Edisi Senin 27 juli 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 27 JULI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 116 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur Terharu dan Bangga

(Suara NTB/humassetdantb)

H.Zulkieflimansyah

SETELAH penyaluran program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap III diluncurkan pada 13 Juli 2020 lalu di Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), distribusi paket bantuan tersebut kini sudah tuntas 100 persen. Sebanyak 120.000 KK di NTB yang nama-

nya masuk sebagai penerima bantuan JPS tahap tiga ini sudah mendapatkan paket tersebut.

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan, dengan tuntasnya distribusi JPS Gemilang tahap tiga ini dirinya merasa terharu sekaligus bangga dengan sinergi semua pihak.

‘’Alhamdulillah JPS Gemilang tahap tiga sudah tersalurkan 100 persen di semua kabupaten/kota se NTB. Terima kasih pada teman-teman di lingkungan Pemda Provinsi NTB yang bekerja keras tak mengenal lelah dengan team work yang hebat.

Bersambung ke hal 7

Wagub NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah, saat peluncuran JPS Gemilang tahap III di Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, 13 Juli 2020 lalu.

Masyarakat Tak Pakai Masker

NTB Terapkan Sanksi Denda Rp500 Ribu Mulai Agustus Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan menerapkan sanksi berupa denda maksimal Rp500 ribu kepada masyarakat yang tak memakai masker di tempat umum dan pusatpusat keramaian. Selain itu, bagi yang mengambil jenazah pasien Covid-19 secara paksa terancam sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. ‘’Kalau melihat time schedule yang dibuat, insya Allah di awal Agustus diterapkan. Ini sedang terus berjalan di DPRD pembahasannya,’’ kata Kepala Satpol PP NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (26/ 7) kemarin.

Tri mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyosialisasikan soal penerapan denda tersebut. Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

TO K O H Wujudkan Transformasi Bisnis PANDEMI virus Corona (Covid-19), memaksa pemerintah mewujudkan transformasi bisnis. Terutama untuk transformasi sistem jual beli luar jaringan menjadi dalam jaringan (daring) untuk menekan potensi penularan virus.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Drs.H.Fathurrahman, Bersambung ke hal 7 H.Fathurrahman (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Tak Ada Jaminan Sosial

(Suara NTB/dok)

T. Wismaningsih Drajadiah

DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB mencatat masih banyak pekerja di NTB belum mendapatkan jaminan sosial. Hal tersebut terutama dialami oleh pekerja kontrak di masing-masing perusahaan yang ada.

“Masih ada tenaga kerjanya yang belum di berikan jaminan sosial.

Bersambung ke hal 7

Pengiriman 300 Anak Muda NTB Jadi ’’Race Official’’ Terhambat Covid-19 Mataram (Suara NTB) Anak usaha PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Mandalika Grand Prox Association (MGPA) sedang mempersiapkan kebutuhan tenaga kerja untuk MotoGP Mandalika 2021 mendatang. Termasuk salah satunya, mengirim 300 anak muda NTB untuk dilatih menjadi race official ke Sirkuit Sepang, Malaysia.

Operations Head The Mandalika, I Made Pari Wijaya mengatakan, pengiriman ratusan anak muda NTB tersebut masih terhambat pandemi Covid-19. ‘’Pandemi ini masih cukup menjadi hambatan untuk melakukan hal tersebut. Tentunya, bagaimana perkembangannya. Kita akan sampaikan lebih lanjut,’’ kata Pari

Wijaya dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, pekan kemarin.

Pari Wijaya mengatakan, ITDC berkomitmen untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal di KEK Mandalika.

Dalam tahap konstruksi seperti saat ini, sekitar 80 persen menyerap tenaga konstruksi lokal. ‘’Dan nanti pada pelaksanaan MotoGP, kita menunggu persiapan MGPA, anak usaha ITDC untuk merumuskan hal tersebut.

Karena dari tim kami, MGPA, sedang mempersiapkan kebutuhan tenaga kerja dan kebutuhan kesiapan di lapangan,’’ imbuhnya.

Sesuai jadwal, rencananya MotoGP Mandalika 2021 akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober.

Bersambung ke hal 7

tentang Pengendalian Penyakit Menular yang di dalamnya mengatur soal penegakan sanksi disiplin bagi pelanggar protokol Covid-19, sanksi yang diberikan mulai dari administrasi, peringatan sampai sanksi denda dan sanksi sosial. ‘’Setelah Perda ada, kita segera membuat Pergubnya. Tetapi sembari itu kita sudah bisa jalan untuk menerapkan sanksi,’’ ujar mantan Kabag Humas dan Protokol Setda NTB ini.

Dijelaskan, sebenarnya Pemda tak menginginkan ada sanksi. Namun, karena kasus positif Covid-19 di NTB terus meningkat dan angka kematian terus bertambah. Untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar protokol kesehatan Covid-19, maka dibuat regulasi yang mengatur tentang pemberian sanksi agar masyarakat menunjukkan kedisiplinannya.

Bersambung ke hal 7

(Suara NTB/ist)

TAK BERMASKER - Masyarakat di Kota Mataram masih banyak yang belum menggunakan masker ketika di tempat keramaian. Satpol PP NTB menemukan masih banyak anak-anak yang tidak menggunakan masker.

Kekeringan Meluas di 318 Desa/Kelurahan Mataram (Suara NTB) Bencana kekeringan di NTB terus meluas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mencatat 318 desa/kelurahan dilanda kekeringan dengan jumlah masyarakat terdampak 182.546 KK atau 651.753 jiwa.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (26/7) kemarin

menyebutkan, data terbaru yang diperoleh dari BPBD Kabupaten/Kota, sebanyak 318 desa/ kelurahan sudah dilanda kekeringan di NTB. Puncak bencana kekeringan diperkirakan pada Agustus dan September mendatang. ‘’Sat ini masih bisa dihandle kabupaten/kota untuk distribusi air bersih kepada masyarakat yang kekurangan air bersih,’’ kata Ahmadi.

Bersambung ke hal 7

Corona Renggut Nyawa Nakes Hamil Tujuh Bulan di NTB Mataram (Suara NTB) Pemprov mencatat 290 tenaga kesehatan (nakes) terpapar Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di NTB. Pemprov NTB berduka, karena salah satu di antara nakes terpapar Covid-19 tersebut meninggal dunia, yang diumumkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Sabtu (25/7).

Nakes yang meninggal merupakan pasien nomor 1.751 inisial Ny.BDI, perempuan, usia 29 tahun. Merupakan penduduk

Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Lombok Tengah. ‘’Seorang ibu muda yang sedang hamil tujuh bulan dan terkonfirmasi positif telah meninggal dunia. Kebetulan yang meninggal ini berprofesi sebagai tenaga kesehatan,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH. Pasien nomor 1.571 inisial Ny. BDI diumumkan terkonfirmasi positif Covid-19 pada 19 Juli 2020. Eka menjelaskan, nakes merupakan petugas kese-

hatan yang berada di garda terdepan dan paling berisiko terpapar Covid-19. Semakin banyak pasien positif Covid-19 yang ditangani, maka semakin tinggi risiko yang dihadapi oleh petugas kesehatan. ‘’Karena itu, kami memohon warga NTB, jangan abaikan im-

bauan soal protokol kesehatan. Berhentilah menganggap bahwa Covid-19 adalah teori konspirasi atau hoaks,’’ pintanya.

Eka berharap masyarakat sadar bahwa Covid-19 benar-benar nyata adanya. Pasien-pasien yang disebutkan positif ada orangnya. Mereka yang meninggal juga punya keluarga.

Bersambung ke hal 7

”

Karena itu, kami memohon warga NTB, jangan abaikan imbauan soal protokol kesehatan. Berhentilah menganggap bahwa Covid-19 adalah teori konspirasi atau hoaks

Nurhandini Eka Dewi

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/humassetdantb)

JPS Gemilang Tahap III Sudah Tersalur 100 Persen

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 27 Juli 2020

Halaman 2

Segera Gelar Pilkaling WARGA Lendang Lekong, Kelurahan Mandalika memprotes penunjukan pelaksana tugas (Plt) kepala lingkungan. Pengangkatan kaling sesuai surat keputusan dinilai cacat hukum, karena tanpa persetujuan masyarakat setempat. Untuk menjaga kondusivitas dan keamanan segera dilakukan pemilihan kepala lingkungan (pilkaling).

Camat Sandubaya, Saharuddin dikonfirmasi pekan kemarin menjelaskan, kedatangan puluhan warga ke kantor lurah memprotes pengangkatan Plt Kaling Lendang Lekong. Penunju(Suara NTB/dok) kan Plt berdasarkan surat Saharuddin keputusan kelurahan dianggap tidak sah karena tanpa sepengetahuan masyarakat. “Plt kaling diambil alih Lurah Mandalika. Tapi pak lurah mempltkan lagi. Ini yang dipersoalkan warga,” kata Sahar.

Protes warga yang mengancam akan menyegel kantor lurah sempat membuatnya terkejut. Saat itu diakui Sahar, sedang menghadiri penilaian lomba kampung sehat bersama Kapolsek Cakranegara. Saharuddin memilih meninggalkan acara itu dan langsung menemui warga.

Proses negosiasi memang berlangsung alot. Karena, warga mendesak ingin bertemu dengan Lurah Mandalika, Yusuf dan menuntut agar SK tersebut dibatalkan. Sahar menegaskan, tuntutan warga Lendang Lekong disetujui dan mencabut SK pengangkatan Plt kaling. “Saya yang langsung ambil alih. Jangan sampai terjadi keributan seperti ini lagi. Tadi saya di acara penilaian kampung sehat. Dapat informasi warga mau segel kantor langsung saya meluncur ke sini. Ini lebih penting saya selesaikan,” terangnya.

Sahar menambahkan, masyarakat juga mendesak segera dilaksanakan pemilihan kepala lingkungan. Dia sudah meminta warga membentuk susunan struktur kepanitiaan pilkaling dan langsung diserahkan ke kantor camat. Tahapan atau mekanisme pembentukan lembaga kemasyarakat atau pilkaling diserahkan ke masyarakat, tetapi harus mengacu pada peraturan Walikota. “Pilkaling ada mekanisme yang diatur di Perwal. Silakan saja berproses dulu. Nanti kami memantau perkembangan pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, kekosongan jabatan di lingkungan harus segera diisi. Hal ini berkaitan dengan pengurusan administrasi serta pelayanan di masyarakat tingkat bawah. Dia mengingatkan, proses pilkaling berjalan demokratis dan tidak ada friksi antar kandidat. Dalam pelaksanaan Pilkaling di tengah pandemi diharapkan masyarakat juga memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. (cem)

Beri Teguran Keras WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Herman, A.Md., meminta Pemkot Mataram menindak tegas oknum ASN yang hanya datang untuk absen lalu ‘’hilang’’ entah ke mana. ‘’Yang seperti ini harus diberi peringatan keras karena telah melanggar aturan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya,’’ katanya menjawab Suara NTB melalui sambungan telepon, Minggu (26/ 7) kemarin.

Sebagai ASN, kalau hanya datang hanya untuk memenuhi absensi, tentu ada (Suara NTB/fit) tugas yang ditinggalkan.

Herman Untuk itu, Herman meminta kepada Pembina utama kepegawaian di masing-masing OPD untuk menegur oknum ASN yang ada di kantornya masingmasing. ‘’Mereka ini harus ditegur keras. Bila perlu, diberikan shock therapy. Supaya sebagai ASN jangan lalai dan meninggalkan tugas tanpa alasan,’’ ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini menyayangkan kalau ada ASN yang menjadikan pandemi covid-19 sebagai alasan mereka tidak masuk kantor. Seharusnya, lanjut Herman, pandemi covid-19 ini jangan dijadikan alasan untuk mengurangi aktivitas bekerja para ASN. Justru, kata dia, produktivitas ASN di tengah pandemi covid-19 diperlukan untuk tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. ‘’Jadi, jangan karena alasan covid, produktivitas mereka menurun,’’ cetusnya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini, meyakini, di tengah pandemi covid-19, masyarakat sangat membutuhkan kehadiran pemerintah. ‘’Jadi di sini ASN dituntut untuk bagaimana melayani masyarakat dengan optimal,’’ tambah Herman.

Pasalnya, sebelum pandemi maupun saat pandemi covid-19, di kalangan ASN tidak mengenal istilah merumahkan pegawai ataupun penghasilan setengah gaji. Oleh karena itu, kata Herman, dibutuhkan adanya ketegasan dari masingmasing pimpinan OPD. Bagi oknum ASN yang terbukti lalai dalam menjalankan tugas. ‘’Misalnya meninggalkan jam kerja. Itu kan termasuk indisipliner. Kalau lebih tepatnya, mereka kurang disiplin dalam melaksanakan tugas maupun jam kerjanya,’’ ungkapnya.

Herman meminta BPSDM Kota Mataram untuk terus melakukan monitoring. ‘’Kan ada sanksi sesuai aturan. Misalnya peringatan pertama, kedua sampai ketiga sampai kepada punishment. Itu yang harus dilaksanakan sesuai regulasi,’’ ucapnya.

Sanksi kepada ASN yang indisipliner ini, bisa berupa mutasi hingga penurunan pangkat. Dengan sanksi itu, dia yakin mampu memberikan efek jera kepada oknum ASN malas. (fit)

(Suara NTB/cem)

TOKO MUTIARA - Karyawan pusat oleh-oleh emas-mutiara di Kompleks Pasar MCC, Kelurahan Pagesangan, Kota Mataram, Minggu (26/7) merapikan mutiara yang akan dijual ke dalam etalase. Pandemi Covid-19 menyebabkan perajin emas-mutiara nyaris gulung tukar karena sepinya pesanan.

Risiko Kematian Pasien Covid-19 di Mataram di Atas Rata-rata Nasional Mataram (Suara NTB) Tingkat fatalitas kasus kematian pasien teridentifikasi terpapar Covid-19 di Kota Mataram di atas rata-rata nasional. Pasien dengan riwayat penyakit penyerta (komorbit) memiliki resiko tinggi. Penerapan empat pilar protokol kesehatan syarat utama harus dijalankan oleh masyarakat demi memutus mata rantai penularan.

Persentase kematian di Kota Mataram 6,7. Hal ini sangat jauh berbeda dari rata – rata nasional yang 5,5 persen. Dari data Dinas Kesehatan Kota Mataram, masyarakat yang memiliki penyakit komorbit seperti hypertensi, penyakit jantung, kencing manis, obesitas dan lainnya mencapai 7.800 jiwa.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa dikonfirmasi akhir pekan kemarin tidak membantah hal tersebut. Dari data diakui, resiko kematian warga yang terpapar Covid-19 relatif tinggi dibandingkan persentase rata – rata nasional yang mencapai 5,5 persen.

Kasus kematian jika dibandingkan dengan data tahun 2019 tidak jauh berbeda. “Persoalan ini unik. Ada atau tidak ada covid tingkat kematian

sama di bulan yang sama di tahun berbeda,” terangnya.

Pasien positif Covid-19 yang meninggal sampai Minggu (26/ 7) pukul pukul 12.00 Wita mencapai 57 orang. Pasien rata – rata memiliki riwayat penyakit penyerta atau komorbit. Nyoman menekankan, hal sederhana yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah disiplin pada diri, keluarga dan masyarakat untuk menerapkan empat pilar protokol kesehatan Covid-19. Seperti, mengenakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak serta hindari kerumunan.

Namun demikian, pencegahan maupun penanganan terhadap penyebaran wabah tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan. Apalagi efek dari kenormalan baru. Psikologi masyarakat mulai menormalkan diri dari segala aktivitas. Fenomena yang dihadapi ibukota provinsi adalah se-

bagai pusat pemerintahan, kemasyarakatan, perekonomian dan penanganan kesehatan membawa konsekuensi. “Apa yang dialami Kota Mataram juga dialami beberapa hal daerah lain di Indonesia, bahkan seluruh dunia,” terangnya.

Penyampaian Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh demikian kata Nyoman, jangan sampai tren positif dijadikan tolok ukur keberhasilan tim gugus tugas. Parameter penilaiannya itu tidak sesederhana karena banyak faktor eksternal.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota mataram, dr. H. Usman Hadi menjelaskan, jika dibandingkan kasus kematian dari bulan Maret – Juni di tahun 2019 dengan bulan yang sama di tahun 2020 tidak terjadi kenaikan. Contohnya, di bulan Maret 2019 kasus kematian 126 orang, April 126 orang,

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/cem)

I Nyoman Suandiasa

H. Usman Hadi

Mei 130 orang dan bulan Juni 112 orang. Sedangkan, di bulan Maret tahun 2020 kasus kematian 124 kasus, April 100 kasus, Mei 69 kasus dan 56 orang di bulan Juni. Pasien meninggal dunia akibat terpapar virus Corona baik berstatus PDP maupun positif di bulan Maret 2020 tercatat 2 orang, April 3 orang, 11 orang pada bulan Mei dan 27 kasus pada bulan Juni. “Kalau dilihat data dari tahun sebelumnya tidak ada kenaikan kasus

kematian,” kata Usman.

Pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbit memiliki resiko tinggi jika terpapar virus Corona. Sebab, virus ini akan memperberat.

Umpannya, pasien dengan penyakit jantung dan diabet jika terpapar virus Corona semakin memperberat penyakitnya.

Oleh karena itu, Usman menyarankan, pasien yang memiliki riwayat penyakit tertentu disarankan menjalani perawatan di puskesmas. (cem).

Masih Ada Kondisi Ekonomi di Mataram Sekolah Diduga Jual Belum Pulih Mataram (Suara NTB) Aktivitas perekonomian di Kota Mataram hingga kini belum pulih. Meskipun sebagian besar perusahaan memilih buka, pembatasan protokol kesehatan Covid-19 berpengaruh terhadap karyawan.

Karyawan dirumahkan tak seluruhnya dipanggil bekerja.

Dinas Tenaga Kerja mencatat 1.400 karyawan dirumahkan akibat pandemi Covid-19 sejak Maret hingga Juni. Sebagian besar bekerja di sektor perhotelan, restauran, pusat oleh-oleh maupun perusahaan jasa lainnya. Wacana menuju kenormalan baru hanya separuh tenaga kerja yang mulai beraktivitas atau kembali bekerja. “Cuma setengah saja kembali dipanggil bekerja,” kata Kepala Dinas Tenaga Kota Mataram, Hariadi dikonfirmasi pekan kemarin.

Disnaker memahami bahwa kondisi perekonomian di Kota Mataram belum pulih.

Untuk mengetahui detail perkembangan atau kondisi perusahaan akan digelar rapat tripatrit antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Disnaker. Salah satu poin akan dibahas mengenai nasib karyawan yang dirumahkan serta perkembangan usaha selama Covid19. “Kondisi ekonomi belum pulih di Mataram. Perusahaan tidak berani membuka usahanya,” terangnya.

Hariadi menekankan, karyawan yang dipanggil bekerja kembali pengupahannya harus sesuai upah minimum kota. Apabila perusahaan tidak mampu membayar penuh diminta menyesuaikan jam kerja. “Upah setengah jam kerja tidak full,” katanya mengingatkan.

Sektor usaha kembali buka yakni hotel, restauran serta pusat oleh – oleh. Berdasarkan pantauan pengunjung belum

terlalu ramai terutama okuvansi hotel. Ditanya apakah ada sanksi perusahaan yang membayar gaji setengah karyawan sementara jam kerja lebih dari delapan jam? Sejauh ini, ia belum melihat dalam aturan teknis yang mengatur hal tersebut di tengah pandemi seperti saat ini.

Biasanya sudah ada kesepakatan antara karyawan dengan pengusaha.

Menurutnya, persoalan jam kerja maupun pengupahan harus dimusyawarahkan agar tidak terjadi persoalan hubungan kerja. Untuk pengawasan masalah ketenagakerjaan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Bidang hubungan industrial hanya sebatas memediasi perkara antara karyawan dengan perusahaan. “Pengawasan sudah diambil alih ke provinsi.

Kalau kita turun ke bawah baru mereka kita undang,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/cem)

TAK RAMAI - Suasana di salah satu pusat perbelanjaan di Mataram terlihat tak ramai, Minggu (26/7). Meskipun pengusaha memilih kembali beraktivitas, tetapi perekonomian belum kembali pulih. Karyawan tidak seluruhnya dipanggil bekerja setelah tiga bulan dirumahkan akibat pandemi Covid-19.

Seragam Siswa

Mataram (Suara NTB) Praktik penjualan pakaian seragam pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Mataram diduga masih saja terjadi. Parahnya, hal ini dijadikan syarat untuk daftar ulang oleh sekolah.

Seorang wali murid pada salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Mataram, menuturkan usai menerima pengumuman PPDB jalur zonasi langsung menerima selembar kertas dari pihak sekolah. Surat tersebut tercantum jadwal daftar ulang. Syarat daftar ulang selain melengkapi administrasi, wali murid juga diminta membayar sejumlah uang. Biaya itu di antaranya membeli seragam sekolah. Tak tanggung-tanggung uang dikeluarkan sekitar Rp1,2 juta. “Kita dapat sepatu, pakaian dua stel sama baju olahraga,” kata sumber yang enggan disebut identitasnya pekan kemarin.

Dia melihat dua hal dari kebijakan sekolah tersebut.

Pertama, praktik itu bisa saja memberatkan orangtua siswa apalagi di tengah pandemi seperti saat ini. Artinya, orangtua tidak memiliki kebebasan membeli pakaian di luar. Jika tidak membayar biaya daftar ulang dikhawatirkan anaknya tidak diterima sekolah.

Kedua, sekolah menyiapkan seragam sekolah bisa saja efektif agar orangtua tidak repot membeli seragam di luar.

Namun, sekolah tetap tidak boleh mencantumkan hal tersebut sebagai syarat daftar ulang. “Boleh jual seragam tapi bukan sekolah yang mengakomodir. Kemarin itu, kita diberikan nominal biaya dan item seragam yang didapatkan siswa,” jelasnya.

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Fatwir Uzali Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali menyampaikan, sekolah bisa saja menyediakan seragam, tetapi mekanismenya bukan jual-beli. Tetapi penyediaan seragam sekolah diorganisir atau disiapkan oleh koperasi sekolah. Persoalannya adalah waktu yang tidak tepat dilakukan oleh sekolah. “Sebenarnya penyediaan seragam boleh dalam perwal. Cuma waktunya ini yang tidak tepat,” kata Fatwir.

Laporan diterima dari beberapa sekolah bahwa orangtua ada yang memaksa sekolah mengadakan seragam. Sementara, ada juga warga sementara tidak bisa beli seragam. Hal ini menjadi dilematis. Fatwir menegaskan, sekolah tidak boleh menjadikan pembelian seragam sebagai persyaratan untuk daftar ulang siswa baru.

Sekolah diminta menuntaskan masa pengenalan lingkungan sekolah. “Iya mungkin orangtua juga ikut-ikutan. Mungkin takut uangnya duluan habis makanya mau beli seragam,” demikian dalihnya. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Senin, 27 Juli 2020

SUARA NTB

Halaman 3

Pilkada Serentak

Gubernur Minta KPU dan Bawaslu Gandeng IKM Lokal dalam Pengadaan APD Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah melakukan kenjungan kerja ke KPU dan Bawaslu Provinsi NTB untuk memastikan kesiapan kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tujuh kabupaten/kota di NTB.

Kepada dua lembaga penyelenggara pemilu itu, Gubernur mengharapkan, untuk kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pelaksanaan tahapan Pilkada agar menggunakan produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM. “Kami berkunjung dan bersilaturrahim ke sahabat-sahabat di KPU dan Bawaslu Provinsi NTB, menyampaikan amanat Mendagri agar sedapat mungkin semua peralatan untuk persiapan Pilkada 2020 menggunakan produk lokal dan memberdayakan UKMUKM Lokal,” ujar Dr. Zul sapaan akrab Gubernur NTB. Pelaksanaan pilkada serentak 2020 diharuskan menggunakan protokol kesehatan Covid-19. Sehingga kebutuhan untuk pengadaan APD di dalam pelaksanaan Pilkada serentak cukup besar, baik untuk penyelenggara maupun masyarakat.

Karena itu dengan tujuan untuk ikut mendongkrak perekonomian masyarakat yang terpuruk karena dampak pandemi covid19, diharapkan penyelengara pemilu dapat berkontribusi membangkitkan perekonomian

masyarakat dengan memanfaatkan produk-produk lokal.

“Untuk masker, sabun, handsanitizer, face shield, APD dan lain-lain sudah bisa diproduksi okeh UKM-UKM lokal NTB. Mudah-mudahan semangat ini juga tertular ke teman-teman KPU dan Bawaslu kabupaten/kota se NTB yang akan pilkada,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menyambut baik harapan Gubernur NTB tersebut. Pihaknya pun akan menginstruksikan jajarannya di tujuh daerah untuk menggandeng UKM lokal dalam pengadaan kebutuhan APD. “Kita akan imbau temanteman KPU Kabupaten/Kota supaya untuk pengadaan APD menggunakan produk lokal. Itu juga sudah menjadi arah dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Dikatakan Suhardi, pada dasarnya untuk pengadaan beberapa item APD dalam tahapan Pilkada yang sudah berjalan, sudah menggunakan produk Lokal. Namun untuk tahapan selanjutnya dipastikan akan tetap menggunakan produk lokal.

“Penyelenggara pemilu

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah foto bersama jajaran Bawaslu Provinsi NTB. Gubernur mengharapkan penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu supaya menggunakan produk lokal dalam pengadaan APD. berkomitmen untuk menghadirkan Pemilu lebih dekat kepada masyarakat. Salah satunya dengan melibatkan masyarakat setempat dalam pemenuhan kebutuhan APD. Sehingga pemilu ini juga berdampak secara ekonomi kepada masyarakat,” katanya.

Ditempat terpisah, Komisioner Bawaslu NTB, Umar Achmad Seth menyampaikan bahwa kebutuhan APD untuk pelaksan-

aan tahapan Pilkada memang lumayan cukup besar. Jika itu semua melibatkan UKM lokal, maka dampak ekonomi Pilkada juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

“Tapi tentu APD dari temanteman UKM adalah produk yang standar. Kita akan minta teman-teman Bawaslu di daerah untuk pengadaan APD supaya menggunakan produk lokal,” pungkasnya. (ndi)

Danrem 162/WB Motivasi Satgas RTG Mataram (Suara NTB) – Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengawasi pengawasan dan percepatan Progres Rumah Tahan Gempa (RTG) rehab rekon pascagempa Lombok 2018. Pembangunan RTG harus sesuai dengan kualitas dan standar spesifikasi yang ditentukan pemerintah. Danrem didampingi Dandim 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawanmeninjau kegiatan Rehab Rekon di Dusun Geripak Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu (25/7) lalu.

Rizal memotivasi dan mendorong semangat para anggota Satgas Rehab Rekon Zeni TNI untuk mempercepat progres pembangunan RTG. Juga mengingatkan tentang kualitas bangunan berdasarkan spesifikasi.

“Ini adalah tugas mulia membantu warga terdampak gempa, laksanakan dengan tu-

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

MERATAKAN - Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani meratakan pasangan batako salah satu RTG yang tengah dibangun di Dusun Geripak Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu (25/7) lalu. lus ikhlas agar lelah kalian bernilai ibadah,” imbaunya.

Meski berkejaran dengan waktu, tim Satgas RTG juga diingatkan untuk tetap menjaga keamanan dalam bekerja serta menjaga kesehatan, dan tetap berpedoman pada protokol kese-

hatan untuk mencegah penularan Covid-19. “Tetap perhatikan faktor keamanan dan jaga kesehatan, kalau merasa sakit segera laporkan Jangan lakukan pelanggaran apapun yang dapat merugikan masyarakat serta mempermalukan diri sendiri

Hanura Terbitkan SK Dukungan untuk Dompu dan Bima

Musda Golkar NTB

Mataram (Suara NTB) – Dari lima daerah tempat Partai Hanura dapat mengusung pasangan calon di Pilkada serentak 2020 ini. DPP Partai Hanura sudah menerbitkan dua Surat Keputusan (SK) rekomendasi persetujuan pencalonan, yakni, Dompu dan Bima.

Di Pilkada Dompu, Hanura memberikan surat persetujuan dukungan kepada dua paket bapaslon yaitu paket Ruslan-Nasruddin dan paket Arifuddin-Mulyadi, dan di Pilkada Bima ke paket IrfanHerman Edison. Ketua DPD Hanura NTB, Syamsu Rijal yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. “Penerbitan SK rekomendasi persetujuan itu, sepenuhnya kewenangan dan hak prerogatif desk Pilkada DPP,” katanya, Sabtu (25/7).

Sementara untuk tiga daerah lainnya, yakni Kota Mataram, Lombok Tengah, dan Kabupaten Sumbawa. Desk Pilkada DPP Hanura sejauh ini belum menerbitkan SK rekomendasi persetujuan pencalonan.

Rijal mengatakan, dalam SK rekomendasi persetujuan itu, ada dua poin ditekankan oleh DPP, yaitu paket bapaslon diberikan tenggat waktu hingga akhir Juli, mencari dan menemukan parpol mitra koalisi Partai Hanura. Serta bapaslon membangun dan jalin komunikasi politik intens pengurus Hanura di DPC kabupaten setempat dalam rangka kerja politik kemenangan di Pilkada.

“Khusus di Pilkada Dompu, siapa diantara dua bapaslon itu memenuhi tenggat waktu ada. Maka dialah yangberpeluangmeraihSKdukunganfinal,”ucapmantan Anggota DPRD NTB tersebut. Menurutnya, terbitnya SK rekomendasi persetujuan di dua daerah tersebut, tidak terlepas dari penilaian DPP bahwa bapaslon itu sudah memenuhi berbagai persyaratan administratif diminta oleh DPP. Misalnya, hasil survei elektabilitas balon kada dan persyaratan lainnya.

Tinggal sekarang, lanjutnya, bapaslon itu memastikan dan memantapkan final parpol mitra koalisi. Dengan begitu, dipastikan DPP akan langsung menerbitkan SK dukungan final. Pasalnya, DPP tidak mau sia-sia menerbitkan SK dukungan final. Tetapi tidak ada parpol mitra koalisi. “DPP tidak mau kecolongan terkait hal itu,” tegasnya.

Untuk Pilkada kota Mataram, ada dua bapaslon yang diproses di DPP yaitu paket Makmur-Ahda dan paket Mohan-Mujib. Sedangkan, untuk Pilkada Loteng arah dukungan mengarah ke paket DwiNormal. Tetapi sejauh ini, DPP belum menerbitkan SK rekomendasi persetujuan ke paket Dwi-Normal, karena masih ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh paket Dwi-Normal. Adapun untuk Pilkada Sumbawa, ada dua bapaslon diproses di DPP. Masing-masing paket Haji Mo-Novi dan balon Bupati, Nurdin Ranggabarani. Meski belum ada keputusan DPP, pihaknya tetap menunggu apa jadi keputusan DPP. “Kita targetkan arah dukungan Partai Hanura bisa tuntas Agustus,” pungkasnya. (ndi)

dan satuan,” pesan Rizal.

Hadir dalam kegiatan tersebut Danramil 160-07/Lobar Kapten Chb Danang Kristiyanto, Kapten inf Fahmi, Danki Satgas RTG Lobar Kapten Inf Miswanto, Kepala Desa Gelangsar dan Babinsa Desa Gelangsar. (why/*)

Ahyar Imbau Semua Pihak Menahan Diri Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh berharap persaingannya dengan Bupati Lombok Tengah, H. Suhaili FT dalam perebutan kursi Ketua DPD I partai Golkar NTB pada Musyawarah Daerah (Musda) mendatang tak sampai menciptakan keretakan di internal partai beringin tersebut.

Ia mengimbau pendukungnya maupun kubu pendukung Suhaili agar menahan diri.

Tak membuat manuver politik yang bisa memicu ketersinggungan di antara semua pihak. Ia berharap, dinamika Musda Golkar NTB, tetap dibalut semangat kebersamaan. “Sesama kader partai, apapun dinamika di internal partai kita harus mempertahankan semangat solidaritas dan kebersamaan itu,” seru Ahyar saat ditemui Suara NTB di Pendopo Walikota Mataram, Sabtu pekan lalu.

Hal itu sampaikan Ahyar, karena dia melihat dinamika politik menjelang Musda Golkar NTB itu cukup tinggi dalam sepekan terakhir ini. Ia menangkap manuver politik sejumlah politisi Golkar sudah kelewatan.

Menurutnya, agenda Musda merupakan ajang konsolidasi partai, untuk membuat partai tetap semakin besar, dan bukan ajang saling adu kekuatan antar sesama kader.

“Arena musda ini adalah arena evaluasi kerja partai.

Kerja kepengurusan dan konsolidasi semua elemen partai. Sehingga kita hindari Musda itu jadikan arena tarik menarik dan gontokgontokan sesama kader seperti itu,” tegasnya.

Ahyar pun tidak ingin larut dalam aksi saling klaim dukungan dari para pemilik suara.

(Suara NTB/dok)

H. Ahyar Abduh Ia menyerahkan sepenuhnya kepada mereka untuk secara mandiri memutuskan arah dukungannya. Sebab, siapapun kader yang maju mencalonkan diri, ia percaya dan yakin itu ada kader terbaik yang dimiliki Golkar.

“Menurut saya proses inikan masih berjalan, nanti saja kita tahu pas saat Musda. Saya kira wajar saja, siapapun orangnya punya satu persepsi punya penilaian sendiri, wajar didukung oleh siapa, ini semua dinamika.

