Edisi Sabtu 28 Maret 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 28 MARET 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 21 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Maklumat Kapolri Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 di NTB POLDA NTB memasang spaduk berisi Maklumat dari Kapolri tentang tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah yang banyak. Imbauan ini dipasang di depan Kantor Kejaksaan Negeri Mataram, Jumat (27/3).

Pemasangan imbauan yang berisi Maklumat Kapolri ini dilakukan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 atau yang dikenal dengan coronavirus yang saat ini dampaknya sudah meresahkan masyarakat internasional pada umumnya dan Indonesia pada khususnya.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Drs.Artanto, SIK, M.Si mengatakan, pemasangan maklumat Kapolri ini dilakukan guna mengimbau masyarakat untuk mawas diri terkait mere-

baknya wabah virus Corona atau Covid-19. ‘’Ini dilakukan guna menyampaikan maklumat Kapolri tentang imbauan kepada masyarakat untuk tidak berkumpul di suatu tempat. Ini juga salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran virus Corona, ‘’ ujar Artanto saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (27/3).

Artanto berpesan agar masyarakat berperan aktif dan saling peduli terhadap kasus yang sedang dihadapi oleh seluruh elemen masyarakat. ‘’Daripada keluar rumah yang dapat memberikan risiko pada penyebaran Covid19, lebih baik untuk saat-saat ini bekerja dan ibadah dari rumah saja. Serta tidak mengadakan atau mengumpulkan massa dalam bentuk apapun.’’

Bersambung ke hal 11

Berstatus PDP, Warga Mataram Meninggal KOMANDAN Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Provinsi NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, memberikan klarifikasi atas beredarnya video pemakaman warga di Kota Mataram, yang diduga pasien terpapar Corona. Pasien yang bersangkutan berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

“Hasil swab-nya belum keluar, jadi kita belum tahu apakah yang bersangkutan positif atau negatif,” ujar Komandan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, dalam rilis yang diterima Suara NTB, Jumat (27/3).

Rohmi menjelaskan, almarhum adalah PDP yang diisolasi di RSUD Kota Mataram dan meninggal pada Jumat sore.

“Hasil swab belum keluar. Karena statusnya PDP, maka SOP tetap kita jalankan untuk pemakamannya,” ujar Rohmi yang juga Wakil Gubernur NTB. Bersambung ke hal 11

Pemerintah Tracking Ratusan ODR

Pasien Positif Corona Mulai Membaik Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) NTB melakukan tracking atau pelacakan pada ratusan Orang Dengan Risiko (ODR). Terutama yang berhubungan langsung dengan kasus positif virus Corona (Covid-19) 01 dan 02 di NTB. ‘’Dari dua (pasien positif) itu sekarang sudah ratusan. Kita sampai ke Sumbawa, sampai ke mana-mana trackingnya,’’ ujar Kepala Dikes NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, saat dikonfirmasi, Jumat (27/3) di Mataram. Sebelumya Dikes NTB memeriksa 44 orang

yang melakukan kontak erat dengan pasien 01 tersebut.

Dalam pemeriksaannya ODR yang dilacak dibagi dalam dua kategori. Yaitu pelacakan terhadap ODR dengan kontak erat seperti keluarga dekat, pembantu, dan supir.

Kemudian kontak tidak erat

seperti murid dan anggota pengajian. Menurut Eka, sebagian besar orang yang berhasil dilacak saat ini dimasukkan dalam kategori ODR. ‘’Ada juga yang ODP (Orang Dalam Pemantauan), dan satu PDP (Pasien Dalam Pengawasan) yang sekarang kita masukkan ke Rumah Sakit Manambai (Sumbawa),’’ ujar Eka. Menurutnya, tracking yang dilakukan sampai saat ini cukup lancar dengan dukungan dari masyarakat sendiri.

Bersambung ke hal 11

Mulai April, Spesimen Corona Diperiksa di NTB Mataram (Suara NTB) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah memberikan izin dua laboratorium di NTB untuk memeriksa spesimen virus Corona (Covid-19). Yaitu, Laboratorium Biomedik Litbangkes Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB dan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram (RS Unram).

Namun, dua laboratorium tersebut mulai dapat memeriksa spesimen Coro-

na awal April mendatang.

Karena Pemprov masih menunggu reagen atau alat untuk mendeteksi virus Corona di tubuh pasien yang diimpor dari Jepang. ‘’Karena untuk periksa (spesimen Corona) di sini ada bahannya, reagen, itu kita impor dari Jepang.

April besok sudah bisa periksa di NTB,’’ ujar Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc Bersambung ke hal 11

TO K O H Produksi 100 Ribu Masker

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Kerahkan Seluruh Babinsa BABINSA seluruhnya dikerahkan untuk penanganan virus Corona (Covid-19). Babinsa memberi imbauan protokol kesehatan.

Sebagai ujung tombak, Babinsa medeteksi dini warga yang berpotensi terjangkit virus Corona. ‘’Mereka (Babinsa) tidak pernah lelah. Sambil patroli mereka sampaikan imbauan,’’ terang Danrem 162/WB, Kol.CZI. Ahmad Rizal Ramdhani dalam acara Dialog Interaktif di Radio Global FM Lombok, Jumat (27/3) kemarin.

Sosialisasi dimulai sepekan yang lalu.

Bersama Bhabinkamtibmas Polri, Kades, dan lurah.

Memanfaatkan semua fasilitas yang ada, baik itu ambulans, sepeda motor, jalan kaki, Bersambung Ahmad Rizal Ramdhani ke hal 11 (Suara NTB/why)

Tiga Pasar Tradisional Disemprot Disinfektan Mataram (Suara NTB) Berbagai upaya dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di NTB. Salah satunya dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di fasilitas-fasilitas publik dan tempat-tempat keramaian.

Jumat (27/3) kemarin, Pemprov NTB bersama Pemkot Mataram, TNI, Polri dan relawan bersinergi melakukan penyemprotan disinfektan di tiga pasar tradisional di Kota Mataram. Tiga pasar yang disemprot yakni Pasar Cakranegara, Pasar Pagesangan dan Pasar Karang Jasi.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang didampingi Danrem 162/WB, Kol.CZI. Ahmad Rizal Rhamdani mengatakan bahwa pencegahan yang dilakukan oleh pe-

merintah akan lebih maksimal jika masyarakat ikut berpartisipasi dengan tetap mengikuti aturan yang ada. ‘’Yang paling utama adalah waspada, hati-hati, karena virus Corona itu telah berada di sekitar kita. Oleh karena itu, penyemprotan disinfektan ini sangat diperlukan,’’ terang gubernur.

Yang menjadi penekanan gubernur adalah bagaimana masyarakat tidak cemas dan takut berlebihan terhadap pandemi ini. Namun, ia tetap meminta masyarakat untuk waspada dan menjalani hidup dengan penuh kebersihan. ‘’Jangan sampai masyarakat menjadi sakit justru karena katakutan dan kekhawatiran yang berlebihan,’’ katanya.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

DISINFEKTAN - Pemprov NTB bersama Pemkot Mataram, TNI, Polri dan relawan bersinergi melakukan penyemprotan disinfektan di tiga pasar tradisional di Kota Mataram. Tiga pasar yang disemprot yakni Pasar Cakranegara, Pasar Pagesangan dan Pasar Karang Jasi.

Sejumlah Hotel dan Restoran di NTB Memilih Tutup Sementara Mataram (Suara NTB) Dampak penyebaran virus Corona (Covid-19) di sektor pariwisata cukup besar. Dinas Pariwisata (Dispar) NTB mencatat sedikitnya 65 perusahaan (hotel dan restoran) bahkan terpaksa tutup sementara untuk menanggulangi dampak yang dirasakan.

Kepala Dispar NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si menerangkan, penutupan terjadi hampir di semua lini industri pariwisata. Khususnya pada hotel dan restoran, sebagai langkah preventif menghadapi penyebaran Covid-19. ‘’Dari teman-teman hotel ada yang melakukan penutupan sementara sampai waktu belum ditentukan,’’ ujar Faozal saat

dikonfirmasi, Jumat (27/3) ditemui seusai pertemuan dengan pelaku industri pariwista di Kantor Dispar NTB. Menurutnya, penutupan usaha ditujukan untuk mengantisipasi kondisi ke depan pascapenyebaran Covid-19.

Diterangkan Faozal, kondisi saat ini jauh lebih parah jika dibandingkan dengan dampak gempa 2018 lalu. ‘’Yang bisa kita lakukan sekarang untuk teman-teman industri pariwisata, mereka ada akses ke OJK, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan juga ke perbankan,’’ ujarnya.

Beberapa upaya antisipasi dampak juga dilakukan. Dicontohkan Faozal seperti terbitnya peraturan OJK untuk memberikan stimulus bagi industri perbankan

yang berlaku 13 Maret lalu sampai dengan 31 Maret mendatang.

Selain itu, diberikan juga insentif pajak bagi hotel dan restoran se NTB. Serta fleksibilitas pembayaran BPJS Ketenagakerjaan selama 6 bulan yang dimulai April – September mendatang, termasuk pencairan klaim yang diajukan oleh seluruh karyawan usaha pariwisata yang terdaftar. ‘’Diharapkan seperti itu, tapi kita menunggu dulu kebijakan dari pemerintah pusat seperti apa dari usulan dan harapan teman-teman industri pariwisata,’’ ujar Faozal.

Hadir dalam pertemuan tersebut Perwakilan Indonesian Chef Asscociation (ICA) NTB, Lalu Darmawan, menerangkan efisiensi banyak dilakukan oleh pelaku

industri pariwisata. Bukan hanya penutupan, namun pengurangan jumlah pekerja oleh hotel dan restoran yang masih memilih buka.

Walaupun begitu, situasi tersebut diakui cukup sulit mengingat jumlah tamu atau pengunjung sangat minim. Mengikuti arahan dari pemerintah untuk melakukan social distancing atau pembatasan sosial demi mencegah menyebarluasnya Covid-19.

H. L. Moh. Faozal Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

KETERSEDIAAN masker di NTB masih sangat langka karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan untuk melindungi diri dari penyebaran virus Corona (Covid-19). Selain itu, ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan juga masih kurang.

Mengatasi kelangkaan masker dan APD, Pemprov telah mendorong Industri Kecil Menengah (IKM) atau Usaha Kecil Menengah (UKM) di NTB menjadikan hal itu peluang untuk memproduksi masker dan APD. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan UKM di NTB sudah mulai memproduksi sebanyak 100 ribu masker.

Bersambung ke hal 11 H. Zulkieflimansyah

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 28 Maret 2020

Halaman 2

Kerjasama Dinas Pertanian Kota Mataram dengan Harian Suara NTB Cegah Penyebaran Covid-19

Pasar Hewan Selagalas Ditutup

Selektif Layani Warga KECAMATAN Ampenan mulai membatasi pelayanan kepada warga sejak ditetapkan dua warga NTB positif terjangkit wabah Corona Virus Disease (Covid19). Dengan pelayanan selektif di kantor Camat, diharapkan bisa mengurangi sebaran Covid-19 di Ampenan.

Camat Ampenan, Syamsul Adnan mengatakan, sejak hari Senin lalu, pelayanan di kantornya mulai dibatasi. Beberapa stafnya mulai bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Untuk pengurusan administrasi dan lain se(Suara NTB/viq) bagainya pihaknya hanya Syamsul Adnan memprioritaskan keperluan surat menyurat untuk keperluan menikah warga.

“Kita masih bisa menerima ajuan di kantor Camat untuk itu. Tapi kan, kita sudah batasi memang pelayanan kepada warga untuk menghindari kontak langsung. Kecuali orang yang akan menikah, kita bisa terima jika harus ada yang ditandatangani,” katanya, Kamis (26/3).

Dijelaskan Syamsul, adanya dua warga NTB yang positif Covid-19 itu, semua warga di lingkungan Ampenan juga sudah mulai sadar akan pentingnya social distancing atau physical distancing. Karena, sejak adanya kasus Covid-19 di NTB itu, banyak warga di lingkungan menjadi takut berada di tengah kerumunan warga.

“Lebih protektiflah. Contoh, STQ di kecamatan kita tidak laksanakan. Saya kira warga di Ampenan sudah mulai sadar juga tentang pentingnya social distancing ini. Kita juga melaksanakan Isra’ Mikraj kemarin hanya di beberapa lokasi,” jelasnya.

Kendati membatasi pelayanan kepada warga jelas Syamsul, pihaknya tidak membatasi pelayanan secara total. Pelayanan lainnya pun tetap berjalan. “Tapi kan yang mau dilayani sudah mulai berkurang. Ada beberapa memang warga yang masih butuh dilayani. Seperti membuat akta dan KK,” katanya.

Kasus Covid-19 ini kata Syamsul, bagaimana warga Ampenan menyadari akan pentingnya proteksi diri. Karena, pada dasarnya penyebaran Covid-19 ini melalui kontak antar manusia. “Bisa saja dia yang menularkan dan bisa saja tertularkan. Jadi kita minta warga harus lebih memproteksi dirinya,” katanya. Menghindari kontak dengan melakukan social disancing dirasa sangat tepat untuk meminimalkan sebaran Covid-19 di lingkungannya.

Sedangkan untuk imbauan yang bersifat keagamaan, diharapakan bagi pengurus masjid memberikan imbauan dengan bahasa yang santun. Misalnya untuk imbauan mengganti solat Jumat dengan solat dzuhur di rumah, harus dibahasakan dengan menggunakan kata-kata yang sejuk.

“Karena kita harus membuat masyarakat kita tenang agar tidak panik. Sebisa mungkin jika diinfokan ke warga dengan bahasa yang santun dan sejuk agar tidak ada yang merasa tersinggung terlebih lagi sampai takut,” tutupnya. (viq)

(Suara NTB/ist)

MENUTUP PASAR - Petugas dari Dinas Pertanian bersama aparat kepolisian dari Polresta Mataram menutup Pasar Ternak Selagalas, Kamis (26/3). Penutupan pasar hewan ini mencegah penularan virus corona.

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pertanian Kota Mataram menutup sementara pasar hewan Selagalas. Penutupan itu sebagai upaya memutus penyebaran covid-19. Pemenuhan daging lokal pengusaha diminta

mendatangi peternak.

Langkah penutupan sementara pasar ternak dikoordinasikan dengan Polresta Mataram.

Dinas Pertanian mengikuti arahan atau imbauan dari Kapolri, Gubernur serta Walikota Mat-

aram. Kebijakan ini dipahami sebagian besar oleh pedagang.

Sebelumnya, pemerintah telah mensosialisasikan agar mengurangi sebanyak mungkin kerumunan dan sejenisnya.’

“Pedagang sudah tahu. Kita sudah sosialisasi hari Selasa itu,” kata Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli, Kamis (26/3).

Dikatakan, pasar ternak akan dibuka kembali setelah melihat perkembangan serta situasi dan kondisi. Di samping itu, menunggu maklumat dari pemerintah. Untuk kebutuhan daging sapi telah dikoordinasikan dengan pedagang. Seminggu ke depan masih tersedia.

Pengusaha juga berjanji untuk dua minggu berikutnya akan mendatangkan datang dalam jumlah besar. “Saya sudah diminta menandatangani rekomendasi untuk mendatangkan daging. Dan, saya tidak permasalahan karena pengaturannya harus demikian,” jelasnya.

(Suara NTB/dok)

H. Mutawalli Mutawalli menegaskan, Pasar Panglima di Kelurahan Cakra Barat dikhawatirkan oleh masyarakat setempat sebagai tempat penyebaran covid-19. Masyarakat dari berbagai tempat berinteraksi secara langsung. (cem/*)

RSUD Mataram Siapkan 100 Kamar Isolasi Mataram (Suara NTB) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram menyiapkan 100 kamar isolasi untuk menangani pasien dalam pengawasan (PDP) maupun pasien positif terinfeksi virus corona. Tenaga medis disiapkan menangani serta mengatur regulasi pelayanan.

Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra menegaskan, manajemen tidak mau berpikir panjang dalam penanganan pasien baik berstatus ODP, PDP maupun terinfeksi positif terjangkit corona.

Pihaknya ingin segera menangani dengan menyiapkan segala kebutuhan bagi pasien. Salah satu diupayakan adalah, dengan menyulap Gedung Graha Mentaram sebagai ruang isolasi.

Sekitar 100 kamar akan

disediakan sebagai ruang isolasi, sehingga penyebaran covid-19 cepat tertangani. “Bagian bawah kita kosongkan. Pokoknya kita out break sudah,” kata dr. Jack, sapaan akrabnya.

Tercatat sembilan pasien berstatus PDP tertanggal 24 Maret tengah menjalani perawatan. Rumah sakit plat merah ini mulai mengurangi kunjungan pasien rawat jalan maupun kunjungan keluarga pasien.

Jack menegaskan, sejauh

ini sembilan pasien PDP diharapkan negatif. Adapun informasi di Puskesmas Labuapi dikatakan positif terjangkit corona merupakan informasi bohong alias hoaks. Rilis resmi pasien positif, PDP, OPD maupun sembuh dikeluarkan oleh gugus tugas. Itu yang menjadi acuan resmi pemerintah maupun masyarakat.

Menurut dia, peran masyarakat dibutuhkan untuk memutus mata rantai

penyebaran covid-19 ini.

Pasien PDP jangan dikucilkan, melainkan diberikan semangat atau motivasi untuk sembuh dari penyakitnya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menambahkan, pihaknya sedang fokus menangani covid-19 bersama Polresta Mataram dan Kodim dengan melakukan penyemprotan di area publik. Selain itu, rumah sakit telah menyiapkan 100 ruang isolasi bagi penderita virus corona.

“Kita sedang berjuang melawan virus corona ini. Rumah sakit juga menyiapkan 100 kamar isolasi,” tandasnya. Pencegah penyebaran covid-19,

pemkot serius mengambil kebijakan antisipasi menghindari penyebaran ke masyarakat.

Pemkot mengapresiasi peran serta dari elemen masyarakat bekerjasama mengambil langkah antisipasitif.

Selain itu, pemerintah mengedukasi serta memberi informasi melalui media massa, himbauan agar tetap tenang dan waspada, penyemprotan disinfektan di area publik serta menyediakan tanki pencuci tangan. Walikota menyarankan, masyarakat menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta memeriksakan diri bila ada gejala mengarah penyakit tersebut. (cem)

Permohonan Adminduk Dilayani dengan Daring

Pikirkan Dampak Ekonomi Corona WABAH virus corona, berdampak luas. Tidak saja pada bidang kesehatan tetapi juga sendi-sendi kehidupan lainnya. ‘’Kita sih menangkap suara-suara dari masyarakat. Terutama yang membuka usaha harian, seperti pedagang. Mereka sudah sangat merasakan dampak dari wabah ini,’’ ujar anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih kepada Suara NTB di Kantor DPD PKS Kota Mataram, Jumat (27/3).

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah sudah mulai memikirkan langkah antisipasi. ‘’Sebenarnya harus sudah dipikirkan dari awal. Dengan berbagai upaya. Misalnya pemberian bantuan-bantuan untuk meringankan beban masyarakat,’’ imbuhnya. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram ini mengajak semua elemen masyarakat bersatu untuk memberikan bantuan, meringankan beban masyarakat. ‘’Terutama kebutuhan pokok,’’ cetusnya. Karena dalam kondisi seperti sekarang ini, lanjut Istiningsih, paling tidak, kebutuhan masyarakat terpenuhi. ‘’Ya tidak seratus persen, tetapi paling tidak ada perhatian dari pemerintah,’’ katanya. Artinya, kalau ada perhatian dari pemerintah, barulah masyarakat bisa mengikuti saran dari pemerintah untuk diam di rumah.

Sama halnya seperti bencana alam, covid-19 ini, sambung anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini tidak bisa diprediksi akan menulari siapa. ‘’Masing-masing orang yang sudah terpapar kemudian dia bersosialisasi. Itu kita tidak bisa jamin, dia kontak dengan orang lain,’’ katanya. Sehingga, antisipasi harus digalakkan. ‘’Karena memang kalau masyarakat diharapkan stay at home agak berat ya. Karena rezekinya dari berjualan setiap hari misalnya,’’ demikian Istiningsih. Kondisi ini, sambung dia, membuat masyarakat sangat dilematis. Sehingga, ketika ada perusahaan yang mengambil opsi merumahkan karyawan, tentu melalui berbagai pertimbangan. Karena dalam fase perusahaan vakum, tentu akan membawa kerugian tersendiri. ‘’Jadi kalaupun dirumahkan, harus diberikan pesangon dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun juga ini adalah kondisi yang sama-sama tidak kita inginkan,’’ ungkapnya.

Oleh karena itu, harus ada upaya duduk bersama memikirkan dampak ikutan dari wabah covid-19 ini.

Tidak saja dampaknya terhadap kesehatan, tetapi juga kondisi perekon o m i a n masyarakat. (fit)

Hj. Istiningsih

Soal pasokan daging sapi lokal di rumah pemotongan hewan (RPH), kata Mutawalli, para jagal atau pengusaha diminta membeli sapi langsung ke peternak di desa – desa. Jagal diyakini telah memiliki langganan, sehingga harganya lebih murah dan tidak terbebani oleh biaya tambahan lainnya.

Selain pasar ternak di Selagalas, Dinas Pertanian juga akan menutup pasar burung di Kota Mataram. Namun demikian, ia meminta waktu mensosialisasikan kepada para pedagang. “Dari hasil rapat juga ada permintaah itu. Saya minta dua – tiga hari untuk sosialisasi dulu,” ucapnya.

Kebijakan menutup pasar burung adalah, pertama, sebagai besar pasar burung di Lombok Timur dan Lombok Tengah juga ditutup. Kedua, hewan bukan kebutuhan pokok, sehingga ditutup berdasarkan permintaan masyarakat. Terakhir, memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona.

(Suara NTB/viq)

MASIH CUEK - Beberapa PKL di ruas jalan lingkar Selatan ke arah kabupaten Lombok Barat tampak masih cuek dengan imbauan tidak berkerumun untuk mencegah sebaran virus corona, Jumat (27/3) malam. Padahal Pemkot sudah menghimbau agar warga Mataram menghindari kerumunan atau menjalani social distancing dengan menganjurkan lebih baik di rumah saja untuk meminimalkan sebaran Covid-19 di Mataram.

Bersatu Melawan Corona

PKS Kota Mataram Lakukan Aksi Nyata Mataram (Suara NTB) DPD PKS Kota Mataram, melakukan penyemprotan disinfektan. Itu hanya sebagian kecil dari aksi nyata yang dilakukan Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, Jumat (27/3) pagi kemarin. Selain melakukan penyemprotan disinfektan di Puskesmas Karang Pule dan Masjid Jami’ Al Ijtihad Jempong, Satgas Tanggap Corona DPD PKS yang diketuai Ismul Hidayat juga membagikan alat semprot, pembagian masker gratis, pembagian sabun cuci tangan dan pembagian tempat cuci tangan.

Kedatangan Satgas Tanggap Corona DPD PKS Kota Mataram, disambut oleh Kepala Puskesmas Karang Pule, dr. Indrijati Ahmad. Puskesmas Karang Pule sangat mengapresiasi akai nyata yang dilakukan Fraksi PKS Kota Mataram. Kegiatan ini diawali dengan arah dari Ketua DPW PKS Provinsi NTB, H. Abdul Hadi. Dia menyampaikan bahwa dunia sedang dilanda wabah covid 19. “Sehingga mau tidak mau, kita juga harus tanggap,” katanya. Aksi ini, lanjutnya, sesuai dengan instruksi presiden PKS dan juga pemerintah. Hadi mengajak kader PKS untuk sama sama memberikan

Mataram (Suara NTB) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram mulai menerapkan pelayanan administrasi dan kependudukan (Adminduk) secara dalam jaringan (daring). Selain mempermudah masyarakat, pelayanan secara online itu juga menghindari kontak fisik sebagai langkah meminimalisir penularan virus corona.

