Edisi Sabtu 27 Juni 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 27 JUNI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 94 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Produk Buatan NTB Tembus Pasar Dunia

Gubernur Ingin 200 Ribu Motor Listrik Sambut MotoGP 2021

Mataram (Suara NTB) Sepeda motor listrik buatan NTB dengan merek ‘’Le-Bui’’ yang merupakan singkatan dari Lombok eBike Builder sudah mampu menembus pasar dunia.

Sepeda motor listrik buatan anak-anak NTB itu sudah dikirim seratusan unit ke negara-negara di Benua Asia, Eropa dan Australia.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc memberikan dukungan untuk pengembangan sepeda motor listrik tersebut. Ia memesan sebanyak 20 unit yang ditargetkan sudah jadi sebelum 17 Agustus mendatang. Bahkan, gubernur mendorong seluruh PNS dan desa/kelurahan yang ada di NTB untuk menggunakan sepeda motor listrik.

Ia mengatakan, penggunaan sepeda motor listrik sangat cocok di NTB. Karena daerah ini mengembangkan sektor pariwisata. Dengan penggunaan sepeda motor atau mobil listrik, maka udara akan bersih. Ia menginginkan menyambut perhelatan MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika, sudah ada 200 ribu sepeda motor listrik di NTB. ‘’Saya sangat percaya tahun depan, 200 ribu motor listrik harus memenuhi Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah,’’ ujar gubernur di Science Technology and Industrial Park (STIPark)

NTB di Banyumulek, Lombok Barat, Jumat (26/6) kemarin.

Pada kesempatan tersebut, gubernur bersama Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP, Kepala Dinas Perindustrian NTB, Hj. Nuryanti, SE, ME, Direktur STIPark NTB, Khaerul Ihwan, MT dan anggota Komisi II DPRD NTB, H. Hairul Warisin menjajal sepeda motor listrik “Le-Bui” yang merupakan karya anak NTB. Ia mengatakan, Pemda akan memfasilitasi pengembangan sepeda motor listrik tersebut. Bahkan, gubernur mengatakan perlu digalakkan kampanye beli dan bela produk NTB. Dengan mampu membuat motor dan mobil listrik, bayangan orang akan semakin jauh. ‘’Jadi sebelumnya tidak kebayang kita bisa bikin motor listrik.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

MENCOBA - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah mencoba sepeda motor listrik “Le-Bui” yang merupakan produk buatan NTB yang sudah menembus pasar luar negeri.

Kota Mataram dan Lobar Masuk Zona Risiko Tinggi

Krisis Air Bersih Jadi PR WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengatakan, krisis air bersih yang menjadi masalah tahunan di beberapa wilayah di NTB memerlukan solusi jangka panjang. Beberapa proyek telah disiapkan oleh pemerintah daerah, namun masih membutuhkan evaluasi.

Dicontohkan Wagub seperti proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di Pulau Lombok yang terus dievaluasi.

Terutama melihat kondisi penyesuaiaan ketersediaan air yang diperkirakan berubah setelah gempa 2018 lalu. ‘’Gempa kemarin menyebabkan banyak patahan yang mengganggu sumber air. SPAM Regional ini harus memenuhi kebutuhan di daerah yang masyarakatnya kesulitan air. Harus kita arahkan ke situ dan jangan sampai melenceng,’’ ujar Umi Rohmi, Jumat (26/6) usai rapat evaluasi SPAM Regional di Kantor Gubernur NTB. Bersambung Hj. Sitti Rohmi Djalilah ke hal 11 (Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

Lirik Rute Vietnam - Lombok KONEKTIVITAS transportasi menjadi salah satu strategi untuk menggeliatkan kembali pariwisata NTB pascapandemi virus Corona (Covid-19). Untuk itu, penambahan-penambahan rute penerbangan internasional menjadi salah satu atensi pemerintah.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H.Lalu Moh. Faozal, S.Sos.M.Si menerangkan, salah satu yang menarik untuk dilirik adalah penerbangan langsung Vietnam – Lombok. Terutama setelah Konsulat Jenderal (Konjen) Indonesia di Ho Chi Minh, Vietnam, memaparkan kemungkinan tersebut dalam pembahasan kesiapan NTB menuju kenormalan baru yang difasilitasi Asita beberapa waktu lalu.

Bersambung H.Lalu Moh. Faozal ke hal 11 (Suara NTB/dok)

kepada seluruh masyarakat agar tetap disiplin dan patuh dalam menerapkan protokol kesehatan,’’ pesan Gita. Protokol kesehatan itu yakni dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mengonsumsi makanan bergizi, olahraga, berfikir positif dan optimis serta selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah.

Menjaga jarak dengan orang lain, menjauhi kerumunan dan tidak menyentuh area wajah. ‘’Jika akan menyentuh area wajah pastikan tangan dalam keadaan bersih, sering cuci tangan dengan sabun pada air mengalir,’’ pesannya.

Gita menambahkan, dalam rangka penanggulangan dan penanganan Covid-19 di NTB, khususnya pada sektor transportasi, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Bersambung ke hal 11

Belum Ada Kabupaten/Kota Ajukan Penerapan ’’New Normal’’ Mataram (Suara NTB) Belum ada kabupaten/ kota di NTB yang mengajukan penerapan new normal atau kenormalan baru.

Meskipun sudah ada empat daerah yang masuk zona kuning dan satu daerah masuk zona hijau, namun belum ada usulan ke Pemprov NTB untuk menerapkan new normal. ‘’Sekarang bolanya di

kabupaten/kota. Kalau kabupaten/kota memandang dia sudah siap menerapkan new normal, dia mengajukan ke provinsi. Kita akan evaluasi, apakah dia siap atau tidak.

Kalau siap, maka kita mengeluarkan rekomendasi,’’ kata Asisten III Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM, dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (26/6) kemarin.

Bersambung ke hal 11

Menuju Kenormalan Baru

Gubernur dan Wagub Minta Perketat Protokol Kesehatan Mataram (Suara NTB) Rapat Forkopimda Provinsi NTB dengan agenda evaluasi penanganan Covid-19, dihadiri oleh seluruh Bupati dan Walikota se-NTB. Dalam rapat tersebut Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang didampingi Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah mengatakan bahwa NTB akan dipersiapkan untuk melaksanakan kenormalan baru.

Walaupun begitu, gubernur menekankan

agar seluruh kabupaten/kota se-NTB terus memperhatikan penerapan protokol kesehatan di daerah masing-masing agar dapat menekan penyebaran wabah Covid-19 ini. ‘’Keadaan kita berangsur-angsur membaik.

Namun, saya meminta kepada seluruh bupati dan walikota yang hadir untuk tetap waspada dan tidak terlena oleh membaiknya keadaan sementara ini,’’ pesan Gubernur, Kamis (25/6) malam.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

RAPAT - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah yang didampingi Wagub NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah dan anggota Forkopimda dalam rapat dengan agenda evaluasi penanganan Covid-19.

Dilanjutkan Stimulus Ekonomi Empat Bulan

Pemprov Salurkan JPS Gemilang Sampai Tahap III Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB memastikan pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dilakukan sampai tahap III. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan program stimulus ekonomi selama empat bulan. ‘’Sementara, JPS Gemilang dianggarkan sampai tahap III,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (26/6) siang kemarin.

Amry menyebutkan, dari Rp926,96 miliar anggaran penanganan Covid-19 yang berasal dari realokasi dan refocusing anggaran. Sebesar Rp150,16 miliar dialokasikan untuk JPS. Pada penyaluran JPS tahap I dengan jumlah penerima sebanyak 105.000

KK, menghabiskan anggaran sekitar Rp30 miliar.

Pada JPS tahap II dengan jumlah penerima sebanyak 125.000 KK, menghabiskan anggaran sekitar Rp40 miliar.

Begitu juga dengan penyaluran JPS tahap III, akan menghabiskan anggaran sekitar Rp40 miliar. Anggaran yang dihabiskan tersebut termasuk biaya operasional pada penyaluran JPS tiap tahap.

Ia mengatakan penyaluran JPS tahap III direncanakan pada awal Juli mendatang.

Setelah selesai penyaluran JPS tahap III, Pemprov akan melanjutkan dengan program stimulus ekonomi. ‘’Bulan Agustus, kita berharap stimulus ekonomi sudah mulai bergerak,’’ katanya.

Program stimulus ekonomi dilakukan melalui pembinaan dan pemberdayaan IKM dan UKM lopkal. Salah satu pemberdayaan yang akan dilakukan dengan memberikan bantuan peralatan dan mesin. Sehingga IKM dan UKM tetap berproduksi di tengah pandemi Covid-19. ‘’Stimulus ekonomi juga bertahap, Juli, Agustus, September, Oktober.

Direncanakan

pengadaan penyediaan peralatan, bahan, mesin sekitar empat bulan,’’ ucapnya.

Dalam penyaluran JPS Gemilang tahap III, IKM dan UKM yang dilibatkan akan semakin diperbanyak. Direncanakan sebanyak 2.095 IKM akan terlibat dalam JPS Gemilang tahap III. Harapanya agar JPS yang disalurkan kepada masyarakat juga sekaligus dapat menggerakkan kegiatan ekonomi.

Bersambung ke hal 11

”

Stimulus ekonomi juga bertahap, Juli, Agustus, September, Oktober.

Direncanakan pengadaan penyediaan peralatan, bahan, mesin sekitar empat bulan.

H. Amry Rakhman

(Suara NTB/nas)

TO K O H

Mataram (Suara NTB) Berdasarkan peta zona risiko Covid-19 di Provinsi NTB, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat (Lobar), masuk dalam zona risiko tinggi. Sementara Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah masuk dalam zona risiko sedang.

Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu masuk dalam zona risiko rendah serta Kota Bima masuk dalam zona tidak terdampak.

Demikian disampaikan Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Provinsi NTB, Drs.H.L.Gita Ariadi, M.Si melalui rilisnya, Jumat (26/6). Melihat peta zona di atas katanya, menunjukkan bahwa penularan Covid-19 di NTB masih terjadi di NTB. ‘’Untuk itu kami mengimbau

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 27 Juni 2020

ATM Caplok Lahan Parkir RAPAT gabungan komisi-komisi Dewan dengan eksekutif, Jumat (26/6) kemarin dimanfaatkan oleh anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., untuk mengkritisi keberadaan gerai ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang dianggap mencaplok lahan parkir. ‘’Itu mekanismenya bagaimana.

Apakah dia berhubungan dengan pemilik ruko, ataukah masuk ke dalam pendapatan daerah,’’ tanyanya.

Sebab, lanjut Wardana, lahan parkir sudah (Suara NTB/fit) menjadi fasilitas umum I Wayan Wardana yang selayaknya menjadi aset daerah. ‘’Selama ini kita tidak tahu, apakah ada pendapatan dari sana atau tidak. Kebetulan di depan rumah juga ATM-ATM yang mencaplok lahan parkir. Karena secara aturan itu tidak boleh,’’ ungkapnya. Menurut dia, Pemerintah tidak mungkin mengizinkan membangun ATM di atas lahan parkir. ‘’Jadi sewanya itu ke mana,’’ cetusnya. Mencermati jawaban dari Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, memang pembangunan gerai ATM di atas lahan parkir tidak diperbolehkan. ‘’tapi nyatanya ada,’’ imbuhnya. Politisi PDI Perjuangan ini menganggap jawaban yang diberikan eksekutif adalah jawaban normatif. ‘’Jadi kita butuh sesuatu yang bukan digampangkan seperti itu. Actionnya apa,’’ katanya.

Apalagi, lanjut Wardana, keberadaan ATM di atas lahan parkir, bukan lagi barang baru. Hal itu sudah berlangsung bertahun-tahun. ‘’Bukan kemarin sore,’’ ucapnya.

Masih terkait penyalahgunaan lahan parkir, dia juga menyoroti klaim pihak-pihak tertentu atas keberadaan lahan parkir. Seperti di bank-bank atau rumah makan yang mengklaim bahwa lahan parkir tersebut khusus bagi nasabah atau konsumen mereka.

Padahal, lahan parkir itu merupakan fasilitas publik.

Sayangnya, sampai saat ini, Pemkot Mataram belum mampu menertibkan pengkavlingan lahan parkir tersebut. (fit)

Halaman 2

Pemanfaatan Aset Kota Mataram Belum Maksimal Mataram (Suara NTB) – Karut marutnya pengelolaan aset lingkup Pemkot Mataram menjadi bulanbulanan gabungan Komisi Dewan saat rapat kerja bersama Sekda dan jajaran OPD, Jumat (26/6). Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, S.Pt., menuding pemanfaatan aset daerah belum maksimal.

Wiska mencontohkan asetaset Kota Mataram yang berasal dari Lombok Barat (Lobar).

Seperti Lapangan Malomba dan Taman Selagalas. Belum lagi aset-aset yang sengaja dibangun oleh Pemkot Mataram. Sebut saja MWP (Mataram Water Park) dan juga Bale Budaya. ‘’Padahal, menurut Dinas pariwisata, kalau Bale Budaya ini dimanfaatkan, sangat luar biasa,’’ ujarnya.

Pemanfaatkan bale Budaya, selain sebagai sarana rekreasi masyarakat, juga berpeluang mendatangkan pendapatan daerah. ‘’Belum lagi pengelolaan MCC,’’ sesalnya. Bahkan pada bagian tertentu dari bangunan MCC,

menurut Wiska, dijadikan tempat mesum oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana mengaku heran, dengan pengelolaan aset yang masih amburadul, bahkan sering menjadi temuan, Pemkot Mataram masih saja mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Menanggapi hal tersebut, Sekda Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menyampaikan, pengelolaan barang milik daerah telah dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Dia membantah ada aset telantar atau tidak dimanfaatkan. ‘’Yang

ada adalah aset yang dikelola oleh pihak ketiga,’’ sebutnya.

Mantan Asisten II ini mencontohkan aset Pemkot Mataram yang dikerjasamakan dengan PT Pasifik Cilinaya Fantasia tau Mataram Mall.

Kerjasama dengan PT. PCF telah dimulai pada tahun 1996 dan akan berakhir pada tahun 2026. Pada akhir masa kerjasama, PCF harus menyerahkan bangunan Mataram Mall kepada Pemkot Mataram.

Selanjutnya, bangunan tersebut akan tercatat sebagai aset daerah. Mengenai Bale Budaya, kata Eko, belum dapat dimanfaatkan karena masih membutuhkan anggaran. Anggaran Bale Budaya

(Suara NTB/fit)

JAWABAN - Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito memberikan jawaban atas pertanyaan gabungan Komisikomisi Dewan dalam rapat, Jumat (26/6). ikut terdampak penanganan covid-19. Demikian pula MCC, yang sedianya telah mendapat jatah anggaran untuk revital-

isasi berikut pembangunan showroom produk para perajin Kota Mataram, juga batal terwujud tahun ini. (fit)

Disalurkan ke Sekolah Terdekat Mataram (Suara NTB) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Dasar (SD) untuk jalur zonasi akan berakhir pada Sabtu (27/6). Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram ingin agar semua anak di Kota Mataram bersekolah. Jika satu SD menerima pendaftar melebihi kuota, maka pendaftar akan dialihkan ke sekolah terdekat.

Ketua Panitia PPDB Kota Mataram yang juga Ke(Suara NTB/ist) pala Bidang PenM. Taufik didikan Dasar (Dikdas) Disdik Kota Mataram, M. Taufik pada Jumat (26/6) mengatakan, PPDB SD dilaksanakan secara luring. Ia menegaskan, pihaknya ingin agar semua anak di Kota Mataram bersekolah. “Sudah ada data, masingmasing sekolah ada kuota seandainya membeludak (di satu sekolah), kami salurkan ke sekolah irisannya atau sekolah terdekat di satu zona,” katanya.

Taufik juga menegaskan, tidak boleh ada tes membaca, menulis, dan berhitung saat PPDB SD. “Tidak boleh ada tes calistung di SD. Kalau ada laporkan saja ke kami,” tegasnya.

Jadwal PPDB SD yaitu untuk Jalur Afirmasi dan Perpindahan Orang Tua/Wali dilaksanakan pada Senin (15/6) sampai dengan Sabtu (20/6). Untuk Jalur Zonasi dibuka pada Senin (22/6) sampai dengan Sabtu (27/6). Seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan pada Senin (29/6). Pengumuman hasil seleksi semua jalur pada Selasa (30/6). Pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima tanggal 1 sampai dengan 4 Juli 2020.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., kepada Suara NTB, menegaskan semua sekolah negeri wajib memakai zonasi saat PPDB. Hal itu untuk menampik ada keistimewaan pada SD tertentu yang dianggap menjadi favorit masyarakat. “Sekolah negeri wajib pakai zonasi,” tegasnya.

Fatwir juga menegaskan, seleksi calon peserta didik baru kelas 1 dilaksanakan berdasarkan usia dan jarak tempat tinggal ke Sekolah. Seleksi itu tidak berupa seleksi akademis. “Tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung. Dan tidak dipersyaratkan telah mengikuti Taman KanakKanak,” tegas Fatwir. (ron)

(Suara NTB/fit)

TAK BERLAKU - Jam buang sampah tidak lagi berlaku di Kota Mataram. Ini terlihat dari jadwal pengangkutan sampah yang dilakukan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram pada pagi hari. Nampak petugas mengangkut sampah yang ada di TPS Karang Medain pada pukul 09.00 Wita, Jumat (26/6).

SMP Harapkan Kuota Terpenuhi Pendaftaran Jalur Afirmasi Dilakukan pada Hari Terakhir PPDB Sampai Batas Akhir

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah SMP negeri di Kota Mataram mengharapkan kuota siswa baru bisa terpenuhi di hari terakhir Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi, pada Sabtu (27/ 6). PPDB jalur zonasi dibuka sejak Senin (22/6), dan akan diumumkan pada Senin (29/6).

Sampai dengan Jumat (26/6), masih ada SMP yang kuota siswa baru belum terpenuhi.

Kepala SMPN 5 Mataram, H. Muhamad Ali, pada Jumat (26/6) mengatakan, jumlah pendaftar jalur zonasi sampai dengan kemarin sebanyak 192 orang, sedangkan siswa yang daftar dari jalur lainnya sebanyak 50 orang. Kuota keseluruhan di SMPN 5 Mataram sebanyak sembilan rombongan belajar (rombel) atau 288 orang. “Targetnya satu rombel berisikan 32 orang, kalau jumlah yang ada saat ini (kemarin, red), tiap rombel cuma 28, masih kurang,” katanya.

Menurutnya, masih ada satu hari lagi PPDB Jalur Zonasi. Ia mengharapkan pada hari terakhir ini, kuota keseluruhan itu bisa terpenuhi.

Dibandingkan tahun lalu, jumlah pendaftar sampai dengan kemarin mengalami penurunan. “Pendaftar tahun lalu memang lebih banyak, sekarang ini menurun,” katanya.

Ia juga menyampaikan, pendaftar di SMPN 5 Mataram lebih banyak secara luring. Pihaknya menyediakan pendaftaran langsung di sekolah, tapi dibatasi hanya sampai 100 orang. “Kami pakai nomor antrean, kami batasi 100 orang setiap hari, dijaga juga oleh aparat keamanan,” katanya.

Ia berharap kuota siswa baru sebanyak sembilan rombel bisa terpenuhi. “Harapannya, kalau SMPN 5 Mataram bisa memenuhi target sembilan rombel dengan siswa sebanyak 32 orang per rombel,” katanya.

(Suara NTB/ist)

PPDB - Suasana pelaksanaan PPDB di SMPN 14 Mataram, Jumat (26/6).

Terpisah, Kepala SMPN 14 gunakan thermo gun, juga menyeMataram, Chamim Tohari, diakan tempat cuci tangan, dan mengakui pelaksanaan PPDB cairan pembersih tangan.

Untuk PPDB SMP, ada emdi SMPN 14 Mataram berjalan lancar. “Insya Allah kuota yang pat jalur PPDB di tahun 2020 disediakan oleh Dinas Pendidi- ini yaitu jalur zonasi dengan kan (Disdik) Kota Mataram kuota paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah, bisa terpenuhi,”katanya.

Menurut Chamim, masya- jalur afirmasi paling sedikit 15 rakat antusias mendaftar di persen, jalur perpindahan tugas SMPN 14 Mataram sejak dibu- orang tua/wali siswa paling kanya PPDB jalur zonasi di hari banyak 5 persen, dan jalur pertama. Masyarakat sekitar prestasi paling banyak 30 perssekolah yang masuk zonasi en dari daya tampung sekolah.

Ketua Panitia PPDB Kota SMPN 14 Mataram langsung diberikan nomor antre, juga dis- Mataram yang juga Kepala ampaikan informasi tanggal pe- Bidang Pendidikan Dasar (Diklayanann. “Layanan pendaftaran das) Disdik Kota Mataram, M. setiap hari 50 pendaftar, sehing- Taufik ditemui di ruang kerjanga orang tua calon siswa dan petu- ya mengatakan, pihaknya selagas kami bisa bekerja melayani lu melaksanakan koordinasi masyarakat dengan menerapkan dengan semua kepala SD dan SMP untuk mengevaluasi berprotokol kesehatan,” katanya.

Kuota siswa baru di SMPN bagai permasalahan.

Taufik juga menekankan, 14 Mataram sebanyak 224 siswa. Chamim mengatakan pi- pelaksanaan PPDB juga tetap haknya melayani pendaftaran melaksanakan sistem zonasi langsung secara daring dari dan sesuai dengan jalur masingsekolah, dengan tetap memper- masing. PPDB SD juga menerhatikan protokol kesehatan, apkan sistem zonasi. Begitu menggunakan masker, meng- pula dengan PPDB SMP. (ron)

Mataram (Suara NTB) – Pendaftaran jalur afirmasi berakhir pada Jumat (26/6) pukul 24.00 Wita. Pendaftaran dibuka sampai batas waktu akhir pendaftaran. Meski demikian, sampai dengan Jumat siang kemarin, masih ada sekolah yang kuota jalur afirmasinya belum terpenuhi.

Kepala SMAN 3 Mataram, Sunoto, pada Jumat (26/6) menyebutkan pendaftar jalur afirmasi sampai dengan pukul 11.30 Wita kemarin sebanyak 43 orang, sedangkan kuota jalur afirmasi di SMAN 3 Mataram sebanyak 77 orang.

“Yang sudah diverifikasi sebanyak 39 berkas, yang tidak sesuai dengan syarat afirmasi empat berkas,” ujarnya.

Pendaftaran dan verifikasi PPDB Jalur Afirmasi dilaksanakan pada Selasa (23/6) sampai dengan Jumat (26/6), seleksi dilakukan pada Sabtu (27/6) dan pengumuman pada Minggu (28/ 6). Jalur afirmasi memiliki kuota paling banyak 20 persen dari total kuota sekolah. Sedangkan jalur zonasi memiliki kuota minimal 60 persen, jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak lima persen, dan jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15 persen. Kuota per rombongan belajar SMA maksimal 32 orang.

Terpisah, Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti pada Jumat (26/6) juga mengatakan kuota siswa baru dari jalur afirmasi belum terpenuhi. Sampai dengan kemarin siang, baru ada sekitar 30 orang pendaftar jalur afirmasi. Meski demikian ia optimis pendaftar di SMAN 8 Mataram akan banyak dan kuota terisi. “Biasanya di akhirakhir baru penuh,” katanya.