Tapi nanti kita tahu seperti apa ujungnya pada saat Musda,” katanya.

“Kita serahkan bagaiamana mekanismenya, kan tergantung dari para pemilik suara. Termasuk juga bagaiamana sikap DPP. Kan itu juga tidak bisa dilepaskan.

Termasuk supaya berlangsung Aklamasi sudah menjadi kultur dan tradisi partai yang harus dipertahankan.

Munas juga kan aklamasi, musda yang lain juga begitu, nah oleh DPP diharapkan begitu,” sambungnya. (ndi)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 27 Juli 2020

Halaman 4

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB Pembahasan APBD Perubahan 2020

DPRD Loteng Target Tuntas Agustus DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berkomitmen bisa mempercepat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2020 ini supaya paling tidak bisa tuntas pada bulan Agustus mendatang. Dengan begitu, kegiatan-kegiatan maupun program daerah yang sempat terhenti, karena pandemi Covid-19 bisa kembali berjalan.

Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, S.IP., Sabtu (25/7), mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu usulan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) dari Pemkab Loteng atas APBD Perubahan 2020 yang direncanakan diusulkan pada akhir bulan Juli ini. “Hasil koordinasi kita dengan pemerintah daerah, KUA PPAS APBD perubahan 2020 akan diusulkan akhir bulan Juli ini,” terangnya.

Setelah diusulkan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Loteng akan langsung bekerja membahas dan mengkaji KUA dan PPPAS APBD Perubahan secepatnya. Bahkan bisa perlu dilakukan pembahasan secara marathon agar pembahasan bisa cepat tuntas. Mengingat, dengan kondisi pandemi Covid19 banyak program daerah yang

tidak bisa dilaksanakan, lantaran anggaran program banyak yang terkena kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Melalui APBD perubahan ini nantinya, kita berharap program-program prioritas yang sebelumnya tertunda, karena pandemi Covid-19 bisa berjalan kembali,” tegasnya.

Pihaknya berharap programprogram pemerintah yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja dimaksimalkan, supaya dampak pandemi Covid19 bisa diminimalisir, sehingga target pengentasan kemiskinan di daerah ini tidak terganggu,

karena pandemi Covid-19. “Di APBD perubahan ini nantinya kita ingin benar-benar fokus pada program prioritas, khususnya yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan,” pungkas politisi Partai Gerindra ini.

Sebelumnya, Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, sudah menginstruksikan supaya pengajuan draf APBD Perubahan tahun 2020 bisa dipercepat. Hal ini dimaksudkan supaya proses pembahasan dan penerapan APBD Perubahan tahun ini bisa lebih cepat supaya program yang direncanakan pada APBD perubahan bisa segera dilaksanakan.

“Saya sudah instruksikan

kepada Pak Sekda (Loteng), supaya pengajuan rancangan APBD Perubahan dipercepat.

Paling tidak bulan Agustus pembahasan sudah selesai.

Dan, program-program yang direncanakan bisa segera dieksekusi,” terangnya.

Dikatakannya, APBD perubahan diharapkan bisa menjadi titik awal upaya kebangkitan daerah setelah diterpa pandemi Covid-19 yang telah membawa dampak luas bagi daerah ini. Karena banyak program daerah yang terpaksa harus ditunda, lantaran anggaranya harus tersedot untuk penanganan Covid-19.

“Kita ingin bangkit setelah

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

H.M. Suhaili FT diterpa pandemi Covid-19. Dan, melalui program-program di APBD perubahan tahun 2020

M. Tauhid ini, sebagai titik awal kebangkitan kita,” ujar Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. (kir/*)

Banyak Penerima Ganda Anggaran Fisik Dialihkan FINALISASI fisik proyek Puskesmas Gili Indah di Dusun Gili Trawangan, kembali molor.

Pasalnya, anggaran senilai Rp 4 miliar dialihkan untuk penanganan pandemi serta dampak sosial dan ekonomi Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Utara (KLU), dr. H. Lalu Bahrudin, kepada wartawan, Sabtu (25/7) membenarkan adanya pengalihan anggaran Puskesmas Trawangan. Alasannya, dana Puskesmas Trawangan dari APBD 2020 dialihkan saat refocusing memenuhi tuntutan dana Covid.

(Suara NTB/ari) Awalnya, kata Bahrudin, angH. Lalu Bahrudin garan pembangunan Puskesmas diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) - APBN. Namun diketahui, fasilitas tersebut telah mendapat kucuran pada tahun sebelumnya, sehingga pusat tidak bisa mengalokasikan DAK dua kali berturut-turut pada satu kegiatan.

“Akhirnya daerah menganggarkan melalui APBD 2020 sebesar Rp 4 miliar. Tapi karena keadaan (pandemi), pembangunannya tidak bisa dikerjakan. Akhirnya dikembalikan ke daerah,” paparnya.

Dikatakannya pengembalian anggaran ke TAPD menyadari kecil kemungkinan realisasi fisik proyek di saat pandemi.

Saat itu, para pekerja baik karyawan hotel maupun pekerja bangunan tidak diperbolehkan masuk Gili. “Jadi itu alasan kita, kenapa harus ditunda lagi. Pergeseran ini dilakukan untuk menghindari Silpa dari anggaran tersebut,” jelasnya.

Di sisi lain, Bahrudin tak menyangkal pihaknya memerlukan dukungan faskes tingkat pertama di wilayah Gili. Meskipun tidak berstatus kecamatan, namun di situasi normal jumlah wisatawan yang banyak berdatangan memerlukan kesiapasediaan layanan kesehatan yang memadai.

Sejak di bangun tahun 2017, Puskesmas Trawangan belum dapat dimanfaatkan. Pasalnya, kontraktor yang mengerjakan saat itu tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai waktu kontrak.

Mengingat pelayanan kesehatan di Gili khususnya untuk mendukung kenormalan baru, maka Puksesmas Trawangan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pihaknya akan mengusulkan kembali dana pembangunan pada APBD-P 2020. “Sementara puskesmas beroperasi, sekarang kita dengan teman-teman sedang melirik bagaimana mengkreasikan fasilitas pustu yang mendukung layanan kesehatan di Gili,” pungkasnya. (ari)

Tuntas, Penyaluran JPS Lotim Tahap II Selong (Suara NTB) Penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Lombok Timur (Lotim) untuk tahap II tuntas tersalurkan. Masyarakat yang terdata namanya selaku penerima JPS Lotim dipastikan sudah menerima haknya sebagaimana mestinya.

“Alhamdulillah untuk tahap II sudah tuntas kita salurkan dua minggu yang lalu,”terang Direktur Utama PD. Agro Selaparang, Sukirman, kepada Suara NTB, Minggu (26/7).

Selaku penyedia barang JPS Lotim berupa sembako, katanya, PD. Agro Selaparang melibatkan UKM dan IKM yang ada di daerah ini. Kebijakan ini disambut baik oleh pelaku usaha tersebut yang dapat membangkitkan geliat usahanya di tengah pandemi Covid-19. Begitupun dengan ketersediaan produk lokal berdampak pada cepatnya tersalurkan dalam mengatasi kesulitan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Di samping proses penyaluran yang sudah tuntas. Untuk pembayaran pun sudah dilakukan oleh pemerintah. Terakhir pendistribusian tambahan 19 ribu KK yang tersebar di beberapa desa yang sebelumnya melakukan penolakan didistribusikan JPS. Saat ini tinggal menyelesaikan proses laporan yang diminta Pemda melalui Dinas Perindag Lotim.

Terkait JPS tahap III, Sukirman mengaku belum ada instruksi dari Pemda. Rencana untuk didistribusikan dalam bentuk tunai disambut baik jika itu yang terbaik menurut pemangku kebijakan dan usulan dari masyarakat. “Silakan jika tahap III didistribusikan dalam bentuk tunai. Jika dalam bentuk sembako dan dipercayakan lagi kepada Agro. Insya Allah kita siap,”jelasnya. (yon)

Penyaluran Bantuan Sosial di Lobar Disorot KPK

Giri Menang (Suara NTB) Persoalan penerima bantuan yang tak tepat sasaran dan ganda di Lombok Barat (Lobar) membengkak menjadi 3.000 ribu jiwa lebih. Sebelumnya hasil data dari desa terdapat 2.000 ribu jiwa lebih yang ganda. Banyaknya data penerima bantuan ganda di Lobar menjadi sorotan KPK saat rapat melalui telekonferensi beberapa waktu lalu.

Kepala Bidang Fakir Miskin pada Dinas Sosial Lobar, Zaenal Mutaqin akhir pekan kemarin, mejelaskan, tim Kementerian Sosial (Kemensos) sudah turun ke Lobar terkait hal ini.

Pihaknya pun sudah meminta kepada Kemensos untuk menindaklanjuti temuan ini.

Saat ini, ujarnya, data-data yang diajukan Dinas Sosial dalam proses penghitungan balik oleh tim Kemensos. Bahkan,

surat usulan penghapusan data ini pun sudah diterima dan ada di meja direktorat jenderal yang menangani masalah ini.

Penerima bantuan yang bermasalah, ujarnya, adalah Bantuan Sosial Tunai (BST). Penerima bantuan BST ini banyak yang ganda dengan PKH regular dan BPNT sembako tambahan data atau perluasan. Data ini diajukan untuk diganti ke pusat, namun belum ada jawaban dan

tindaklanjut. Saat ini, kesempatan memperbaiki data oleh desa yang bersumber dari tujuh sumber, seperti BST, JPS, PKH reguler, PKH perluasan, BPNT supaya ke depan kalau ada bantuan tidak ribut atau bermasalah lagi soal data bermasalah. Untuk BST lobar sebanyak 31 ribu lebih. Dari jumlah inilah terdapat 3 ribu jiwa ditemukan ganda.

“Kami sudah usulkan penggantian ke pusat, tapi belum ada

(Suara NTB/her)

Zaenal Mutaqin jawabannya,” imbuh dia.

Data penerima bantuan ber-

masalah ini pun berpotensi akan bertambah, karena itu desa diharapkan melakukan verifikasi dan validasi data DTKS. Hanya saja persoalannya, pihaknya belum diberikan data oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menyangkut penerima bantuan BLT DD sebanyak 26 ribu jiwa. Padahal data ini harus dilakukan verifikasi dan validasi oleh desa, karena data ini merupakan non DTKS. Apalagi lanjut dia, sesuai dengan SE KPK Bahwa data bermasalah yang menyangkut bantuan Covid-19 harus diperbaiki. “Karena saat video conference dengan KPK, masalah data penerima bermasalah jadi atensi dan sorotan KPK,” tegas dia. (her)

Akui Kabupaten Tertinggal

Najmul Optimis PAD Lebih Besar dari Bogor (Suara NTB/kir)

SEMPROT - Petugas tengah menyemprotkan cairan disinfektan di RSCM Praya, Minggu (26/7) setelah salah seorang tenaga medis di rumah sakit ini meninggal akibat Covid-19.

Masyarakat Mulai Abai, Bupati Loteng Prihatin Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT, mengaku prihatin terhadap kondisi masyarakat di daerah ini yang mulai apatis dan abai dengan penyebaran Covid-19.

Bahkan, banyak masyarakat yang justru terkesan tidak percaya terhadap keberadaan penyakit yang hingga saat ini sudah merenggut nyawa sembilan orang warga Loteng.

Keprihatinannya tersebut diungkapkan H.M. Suhaili FT., saat kunjungan ke kampung sehat se-kecamatan Praya Tengah bersama anggota Forkompinda Loteng, Sabtu (25/7).

Ia mengatakan, total sudah ratusan warga asal Loteng yang sudah terpapar Covid-19 dengan sembilan orang di antaranya meninggal dunia. Ter-

akhir, satu tenaga medis Rumah Sakit Cahaya Medika (RSCM) Praya menjadi korban. Itu menjadi bukti kalau virus Corona ada dan sudah menyebar di daerah ini.

“Bahkan kita sendiri tidak tahu apakah sudah terpapar Covid-19 atau tidak. Karena sekarang ini, banyak orang yang sudah terpapar Covid-19, tapi tanpa ada gejala. Sehingga sulit untuk dideteksi,”jelasnya.

Karena kalau yang sudah terdeteksi, lebih mudah bisa langsung ditangani oleh tenaga medis. Sementara yang tidak terdeteksi, bagaimana bisa ditangani, lantaran tidak diketahui ciri dan gejala terpaparnya. Dan, hal itu yang justru jauh lebih berbahaya.

Karena secara tidak sadar bisa menyebarkan virus Coro-

na kepada orang lain.

Untuk itu, Suhaili mengajak seluruh elemen masyarakat di daerah ini agar meningkatkan kewaspadaan diri, keluarga dan lingkungan sekitar. Terhadap potensi penyebaran Covid-19, karena sudah terbukti Covid-19 ada di tengah-tengah masyarakat serta mematikan.

Sementara itu, pascameninggalnya tenaga medis area RSCM Praya, Minggu (26/7) mulai disterilkan oleh Satgas Covid-19 Loteng. Sterilisasi dilakukan dengan menyemprotkan cairan disinfektan di area rumah sakit. Seluruh peralatan medis dibersihkan, termasuk para karyawan dan tenaga medis lainnya juga dicek kondisi kesehatannya. (kir)

Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., tak menyangkal kabupaten yang dipimpinnya berstatus satu-satunya Kabupaten Tertinggal di NTB. Namun di masa depan, ia optimis capaian PAD KLU akan lebih tinggi dari Kabupaten Bogor sekalipun.

Optimisme itu diucapkan Najmul saat menghadiri tasyakuran Desa Santong Mulia, Kecamatan Kayangan, Minggu (26/7).

Najmul mengaku, usia KLU ke-12 pada 21 Juli lalu, tidak berarti banyak dibandingkan dengan usia kabupaten lain yang tidak tertinggal.

“Kabupaten kita, hari ini memang masih berada pada satu-satunya kabupaten yang masih berstatus tertinggal di NTB. Itu kita akui,” katanya.

“Tapi coba pakai akal kita (bandingkan), Lombok Barat keluar dari status ketertinggalan pada tahun 2020, tahun ini juga. Lalu kita hitung usia Lombok Barat, berulang tahun ke-62 tahun ini. Sementara kita baru berulang tahun ke-12,” katanya lagi.

Dengan perbandingan itu, ia mengajak masyarakat tidak boleh merasa pesimis.

Seluruh elemen harus yakin, bahwa memungkinkan KLU keluar dari Kabupaten Tertinggal sebelum usia 62 tahun seperti kabupaten induk.

Tidak hanya Lobar, ia juga optimis akan melampaui Kabupaten Bogor di masa mendatang. Kabupaten itu diketahui menghasilkan PAD mencapai Rp 1,4 triliun. “Saya pernah hadiri di salah satu ulang tahun Kabupaten Bogor, saya katakan kepada bupatinya dengan penuh percaya diri, ‘Pak, PAD kami lebih banyak dari PAD-nya bapak’,” ucapnya saat itu.

“Kok bisa begitu? PAD Bogor berapa? Rp 1,4 triliun. Sementara kita hanya Rp200 juta,” sambungnya.

“Lalu Pak Bupatinya, kenapa bapak bilang PADnya lebih tinggi Lombok Utara.”

“Saya yakin lebih tinggi pak. Waktu itu kita baru 10 tahun. Memasuki tahun ke 11, PAD kami Rp200 miliar. Saya lihat di tulisan itu, Selamat Ulang Tahun ke538. Kalau kita kejar dengan ritme yang sama, pada saat berumur 538 tahun, akan berapa PAD Lombok Utara,” tutupnya membandingkan. (ari)

Kisah Ojak dan Lyra

Pasangan Pengantin dengan Maskawin 107 Butir Telur Ayam Giri Menang (Suara NTB) – Pasangan pengantin Ahmad Fathurrozak alias Ojak asal Desa Persiapan Belongas Kecamatan Sekotong dengan Lyra Annisa gadis asal Lombok Timur memilih maskawin tak lazim 107 telur ayam.

Maskawin 107 betir telur ini bukan tanpa makna.

Selain tak ingin memberatkan sang suami, Lyra sapaan akrab mempelai perempuan meminta mahar 107 telur, karena menggambarkan perjalanan kisah perkenalannya dengan suami. Genap 107 hari kedua pasangan ini saling berkenalan hingga memutuskan melangkah ke bahtera rumah tangga.

Pasangan pengantin Ojak dan Lyra ditemui di rumahnya di Belongas, Sabtu (25/7) menuturkan maskawin yang diminta ke suami bukan tanpa makna. Akan tetapi melambangkan kedua pasangan berke-

nalan hingga menikah.”Awal mula perkenalan dengan sang suami tanggal 29 Maret 2020 dan menikah tanggal 23 Juli 2020, genap 107 hari, makanya saya minta maskawin 107 telur. Kami ndak pacaran tapi langsung menikah,” aku Lyra, wanita yang masih tercatat sebagai mahasiswi di Unram ini.