Dikonfirmasi via ponselnya Jumat (27/3), Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Chaerul Anwar menjelaskan, pelayanan administrasi kependudukan secara online tujuannya pertama, mempermudah masyarakat untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. Kedua, penyebaran wabah covid-19 meresahkan masyarakat diupayakan mengurangi kontak langsung antara petugas dengan pemohon.

“Kita ingin mengurangi kontak langsung dengan masyarakat di tengah mewabahnya virus corona,” jelas Chaerul.

Meskipun diterapkan layanan adminduk secara online sejak Senin (23/3), tak dipungkiri sistem manual tetap diterapkan di kantor. Pelayanan tertentu seperti perekaman KTP dan pengajuan pernikahan harus melalui proses interaksi antara petugas dengan pemohon. Sebab,

akta pernikahan harus ada saksi yang menandatangani surat permohonan.

Sejak diterapkan layanan adminduk berbasis daring, pelayanan di kantor mulai menurun. Untuk layanan daring permohonan masuk mencapai 15 per hari. “Tetap ada. Tapi pengajuan manual turun,” jelasnya.

Chaerul menegaskan, petugas dilengkapi proteksi diri. Misalnya, menggunakan masker dan alat pengaman diri. Sementara itu, jarak duduk pengunjung satu dengan lainnya dibatasi satu meter. Prosedur itu bagian dari social distancing yang dianjurkan oleh pemerintah. Selain itu, pihaknya juga menyediakan hand sanitizer bagi pengunjung. Proses perekaman KTP elektronik melalui perekaman sidik jari, mata dan pengambilan foto. “Selesai itu, pemohon kita minta pakai hand sanitizer,” jelasnya.

Meskipun sudah ada edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengatur jam kerja pegawai. Dukcapil memilih tetap meminta stafnya bekerja normal seperti hari biasanya.

Sebagai instansi pelayan publik harus maksimal memberikan pelayanan bagi masyarakat. “Iya, kita tetap normal tidak ada bergantian,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/fit)

BANTUAN - Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram Hj. Istiningsih didampingi Ketua Satgas Corona DPD PKS Kota Mataram, Ismul Hidayat menyerahkan bantuan tempat cuci tangan, masker dan sabun cuci tangan kepada Puskesmas Karang Pule. Bantuan diterima secara simbolis oleh Kepala Puskesmas Karang Pule, dr. Indrijati Ahmad. Ditempat ini, Satgas Corona DPD PKS juga melakukan penyemprotan disinfektan.

Penyiaran tentang virus corona.

Supaya masyarakat tersadarkan. “Jangan justru kita ikut sebarkan hoaks kepada masyarakat,” pintanya.

Ketua DPD PKS Kota Mataram, Ahmad Jafri, ST., menegaskan bahwa semua elemen masyarakat harus saling bahu membahu melawan corona.

“Kita tidak bisa atasi ini sendiri sendiri,” cetusnya. Sementara itu, Ketua Satgas Corona DPD PKS Kota Mataram, Ismul Hi-

dayat mengatakan, ini merupakan langkah awal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik dalam bentuk penyemprotan maupun pembagian alat pelindung diri serta mengedukasi masyarakat.

“Bagaimana masyarakat mengambil perannya,” cetusnya.

Langkah ini, kata Ismul akan dilanjutkan di setiap kecamatan. Di mana di sana ada struktur PKS, baik kecamatan hingga ke ranting-ranting. (fit/*)

(Suara NTB/ist)

DARING - Suasana pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Dukcapil Kota Mataram terlihat sepi. Pengurusan adminduk dilayani dengan daring atau secara online, kecuali perekaman KTP dan pengajuan akte pernikahan.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Sabtu, 28 Maret 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Skenario Terburuk Covid-19

Ekonomi NTB Bisa 1-2 Persen, IPM dan Kemiskinan Diproyeksi Terpengaruh Mataram (Suara NTB) Mewabahnya covid-19 di Indonesia membuat Bank Indonesia kembali melakukan perhitungan ulang proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (PE) tahun 2020. Bank Indonesia NTB juga melakukannya. Secara nasional, Bank Indonesia memangkas proyeksi PE Indonesia 2020 menjadi 5 persen hingga 5,4 persen dari prakiraan sebelumnya 5,1 persen sampai 5,5 persen. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Achris Sarwani mengatakan telah melakukan revisi PE, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan.

Tahun 2020 ini Bank Indonesia NTB memproyeksikan PE NTB sebesar 5,4 persen 5,8 persen. Jika dalam jangka waktu 3 bulan, situasi belum terkendali. PE NTB proyeksinya dipangkas menjadi pada 3,3 persen -3,7 persen. Selanjutnya, di skenario terburuk covid-19, bila situasi belum terkendali sampai 6 bulan ke depan, atau hingga akhir tahun 2020 ini, proyeksi PE NTB dipangkas signifikan, menjadi 1 persen, sampai 2 persen, kata Achris Sarwani kepada Suara NTB, Kamis (26/3) kemarin.

Penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen, disamakan hilangnya nilai perputaran ekonomi sebesar Rp1 triliun. Demikian juga sebaliknya. Proyeksi penurunan PE akibat virus corona ini, tekanan perlambatan ekonomi di NTB

diperkirakan terjadi utamanya di sektor perdagangan, transportasi dan akomodasi yang terdampak akibat penurunan kinerja pariwisata.

Meski demikian, masih ada harapan menurut Achris. Yaitu sektor pertanian yang merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar di NTB diperkirakan masih dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Seiring dengan ekspektasi Bank Indonesia sektor pertanian akan meningkat kinerjanya. Membaiknya harapan kinerja pertanian, didukung terutama oleh cuaca yang relatif lebih baik dibandingkan tahun 2019 di mana terjadi kekeringan akibat elnino.

Selanjutnya di sektor konstruksi juga diharapkan masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan

akan tetap berlangsungnya pembangunan proyek-proyek strategis di NTB. Seperti sirkuit MotoGP, pembangunan jalan by pass BIL - Mandalika, penambahan kapasitas bandara internasional Lombok dan kelanjutan pembangunan pelabuhan internasional Gili Mas. Selain itu, Bank Indonesia berharap kinerja pertambangan masih dapat tumbuh stabil dengan adanya pergerakan harga komoditas emas terutama yang mengalami kenaikan akibat dampak covid-19.

“Daya beli masyarakat sudah bisa dilihat menuju pelemahan. Dan masyarakat sudah menahan uangnya untuk membelanjakannya pada halhal yang sangat penting. Ini juga perlu diantisipasi agar perputaran uang terus berjalan. Jaga sektor pertanian,

Kru Kapal DLU Cabang Lembar Dibekali Kemampuan Pengendalian Covid-19 Mataram (Suara NTB) Seluruh kru kapal penyebarangan Pelabuhan Lembar (Lombok)-Padangbai (Bali) milik PT. Dharma Lautan Utama (PT. DLU) dibekali pemahaman tentang covid-19, berikut pencegahan dan pengendaliannya.

Manajemen PT. DLU Cabang Lembar, pada Rabu (25/3) kemarin mengumpulkan seluruh kru kapal. Memanfaatkan momentum libur penyeberangan, bersamaan dengan ditutupnya penyeberangan di selat Lombok oleh otoritas, sehubungan perayaan Nyepi 2020.

Kegiatan yang dikemas dalam sosialisasi kesehatan untuk Pencegahan Penyebaran Covid 19, dilaksanakan di atas KMP. DharmaFerryVIII.Menghadirkanlangsung Dr. Wayan Diantika, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan menambah pengetahuan Perwira dan ABK serta crew mengenai covid-19. Mengetahui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh ABK dan Crew.

Bagaimana penanganan bila terdapat penumpang yang sakit di atas kapal. Serta bagaimana meningkatkan mekanisme untuk pertahanan dan kekuatan tubuh dan mental untuk menghadapi penyakit. “Sumber daya manusia adalah aset yang sangat berhar-

(Suara NTB/bul)

SIMAK - kru kapal PT. Dharma Lautan Utama Cabang Lembar menyimak materi tentang penanganan Covid-19 ga dari sebuah perusahaan, maka sangat penting dari SDM untuk mengetahui dan memahami tentang Covid-19 dan bagaimana pencegahan penyebarannya. Sehingga yang diharapkan dapat membantu Pemerintah dan masyarakat dalam menghambat penyebaran covid-19,” kata Manager Cabang PT. Dharma Lautan Utama Cabang Lembar, Listyono Dwitutuko usai kegiatan.

PT. DLU sebagai salah satu operator kapal yang melayani penyeberangan Pelabuhan Lembar (Lombok) - Padangbai (Bali) terus memaksimalkan upaya pencegahan penularan covid-19 di jalur Selat Lombok. Sejak merebakanya kasus virus corona, PT. DLU telah menerapkan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang lebih ketat. SOP

diberlakukan di seluruh cabang, tanpa terkecuali cabang di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat.

SOP tersebut diantaranya, setiap penumpang yang menggunakan jasa pelayaran PT. DLU diwajibkan suhu badannya normal berdasarkan ketentuan kesehatan, diberikan handsanitizer.Disiapkan tempat cuci tangan di dalam kapal. Imbauan kepada penumpang tentang upaya pencegahanan penyebaran virus corona melalui ruang informasi yang memberikan pengetahuan secara rinci, pemutaran video pun dilakukan untuk lebih banyak memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk mencegahan terpapar virus corona oleh Direktur Utama PT. Dharma Lautan Utama, Erwin H. Poedjono.

Selain itu, di setiap kapal juga dipasang standing banner. (bul/*)

Layanan Honda Care Hadir di NTB Mataram (Suara NTB) – Sebagai perusahaan sepeda motor nomor 1 di Indonesia, Astra Motor NTB yang merupakan Main Dealer sepeda motor Honda di wilayah NTB terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaiknya bagi konsumen setianya. Kini layanan Honda Care hadir untuk membantu konsumen setia Honda jika mengalami kendala di jalan.

Honda Care aktif selama jam kerja yaitu pukul 08.00 – 16.00 Wita di seluruh wilayah NTB. Main Dealer sepeda motor Honda Astra Motor NTB total memberikan rasa nyaman untuk konsumen di wilayah NTB. Menyadari sepeda motor Honda telah menjadi pilihan transportasi harian sehingga Agent Honda Care siap berikan layanan mengatasi motor mogok di jalan atau terkendala di rumah. Konsumen tidak perlu khawatir, jika permasalahan motor tidak teratasi secara langsung, Agent Honda Care akan membawa motor ke

(Suara NTB/bul)

Kru Honda Care siap melayani konsumen.

AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) terdekat.

“Saat ini layanan apapun sedang berkembang dan bentuknya beraneka ragam. Kami sebagai pemegang dominasi pasar motor di Wilayah NTB sadar harus memberikan layanan ekstra kepada konsumen setia Honda. Melalui layanan Honda Care ini, harapan kami konsumen tidak perlu khawatir jika mogok di jalan, karena kami akan hadir untuk membantu” jelas Customer Care Center Manager Astra Motor NTB, Putu L. Januara.

Ditambahkannya, jasa layanan ini juga diberikan secara gratis kepada konsumen yang mengalami masalah mogok di jalan. Konsumen hanya perlu menghubungi ke nomor 08-777-990-8000 maka konsumen akan terhubung dengan Agent Honda Care. Selain itu, Honda Care juga memberikan layananservicedirumah,(HomeService).

“Layanan ini diberikan untuk memberikan new experience kepada konsumen setia kami serta menjaga kepercayaan dan kenyamanan konsumen terhadap Honda,” demikian Putu L. Januara. (bul)

BI NTB Karantina Belasan Miliar Uang Rupiah Mataram (Suara NTB) Sejak merebaknya covid-19, Bank Indonesia melakukan sejumlah langkah-langkah antisipasi dan pencegahan penularan virus. Salah satunya, melakukan karantina rupiah.

Sejak tanggal 16 sampai tanggal 24 Maret 2020, Bank Indonesia di NTB telah mengkarantina uang rupiah senilai Rp157,9 miliar. Terdiri dari semua pecahan nilai mata uang.

“Uang yang dikarantina, ratarata uang yang disetor bank,” kata Deputi Bidang Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Iwan Kurniawan.

Dalam beberapa waktu terakhir, Bank Indonesia memperlakukan secara khusus uang-uang yang masuk (inflow) ke Bank Indone-

sia. Tanpa terkecuali, seluruh uang dibungkus dengan plastik kedap udara. Kemudian selama 14 hari uang-uang ini dikarantina di ruang khusus.

Belakangan beredar informasi tentang potensi penularan covid-19 melalui uang. Masyarakat menjadi lebih waspada bertransaksi langsung dengan uang tunai. Karena informasi tersebut, Iwan mengatakan upaya pencegahan penularan virus dengan sterilisasi uang. Pada kondisi normal, setiap yang masuk ke Bank Indonesia, disetor oleh perbankan, terlebih dahulu dipilah.

Mana fisik yang yang masuk dinyatakan masih layak diedarkan, dan mana fisik uang yang lusuh dan sudah tak lagi layak digunakan bertransaksi.

“Dipilih dulu, mana yang layak edar (masih bagus). Dan mana yang tidak layak edar, dipisah untuk dihancurkan.

Sekarang sudah beda. Semua uang masuk langsung diplastik.

Dan dikarantina, besok setelah selesai karantina (14 hari) baru dipilah mana yang akan dihancurkan dan mana yang masih layak diedarkan,” jelas Iwan.

Bank Indonesia juga menerakan SOP. Petugas diharuskan menggunakan masker, sarung tangan. Dan diyakinkan steril sebelum beraktifitas. Selain itu, ruang penyimpanan uang juga disemprot disinfektan untuk mencegah potensi penularan.

Karantina uang, kata Iwan, akan terus dilakukan. Hingga dipastikan wabah corona hilang. (bul)

setidaknya, kita bisa memproduksi untuk kebutuhan kita sendiri agar tidak terlalu jatuh,” demikian Achris.

Di NTB, sejak mewabahnya virus corona, terlebih setelah resmi diumumkannya 2 orang yang posotif corona oleh Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, aktivitas ekonomi menjadi lengang. Lalu lalang orang berkurang drastis. Toko-toko menutup diri, pemerintah membijaksanai Work From Home (WFH/bekerja dari rumah), manajemen Lombok Epicentrum Mal (LEM) juga mengumumkan langkah menutup sementara pusat perbelanjaan terbesar di provinsi ini.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Suntono menegaskan, sementara ini, data kemiskinan NTB yang telah dipotret sampai Maret 2020 ini menurutnya belum berpengaruh covid-19. Angka kemiskinan NTB terakhir dirilis BPS sebesar 13,88 persen. Pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin di NTB mencapai 735,96 ribu jiwa atau sebesar 14,56 persen dari jum-

lah penduduk. Sementara, berdasarkan data September 2019, penduduk miskin NTB turun menjadi 705,68 ribu jiwa (13,88 persen).

Suntono menjelaskan, penurunan angka kemiskinan NTB sebesar 0,68 persen. Capaian ini menempatkan NTB sebagai provinsi dengan laju penurunan kemiskinan tercepat kedua di Indonesia setelah Papua. “Angka kemiskinan kita pasti naik. Pasti. Intinya, kalau aktivitas ekonomi tidak bergerak. Sektor rumah tangga sebagai penyedia produksi, pembuka lapangan kerja, pasti terdapampak. Cuma penurunannya sampai seberapa persen, kita tidak bisa memberikan prediksi. Kita bisa melihatnya nanti di akhir tahun, atau tahun berikutnya,” kata Suntono.

Secara teori, ketika sektor produksi terdampak, pendapatan masyarakat berkurang.

Secara otomatis, belanja juga berkurang. Dampaknya ke kemiskinan. Mereka yang terdampak mewabahnya virus corona adalah golongan menangah ke bawah, apalagi dengan adanya kebijakan untuk tetap tinggal di rumah.

“Mudah saja bagi mereka

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Achris Sarwani

Suntono

yang cukup. Tapi bagi mereka, yang tidak keluar tidak makan tentu menjadi sulit,” ujarnya.

Untuk bisa mengatasi itu, kebiakan penyaluran bantuan sosial perlu dilakukan untuk menolong masyarakat miskin.

Dengan musibah covid – 19, ini akan merubah statusnya yang tadinya tidak miskin menjadi miskin, rentang miskin menjadi miskin. Musibah ini akan menjadikannya jatuh kata Suntono. Demikian juga dengna In-

deks Pembangunan Manusia (IPM) NTB, terakhir posisinya mengalami peningkatan tercepat kelima di Indonesia.

Tentu juga akan berpengaruh. Karena indikator IPM diantaranya tiga dimensi yang dipotret, rata-rata lama sekolah, kesehatan, dan ekonomi. “Sekarang semua terdampak. Apalagi dimensi ketiga terkait dengan pengeluran kaitannya dengan dimensi ekonomi. (bul)

New Agya, Makin Menggoda Mataram (Suara NTB) PT Toyota Astra Motor (TAM) melalui Krida Toyota selaku Dealer Resmi Toyota di NTB meluncurkan New Agya. Lebih sporty dilengkapi dengan advance features, sesuai dengan kebutuhan kekinian. Selaras dengan semangat tagline baru yaitu “Start To Never Stop”. Vice President Director PT Toyota–Astra Motor (TAM), Henry Tanoto mengatakan, saat diperkenalkan pada 2013 lalu, Agya menjadi salah satu pionir dalam membuka pasar baru di Indonesia di segmen hatchback untuk kalangan anak muda modern.

Sepanjang tahun 2013 hingga Februari 2020 ini, Agya telah membukukan kumulatif penjualan sebesar 841.572 unit, dimana Agya berkontribusi 33,1% dengan total penjualan 278.465 unit. Capaian baik ini tentunya dapat terwujud karena sedari awal Agya dirancang dengan DNA yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia akan mobil pertama yang memiliki brand image kuat dan dapat memenuhi kebutuhan serta tren yang berkembang.

Untuk pasar kendaraan hatch back di NTB, tahun 2019 berkisar 10% dari total kendaraan roda empat, di mana Agya market share-nya 30%. Dengan adanya produk baru yang dilengkapi segudang fitur, maka diharapkan kontribusi Agya dapat meningkat menjadi 35%. “Terima kasih kami ucapkan kepada konsumen yang telah mempercayakan Agya sebagai mobil mereka sehingga tu-

(Suara NTB/bul)

rut mengembangkan pasar hatchback di kalangan anak muda. Sebagai bentuk apresiasi dan semangat untuk menghadirkan ever better cars, kami hadirkan improvement pada Agya agar dapat terus memenuhi kebutuhan mobilitas pelanggan yang senantiasa berkembang,” kata General Manager Krida Toyota, Evelyn Cornelia Tampilan sporty dan aggressive New Agya diwujudkan melalui desain eksterior anyar yang didukung oleh kehadiran fitur-fitur terbaru.

Perubahan eksterior terlihat dari New Front Bumper and Grille Design with Black Chrome Element, New Black Paint for Elegant Headlamp with LED Guide, New Sporty Alloy Wheel Design, New Retractable Side Mirror, New Impressive DesignRearLamp,hinggaNewSide Body Moulding untuk varian 1.2 G. Sementara pada varian 1.2

New Agya TRD S, New Agya dilengkapi dengan New TRD S Front Spoiler, New TRD S Side Skirt, serta New TRD S Black Rear Spoiler yang semakin menguatkan kesan sporty. Selain itu, New Agya tampil dengan berbagai pilihan warna, dimana warna Silver Metallic dan Yellow mengalami refreshment, serta hadir dengan pilihan warna baru yaitu Orange Metallic.

Pada sisi interior New Agya, sentuhan penyegaran diberikan untuk menghadirkan kenyamanan lebih baik dengan pengaplikasian advance features yang berkelas seperti New Engine Start Stop Button dan New Touch Screen Head Unit pada varian 1.2 TRD S. Tidak hanya itu, interior New Agya varian 1.2 G dan 1.2 TRD S juga dilengkapi dengan New Center Cluster with Digital AC. Sementara untuk varian 1.0 E

dan 1.0 G, mendapatkan penyegaran fitur seperti New AC Knob Design dan New Audio 2DIN yang melengkapipenggunaanNewSeatCover,NewDoorTrimDesign,danNew CombinationMeterwithRedAccent pada seluruh varian New Agya.

“Pada dasarnya konsep pengembangan New Agya mengikuti perkembangan kebutuhan mobilitas pelanggan Agya yang mayoritas adalah anak muda modern. Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan tren dan kebutuhan pelanggan yang menginginkan Agya lebih sporty dan aggressive yang kami hadirkan melalui New Agya,” kata Marketing Director PT Toyota– Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy. New Agya dibandrol Rp176.700.000-Rp202.500.000, tergantung type. Uang muka mulai dari Rp23.000.000. (bul/*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 28 Maret 2020

Tanpa Dihadiri Wabup, Bupati Lobar Lantik 10 Kepala OPD Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid melantik 10 pejabat eselon II hasil seleksi beberapa waktu lalu.

Pada pelantikan 10 kepala OPD yang diadakan Jumat (27/ 3) sore ini, Bupati didampingi Sekda Lobar H. Baehaqi tanpa kehadiran Wakil Bupati Hj. Sumiatun yang berhalangan hadir. Hadir pula Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah.

Diketahui 10 pejabat yang dilantik, yakni Aisyah Desilina D sebagai Sekretaris DPRD, H. Nasrun sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), L. Marta Jaya sebagai Kepala Dinas Sosial, H. Sabidin sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Moh. Syahlan sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran.

Ikut dilantik Ahad Legiarto sebagai Kepala Diskominfo, Maad Adnan sebagai Kepala Dispora, H. Saepul Ahkam sebagai Kepala Dinas Pariwisata, L. Sukawadi sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Baiq Yeni S Ekawati sebagai Kepala Satpol PP. Menurut bupati, poses pengisian 10 jabatan lowong telah melalui proses dan mekanisme sesuai aturan berlaku. Bahkan istimewanya kata dia, persetujukan dari Kemendagri dan persetujuan nama-nama pejabat yang dilantik melalui media online dengan Komisi ASN di Jakarta. “Alhamdulillah, menyebarnya Virus Corona tidak menghambat rencana kita, tujuan kita sehingga bisa dilaksanakan pelantikan,” jelas bupati.

Beberapa hal yang ditekankan dan motivasi bagi kepala OPD dalam melaksanakan tugas. Pertama, bahwa 10 pejabat yang dilantik dari eselon III hasil seleksi terbuka oleh pansel, sehingga ada semangat menggebu-gebu dari para pejabat untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

Tidak hanya menyelesaikan dan melaksanakan program yang semata-mata sudah dicanangkan dan kewajiban, namun tegas bupati harus lebih dari itu. Apalagi kata dia bicara target pembangunan yang sudah dicanangkan.

Ia mengingatkan kepada 10 pejabat yang dilantik dan segenap jajaran, bahwa saat ini ada tugas berat yang dihadapi. Di samping, memiliki tugas reguler melaksanakan program namun OPD juga memiliki beban tugas bagaimana menangani Corona. Karena itu, ia mengingatkan agar kepala OPD jangan ada yang mematikan HP, sebab sewaktuwaktu pejabat dituntut untuk melayani masyarakat.