Sedangkan di SMAN 1 Mataram jumlah pendaftar jalur afirmasi hanya 16 orang. Ketua

Panitia PPDB SMAN 1 Mataram, yang juga Wakil Kepala bidang Kurikulum di SMAN 1 Mataram, Burhanudin mengatakan, kuota jalur afirmasi sebanyak 70 orang. “Tapi itu pilihan satunya 16 pendaftar, kamia tidak tahu nanti pilihan dua atau tiga yang bisa jatuh ke SMAN 1 Mataram,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Panitia PPDB NTB, Mu’azam yang juga Kasi GTK SMK pada Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Tugas Pembantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengatakan, pendaftaran jalur afirmasi masih dibuka sampai dengan pukul 24.00 Wita.

Mu’azam menyebutkan, data sampai dengan Jumat siang kemarin, pendaftar melalui jalur afirmasi di NTB sebanyak 7.185 orang. Dengan pendaftar di Kabupaten Lombok Timur terbanyak dengan jumlah 1926 pendaftar. Sementara Kabupaten Lombok Barat sebanyak 612 orang, di Lombok Tengah sebanyak 806 orang, Sumbawa sebanyak 716 orang, Dompu sebanyak 634, Bima sebanyak 1.061, Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 181 orang, Kabupaten Lombok Utara sebanyak 501 orang, Kota Mataram sebanyak 532 orang, dan Kota Bima sebanyak 231 orang.

Sebelumnya, Ketua Panitia PPDB Provinsi NTB yang juga Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, H. Muhammad Fauzan, mengatakan, kuota yang kosong di jalur prestasi, jalur perpindahan orang tua siswa, atau jalur afirmasi nantinya, akan langsung dialihkan ke kuota zonasi. “Kuota sudah ditentukan. Jika kuotanya tidak terpenuhi, maka boleh dipindahkan ke jalur zonasi,” kata Fauzan. (ron)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 27 Juni 2020

Halaman 3

Penyesuaian Retribusi Pasar Grosir Terganjal Aturan (Suara NTB/bul)

KOORDINASI - Abdul Muis berkoordinasi dan memonitoring serapan di lapangan, seminggu setelah pascapenugasannya di Bulog NTB

Bulog NTB Optimis Serapan 70.000 Ton Beras Tercapai Mataram (Suara NTB) Perum Bulog Wilayah NTB mendapat target pengadaan beras setara 70.000 ton atau sekitar 115.000 ton gabah tahun 2020 ini. Meski di tengah pandemi Covid-19. Optimisme dan semangat melakukan serapan beras dan gabah petani tak surut untuk mencapai target. Guna menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah dan nasional.

Perum Bulog Wilayah NTB sepekan ini dipimpin oleh kepala wilayah, Abdul Muis. Setelah dilantik oleh Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso. Ia berkoordinasi langsung dengan seluruh stakeholder, termasuk Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. Dan Muis tak ingin berdiam di balik meja.

Koordinasi dengan jajaran terus jalan, sembari turutn langsung memotitor pengadaan beras dan gabah di lapangan.

Muis maraton melakukan pemantauan di Pulau Lombok, hingga Pulau Sumbawa. Dihubungi di sela-sela monitoring di Pulau Sumbawa, Jumat (26/6) kemarin, Muis menegaskan, serapan tidak boleh terhambat meski Covid. Tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Puncak panen sudah usai.

Namun masih ada panen-panen parsial yang diharapkan menambah serapan. Stok gabah tidak lagi di sawah, melainkan di gudang-gudang mitra (penggilingan). Rata-rata ketersediaan gabah bahkan ada yang hingga seratus ton.

“Realisasi pengadaan Bulog NTB sudah 99.092 ton gabah (GKG/Gabah Kering Giling) atau setara 49.546 ton beras.

Melihat pertanian di NTB, saya meyakini target serapan Bulog bisa lebih. Panen masih tetap ada,” katanya kepada Suara NTB. “Ini yang terus kitas erap tiap hari. sekitar 300 ton rata-rata sehari masuk serapan gabah,” imbuh Muis.

Dengan serapan rata-rata 300 ton ini, Bulog meyakini NTB tetap survive mendukung ketahanan pangan nasional. Serapan Bulog menurutnya bisa berkesinambungan. Masing-masing wilayah yang dikunjunginya memiliki karakteristik tanam yang bervariasi. Ada yang usia padinya 2 bulan, hingga 2,5 bulan. Sehingga suplai gabah dari petani dipastikannya tetap konsisten.

Selain bertugas menyerap beras/gabah, pengamanan harga beras di tingkat konsumen tak kalah penting diperhatikannya. Bulog NTB terus melakukan kegiatan Operasi Pasar (OP) yang disebut dengan Peningkatan Pasokan dan Stabilisasi Harga. Setiap hari Bulog menggelontorkan rata-rata 50 ton sampai 100 ton sehari ke pasaran. Agar harga beras tetap stabil dan tak dimainkan tengkulak. Untuk menjaga ketersediaan pangan di pasaran terjaga, Muis merencanakan membentuk sebanyak 50 unit Toko Pangan Kita (TPK).

Beberapa pasar yang telah terbentuk TPKnya di Kota Mataram adalah Pasar Dasan Agung, Mandalika, Kebon Roek, dan Pasar Sayang-sayang. Selanjutnya menyusul di bentuk di pasar-pasar yang ada di kabupaten/kota lainnya di Provinsi NTB. “TPK ini untuk menjaga harga pangan tetap terjangkau. Tersedia beras, gula, minyak goreng, dan kitaberharap bisa daging,” ujarnya.

TPK adalah toko down line Bulog untuk memperkuat Rumah Pangan Kita (RPK) yang dibentuk oleh masyarakat hingga ke tingkat RT/RW. “Ketersediaan pasokan kita tetap jaga, stabilitas harga juga tak kalah penting. Dan cadangan pangan kita, khususnya untuk beras saat ini bertahan hingga 17 bulan. Aman sekali. Kami punya stok di gudang 30.000 ton beras. Stok gabah yang cukup banyak 54.000 ton yang siap digiling jika dibutuhkan,” demikian Muis. (bul/*)

Mataram (Suara NTB) – Desakan kepada Pemkot Mataram untuk melakukan penyesuai tarif retribusi pasar grosir terus mengalir dari gabungan komisi komisi di DPRD Kota Mataram. Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini meminta Pemkot Mataram melalui OPD teknis agar segera melakukan penyesuaian tarif retribusi pasar grosir yang disesuaikan dengan kondisi kekinian.

Menurut Zaini, retribusi pasar grosir saat ini, masih memprihatinkan. Seharusnya, dengan kondisi saat ini, keberadaan pasar grosir dapat menyumbang PAD (Penda-

patan Asli Daerah) yang menjanjikan. Sayangnya, keinginan Dewan tersebut terganjal aturan. Menurut Sekda Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito, bahwa retribusi

pasar grosir atau pertokoan yang tertuang dalam Perda Kota Mataram nomor 16 tahun 2011 telah dilakukan penyesuaian tarif.

Penyesuaian tarif ini tera-

khir kali dilakukan pada tahun 2017. Seiring dengan terbitnya Perda Kota Mataram nomor 4 tahun 2017 tanggal 5 September 2017. Dikatakan Eko, sesuai Perda Kota Mataram 16 tahun 2011, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali.

Maka, pada tahun 2020 telah dilakukan penyesuaian tarif terhadap retribusi tersebut.

Adapun usulan penyesuaian tarif akan dilakukan dengan

memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Badan Keuangan daerah, lanjut Eko telah membentuk tim pembahas Peraturan Walikota tentang penyesuian tarif tersebut. ‘’Dikarenakan adanya pandemic covid 19 yang dimulai pada Bulan Maret, pembahasan Perwal untuk penyesuaian tarif ditunda dan saat ini terhenti. Dan saat ini masih dalam bentuk draf rancangan Perwal. (fit)

(Suara NTB/ist)

TINJAU DEMPLOT - Muh. Nuh (kanan), meninjau demplot bawang putih di Sembalun. Bawang putih demplot ini tumbuh jauh lebih kuat dan berisi karena pupuk Petroningrat

Petrokimia Gresik Kembangkan Lima Demplot Hortikultura di Sembalun Mataram (Suara NTB) Dalam memastikan produksi pertanian tetap berjalan di tengah pandemi covid-19 saat ini, PT Petrokimia Gresik terus melakukan demplot (percontohan) ke beberapa daerah di wilayah NTB, salah satunya adalah Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Demplot mulai dilakukan pada Maret 2020 ini. Didampingi langsung oleh Agronomis PT Petrokimia Gresik (PG) agar memudahkan petani dalam mendapatkan kawalan dan informasi yang tepat

dalam melakukan budidaya tanaman. Sembalun merupakan salah satu kecamatan di Lombok Timur yang berada di bawah kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Berada pada ketinggian 1.156 Mdpl sehingga membuat udara di kawasan ini terasa sejuk dan berbeda dari kecamatan lain yang ada di Lombok Timur.

Bukan hanya itu, tanaman yang bisa tumbuh subur di Sembalun berbagai macam seperti bawang putih, kentang, cabai, tomat, bawang daun, bawang merah, dan lainnya

yang belum tentu bisa tumbuh subur di daerah lain. PT Petrokimia Gresik melakukan 5 titik demplot. Masing-masing luas areal 0.2 hektar yang terfokus pada tanaman unggulan daerah tersebut dan menyesuaikan pada musim tanam.

Tiga titik tanaman bawang putih, 1 titik tanaman kentang, 1 titik tanaman cabai. Pupuk yang digunakan, kata Pimpinan Petrokimia Gresik Wilayah NTB, adalah produk yang baru di launcing tahun 2020 ini. Yaitu Petro Ningrat.

Pupuk NPK yang diformulasikan khusus 12-11-20 agar

mampu memuat tanaman tercukupi kebutuhan nutrisi NPK dan memberikan hasil produktivitas secara maksimal.

Terbukti, pada ketiga lokasi demplot bawang putih, yaitu pada lahan milik Juhaeni di Desa Sembalun Bumbung, Saprudin Desa Sembalun Bumbung, Manan Desa Sembalun Lawang, tanamannya mampu berdiri kokoh meskipun dihadapkan pada hujan 10 hari berturut-turut, dibandingkan kontrol banyak tanaman yang terkena penyakit dan tidak sedikit yang menanam ulang.

Pada usia 60-70 HST tanaman

memiliki diameter lebih besar dan tidak lemas.

“Tanaman yang menggunakan Petro Ningrat pada Bawang Putih terlihat lebih Kokoh dan sehat, meskipun kemarin hujan turun 10 hari berturut-turut,” jelas pendamping demplot Azis Satria Putra, SP (Agronomis). Pada tanaman kentang juga terlihat pertumbuhan vase vegetatifnya lebih bagus. Begitu juga pada tanaman cabai di lahan H. Eksel, terlihat bahwa tanamannya lebih tahan terhadap penyakit, buah lebih lebat dan masa panen lebih panjang. (bul/*)

Ongkos Umrah Diprediksi Ini Tips Berkendara di Era ”New Normal” Naik 15 Persen Lebih

(Suara NTB/ist)

UMRAH - Kegiatan umrah jemaah Arofahmina di tanah suci, sebelum pandemi Covid-19 Mataram (Suara NTB) Ongkos ibadah umrah diprediksi mengalami kenaikan, sebagai dampak pandemi Covid-19.

Kenaikannya diperkirakan lebih dari 15 persen. Nanang Surpriadi, Pengurus Persatuan Travel Umrah dan Haji (PATUH) Provinsi NTB mengatakan, prediksi akan terjadinya kenaikan ongkos umrah lebih karena prosedur protokol kesehatan dan kenaikan pajakpajak yang berpotensi diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi.

Sampai saat ini, pemerintah Indonesia, termasuk para biro perjalanan haji dan umrah belum mendapatkan boc-

oran kapan akan dibukanya “tanah suci” untuk pelaksanaan ibadah umrah. Menurut Owner Arofahmina Lombok ini, hingga saat ini, travel umrah dan haji yang beroperasi di NTB juga menunggu kepastian dari pemerintah. Arab Saudi, maupun Indonesia.

Sejak pandemi Covid-19, nyaris seluruh kegiatan travel haji dan umrah di NTB mati suri. Sudah berlangsung beberapa bulan. Hingga kini, sejumlah perusahaan juga belum membuka layanan langsung. Hanya beberapa saja yang membuka kantor. Termasuk Arofahmina di Pajang Mataram, setelah pemerintah resmi memberlakukan kenor-

malan baru.

Arofahmina Lombok sendiri tertunda memberangkatkan hampir seratus calon jemaah umrah. Jika digabung dengan travel umrah dan haji lainnya yang beroperasi di NTB, diperkirakan jumlahnya ribuan yang menunggu kepastian. Dalam kondisi normal, setiap bulan rata-rata pengiriman jemaah umrah dari NTB sebanyak 3.000 sampai 5.000 jemaah.

Nanang mengatakan, meski pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan calon jemaah haji untuk musim haji 1441 H/ 2020 ini, kegiatan ibadah haji di Arab Saudi tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah Arab Saudi. Diperkirakan September umrah telah dibuka, dan jemaah diberangkatkan November, Desember.

“Alhamdulillah tidak ada informasi adanya jemaah yang menarik dana yang sudah disetor. Karena jemaah sudah memaklumi wabah corona ini bencana global,” imbuhnya.

Harapannya, jemaah juga tetap komitmen untuk tidak menarik dananya. Apalagi dana-dana yang sudah masuk telah dibelanjakan oleh agen.

Untuk pembelian tiket pesawat, booking hotel, dan kelengkapan umrah. Untuk jemaah-jemaah yang sudah menyetor dananya, Nanang mengatakan tidak terkena perubahan biaya umrah.

Dalam waktu tak lama lagi, diperkirakan akan diumumkan kenaikan biaya umrah karena pandemi Covid-19.

“Dari yang biasa Rp28 juta bisa menjadi Rp32 juta. Karena memungkinkan akan ada pembebanan kenaikan pajakpajak dai biaya-biaya lain untuk protokol kesehatan di Arab Saudi. Jemaah yang mendaftar sebelum adanya pengumuman kenaikan biaya, tentunya tidak terkena dampak,” demikian Nanang. (bul)

Mataram (Suara NTB) – Setelah beberapa bulan masyarakat Indonesia menghadapi Pandemi Covid-19, kini bersiap memasuki era kenormalan baru (New Normal), masyarakat mulai beraktivitas kembali dengan menerapkan protokoler kesehatan. Para pengguna sepeda motor pun harus membiasakan diri dengan hal-hal baru yang berbeda dari kebiasaan sebelumnya dalam beraktivitas sehari-hari.

Beberapa hal perlu diperhatikan dan dilakukan para bikers untuk berkendara dengan #Cari_aman di era new normal, mulai dari sebelum berkendara, cara berkendara hingga setelah berkendara.

Sebelum berkendara, sebaiknya melakukan pengecekan suhu tubuh untuk memastikan kondisi badan fit dan sehat.

Jika suhu tubuh menunjukkan 37,3 derajat atau lebih, sebaiknya tidak beraktivitas di luar rumah.

Periksalah kondisi sepeda motor terutama sepeda motor yang sudah lama tidak digunakan. Cek kondisi secara ringan seperti kebocoran oli, perhatikan kondisi dan tekanan ban, periksa sistem pengereman dan kopling serta lampu tetap berfungsi baik. “Selain mengecek kondisi motor, persiapkan riding gear sesuai standar berkendara seperti helm, sarung tangan dan jaket berkendara.

Para bikers sebaiknya membawa masker cadangan untuk antisipasi apabila masker kotor atau basah saat berkendara, sehingga saat sampai di tujuan tetap dapat beraktifitas menggunakan masker dengan sehat dan nyaman,” ujar Johannes Lucky, Manager Safety Riding AHM. Selain itu, para bikers juga perlu memperhatikan riding gear yang digunakan dalam era New Normal.

Hindari penggunaan helm secara bergantian dan selalu gunakan visor saat berkendara untuk mencegah benda asing masuk serta mencegah mengusap mata saat dalam

(Suara NTB/ist)

Safety riding di era new normal perjalanan. Bikers yang berkendara menggunakan Buff sebaiknya juga tetap menggunakan masker agar kemampuan penyaringan partikel berbahaya dapat bekerja lebih baik. Sarung tangan yang digunakan sebaiknya yang menutupi seluruh bagian tangan (full cover). Bila hanya memiliki satu sarung tangan, selalu terapkan cuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan sarung tangan.

Pada saat berkendara, selalu utamakan keselamatan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Hindari berkendara melintasi wilayahwilayah yang merupakan pusat pandemi atau teridenti-

fikasi sebagai zona merah, dengan mencari jalur alternatif lainnya. “Usahakan saat berkendara, tetap cari aman, menjaga jarak dengan pengendara lainnya, serta hanya berboncengan dengan keluarga atau kerabat yang tinggal bersama dalam satu rumah,” lanjut Lucky.

Setelah sampai tujuan, bikers wajib mencuci tangan dan mencuci wajah dengan sabun setelah melepas seluruh perlengkapan berkendara.

Jika telah sampai rumah, segeralah mandi sebelum bertemu keluarga. Riding gear yang telah digunakan dapat disimpan di bagasi motor atau sediakan tas tersendiri. “Bila me-

mungkinkan, lakukan penyemprotan disinfektan ke riding gear yang telah digunakan dan sarungkan motor dengan kain pelindung saat tidak digunakan agar tidak terpapar udara secara langsung,” ujarnya.

Jaket berkendara dan sarung tangan yang telah digunakan sebaiknya langsung dicuci atau disemprot disinfektan, sehingga mengurangi potensi terpapar bakteri ataupun virus, terutama untuk keluarga di rumah. “Keselamatan dan kesehatan bikers menjadi kunci utama untuk dapat beraktivitas dengan produktif di era New Normal ini,” demikian Lucky. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 27 Juni 2020

Halaman 4

Dititip di Pengadilan

Praya (Suara NTB) Pembayaran sisa lahan yang berstatus enklave (berada dalam kawasan) di kawasan The Mandalika diputuskan akan dititip melalui pengadilan. Penitipan pembayaran ini dilakukan, jika masyarakat pemilik lahan tetap mematok harga tinggi untuk pembebasan lahan, khususnya lahan yang terkena proyek pembangunan sirkuit MotoGP. Hal itu disampaikan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, kepada wartawan, usai olahraga pagi di kantor Bupati Loteng, Jumat (26/6).

Ia mengatakan, khusus lahan yang ada di penlok (penetapan lokasi) I area pembangunan sirkuit MotoGP, ada sisa lahan sekitar 4,5 hektar yang harus dibebaskan. Tapi sampai proses pembangunan sirkuit MotoGP berjalan sejauh ini, pembebasan lahan belum juga tuntas. Proses negosiasi sudah sejak lama dilakukan.

Namun karena harga yang

diminta masyarakat pemilik lahan terlalu tinggi, akibatnya proses negosiasi harga lahan menjadi berlarut-larut dan alot, sehingga sesuai regulasi yang ada, jika pemilik lahan tidak kunjung bersedia menerima tawaran harga yang diberikan oleh pemerintah, maka pembayaran akan dilakukan melalui pengadilan.

“Jadi nantinya, pembayaran lahan akan dititip di pengadilan,” jelasnya.

Adapun untuk lahan yang ada di area penlok II, seluas sekitar 6,5 hektar itu masih

dalam proses negorsiasi harga.

Antara pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan The Mandalika dengan masyarakat pemilik lahan.

Karena total ada sekitar 10 hektar lahan di area sekitar pembangunan sirkuit MotoGP khususnya yang belum dibebaskan dan semua lahan tersebut berstatus enklave.

Suhaili mengatakan, dalam menentukan harga pembebasan lahan, ITDC selaku badan usaha milik negara tentu berdasarkan hasil apprais-

H. M. Suhaili FT

lahan ke pengadilan. Tapi tidak seluruhnya. Hanya sebagian saja yang belum selesai. Karena ada sebagian yang sudah selesai dengan pola pembayaran langsung. “Ada sebagian yang langsung, ada sebagian yang dititipkan di pengadilan,” tambahnya. (kir)

Dispar Lobar Butuh Dukungan Anggaran

Proyek ICU RSUD Diduga Terlilit Utang Piutang Tanjung (Suara NTB) Proyek gedung ICU dan gedung OK pada RSUD Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2019, diduga belum tuntas. Masih terdapat konflik utang - piutang antara para pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian proyek tersebut.

Informasi yang diterima koran ini, utang piutang proyek RSUD disebutkan sebesar Rp 850 juta. Suplayer pengadaan barang dan jasa proyek disebut-sebut belum menerima pembayaran hingga saat ini. Persoalan ini pun, kabarnya telah diadukan ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

Menanggapi utang piutang proyek itu, Dirut RSUD KLU, dr. H. Syamsul Hidayat, kepada wartawan Jumat (26/6) mengatakan manajemen RSUD tidak terlibat dalam perkara utang piutang pihak ketiga. Pasalnya, RSUD sudah menyelesaikan kewajibannya dengan pemenang tender.

“Persoalan antara rekanan dengan suplayer itu bukan menjadi tanggung jawab RSUD. Secara logika, yang memiliki urusan dengan suplayer pemilik barang itu, pihak rekanan yang memenangkan tender,” jawabnya.

Ia pun berandai-andai, apabila pihak suplayer ingin menarik kembali material dan prasarana yang sudah dimanfaatkan RSUD, maka manajemen RSUD juga bisa bertindak sesuai jalur hukum.

“Sampai di pengadilan, kami siap menjadi saksi. Urusan dengan kami sudah tidak ada lagi (proyek sudah dibayar, red),” tegasnya.

Dikuatkan PPK Proyek RSUD, E. Bakri, persoalan belum dibayarnya barang-barang yang sudah dimanfaatkan RSUD bukan urusan rumah sakit. Pihaknya sudah membayarkan biaya proyek sesuai mekanisme kontrak. “Kita hanya berurusan dengan kontraktor yang memenangkan tender,” tegas Bakrie.

“Kami juga mengantongi surat pernyataan dari rekanan, bahwa semua barang yang diterima oleh RSUD itu menjadi milik RSUD. Sedangkan barang-barang yang belum dibayarkan (kepada suplayer) itu menjadi tanggung jawab pihak rekanan,” tegasnya lagi. (ari)

(Suara NTB/ist)

KONDISI - Kondisi salah satu penginapan di Gili Trawangan. Sudah ada beberapa wisatawan yang masuk, meski persiapan pelaku wisata belum 100 persen.

Persiapan Belum 100 Persen

Wisatawan Sudah Mulai Masuk Gili Tanjung (Suara NTB) Kendati kenormalan baru sektor pariwisata belum dibuka secara resmi, persiapan ke arah itu sudah mulai menunjukkan sinyal positif. Belakangan, wisatawan yang sudah mengantongi hasil swab sudah masuk ke tiga Gili.

Hal itu diakui Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, Jumat (26/6). Diakuinya, keberadaan wisatawan asing di Gili sekitar 150an orang. Angka itu terdata dari laporan beberapa properti anggota GHA. Wisman itu ada yang baru datang, namun lebih banyak yang menetap atau tidak bisa kembali akibat Covid-19.

“Kalau dihitung wisatawan sekarang di gili sekitar 150 orang. Sepekan terakhir

Belasan Anak di Lotim Positif Covid-19

Posyandu di Desa Perlu Digalakkan Selong (Suara NTB) Kasus positif virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tercatat mencapat 110 kasus. Sebanyak 15 orang di antaranya merupakan usia anak yang cukup rentan terinfeksi. Untuk itu, pelaksanaan posyandu terhadap anak perlu digalakkan di tingkat desa untuk menjaga imunitas anak.

