Edisi Rabu 26 Agustus 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 26 AGUSTUS 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 138 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Konsumen KPR Subsidi Bank NTB Syariah Ikuti Akad Massal Hapernas 2020 aranya perbankan di Indonesia yang dipercaya menyalurkan pembiayaan untuk rumah subdidi dan mengikuti kegiatan ini.

Akad massal dilaksanakan di Hotel Santika Mataram, Selasa (25/8) kemarin. Ada 160 nasabah Bank NTB Syariah yang ikut serta. Sejumlah pengembang juga turut serta mengiuti proses ini. Akad juga dilakukan secara bertahap, dengan protokol ketat Covid-19.

Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo mengatakan, tahun ini ada sebanyak 450 kuota tambahan rumah subsidi yang dibiayai.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Lebih dari 100 orang konsumen Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau yang sering disebut dengan istilah Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) subsidi Bank NTB Syariah ikut menjadi bagian dari kegiatan akad massal, bertepatan dengan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2020.

Pada momentum Hapernas tahun ini, sebanyak 16.000 konsumen FLPP dari sejumlah perbankan di Indonesia melakukan akad massal, diselenggarakan secara virtual. Bank NTB Syariah menjadi salah satu diant-

AKAD MASSAL - Akad kredit massal nasabah FLPP Bank NTB Syariah yang berlangsung bertepatan dengan Hapernas 2020.

NTB Terapkan Sanksi Denda Tak Pakai Masker Mulai 14 September

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan memberlakukan sanksi denda bagi masyarakat yang tak memakai masker mulai 14 September mendatang. Saat ini, hasil fasilitasi Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah keluar.

lakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Bagi yang melanggar dikenakan hukuman sanksi sosial seperti push up dan menyanyikan lagu kebangsaan.

Sesuai Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub), sanksi denda bagi masyarakat umum yang tidak memakai masker sebesar Rp100 ribu.

Kemudian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp200 ribu. Sedangkan bagi pengelola kegiatan atau tempat usaha atau destinasi wisata yang melanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi mulai dari Rp250 - 400 ribu.

Wagub mengatakan, penerapan sanksi denda bukan bertujuan agar Pemda dapat uang. Namun, pemberlakuan

kait di Kantor Gubernur, Selasa (25/8) siang kemarin.

Pemprov tinggal menunggu nomor register Perda dari Kemendagri yang diperkirakan keluar dalam pekan ini.

Sebelum penerapan sanksi denda bagi masyarakat yang tak memakai masker, di-

TO K O H

Loteng dan KLU Berubah Jadi Daerah Zona Merah Covid-19

(Suara NTB/diskominfotik)

RAKOR - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Asisten I Setda NTB, Baiq Eva Nurcahyaningsih, memimpin rakor bersama OPD terkait, kemarin. sanksi denda ini tujuannya agar masyarakat NTB memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah atau di tempat-tempat keramaian.

Saat ini, Pemprov NTB bersama TNI/Polri sedang melaku-

kan razia penggunaan masker di Kota Mataram. Bagi yang tidak memakai masker, langsung dikenakan sanksi sosial seperti push up dan menyanyikan lagu kebangsaan.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Data Dinas Kesehatan (Dikes) NTB menyebutkan, dua kabupaten berubah dari zona oranye ke zona merah karena angka kematian yang cukup tinggi. Dua kabupaten tersebut adalah Lombok Tengah (Loteng) dan Kabupaten Lombok Utara (KLU). ‘’Lombok Tengah memang kematiannya tinggi.

Kemarin dirilis 3 orang, itu sangat berpengaruh terhadap perubahan zona itu.

Bersambung ke hal 11

IDG. Oka Wiguna

Posyandu Jadi Pusat Informasi PEMPROV NTB saat ini tengah berikhtiar melakukan percepatan program unggulan dengan mengoptimalisasi peran teknologi, infomasi, dan komunikasi (TIK) berbasis infrastruktur dan jaringan telekomunikasi.

Dalam waktu yang tidak lama lagi, program unggulan Revitalisasi Posyandu akan terintegrasi dengan Hj. Sitti Rohmi Djalilah Bersambung ke hal 11 (Suara NTB/diskominfotik)

Cegah Berurusan dengan APH PEMDA Kabupaten/Kota diingatkan mempercepat penyelesaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana rehab rekon untuk perbaikan dan pembangunan rumah korban gempa NTB tahap pertama. Pemda Kabupaten/Kota ditenggat sampai September mendatang Bersambung H. Ahmadi ke hal 11

(Suara NTB/bul)

KO M E N TTAA R SAPI UNGGUL - 50 desa di NTB akan memperoleh bantuan 10.000 ekor sapi unggul. Tampak hasil panen pedet yang dilakukan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo di Lombok Tengah, akhir pekan kemarin.

Nunggak Iuran IUPJWA

Pemprov Layangkan Peringatan Terakhir ke Investor Pantai Pink Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melayangkan peringatan ketiga atau terakhir kepada investor Pantai Pink, PT. Eco Solutions Lombok (ESL). Peringatan tersebut telah dilayangkan sebulan yang lalu.

Dalam surat peringatan tersebut, investor diminta segera merealisasikan investasinya sesuai komitmen awal termasuk membayar iuran Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) yang mencapai miliaran rupiah.

“Kami sudah layangkan peringatan ketiga sebulan yang lalu.

Peringatan supaya segera eksekusi termasuk membayar kewajiban mereka juga, iuran izin. Yang jelas mereka harus mengeksekusi kewajibannya,” kata Sekretaris Dinas LHK NTB, Syamsudin, S. Hut, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Selasa (25/8) kemarin.

Tunggakan pembayaran iuran IUPJWA dari PT ESL yang memperoleh izin seluas 330 hektare Bersambung ke hal 11

Syamsudin

50 Desa di NTB akan Terima 10.000 Ekor Sapi Unggul Mataram (Suara NTB) Kementerian Pertanian melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan NTB sebagai salah satu dari 11 provinsi di Indonesia yang akan mensukseskan program seribu desa sapi. Ada 50 desa di NTB yang akan dibantu 10.000 ekor sapi unggul.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani memastikan, selama program seribu desa sapi ini, NTB diminta mempersiapkan sebanyak 50 desa. Program seribu desa sapi ini akan dimulai akhir tahun ini.

“Sebagai percontohan, akhir tahun ini dilakukan di empat provinsi di Indonesia. NTB salah satu provinsi percontohan. Ada lima desa untuk tahap awal ini. selanjutnya menyusul.

Lima desa ditunjuk di Lombok Tengah,’’ ujar Budi, Selasa (25/8) kemarin.

Lima desa ini akan diberikan bantuan senilai Rp31 miliar.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

‘’Mulai 14 September, mulai (diterapkan) denda duit.

Sebelum 14 September kita berharap seluruh masyarakat NTB pakai masker,’’ ujar Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd dikonfirmasi usai rapat koordinasi bersama OPD ter-

Angka Kematian Tinggi

SUARA MATARAM

Perketat Program 3M SEBAGIAN kelurahan di Kota Mataram kategori zona hijau penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19. Pencegahan diperketat melalui program 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun). Langkah ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus.

Lurah Dasan Agung Baru, Mahnum, dikonfirmasi lewat sambungan telepon, Selasa (25/8), bersyukur kerja keras kelurahan, babinsa, bhabinkamtibmas, kader, kepala lingkungan serta masyarakat lainnya membuahkan hasil maksimal.

Pelandaian kasus Covid-19 terjadi di lingkungan. Program penanganan Covid-19 berbasis lingkungan dan kampung sehat dinilai cukup efektif. “Alhamdulillah, setelah berjuang bersama masyarakat dari awalnya zona orang menjadi zona hijau,” kata Mahnum.

Meskipun demikian, pihaknya tidak mau berpuas diri. Justru, masyarakat diminta semakin memperketat pelaksanaan program 3M yang telah dicanangkan. Yakni, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak. Kelalaian serta kendornya pengawasan dikhawatirkan memicu kasus baru.

Pihaknya kata Mahnum, telah menambah tempat cuci tangan. Fasilitas ini ditujukan bagi pendatang dari luar daerah. Di pintu masuk diefektikan pengecekan suhu tubuh. “Warga yang masuk lingkungan dengan suhu lebih 37,5 derajat tidak diizinkan masuk ke lingkungan,” tandasnya.

Tantangan yang dihadapi hampir sama dengan kelurahan lainnya. Kondisi tatanan kehidupan baru mengakibatkan masyarakat lalai dengan protokol kesehatan Covid-19. Di tengah masyarakat mulai ramai acara hajatan. Seperti pernikahan serta tasyukuran. Khusus kegiatan yang melibatkan orang dalam jumlah banyak dibatasi. Warga harus meminta rekomendasi ke kelurahan serta melaporkan ke babinsa dan bhabinkamtibmas.

“Misalnya, undangan 100 orang.

Kita minta diatur supaya tidak datang sekaligus,” terangnya.

Social distancing dan physical distancing menjadi sesuatu yang penting di tengah pandemi Covid-19 saat ini, guna memutus mata rantai penyebaran virus. Penurunan kasus diharapkan Mataram menuju zona hijau, sehingga aktivitas masyarakat berjalan normal, perusahaan kembali memanggil karyawan yang dirumahkan serta sektor ekonomi lainnya berjalan lancar. (cem) Mahnum (Suara NTB/ist)

Pemkot Harus Lakukan Terobosan FRAKSI GBRI (Gerakan Berkarya Rakyat Indonesia) DPRD Kota Mataram, memberi sejumlah catatan terhadap nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Kota Mataram yang disampaikan walikota Mataram. Ketua Fraksi GBRI DPRD Kota Mataram, I Gusti Nyoman Agung Sugantha, ST., dalam pemandangan umum fraksinya, Selasa (25/8) kemarin menyampaikan, anggaran belanja 2020 mengalami refocusing yang besar sehingga saat ini dibutuhkan akurasi serta asumsi asumsi pendapatan yang merupakan dasar menentukan jumlah belanja dalam APBD perubahan tersebut.

Untuk itu Fraksi GBRI menyarankan agar Pemkot Mataram lebih cermat serta efisien dalam melaksanakan belanja keuangan daerah serta memperhatikan skala prioritas demi keberlangsungan pelayanan terhadap masyarakat. Terkait pemulihan kondisi dampak pandemi, Fraksi GBRI menyarankan agar Pemkot Mataram mengadakan terobosan–terobosan sebagai upaya penambahan PAD kota serta pemulihan masa pandemi, untuk memulihkan daya beli serta iklim usaha baik pasar maupun sektor jasa yang merupakan penggerak ekonomi Kota Mataram.

Perlu menjadi perhatian pemerintah terkait kebijakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang masih menjadi permasalahan di dalam masyarakat hendaknya pemerintah segera melakukan langkah–langkah konkret dan disesuaikan dengan urgensi keadaan, sebagai contoh masalah sampah, banjir, kemacetan, penghijauan dan masalah-masalah lainnya terkait tata ruang, sehingga dalam situasi apapun pemerintahan tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Kota Mataram.

Terhadap penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), lanjut Agung, sebesar Rp123,912 miliar lebih, diharapkan agar Pemkot Mataram meminimalisir sekecil mungkin penurunan pendapatan daerah tersebut melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang ada, seperti pajak daerah dan retribusi daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Terhadap penurunan pajak daerah sebesar Rp54,116miliar lebih khususnya pajak hotel dan restoran, diharapkan agar Pemkot Mataram melakukan promosi di luar Provinsi NTB dengan meyakinkan para calon wisatawan bahwa Kota Mataram saat ini aman dan nyaman untuk dikunjungi oleh siapapun. Dengan demikian tingkat hunian hotel akan meningkat dalam waktu kwartal ke III tahun 2020 ini.

I Gst Nyoman Agung Sugantha (fit) (Suara NTB/ist)

Halaman 2

Pasien Covid-19 di RSUD Mataram Menurun

Mataram (Suara NTB) Jumlah pasien positif virus corona (Covid-19) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram mengalami penurupan cukup signifikan. Berdasarkan data tiga hari terakhir rumah sakit milik pemerintah tersebut, jumlah pasien yang dirawat hanya 10 orang.

Direktur RSUD Kota Mataram, dr. Lalu Herman Mahaputra, menerangkan penurunan tersebut bisa terjadi akibat kerja keras gugus tugas, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Berkat protokol

covid yang diadakan pemerintah, dampaknya luar biasa. Protokol itu wajib dilakukan sehingga kita lihat sekarang kasus-kasus sudah jauh turun,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (25/8).

Dengan upaya terus-menerus

“Kita pernah zero kasus untuk yang di Mataram. Kemarin itu juga saya lihat, yang terakhir tiga hari yang lalu hanya sekitar 10 (orang pasien),” ujar Dokter Jack, sapaan akrabnya.

Diterangkan, selain mengantisipasi penularan kasus yang mungkin meningkat lagi, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram juga menekankan dan terus mengevaluasi angka kematian. Pasalnya, hal tersebut menjadi salah satu indikator penting untuk zonasi pandemi Covid-19.

“Kalau bisa kita juga tekan angka kematian. Kalau (pasien) yang punya penyakit berat akan cepat tertular Covid-19, tapi kita jaga supaya jangan sampai angka kematian ini meningkat,” jelas dokter Jack.

Di sisi lain, menurunnya jumlah pasien Covid-19 yang dirawat disebut menyebabkan ruangan yang sudah disiapkan banyak yang kosong. Sehingga pihak rumah sakit dapat memanfaatkannya kembali menjadi tempat pelayanan pasien reguler.

Hal tersebut diakui perlu mendapat perhatian. Mengin-

yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabuapten/kota diakuinya telah membuahkan hasil. Di antaranya penambahan pasien Covid-19 yang sempat tidak terjadi untuk RSUD Kota Mataram beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/bay)

Lagi, Pot Bunga di Perbatasan Kota Dirusak Mataram (Suara NTB) Kasus perusakan pot bunga di ruas jalan bebas hambatan menuju Lombok Barat (Lobar) kembali terjadi. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, H. M Kemal Islam, menyebut hal tersebut sungguh mengherankan.

“Saya juga heran. Masyarakat kok tidak punya rasa peduli terhadap aset dan fasilitas umum,” ujar Kemal saat dikonfirmasi, Selasa (25/8). Berdasarkan catatan pihaknya, kejadian serupa telah terjadi sampai dengan tiga kali di lokasi yang sama.

Diterangkan, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya kali ini oknum tidak bertanggungjawab mendorong tiga pot-pot bunga yang berjejer rapi di sepanjang ruas jalan tersebut.

Pengerusakan diperkirakan terjadi di atas pukul 00.00 Wita.

“Satgas yang patroli itu sampai jam 12 malam, tidak ada kegiatan apa-apa di sana.

Berarti kan di atas jam itu dilakukan pengerusakannya,” jelas Kemal. Dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, pengaturan untuk pegawasaan 24 jam diakui cukup sulit dilakukan. “Saya juga tidak mungkin memaksakan Satgas untuk stand by di situ. Mereka juga butuh istirahat,” sambungnya.

Kerugian dari pengerusakan tersebut secara akumulatif cukup merugikan Pemkot Mataram.

Pasalnya, untuk 1 pot bunga saja harus dibeli seharga Rp700 ribu. Dengan pengerusakan yang terjadi berulang kali, pengadaan pot tersebut menyedot anggaran daerah. “Kalau kita bilang dari segi material memang tidak terlalu mahal, tapi soal memelihara dan estetikanya itu

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram sedang menyiapkan anggaran untuk memberikan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien Covid-19.

Pengalokasian dikonsultasikan ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar tidak melanggar ketentuan.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa menyampaikan, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Mataram, sedang mencarikan formula penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memberikan tunjangan pendapatan (insentif) bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19. Intervensi ini mengisi celah kosong yang memungkinkan kebijakan tersebut diperbolehkan oleh pemerintah pusat.

“Kita kembali ke regulasi untuk manuver anggaran,” kata Nyoman dikonfirmasi, Selasa (25/8).

Dia memahami insentif dari pemerintah pusat tidak mengakomodir keseluruhan tenaga kesehatan. Apalagi belakangan muncul kegaduhan pengajuan surat pertanggungjawaban (SPJ) dari salah satu puskesmas hanya menyodorkan nakes

yang bernilai mahal. Ini sudah ketiga kalinya,” jelas Kemal.

Sebagai langkah pencegahan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram untuk pengadaan kamera pengintai di ruas jalan tersebut sejak kasus pengerusakan yang kedua. Namun pengadaan kamera pengintai yang harusnya terealisasi 2020 diakui mengalami sedikit kendala akibat penyesuaian anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Kominfo yang punya tugas itu,nanti akan memprogramkan pemasangan (kamera pengintai) itu. Sebenarnya anggarannya memang 2020 ini, tapi keterbatasan anggaran karena covid juga,” ujarnya. Di sisi lain, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Lurah dan Camat setempat untuk mengusut pelaku pengerusakan. Namun sejak kasus kedua terjadi, upaya tersebut diakui belum membuahkan hasil yang signifikan.

“Sudah kita cari juga dengan pihak Polsek.

Kalau kita ketemu orangnya, pasti kita lakukan penindakan,” ujarnya. Menurut Kemal, saat ini pihaknya hanya bisa mengupayakan penambahan jam patroli dengan mengatur 10 orang anggota Satgas di Dinas Perkim untuk pengawasan 24 jam.

Terkait dugaan pelaku, menurut Kemal tidak dapat disimpulkan apakah warga Mataram atau luar Mataram. Mengingat lokasi pengerusakan adalah perbatasan antara Mataram dengan Lobar. “Kejadian yang terdahulu saja belum ada sama sekali (pelaku yang diamankan). Kita akan evaluasi lagi, terutama penjagaan yang dilakukan Satgas,” tandasnya. (bay)

19 Tenaga Pendidik Wajib Ikut SKB Mataram (Suara NTB) Sebanyak 19 pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) lingkup Pemkot Mataram mengantongi sertifikat pendidik. Pelamar diwajibkan mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB).

Pelaksanaan SKB dijadwalkan tanggal 19 – 23 September.

Dari 619 pelamar yang telah mengkonfirmasi di antaranya 599 orang memilih lokasi tes di SMKN 3 Mataram. Dan, 20 orang di kantor perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dijelaskan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, bahwa seluruh peserta diwajibkan mengikuti SKB. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik atau dokter yang lulus seleksi kompetensi dasar (SKD) diperbolehkan tidak ikut.

Kebijakan itu mengantisipasi adanya kelemahan “Kalau sekarang harus ikut SKB,” jelas.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

(Suara NTB/cem)

DITUTUP - Lokasi menuju TPST Sandubaya ditutup. Dinas Lingkungan Hidup memasang portal agar kendaraan pengangkutan sampah tidak lagi membuang sampah di lokasi tersebut.

Sementara, lahan seluas 25 are ini rencananya akan ditukar guling oleh Pemkot Mataram. teknis untuk mengkaji sebelum mengambil opsi terbaik. “Nanti dululah. Biarkan Pak Sekda kaji dulu,” ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, M. Nazaruddin Fikri menambahkan, TPST sudah menjadi kebutuhan untuk mengakomodir volume sampah di Kecamatan Sandubaya dan Kecamatan Cakranegara. Pasalnya, dua kecamatan ini memiliki volume sampah tinggi akibat aktivitas ekonomi. Apalagi tempat pembuangan sampah di pasar swasta dan empat TPS ilegal ditutup, sehingga fokus masyarakat membuang sampah ke TPST Sandubaya. “Di sana ada pasar dan pertokoan. Bekas bungkus plastiknya banyak,” tambahnya.

Kebutuhan serta space telah

disampaikan ke Walikota, Wakil Walikota dan Sekda. Menurutnya, lahan yang dibutuhkan cukup 20 are untuk melayani dua kecamatan. Dia memberikan gambaran bahwa produksi sampah per hari mencapai 270 ton.

“Sudah ada hitungannya. Tapi jumlahnya fluktuatif,” terangnya.

Nazaruddin menegaskan, TPST Sandubaya bukan tidak ideal. Tetapi Bulog merasa terganggu dengan bau dari tumpukan sampah. Gudang Bulog termasuk objek vital negara yang dikhawatirkan mengganggu kualitas beras. Untuk relokasi TPST ditawarkan di sekitar Sandubaya dan Cakranegara.

Pertimbangannya adalah lahan tersedia, juga jangkauan pelayanan pengangkutan lebih dekat. (cem)

berstatus aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.

TAPD mencoba mengkonsultasikan hal tersebut ke Badan Pemeriksa Keuangan maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan,supaya nakes yang berstatus non ASN juga mendapatkan insentif dari anggaran daerah. “Seperti yang disampaikan Pak Sekda berulangkali bahwa sedang diupayakan nakes mendapatkan insentif dari daerah. Ini sedang dikonsultasikan ke BPKP maupun BPK,” terangnya.

Data Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, dari 50 ASN yang terkonfirmasi positif virus Corona yakni 46 di antaranya adalah tenaga kesehatan. Sebagian besar adalah yang menangani atau kontak langsung dengan pasien Covid-19 di rumah sakit maupun Puskesmas.

Penanganan serta pelayanan tidak ada perbedaan dengan masyarakat. Kebijakan Pemkot Mataram sama memberikan bantuan bagi warga yang terpapar Covid-19. “Tidak ada diskriminasi atau perlakuan khusus bagi nakes. Sekarang 46 nakes sudah dinyatakan sembuh,” tuturnya. (cem)

Seleksi CPNS

Tempat Pembuangan Sampah di Sandubaya Ditutup Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram masih mencari opsi relokasi tempat pembuangan sampah terpadu di Kecamatan Sandubaya. Alternatifnya lahan seluas 25 are bisa saja dijual atau ditukar guling.

Sementara, lokasi pembuangan sampah ditutup.

Menurut Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dikonfirmasi, Senin (24/8), relokasi tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Sandubaya sedang berproses untuk mencari lahan baru. Beberapa opsi kebijakan bisa saja diambil. Di antaranya, menjual lahan itu atau ditukar guling dengan lahan lainnya. “Iya, bisa ditukar guling atau dijual,” ungkapnya.

Keberadaan TPST ini diakui menjadi sorotan para wakil rakyat di Senayan, Jakarta. Karena lokasinya yang berdekatan dengan gudang Badan Urusan Logistik (Bulog). Oleh karena itu, TPST Sandubaya ditutup dan petugas Dinas Lingkungan Hidup langsung membuang sampah ke TPA Kebon Kongok. “Iya, jadi sorotan DPR RI,” sebutnya.

Menurutnya, lokasi tersebut sangat cocok dikembangkan sebagai lokasi perumahan. Dengan luas Kota Mataram yang sempit, sedang kebutuhan perumahan tinggi. Sebelum pengembangan terlebih dahulu direncanakan untuk akses jalan. Namun demikian, pengembangan harus sesuai dengan konsep rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Ahyar belum mengambil kesimpulan. Dia menyerahkan ke Sekretaris Daerah serta OPD

gat angka pasien reguler sempat menurun drastis akibat banyaknya pasien Covid-19 yang memenuhi rumah sakit, sehingga pembatasan pengunjung dan layanan perlu diterapkan.

