Edisi Selasa 28 Juli 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 28 JULI 2020

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menyalurkan JPS Gemilang (foto kiri). Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah membagikan paket JPS Gemilang kepada perwakilan warga penerima.

’’Sabuk Pengaman’’ Ekonomi NTB di Tengah Pandemi

STRATEGI sabuk pengaman ekonomi NTB di tengah pandemi melalui akselerasi belanja daerah dan menggerakkan ekonomi lokal dengan cara yang tak biasa (extraordinary), mampu membuat IKM dan UMKM menggeliat di tengah pandemi.

Sejak wabah Covid19 masuk ke NTB

pada pertengahan Maret lalu, Pemprov membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Di mana, gubernur mengomandoi langsung penanganan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh Covid-19. Sedangkan Wakil Gubernur mengomandoi penanganan kesehatan Covid-19.

Langkah yang dilakukan NTB, ternyata mendahului semangat Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah diundangkan 20 Juli 2020.

Bersambung ke hal 8

H. Zulkieflimansyah

Hj. Sitti Rohmi Djalilah

JPS Lotim JPS Gemilang

JPS Gemilang, Cikal-Bakal Penguatan IKM/UMKM Lokal PENGADAAN program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang menjadi salah satu upaya Pemprov NTB untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Sejak penyaluran tahap pertama pada 16 April lalu, program tersebut terus dibenahi dalam penyaluran tahap II pada 30 Mei, dan penyaluran tahap III pada 13 Juli.

Koordinator Bidang Pemulihan Sosial dan Ekonomi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP menerangkan dalam prosesnya penyaluran JPS Gemilang memang mengalami beberapa kendala.

Termasuk pada penyaluran tahap pertama.

Dicontohkan, seperti banyaknya keluhan dari kepala desa bahwa paket bantuan yang diberikan tidak lengkap.

Semisal beras dan telur telah dibagikan, tapi minyak goreng belum.

H. Ridwan Syah Bersambung ke hal 8

Konsep Program JPS Gemilang juga diadaptasi oleh Pemerintah Kabupaten /Kota di NTB untuk diaplikasikan dalam program bantuan.

Warga di Desa Golong, Kabupaten Lombok Barat yang merupakan penerima paket JPS Mantap.

Pacu Belanja dan Penyaluran Kredit

Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi Dialokasikan Rp460,66 Miliar

H. Lalu Gita Ariadi

UNTUK menekan dampak sosial dan ekonomi pandemi Covid-19, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp460,66 miliar. Dengan rincian, penanganan dampak sosial berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp150,16 miliar dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp310,5 miliar.

Sedangkan untuk penanganan kesehatan, dialokasikan anggaran sebesar Rp466,28 miliar. Pengalokasian anggaran tersebut setelah dilakukan realokasi dan refocusing anggaran dalam APBD NTB 2020 yang totalnya sebesar Rp926,96 miliar.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si dalam acara ‘’Bincang-bincang Fiskal dan Percepatan Penyerapan Anggaran

Semester II Tahun 2020’’ yang diselenggarakan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, baru-baru ini mengatakan penggunaan dana stimulus ekonomi untuk mendukung pemberdayaan IKM dan UKM dinilai tepat.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) digerakkan memfasilitasi pemberdayaan dunia usaha agar roda ekonomi terus bergerak. Pemberdayaan yang melibatkan banyak IKM dan UKM lokal di NTB mampu melahirkan kluster-kluster dunia usaha.

Sehingga memudahkan pemerintah daerah memetakan potensi SDA dan SDM untuk keberlangsungan usaha masyarakat.

Syarwan Bersambung ke hal 8

Pentingnya Memberdayakan Potensi yang Ada BERBAGAI kebijakan ekonomi dari Pemprov NTB selama masa pandemi Covid-19 dinilai sudah tepat menjaga perekonomian di NTB. Dibutuhkan kebijakan jangka panjang untuk memberdayakan semua potensi yang ada di NTB. Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Mataram H. Ibrahim Abdullah (UMMAT), Dr. H. Ibrahim Abdullah, SE., MM, mengatakan, salah satu program Pemprov NTB seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS) dinilai mampu mengatasi kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek. Namun ia menekankan, perlunya menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Di samping itu, ia menyarankan, perlunya pemberdayaan UMKM, karena UMKM berjasa membangun perekonomian bangsa.