“Posyandu harus digalakkan untuk menjaga imunitas anak dengan imunisasi, di samping protokol kesehatan terus diterapkan,”terang Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, H. Pathurrahman, M.Kes., Jumat (26/6).

Dijaskannya posisi Lotim saat ini masih pada persiapan new normal dan belum masuk new normal. Hal tersebut dikarenakan adanya persyaratan dari WHO, salah satunya suatu daerah angka positif sudah tidak ada dalam dua minggu dan beberapa persyaratan lainnya. “Kita belum masuk pada new normal,” terangnya.

Kendati demikian, gugus tugas berharap supaya semua pihak tidak bosan dan jenuh memberikan edukasi kepada masyarakat.

New normal pada prinsip protokol kesehatan ada lima yang harus diterapkan, pertama jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, memakai masker serta tetap menjaga imunitas.

Direktur RSUD. dr. R. Soedjono Selong, menyampaikanan, tersisa 2 orang anak yang masih positif dari 15 anak yang terkonfirmasi positif. Dua orang anak yang masih dinyatakan positif Covid-19 ini masih menjalani perawatan medis di RSUD Selong dan dalam kondisi baik.

Perkembangannya terus dilakukan pemantauan dan secepatnya sembuh sebagaimana yang diharapH. Pathurrahman kan. (yon)

al (penilaian harga). Tidak bisa kemudian semaunya membayar lahan milik masyarakat, karena lahan tersebut dibebaskan itu juga untuk kepentingan masyarakat banyak.

Beda kalau kemudian ITDC sebagai perusahaan non pemerintah, jika membebaskan lahan sesuai harga negosiasi antara pemilik. “Ini yang harus dipahami oleh masyarakat.

ITDC tidak bisa semaunya membayar lahan. Harus sesuai hasil appraisal. Kalau tidak, tentu ITDC yang disalahkan. Karena statusnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola kawasan The Mandalika,” tandas mantan Ketua DPRD NTB ini.

Terpisah, Direktur Teknis dan Operasi ITDC, Ngurah Wirawan, mengaku ada rencana menitipkan pembayaran

Sosialisasi Penerapan Protokol Covid-19

sudah ada wisatawan dari Bali yang ke gili. Tentunya mereka mengantongi hasil tes swab,” ujarnya.

Pengusaha hingga saat ini, masih menunggu langkah pemerintah baik provinsi dan kabupaten. Pasalnya pada kesepakatan sebelumnya, pemerintah akan menempatkan pos jaga Covid-19 di Tiga Gili.

Begitu juga pos jaga di Bangsal.

Di pihak pengusaha sendiri, upaya new normal dengan menerapkan prosedur Covid-19 sudah mulai dilakukan. Namun demikian, kesiapan untuk menerima tamu belum dapat dikatakan 100 persen khususnya bagi properti dengan jumlah kamar di atas 100 unit.

“Properti dengan jumlah kamar di bawah 30 ke bawah sudah siap. Sedangkan untuk

kamar di atas 50-100 itu tentu belum siap,” imbuhnya.

Ia sendiri yang mengelola Hotel Wilson Retreat, untuk saat ini masih menyiapkan standar Covid-19. Pembersihan di areal hotel, penyediaan prasarana protokoler sudah dilakukan. Sumber daya yang memberi pelayanan juga akan diedukasi, sehingga wisatawan mendapat kenyamanan.

Sebagian besar manajemen hotel, masih kesulitan menyiapkan biaya tetap (fix cost) untuk memulai kenormalan baru.

Jika pun pelayanan terbuka, maka jumlah kamar yang disiapkan masih terbatas.

“Fix cost-nya cukup besar, berbeda dengan yang lima kamar sampai 10 kamar. Maka pangsa pasar yang menjadi pertimbangan,” sambungnya. (ari)

Penyaluran JPS Bersatu Diperpanjang Enam Bulan

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/rus)

PEMKAB Lombok Timur (Lotim) selama dua hari, Sabtu (27/6) ini hingga Minggu (28/6) besok menggelar kegiatan uji kompetensi bagi 35 pejabat tinggi pratama. Uji pejabat setingkat eselon II itu dilakukan guna mengevaluasi kinerja para pejabat.

Hasil uji kompetensi ini nantinya akan menjadi dasar kebijakan bupati untuk menempatkan merotasi atau memutasi para pembantunya tersebut.

H.M. Juaini Taofik Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim H. M. Juaini Taofik yang juga selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), menegaskan, dasar hukum dilakukan evaluasi ini sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (RB). Di mana boleh dilakukan evaluasi manakala sudah satu tahun masa jabatan.

Keinginan Lotim, penempatan jabatan ini bisa benarbenar sesuai dengan kemampuan dan disiplin ilmu. “The right man on the right job,” sebutnya.

Karenanya, menjadi materi yang dilihat dalam kegiatan uji kompetensi ini adalah, bagaimana manajerial, kemampuan teknis dan kemam;puan sosio kultural dari para pejabat.

“Kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosio kultural akan dilihat kembali,” imbuhnya.

Harapannya, para pejabat hadir dalam memainkan peran-peran strategis membantu bupati melaksanakan visi dan misinya ini bisa menghadirkan cara cara kerja birokrasi baru yang lebih cepat dan humanis.

Diterangkan Sekda, tim yang melakukan uji kompetensi adalah orang-orang independen. “Kita hanya ingin siapkan alternatif terbaik, kewenangan sepenuhnya bupati sebagai pembina pegawai,” paparnya lagi.

Saat disoal bagaimana nasib para pejabat yang masih non job, utamanya para lulusan IPDN atau APDN yang notabenenya sekolahnya dibiayai negara? Jawaban sekda, bupati memiliki pertimbangan sendiri untuk menempatkan posisi pejabat yang membantunya. Dalam kegiatan uji kompetensi, menjadi pertimbangan juga jelas dari aspek pendidikan. (rus)

(Suara NTB/dok)

Pembayaran Lahan Enklave Kawasan The Mandalika

Uji Kompetensi Pejabat

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) memutuskan untuk memperpanjang penyaluran Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Bersatu, dari semua hanya tiga bulan menjadi enam bulan. Tetapi dana yang diterima kepala keluarga (KK) sasaran dikurangi menjadi Rp 300 ribu saja dari yang diterima sebelumnya sebesar Rp600 ribu per bulan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Loteng, Baiq Sri Hastuti Handayani, kepada wartawan, Jumat (26/6), mengatakan, keputusan memperpanjang waktu penyaluran JPS Bersatu didasarkan atas beberapa pertimbangan. Yang paling utama untuk mengimbangi kebijakan pemerintah pusat yang juga akan memperpanjang penyaluran program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Sehingga masyarakat bisa lebih lama menikmati manfaat dari program JPS Bersatu itu sendiri. Hanya saja, perpanjangan waktu penyaluran JPS Bersatu tidak diikuti dengan penambahan jatah alokasi anggaran JPS Bersatu. Alokasi dana yang diterima oleh KK sasaran, hitunghitungannya tetap sama.

“Kalau kemarin, masyarakat menerima Rp 600 ribu per bulan. Tapi dengan adanya

Baiq Sri Hastuti Handayani kebijakan ini, jatah yang Rp 600 ribu tersebut diterima selama dua bulan atau Rp 300 ribu per bulannya,” jelasnya.

Dengan begitu diharapkan, masyarakat tidak menjadi konsumtif. Dana tersebut pun bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin, untuk keperluan yang vital saja. Masyarakat pun bisa menikmati dana yang diterima lebih lama.

Disinggung jumlah sasaran JPS Bersatu, Tutik – sapaan akrab Kepala Dinsos Loteng ini, tidak berubah. Sebanyak 10.800 KK. Tetapi untuk penerima, kemungkinan ada yang berubah. Mengingat, pada penyaluran tahap pertama yang lalu, ada sekitar 304 KK yang jatahnya harus dikembalikan. Ada yang karena do-

bel penerima dan juga penerima sudah meninggal serta berada di luar negeri. Tetapi tidak memiliki ahli waris di daerah.

“Usulan calon penerima pengganti tersebut, itu datanya kita serahkan ke pemerintah desa setempat untuk mengganti. Jadi kita hanya menerima usulan dari pemerintah desa saja. Bukan kita yang menentukan. Tapi tetap dengan catatan, KK penerima baru yang diusulkan itu nantinya merupakan KK yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT). Bukan KK yang belum masuk ke BDT,” imbuhnya.

Soal kesiapan anggaran JPS Bersatu, Tutik menegaskan tidak ada masalah. Anggaran sudah siap untuk disalurkan. Hanya tinggal menunggu jadwal penyalurannya saja. “Anggaran JPS Bersatu tidak ada persoalan. Semuanya sudah siap, tinggal disalurkan saja sesuai jadwal yang ada,” tandasnya.

Pemkab Loteng menyiapkan anggaran sebesar Rp 19,4 miliar lebih untuk mendukung program JPS Bersatu. Anggaran tersebut diambilkan dari Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2020. Hasil dari refocusing dan realokasi APBD Loteng tahun 2020 guna mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19 di daerah ini. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar) membutuhkan dukungan baik berupa anggaran maupun koordinasi dari semua pihak, termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk turun melakukan sosialisasi serta supervisi penerapan protokol kesehatan. Baik di tempat wisata, hotel, restoran, desa wisata yang mulai dibuka beberapa hari lalu.

Pasalnya dinas terkait tidak memiliki anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan turun supervisi.

Kepala Dispar Lobar, H. Saepul Ahkam mengatakan, keputusan Pemda sudah bulat berani membuka tempat-tempat wisata dan pendukungnya dengan protokol kesehatan. Pihaknya pun sudah mengirimkan SOP protokol kesehatan itu ke tempat wisata, pengelola tempat usaha pariwisata.

Dan pihaknya selama beberapa hari lalu sudah melakukan sosialisasi kepada pelaku wisata. Ia berharap protokol kesehatan itu tidak saja diketahui secara detail oleh para pelaku yang diundang saat uji publik, karena ada 796 orang pelaku wisata di Lobar. “Ini harus tahu seluruhnya dalam berbagai jenis item usaha, apakah itu perhotelan, restoran, warung makan, tempat wisata, daya tarik wisata maupun desa wisata,” ujar dia.

Menurutnya kalau dibandingkan dengan pelaku wisata dan pelaku usaha yang diundang pada uji publik masih sangat kecil dan minim, karena itu beberapa waktu dekat ini pihaknya akan bergotongroyong bersama dengan asosiasi. Seperti beberapa hari lalu, pihaknya sudah bertemu dan mensosialisasikan hal ini dengan Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH). Pihak APH pun meminta revisi beberapa item, namun pihaknya meminta jangan dulu dilakukan revisi, karena hal itu akan dilakukan bertahap nantinya.

Pihaknya juga sudah berkumpul dengan pelaku wisata di Narmada sekaligus membuka secara resmi pembukaan tempat wisata.

Dengan penerapan protokol kesehatan ini, Bupati secara khusus meminta tempat wisata yang dikelola oleh perusahaan daerah maupun pemerintah desa harus menjadi pilot project penerapan protokol kesehatan secara ketat. “Ini menjadi sasaran utama kita untuk pendampingan dan supervisi,”ujar dia.

Pihaknya pun sudah menyiapkan instrumen untuk su-

pervisi dan mendapatkan arahan dari provinsi. Instrumen ini nantinya akan menjadi bahan penilaian, selanjutnya hasilnya ada labeling sertifikasi. Artinya tempat usaha dan wisata yang sudah disupervisi dan telah menerapkan protokol Covid-19 akan mendapatkan sertifikat. “Sertifikat ini dikeluarkan kami bersama provinsi,” jelas dia.

Supervisi yang dilakukan berlaku adil bagi semua dan lebih kepada pendampingan serta pembinaan.

Karena, kata dia, pihaknya ingin mendisiplinkan para pelaku usaha lebih dahulu barulah mendisiplinkan masyarakat. Sebab kalau pelaku usaha tidak disiplin, maka bagaimana masyarakat mau disiplin. Sejauh ini hasil pantauannya, ada satu tempat usaha yang berinisiatif melakukan disinfektan, menata tempat duduk, cuci tangan dan alat pengukur suhu tubuh.

Dalam sosialisasi dan supervisi ini aku Plt Kabag Humas ini, pihaknya tidak memiliki anggaran. “Terus terang kami tidak punya anggaran untuk melakukan sosialisasi dan supervisi. Ya sudah, kami lebih baik gerilya saja. Kami di Dispar berkomitmen melakukan itu, seperti yang kami lakukan beberapa hari terakhir,” tegas dia.

Untuk memastikan penerapan Covid-19 di tempat wisata dan usaha inilah perlu supervisi ketat, sehingga butuh energi besar. Ia berharap agar semua pihak, termasuk tim gugus tugas di kecamatan membantu supervisi, sebab pihaknya tak bisa melakukannya sendiri. Ia yakin kecamatan akan ikut membantu. Di samping itu, provinsi tentu akan turun membantu.

Di tengah keterbatasan anggaran ini, pihaknya sejauh ini sudah melakukan supervisi informal saja, karena ada ketergantungan terhadap gugus tugas. “Kami berprinsip, didukung (anggaran dan koordinasi) atau tidak, kami tetap siap. Tentu hasilnya kurang maksimal,”ujar dia.

Namun ia berharap, karena tidak didukung anggaran, maka jangan sampai hasil pekerjaannya dinilai terlalu dini. “Justru saya katakan, saya siap dinonjobkan hari ini.

Kalau kemudian saya dinilai gagal, padahal dukungan minim. Bagaimana mau evaluasi saya kalau ndak didukung, kalau saya sudah didukung maksimal, masih juga saya mencla-mencle, tidak becus kerja. Wajar Anda marahmarah,” tegas dia. (her)

(Suara NTB/ist)

BUKA - Kepala Dinas Pariwisata Lobar H. Saepul Ahkam saat membuka secara resmi pembukaan tempat wisata di Lobar belum lama ini.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 27 Juni 2020

Halaman 5

Kerja Sama DPMD Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

DPMD KSB akan Gelar Sosialisasi Lomba Kampung Sehat Taliwang (Suara NTB) Dalam rangka mempersiapkan desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengikuti lomba Kampung Sehat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) setempat akan segera menggelar sosialisasi terhadap Lomba yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Polda NTB tersebut ke seluruh desa.

Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat, Sosbud dan Pemberdayaan Gotong Royong, DPMD KSB, Ahlul Af-

wan menjelaskan, agenda sosialisasi Lomba Kampung Sehat itu akan dilaksanakan pihaknya selama 2 hari, mulai tanggal 28 sampai 29 Juni mendatang.

“Kita jadwalnya selama 2 hari, Senin dan Selasa pekan depan,” terangnya kepada Suara NTB, Jumat (26/6).

Untuk kelancaran kegiatan sosialisasi itu, DPMD KSB sendiri telah membentuk 2 tim. Masing-masing tim akan menangani 4 kecamatan. Afwan menguraikan, proses sosialisasi akan dipusatkan di

tingkat kecamatan dengan menghadirkan pemerintah desa, kecamatan, Koramil serta para agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) tiap-tiap desa. “Nah agenda sosialisasi lomba kampung sehat ini kita rangkaikan dengan acara peningkatan kapasitas agen PDPGR. Jadi agen PDPGR juga kita hadirkan,” urainya.

Ia menyebutkan, peluncuran Lomba Kampung Sehat ini secara resmi telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni lalu oleh

Gubernur NTB, H. Zulkieflimasyah. Kegiatan lomba ini bertujuan sendiri memiliki tujuan mengarahkan desa atau kampung untuk memiliki sistem terpadu dalam upaya peningkatan kesehatan warganya. Dan secara spesifik dalam upaya pencegahan dan penanganan Coronavirus Disease (Covid-19), desa diharapkan mampu menyesuaikan diri menyambut kesiapan pelaksanaan kenormalan baru (new normal) pasca pandemi.

“Fokus penilaiannya nanti

bagaimana desa bisa benar-benar menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid saat new normal mulai berlaku di daerah kita ini,” papar Afwan.

Lebih jauh ia memaparkan, penilaian kegiatan Lomba Kampung Sehat ini akan dilaksanakan secara berjenjang. Di tahap awal masing-masing desa akan dinilai di tingkat kecamatan. Desa yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang oleh kecamatan akan diikutkan pada penilaian tingkat kabupaten. Dan terakhir yang terbaik

di tingkat kabupaten berhak mewakili KSB pada ajang lomba yang sama di tingkat Provinsi NTB. “Jadwal lomba tiap jenjangnya sudah disiapkan oleh provinsi. Nanti terakhir untuk penilaian lomba tingkat NTB sekitar akhir tahun,” beber Afwan seraya berharap dalam lomba provinsi nanti salah satu desa dari KSB bisa menjadi yang terbaik.

“Tentu harapan kita ada desa kita yang bisa menang di ajang lomba ini. Kalau bisa juara satu,” imbuh Afwan. (bug/*)

(Suara NTB/ist)

Ahlul Afwan

Pasien Covid-19 KSB Tinggal Dua Orang Taliwang (Suara NTB) Jumlah pasien positif Coronavirus Disease (Covid-19) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus mengalami penurunan. Setelah diumumkan kesembuhan 3 pasien berdasarkan rilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 NTB, Kamis malam (25/6), kini tersisa 2 pasien yang masih menjalani karantina di fasilitas karantina terpusat Rusunawa Belisung.

(Suara NTB/ist)

TEMPAT HIBURAN - Tim Sat Res Narkoba Polres Sumbawa saat mendatangi salah satu tempat hiburan.

Sasar Hiburan Malam, Polisi Ingatkan Pengelola Patuhi Protokol

“Alhamdulillah per hari ini pasien asal KSB yang masih menjalani karantina tinggal dua orang,” terang juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 KSB, H. Tuwuh kepada Suara NTB, Jum’at (26/6).

Berdasarkan data, kedua pasien yang masih menjalani karantina itu yakni atas nama

An. Nh umur 7 tahun, perempuan warga desa Beru, kecamatan Brang Rea dan Tn. WS umur 24 tahun, laki-laki, asal desa Kokarlian, kecamatan Poto Tano.

H. Tuwuh menjelaskan, sejauh ini kondisi kedua pasien yang masih dikarantina itu belum menunjukkan perkembangan signifikan (menuju

kesembuhan). Dari hasil tes Polymerase Chain Reaction (PCR) Swab terbarunya, keduanya masih dinyatakan positif.

“Tapi kondisi mereka sehat ya tetap tanpa gejala. Dan insyaallah hari ini mereka akan diswab lagi,” urainya.

Selain dua pasien di atas, di Rusunawa Belisung terda-

pat satu pasien asal kota Mataram atas nama Tn. IKS umur 54 tahun. Dijelaskan H. Tuwuh kondisi pasien yang tercatat positif Covid-19 nomor urut 978 NTB ini kondisinya juga tetap stabil. Bahkan pasien yang diketahui lolos melakukan perjalanan menuju KSB meski hasil tes cepatnya (rapid diagnostic test RDT) reaktif sejak dari Mataram, kini hasil PCR Swab terbarunya sudah menunjukkan negatif satu kali.

“Pak IKS ini sudah negatif sekali swabnya. Mudahmudahan pada tes berikutnya

bersangkutan tetap negatif lagi,” harap kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KSB ini.

Sementara itu terhadap 3 pasien yang dinyatakan sembuh terhitung hari ini telah dipulangkan. Mereka diantaranya AF usia 22 tahun, laki-laki, warga desa Senayan, kecamatan Poto Tano. Berikutnya Tn. S usia 44 tahun, dan MA usia 15 tahun keduanya warga desa Beru, kecamatan Brang Rea. Ketiga pasien yang dinyatakan sembuh tersebut sebelumnya terdeteksi sebagai carier (pembawa) dan infeksi klaster Magetan.(bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa mendatangi tempat hiburan malam di seputar kota Sumbawa. Para pengelola diingatkan mematuhi protocol Covid-19 dalam membuka usahanya.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (25/6) sekitar pukul 21.00 Wita. Dipimpin langsung Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa, Iptu Masdidin, SH. Tempat hiburan yang dikunjungi seperti Platinum Karaoke, Azena Karaoke, The Beat Karaoke, Sernuraya Karaoke/hotel, Senyaman Ate Karaoke, dan Warna Warni Karaoke.

Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa, IPTU Masdidin, S.H, menyampaikan, pihaknya melaksanakan tindakan kepolisian dengan mengedepankan persuasif humanis kepada pengelola serta karyawan kafe atau tempat hiburan malam. Diminta mereka dapat mematuhi protokol kesehatan covid-19. “Kami imbau untuk patuhi protocol kesehatan. Guna memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Kabupaten Sumbawa,” terangnya.

Menurutnya, ke depannya pihaknya secara rutin akan melakukan imbauan ini ke tempat hiburan malam, pusat perbelanjaan dan tempat keramaian lainnya. Sehingga penyebaran covid-19 di Kabupaten Sumbawa dapat diantisipasi. (ind)

Harga Gula di KSB Belum Normal Taliwang (Suara NTB) Harga gula pasir di sejumlah pasar di Kabupaten Sumbawa Barat, masih belum normal dari harga yang ditetapkan pemerintah. Bahkan saat ini untuk satu kilogramnya dihargai Rp15.500-18.500 dari harga yang ditetapkan sebesar Rp12.500.

Minimnya pasokan gula menjadi faktor utama sehingga harga gula belum terkendali meski pasar murah sudah digelar.

“Memang untuk harga gula masih belum normal sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah. Meski demikian, harga yang masih berlaku saat ini kita anggap sudah turun dibandingkan kondisi sebelumnya yang mencapai Rp20.000 per kilogramnya,” ungkap Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) kepada Suara NTB melalui Kabid Perdagangan Rahadian S. Pd., M. Si, Jumat (26/6).

Harga yang berlaku saat ini memang tidak bisa diintervensi karena pasokannya memang terbatas. Sehingga tidak mungkin untuk bisa membuat harga kembali normal di tengah kondisi seperti saat ini. Kendati demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan ada jalan keluar terbaik atas persoalan dimaksud, salah satunya dengan menggelar pasar murah tahap dua. Sehingga masyarakat yang memiliki daya beli rendah bisa merasakan manfaat dari adanya pasar murah tersebut. Bahkan saat ini pihaknya juga sudah mulai melakukan pemetaan lokasi yang menjadi sasaran pasar murah tersebut. “ Kita todak bisa mengintervensi harga yang berlaku saat ini pasokannya terbatas,” sebutnya.

Kalaupun akan digelar pasar murah, maka hanya tiga lokasi saja yang akan mendapatkan manfaat. Yakni di kecamatan Brang Ene, Brang Rea, dan Jereweh. Tiga kecamatan ini menjadi prioritas karens di tahap pertama mereka belum diberikan jatah untuk mendapatkan gula dengan harga murah. Hanya saja untuk saat ini pihaknya belum bisa merealisasikan pasar murah itu, karena tidak ada anggaran khusus. Bahkan pelaksanaan pasar murah di tahap pertama murni dilaksanakan atas modal bersama. Sementara dari APBD sudah tidak ada lagi anggaran untuk membiayai pasar murah yang akan digelar. “Operasi pasar yang kita laksanakan di tahap pertama hanya modal kepercayaan dari distributor gula. Sedangkan dari daerah sudah tidak ada lagi anggaran untuk biaya pasar murah,” tukasnya.

Meski demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan supaya operasi pasar tetap akan berlanjut. Sehingga masyarakat yang berada di garis kemiskinan bisa merasakan manfaat. (ils)

(Suara NTB/Ist)

MENUNGGU - Para Petugas PPS di Kecamatan Bolo yang menunggu antrean tes cepat di Puskesmas Bolo, Jumat (26/6).