“Masyarakat sebenarnya datanglah ke Puskesmas, ke rumah sakit. Jangan ditahan sakitnya.

Saya jamin, semua Puskesmas dan rumah sait ini aman. Antisipasinya luar biasa (untuk pencegahan penularan Covid-19), jadi saya pikir tidak perlu takut ke fasilitas kesehatan,” ujar Dokter Jack.

Peningkatan pasien reguler sendiri disebutnya memang mengalami peningkatan beberapa waktu belakangan.

Berdasarkan catatan pihaknya, jumlah kunjungan pasien reguler di RSUD Kota Mataram dapat mencapai 500 – 600 orang per hari.

Sebagai informasi, berdasarkan data Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram hingga 25 Agustus 2020 jumlah pasien mencapai 1.033 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 897 pasien dinyatakan sembuh, 62 pasien masih diisolasi, dan 74 pasien meninggal dunia. (bay)

Pemkot Mataram Siapkan Anggaran Insentif Nakes

DIRUSAK - Kondisi salah satu pot bunga yang dirusak oknum tidak bertanggungjawab di ruas jalan bebas hambatan Mataram – Lobar, Selasa (25/8).

(Suara NTB/cem)

SUARA NTB Rabu, 26 Agustus 2020

Baiq Nelly Kusumawati

Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019. Kata Nelly, tidak disebutkan secara detail bahwa peserta wajib ikut tes SKB atau tidak.

Hanya saja, dari hasil konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengarahkan agar peserta tetap mengikuti SKB. “Memang tidak ditulis di aturannya seperti itu. Boleh atau tidak boleh ikut,” terangnya.

Peserta khususnya tenaga pendidik (guru) yang memiliki sertifikat pendidik pada tahun sebelumnya dilakukan cek fisik sertifikat pendidiknya. Berbeda dengan tahun ini, BKN hanya memverifikasi dari hasil unduh dari SSCN, sehingga pemerintah pusat mengarahkan agar peserta ikut SKB untuk menghindari ada kemungkinan serdik yang tidak bisa diakui,sehingga bisa menggunakan nilai hasil riil tesnya.

“Kalau dulu kita periksa dulu.

Benar tidak serdiknya. Sekarang kan cuma diverifikasi melalui SSCN saja,” terangnya. Di satu sisi disampaikan Nelly, peserta yang lolos SKB diwajibkan untuk pemeriksaan cepat virus Corona atau rapid test. Pihaknya telah bersurat ke Dinas Kesehatan untuk memfasilitasi. Tidak ada persyaratankhusus.Pelamarhanyamenunjukkan kartu ujian dan KTP. Ditambahkan Nelly, rapid test rencananya dijadwalkan seminggu sebelum pelaksanaan seleksi. Hal ini mengantisipasi apabila peserta dinyatakan reaktif sehingga memiliki kesempatan untuk isolasi mandiri. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 26 Agustus 2020

Industrialisasi Segera ”Booming” SEBANYAK lima sektor prioritas industrialisasi Provinsi NTB diyakini akan tumbuh signifikan (booming) tahun 2021. Dinas Perindustrian Provinsi NTB saat ini tengah menata dan memvalidasi pelaku Industri Kecil Menangah (IKM) yang masih berserakan. Disektor industri, ada lima program prioritas yang digalakkan oleh Pemprov NTB. Lima program itu, seperti yang dikemukakan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, SE, ME., adalah Industri Olahan yang fokus pada 11 (Suara NTB/bul) komoditas, diantaranya jaHj. Nuryanti gung, ayam, sapi, garam essence oil (minyak cengkeh, minyak kayu putih, minyak sereh, dan lainnya). Pengolahan limbah organik dan anorganik, industri kimia, farmasi dan alat kesehatan.

Lalu, Industri Kreatif, yang ditonjolkan adalah muslim fashion, bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan stakeholders lainnya. Fashion industri ini, kata Hj. Nuryanti, dapat melahirkan banyak usaha turunan. Misalnya, mengawinkan fashion dengan kerajinan, mutiara, emas, perak, tenun, tas, sepatu dan lainnya.

“Turunnya juga akan menggerakkan desainer fashion, tukang jahit, banyak yang terlibat,” kata kepala dinas.

Selain itu, program prioritas adalah Industri Hulu Agro, sektor yang masuk pada program ini adalah pertanian, perikanan. Misalnya, pembuatan drone untuk memetakan keseuburan tanah dan pemupukan, pengembangan cold storage.

Selanjutnya adalah Industri Pertambangan, Nuryanti mengatakan dalam konteks ini, IKM bersama pemerintah daerah dapat menyiapkan peralatan untuk mendukung kegiatan pertambangan. Terakhir adalah Industri Permesinan dan otomotif. Didalamnya adalah pengembangan kendaraan listrik.

Kepala dinas mengatakan, program-program yang diprioritaskan ini sebetulnya sudah didukung oleh kesiapan SDM NTB. Tidak sedikit hasil-hasil riset para pelaku IKM sudah bermunculan. Misalnya, memanfaatkan energi gelombang laut untuk menghasilkan listrik. Memanfaatkan angin untuk menghasilkan listrik, hingga yang telah mampu membuat kapal. “Yang memanfaatkan gelombang untuk menghasilkan tenaga listrik itu sudah ada contohnya, dapat 10 watt, yang sudah ada industri kapalnya di Bima. Semua sudah bisa dibuat sebenarnya di NTB,” jelas kepala dinas.

Hanya saja, salah satu kendala yang paling umum adalah keterbatasan kemampuan untuk mengembangkan riset. Karena itu, pemerintah daerah hadir. Melakukan pendampingan dari hulu hingga hilir. “Kalau sudah ada temuan-temuan yang akan dikembangkan risetnya, silahkan saja, apa yang bisa kita bantu. Dan sudah banyak temuan di lapangan yang terus kita kumpulkan,” ujarnya. Dari lima program prioritas yang dipaparkan, ada 73.000 jumlah IKM di NTB yang dicatat. Kebanyakan diantaranya non formal, belum memiliki izin, kelembagaan. Kepala dinas mengatakan, penataan sudah dilakukan, dan masih dilakukan. Tahun depan ia meyakini, geliat industrialisasi di NTB booming tahun depan. (bul)

Penanganan Ekonomi akibat Covid di Mataram Kurang Tepat Sasaran Mataram (Suara NTB) – Fraksi Amanah Bangsa DPRD Kota Mataram mengkritisi sejumlah kebijakan Pemkot Mataram dalam menangani dampak ekonomi yang timbul akibat covid-19. Menurut Fraksi Amanah Bangsa, penanganan dampak ekonomi akibat penyebaran Covid-19 di Kota Mataram, kurang tepat sasaran.

Wakil Ketua Fraksi Amanah Bangsa DPRD Kota Mataram, Mita Dian Listiawati, A.Md., Keb., dalam pemandangan umum fraksi gabungan (PAN dan PKB) ini, di hadapan rapat paripurna, Selasa (25/8) siang kemarin mengatakan, sesungguhnya yang diinginkan oleh masyarakat adalah bagaimana mereka dapat berdaya untuk menghidupi dirinya sendiri.

Sehingga, sistem bantuan non tunai berupa barang dinilai kurang tepat. Untuk itu Fraksi Amanah Bangsa meminta kepada Pemkot Mataram untuk mengambil langkah-langkah perbaikan kebijakan sesuai akurasi data dalam program Jaring Pengaman Sosial untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Contohnya, data penerima yang sudah meninggal, data ganda dan data orang yang sebetulnya tidak berhak menerima bantuan perlu direvisi. Perbaikan data ini, lanjut Mita, dirasa perlu untuk mencegah munculnya konflik akibat kecemburuan sosial, supaya masyarakat yang merasakan dampak dari pandemi ini, dapat menerima bantuan.

Pada bagian lain, Fraksi Amanah Bangsa menyoroti penyertaan modal yang dilakukan Pemkot Mataram pada perusahaan daerah. Dikatakan Mita, bahwa merujuk dari nota keuangan Rancangan Perubahan APBD tahun Anggaran 2020, terhadap pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp3 miliar dalam bentuk penyertaan modal kepada PT. PDAM Giri Menang, kurang efektif dikarenakan minimnya Pendapatan Daerah. ‘’Kami menilai anggaran tersebut sebaiknya dapat didistribusikan kepada OPD yang melayani kepentingan publik secara langsung,’’ ujar anggota Komisi I DPRD Kota Mataram ini.

Untuk itu, kata Mita, Fraksi Amanah Bangsa meminta agar Pemkot Mataram benar-benar cermat dalam menyusun Rencana Belanja Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2020, dengan mencermati kesesuaian dan konsistensi dalam rancangan penjabaran APBD dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tiap OPD. ‘’Fraksi kami berharap rencana rancangan APBD Perubahan 2020 akan menjadi penyempurna dari Rancangan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2020 yang telah kita sahkan. Harapannya perubahan APBD 2020 ini adalah untuk menjadi lebih baik sekaligus sebagai antisipasi, agregasi untuk memenuhi aspirasi masyarakat Kota Mataram serta stabilitas ekonomi daerah,’’ demikian Mita. (fit)

Mita Dian Listiawati

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Mendesak, Penambahan Modal Jamkrida NTB Mataram (Suara NTB) DPRD NTB menyetujui permintaan penambahan modal bagi PT. Gerbang NTB Emas. Legislatif bahkan menyetujui kebutuhan modal lebih dari yang diminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) NTB ini. Dari Rp80 miliar yang diajukan GNE, baru saja legislatif mengetok penambahan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar.

Bagaimana dengan BUMD lainnya, PT. Jamkrida NTB Bersaing? BUMD NTB yang bergerak dalam bisnis penjaminan pembiayaan kredit.

Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manthica dijumpai di ruang kerjanya, Selasa (25/8) kemarin mengatakan tak mempersoalkan disetujui atau tidaknya penambahan penyertaan modal PT. GNE oleh legislatif.

Namun PT. Jamkrida NTB Bersaing juga mendesak dipenuhi kebutuhan modal intinya. Desakan tersebut adalah tuntutan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Indra Mathica menjelasakan, amanat POJK adalah harus terpenuhinya modal inti sebesar Rp50 miliar setelah lima tahun beroperasi. “Jamkrida NTB sudah ada

sejak akhir tahun 2012, atau sebut saja efektif 2013. Mestinya, tahun 2018 modal inti sudah terpenuhi sebesar Rp50 miliar. Tapi sampai sekarang kita masih mengelola hanya Rp32,5 miliar,” ujarnya.

Indra Mathica menambahakan, selain karena tuntutan POJK, penambahan penyertaan modal juga untuk membentuk unit usaha syariah PT. Jamkrida. Agar Jamkrida NTB tetap dapat melakukan penjaminan kredit yang disalurkan oleh Bank NTB Syariah. “Sudah tiga tahun kami tidak melakukan penjaminan kredit di Bank NTB Syariah, sejak persiapan konversi dari konvensional ke syariah penuh. Kan tidak bisa bermitra, karena kami tidak sama sama syariah,” jelas Indra.

Jika pemilik saham pengendali memenuhi penambahan

modal Rp10 miliar, cukup bagi Jamkrida NTB membuat unit usaha syariah. Sehingga penjaminan kredit terutama di Bank NTB Syariah tetap dapat dilaksanakan. “Sudah tiga tahun ini kami hanya bayar klaim saja, ratusan juta setahun.

Klaim dari nasabah Bank NTB Syariah yang kreditnya gagal.

Dan kami tidak dapat keuntungan apa apa selain hanya bayar klaim nasabah yang masa kreditnya ada sampai 6 tahun harus kami jamin ,” imbuhnya.

Sementara ini Jamkrida NTB hanya mendapatkan keuntungan dari penjaminan kredit yang dilakukan di sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia.

Sampai Bulan Juli 2020, Jamkrida sudah mengukuhkan keuntungan penjaminan bersih sebesar Rp890 juta

meski pandemi Covid 19. Jika saja, pemilik saham (Pemprov NTB) dan kabupaten/kota memberikan tambahan penyertaan modal untuk memenuhi modal inti sebesar Rp50 miliar (saat ini masih Rp32,5 miliar), plus penambahan penyertaan modal sebesar Rp10 miliar untuk pembentukan unit usaha syariah, atau total terpenuhi modal inti Jamkrida NTB sebesar Rp60 miliar, maka Jamkrida NTB dapat lebih leluasa melakukan penjaminan. Bekerjasama dengan perbankan.

“Pak Bupati Dompu, H. Bambang M Yasin sebelumnya sudah menyetujui penambahan modal untuk Jamkrida NTB sebesar Rp miliar, tapi setelah sampai di legislatif, dihapus. Kami ndak tau kenapa eksekutif dan legislatif tidak matching,” katanya. Ke pemegang saham pengendali, Pemprov NTB, Jamkrida NTB juga sudah seringkali mengajukan permintaan penambahan modal. Sayangnya, sampai sekarang belum disetujui hing-

(Suara NTB/bul)

Indra Mathica ga di legislatif.

“Ya kami hanya bisa berharap saja. Alternatifnya kalau memang tidak ada alokasi anggaran langsung, penyertaan penambahan modal bisa dilakukan dengan memberi kami aset, bekas kantor PT. DMB. Itu sama artinya kami diberikan dana langsung. Tapi sampai sekarang belum dikasi,” demikian Indra. (bul)

(Suara NTB/her)

SIDAK - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Kepala Dinas PUPR sidak proyek pembangunan konstruksi gedung IGD RSUD senilai Rp 76,7 miliar lebih.

Bupati Ingatkan Rekanan Proyek IGD RSUD Tripat Tidak Molor Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang(PUPR)Senin(25/ 8) bersama jajaran OPD terkait melakukan sidak ke proyek pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) senilai Rp76,7 miliar lebih. Dalam kesempatan itu, bupati mengecek pengerjaan proyek lima lantai tersebut. Bupati pun menekankan agar rekanan menyelesaikan proyek tepat waktu dan mengutamakan kualitas.

Sidak proyek dilakukan bupati sekitar pukul 11.00 Wita.

Setiba di sana, bupati langsung meminta pemaparan soal rencana pembangunan proyek tersebut dari pihak rekanan. Setelah hampir satu jam dilakukan pemaparan, bupati langsung turun memeriksa hasil pekerjaan proyek yang baru mencapai 15 persen tersebut. Bupati memeriksa semua bagian proyek yang di tengah dikerjakan, bahkan bupati naik sampai lantai 2.

Diwawancarai usai sidak, Bupati Lobar mengatakan progres proyek IGD RSUD Tripat mencapai 15 persen. “Baru mencapai 15 persen dengan target akhir kontrak sampai tanggal 26 Desember,” terangnya. Melihat perkembangan pengerjaan proyek ini, ia optimis bisa rampung sesuai dengan target waktu kontrak berakhir. Proyek IGD ini dialokasikan Rp80 miliar dari pinjaman daerah, namun yang menang tender dengan penawaran Rp76 miliar. Dana ini mencakup pembangunan gedung lima lantai.

Pembangunan akan dilanjutkan tahun depan, karena total anggaran yang diperlukan untuk proyek IGD ini sendiri mencapai Rp115 miliar, namun bertahap.

“Sehingga kemungkinan besar tahun depan belum bisa dioperasikan karena pembangunan dilanjutkan tahun depan,” ujar dia. Ia menambahkan dana Rp115 miliar ini tidak termasuk alat kesehatan, namun murni untuk proyek bangunan saja.

Berdasarkan papan pengumuman proyek pembangunan konstruksi gedung IGD RSUD Tripat dengan nomor kontak 027/15/ PPK-IGD RSUD Tripat/PUTRLB/04/2020. Nilai kontrak proyek mencapai Rp76.713.100.000, pelaksana proyek PT Damai Indah Utama (DIU) dan konsultan MK PT Andaru Koncer Jagad. Waktu pelaksanaan proyek dimulai tanggal 24 Juli sampai 26 Desember 2020.

P P K proyek IGD RSUD Tripat, Edhi Rustandi menambahkan pembangunan tahap I dengan kontrak Rp76,7 miliar ini mencakup struktur beton lantai I sampai V. Ditambah fin-

2.000 Pekerja di Lobar Diusulkan Terima BLT Giri menang (Suara NTB) Dinas tenaga kerja Lombok Barat mengusulkan sekitar 2000 pekerja untuk mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) program dari pemerintah pusat. Usulan ini dilakukan sejak awal merebaknya covid-19. Selain itu, ada sekitar 900 pekerja yang diusulkan mendapatkan program JPS. Kepala Disnaker Lobar, Hendrayadi mengatakan awal covid-19 untuk program JPS dan BLT pihaknya mengusulkan sebanyak 900 orang lebih pekerja yang di PHK dan dirumahkan dampak pandemi ini. Data yang Sudah lengkap dengan by name by address ini diusulkan dan dihimpun di dinas sosial. Selain ke dinas sosial, pihaknya juga menyerahkan data usulan itu ke kementerian Tenaga kerja.

“Total pekerja yang kami usulkan itu sebanyak 2000 orang,” sebutnya.

2.000 pekerja yang diusulkan ini terdiri dari tenaga kerja yang Dirumahkan, PHK dan PMI yang dipulangkan dari luar negeri selama Pandemi.

Ia mengaku tidak tahu berapa nanti yang akan mendapatkan bantuan program dari pusat tersebut. “Karena kami hanya mengusulkan, terkait berapa nanti yang dapat bantuan, itu kewenangan pusat,’’ tukasnya.

Diakui, sejauh ini belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait mekanisme BLT ini. Kemungkinan kata dia, nanti bantuan ini akan disalurkan melalui dinas sosial atau langsung dari pusat. Berdasarkan data Disnaker tercatat 1.562 orang di PHK dan dirumahkan. Terdiri dari 1.437

(Suara NTB/dok)

M. Hendrayadi dirumahkan dan PHK 125 orang. Dari jumlah ini 931 orang dari Lobar.

Selain itu, Disnaker mencatat 900 lebih pekerja yang di PHK oleh perusahan di Lobar. Baik perusahaan yang bergerak di pariwisata maupun industri. “900-an tenaga kerja yang sudah di PHK ini mengajukan kartu pra kerja untuk mendapat Jaminan Sosial,” terang Hendrayadi. Seluruh data itu diakuinya sudah disampaikan kepada pihak Dinsos. Karena kewenangan jaminan sosial atau JPS di sana. Meski demikian ia mengingatkan Dinsos untuk tetap memverifikasi usulan itu. “Data kami sekitar 900-an yang beralamatkan di Lobar,” tegasnya. (her)

ishing lantai I dan arsitektur luarnya dipasang ACP keliling. Untuk Lantai I untuk IGD bisa difungsikan tahun depan. “Tahap I ini struktur lantai I sampai V, ditambah finishing lantai I jadi semua,” jelas dia. Tahap II dilanjutkan tahun depan dengan pagu anggaran Rp 35 miliar untuk pengerjaan lantai II sampai V, ditambah dengan MT. Pengerjaan

proyek ini dilakukan siang malam.

Kepala Dinas PUPR, Made Arthadana mengatakan, untuk keseluruhan master plan perencanaan pembangunan beberapa komponen banfunna di RSUD yang dibuat RSUD butuh dana Rp 400 miliar lebih. Rencana pembangunan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 26 Agustus 2020

Gelar Tasyakuran HUT Ke-125 PEMERINTAH Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berencana akan menggelar tasyakuran memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 125. Tasyakuran akan digelar pada Senin, tanggal 31 Agustus 2020 di Pendopo Bupati. Acara tasyakuran ini juga merupakan rangkaian dari peringatan Hari Kemerdekaan ke 75 RI. Demikian penjelasan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PKP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Iswan Rakhmadi, Selasa (25/8).

Pada momentum HUT ke 125 ini, ada beberapa kado spesial untuk Lotim, yakni ada kenaikan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr R. Soedjono Selong dari tipe C ke tipe B. Ada juga kado hadirnya kerjasama sejumlah pihak dengan Pemkab Lotim.

Acara juga dirangkai dengan launching Program Lotim Berkembang. Sebuah program yang memberdayakan peternak dengan bantuan. Kerjasama dengan pihak perbankan dengan pemda. Peranan perbankan akan memberikan subsidi bunga kepada para peternak.

Pada HUT kali ini, diangkat tema Lotim tangguh, maju bersama.

Tema besar itu dipilih karena situasi kita harus tetap tangguh dan kuat dalam hadapi wabah Covid. Masyarakat Lotim diharapkan tetap tangguh hadapi wabah. Tangguh pula dalam menghadapi tantangan ke depan. “Maksudnya tangguh ini dalam semua lini, bagi ekonomi, pendidikan maupun sosial,” imbuhnya.

Beberapa kegiatan lain terangkai sebagai bagian dari kegiatan perayaan HUT ke 125 Lotim. Ada balap sepeda gunung di Sembalun. Pemkab Lotim bekerjasama dengan KONI NTB. Disiapkan hadiah sebesar Rp 20 juta. Bupati Lotim menyiapkan hadiah tambahan berupa kambing 20 ekor.

Rute bersepeda ini di empat desa yang melintas 8,6 km, yakni Desa Sembalun, Sembalun Timba Gading, Sembalun Lawang dan sebagian Desa Sajang. (rus) Iswan Rakhmadi (Suara NTB/rus)

Posisi Sekwan dan Kadis Peternakan Segera Diseleksi

Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mulai membuka seleksi untuk pengisian kursi Sekretaris DPRD Lotim dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pembukaan seleksi ini mulai diumumkan kepada seluruh pejabat pada setiap OPD di Lotim.

“Kita sudah sebar pengumuman untuk pengisian kursi Sekwan dan Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan,” terang Kepala BKPSDM Lotim, Drs. Salmun Rahman, belum lama ini.

Pengisian dua jabatan tersebut akan melalui mekanisme panitia seleksi (pansel) sebagaimana mestinya. Seleksi tersebut bersifat terbuka bagi semua pejabat pemerintah yang memenuhi syarat untuk mengikuti setiap tahapan tes yang dipersiapkan.

Tahapan seleksi pada umumnya sebagaimana mestinya untuk mengetahui kemampuan dan kapasitas dari calon tersebut. “Intinya dilakukan secara terbuka dan transparan,” jelasnya.

Bagi pejabat yang menginginkan menduduki kursi tersebut diharapkan dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Namun diprioritaskan pejabat yang mengisi dua jabatan tersebut memiliki kemampuan teknis serta sesuai dengan bidang keilmuannya, sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat dilakukan dengan baik.

Termasuk pelamar harus sesuai dengan persyaratan golongan maupun lainnya. “Untuk tim pansel nanti bersumber dari berbagai bidang. Salah satunya dari akademisi,” terangnya.

Untuk itu, Salmun menegaskan jika adanya pejabat titipan kecil kemungkinannya dapat terjadi. Hal tersebut dikarenakan proses pansel dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tim pansel yang berasal dari berbagai unsur yang terjamin independensi dan profesionalismenya.