Ia menambahkan, setelah pelantikan eselon II pihaknya akan melakukan seleksi pengisian pejabat eselon III yang kosong. Pihaknya pun meminta standar minimal harus dipenuhi dan penilaian objektif serta masukan terhadap pejabat sesuai jabatan yang kosong. (her)

Halaman 4

Pertaruhkan Keselamatan

Tim Medis di Lotim Gunakan APD Tidak Sesuai Standar Selong (Suara NTB) Tim medis patut mendapat apresiasi dalam mengatasi penyebaran virus Corona (Covid-19). Hanya saja, ‘’perang’’ yang dilakukan ini tidak dilengkapi alat pelindung yang standar. Pasalnya, tim medis di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terpaksa mengguna jas hujan dan sepatu boot. Kondisi ini dikarenakan keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD) dalam penanganan Covid-19.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lotim, H. M. Juaini Taofik, MAP, Jumat (27/3), mengungkapkan jika Pemkab Lotim sudah memesan APD sesuai standar SOP. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada pihak ketiga yang bersedia menyanggupi. Namun penyediaan APD sesuai standar ini akan terus diupayakan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dari tim medis yang melakukan kontak langsung terhadap pasien.

Di tengah keterbatasan APD ini, Juani Taofik mengungkapkan jika APD standar saat ini hanya diberikan kepada tim medis di RSUD R. Soedjono Selong yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan di NTB dalam penanga-

nan Covid-19. Maka dari itu, potensi kontak langsung dengan pasien baik yang suspect maupun dalam ODP dan PDP dapat terhindarkan dengan APD yang standar. Di mana APD ini satu kali pakai kemudian dibuang ataupun dicuci menggunakan deterjen, sehingga pemberian APD standar ini harus benar-benar kepada tim medis yang kredibel.

Terkait tim medis di tingkat puskesmas, Sekda Lotim ini tidak menampik hanya menggunakan APD seadanya seperti jas hujan, sepatu boot dan lainnya. Langkah ini lebih baik supaya antara tim medis dan pasien tidak terjadi kontak langsung baik secara sengaja ataupun tidak.

Di samping itu, Pemda Lotim juga sudah mengalokasi-

(Suara NTB/yon)

APD SEADANYA - Tim medis di Kabupaten Lotim saat tengah terjun ke masyarakat menggunakan APD seadanya menggunakan jas hujan dan sepatu boot biasa, Jumat (27/3). kan anggaran sekitar Rp27 miliar dalam penanganan Covid19. Alokasi anggaran ini, sebesar Rp10 miliar untuk RSUD R. Soedjono Selong, Rp10 miliar untuk RSU Labuhan Haji, Rp4 miliar akan dikelola oleh Dikes dan BPBD Lotim sekitar, Rp1,3 miliar untuk operasional, dan lainnya.

Terpisah, Direktur RSUD R. Soedjono Selong, dr. Tanrowi Jauhari, menjelaskan jika penyebaran virus Corona melalui udara bercampur liur terutama bersin dan batuk, sehingga sosial distancing menjadi suatu keharusan yang dilakukan minimlah satu meter. Pihak rumah sakit sendiri sudah

menambah ruang isolasi, di UGD 2 bed, di lantai dua 3 bed.

Ini akan akan terus ditambah, sehingga nantinya tersedia 20 bed hingga 30 bed untuk di RSUD R. Soedjono Selong.

“Masing-masing satu ruang untuk pasien negatif, OPD, PDP, dan positif dengan bednya ditambah,” jelasnya. (yon)

TKI Baru Pulang akan Tiadakan Sementara Dikarantina di RMI Salat Jumat MUI Lobar Keluarkan Maklumat

(Suara NTB/her)

LANTIK - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid melantik 10 pejabat eselon II lingkup Pemkab Lobar, Jumat (27/3).

Alokasi Dana Sementara Antisipasi Corona Rp 824 juta Tanjung (Suara NTB) Kebutuhan dana yang siap pakai untuk pencegahan virus Corona di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tergolong masih minim.

Hingga Jumat (27/3), dana yang tersedia sebesar Rp 824 juta.

“Yang sudah ready sebesar Rp 824 juta dan itu sudah dicairkan ke Satgas, yang lain masih digeser,” ujar Kepala BPKAD KLU, Sahabudin, S.Sos. M.Si., kemarin.

Ia menyebut, dana tersebut bersumber. Dari pengalihan DAK Fisik Kesehatan yang ada di Dikes KLU. Dikes KLU sendiri, mengajukan usulan kebutuhan dana untuk antisipasi Covid-19 sebesar Rp 1,6 miliar.

Pemerintah pusat, sudah memberi kelonggaran pergeseran dana dalam rangka penanganan virus Corona. Kementerian Keuangan melalui Surat No. S-247/MK.07/2020, tanggal 27 Maret 2020 perihal Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020.

Menkeu mengarahkan agar Gubernur/Bupati/Wali Kota Penerima DAK Fisik menghentikan proses pengadaan barang/jasa sejak tanggal ditetapkan. Penghentian pengadaan barang dan jasa dilakukan pada selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan, baik yang sedang berlangsung maupun belum dimulai prosesnya.

Untuk subbidang Gedung Olah Raga (GOR) dan Subbidang Perpustakaan Daerah pada DAK Fisik Bidang Pendidikan termasuk yang dihentikan proses pengadaan barang/jasanya.

Kasubag Program - Dikes KLU, Husnul Habib, Senin (23/3) menyebut, setidaknya terdapat 15 item belanja alkes Covid yang harus disegerakan sebagai langkah antisipasi dan pencegahan. Beberapa di antaranya, thermo gun Rp 120 juta, Alat Pelindung Diri (APD) Rp 150 juta, APD petugas disinfektan Rp 6 juta, masker bedah petugas Rp 217 juta, masker N95 Rp 44,8 juta serta sejumlah item lain. “Screening di Bangsal saja masih seadanya. Kami butuh masker, APD juga belum ada. Yang paling sulit pengadaannya masker N95,” ujar Habib.

Kasi Sarpras RSUD KLU, H. Zaini, mengatakan pihaknya telah memulai menyisir anggaran rumah sakit yang bisa dialihkan untuk penanganan pencegahan pandemi Corona. Hasilnya, baru didapat angka Rp 500 juta, dengan Rp 196 juta di antaranya anggaran bimbingan teknis yang ditiadakan. (ari)

Tiga Tahapan Pilkada Loteng Resmi Ditunda Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) resmi menunda tiga tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng, sesuai instruksi KPU pusat. Meski demikian, penundaan tidak sampai mengganggu seluruh tahapan Pilkada Loteng. Demikian ditegaskan Ketua KPU Loteng, L. Darmawan, saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/3).

Tahapan yang ditunda tersebut yakni tahapan verifikasi syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Mulai dari penyampaian dukungan bakal pasangan calon perseorangan dari KPU Loteng ke PPS, untuk dilakukan verifikasi faktual hingga rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat kabupaten yang direncanakan mulai tanggal 26 Maret sampai 17 Mei mendatang.

Kemudian pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang direncanakan mulai tanggal 26 Maret sampai 15 April. Ketiga, tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Dengan tahapan penyusunan daftar pemilih oleh KPU Loteng dan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih.

“Tahapan ini, sebelum ada penundaan semula dimulai tanggal 23 Maret sampai 17 Mei mendatang,” terang Darmawan.

Dengan penundaan tiga tahapan Pilkada Loteng tersebut, otomatis tidak ada kegiatan berarti di KPU Loteng saat ini. Kecuali kegiatan yang bersifat pelayanan umum. Begitu pula dengan PPK dan PPS yang baru dilantik beberapa hari yang lalu, saat ini juga belum bisa berkegiatan. Karena memang kegiatan yang melibatkan PPK maupun PPS untuk saat ini seluruh ditunda, sehingga untuk PPK maupun PPS yang baru dilantik kemarin, masa tugasnya juga ditunda.

Sampai kapan penundaan berlangsung? Darmawan menegaskan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Karena nantinya, KPU pusat yang akan menentukan kapan tahapan pilkada termasuk Pilkada Loteng akan dimulai kembali. “Posisi kita sekarang, menunggu petunjuk KPU pusat,” ujarnya. (kir)

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menyiapkan Rumah Mutiara Indonesia (RMI) sebagai lokasi karantina sementara khusus bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang baru kembali dari luar negeri.

Di mana para TKI yang baru sampai tanah air harus menjalani proses screening terlebih dahulu sebelum pulang ke rumahnya masing-masing jika dinyatakan sehat.

“Ini sebagai salah satu langkah antisipasi masuknya virus Corona (Covid-19) ke daerah ini yang mungkin dibawa oleh para TKI yang baru pulang. Terutama TKI asal negara-negara yang masuk daerah pandemi penyebaran virus Corona,” sebut Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, H. Omdah, SKM., kepada Suara NTB, Jumat (27/3).

Dikatakannya, pihaknya sudah menyiapkan tenaga medis lengkap dengan fasilitas penunjang seperti tempat tidur di RMI. Para tenaga medis tersebut disiapkan dari enam puskesmas terdekat yang ada di sekitar RMI dan bakal stand by sepanjang waktu dengan sistem piket selama 12 jam sekali.

Polanya nantinya, para TKI yang baru turun di bandara akan langsung diarahkan ke RMI. Untuk menjalani proses screening. Jika dalam proses screening ditemukan ada genjala atau in-

dikasi terpapar virus Corona, para TKI tersebut bakal diinapkan minimal semalam sebelum dirujuk ke rumah sakit rujukan virus Corona.

“Tapi kalau dalam proses screening tidak ditemukan gejala terpapar virus Corona, barulah TKI tersebut akan diperkenankan pulang. Tetapi terlebih dahulu harus membuat pernyataan kesiapan untuk menjalani karantina mandiri di rumah. Di bawah pengawasan petugas kesehatan dari puskesmas terdekat.

Untuk itu pihaknya berharap jika ada masyarakat yang memiliki anggota keluarga sebagai TKI dan hendak pulang supaya melaporkan ke petugas kesehatan terdekat atau pemerintah desa setempat supaya bisa mendapat penanganan medis terlebih dahulu sebelum kembali ke rumahnya. Agar masyarakat juga terhindari dari potensi terpapar virus Corona.

Disinggung kasus Corona di Loteng, Omdah mengaku cenderung berkurang. Dari sebelumnya ada sekitar 20 lebih orang masuk ketegori ODP dan PDP. Sekarang tinggal 11 orang saja, yakni 10 orang ODP dan hanya satu orang saja yang PDP. “Harapanya kita jumlah ini tidak bertambah,” ujarnya.

Sementara itu, untuk memaksimal upaya mencegah penyebaran virus Corona di

daerah Pemkab Loteng juga mulai menggalakkan aksi penyemprotan cairan disinfektan di seluruh wilayah, bekerjasama dengan berbagai elemen di daerah ini. Dari sisi kebijakan, kegiatan-kegiatan yang bisa mengundang orang banyak mulai dibatasi. Misalnya, pasar mingguan di sejumlah daerah.

“Untuk penutupan pasar, mulai berlaku sejak Kamis (26/3) kemarin sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian,” terang Kabag.

Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., secara terpisah.

Adapun pun aktivitas bisnis, pertokoan serta retail modern lainya dibatasi waktu operasionalnya. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus Corona demi keselamatan jiwa seluruh masyarakat Loteng.

Khusus untuk penyemprotan sendiri atau sterilisasi dilakukan secara terpadu pada area publik dengan mengerahkan armada dan personel gabungan TRC, BPBD Loteng, Polres Loteng serta dibantu oleh ITDC dengan sasaran kawasan Bencingah Adiguna Praya, lingkungan Masjid Agung Praya, jalur protokol area RTH Tonjeng Beru, Intersection by pass LIA Batujai hingga kawasan The Mandalika sampai menuju kawasan PPN Awang. (kir)

Relawan Gunakan Pelindung Mantel

Giri Menang (Suara NTB) Untuk pencegahan penularan Virus Corona yang saat ini sedang merebak dan menjangkiti wilayah di NTB. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lombok Barat (Lobar) mengeluarkan maklumat tentang penyelenggaraan ibadah dalam menghadapi virus Corona. Berdasarkan maklumat tersebut, terdapat empat anjuran MUI salah satunya mengimbau segenap pengurus masjid se Kabupaten Lobar untuk sementara tidak menyelenggarakan Solat Jumat pada tanggal 27 Maret dan 3 April. Dan menggantinya dengan Salat Zuhur berjamaah di rumah masing-masing.

Menindaklanjuti Maklumat MUI ini, pengurus masjid di sejumlah daerah menggelar musyawarah. Termasuk Pemerintah Desa Kuripan Kecamatan Kuripan melakukan musyawarah terkait dengan pelaksanaan Salat Jumat di Masjid Hidayatul Muchtar Kuripan, Kamis, 26 Maret 2020. Hasilnya, menurut Kepala Desa Kuripan Hasbi, bersama perwakilan masyarakat memutuskan pelaksanaan kegiatan Salat Jumat selama dua pekan akan ditiadakan dengan diganti oleh Salat Zuhur di rumah masing masing.

Selain itu, Hasbi menyampaikan bahwa Pemerintah Desa Kuripan, dari awal sudah memulai edukasi terkait pencegahan virus Corona. Salah satunya dengan menggandeng Di-

nas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat Kepolisian dan TNI untuk menyasar warga yang ada di pasar.

Sementara itu, Kepala Subsektor Kuripan Ipda Agus Supriadi yang hadir di tengah-tengah warga juga menyampaikan maklumat Kapolri dan imbauan Gubernur NTB terkait pencegahan penularan virus Corona.

Di Gerung pun diadakan musyawarah serupa untuk menyatukan pendapat. Seperti pengurus masjid di Lingkungan BTN Pondok Indah, hasil musyawarah warga memutuskan Salat Jumat ditiadakan selama waktu selama dua pekan. Selain itu, salat berjamaah di masjid juga diimbau ditiadakan sementara waktu hingga menuggu keputusan pemerintah.

Camat Gerung H. Mulyadi mengatakan, sesuai imbauan MUI bahwa warga muslim diimbau tidak melaksanakan Jumatan dan mengganti dengan salat berjamaah Zuhur di rumah.

Hal senada disampaikan Camat Kediri, Hermansyah mengatakan sesuai dengan hasil musyawarah mufakat dengan pengurus Masjid Jamik Kediri yang dihadiri oleh para tuan guru, para pengurus masjid, kepala desa, para kadus dan perwakilan Polsek Kediri. Dihasilkan keputusan selama dua pekan mulai Jumat 27 Maret sampai Jumat 3 April 2020 untuk Salat Jumat ditiadakan dan diganti dengan Salat Zuhur di rumah. (her)

Beli Cairan Hasil Jualan Kopi Pasangan Dwi-Normal

Tanjung (Suara NTB) Gerak cepat penanganan penyebaran virus Corona sudah mulai dilakukan pemerintah dan relawan. Pemerintah sudah mulai memberlakukan sejumlah aturan (meski tidak semua dipatuhi, misalnya ibadah Salat Jumat). Sebaliknya relawan mulai turun ke lapangan walaupun tanpa dukungan ADP (Alat Pelindung Diri).

Seperti yang sudah dilakukan relawan/komunitas GR 10000 Lombok Utara bersama Komunitas Kaum Kusam.

Para personelnya berpartisipasi aktif menyemprot disinfektan anti virus berbekal mantel (jas hujan). Bahkan ada pula yang hanya menggunakan pakaian sehari-hari yang biasa digunakan.

“Kami bergerak atas kesadaran untuk sama-sama mencegah penyebaran virus di KLU. Sampai hari ini sudah ada 30-an titik yang sudah kami semprot dari Pemenang sampai Bayan,” ujar Ketua Komunitas Gerakan Rakyat (GR) 10000, H. Bimbo Asmuni, Jumat (27/3).

Anggota GR kata dia bergerak dengan sumber daya seadanya. Hasil penjualan Kopi GR digunakan untuk membeli cairan disinfektan, tangki air, sepatu boot, dan masker.

GR dibantu oleh Klinik Waringin milik dr. H. L. Bahrudin - Kepala Dikes KLU berupa ambulans sebagai alat

Masuk Rekom PKS

(Suara NTB/ari)

PENYEMPROTAN - Relawan GR10000 melakukan penyemprotan disinfektan berbekal APD seadanya. transportasi. “Kami juga dibantu donatur, tidak kami sebutkan. Beliau membelikan kami dua unit alat fogging,” ujarnya.

Hingga hari ini, seluruh tim relawan GR yang bergerak masih dengan alat seadanya.

GR belum mampu membeli APD standar sebagaimana SOP yang diterapkan pemerintah. ‘’Kami sadar untuk membeli itu, butuh uang. Saya juga masuk di tim Satgas, tapi dukungan alat (APD) sampai sekarang belum ada.”

Terpisah, Kasubag Program - Dikes KLU, Husnul Habib, menyebut berdasarkan pendataan Dikes, setidaknya terdapat 1.300 titik fasilitas

umum baik kantor instansi, pasar, tempat ibadah, dan fasilitas sosial yang harus disemprot. Lingkungan sekolah saja terdapat 380-an unit.

“Tempat-tempat itu perlu disemprot disinfektan oleh Satgas. Dan untuk diketahui, dana itu belum termasuk transportasi dan honor petugas,” sambungnya.

Dikes khawatir terjadi keterlambatan pengadaan, sehingga akan membahayakan petugas, baik perawat dan dokter puskesmas. “Screening di Bangsal saja masih seadanya. Kami butuh masker, APD juga belum ada. Yang paling sulit pengadaannya masker N95,” tambah Habib. (ari)

Praya (Suara NTB) Bakal pasangan calon kepala daerah Ir. H. Dwi Sugiyanto, M.M – Drs. H.L. Normal Suzana, menjadi satu dari tiga nama bakal pasangan calon kepala daerah yang masuk rekomendasi Partai Keadilan Sejahtera, untuk diusung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) mendatang. Selain pasangan H.L. Suryade – Habib Ziadi Thohir dan H. Masrun, S.H. – H.L. Aksar Anshori.

Ketiga bakal pasangan calon kepala daerah tersebut saat ini tengah digodok oleh DPW PKS NTB untuk selanjutnya akan diputuskan satu bakal pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh PKS di Pilkada Loteng mendatang. “Jadi ada satu pasangan yang akan dipilih oleh DPW. Dan, DPP PKS dalam hal ini hanya mengesahkan saja,” ungkap Sekretaris DPD PKS Loteng, Basnim, kepada Suara NTB, Jumat (27/3).

Pasangan mana yang akan dipilih? Basnim mengatakan belum ditentukan. Semua punya peluang yang sama untuk diusung oleh PKS. Bisa pasangan Dwi-Normal, bisa pasangan Suryade-Habid Ziadi maupun pasangan Masrun-Aksar. Tergantung hasil kajian oleh DPW PKS NTB nantinya.

Dalam menentukan pasangan mana yang akan dipilih, ada beberapa indikator yang jadi pertimbangan. Salah satunya soal

kepastian partai politik (parpol) pengusung yang akan menjadi mitra koalisi PKS nantinya. Apakah pasangan tersebut sudah punya atau tidak.

“Jadi pasangan mana yang bisa memberikan jaminan soal kesiapan parpol mitra koalisi PKS itulah yang diprioritaskan,” ujarnya. Karena tidak mungkin PKS akan memilih pasangan yang belum ada kepastian soal parpol yang akan menjadi mitra koalisi PKS di Pilkada Loteng nantinya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Nasdem Loteng, Ahmad Syamsul Hadi secara terpisahnya mengatakan optimis pasangan Dwi-Normal akan dipilih oleh PKS untuk diusung di Pilkada Loteng mendatang.

Karena dilihat dari beberapa indiktor yang ada, pasangan DwiNormal dinilai yang paling siap.

Soal parpol yang akan menjadi mitra koalisi PKS nantinya, pasangan Dwi-Normal sudah punya empat parpol pengusung, masing-masing Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Hanura dan tentu saja Partai Nasdem. Dengan total jumlah kursi dukungan sebanyak tujuh kursi. “Kalau nantinya PKS masuk, maka pasangan Dwi-Normal akan memiliki 13 kursi dukungan. Dan, jumlah tersebut sudah lebih dari cukup untuk maju di Pilkada Loteng mendatang,” tandasnya. (kir)

SUARA NTB Sabtu, 28 Maret 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

PARLEMENTARIA Kerja Sama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Gugus Tugas Covid-19 Diminta Tindaklanjuti Belasan Rekomendasi DPRD Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPRD Sumbawa, A Rafiq meminta 15 point rekomendasi DPRD Sumbawa ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemkab Sumbawa dikaji dan ditindaklanjuti. Sehingga untuk saat ini dan kedepannya, Sumbawa siap menghadapi wabah virus Corona ini.

“Kami berharap Gugus Tugas yang sudah terbentuk di Sumbawa, dapat mengkaji dan melaksanakan 15 poin rekomendasi DPRD Sumbawa.

Sebab di dalam Gugus Tugas dimaksud pasti ada OPD yang

secara teknis mengetahui tentang program yang mesti dilakukan terkait wabah Corona ini,” urainya, saat dihubungi Suara NTB, Jumat (27/3).

Bahkan, menurutnya, sudah ada beberapa rekomendasi yang sudah dilaksanakan. Seperti perpanjangan libur sekolah yang telah ditindaklanjuti Dinas Dikbud Sumbawa. Kemudian, kesiapan Puskesmas yang mulai terlihat. Namun OPDOPD lainnya dalam Gugus Tugas secara teknis harus mampu menjabarkan program yang akan diambil.

“Termasuk soal kesiapan pangan kita untuk saat ini dan untuk bebrapa bulan kedepan.

Mesti ada simulasi yang terukur. Bgitu pula soal ketersediaan alat medis di rumah sakit kita. Seperti APD, Ventilator dan jumlah bad pasien berapa yang tersedia. Ini msti trukur dan detail. Sejauh ini, kami melihat kerja Gugus Tugas luar biasa,” imbuhnya.

Rekomendasi DPRD Sumbawa terkait Covid-19 diantaranya, terkait kebijakan kerja dapat dilakukan di rumah masing-masing untuk jenis pekerjaan tertentu selama 14 hari

kerja. Memperpanjang libur sekolah hingga bulan April 2020. Memastikan ketersediaan logistik kebutuhan pokok selama satu bulan mendatang.

Eksekutif juga diminta melaksanakan proteksi keluar masuknya orang di bandara dan pelabuhan. Moratorium perjalan dinas PNS dan BUMN/BUMD, penutupan tempat hiburan, kafe, tempat wisata, pusat perbelanjaan lainnya dan tidak menyelenggarakan acara keluarga, pertemuan sosial dan agama.

Selanjutnya, mewajibkan menggunakan masker atau se-

jenisnya setiap berpergian disertai cuci tangan. Memberikan insentif kepada petugas kesehatan. tersedianya fasilitas cuci tangan di tempat-tempat umum dan pemerintahan, melakukan penyemprotan rutin disinfektan di fasilitas pemerintah, pemukiman masyarakat dan fasilitas publik. Tersedianya tempat khusus di rumah sakit untuk warga yang mengalami gejala Covid-19.

Melakukan sosialisasi secara berjenjang di desa-desa maupun kecamatan, baik melalui media masa maupun seluruh tempat ibadah. Per-

siapkan alat pelindung diri (ADP) tenaga medis beserta fasilitas kesehatan lainnya, mempersiapkan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji untuk beberapa waktu kedepan dan larangan tegas untuk pengunjung pasien yang akan berkunjung ke RSUD Sumbawa sebagai upaya membantu tim medis dalam rangka penangan pasien Covid-19.