Sebelum Verfak, Petugas PPS Dites Cepat Bima (Suara NTB) Sebelum melaksanakan tahapan verifikasi faktual (verfak) dukungan bakal pasangan calon perseorangan, para Petugas dan Sekretariat Panitia Pemungutan Sementara (PPS) se- Kabupaten Bima menjalani tes cepat (rapid test).

Komisioner Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Bima, Ady Supriadin S.Pd mengaku pelaksanaan tes cepat yang difasili-

(Suara NTB/ist)

Lahmuddin sanitizer, pelindung wajah, sarung tangan dan termometer infra red. Mengingat dalam pelaksanaan verfak bakal calon perseorangan, PPS tetap menggunakan model sensus dari rumah ke rumah. Salah

al (Fervak) dukungan bakal paslon perseorangan tetap aman dari wabah Covid-19.

“Tes cepat ini juga merupakan instruksi KPU Pusat untuk memastikan kesehatan dan keselamatan para petugas penyelenggara,” katanya.

Ady mengaku jadwal tahapan verfak dukungan bakal paslon perseorangan seharusnya dilakukan pada tanggal 24 Juni 2020 kemarin. Han-

ya saja ditunda, lantaran para petugas PPS belum dilakukan tes cepat. “Setelah selesai tes cepat ini tahapan verfak akan mulai dilakukan,” katanya.

Ia memastikan tahapan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bima yang direncanakan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang, pihaknya akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. “Semua tahapannya wajib menerap-

kan standar protokol kesehatan Covid-19,” ujarnya.

Bahkan tambah Ady pihaknya juga telah memesan Alat Perlengkapan Diri (APD) untuk kebutuhan dan perlengkapan keamanan semua PPS yang bertugas di lapangan selama tahapan Pilkada. “APD sedang kita tunggu. Kemungkinan paling lambat tanggal 28 Juni sampai di Bima,” katanya menambahkan. (uki)

Belasan ASN di Dompu Terbukti Dukungan Kurang, Pasangan Manis Terancam Gagal Langgar Kode Etik Dompu (Suara NTB) Belasan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu, terbukti melanggar kode etik atas keberpihakan mereka terhadap salah satu Bakal Calon pada Pilkada 2020.

Protokol Covid-19 Diterapkan Saat Verifikasi Faktual Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebagai penyelenggara, KPU Sumbawa memastikan seluruh jajarannya, PPK hingga PPS menjalani tes cepat alias rapid test.

Serta dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) dan menerapkan protokol kesehatan. Dalam melaksanakan tahapan verifikasi faktual (verfak) Pilkada Sumbawa yang dimulai 28 Juni.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris KPU Sumbawa, Lahmuddin S.E, PPS dan tim verifikator tidak akan melaksanakan tugasnya tanpa protokol Covid.

Sebagian APD pun sudah distribusikan. PPS akan dilengkapi masker, hand

tasi Pemerintah Kabupaten Bima itu sudah dijadwalkan dan dipusatkan di Puskesmas wilayah PPS masing-masing.

“Jadwal tes cepat mulai dilakukan hari Jumat (26/6) ini dan Sabtu (27/6),” katanya, kepada Suara NTB, Jumat (26/6).

Ia mengaku tes cepat dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan PPS sebagai verifikator melaksanakan tahapan verifikasi faktu-

satu tahapan kegiatan yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. “APD standar itu, kami pastikan tersedia, sebelum verifikasi dimulai,” terangnya.

PPS pun telah diberikan bimbingen teknis tentang tata cara pelaksanan verfak.

Termasuk tata cara penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatannya. Untuk memastikan validitas kebenaran dukungan terhadap bakal calon perseorangan. Seperti apa dukungan yang memenuhi syarat atau sebaliknya. Sebab dukungan ini akan menentukan lolos atau tidaknya bakal calon persorangan. Terpenuhi atau tidaknya jumlah dukungan, tergantung hasil verfak. (arn)

Hal itu berdasarkan rekomendasi balasan dari KASN atas sejumlah temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawalu).

Koordinator Divisi Pencegahan dan Penindakan Bawaslu Dompu, Swastari HAZ, SH, MH, kepada wartawan di kantornya, Jumat (26/6) menyampaikan, 12 orang ASN yang diduga terlibat politik praktis dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini, sebelumnya telah dihadirkan untuk proses klarifikasi. Hasilnya, tindakan mereka memenuhi unsur pelanggaran terhadap ketentuan ASN. “Inikan belum masuk pada tahap pencalonan, jadi kiblat kami masih undang-undang ASN,” terangnya.

Sebagai tindak lanjut atas terpenuhinya unsur pelanggaran, 12 ASN tersebut kemudian direkomendasikan untuk mendapat sanksi dari KASN. Jawabannya, lanjut Swastari HAZ, 11 orang terbukti melanggar dan satu lainnya dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran. Ia yakni Ismail, S. Sos, dari Kecamatan Pajo.

Sementara 11 orang lain yang di dalamnya termasuk tiga bacalon kini menunggu sikap Bupati atas rekomendasi KASN dalam masa 14 hari kerja kedepan. “Sepanjang masa itu Bawaslu terus melakukan pengawasan, apakah sudah ditindaklanjuti Bupati Dompu dalam hal ini PPK sebagai ben-

(Suara NTB/ist)

Swastari HAZ tuk responsif terhadap rekomendasi Komisi ASN,” ujarnya.

Dari belasan ASN yang akhirnya berusan dengan KASN, menurut dia, rata-rata melakukan pelanggaran dengan menunjukan sikap keberpihakan mereka terhadap salah satu bacalon, baik lewat postingan pada akun media sosial maupun secara langsung menarik dukungan dan mengkampayekan diri sendiri. Prilaku ini jelas melanggar ketentuan dan kode etik aparatur sipil negara.

“Rata perilaku dari yang melakukan pelanggaran ini sama sebenarnya, cuma porsinya. Tapi ada juga yang langsung menunjukan keberpihakan, seperti saat calon perseorangan membawa dukungan ke KPU dia terlibat aktif dalam kegiatan itu,” pungkasnya. (jun)

Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu akan memulai tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan pada 27 Juni hingga 10 Juli mendatang.

Pasangan Prof. Dr. Mansyur Aris Ansyari, ST, MT (Manis) yang maju melalui jalur perseorangan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan dilakukan verifikasi faktual hanya 15.586. Jumlah ini masih kurang dari syarat dukungan yang ditentukan minimal 16.218 pendukung.

Ketua KPU Dompu, Drs Arifuddin kepada Suara NTB, Jumat (26/6) kemarin mengaku, berkas dukungan calon perseorangan untuk pasangan Prof Dr Mansyur - Aris Ansyari, ST, MT telah diserahkan ke PPK untuk disampaikan ke masing - masing PPS yang ada di Desa/Kelurahan. “PPS yang akan melakukan verifikasi faktual selama 14 hari, mulai 27 Juni sampai 10 Juli,” katanya.

Dikatakan Arifuddin, dari 18.485 dukungan yang dibawa saat penyerahan dukungan Februari 2020 lalu, yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi adminustrasi dan faktual sebanyak 17.071 dukungan. Hasil verifikasi administrasi, sebanyak 1.485 dukungan yang dinyatakan tidak lolos dan harus ditelusuri kembali dokumennya.

Hasil penelusuran dan

(Suara NTB/ist)

Arifuddin pengecekan dengan data DPT dan DP4 Dinas Dukcapil, ada sekitar 702 dokumen pendukung yang tidak akurat NIK-nya.

Terbagi sebanyak 675 NIK bermasalah, 4 orang dinyatakan belum memenuhi syarat, dan 23 orang dinyatakan memenuhi syarat. “Jadi yang diverifikasi faktual itu hanya 14.911 dukungan,” katanya.

Sementara syarat dukungan untuk calon perseorangan di Pilkada Dompu tahun 2020 sebanyak 16.218 dukungan.

“Ketika kurang dari minimal syarat dukungan, itu bisa ditambah pada masa perbaikan dukungan. Tapi dukungan yang harus diserahkan minimal 2 kali lipat dari kekurangan. Misal kurangnya 2 ribu, maka harus ditambah minimal 4 ribu,” jelas Arifuddin. (ula)

SUARA NTB Sabtu, 27 Juni 2020

Bantu Peningkatan SDM Guru KEBERADAAN organisasi guru dinilai sangat penting untuk memobilisasi perjuangan para guru. Ada banyak organisasi guru sebagai tempat bagi para guru menyatukan perjuangannya.

Sebut saja Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Guru Indonesia, Asosiasi Guru PAI Indonesia (AGPAII) dan lainnya.

Banyaknya organisasi guru ini harus dilihat positif.

Mengingat perjuangan guru tidaklah mudah. Namun zaman yang semakin modern dan canggih menuntut mereka harus bersaing meningkatkan kapasitas.

(Suara NTB/ist) Anggota Komisi V DPRD Akhdiyansah NTB, Akhdiyansah, berjanji akan membantu organisasi guru dalam meningkatkan kapasitas SDM. Hal itu dikatakan Akhdiyansah menjawab permintaan pengurus DPW AGPAII NTB agar diberikan anggaran bagi organisasi.

Anggota DPRD berlatar belakang aktif di sejumlah lembaga sosial pendidikan ini, dirinya paham betul kebutuhan para guru, termasuk organisasi para guru ini. Oleh sebab itu, dirinya siap memfasilitasi harapan organisasi tersebut.

“Komisi V nanti bisa memfasilitasi harapan dan keinginan dari guru agama termasuk dari realisasi anggaran. Kami fasilitasi, paling tidak datang dulu ke komisi V sehingga nanti kita datangkan OPD terkait,” kata Guru Toi, panggilan akrabnya.

Dirinya juga sangat berharap agar asosiasi ini bisa memberikan lebih spesifik lagi keterampilan bagi guru. Untuk itu penguatan kapasitas SDM guru jadi sesuatu yang sangat penting. ‘’Penguatan kapasitas, keinginan ini harus diwujudkan dengan baik dan mampu membuat strategi itu,” jelasnya seraya menyebut bahwa keberadaan guru sangat mulia membangun generasi harapan bangsa.

“Label guru sangat mulai dan luar biasa. Selain dituntut memahami subjek, metode, ada juga instrumen yang mereka harus kuasai untuk mencerdaskan anak didik mereka,” tambahnya.

Sebelumnya Ketua DPW AGPAII NTB Sulman Haris meminta agar DPRD NTB membantu organisasi AGPAII NTB melalui penganggaran untuk memperkuat kompetensi dan SDM para guru. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 6

Honor DPL Program KKP UIN Mataram Dihapus Mataram (Suara NTB) Kuliah Kerja Partisipatif (KKP) yang merupakan kegiatan akademik wajib bagi mahasiswa kali ini menjadi menarik mengingat dilaksanakan dalam kondisi pandemi virus covid-19. Seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram yang menggelar Kuliah Kerja Partisipatif (KKP), namun dari rumah mahasiswa atau KKP DR (Kuliah Kerja Partisipatif dari Rumah).

Namun kebijakan KKP DR berdampak pada dihapusnya honor transportasi bagi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Program KKP. Biasanya pembimbingan dilakukan di lapangan, namun kini hanya dilakukan dari rumah, sehingga honor mereka dihapus.

Tidak ada lagi dosen turun lapangan untuk survei, murni

proses bimbingan dan lainnya dilakukan dari rumah saja.

“Kemudian uang transportasi untuk mobilisasi pembinaan dihapus,” jelas Perwakilan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Mataram, Muhammad Liwa Irrubai, Jumat (26/6).

Dikatakan ada sebanyak 140 dosen fungsional yang ber-

tugas sebagai DPL bagi 2395 mahasiswa UIN Mataram yang mengikuti KKP DR tahun ini. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya. Dari jumlah 2.395 mahasiswa tersebut terdiri dari mahasiswi sebanyak 1541 dan mahasiswa sebanyak 853.

“Peserta KKP DR meningkat dari tahun tahun ini

2395. Kemudian inti dari KKP DR bekerja langsung dari rumah dan tidak boleh mahasiswa kumpul melainkan dari rumah,” urainya.

Dengan kebijakan KKP DR, pihaknya sangat berharap agar semua DPL aktif memberikan pembimbingan. Pembimbingan dapat dilakukan melalui WhatApp Group.

Dikatakannya bahwa KKP DR ini muncul berkat adanya ide Direktur Jenderal Pendidikan Islam pada awal Mei lalu. Jadi disepakati wujud KKP DR tahun ini hanya dilakukan dari rumah. Hal itu mempertimbangkan kondisi keseha-

tan saat ini.

Lebih jauh dijelaskan sebenarnya ada dua model KKP. Yaitu KKP Kerja Sosial (KS) yang khusus untuk PTKIN yang mempunyai fakultas kesehatan dan kedokteran.

Ada pula KKP DR yang kini dilakukan UIN Mataram bersama dengan PTKIN di sejumlah daerah seperti di Tulung Agung, Surabaya, Jakarta dan Semarang. Meski dilakukan dari rumah, mahasiswa KKP DR UIN Mataram diharapkan dapat mengedukasi masyarakat agar disiplin menjalankan protokol kesehatan Covid-19. (dys)

Tekan Putus Sekolah

Dikbud Perbanyak SMA Terbuka Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan membuka dua SMA Terbuka untuk melengkapi SMA Terbuka yang sudah dikelola di SMAN 1 Narmada sebelumnya. Penambahan dua SMA Terbuka itu untuk menekan angka putus sekolah, juga untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) di NTB. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Muhammad Fauzan, mengatakan saat ini sudah ada SMAN 1 Narmada yang mengelola SMA Terbuka. Sekitar 400-an siswa bersekolah di SMA Terbuka tersebut. SMA Terbuka diperuntukkan bagi orang yang tidak bisa bersekolah di SMA reguler karena beragam alasan.

“Mereka juga akan dapat ijazah reguler. Kami juga akan menambah dua SMA Terbuka lagi di tahun ajaran baru nanti,” ungkapnya.

Fauzan menyebutkan, SMA Terbuka yang akan dibentuk itu dikelola oleh SMAN 1 Batulayar dan SMAN 1 Praya Barat Daya. Ia menegaskan, pemerintah memberikan kesempatan anak NTB dapat bersekolah.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., juga menjelaskan, pihaknya mulai memperluas SMA Terbuka. SMA Terbuka ditujukan untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi murni (APM) di NTB. SMA Terbuka juga bisa digunakan oleh seseorang berusia di atas 21 tahun yang ingin bersekolah.

Berdasarkan data yang dicantumkan di Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2018 dengan bersumber dari data verifikasi Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) bulan November 2018 bahwa angka APM jenjang SMA sebesar 70,5 persen, artinya 70,5 persen dari anak usia SMA sederajat mendapatkan fasilitas pendidikan atau bersekolah.

Sementara untuk angka putus sekolah, sebanyak 4.823 siswa di NTB putus sekolah pada tahun 2018. Data itu tercatat di Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2018. Dengan rincian, sebanyak 1.032 siswa SD, 1.320 siswa SMP, 1.236 siswa SMA, dan 1.235 siswa SMK. Aidy menambahkan, upaya untuk memperluas SMA Terbuka juga untuk mengantisipasi tidak banyaknya orang yang mengakses layanan Kejar paket C. “Saya memulai memperluas SMA terbuka. Layanan paket itu untuk alternatif, kenyataan tidak banyak yang mengakses ke sana,” pungkasnya. (ron)

Pengawas di Mataram Masih Kurang Mataram (Suara NTB) Pengawas di Kota Mataram masih kurang. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram akan merancang pendidikan dan pelatihan (Diklat) pengawas.

Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., pada Jumat (26/6) mengatakan, pengawas di Kota Mataram saat ini masih kurang. Saat ini jumlah pengawas sekitar 40 orang untuk TK, SD, dan SMP. Dibutuhkan setidaknya 20 sampai 30 orang pengawas agar berada pada kondisi ideal.

Kurangnya pengawas itu, menurut Fatwir akan mengurangi efektivitas dalam melakukan pengontrolan sekolah. Ia mengungkapkan, saat ini hanya ada satu pengawas TK, seharusnya ada lima pengawas TK. Begitu pula dengan pengawas SMPyang saat ini satu orang pengawas mengawasi sampai 12 sekolah. “Belum lagi kalau kepala sekolah tidak ada, pengawas jadi pelaksana tugas kepala sekolah,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya akan merancang Diklat pengawas ke depan. Ditargetkan seusai masa pandemi Covid-19 rencana Diklat pengawas bisa diwujudkan. “Kami rancang ke depannya untuk Diklat Pengawas,” katanya.

Ketua PGRI NTB, Yusuf, S.Pd., yang juga pengawas Kota Mataram, mengatakan untuk pengawas SD, rata-rata pengawas wajib membina sekolah. Untuk kondisi sekarang, satu pengawas sekolah rata-rata membina minimal 10 maksimal 15 sekolah. Sedangkan untuk jenjang SMP satu pengawas membina 7 satuan pendidikan dan/atau 40 orang guru sesuai mata pelajaran yang dimiliki oleh pengawas Menurut Yusuf, saat ini masih dibutuhkan tambahan pengawas. Ia mengatakan, seharusnya Disdik membuat peta analisis kebutuhan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk lima tahun ke depan. Dengan begitu, stok kepala sekolah dan pengawas sekolah tetap ada jika ada pergantian kepala sekolah dan pengawas sekolah.

“Demikian juga analisa kebutuhan guru, tugas dinas dalam hal ini Kabid GTK, agar ke depan pemerintah lebih cepat mengambil tindakan atau keputusan terkait kebutuhan guru,” ujarnya.

Yusuf menjelaskan, guru adalah salah faktor utama terwujudnya kualitas pendidikan di daerah. “Bagaimana mungkin kualitas pendidikan bisa diwujudkannya jika guru masih kurang sementara lulusan LPTK dari berbagai perguruan tinggi semakin banyak. Maka perlu dilakukan seleksi secara ketat calon guru di masa depan,” sarannya. (ron)

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

HADIRI - Ketua TP PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menghadiri wisuda di SDLB Pelangi Lombok Care, Jumat (26/6).

Bunda Niken Berikan Semangat pada Wisudawan SDLB Giri Menang (Suara NTB) Menghadiri acara wisuda SDLB Pelangi Lombok Care, Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati mengaku bahagia, karena turut hadir dalam sebuah acara yang penuh keberkahan, nikmat dan anugerah.

“Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di tempat ini dan dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki semangat yang sama,” tutur Hj. Niken dalam sambutannya, Jumat (26/6).

Pada kesempatan tersebut Hj. Niken memberikan semangat serta mengucapkan selamat kepada orang tua yang selama ini telah bersa-

bar, hingga anak-anaknya lulus dengan penuh perjuangan bertahun-tahun melalui tantangan yang tidak mudah.

“Kita tetap harapkan ibu-ibu tetap semangat mendampingi anak-anak titipan dari Tuhan.

Ibaratnya mereka diutus pada ibu-ibu dengan sebuah tujuan, artinya ibu-ibu mampu menjadi ibu untuk anak-anak yang luar biasa,” ungkap istri Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah ini.

Selain itu, Bunda Niken – sapaan akrabnya menyampaikan bahwa segala sesuatu bisa terjadi, mereka bisa menjadi orang-orang yang sukses karena dukungan dari orang tua khususnya doa dari para ibu. Terlebih salah satu yang diwisuda bercita-cita menjadi

polisi, dirinya sangat mendukung dan mendoakan agar Allah memberikan jalan.

“Kalian sudah tahu hari ini sudah lulus SD, suatu saat nanti Ibunda bertemu dengan kalian sudah lulus SMP, SMA dan tidak menutup kemungkinan kalian bisa lulus sarjana,” doa Bunda Niken kepada anakanak luar biasa tersebut.

Kemudian, untuk Yayasan Lombok Care Bunda Niken berharap agar niat baik dan upaya yang dilakukan sampai pada titik ini, ia percaya tidak bisa dinilai dengan uang atau harta.

“Saya atas nama masyarakat NTB dan atas nama Pemerintah Provinsi NTB mengucapkan terima kasih dan tentu saja tetap semangat kepada Ketua

Agar Lebih Kreatif

berkembang,” jelasnya.

Kepala SDLB Pelangi Lombok Care, Rasyid Ridho mengaku haru dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.

6 tahun yang lalu siswa-siswinya masih kecil dan diajarkan untuk membaca dan berhitung.

“Kami juga sebagai guru memacu dan mendorong agar tidak menyerah. Perjuangan kalian menjadi anak yang luar biasa karena kalian adalah keajaiban,” jelasnya.

Acara wisuda yang dihadiri pula oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB H. Ahsanul Khalik ini kemudian dilanjutkan penyerahan secara simbolis bantuan paket nutrisi dan sembako untuk 99 anak berkebutuhan khusus. (r)

Transfer ke Program S1

Guru PAI Harus Introspeksi Diri Mataram (Suara NTB) Pendidikan agama masih dibutuhkan bagi anak-anak di sekolah. Mengingat sudah ada pendidikan agama saja moral anak-anak seperti ini, apalagi jika benar-benar dihilangkan sama sekali atau digabung dengan materi lain.

“Bayangkan saja ada pendidikan agama saja moral anak sudah begini, apalagi jika tidak ada agama,” jelas Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Prof. Dr. Suprapto, M.Ag, Jumat (26/6).

Hal demikian menanggapi adanya wacana penggabungan mapel PAI dengan PKN beberapa waktu lalu. Meski akhirnya sudah dibantah Kemdikbud.

Menurut Prof. Suprapto, wacana penggabungan sungguh menggelisahkan banyak orang.

“Isu ini tidak saja sekali dua kali muncul. Meski sudah ada tabayyun untuk mempertanyakan hal itu. DPR juga mempertanyakan hal itu,” ujarnya.

Dikatakan jika semangat penggabungan agama dan PKN itu jelas bertentangan dengan UU Sisdiknas. Selain itu juga dianggap tidak sesuai sejarah dan bertentangan dengan semangat NKRI. Tentu saja wacana penggabungan itu bertentangan dengan Pancasila. “Kita semua sepakat untuk tidak sepakat dengan itu,” jelasnya.

Yayasan, Kepala Sekolah serta guru-guru. Karena dengan melihat orang lain bahagia tentu saja itu sebuah kebahagiaan tersendiri,” katanya.

Sementara itu Pemilik Yayasan Lombok Care, Nindi berpesan untuk tidak bersaing dengan dunia luar ataupun orang lain melainkan bersainglah dengan diri sendiri. Menurutnya semua orang telah mengetahui kemampuan dan perubahan dari siswa-siswinya.

“Memulai dari motto where there is a will, there is a way, sekarang saya benar-benar menyadari bahwa bukan hanya saya yang punya keinginan yang kuat tetapi anak-anak ini juga memiliki semangat dan keinginan untuk dicintai dan

(Suara NTB/dys)

Suprapto Meski demikian, menurutnya dengan kasus itu justeru berdampak positif agar mapel PAI bisa lebih dikenal masyarakat, selain itu mapel PAI bisa lebih banyak orang yang peduli. Semua orang akhirnya merasa menganggap penting PAI harus hadir bagi anak-anak mereka.

Di satu sisi kata Prof. Suprapto, guru-guru PAI harus mengoreksi diri. Misalnya metode pengajarannya masih kurang menyenangkan, strategi internalisasi nilai, termasuk efektivitas belajar. Ini semua jadi kesempatan untuk semua stakeholder PAI, termasuk agar guru lebih kreatif.