Di Kabupaten Lotim, saat ini terdapat tiga jabatan strategis yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Selain Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Sekretaris DPRD Lotim yang akan dipansel. Satu lagi kursi pimpinan OPD yang masih kosong dan dijabat Plt yaitu Kepala Bapenda Lotim. Akan tetapi, Pemda Lotim baru mendapat izin untuk melakukan Pansel dari Komisi ASN yaitu hanya dua jabatan tersebut. Sementara untuk jabatan Kepala Bapenda menyusul. (yon)

Kurangi Dampak Kekeringan

UNDP Bangun Saluran Air Bersih Sambik Elen Tanjung (Suara NTB) Masyarakat Desa Sambik Elen, khususnya di tiga dusun dapat berharap dapat memperoleh air bersih usai turunnya bantuan UNDP. Sepanjang 2 km jaringan air bersih, akan dibangun untuk mengurangi dampak kekeringan bagi warga.

Rilis yang diterima koran ini, UNDP membangun jaringan air bersih dari mata Air Pokok Greneng, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan. Desa terluar KLU relatif masih membutuhkan sentuhan fisik baik sarana air bersih maupun infrastruktur jalan.

Kepala Desa Sambik Elen, M. Katur mengatakan adanya jaringan air bersih mendatang memberi jaminan suplai air bersih warga yang bersumber langsung dari mata air kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Setidaknya, ada 3-4 dusun yang akan memperoleh manfaat.

“Kami juga mohon sistem pengelolan sumber mata air, perlu sistem yang baku agar dapat meningkat tata kelola dan sasarannya. Saya menawarkan seperti PDAM Desa,” ujar Katur.

Diakuinya, selama ini Pemdes sudah keliling di 5 sumber mata air yang ada di wilayah Desa Sambik Elen maupun wilayah TNGR. Debit air yang tersedia cukup besar untuk memenuhi hajat masyarakat.

Kelemahan Pemdes saat ini, pengelolaan sumber air Lokok Greneng masih manual. Hadirnya UNDP diharapkan meningkatkan sistem pengelolaan menjadi lebih baik.

“Supaya mata air kita ini tetap terlindungi, begitu juga keamanan, mari kita saling jaga. Kami dari Pemdes akan terus mencari dan mengelola sumber-sumber mata air yang ada guna kemaslahatan masyarakat Desa Sambik Elen,” katanya.

Mitra UNDP, Drs. Nanang Priana, sekaligus mewakili UNDP pada peletakan batu pertama mengatakan program kemitraan berupa konstruksi infrastruktur air bersih menjadi prioritas karena kondisi kekurangan air bersih warga. Ia bahkan mengisyaratkan program itu akan berjalan berkelanjutan.

“Komponen infrastruktur dengan membangun jaringan air bersih dari Lokok Greneng sepanjang 2 km, pendampingan ekonomi produktif seperti kelompok-kelompok masyarakat terutama pengelolan pertanian, pengurangan risiko bencana dengan mendorong masyarakat senantiasa mengingat prosedur kesehatan, serta pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas,” papar Nanang menyebut beberapa program UNDP di KLU. Sementara, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., usai peletakan batu pertama menyampaikan optimisme sarana tersebut akan berdampak bagi keberlangsungan masyarakat dalam jangka panjang. Sarana air bersih, adalah salah satu dari tiga sarana yang harus dibangun pemerintah selain jalan dan pelayanan listrik. “Kita harus berterima kasih kepada bapak/ibu dari UNDP dan mitranya, karena proyek ini bisa terlaksana,” tuturnya. (ari)

Halaman 4

Bupati Akui Penyelesaian Kerugian Negara Senilai Rp1,4 Miliar Molor Giri Menang (Suara NTB) Penyelesaian pengembalian kerugian negara senilai Rp 1,4 miliar terkendala sengketa proyek di Badan Artbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Kendala ini menyebabkan Pemda tidak bisa menyelesaikan pengembalian kerugian negara sesuai waktu yang ditetapkan oleh BPK (60 hari setelah Penerimaan LHP BPK), batas waktu sampai dengan akhir bulan ini.

“Kalau kerugian negara di Dinas Perhubungan (Dishub) dari awal kami sudah sampaikan tidak mungkin sesuai waktu (deadline BPK selama dua bulan), karena ada gugatan di BANI dari kontraktor yang diputus kontraknya, jadi dari awal kita sudah sampaikan,” aku Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, Selasa (25/8).

Bupati menegaskan, Pemda siap menghadapi sidang sengketa proyek di BANI untuk mempercepat proses pengembalian kerugian negara tersebut. Terkait adanya ketidakpaduan dan kesiapan OPD dalam menghadapi sidang, menyusul Keterlambatan menunjuk pengacara daerah?

Menurut bupati, OPD siap

menghadapi. Bahkan hal ini sudah dibahas melalui rapat bersama jajarannya. Bagian Hukum, kata dia, tengah melakukan penanganan terhadap persoalan sengketaini.Selainitupihaknyasudah melakukan kerjasama dengan APH dalam hal ini, Kejaksaan sebagai pengacara negara. “Kami punya Kabag Hukum dan ada kerjasama juga dengan kejaksaan sebagai pengacara negara,” imbuh dia.

Kepala Dishub Lobar H. M. Najib menegaskan pihaknya sudah menindaklanjuti temuan LHP BPK dengan beberapa kali bersurat ke pihak asuransi untuk meminta uang muka dan jaminan pelaksanaan dikembalikan oleh pihak ketiga dan asuransi. “Kami sudah

(Suara NTB/her)

DERMAGA - Kondisi proyek dermaga Senggigi yang mangkrak menjadi temuan BPK. bersurat ke pihak asuransi agar segera mengembalikan ke daerah, tapi dari pihak asuransi membalas surat kami. Jawabannya masih proses, sehingga

Masyarakat Keluhkan Jalan Tak Kunjung Diperbaiki Selong (Suara NTB) Masyarakat Dusun Lingkok Lauk Desa Wakan Kecamatan Jerowaru mengeluhkan kondisi jalan di desa mereka yang tak kunjung dilakukan perbaikan.

Pasalnya, akses jalan tersebut merupakan satu-satu jalan yang menghubungkan Desa Wakan dengan Desa Jerowaru.

Pantauan Suara NTB akhir pekan lalu, akses jalan di desa tersebut masih berupa tanah disertai debu dan bebatuan. Kondisi jalan yang tidak layak tersebut sudah berpuluh-puluh tahun dan diusulkan perbaikannya ke pemerintah, namun tak kunjung dilakukan perbaikan. Sementara pada titik tersebut merupakan kawasan yang padat pemukiman warga. “Beberapa kali sudah kita usulkan, namun beginilah kondisinya. Mana janji pemerintah?” tanya Muhnim, salah satu warga di Desa Wakan.

Masyarakat setempat sangat berharap agar secepatnya dapat dilakukan perbaikan. Ia mengatakan selama ini masyarakat hanya diberi janji-janji oleh pemerintah, namun tak kunjung ada realisasi di lapangan. Padahal ketika jalan bagus, akan memberi dampak positif bagi masyarakat, baik dalam mengangkut hasil pertanian maupun anak-anak yang bersekolah aman dalam perjalanan.

Hal senada disampaikan, H. Sahidin, supaya program-program yang dicanangkan oleh pe-

(Suara NTB/yon)

MEMPRIHATINKAN - Beginilah kondisi jalan di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru cukup memprihatinkan. Warga setempat berharap pemerintah secepatnya melakukan perbaikan. merintah supaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tepat sasaran dan tidak asal-asalan.

Terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan yang merupakan program jangka panjang harus menjadi prioritas pemerintah. “Harus sampai kapan infrastruktur di desa kami dibiarkan tak terurus seperti ini. Kita ingin jalan yang bagus seperti di desa-desa yang lain,”harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Lotim, Lalu Mulyadi, menegaskan jika pihak terus melakukan penanganan. Namun beberapa ruas jalan terpaksa harus tertunda atas terjadi recofussing anggaran dampak dari Covid-19 baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun APBD. Sebanyak Rp26 miliar anggaran ditarik kembali oleh pemerintah pusat.

Begitupun pengalihan anggaran untuk APBD II. Untuk itu, ditargetkan perbaikan jalan khususnya di Desa Wakan dengan panjang 2 kilometer ditargetkan dapat dituntaskan pada tahun 2021 menyusul pelaporannya sudah disampaikan ke pemerintah pusat dan bersifat prioritas. Untuk itu, masyarakat di Desa Wakan maupun di beberapa titik ruas jalan yang sebelumnya menjadi titik dilakukan perbaikan untuk bersabar atas situasi yang terjadi saat ini.

“Tanggung jawab kita masih banyak di berbagai wilayah.

Tidak hanya di Desa Wakan.

Penanganannya tetap kita lakukan di tahun 2021. Untuk total yang tertunda tahun ini dengan panjang kurang lebih 14 kilometer,”pungkasnya. (yon)

Elemen Masyarakat Minta Direktur RSUD KLU Diganti Tanjung (Suara NTB) Posisi Direktur RSUD Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dijabat dr. Samsul Hidayat, masih menjadi sorotan publik. Selasa (26/8), LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menggelar hearing menyangkut sikap indisipliner Direktur RSUD KLU. Hasilnya, DPRD di depan perwakilan eksekutif dan RSUD menyimpulkan Direktur RSUD harus diganti.

Penegasan kesimpulan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD KLU, Mariadi, S.Ag., yang menerima peserta hearing. Menurut Mariadi, dari pemaparan Komisi III saat sidak, jawaban BKD dan perwakilan RSUD, maka DPRD tidak perlu dipanggil kembali, melainkan harus diganti.

Untuk diketahui, anggota LIRA yang hadir 4 orang. Yakni Ketua LIRA, Zainudin dan 3 orang anggotanya. Selain LIRA, ikut bergabung saat hearing adalah Ketua GR 10000, Asmuni Bimbo, dan tokoh masyarakat sekaligus Ketua DPC PBB KLU, Habli.

Sementara, Kepala BKD, H. M. Najib, M.Pd., yang hadir tak menyangkal Samsul Hidayat telah dipanggil oleh Bupati KLU H. Najmul Akhyar. Bahkan di hadapannya, bupati menegur direktur karena adanya keluhan masyarakat akibat berbagai dinamika saat ini.

Hanya saja, kata Najib, Bupati tidak bisa langsung mengganti Direktur. Pasalnya, kebijakan itu berbenturan dengan aturan di mana 6 bulan sebelum pendaftaran di KPU, petahana tidak diperbolehkan menggeser ASN. Perihal keluhan indisipliner, Najib mengakui bahwa absensi di RSUD tidak meng-

gunakan perangkat finger print.

Hal ini berbeda dengan situasi di OPD lain yang sudah memasang perangkat tersebut.

“Di RSUD itu, memang direkturnya meminta untuk tidak menggunakan finger print karena memang Covid 19 ini. Makanya seperti yang datang dan pulang itu tidak bisa terdeteksi karena memang tidak terekam,” ucapnya.

Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan selaku perwakilan RSUD KLU, drg. Nova Budiharjo, pada kesempatan itu justru berbicara terbuka di depan dewan.

Ia tak sungkan menyebut bahwa pihaknya sebagai staf merasa malu dengan sikap indisipliner pimpinan.

Sementara Direktur RSUD KLU dr. Samsul Hidayat, menegaskan sejak pandemi Covid ini semua pihak menjaga diri masing-masing dengan menja-

ga jarak sesuai protokol Covid. ‘’Mungkin orang melihat saya atau mencari saya di ruangan tidak ada. jarang ketemu. Padahal saya kadang saya langsung ke ruangan pelayanan melihat rumah sakit sementara atau ruangan pelayanan covid atau pelayanan yang lain,’’ ujarnya.

Selain itu, begitu surat-surat sudah ditandatangani, dirinya langsung keluar keliling atau rapat ke aula dan menghadiri undangan rapat di pemda hingga BPJS. ‘’Bahkan ada kadang undangan ke Dikes Provinsi, RSUP, Persi dan lain-lain yang kadang saya tidak ke ruangan.

Staf saya suruh kadang bawa berkas untuk tanda tangan.

Untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik saya perintahkan langsung kirim lewat WA. Tapi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya terhadap rumah sakit,’’ tambahnya. (ari)

(Suara NTB/ari)

DENGAR PENDAPAT - Elemen masyarakat melakukan dengar pendapat ke DPRD KLU terkait indisipliner pejabat di RSUD KLU.

memang masih mengendap di sana,” terang Najib.

Dijelaskan secara administrasi pihaknya sudah melakukan upaya penagihan ke pihak

ketiga. Dengan menindaklanjuti berupa surat ke pihak terkait, hanya saja belum ditindaklanjuti dengan mengembalikan dana itu ke daerah. (her)

Partai Demokrat Segera Keluarkan SK Dukungan untuk Ziadi-Aswatara Praya (Suara NTB) Kamis (27/8) besok DPP Partai Demokrat dijadwalkan akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dukungan bagi pasangan Ahmad Ziadi – Ir. L. Aswatara, untuk ikut bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng). SK dukungan juga akan diberikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Adanya dukungan dua partai politik tersebut, sudah cukup syarat bagi pasangan Ziadi-Aswatara untuk ikut dalam kontestasi politik lima tahunan di Loteng tersebut.

“Jadi untuk Pilkada Loteng, SK dukungan dikeluarkan paling akhir oleh DPP Partai Demokrat,” ungkap Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Andi Mardan, kepada wartawan, Selasa (25/8).

Dikatakannya, SK dukungan untuk pilkada serentak dikeluarkan secara bertahap oleh DPP Partai Demokrat mulai tanggal 22 Agustus sampai tanggl 27 Agustus besok.

Dan, Loteng mendapat giliran di hari terakhir.

Penyerahan SK dukungan tersebut dilaksanakan langsung di kantor DPP Partai Demokrat dan langsung akan diterima oleh pasangan calon kepala daerah bersangkutan.

“Hari ini Ketua DPC Partai Demokrat Loteng yang juga calon Bupati Loteng (Ahmad Ziadi) sudah berangkat ke Jakarta untuk menjemput SK dukungan tersebut,” jelasnya.

Anggota DPRD Loteng ini

menegaskan, soal koalisi partai politik Partai Demokrat sudah final berkoalisi dengan PPP, sehingga kemungkinan begitu SK dukungan dari Partai Demokrat keluar untuk pasangan Ziadi-Aswatara, PPP menyusul kemudian mengeluarkan SK dukungan untuk pasangan ini. Karena itulah syarat bagi pasangan calon kepala daerah untuk mendaftar di KPU Loteng mendatang.

“Kalau SK dukungan dari PPP, kita belum tahu kapan akan keluar. Itu ranahnya PPP sendiri. Tapi informasinya, begitu SK dukungan Partai Demokrat keluar, jarak beberapa saat kemudian PPP juga akan menyerahkan SK dukungannya untuk pasangan Ziadi-Aswatara,” imbuh Ketua Komisi III DPRD Loteng ini.

Terpisah, Sekretaris DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Loteng, Yasir Amrillah, sampai saat ini PAN masih tetap komit untuk mendukung pasangan Ir. H. Dwi Sugiyanto – Drs. H.L. Normal Suzana. DPP PAN sendiri sudah jauh hari menyerahkan SK dukungan kepada pasangan DwiNormal tersebut. Dan, kecil peluangnya untuk berubah.

Kecuali pasangan Dwi-Normal gagal mendapatkan partai politik pengusung lainnya, sehingga tidak bisa maju di Pilkada Loteng. “Sampai saat ini kita tetap komit dengan komitmen awal dengan koalisi empat partai (PAN, PDI Perjuangan, Partai NasDem dan Partai Hanura) untuk mengusung pasangan Dwi-Normal,” tandasnya. (kir)

SKB Digelar 3-7 September

Peserta Dibatasi, Per Hari Hanya Tiga Sesi Praya (Suara NTB) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) direncanakan akan dimulai dari dari tanggal 3 sampai 7 September mendatang. Namun karena masih dalam situasi pandemi Covid-19, pelaksanaan SKB pun dibatasi untuk memenuhi standar protokol Covid-19, baik itu sesi SKB hingga jumlah peserta SKB per harinya.

“Saat ini panitia seleksi CPNS sedang rapat persiapan untuk pelaksanaan SKB mendatang,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.Moh. Nazili, S.IP., kepada Suara NTB, Selasa (25/8).

Ia menjelaskan, sesuai instruksi pusat pola pelaksanaan SKB tetap menggunakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Di setiap ruangan SKB, dibatasi pesertanya, yakni maksimal 30 orang dengan seluruh peserta menerapkan protokol Covid-19 dan harus menggunakan masker, jarak duduk diatur serta harus lulus uji suhu tubuh.

Nantinya, akan ada petugas dari Satgas Covid-19 kabupaten yang akan melakukan pemeriksaan di pintu masuk ruang ujian. Bagi yang suhu tubuhnya di atas normal akan dipisah tempat tesnya. “Peserta yang suhu tubuhnya diatas normal, akan dipisah tempat tesnya dengan peserta yang lain,” terangnya.

(Suara NTB/dok)

H. Moh. Nazili Dalam sehari, jumlah sesi SKB-nya juga dibatasi hanya tiga sesi saja. Sehingga kalau dikalkulasikan, total peserta yang ikut SKB perharinya maksimal sebanyak 270 orang.

Aturan protokol Covid-19 tersebut juga berlaku bagi panitia penyelanggara. Jadi tidak hanya peserta, panitia juga tetap menjalankan protokol Covid-19. Sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran Covid-19. Khususnya masker, wajib harus digunakan selama SKB berlangsung. “Persiapan terus kita lakukan dan kita berharap pelaksanaan SKB mendatang bisa berjalan lancar,” tandasnya seraya menambahkan, SKB akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Praya Tengah dengan total peserta SKB sebanyak 1.095 orang. (kir)

SUARA NTB Rabu, 26 Agustus 2020

10 Kecamatan Kekeringan, Bupati Bima Salahkan Pembabatan Hutan Bima (Suara NTB) Kekeringan hingga krisis air bersih menjadi bencana tahunan yang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Bima saat musim kemarau. Saat ini sebanyak 10 dari 18 Kecamatan terdampak bencana itu.

Bahkan Pemerintah Kabupaten Bima menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan selama 85 hari yang terhitung sejak tanggal 8 Juni sampai dengan 31 Agustus 2020, menyusul banyaknya warga terkena dampak.

Penetapan status terse(Suara NTB/Dok) but berdasarkan Surat KepuIndah Dhamayanti Putri tusan (SK) Bupati Bima, tentang penetapan status keadaan siaga darurat penanganan kekeringan di wilayah Kabupaten Bima tahun 2020 dengan nomor : 188.45/435/06.23 Tahun 2020.

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE mengatakan soal kekeringan bukan hanya menjadi isu atau kekhawatiran saat menghadapi musim kemarau saja. Tapi dapat dimaknai sebab-akibat dari kekeringan itu.

“Kekeringan ini harus dijadikan momentum bagi kita untuk menjaga hutan, memelihara lingkungan agar menjadi kampung yang sehat,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (25/8).

Ia mengaku sedikitnya ada 10 dari 18 Kecamatan di wilayah Kabupaten Bima yang dilanda kekeringan. Hal itu disebabkan telah berkurangnya mata air akibat pembabatan hutan yang terus berlangsung. “Untuk itu kesadaran menanam kembali harus terus digalakkan,” katanya.

Bupati mengajak untuk menanam cukup dua pohon saja di setiap halaman rumah. Kemudian motto Ngaha Aina Ngoho (makan jangan berladang liar dengan membakar hutan) seharusnya dijadikan budaya. “Penting bagi kita memaknai keberadaan hutan-hutan kita. Memastikan tidak dirusak dengan alasan apapun,” katanya.

Sementara mengenai persoalan krusial dan kasuistik terkait kekeringan, Ia mengaku pihaknya melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) memiliki program dalam mengatasi kekeringan dengan membuat sumur-sumur bagi masyarakat.

“Oleh karena itu saya berharap Kepala Desa yang terdampak kekeringan untuk berkomunikasi dengan Dinas Perkim agar segera ditangani,” pungkasnya.

Disamping itu lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD dan Dinas Sosial tetap menyalurkan atau mendproping kebutuhan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan dan krisis air bersih.

“Jika kesulitan air bersih, Pemerintah Desa bisa langsung bersurat ke BPBD dan Dinsos. Pasti akan ditindaklanjuti,” pungkasnya. (uki)

Perusahaan di KSB Berangsur Pekerjakan Karyawannya Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir sejumlah perusahaan telah mulai mempekerjakan kembali karyawannya yang sempat dirumahkan akibat pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).

“Sudah ada beberapa (perusahaan) yang melapor ke kami. Bahwa karyawan yang mereka sempat rumahkan sudah mulai dipanggil kerja lagi,” sebut Kabid Hubungan Industrial, Disnakertrans KSB, Tohiruddin kepada (Suara NTB/ist) Suara NTB, Selasa (25/8).

Tohiruddin Meski belum banyak, Tohir menyebutkan, kondisi tersebut tentu menggembirakan. Pasalnya sejak Maret lalu (awal pandemi corona), jumlah karyawan yang terpaksa dirumahkan cukup besar. “Ya mungkin bekerjanya juga belum penuh. Tapi setidaknya karyawan sudah ada aktivitas lagi di perusahaan mereka,” timpalnya.

Selama gelombang merumahkan karyawan terjadi, diakui Tohir, tidak terlalu banyak persoalan. Pihaknya selalu menekankan kepada perusahaan yang terpaksa mengambil langkah tersebut untuk bertahan di tengah pandemi corona agar tetap memenuhi hak-hak karyawannya sesuai aturan.

Seperti tetap memberikan gaji pokok karyawan yang dirumahkan sepenuhnya. Atau memberikan gaji sesuai kesepakatan yang diambil antara perusahaan dengan karyawan.

“Kami selalu sampaikan ke perusahaan jangan sampai melanggar aturan. Ada memang yang sempat alot tapi kami berusaha memfasilitasi,” cetus Tohir.

Selanjutnya ditanya mengenai kasus ketenagakerjaan yang ditangani selama pandemi corona? Tohir mengungkapkan, beberapa pengaduan telah diterima pihaknya sejauh ini. Dan kasus-kasus tersebut selalu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. “Ada yang hubungannya karena kondisi perusahaan terdampak covid. Ada juga kasus lain. Tapi coba kita selesaikan lewat mediasi sementara ini,” tukasnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Juli-Agustus 2020, 44 Korban Gigitan Anjing Rabies Dompu (Suara NTB) Kasus gigitan anjing rabies di Dompu, masih terus terjadi. Dalam dua bulan terakhir saja (Juli-Agustus) 2020, ada 44 orang korban. Tersebar di wilayah kerja Puskesmas Kempo, Soriutu, Rasabou dan Kota.