Bersambung ke hal 8

Pemprov Harus Siapkan Strategi Ekonomi Jangka Panjang BERBAGAI kebijakan ekonomi Pemprov NTB dalam menangani dampak pandemi Covid-19 dinilai sudah tepat. Meski demikian, diperlukan kebijakan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang untuk menjaga perekonomian di NTB tetap stabil.

Pengamat ekonomi dari Universitas Mataram (Unram), Dr. M. Firmansyah, M.Si., pada pekan kemarin mengakui secara jangka pendek berbagai kebijakan Pemprov NTB bisa membuat perekonomian di NTB terjaga. Menurutnya, salah satu yang membuat ekonomi bergerak adalah dibuatkannya pasar terhadap produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). ‘’Kelesuan ekonomi karena pandemi ini pemerintah harus cari cara agar ekonomi terus bergerak, satu yang menyebabkan ekonomi bergerak adalah dibuatkan pasarnya,’’ katanya.

M. Firmansyah Bersambung ke hal 8

Kebijakan ’’Sabuk Pengaman’’ Ekonomi NTB Diapresiasi Dewan KALANGAN wakil rakyat di DPRD Provinsi NTB memberikan penilaian yang sangat baik terhadap kinerja Pemprov NTB di bawah komando Gubernur/Wakil Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam menjalankan roda pemerintahan di masa krisis pandemi Covid-19, terutama dalam sektor Made Slamet ekonomi.

Dalam masa darurat pandemi Covid-19, banyak pihak memprediksikan perekonomian NTB akan anjlok sangat parah. Akan tetapi kebijakan “sabuk pengaman” ekonomi NTB cukup berhasil meredam guncangan ekonomi yang timbul di masa pandemi.

Bersambung ke hal 8

(Suara NTB/dok)

Langkah yang diambil Pemprov NTB dalam menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampak sosial ekonomi mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat. Kebijakan-kebijakan yang diambil Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd cukup efektif meredam tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Akselerasi Belanja Daerah dan Cara Tak Biasa Gerakkan Ekonomi Lokal

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 28 Juli 2020

Perlu Keterpaduan PENILAIAN kampung sehat telah dimulai. Semua kelurahan memiliki kesiapan sama baik dari lingkungan, administrasi dan lainnya. MenYukseskan program itu dibutuhkan keterpaduan seluruh lingkungan.

Camat Mataram, Zarkasyi menjelaskan, konsep kampung sehat mengalami perubahan dari berbasis kampung menjadi tingkat kelurahan. Perubahan konsep membutuhkan daya dukung dari lingkungan lainnya. Artinya, tidak cukup dengan satu (Suara NTB/cem) lingkungan itu saja, tetapi Zarkasyi bagaimana dengan daya dukung lingkungan lainnya dinilai sangat menentukan. “Jika tidak didukung oleh lingkungan tidak bagus. Artinya, daya dukung dari lingkungan-lingkungan yang ada di satu kelurahan itu sangat menentukan,” kata Zarkasyi dikonfirmasi, Senin (27/7).

Menurutnya, menyukseskan program dari Kapolda NTB, Irjen Pol M. Iqbal itu harus ada keterpaduan semua lingkungan. Jika hanya satu lingkungan sama artinya dengan lomba lingkungan.

Hal ini dipertegas di kelurahan agar masyarakat berpartisipasi aktif.

Dia mengaku, penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19 menjadi kendala. Gerak masyarakat terbatas. Untuk menyelenggarakan gotong royong tidak bisa secara leluasa.

Di satu sisi, pemerintah harus mensosialisasikan program tersebut sebagai upaya pencegahan penularan virus Corona.

“Kita mau sosialiasikan program kampung sehat ini juga serba terbatas. Jangan sampai kita juga melanggar protokol kesehatan karena membuat kerumunan,” terangnya.