“Pandemi ini juga memak-

sa kita untuk beradaptasi, ini semua membutuhkan sikap cerdas bagi seluruh insan PAI. PAI memberikan sumbangan kontribusi besar bagi anak bangsa. Selain itu PAI merupakan pengamal Pancasila.

Bisa dicek seluruh materi PAI. Ini merupakan perjuangan bagi seluruh guru PAI,” jelasnya.

Lebih jauh menurut Prof. Suprapto, ada banyak hasil penelitian yang harus dibaca guru sebagai otokritik bagi guru PAI. Misalnya ada 57 persen guru lebih itu intoleran dan radikal.

“Guru agama semakin tidak toleran, kemudian adanya radikalisme di ruang ruang kelas. Hasil hasil survei ini harus kita baca secara bijaksana. Kita jangan langsung marah dengan hasil survei itu,” tuturnya.

Oleh sebab itu hasil penelitian ini haruslah jadi otokritik bagi guru-guru agar lebih memperbaiki konten materi. Pada sisi inilah harus benar-benar dilakukan ijtihad agar materinya benar-benar menarik.

Tentu saja imbaunya, materi yang mainstreaming seperti pengarusutamaan Islam wasathiyah haruslah diajarkan ke siswa. “Islam yang moderat tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak, tidak ekstrem kiri dan tidak ekstrem kanan, tidak fundamentalis, tidak juga liberalis,” sebutnya. (dys)

Undikma Terima Alumni Diploma III Mataram (Suara NTB) Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma Tiga (D3) bisa melanjutkan jenjang studi pada tingkat sarjana atau strata satu (S1).

“Undikma menerima,” kata Ketua Panitia PMB Undikma, Ni Ketut Alit Suarti, pada Suara NTB, Jumat (26/6).

Ada banyak kampus yang menerima mereka yang ingin lanjut studi. Asalkan jurusannya sesuai, mereka bisa langsung daftar. Dari catatan Suara NTB, sejumlah kampus misalnya Universitas NW, Universitas Al Azhar, dan Universitas 45 Mataram.

Hanya saja kata Alit Suarti, meski diperbolehkan melanjutkan studi atau transfer program studi, namun ada juga sebagian Program Studi Diploma Tiga yang tidak boleh lanjut ke jenjang S1 di Undikma.

Dikatakan Alit Suarti, ada banyak pertanyaan mengenai hal ini. Misalnya saja alumni D III Dokter Hewan ingin melanjutkan studi pada Program Sarjana Pendidikan Dokter Hewan.

Menurut aturan, untuk program studi ini tidak dibolehkan.

“Mahasiswa Lanjut D III Kedokteran Hewan ke S1 Pendidikan Kedokteran Hewan, regulasinya tidak bisa. Mohon maaf

(Suara NTB/dok)

Ni Ketut Alit Suarti sekali ini karena memang ini aturan tidak bisa,” urainya.

Kecuali kata Alit Suarti, untuk program studi D III Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) mau lanjut ke SI FKM, tentu saja bisa diterima kampus. Begitu juga untuk jurusan yang lainnya juga diperbolehkan untuk transfer dan lanjut ke program S1.

“Tapi kalau yang D III Kesehatan Masyarakat itu bisa melalui proses konversi dengan dilengkapi transkrip nilai. Mungkin yang lain bisa melanjutkan S 1 kami lanjutkan ke proses konversi rata rata pendidikan lanjutannya cuma dua tahun,” jelasnya. (dys)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 27 Juni 2020

Mataram (Suara NTB) – Jaksa menggunakan pola lain dalam menghadapi korupsi yang menggerogoti program-program pembangunan. Penindakan bukan lagi jalan utama yang ditempuh. Melainkan pencegahan lewat imbauan.

Penyelidikan kasus baru dipakai jika jalan pencegahan mentok. “Target kita (penanganan kasus) sebanyak-banyaknya. Tapi untuk tahun ini kan diutamaNanang NanangSigit SigitYulianto Yulianto kan pencegahan,” ungkap (Suara NTB/dok) Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto ditemui Jumat (26/6) kemarin.

Menurutnya, pencegahan dapat meminimalisasi kerugian negara yang timbul. Ditambah lagi, program pembangunan yang sedang berjalan tidak terganggu proses hukum. Cara lunak itu bisa berubah menjadi keras apabila tetap ada yang masih bandel. “Tapi kalau sudah kita kawal, kita ingatkan, kita imbau, supaya mengurungkan niat. Jika masih tetap nekat mau korupsi ya kita tindak. Kita sikat,” kata Nanang.

Kajati mengatakan, jaksa penyidik tidak menemui kendala berarti dalam penanganan korupsi. Meskipun sempat tersendat selama tiga bulan terakhir akibat pembatasan sosial dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. “Pemeriksaan sudah mulai lagi,” ucapnya. Sampai Juni ini, prestasi penyidikan korupsi baru satu kasus. Sisanya masih penyelidikan.

“Yang sudah dik (penyidikan) itu yang Depag (Kemenag). Kalau yang lain, kita masih nyari-nyari,” imbuh dia. Kasus yang ditangani di tahap penyidikan itu yakni anggaran rehabilitasi asrama haji Provinsi NTB tahun 2017. Penanganan kasus berawal dari temuan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengenai indikasi kerugian negara Rp1,2 miliar. Tahapannya kini masih proses penghitungan kerugian negara. (why)

Perantau Ikut Bisnis Edarkan Sabu Mataram (Suara NTB) – Narkoba kembali masuk ke Lombok melalui pengiriman paket kilat. Kali ini paket sabu seberat 50,31 gram yang dikirim dari Jakarta. Seorang perantau diduga menjadi kurir sabu pesanan bandar. Kasubdit I Ditresnarkoba Polda NTB Kompol I Ketut Sukarja mengatakan, total pelaku yang diamankan sejumlah tiga orang. Mereka ditangkap di tempat terpisah. “Yang mengambil barang dari kantor agen paket kilat lebih dulu,” ucapnya, Jumat (26/6) kemarin.

Yang pertama diamankan yakni Ines (21) perantau asal Purbalingga, Jawa Tengah. Ines ditangkap ketika mengambil barang pada Kamis (25/6) sore lalu. “Paket sabu disamarkan dalam kiriman makanan sari pati,” kata Sukarja. Ines berkilah bukan sebagai pemilik barang. Wanita ini mengaku sebagai suruhan. Kasus itu langsung dikembangkan.

Tim yang dipimpin AKP Made Yogi Purusa Utama kemudian bergerak ke Ampenan, Mataram. Sesuai pengakuan Ines. “Di sana kita tangkap Topan. Kita temukan barang bukti 7,69 gram sabu dalam 14 paket yang siap untuk diedarkan,” ucapnya. Ditemukan juga uang tunai Rp1,5 juta yang diduga merupakan hasil transaksi.

Topan lalu menyebut nama lain. Sampai akhirnya Beni ikut ditangkap dari rumahnya di Batulayar, Lombok Barat.

Barang bukti yang ditemukan yakni sabu 2,16 gram, dan bukti riwayat komunikasi. “Barang ini dari Jawa. Kita sedang kembangkan yang di sini ini siapa pemesannya. Yang jelas ini jaringan antarprovinsi,” tutup Sukarja. Para pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dijerat dengan pasal 112 ayat 2 dan atau pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 127 UU RI No35/2009 tentang Narkotika. (why)

(Suara NTB/ist)

DIAMANKAN - Tiga tersangka terkait paket sabu yang dikirim via jasa pengiriman paket kilat diamankan Subdit I Ditresnarkoba Polda NTB.

Gerindra Bongkar Bakal Pasangan Calon di Loteng dan Dompu Mataram (Suara NTB) – Partai Gerinda NTB telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan surat tugas yang sudah diberikan kepada para bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020.

Dari tujuh daerah itu, Partai Gerindra melakukan perombakan pasangan calon di dua daerah yakni Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dan Dompu. Sementara di lima daerah lainnya tetap tidak ada perubahan, lantaran mereka sudah memenuhi syarat yang diminta dalam surat tugas.

Hal itu disampaikan langsung Ketua DPD partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat kepada Suara NTB, Jumat (26/6) kemarin. “Perubahan memang terjadi di Lombok Tengah dan Dompu, masingmasing wakilnya yang berubah,” ungkap Ridwan.

Dijelaskan Ridwan, pergantian calon wakil di Loteng dan Dompu itu terpaksa dilakukan oleh Gerindra, lantaran kedua calon wakil itu mengundurkan diri.

Diketahui di Loteng Gerindra awalnya mengusung

pasangan bakal calon L. Pathul Bahri berpasangan dengan Ferdian Elmiansyah, namun belakangan anak Bupati Loteng itu mengundurkan diri karena alasan tak dapat restu dari keluarga.

Sehingga posisi Ferdian kemudian digantikan oleh Nursiah yang diusulkan Golkar selaku koalisi.

“Perubahan di Loteng karena Ferdi mundur, sebenarnya kita sayangkan karena kita mau berikan kesempatan kaum milenial, sekarang digantikan Pak Nursiah dan ini masih dalam proses,” kata Ketua Komisi II DPRD NTB ini.

Sementara di Dompu sendiri, awalnya dalam surat tugas Gerindra, mengusulkan pasangan Abdul Kadir Jaelani (AKJ) berpasangan dengan Nurlaela Chairunisa. Tapi karena Nurlaela juga belakangan mengundurkan diri,

Gerindra juga kemudian terpaksa harus mencari wakil pengganti untuk AKJ. “Awalnya Abdul Kadir sudah sepakat, cuma wakilnya berubah juga, Nurlaela batal sama dengan di Loteng dia mengundurkan diri. Sehingga sekarang ini calon wakil masih jadi beban, kita sedang pertimbangan lima nama untuk kita sandingkan dengan Kadir,” ungkap Ridwan.

Dengan demikian, menurut Ridwan pada dasarnya Partai Gerindra tetap konsisten pada keputusan awalnya dalam memberikan dukungan kepada pasangan bakal calon. Jika pun terjadi perubahan, bukan karena kehendak Gerindra.

“Jadi sebenarnya surat tugas yang kita berikan kepada calon itu tidak ada berubah, kita tetap Istiqomah. KLU, Mataram, Sumbawa, KSB dan Bima itu final dan solid. Ka-

yang berlaku.

Jika ada petugas PPS tidak melakukan verifikasi faktual, itu bisa dikenakan sanksi pidana. “Petugas PPS menjawab dan mengisi sendiri formulir pernyataan dukungan itu,” ungkapnya, Jumat (26/6).

Kedua, masyarakat pemilik e-KTP harus ditegaskan dipastikan apakah mereka benar-benar memberikan dukungan atau tidak memberikan dukungan terhadap bapaslon.

Pasalnya ada dugaan paket bapaslon dan tim sukses diduga telah melakukan pemalsuan berkas dokumen dukungan tersebut.

Potensi pelanggaran ketiga, yakni terhadap kemungkinan ada jajaran penyelenggara Pemilu atau Pilkada baik di KPU dan Bawaslu memberikan dukungan e-KTP ter-

lau yang di Loteng dan Dompu itu bukan kita yang meninggalkan,” pungkasnya.

Ditempat terpisah diketahui untuk Pilkada Dompu Abdul Kadir sudah menemukan pengganti pasangan wakilnya setelah ditinggalkan Nurlaela yang mengundurkan diri. Abdul Kadir memilih Syahrul Parsan menjadi wakilnya.

“Ada banyak pengalaman beliau, sehingga saya tertarik, sepakat dan klop menjadi pasangan. Beliau (H Syahrul) ini, bisa mengisi kekurangan pada diri saya di birokrasi pemerintahan. Ini semakin memberi keyakinan untuk memenangkan Pilkada ini,” ungkap Abdul Kadir pada Suara NTB baru-baru ini. (ndi)

Belum Mundur dari ASN

PDIP : Selly Tak Melanggar Aturan

(Suara NTB/why)

PENGAWASAN - Kasatreskrim Polresta Mataram Kadek Adi Budi Astawa (kiri) memimpin pengawasan produk makanan minuman kedaluwarsa di sebuah gudang di Kekeri, Gunungsari, Lombok Barat, Jumat (26/6) kemarin.

Gudang Diduga Daur Ulang Barang Kedaluwarsa Disegel Giri Menang (Suara NTB) – Polresta Mataram menyegel gudang penyedia makanan minuman PT DN JY di Kekeri, Gunungsari, Lombok Barat, Jumat (26/6) kemarin.

Sekurangnya 36 dus produk makanan berbagai merek disita. Penyedia yang punya markas utama di Denpasar, Bali ini diduga tidak memiliki izin yang lengkap di Lombok.

“Produk makanan kami temukan sudah kedaluwarsa.

Banyak limbah produk makanan tidak dikelola dengan baik,” ungkap Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa di sela penggerebekan.

Gudang tersebut memiliki fasilitas penyimpangan. Dilengkapi juga dengan tiga kamar pendingin untuk makanan beku. Barang kedaluarsa dite-

mukan di lantai dua. “Ini tidak dipisahkan. Dicampur dengan stok yang siap kirim,” imbuh Kadek Adi. Sejumlah produk habis masa berlaku antara Januari sampai Mei 2020. Sejumlah produk kedaluwarsa itu antara lain makanan kaleng, kecap manis, boncabe bubuk, olahan gelatin, minyak zaitun, minuman sari buah, olahan gandum, dan olahan susu.

“Ada belasan merek,” terangnya. Berkat temuan tersebut, tim Unit Tipidter langsung mengecek perizinan gudang yang juga menjual lemari es khusus frozen food ini.

“Terkait perizinan, dia ini belum ada izin. Barangbarang kami amankan sebagai bukti. Tempatnya juga kita segel,” jelas Kadek Adi.

Gudang ini sudah beroperasi sejak tahun 2014. Selama ini menyuplai kebutuhan makanan dan minuman bisnis pariwisata. Pandemi Covid-19 membuat sejumlah barang tidak terjual sampai kedaluwarsa. Adi mengatakan, penindakan ini untuk mencegah tindakan nakal.

Barang kedaluwarsa rawan disalahgunakan untuk diolah lagi. Menyamarkan habis masa berlaku agar bisa dijual kembali. “Produknya dia ini untuk suplai hotel di Senggigi dan Gili Trawangan,” ujarnya.

Penanggung jawab gudang, Adit mengaku rutin mengelola limbah barang kedaluwarsa. “Setiap dua bulan kita musnahkan. Tidak ada yang kita jual lagi. Kita retur pun tidak,” kilahnya. (why)

Bawaslu Petakan Potensi Pelanggaran Verfak Dukungan Balon Perseorangan Mataram (Suara NTB) – Bawaslu Provinsi NTB melakukan pemetaan potensi pelanggaran yang berpotensi terjadi dalam proses verifikasi faktual (Verfak) dukungan bakal pasangan calon perseorangan di Pilkada serentak 2020.

Pemetaan itu dilakukan supaya petugas pengawas di lapangan bisa mengantensi potensi-potensi pelanggaran itu.

Disebutkan Divisi Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth, potensi pertama rawan pelanggaran yakni Petugas PPS tidak melaksanakan tugas untuk melakukan proses verifikasi faktual, sebagaimana sudah diatur dalam peraturan perundangan-undangan

(Suara NTB/ist)

EVALUASI - DPD Partai Gerindra NTB bersama desk Pilkada saat rapat evaluasi terhadap surat tugas yang sudah mereka berikan pada tujuh pasangan calon baru-baru ini.

hadap Bapaslon independen.

Dengan ada jajaran penyelenggara Pemilu berikan dukungan, sudah melanggar prinsip kode etik netralitas dan independensi penyelenggara di Pilkada. “Netralitas adalah harga mati penyelenggara pemilu,” tegasnya.

Keempat, Warga pendukung yang berstatus TNI, Polri, ASN, dan kepala desa bisa muncul masalah hukum melanggar hukum lain yang mengatur soal netralitas TNI, Polri, ASN dan kepala desa.

Pasalnya, mereka dilarang memberikan dukungan ke bapaslon di Pilkada. Itu sudah diatur dalam UU netralitas ASN, dan UU Pilkada.

Lebih lanjut diungkapkan, tujuan dari dilakukan proses verifikasi faktual itu untuk memastikan dan mengecek

kebenaran terkait berkas daftar dokuman dukungan diserahkan oleh bapaslon tersebut. Karena itu akan menjadi acuan dan tolak ukur, untuk menentukan dan menetapkan apakah bapaslon jalur independen itu memenuhi syarat atau tidak sesuai undang-undang.

Jika berkas daftar dokumen dukungan itu memenuhi syarat, maka bapaslon itu akan ditetapkan oleh KPU sebagai peserta di Pilkada. “Tetapi jika tidak memenuhi syarat, tentu bapaslon itu akan dinyatakan gugur,” terangnya.

Sebab itu, dalam pengawasan terhadap verifikasi itu, petugas pengawas dibekali dengan dokumen B.1.1 KWK yang berisi daftar nama pendukung bapaslon tersebut.

Pihaknya pun meminta kepa-

da petugas pengawas di lapangan, agar dokumentasikan di lapangan terkait hasil pengawasan terhadap verifikasi faktual itu baik tertulis maupun video.

Dengan demikian, Petugas pengawasan bisa menguraikan setiap peristiwa dilapangan dalam proses verifikasi faktual tersebut.

Diketahui verifikasi faktual dukungan balon Perseorangan akan berlangsung di lima kabupaten/kota yang ada bapaslon Perseorangannya dari tujuh daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020, yaitu Kota Mataram (1 Bapaslon), Lombok Tengah (2 Bapaslon), Sumbawa (2 Bapaslon), Dompu (1 Bapaslon) dan Bima (1 Bapaslon). (ndi)

Mataram (Suara NTB) PDI-P angkat bicara soal sorotan banyak pihak yang mempersoalkan Hj. Putu Selly Andayani yang belum mengajukan pengunduran diri sebagai pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov NTB, meski sudah resmi didukung koalisi dua partai politik yakni PKS dan PDI-P untuk tampil bertarung sebagai bakal calon Walikota Mataram 2020.

Ketua DPC PDI-P Kota Mataram, Made Slamet menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh Selly ketika dia belum mengajukan pengunduran diri sebagai ASN. Sebab aturan terkait ASN yang maju di Pilkada sudah jelas, harus mundur sebelum ditetapkan sebagai bakal calon. Tapi KPU saja masih belum buka pendaftaran. “Tidak ada aturan yang dilanggar, kita taat aturan, nanti akan mundur dari ASN pada waktunya sesuai dengan ketentuan aturan, kan pendaftaran di KPU September,” kata Made Slamet, Jumat (26/6) kemarin.

Menurut Made Slamet, pihaknya sangat menyadari bahwa ketika Selly yang berpasangan dengan Ketua MUI Kota Mataram resmi mendapatkan dukungan dari PDI-P dan PKS untuk dicalonkan di Pilkada Kota Mataram. Pro dan kontra terkait dengan hal itu pasti akan bermunculan.

“Ini kan hanya omonganomongan orang, obrolan biasa di pinggir jalan, ndak bisa kita dengarkan itu, kita bekerja on the track, mengikuti tahapan Pilkada,” jelasnya.

Anggota DPRD Provinsi NTB itupun menduga bahwa status ASN Selly ini sengaja disoal kemudian diangkat sebagai isu oleh lawan-lawan politik yang mulai khawatir dengan kemunculan Selly. “Seharusnya ndak boleh baper kalau kita terjun dunia politik. Indikasi isu ini sengaja dimainkan sama lawan politik, bisa saja itu, karena orang batuk saja bisa dipolitisasi,” ungkapnya.

Ditegaskannya, jika Selly benar melakukan pelanggaran hukum hanya karena sudah resmi dicalonkan oleh partai politik dan dia belum mundur dari ASN. Made Slamet memastikan Selly sudah mendapatkan teguran atau sanksi dari atasannya. Akan tetapi sampai saat ini hal itu tidak terjadi pada Selly, karena memang tidak ada aturan yang dilanggar.

“Kan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) tidak pernah ngomong Ibu Selly melanggar aturan atau etika. Mereka hanya menyebutkan bahwa dari sekian ASN Pemprov NTB yang maju Pilkada itu, ada yang sudah mengajukan pengunduran diri dan ada yang belum,” katanya.

Made Slamet

(Suara NTB/ndi)

Kejati NTB Melunak Soal Penindakan Korupsi

Halaman 7

Menurut Made Slamet, Selly yang saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB itu, masih dibutuhkan tenaga dan pikiran oleh Gubernur NTB. Terutama dalam menangani anak-anak dan perempuan yang rawan terpapar Covid-19.

“Kita ini nomor dua nasional anak yang terpapar Covid19, Gubernur memberikan tugas kepada Ibu Selly untuk menekan kasus anak terpapar Covid-19. Dan silahkan diawasi dimana Ibu Selly mendompleng kegiatan kedinasan untuk itu (politik), tidak ada,” pungkasnya.

Ditempat terpisah, Selly menegaskan bahwa akan mengundurkan diri dari ASN pada saat dia akan mendaftar sebagai calon ke KPU. “Aturannya kan saat mendaftar jadi calon, saya mengajukan pengunduran diri. Kalau sekarang kan saya belum mendaftar, jadi masih ASN,” katanya.

Selly mengaku tidak ada aturan yang dia langgar ketika dia melakukan silaturahmi dengan partai politik dalam kapasitasnya sebagai ASN. Sehingga seratusnya sebagai ASN tersebut tidak membatasinya untuk membangun komunikasi dan silaturahmi dengan partai politik terkait dengan rencananya akan maju di Pilkada Kota Mataram.

“Saya kan hanya silaturahmi, memang dilarang silaturahmi sama partai politik, kan tidak.

Tidak haram kita dekat dengan partai politik, emang haram?” Katanya.

Selly pun mempersilahkan pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap dirinya dalam melakukan proses pencalonan Walikota Mataram. Terutama terkait dengan kecurigaan-kecurigaan kepada dirinya yang diduga akan memafatakan fasilitas jabatan sebagai ASN untuk kegiatan-kegiatan pencalonannya. “Oh ya, silahkan saja diawasi, kami kan tidak sedang melakukan kegiatan kampanye, kami hanya silaturahmi,” tegasnya. (ndi)

Bawaslu Ingatkan KPU Mataram Lakukan Verfak Dukungan Balon Perseorangan Sesuai Aturan Mataram (Suara NTB) – Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri mengingat KPU dan jajarannya supaya di dalam melaksanakan kegiatan verfikasi faktual (Verfak) dukungan bakal calon perseorangan Pilkada Kota Mataram 2020. Agar melaksanakan sesuai amanat Undang-Undang, supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

“KPU Kota Mataram agar

melaksanakan Verfak dukungan calon perseorangan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, jangan keluar dari koridor itu,” tegas Hasan. Dia pun mengimbau kepada pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota Mataram yang dari jalur perseorangan, jika menemukan dalam proses Verfak pihaknya merasa dirugikan. Maka yang bersangkutan bisa

mengajukan keberatan kepada Bawaslu tentu didukung dengan bukti-bukti.

“Kepada Bapaslon jika ada yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU Kota Mataram dalam proses Verfak ini, dapat mengajukan sangketa kepada Bawaslu sesuai dengan SOP,” kata Hasan.

Pada kesempatan itu, Hasan juga menyampaikan supaya KPU

menyampaikan jadwal Verfak kepada pihaknya. Sehingga pada saat turun Verfak, Bawaslu bisa melakukan pengawasan pada saat Verfak berlangsung. Hal itu menurutnya penting supaya antara KPU dan Bawaslu tidak terkesan saling intip.