Kepala Bidang Penyehatan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dikes Dompu, Rahmat, Skm, kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (25/8) menyampaikan, munculnya kasus gigitan Hewan Pembawa Rabies (HPR) saat ini, selain karena populasi anjing yang terus bertambah tiap bulannya, juga pengaruh rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi ancaman serangan. Padahal sumbernya sudah jelas dan terlihat secara kasat mata.

“Kita akan susah istilahnya kalau masyarakat tidak

(Kemenkes) masih dalam proses verifikasi. Meski di sisi lain, dana untuk pembayaran insentif tersebut telah ditransfer ke kas daerah.

Menurut H. Tuwuh, saat ini pihaknya telah menerima data calon Nakes penerima insentif Covid-19 itu. Sehingga pihaknya akan segera menyalurkan hak-hak para Nakes tersebut.

“Kan kita tinggal tunggu data penerima saja kemarin dari Kemenkes. Sekarang sudah ada, ya tinggal kifa salurkan saja,” timpalnya.

Mengenai besaran dana insentif yang akan diterima para Nakes, H. Tuwuh menyebutkan, pusat telah menerapkan besaran batas maksimal yang dapat diterima tiap Nakes sesuai dengan tugasnya masing-masing selama turut ambil bagian dalam penanganan pandemi Covid-19. Namun demikian, dalam penyalurannya ia memaparkan, angka maksimal itu tidak menjadi patokan satu-sa-

mengerti bagaimana cara menghindari gigitan. Sekarang kita lihat sendiri anjing ini masih ada, ndak kita tahu terpapar rabies atau tidak. Tapi minimal asumsinya kita kalau ada anjing dia rabies, cara menghindarinya kita usir dulu,” ungkapnya.

Untuk menekan kasus gigitan hewan pembawa rabies yang sudah menelan 15 korban jiwa dalam dua tahun terakhir, masyarakat cukup menyadari bahwa setiap anjing merupakan ancaman, baik itu dipelihara maupun berkeliaran bebas.

Jika sebatas mengandalkan

program eliminasi dan vaksinasi dari pemerintah, menurutnya sulit. Apalagi dengan munculnya protes dari kalangan pencinta binatang. “Kuncinya satu saja sekarang, masyarakat harus paham bahwa anjing itu ancaman. Kalau ini dilakukan saya yakin kita ndak akan tergigit,” tegasnya.

Dari 44 korban gigitan tersebut, cukup dominan berada di wilayah kerja Puskesmas Rasabou Kecamatan Huu dengan 10 kasus. Sisanya tersebar di Kecamatan Kempo, Manggelewa dan seputaran kota.

Jumlah ini masih terbilang tinggi jika melihat berbagai upaya pencegahan yang sudah dilakukan semenjak penetapan status KLB pada Januari 2019 lalu. Namun beruntung, lanjut Rahmat, belum ada tambahan korban jiwa akibat terpapar virus mematikan itu, baik yang digigit baru maupun sebelumnya dengan total keseluruhan korban 2.236 orang.

“Data yang masuk ini semuanya sudah tervaksin, karena kami dapat laporan dari tiap puskesmas. Kalau yang terlewatkan vaksinnya saya belum bisa memastikan, mudahmudahan tidak ada karena memang sampai hari ini belum ada tambahan lisa (meninggal),” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/Jun)

Rahmat

Inspektorat Temukan Potensi KN di Riksus Tambahan Desa Belo

(Suara NTB/Ist)

PENINGGALAN JEPANG - Jajaran Dispar Kota Bima foto bersama di depan gua peninggalan Jepang yang ditemukan di Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota Kota Bima.

Puluhan Lubang Gua Peninggalan Jepang Ditemukan di Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) Puluhan lubang gua yang diprakirakan bekas peninggalan Nippon (Jepang) pada saat menjajah Indonesia sekitar Tahun 1943, ditemukan di Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota Kota Bima.

Sedikitnya terdapat 43 lubang gua di lokasi tersebut. Puluhan lubang gua itu diprakirakan dijadikan gudang penyimpananan senjata, benteng pertahanan hingga tempat persembunyian tentara Jepang dari kejaran musuh.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Bima, Yuliana, S. Sos, mengaku pihaknya sudah meninjau gua tersebut. Bahkan berencana akan mendatangkan tim Arkeologi untuk meneliti keberadaan gua

tersebut dalam waktu dekat.

“Kabarnya gua ini bekas peninggalan Jepang. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan datangkan tim Arkeolog untuk melakukan penelitian,” katanya, Selasa (25/8).

Menurutnya gua tersebut kedepan akan ditata dan dikembangkan menjadi salahsatu obyek destinasi wisata sejarah di Kota Bima. Dalam penataan dan pengembangan Dispar akan bekerjasama dengan Kelompok Pemuda Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan Jatibaru Timur. “Kedepan akan ditata dan dikembangkan bersama dengan Pokdarwis Kelurahan setempat,” katanya.

Yuliana mengaku, keberadaan gua tersebut menjadi perhatian dan didukung penuh oleh pihaknya, karena syarat akan nilai sejarah. Apalagi saat

ini Kota Bima sedang mendata potensi wisata yang akan dikembangkan.

“Akan kita dukung penuh, gua ini akan menjadi ikon wisata sejarah di Kota Bima, yang selama ini lebih dikenal obyek wisata pantai, laut dan kuliner,” katanya. Yuliana menambahkan untuk pengembangan dan penataan potensi wisata itu, Dispar juga akan berkolaborasi dengan OPD lain, seperti Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP), PUPR, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pertanian (Distan).

“Pengembangan wisata merupakan salahsatu visi-misi Pemerintah Kota Bima untuk menciptakan 10 ribu lapangan pekerjaan. Karena adanya tempat wisata, usaha kecil tumbuh,” pungkasnya. (uki)

Jelang Pendaftaran, Bawaslu Sumbawa Ingatkan Bapaslon dan Petahana Sumbawa Besar (Suara NTB) Bawaslu Sumbawa mengingatkan seluruh Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) tentang tahapan pendaftaran calon, sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2020, yang selanjutnya dilakukan penelitian persyaratan calon tanggal 4-22 September 2020.

Insentif Covid-19 untuk Nakes KSB Ditargetkan Cair Pekan Ini Taliwang (Suara NTB) Kabar gembira bagi tenaga kesehatan (Nakes) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Insentif bagi mereka yang bekerja di garda depan penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) ditargetkan mulai cair dalam pekan ini.

Dana insentif yang akan dicairkan itu bersumber dari APBN yang disalurkan pemerintah pusat melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). “Insentif yang dari BOK insyaallah kita cairkan minggu ini,” ungkap kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KSB, H. Tuwuh kepada Suara NTB, Selasa (25/8).

Sebelumnya pencairan insentif bagi Nakes yang ambil bagian dalam penanganan Covid-19 itu sempat tertunda. Ini dikarenakan, data Nakes calon penerima yang ajukan Dinkes KSB ke Kementerian Kesehatan

Halaman 5

tunya, karena besaran pemberian insentif juga akan diukur dari jumlah penanganan (pasien) yang di tempat tugas tiap Nakes. “Kita lihat juga nanti berapa pasien yang ditangani selama ini. Itu jadi patokan juga. Jadi yang disebutkan bahwa dokter spesialis dapat Rp 15 juta itu angka maksimal yang bisa diterima,” bebernya.

Selanjutnya ditanya berapa jumlah Nakes di KSB yang akan mendapatkan insentif penanganan Covid-19 itu? H. Tuwuh mengaku, tak mengetahui jumlah pastinya.

Namun yang jelas sambung dia, setiap penerima nantinya adalah Nakes yang telah di SK-kan di tiap fasilitas kesehatan pemerintah sebagai tim penanganan Covid-19. “Selama ada dalam SK yang sudah diverifikasi Kemenkes. Artinya si Nakes berhak dapat insentif dari BOK itu,” imbuhnya. (bug)

Sebagaimana disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Syamsihidayat, S.IP, dalam rilisnya, Selasa (25/8), tahapan pencalonan akan dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara teknis pada tanggal 4 – 6 September 2020. Salah satu potensi rawan terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 adalah terkait pemanfaatan kewenangan, program dan kegiatan yang menggunakan sumber anggaran pemerintah baik APBN atau APBD untuk kepentingan kontestasi Pilkada.

“Potensi kerawanan tersebut menjadi perhatian Bawaslu Sumbawa, mengingat dalam pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih,” ujar Syamsi.

Untuk itu, Bawaslu Sumbawa terus memaksimalkan fungsi pencegahan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020. Terutama potensi pelanggaran pemanfaatan kewenangan, program, dan kegiatan untuk kepentingan kontestasi calon tertentu di Pilkada 2020. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Waliko-

(Suara NTB/ist)

Syamsihidayat ta dan WakilWalikota 2020.

Sebelumnya Bawaslu Sumbawa sudah menyampaikan surat himbauan kepada Bupati dan Wakil Bupati terkait pasal larangan ini. Mengingat dalam aturan tersebut Bupati atau Wakil Bupati sebagai subyek yang diatur. Bahkan di pasal 71 ayat (5), jika petahana yang terbukti melakukan dapat diberikan sanksi administrasi pembatalan sebagai calon. “Dari hasil pengawasan dilapangan, banyak Bapaslon yang telah melakukan sosialisasi atau memperkenalkan diri sendiri. Harapan kami, Bapaslon dalam kegiatannya agar memperhatikan pemberlakuan larangan peraturan perundang-undangan lain seperti halnya PNS, TNI dan Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa,” tegas Syamsi.

Pihaknya juga berharap ke Bapaslon dalam pelaksanaan kegiatannya agar selalu memperhatikan Standar/Protokol Kesehatan. Mengingat saat ini kita masih dalam masa Pandemi Covid-19. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat, kembali menemukan potensi Kerugian Negara (KN) sebesar Rp120 juta di pemeriksaan khusus tambahan penggunaan APBDes Desa Belo tahun 2018. Temuan tersebut merupakan hasil dari keterangan bendahara dan masih menunggu konfirmasi dari Mantan Kades yang saat ini tengah menjalani hukuman di lapas kelas II Mataram.

“Riksus tambahan kasus desa Belo tahun 2017 sudah ada hasilnya tetapi kami masih menunggu konfirmasi dari Mantan Kades. Itu kami lakukan supaya tidak ada pernyataan sepihak dari bendahara sehingga kasus ini bisa segera tuntas,” ujar Inspektur Inspektorat kepada Suara NTB melalui Irban khusus (Irbansus) Fakhruddin S.IP, Selasa (25/8).

Riksus tersebut ditekankan pada penggunaan anggaran di tahun 2018 sebelum Mislulrahiem ditahan di Mapolres setempat.

Upaya Riksus tersebut kembali dilakukan karena hasil monitoring tim di lapangan masih ditemukan masalah di penggunaan anggarannya. Hanya saja temuan tersebut bersifat administrasi saja sementara hasil pengecekan fisik pekerjaan diyakini sudah jauh lebih baik dari penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Sementara potensi kerugian negara yang ditemukan saat ini pihaknya mengaku masih menunggu konfirmasi dari Mantan Kadesnya. Supaya tidak ada kesan pernyataan sepihak dari bendahara saja sehingga kasus ini bisa segera tuntas. Pihaknya juga berencana dalam waktu dekat akan segera melakukan pemeriksaan terhadap mantan kades di lapas kelas II Mataram. “Memang potensi kerugiannya sudah kami Kantongi dari keterangan bendaharanya, tetapi Kami juga butuh konfirmasi ke mantan Kadesnya supaya tidak ada yang salah dalam penanganan kasus ini,” pungkasnya. (ils)

Proyek Pasar Seketeng Tunjukkan Capaian Positif Sumbawa Besar (Suara NTB) Proyek pembangunan blok A Pasar Seketeng ditargetkan tuntas pada awal Desember 2020 mendatang. Sejauh ini, progres pengerjaannya sudah mencapai 29 persen, melebihi target yang ditentukan.

“Untuk Pasar Seketeng sampai minggu ke 12 ini, progresnya sudah 29 persen. Deviasi positif 4 persen melebihi dari target 25 persen,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa, Jannatulfala, S.AP didampingi Kabid Pasar, Sirajuddin, S.Sos, Selasa (25/8).

Menurutnya, progres ini akan bertambah lebih besar pada minggu ke 13 dan minggu ke 14. Karena sudah dilakukan pengecoran lantai II. Berdasarkan kontrak, pengerjaan blok A ini berlangsung hingga 2 Desember. Saat ini belum ada kendala yang ditemukan, karena bahan untuk pengecoran sudah tersedia di lokasi. Sedangkan kerangka baja sudah diorder dan diperkirakan tiba di lokasi pada pertengahan Oktober.

“Akhir bulan 10 target pelaksana selesai atapnya.

Sekarang tidak ada pekerjaan yang berat, karena kios semua.

Kalau dulu ada pembuatan meja, itu yang lama. Bangunan blok A ini untuk pedagang campuran. Yang jelas tidak ada untuk pedagang sayur, pedagang ikan dan daging,” bebernya.

Terhadap pembangunan blok A ini, terangnya, progres pengerjaan dievaluasi setiap minggu. Dalam pengerjaan tidak ada item yang terlalu

(Suara NTB/ind)

Jannatulfala berat. Karena pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sudah selesai dikerjakan. Hanya saja nantinya pada finishing seperti pengecatan yang cukup berat. Karena yang dibangun saat ini semuanya tembok.

Tidak seperti dua blok sebelumnya lebih banyak los.

Adapun untuk mempercepat progres, pihaknya menekankan pelaksana agar dapat menambah jumlah tenaga.

“Penekanan kami ke pelaksana menambah tenaga supaya progresnya lebih cepat.

Karena tenaga yang ada sekarang sekitar 160 orang.

Untuk relokasi pedagang kita rencanakan tahun depan pada bulan Januari. Kita upayakan penyerahan pada tanggal 22 Januari. Mudah-mudahan berjalan lancar sesuai rencana,” harapnya. (ind)

SUARA NTB Rabu, 26 Agustus 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Webinar Setup Jurnal Sesuai Standar Akreditasi Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram yang telah beralih status menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram menggelar seminar daring atau webinar Jurnal Ilmiah #1 pada Senin (24/8) malam.

Webinar itu mengusung tema Setup Jurnal Sesuai Standar Akreditasi.

Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag., dalam sambutannya menyambut baik adanya webinar terkait publikasi ilmiah. Ia mengatakan saat ini STAHN Gde Pudja sedang berproses dari STAHN menjadi IAHN. Ia menjelaskan, publikasi adalah bukti utama dari orisinalitasi penelitian, dan merupakan rekam jejak bagi kamu akademisi. “Oleh kare-

na itu publikasi di jurnal ilmiah menjadi sangat penting, salah satunya sebagai syarat kenaikan semua jenjang jabatan,” katanya.

Ketua Panitia yang juga Ketua Pusat Publikasi Ilmiah STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Wayan Ardhi Wirawan, S.Pd., S.Ag., M.Si., bertindak sebagai moderator seminar ini. Webinar itu dilaksanakan melalui aplikasi Zoom dan disiarkan langsung di YouTube IAHN Gde Pudja. Peserta yang bisa ikut sesuai kapasitas Zoom sebanyak 100 orang, sedangkan yang mendaftar lebih dari 100. “Mereka yang tidak bisa ikut lewat Zoom, disediakan link YouTube,” ujar Ardhi.

Hadir sebagai narasumber yaitu Dr. I Ketut Sudarsana, S.Ag., M.Pd.H., yang merupakan dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa

(Suara NTB/ist)

WEBINAR - Suasana Webinar Jurnal Ilmiah #1 dengan tema Setup Jurnal Sesuai Standar Akreditasi yang dilaksanakan STAHN Gde Pudja Mataram, pada Senin (24/8) malam.

Denpasar. I Ketut Sudarsana menyampaikan materi dengan judul Setup Online Jour-

nal System (OJS) 3. Ia menyampaikan materi spesifik dasar pengelolaan jurnal.

“Agar pengelola jurnal memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan mulai dari

awal, step pertama sampai dengan step terakhir yakni proses akreditasi jurnal yang ada di STAHN Gde Pudja Mataram,” jelasnya.

Ia berharap dari seri webinar jurnal ilmiah bisa mengantarkan jurnal di STAHN Gde Pudja Mataram untuk terakreditasi. Menurutnya, akreditasi menjadi sangat penting karena menjadi tolok ukur dari kualitas segi penyediaan sarana dan prasaran, dan kualitas dari segi pengelola. “Oleh karena itu sangat penting kita dorong bersama jurnal di STAHN Gde Pudja diakreditasi,” katanya.

Dijelaskannya, dari tampilan website jurnal yang dimiliki oleh STAHN Gde Pudja Mataram sudah menggunakan Open Journal System (OJS) 3. OJS merupakan salah satu platform yang digunakan pengelola jurnal un-

tuk melakukan tata kelola dari naskah yang masuk sampai dengan publikasi. “Kebetulan saja para pengelola jurnal di Indonesia lebih banyak menggunakan OJS,” katanya.

Dalam kesempatan webinar itu, I Ketut Sudarsana menjelaskan penggunaan OJS 3. Penggunaan OJS sudah mencakup segala kebutuhan sebagai pengelola jurnal. Ia juga menjelaskan secara teknis penggunaan OJS 3, seperti sebelum memulai setup, pastikan telah terinstall OJS 3 di server, memiliki role as admin (username dan password admin), kemudian memulai setup, pastikan memiliki user sebagai admin administrator, dan informasi lainnya.

Ia juga menyampaikan setup jurnal secara teknis. Dalam kesempatan itu juga dilakukan tanya jawab oleh para peserta webinar. (ron/*)

Kesiapan Belajar Tatap Muka

Sekolah Perempuan Ikut Diliburkan DINAS Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur (Lotim) menggelar sekolah perempuan. Akan tetapi karena situasi masih pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), sekolah perempuan ini terpaksa ikut diliburkan.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan pada DP3AKB Lotim, Fathiyah, Selasa (25/8).

Menurutnya, kegiatan (Suara NTB/rus) sekolah perempuan ini Fathiyah tidak saja menyentuh pendidikan kepada para perempuan yang menjadi peserta didiknya, namun juga pemberian subsidi bantuan untuk pemberdayaan ekonomi.

Salah satu sasaran kegiatan sekolah perempuan ini adalah perempuan para mantan buruh migran. Termasuk para mantan korban kekerasan. Ada juga anak korban nikah dini.

Kegiatan sekolah perempuan ini digelar di 10 desa yang menjadi lokus penanganan prioritas stunting. Seperti Desa Batu Nampar Selatan, Batu Nampar, Pandanwangi, Bintang Rinjani, Bagik payung timur, Lenek Duren Kembang Kerang Daya.

Melalui kegiatan sekolah perempuan ini sangat diharapkan bisa dilaksanakan di semua desa se Lotim. Akan tetapi anggaran terbatas. Melalui kegiatan sekolah perempuan ini diharapkan akan menjadikan perempuan-perempuan di Lotim ini berani bicara di depan orang banyak.

Perempuan, katanya, diharapkan mampu menyampaikan aspirasinya dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan. “Sehingga aspirasi perempuan bisa disampaikan, perempuan dulu hanya ada di dalam rumah sekarang ini sudah banyak yang mulai bicara,” imbuhnya.

Para perempuan di Lotim ini sambungnya masih memerlukan perhatian dan pelatihan. Termasuk para istri pekerja migran. Disebut Fathiyah, istri para PMI ini menjadi bendahara di rumah. Melalui pelatihan di sekolah perempuan ini para istri PMI ini tidak menjadi konsumtif. ‘’Begitu kiriman uang suami datang, minggu depan langsung habis,’’ kritiknya. (rus)

(Suara NTB/ist)

Guru Besar UIN Mataram Bertambah Mataram (Suara NTB) Kabar gembira datang dari Prodi S3 Pendidikan Agama Islam (S3 PAI) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Beberapa hari yang lalu salah satunya dosennya, Dr. Jamaluddin berhasil ditetapkan sebagai Guru Besar bidang Sejarah dan Peradaban Islam. Dengan bertambahnya satu profesor berarti semakin menambah deretan panjang Guru Besar di Prodi S3 PAI. Dalam laman resmi Pascasarjana UIN Mataram tercatat nama-nama pengajar yang telah bergelar profesor, seperti Prof. Mutawali, Prof. Nashuddin, Prof. Taufiq, Prof. Fachrurozi, Prof. Warni Djuwita, Prof. Masnun, dan lain-lain.

Direktur Pascasarjana UIN Mataram, Prof. Dr. Suprapto, M. Ag., memberikan ucapan selamat kepada Prof. Dr. Jamaludin yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Pascasarjana UIN Mataram sebelumnya. “Selamat untuk Pak Jamal dan Mbak Nung (istrinya),” ujar Suprapto.

Dengan semakin banyaknya dosen Pascasarjana UINMA yang menjadi guru besar, tentu kata Suprapto akan semakin meningkatkan kualitas akademik sekaligus memberi manfaat lebih besar pada masyarakat secara lebih luas.

Hal senada diungkapkan oleh Kaprodi S3 PAI Pascasarjana UIN Mataram, Muhsinin, M A., Ph.D. Alumni salah satu kampus di Australia ini menyatakan bahwa kualitas perkuliahan dan penelitian di Prodi S3 PAI terus ditingkatkan. Kolaborasi antara dosen dalam dan guru besar dari luar UIN Mataram terus berlangsung.

“Selain dosen dalam, kita juga kolaborasi dengan para pakar dari luar semisal Prof. Azyumardi Azra dari UIN Jakarta, Prof Amin Abdullah dari UIN Yogyakarta, Prof Kamarudin dari UIN Makassar, Prof Nur Syam dari UIN Surabaya,” imbuhnya.

Sementara ilmuwan luar negeri lebih sering di undang untuk kuliah tamu. Dengan model kolaborasi semacam ini, wajar bila peminat kuliah di S3 PAI UIN Mataram meningkat dari tahun ke tahun.

Selain itu latar belakang mahasiswa di prodi S3 PAI juga beragam. Ada kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, Kakan Depag, pengusaha, rektor, hingga polisi.

“Ya benar mahasiswa kami beragam termasuk yang dari Polda NTB juga sedang nyusun disertasi. Makanya merespon tingginya animo masyarakat kami memperpanjang pendaftaran untuk S3 PAI hingga tanggal 30 Agustus,” pungkasnya. (dys) Jamaluddin

Banyak Sekolah Belum Mengirimkan Data Mataram (Suara NTB) – Banyak sekolah yang belum menyerahkan data kesiapan untuk pembelajaran tatap muka ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Padahal data itu untuk melihat kesiapan sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Purni Susanto, pada Selasa (25/8) mengatakan, masih banyak sekali sekolah yang belum mengirimkan data-data kesiapan termasuk instrumen. “Kami masih rekap hari ini (kemarin) mau diteken pak kepala dinas,” katanya.

Ia juga menyampaikan, belum ada sekolah yang diizinkan untuk simulasi tatap muka.

Diharapkan, dari data-data kesiapan sekolah itulah pihaknya bisa melihat kesiapan

sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka. “Datadata tersebut kami olah dan berikan skor. Berdasarkan skor itulah sekolah dinyatakan siap atau tidak siap,” katanya.