Ia mengganti 107 hari berkenalan sampai menikah dengan telur supaya gampang mengingat momen membahagiakan baginya dan suami. Alasan memilih telur, karena ia suka telur, kalau makan ia wajib menu telur. Di samping itu, kata dia, telur harganya murah dan mudah dicari.

Baginya, maskawin tak perlu mahal dan mewah, yang terpenting bagaimana kesakralan dan hukum pernikahannya sah secara agama dan negara. Lalu telur pun dicat kuning dan putih bukan tanpa sebab? Me-

lainkan mereka berdua menyenangi warna itu. Lyra suka warna putih sedangkan sang suami suka warna kuning.

Munculnya keinginan maskawin menggunakan telur ini pada H-1 sebelum akad nikah.

Awalnya, cukup seperangkat alat salat saja, namun kepikiran bagaimana momen pernikahannya lebih berkesan dan tak terlupakan, sehingga dipakailah telur sebagai maskawin.

Ia mengenal sang suami dari Instagram #untiltomorow.

Sang suami yang berprofesi sebagai freelance dan sering trip, membuatnya kerap kali ,bersama sehingga tak disangka benih cinta pun timbul. Selama berkenalan tiga bulan lebih, ia tak berpacaran. Hingga hari yang membahagiakan tiba, sang suami bersedia menikahinya. “Yang saya sukai dari suami, nyenengin dan sering ngelucu,”aku dia. Dengan

profesi sebagai freelance ia mengaku senang, karena ia bisa berlibur sambil cari uang.

Ojak sang suami mengaku, sang istri meminta telur sebagai maskawin. Tidak ada keinginan dan pilihan lain dari istirinya, entah itu barang mewah seperti uang dan emas. Ia pun langsung menyanggupinya. Respons masyarakat mengetahui maskawin 107 butir telur aku dia, ada yang senang. Namun tak sedikit yang julik, terutama di media sosial. Baginya tanggapan itu dianggap hal biasa, karena mereka tidak tahu apa makna di balik itu.

“Dan mereka tidak tahu berapa biaya yang kami habiskan, bukan hanya telur yang kami keluarkan, belum ngelamar, aji game, pisuke, belum lagi untuk acara begawe. Lebih Rp 50 juta saya habiskan,”aku pria yang penghobi fotografer ini.

Ia mengaku maskawin telur

ini bukan untuk mencari sensasi. Ia tak bermaksud sombong, followers instragramnya saja sebanyak 21 ribu.”Kalau mau cari sensi ngapain lewat sini (pernikahan dengan mahar telur). Masa nikah cuman mau ambil sensasi, tapi nikah untuk ibadah,”tegas dia.

Baginya hal ini menjadi sebuah gambaran bahwa, tidak selamanya maskawin itu mahal. Apalagi memberatkan.

Ia mengaku menikahi sang istri menggunakan tradisi Lombok. Ia “mencuri” istrinya tanggal 13 Juli, lalu selang 10 hari setelah itu persisnya tanggal 23 juli 2020 akad nikah digelar. Hal yang disenangi dari sifat istrinya adalah orang cepat disuruh. Ia pun berencana akan mengambil rumah di BTN Perampuan untuk ditempati bersama istri, meskipun berprofesi sebagai freelance ia tetap sanggup menghidupi istri. Dari profesinya ini,

(Suara NTB/her)

Ahmad Fathurrozak alias Ojak bersama Lyra Annisa. ia memperoleh penghasilan tak S.Pdi, ayah Ojak mengharaptentu, kadang sehari Rp 2,5 juta, kan agar pernikahan putra persebulan kadang di atas Rp 3 juta tamanya langgeng, sakinah, bahkan Rp5 juta. Terkadang, aku mawaddah dan warahmah dan dia, penghasilannya tidak ada. mendapatkan keturunan yang Sementara Seneng QH, saleh dan salehah. (her)

SUARA NTB Senin, 27 Juli 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Kerjasama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Peringati HAN 2020, Deklarasikan Sekolah Ramah Anak Kabupaten Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)Pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2020 di halaman Kantor Bupati Jumat lalu, dideklarasikan 15 sekolah ramah anak yang telah ditetapkan oleh Bupati Sumbawa. Melalui Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 722 tahun 2020 tentang penetapan sekolah ramah anak di kabupaten Sumbawa.

Penetapan tersebut berdasarkan hasil evaluasi tim UKS Sekolah Sehat Kabupaten Sumbawa. Sehingga terdapat 15 sekolah yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai sekolah ramah anak. Yaitu, TK Pertiwi Kabupaten Sumbawa, TK Sari Asih, TK Negeri Plampang, TK Negeri Pembina Sumbawa,

PAUD/TK Taamasa, SDN Sering, SDN Kerato, SDN 6 Sumbawa, SDN Brang Rea, SDN 2 Sumbawa, SMPN 1 Sumbawa, SMPN 3 Sumbawa, SMPN 1 Moyo Utara, SMPN Labangka dan MTsN 2 Sumbawa.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah yang memimpin deklarasi sekolah ramah anak tersebut, menyampaikan sekolah ramah anak sendiri adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya. Serta mendukung partisi-

Wabup KSB Tegaskan Sumber Covid-19 di RSUD Asy-Syifa dari Eksternal Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin menegaskan, sumber penyebaran kasus infeksi virus corona yang terjadi di RSUD Asy-Syifa berasal dari luar lingkungan rumah sakit. “Saya tegaskan di KSB ini tidak pernah ada pandemi corona.

Termasuk di (RSUD) Asy-Syifa. Semua itu datangnya dari luar,” katanya.

Menurut Wabup, dua kasus terbaru yang menjangkiti salah seorang petugas medis RSUD Asy-Syifa dan seorang pasien, terinfeksi dari pasien corona dari daerah lain. Tepatnya pasien positif corona dari Kabupaten Sumbawa. “Ny. HS petugas kesehatan kami dan pasien atas nama Ny. MBS yang sedang diisolasi di Asy-Syifa itu terinfeksi pasien dari Sumbawa,” ujarnya.

Ia menuturkan, Ny. HS dan Ny. MBS terinfeksi dari Ny. D. Di mana ketiganya memiliki keterikatan di fasilitas layanan hemodialisa - HD (cuci darah) RSUD Asy-Syifa. “Ny. D ini pasien cuci darah di rumah sakit kami. Begitu juga dengan Ny. MBS. Nah saat ditangani itulah kemungkinan terjadinya penularan dari Ny. D yang lebih dulu sudah positif,” beber Wabup.

Menurut Wabup, RSUD Asy-Syifa tidak dapat secara selektif membuka layanan HD di masa pandemi Coronvirus Disease (Covid-19) sekarang ini. Pasalnya layanan cuci darah RSUD Asy-Syifa merupakan satusatunya di pulau Sumbawa. Sehingga pelayanan tetap dibuka untuk pasien lain dari kabupaten/kota lainnya.

“Simalakama memang. Untuk alasan kemanusiaan kita tidak bisa memilih-milih (pasien). Kasihan kan kalau tidak dilayani yang dari luar, masak mereka harus (menyeberang) jauh ke Lombok,” timpalnya.

Sebelumnya Direktur RSUD Asy-Syifa dr. Carloff Sitompul mengakui hal yang sama. Ia menyatakan, selama ini layanan HD di rumah sakit yang dipimpinnya itu melayani hampir seluruh pasien yang ada di pulau Sumbawa. Karena itu di masa pandemi Covid19 ini pihaknya berupaya tetap membuka layanan. “Di awal corona sempat kita tutup. Tapi akhirnya kita buka lagi karena kalau semua pasien HD di bawa ke Mataram. Rumah sakit di sana juga kewalahan karena pasiennya membludak juga,” cetusnya.

Ia mengaku, munculnya kasus infeksi corona di ruang layanan HD itu pihaknya tidak bisa serta-merta menutupnya. “Pasien sampai sekarang tetap ada.

Makanya waktu semua petugas kami di karantina begitu tahu Ny. D positif. Kami mendatangkan 4 orang petugas dari RSMA Sumbawa supaya layanan HD kami tetap berjalan,” tukasnya.(bug)

pasi anak terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam pendidikan.

“Hal ini sebagai bentuk tindak lanjut dari UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak,” terang Wabup.

Pada kegiatan deklarasi tersebut juga dihadiri Sekda, para Asisten dan sejumlah pimpinan OPD. Termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa, H. Sahril S.Pd, M.Pd. (arn/*)

(Suara NTB/ist)

DEKLARASI - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah menandatangani deklarasi sekolah ramah anak dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) di halaman Kantor Bupati Jumat (24/7) (foto kiri). Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah bersama Sekda Sumbawa, H. Hasan Basri dan sejumlah pimpinan OPD termasuk Kadis Dikbud Sumbawa (foto kanan).

LPA: Dompu Darurat Kekerasan Seksual Anak

Dompu (Suara NTB) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Dompu, menangani 43 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang Januari-Juli 2020. Cukup dominan yakni pelecehan seksual yang melibatkan orang-orang terdekat korban. Karenanya, wilayah ini dinilai dalam kondisi darurat kekerasan seksual pada anak.

Sekretaris LPA Dompu, M. Zailani kepada wartawan mengungkapkan, data yang tehimpun ini baru sebagian kecil dari banyak kejadian yang muncul setahun terakhir. “43 kasus ini yang bisa kita tangani, diluar lebih jauh dari itu angkanya.

Banyak sekali yang tidak sama kalau kita gabungan data dengan dinas (DP3A) atau yang ada dilaporan polisi. Itu semampu yang kami dampingi secara sosial,” terangnya.

Berbicara kasus anak di wilayah ini, menurutnya

sudah cukup memperihatinkan atau tak ubahnya fenomena gunung es. Bahkan dianggap darurat karena sebagian besar dari pelaku merupakan orang terdekat korban. Baik itu ayah, saudara kandung, kerabat dan sebagainya.

Untuk itu, pemerintah daerah diharap betul-betul menunjukkan keseriusannya dalam mengentaskan persoalan ini di lapangan. Apakah dengan mengintensifkan sosialisasi, memastikan pelaku mendapat efek jera dan berbagai langkah

pencegahan lain. “Bisa dikatakan darurat karena pelakunya inikan bukan orang jauh, justru orang tua, kakak dan adik sendiri juga. Itu pertanyaan kita semua, seperti apa yang harus kita lakukan kedepan, sebab tidak mungkin LPA bekerja sendiri atau pihak dinas,” ujarnya.

Dari 43 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani selama tujuh bulan, M Zailani mengungkapkan, paling tinggi yakni pelecehan seksual yang menjadikan anak sebagai korban. Kemudian dis-

usul kasus penganiayaan dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang.

Untuk penanganan sendiri ada yang sudah berlanjut sampai pengadilan dan terkadang berhenti penyelidikannya dengan alasan korban mencabut laporan dan seluruh keterangan. Kondisi tersebut tentu menjadi kendala, namun harapan besarnya yakni polisi tetap berupaya melanjutkan setiap perkara yang muncul sampai nanti hakim menentukan benar dan salahnya. “Prinsipnya kita begini, yang penting memenuhi alat bukti satu saja apalagi diperkuat pernyataan korban saya pikir bisa dilanjutkan. Persoalan bagaimana ujungnya kita serahkan di pengadilan, jadi tidak ada istilah damai,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

M. Zailani

Tes Covid-19, Sumbawa Maksimalkan Pemeriksaan Swab

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN BANSOS - Kepala Dinas Sosial Sumbawa, A. Yani didampingi Kabid Linjamsos Mirajuddin saat menyerahkan Bansos Sahabat di kecamatan Lunyuk belum lama ini.

Terealisasi 500 KK di Sumbawa

Sumbawa Besar (Suara NTB)Pemkab Sumbawa memaksimalkan test swab untuk melakukan pemeriksaan covid-19. Test swab ini dinilai lebih efisien dan efektif untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Sekda Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M mengakui, untuk pemeriksaan Covid-19, Sumbawa sudah lama tidak menggunakan tes cepat (rapid test). Karena pihaknya memanfaatkan keberadaan laboratorium Sumbawa Techno Park (STP) untuk pemeriksaan swab yang merupakan milik pemerintah daerah (Pemda). “Jadi kita bisa menggunakan kerja sama dengan STP. Jadi semua kita menggunakan swab,” ujarnya.

Dicontohkan Sekda, seperti

pemeriksaan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) KPU Sumbawa. Pemeriksaannya dipersyaratkan untuk rapid test. Namun untuk mendapatkan hasil yang akurat, langsung dilakukan swab. Kemudian komunitas pasar, termasuk hasil penelusuran kontak pasien positif covid-19. “Saya kan lihat efisien dan efektifnya. Sehingga saya memutuskan untuk menggunakan swab,” terangnya.

Terkait pemeriksaan swab ini, hasilnya juga cepat diketahui. Sehingga pihaknya lebih cepat bergerak untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. “Hasilnya cepat.

Hari ini diswab, besok pagi sudah ada hasilnya. Sehingga lebih cepat mengantisipasi meluasnya penyebaran covid19,” pungkasnya. (ind)

Jelang Idul Adha, Sapi Kepala Disos Sumbawa Serahkan Potong dari Dompu Bantuan Sahabat ke Lunyuk Laris Manis Disnakertrans Belum Pegang Data Capaian Kartu Pra Kerja

Dompu (Suara NTB) Menjelang Idul Adha 1441 H, permintaan sapi potong dari Dompu untuk dikirim ke luar daerah cukup tinggi. Permintaan yang cukup tinggi dari daerah Lombok dalam 3 bulan terakhir mencapai 400an ekor perbulan. Sementara untuk pengiriman ke Jakarta, pengusaha lokal belum memiliki koneksi dan harus bergabung dengan pengusaha di Bima.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Ir Zainal Arifin, MSI kepada Suara (Suara NTB/ula) NTB kemarin mengaku, Zainal Arifin permintaan sapi qurban dari Dompu cukup tinggi menjelang Idul Adha. Permintaan yang tinggi ini banyak datang dari wilayah Lombok, termasuk daerah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Namun untuk wilayah Jabodetabek, pengusaha lokal Dompu belum memiliki mitra yang ada di daerah tujuan, sehingga belum bisa mengirimkan sapi potongnya.

“Kalau untuk dibawa ke Jakarta harus ada konesitas dengan pengusaha di sana baru mereka bisa bawa ternaknya. Ndak bisa membawa tenak ke sana tanpa tau pengusaha di sana,” kata Zainal.

Kondisi ini membuat kuota sapi potong untuk dikirim ke Jakarta sebanyak 2 ribu ekor dari Dompu tidak termanfaatkan. Karena Kabupaten Bima juga mengajukan kuota sampai 12 ribu ekor sapi potong ke Jakarta. Sehingga banyak pengusaha lokal Dompu bermitra dengan pengusaha Bima untuk menyuplai sapi yang akan dikirim ke Jakarta.

Pasar sapi potong ke Jakarta banyak dilirik karena harga yang baik. Jika berat hidup sapi di Dompu harganya Rp45 ribu per kg, di Jakarta bisa sampai Rp90 ribu per kg. Sementara sapi yang dibawa pengusaha ke Jakarta rata-rata di atas 300 kg.

Zainal juga mengungkapkan, permintaan yang banyak juga datang dari daerah Lombok. Sejak Mei hingga saat ini, permintaan sapi potong dari Dompu rata-rata di atas 400 ekor per bulan. “Sapi-sapi yang dikirim ke luar daerah dipastikan sehat. Kalau tidak sehat, tidak diizinkan keluar oleh pihak Karantina,” tegas Zainal. (ula)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Sosial Sumbawa, Ir. A. Yani menyerahkan Bantuan Sosial “Sahabat” Ke kecamatan Lunyuk. Untuk ODP dan PDP di wilayah tersebut. Dari realisasi 500 KK bantuan yang khusus diperuntukkan untuk PDP dan OPD di Sumbawa ini.