“Berdasarkan hasil rapat pimpinan DPRD, memutuskan dan merekomendasikan ke Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan 15 point tersebut,”tukasnya. (arn/*)

(Suara NTB/ist)

A. Rafiq

Status ODP, Walikota dan Wawali Bima Dikarantina Mandiri (Suara NTB/ils)

PELABUHAN - Suasana penyeberangan pelabuhan Poto Tano selama masa penularan wabah Covid-19 di NTB terlihat sepi.

Penyeberangan di Poto Tano Menurun 50 Persen maupun bahan pokok yang akan dikirimkan keluar pulau Sumbawa.

Kendati demikian, pihak terkait mengaku tetap menunggu perkembangan terbaru terkait wabah Covid-19 tersebut, jika kondisinya sudah sangat parah baru akan dilakukan penutupan dermaga. Dirinya juga tidak menampik banyak isu yang beredar di masyarakat saat ini terkait adanya informasi tidak benar yakni akan dilakukan penutupan dermaga oleh ASDP dalam menekan penyebaran Covid-19. Terhadap info masih tersebut, pihaknya memastikan isu tersebut tidak benar dan menyesatkan.

Bahkan tidak sedikit juga yang menelpon dan protes jika dilakukan penutupan lantaran barangnya sudah harus dikirim ke daerah lainnya. Kalaupun nantinya ditutup pasti akan diberikan himbauan terlebih dahulu supaya para pengguna jasa tidak ada yang kecewa.

Tetapi untuk sementara ini, pihaknya memastikan tidak akan melakukan penutupan karena kebutuhan bahan pokok ini harus tetap tersalurkan.

“Memang sempat ada pengguna jasa yang mengklarifikasi ada atau tidaknya penutupan dermaga selama wabah Covid19 dan mereka sangat keberatan jika ditutup. Kami pastikan informasi itu tidak benar dan dermaga masih tetap beropera-

Perekaman E-KTP Disdukcapil Sumbawa Dihentikan Sementara Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelayanan perekaman Kartu Tanda PendudukElektronik (E-KTP) yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa dihentikan sementara. Hal ini guna mengantisipasi penularan Covid-19 saat perekaman berlangsung.

Plt. Kepala Disdukcapil Kabupaten Sumbawa, Dra. Nurhadiatullah mengakui, perekaman dihentikan sementara sejak terbitnya su(Suara NTB/ind) rat edaran Bupati Sumbawa Nurhadiatullah pada 20 Maret lalu. Perekaman ini tidak hanya yang dilakukan di Dinas Dukcapil tetapi juga pelayanan jemput bola di lapangan.

“Perekaman ditunda sampai menunggu situasi sudah membaik. Yang ditunda termasuk jemput bola. Karena perekaman terjadi kontak fisik. Seperti pengambilan sidik jari tangannya dipegang, begitupula untuk mata. Ini sebagai upaya antisipasi,” ujarnya, Jumat (27/3).

Penundaan pelayanan ini, kata Nurhadiatullah, hanya berlaku untuk perekaman. Tetapi untuk mencetak E-KTP, KK dan Akta kelahiran tetap dilakukan. “Yang ditunda perekaman (E-KTP). Kecuali Sifatnya urgen untuk kepentingan buat BPJS dan lainnya tetap dilayani. Kalau yang lain, seperti cetak E-KTP, KK dan Akta tetap dilakukan,” terangnya.

Terhadap pelayanan, lanjutnya, sebagai upaya antisipasi sudah dibuatkan protap. Ruangan kantor disemprot disinfektan. Petugas juga sudah diberikan masker dan disediakan hand sanitizer. Pengunjung juga diimbau untuk mengatur jarak satu meter. Termasuk disemprotkan hand sanitizer. “Kita selalu imbau jaga jarak. Semua tempat disediakan hand sanitizer. Ada tempat cuci tangan,” jelasnya.

Adapun untuk jam kerja, saat ini sudah dikurangi. Pegawai bekerja dari pukul 08.00 Wita hingga pukul 12.00 Wita.

Tetapi untuk pelayanan online tetap dibuka 24 jam melalui WhatsApp. Catatannya persyaratan terpenuhi. (ind)

si secara normal,” terangnya.

Ditambahkannya, sebagai langkah antisipasi penyebaran virus tersebut saat ini pihaknya sudah membatasi para pedagang yang berjualan di atas kapal termasuk para pengamen. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu antisipasi terhadap penyebaran virus tersebut. Pihaknya juga akan terus memantau kondisi terkini di lapangan, jika kondisinya sudah sangat parah maka aktivitas penyeberangan akan dihentikan sementara waktu.

Sementara jumlah kapal yang beroperasi saat ini masih normal sebanyak delapan unit yang siap beroperasi. Hanya saja untuk saat ini waktu bongkar dan muat kapal diperpanjang dari biasanya 25-30 menit menjadi 40-50 menit per kapal. Hal itu dilakukan untuk menjamin kapal yang akan berangkat tetap dalam kondisi yang berpenumpang tidak kosong.

“Jumlah kapal yang beroperasi memang tidak kita kurangi sebanyak delapan kapal per hari. Hanya saja yang berubah waktu sandarnya yang panjang dari kondisi biasa dan itu kira anggap normal sesuai kondisi yang ada saat ini,” pungkasnya. (ils)

Penetapan ODP tersebut usai keduanya pulang dari kegiatan luar daerah pada pertengahan Bulan Maret 2020. Saat ini keduanya belum bisa berkantor dan masih dalam karantina atau isolasi mandiri.

Status ODP dan proses karantina mandiri Walikota dan Wawali Bima tersebut juga diakui oleh Kasubbag Pemberitaan Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Dian Fitriani, Jumat (27/3).

“Ya demikian. Ini sebagai upaya melindungi dan menjaga kesehatan dari bahaya virus corona terhadap Walikota

dan Wawali Bima,” katanya.

Menurutnya, Walikota dan Wawali Bima ditetapkan status ODP setelah keduanya mengikuti agenda Pemerintahan di luar daerah. Walikota mengikuti rapat bersama dengan Gubernur NTB. Sementara Wawali mengikuti acara di Jakarta.

“Wawali tiba di Bima tanggal 17 Maret kemarin, sedangkan Walikota tanggal 15 Maret. Status ODP Walikota akan berakhir Sabtu (28/3) dan Wawali berakhir 1 April mendatang,” katanya.

Dia mengaku berdasarkan surat edaran yang dikeluar-

kan, masyarakat termasuk Walikota dan Wawali yang berstatus ODP akan melakukan aktivitas atau bekerja di rumah selama 14 hari.

“Selain bekerja di rumah, Pak Walikota dan Wawali juga diberikan penanganan kesehatan secara bertahap,” katanya.

Meskipun berada di rumah, namun keduanya tetap bekerja via online untuk mengendalikan sistem Pemerintahan di daerah. Tetap memberikan semangat kepada aparatur agar tetap bekerja dengan mengutamakan jaga kesehatan.

“Program kerja tetap ber-

jalan, sehingga tata kelola pemerintahan tetap berjalan seperti biasa,” katanya.

Dian menambahkan, Kota Bima sudah ditetapkan menjadi status siaga. Masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat. Konsumsi makanan sehat, hindari keramaian, tidak keluar daerah untuk sementara waktu.

Selain itu lanjutnya, hiburan, obyek wisata ditutup serta aktivitas keagamaan dan sosial yang melibatkan orang banyak lainnya juga akan mulai ditiadakan. Hal ini untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran covid-19.

“Mari kita menjadi warga negara yang baik, dengan mengikuti semua instruksi pemerintah. Ini demi kebaikan kita semua,” harapnya. (uki)

Hiburan Malam Ditutup

Satpol PP Sumbawa Giatkan Patroli dan Sosialisasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa menutup sementara seluruh tempat hiburan malam sebagai salah satu langkah mengantisipasi penyebaran Covid-19. Hal ini ditindaklanjuti Satpol PP Kabupaten Sumbawa dengan menggiatkan patroli memberikan imbauan serta sosialisasi kepada pemilik usaha.

Kegiatan yang digelar Selasa (24/3) malam tersebut dipimpin langsung Kasi Opdal Satpol PP Sumbawa, Mukhtamarwan, S.Pt. Tujuan awal menyasar seluruh cafe yang berada di lokasi Batu Gong, Sampar Maras. “Tim telah menyambangi 26 cafe yang tercatat di Batu Gong, dan hanya 15 cafe yang masih eksis,” kata Kasat Pol PP Kabupaten Sumbawa, H. Sahabuddin, S.Sos., M.Si. Setelah tim sampai di loka-

si, kata Kasat, tim langsung menyampaikan imbauan kepada pengelola cafe yang difasilitasi ketua asosiasi cafe di wilayah setempat. “Kita sempat membuka ruang diskusi dengan pengelola. Intinya mereka mempertanyakan kaitan batas waktu keputusan surat pemberhentian penutupan cafe. Setelah dijelaskan oleh anggota kami, mereka mengerti,” terangnya.

Pihaknya juga menyambangi warung-warung dan cafe yang berada di sepanjang pantai Batu Gong untuk memberikan imbauan dan sosialisasi.

Selanjutnya tim juga memantau situasi di sejumlah tempat hiburan di dalam kota.

Seperti Room Sernu, Adam Karaoke, The Beat dan Room Azena untuk melihat sejauh mana pengelola menaati surat

(Suara NTB/ist)

TEMPAT HIBURAN - Salah satu tempat hiburan malam di Sumbawa yang didatangi petugas Satpol PP Kabupaten Sumbawa. edaran yang telah disampai- dapat ditaati seterusnya selakan sebelumnya. “Dari pan- ma masa siaga darurat pencovid-19,” tauan kami, tidak ada aktivi- anggulangan tas. Kami berharap hal ini pungkasnya. (ind/arn/*)

Kerja Sama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dikbud Sumbawa Keluarkan Kebijakan Ujian Masa Darurat Covid-19 Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa mengeluarkan kebijakan terbaru dalam menyikapi masa darurat Covid-19. Terkait ujian sekolah bagi siswa SD dan SMP. Dalam menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang terbaru.

Dalam SE Nomor 800/536/ Dikbud/2020 tertanggal 26 Maret 2020, yang ditandatangi Kepala Dinas Dikbud Sumbawa, H. Sahril S.Pd, disebutkan, menindaklanjuti SE Mendikbud RI nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus COVID-19, bersama ini disampaikan, pertama, seluruh kegiatan ujian pada jenjang SD dan SMP, sebagaimana tertuang dalam SE Kepala Dinas Dikbud nomor 0414/ 494/Dikbud/2020, dan nomor 0414/ 495/Dikbud/2020, bersama ini dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya kebijakan ujian SD dan SMP mengacu pada SE Mendikbud RI nomor 4 tahun 2020 dan SE ini.

Kedua, masa belajar siswa di rumah baik SD maupun SMP tetap mengacu pada SE terakhir sampai tanggal 11 April 2020. Proses belajar mengajar (PBM) dapat dilakukan secara daring tanpa mem-

bebani siswa dengan target dan capaian kurikulum. Materi pelajaran tidak boleh focus pada kurikulum tetapi mengintegrasikan materi kecakapan hidup tentang COVID-19. Tugas dan aktivitas siswa di rumah harus disesuaikan dengan mengacu pada kondisi dan akses dan fasilitas siswa.

Ketiga, bukti atas produk PBM dari rumah diberi umpan baik yang bersifat kualitatif tanpa diharuskan dengan memberikan skor/nilai secara kuantitatif. Keempat, Hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan ujian pada jenjang SD dan SMP diatur sebagai berikut: a. Seluruh kegiatan ujian baik ujian praktik, ujian tulis berbasis kertas (UTBK) ujian sekolah dan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ujian sekolah (SD) dan POS UN (SMP) dibatalkan b. Dengan pembatalan ujian sekolah dan ujian nasional 2020, maka keikutsertaan nilai ujian sekolah dan nilai ujian nasional tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk pendidikan yang lebih tinggi. c.

Khusus proses penyetaraan program paket A, program paket B dan program paket C, dengan pembatalan ujian sekolah dan ujian nasional akan diatur dan ditentukan

secara tersendiri kemudian.

Kelima, Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan: a. Ujian sekolah (praktik dan tulis) dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan kecuali sebelum edaran ini diterbitkan. b. Ujian sekolah (praktik dan tulis) dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai raport dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan tes daring dan/atau bentuk penilaian jarak jauh lainnya. c. Sesuai butir 5.A tersebut di atas, penentuan kelulusan siswa diatur: Kelulusan SD ditentukan berdasarkan nilai semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester genap).

Nilai semester genap kelas enam, dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Sementara kelulusan SMP sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir.

Nilai semester genap kelas IX dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Keenam, kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penilaian akhir semester (PAS) untuk kenaikan kelas, dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan. b. Penilaian akhir semester (PAS) untuk kenaikan kelas, dapat dilakukan dalam bentuk protofolio, nilai

raport dan prestasi yang diraih yang sangat terbatas. Kesemsebelumnya. Penguasaan tes bilan, Kepala Sekolah harus daring dan/atau bentuk pe- dapat menjamin lingkungan nilaian jarak jauh lainnya se- sekolah dan fasilitas sekolah suai kondisi dan fasilitas yang steril. Oleh karena itu, harus tersdia. c. Penilaian akhir se- dilakukan penyemprotan denmester (PAS) untuk kenaikan gan bahan-bahan disinfektan. kelas dirancang untuk men- Pembiayaan alat dan bahan dorong aktivitas belajar yang penyemprotan dianggarkan bermakna dan tidak perlu melalui dana BOS. mengukur ketuntasan pencaSementara terkait libur paian kurikulum secara sekolah, Dinas Dikbud telah menyeluruh. mengeluarkan kebijakan Ketujuh, hal-hal yang masa perpanjangan pengaliberkenaan dengan penerimaan han proses pempeserta didik baru (PPDB) belajaran dari akan diatur kemudian dengan sekolah ke tetap berpedoman pada rumah permendikbud nomor 44 hingga 11 tahun 2019 dan SE mendikApril 2020. bud nomor 4 tahun 2020 (arn/*) serta protocol kesehatan bidang pendidikan dalam mencegah covid 19. Kedelapan, dalam rangka turut serta mencegah penyebaran covid 19 seluruh guru dapat bekerja dari rumah kecuali ditugaskan piket untuk menjamin pelayanan berlangsung di sekolah.

Kepala sekolah dapat mengatur tugas piket guru dalam jumlah H. Sahril

(Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Aktivitas penyeberangan di pelabuhan Poto Tano mulai terdampak akibat wabah Covid-19 sejak mulai diberlakukannya masa siaga bencana non alam selama 169 hari.

Bahkan aktivitas bongkar muat penumpang dan kendaraan menurun sebesar 50 persen jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.

Meskipun terjadi penurunan aktivitas di pelabuhan, management menjamin tidak akan melakukan penutupan pelabuhan sebagai langkah antisipasi hal yang tidak diinginkan.

“Kita akui memang terjadi penurunan jumlah baik itu kendaraan maupun penumpang selama wabah Covid-19 melanda wilayah NTB. Bahkan dalam satu hari, kendaraan yang akan menyeberang bisa kita hitung jari dan itupun didominasi kendaraan barang sementara untuk penumpang sangat sedikit.

Kendati demikian, kami pastikan tidak akan ada penutupan dermaga karena jika kita tutup dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru,” ungkap Supervisi ASDP pelabuhan Poto Tano Asairin Solichin kepada Suara NTB. Dikatakannya, kebijakan untuk tidak melakukan penutupan karena banyak pertimbangan salah satunya akses pengiriman kebutuhan bahan pokok baik dari pulau Lombok

Kota Bima (Suara NTB) – Tidak hanya warga biasa, Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE dan Wakil Walikota (Wawali) Bima, Feri Sofiyan SH kini ditetapkan sebagai Orang Dalam Pemantuan (ODP).

SUARA NTB Sabtu, 28 Maret 2020

Gunakan US dan Rapor DIBATALKANNYA pelaksanaan Ujian Nasional (UN) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membuat pihak sekolah harus memberikan nilai pada siswa kelas akhir. Dalam memberikan nilai ini, menurut Kepala SMAN 1 Gerung Lombok Barat Hj. Erni Zuhara, pihaknya akan mempersiapkannya melalui nilai ujian sekolah dan nilai rapor semester 1 hingga 6.

Bahkan, pihak SMAN 1 Gerung sudah menggelar (Suara NTB/her) ujian sekolah mulai tanggal Hj. Erni Zuhara 16-23 Maret lalu sambil menunggu surat edaran resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB. Semestinya, sesuai jadwal, pelaksanaan UNBK rencananya tanggal 30 Maret. Di mana, di sekolahnya ada 280 siswa yang ikut ujian dengan persiapan komputer sebanyak 87 unit.

Namun dipastikan UN dibatalkan sesuai SE Mendikbud.

Dalam memberikan penilaian, kemungkinan akan ada lembaran khusus kelulusan siswa yang diambil dari akumulasi penilaian tidak saja nilai rapor, namun ujian sekolah. “Kalau menurut kami ini lebih riil Karena bukan nilai akademis saja yang dinilai, namun nilai dari hasil penilaian (karakter juga) sehari-hari,” imbuh dia.(her)

Proses Akreditasi Sekolah dan Madrasah Tertunda Mataram (Suara NTB) Proses akreditasi sekolah dan madrasah di tahun 2020 dipastikan tertunda dengan adanya upaya pencegahan virus Corona. Badan Akreditasi Nasional (BAN) Sekolah/Madrasah (S/M) Provonsi NTB juga masih menunggu kepastian, karena rapat koordinasi (rakor) terkait proses akreditasi masih ditunda.

Ketua BAN S/M Provinsi NTB, Drs. H. Suyanto, M.Ed., kepada Suara NTB, Jumat (27/3) mengatakan, membenarkan proses akreditasi sekolah dan madrasah untuk tahun 2020 tertunda. “Rakor masih ditunda. Belum ada keputusan tentang pelaksanaan tahun ini,” ujarnya.

Terkait akreditasi di tahun 2020 direncanakan menggunakan instrumen baru yang disebut dengan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP). Ia menyebutkan komponen IASP 2020 antara lain komponen mutu lulusan dengan sub-komponen yaitu karakter siswa, kompetensi siswa, dan kepuasan pemangku kepentingan. Komponen lainnya yaitu proses pembelajaran dengan sub-komponen yakni kualitas pembelajaran di kelas dan di luar kelas, iklim belajar di kelas, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.

Selain itu, mutu guru juga menjadi komponen IASP 2020, dengan sub-komponen yaitu kompetensi guru, pengembangan profesi guru, dan inovasi dan kreativitas guru. Komponen lainnya yaitu manajemen sekolah/madrasah, dengan subkomponen yakni pencapaian visi dan misi, kompetensi kepala sekolah/madrasah, kepemimpinan kepala sekolah/madrasah, budaya sekolah/madrasah, pelibatan masyarakat, pengelolaan kurikulum, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan pembiayaan, dan pengelolaan kesiswaan.

Suyanto mengatakan, jumlah satuan pendidikan yang akan dinilai pada tahun 2020 masih menunggu kuota yang ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2019, satuan pendidikan yang memerlukan penilaian sebanyak 2.984, satuan pendidikan yang dinilai oleh BAN S/M sebanyak 1.818 satuan pendidikan. Jumlah itu dikurangi dengan satuan pendidikan yang tutup sebanyak 53, sehingga tersisa 1.113 satuan pendidikan yang belum dinilai. Satuan pendidikan yang habis masa berlaku sertifikat pada tahun 2020 sebanyak 1.275. Dengan begitu, jumlah satuan pendidikan yang memerlukan penilaian pada tahun 2020 sebanyak 2.388.

Sementara itu, hasil penilaian akreditasi tahun 2019 yaitu 334 sekolah/madrasah meraih akreditasi A, 1.071 sekolah/madrasah meraih akreditasi B, 396 sekolah/madrasah meraih akreditasi C, dan tidak terakreditasi sebanyak 17 sekolah. (ron)

Dinas Pendidikan Kota Mataram Perpanjang Libur Sekolah hingga 11 April Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan Kota Mataram memperpanjang libur sekolah hingga 11 April 2020 untuk semua jenjang pendidikan mulai dari TK/PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs negeri dan swasta. Keputusan itu mengikuti perpanjangan masa siaga darurat bencana nonalam Corona Virus Disease (Covid-19).

“Pelajar libur sampai 11 April 2020, dan mulai masuk pada Senin 13 Mei,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali di Mataram, Kamis.

(Suara NTB/dys) Keputusan perpanjangan H. L. Fatwir Uzali masa libur siswa sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, tersebut telah diteruskan ke semua kepala sekolah dan kepala sekolah diminta menaati dan melaksanakan Edaran Wali Kota Mataram Nomor:422.3/302/Disdik.A/III/2020.

Dikatakan, dalam edaran itu juga disebutkan proses pembelajaran selama waktu libur, dilakukan guru memberikan tugas dan bimbingan belajar kepada siswa melalui media dalam jaringan (daring), atau online.

Selain itu, guru diminta memberikan penugasan terstruktur dalam bentuk LKS yang dibuat oleh guru kelas, guru mata pelajaran sesuai karakteristik mata pelajaran dan kelas yang diampu dengan tetap mendapatkan pendampingan dari orang tua.

“Kepala sekolah juga diminta untuk sementara waktu sampai kondisi normal melarang siswa melaksanakan tugas ekstrakurikuler dan aktivitas berkumpul baik yang menggunakan fasilitas sekolah maupun luar sekolah,” katanya.

Edaran tersebut juga mengingatkan seluruh warga satuan pendidikan untuk tidak berbagi makanan, minuman dan alat musik tiup serta mengingatkan, warga satuan pendidikan untuk menghindari kontak fisik langsung, seperti bersalaman, cium tangan dan lainnya.

Sekolah diminta juga untuk menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang baik di dalam maupun di luar lingkungan satuan pendidikan. Kemudian, menyampaikan kepada orang tua untuk mengambil peran membatasi putra atau putrinya beraktivitas di luar rumah, menyampaikan informasi ke sekolah apabila terindikasi sakit dan menghubungi unit-unit layanan kesehatan terdekat.

Mencuci dan menyiapkan perlengkapan ibadah di musala sekolah setelah digunakan. Memperhatikan kebersihan dan lingkungan sekolah, perabotan dan peralatan media pembelajaran dan menggunakan bahan pembersih yang sesuai dengan keperluan tersebut.

“Sekolah disarankan menyediakan tempat cuci tangan dan sabun lengkap dengan alat atau bahan pengering sekali pakai,” katanya. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 6

Sekolah Pinggiran Khawatirkan Persentase Zonasi Jalur Prestasi Mataram (Suara NTB) Salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim ialah terkait dengan zonasi jalur prestasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 ini. Persentase zonasi peserta didik berprestasi dinaikkan menjadi 30 persen. Kenaikan itu tentu saja mengkhawatirkan sekolah-sekolah yang terletak di pinggiran kota.

(Suara NTB/dok)

H. L. Suwarno

Kepala SMPN 18 Mataram H. Lalu Suwarno mencemaskan kebijakan ini. Dia menyebut kebijakan itu bisa mematikan sekolah pinggiran.

Menurutnya, persentase zonasi jalur prestasi terlalu besar.

“Kekhawatiran itu ada pada PPDB tentang zonasi salah satunya jalur ditentukan di sana 30 persen untuk jalur prestasi,” ujarnya, Jumat (27/3).

Kondisi sekolah dengan persentase zonasi jalur prestasi diangka 5-10 persen saja membuat sekolah pinggiran sudah “tak laku”.