Sebelumnya pihaknya telah mengeluarkan surat edaran nomor 890/3625.UM/Dikbud. Di surat itu, kepala SMA, SMK, dan SLB juga diminta melengkapi kesiapan belajar tatap muka dengan mengisi dan mengembalikan instrumen yang telah diberikan sebelumnya.

Pihaknya juga meminta KCD untuk melakukan koor-

dinasi dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 di tingkat kabupaten/kota. Koordinasi itu untuk meminta peta penyebaran atau status zona, serta masukan atau rekomendasi jika pada wilayah tersebut diberlakukan belajar tatap muka.

“Melakukan koordinasi dengan pengawas dan kepala sekolah untuk sosialisasi kebijakan Mendikbud tersebut, serta menginventarisasi kesiapan sekolah,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kemendikbud merevisi Surat Keputusan Bersama (SKB)

SMPN 13 Mataram Dorong Siswa Berprestasi Jalur Non Akademik Mataram (Suara NTB) SMPN 13 Mataram terus memacu para siswanya untuk menorehkan prestasi pada jalur non akademik. Di samping sama-sama membanggakan dengan prestasi siswa di bidang akademik.

Kepala SMPN 13 Mataram Ahmad Saehu, Selasa (25/8) menjelaskan ada banyak bakat siswanya pada bidang prestasi non akademik. Mulai dari seni dan budaya. Bahkan belum lama ini para siswanya sangat membanggakan. Mereka tampil dalam pertunjukan musik keroncong bersama atraksi melukis di kanvas dan tarian siswa SMPN 13, Kota Mataram, dalam ajang Pentas Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tajuk “Merdeka Berkreasi” di Taman Budaya NTB. Pada kesempatan itu dua orang siswa SMPN 13 Mataram melukis pahlawan nasional asal NTB TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sembari diiringi tembang keroncong dari grup Makro-C, yakni, Bendera, Pancasila Rumah Kita dan Medley lagu Sasak. Sedangkan tembang instrumentalia keroncong menemani seni tari Langgam Zainuddin Abdul Madjid, “A Whole New World” dan Indonesia Jaya.

Atraksi perpaduan musik keroncong, melukis, dan tarian itu membuat kagum para audiens yang menyaksikan pertunjukan. Atraksi seni lukis dan seni tari itu disajikan oleh

siswa dan siswi SMPN 13.

Mereka tidak canggung untuk menunjukkan kreativitasnya di bidang seni lukis dan tari.

Disebutkan, Langgam Zainuddin Abdul Madjid adalah sebuah lagu yang sengaja diciptakan oleh seorang penggiat keroncong untuk mengenang dan dipersem-

bahkan kepada seorang pahlawan nasional asal NTB, TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, pendiri Nahdlatul Wathan (NW).

“Saya sudah menyaksikan pementasan, benar-benar hal yang menggembirakan dan membanggakan,” kata Saehu penuh bangga. (dys)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Kepala SMPN 13 Mataram Ahmad Saehu bersama siswa usai tampil di Taman Budaya belum lama ini.

empat menteri yang sebelumnya hanya membolehkan daerah yang berada di zona hijau menggelar pembelajaran tatap muka. Di revisi tersebut, selain zona hijau, satuan pendidikan di daerah zona kuning dapat diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sedangkan untuk daerah yang berada di zona oranye dan merah tetap dilarang menggelar pembelajaran tatap muka.

Kepala sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka juga harus melakukan pengisian daftar periksa kesiapan. Daftar itu antara lain ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan, kesiapan

menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu, memiliki thermogun, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Juga membuat kesepakatan bersama komite terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka.

Walaupun sekolah berada di zona hijau dan kuning, sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan pemerintah daerah atau kantor wilayah dan kepala sekolah.

Seperti SKB sebelumya, pembelajaran tatap muka dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. (ron)

Tingkatkan Pola Hidup Sehat Lewat Pendidik Sejawat Mataram (Suara NTB) – SMPN 3 Mataram terlibat pada program pendidik sejawat atau peer teaching dalam program Young Health Program (YHP). Program itu ditujukan untuk penguatan materi tentang kesehatan kepada siswa, nantinya siswa memberikan imbas kepada siswa lainnya.

Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman menjelaskan, di program pendidik sejawat antar teman itu, diadakan pertemuan sesuai agenda. Sebanyak 15 orang siswa mengikuti kegiatan tersebut, sudah berjalan selama dua tahun bekerja sama dengan Gagas NTB. “Siswa diberikan penguatan tentang materi kesehatan yang sudah menjadi program YHP dan setelah itu memberikan imbas kepada siswa lainnya,” katanya.

Suherman menjelaskan, tujuan kegiatan itu, agar bisa tersampaikan materi tentang pola hidup sehat. Siswa bisa berperilaku, bertindak, dan menjadi teladan berpola hidup sehat dalam kehidupan seharihari. YHP adalah kelompok remaja karena dilatarbelakangi kepritahinan dengan angka kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular.

“Maka dibuat program tersebut dengan membentuk pendidik sejawat/antar teman demi menyelamatkan generasi penerus,” kata Suherman.

Ia menyebutkan, program pendidik sejawat itu antara lain mempromosikan gaya hidup sehat, seperti bahaya minuman

(Suara NTB/dok)

Suherman beralkohol, rokok, dan lainnya.

Juga mengedukasi cara diet sehat. Pentinya aktivitas fisik dan kesehatan mental. Materi program juga berkaitan dengan hak anak, mengenal penyakit tidak menular, terkait dengan gender, dan lainnya.

Di samping itu, pihaknya tetap mengupayakan raihan prestasi siswa di bidang non akademik dengan terus mengembangkan ekstrakurikuler. Pihaknya juga terus mengembangkan lumbung prestasi dengan raihan medali di bidang atletik, sepakbola, LKBB, dan lainnya.

Pihaknya juga membuat wadah untuk pengembangan kreativitas guru dan prestasi siswa. Wadah ini dibuat untuk mendidik siswa sebelum lomba, maupun saat mengikuti lomba.

Menurutnya, harapan besar dengan adanya wadah ini yaitu bisa terjadi peningkatan prestasi siswa secara signifikan. (ron)

Pandemi, Mahasiswa Punya Waktu Lebih Banyak Kerjakan Tugas Akhir Mataram (Suara NTB) Tugas akhir yang bagi sebagian besar mahasiswa merupakan tugas berat apalagi di tengah wabah Covid-19. Wabah yang telah memaksa semua orang untuk work from home (WFH). Belum jelas kapan pandemi global ini berakhir. Banyak orang tertekan atau stress.

Bukan karena WFH-nya, tetapi karena tiap hari terpapar berita media sosial yang isinya melulu soal Corona.

“Dari pada terus-menerus gelisah galau merana akibat berita si Corona, akan lebih baik bila kita fokus pada halhal yang lebih produktif.

Apalagi kalau bukan mengerjakan tugas akademik,” kata Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Prof. Suprapto.

Dikatakan Suprapto, ada banyak cerita mahasiswa bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi, tesis, disertasi setelah adanya wabah Corona. Seperti cerita koleganya yang berhasil merampungkan disertasinya justru setelah pemerintah mengumumkan untuk kerja dari rumah.

“Pada kondisi normal, sebelum ada wabah, bertahun-tahun disertasi saya ndak kelar-kelar,” ujarnya Selasa (25/8).

Lanjut Suprapto, bagi mahasiswa S3 yang sedang menyusun disertasi, biasanya memang memerlukan waktu bertahun-tahun. Lamanya waktu yang diperlukan untuk merampungkan disertasi sebetulnya bukan karena ia tidak mampu, tetapi lebih karena hal-hal teknis di luar urusan akademis.

“Kesibukan kantor biasanya

dijadikan alasan paling menarik untuk dijadikan kambing hitam. Ini berlaku bagi mereka yang kuliah dengan status izin belajar. Ikut kuliah sambal tetap bekerja,” jelasnya.

Namun, alasan semacam ini juga tak selamanya benar.

Mereka yang nyata-nyata telah mengantongi surat tugas belajar sehingga dibebaskan dari segala pernak-pernik urusan kantor ternyata juga banyak yang belum kelar kuliahnya.

Biasanya menimpa pada mereka yang kuliah di luar kota, meninggalkan keluarga, namun tergoda oleh berbagai tawaran kerja sampingan. Alasannya untuk menambah penghasilan. Penghasilan tambahan memang didapat, tapi kalau dikalkulasi secara matematis, sebetulnya juga rugi.

“Karena sibuk kerja sampingan, maka tugas akademiknya terbengkalai. Akibatnya, waktu, tenaga dan tentu saja biaya yang dikeluarkannya pun jauh lebih banyak. Jadi, tetap saja pilihan semacam ini menjadi kurang strategis,” paparnya.

Kini pada saat semua orang dipaksa work from home seperti sekarang ini, konsultasi dengan dosen jauh lebih efektif dan fleksibel. Dosen lebih banyak waktu. Konsultasi atau bimbingan bisa lebih praktis. Konsultasi dapat dilakukan melalui email atau whatsapp. “Para dosen dengan senang hati akan mengoreksi, memberikan catatan maupun saran penyempurnaan tulisan Anda,” bebernya.

Selain itu urusan konsultasi atau bimbingan tesis maupun disertasi dengan dosen terk-

adang bukan perkara mudah.

Kendala waktu. Waktu dosen dan mahasiswa terbatas. Biasanya harus ketemu tatap muka. Perlu buat janjian untuk konsultasi. Begitu janjian pada waktu yang telah ditentukan, tetiba gagal, batal. Alasan sibuk mengajar, rapat, atau tiba-tiba dijadwalkan pihak akademik untuk menguji skripsi. Begitu dosen punya waktu, mahasiswanya yang tidak bisa ketemu.

“Dengan adanya pandemi seperti ini para mahasiswa dapat memanfaatkannya lebih banyak waktu untuk konsultasi secara online,” ujarnya seraya menyebut tidak ada alasan lagi bagi mahasiswa untuk menunda menyelesaikan tugas akhir akademik mereka. (dys)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 26 Agustus 2020

Halaman 7

Mataram (Suara NTB) – Sebagai bentuk komitmen dukungan kepada paket bakal pasangan calon H. L. Makmur Said-Badruttamam Ahda (MUDA) di Pilkada Kota Mataram 2020.

Partai Gerindra akan totalitas menggerakkan seluruh kekuatan mesin politiknya untuk memenangkan pasangan MUDA. Hal itu ditegaskan Ketua Desk Pilkada DPD partai Gerindra NTB, Ali Utsman Ahim.

Katanya, tidak ada toleransi bagi kader yang mbalelo dalam melaksanakan perintah partai. Setiap kader berkewajiban untuk mengamankan keputuskan DPP Gerindra pada Pilkada Kota Mataram.

“Instruksi DPP Partai Gerindra meminta kepada selu-

ruh kader di Kota Mataram mulai dari pengurus DPC, PAC, Ranting dan anak ranting bertanggung jawab untuk mengamankan keputusan DPP dengan memenangkan pasangan MUDA di Pilkada Kota Mataram 2020,” ujar Ali. Tidak hanya kader yang berada di jajaran struktur partai. Tetapi kewajiban untuk memenangkan paket

MUDA juga berlaku bagi setiap anggota DPRD dari Gerindra yang berasal dari Kota Mataram. Mulai dari anggota DPRD Provinsi NTB dapil Mataram dan anggota DPRD Kota Mataram.

“Semua kekuatan akan kita gerakkan untuk memenangkan pasangan MUDA. Jika ada anggota DPRD yang ketahuan tidak serius beker-

ja memenangkan pasangan MUDA. Beri kami waktu tiga bulan saja untuk memecat mereka, ini sudah jadi komitmen partai,” tegasnya.

Menurut Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB ini, bahwa keputusan mendukung pasangan MUDA telah melalui proses yang panjang. Serangkaian proses telah dijalani, mulai dari penggalian informasi di tengah masyarakat terkait sosok figur yang mereka harapkan sebagai pemimpin Kota Mataram ke depan. Sehingga disimpulkan dukungan jatuh kepada pasangan Makmur-Ahda.

Ditempat terpisah, Ketua Tim

koalisi partai pengusung pasangan Makmur-Ahda, I Gde Sudiarta, menyampaikan koalisi tiga partai pendukung yakni Gerindra, PKB dan PKPI sudah bersepakat untuk memberikan sanksi kepada kader masing-masing yang terbukti tidak serius memenangkan pasangan MUDA. “Salah satu kesepakatan koalisi adalah mereka tidak akan dicalonkan sebagai anggota DPRD pada Pileg 2024 mendatang. Karena itu Pilkada 2020 ini adalah test case bagi loyalitas kader,” katanya.

Gerindra sendiri selaku partai pendukung utama, akan bergerak habis-

habisan untuk memenangkan pasangan MUDA. Pasalnya untuk pertama kalinya Gerindra mengusung kader sendiri di Pilkada Kota Mataram. Diketahui Makmur Said sudah resmi memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) kader Gerindra. (ndi)

I Gde Sudiarta

Pembunuhan Linda Novitasari

Reka Ulang Tunjukkan Skenario Tersangka Tutupi Modus

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani (kiri) menyampaikan arahan didampingi Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal (tengah) dan Wakapolda NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza Rapat Koordinasi Analisis dan Evaluasi Program Lomba Kampung Sehat yang di ikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat melalui Video Conference dari Mapolda NTB.

Danrem 162/WB: Jangan Kendor Tangani Covid-19

Mataram (Suara NTB) – Naik turun grafik kasus positif Covid-19 di wilayah NTB menuntut konsistensi upaya penanganan. Perubahan status wilayah yang semula zona merah menjadi zona kuning bukan pertanda agar bisa berleha-leha. Hasil memuaskan tapi bukan untuk terlena.

Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, seluruh Forkopimda jajaran Kabupaten/Kota di NTB merupakan ujung tombak penangggulangan Covid-19.

“Kalau Forkopimdanya kompak, guyub dan semangat, insyaa Allah semua masalah dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Hal itu diungkapkan Danrem dalam Rapat Koordinasi Analisis dan Evaluasi Program Lomba Kampung Sehat yang di ikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat melalui Video Conference dari Mapolda NTB, Selasa (25/8).

Danrem mengungkapkan, program kampung sehat mendukung upaya penanganan Covid-19. Perubahan yang dibuktikan dengan berubahnya status Kota Mataram dari zona merah menjadi kuning. Diharapkan daerah-daerah lain yang tadinya kuning bisa berubah menjadi hijau.

“Ini tuntutan dan ini tugas dari para Dandim, Kapolres dibantu oleh Bupati maupun walikota serta perangkatnya,” tegasnya.

Danrem juga mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada para kepala daerah terhadap terobosan-terobosan program penanganan pandemi. Menurutnya, penurunan status kerawanan Covid-19 dapat mendongkrak semangat kerja. Termasuk tiga pilar Babinsa, Babinkamtibmas, dan Kades/Lurah selaku petugas langsung di lapangan dalam upaya menekan dan mencegah penyebaran Covid-19.

“Kami TNI-Polri akan membantu dan terus mendukung program yang mengedepankan kepentingan masyarakat, jangan kendor terus semangat berbuat dengan tulus dan ikhlas untuk NKRI harga mati, insyaa Allah usaha kita akan dibalas oleh Allah SWT,” serunya seraya memberi semangat.

Dalam arahannya, Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal mengapresiasi banyaknya program inovasi yang di lakukan oleh seluruh kabupaten maupun kota dalam rangka mendukung lancarnya Program Kampung Sehat. “Silakan berkreasi dan berinovasi sesuai dengan standar protokol kesehatan dan standar lain yang diterapkan,” ujarnya. (why/*)

Mataram (Suara NTB) – Polisi mendalami lagi peran tersangka Rio P (22) yang diduga membunuh kekasihnya, Linda Novitasari (23).

Mahasiswa ini menjalani reka ulang adegan, Selasa (25/ 8). Total 35 adegan diperagakan Rio tanpa canggung. Rio kembali lagi ke rumahnya di Jalan Arofah II No. 4 BTN Royal Mataram, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram. Kali ini untuk memeragakan rangkaian peristiwa yang membuat kekasihnya meregang nyawa.

Rekonstruksi dilakukan bersama tim penyidik Polresta Mataram dan jaksa Kejari Mataram. Tampak hadir, Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa dan Kasi Pidum Kejari Mataram Pintono Hartoyo. Pantauan Suara NTB, warga sekitar antusias ingin turut menyaksikan peristiwa menghebohkan satu bulan lalu itu.

Tampak juga kakak korban Mei Susanti menyaksikan dari kejauhan. Selain penyidik dan jaksa tidak diperkenankan berada di area rumah.

Peragaan dimulai dari Rio yang datang ke rumah itu dengan mengendarai Honda Vario warna merah DR 2196 TE. Korban Linda -diperagakan model- menyusul kemudian dengan Honda Beat putih DR 3697 CN. Mereka sempat berbincang di ruang tamu. Lalu masuk ke kamar. Adegan selanjutnya tidak banyak tampak karena berlangsung tertutup. Beberapa potongan adegannya, antara lain ketika

(Suara NTB/dok)

Hj. Baiq Isvie Rupaeda Isvie tersebut sekaligus untuk menepis isu yang menyebutkan bahwa Golkar akan mengalihkan dukungannya dari Pathul-Nursiah.

Ditegaskan Isvie, isu-isu tersebut tidak mempan untuk mengoyahkan komitmen dukungan Golkar kepada pasangan Pathul-Nursiah.

Sebab DPD II Golkar Loteng dan DPD I Golkar NTB sudah sepakat dan kompak untuk mengusulkan paket PathulNursiah ke DPP, sehingga ting-

(Suara NTB/why)

DIGIRING - Tersangka pembunuhan Linda Novitasari, Rio (memakai penutup wajah) digiring tim penyidik usai menyelesaikan reka ulang adegan di TKP rumah No. 4 Jalan Arofah II Perumahan Royal Mataram, Sekarbela, Selasa (25/8).

Penasihat hukum korban sesalnya. Dalam kasus ini, termemegangi tubuh Linda dengan satu tangan.” Bantuan- dari BKBH Unram, Yan Man- sangka Rio dijerat dengan pasal nya kursi sofa. Satu tangan an- gandar mengutarakan ke- 338 KUHP tentang pembunugkat korban, satu tangan lagi kecewaannya karena proses han dan atau pasal 351 KUHP untuk menarik tali. Semua se- rekonstruksi berlangsung ter- tentang penganiayaan yang suai dengan keterangannya dia tutup. “Jangan heran kalau menyebabkan orang meninggal (Rio) di berita acara pemerik- setelah ini masih timbul tan- dunia. Linda yang lulus seleksi da tanya terhadap proses pe- program magister ilmu hukum saan,” jelas Kadek Adi. Dia menambahkan, ter- nyidikan kasus ini,” terangn- Unram ini diduga dibunuh sangka Rio memeragakan se- ya. Kekecewaan juga diutara- pada Kamis (23/7) petang sekibanyak 35 adegan. “Mulai kan Ketua RT 13 Perumahan tar pukul 08.30 Wita. dari tersangka datang ke Royal Mataram Lalu MuhamKasus pembunuhan ini diTKP, membuka pintu, masuk mad Wahidin. Apalagi, dirin- picu perselisihan antara Rio ke dalam kamar, perbuatan ya termasuk salah satu orang dengan korban Linda yang pencekikan, menggantung yang mengurusi upaya evakua- menuntut pertanggungjawakorban, setelah itu selesai,” si korban Linda saat ditemu- ban. Linda mengaku mengandurainya. Namun sebagian be- kan pada Sabtu (25/7) sore. ung anak hasil hubungannya sar tidak bisa disaksikan “Seharusnya saya diikutkan dengan Rio. Hasil otopsi khalayak. “Supaya tidak agar bisa saya jelaskan ke war- menunjukkan Linda meninggal mengganggu proses rekon- ga saya seperti apa kejadian- karena kehabisan oksigen. Serstruksi. Ini kan ranahnya pe- nya. Kalau sudah begini, saya ta terindikasi hamil dari konnyidik. Kami ingin proses tidak bisa jelaskan karena saya disi rahimnya yang lebih besar baik dan lancar,” terangnya. tadi tidak boleh ikut masuk,” dari ukuran normal. (why)

Nasdem Targetkan Menang di Lima Daerah Mataram (Suara NTB) – Partai Nasdem sudah memutuskan dan menetapkan bakal pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang akan didukung dan diusung di tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 ini.

Demikian disampaikan Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi NTB, H. Muhammad Amin dalam keterangan persnya, Selasa (25/8) kemarin.

Amin menyampaikan bahwa Nasdem akan menyerahkan Surat Keputusan (SK) duku-

Golkar Tetap Konsisten Dukung Pathul-Nursiah di Pilkada Loteng Mataram (Suara NTB) – Partai Golkar menegaskan bahwa arah dukungannya di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah tetap konsisten kepada pasangan H. L. Pathul Bahri-H. Nursiah (Fathul-Nursiah). Sampai saat ini, tidak ada rencana di internal Golkar untuk mengalihkan dukungannya kepada paslon lainnya.

Demikian disampaikan Ketua Deks Pilkada DPD I partai Golkar Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda kepada wartawan, Selasa (25/8) kemarin. Menurut Isvie, Surat Keputusan (SK) DPP Golkar kepada pasangan Pathul-Nursiah hanya tinggal menunggu waktu untuk diterbitkan.

“Tetap ke Pathul-Nursiah, bagaimana mau bergeser ke orang lain, Nursiah kader Golkar yang kita usung. Tinggal kita menunggu keputusan DPP Golkar saja yang Insya Allah akan secepatnya keluar dalam beberapa hari ke depan ini,” ucap Isvie yang juga Sekretaris DPD I Golkar NTB itu.

Apa yang disampaikan

perselisihan antara Linda dan Rio di halaman parkir rumah.

Korban menodongkan mata panah ke arah tersangka Rio. Kemudian, adegan ketika Rio keluar rumah membeli tali tambang warna oranye di Kekalik, Sekarbela, Mataram.

Tali itu yang hendak dipakainya untuk menggantung korban.

Selain itu, Rio sempat mengganti nomor ponsel. Rio lalu masuk ke rumah mencari cara menaikkan jasad Linda ke ventilasi. Membuat kesan seolaholah korban bunuh diri. Rio lalu menyeret kursi sofa ruang tamu sebagai pijakan. Tubuh Linda yang meninggal tercekik lalu digantung. Rio kemudian bergegas ke luar rumah.

Adegan ditutup dengan saksi Titi (22) teman akrab tersangka Rio dan juga Linda yang datang. Titi orang pertama yang melihat tubuh Linda tergantung di ventilasi penghubung ruang tengah dengan taman belakang rumah. Tubuh Linda lalu dievakuasi.

Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa yang memimpin langsung rekonstruksi adegan itu menyatakan, Rio masih merupakan tersangka tunggal pembunuhan Linda.