“Untuk Bansos Sahabat yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa, sudah terealisasi 500 KK. Selama tiga bulan, Mei, Juni dan Juli. Dengan nilai Rp. 600 ribu per bulan. Termasuk sekitar 25 KK di Lunyuk yang sudah kita serahkan,” kata Yani, Sab-

tu (25/7), kepada Suara NTB. Pada kesempatan tersebut, Yani juga menyebutkan untuk Bansos Tunai Kemensos realisasi jumlah penerima sudah mencapai 29.034 KK. Mereka diberikan bantuan April sampai Juni sebesar Rp. 600 ribu per bulan. Berlanjut Juli sampai Desember dengan nilai Rp. 300 ribu per bulan per KK. Perluasan program sembako dari Kemensos realisasi jumlah penerima 3.903 KK. Yang diberikan dari April lalu hingga Desember mendatang. Dalam bentuk paket sembako senilai Rp. 200 ribu per bulan per KK. Sedangkan Perluasan Pro-

gram Keluarga Harapan juga dari Kemensos, realisasi jumlah penerima hingga saat ini sebanyak 2.273 KK dari bulan April hingga Desember nanti. Dengan nonimal Rp. 300 ribu prbulannya. Beralih ke JPS Gemilang dari pemerintah provinsi teralisasi 7.109 KK untuk tiga bulan, April, Mei dan Juni senilai Rp. 250 ribu per bulan. Terakhir BLT Dana Desa yang asal bantuannya dari pemerintah desa terealisasi 20.599 KK. Dari April hingga September. Untuk April sampai Juni diberikan Rp600 ribu per bulan. Dilanjutkan Juli sampai September senilai Rp. 600 ribu per bulannya. (arn/*)

Inspektorat Riksus Dugaan Penyimpangan APBDes Mantun Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat (Itkab), mengaku proses pemeriksaan khusus (Riksus) terkait dugaan penyimpangan APBDes Desa Mantun, Kecamatan Maluk masih terus dilakukan.

Kasus tersebut sebenarnya sudah ke Kepolisian, tetapi penyidik Polres meminta untuk di Riksus terlebih dahulu.

“Untuk Riksus Desa Mantun masih terus berproses dan saat ini tim kami masih bekerja di lapangan. Kasus ini sebenarnya sudah di laporkan ke Polres tetapi Polres meminta kami (Inspektorat) untuk menanganinya terlebih dahulu melalui Riksus,” ungkap Inspektur Inspektorat KSB I Made Budi Artha S.Sos, MM kepada Suara NTB. Proses Riksus tersebut di-

lakukan untuk menemukan kerugian negara dalam kasus tersebut. Apalagi kasus ini sudah dilaporkan oleh warganya ke Polres sehingga Inspektorat akan memberikan atensi khusus terhadap kasus tersebut. Karena masih dalam proses Riksus, pihaknya mengaku masih belum bisa memberikan informasi lanjut sebelum tim yang saat ini masih bekerja merampungkan laporannya.

Bahkan pihaknya menargetkan dalam waktu proses Riksus sudah rampung dan akan langsung diserahkan ke Polres.

“Riksusnya masih berjalan dan kami masih belum berani memberikan kesimpulan. Tunggu saja kami pasti akan berikan hasilnya nanti,” cetusnya.

Tentu dalam penanganan kasus ini sejumlah pihak sudah mulai dilakukan klari-

fikasi terkait dengan laporan tersebut termasuk melakukan cek lapangan. Hasil itu nantinya akan dituangkan dalam laporan resmi ketika Riksus selesai dilakukan. Dengan bukti hasil Riksus nantinya, akan langsung dicocokkan dengan permintaan dari Penyidik Polres. Hal itu perlu dilakukan sebagai bukti penguat ketika kasus tersebut diajukan ke meja hijau (pengadilan).

“Kami hanya melakukan Riksus saja, ketika sudah selesai akan langsung kita serahkan ke penyidik karena mereka yang minta,” tukasnya. Seraya menambahkan berdasarkan data yang diterima pihaknya mengaku sudah ada beberapa desa yang dilaporkan oleh masyarakat terkait adanya dugaan penyimpangan APBDes. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pendaftaran program kartu pra kerja sudah berjalan sejak beberapa bulan lalu.

Namun progres pelaksanaan belum diketahui secara pasti.

Khusus di Sumbawa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat belum mendapatkan data atau informasi resmi pusat.

“Terkait program kartu pra kerja, sejauh ini kami hanya mengetahuinya lewat media sosial. Sampai dengan saat ini tidak ada informasi resmi yang kami peroleh dari manajemen pelaksana dari kartu pra kerja,” kata Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan Safitri kepada wartawan.

Diungkapkannya, awalnya konsep kartu pra kerja diluncurkan, dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sebagai ujung tombaknya. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan peningkatan produktivitas (Ditjen Binalatas). Dalam perkembangannya, yang melaksanakan program ini Kemenko Ekonomi, yang membentuk sebuah unit khusus yakni manajemen pelaksana.

Saat ini sudah dibuka gelombang keempat, setelah sebelumnya gelombang ketiga terjadi stagnan. Karena ada berbagai masukan terhadap

(Suara NTB/ist)

H. Muhammad Ikhsan Safitri kelemahan pelaksanaan program. Termasuk masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada manajemen pelaksana terkait potensi penyalahgunaan keuangan negara.

Ada empat komponen temuan tersebut. Hal itu yang diperbaiki oleh manajemen pelaksana untuk kemudian diluncurkan kembali program ini.

Hanya saja pihaknya belum bisa menyimpulkan sejauh mana efektivitas dari program kartu pra kerja ini. Sampai saat ini, pihaknya belum memiliki data. Karena sistem pendaftaran dari calon peserta dilakukan secara daring, tidak ada yang luring. Jadi masing-masing calon peserta mendaftar langsung ke pusat. (ind)

SUARA NTB

Senin, 27 Juli 2020

Halaman 6

Guru akan Kunjungi Rumah Siswa Mataram (Suara NTB) Sejumlah sekolah mempersiapkan pembelajaran dengan sistem daring untuk awal tahun ajaran 2020/2021 ini. Meski demikian, sekolah juga menyiapkan strategi pemberian materi kepada siswa yang tidak memiliki sarana daring, salah satunya melalui kunjungan rumah atau secara luring.

(Suara NTB/dok)

RELAWAN - Tim relawan Dwi-Normal seusai konsolidasi dan mempersiapkan deklarasi bapaslonnya.

Dwi-Normal Jadwalkan Deklarasi Awal Agustus Praya (Suara NTB) Bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah Lombok Tengah (Loteng), Ir. H. Dwi Sugiyanto, M.M – Drs. H. Lalu Normal Suzana, menegaskan optimis bakal diusung koalisi besar di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng, 9 Desember mendatang.

Bapaslon ini menargetkan dukungan minimal 17 kursi. Bahkan, pasangan ini menargetkan bisa menjadi pasangan calon kepala daerah yang pertama menggelar deklarasi pencalonan.

“Kita optimis pasangan Dwi-Normal bakal menjadi pasangan calon kepala daerah pertama yang menggelar deklarasi di Loteng,” tegas juru bicara pasangan Dwi-Normal, M. Samsul Qomar, Minggu (26/7).

Saat ini pasangan Dwi-Normal tengah pada persiapan akhir untuk mendapat rekomendasi dari sejumlah partai politik (parpol). Selain rekomendasi dari koalisi empat parpol yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Hanura serta Partai Amanat Nasional (PAN). Juga akan ada dua bahkan tiga parpol lainya yang akan ikut bergabung.

Sehingga paling tidak pasangan Dwi-Normal pada akhirnya nanti akan diusung oleh koalisi besar dengan dukungan kursi sebanyak 17 kursi lebih. “Untuk deklarasinya sendiri kita rencanakan akhir bulan Juli ini atau paling lambat awal bulan Agustu mendatang,” terangnya.

Sejauh ini, baru PAN yang sudah menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan Dwi-Normal. Selanjutkan partai politik lainnya juga akan segera menyusul. “Proses SK rekomendasi dukungan kemungkinan dalam dua sampai tiga hari kedepan sudah rampung. Jadi kita tinggal mencari hari baik (untuk deklarasi). Kalau kendaraan Alhamdulillah sudah ready (siap),” tandas mantan Ketua Komisi II DPRD Loteng ini.

Selain koalisi empat partai, lalu partai politik mana saja yang jadi target? Qomar mengaku ada beberapa. Seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bahkan tidak menuntup kemungkinan juga Partai Gerindra.

Kendati sebelumnya Partai Gerindra informasinya sudah positif mendukung pasangan H. Lalu Pathul Bahri, S.IP – Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si. “Sejauh ini kan belum ada (pasangan calon kepala daerah) yang pegang SK dukungan.

Semua masih sekadar rekomendasi dan bisa berubah dalam hitungan menit kalau sekedar rekomendasi,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Andi Mardan, mengatakan untuk Pilkada Loteng pihaknya memastikan akan mengusung pasangan Ahmad Ziadi – Ir. Lalu Aswatara. Dengan Partai Demokrat serta PPP sebagai pengusungnya. Kedua partai tersebut pun sudah mengeluarkan rekomendasi atas nama pasangan Ziadi-Aswatara.

Dengan begitu, pihaknya merencanakan untuk menggelar deklarasi pencalonan usai tanggal 17 Agustus mendatang.

“Kami baru saja selesai pertemuan relawan, dalam waktu dekat ini kami akan acarakan penyerahan SK Partai. Sedangkan untuk deklarasi akan kami lakukan setelah tanggal 17 Agustus,” jawab Ketua Komisi III DPRD Loteng ini. (kir)

Dimutasi sebagai Staf Ahli

Zaini: Sebuah Sanksi Jabatan yang Menguntungkan Selong (Suara NTB) Prosesi mutasi eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dilakukan Pemda Lombok Timur (Lotim), pekan lalu, masih meninggalkan kesan, khususnya di kalangan pejabat. Ada pejabat yang tersenyum sumringah dengan jabatan barunya, tetapi ada juga yang tampaknya belum mau menerima dengan jabatan yang diembannya saat ini.

Seperti halnya, mantan Kadishub Lotim, Drs. M. Zaini, yang dipercayakan menduduki jabatan Staf Ahli Bidang SDM dan Ke(Suara NTB/yon) masyarakatan. Menurutnya, M. Zaini jabatan staf ahli merupakan sebuah konpensasi dan sanksi jabatan yang dinilai sebagai lawan politik dari penentu kebijakan. Sehingga seorang kepala dinas ditaruh di kursi staf ahli. Terlebih dirinya telah menunjukkan niat untuk maju pada Pilkada mendatang.

Akan tetapi meskipun merupakan sanksi jabatan, bagi Zaini, tidak ada beban karena merupakan niatnya dari awal untuk menjadi pemimpin di Lotim. Bahkan jabatan staf ahli ini sangat menguntungkan baginya karena dapat lebih leluasa bersosialisasi dengan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam menghadapi kepercayaan pemerintah sebagai staf ahli, Zaini menerimanya dengan lapang dada dan siap menjalankan amanah tersebut sebaik-baiknya. “Poin pentingnya, saya dapat lebih dekat dengan masyarakat sebagaimana yang dilakukan saat ini tanpa adanya keterikatan dinas,” terangnya kepada Suara NTB, Minggu (26/7).

Sementara jika dikaitkan dengan kinerja, sejak dirinya dipercayakan menjadi Kadis Perhubungan tahun 2019. Pada program 2020, ia mengaku bisa mendatangkan anggaran sebesar Rp7 miliar dari penambahan anggaran Rp5 miliar menjadi Rp12 miliar. Dana Rp7 miliar tersebut merupakan salah satu program yang dijemput dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perhubungan.

Sementara dalam sejarahnya, Dishub Lotim sebelumnya tidak pernah mendapat anggaran DAK melalui Kementerian Perhubungan. Semestinya ini yang harus dicatat oleh penentu kebijkan dalam melakukan rotasi pejabat jika berdasarkan prestasi dan kinerja.

Untuk di sektor PAD, Dishub Lotim mampu menaikkan PAD Lotim dari Rp1,8 miliar menjadi Rp3 miliar lebih dengan melakukan kontrak dari PT NSL. Selanjutnya, Randis berupa bus pada tahun 2020. Maka dari itu, Zaini mempertanyakan alasan dirinya ditempatkan di kursi staf ahli yang identik dengan sanksi jabatan.

“Mutasi tersebut antara prestasi dan konpensasi,” ungkapnya.

Sedangkan, kata Zaini, dalam uji kompetensi yang diikutinya beberapa waktu lalu. Dari lima penguji yang ada, ditegaskannya bahwa presentasi dan penguasaan materi disampaikan dengan baik. Dari lima penguji yang ada, hanya satu yang melontarkan pertanyaan. “Kita mau lima penguji melontarkan pertanyaan sebagai bahan evaluasi di Dishub.

Namun hanya satu penguji saja yang bertanya,” terangnya.

Maka dari itu, catatan-catatan tersebut perlu menjadi pertimbangan penentu kebijakan. Terutama sebagai bahan evaluasi pejabat dalam menentukan kebijakan rotasi pejabat di kemudian hari. Jangan sampai rotasi pejabat hanya berdasarkan keinginan semata tanpa melihat prestasi dan kinerja dan pejabat itu sendiri. Apabila dalam pengambilan kebijakan menerapkan hal tersebut, menurut Zaini, ke depan pembangunan di Kabupaten Lotim akan semakin baik. (yon)

Kepala SMAN 2 Labuapi, H. Abdul Khalik, S.Pd., pada pekan kemarin mengatakan, pihaknya akan melaksanakan pembelajaran secara daring.

Namun pihaknya terus memantau beberapa siswa yang tidak memiliki ponsel, atau memiliki masalah dengan kuota internet. Jika seperti itu, pihaknya akan melakukan kunjungan rumah atau home visit kepada siswa.

“Dengan mengantarkan

langsung ke rumah siswa materi pelajaran dan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya,” ujar Khalik.

Dihubungi terpisah, Kepala SMAN 2 Sumbawa Besar, Sahyuddin, S.Pd., MA TESOL., mengatakan pembelajaran di SMAN 2 Sumbawa Besar keseluruhannya menggunakan sistem daring. Sebelumnya ia mengatakan, jika dilihat dari efektivitas kegiatan belajar mengajar, Sahyuddin mengakui pembelaja-

ran daring tidak bisa efektif seperti saat pembelajaran normal.

Namun ia mengatakan guru-guru berusaha tetap memberikan pelajaran bagi siswa.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., telah membuat edaran ke sekolah tentang petunjuk layanan pendidikan. Layanan Pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021 dilaksanakan melalui fase transisi sejak Se-

nin (13/7) sampai dengan Minggu (13/9). Fase penyesuaian kebiasaan baru dilakukan paling cepat bulan September 2020. “Layanan proses belajar mengajar pada Fase Transisi dilakukan melalui kegiatan BDR fase II,” katanya.

Sekolah juga diminta menyiapkan materi pelajaran atau penugasan pada setiap mata pelajaran untuk melayani kegiatan BDR fase II sesuai dengan kondisi dan daya dukung di setiap sekolah. Aidy menjelaskan, selama fase transisi sekolah melakukan persiapan menuju fase kebiasaan baru antara lain dengan mengisi data periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud untuk menentukan

kesiapan satuan pendidikan.

Juga menyiapkan fasilitas protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan dan sabun, cairan pembersih tangan, masker, dan lainnya. Di samping itu, menyiapkan materi esensi dan non esensi menjadi bahan ajar atau penugasan untuk kegiatan tatap muka dan kegiatan BDR. Sekolah juga bisa mengajukan izin untuk bisa melakukan simulasi pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru setelah memenuhi persyaratan. Simulasi dilaksanakan pada fase transisi. Selama fase transisi sekolah melakukan persiapan menuju fase kebiasaan baru dengan berbagai kegiatan yang sudah diatur di petunjuk teknis. (ron)

Pilkada Loteng

Sekda Ajukan Pengunduran Diri

(Suara NTB/dok)

KRISTAL PUTIH - Gula kristal putih yang dipergunakan di salah satu hotel berbintang di Senggigi, Minggu (26/7), merupakan produk luar daerah. Produk IKM lokal masih belum dimanfaatkan karena pemda belum memfasilitasi antara IKM dengan pihak hotel.

Pemda Belum Maksimal Fasilitasi Pelaku IKM Giri Menang (Suara NTB) Kebijakan pemda Lombok Barat (Lobar) untuk memfasilitasi produk lokal masuk ke hotel-hotel belum dilaksanakan. Misalnya produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) berupa gula aren dan turunannya belum diserap oleh pengusaha hotel di Lobar. Pemda dinilai belum maksimal dalam memfasilitasi para pelaku usaha ini.

Pantauan koran ini di hotel yang ada di Senggigi, gula yang dipakai masih gula pabrikan yakni gula kristal putih. Di salah satu hotel yang sering dipakai pertemuan Pemda pun belum menggunakan gula produk lokal.

Menanggapi hal ini, Sekda Lobar, Dr. H. Baehaqi mengatakan, Pemda memiliki Perbup pemberdayaan produk lokal. Di mana semua ASN di Lobar

khusus kaitan dengan belanja makan minum supaya mengakomodir produk lokal. Termasuk Pemda melakukan kerjasama dengan hotel, restoran agar mereka mengakomodir produk lokal dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor-sektor riil.

Kaitan dengan itu ia mengaku sudah berkoordinasi dengan OPD terkait seperti Bappeda dalam hal perencanaan, Dinas Koperasi berkaitan dengan pembinaan pelaku IKM dan Disperindag membina IKM serta OPD terkait.