Lomba semacam ini lanjutnya, merupakan hal biasa dikerjakan oleh kecamatan maupun kelurahan, tetapi momentumnya saja tidak tepat. Pihaknya ingin program kampung sehat berjalan. Di satu sisi, tidak boleh melanggar protokol kesehatan Covid-19. Sejauh ini, aturan dapat dilaksanakan oleh masyarakat sebagai upaya menyukseskan penanganan covid berbasis lingkungan dan kampung sehat. Hajat pemerintah dan Polda NTB diharapkan dapat berjalan maksimal.

Zarkasyi mengingatkan, program kampung sehat menjadi media edukasi bagi masyarakat. Lomba ini hanya sebagai wadah penyampaian pesan positif. Artinya, virus Corona sekarang ini menjadi persoalan bersama dan harus dihadapi bersama – sama untuk memutus mata rantai penyebaran. Karena, tidak bisa tanggungjawab diserahkan hanya ke pemerintah, tapi perlu ada keterlibatan atau peran aktif masyarakat. Terutama disiplin menerapkan protokol kesehatan. (cem)

Berharap Dukungan Anggaran ANGGOTABanggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini turut senang dengan sikap Pemprov NTB yang mengapresiasi pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2019.

Namun demikian, apresiasi ini, kata dia, hendaknya dibarengi dengan dukungan konkret kepada Pemkot Mataram. ‘’Jangan hanya diapresiasi saja. Kalau persampahan seperti zero waste itu kan program provinsi. Kita ingin ada dukungan APBD kepada Kota Mataram,’’ katanya pada rapat kerja Banggar dengan TAPD dalam membahas hasil eval(Suara NTB/fit) uasi Gubernur NTB terhadap HM. Zaini pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2019 di ruang sidang utama DPRD Kota Mataram, Senin (27/7) kemarin.

Tidak hanya pada persoalan kebersihan, mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini juga ingin melihat keterlibatan Pemprov NTB terkait PJU (Penerangan Jalan Umum) di Kota Mataram. ‘’Lampu-lampu jalan kita kan banyak, bagaimana caranya agar provinsi ikut membantu Kota Mataram,’’ sebutnya. Demikian pula dengan persoalan pertamanan di Kota Mataram.

Zaini mengingatkan, ketika Pemkot Mataram diminta berbenah.

Misalnya terkait infrastruktur, sementara Pemprov hanya menjadi penonton. ‘’Makanya kita harapkan nanti apresiasi terhadap pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2019 dibarengi dengan dukungan anggaran. Jujur menyampaikan hal-hal seperti itu, jangan berbasa-basi,’’ terangnya.

Pada bagian lain Zaini juga menyoroti beberapa OPD yang realisasinya nol. ‘’Ini yang kami heran bagaimana Pak Kepala Bappeda ada perencanaan yang tidak terukur. Tidak sesuai dengan pagu anggaran yang sudah disiapkan oleh APBD,’’ sesalnya. Dia mencontohkan program potensi kelulusan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Mataram dan di Dinas Kesehatan ada program untuk gizi dan vaksinasi yang realisasinya nol. ‘’Stunting sedang heboh-hebohnya tapi mereka tidak menggunakan anggaran, realisasinya nol persen. Kenapa sampai terjadi seperti itu,’’ tanyanya. Realisasi penggunaan anggaran di masing-masing OPD hamper di bawah 20 persen. ‘’Kalau kita bilang efisiensi, jangan sampai 50 persen efisiensi itu. Yang namanya efisiensi itu di bawah 50 persen,’’ demikian Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Mataram ini.

Berdasarkan hasil evalusai dari provinsi, hampir rata-rata penggunaan anggaran masih rendah. ‘’Apakah kita yang kelebihan memberikan anggaran ataukan mereka (OPD, red) yang tidak mau menggunakan anggaran itu. Itu pak Sekda perlu dalami,’’ pintanya. (fit)

Warga Nyaris Ambil Paksa Jenazah Pasien Covid-19

Mataram (Suara NTB) Kasus pengambilan paksa jenazah pasien terinfeksi Corona Virus Disease atau Covid-19 nyaris terjadi. Puluhan warga Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Senin (27/7) mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram.