“Kami sesuai dengan fakta yang ada. Kita tidak berani menduga-duga. Kalau ada petunjuk lain yang bisa jadi acuan, kita akan kembangkan. Untuk sementara ini tidak ada,” terangnya. Dalam reka adegan itu pun, sambung dia, Rio memeragakan adegan menggantung tubuh Linda seorang diri. Rio

gal menunggu penerbitan SK dari DPP saja.

“Saya kira dia kader Golkar, dari dulu Nursiah kader Golkar itu yang saya tahu. Saya ndak tahu kalau ada yang bila dia kader partai lain, karena dari awal beliau adalah kader dan simpatisan Golkar dan tidak pernah pindah partai, tanya saja kepada beliau,” tegasnya.

Diketahui dari tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. Golkar belum memutuskan arah dukungannya di tiga daerah yakni KLU, Loteng dan Sumbawa.

Alotnya Keputusan dukungan DPP Golkar terutama di Loteng tersebut, lantaran tingginya dinamika tarik menarik dukungan yang menyangkut dinamika persaingan pilkada.

“Saya sudah berkomunikasi dengan DPP, Insya Allah satu dua hari ke depan ini SK akan dikeluarkan.

Jadi kita tunggu keputusannya DPP supaya kita tidak banyak berspekulasi,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

Ketua DPW Nasdem NTB, Muhammad Amin didampaikan Sekwil Multazam dan Ketua Bappilu Ardani Zulfikar.

Namun demikian Amin ngan kepada bapaslon secara serentak, Rabu (26/8) hari ini. enggan menyebut lima daer“Besok (hari ini) kita beri- ah yang masuk menjadi tarkan SK-nya secara serentak get tempat meraih kemenankepada para Paslon yang kita gan. Sebab hal itu mendukung di tujuh kabupaten/ yangkut dengan hasil kajian kota itu. Tapi siapa-siapa saja di internal partai. Selain itu, paslonnya, tidak saya sebut- juga menyangkut dengan kan sekarang, besok saja kita strategi kemenangan, jangan lihat pada saat penyerahan sampai bocor kepada lawan.

“Belum bisa kita sampaiSK-nya ya,” ujar Amin.

Lebih lanjut didampaikan kan daerah mana-mana saja oleh Wakil Gubernur NTB peri- yang lima itu, bagi kami yang ode 2013-2018 itu bahwa kepu- mana-mana sudah dari tujuh tusan dukungan Nasdem terse- daerah itu, dan ini angka realbut telah melalui proses kajian istis. Saya sebutkan angkandan analisa politik. Mulai dari ya saja dulu, karena itu menpertimbangan kader, kemudian jadi kajian internal kita dari hasil survei serta komitmen Bappilu menyampaikan ini loh pak ketua daerah yang opkandidat terhadap Nasdem.

“Kita realistis saja, dengan timis kita menangkan, ini yang melihat hasil survei dan terma- pesimismenya,” ujarnya.

Sebagai bentuk keseriusan suk komitmen dari pada calon kepada Nasdem untuk memb- Nasdem untuk berjuang meesarkan partai ini. Termasuk menangkan paslon yang merejuga komitmen mereka untuk ka usung di tujuh daerah di NTB memajukan daerahnya, itu ko- itu. Pihaknya sudah memberimitmen utamanya,” kata Amin. kan instruksi kepada para penAmin yang didampingi Sek- gurus DPD supaya totalitas retaris DPW, Multazam dan menggerakkan mesin politik Ketua Bappilu DPW Nasdem sampai tingkat anak ranting Ardani Zulfikar, itu lebih lanjut untuk memenangkan paslon menyampaikan target pe- yang diusung dan didukung.

“Jika ada kader atau penmenangnya. Dari tujuh daerah itu, Nasdem mamasang target gurus yang tidak serius melaksanakan instruksi partai, kemenangan di lima daerah.

“Angka pesimisnya kita maka kami sudah serahkan kemenang di lima daerah dan ang- pada DPD masing-masing unka optimismenya menang di tuk mengambil tindakan teketujuh daerah tersebut. Angka gas. Kita belum bicara sampai yang kami sebutkan ini adalah sanksinya, tapi minimal harus angka yang realistis, berdasar- ditindak, seperti apa tindakankan hasil kajian politik kita, se- nya, tergantung dari tingkat kehingga kita berani sampai dan salahan kader yang bersangkutan,” pungkasnya. (ndi) tetapkan target,” jelasnya.

Kasus Kredit Perumahan Dompu

Jaksa Siapkan Kasasi Vonis Bebas Dua Terdakwa Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB menyiapkan upaya hukum luar biasa terhadap perkara korupsi kredit modal kerja Bank NTB Cabang Dompu kepada PT Pesona Dompu Mandiri. Dua terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan.

Jaksa penuntut umum mempertimbangkan langkah kasasi. Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan Selasa (25/8) mengatakan, putusan perkara dengan terdakwa Syarifudin Ramdan dan Surahman itu sudah dilaporkan ke Kajati. “Nanti kalau pimpinan putuskan kasasi, kita langsung nyatakan (kasasi) ke pengadilan,” ujarnya.

Dedi menambahkan, pihaknya menghormati putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Namun, jaksa penuntut umum akan menggunakan upaya hukum sesuai dengan amanat konstitusi, apabila vonis belum mencapai rasa keadilan. Pengajuan kasasi atas vonis bebas murni di pengadilan tingkat pertama diatur dalam pasal 244 KUHAP juncto putusan MK No114/PUU-X/2012.

“Apabila nanti sudah nyatakan kasasi, kita akan segera susun memori kasasi,” jelas Dedi.

Dalam perkara tersebut, terdakwa Direktur PT Pesona Dompu Mandiri (PDM) Surahman dan mantan Direktur PT Bank NTB Cabang Dompu Syarifudin Ramdan divonis bebas dari segala dakwaan korupsi Rp6,2 miliar kredit modal kerja. Majelis hakim Sri Sulastri bersama hakim anggota Abadi dan Fathurrauzi menyatakan dua terdakwa itu tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan. Kemudian memulihkan hak keduanya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.

Dakwaan pasal 2 dan pasal 3 juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP gagal dibuktikan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa mengajukan tuntutan terhadap dua terdakwa dengan pidana penjara lima tahun, dan

(Suara NTB/why)

Dedi Irawan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Pertimbangan hakim menjatuhkan vonis bebas antara lain, proses pengajuan dan penyaluran kredit sudah sesuai dengan ketentuan. Akta perjanjian kredit yang ditandatangani Ramdan dan Surahman pada tahun 2017 sah menurut hukum.

Pengajuan kredit untuk membangun 150 unit rumah subsidi Dorompana Permai di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu disetujui Rp10 miliar. Namun, pencairannya baru sampai Rp6,2 miliar selama lima bulan berjalan. Syarat pencairan kredit sudah terpenuhi berupa prestasi kemajuan pekerjaan fisik. Ditambah, adanya 426 calon pembeli dengan 117 diantaranya lolos BI Checking. 20 calon pembeli sudah menyetorkan uang muka.

Tetapi, pada 17 Mei 2019, saksi BPN menghentikan proses pengalihan hak tanggungan sertifikat atas permintaan jaksa. Padahal sudah diterbitkan cover note dalam rangka balik nama sertifikat. PT PDM hanya bisa menarik dana kredit sebesar Rp6,2 miliar. Ahli BPKP menyatakan kerugian negara Rp6,2 miliar. Namun, PT PDM melunasi kewajiban bunga dan pokk kredit sebesar Rp6,8 miliar sebelum jatuh tempo pada 6 November 2019. Fakta persidangan mengungkap Bank NTB tidak merugi. Malah untung Rp800 juta. (why)

(Suara NTB/dok)

Menangkan MUDA, Gerindra Ancam Pecat Kader Mbalelo

SUARA NTB

Rabu, 26 Agustus 2020

Halaman 8

Kekeringan di Lobar Meluas Giri Menang (Suara NTB) Kekeringan di Lombok Barat (Lobar) meluas, menyusul beberapa daerah dilanda krisis air bersih. Masyarakat di beberapa desa meminta pendistribusian air bersih ke BPBD dan Dinas Damkar. Untuk pendistribusian air ini, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkoordinasi dengan OPD terkait dan PMI Lobar.

Kasi Logistik pada BPBD Lobar,Tohri mengatakan terdapat penambahan permohonan air dari desa. Menyusul beberapa desa dilanda kekeringan, yakni Pelangan, Sekotong, Batulayar Barat dan Batulayar induk serta daerah Sekotong Timur kecamatan Lembar. Informasi yang diterima ditambah lagi kecamatan Kuripan. “Ada penambahan desa yang memohon bantuan air,” jelas dia. Penanganan droping air ini dikoordinasikan dengan PMI, seperti di daerah Pelangan Sekotong.

Sedangkan untuk wilayah Batulayar, penanganannya dikoordinasikan dengan PMI dan Dinas Damkar.

Dalam mendroping air bersih ke warga terdampak kek-

eringan, BPBD masih terkendala persoalan klasik minimnya armada pengangkutan.

Diakui kendala yang dihadapi kekurangan kendaraan operasional untuk droping air.

Hal ini harus menjadi perhatian bersama agar pelayanan terhadap masyarakat terdampak kekeringan bisa maksimal dilayani untuk mendapatkan air bersih.

Untungnya tahun ini ada bantuan dari bank BRI berupa kendaraan tanki namun diserahkan ke Dinas Damkar. Persoalan kendaraan operasional ini menjadi kendala tiap tahun BPBD. Tim TRC hanya mengunakan dua kendaraan pick up untuk droping air. Itupun dengan kondisi kerap mengalami kendala di lapangan. Bah-

kan pernah rem blong di saat mengangkut air, hingga nyaris membuat petugas celaka. “Pernah jatuh dulu,” ujarnya. Untuk droping air pun, tim menggunakan kendaraan pick up dengan mengangkut air menggunakan tandon. Kondisi ini cukup menjadi kendala karena petugas kesulitan. (her)

CARI SUMBER AIR – Warga Dusun Penanggak, Desa Batulayar, Lobar, sedang mendaki perbukitan mencari sumber air. Kekeringan yang meluas di Lombok Barat memaksa warga untuk mencari sumber-sumber mata air untuk kebutuhan sehari-hari.

(Suara NTB/ist)

Pasien Reaktif Covid-19 di Lotim Didominasi Pelajar Selong (Suara NTB) Kasus penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus melandai. Tercatat jumlah masyarakat yang masih menjalani isolasi sebanyak 47 orang dari jumlah 278 orang dan reaktif 38 orang. Untuk yang reaktif ini masih didominasi oleh kalangan pelajar dan mahasiswa.

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (25/8), Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, H. Pathurrahman, M.Kes, mengatakan, jumlah masyarakat dan mahasiswa yang sudah menjalani rapid test per tanggal 25 Agustus 2020 sebanyak, 1.530 orang. Terdapat 38 orang reaktif atau 2,4 persen.

Terhadap yang reaktif ini, gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Lotim bekerjasama dengan Puskesmas untuk pemantauan selanjutnya.

“Kumulatif yang reaktif sampai hari ini 38 orang dengan sebagian besar mahasiswa dan pelajar,”terangnya. Sedangkan bagi masya-

rakat yang reaktif dengan gejala sedang dan berat dilakukan perawatan di RSUD Lotim. Untuk yang terkonfirmasi positif Covid-19, barulah dilakukan perawatan atau isolasi di RSUD dr. R. Soedjono Selong. “Untuk yang reaktif ini, kita minta melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan Puskesmas karena reaktif belum tentu positif,”ungkapnya.

Dari jumlah 278 terkonfirmasi positif Covid-19 di Lotim, yang sudah sembuh 217 orang, masih isolasi 47 orang dan meninggal dunia 14 orang tersebar di 14 kecamatan, di antaranya Kecamatan Aikmel 6 orang, Pringgasela 1 orang, Sikur 1 orang, Terara 1 orang, Sukamulia 1 orang, Sakra 7 orang, Sakra Barat 3 orang. Selanjutnya Kecamatan Pringgabaya 2 orang, Wanasaba 5 orang, Lenek 1 orang, Suralaga 3 orang dan Kecamatan Selong 11 orang.

“Untuk kasus suspek sebanyak 161 orang, kontak erat 2.789 orang, dan pelaku perjalanan sebanyak 17.518 orang,”pungkasnya. (yon)

Diduga Mabuk

Seorang Menantu Tebas Mertua Praya (Suara NTB) Ayup (30) warga Desa Bungkate, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah (Loteng) kini harus berurusan dengan aparat kepolisian. Setelah nekad menebas M. Sahim, mertuanya sendiri, mengunakan senjata tajam. Tersangka tersinggung dengan perkataan korban saat mereka sama-sama menenggak minuman keras (miras).

Kapolsek Jonggat AKP Putu Agus Indra Permana, kepada wartawan, Selasa (25/8) mengungkapkan, kejadian penganiayaan berat tersebut bermula saat korban dan pelaku tengah menggelar pesta miras tradisional jenis tuak di halaman rumah korban pada, Rabu (12/ 8) lalu. Di saat pesta miras tengah berlangsung, korban lantas menyuruh pelaku untuk pulang.

Tidak terima disuruh pu-

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.2183 CU NOKA : MH3SE8890GJ07938,NOSIN : E3R2E-1043294 AN.LALU HARPANURROZI HLG SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R4 HONDA ACCORD DR.1723XD NOKA : NRHCM56403P050233,NOSIN : K 2 4 A 4 1 8 0 2 4 0 6 AN.MAR’ATUS SHOLIHAH HLG SPTR AMPENAN HLG STNK R4 SUZUKI DR.1042 IZ NOKA /NOSIN : MHYKZE81SEJ-203780/ K14BT – 1109655 AN.I WAYAN TIRTAYA HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.6850EB NOKA : MH1JFX11JK429083,NOSIN : A F X 1 E - 1 4 2 5 6 4 0 AN.MURJENAH HLG SKTR JL.PANJI ANOM KOTA MATARAM HLG STNK R2 HOONDA DR.2782 BJ NOKA : MHJF21168K162294,NOSIN : JF21E-1162175 NO.BPKB : F.4754630.0 AN.KEMIN,SH HLG SKTR JL.AMIR HAMZAH KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR.5298 CG NOKA : MH35D9206EJ929504, NOSIN : 5D9-1929488 NO.BPKB :K-12242382 AN : SUPATMI HLG SKTR JL.PEJANGGIK KOTA MATARAM

gkap Kapolsek Jonggat, AKP Putu Agus Indra Permana, kepada wartawan, Selasa (25/8).

Penangkapan pelaku bermula dari kasus curanmor di parkiran retail modern di Desa Labulia awal bulan Agustus lalu. Kala itu, korban Hamdan, warga Desa Batujai Praya Barat datang untuk berbelanja di retail modern tersebut.

Sepeda motor jenis Honda Beat lantas diparkir korban diparkiran retail modern.

Jarak beberapa menit kemudian, korban mengecek parkiran retail modern tersebut. Ternyata sepeda motor miliknya sudah hilang. Korban lantas meminta bantuan kasir retail modern tersebut untuk melihat pelaku. Dari rekamanan CCTV terlihat pelaku ada dua orang.

Pasca kejadian tersebut, korban langsung melapor ke Polsek Jonggat. Berdasar laporan dan berbekal rekaman

HILANG BPKB

infografis

HLG BPKB R2 HONDA DR.2280 Y NOKA : MHIJFH114K401986,NOSIN :JFH1E-140128 BPKB NO. L.113484540 AN.GUSTI NYOMAN HERNAWIJAYA HLG SKTR JL.RAYA SELONG LOTIM HLG BPKB R2 HONDA DR.4714 UA NOKA : MHIJM31180JK957512, NOSIN : JM31E1954665 AN.WIDIA PUSPITA ANANDASARI HLG SKTR JL.SWASEMBADA KEKALIK KR.PULE KOTA MATARAM

(Suara NTB/kir)

DIAMANKAN – Polisi mengamankan tersangka curanmor spesialis parkiran retail modern di Loteng, Selasa (25/8).

CCTV, polisi kemudian melakukan penyelidikan. Sampai akhirnya berhasil mengindentifikasi pelaku. “Setelah mengantongi indentitas pelaku, kita langsung melakukan pelacakan,” jelasnya.

Namun upaya kepolisian menemukan pelaku sedikit terkendala. Lantaran pelaku yang warga Desa Batujai ternyata sudah tidak berada di rumahnya. Tapi usaha polisi tidak siasia. Pelaku diketahui tengah

luka di bagian kepala dan tangannya. Usai menebas korban, pelaku sempat diamankan warga.

“Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami luka sobek di bagian kepala serta tangan.

Dan, harus mendapat jahitan hingga 27 jahitan,” terangnya.

Aparat kepolisian yang mendapat laporan kemudian melakukan olah TKP. Beberapa warga sempat dimintai keterangan terkait kejadian tersebut. Pasca kejadian tanpa kesulitan polisi berhasil menangkap pelaku untuk kemudian langsung digelandang ke Mapolsek Jonggat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sajam yang digunakan untuk menganiaya korban. “Beberapa alat bukti sudah kita amankan untuk keperluan penyelidikan. Termasuk sajam yang digunakan pelaku untuk melukai korban,” pungkas Agus. (kir)

Penanganan Kasus Penjualan Aset Tunggu Hasil Audit

Polisi Bekuk Pelaku Curanmor Spesialis Retail Modern Praya (Suara NTB)Aparat kepolisian berhasil menangkap Wahyu Ramdani alias Depeng (22), tersangka pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) spesialis parkiran retail modern. Pelaku ditangkap di jalan raya Sambelia, Lombok Timur (Lotim) saat hendak berangkat ke pulau Sumbawa untuk melarikan diri. Pelaku kini sudah diamakan di Mapolsek Jonggat, untuk penyelidikan lebih lanjut.

“Pelaku ini merupakan residis kasus serupa. Kita tangkap saat hendak kabur ke Sumbawa di wilayah Sambelia,” un-

lang, pelaku pun tersinggung.

Terlebih korban menyuruh pelaku pulang dengan nada tinggi.

Dengan rasa jengkel, pelaku kemudian pulang meninggalkan rumah mertuanya. Namun ternyata pelaku pulang untuk mengambil senjata tajam.

Tidak berselang lama, pelaku kemudian kembali menghampiri korban. Tanpa basa-basi, pelaku langsung menebas korban di bagian kepala sebanyak dua kali.

Namun tebasan kedua berhasil ditangkis oleh korban hingga membuat tangan kirinya terluka.

Beberapa warga yang berada didekat lokasi kejadian kemudian berusaha melerai korban dan pelaku yang masih berada di bawah pengaruh minuman keras.

Setelah berhasil dipisahkan, warga lantas membawa korban ke Puskesmas terdekat. Untuk mendapat perawatan medis atas

berada di wilayah Sambelia.

Pengejaran kemudian dilakukan dan berhasil menangkap pelaku di jalan raya saat hendak berangkat ke pulau Sumbawa, pekan kemarin.

Agus mengatakan, pelaku ada dua orang. Tapi satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran. “Dari hasil penelurusan kita, sementara baru ditemukan dua TKP. Dan, semua lokasi merupakan parkiran retail modern,” pungkasnya. (kir)

Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat, mengaku dalam penanganan kasus dugaan penjualan aset Pemerintah di Kecamatan Maluk masih mamiliki kendala. Sebab sampai saat ini hasil penghitungan kerugian negara (pkn) masih belum turun dari provinsi meski hasil penilaian harga dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sudah dikantongi.

“Kita sudah terima hasil penilaian harga dari KJPP terkait aset Pemerintah yang diduga dijual tersebut, tinggal menunggu PKN dari Inspektorat Provinsi saja. Hasil Audit itu sangat penting untuk menentukan penanganan lanjutan terhadap kasus tersebut dan kami berharap hasilnya segera turun,” ujar Kapolres KSB kepada Suara NTB melalui Kasat Reskrim AKP Afrijal S. IK, Selasa (25/8).

Dalam penanganan kasus ini belum ada penetapan tersangka, meski nama calonnya sudah dikantongi. Sebab penyidik masih belum mendapatkan hasil PKN sebagai dasar penanganannya lebih lanjut. Dia juga belum menjelaskasn harga tanah pemerintah yang diduga diperjualbelikan tersebut meskipun hasil penilaian hari tim KJPP sudah dikantongi. Tetapi yang jelas kasus ini ditargetkan harus bisa tuntas sebelum pergantian tahun.

“Kami belum bisa buka dulu terkait harga jual tanah tersebut, karena kasusnya masih berproses. Tetapi yang jelas kami menargetkan kasus ini segera tuntas,” ungkapnya. Jika hasil audit PKN atas tanah tersebut sudah diterima maka penyidik akan langsung menetapkan tersangka sekaligus melakukan penahanan.

Penyidik Polres sebelumnya sudah mengirim Surat Pemberi-

tahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan untuk penanganan awal. Sementara untuk berkas lengkapnya saat ini masih dalam proses untuk diselesaikan.

Dalam SPDP tersebut dijelaskan, bahwa kasus ini berawal dari laporan dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) terkait adanya oknum yang sengaja menjual tanah milik Pemerintah. Padahal tanah tersebut sudah terdaftar dalam aset Pemerintah dan terdata dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan kode barang 1. 11.02. 001 register 007 tahun pengadaan 2012. Kasus ini juga diberikan atensi khusus untuk bisa segera dituntaskan supaya tidak menjadi masalah nantinya. “Kasus ini menjadi atensi kami, jika PKN sudah keluar maka kasus ini akan segera kita tuntaskan supaya tidak ada kejadian yang sama di masa yang akan datang,” pungkasnya. (ils)

SUARA NTB

Rabu, 26 Agustus 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3.

Hub: 087765893848

SUARA NTB Rabu, 26 Agustus 2020

Butuh Komitmen Semua Pihak DUA daerah di NTB, yakni Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat dinyatakan keluar dari zona merah. Namun demikian, banyak pihak yang berharap, keluarnya suatu daerah dari zona merah, tidak bersifat sementara. Kota Mataram dan Lombok Barat yang sudah berada pada zona oranye dikhawatirkan kembali menjadi zona merah.

Karena memang selain kesungguhan Pemda yang masih diragukan, perilaku masyarakat juga masih jauh dari harapan pencegahan covid-19. Seperti masih banyaknya masyarakat yang keluar rumah tanpa menggunakan masker. Padahal, untuk saat ini, penanganan covid yang paling relevan adalah dengan penerapan maskerisasi.

Sehingga, masyarakat tetap bias beraktifitas di luar rumah.

Sayangnya maskerisasi ini, belum terlalu serius dikawal oleh kabupaten/kota. Tidak usah jauh-jauh. Di Kota Mataram saja, tidak sulit menjumpai masyarakat yang tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah. Hal ini tentu sangat disayangkan di tengah upaya pemerintah terus menggaungkan supaya masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan.