Upaya yang dilakukan bagiamana mengajak pengusaha ritel dan gerai modern ini duduk bersama agar berkomitmen menyerap produk lokal ini supaya menjadi tuan di daerah sendiri. Kaitan dengan produk lokal untuk makan minum

ASN, sudah mulai diimplementasikan sejak 2018 sampai saat ini. “Semua makan minum ASN terutama untuk rapat dan sebagainya harus mengakomodir produk local,’’ ujar dia.

Kaitan dengan itu, pihak Pemda juga sudah menganggarkan untuk PIRT bagi UKM dan IKM supaya ada dasar bagi OPD membeli produk mereka. Ia menekankan ke OPD agar melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Sejauh ini Pemda sudah bekerjasama dengan para GM hotel. Selanjutnya hal ini akan dikoordinasikan melalui Dinas Pariwisata agar produk lokal bisa dipakai untuk di hotel-hotel. “Sejauh ini memang belum maksimal, itu yang kami terus dorong kedepan. Makanya kami akan undang semuanya,” tegas dia. (her)

Praya (Suara NTB) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Lombok Tengah (Loteng), H. M. Nazili, S.IP., mengatakan, tiga pejabat lingkup Pemkab Loteng yang akan maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng, 9 Desember mendatang sudah mengajukan pengunduran diri. Terakhir Sekda Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si. Pengunduran diri ketiga Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Loteng tersebut saat ini tengah diproses sesuai aturan yang ada.

Kepada wartawan, Minggu (26/7), Nazili mengatakan pihaknya sudah melakukan verifikasi dan input data-data usulan pengunduran diri tiga ASN Loteng. Dalam prosesnya baru usulan Ir. Lalu Aswatara yang sudah selesai diproses. Bahkan Surat Keputusan (SK) pensiun Inspektur Inspektorat Loteng tersebut sudah terbit.

Sehingga mulai tanggal 1 Agustus mendatang, Ir. Lalu Aswatara sudah tidak aktif lagi sebagai ASN lingkup Pemkab Loteng. “Untuk pak Ir. Lalu Aswatara, beliau sudah selesai. Bahkan sudah terbit SK pensiunnya terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 mendatang,” sebutnya.

Sedangkan untuk pengajuan dariDr.H.M.Nursiah,S.Sos.,M.Si., dan H. Masrun, SH (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi), sedang dalam proses melengkapi beberapa persyaratan yang akan ditindaklanjuti sebagai dasar untuk mendapatkan hak pensiun set-

elah mundur sebagai ASN. Ditegaskannya, secara aturan ASN harus mengundurkan diri jika ingin ikut dalam kontestasi politik, seperti Pilkada Loteng. Dan, jika melihat tahapan yang ada pihaknya bisa memastikan kalau ketiga ASN Loteng yang akan bertarung di Pilkada Loteng nantinya, tidak lagi sebagai ASN aktif.

Dengan mundurnya tiga ASN lingkup Pemkab Loteng tersebut maka jumlah jabatan eselon II yang lowong di Loteng bakal bertambah banyak. Dari semula hanya tiga jabatan saja menjadi sembilan jabatan hingga akhir tahun 2020 mendatang.

Karena ada juga pejabat yang bakal pensiun karena sudah masuk masa purna bakti.

Selain jabatan Sekda Loteng, Inspektur Inspektorat Loteng serta Kepala Disnakertrans Loteng juga ada jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) serta Asisten II Sekda Loteng. Ditambah jabatan Sekretaris DPRD Loteng yang sudah pensiun sejak awal bulan Juli kemarin.

Sebelumnya jabatan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Kepala pelaksana BPBD Loteng serta Asisten I Sekda Loteng juga sudah kosong ditinggal pejabat sebelumnya karena pensiun. “Untuk mengisi kekosongan tersebut yang belum ada Pelaksana tugas (Plt) segera akan ditunjuk. sampai dengan adanya pejabat difinitif dari hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan yang ada,” terangnya. (kir)

Siswa Bisa Akses Internet di Kantor Lurah Mataram (Suara NTB) – Permasalahan sarana untuk Belajar dari Rumah (BDR) secara daring terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya, ada masyarakat yang tidak memiliki akses internet. Untuk mengatasi itu, Dinas Pendidikan Kota Mataram menyarankan agar siswa mengakses internet di kantor lurah dan camat di Kota Mataram.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., MM., pada akhir pekan kemarin mengatakan, pihaknya menyarankan kepada masyarakat yang tidak memiliki akses internet untuk belajar secara daring, agar mencari titik WiFi di Kota Mataram. Ia menyebut ada sekitar 15 titik WiFi di Kota Mataram yang bisa digunakan, terutama di kantor lurah dan kantor camat. Akses internet itu untuk memudahkan siswa mengakses pelajaran secara daring.

“Kami sudah sampaikan kepada pemerintah Kota Mataram supaya membuka ak-

ses penggunaan WiFi dan internet di kantor camat dan kantor lurah,” ujar Fatwir.

Fatwir menjelaskan, pelaksanaan BDR akan dimulai Senin (27/7). Fatwir menegaskan, pada pelaksanaan BDR itu, siswa belum boleh masuk sekolah. “Kita tetap belajar daring, modul pembelajaran kami siapkan. Ada modulnya, untuk luring dan daring, mengatasi anak yang tidak punya sarana atau tidak punya kuota,” ujarnya.

Ia mengatakan, guru-guru saat ini sedang membuat modul. Modul yang disiapkan itu untuk memudahkan pelaksanaan BDR. Bahan dari modul itu yang akan diberikan secara daring kepada siswa, bisa melalui aplikasi pesan instan WhatsApp. Meski demikian, modul itu juga akan digunakan untuk BDR secara luring bagi siswa yang tidak memiliki sarana memadai dalam mengakses pembelajaran daring. “Sekarang teman-teman guru sedang membahas pemberian modul itu untuk luring,” katanya.

Terkait pemberian modul untuk BDR secara luring, Fatwir mengatakan sudah ada beberapa konsep yang bisa digunakan antara lain siswa bisa mengam-

bil ke sekolah pada jam-jam tertentu sesuai jadwal yang diatur.

Selain itu, orang tua siswa juga bisa mengambil modul dengan sistem layanan tanpa turun dari kendaraan atau drive-through.

Atau guru mengantari ke rumah siswa yang dekat dengan sekolah.

“Juga cara lainnya yang bisa digunakan untuk meminimalisasi kerumunan orang,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Mataram, Syarafudin menjelaskan, pi-

haknya memberikan penjelasan agar sekolah memberikan materi esensi atau materi pokok sesuai dengan standar kompetensi lulusan, bukan memberika materi pengembangan. “Memang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan tidak harus menuntaskan kurikulum, tapi kalau bisa menuntaskan kurikulum malah bagus,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 5 Mataram, H. Muhamad Ali, pihaknya sudah mengumpulkan guru untuk rapat membahas

sistem pelaksanaan BDR. Juga mengadakan lokakarya bimbingan teknis pembelajaran daring.

Dalam bimbingan teknis itu narasumber menjelaskan penggunaan aplikasi yang bisa digunakan saat BDR. Ali juga mengakui tidak semua siswa memiliki peralatan pendukung BDR secara daring.

Oleh karena itu pihaknya akan mengombinasikan pembelajaran secara luring, salah satunya menyiapkan modul. “Modul dibuat di MGMP di Kota Mataram,” ujarnya. (ron)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 27 Juli 2020

JPS Gemilang Tahap III Sudah Tersalur 100 Persen Dari Hal. 1 Benar-benar terharu dan membanggakan,’’ ujar gubernur, Sabtu (25/7), menyusul telah tuntasnya penyaluran JPS pada tanggal 25 Juli pukul 18.00 Wita.

Gubernur juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Forkopimda dan semua pihak yang ikut serta mensukseskan distribusi paket bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak Covid-19 ini. ‘’Terima kasih juga pada Pemda Kabupaten/Kota yang tak kalah kerasnya membantu, bersinergi menjadi Tim NTB yang luar biasa,’’ ucapnya. ‘’Terimakasih para tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, lurah, kepala lingkungan, Tagana, GNE, teman-teman TNI, Polri, Kejaksaan, BPKP, BPK, dan temanteman semua yang tak bisa kami sebutkan satu persatu,’’ tambahnya.

Ia mengatakan, dengan bekerja dan bersinergi bersama, maka beban yang berat menjadi terasa ringan karena dipikul bersama.

Penyaluran JPS Gemilang yang menggunakan produkproduk lokal mendapat apresiasi dan pujian dari pemerintah pusat. Gubernur NTB saat menghadiri pertemuan dengan Presiden membahas serapan APBD tahun 2020 di Istana Bogor pertengahan Juli lalu mengatakan, Presiden memuji langkah Pemerintah Provinsi NTB karena berhasil memberdayakan dan menggunakan produk-produk IKM/UKM lokal untuk paket bantuan sosial pada Program JPS Gemilang.

“Khusus JPS Gemilang NTB yang menggunakan produkproduk lokal, disebutkan khusus oleh Presiden untuk diikuti dan dicontoh oleh provinsi-provinsi lain.” ujar gubernur.

Terlebih jumlah IKM/UMKM yang dilibatkan sejak penyaluran tahap satu hingga tahap tiga selalu bertambah.

Salah satu stakeholder yang berperan penting ikut membantu pendampingan program JPS Gemilang adalah TNI. Kapenrem 162/WB Mayor Inf Dahlan, S.Sos mengatakan, Satgas Gugus Korem 162/WB sampai ke tingkat Babinsa Kodim semenjak bergulirnya program JPS Gemilang maupun program bantuan lain dari pemerintah pusat, termasuk Pemda, Pemdes selalu melakukan pendampingan bersama stakeholder terkait. Pendampingan mulai dari pendataan hingga penyaluran untuk memperkecil timbulnya permasalahan di tengah masyarakat. ‘’Pendampingan diharapkan dapat membantu mengurangi timbulnya permasalahan yang semestinya tidak perlu terjadi.

Manakala semua pihak dapat berkoordinasi dengan baik, maka penyaluran dapat sesuai tujuan, tepat sasaran,tepat waktu serta bernilai manfaat dalam membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi covid -19,’’ terang Mayor Dahlan.

Menurutnya, dalam kondisi seperti saat ini saat ini semua pihak harus prihatin dan memiliki empati. TNI juga ikut berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari munculnya per-

masalahan di lapangan agar energi tidak terkuras sia-sia. ‘’Sementara kita dihadapkan dalam situasi harus kita satukan kekuatan dalam melawan pandemi Covid agar kita dapat segera keluar dalam situasi sulit bencana ini,’’ terangnya.

Program JPS Gemilang dari tahap satu hingga tahap tiga bagi pelaku IKM/UMKM sangat berarti di masa pandemi ini. Di saat usaha mereka terpuruk, program dari Pemprov NTB menjadi angin segar. Salah satu IKM yang mendapat manfaat dari program ini adalah Putri Rinjani dari Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah (Loteng).

Hj. Zaenab selaku Penggerak IKM Putri Rinjani mengaku mendapatkan pengadaan 11 ribuan bungkus abon ikan. Dari belasan ribu bungkus tersebut dibagi ke 27 kelompok usaha. Setiap kelompok memiliki pekerja sebanyak 12-15 orang. Artinya program ini telah membantu banyak keluarga. ‘’Dari 11 ribuan paket itu, saya hanya ambil tiga ribu.

Selebihnya kami bagi ke kelompok lain. Program ini sangat membantu kami. Artinya program ini tidak dimonopoli oleh satu kelompok usaha tertentu, namun IKM seperti kami juga dilirik,’’ katanya.

IKM Putri Rinjani selama ini memproduksi aneka makanan ringan serta sambal khas Lombok yang dikirim hingga ke sejumlah daerah di Indonesia. Namun setelah pandemi, produksinya turun drastis hingga 90 persen. ‘’Penurunan produksi sampai 90 persen selama pandemi. Paling yang kami lakukan hanya membuat kerupuk, tortilla dalam sekala kecil, sekitar 5 kilo per hari yang dijual secara keliling di area terbatas atau menunggu pesanan,’’ katanya.

Ia mengatakan, selama pandemi ini, penjualan tortilla ke luar daerah sudah mulai dilakukan, namun demikian waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke daerah tujuan sangat lama. “Dengan adanya JPS ini kami merasa terbantu,” terangnya.

Untuk diketahui, jumlah penerima JPS tahap III sebanyak 120.000 KK. Terdiri dari 110.130 KK berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan 9.870 non DTKS. Sedangkan produk-produk yang ada dalam JPS Gemilang tahap tiga menggunakan produk dari 4.673 UMKM/ IKM/kelompok usaha.

Untuk penerima manfaat di Pulau Lombok sebanyak 83.

276 KPM yang terdiri dari Kabupaten Lombok Utara sebanyak 4.290, Lombok Timur 43.920, Kota Mataram 6.641 Lombok Barat 11.458 dan Lombok Tengah 16.967. Sementaa di Pulau Sumbawa sebanyak 36. 724 PKM, terdiri dari Kabupaten Sumbawa Barat 2.639, Kabupaten Sumbawa 7.106, Kabupaten Dompu 8.696, Kabupaten Bima 16.093 dan Kota Bima 2.187. (*)

Kekeringan Meluas di 318 Desa/Kelurahan Dari Hal. 1 Ia mengatakan, Pemprov akan mem-back up Pemda Kabupaten/Kota yang sudah kewalahan mendistribusikan air bersih bagi warga terdampak. Bahkan, katanya, pihaknya akan menyiapkan usulan permintaan bantuan anggaran untuk penanganan bencana kekeringan ke BNPB. ‘’Nanti kita akan ajukan ke BNPB sebagai tambahan apabila BTT (Belanja Tak Terduga) dari Pemda provinsi maupun kabupaten/kota kurang. Tapi biasanya kita mengandalkan dari BNPB. Kalau pengalaman kemarin sekitar Rp9 miliar diberikan,’’ sebutnya.

Hingga saat ini, baru empat kabupaten yang telah menetapkan siaga darurat kekeringan. Yaitu, Lombok Barat, Lombok Timur, Dompu dan Kabupaten Bima. Setelah ada lima kabupaten/kota yang menetapkan status siaga darurat kekeringan, maka Pemprov NTB akan menetapkan status siaga kekeringan untuk skala provinsi.

Jika sudah ada SK penetapan siaga darurat kekeringan dari provinsi, maka Pemda dapat mengajukan usulan bantuan anggaran ke BNPB. Untuk menangani krisis air bersih di daerah-daerah yang dilanda kekeringan. Untuk itu, ia meminta kepada kabupaten/kota yang sudah dilanda kekeringan segera menetapkan status siaga darurat kekeringan.

Ahmadi menjelaskan, tidak semua daerah yang dilanda kekeringan solusinya dengan pembuatan sumur bor.

Karena ada daerah-daerah seperti di Lombok bagian se-

latan yang tak memiliki potensi air tanah. Kalau pun ada potensi air tanahnya, kadang-kadang asin. Sehingga solusinya dengan droping air bersih. Kemudian jika ada sumber air di daerah terdekat, maka dibuat jaringan perpipaan air bersih.

Ia mengatakan, hanya Kota Mataram yang tak dilanda kekeringan di NTB. Sedangkan sembilan kabupaten/kota lainnya sudah mulai dilanda kekeringan.

Berdasarkan data dari BPBD kabupaten/kota, Sabtu (25/7), sebanyak 19 desa di Lombok Utara dilanda kekeringan dengan jumlah warga terdampak 8.661 KK atau 26.036 jiwa.

Kemudian, Lombok Barat sebanyak 28 desa, jumlah warga terdampak 8.064 KK atau 32.255 KK, Lombok Tengah sebanyak 83 desa, jumlah warga terdampak 69.294 KK atau 273.622 jiwa. Selanjutnya, Lombok Timur 51 desa dengan warga terdampak 44.669 KK atau 129.455 jiwa.

Sumbawa Barat sebanyak 13 desa, dengan jumlah warga terdampak 2.716 KK atau 10.302 jiwa, Sumbawa sebanyak 42 desa, jumlah warga terdampak 20.189 KK atau 80.765 jiwa.

Kemudian, Dompu sebanyak 34 desa, dengan warga terdampak 16.936 KK atau 51.577 jiwa, Kota Bima sebanyak 12 kelurahan, warga terdampak 6.392 KK atau 19.880 jiwa dan Bima sebanyak 36 desa dengan jumlah warga terdampak 5.625 KK atau 27.843 jiwa. (nas)

Halaman 7

Salat Idul Adha Harus Mulai Tahun dengan Protokol Covid-19 Depan, Penyerapan Kembali Tenaga Kerja Pariwisata

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) sudah memperbolehkan pelaksanaan Salat Idul Adha di tengah pandemi Covid-19 tahun ini. Meski demikian, pengurus masjid yang menggelar Salat Idul Adha menerapkan standar protokol Covid-19.