“Supaya PPK dan PPS bersama membuat timeline Verfak agar tidak ada kesan saling kerja ant-

ara PPS dengan panwascam saat melaksanakan Verfak. Bawaslu siap mengawasi proses Verfak dengan standar protokol kesehatan Covid-19,” katanya.

Diketahui, agenda Verfak dukungan balon perseorangan di Kota Mataram akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni sampai 10 juli, atau selama 14 hari kerja. Ketua KPU Mataram, Muhammad Husni, men-

yampaikan bahwa pihaknya akan bekerja melaksanakan Verfak sesuai dengan aturan, termasuk protokol kesehatan Covid-19.

“Kami sebelum melakukan Verfak, semua anggota PPS kami tes cepat untuk memastikan mereka bebas Covid-19. Dan petugas kami berkali dengan protokol kesehatan Covid-19, dan dengan APD (Alat Pelindung Diri),” kata Husni. (ndi)

SUARA NTB

Sabtu, 27 Juni 2020

Halaman 8

Petani Garam di Sekotong Butuh Alat Angkut Siapa sangka garam hasil produksi rakyat di Dusun Madak, Dusun Empol dan Dusun Bertong Desa Cendi Manik yang dulunya ditukar secara barter dengan beras atau bahan pokok lainnya, kini menjadi usaha industri yang menjanjikan. Bahkan garam produksi petani di daerah ini diserap untuk bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Namun kendala dihadapi petani tidak memiliki alat angkut, sehingga harus menyewa di pihak ketiga.

DI BAWAH pembinaan dari Koperasi Syariah Bina Laut Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, garam Sekotong kini telah menjadi salah satu produk unggulan yang sudah beredar di mana-mana. Melalui Instruksi Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, yang mengharuskan para pegawai lingkup Pemkab Lobar dan masyarakat Lombok Barat umumnya, untuk membeli dan

menggunakan produk lokal. Kebijakan tersebut telah menjadi angin segar bagi kebangkitan usaha ekonomi masyarakat.

Demikian juga dengan pemerintah provinsi NTB melalui program JPS NTB Gemilang, produk-produk UMKM masyarakat NTB dibeli dan dilakukan pembinaan. Salah satunya adalah ikan asin dan garam halus produksi Koperasi Syariah Bina Laut Sekotong.

“Alhamdulillah hari ini,

Minggu (14/6), Koperasi Syariah Bina Laut melakukan pegiriman garam beryodium ke PT. GNE (Gerbang NTB Emas ) untuk JPS NTB Gemilang,” kata H. Badrun Tammam, A. Ma, Ketua Koperasi Syariah Bina Laut, saat ditemui di Gudang Penyimpanan Garam koperasi belum lama ini. “Pada hari Sabtu lalu, kami mengirimkan untuk Kota Mataram sebanyak 6 ton garam. Sedangkan untuk hari Senin kami

akan kirim untuk kuota Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 1,6 ton. Dan berikutnya untuk jatah Kabupaten Lombok Barat dan KLU,” jelas dia.

Dengan banyaknya permintaan garam tersebut, pihaknya mengatakan siap untuk menyediakan stok sesuai yang di butuhkan. “Stok garam di gudang dan petani garam cukup banyak, dan kami siap untuk mendistribusikan sesuai permintaan pemesan,” ungkapnya. Garam hasil produksi UMKM binaan Kopsyah Bina Laut terdiri dari garam halus dan garam kasar. “Kalau garam halus untuk konsumsi, sedangkan produk garam kasar untuk industri,” jelasnya.

Selain itu, dengan terbelinya garam hasil produksi Kelompok

Petani Usaha Garam Rakyat (Pugar) yang ada di Kecamatan Sekotong dan Lembar, telah turut menyerap tenaga kerja lokal.

“Alhamdulillah, kalau pada hari - hari biasa, yang bekerja di pengemasan garam hanya sekitar 4-6 orang, kini kami bisa mempekerjakan sebanyak 12 hingga 20 orang,” ucapnya.

Untuk pengemasan garam, para pekerja yang dilibatkan adalah ibu-ibu rumah tangga.

“Alhamdulillah, arak te gawek, ketimbang momot lek bale (yang penting ada yang bisa di kerjakan, daripada nganggur di rumah, red),” kata seorang ibu yang tengah mengemas garam, saat diminta tanggapannya.

Dari upah bekerja mengemas garam dengan sistem borongan tersebut, ibu ibu yang berasal

(Suara NTB/her)

TIMBANG GARAM – Petugas dan anggota koperasi syariah Bina Laut Sekotong, Lombok Barat, sedang menimbang dan mengemas garam untuk kebutuhan JPS Gemilang NTB. dari sekitar gudang penyim- nekankan kepada para pekerpanan garam ini menerima ja dan kelompok nelayan biRp100.000-Rpl50.000/hari. naan agar menyisihkan sebagi“Dengan adanya koperasi sya- an hasil usahanya untuk ditriah Bina Laut, kami juga me- abung,” tutup H. Badrun. (her)

Diduga Salahgunakan BST

Oknum Kadus Ditetapkan Tersangka Selong (Suara NTB) Aparat kepolisian dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim) akhirnya menetapkan oknum kepala dusun (Kadus) di Desa Lenek Tengah Kecamatan Lenek, Harmain alias Saosan (39), sebagai tersangka. Ia tertangkap tangan melakukan pemotongan Bantuan Sosial Tunai (BST) penanganan virus Corona (Covid-19). “Kita sudah tetapkan tersangka,” terang Kapolres Lotim, AKBP. Tunggul Sinatrio, SIK, Jumat (26/6).

(Suara NTB/kir)

BAGI MASKER - Personel TNI membagikan masker kepada jemaah shalat Jumat di Masjid Pancasila Kelurahan Leneng Praya, Jumat (26/6).

Salat Jumat di Loteng

TNI Turun Bagi-bagi Masker Praya (Suara NTB) Jajaran Kodim 1620/WB Lombok Tengah (Loteng), Jumat (26/6), turun ke sejumlah masjid di Kota Praya untuk membagi-bagikan masker bagi jemaah yang hendak melaksanakan ibadah shalat Jumat. Langkah tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya jajaran TNI di daerah ini untuk membantu pemerintah mencegah penyebaran Covid-19. Pasca keputusan dibukanya kembali aktivitas peribadatan khususnya shalat Jumat di Loteng.

Dandim 1620/WB Loteng, Letkol CZI Prastiwanto di hadapan jemaah shalat Jumat masjid Pancasila Leneng Praya, mengatakan, menurut WHO Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona telah bermutasi menjadi leb-

ih kuat. Covid-19 sendiri diyakini tidak hanya menyebar melalui perantaraan doplet saja. Tetapi sudah bisa menyebar lewat udara.

Pasalnya, di udara Covid19 sekarang bisa bertahan hingga 8 jam. Sehingga penggunaan masker menjadi penting dalam rangka mencegah penularan dan penyebaran Covid-19. “WHO sekarang sudah mewajibkan penggunaan masker. Ini untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19,” terangnya.

Terlebih dengan akan diterapkannya kebijakan kenormalan baru oleh pemerintah daerah, penggunaan masker menjadi lebih penting. Bahkan, menggunakan masker merupakan salah satu bentuk perilaku hidup normal baru di tengah pandemi Covid-19. Ter-

masuk saat menjalankan ibadah sekalipun. Selain kebiasaan mencuci tangan dengan sabun serta pola hidup bersih lainnya.

Dikatakannya, pandemi Covid-19 di Loteng masih berlangsung. Hal itu bisa dilihat dari masih adanya pasien positif Covid-19 di daerah ini. Untuk wilayah Kota Praya sendiri misalnya, masih ada empat pasien positif corona yang dirawat. Dari total keseluruhan sebanyak 28 orang pasien positif. “Untuk Loteng sendiri total pasien positif Covid-19 sebanyak 109 orang. Tapi sebagian besar di antaranya sudah dinyatakan sembuh,” tegas Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid19 Loteng ini. (kir)

Dalam kasus ini, kata Kapolres, pihaknya terus melakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap para saksi termasuk korban. Di mana penangkapan terhadap pelaku dilakukan di rumahnya pada Rabu (10/6) lalu sekitar pukul13.00 wita.

Modus yang digunakan oleh pelaku berupa pemotongan langsung yang tergolong pungutan liar (pungli) hingga pemaksaan terhadap masyarakat penerima manfaat BST yang bersumber dari Kemensos.

Para korban merupakan penerima manfaat bersama dengan 17 orang penerima

manfaat lainnya dikumpulkan oleh pelaku di rumahnya. Mereka diberitahukan agar dari jumlah bantuan yang besarannya Rp600.000 itu akan dipotong sebesar Rp100.000. Alasannya untuk dibagikan kepada warga yang tidak menerima bantuan. Bahkan, tersangka terindikasi melakukan pengancaman terhadap korban apabila tidak mau memberikan sesuai permintahnya, maka akan dicoret namanya dari daftar penerima manfaat.

“Korban juga didatangi oleh tersangka ke rumahnya dan dipaksa untuk memberikan

uang potongan tersebut. Saat ditangkap pun, tersangka sedang menerima uang sebesar Rp100.000 dari korban yang merupakan potongan Bantuan Sosial Tunai (BST) di rumah tersangka,” terangnya.

Dari tangan pelaku waktu dilakukan penangkapan, petugas berhasil mengamankan uang tunai sebesar Rp100.000, uang tunai hasil pungutan dari penerima manfaat lainnya sebesar Rp1. 050.000 di dalam kantong pelaku. Turut juga diamankan barang bukti berupa rekap nama penerima manfaat yang sudah dipungut,

(Suara NTB/ist)

Tunggul Sinatrio daftar penerima manfaat BST Dusun Paok Pondong Lauk, serta daftar penerima bantuan pemerintah di Dusun Paok Pondong Lauk. “Sejumlah saksi sudah kita periksa. Saat ini sudah ditetapkan tersangka,” pungkas Kapolres. (yon)

Polres Lotim Salurkan Bantuan ke Warga Kurang Mampu Selong (Suara NTB) Polres Lombok Timur (Lotim) menyalurkan bantuan ke warga kurang mampu di daerah ini. Selain karena dampak virus Corona (Covid-19), penyaluran bantuan ini menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-74.

Dalam penyaluran sembako ini, pihak Polres Lotim menggandeng mahasiswa dan wartawan untuk turun berbagi ke masyarakat, Jumat (26/6/).

Penyaluran sembako ini dipimpin Kapolres Lotim, AKBP Tunggul Sinatrio, SIK, bersama Sekda Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, Kasdim 1615 Lotim dengan mengendarai sepeda motor roda dua. Mereka konvoi terjun ke masyarakat dengan membagi tim ke selu-

ruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lotim. “Ini juga kita harapkan menjadi contoh untuk masyarakat agar senantiasa saling berbagi,” harapnya.

Aksi sosial ini secara serentak dilakukan di Polres Lotim beserta Polsek jajaran dengan beraneka aksi sosial lainnya.

Namun dari Polres, dilakukan penyaluran paket sembako ke warga kurang mampu berupa beras masing-masing 5 kilogram. “Semoga bermanfaat bagi masyarakat kita yang membutuhkan,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres mengajak masyarakat untuk saling bahu membahu membantu warga dan menciptakan kamtibmas yang kondusif sehingga masyarakat dapat dengan tenang dan nya-

(Suara NTB/yon)

KONVOI SEMBAKO - Jajaran Polres Lotim melakukan konvoi pembagian sembako ke warga kurang mampu dalam rangka HUT Bhayangkara ke-74, Jumat (26/6) man menjalani kehidupan. Se- kepolisian dan pemerintah cara umum, kata dia, selama mengalami peningkatan.

“Mari kita menjadi pengayom, terjadinya Covid-19, jumlah kasus kriminalitas di Kabu- pelindung dan pelayan masyapaten Lotim diklaim menurun rakat yang sesungguhnya,” pinta dan tingkat kepercayaan Kapolres usai menggelar apel di masyarakat terhadap unsur Mapolres Lotim. (yon)

Dana Pembangunan RTH Kantor Bupati Loteng Diminta ke Pusat Praya (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) meminta bantuan pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di area kantor Bupati Loteng yang baru.

Proposal pembangunan RTH sebesar Rp15 miliar tengah dipersiapakan untuk segera diajukan ke pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas PUPR Loteng, Lalu Firman Wijaya, S.T., kepada

wartawan, Jumat (26/6). Dikatakannya, masih banyak fasilitas penunjang yang harus dipersiapkan di area kantor Bupati Loteng yang baru. Selain pagar pengamanan kantor, juga landscape serta RTH. Di satu sisi, untuk membangun fasilitas penunjang tersebut butuh anggaran cukup besar. Sementara kondisi anggaran daerah sedang terpuruk akibat pandemi Covid19. Sehingga banyak fasilitas yang sudah direncanakan

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4644 EB NOKA/NOSIN : MHIJM312JK151826/JM31E2147740 NO.BPKB 0.01374137 AN.YOHANA APRICIA HLG DSKTR JL.SAKURA RAYA KEL.CAKRANEGARA KOTA MATARAM HLG BPKB R4 DR.1518 BH NOKA/NOSIN : KDIP-87F001718/217764 N0.BPKB N4120885P AN.TRIZAL PRIANGGARA,SH HLG SKTR RUMAH

(Suara NTB/kir)

BANTUAN PUSAT - Kantor baru bupati Loteng yang masih memerlukan banyak anggaran untuk ruang terbuka hijau, pagar, dan landscape. Pemkab Loteng mengajukan anggaran BANTUAN ke pusat untuk penyelesaian pembangunan berbagai fasilitas pendukungnya. dibangun di area kantor Bu- pembangunan RTH. “Di pusat pati Loteng, terpaksa harus kan ada program khusus untuk pembangunan RTH. Dari sanditunda pelaksanaannya.

Bahkan sampai ada yang alah nantinya kita harapkan dibatalkan. Misalnya, untuk ada dukungan pusat,” ujarnya.

Pengusulannya direncanapembangunan pagar kantor dari anggaran yang direncana- kan tahun ini, supaya bisa kan sebesar Rp7 miliar lebih, masuk di pembiayaan prokini tinggal tersisa Rp2,7 mil- gram pembangunan di tahun iar. Untuk bisa membangun 2021 mendatang.

Disinggung kondisi kantor fasilitas penunjang tersebut, harapannya hanya melalui Bupati Loteng yang baru, Firman mengaku ada beberapa dukungan pemerintah pusat.

Pasalnya, kalau menunggu gedung yang mulai bocor. Akianggaran daerah, cukup berat. bat kerusakan di bagian pipa.

Kalaupun bisa, butuh waktu Kerusakan tersebut segera yang lama baru anggaranya akan diperbaiki oleh pihak retersedia. “Sehingga untuk ren- kanan. Karena gedung tersebut cana pembangunan RTH, kita statusnya masih dalam pemeakan minta dukungan pemer- liharaan oleh pihak rekanan. intah pusat,” tambah Firman. “Masa pemeliharaan gedung Diakuinya, peluang untuk kantor Bupati Loteng yang bisa memperoleh dukungan baru ini cukup lama, sampai anggaran pusat untuk pemban- satu tahun. Jadi selama masa gunan RTH di area kantor Bu- pemeliharaan, ketika ada terpati Loteng cukup besar. Kare- jadi kerusakan, itu tetap menna di pemerintah pusat me- jadi tanggung jawab pihak remang ada program khusus kanan,” pungkasnya. (kir)

SUARA NTB

Sabtu, 27 Juni 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Sabtu, 27 Juni 2020

Halaman 10

UKM Diminta Aktif Laporkan Kesulitan Akses Modal Mataram (Suara NTB) – Pandemi virus corona (Covid-19) yang masih berlangsung dikhawatirkan mempengaruhi akses pelaku UKM terhadap modal. Untuk itu, pendampingan-pendampingan diakui perlu dilakukan, khususnya oleh stakeholder terkait.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, H. Wirajaya Kusuma melalui Kepala Bidang Pembinaan KUKM, Chalid Tomasoang, menerangkan pihaknya siap memperi pendampingan bagi UKM yang mengalami kesulitan akses modal tersebut.

“Jadi pendampingan UKM yang kesulitan dalam pembiayaan permodalan itu bisa melalui kami. Dengan memberikan fasilitas dalam hal pembantuan UKM untuk kredit di bank,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (26/6) di Mataram.

Dicontohkan program Pemprov NTB menyediakan pembiayaan permodalan yang dapat dilakukan melalui Bank NTB Syarian. Dimana pelaku usaha akan diberikan ke-

mudahan pembayaran cicilan selama pandemi Covid-19.

Program tersebut diharapkan dapat membantu dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

Kendati Dinas Koperasi dan UKM NTB sampai saat ini disebutnya belum menerima laporan atau keluhan terkait hal tersebut, kesulitan akses terhadap modal diduga masih dialami oleh pelaku usaha.

“Tapi sejauh ini belum ada keluhan UKM untuk (kesulitan akses modal) itu. Baik itu laporan dari asosiasi, maupun pelaku usahanya,” jelas Chalid. Menurutnya, UKM yang belum mengakses program yang disediakan perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya pasti membutuhkan kredit murah untuk dapat membangun kembali usahanya yang terdampak Covid-19.

Menyikapi hal tersebut, pihaknya mendorong agar pelaku usaha lebih aktif melaporkan kendalam yang dialami selama mengakses modal tersebut. “Kita kana da konsultan PLUT di sini. Itu bisa

membantu para pelaku UKM untuk mengakses ke bank-bank (supaya) mendapatkan bantuan permodalan,” jelasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Koperasi dan UKM memprediksi ada 20 juta pelaku usaha se-Indonesia yang belum terhubung pada program-program pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Hal tersebut salah satunya disebabkan sulitnya akses mendapatkan stimulus berupa keringanan bunga dan penundaan kredit.

Menurut Chalid, salah satu solusi yang ditawarkan adalah mendorong pelaku usaha agar membuka rekening di bank, agar mendapatkan akes modal dengan bunga rendah yang disiapkan pemerintah. “Alhamdulillah sampai sekarang belum ada (laporan). Bankbank juga semuanya sudah memberikan keringanan juga sama UKM-UKM kita,” pungkasnya. (bay)

Perubahan Perda Retribusi Menara Mulai Dikaji Taliwang (Suara NTB) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika (Diskominfotik) KSB, mengaku mulai mengkaji usulan Komisi III DPRD untuk meninjau ulang besaran retribusi menara yang diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2018. Bahkan saat ini sudah ada rapat awal bersama instansi lainnya sebelum Perda tersebut diusulkan untuk diubah ke DPRD untuk disetujui bersama.

“Rapat awal sudah kita gelar bersama dengan asosiasi operator seluler dan leading sektor terkait guna membahas persoalan tersebut. Kami juga menargetkan dalam tahun ini Perda tersebut sudah bisa diubah sehingga retribusi menara yang tertunggak bisa kita tarik,” ungkap Kepala Dinas Kominfotik KSB, kepada Suara NTB, melalui Kabid Kominfo Firman Dwiputra S.Sos, Jumat (26/6).

Peninjauan kembali terhadap Perda tersebut bukan tanpa alasan, salah satunya yakni menjamin keberlangsungan investasi di KSB tetap berjalan dengan baik.

Karena pada prinsipnya, keberadaan operator seluler dianggap sangat penting untuk menjamin jaringan telekomunikasi tetap terjalin. Jangan sampai karena biaya retribusi dianggap terlalu berat dikhawatirkan mereka (operator seluler) akan hengkang dari KSB. Jika itu terjadi, maka akan sangat tidak baik bagi pertumbuhan investasi di KSB serta upaya promosi sektor unggulan daerah. ‘’ Memang jika melihat dari besaran biaya retribusi menara kita (KSB) yang paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota yang lain,’’ sebutnya.

Selain itu, masih tingginya tunggakan retribusi menara yang mencapai miliaran men-

jadi catatan penting untuk meninjau ulang Perda tersebut. Karena yang dikhawatirkan jika masalah ini terus berlarut, maka tunggakan retribusi menara juga akan semakin bertambah. Parahnya lagi tidak ada PAD yang masuk ke kas daerah dari pembayaran retribusi karena keengganan para operator seluler untuk membayar kewajiban mereka. Kendati demikian, pihaknya tetap mengupayakan jalan keluar terbaik atas persoalan tersebut sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. ‘’Kita tidak mau kasus di tahun 2019 terulang lagi (operator yang menunggak pembayaran yang berdampak pada PAD yang tidak maksimal. Makanya Perda tersebut harus diubah sehingga tidak ada yang merasa dirugikan sehingga PAD bisa bertambah,’’ pungkasnya. (ils)

(Suara NTB/Ist)

SILATURAHMI - Direktur Deradikalisme BNPT, Irfan Idris bersilaturahmi dengan Pemkot Bima, yang diwakili Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan membahas rencana pembentukan sentra deradikalisme pemberdayaan mitra subdit bina masyarakat tahun 2020, di Kota Bima, Kamis (25/6).

BNPT Berdayakan Eks Napi Terorisme Kelola Agrowisata

Kota Bima (Suara NTB) – Direktur Deradikalisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Prof. Dr. Irfan Idris, MA, mengatakan, pihaknya akan memberdayakan eks narapidana terorisme untuk mengelola agrowisata.

Hal itu disampaikan Irfan Idris saat bersilaturahmi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima membahas rencana pembentukan sentra deradikalisme pemberdayaan mitra subdit bina masyarakat tahun 2020, di Kota Bima, Kamis (25/6) malam.

Silaturahmi tersebut dihadiri juga Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan SH, Kapolres Bima Kota, Dandim 1608 Bima dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah ruang lingkup Pemkot Bima. Irfan menyam-

RADIO

paikan, Pemerintah khususnya BNPT, berencana akan menambah kegiatan deradikalisme dengan pola pemberdayaan mitra bina masyarakat, yakni membentuk agrowisata.

“Pembentukan mitra deradikalisme ini awalnya disebut agro ihwan, namun diubah menjadi agrowisata,” katanya.

Ia mengaku, agrowisata yang dibentuk tersebut nantinya akan mencatatat minat dan bakat para mantan narapidana terorisme. Yang memiliki kriteria bidang pendidikan, lokasi

mitra deradikalisasi serta yayasan yang memenuhi syarat.

“Setelah terbentuk nanti kita harus sama-sama memantau agar program ini bisa sukses dan tepat sasaran,” katanya.

Sementara Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan SH, mengatakan keterlibatan Pemkot Bima melaksanakan program deradikalisasi sangat memerlukan bantuan pihak berwenang. Pasalnya di Kota Bima sering dikagetkan dengan kondisi masyarakat yang terbiasa dengan ke-

beradaannya. “Melihat kondisi masyarakat Kota Bima sekarang yang sudah banyak terpapar, sangat mencemaskan beberapa tahun ke depan.

Ditakutkan menjadi NKRI yang hanya bagian kecil saja,” ungkapnya.

Dari kondisi tersebut lanjutnya, Pemkot Bima telah menyeragamkan isi khutbah sholat jum’at, walaupun ada beberapa yang tidak terima. Kedepan hal itu akan menjadi perhatian semua pihak. “Kami berharap kedepannya pencegahan radikalisme dan terorisme serta program deradikalisasi di Kota Bima bisa melibatkan Pemerintah setempat sehingga bantuan bisa tepat sasaran,” harapnya. (uki)

SUARA NTB

Sabtu, 27 Juni 2020

Kades Tolak Rencana Pemangkasan ADD Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Lombok Barat (Lobar) menolak kebijakan Pemkab Lobar memotong Alokasi Dana Desa (ADD).