Maskerisasi, kata yang mudah diucapkan namun sulit dilaksanakan. Disinilah pemerintah harus hadir. Tidak cukup hanya dengan membagikan masker gratis kepada masyarakat. Tindaklanjut dari masker gratis itu harus jelas. Paling tidak ada upaya pemerintah menjaga kepatuhan masyarakat mengunakan masker.

Daerah-daerah yang berstatus zona merah misalnya. Karena minimnya pengawalan dari Pemda yang tergabung dalam gugus tugas penanganan covid, pandemi akhirnya berdampak sangat luas. Dari yang awalnya, masalah kesehatan, pandemi covid-19 juga sudah menggoyahkan perekonomian daerah dan juga masyarakat.

Hal ini terjadi merata di sebagian besar daerah-daerah di Indonesia. Masing-masing kabupaten/kota bahkan provinsi terpaksa harus merevisi APBD akibat covid. Tidak sedikit anggaran yang tersedot untuk penanganan covid-19. Dengan anggaran yang besar, ada harapan supaya penanganan covid dilakukan dengan lebih serius.

Indikasi ketidakseriusan Pemda melakukan penanganan covid ketika antara alokasi anggaran tidak sinkron dengan hasil yang didapat. Kota Mataram contohnya. Dengan alokasi anggaran yang sangat besar, baru beberapa hari yang lalu ibukota Provinsi NTB ini masuk menjadi zona oranye setelah sebelumnya berada di zona merah.

Keluarnya Kota Mataram dari zona merah disebut-sebut karena banyak intervensi dari Pemprov NTB. Maskerisasi misalnya. Kegiatan ini lebih sering dilakukan oleh Pemprov NTB ketimbang Pemkot Mataram sebagai pemilik wilayah. Keseriusan penanganan covid19 ini ditunjukkan Pemprov NTB dengan melakukan razia masker di tempat-tempat umum. Seperti di jalan maupun di pasar-pasar.

Pemprov NTB juga diketahui telah membuat Perda masker yang dilengkapi dengan sanksi denda bagi masyarakat yang melanggar Perda tersebut. Denda karena tidak menggunakan masker ini, kabarnya, akan mulai diberlakukan Bulan September mendatang.

Untuk mempercepat semua daerah di NTB menjadi zona hijau, dibutuhkan dukungan dan komitmen dari semua pihak. Tidak ansih dari pemerintah, tapi juga masyarakat.

Jangan sampai, upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah selama ini menjadi sia-sia karena tidak adanya kesungguhan dari kita semua untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan. Kita berharap, perubahan zona yang terjadi betul-betul menggambarkan kondisi faktual di lapangan. (*)

OPINI

Halaman 10

Antisipasi Ledakan Demografi NTB Pasca-Pandemi ANDEMI Corona memberikan banyak hikmah. Salah satu fenomena menarik adalah adanya prediksi meningkatnya kehamilan selama masa pandemi ini. Bukan main-main, karena prediksi disampaikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

BKKBN mensinyalir potensi penyebabnya adalah kondusifitas suasana “di rumah saja” dan menurunnya penggunaan alat kontrasepsi di kalangan pasangan suami-istri.

Hal ini bisa terjadi karena para pengguna alat kontrasepsi yang kesulitan mendapatkan pelayanan atau akses perawatan berkelanjutan alat kontrasepsi.

Estimasinya saat pandemi ini terjadi penurunan penggunaan alat kontrasepsi hingga 10 persen. Sementara jumlah pengguna kontrasepsi di seluruh Indonesia ada di kisaran angka 28 juta orang. Sehingga prediksinya ada penurunan 2,8 juta orang, dengan rumus kehamilan 15 persen berarti akan ada sekitar 420 ribu ibu hamil.

Urgensi Antisipasi Peningkatan angka kehamilan itu memiliki dampak yang panjang, mulai dari membengkaknya biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk persalinan hingga meningkatnya potensi kematian ibu dan bayi. Selain itu tentu akan menambah potensi ledakan bonus demografi.

Bonus memografi adalah berkah sekaligus berpotensi musibah.

Kaum muda yang peduli masa depan adalah berkah bagi pembangunan bangsa. Sebaliknya, kaum muda yang acuh tak acuh, tanpa memiliki rencana dan cita-cita, bahkan cenderung merusak tatanan akan membawa musibah di masa mendatang. Untuk itu jangka panjang ke depan pasca-Corona dibutuhkan budaya generasi yang berencana agar produktif dan menjadi berkah bagi bangsa.

Masa depan bangsa berada di pundak generasi sekarang. Tahun 2020-2030 diprediksikan akan ada Bonus Demografi. Jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) pada periode itu akan mencapai 70 persen atau sekitar 180 juta. BKKBN

Oleh : Ribut Lupiyanto Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA) (2013) memproyeksikan dari 100 penduduk produktif tersebut, 44 orang diantaranya adalah usia muda.

Jumlah remaja kini tergolong tinggi yaitu sekitar 64 juta. Implikasinya jumlah pernikahannya ikut melaju. Kondisi ini dapat menyebabkan problem jika pengetahuan mereka mengenai Keluarga Berencana tidak ada, melahirkan tanpa bimbingan, dan tanpa memikirkan kesehatan.

Generasi muda memiliki tiga fungsi strategis. Pertama, generasi muda adalah cadangan keras (iron stock). Kedua, generasi muda sebagai agent of change (agen perubahan). Ketiga, generasi muda sebagai sang penyeru kebenaran. Kebenaran salah satunya terwujud dalam perilaku peduli.

Adagium umum mengajarkan “gagal merencanakan sama dengan merencanakan gagal”. Kehadiran program pembentukan “Generasi Berencana” atau GenRe patut diapresiasi dan didukung penuh demi optimalisasi bonus demografi.

GenRe merupakan salah satu program dari BKKBN. Sasarannya terdiri dari remaja yang berusia 1024 tahun tapi belum menikah, mahasiswa/mahasiswi yang belum menikah, keluarga, dan masyarakat yang peduli terhadap kehidupan para remaja.

Tujuan dikembangkannya program Genre untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi para remaja. Penyiapan tersebut antara lain dalam hal jenjang pendidikan yang terencana, berkarir dalam pekerjaan yang terencana, dan menikah dengan penuh perencanaan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi.

BKKBN telah berupaya melaksanakan program GenRe melalui beberapa upaya, seperti promosi penundaan usia kawin, penyediaan informasi tentang kesehatan reproduksi, serta promosi kesehatan.

Usia pernikahan pertama yang diinginkan dalam program GenRe

RADIO

minimal 21 tahun.

Penyediaan informasi tentang kesehatan reproduksi yang seluasluasnya dilakukan melalui berbagai jalur Akademik/PT, organisasi keagamaan, dan organisasi Kepemudaan, meningkatkan SDM berkualitas, adanya komitmen dari stakeholder dan mitra kerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan program GenRe. Promosi kesehatan bertujuan merencanakan kehidupan berkeluarga yang sebaik-baiknya serta memberitahu para remaja tentang anatomi sistem reproduksi manusia. Gerakan GenRe di lapangan dapat berkolaborasi dengan program lain dalam rangka program menghindari sex bebas, narkoba, dan HIV/AIDS di kalangan remaja Indonesia.

Strategi Budaya Anak muda memiliki gaya dan cita rasa tersendiri. Pendekatannya pun harus sesuai secara sosial budaya. Model kegiatan yang santai dan gaul penting diupayakan dalam implementasinya. Anak-anak muda bisa diajak melihat kiprah generasi sebayanya di tempat lain maupun contoh-contoh dari figur publik yang diidolakan remaja.

GenRe penting dimasyarakatkan dengan bahasa kaum muda alias bahasa gaul. Kata gaul menurut KBBI (2006) berarti hidup berteman. Secara umum dapat dipahami bahwa hidup gaul berarti mampu berteman atau bercampur terhadap siapa saja sesuai selera anak muda. Istilah-istilah medis atau kaku dapat dibahasakan sederhana bagi remaja.

Lokasi-lokasi untuk memasyarakatkan GenRe juga dapat di mana saja. Misalnya dapat mengoptimalkan kafe, restoran, taman publik, dan lainnya. Komunitas-komunitas remaja juga penting mejadi sasaran program GenRe. Simbol-simbol kegaulan dapat dioptimalkan untuk menjadi te-

ladan dalam membentuk GenRe. Misalnya saja mengajak artis, model, seniman, dan lainnya yang digandrungi kawula muda. Atau melalui kegiatan-kegiatan gaul, semisal pentas musik, pentas seni, olah raga, atau lainnya. Selanjutnya sasaran-sasaran GenRe ini mesti didaulat menjadi duta GenRe yang menyebarluaskan kepada temantemannya. Begitu seterusnya.

Kesuksesan upaya membudayakan GenRe adalah ketika Genre sudah menjadi gaya hidup. GenRe sebagai bagian bukti anak gaul harus diangkat menjadi stigma bersama. Anak muda ke depan mesti sadar bahwa gaya hidup penuh rencana itu juga gaul. Puncaknya setiap remaja mesti tertanam semboyan dalam jiwanya bahwa “nggak gaul kalau nggak jadi Genre”. Upaya ini menjadi strategi antisipasi meledaknya bonus demografi pascapandemi corona di Nusa Tenggara Barat (NTB).

POJOK NTB terapkan sanksi denda tak pakai masker mulai 14 September Sanksi untuk menyelamatkan masyarakat

*** Pasien Covid-19 di RSUD Mataram menurun Antisipasi penularan jangan kendur

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 26 Agustus 2020

NTB Terapkan Sanksi Denda Tak Pakai Masker Mulai 14 September Dari Hal. 1 Wagub mengharapkan, langkah yang dilakukan di Kota Mataram, dapat diikuti Pemda kabupaten/kota lainnya yang ada di NTB. ‘’Maksudnya kita inginnya sanksi sosial dalam dua minggu ini dilakukan di 10 kabupaten/ kota. Supaya nanti tanggal 14 September, sudah siap (penerapan sanksi denda). Kalau tak pakai masker harus siap duit Rp100 ribu,’’ katanya.

Rohmi mengatakan, kasus Covid-19 sudah mulai melandai. Namun, ia mengingatkan Pemda kabupaten/kota jangan sampai lengah. Pasalnya, jika lengah sedikit saja, maka akan terjadi lonjakan kasus. Artinya, Pemda kabupaten/kota harus tetap memastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Dengan melandainya kasus Covid-19, justru masyarakat harus semakin disiplin. ‘’Banyak pertanyaan kapan sekolah buka? Pertanyaan itu dijawab oleh kita sendiri. Dengan cara mengikuti protokol Covid.

Kalau semua masyarakat NTB pakai masker, kita bisa aktif. Otomatis akan melandai kasus-kasus. Kalau kasus melandai, sekolah bisa buka,’’ katanya.

Wagub menambahkan, sinergi antara Pemprov NTB dengan TNI/Polri cukup bagus dalam penanganan Covid-19 di Ibukota Provinsi NTB. Diharapkan, semangat yang sama juga dilakukan 10 Pemda kabupaten/kota. Karena 10 kabupaten/kota merupakan ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di NTB. ‘’Kalau apa yang kita lakukan di Mataram bersama TNI/Polri bisa dipraktikkan di 10 kabupaten/kota, itu akan luar biasa.

Karena kita lihat Mataram sekarang jauh lebih baik dibandingkan saat-saat sebelumnya.

Tidak terlepas dari kerja keras

kita yang bersama-sama dengan TNI/Polri,’’ ujarnya.

Upaya yang dilakukan Pemprov untuk menekan kasus Covid-19 di Kota Mataram dengan menerjunkan seluruh OPD ke seluruh pasar. Masing-masing OPD ditugaskan mengawasi penggunaan masker atau memastikan penerapan protokol kesehatan di seluruh pasar yang ada di Kota Mataram. ‘’Kalau itu bisa dipraktikkan di kabupaten/kota, luar biasa. Jangan hanya mengandalkan TNI/Polri. Tapi OPD-OPD (kabupaten/kota) juga harus digerakkan. Seperti yang dilakukan provinsi,’’ katanya mengingatkan.

Sementara Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH mengatakan, hasil fasilitasi dari Kemendagri soal Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular sudah keluar, Senin (24/8). Begitu hasil fasilitasi keluar, langsung ditindaklanjuti. ‘’Hasil fasilitasi sudah diterima dan ditindaklanjuti.

Sekitar jam 11.00 Wita sudah kita kirim ke Ditjen Otda. Dia juga sudah koordinasi dengan bagian yang khusus menangani nomor register. Insya Allah dalam beberapa hari ini akan dikirimkan nomor registernya,’’ kata Ruslan.

Hasil fasilitasi Kemendagri, tak ada perubahan materi Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular tersebut. Hanya ada pergeseran ayat 2 dan 3 dalam pasal 17 yang dibawa ke pasal 25. ‘’Tapi materinya tidak ada yang berubah. Termasuk pasal yang mengatur tentang peran serta masyarakat, menjadi BAB tersendiri. Sehingga secara keseluruhan materi isi Perda kita tak ada yang berubah,’’ jelasnya. (nas)

50 Desa di NTB akan Terima 10.000 Ekor Sapi Unggul Dari Hal. 1 Dana itu untuk pembelian bibit sapi, pembelian sapi untuk penggemukan. Dan penyediaan sarana prasarana pendukung lainnya. Syarat menjadi desa program seribu desa sapi ini adalah kabupaten yang memiliki Rumah Potong Hewan (RPH), tersedia Hijauan Pakan Ternak (HPT), terdapat kelembagaan, memiliki SDM untuk paramedis, tersedia petugas Inseminasi Buatan (IB). ‘’Di Lombok Tengah ada areal pakan seluas 240 hektar.

Ada juga UMKM yang memproduksi konsentrat ternak sampai 2 ton sebulan. RPHnya juga ada di Barabali. Pak Gubernur ndak mau gagal program ini, karena ini menjadi percontohan,’’ katanya.

Selain lima desa ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi NTB untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan.

Program seribu desa sapi ini akan massif pelaksanaannya pada

2021 mendatang. ‘’Bantuan ini hibah. Peternak tinggal mengelola saja. sapi yang diberikan sapi – sapi unggulan,’’ katanya.

Seperti diketahui, dalam kunjungan Menteri Pertanian RI, Syarhrul Yasin Limpo ke Lombok Tengah dalam rangka panen pedet akhir pekan kemarin, menteri menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian bertekad mewujudkan kemajuan peternakan Indonesia.

Khususnya swasembada daging, sehingga secara bertahap dapat dipenuhi sendiri dan tidak lagi ada impor.

NTB merupakan salah satu lokomotif budidaya sapi Indonesia, sehingga peternakan di NTB harus bergerak lebih kuat guna menopang penyediaan daging nasional secara mandiri. Sesuai arahan Presiden Jokowi, bahwa Indonesia harus mampu mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri sendiri. (bul)

Cegah Berurusan dengan APH Dari Hal. 1 untuk menyelesaikan LPJ dana rehab rekon tahap pertama.

Plt Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi, SP1 mengatakan, LPJ dana rehab rekon gempa NTB tahap pertama baru 32 persen. Sementara, pekerjaan fisik sudah mencapai 94 persen. ‘’Kalau tidak ada LPJ-nya, itu nanti akan berhadapan dengan hukum. Ini baru 32 persen progresnya. Sekarang LPJ harus dikejar. Fasilitator sudah pegang data-datanya,” kata Ahmadi dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (25/8) kemarin.

BNPB telah memberikan tenggat sampai akhir September untuk menuntaskan LPJ penggunaan dana rehab rekon tahap pertama. Penyelesaian rehab rekon rumah korban gempa di NTB termasuk data tambahan sekitar 17.000 unit harus tuntas Desember mendatang.

Presiden sudah mengeluarkan Inpres No. 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyelesaian Perbaikan dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat Pada Wilayah Terdampak Bencana Gempa Bumi di NTB. Dalam Inpres tersebut, penyelesaian perbaikan dan pembangunan rumah korban gempa paling lambat Desember 2020.

Ahmadi menjelaskan, setelah selesai rehab rekon, pemerintah akan melakukan audit. Jika ada Pokmas yang tidak bisa menunjukkan LPJ, maka pasti akan berurusan dengan APH. ‘’Kita masih disayang oleh BPKP, diminta supaya segera dibuat LPJ. Kalau tak bisa maka akan berurusan dengan APH. Deadlinennya September ini, LPJ tahap I harus selesai semuanya,’’ tandasnya.

Ahmadi mengatakan, kepala daerah di kabupaten/kota

perlu turun tangan untuk mempercepat penyelesaian LPJ dana rehab rekon tahap pertama. Pasalnya, jika LPJ tahap pertama tak bisa tuntas 100 persen, dikhawatirkan pencairan dana rehab rekon untuk tahap kedua akan ditahan.

Sebagaimana diketahui, BNPB telah menggelontorkan dana bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa NTB sebesar Rp5,7 triliun lebih. Sesuai data BNPB, ada 226,204 unit rumah korban gempa bumi di NTB. Dari data tersebut sudah dilakukan pelaksanaan pembangunan sebanyak 213,085 unit rumah.

Adapun rinciannya bahwa secara fisik 100 persen sebanyak 185,596 yang terdiri dari Rusak Berat (RB) 59,640 unit, Rusak Sedang (RS) 28,722 unit dan Rusak Ringan (RR) sebanyak 97,234 unit. Sedangkan yang dalam proses perbaikan dan pembangunan sebanyak 27,498 unit, yang terdiri dari Rusak Berat (RB) 14,412 unit, Rusak Sedang (RS) 3,720 unit dan Rusak Ringan (RR) sebanyak 9,357 unit.

Sementara itu, progres pembangunan rumah korban gempa di NTB sudah mencapai 94 persen. Sisanya tinggal 6 persen untuk tahap pertama. Kemudian ada tambahan sekitar 17.000 rumah korban gempa yang akan diperbaiki untuk tahap kedua.

Untuk perbaikan 17.000 rumah korban gempa tahap kedua ini, BNPB menunggu usulan by name by address dari Pemda kabupaten/kota yang dikoordinir oleh Pemprov NTB. Nantinya BNPB akan kembali melakukan review dan melihat langsung ke lapangan. (nas)

Halaman 11

Penanganan Covid-19 di NTB Diapresiasi Tokoh Muda Nasional Mataram (Suara NTB) Langkah - langkah percepatan penanganan Covid19 di Provinsi NTB kembali mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Setelah sebelumnya Presiden RI, Joko Widodo mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi NTB, kini pujian datang dari dua tokoh intelektual muda nasional (Indonesia), Rocky Gerung dan Dr. H. Mardani Ali Sera.

Pujian tersebut disampaikan saat kedua akademisi muda tersebut berada dalam satu panel dengan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah pada kegiatan Webtalk Online “Indonesia Leaders Talk” jilid - 4, yang mengangkat tema “Menghadapi Covid-19 dan dampak Kesehatan dan Ekonomi”, Senin (24/8). ‘’Sukses ekonomi yang dilakukan oleh Gubernur NTB mampu mensejahterakan rakyat. Pemerintah Pusat harus mengikuti cara NTB itu,’’ puji Rocky Gerung.

Selain itu, Dr. H. Mardani Ali Sera juga mengapresiasi khusus langkah pemerintah

Provinsi NTB dalam membangun kemandirian sumber daya di NTB. ‘’Menghidupkan ekonomi dengan cara memberdayakan UMKM dengan menggunakan produk lokal untuk JPS mampu membangun kepercayaan usaha lokal, keren itu,’’ puji Mardani.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menceritakan pengalaman NTB yang harus bergerak cepat dan membentuk Tim Gugus Tugas untuk berbagi tugas. Gubernur fokus dalam penanganan dampak sosial ekonomi dan Wakil Gubernur (Wagub), Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah yang fokus

H. Zulkieflimansyah memimpin penanganan bidang kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

Gubernur mengatakan, sangat bangga memiliki Wagub yang total, disiplin, teliti dan tegas menangani penyebaran Covid-19. Menurut gubernur, kunci penanganan covid-19 adalah kekompakan, sinergi dan harmonisasi pimpinan daerah, lembaga

Data Belum Valid PEMERINTAH pusat menunda pencairan program bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Penundaan tersebut disebabkan proses penyesuaian data yang harus dilakukan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) terhadap data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

“Itu ditunda (pencairan BSU) oleh Menaker. Datanya masih banyak yang belum valid.

Mungkin tanggal 28 (Agustus) besok baru bisa,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, T. Wismaningsih Drajadiah saat dikonfirmasi, Selasa (25/8) di Mataram. Menurutnya, secara umum BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan 2,5 juta data peserta se-Indonesia.

Untuk NTB sendiri disebut-

nya telah mengajukan data hingga 50.708 peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk menerima BSU senilai Rp600 ribu tersebut. Kendati demikian, dari jumlah tersebut hanya 48.765 yang berhasil tervalidasi.

“Validasinya memang di pusat,” jelas Wismaningsih.

Dengan penundaan pencairan bantuan tersebut, pengajuan peserta tambahan diakui masih mungkin dilakukan. Mengingat kuota yang diberikan Kemenaker masih tersedia.

“Pengajuannya memang tidak ada perpanjangan (resmi).

Tapi kalau mau masukan masih bisa sebenarnya. Karena kuotanya juga masih banyak,’’ ujarnya.

Sampai saat ini pihaknya masih mengkoordinasikan pengajuan peserta tambahan untuk para pekerja swasta bergaji di bawah Rp5 juta tersebut.

Terpisah, Kepala BPJS

Ketenagakerjaan cabang NTB, Adventus Edison Souhuwat, menerangkan total peserta BPJAMSOSTEK di NTB yang terdata sampai saat ini adalah 64.071 orang. Data tersebut termasuk nomor rekening yang akan digunakan untuk mentransfer BSU. Kendati demikian, sampai dengan Minggu (23/8) pihaknya telah mengumpulkan data 48.765 pekerja yang tervalidasi dari total 50.708 yang dianggap memenuhi syarat.

“Ini masih kurang 1.943 tenaga kerja atau 3.83 persen,” sebut Adventus, Selasa (25/8).

Data pekerja yang telah diajukan disebutnya akan melewati tahap validasi berlapis oleh Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut untuk memastikan penyaluran bantuan yang dilakukan tepat sasaran. (bay)

Tata Cara Pendaftaran Calon

Keterangan Valid Pengurus Parpol Lewat Pengadilan Niaga Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara (KLU), menggelar sosialisasi terkait syarat pendaftaran bakal calon ke KPU pada 4-6 September mendatang. Salah satu penekanan, adalah keharusan pengurus partai politik (parpol) pengusung melengkapi validasi kepengurusan di Pengadilan Niaga.

“Ada beberapa perubahan, termasuk surat keterangan valid pengurus parpol. Sekarang validasinya boleh di Pengadilan Niaga, kalau dulu di Pengadilan Tinggi,” ungkap Ketua KPU KLU, Juraidin, SH., Selasa (25/5).

Ia menyebut, KPU KLU melakukan konsultasi terkait validasi kepengurusan itu.

Salah satu poinnya adalah Pengadilan Tinggi tidak lagi menjadi lembaga yang mengeluarkan validasi pengurus parpol.