Apalagi kini ditambah dengan kenaikan sebesar 30 persen tentu saja kian mengkhawatirkan sekolah-sekolah ini.

Lebih jauh Suwarno ingin agar persentase zonasi jalur prestasi ditetapkan di angka

5 sampai 10 persen seperti tahun-tahun sebelumnya.

Harapannya agar sekolahsekolah yang terletak di pinggir kota bisa mendapatkan siswa yang sama dengan sekolah tengah kota.

Disebutkan konsekuensi jika persentasenya dinaikkan menjadi 30 persen ialah sekolah takut siswa-siswa hebat dan punya prestasi bagus hanya

terserap ke sejumlah kecil sekolah saja. Padahal harusnya sebarannya haruslah merata. “Tapi kalau persentasenya dinaikkan khawatir kita nanti itu akan terserap pada sekolahsekolah yang difavoritkan oleh masyarakat,” terangnya.

Namun jika pemerintah ngotot dengan angka kenaikan itu, pihaknya hanya bisa pasrah dengan risiko pada saat PPDB nanti tidak kebagian siswa baru. “Jadi saya dari SMP pinggiran tanda petik SMP pinggiran sangat sependapat kalau zonasi tidak dinaikkan persentasenya tetap mengacu pada persentase yang lama,” ungkapnya. (dys)

UN Dibatalkan, Sekolah Siapkan Penilaian Lain Mataram (Suara NTB) Ujian Nasional (UN) jenjang SMA dan SMP sederajat tahun 2020 resmi dibatalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sekolah yang sudah menyiapkan UN Berbasis Komputer (UNBK) sejak jauh hari menerima keputusan itu untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Pihak sekolah akan menyiapkan model penilaian lainnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB sudah mengeluarkan Surat dengan nomor 441/1640.UM/ Dikbud tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 di Provinsi NT. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., menyampaikan UN dan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) serta semua rangkaiannya ditiadakan. Proses belajar dilakukan secara mandiri dan dilaksanakan di rumah, serta memperpanjang kegiatan belajar di rumah mulai tanggal 30 Maret sampai dengan 13 April mendatang.

Aidy mengatakan, ujian sekolah dengan tatap muka ditiadakan. Pelaksanaan PPDB juga sesuai dengan surat edaran Mendikbud, di mana Dinas Pendidikan dan sekolah dimin-

(Suara NTB/ron)

MELINTAS - Seorang guru SMPN 3 Mataram melintas di halaman sekolah saat awal pemberlakuan belajar mandiri di sekolah awal pekan lalu. ta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah. Bantuan Operasional Sekolah Reguler dapat digunakan untuk mengadakan barang sesuai kebutuhan sekolah sebagai biaya pencegahan pandemi COVID-19.

Terkait hal itu, Kepala SMAN 3 Mataram, Sunoto mengatakan sekolah merupakan pelaksana kebijakan, apapun keputusan pemerintah akan dilaksanakan pihaknya.

Pihaknya menyiapkan pe-

nilaian lainnya. “Sami’na wa ato’na. Apalagi terkait Corona,tentu keputusan yang bijaksana untuk memutus rantai penularan. Ada cara lain untuk melakukan penilaian dan pemetaan,” katanya.

Terpisah, Kepala SMAN 7 Mataram, Munawar menyampaikan UN bukan satu-sautnya alat untuk mengukur hasil proses belajar mengajar.

Menurutnya ada cara lain untuk mengukur, bisa menggunakan portofolio dan penugasan-penugasan lain yang esensinya sama seperi UN. Sementara untuk pembelajaran, SMAN 7 Matram melak-

Dikbud NTB Pastikan UN di NTB Dibatalkan Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB memutuskaan membatalkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMA di NTB tahun 2020. Keputusan itu merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (Covid-19).

Nantinya Dikbud NTB akan merumuskan surat edaran gubernur terkait pembatalan UN. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., mengatakan pihaknya sudah melaksanakan rapat pada Selasa, 24 Maret 2020 malam untuk menyikapi edaran dari Mendikbud.

Dikbud NTB memutuskan UN SMA yang akan berlangsung mulai Senin, 30 Maret 2020 dibatalkan. “Artinya UN SMA dibatalkan, tidak menjadi syarat untuk lulus dan tidak menjadi syarat untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Kecuali UN SMK yang telah dilaksanakan sebelumnya,” katanya.

Begitu juga Ujian Sekolah dibatalkan, kecuali bagi sekolah yang sudah melaksanakan ujian sekolah. Sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah dijadikan syarat untuk menentukan kelulusan. Bagi sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah diminta untuk tidak melanjutkan ujian sekolah dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa. Terma-

(Suara NTB/dok)

H. Aidy Furqan suk tidak melaksanakan ujian akhir semester yang mengumpulkan siswa.

“Tidak boleh beraktivitas mengumpulkan anak-anak, tidak beraktivitas mengumpulkan guru-guru, kita sepakati dan kita akan tindaklanjuti dan ada rapat lanjutan untuk merumuskan bentuk kebijakan dalam bentuk Surat Edaran Gubernur,” jelas Aidy.

Dihubungi terpisah, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Mataram, yang juga Kepala SMAN 6 Mataram, Drs. Sahnan, M.Pd., mengatakan semua sekolah harus melaksanakan isi surat edaran Mendikbud tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Menurutnya sekolah akan menunggu arahan Dinas Dikbud NTB terkait proses penentuan kelulusan kelas XII. Demikian juga proses kenaikan

kelas untuk kelas X dan XI. Secara umum surat edaran Mendikbud terkait dengan pembatalan UN tahun 2020, termasuk uji kompetensi keahlian 2020 bagi SMK. Proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan belajar di rumah melalui pembelajaran daring, belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai Covid-19. Ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali telah dilaksanakan. Ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan atau asesmen jarak jauh lainnya.

Terkait kenaikan kelas, surat edaran Mendikbud itu menyebutkan ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali telah dilaksanakan sebelum adanya surat edaran itu. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh serta beberapa ketentuan lainnya. (ron)

sanakan melalui penugasan oleh guru kepada siswa dengan menggunakan buku-buku paket dan Lembar Kerja Siswa (LKS).

“Komunikasi guru dengan siswa via whatsapp dan atau SMS,” katanya.

Sementara itu SMK menyiasati pelaksanaan Ujian Sekolah (US) tatap muka dengan model daring. Kepala SMKN 1 Mataram, H. Zumri mengatakan SMKN 1 Mataram melaksanakan US dengan ujian daring untuk mata pelajaran yang belum diujikan. US daring nantinya menjawab soal-soal melalui aplikasi yang tersambung den-

gan web sekolah. “US daring di SMKN 1 Mataram dimulai hari Jumat (27/3) sampai dengan Rabu (1/4),” katanya.

Di samping itu, pembatalan UN juga terpaksa dilaksanakan di jenjang SMP. Pihak SMP menerima keputusan itu meskipun telah berusaha melaksanakan UNBK. Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman, mengatakan pihaknya sudah berjuang untuk mengikuti UNBK pertama kali dengan menghabiskan tidak sedikit dana. Namun dengan adanya kebijakan pemerintah, maka pihaknya wajib dilaksanakan untuk kebaikan semua warga sekolah dan masyarakat untuk memutus penularan Covid-19. “Kebijakan ini akan diganti dengan rerata nilai raport semester 1 sampai 5 sebagai nilai ijazah dan sebagai prasyarat PPDB ke jenjang yang lebih tinggi,” katanya.

Hal senada disampaikan Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Heksana. Ia mengatakan, bagi sekolah sesungguhnya tidak berpengaruh dengan ada dan tidaknya UN, apalagi nilai UN sama sekali tidak jadi syarat kelulusan siswa.

“Sehingga dengan pertimbangan untuk mencegah penyebaran wabah Corona kami mendukung pembatalan UN,” katanya. (ron)

STIE AMM Gelar UTS secara Daring Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram memperpanjang penghentian perkuliahan dan pembimbingan secara tatap muka sampai dengan 30 Mei 2020 untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan secara daring atau tugas mandiri. Sementara Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) tetap dilaksanakan.

Kabag. Humas STIE AMM, Ahmad Bairizki, SE., MM., Jumat (27/3) menyampaikan, sebelumnya libur perkuliahan tatap muka dilaksanakan sampai dengan Sabtu (28/3).

Namun, dengan mencermati perkembangan terkini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pasien Covid-19, maka STIE AMM memperpanjang penghentian perkuliahan sampai dengan Sabtu (30/5) atau menunggu arahan pemerintah serta perkembangan lebih lanjut.

Sementara itu UTS yang rencananya dilaksanakan pada 1 sampai dengan 9 April 2020 akan dilakukan secara daring atau tugas mandiri. “Penilaian hasil belajar mahasiswa diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing dosen dengan prinsip tidak merugikan mahasiswa,” ujar Bairizki.

Terkait kegiatan bimbingan skripsi dan penugasan lainnya dilakukan dengan cara daring dengan arahan masing-masing dosen pegampu mata kuliah.

Rencananya, kata Bairizki, ka-

mpus segera menyiapkan hand sanitizer di beberapa titik koridor dan mengoptimalkan fungsi wastafel di aula terbuka lantai satu tempat mahasiswa sering berkumpul menunggu jam kuliah. “Hari Jumat dan Sabtu (28/3) akan dilaksanakan kegiatan pembersihan kampus untuk meminimalisir penyebaran virus Corona,” jelasnya.

Di samping itu, Bairizki menjelaskan, di tengah Pandemi Covid-19 ini, Kampus STIE AMM Mataram tetap membuka konter pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Pelayanan pendaftaran dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 08.00 sampai dengan 12.00 wita. “Di sana akan ada petugas yang siap melayani para calon mahasiswa baru.

Ada pun alur pendaftaran secara online yaitu mahasiswa terlebih dahulu membayar biaya pendaftaran sebesar Rp250.000,di Bank BTN CP Airlangga, Mataram. Kemudian mahasiswa membawa bukti pembayaran bank kepada panitia pendaftaran mahasiswa baru untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan password secara online. Kemudian mereka nantinya mengisi formulir pendaftaran secara online dengan cara login pada laman http://stieamm.ecampuz.com/ gtadmisi menggunakan nomor pendaftaran dan password yang telah diberikan. “Setelah itu baru mereka mencetak bukti pendaftaran atau kartu ujian, untuk waktu ujian tertera pada kartu ujian tersebut,” jelas Bairizki. (ron)

Rektor Unram Perpanjang Masa Kuliah Daring dan WFH Mataram (Sura NTB) Mencermati perkembangan terkini yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah pasien Covid-19 yang berstatus positif, Pasien dalam Pengawasan (PDP) maupun Orang dalam Pengawasan (ODP) baik di NTB maupun Nasional maka Rektor Universitas Mataram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum mengeluarkan Surat Edaran (SE) Rektor Nomor 3095/UN.18/HK/2020 tentang Pencegahan Meluasnya Penyebaran Wabah COVID-19 di Universitas Mataram, Kamis (26/3).

SE Rektor merupakan per-

panjangan dari dua SE sebelumnya yaitu SE Rektor Nomor 1468/UN.18/HK/2020 tertanggal 15 Maret 2020 tentang Antisipasi Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Unram dan SE Rektor Nomor 2944/UN.18/ TU/2020 tertanggal 18 Maret 2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di lingkungan Unram.

Dalam SE Nomor 1468/ UN.18/HK/2020 tertanggal 15 Maret 2020, rektor mengimbau yang salah satunya agar kegiatan perkuliahan, asistensi/pembimbingan tatap muka ditiadakan dan diganti

dengan perkuliahan, asistensi/pembimbingan dalam jaringan (daring/online), berbagai platform komunikasi (email, medsos lainnya), dan/atau tugas mandiri.

“Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan agar menunda atau menjadwalkan ulang berbagai kegiatan yang melibatkan dan menimbulkan kerumunan banyak orang,” imbaunya dalam SE tersebut.

Sementara itu dalam SE Nomor 2944/UN.18/TU/2020, tertulis bahwa rektor menetapkan pimpinan di lingkungan Unram (Rektor, Senat Universitas/Fakultas, Dekan,

Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Ketua Jurusan/ Bagian, Kaprodi, Kepala UPT, SPI, Kordinator Prodi di bawah Rektor, Biro, Kabag/KTU, Kasubbag) dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk pelayanan Tri Darma Perguruan Tinggi dari rumah mereka masing-masing (Work From Home/WFH) Pimpinan mengatur jadwal piket Pejabat dan Staf pada unit kerja masing-masing agar pelayanan tetap berjalan.

Adapun SE Rektor terbaru yang dikeluarkan ini menerangkan bahwa, masa perpanjangan dua SE yang disebut sebelumn-

ya berlaku hingga Jumat, 29 Mei 2020 atau menunggu arahan pemerintah serta perkembangan lebih lanjut penyebaran wabah COVID-19 dengan menambahkan dua poin.

“Pertama, Ujian Tengah Semester (UTS) yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 6-17 April 2020 agar dilakukan secara daring (online) atau Tugas Mandiri,” terang Rektor dalam SE itu. “Kedua, Penilaian hasil belajar mahasiswa diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Fakultas/Pascasarjana/Prodi dengan prinsip tidak merugikan mahasiswa,” tukasnya. (dys)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 28 Maret 2020

Halaman 7

Musda Golkar NTB Ditunda Lagi Sampai Waktu yang Tidak Ditentukan Mataram (Suara NTB) – Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar NTB yang sedianya akan digelar sabtu (28/3) hari ini, kembali ditunda setelah sebelumnya ditunda sebanyak tiga kali. Berbeda dari penundaan sebelumnya yang diberikan kejelasan waktu, untuk penundaan kali ini dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian disampaikan oleh Ketua Panitia Musda DPD I Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/3) kemarin via pesan singkat WhatsApp. Dia membenarkan bah-

wa Musda Golkar NTB yang semula akan akan dilaksanakan hari ini kembali ditunda.

“Musda kembali ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan,” ucap Isvie menginformasikan. Menurutnya

keputusan penundaan Musda tersebut menjadi kewenangan dari pihak DPP Golkar dan pihaknya di daerah siap melaksanakan apapun yang menjadi keputusan DPP. Dijelaskan Isvie yang juga

Sekretaris DPD I Golkar NTB yang saat ini diutus partainya duduk sebagai Ketua DPRD Provinsi NTB itu, bahwa penundaan Musda Golkar NTB untuk kali ini tidak dilakukan karena alasan dinamika politik dalam tubuh partai tersebut menyangkut perebutan posisi Ketua DPD I Golkar NTB. Akan tetapi penundaan itu terjadi lantaran murni dengan pertimbangan untuk menghindari penyebaran virus corona.

Partainya ikut mematuhi instruksi dari pemerintah untuk meniadakan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa banyak. Karena Musda berpotensi mengumpulkan banyak massa, maka dari itulah ditunda. “Karena kita hindari Corona ini,” ucapnya singkat.

Ketika ditanya lebih lanjut, terkait penunda Musda Golkar NTB, itu disebabkan alasan antisipasi penyebaran virus corona. Lantas apakah terkait

dengan pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB sudah mencapai titik temu kesepakatan untuk menempuh jalan aklamasi seperti yang diharapkan oleh DPP?. Isvie enggan memberikan jawaban terkait hal itu.

Diketahui penundaan Musda Golkar NTB sampai terjadi tiga kali, lantaran belum tercapainya kesepakatan di tingkat pemilik suara dalam pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB itu, untuk ditempuh se-

cara aklamasi seperti yang menjadi harapan dari DPP Golkar sendiri.

Delapan Ketua DPD II Golkar kompak untuk memilih kembali Bupati Lombok Tengah, Suhali FT sebagai Ketua DPD I Golkar NTB untuk yang kedua kalinya. Sementara itu, DPP sendiri berkeinginan berbeda, yakni menghendaki Walikota Mataram, Ahyar Abduh diaklamasikan sebagai Ketua DPD I Golkar NTB. (ndi)

Izin Keramaian Ditangguhkan Mataram (Suara NTB) – Maklumat Kapolri soal penanganan penyebaran covid-19 sudah bekerja. Maklumat berisi imbauan itu ditindaklanjuti dengan penghentian sementara pelayanan di bidang intelijen. Polda NTB akan menangguhkan setiap permohonan izin keramaian. “Tidak ada izin keramaian. Kalau tetap ada acara keramaian berarti itu tidak ada izin. Kita akan bubarkan,” tegas Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, dikonfirmasi Jumat (27/4) kemarin.

Isi maklumat Kapolri itu, sambung dia, sudah jelas. Setiap kegiatan yang mengundang orang banyak diimbau untuk tidak diadakan. Kecuali memang tempat vital seperti pasar dan jalur transportasi. “Itu harapannya bisa memutus mata rantai penyebaran. Mengurangi intensitas orang berkumpul,” jelasnya. Maklumat itu memang sekadar imbauan.

Penegakan hukum bisa dilakukan. Ketentuan perundangannya pun ada. Tinggal diterapkan. “Pada saatnya nanti akan lebih tegas,” kata Artanto.

Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz mengeluarkan maklumat tentang penanganan penyebaran Virus Corona Covid19. Isinya mengamanatkan agar masyarakat patuh pada kebijakan pemerintah dalam penanganan virus Corona. Rinciannya antara lain agar masyarakat tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri. Diantaranya pertemuan sosial, budaya, keagamaan, dan aliran kepercayaan, dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan, dan kegiatan sejenisnya.

Kemudian tidak mengadakan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga. Berlaku juga untuk kegiatan olah raga, kesenian, jasa hiburan, unjuk rasa, pawai, dan karnaval. Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak, dan wajib mengikuti prosedur protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Kapolri juga mengimbau masyarakat untuk tidak membeli atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan lain secara berlebihan. Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan undangundang yang berlaku. (why)

Artanto

Operasi Simpatik 2020

Razia Sambil Imbau Cegah Corona Mataram (Suara NTB) – Operasi Simpatik Gatarin 2020 tetap akan digelar bulan depan. Operasi lalu lintas tahun ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Berkat wabah virus Corona. Sesama anggota polisi yang bertugas diminta jaga jarak. Demikian juga dengan sasaran razia. Selama Operasi Simpatik mendatang polanya dimodifikasi. “Operasi Simpatik tetap digelar.

Cuma tidak ada gelar pasukan, tidak ada penilangan,” ungkap Direktur Lalu Lintas Polda NTB Kombes Pol Amin Litarso, Jumat (27/3).

Operasi Simpatik digelar selama dua pekan. Tujuan(Suara NTB/why) nya, menekan angka pelangAmin Litarso garan dan kecelakaan lalu lintas. Mengingat tingginya mobilitas warga saat bulan Ramadhan. Fokusnya pada memberi teguran kepada pelanggar.

“Tilang tidak ada. Kecuali, pelanggaran membahayakan diri sendiri dan orang lain. Seperti berkendara dalam kondisi mabuk-mabukan dan ugal-ugalan,” terangnya.

Operasi Simpatik, kata Amin, lebih kepada memberi imbauan kepada pengendara. Sasarannya, tidak hanya di jalur kawasan tertib lalu lintas atau KTL. Tetapi juga jalan protokol yang selama ini terpantau banyak pelanggaran. “Mereka yang berkendara ini kan di luar. Kita imbau untuk tetap tinggal di rumah. Kita imbau untuk tidak menuju tempat berkumpul.

Kita masih dalam rangka antisipasi virus Corona,” jelasnya.

Demikian juga dengan anggota yang bertugas di lapangan nantinya. Protokol kesehatan pencegahan virus Corona ditekankan. Sesama petugas pun harus jaga jarak. “Sama, menggunakan SOP dan imbauan kesehatan. Petugas kita lengkapi dengan masker dan sarung tangan. Ini kan fokus imbauan, lewat mobil juga bisa. Tidak harus turun untuk mengurangi kontak,” tutup Amin. (why)

(Suara NTB/why)

IMBAUAN - Petugas PN Mataram memasang spanduk imbauan pembatasan kunjungan sidang antisipasi penyebaran wabah virus Corona.

Respons Pencegahan Virus Corona

Persidangan Diliburkan Sepekan Mataram (Suara NTB) – Wabah Corona mulai memengaruhi proses persidangan. Pengadilan Negeri Mataram sampai harus menunda persidangan sepekan mendatang. Walaupun begitu, pelayanan administrasi tetap dibuka. Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram Didiek Jatmiko Jumat (27/3) kemarin mengatakan, penundaan sidang sampai tangal 5 April.

Sidang baru dibuka kembali pada 7 April. “Persidangan ditunda karena imbuan pencegahan virus Corona ini,” ujarnya.

Dia memastikan hanya persidangan yang ditunda selama sepekan. Belum ada keputusan perpanjangan.

Layanan publik tetap dibuka dengan memedomani protokol kesehatan. “Pendaftaran perkara, pelayanan administrasi tetap dibuka melalui

PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” ucapnya.

Penundaan berpeluang memengaruhi masa penahanan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur masa penahanan terdakwa dan perpanjangan masa penahanan. Apabila habis masa penahanan, terdakwa bisa bebas demi hukum.

Penundaan sidang ini, kata dia, tidak memengaruhi masa

penahanan. Kalau masa penahanan sudah mepet mau habis, harus disidangkan. “Kebetulan sampai saat ini tidak ada yang mepet. Semua masih bisa. Secara teknis masa penahanan, aman,” kata Didiek. Berdasarkan catatan statistik perkara PN Mataram per-27 Maret 2020, perkara yang sudah diputus sebanyak 2483 perkara.

Paling banyak perkara pelanggaran lalu lintas, kemudian

disusul perkara permohonan, gugatan, dan pidana biasa.

Sisa yang belum disidangkan mencapai 265 perkara.

Diantaranya 81 perkara gugatan, 29 perkara permohonan, 11 perkara bantahan atau verzet, 11 gugatan sederhana. satu perkara konsinyasi, 126 perkara pidana biasa, 11 perkara tindak pidana korupsi, dua perkara pidana anak, dan satu praperadilan. (why)

Kajati NTB Instruksikan Sidang Secara ”Online” Mataram (Suara NTB) Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto, SH.,MH mengeluarkan instruksi kepada seluruh Kejari agar proses persidangan semua kasus dilakukan secara online. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam membaca dakwaan, mengikuti alur persidangan hingga pembacaan tuntutan melalui video conference yang terkoneksi dengan para pihak.

Kebijakan ini sebagai upaya mencegah penularan dan penyebaran virus Covid – 19.

Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH., MH mengakui, pandemik Corona berdampak pada proses penegakan hukum di lingkungan institusinya.

Penerapan sidang online itu sudah diawali oleh Kejari Lombok Tengah Kamis (26/3). ‘’Berdasarkan arahan Kajati menindaklanjuti petunjuk dan Surat Edaran Kejagung, agar Kejari lain mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Kejari Lombok Tengah,’’ kata Dedi Irawan, Jumat (27/3). Instruksi Kajati ini sebagai upaya mencegah penyebaran Covid19 dengan mempedomani Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Kejaksaan RI. Dalam pelaksanaannya, semua Kejari harus berkoordina-

si dengan instansi lain, seperti Pengadilan Negeri sebagai pelaksana sidang, termasuk rumah tahanan (rutan) atau lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Soal kesiapan perangkat, menurutnya semua Kejari sudah tersedia teknologi teleconference yang selama ini difungsikan untuk rapat dengan Kejati hingga Kejaksaan Agung. Ditanya soal kualitas sidang jarak jauh ini, Dedi Irawan memastikan tidak ada masalah. Aplikasi yang digunakan sama dengan ketika video conference, seperti aplikasi Zoom. ‘’Namun untuk sidang, kita mengikuti permintaan Pengadilan yang menggunakan ap-

Tangani Corona

Taufiq Ismail, SH. sementara perkara yang disidangkan secara online pada agenda itu antara lain perkara narkotika dengan terdakwa Supriadi, melanggar pasal 112 ayat (1) UU 35/2009, dengan agenda pembacaan putusan. Selanjutnya perkara lainnya untuk terdakwa Repandi Sanseno yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35/2009, terdakwa Uswatun Hasanah melanggar pasal 77B jo ps 76B UU RI nomor 35 tahun 2014. Terdakwa Iman Sumantri melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) UU RI nomor 35 tahun 2014 dan Lalu Nuh Sutawijaya melanggar pasal 362 KUHP. (ars)

Penanganan Virus Corona

Menkeu Minta Pemda Hentikan Proses Pengadaan Barang/Jasa DAK Fisik Mataram (Suara NTB) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menginstruksikan kepada para kepala daerah untuk segera menghentian proses pengadaan barang/jasa sejumlah program yang didanai dari dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2020.