Menyusul pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dampak Covid-19, sehingga berimbas pada rasionalisasi anggaran APBD yang dilakukan Pemkab. Kebijakan pemotongan 10 persen ADD itu mulai berlaku pada Juli mendatang berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) 21 tahun 2020.

Penolakan pemotongan ADD itu disampaikan Ketua Forum Kades Kuripan yang juga Kades Kuripan Hasbi. Ia yang selalu mendukung kebijakan Pemkab justru menilai pemotongan ADD desa itu tidak layak dilakukan. “Jangan kita pro sama kebijakan Pemkab, tapi kalau

kita disakiti gini (mau dipangkas),” tegasnya Jumat (26/6).

Menurutnya ADD yang dipotong di desanya sebesar Rp 64 juta.

Dampak pemotongan itu membuat rencana pembangunan kantor desa tahun ini batal dilakukan.

Padahal pembuatan kusen sudah dilakukan. Jika pemotongan itu dilakukan akan membuat pembangunan kantor desa akan tertunda tahun ini. “Kalau itu terpotong kan saya harus menganti biaya kusen itu. Persoalannya kita sudah cairkan di termin pertama, dong ngutang saya,” keluhnya.

Pihaknya menyayangkan pihak pemkab yang tidak menyampaikan permasalahan pemotongan itu sejak awal Corona. Karena pihaknya hanya berpikir pemotongan hanya terjadi di DD, sehingga desa masih bernapas lega dengan adanya ADD. Meski

Krisis Air Bersih Jadi PR Dari Hal. 1 Menurut Wagub, kondisi saat ini mengharuskan pemerintah mencari alternatif-alternatif lain untuk menjamin ketersediaan air bagi masyarakat.

Mengingat proyek SPAM Regional masih membutuhkan waktu, maka solusi jangka pendek juga perlu disiapkan. ‘’Sementara SPAM Regional ini dalam perencanaan, kita juga dorong program dari Ditjen Cipta Karya untuk membantu pemerintah (menyediakaan air),’’ ujarnya.

Diterangkan, setidaknya ada dua sasaran utama saat ini, yaitu Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bagian selatan dan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bagian selatan. ‘’Paling besar penduduknya di dua kabupaten itu yang daerah kering. Itu yang sekarang sedang berjalan, dan kita harus serius memikirkan ketersediaan air ini,’’ jelasnya. Menurut Wagub, selain berbagai program yang disiapkan pemerintah, salah satu solusi jangka panjang yang harus dilakukan adalah perbaikan kondisi hutan di NTB. Dengan memperbaiki kondisi hutan salah satu penyebab utama kekeringan diharapkan dapat teratasi. Untuk itu, program reboisasi NTB hijau menurutnya perlu digalakkan kembali dan disesuaikan dengan lakasi-lokasi sumber mata air dan menyasar masyarakat yang membutuhkan. ‘’Ketersediaan air di NTB memang menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kita,’’ jelas Rohmi. Di sisi lain, mengingat NTB mulai memasuki musim kemarau, rasionalisasi anggaran disebutnya akan mengakomodir juga distribusi air bersih. Terlebih sebagian besar aggaran pemerintah saat ini tengah difokuskan untuk penanganan pandemi virus Corona (Covid-19). ‘’Pasti ada reasionaliasi.

RPJMD juga mau direvisi, kemungkinan pertengahan Juli.

Tapi kita tidak boleh berdiam diri. Dengan apa yang ada seperti BWS (Balai Wilayah Sungai) dan Cipta Karya bisa membantu kita (mengatasi krisis air),’’ harapnya.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Dr.H. Amry Rakhman, menerangkan

proyek SPAM Regional memang merupakan solusi jangka panjang yang diharapkan pemerintah untuk mengatasi krisis air. Namun perencanaan proyek tersebut masih membutuhkan waktu.

Untuk solusi jangka pendek, pemerintah daerah mendorong program dari Ditjen Cipta Karya yang saat ini menyasar Loteng dan Lotim dengan jadwal detail engineering design (DED) pada 2020. ‘’Itu kapasitas airnya 50 liter per detik. Satu liter bisa memenuhi (kebutuhan) 80 rumah tangga, jadi 50 liter per detik itu 4.000 rumah tangga bisa diairi untuk mensuport di sekitar KEK Mandalika dan Jerowaru,’’ jelas Amry.

Mengingat DED akan dilakukan tahun ini, maka konstruksi diharapkan mulai dilakukan tahun depan. ‘’Kalau tahun depan sudah konstruksi, maka 2022 sudah jalan dia saluran-salurannya. Selanjutnya kita koordinasikan dengan BWS, PU (masing-masing kabuapten/kota), dan Pemda Kabupaten/kota,’’ ujar Amry.

Diterangkan, untuk memastikan berjalannya proyek tersebut maka Pemda kabupaten/kota perlu memperhatikan kesiapan di lapangan.

Mengingat begitu infrastruktur dari pemerintah pusat tersebut jadi, maka kewenangannya akan manjadi miliki kabupaten/kota. ‘’Kalau sudah ada infrastruktur itu dari pemerintah pusat, akan dihibahkan ke daerah dengan penggunaan dan pemeliharannya harus berkesinambungan,’’ jelasnya.

Di sisi lain, untuk mengatisipasi kekeringan yang terjadi tahun ini, pihaknya juga mempersiapkan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Terlebih mempertimbangkan program Ditjen Cipta Karya dan SPAM Regional masih membutuhkan waktu. ‘’BTT kita ada. Bagian dari itu kita antisipasi di (APBD) perubahan. Musibah ini kan banyak. Bisa (pandemi) Covid-19, bisa kebakaran, bisa kekeringan atau yang lain.

Minimal kita masih ada stok (anggaran), dan memang harus ada,’’ pungkas Amry. (bay)

Lirik Rute Vietnam - Lombok Dari Hal. 1 ‘’Ternyata Vietnam itu punya VietJet Air namanya. Itu maskapai Vietnam untuk LCC (Low Cost Carier), ternyata dia akan terbang (kembali) setelah Covid ini selesai,’’ ujar Faozal, Jumat (26/6).

Dengan adanya maskapai berbiaya murah tersebut, pihaknya berharap rute Vietnam – Lombok bisa terwujud.

Menurutnya VietJet saat ini telah menyepakati rute Vietnam – Bali seusai pandemi. Dengan beberapa penawaran yang akan diberikan, rute serupa diharapkan dapat disetujui juga dari dan ke Lombok. ‘’Mudah-mudahan opsinya dia tidak hanya ke Bali. Tapi juga bisa terbang ke Lombok.

Kalau tidak bisa dengan VietJet itu, kita akan harapkan dengan AirAsia. Karena AirAsia juga ada terbang dari Indonesia – Vietnam,’’ jelas Faozal.

Membuka rute penerbangan Vietnam – Lombok disebut Faozal memiliki dua keuntungan. Yaitu menarik wisatawan Vietnam yang sampai saat ini masih sangat minim jumlahnya, serta membuka peluang pasar wisatawan yang lebih luas. Mengingat Vietnam merupakan salah satu hub wisatawan untuk kawasan Asia.

“Mudah-mudahan memasuki masa normal, wisatawan dari Vietnam bisa juga kita ajak berkunjung. Karena jangan dilihat orang Vietnamnya, tapi posisi Vietnam sebagai hub untuk wisatawan kita di Asia,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Asita NTB, Dewantoro Umbu Joka, menerangkan peluang yang ditawarkan Konjen Indonesia di Ho chi Minh perlu segera ditindak lanjuti. Dimana set-

elah paparan yang diberikan sebelumnya rencana tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut.

Menurut Dewantoro, Ho Chi Minh merupakan kota terbesar di Vietnam yang menjadi salah satu hub bagi wisatawan Eropa untuk ke Indonesia. Dengan adanya rencana pembukaan rute Vietnam – Bali, maka kesempatan serupa diharapkan menjadi atensi pemerintah daerah di NTB. “Vietnam menjadi hub Eropa ke Indonesia. Ini kan nyambung soal konektivitas, paket wisata kita di sini apa yang menarik,” jelasnya. Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah menyusun strategi promosi untuk menarik pasar tersebut.

“Ada 70 travel agent besar di Ho Chi Minh. Itu juga bisa kita undang (untuk promosi),” sambungnya.

Dalam situasi saat ini, Dewantoro menerangkan yang perlu disiapkan adalah pembenahan destinasi dan paket wisata agar sesuai dengan protokol kesehatan yang disarankan. Khususnya untuk memberikan gambaran bagi pasar wisatawan terkait persiapan NTB menuju kenormalan baru.

Dengan persiapan tersebut, materi promosi NTB untuk menarik pasar wisatawan bisa menjadi lebih besar. Termasuk untuk meningkatkan daya tawar pembukaan rute penerbangan Vietnam – Lombok. “Harapan kita bahwa (wisatawan) Vietnam itu selain ke Lombok, juga (Vietnam sebagai negara) menjadi hub wisatawan Eropa untuk datang ke Lombok,” pungkasnya. (bay)

demikian ia memberikan solusi kepada Pemkab untuk lebih baik melakukan pemotongan dana pokok pikiran (Pokir) Dewan.

Sebab jumlahnya cukup besar.

Hal senada disampaikan Kepala Desa Babussalam, M. Zaini menegaskan pemotongan ADD itu justru membuat minus anggaran untuk pembayaran penghasilan tetap (siltap) perangkat dan staf desa. Bagaimana tidak jumlah ADD-nya yang dipotong mencapai Rp 48,38 juta. Dari awalnya ADD murni sekitar Rp 776 juta menjadi Rp 727 juta. Sedangkan untuk pembayaran siltap biasanya dianggarkan sekitar Rp 731 juta, sehingga terdapat beberapa insentif perangkat desa yang tak bisa dibayarkan. “Yang tidak terbayarkan insentif, Penghulu terus pembinaan, operator, ATK kantor, Penjaga kantor, sudah tidak ada dah itu pembayarannya. Minus kita,” keluhnya.

Menurut Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lobar itu pemotongan terjadi diseluruh desa di Lobar dengan jumlah bervariasi.

Namun pihaknya mempermasalahkan besaran penetapan pemotongan ADD itu yang 10 persen. Karena tidak semua desa memiliki jumlah dusun yang sama.

Sementara itu, Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (P)MD) Kesuma Supaka mengatakan pihaknya mendapatkan pagu di perbup terdapat pengurangan sebesar Rp7 miliar lebih, sehingga berdampak terhadap jatah ADD bagi masing-masing desa menjadi berkurang. Namun jelas dia masih ada celah untuk komunikasi dengan BPKAD agar ADD tidak dirasionalisasi. “Itu masih kami bicarakan dengan BPKAD agar jangan dirasionalisasi ADD,”imbuh dia.

Ia menambahkan, pagu anggaran secara keseluruhan Rp 62 miliar lebih. Kalaupun, ADD dipangkas, menurut dia tidak sampai berpengaruh terhadap pembayaran gaji atau siltap kades, perangkat desa dan Kadus. Karena yang dipangkas merupakan insentif kades, kader, RTRW dan guru ngaji yang berkurang. (her)

Halaman 11

Banggar DPRD Setujui Perda Pertanggungjawaban APBD 2019 Mataram (Suara NTB) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 dan laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2019 telah disetujui Badan Angaran (Banggar) DPRD Provinsi NTB. Hal itu disampaikan juru bicara Banggar DPRD NTB dalam Laporan Banggar pada rapat paripurna DPRD Provinsi NTB, dengan agenda penyampaian hasil pembahasan Banggar DPRD NTB, serta persetujuan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019, Jumat (26/ 6) di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Provinsi NTB. Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat

membacakan sambutannya menegaskan, pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada DPRD Provinsi NTB, yang telah melakukan pembahasan dan memberikan telaah secara komprehensif, tentang pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 sehingga disetujui menjadi Peraturan Daerah.

Wagub mengatakan, sejumlah catatan-catatan penting, dan berbagai masukan dari Banggar DPRD Provinsi NTB, akan menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan pada pelaksanaan APBD di masa-masa yang akan datang.

Dikatakan Rohmi, tekad untuk terus melakukan perbaikan itu selaras dengan komitmen pemerintah. Bahwa berbagai

program pemertintah dan kegiatan pembangunan yang dicanangkan dan sedang diupayakan, melalui pemanfaatan potensi APBD setiap tahun yang dihajatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dengan demikian diharapkan, seluruh upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pemanfaatan potensi APBD, untuk menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih besar, secara bertahap akan dapat terwujudkan. ‘’Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas dukungan, serta kemitraan yang terjalin baik selama ini. Khususnya selama proses pembahasan Raperda, tentang lap-

oranketeranganpertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 ini,’’ ujarnya.

Selain itu Wagub juga menilai, tingginya komitmen dan kesamaan sikap, serta pandangan antara eksekutif dan legislatif, yang telah terbangun dengan baik ini, sebagai sesuatu yang sangat positif, sebagai suatu kekuatan bersama dalam ikhtiar membangun daerah.

Untuk itu Wagub berharap, suasana kebatinan dan kebersamaan itu dapat terus dibangun, ditingkatkan, dimantapkan dan dipelihara di masa-masa yang akan datang. ‘’Dengan demikian apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita bersama, yakni terwujudnya NTB Gemilang dapat diwujudkan,’’ harapnya. (r)

Evakuasi Truk Tronton di Pelabuhan Kayangan Masih Berjalan Selong (Suara NTB) Proses evakuasi terhadap bangkai truk trontong yang terperosok saat hendak memasuki kapal ferry di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur (Lotim), Kamis (25/6) masih berjalan hingga Jumat (26/6) malam. Proses evakuasi dilakukan menggunakan satu crane yang didatangkan dari Mataram.

General Manager (GM) PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan Lotim, M. Yasin, mengatakan, proses evakuasi diawali dengan penurunan muatan truk berupa besi beton yang bermuatan 50 ton. Satu per satu muatan besi beton diangkut dari atas truk menggunakan crane. Ditargetkan, proses evakuasi dapat tuntas hingga sore hari dan paling lama malam hari. “Proses evakuasi sedang berjalan.

Kita menggunakan satu crane,” terangnya pada Suara NTB, Jumat (26/6) malam.

Dalam proses evakuasi ini, M. Yasin mengaku tidak mengalami kendala yang cukup signifikan. Hanya saja, proses evakuasi lama dimulaikankarenakeberadaancranetidakadadiKabupaten Lotim dan harus didatangkan dari Kota Mataram yang membutuhkan mobilisasi waktu. “Begitu crane datang, proses evakuasi langsung kita mulai pagi harinya. Hingga sore hari, evakuasi muatan truk berjalan lancar,” jelasnya.

M. Yasin meyakini proses evakuasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pasalnya, penggunaan satu crane saja dalam proses evakuasi ini dinilainya sudah cukup

yang penting dapat lancar. Barulah ketika muatan selesai dievakuasi, langsung dilakukan evakuasi terhadap kepala truk tronton yang terperosok ke dalam laut. “Untuk truk sudah kita ikat. Jadi aman untuk proses evakuasi,”tambahnya.

Untuk keberadaan dermaga di Pelabuhan Kayangan sendiri sejauh ini penyeberangan berjalan lancar dan normal dengan memanfaatkan dermaga satu. Sementara lokasi kejadian di dermaga dua dilakukan penutupan sementara dan tidak ada kerusakan pada bagian dermaga. “Untuk di dermaga dua, ndak ada yang rusak dan ndak ada yang perlu diperbaiki.

Ketika truk tronton terangkat, maka pelayanan dari dermaga dua normal lagi,” paparnya.

Diberitakan sebelumnya, truk tronton dikabarkan terperosok di Pelabuhan Kayangan, Lotim pada Kamis (25/6) sore. Kejadian ini bermula ketika truk tronton yang diketahui bermuatan besi beton hendak naik kapal ferry untuk menyeberang dari Pelabuhan Kayangan, Lotim menuju Pelabuhan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Akan tetapi saat hendak memasuki kapal, tibatiba tali pengikat antara dermaga dan kapal terputus. Saat itu, posisi truk tronton baru masuk pada bagian kepala ke kapal, sehingga menyebabkannya langsung terperosok ke laut. Beruntung, bagian badan truk masih berada di dermaga, sehingga langsung dilakukan pengikatan oleh petugas. (yon)

(Suara NTB/yon)

EVAKUASI - Proses evakuasi truk tronton yang terperosok di dermaga Pelabuhan Kayangan, Lotim. Proses evakuasi menggunakan crane ini masih berjalan hingga Jumat (26/6) malam.

Gubernur Ingin 200 Ribu Motor Listrik Sambut MotoGP 2021 Dari Hal. 1 Diketawain, disangkanya itu beli yang jadi, merakit karena ndak mengerti ilmunya. Setelah dipikir bisa, orang mulai percaya.

Kalau orang Lombok, Sumbawa dan Bima bisa bikin motor listrik. Berarti yang lain-lain mestinya bisa. Itu yang penting,’’ kata gubernur.

Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan, tak ada yang tak mungkin jika berani mencoba. Dengan keberanian mencoba, maka akan muncul kepercayaan diri bahwa anakanak NTB mampu membuat motor dan mobil listrik. ‘’Sekali

bikin mungkin belum sempurna. Tapi dengan sendirinya akan ada learning by doing,’’ katanya.

Dalam perhelatan MotoGP Mandalika sekitar Oktober 2021, kesempatan NTB menunjukkan kepada semua orang yang hadir bahwa NTB mampu membuat motor dan mobil listrik. Sehingga ia berharapadaratusanribumotorlistrik buatan NTB dapat diperlihatkan di perhelatan MotoGP 2021. ‘’Kita harus berjuang dari sekarang. NTB ini ada seribuan desa dan kelurahan. Kalau satu desa ada satu motor listrik. Maka kita punya 1.000 motor listrik.

Kalau dikasih tiga setiap desa, kita sudah punya 3.000 motor lis-

trik. Kalau semua PNS kita dikasih kredit motor listrik, maka berapa banyaknya,’’ tandasnya.

Founder Lombok e-Bike Builder, Gede Sukarma Dijaya mengatakan, sepeda motor listrik yang diproduksi sudah menembus pasar luar negeri. Para penghobi sepeda motor listrik dari sejumlah negara di Benua Asia, Eropa, Amerika dan Australia sudah memesan. ‘’Sampai sekarang lebih dari 100 unit dikirim ke luar negeri.

Malahan terus ada saja datang ordernya,’’ ungkapya.

Ia mengatakan, sebagian besar yang memesan sepeda motor listrik Le-Buimerupakanpenghobi.Untuk

pesanan skala besar, masih belum bisa dilayani. Ia mengatakan, ada yang order dalam jumlah banyak dari Italia, namun tak disanggupi.

Karena melihat kemampuan produksi yang masih terbatas.

Apalagi dengan adanya pesanan dari gubernur sebanyak 20 unit yang harus jadi sebelum 20 Agustus. Gede mengatakan, ia akan berusaha memenuhi pesanan tersebut agar jadi tepat waktu. ‘’Mungkin order-order dari luar negeri saya setop dulu sementara.

Saya utamakan pesanan Pak Gubernur. Saya nggak terima lagi sementara orderan dari luar negeri,’’ katanya.

Dengan sarana prasarana dan

tenaga kerja yang dimiliki saat ini, Gede mengatakan dalam seminggu hanya mampu memproduksi satu sepeda motor listrik. Karena ia hanya punya 5 tenaga kerja.

Disebutkan, harga termurah sepeda motor listrik yang diproduksi di kisaran Rp15 juta. Sepeda motor listrik tersebut bisa menempuh jarak 30 Km. Baterai dapat dicash kembali 2 - 4 jam. Ia mengatakan, harga sepeda motor listrik bisa ditekan di bawah Rp10 juta jika dapat dilakukan produksi massal. ‘’Kalau memang ada investor yang memodali, membuatkan tempat kerja dengan alat-alat yang standar. Kita dengan senang hati menerima,’’ katanya. (nas)

Kota Mataram dan Lobar Masuk Zona Risiko Tinggi Dari Hal. 1 Diantaranya, bagi pelaku perjalanan masuk maupun keluar NTB yang melalui bandar udara wajib memenuhi syarat kesehatan negatif Covid-19 berbasis PCR/swab test atau surat keterangan non reaktif berbasis rapid test.

Sedangkan bagi yang melalui pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan wajib memenuhi syarat kesehatan non reaktif berbasis rapid test. ‘’Bagi pelaku per-

jalanan antarpulau di NTB yang melalui bandar udara dalam NTB wajib memenuhi syarat kesehatan non reaktif berbasis rapid test.’’

Sedangkan jika melalui pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan antar wilayah dalam Provinsi NTB wajib menunjukkan surat keterangan sehat dari puskesmas/fasilitas kesehatan setempat yang menyatakan bebas gejala Influenza Like Illness (ILI) atau menunjukan hasil non reaktif berbasis

Rapid Test. Surat keterangan non reaktif Rapid Test dan surat keterangan sehat dari puskesmas/fasilitas kesehatan berlaku 3 (tiga) hari pada saat keberangkatan.

Sementara data Covid-19 di NTB pada Jumat kemarin, telah diperiksa di Laboratorium PCR RSUDProvinsiNTB,Laboratorium PCR RS Unram, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratroium PCR Genetik Sumbawa Technopark, Laboratorium TCM RSUD Provinisi NTB, dan Labora-

torium TCM RSUD H.L. Manambai Abdulkadir sebanyak 164 sampel dengan hasil 134 sampel negatif, 9 (sembilan) sampel positif ulangan, dan 21 sampel kasus baru positif Covid-19.

Kasus baru positif tersebut, Kota Mataram 9 kasus, Lombok Barat 2 kasus, Loteng 4 kasus , Lotim 4 kasus, Kabupaten Bima kasus dan 1 kasus pasien dari luar provinsi. Jumat kemarin juga ada 1 pasien meninggal. Jadi hingga Jumat kemarin jumlah pasien meninggal 52 orang.

Sementara secara keseluruhan jumlah pasien positif Covid19 di Provinsi NTB sampai Jumat (26/6) sebanyak 1.163 orang, dengan perincian 785 orang sudah sembuh, 52 meninggal dunia, serta 326 orang masih positif dan dalam keadaan baik.

Ditambahkan Gita, untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19, petugas kesehatan tetap melakukan contact tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif. (r)

Gubernur dan Wagub Minta Perketat Protokol Kesehatan Dari Hal. 1 Oleh sebab itu, seluruh bupati dan walikota yang hadir dalam rapat tersebut diminta untuk menyesuaikan keadaan di daerah masing-masing. Gubernur berharap pandemi ini segera berakhir agar kehidupan di NTB ini dapat berjalan seperti sedia kala.

Senada dengan gubernur, Wagub mengatakan bahwa

protokol kesehatan adalah hal paling utama yang harus diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah melalui instrumen penegakannya. ‘’Kita dapat menyimpulkan dari informasi yang disampaikan bahwa apapun warna zona kita, protokol kesehatan tetap harus diperhatikan,’’ tegas Wagub.

Rohmi menyampaikan bahwa salah satu tujuan saat ini adalah

bagaimana masyarakat NTB dapat hidup aman dan produktif di masa pandemi ini. Untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah meningkatkan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan.

Wagub berpesan kepada seluruh bupati dan walikota yang hadir untuk memberikan perhatian lebih pada titik-titik yang rawan seperti pasar dan masjid agar ridak menjadi penyumbang penye-

baran wabah ini.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A menginformasikan bahwa pada hari Kamis ini ada 11 pasien sembuh dan 2 meninggal. Daerah yang masih memiliki potensi besar penyebaran Covid19 ini adalah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya tidak ada penambahan.