Selain itu, Juraidin juga

mengingatkan pentingnya pengurus parpol melengkapi berkas persyaratan bakal calon. Di hadapan pengurus parpol se KLU, KPU berharap unsur Parpol dan Timses tidak kelabakan manakala terdapat kekurangan syarat pendaftaran.

Sebagaimana PKPU 6/2020, syarat pendaftaran bakal calon ke KPU relatif tidak banyak berubah. PKPU pada prinsipnya menegaskan syarat jumlah dukungan kursi di DPRD sebanyak 6 kursi. “Sekarang syarat dukungan menjadi 6 kursi, dan calon harus mengisi formulir B-1KWK sampai 3KWK. KPU telah menyiapkan semua berkas yang diperlukan untuk dibawa saat pendaftaran,” sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, pengurus Partai Gerindra Lombok Utara, Hakamah, S.KH., mengakui sudah menunggu sosialisasi PKPU yang mengatur

tata cara pendaftaran bakal calon. Penting pula, menurut dia, agar sosialisasi tidak terbatas pada pendaftaran, melainkan seluruh tahapan menyangkut larangan bagi tim sukses saat berlangsungnya tahapan pelaksanaan pilkada.

“Beberapa hari lagi pimpinan parpol akan membawa calonnya untuk didaftarkan. Kami berharap sosialisasi lebih sering dan menyasar masyarakat banyak,” katanya.

Penting kata Hakamah, agar pelaksanaan Pilkada juga aman dari ancaman Covid. Mengingat pada bulan September mendatang, antusiasme masyarakat akan meningkat seiring pendaftaran dan penetapan bakal calon menjadi calon.

“Saya kira tahapan (aturan terkait Covid) yang belum banyak diketahui oleh masyarakat saat ini,” tandasnya. (ari)

Posyandu Jadi Pusat Informasi Dari Hal. 1 aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP) sehingga berbagai manfaat dan kemudahan akan di rasakan langsung oleh masyarakat NTB. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat memimpin rapat koordinasi Revitalisasi Posyandu, di Ruang Rapat Utama Setda NTB, Selasa (25/8). ‘’Sosialisasi dan Bimtek bagi operator SIP Posyandu ini harus segera dilakukan dan efektif menjangkau semua desa,’’ ujar Rohmi.

Menurut Wagub, data yang telah tersedia pada SIP Posyandu dapat diintegrasikan untuk mendukung berbagai program yang ada di kabupaten/kota. Mulai dari bank sampah, program Keluarga

Berkualitas, Keluarga Harapan (PKH) dan intervensi dalam penanganan isu-isu lain seperti gizi buruk, bencana alam, penyakit menular, dan kasus-kasus remaja. ‘’Impact atau dampak Posyandu Keluarga ini sangat besar pada masyarakat kalau dilakukan sesuai konsep. Bisa menjadi pusat informasi dan edukasi selain kesehatan sebagai fungsi utamanya,’’ jelasnya.

Harapan Wagub, program revitalisasi Posyandu yang difokuskan pada lingkungan dan desa di seluruh NTB ini dapat didukung penuh oleh bupati dan walikota sampai kepala desa/ lingkungan, tentunya dengan bersinergi bersama pemerintah provinsi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.MH

yang hadir pada rapat tersebut menjelaskan bahwa aplikasi SIP Posyandu saat ini dalam tahap sosialisasi dan pengisian data. Bekerjasama dengan pemerintah desa, telah ada 27 Posyandu di Lombok Tengah yang siap menggunakan aplikasi berbasis web ini. ‘’Kita rencanakan dengan pola Training of Trainer (TOT).

Pengenalan aplikasi ini di setiap desa bisa lebih cepat dengan mendatangkan perwakilan per kabupaten/ kota untuk diberikan Bimtek,’’ jelasnya.

Program Revitalisasi Posyandu dengan jenis Posyandu Keluarga yang digalakkan di NTB, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi NTB Bulan Juli 2020, mencapai 1.825 posyandu keluarga dari 7.379 posyandu. Meningkat 725 posyandu dari tahun lalu. (r)

pemerintah dan masyarakat. ‘’Ini cara kami di NTB mengendalikan laju dan penyebaran Covid-19 ini,’’ ujar Dr.Zul. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diluncurkan untuk masyarakat terdampak Covid-19 dilakukan dengan langkah yang berbeda. Seluruh produk dan paket yang dinamakan JPS Gemilang, mulai dari beras, minyak goreng, telur, ikan asin, teh kelor, minyak kayu putih dan masker diproduksi oleh UMKM dan IKM lokal di NTB. Diakui gubernur, masih terdapat kekurangan pada produk UMKM lokal, namun ada perbaikan - perbaikan dan peningkatan untuk menjawab kebutuhan pasar. Sehingga produk NTB dapat terus belajar dan nantinya diharapkan mampu bersaing dipasar regional bahkan internasional. ‘’Pembangunan tidak semata dimaknai sebatas angka kuantitatif pertumbuhan. Tapi pembangunan adalah proses besar untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga masyarakat percaya diri,’’ ujar Dr.Zul. Menurut gubernur, berkat dukungan dan kerjasama se-

mua pihak tersebut, kini NTB sesuai data perkembangan Covid-19 per 24 Agustus 2020, telah berada di jalur yang tepat untuk menuju zona hijau. Pemerintah akan terus mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. ‘’”Mulai dari gubernur, Wakil Gubernur, Bbupati/Walikota, unsur Forkopimda dan semua elemen lainnya, bersatu dan bersama mencegah Covid. Ini pengalaman kami di NTB,’’ ujarnya.

Di akhir acara, Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Ede Surya Darmawan mengatakan ide dan gagasan Pemerintah Provinsi NTB sangat bagus. ‘’Ini langkah yang benar,’’ katanya.

Dalam menghadapi Pandemi ini ada upaya sederhana yang bisa masyarakat lakukan dan besar dampaknya yaitu, memakai masker, tetap mencuci tangan, jaga jarak dan menjaga pola hidup sehat. ‘’Jadi tugas pemerintah adalah terus memberikan pelayanan kesehatan, edukasi kepada masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,’’ tutupnya. (r)

Pemprov Layangkan Peringatan Terakhir ke Investor Pantai Pink Dari Hal. 1 di Hutan Sekaroh menjadi diskusi dengan aparat penegak hukum. Karena berdasarkan aturan, mereka harus membayar iuran sejak diberikan izin. ‘’Kami di Dinas LHK, memfasilitasi dan berkomunikasi dengan investor mengenai apa yang menjadi kewajiban mereka dengan nilai-nilai yang diharuskan. Kami dengan inspektorat dan BPKAD tetap mendiskusikan itu. Agar segera ditindaklanjuti,’’ ujarnya.

Syamsudin mengatakan, izin investor Pantai Pink terancam dicabut apabila mereka tidak mengindahkan peringatan yang diberikan. Pemprov nantinya akan memberikan rekomendasi ke Kementerian LHK. Kementerian LHK yang melakukan pencabutan izin. Karena mereka yang mengeluarkan izin. ‘’Kami akan terus komunikasikan dengan PT. ESL dan supaya segera melakukan eksekusi di lapangan. Karena secara kasat mata tak ada aktivitas di lapangan. Setelah lewat peringatan ketiga, kita diskusikan kembali langkah yang akan diambil,’’ terangnya.

Catatan Suara NTB, PT. ESL menunggak pembayaran iuran Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) sekitar Rp3,4 miliar lebih untuk izin yang berada di Hutan Sekaroh. Selain itu, PT. ESL juga berkewajiban membayar

iuran IUPJWA sekitar Rp3,2 miliar lebih, untuk investasi yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

PT. ESL merupakan investor asal Swedia yang berencana membangun eco tourism terbesar di Asia yang terletak di kawasan Pantai Pink, Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. Saat kick off ceremony Tanjung Ringgit di Kawasan Pantai Pink, Rabu, 29 Januari 2014 lalu, investor ini berencana membangun 20-30 vila, restoran, diveshop, pasar tani dan nelayan di kawasan tersebut.

Hadir dalam acara kick off ceremony tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang saat itu dijabat Dr. Mari Elka Pangestu, Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Mrs. Ewa Polano, Wakil Gubernur NTB (waktu itu), H. Muh. Amin, SH, M. Si. Namun beberapa tahun setelah acara seremonial tersebut, belum ada progres pembangunan di sana, akibat sengketa perizinan dan persoalan lahan, yakni sertifikat diduga ilegal.

Luas kawasan hutan Sekaroh yang diberikan pengelolaannya untuk kepentingan wisata alam seluas 330 hektar lebih, termasuk Pantai Pink. Dari izin yang diperoleh, PT. ESL hanya diperbolehkan membangun sekitar 10 persen dari luas kawasan.

Sementara 90 persen lainnya dimaksudkan untuk perlindungan hutan. (nas)

Loteng dan KLU Berubah Jadi Daerah Zona Merah Covid-19 Dari Hal. 1 Termasuk juga KLU ada kematian. Sekarang daerah yang zona merah Lombok Tengah sama KLU,’’ ujar Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Lingkungan (P3L) Dikes NTB, IDG. Oka Wiguna, SKM, M.Kes dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (25/8) siang kemarin.

Sedangkan Kota Bima yang juga berstatus daerah zona merah Covid-19, akan dilakukan evaluasi oleh Dikes pada minggu ini. ‘’Tapi trennya memang ada perubahan zona (menjadi merah) di KLU dan Lombok Tengah, karena angka kematiannya,’’ terangnya.

Oka mengatakan, dalam tiga minggu terakhir, terjadi penurunan jumlah penambahan kasus mingguan. Tiga minggu yang lalu, jumlah penambahan kasus Covid-19 sebanyak 146 orang. Kemudian, dua minggu yang lalu turun menjadi 146 orang. Minggu kemarin, menurun lagi menjadi 106 kasus. ‘’Sampai delapan kabupaten setiap harinya. Tidak seperti bulan-bulan sebelumnya didominasi oleh Kota Mataram dan Lombok Barat,’’ ujarnya.

Dengan melandainya penambahan kasus positif, artinya, kata Oka, risiko penularan semakin kecil. Meskipun demikian, masyarakat diingatkan tetap menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan tetap menjaga jarak. Melihat tren kecenderungan kasus yang melandai, diharapkan penambahan kasus per minggu bisa semakin ditekan di bawah 100 kasus.

Oka menjelaskan, suatu daerah ditetapkan menjadi zona merah jika kasus kematiannya tinggi. Karena bobotnya paling besar dalam menentukan zona penyebaran Covid-19 di suatu daerah. ‘’Kematian itu yang paling menentukan zona itu. Kalau ditemukan kasus kematian cukup tinggi, pasti akan berubah jadi merah. Walaupun ada kecenderungan jumlah yang positif stagnan,’’ ujarnya.

Dikes NTB mencatat, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga Senin (24/8) sebanyak 2.612 orang. Sebanyak 1.907 pasien sudah sembuh, 555 orang masih isolasi atau perawatan dan 150 pasien meninggal dunia. (nas)

Konsumen KPR Subsidi Bank NTB Syariah Ikuti Akad Massal Hapernas 2020 Dari Hal. 1 Sebelumnya, Bank NTB Syariah memperoleh kuota pembiayaan rumah subsidi sebanyak 1.200 rumah, ditambah 450 rumah. Dari 450 kuota tambahan ini, sebagian diantaranya sudah tuntas akad. ‘’Hari ini hanya 160 yang akad, karena sebelumnya sudah ada yang akad. Total sebanyak 250 sudah akad. Sisanya yang belum akad, dilaksanakan segera,’’ ujar Kukuh.

Ia meyakini, 450 kuota tambahan untuk pembiayaan rumah subsidi ini selesai dalam waktu dekat. Kukuh berharap akan ada tambahan kuota lagi. ‘’Target kita September ini sudah tuntas akadnya. Dan ada harapan besar kita akan dapat tambahan lagi dari PPDPP (Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),’’ harapnya.

Kepercayaan masyarakat terhadap Bank NTB Syariah

menurutnya tinggi. Hal itu dilihat dari tingginya animo calon konsumen yang mengakses pembiayaan rumah subsidi.

Saat ini Bank NTB Syariah bekerjasama dengan 28 pengembang (developer). Sementara 40 pengembang lainnya “waiting list” bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTB ini.

Bank NTB Syariah juga akan melakukan ekspansi bisnis dengan pengembang. Saat ini pengembang hanya dibi-

ayai untuk konstruksi perumahan. Ke depan, Bank NTB Syariah juga akan menyediakan pembiayaan untuk kepemilihan lahan membangun kawasan rumah subsidi. ‘’Kita akan siapkan pembiayaan 50 persen dari total harga lahan. Hal ini kita lakukan untuk mendukung pemerintah menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat,’’ demikian Kukuh.

Pada sambutan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat memberikan sambutan secara vir-

tual pada kegiatan akad massal Hapernas kemarin mengajak para pengembang di Indonesia untuk memberikan jaminan kualitas rumah subsidi agar masyarakat nyaman menempatinya. ‘’Kita selalu mamasarkan pilihan kepada masyarakat, tapi pastikan hak konsumen mendapatkan kualitas rumah yang diharapkan. Pastikan juga konsumen mendapat hak subsidi uang muka dan bunga kreditnya,’’ demikian ditekankan Menteri PUPR. (bul/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 26 Agustus 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Usulan Anggaran Kekeringan Belum Direspons Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku hingga kini usulan anggaran penanganan kekeringan belum disetujui meski status siaga darurat ditetapkan. Akibatnya, sampai kini Pemerintah belum melakukan penyaluran air bersih ke masyarakat yang membutuhkan. Beberapa desa juga sudah bersurat meminta bantuan air bersih karena kondisinya kian parah.

“Kami belum memiliki anggaran untuk, sehingga kami kami belum melakukan distribusi air bersih ke masyarakat. Apalagi Rp200 juta kebutuhan anggaran yang sudah diusulkan ke Provinsi juga masih belum disetujui hingga saat ini,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD KSB kepada Suara NTB melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik Hendra Adiwinata S. Pd, Selasa (25/8).

Disebutkannya kebutuhan anggaran yang diusulkan ke Provinsi tersebut, dilakukan hanya untuk penanganan awal

untuk membantu masyarakat.

Tetapi jika masuk masa tanggap bencana kekeringan, anggaran yang sudah disiapkan di APBD juga akan tetap mendukung upaya penanganan kekeringan. Karena tidak, hanya mengandalkan bantuan dari provinsi maka penanganan dampak musim kemarau tidak akan bisa maksimal.

Karena belajar dari tahuntahun yang lalu usulan anggaran tidak pernah diberikan secara penuh melainkan hanya 50 persen dari usulan.

“Memang kendala dalam penyaluran air bersih berada di ketersediaan anggaran, makanya kami berharap supaya usulan anggaran bisa disetujui supaya kami bisa segera bekerja,” ujarnya.

Berdasarkan data laporan yang masuk saat ini baru desa Kelanir, Kiantar dan Tua Nanga yang sudah mulai meminta bantuan air bersih. Tapi untuk sementara ini belum bisa terealisasi karena anggarannya belum tersedia. Selain ketiga desa dimaksud, pihaknya juga mencatat

ada sekitar tiga desa di Kecamatan Poto Tano dengan jumlah keluarga terdampak mencapai 1.210 KK. Di Kecamatan Seteluk ada sekitar empat desa dengan jumlah KK terdampak mencapai 942 dan Kecamatan Taliwang sebanyak tiga desa dengan jumlah KK 508. Jika usulan anggaran tersebut di setujui maka masing- masing desa akan mendapatkan air bersih minimal 10 sampai 5 tangki perhari tergantung dari tingkat kekeringan yang dialami oleh desa.

“Desa- desa ini selalu menjadi langganan tiap tahunnya karena lokasinya yang berada di ketinggian serta berada di pesisir. Makanya usulan anggarannya juga bisa disetujui supaya penanganan bencana kekeringan bisa maksimal,” pungkasnya. (ils)

KPU KSB Mulai Persiapan Pencalonan Pilkada Serentak Taliwang (Suara NTB) Dalam waktu tidak lama lagi tahapan pencalonan Pilkada serentak tahun 2020 akan segera dimulai. Menyonsong tahapan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai mepersiapkan diri.

Ketua KPU KSB, Denny Saputra menjelaskan, dalam sepekan terakhir pihaknya sudah melakukan persiapan memasuki tahapan pendaftaran calon yang akan maju bertarung di Pilkada nanti. “Kami sudah koordinasi dengan stake holder penyelenggara lainnya dan juga persiapan di internal kami,” terangnya, Selasa (25/8).

Sesuai jadwal, tahapan pendaftaran pasangan calon (Paslon) akan dimulai pada tanggal 28 Agustus mendatang. Dipaparkan Denny, proses pendaftaran tersebut akan diawali dengan pengumuman selama 7 hari terhitung tanggal 28 Agustus sampai 3 September. Selanjutnya memasuki tahapan pendaftaran pada tanggal 4 sampai 6 September.

Dalam hal jika terjadi hanya 1 Paslon yang mendaftar sebagaimana kemungkinan akan terjadi di

Pilkada KSB ini. Mengingat hampir sebagian besar Parpol mendukung paslon yang sama? Denny mengaku pihaknya tidak mau mendahului kedaaan di lapangan saat pendaftaran nanti. Namun demikian ia menyatakan, ketentuan KPU tetap akan memberikan perpanjangan masa pendaftaran.

Masa perpanjangannya akan dilakukan selama 6 hari sejak berakhirnya jadwal pendaftaran pertama. Dengan durasi selama 3 hari sosialisasi perpanjangan pendaftaran dan 3 hari pelaksanaan perpanjangan penerimaan pendaftaran Paslon.

Secara teknis PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kota Bima akan Terbitkan Perwali Penanggulangan Penyakit Menular Kota Bima (Suara NTB) – Untuk memperkuat Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tentang Penanggulangan Penyakit Menular Tahun 2020 yang dalam waktu dekat diterbitkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima akan menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali).

Hal itu disampaikan Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, saat dimintai keterangan terkait langkah dan sikap dari Pemkot Bima setelah Perda Pemprov NTB tentang Penanggulangan Penyakit Menular diterbitkan nantinya.

“Mengenai Perda dari Pemprov NTB nanti kita cukup memperkuatnya dengan Perwali,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (25/8).

Lebih jauh Lutfi menjelaskan Perda tersebut merupakan dasar dan payung hukum di wilayah Provinsi NTB. Untuk memperkuatnya, Pemerintah Kabupaten/Kota hanya menerbitkan Peraturan Bupati dan Perwali. “Termasuk di Kota Bima, nanti akan diterbitkan Perwali memperkuat Perda tersebut,” katanya.

Meski demikian, lanjutnya beberapa isi dalam Perda itu, tidak semuanya akan diambil atau dimasukkan dalam Perwali. Isinya kata dia, akan mengikuti perkembangan dan kebutuhan suatu daerah.

“Misalnya dalam Perda yang diterbitkan ini nantinya mematikan sektor ekonomi, jelas tidak kita ambil,” katanya.

Ia memastikan Perwali yang diterbitkan untuk memperkuat Perda tersebut lebih menitikberatkan dua hal, yakni bagaimana menumbuhkan geliat ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 serta mengatasi Covid-19.

“Dua hal ini juga merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Inpres nomor 6 tahun 2020 yakni memastikan ekonomi tetap tumbuh dan penanganan Covid-19 tetap berjalan,” katanya.

Mengenai kewajiban menerapkan protokol kesehatan Covid-19, salahasatunya menggunakan masker yang tertuang dalam Perda tersebut, Kota Bima sudah lebih dari dulu menerapkan. Hanya saja tidak dikenakan sanksi.

“Kalau dalam Perda ini diusulkan yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial hingga wajib bayar denda Rp500 ribu. Tapi kalau di kota Bima belum,” katanya.(uki)

perubahan ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 102 ayat 1 diberikan ruang adanya masa perpanjangan pendaftaran,

jika hingga masa berakhirnya masa pendaftaran masih terdapat partai politik atau paslon perorangan yang belum mendaftar.

“Jadi pasal ini yang memberikan ruang kepada kami melakukan perpanjang masa pendaftaran paslon,” urai Denny. (bug)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA FORKOPIMDA - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah dengan Kajati bersama pimpinan Forkopimda Kabupaten Sumbawa saat menerima kunjungan kerja dan silaturahmi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Nanang Sigit Yulianto, Selasa (25/8) di Kantor Bupati Sumbawa.

Wabup Sumbawa Terima Kunjungan Kajati NTB Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah beserta Pimpinan DPRD Sumbawa, Forkompimda, Pimpinan OPD Pimpinan menerima kunjungan kerja dan silaturahmi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Nanang Sigit Yulianto, S.H, M.H, Selasa (25/8) di Kantor Bupati Sumbawa.

Dalam sambutan penerimaannya, Wabup, menyampaikan selama ini segenap aparat penegak hukum termasuk dari Kejaksaan Negeri Sumbawa telah bersinergi dengan pemerintah daerah. Dalam melakukan upaya penegakan hukum baik itu berupa pencegahan, pengawasan maupun penindakan.

Dikatakan W a b u p , hubungan Pemkab Sumbawa dengan pihak Kejaksaan khususnya Kejari telah

terjalin sinergi yang baik. Seperti penanganan kasus perdata terhadap Pemda, kegiatan penyuluhan hukum terpadu, pencegahan korupsi melalui TP4D (tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah), maupun dalam tim penanggulangan masalah illegal logging yang sering terjadi di Sumbawa.

“Kerjasama yang selama ini telah terbangun sangat membantu kami Pemkab Sumbawa dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan juga pembangunan,” terangnya.

Ke depan, diharapkan sinergi antara Pemkab Sumbawa dengan segenap aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan dapat lebih ditingkatkan.

Dalam upaya bersama membawa Pemkab Sumbawa menjadi pemerintahan yang amanah bagi terwujudnya Sumbawa yang Hebat dan Bermartabat.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Nanang Sigit Yulianto, S.H, M.H, dalam arahannya menyampaikan,

kunjungannya ini merupakan kunjungan kerja yang kedua kalinya. Setelah sebelumnya melaksanakan kunjungan kerja bersama Gubernur NTB terkait dengan evaluasi penanganan Covid-19. Kajati pun berpesan kepada Forkopimda Sumbawa, tugas pimpinan daerah adalah menciptakan suasana yang benar-benar aman dan kondusif. Seluruh tugas pokok dan fungsi lembaga akan berjalan dengan baik ketika suasana daerah kondusif. “Jangan membuat suasana masyarakat menjadi gaduh dan tidak tentram.

Kalau masyarakat semua sudah melihat para pemimpinnya bersinergi dengan bagus maka masyarakatnya akan tenteram juga. Jadi ketika semua berjalan dengan baik maka Pemerintahan juga akan berlangsung dengan baik,” katanya. Kegiatan dilanjutkan sosialisasi terkait peran kejaksaan dalam pencegahan Tipikor pada pembangunan proyek strategis nasional/daerah. (arn)