Instruksi Kemenkeu yang sifatnya segera itu dituangkan dalam surat keputusan nomor: S-247/MK.07/2020, Jumat (27/3). Hal itu dilakukan dalam rangka mewabahnya virus corona atau covid-19 di beberapa wilayah di Indonesia, yang saat ini membutuhkan aksi cepat. Dimana anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan corona.

“Bersama ini kami meminta agar seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis bidang/subbidang DAK fisik, selain bidang kesehatan dan bidang pendidikan, baik yang sedang berlangsung maupun belum dimulai prosesnya untuk dapat dihentikan pelaksanaannya,” ujar Kemenkeu, Sri Mulyani dalam kutipan surat tersebut.

likasi skype untuk video conference,’’ ujarnya. Sementara Kejaksaan Negeri Lombok Tengah yang melakukan terobosan ini, mulai menggelar sidang Online melalui video conference pada Kamis (26/3) pukul 13.00 Wita.

Sidang berlangsung di instansi masing - masing. Praktiknya, Majelis Hakim berada di ruang sidang di Kantor Pengadilan Negeri Praya, sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) berada di Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, sementara terdakwa berada di Rumah Tahanan (Rutan) Praya.

JPU yang melaksanakan sidang adalah Jaksa Arin P. Quarta, SH dan Jaksa Moch.

Disana disebutkan pula bahwa untuk subbidang pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) dan Subbidang perpustakaan daerah pada DAK fisik bidang pendidikan termasuk yang dihentikan proses pengadaan barang/jasanya.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebelumnya, Pemda diberikan kewenangan oleh pusat untuk melakukan realokasikan anggaran pada program yang dibiayai dari DAK fisik untuk kesehatan dan juga dana bagi hasil, seperti DBH-CHT. Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB yang membidangi urusan keuangan, Sembirang Ahmadi lantas mendorong supaya pemerintahan Provinsi NTB segera menindaklanjuti surat kemenkue tersebut. Karena ini menyangkut penanganan pencegahan virus corona di NTB. “Ini sifatnya mendesak dan ini yang harus segera dilakukan oleh Pemda,” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/3) kemarin via pesan singkat WhatsApp. Politikus PKS itu kemudian juga mengingatkan kepada

pemerintah daerah berhatihati dalam melaksanakan instruksi Menteri Keuangan tersebut, terutama terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang sudah berjalan.

Pasalnya Menteri Keuangan juga menginstruksikan untuk pengadaan barang dan jasa DAK Fisik yang sudah berlangsung juga ikut untuk distop.

“Nah itu yang mesti dipetakan dan dipertimbangkan secara matang oleh Pemda,” katanya.

Senada dengan Ketua Komisi III DPRD NTB, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB juga sepakat bahwa dalam melakukan realokasi anggaran sejumlah program untuk penanganan pencegahan virus corona di NTB, juga tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan, akan tetapi harus terukur.

“Pemda perlu membuat rancangan yang terukur sesuai kebutuhan dengan melihat target penanganan dalam menghadapi bencana non alam virus corona ini, biar tidak asal-asalan,” ucap Peneliti Fitra NTB, Jumi Jumaidi kepada Suara NTB. (ndi)

Polda NTB Awasi Stok Alkes Mataram (Suara NTB) – Produk kesehatan tertentu mulai menghilang di pasaran di tengah wabah virus Corona.

Tim Satgas Polda NTB mengecek stok, indikasi penimbunan, dan indikasi pembelian dalam jumlah tidak wajar. Yang menjadi atensi yakni ketersediaan masker, penyanitasi tangan, alkohol 70 persen, sampai set alat pelindung diri (APD).

Polda NTB mengurai langsung ketersediaan stok dan harga ke distributor langsung.

“Alat itu semua masih kosong,” ungkap Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana, Jumat (27/3) kemarin. Satgas Polda NTB melalui Subdit I Industri dan Perdagangan DItreskrimsus memantau pergerakan stok dan harga. Didapati memang langka karena permintaan tinggi masyarakat.

“Barangnya sudah dipesan lagi.

Langsung dari pabriknya,” kata Eka. Pemesanan itu belum bisa membuat lega. Sebabnya,

kuota yang didapat distributor di NTB menyesuaikan dengan kapasitas produksi. Belum lagi permintaan dari daerah lain juga banyak. Bahkan lebih tinggi. “Minggu ini akan ada yang datang dari Surabaya dan Jakarta,” ucapnya.

Dari penelusuran tim Satgas, Jakarta mendominasi pemesan alat kesehatan dimaksud.

Jakarta berada posisi teratas sebagai daerah yang warganya terjangkit virus Corona.

Apalagi, APD bukan diperjualbelikan bebas ke masyarakat.

“Distributor ini kita sudah ingatkan agar menjualnya ke petugas kesehatan. Bukan untuk masyarakat umum,” kata Eka. Hasil penelusuran itu membuat tim Satgas belum menyimpulkan adanya indikasi penimbunan. Kelangkaan yang terjadi saat ini berkat kebutuhan tinggi dalam upaya penanganan virus Corona.

“Menimbun di kondisi saat ini risikonya hukuman maksimal.

Belum ada penimbunan. Langsung kita kontrol ini dari lapangan,” pungkas Eka. (why)

SUARA NTB

Sabtu, 28 Maret 2020

Halaman 8

Jumlah ODP Terus Bertambah di Mataram Mataram (Suara NTB) Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di kota Mataram bertambah menjadi 93 orang. Sedangkan untuk jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) di Mataram berkurang. Dari delapan PDP yang dirawat di RSUD kota Mataram, tiga di antaranya dinyatakan negatif.

Dan, lima di antaranya masih dalam pemantauan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi mengatakan, bertambahnya jumlah ODP di Mataram dikarenakan banyak warga Mataram yang sudah kembali dari rantauan di sejumlah daerah terjangkit Covid-19. Kata Usman, banyaknya warga Mataram yang sekolah maupun kerja di luar daerah endemi Covid-19 langsung masuk dalam ODP sekembali dari daerah tersebut.

Untuk PDP sendiri kata Usman, pada Jumat (27/3), sebanyak tiga orang yang dirawat di RSUD kota Mataram dinyatakan negatif Covid-19. “Nah kenapa ODP kita banyak, karena banyak warga kita di Mataram yang pulang kampung dari daerah endemi Covid-19,” katanya.

Dijelaskan Usman, untuk warga Mataram yang datang dari daerah endemi Covid-19 agar segera melapor kepada tim penanganan Covid-19 di Mataram.

Sebab, beberap informasi yang diterima pihaknya, ada beberapa warga yang kembali dari daerah endemi Covid-19 belum melapor. “Tolong sampikan kepada kami, yang pulang dari mana saja agar kami gampang melacak dan mengecek kondisinya,” pungkasnya.

“Khusus untuk dua warga yang pulang dari Arab Saudi kemarin, kita sudah periksa semua dan alhamdulillah kondisi kedua warga kita baik,” ungkap Usman. Untuk warga yang akan pulang pada Jumat sore, ada yang datang dari daerah Bangil. Kata dia, kepulangan warga tersebut sebisa mungkin agar melapor kepada tim penanganan Covid-19 di Mataram.

Dikatakan Usman, sejauh ini alat pelindung diri (APD) untuk paramedis yang menangani Covid-19 di Mataram masih kekurangan. Pihaknya akan mencoba mendatangkan APD dalam jumlah yang terbatas dan sederhana. “Kita memang sangat kekurangan APD di Mataram. Paling tidak kita akan coba mendatangkan APD yang paling sederhana saja nanti,” pungkasnya. (viq)

(Suara NTB/yon)

KARANTINA - ASN Lotim melakukan gotong royong di Rusunawa Labuhan Lombok, Pringgabaya. Lokasi ini akan dijadikan tempat karantina 103 jemaah tablig akbar yang pulang dari Gowa per tanggal 30 Maret mendatang, Jumat (27/3).

Jemaah Tablig akan Dikarantina di Rusunawa Labuhan Lombok

Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) terus mengatensi penyebaran virus Corona (Covid-19). Salah satunya terkait kedatangan sebanyak 103 jemaah tabliq akbar di Gowa, Sulawesi Selatan yang saat ini dalam perjalanan pulang. Menghadapi hal tersebut, Pemkab Lotim menyiapkan Rusunawa Labuhan Lombok sebagai tempat karantina ratusan jemaah tersebut.

Kedatangan jemaah tablig akbar ini diprediksi per tanggal 30 Maret 2020. Saat ini dalam perjalanan pulang dari Gowa ke Kabupaten Lotim.

Namun di atas kapal juga sudah dilakukan isolasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Hari ini,

(kemarin, red) semua ASN Lotim gotong royong membersihkan Rusunawa Labuhan Lombok yang akan kita jadikan tempat karantina terhadap 103 jemaah tablig akbar dari Gowa. Meski pun memang di atas kapal sudah dilakukan isolasi,” terang Ket-

ua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Lotim, H. M. Juaini Taofik, MAP, kepada wartawan di Selong, Jumat (27/3).

Rusunawa ini memiliki kapasitas 450 orang. Sehingga nantinya akan dijadikan tempat isolasi/karantina terhadap

masyarakat Kabupaten Lotim yang mengalami gejala Covid19 selain melakukan isolasi diri di rumahnya masing-masing. Pemkab Lotim, akan melakukan pemantauan selama 14 hari pertama di Rusunawa Labuhan Lombok sebelum dipulangkan ke rumahnya masing-masing apabila kesehatannya terjamin.

“Kita dari pemerintah daerah akan siap memenuhi segala kebutuhan 103 jemaah tablig akbar itu selama berada di tempat karantina,” terang Juaini Taofik

yang juka Sekda Lotim.

Sementara, Ketua Satgas Penanggulangan Corona di Media Center, Budiman Satriadi, SKM, menyebutkan per tanggal 26 Maret 2020 pukul 17:00 wita, jumlah kasus PDP di Kabupaten Lotim sebanyak 4 orang, ODP sebanyak 221 orang, dan positif Covid-19 sebanyak 2 orang. Untuk ODP, katanya, jumlahnya meningkat tajam dan tertinggi di Kecamatan Aikmel. Sementara yang nihil di Kecamatan Lenek, Montong Gading, Sukamulia, dan Sakra Barat. (yon)

Gubernur Periksa Bilik Disinfektan Kontak Person Korban di Pelabuhan Lembar Positif Covid-19 Asal Lotim Terus Ditelusuri

(Suara NTB/ars)

SIRKUIT - Alat berat tampak sedang mengumpulkan material untuk pembangunan sirkuit MotoGP di Mandalika, Jumat (27/3).

ITDC Pastikan Pembangunan Sirkuit MotoGP Jalan Terus Mataram (Suara NTB) Saat merebaknya pandemi Covid-19, PT Tourism Development Corporation (ITDC), memastikan pembangunan sirkuit MotoGP terus berlangsung. Mandalika International Street Circuit sudah mencapai 30 persen, sebagai upaya berpacu menyambut gelaran IndonesiaGP yang akan berlangsung di The Mandalika mulai 2021.

Keterangan tertulis diperoleh Suara NTB, Jumat (27/3) menyebutkan, progres pekerjaan saat ini masih fokus pada ground work atau pekerjaan tanah. Secara rinci pekerjaan ini mencakup land clearing yang mencapai 426.375 M2 atau 81,24 persen, pemasangan pagar beton precast keliling telah mencapai 5.177 Meter atau 82,83 persen, galian tanah track sebesar 180.824 M3 atau 79,71 persen, sementara pekerjaan timbunan tanah mencapai 69.206 M3 atau 18,34 persen.

Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer mengatakan, pihaknya memastikan hingga saat ini proses pembangunan Sirkuit Mandalika berjalan normal sesuai timeline yang direncanakan. “Sesuai timeline, sirkuit ini ditargetkan selesai sesuai jadwal yaitu akhir tahun 2020,” ujar Abdulbar.

Pihaknya juga memastikan, dalam pengerjaan proyek Sirkuit Mandalika selalu mematuhi tata laksana atau protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang dikeluarkan Pemerintah. Langkahnya, dengan menjaga sanitasi dan tingkat hygene lingkungan, pemeriksaan suhu tubuh, membiasakan mencuci tangan, penggunaan APD serta penerapan physical distancing.

Ditambahkan Dirut ITDC, pengerjaan tanah merupakan salah satu bagian penting dari konstruksi Sirkuit Mandalika. Guna membuat Sirkuit Mandalika sesuai dengan regulasi dan standar dari Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), pengerjaan Sirkuit Mandalika terbagi dari sejumlah bagian yang perlu disiapkan.

Pertama, disebutnya, pengerjaan bagian trek utama (main track) di mana lintasan sepanjang 4,31 km digali dengan kedalaman satu meter untuk pondasi. Kedua, pembuatan service road di kanan dan kiri trek. Ketiga adalah lapis pondasi agregat atau batu pecah. Keempat adalah drainase.

“Drainase ini berada di sisi kanan dan kiri trek menyesuaikan kemiringan trek itu sendiri,” sebutnya. Kelima adalah pengaspalan. Pekerjaan pengaspalan akan dilaksanakan dengan tiga lapis perkerasan aspal, yaitu lapis asphalt concrete-base, lapis asphalt concrete-binder course, dan lapis asphalt concrete-wearing course.

Keenam, pembuatan asphalt berm atau verge di sisi kanan dan kiri track yang berfungsi sebagai bahu jalan dan sebagai tanda visual bagi para rider terhadap batas luar dan dalam dari tikungan (sebelum run off). Selanjutnya ketujuh adalah pengerjaan detail service road. Kedelapan adalah pengerjaan area run off yang terdiri dari 3 jenis permukaan yaitu aspal, gravel bed, dan rumput.

“Run off dibangun di setiap tikungan dengan kombinasi dari ketiga jenis run off tersebut untuk memastikan keamanan atau safety para rider,” ujarnya. Terakhir, kesembilan, tunnel (terowongan) untuk akses masuk ke bagian tengah sirkuit.

Pembangunan Sirkuit Mandalika ini dilakukan dengan teliti dan detil sesuai tahapan yang ada. Pembangunan Sirkuit Mandalika juga menuntut tingkat presisi pekerjaan yang tinggi agar sesuai dengan standar yang dibuat oleh FIM serta memenuhi harapan DORNA untuk nantinya menjadikan Sirkuit Mandalika sebagai acuan sirkuit jalan raya yang memiliki tingkat keamanan dan safety tinggi.

“Kami berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan semua pihak kepada kami. Pembangunan Sirkuit Mandalika, sebagai salah satu elemen utama dalam penyelenggaraan MotoGP di The Mandalika pada 2021 mendatang, dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang direncanakan berkat adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, melalui Kementerian dan Lembaga terkait, dukungan Pemerintah Daerah,serta sinergi BUMN,” kata Abdulbar. (ars)

Giri Menang (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah dan jajaran melakukan pengecekan bilik disinfektan yang dipasang di Pelabuhan Lembar, Kamis (26/3). Sebelum ke Pelabuhan Lembar, Gubernur mengecek pemasangan bilik disinfektan di Bandara Internasional Lombok. Pengecekan ini untuk memastikan pihak pelabuhan siap dengan langkah antisipasi atau pencegahan penyebaran virus Corona lewat penumpang dari Bali.

Sementara itu, dampak Corona justru terjadi peningkatan penumpang di Pelabuhan Lembar, khususnya wisatawan mancanegara (Wisman). Wisman banyak datang ke NTB melalui Pelabuhan Lembar menyusul ditutupnya penyeberangan kapal cepat dari Bali ke Tiga Gili maupun ke Pelabuhan Bangsal Lombok Utara. Gubernur NTB mengatakan, pihaknya mengecek bilik Disinfektan untuk memastikan semua penumpang yang masuk dan keluar dari NTB harus disemprot disinfektan dengan masuk ke bilik desinfektan tersebut. Hal ini untuk mencegah diri dari penyebaran wabah Corona. “Ini upaya serius kita untuk selektif dan preventif

(Suara NTB/ist)

MEMANTAU - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat memantau Box Disinfektan Sprayer di pelabuhan dan bandara. terhadap penyebaran virus Co- kan UKM bisa lebih menggelirona di tempat kita,” terang dia. at bangkit, hidup dan tercipta Bilik Disinfektan ini akan kemampuan teknologi yang segera dialokasikan dan dise- luar biasa di NTB. “Saatnya bar ke tempat-tempat strate- kita berani membuat dan banggis di NTB. Bahkan akan sam- ga memakai produk-produk pai ke seluruh desa-desa dan buatan kita sendiri,” tukasnya. sekolah serta kantor-kantor. Ia Sementara itu, Satuan Pelakmenerangkan bahwa bilik dis- sana Pelabuhan Lembar BPTD XII infektan ini diproduksi oleh Bali – NTB, Koda Pahlianus Nelpelaku UKM di NTB. “Yang son Dallo mengatakan Gubernur mengharukan sekaligus mem- mengecek kesiapan Pelabuhan banggakan Box Disinfektan Lembar dalam upaya penanganSprayer ini diproduksi di tem- an dan pencegahan penyebaran vipat kita oleh UKM-UKM kita rus Corona terutama penumpang sendiri. UKM kita ternyata yang masuk. Seperti kesiapan bisa dan luar biasa,” ujar dia. hand sanitizer, cuci tangan dan alat Dengan berhasilnya UKM di pengukur suhu tubuh. “Pak GuberNTB membuat bilik disinfek- nur tadi mengecek, dari bandara, tan sendiri, masker sendiri selanjutnya ke pelabuhan. Di pelbahkan APD sendiri. Diharap- abuhan sudah ada tiga unit alat box disinfektan sprayer,” ujar Nelson.. (her)

Dana Desa Boleh Digunakan Cegah Penyebaran Virus Corona Selong (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengeluarkan kebijakan penggunaan dana desa (DD) untuk mengatasi dan pencegahan virus Corona (Covid-19). Maka dari itu, pemerintah desa (pemdes) diminta untuk tidak takut mengalokasi anggaran tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sekda Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, mendorong supaya pemerintah desa berperan aktif menangani Covid-19 ini. Bagi desa yang sudah keluar dana desanya diperbolehkan menggunakan untuk pencegahan Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Terkait kebijakan inipun, kata Sekda, pemerintah desa sudah menerima surat edaran dari Kemendes untuk penanganan dan pencegahan Covid-19. Di mana untuk pencairan DD tahun ini langsung mengalir dari pemerintah pusat ke rekening desa. Artinya tidak ada lagi proses di tingkat kabupaten seperti tahun-tahun sebelumnya.

Sekda yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim ini menegaskan jika pemerintah desa dalam penanganan Covid-19 ini harus seirama dengan kabupaten maupun melakukan penyesuaian program penanganan dan pencegahan Covid-19 sesuai dengan situ-

asi yang terjadi. “Jadi desa-desa yang sudah keluar DD-nya, slakan untuk menggunakan DD itu dalam mengatasi dan pencegahan Covid-19 ini,” jelasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lotim, Hj. Baiq Miftahul Wasly, menilai kebijakan itu melalui surat edaran Menteri Desa PDTT, di mana dinyatakan, bagi desa yang telah dan/atau akan menerima penyaluran Dana Desa tahap I (40%), dapat membiayai Program Pencegahan Penyebaran Covid-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 khususnya dalam pasal 11 ayat 1 huruf (b), yaitu hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan pola hidup bersih dan sehat. (yon)

HILANG HLG STNK R4 TOYOTA DR.1638 AD NOKA/NOSIN : MHF1KF7000D17305/7K0176972 NO.BPKB N.09571514 AN.PELAPOR HLG SKTR JL.GAJAH MADA PAGESANGAN KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.5476 CV NOKA/NOSIN : MHIJM3110HK352796/ JM31E-1356332 AN.PELAPOR HLG SKTR MATARAM KOTA MATARAM

Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Satuan Tugas Penanganan Virus Corona dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengatensi penuh penyebaran virus ini. Salah satunya dengan melakukan kontak person atau social tracking terhadap korban positif Covid-19 asal Lotim yang merupakan pasangan suami istri dan merupakan pimpinan salah satu Ponpes di wilayah Kecamatan Aikmel.

Dari social tracking ini, menurut Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, bahwa 100 persen kontak pertama dan kedua dari korban sudah didapatkan. Untuk kontak pertamanya ditangani oleh tim kabupaten, sementara kontak kedua ditangani pihak RSUD dr. R. Soedjono Selong.

Adapun, kata Juaini Taofik, kabar baiknya bahwa pasien positif Covid-19 saat ini sudah sehat.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari kejujuran yang bersangkutan dalam menyampaikan dengan siapa saja ia bertemu sebelum menjalani perawatan medis. Dari informasi itu, petugas langsung mendeteksi kontak person perta-

ma dan kedua yang kemudian berhasil ditemukan di samping tidak semua santri atau penghuni Ponpes yang melakukan kontak langsung dengan korban. “Kita mengimbau upaya pencegahan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan,” harap Sekda.

Di samping itu, atensi saat ini melakukan fokus aspek penanganan di hilir. Sehingga Pemda Lotim mulai menyiapkan RSUD dr. R. Soedjono Selong dengan tersedianya ruang isolasi sebagai salah satu RS rujukan penanganan Covid-19 di NTB. Pemkab Lotim juga sudah mengantisipasi apabila angka ini terus bertambah, maka RSU Labuhan Haji menjadi rumah sakit tambahan Covid-19. Sehingga ini terus dimaksimalkan untuk mendukung.

Sementara, Ketua Satgas Penanggulangan Virus Corona di Media Center, Budiman Satriadi, SKM, menjelaskan jika untuk santri yang sudah kontak sudah didalami dan tracking untuk digali berapa erat dengan penderita Covid-19. Sehingga dilakukan isolasi diri di rumah masing-masing. Namun sejauh ini, kondisi di lingkungan Ponpes aman dan korban yang juga pimpinan Ponpes dalam kondisi membaik. (yon)

SUARA NTB

Sabtu, 28 Maret 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi RUPA-RUPA penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

RUPA-RUPA

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB Sabtu, 28 Maret 2020

OPINI

Halaman 10

Mengawal Literasi Percepat Penanganan dan Pencegahan SETELAH ditetapkannya dua pasien positif corona di NTB, kita semakin tersadarkan bahwa ancaman virus ini memang semakin dekat dengan kita. Situasi ini memaksa semua pihak untuk melakukan percepatan dan penguatan dalam menangani dan mencegah penyebarluasan wabah ini.

Saat ini, penanganan pasien yang terinfeksi virus corona, serta pencegahan warga dari infeksi virus corona harus menjadi prioritas bagi semua pemangku kebijakan saat ini. Keduanya membutuhkan kecepatan dan kebijakan yang terintegrasi.