Demikian disampaikan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, saat kunjungan ke kampung sehat se-Kecamatan Praya Tengah bersama anggota Forkompinda Loteng, Sabtu (25/7).

Dalam hal ini, ujarnya, pelaksanaan Salat Idul Adha sebisa mungkin tidak di lapan-

gan yang dikhawatirkan mengundang masyarakat dalam jumlah banyak, tetapi digelar di masjid-masjid dan musala.

Nantinya, panitia Salat Idul Adha melakukan pembatasan jumlah jemaah disesuaikan dengan daya tampungnya.

“Inilah kenapa kemudian diminta Salat Idul Adha dilaksanakan di musala. Supaya masjid tidak terlalu penuh.

Dan, sebisa mungkin hanya diikuti oleh warga kampung setempat,” ujarnya.

Pengaturan tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Loteng. Mengingat, pandemi

Covid-19 masih berlangsung dan belum bisa diprediksi sampai kapan akan berakhir.

“Selama obat atau vaksin dari virus ini belum ada, maka kewaspadaan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19 harus tetap jadi perhatian utama,” terangnya.

Terkait hewan kurban, Suhaili menargetkan dari Pemkab Loteng diupayakan bisa siap 60 ekor sapi dan bisa disalurkan ke masing-masing kecamatan. Selanjutnya dibagikan kepada kepala keluarga ataupun masyarakat kurang mampu serta layak menerima sumbangan hewan kurban. (kir)

Sempadan Sungai di Mataram Tergerus hingga 6 Meter Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Ir. Miftahurrahman mengungkapkan, penanganan sempadan sungai mendesak dilakukan. Karena, salah satu muara persoalan di Mataram adalah sempadan sungai. ‘’Penanganan sempadan sungai sudah harus dimulai,’’ katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Ketua DPRD Kota Mataram, Jumat (24/7).

Miftah menyebutkan, sempadan sungai di Mataram banyak yang tergerus. ‘’Kita kehilangan sempadan itu 5 sampai 6 meter,’’ sebutnya. Kondisi ini, sambung dia, menyulitkan pihaknya melakukan kegiatan pembersihan ataupun normalisasi sungai.

Berdasarkan keterangan, L. Bramantio G yang merupakan JFP Bappeda Kota Mataram, bahwa untuk sempadan sungai yang bertanggul, tidak boleh dibangun. Namun demikian, lanjut dia, terhadap sempadan sungai yang sudah terbangun,

(Suara NTB/fit)

RAPAT DENGAR PENDAPAT - Rapat dengar pendapat Dinas PUPR, DLH, Bappeda, BPN Kota Mataram, DPMPTSP, Lurah Babakan dan Camat Sandubaya dengan Ketua DPRD Kota Mataram, Jumat (24/7). sebelum adanya aturan, tidak boleh ada penambahan ataupun untuk bangunan baru. Bahkan, kata Tio, kalau izin sudah habis, maka sempadan harus dikembalikan sesuai fungsinya.

Tak Ada Jaminan Sosial Dari Hal. 1 Itu yang sedang kita teliti berapa dan perusahaan yang mana saja,’’ ujar Kepala Disnakertrans NTB, Dra.T. Wismaningsih Drajadiah saat dikonfirmasi, Minggu (26/7).

Hal tersebut diakui tidak sejalan dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mengingat penyediaan jaminan sosial kepada pekerja menjadi tanggung jawab perusahaan.

Menurut Wismaningsih, setidaknya ada tiga hal penting yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan terkait jaminan bagi pekerja. ‘’Pertama kepastian kerja, kedua gaji, dan ketiga kepastian jaminan sosial. Di mana itu yang harus ada (sesuai) di peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan,” jelasnya.

Berdasarkan catatan sementara pihaknya, dari 8.000 perusahaan yang ada di NTB sebagian besar diakui telah memberikan jaminan sosial bagi pekerjanya. Namun hal tersebut belum menyeluruh, sehingga diharapkan dapat segera dilakukan pemerataan.

“Ya kita harapkan untuk melaksanakan peraturan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) karena itu kewajiban. Kalau sekarang ada sekitar 50 persen sudah memberikan jaminan sosial dari jumlah 8.000 perusahaan,’’ ujar Wismaningsih.

Di sisi lain, mengikuti pandemi Covid-19 yang berlangsung seluruh pekerja ditekankan tetap harus mendapatkan jaminan so-

sial tersebut selama belum dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kendati demikian, pihaknya belum selesai mendata jumlah pasti tenaga kerja kontrak yang ada di NTB. ‘’Tenaga kontrak di perusahaan kita sedangkan melakukan pengawasan dan pendataan. Jumlahnya berapa, inilah yang sedang kita data,’’ jelasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi Institusi dan Program Khusus BPJAMSOSTEK cabang NTB, Mansursyah, menerangkan selama pandemi Covid-19 pihaknya mencatat banyak pekerja yang melakukan klaim jaminan hari tua (JHT). Di mana klaim paling banyak datang dari pekerja sektor pariwisata.

“Jumlah peserta yang kita berikan klaim selama periode Covid-19 itu sejak Maret sampai akhir Juni 4.800. Itu total klaim JHT yang cair sebesar RP 69,8 miliar,’’ ujar Mansur. Nilai klaim tersebut menurutnya terbilang cukup besar.

Dari jumlah pencairan yang dilakukan, 80-90 persen dilakukan oleh peserta BPJAMSOSTEK yang terdampak Covid-19.

Antara lain pekerja yang dirumahkan oleh perusahaan-perusahaan, terutama yang bergerak di bidang pariwisata.

“Seperti hotel, restoran, rumah makan di Sekotong, Senggigi di Lombok Barat, Gili Trawangan di Lombok Utara. Bahkan sampai Kota Mataram pun banyak yang mengklaim. Karena semua hotel-hotelnya juga terpukul,’’ tandas Mansur. (bay)

Hal ini sejalan dengan komitmen BPN Kota Mataram yang akan mengawal penertiban lahan di Kota Mataram. Penertiban daerah aliran sungai, berdasarkan peraturan pemerintah tahun 2011. Menteri ATR mengeluarkan aturan, usulan di bawah tahun 2011 sudah dikeluarkan.

Jarak minimal sempadan sungai 10 meter.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., meminta Pemkot Mataram merkuat koordinasi antar OPD terkait. Kawasan ruang terbuka hijau, kata dia, harus menjadi perhatian khusus. Terhadap daerah aliran sungai sebagai implementasi peraturan BPN, harus diamankan. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Penyerapan kembali tenaga kerja pariwisata yang dirumahkan akibat pandemi virus Corona (Covid-19) diprediksi mulai tahun depan. Pasalnya, meskipun beberapa destinasi wisata mulai aktif beroperasi, tingkat kunjungan wisatawan disebut masih sangat minim.

Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, menerangkan untuk di kawasan Tiga Gili (Trawangan, Air, Meno) saja sampai saat ini hanya 25 persen tari total pekerja yang mulai aktif.

Padahal jumlah pekerja hotel dan restoran di Tiga Gili berdasarkan catatan pihaknya mencapai 3.000 orang lebih. ‘’Sekitar 25 persen dikali semua property (di Tiga Gili), malah lebih sedikit dari itu kemungkinan,’’ ujar Kusnawan, Minggu (25/7). Menurutnya, untuk properti kategori kecil saat ini hanya mempekerjakan 2-3 orang karyawan. Sementara properti kategori besar masih memilih menutup sementara usaha. ‘’Ada beberapa (yang buka).

Pertimbangannya sekarang, untuk property yang besar harus berpikir (soal biaya). Dia mau buka, tapi tamunya tidak ada. Restoran juga mau buka, suplainya untuk pengambilan barang dan lain-lain kena biaya,’’ jelasnya.

Menurut Kusnawan, kondisi tersebut telah dimaklumi baik oleh pekerja dan pemiliki usaha. Penyerapan kembali tenaga kerja sendiri diprediksi akan mengikuti pembukaan kembali penerbangan internasional, di mana hal tersebut diharapkan dapat mendorong tingkat kunjungan wisatawan.

“Tahun depan dengan prediksi penerbangan internasional mulai dibuka. Kalau di Bali buka, kita juga berani buka. Kalau sekarang untuk Lombok kan baru (rute penerbangan internasional) dari Malaysia yang dibuka,” ujar Kusnawan.

Sebagai informasi, ber-

dasarkan data Dinas Pariwisata (Dispar) NTB yang dihimpun dari laporan Pemda Kabupaten/Kota di NTB setidaknya ada 15.000 pekerja pariwisata yang dirumahkan selama pandemi Covid19. Rinciannya 6.122 pekerja di bidang hotel, 1874 pekerja di bidang pokdarwis, 1357 pekerja travel/guide, 676 porter, 213 pekerja homestay, 2410 pekerja IKM, 394 pekerja sanggar seni, 353 pekerja lapak kuliner, 617 boatman, serta 984 petugas kebersihan, tiket, dan asongan.

Terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, menerangkan saat ini hampir 90 persen hotel dan restoran di NTB telah siap membuka kembali usaha.

Namun minimnya jumlah kunjungan tamu, baru 50 persen yang benar-benar kembali beroperasi.

Mengikuti hal tesebut, pemanggilan kembali karyawan yang dirumahkan diakui belum berjalan signifikan. Namun pihaknya telah mengeluarkan arahan agar hotel dan restoran yang telah beroperasi agar segera memanggil kembali pekerja yang dirumahkan. Terlebih sampai saat ini belum ada hotel yang melaporkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Di sisi lain, pembukaan hotel tersebut memang belum merata. Artinya hotel yang memutuskan membuka kembali usaha masih terkonsentrasi di titik-titik utama pariwisata NTB. Di mana pengaturan jam kerja juga masih diterapkan untuk menyesuaikan dengan situasi saat ini.

“Memang ada yang sudah buka dan ada yang belum. Di mana yang belum ini berarti masih dirumahkan karyawannya, bukan di-PHK. Terus yang sudah buka juga dia ada sifsif untuk kerja,” jelas Wolini.

Menurutnya hotel-hotel yang masih menutup usaha akan dibuka secara perlahan, mengikuti perkembangan pandemi Covid-19. (bay)

Wujudkan Transformasi Bisnis Dari Hal. 1 menerangkan saat ini pihaknya tengah mendorong pelaku UMKM agar beramai-ramai melakukan tranformasi menuju basis digital. ‘’Kalau kita melihat memang sudah banyak yang melakukan itu dengan komunitas-komunitas.

Artinya ada sayur.com, bertais.com, ada sawahku.com dan lainnya,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (26/7) Diterangkan, transformasi ke basis usaha digital saat ini diperlukan untuk memudahkan transaksi antra pelaku usaha dan pembeli. Terutama dengan adanya pandemi Covid-19 yang salah satu upaya penanganannya adalah menerapkan pembatasan fisik atau mengurangi pertemuan langsung.

Menurut Fathurrahman, selama pandemi berlangsung tren jual-beli daring memang terpantau mengalami peningkatan. ‘’Jadi perkembangan itu menunjukkan, bahwa pelaku usaha itu sudah bisa

beralih beradaptasi dengan beberapa hal berkaitan dengan daring itu,’’ jelasnya.

Di sisi lain, pandemi Covid-19 disebut dapat membuat perputaran modal pelaku usaha melambat dan menyulitkan pengembangan usaha.

Untuk itu pelaku usaha banyak yang memutuskan berinovasi dengan beralih pada penjualan daring.

Kendati demikian, akses menuju pasar daring diakui masih terbatas. Terutama untuk pelaku usaha yang ada di tingkat kabupaten dan mengalami keterbatasan literasi digital, modal, serta pengetahuan umum terkait pasar daring.

“Untuk itu kita membentuk lebih kepada teknis yang lebih menyentuh. Seperti Lades (Lapak Desa) itu, kemudian I-shop kita akan melakukan pendampingan pelatihan yang betul-betul untuk para pelaku usaha ini bisa beradaptasi dengan digitalisasi marketing,” ujar Fathurrahman.

Dalam waktu dekat pihak-

nya akan memberikan pelatihan khusus pada pelaku usaha untuk bisa melakukan usaha dengan basis digital. Hal tersebut diproyeksi akan memberikan hasil signifikan, mengingat tren belanja di masyarakat juga beralih pada belanja daring.

“Ini sudah kita buatkan jadwal buat para pelaku usaha diberikan pelatihan. Mudahan bisa di bulan September kita mulai,” jelasnya.

Pelatihan tersebut kedepan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan tren jual-beli yang terdampak pandemi Covid-19 yang berlangsung. Dicontohkan seperti pasar tradisional yang diharapkan juga dapat digarap dengan basis digital.

“Jadi nanti kita akan latih marketingnya itu. Sehingga dia akan familiar dengan ecommerce dan dia bisa mengolah, jadi kita latih secara detail. Karena sekarang semua sudah online,” tandas Fathurrahman. (bay)

NTB Terapkan Sanksi Denda Rp500 Ribu Mulai Agustus Dari Hal. 1 ‘’Dengan adanya sanksi bagi pelanggar, maka akan memberikan efek jera. Sehingga kita bisa memutus mata rantai penyebaran. Kemudian masyarakat tumbuh kesadarannya untuk mematuhi protokol kesehatan,’’ jelasnya.

Tri menjelaskan, dalam

Raperda tersebut denda bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker maksimal sebesar Rp500 ribu. Penerapan sanksi akan melihat skalanya. Bagi masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa dendanya bisa di bawah Rp500 ribu. Tetapi bagi pegawai yang menjadi panutan masyarakat, jika tak meng-

gunakan masker ketika keluar rumah maka sanksinya sebesar Rp500 ribu. ‘’Pegawai harus menjadi contoh. Sehingga pengenaan dendanya akan lebih besar dibandingkan masyarakat umum dan pelajar atau mahasiswa,’’ jelasnya.

Pemberian sanksi denda akan dilakukan pada saat itu

juga. Jika pelanggar tak membawa uang, maka kompensasinya berupa sanksi sosial. Yakni, membersihkan fasilitas sosial atau fasilitas umum.

Selain itu, kata Tri, masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 namun keluyuran, tidak melakukan isolasi mandiri. Maka sanksi jauh lebih berat, terancam pi-

dana kurungan 6 bulan atau denda Rp50 juta. Termasuk juga bagi masyarakat yang mengambil paksa jenazah pasien Covid-19. ‘’Maka dia kena pidana, sanksi dendanya Rp50 juta setara kurungan 6 bulan. Ada yang mengambil paksa jenazah juga kena pidana,’’ tegasnya. (nas)

Pengiriman 300 Anak Muda NTB Jadi ’’Race Official’’ Terhambat Covid-19 Dari Hal. 1 Saat ini, progres pembangunan Sirkuit Mandalika sudah mencapai 52 persen. Awal Agustus mendatang, pengerjaan Sirkuit Mandalika akan memasuki tahap pengaspalan lapis pertama. Kemudian dilanjutkan pengaspalan lapis kedua dan ketiga.

Secara keseluruhan, pem-

bangunan Sirkuit Mandalika ditargetkan rampung Juni 2021. Jumlah pengunjung MotoGP Mandalika diperkirakan sebanyak 165 ribu orang.

Sebagaimana diketahui, pengiriman 300 anak muda NTB untuk dilatih menjadi race official MotoGP di Sepang Malaysia merupakan hasil pembicaraan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE,

M. Sc dengan Direktur Utama ITDC, Abdulbar M. Mansoer, Selasa, 16 Juli 2019 lalu.

Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan, Pemprov dan ITDC sepakat bahwa masyarakat lokal tidak boleh menjadi penonton di daerahnya sendiri. Anakanak muda NTB harus aktif dan berpartisipasi dalam gelaran MotoGP 2021.

‘’MotoGP adalah event besar dan akan jadi kebanggaan Indonesia. Kita ingin di event besar seperti ini anak-anak lokal harus berdaya dan terlibat,’’ kata gubernur.

Pemprov dan ITDC sudah sepakat akan melatih 300 anak muda NTB untuk menjadi race official MotoGP Mandalika. Sebanyak 150 anak-anak muda asal Lombok Tengah. Dan sisan-

ya berasal dari sembilan kabupaten/kota lainnya yang ada di NTB. Anak-anak muda NTB ini akan dikirim secara bertahap ke Malaysia.

Jika anak-anak muda NTB sukses, maka mereka tidak hanya bisa berpartisipasi menjadi race official di Sirkuit Mandalika. Tetapi juga diberbagai event MotoGP yang diselenggarakan diberbagai negara. (nas)

Corona Renggut Nyawa Nakes Hamil Tujuh Bulan di NTB Dari Hal. 1 Dan keluarganya telah merasakan kesakitan karena ditinggal orang tercinta. ‘’Berhentilah menyebar fitnah dan isu yang menyesatkan bahwa Covid-19 adalah hoaks dan konspirasi. Dengan berdiam diri, pekerjaan kami

dimudahkan. Sehingga tak ada lagi petugas kesehatan yang tumbang karena terpapar Covid-19 dari para pasiennya,’’ harapnya.

