar Asisten II Setda NTB, Ir.H.Ridwan Syah, MTP dikonfirmasi, Senin (25/5).

Untuk mengakomodir hasil produksi yang tidak masuk sebagai komponen JPS Gemilang, Ridwan menerangkan pemerintah akan menyiapkan program lain. ‘’Kita lihat di program stimulus ekonomi.

Kita lihat celah-celahnya bagaimana, supaya bisa membeli produk UMKM ini,’’ ujarnya.

Ditekankannya seluruh programtersebut,termasukJPSGemilang, ditujukan untuk mempertahankanproduksipelakuusaha.Agar dapat keluar dari persoalan-persoalan ekonomi yang mungkin disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Dicontohkan Ridwan seperti

pelibatan 246 IKM dan UMKM sebagai pemasok komponen JPS Gemilang tahap II. Selain itu, dari sisi permodalan IKM dan UMKM tersebut juga akan diberikan bantuan yang difasilitasi PT. Bank NTB Syariah.

JPS Gemilang tahap II tersebut akan diberikan pada 125.000 KK di NTB. Data penerima mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 99.000 KK dan Non DTKS 26.000 KK dengan alokasi anggaran mencapai Rp31 miliar.

Terkait penyaluran bantuan permodalan, Bank NTB Syariah juga disebutnya telah memetakan IKM dan UMKM yang ada. ‘’Pemetaan ini kami lakukan dan fasilitasi ke Bank NTB Syariah untuk akses permodalan. Untuk pinjaman bagi IKM dan UMKM tak ada jaminan. Cukup melampirkan SPK saja dari Kepala OPD. Misalnya, dia akan mengerjakan masker sekian ribu. Bawa itu saja selesai. Uangnya bisa dibantu oleh PT. Bank NTB Syariah. Mencicilnya nanti tahun kedua. Tahun per-

tama tak perlu mencicil,’’ ujarnya.

Selain itu Pemprov NTB juga mengalokasikan anggaran stimulus ekonomi sebesar Rp278 miliar untuk menggairahkan produksi IKM dan UMKM selama pandemi. Dimana Rp90 miliar diantaranya akan digunakan untuk pemberdayaan IKM dan UMKM dan membantu produksi petani dan nelayan. Sedangkan Rp188 miliar sisanya ditujukan untuk program padat karya tunai yang tersebar di sejumlah OPD lingkup Pemprov NTB. (bay)

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.5780 BM NOKA/NOSIN : MH32560059K609024/15660914 AN.DARMAWAN HLG SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.4699 BC NOKA/NOSIN : MHIJB91179K742756/ J B 9 1 . 1 7 3 9 5 7 3 AN.MUHADI HLG SKTR KOTA MATARAM

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 26 Mei 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257