Tanpa pencegahan yang baik, pasien akan bertambah banyak dan membuat petugas medis kewalahan menanganinya. Sementara tanpa penanganan medis yang memadai, tingkat kematian akan meningkat, peluang sembuh makin sempit. Untuk itulah, keduanya harus berjalan beriringan.

Di sisi pencegahan, semua pihak harus bahu membahu menjaga diri masing-masing dan menerapkan seluruh anjuran yang sudah berulangkali disosialiasikan di berbagai kesempatan. Bagi warga, pembatasan interaksi, pembersihan diri dan upaya mengonsumsi asupan yang cukup, adalah hal-hal yang perlu diterapkan secara disiplin.

Bagi pemerintah, kebijakan yang cepat untuk pencegahan harus segera diurus dengan serius. Penyediaan alat pencuci tangan, pemeriksaan yang ketat terhadap lalu lintas manusia, hingga kebijakan yang berpihak pada upaya pembatasan interaksi harus dipacu. Tampaknya, saat ini kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan, bisa menyelamatkan banyak nyawa.

Di sisi penanganan juga membutuhkan upaya yang tak kalah seriusnya. Misalnya saja, bagi warga yang telah ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) atau orang dengan risiko (ODR), haruslah secara konsekuen mencegah dirinya dari berinteraksi dengan orang lain, hingga statusnya dicabut.

Di sisi pemerintah, ada banyak pula pekerjaan rumah yang harus dituntaskan di NTB. Misalnya saja, dalam hal diagnosa pasien. Proses diagnosa pasien dalam pengawasan (PDP), seharusnya bisa menjadi lebih cepat seandainya pemerintah sejak lama memberikan izin dan dukungan peralatan yang cukup untuk melakukannya di NTB. Untungnya, saat ini dua laboratorium di NTB, yaitu laboratorium Biomedik Litbangkes Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB dan Laboratorium pada Rumah Sakit Universitas Mataram (Unram) telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai laboratorium pemeriksaan spesimen virus Corona (Covid-19).

Penambahan satu laboratorium di RS Unram tersebut berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/216/2020 menyusul tiga laboratorium kesehatan daerah lainnya. Di antaranya Laboratorium pada Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jawa Tengah, Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga dan Laboratorium Mikrabiologi Kilinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Sebenarnya, jika ingin mengakselerasi lebih cepat lagi, satu laboratorium di Pulau Sumbawa juga bisa ditunjuk untuk pemeriksaan spesimen, yaitu laboratorium yang berada di Sumbawa Techno Park Kabupaten Sumbawa. Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH, beberapa waktu lalu, laboratorium tersebut sudah memenuhi standar WHO dan tinggal menunggu perizinan semata.

Kebijakan lain yang harus dipercepat dalam sisi penanganan adalah penyediaan APD bagi tenaga medis yang berada di garis depan penanganan pasien corona. Tanpa APD yang memadai, para tenaga medis rentan menjadi martir dalam perang melawan corona.

Selain APD, berbagai kebutuhan medis lainnya, perlu segera didistribusikan ke berbagai fasilitas kesehatan yang menjadi garda depan penyembuhan pasien.

Insentif bagi tenaga medis yang memberikan pelayanan terhadap pasien corona juga sebaiknya dipikirkan secara serius. Demikian juga upaya menghimpun relawan dan donasi dan publik yang dalam berbagai bencana seringkali memberikan suntikan materi dan non materi yang sangat berharga. (*)

RADIO

ERAKAN literasi yang terus digalakkan pemerintah merupakan usaha dan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah literasi kita.

Gerakan ini menyasar semua kalangan, mulai pelajar sampai masyarakat umum. Gerakan ini berangkat dari hasil survey yang dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti Dalam PIRLS 2011 International Results in Reading, Indonesia menduduki peringkat ke-45 dari 48 negara peserta dengan skor 428 dari skor rata-rata 500 (IEA, 2012). Sementara itu, uji literasi membaca dalam PISA 2009 menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke-57 dengan skor 396 (skor rata-rata OECD 493), sedangkan PISA 2012 menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke-64 dengan skor 396 (skor rata-rata OECD 496) (OECD, 2013). Sebanyak 65 negara berpartisipasi dalam PISA 2009 dan 2012. Data PIRLS dan PISA, khususnya dalam keterampilan memahami bacaan, menunjukkan bahwa kompetensi peserta didik Indonesia tergolong rendah. (Muhammad, 2016:ii) Rendahnya keterampilan tersebut membuktikan bahwa proses pendidikan belum mengembangkan kompetensi dan minat peserta didik terhadap pengetahuan. Praktik pendidikan yang dilaksanakan di sekolah selama ini juga memperlihatkan bahwa sekolah belum berfungsi sebagai organisasi pembelajaran yang menjadikan semua warganya sebagai pembelajar sepanjang hayat. (Muhammad, 2016:ii) Literasi dan Kurikulum Pada beberapa mata pelajaran tertentu, kegiatan literasi sebenarnya telah terintegral dengan kurikulum yang diberlakukan. Pada kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) misalnya. Mapel bahasa Indonesia menekankan bahwa di akhir tahun pelajaran, para siswa diharapkan paling tidak telah membaca rata-rata 15 buku pengayaan.

Target baca 15 buku pengayaan pertahun adalah target ideal kegiatan berliterasi. Namun, target ini hanya akan menjadi target kosong manakala usaha-usaha nyata untuk mewujudkannya tidak ada. Di sekolah, upaya-upaya ini harus didukung penuh warga sekolah dengan berbagai cara dan upaya.

Bedasarkan panduan GLS di jenjang SMA, ruang lingkup GLS melipu-

Oleh

:

Lalu Mungguh

(SMAN 1 Gunungsari-Lombok Barat, NTB) ti: 1) Lingkungan fisik sekolah (ketersediaan fasilitas, sarana prasarana literasi); 2) Lingkungan sosial dan afektif (dukungan dan partisipasi aktif semua warga sekolah) dalam melaksanakan kegiatan literasi SMA; dan 3) Lingkungan akademik (adanya program literasi yang nyata dan bisa dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah). (sutrianto dkk, 2016:3) Meski kini GLS diprogramkan secara khusus melalui penentuan waktu 15 menit sebelum pelajaran pertama dimulai, tetapi kegiatan literasi bisa berjalan sepanjang waktu. Di dalam atau di luar waktu yang ditentukan. Di setiap tempat dan kesempatan. Literasi harus tetap menjadi kebutuhan utama dalam pendidikan. Karena konsep pendidikan itu sendiri adalah belajar (berliterasi) sepanjang hayat.

Adapun dalam pembelajarannya di kelas, guru juga harus mampu menghidupkan pembelajaran dengan kegiatan berbasis literasi.

Apalagi saaat ini, fungsi sentral seorang guru sebagai sumber belajar tidak lagi dimonopolinya. Maka, guru harus membuka wawasan dan cakrawala pengetahuan para siswanya dengan berbagai sumber belajar lainnya. Semua hal tersebut hanya akan didapatkan melalui satu jalan, yakni literasi.

Pada tahap evaluasi hasil pembelajaran, guru juga dituntut untuk menyiapkan alat evaluasi yang mengarah pada kemampuan berpikir siswa. Alat-alat evaluasi dalam bentuk soal untuk semua jenjang dan jenis ulangan atau ujian, baik harian maupun tes-tes periodik lainnya.

Alat-alat atau instrument evaluasi tersebut, ditekankan berbasis High Orther Thinking Skill (HOTS).

HOTS menekankan kemampuan berpikir siswa pada level yang lebih tinggi. Kemampuan tersebut diantaranya adalah kemampuan menganalisis hingga mengabstraksi. Secara tidak langsung, soal-soal HOTS yang disusun guru tersebut, menguji kemampuan literasi siswa, terutama literasi baca tulis. Karakteristik lain dari soal HOTS adalah soal-soal yang disusun guru mendeskripsikan atau menguraikan soal dalam bentuk kasus-kasus dan atau peristiwa.

Orang tua dan Guru Di sekolah, pemerintah menggalakkan kegiatan literasi melalu Gerakan Literasi Sekolah (GLS).

RADIO

GLS ini merupakan usaha nyata dan intervensi pemerintah terhadap keadaan dan kemampuan literasi nasional kita. Sekolah memang menjadi lembaga-institusi utama dan paling strategis dalam membangun kebiasaan-budaya literasi. Sekolah masih tetap dipandang dan dijadikan ujung tombak mengubah perilaku masyarakat, termasuk perilaku berliterasi.

Sebagai sebuah berbasis masyarakat, sekolah bukanlah lembaga yang mampu berdiri sendiri.

Sekolah sangat bergantung pula kepada masyarakat secara umum.

Harus ada prinsip saling menguntungkan antara keduanya. Sehingga, apapun jenis program pemerintah melalui sekolah, tidak akan berhasil tanpa dukungan orang tuamurid dan masyarakat. Begitu pula kegiatan gerakan literasi.

Dalam buku Panduan Gerakan Literasi Sekolah Jenjang SMA, salah satu bentuk pelibatan orang tua murid dalam GLS adalah orang tua turut mengembangkan sudut buku, area baca, dan perpustakaan, misalnya melalui: a) Menyumbang buku baru/bekas, majalah bekas, materi kaya teks, dan bahan kaya cetak lain untuk sudut buku kelas dan perpustakaan. b) Bekerjasama dengan guru untuk membimbing peserta didik melakukan kegiatan literasi di rumah. c) Orang tua menjadi relawan untuk memilih buku yang tepat bagi usia remaja. (Sutrianto dkk, 2016:26) Lembaga Penanggung Jawab Literasi Gerakan literasi yang sedang digalakkan, perlu pengawalan dari semua lini dan pihak. Gerakan literasi juga harus dipandang sama dengan program-program pemerintah lainnya. Misalnya pendidikan penguatan karakter (PPK) melalui pramuka. Kegiatan pramuka di sekolah telah mendapatkan porsi yang besar sebagai sebuah program wajib. Organisasi pramuka pun telah terbentuk dan memiliki posisi yang kuat. Struktur ini ada di setiap jenjang pendidikan.

Gerakan literasi sebaiknya pula mendapat perhatian dan perlakuan sama seperti gerakan pramuka.

Gerakan literasi harus mendapat kedudukan dan posisi yang tak boleh dipandang sebelah mata.

Gerakan literasi juga membutuh-

kan dukungan massif dan terstruktur serta berjenjang. Gerakan literasi membutuhkan sebuah lembaga atau organisasi resmi. Organisasi dan lembaga yang dapat menjamin pelaksanaan literasi. Lembaga dan organisasi dari satuan pendidikan/sekolah sampai pemerintah pusat. Hal ini semua diperlukan jika memandang dan mengingat kegiatan literasi kita sebagai kegaitan yang sudah sakit parah dan kronis. Kegitan dan gerakan yang selalu luput sebagai aktivitas bermasyarakat kita. Kegiatan yang belum dijadikan kebiasaan dan budaya.

Gerakan bersama yang solid dan terus menerus antara sekolah dan orang tua dalam mendukung kegiatan literasi, menjadi jaminan. Jaminan bahwa kegiatan literasi kita akan memberikan dampak yang besar bagi perkembangan anak kita. Perkembangan yang membanggakan semua. Perkembangan yang akan mampu menjawab tantangan masa depan.

POJOK Berstatus PDP, warga Mataram meninggal

Masyarakat jangan abaikan imbauan pemerintah

*** Sejumlah hotel dan restoran di NTB memilih tutup sementara Angka pengangguran terancam meningkat

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 28 Maret 2020

Jumlah PDP Meningkat, ODP Corona di NTB Melonjak

Pasien Positif Corona Mulai Membaik Dari Hal. 1 ‘’Yang melakukan kontak langsung (dengan pasien) rata-rata kooperatif, mereka melapor juga. Karena mereka khawatir juga,’’ sambungnya.

Menurut Eka, status PDP diberikan kepada satu orang di Sumbawa mengikuti kondisi kesehatan yang ditunjukkan oleh pasien. Di mana pasien pernah menjalani perawatan di Puskesmas setempat beberapa waktu sebelum kasus positif Covid-19 diumumkan di NTB. Di sisi lain, Eka menepis kabar terkait tukang pijat yang sempat dikabarkan positif Covid-19 setelah melakukan kontak dengan pasien 01 di NTB. ‘’Tukang pijatnya itu tidak jelas.

Dia itu ODR, tapi (mungkin) karena itu pertama kali (ada kasus positif di NTB) orang jadi kalut,’’ ujarnya.

Saat ini katanya, pihaknya juga berusaha mendapatkan data penumpang penerbangan yang ditumpangi pasien positif 01 ketika kembali ke Lombok dari Jakarta. ‘’Kita sudah bersurat ke maskapainya yang dia tumpangi dari Jakarta ke sini (Lombok).

Kita ingin tahu yang satu pesawat (dengan pasien) itu orang kita ada berapa,’’ ujar Eka. Berdasarkan pantauan Dikes NTB, Eka menyebut dua orang pasien positif Covid-19 di NTB sampai saat ini menunjukkan gejala yang baik. Khususnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa.

Kendati demikian, pasien 01 dan 02 masih harus menjalani perawatan di Ruang Isolasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB sampai dengan hasil pemeriksaan laboratorium terbaru keluar. ‘’Secara klinis mereka baik, sudah bisa beraktivitas.

Cuma masih menunggu hasil tes supaya bisa pulang,’’ ujar Eka.

Kedua pasien tersebut saat ini menunggu hasil pemeriksaan kedua dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbangkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Jakarta. Dalam prosesnya, Eka menyebut hasil tes akan memakan waktu. ‘’Dari pertama kita ambil (sample swab) itu butuh waktu seminggu. Jarak tiga hari, diambil lagi,’’ ujar Eka. Sampai saat ini pihaknya belum bisa memastikan kapan hasil tes tersebut keluar, mengingat pemeriksaan dilakukan di luar daerah. ‘’Saya belum bisa ngomong. Karena ini bukan lab kita yang memeriksa, tapi di Jakarta sana,’’ sambungnya.

Di sisi lain, PDP yang saat ini masih dalam perawatan juga disebut menunjukkan hasil yang baik secara klinis.

Walaupun ada penambahan, persentase kenaikan jumlah PDP di NTB sendiri disebut cenderung pelan dan lama. ‘’Rata-rata yang keluar baik (secara klinis). Yang sedang di dalam (menjalani perwatan) juga menunjukkan gejala membaik dengan terapi yang diberikan para dokter,’’ ujar Eka. Untuk itu, penanganan terus dilakukan. Khususnya untuk PDP yang baru masuk di RSUD NTB, RSUD Kota Mataram, RSUD Kota Bima, dan RSUD Praya.

Berdasarkan data di Pemprov NTB per Jumat, 27 Maret jumlah PDP di NTB yang masih menjalani perawatan bertambah menjadi 21 orang dari sebelumnya 13 orang yang tercatat pada 26 Maret lalu. Rinciannya, 11 orang dari Kota Mataram, 4 orang dari Lombok Timur, 1 orang dari Sumbawa Barat, 4 orang dari Sumbawa, dan 1 orang dari luar provinsi. (bay)

Mataram (Suara NTB) Pasangan suami istri yang positif terjangkit virus Corona (Covid-19) di NTB, kondisinya semakin membaik. Namun untuk menyatakan dua pasien tersebut sembuh masih harus menunggu hasil pemeriksaan spesimen Corona selama dua kali bahwa yang bersangkutan sudah negatif.

Sementara itu, berdasarkan update data Pemprov NTB per 27 Maret 2020, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) meningkat dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) melonjak tajam. Jumlah PDP saat ini sebanyak 21 orang dan ODP sebanyak 432 orang.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH mengatakan, kondisi dua pasien asal Lombok Timur (Lotim) yang terkonfirmasi positif Corona sudah semakin mem-

Mataram (Suara NTB) Jumlah pendaftar calon komisioner Komisi Informasi (KI) NTB membeludak. Sejak pembukaan pendaftaran12Marethinggapenutupan 25 Maret lalu, jumlah pendaftar menembus 155 orang.

Sementara itu, jumlah Komisioner KI NTB yang akan dilantik nantinya hanya 5 orang.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH menyebutkan, sebanyak 155 pendaftar tersebut melalui dua jalur. Yakni secara online sebanyak 55 orang dan manual atau offline sebanyak 100 orang. ‘’Sehingga ini pendaftar calon Komisioner KI NTB terbanyak,’’ kata Aryadi dikonfirmasi di Mataram, Jumat (27/3) siang kemarin.

Menurutnya, melihat banyaknya masyarakat NTB yang mendaftar menjadi calon komisioner K I , menunjukkan lembaga ini cukup ‘’seksi’’.

Setelah pendaft-

Produksi 100 Ribu Masker Dari Hal. 1 ‘’Kita sudah produksi 100 ribu masker. UMKM kita sudah bikin 100 ribu masker,’’ sebut gubernur dikonfirmasi usai membuka kegiatan penyemprotan disinfektan di Pasar Cakranegara Kota Mataram, Jumat (27/3) siang.

Gubernur menanyakan secara langsung kapan pendistribusian masker produksi UKM NTB tersebut ke Kepala Dinas Perdagangan NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang hadir pada kegiatan tersebut. Pada kesempatan tersebut, Fathurrahman mengatakan, pendistribusian masker produksi UKM NTB itu akan mulai didistribusikan pekan depan. ‘’Disitribusikan minggu depan. Yang jelas kita bisa bikin sendiri,’’ kata gubernur.

Selain masker, gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan UKM NTB juga mampu APD untuk tenaga kesehatan yang menangani pasien Corona. Karena kalau menunggu pemasanan atau pembelian APD dari luar daerah, Pemprov menunggu cukup lama. ‘’Karena kalau menunggu dari luar, indennya terlampau lama. Jadi kita usahakan ada.

Kita lihat spesifikasinya.

Mudah-mudahan bisa diproduksi,’’ katanya.

Dr. Zul mengatakan, sudah menanyakan langsung ke Kepala Dinas Perindustrian. Bahwa UKM-UKM yang ada di NTB

mampu memproduksi APD sesuai dengan spesifikasi atau standar-standar kesehatan. ‘’Karena kalau ditunggu dari luar, lama. Alhamdulillah UKM-UKM kita (sekarang) jadi sibuk. Dan kita berharap jangan sampai keasyikan bekerja. UKM juga harus menjaga fisiknya,’’ katanya mengingatkan.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi mengatakan bahwa ketersediaan masker dan APD memang sekarang langka di NTB. Namun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah mengantisipasinya.

Sekarang, sedang diproduksi masker di dalam negeri yang dilakukan BUMN, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) bekerjasama dengan Bulog. Mereka akan memproduksi sekitar 2 - 3 juta masker. ‘’Masker ini langka. Bukan karena penimbunan kalau kita di NTB. Sudah kita sidak memang tidak ada di tingkat distributor,’’ terangnya. Sembari menunggu pasokan masker dari luar daerah, IKM dan UKM NTB sedang diberdayakan oleh Dinas Perindustrian serta Dinas Koperasi dan UKM untuk memproduksi masker. ‘’Tentu masker yang diproduksi disesuaikan dengan standarisasi kesehatan yang ada,’’ tandasnya. (nas)

(Suara NTB/ist)

dikonfirmasi disela-sela kegiatan penyemprotan disinfektan di Pasar Cakranegara Kota Mataram, Jumat (27/3) siang.

Sebenarnya, kata gubernur ada tiga laboratorium yang dapat memeriksa spesimen Corona di NTB. Selain dua laboratorium di atas, juga ada laboratorium di Techno Park Sumbawa Universitas Teknologi Sumbawa (UTS).

Namun, masih belum mendapatkan izin dari Kemenkes. ‘’Kalau April, di Sumbawa pun sudah bisa (periksa spesimen Corona). Tapi saya cek, belum diizinkan yang satu di Sumbawa,’’ ujarnya.

Jika dua laboratorium tersebut sudah mulai digunakan sebagai lokasi pemeriksaan spesimen Corona, maka hasilnya akan lebih cepat diperoleh. Pasien yang positif dan negatif Corona akan dapat diketahui hasilnya dengan cepat.

Dr. Zul mengatakan, spesimen Corona dari NTB diperiksa di Litbangkes Jakarta dan laboratorium yang ada di Surabaya Jawa Timur. Hasil pemeriksaan spesimen keluar sekitar enam hari. Apabila spesimen Corona diperiksa di dua laboratorium yang ada di NTB, maka hasilnya keluar dalam jangka dua hari. ‘’Kalau dua lab kita bisa kita pakai, hasilnya bisa lebih cepat. Kalau diperiksa di luar enam hari. Kalau diperiksa di sini, hasilnya bisa keluar dua hari,’’ jelasnya.

Diketahui, setelah Laboratorium Biomedik Litbangkes

RSUD NTB, Kemkes juga menunjuk Laboratorium pada RS Unram sebagai laboratorium pemeriksaan spesimen virus Corona (Covid-19). Sehingga sekarang ada dua laboratorium yang dapat memeriksa spesimen virus Corona di NTB. Penambahan satu laboratorium di RS Unram tersebut berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/ MENKES/216/2020 menyusul tiga laboratorium kesehatan daerah lainnya. Di antaranya laboratorium pada Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jawa Tengah, Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga dan Laboratorium Mikrabiologi Kilinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Dalam SK Menteri Kesehatan tersebut dijelaskan bahwa laboratorium yang telah mendapat izin pemerikasaan wabah Corona itu memiliki tugas-tugas sebagai berikut. Pertama, menerima spesimen untuk pemeriksaan Covid-19 dari rumah sakit/ dinas kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya.

Kedua, melakukan pemeriksaan screening pada spesimen Covid-19 menggunakan form dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh badan penelitian dan pengembangan kesehatan. Ketiga, mengirimkan seluruh spesimen untuk uji validasi ke laboratorium rujukan nasional Covid-19. (nas)

baik. “Semakin membaik. Dikatakan sembuh kalau sudah dua kali dilakukan lagi pemeriksaan.

Dan hasil labnya negatif. Itu baru dikatakan sembuh,” kata Khalik dikonfirmasi disela-sela penyemprotan disinfektan di Pasar Cakranegara Kota Mataram, Jumat (27/3) siang kemarin.

Khalik menjelaskan, pihak medis yang memutuskan kapan pasien tersebut dipulangkan setelah keluar hasil pemeriksaan bahwa dia sudah negatif Corona. Dikatakan, hasil laboratorium yang keluar baru sekali yang menyatakan bahwa dua pasien tersebut positif Corona. Masih ada dua kali pemeriksaan lagi yang ditunggu untuk memastikan dua pasien tersebut sudahnegatifCorona.Sehinggadinyatakan benar-benar sembuh dan dapat dipulangkan.

Data Pemprov NTB per 27 Maret 2020, jumlah pasien positif Corona masih tetap 2

Pendaftar Calon Komisioner KI NTB Membeludak

Mulai April, Spesimen Corona Diperiksa di NTB Dari Hal. 1

Halaman 11

I Gede Putu Aryadi

aran ditutup, rencananya Tim Seleksi akan menggelar rapat Rabu pekan depan untuk menentukan pendaftar yang lulus maupun tidak lulus dalam seleksi administrasi.

Untuk tahap seleksi berikutnya, Aryadi mengatakan Tim Seleksi akan melakukan penundaan sembari menunggu perkembangan penanganan wabah virus Corona. ‘’Tapi ini menarik, ada seratusan pendaftar.

Karena memang dari awal kita buka kesempatan kepada semua orang yang memenuhi syarat,’’ katanya.