Mantan Kepala Dikes Lombok Tengah ini mengatakan, total pasien yang terkonfirmasi positif di NTB mencapai 1.903 orang. Total spesim-

en yang telah diperiksa sebanyak 18.898 spesimen. Dengan positif rate di NTB sebesar 10 persen, angka yang masih cukup tinggi.

Sedangkan pasien yang meninggal tercatat 106 orang atau 5,6 persen. Sedangkan pasien yang sembuh sebanyak 1.197 orang

atau 62,4 persen. “Menyisakan 600 orang pasien positif yang masih dirawat di RS Rujukan dan RS Darurat di NTB,” katanya.

Dikes NTB mencatat 290 nakes terpapar Covid-19. Sebanyak 237 orang sudah sembuh dan sisanya masih menjalani perawatan dan satu

meninggal dunia.

Sebanyak 290 nakes yang terkonfirmasi positif Covid-19 di NTB, tersebar di 13 rumah sakit dan 12 Puskesmas yang berada di kabupaten/kota.

Nakes yang terpapar Covid-19 tersebut terdiri dari dokter, perawat dan nakes lainnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 27 Juli 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jaksa Hentikan Puldata Pulbaket Dua Aduan Masyarakat Dompu (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, menghentikan pengumpulan data dan bahan keterangan atau Puldata Pulbaket untuk dua kasus aduan masyarakat, yakni kasus dugaan penyimpangan DD/ADD Desa Dorebara serta dana bantuan bibit rumput laut di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tahun 2016. Penghentian itu menyusul belum ditemukannya peristiwa pidana dalam permasalahan ini.

(Suara NTB/jun)

Mei Abeto Harahap

Kajari Dompu, Mei Abeto Harahap, SH., MH., kepada wartawan di kantornya beberapa waktu lalu mengungkapkan, dua dari lima aduan masyarakat yang ditangani seksi itenlejen

tersebut sudah dilakukan Puldata Pulbaket oleh tim.

Untuk dugaan penyimpangan DD/ADD Desa Dorebara misalnya, setelah diinventarisir belum ditemukan adanya peris-

tiwa pidana. Alasannya, pemerintah desa memiliki dokumen pendukung yang bisa dipertanggungjawabkan. “Dalam arti itu jelas fisiknya ada, barangnya ada laporan hasil pemeriksaan

juga ada,” ungkapnya.

Dengan dokumen penguat yang dimiliki itu, menurutnya, sulit untuk melihat persoalan ini sebagai sebuah peristiwa pidana. Karenanya, pilihan terbaik yakni memberi kepastian hukum dengan menghentikan proses pengumpulan data dan bahan keterangan.

Meski demikian, ketika nantinya didapati informasi atau data yang betul-betul valid dan mengarah pada per-

(Suara NTB/ist)

BELAJAR - Rusdianto bersama anak sekolah di Punik menemani mereka dalam masa Belajar Dari Rumah (BDR) di tengah pandemi saat ini.

Radio HT, Solusi Belajar Siswa Daerah Terpencil di Tengah Ketiadaan Internet Sumbawa Besar (Suara NTB) Rusdianto AR, salah satu penggiat pendidikan wilayah terpencil di Sumbawa melakukan sebuah terobosan baru terkait pola pembelajaran siswa dimasa pandemi. Khususnya siswa yang tinggal di daerah terpencil jauh dari jangkauan internet.

Yakni dengan mengoptimalkan radio HT (Handy Talky). Komunikasi melalui radio jaringan VHF dan UHF. Antara guru dengan siswa dimasa belajar dari rumah akibat covid. Bahkan orang tua siswa juga bisa mendampingi anaknya dan berkomunikasi langsung dengan guru melalui radio. “Ini praktis efisien karena tanpa butuh listrik banyak dan tanpa kuota,”terang Rusdianto yang juga dosen di Universitas Samawa (UNSA).

Sebagai ujicoba, Rusdianto menerapkan langsung pola komunikasi dengan radio ini di dusun Punik desa Batudulang kecamatan Batulante. Mencakup dua sekolah yakni SDN Punik dengan jumlah siswa sekitar 60 orang dan SMP Satap 3 yang berjumlah 36 siswa. Selama seminggu Rusdianto berada di Punik mendampingi praktek pembelajaran ini bersama Kepala Sekolah dua sekolah setempat.

Harga satu radio HT sekitar Rp. 200 ribu yang mudah didapatkan. Sekolah juga bisa menyediakan radio HT ini karena dimungkinkan melalui dana BOS. Bagi orang tua yang mampu maka bisa membeli buat anaknya. Seperti di Punik radio HT sudah dimiliki oleh sekolah dan beberapa orang tua siswa.

Aktivis pendidikan luar sekolah yang kini tengah mengejar gelar doktoralnya ini berharap pola seperti ini bisa diterapkan oleh sekolah sekolah lainnya yang berada di wilayah terpencil yang belum tersentuh jangkauan sinyal internat.

Kabid Pembinaan SD Dinas Dikbud Sumbawa, Junaidi S.Pd,M.Pd mengapresiasi upaya yang dilakukan Rusdianto dan komunitas radio RAFI. Ini adalah role model dari kerjasama sekolah dengan stakeholders yang bisa mendukung upaya belajar ditengah kondisi pandemi. Situasi pandemi saat ini menuntut adanya kreativitas. Berbuat dengan seluruh potensi yang ada. “Ini best praktice yang patut diadopsi sekolah sekolah lain yang memiliki karakteristik yang sama. ini solusi murah meriah,” tukasnya. (arn)

tahun 2016. Pasalnya, penyidik belum menemukan satupun alat bukti yang menguatkan adanya perbuatan pidana.

Sementara tiga kasus lain, yakni program tumpang sari pada Distabun tahun 2019, penyimpangan DD/ADD Desa Oo dan Mangge Asi masih terus berlanjut di meja kejaksaan. “Seperti tumpang sari ini masih dalam proses, jadi belum kami hentikan,” tandasnya. (jun)

Naik 74,72 Persen, BPAD KSB Optimis Penuhi Target PAD

PDIP KSB Kantongi SK DPP untuk Firin-Fud Taliwang (Suara NTB) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan telah mengantongi SK DPP partainya untuk mendukung bakal calon pasangan HW. MusyaFirinFud Syaifuddin (Firin-Fud) di Pilkada serentak 9 Desember mendatang. “SK DPP-nya sudah ada,” klaim ketua DPC PDIP KSB, Kaharuddin Umar.

Ia mengungkapkan, SK DPP partainya untuk pasangan calon petahana itu telah diterbitkan ham(Suara NTB/ist) pir bersamaan dengan SK Kaharuddin Umar dukungan PDIP untuk bakal calon walikota dan wakil walikota Mataram Hj. Putu Selly Andayani - TGH Abdul Manan. “Sekitar dua minggu lalu lah SK DPP untuk di KSB diterbitkan,” tegas Kaharuddin.

Ditanya kapan SK DPP PDIP itu akan diserahkan resmi kepada bakal calon pasangan berjuluk F-Three (F3) itu. Sebagaimana partai lainnya yang telah lebih dulu menyatakan dukungannya? Kaharuddin mengatakan, akan segera dijadwalkan.

“Kita kan bisa kapan saja sebenarnya, karena calon bupatinya adalah kader kami. Ya kita tunggu Nasdem dulu lah (menyerahkan dukungannya). Baru kami yang terakhir,” seloroh Kaharuddin yang juga ketua DPRD KSB ini.

Senada dengan Kaharuddin. HW. Musyafirin pun mengatakan, bahwa SK dukungan partainya itu sudah terbit.

“Saya kan ketua Bappilu Pilkada Serentak partai di sini (untuk pulau Sumbawa). Jadi saya bisa pastikan SK untuk kami sudah ada,” tandasnya.

Ia menjelaskan, partai-partai yang mendukung dirinya dan Fud Syaifuddin maju kembali di Pilkada KSB tidak bergabung dengan begitu saja. Partai-partai tersebut sebelumnya telah melakukan survei dan dari pihaknya mendaftar sesuai mekanisme yang berlaku di internal partai masing-masing.

“Saya tegaskan lagi. Saya tidak ada kami memborong partai. Yang ada partai datang ke kami. Dan kami ikut mekanisme (pendaftaran) mereka sampai akhirnya, partai menjatuhkan dukungannya ke kami,” tegasnya. (bug)

buatan melawan hukum, tak sulit baginya untuk mencabut kembali keputusan penghentian yang telah dikeluarkan.

“Jadi kami tidak sekaku itu menyatakan berhenti total.

Kami buat status dihentikan supaya jangan terganggu kegiatan administrasi di pemerintahan desa,” jelasnya.

Sikap serupa ditunjukkan pada aduan warga soal dugaan penyimpangan anggaran bantuan bibit rumput laut

(Suara NTB/jun)

STABIL – Harga kebutuhan Bahan Pokok (Bapok) di Dompu, masih stabil menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 H tahun 2020, Sabtu (25/7).

Harga Bahan Pokok Masih Stabil di Dompu Dompu (Suara NTB) – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 H tahun 2020, harga sejumlah kebutuhan Bahan Pokok (Bapok) di Dompu, masih cukup stabil. Seperti halnya cabai, bawang putih, tomat dan berbagai komoditas pertanian lain. Kondisi itu menyusul terpenuhinya stok dari luar daerah.

Salah seorang pedagang di Pasar Induk, Nurmi kepada Suara NTB, Sabtu (25/7) menuturkan, hampir semua jenis bumbu dapur yang dijajakan kembali pada harga normalnya. Cabai rawit matang atau usia panen misalnya, dari kisaran Rp50-Rp70 ribu/Kg kini maksimal dijual Rp30 ribu/Kg. “Kalau yang muda ini kami ambil Rp10 ribu/Kg dari

Lombok, jualnya sampai Rp20 ribu/Kg,” terangnya.

Kondisi serupa juga berlaku untuk cabai keriting, yang mana sebelumnya tetap bertahan pada harga Rp65 ribu/ Kg sekarang hanya Rp30 ribu/ Kg. Sedangkan bawang putih normal Rp25 ribu/Kg, tomat Rp10 ribu dan bawang merah Rp30 ribu/Kg dari lonjakan signifikan sebelumnya.

Stabilnya harga komoditas pertanian lokal maupun luar daerah menjelang hari raya kurban ini, menurut dia, pengaruh terpenuhinya pasokan stok dari pengepul dimasa panen sebagian besar komoditas pertanian.

Situasi tersebut bahkan potensial membuat harga komoditas pertanian anjlok dalam be-

berapa bulan kedepan. “Kalau tetap melimpah seperti ini barangnya kemungkinan harga akan turun, tapi pedagang intinya bisa dapat untung saja walaupun sedikit,” ujarnya.

Disinggung tingkat kebutuhan konsumen dalam sebulan terakhir, Nurmi mengaku sudah kembali normal seperti hari-hari biasa sebelum pandemi Covid-19 muncul di wilayah ini. Hal itu ditandai barang yang dijajakan habis terjual dalam satu atau dua hari penjualan. “Pembeli tetap ada sekarang, bahkan pelanggan kita seperti pengusaha bakso dan rumah makan sudah datang ngambil barang.

Kalau pas Corona kemarin kan sepi sekali,” pungkasnya. (jun)

KSB Masih Hentikan Proses Penempatan CPMI Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Sumbawa Barat, masih menunda aktifitas penempatan para Calon Tenaga Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke negara tujuan. Itu dilakukan karena Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) belum mencabut Keputusan Menteri (Kepmen) nomor 151 tahun 2020.

Kepala Dinas Nakertrans kepada Suara NTB melalui Kabid Lattas Penta Fitra Jaya, S. St, mengatakan, sesuai Kepmen tersebut, memang untuk penempatan tenaga kerja ke luar negeri masih belum dibuka. Itu dilakukan sebagai langkah antisipasi terjadinya penyebaran Covid-

19. Bahkan CPMI yang berada di penampungan juga sudah dipulangkan karena belum jelas waktu mereka diberangkatkan. Meski demikian, pihaknya ttetap akan memberlakukan pengawasan ketat terhadap CPMI ini guna menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. “Kepmen tersebut belum dicabut, sehingga kami memastikan tetap akan melakukan pengawasan secara intensif untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.

Meskipun sampai dengan saat ini tidak ada pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dari KSB, pihaknya tetap akan memantau kondisi terkini di lapangan sebagai langkah an-

tisipasi. Selain masyarakat yang akan keluar negeri, pihaknya juga akan tetap melakukan pemantauan terhadap para PMI yang kembali ke tanah air. Pihaknya juga sudah membuat surat edaran, bagi PMI yang pulang kampung harus melaporkan diri.

Pembuatan surat edaran ini akan melibatkan para kepala desa untuk bisa melaporkan ketika ditemukan masyarakat yang baru pulang dari luar negeri. Harapannya dengan pola antisipasi yang dilakukan kasus covid-19 bisa ditekan “Selain tidak ada penempatan tenaga kerja di luar negeri, kami juga menghimbau agar masyarakat yang pulang bisa melapor terlebih dahulu. Itu kami lakukan untuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menaikkan target Pendapat Asli Daerahnya (PAD) pada APBD Perubahan tahun ini. Tak main-main. Kenaikannya hingga 74,72 persen menjadi Rp 132,52 miliar dari sebelumnya hanya Rp 76 miliar.

Kenaikan yang cukup besar ini oleh sejumlah pihak dinilai akan berat dipenuhi. Terlebih saat ini, di tengah pandemi Coronavirus Disease (Covid19) yang masih mewabah. Namun Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) setempat optimis mampu memenuhi ekspektasi PAD itu dengan mengoptimalkan sejumlah sumber-sumbernya. “Insyaallah bisa kita kejar sampai akhir tahun,” terang Kepala BPAD KSB melalui kepala bidang Pendapatan, Nurullah kepada wartawan, Jum’at pekan lalu.

Ia menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan beberapa item PAD yang akan dioptimalkan untuk memenuhi target PAD itu. Mulai dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB), Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) hingga Retribusi Pengendalian Menara. “Itu sebagian yang bisa kita optimalkan dari pajak/retribusi. Dan masih ada beberapa item lagi,” katanya.

Sebagai gamabran, untuk BPHTB dalam Rancangan APBD Perubahan ini. Pemda menaikkan targetnya dari sebelumnya hanya Rp 1 miliar menjadi Rp 13,7 miliar. Sementara dari Retribusi Pengendalian Menara dari Rp 600 juta menjadi Rp 1,2 miliar.

Dijelaskan Nurullah, item PAD lainnya turut pula terkoreksi mengalami kenaikan signifikan. Seperti pada Pajak Air Bawah Tanah dan PPJ dengan obyek PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), nominalnya bertambah seiring dengan penerapan perubahan izin perusahaan

tambang tersebut. Dari sebelumnya Kontrak Karya (Kk) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“Provinsi (gubernur) sudah menginstruksikan ke perusahaan (AMNT) mulai tahun ini semua aturan-aturan perjakan perusahaan mengacu IUPK,” ungkap Nurullah.

Selain menggenjot sumber pajak/retribusi. Pemda KSB juga mengandalkan pendapatan dari sumber lainnya dari proses pelepasan aset. Tahun ini setidaknya ada dua kegiatan pelepasan aset yang tengah diupayakan tuntas hingga akhir tahun. Yakni pelepasan aset tanah dan bangunan yang masuk dalam areal pembangunan smelter PTAMNT di kecamatan Maluk dan pelepasan aset berupa kendaraan roda dua dan empat serta sejumlah barang lainnya melalui proses lelang. “Itu juga bisa menambah pendapatan kita tahun ini,” timpal Roel sapaan akrab Nurullah.

Selanjutnya Roel mengaku, di tengah pandemi Covid-19 ini sumber-sumber pajak/retribusi daerah ada yang mengalami penurunan. Ia mencontohkan pajak Galian C. Pajak tambang non mineral itu sepanjang tahun ini mengalami penurunan sangat drastis karena minimnya kegiatan pembangunan fisik di daerah. “Yang lain juga turun.

Tapi kami lihat tidak terlalu besar. Misal pajak rumah makan dan restoran. Dia fluktuatif tapi kecenderungannya sekarang sudah stabil,” klaimnya.

Untuk diketahui, APBD KSB pada semester kedua tahun ini terkoreksi mengalami penurunan. Bahkan usaha pemerintah mempertahankan rerata anggarannya di atas Rp 1 triliun setiap tahun tidak tercapai. Sebab di APBD Perubahan ini diprediksi hanya berkisar di atas Rp 900 miliar. (bug)

Nurullah (Suara NTB/ist)