‘’Untuk daerah yang masih dalam zona merah, perjalanan harus dibatasi, pertemuan publik juga dibatasi, tempat-tempat keramaian ditutup, PSBL dan PSBD diperketat,’’ terangnya.

Dalam rapat tersebut, seluruh Forkopimda yang hadir sepakat untuk mengawal kedisiplinan penerapan protokol kesehatan agara NTB dapat segera terbebas dari wabah COVID-19 ini. (r)

Belum Ada Kabupaten/Kota Ajukan Penerapan ’’New Normal’’ Dari Hal. 1 Apabila ada kabupaten/kota yang mengajukan penerapan new normal ke Pemprov NTB. Maka Pemprov akan melihat kesiapan kabupaten/kota dan memadukannya dengan kajian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dikes) NTB. Jika keluar rekomendasi dari Pemprov, maka bupati/walikota membuat Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Walikota (Perwal) bahwa daerahnya menerapkan new normal.

Pemda kabupaten/kota juga

membuat Standard Operating Procedure (SOP) penerapan new normal di pasar, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren dan fasilitas umum lainnya. ‘’Semua harus betul-betul bisa dijamin masyarakat disiplin secara sadar melaksanakan protokol kesehatan,’’ imbuhnya.

Mantan Kepala Bakesbangpoldagri NTB ini menyebutkan ada persyaratan dasar yang harus dipenuhi daerah yang menerapkan new normal. Pertama, sarana dan prasarana kesehatan harus tersedia memadai di daerah. Baik jumlah tenaga kese-

hatan, sarana kesehatan, rumah sakit harus betul-betul siap.

Kedua,angkakasus positifharus turun dan angka sembuh naik. Ketiga, harus bisa dipastikan di seluruh lini kehidupan masyarakat disiplin menerapkan protokol Covid19. ‘’Harus menjaga jarak dimana sajatanpadisuruh.Kemudianmenggunakan masker, cuci tangan dengan sabun. Jangan sampai ketika ada polisi baru jaga jarak, pakai masker,’’ katanya.

Syafi’I mengatakan belum ada satu kabupaten/kota yang mengajukan penerapan new normal di NTB. Ia mengatakan kedisiplinan

masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang cukup besar di NTB. Karena masyarakat masih abai dalam menerapkan protokol kesehatan. ‘’Kedisiplinan masyarakat ang harus kita kawal bersamasama. Karena masih mengabaikan protokol Covid-19,’’ ujarnya.

Terkait dengan penanganan Covid-19 di NTB, Kota Mataram dan Lombok Barat masih menjadi atensi. Karena penambahan kasus masih terus terjadi di dua daerah tersebut. Ia melihat, Pemkot Mataram sudah berusaha menekan pe-

nambahan kasus Covid-19.

Dengan mengefektifkan lagi penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL). Pemkot Mataram memberikan dana operasional ke seluruh kepala lingkungan agar lebih serius menangani Covid-19. ‘’Kemudian Pemkot membuat tim evaluasi melibatkan seluruh OPD. Memantau pola kehidupan masyarakat di lapangan. Kalau kepala lingkungan aktif, evaluasi aktif dan masyarakat aktif, suatu saat kita berharap Kota Mataram segera berubah jadi zona hijau,’’ tandasnya. (nas)

Pemprov Salurkan JPS Gemilang Sampai Tahap III Dari Hal. 1 Hal tersebut ditekankan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc saat rapat koordinasi persiapan JPS Gemilang tahap III bersama Wakil Gubernur, Sekda, para asisten dan beberapa kepala perangkat daerah di ruang kerjanya, Selasa (23/6) lalu. ‘’Tugas kita adalah memberdayakan para IKM dan UKM.

Setelah berdaya, Insya Allah ke depannya kita berharap tanpa JPS pun mereka bisa tetap berjualan dan mampu berproduksi,’’ kata gubernur.

Pada kesempatan tersebut, gubernur meminta seluruh jajarannya supaya jangan terlena dengan pendistribusian JPS tahap II yang sudah cukup baik. Penyaluran JPS tahap III harus lebih baik lagi.

JPSGemilangtahapIIIdiharap-

kan dapat menyempurnakan JPS GemilangtahapIIyangdirasasudah baik. Untuk itu penyaluran JPS tahap III, selain kualitas data penerima harus lebih baik, juga paket produk yang diterima benar-benar bersumber dari produk IKM dan UKM lokal dengan jumlah yang cukup dan berkualitas baik.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP men-

gatakan, penyaluran JPS Gemilang Tahap II sudah selesai dan terdistribusi dengan baik. Sehingga menjadi modal agar JPS Gemilang tahap III bisa lebih baik atau minimal sama baiknya dengan tahap II. Ia menyebutkan kuota penerima JPS Gemilang tahap III direncanakan sebanyak 120.000 KK. Dengan rincian 110.073 KK yang datanya berasal dari Data Ter-

padu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan 9.927 non DTKS. Beberapa bahan pokok yang dipastikan terdapat dalam paket JPS Gemilang, untuk Pulau Lombok di antaranya beras, abon ikan, minyak goreng kelapa, serta kue kering. Sedangkan untuk Pulau Sumbawa di antaranya beras, abon ikan, ikan kering, garam, kue kering lokal serta masker dan suplemen. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 27 Juni 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

KSB dan PTAMNT akan Bahas Perubahan Jadwal Kerja Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. W. Musyafirin menyatakan akan segera menggelar pertemuan dengan manajemen PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk membahas perubahan jadwal kerja perusahaan tersebut.

“Semalam sudah ada perwakilan AMNT bertemu dengan saya. Ia menyampaikan manajemen siap duduk bersama,” ungkap bupati kepada wartawan, Jumat (26/6).

Dari konfirmasi PTAMNT kepada bupati, perusahaan operator proyek (Suara NTB/ist) tambang Batu Hijau itu H. W. Musyafirin menjadwalkan pertemuan akan digelar pada tanggal Selasa, 30 Juni 2020 mendatang.

Perubahan jadwal kerja PTAMNT dengan komposisi 8 minggu bekerja, 2 minggu istirahat (kembali ke rumah) dan 2 minggu menjalani karantina mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covod-19 saat ini memang menjadi kontroversi di kalangan pekerja dan publik KSB. Dikatakan bupati, sejak kebijakan itu diberlakukan oleh perusahaan, Pemda KSB juga turut memberikan atensi.

Bahkan ungkapnya, dirinya secara khusus mendelegasikan persoalan tersebut ke wakil bupati untuk mempertanyakannya kepada manajemen PTAMNT. “Korespondensi dengan Amman saya minta pak Wabup yang handel. Jadi kalau detail pembicaraan awal dengan manajemen pak Wabup yang lebih tahu sekarang ini,” tukasnya.

Selanjutnya ditanya mengenai hal-hal yang akan disampaikan pemerintah pada pertemuan dengan manajemen PTAMNT nantinya? Bupati menyatakan, tentu sebelumnya pemerintah perlu mendengar langsung landasan perusahaan terlebih dahulu. Baru setelahnya pemerintah akan memberikan tanggapan sesuai keresahan para pekerja khususnya pegawai lokal KSB. “Ya nanti pasti akan mengalir saat pertemuan nanti. Tapi poinnya begini. Bagaimana kemudian pertemuan itu membuahkan sebuah kesepakatan yang kemudian tidak merugikan para pihak.

Baik itu perusahaan maupun karyawan,” pungkasnya. (bug)

Kapolres Dompu Pastikan Anggotanya Tidak Terlibat Narkotika Dompu (Suara NTB) – Kapolres Dompu, AKBP Syarif Hidayat, SH, S.IK, memastikan Bripka AB (44) yang ikut diamankan saat penggerebekan narkotika jenis sabu di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa, tidak terlibat dalam peredaran gelap barang haram tersebut. Selain karena hasil tes urine menyatakan negatif, juga keberadaan yang bersangkutan di TKP yang terpisah dengan lokasi ditemukannya sembilan poket sabu-sabu itu.

“Kita amankan untuk pendalaman apakah dia terlibat, (Suara NTB/jun) karena saat penggerebekan Syarif Hidayat ada dia,” terangnya saat dikonfirmasi wartawan di Mapolres Dompu, Jumat (26/6).

Setelah diamankan dan diklarifikasi terkait keberadaanya di TKP, lanjut Kapolres, baru diketahui bahwa yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan peredaran gelap narkotika yang berhasil diungkap Koramil 1614-06/Manggelewa.

Bripka AB hanya sebatas menyewa salah satu kamar untuk menetap sementara waktu. Sebab ia merupakan pendatang dari luar daerah yang beberapa tahun terakhir dipindah dari Mapolda NTB. Atas pengakuannya itu, ia langsung dikembalikan ke Mapolsek Kilo untuk menjalankan tugas seperti biasa. “Tapi tetap dalam pantauan kita sekarang,” ujarnya.

Terkait beberapa orang lain yang hasil urine-nya dinyatakan positif, saat ini dalam proses pemeriksaan Tim Opsnal Satresnarkoba. Termasuk pengembangan guna mengungkap sumber kepemilikan sembilan poket sabu-sabu.

Sementara informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya, Kasat Narkoba Polres Dompu, Iptu Tamrin, S. Sos., mengakui satu dari enam terduga pengedar narkotika yang turut diamankan saat penggerebekan pada Jumat 19 Juni lalu, merupakan oknum anggota polisi aktif dari Mapolsek Kilo. Ia Bripka AB (44). Namun demikian, sejauhmana keterlibatannya bersama terduga lain masih didalami. (jun)

Lapangan Voli Pasir Lawata Diresmikan dengan Uji Coba Timnas Mataram (Suara NTB) Lapangan voli pasir Lawata Mataram resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin, Jumat (26/6).

Peresmian Lapangan Voli Pasir PPLP NTB itu diawali dengan latihan uji coba tim Pelatnas Putri Indonesia, Putu Dini Jasita, Dhita Juliana, Desi Ratnasari dan Alissya Mutakharah. Selain itu hadir juga sejumlah atlet PPLP NTB mengikuti latihan bersama dengan atlet PPLP NTB. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Kadispora), Hj. Husnanidiaty Nurdin yang didampingi Kepala Seksi (KASI) Peningkatan Prestasi Olahraga, H. Hamzan Wadi yang diwawancara Suara NTB di lokasi mengatakan pembangunan lapangan voli pasir dengan lebar 40 meter dan panjang 60 meter itu menghabiskan anggaran APBD Murni NTB sebanyak Rp200 juta.

Pihaknya sengaja membangun lapangan voli pasir di areal yang berdekatan dengan Asrama PPLP NTB supaya mempermudah jangkauan atlet dalam menjalani latihan.

Pasalnya, selama ini para atlet voli pasir pelajar NTB yang berjumlah empat putra dan empat putri ini latihan di GOR. Dengan adanya lapangan voli pasir di Lawata mempermudah jangkauan atlet untuk latihan. Sehingga atlet dapat menghemat waktu dan tenaga untuk kegiatan latihan. “Kita membangun lapangan voli pasir disini supaya atlet dekat dengan lokasi latihan. Mereka cukup jalan kaki untuk sampai di tempat latihan. Berbeda kalau latihan di GOR mereka harus mengunakan transportasi karena lokasi sangat jauh,” ucapnya.

Lanjutnya, pembangunan lapangan voli pasir di Lapangan Lawata Mataram sudah didesain oleh pihak Dispora NTB. Pasalnya, selain membangun lapangan voli pasir, rencananya Lapangan Lawata akan dijadikan stadion olahraga yang dilengkapi dengan fasilitas olahraga, seperti tempat kebugaran, asrama atlet dan lainnya.

Pihak Dispora NTB sudah mendesain stadion olahraga yang akan dibangun di Lapangan Lawata Mataram. Informasi pihak Dispora NTB merencanakan pembangunan stadion olahraga yang akan menelan anggaran sekitar Rp 20 Miliar. “Kita bangun bertahap. Setelah lapangan voli pasir, ke depan akan dibangun fasilitas olahraga beladiri, lintasan atlet dan lainnya,” jelasnya. (fan)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

21 Persen Balita Alami Stunting di Dompu Dompu (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, mencatat 21 persen balita di Dompu masih mengalami stunting. Mereka tersebar di 15 Desa/Kelurahan pada enam kecamatan lokus utama penanganan. Dibutuhkan kerjasama para pihak untuk segera menuntaskannya. Demikian harap Plh. Kepala Dikes Dompu, Maman, Skm., MMKes., kepada wartawan di kantornya, Jumat (26/6).

Ia mengatakan, persoalan stunting di wilayah ini tidak bisa ditanggulangi sendiri oleh internal kesehatan. Tetapi perlu adanya peran aktif lintas sektor dalam mengintervensinya di lapangan. “Intinya semua sektor harus merasa sensitif terhadap masalah stunting ini,” ungkapnya.

Secara umum balita dengan stunting tersebar dise-

mua Desa/Kelurahan pada delapan kecamatan. Tetapi hanya 15 Desa/Kelurahan di enam kecamatan yang saat ini mejadi lokus utama penanganan. Diantaranya Kecamatan Kilo, Kempo, Woja, Dompu, Pajo dan Huu. Pada beberapa wilayah tersebut persentase balita stunting masih cukup tinggi, sehingga perlu intervensi serius agar pertum-

buhan dan berat badan anak sesuai usia ideal. Sementara di dua kecamatan lain yakni Manggelewa dan Pekat anak dengan stunting tidak seberapa, tetapi tetap membutuhkan perhatian para pihak terkait. “Sebenarnya penyebaran stunting itu ada pada semua desa, oleh sebab itu penanganan tidak bisa hanya pada desa lokus saja,” tegasnya.

Dalam menekan pertumbu-

han anak stunting di wilayah ini, lanjut Maman, para pihak mesti berbuat sebagaimana tugas pokok dan fungsi masingmasing. Seperti misalnya dinas kesehatan, intervensinya mulai dari mempersiapkan remaja perempuan menjadi ibu hamil sampai melahirkan hingga seribu hari kelahiran anaknya. Berbagai kebutuhan mereka selama fase tersebut harus dilengkapi agar pertumbuhan anak sesuai dengan usianya. “Kalau Dompu urutan ke berapa di NTB untuk stunting ini, saya kurang ingat di laporannya. Yang jelas 21 persen itu rata-rata usia balita,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

Maman

Perbaikan Data PKH dan BPNT Terkendala Musdes

(Suara NTB/ist)

CINDERAMATA - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah dan Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman bertukar cinderamata.

Dianggap Berhasil Tangani Covid-19, Sumbawa Dikunjungi DPRD Lotim Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menerima kunjungan kerja Komisi IV DPRD Lombok Timur, terkait strategi penanganan Covid-19 di Sumbawa, Jumat (26/ 6). Pemkab Sumbawa melalui Gugus Tugas penanganan Covid-19, tengah bekerja keras menekan laju penyebaran Covid-19.

Wabup menyampaikan rasa bangga dan terhormat, Sumbawa menjadi tujuan kunjungan DPRD Kabupaten Lombok Timur.

Apalagi terkait strategi Kabupaten Sumbawa menangani penularan dan pencegahan Covid-19.

“Alhamdulillah berkat kerjasama yang sinergis, progres penanganan Covid-19 di Sumbawa kian membaik. Dari 41 pasien positif, tercatat sebanyak 34 orang telah dinyatakan sembuh dan dipulangkan,” jelasnya.

Sementara 1 orang meninggal dunia. Sebanyak 6 orang sisanya saat ini masih dirawat, dengan rincian, 3 di antaranya dirawat di RSUD Sering Sumbawa, dan 3 lainnya dirawat di luar Kabupaten Sumbawa, yakni di Rumah Sakit Selong dan Rumah Sakit Mataram.

Selain menerapkan physical distancing atau menjaga jarak fisik, ungkap Wabup, tim Gugus juga melakukan sosialisasi dan edukasi memakai masker kepada masyarakat. Melakukan penjagaan dan pengawasan pintu masuk daerah. Memperkuat ketahanan tubuh masyarakat, memperkuat kapasitas sistem kesehatan. Dan yang tidak kalah penting yakni menangani dampak sosial dan ekonomi yang terjadi akibat pandemi.

Wabup pun berharap kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota

Komisi IV DPRD Lombok Timur menjadi bagian dari upaya menyatukan gerak langkah. Dalam menanggulangi pandemi Covid19 di NTB secara bersama-sama.

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, H. Lalu Hasan Rahman dalam sambutannya menyampaikan, DPRD Lombok Timur menjadikan Sumbawa sebagai daerah tujuan kunjungan kerja terkait strategi penanganan Covid-19, karena dianggap telah berhasil dalam melakukan pencegahan dan penanganan penularan Covid-19.

“Kami berharap bisa mendapatkan strategi dan mengadopsi langkah-langkah yang telah dan yang sedang dilakukan oleh Pemkab Sumbawa. Karena kami menganggap Sumbawa merupakan salah satu daerah yang berhasil dalam pencegahan penularan Covid-19 di NTB,”ujarnya. (arn)

Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Tajuddin HIR, SH mengakui sumber data penerima bantuan untuk warga miskin dari Basis Data Terpadu (BDT) dan data ini hasil survei tahun 2015. Perubahan data ini dapat dilakukan melalui musyawarah Desa/ Kelurahan yang hingga saat ini sebagian besar belum melakukan.

“Memang kami sadari, sampai saat ini kami belum melakukan perbaikan data.

Karena data ini sumbernya dari Desa. Walaupun kami akui beberapa kali wakil Gubernur meminta kepada kita untuk tetap meakukan validasi. Beberapa kali surat-surat turun ke Desa-Desa untuk melakukan verifikasi. Setiap perubahan data itu harus melalui musyawarah Desa dan musyawarah Keluarahan. Jadi tidak ada perubahan data yang tidak dilakukan melalui musyawarah,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Tajuddin HIR, SH kepada Suara NTB di ruang Sekda Dompu, Kamis (25/6).

Tajuddin berjanji, ketika surat dari Pemprov kembali diterima pihaknya untuk perbaikan data kemiskinan akan dikawal ketat. Sebelum melakukan musyawarah, data baru harus disiapkan sesuai hasil sensus. Data yang dikirim ke Desa dilengkapi blanko untuk diisi, sehingga bisa dijadikan alat pengece-

kan kembali. Karena di Kementrian Sosial sudah ada aplikasi, ketika diisi sesuai pertanyaan akan keluar kriteria kondisi ekonominya.

“Kalau memang ada surat itu lagi, kita akan bekerja keras nanti, mengkawal sekaligus,” ungkapnya.

Terkait data PKH, Tajuddin mengaku, sejauh ini tetap dilakukan perbaikan data oleh pendamping. Karena banyak juga diantara penerima PKH yang sudah dihapus karena sudah tidak memenuhi kriteria lagi, termasuk ada yang sudah kaya. “Penilaian-penilaian itu sebenarnya sudah oleh pendampingPKH,cumanmemang tidak pernah diekspose oleh kita selama ini,” katanya. “Kita sadar, untuk BPNT belum kita lakukan (perbaikan),” kata Tajuddin menambahkan.

Sementara untuk penerima bantuan terdampak Covid-19, Tajuddin mengaku, sudah dibersihkan. Seperti untuk penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial yang terdata sebagai penerima PKH dan BPNT sudah diblokir rekening bantuannya. “Kita diminta penggantinya, sudah kita kirim namanya,” ungkapnya.

Pada penerima JPS Gemilang dan juga tercatat juga pada penerima bantuan lain, juga sudah dibersihkan. Sehingga saat ini tidak ada lagi penerima bantuan ganda. Sementara untuk BLT Terpijar masih dilakukan perbaikan. (ula)

Riksus Tiga Desa Terus Berproses Taliwang (Suara NTB) Pemeriksaan khusus (Riksus) terhadap tiga desa maaih terus berproses hingga saat ini. Ketiga desa tersebut terindikasi bermasalah setelah penyidik Polres meminta supaya Inspektorat menghitung potensi kerugian negaranya.

Inspektur Inspektorat, I Made Budi Artha S.Sos, MM kepada Suara NTB, membenarkan adanya permintaan audit khusus terhadap ketiga desa tersebut oleh penyidik Polres

dan saat ini masih terus berproses. Ketiga desa itu yakni Desa Lalar Liang, Mantun, dan Dasan Anyar. Khusus untuk Dasan Anyar saat ini tim masih melakukan pendalaman dari segi penganggarannya. Sementara untuk pengecekan lapangan masih belum bisa dilakukan. Sedangkan untuk dua desa lainnya, saat ini masih dalam tahap klarifikasi dan permintaan bukti pelaksanaan program. “Kami diminta untuk meriksus ketiga desa tersebut

Lima Paket DAK di Sumbawa Ditender Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak lima paket proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ditender di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda setempat.

Semuanya merupakan paket dari Dinas Kesehatan (Dikes).

“Yang ditender baru Dikes saja, lima paket,” kata Kepala Bagian PBJ Setda Sumbawa, Pipin Shakti Bitongo, ST, M.Eng. Dijelaskannya, dari lima paket dua diantaranya sudah ditentukan pemenang. Yakni paket pembangunan Puskesmas Kecamatan Buer dengan nilai penawaran Rp7,2 miliar lebih dan pembangunan Puskesmas Kecamatan Moyo Hilir dengan harga penawaran Rp7,5 miliar lebih. Kemudian dua paket lainnya, pembangunan rumah dinas di masing-masing puskesmas setempat. Kedua paket ini gagal tender karena tidak ada yang memenuhi syarat. Kini sudah dilakukan tender ulang dan dalam tahap pengunggahan dokumen penawaran hingga 29 Juni.

Sedangkan satu paket lainnya yakni Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kedua puskesmas. Terhadap paket ini juga akan segera dilakukan proses tender.

(Suara NTB/ist)

Pipin Shakti Bitongo “Sedang berproses untuk DAK Kesehatan,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk paket DAK sesuai aturan harus sudah berkontrak sebelum 21 Juli mendatang. Saat ini untuk pembangunan puskesmas sudah ada pemenang. Sedangkan paket pembangunan rumah dinas, jika tidak ada halangan pengumuman pemenang sekitar tanggal 10 Juli.

Sementara paket IPAL juga segera ditender. “Kami optimis bisa terkejar,” tandasnya. (ind)

dan saat ini masih kita dalami duku,” sebutnya.

Ketiga desa ini bermasalah karena dalam permintaan audit ada indikasi dugaan mark up anggaran di salah satu item pekerjaan yang ada. Selain itu ada juga pekerjaan yang tidak sesuai dengan hasil yang ada dilapangan. Informasi dari masyarakat yang diterima Kepolisian tersebut tetap melibatkan Inspektorat untuk melakukan audit terhadap pekerjaan dimaksud. Audit ini juga merupakan salah

satu bentuk kordinasi dan pelaksanaan MoU yang disepakati antara Inspektorat (APIP) dan Kepolisian. “Kami belum bisa simpulkan berapa kerugian dari ketiga desa tersebut, karena tim masih bekerja,” ungkapnya.

Perlu diingat juga, dugaan penyimpangan terjadi di tiga desa ini bukan berarti tidak ada pembinaan dari inspektorat sendiri. Tetapi ini murni dari diri oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya. Artinya, pi-

haknya sudah membina ketiga desa tersebut untuk patuh terhadap kaidah penganggaran untuk taat hukum. Tetapi yang menjadi masalah ini adalah mental dari oknum yang tidak amanah dengan janji dan sumpah yang diucapkan.

“Kalau pembinaan mental selebihnya urusan individu masing-masing kepala desa. Kita sudah sering ingatkan masalah penyimpangan tetapi toh masih ada juga, inilah mental yang belum kuat,” tukasnya. (ils)