Aryadi menambahkan, keterbukaan informasi publik merupakan komitmen Pemprov NTB. Hal itu sesuai dengan visi dan misi NTB Bersih dan Melayani. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani, maka harus ada keterbukaan informasi publik.

Sehingga, KI NTB mempunyai peran yang strategis untuk mengawal keterbukaan informasi publik di daerah ini.

Ia mengatakan calon komisioner KI NTB minimal pendidikan S1, tidak ikut dalam organisasi partai politik selama lima tahun terakhir, bebas narkoba dan sehat fisik.

Nantinya, kata Aryadi, Tim Seleksi akan menjaring 15 calon komisioner. Selanjutnya, 15 calon komisioner hasil tim seleksi diserahkan ke DPRD NTB untuk dilakukan fit and proper test. “Hasil akhir nanti 5 orang komisioner yang dilantik,” tandasnya. (nas)

orang. Sementara, jumlah PDP bertambah dari hari sebelumnya. Sekarang jumlah PDP sebanyak 21 orang di NTB. Dengan rincian, Kota Mataram 11 orang, Lombok Timur 4 orang, Sumbawa Barat 1 orang dan luar provinsi 1 orang.

Sedangkan jumlah ODP melonjak menjadi 432 orang. Tersebar di Kota Mataram 69 orang, Lombok Barat 23 orang, Lombok Tengah 11 orang, Lombok Utara 77 orang, Lombok Timur 79 orang, Sumbawa Barat 36 orang, Sumbawa 12 orang, Dompu 29 orang, Bima 63 orang, Kota Bima 31 orang dan WNA 2 orang.

Khalik menjelaskan, melonjaknya jumlah ODP karena banyak warga NTB yang menjadi pekerja migran pulang kampung.

Menurut Rohmi, terhadap pasien yang bersangkutan, telah dilakukan penanganan sesuai standar dengan prioritas pada kewaspadaan untuk melindungi masyarakat yang lebih banyak.

Dengan kata lain, yang bersangkutan dimakamkan dengan prosedur sesuai pemakaman untuk pasien yang berstatus positif. “Ini penting daripada kita berspekulasi bahwa yang bersangkutan negatif,” ujarnya.

Rohmi menjelaskan, tes swab merupakan tes yang dilakukan dengan pengambilan jaringan sel pada hidung atau tenggorokan. Dari hasil tes swab inilah, keberadaan virus

Corona dalam tubuh dapat diketahui. “Diagnosis Corona didapat melalui swab atau sampel dahak yang dikirim ke laboratorium,” ujarnya.

Almarhum diketahui punya riwayat perjalanan dari Jakarta. Almarhum pada 10 16 Maret 2020 berada di Jakarta. Saat datang ke RSUD Kota Mataram, almarhum masih berada dalam kondisi bisa berjalan sendiri dengan keluhan seperti pasien Covid-19 pada umumnya.

Almarhum masuk RSUD pada 24 Maret 2020 dan pengambilan sampel swab dilakukan pada 26 Maret 2020 dan meninggal tanggal 27 Maret 2020. Almarhum meninggal dunia dalam usia 55

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengalihkan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp16 miliar untuk penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19). Total anggaran yang disiapkan Pemprov NTB untuk penanganan Corona sebesar Rp20 miliar.

Asisten III Administrasi Umum yang juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM merincikan anggaran Rp20 miliar tersebut berasal dari Dana Tak Terduga sebesar Rp4 miliar dan realokasi anggaran OPD sebesar Rp16 miliar. “Rp16 miliar kita ambilkan dari danadana lain. Seperti dana perjalan-

Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan relawan yang ikut dalam kegiatan penyemprotan ini. Ia berharap masyarakat menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan. ‘’Kepada masyarakat agar tetap waspada, hati-hati, di sisi yang lain, kita juga harus menyadarkan masyarakat agar tidak cemas, tidak takut, dan tetap menjaga kebugaran tubuh,’’ imbau Dr.Zul. Sementara itu Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan bahwa kegiatan penyemprotan

dan sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat terhindar dari virus Corona. Ia meminta masyarakat untuk mentaati imbauan pemerintah agar terhindar dari pandemi ini. ‘’Mari masyarakat, kita berjuang untuk melawan Covid-19 ini, tetap jaga jarak (phisycal distancing). Ini penting karena kita ingin kehidupan kita berlanjut,’’ kata Lalu Martawang.

Ia berharap Kota Mataram dapat menjadi pionir dalam pencegahan wabah virus Corona ini.

Kegiatan penyemprotan ini dilaksanakan oleh 12 orang petugas inti yang dibagi men-

an dinas,” kata Syafi’i.

Ia menjelaskan, anggaran sejumlah OPD dialihkan atau direalokasi untuk penanganan Corona sesuai dengan petunjuk dari Pemerintah Pusat. Untuk realokasi anggaran ini, Presiden telah menerbitkan Inpres No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam eksekusi anggaran penanganan Corona ini, kata Syafi’i, Pemprov meminta pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Karena dalam kondisi saat ini, sejumlah barang yang dibutuhkan seperti masker dan Alat Perlindungan Diri (APD) harganya mahal.

‘’Seperti masker sekarang harganya puluhan ribu. Apakah itu tidak salah kita beli. Jangan sampai nanti bermasalah dengan aparat penegak hukum. Sehingga kita minta pendampingan BPKP,’’ ujarnya.

Anggaran penanganan Corona kata Syafi’i kemungkinan akan bertambah sesuai situasi dan kondisi di lapangan. Apabila jumlah pasien bertambah, tentunya kebutuhan juga akan bertambah. ‘’Seperti rumah sakit akan kita siapkan sekitar 100 ruang isolasi. Kalau nanti pasien bertambah. Sebanyak 100 ruang isolasi terus kita tambah lagi,’’ kata mantan Kepala Bakesbangpoldagri NTB ini. (nas)

Sehari NTB Bisa Periksa 120 Spesimen Pasien Corona Mataram (Suara NTB) Dengan diizinkannya dua laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) untuk memeriksa secara mandiri spesimen virus Corona (Covid-19) diharapkan dapat membantu NTB dalam mempercepat penanganan pasien. Mengingat dengan dua laboratorium tersebut NTB setidaknya bisa memeriksa 120 spesimen per hari. ‘’ Satuhari kita bisa periksa 60 spesimen per laboratorium. Jadi kita bisa sampai 120 sampel per hari,” ujar Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandiri Eka Dewi, saat dikonfirmasi, Jumat (27/3) di Mataram. Menurutnya, hal tersebut sangat membantu.

Mengingat salah satu kendala utama dari pemeriksaan pasien Covid-19 adalah waktu yang dibutuhkan untuk menunggu hasil pemeriksaa dari lab di luar daerah.

Dua laboratorium yang mendapatkan izin antara lain

tahun, beralamat di Jalan Gunung Pengsong, Gapuk, Dasan Agung.

Terkait kejadian ini, Pemerintah Provinsi NTB, melalui Gugus Tugas Provinsi mengimbau agar semua masyarakat tenang, dan percayakan kepada tenaga medis.

“Kalau hasil swab-nya sudah keluar maka pasti akan dibuka secara luas kepada masyarakat. Saat ini yang paling penting adalah agar masyarakat memperhatikan imbauan yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk lebih banyak di rumah, jaga jarak dalam berinteraksi (physical distancing) dan tingkatkan pola hidup bersih,” seru Wagub. (aan/r)

Tiga Pasar Tradisional Disemprot Disinfektan Dari Hal. 1

terakhir ini. Saya belum tahu jumlahnya,’’ ujarnya.

Ratusan jemaah tablig ang baru pulang ke NTB dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memilah mana yang boleh langsung pulang ke rumah masing-masing dan mana yang perlu dikarantina.

Mereka yang dapat dipulangkan tetap diminta tetap berada di rumah. Petugas kesehatan tetap akan melakukan pengawasan terhadap yang bersangkutan. ‘’Kemudian kepala lingkungan, kepala dusun, kepala desa sudah diinformasikan. Karena kita kirimkan data-datanya ke para bupati dan walikota. Kemudian saya juga informasikan ke BPBD kabupaten/kotadanDinasKesehatankabupaten/kota,’’ tandas Khalik. (nas)

Pemprov Alihkan Anggaran OPD Rp16 Miliar untuk Tangani Corona

Berstatus PDP, Warga Mataram Meninggal Dari Hal. 1

Kemudian, warga NTB yang baru pulang dari Jakarta, Bali, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan beberapa daerah lainnya yang terpapar virus Corona. Termasuk di dalamnya, jemaah tablig yang baru pulang dari Sulawesi Selatan. ‘’Tapi yang perlu dipahami masyarakat, mereka ODP bukan berarti kena virus Corona.

ODP itu semata-mata kita meningkatkan kewaspadaan.

Semakin banyak masyarakat kita periksa maka semakin bagus untuk kepentingan masyarakat kita,’’ jelasnya.

Khalik menyebutkan, jumlah jemaah tablig yang pulang lewat Pelabuhan Lembar sekitar 300 orang. Kemudian dari Pelabuhan Bima juga sekitar 300 orang. ‘’Kemudian kita masih nunggu yang

jadi tiga tim. Penyemprotan menyisir seluruh kios yang berada di pasar-pasar tersebut.

Salah seorang warga Mayura, Cakranegara, Komang Suartana mengatakan bahwa kegiatan ini sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mencegah penyebaran virus Corona di wilayah Pasar Cakranegara. Dengan begitu, perekonomian yang ada di tempat ini dapat berjalan lancar. ‘’Kami mengucapkan terimakasih kepada pemerintah karena telah diperhatikan seperti ini. Kami berharap wabah ini segera berakhir agar perekonomian kembali normal,’’ harap Suartana. (r)

Laboratorium Biomedik Litbangkes Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB dan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram (RS Unram).

Diterangkan Eka, sampai saat ini pemeriksaan spesimen pasien di NTB masih dilakukan di Litbangkes Kemenkes RI. Pemeriksaan mandiri Covid19 di NTB disebtu Eka akan dimulai April mendatang. Mengingat dua laboratorium tersebut masih harus menunggu pengiriman reagen atau pereaksi kimia untuk melakukan uji coba terhadap swab pasien.

“April kemungkinan kita tidak perlu kirim lagi,” ujar Eka. Walaupun begitu, dalam menentukan secara resmi pasein positif atau tidak disebutnya tetap menjadi wewenang Litbangkes Kemenkes RI. “Kita sudah bisa cek pasien itu positif atau negatif (secara mandiri), tapi kewenangan pengumuman tetap di Litbangkes (pusat),” sambungnya.

Sebagai informasi, setelah mengizinkan Laboratorium Biomedik Litbangkes RSUD NTB, Kemenkes kembali mengizinkan laboratorium lainnya, dalam hal ini Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram, di NTB untuk melakukan pemeriksaan spesimen pasien Covid-19. Penambahan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/ MENKES/216/2020.

Laboratorium yang mendapat izin pemeriksaan memiliki beberapa tugas. Antara lain menerima spesimen untuk pemeriksaan Covid-19 dari rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan

lainnya, melakukan pemeriksaan screening pada spesimen Covid-19 menggunakan form dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh badan penelitian dan pengembangan kesehatan, dan mengirimkan seluruh spesimen untuk uji validasi ke laboratorium rujukan nasional Covid-19.

Di sisi lain, penanganan Covid-19 di NTB juga dimaksimalkan dari segi fasilitas kesehatan. Diterangkan Eka, sampai saat ini pihaknya masih mengupayakan penambahan tempat tidur di rumah sakit untuk mengantisipasi lonjakan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang mungkin terjadi.

“DiRSUDProvinsiada9temapt tidur,akanditambahjadi14.RSUD Kota Mataram 9 tempat tidur juga akanditambah,RSUDdr.Soedjono Selong 4 tempat tidur menambah jadi 18. Bisa sampai 200 tempat tidur kalau semua sudah kita tambah,” ujar Eka. Sekenario penanganan Covid-19 sendiri diterangkan Eka akan lebih memaksimalkan pemanfaatan rumah sakit daerah terelbih dahulu. Dimana dengan total 4.200 tempat tidur yang secara umum tersebar di seluruh rumah sakit di NTB saat ini, akan difokuskan untuk menangani PDP ringan.

Menurutnya, dengan begitu penanganan Covid-19 akan lebih efisien. “Jadi sekenario lain seperti pemanfaatan Asrama Haji dan lain-lain itu kita juga siapkan, tapi kita cenderung (lebih mengutamakan) mengubah fungsi per rumah sakit karena tenaganya di sana sudah ada,” pungkasnya. (bay)

Sejumlah Hotel dan Restoran di NTB Memilih Tutup Sementara Dari Hal. 1 ‘’Kalau pun kita harus tetap beroperasional restoran, tetap saja tidak ada pembeli. Apalagi semua bahan harganya naik, bagaimana usaha kita mau

jalan,’’ujar Darmawan. Berdasarkan catatan ICA NTB, sampai saat ini setidaknya ada 65 hotel dan restoran anggota ICA yang memilih menutup usaha terdampak penyebaran Covid-19 di NTB. (bay)

Maklumat Kapolri Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 di NTB Dari Hal. 1 ‘’Lakukan aktivitas bersihbersih rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggal, hidup sehat, istirahat yang teratur akan lebih baik, dan tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita terhindar dari virus Corona ini,’’ pesannya.

Artanto juga menambahkan, isi

dari Maklumat Kapolri tersebut, masyarakat harus tetap tenang dan tidak panic. Tidak melakukan pembelian bahan pangan dalam jumlah berlebihan atau melakukan penimbunan, serta tidak mudah percaya terhadap berita hoaks yang tidak sesuai dengan faktanya karena pembuat atau penyebar berita hoaks dapat dijerat dengan hukum yang berlaku. (*)

Kerahkan Seluruh Babinsa Dari Hal. 1 bahkan berkeliling desa dengan cidomo.

“Jadi kami mohon dengan hormat agar imbauan itu dipatuhi. Khususnya stay at home, tinggal di rumah, tidak usah keluyuran. Memang masih ada sebagian kecil yang kurang patuh,” kata Rizal.

Tak hanya masyarakat, PNS TNI AD pun diminta tinggal di rumah. ‘’Bukan diliburkan. Nah ini bukan di rumah dia malah keluyuran,’’ ucapnya.

Imbauan tinggal di rumah

tentunya memengaruhi kehidupan masyarakat. Utamanya yang menggantungkan pencaharian dengan bekerja sebagai buruh. Dalam rapat Forkopimda, Danrem mengatakan skema bantuan sudah dibahas. ‘’Akan dibuatkan bantuan beras. Satu KK selama 15 hari akan mendapat 15 Kg. Rencananya begitu untuk masyarakat yang di bawah standar ketika kondisi semakin memburuk. Ini baru rencana. Konsepnya seperti itu,’’ papar Rizal.

Imbauan itu agar ditaati

masyarakat. Bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintah, kata dia, sudah bekerja sekuat tenaga. Dalam hal pencegahan, kotak disinfektan kini sudah terpasang di titik masuk perlintasan.

Enam kotak disinfektan di Lombok International Airport, Praya, Lombok Tengah. Dua kotak di terminal keberangkatan.

Empat kotak di terminal kedatangan. Demikian juga di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat.

Penyemprotan disinfektan juga masif di lokasi-lokasi keramaian. Antara lain jalan pro-

tokol, pasar tradisional, terminal, bandara, dan pelabuhan.

Selain itu, alat pelindung diri sebanyak 500 set sudah didatangkan dan disebar ke fasilitas kesehatan.

Opsi penguncian wilayah atau lockdown belum masuk pembahasan. Pengajuannya pun berjenjang panjang. Dibahas dulu di DPRD, diajukan ke gubernur, kemudian dievaluasi Presiden RI. Itu pun jika disetujui. ‘’Kita berupaya semaksimal mungkin. Tidak ada lockdown,’’ ucap Rizal.

Danrem menekankan untuk

memaksimalkan pencegahan, maka protokol kesehatan Covid-19 wajib disiplin diterapkan.

Mulai dari menjaga jarak minimal 1-2 meter, tidak berkumpul, menerapkan etika batuk dan bersin, serta rajin cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik atau mencuci tangan dengan sarana sanitasi. ‘’Resepsi saja sekarang kan sudah dilarang. Jadi jangan kumpul-kumpul. Kita yakinkan masyarakat ikuti imbauan. Sisanya berdoa pada Yang Maha Kuasa. Itu yang paling utama,” pungkas Rizal. (why)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 28 Maret 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Dikpora Dompu Resmi Batalkan UN Dompu (Suara NTB) – Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 4 Tahun 2020, tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu, akhirnya membatalkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Kelulusan akan ditentukan dengan nilai lima semester terakhir, baik untuk tingkat SD/SMP sederajat Keputusan membatalkan UN berdasarkan surat pemberitahuan nomor 800/238/Dikpora/ 2020 tertanggal 26 Maret tersebut, dibenarkan Kepala Bidang Dikdas Dikpora Dompu, Zainal Afrodi, S. Pd., MM ketika dikonfirmasi Suara NTB. “Iya UN tahun ini resmi kita batalkan sesuai edaran Mendikbud kemarin,” ungkapnya.

Atas pembatalan ujian yang diambil untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona itu,

kelulusan siswa lantas ditentukan berdasarkan perolehan nilai pada lima smester gasal terakhir. Khusus kelas 6 tingkat SD dan Kelas 9 tingkat SMP dapat ditambah dengan nilai smester genap terakhir.

Sementara untuk nilai ulangan kenaikan kelas, lanjut dia, mengingat tak diperkenankan lagi mengumpulkan siswa dalam jumlah banyak, maka langkah yang mesti diambil satuan pendidikan yakni

dengan memberikan soal pada portofolio untuk dikerjakan di rumah atau mengacu nilai rapor dan prestasi sebelumnya. “Kalau ulangan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa itu jelas tidak boleh, karena akan membahayakan siswa dan guru sendiri nantinya,” jelas dia.

Dengan surat pemberitahuan yang sudah disampaikan ke tiap satuan pendidikan tersebut, ditegaskan Zainal Afrodi, dana bantuan opera-

sional untuk pelaksanaan ujian yang sudah dianggarkan supaya dialokasikan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah. Termasuk membiayai keperluan pencegahan pandemi Covid-19 dengan menyediakan alat kebersihan, cairan disinfektan, masker dan sebagainya.

Sementara disinggung kelanjutan masa libur siswa setelah ditemukannya beberapa warga terkonfirmasi positif Corona di NTB. Ia belum berani memastikan ada penambahan libur atau tidak. “Besok keputusannya kita akan rapat dulu. Kalau penekanan khusus selama liburan ini, kita serahkan pada sekolah masing-masing saja seperti pemberian tugas rumahnya,” pungkas dia. (jun)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Menipis, Pasokan Bapok ke Dompu Dompu (Suara NTB) – Pasca ditemukannya warga terkonfirmasi positif terjangkit virus Corona di Lombok Timur, NTB, pasokan bahan pokok (Bapok) ke Dompu kian menipis. Bahkan harganya kini melambung tinggi. Kondisi tersebut lantas meresahkan sejumlah pedagang di Pasar Induk.

Salah seorang diantaranya, Nurjanah. Ia mengaku, semenjak mencuatnya ancaman penyebaran virus Corona di wilayah ini, pasokan komoditas pertanian dari Pulau Lombok menurun signifikan. Puncaknya ketika ditemukan warga positif terjangkit Corona beberapa waktu lalu. “Sudah ndak ada barang yang datang ini, kosong semua dan mahal,” cetusnya menjawab Suara NTB, Jumat (27/3).

Menipisnya pasokan Bapok dari luar daerah saat ini, menurut informasi yang diterima pedagang akibat penutupan sementara pelabuhan. Sehingga komoditas pertanian yang dihasilkan sulit didatangkan oleh para pengepul. Kalaupun ada, sangat sedikit dan mahal.

Atas kondisi tersebut, lanjut Nurjanah, pihaknya terpaksa mematok harga penjualan cukup tinggi. Untuk cabai rawit misalnya, dari Rp50 ribu/Kg kini naik menjadi Rp80 ribu/Kg. Sementara cabai keriting dari Rp40 ribu/ Kg naik Rp60 ribu/Kg. Pun demikian dengan komoditas pertanian lain, rata-rata telah mengalami kenaikan Rp15-Rp20 ribu dari harga normal perkilogramnya.

“Kecuali bawang merah sekarang turun, palingan Rp15Rp20 ribu saja kita jual. Stoknya banyak dan mudah kita dapat karena petani kita sedang panen,” jelasnya.

Tak hanya sulit memperoleh stok bahan pokok dari luar daerah. Pengecer di Pasar Induk pun kini dihadapkan dengan sepinya pembeli. Konsumen yang biasanya memadati area pasar, sepekan terakhir ini mulai renggang karena takut akan penyebaran virus Corona.

Bupati Dompu Diminta Siapkan APD dan Ambulans Khusus Dompu (Suara NTB) Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Dompu mendorong pemerintah daerah (Pemda) menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD), masker dan ambulans khusus penanganan virus Corona di Dompu. Nasdem pun mendukung Pemda Dompu untuk menyesuaikan kebutuhan dana tanggap darurat, sehingga upaya pencegahan Covid-19 secara maksimal dilakukan.

Hal itu disampaikan Fraksi Nasdem DPRD Dompu menyikapi pandemi Covid-19 dan upaya pencegahannya oleh tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Dompu di kantor Partai Nasdem Kabupaten Dompu, Kamis (26/3).

“Ketersediaan APD, masker dan ambulans khusus Covid-19 ini harus jadi prioritas untuk pencegahan penyebaran virus Corona di Dompu serta menyelamatkan tim medis kita,” kata wakil ketua fraksi Nasdem DPRD Dompu, Ir Muttakun yang didampingi Muhammad Ikhsan, S.Sos (Ketua fraksi), Pahlawan Indra Jaya, ST (Sekretaris), dan Andi Bachtiar, A.Md.Par (anggota).

Fraksi Nasdem akan terus mendukung Bupati dan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Dompu untuk menyiapkan APD, masker, dan ambulans khusus Covid-19 untuk mencegah penyebaran virus Corona di Dompu.

Nasdem juga mendorong semua pihak untuk terus meningkatkan sosialisasi Covid-19, sehingga kesadaran masyarakat akan perlunya karantina diri, menjaga pola hidup sehat dan bersih, serta menghindari keramaian.

Tidak hanya itu, Gubernur dan Bupati selaku pemilik saham pada Bank NTB syariah, BPR NTB dan lembaga keuangan lainnya diingatkan untuk memaksimalkan imbauan Presiden terkait penundaan pembayaran cicilan kredit bagi guru, ASN dan kreditur lain dalam menghadapi wabah virus Corona. Terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan untuk dipetakan, sehingga mendapat bantuan tanggap darurat selama masa tanggap darurat Covid-19.

Sementara itu, Andi Bachtiar, A.Md.Par yang juga Ketua DPRD Dompu mengaku surat fraksi Nasdem dan usulan anggota lainya akan menjadi rujukan pihaknya menggelar rapat pimpinan menyikapi upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Dompu. Termasuk nantinya akan menyurati Bupati bersama TAPD terkait penggunaan anggaran lebih awal untuk pencegahan Covid-19. (ula)

(Suara NTB/jun)

SEPI - Tampak Pasar Induk di Dompu mulai sepi dari konsumen karena ancaman virus Corona, Jumat (27/3).

Kondisi tersebut lantas membuat penghasilannya kini menurun drastis. Bahkan hanya mampu mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. “Barang tidak

ada, pembeli sedikit bagaimana mau berlanjut usaha kita. Apalagi mau cari untung, syukur masih bisa kembalikan modal saja sekarang,” pungkasnya. (jun)