Informasi dihimpun Suara NTB, massa menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat memaksa masuk ke ruang instalasi gawat darurat. Mereka menolak proses pemakaman jenazah positif Covid-19 dilakukan menggunakan protokol kesehatan.

Tim Negosiasi RSUD Kota Mataram, Sayu Veronica menyampaikan kronologis pasien dibawa oleh keluarga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada Sabtu (25/7) pukul 14.05 Wita. Dokter langsung memeriksa kondisi pasien. Hasil diagnosa bahwa pasien memiliki penyakit komorbid yakni gagal ginjal. Untuk penanganan intensif pasien dipindahkan dari IGD ke ISO pengembangan.

Sesuai standar operasional prosedur (SOP) pada masa pandemi, setiap pasien yang akan menjalani rawat inap harus dilakukan pemeriksaan kesehatan Covid-19. Tenaga kesehatan mengecek melalui PCM dan hasilnya positif. “Hasil PCM 2 jam sudah keluar dan dinyatakan positif,” jelas Sayu.

Sebelum menjalani rawat inap, pihak rumah sakit sudah menyodorkan surat persetujuan. Isi surat persetujuan itu ada empat poin sebut Sayu, menerima pasien menjalani swab, menerima untuk menjalani isolasi, menerima jika pasien positif serta menerima dilakukan protokol kesehatan Covid-19 jika pasien meninggal.

Pihak keluarga pasien menyetujui persyaratan tersebut. Setelah menjalani perawatan selama dua hari, sekitar pukul 03.30 Wita, Senin (27/7) pasien dinyatakan meninggal dunia. Pihak rumah sakit langsung menghubungi keluarga pasien untuk dilaksanakan proses pemakaman sesuai protokol kesehatan.

Bukannya menolak, justru membawa massa untuk mengambil paksa jenazah pasien Covid-19 tersebut. “Jam 04.00 Wita kita sudah hubungi pihak keluarganya. Jam 08.00 pagi malah datang bawa massa untuk mengambil paksa jenazah,” jelasnya.

Proses negosiasi berlangsung alot. Pihaknya bersama ke-

Sistem Belajar di Mataram Masuki Fase Transisi Mataram (Suara NTB) Seluruh tingkatan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram hari ini memasuki fase transisi sistem belajar-mengajar. Sistem tersebut dibagi menjadi dua, yaitu luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring).

“Sebenarnya hari ini kita mulai, sudah masuk fase transisi. Artinya, kita mencoba tanggal 27 Juli ini mulai dengan pembelajaran jarak jauh,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., MM., saat dikonfirmasi, Senin (27/7) di Mataram.

Proses transisi tersebut diproyeksikan berlangsung sampai Oktober mendatang. Selanjutnya, proses belajar-mengajar yang dilakukan di masa transisi akan dievaluasi sebagai bahan rekomendasi penerapan kenormalan baru bidang pendidikan di Kota Mataram.

“Kalau kenormalan baru sudah ada (disiapkan) konsepkonsep yang baru, tapi sekarang kita coba mengkolaborasikan situasi. Ada dengan daring, dan juga luring. Kita lihat konsep mana yang paling tepat,” jelas Fatwir.

Diterangkan, saat ini pihaknya telah membuat instrumen untuk sekolah yang memiliki kesiapan melaksanakan belajar-mengajar dengan tatap muka setelah masa transisi.

Kendati demikian, hal tersebut baru dapat dilakukan setelah Kota Mataram masuk zona hijau penyebaran virus corona (Covid-19), dan sekolah telah membenahi infrastruktur untuk memenuhi protokol kesehatan.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kota Mataram juga telah meminta sekolah mendata siswa yang tidak dapat mengakses pembelajaran daring.

“Itu yang nanti dikerjakan dengan cara luring,” jelas Fatwir.

Untuk saat ini, pihaknya belum merekomendasikan adanya proses belajar mengajar dengan tatap muka di sekolah.

Menurutnya, proses transisi bidang pendidikan hari ini

(Suara NTB/bay)

H. Lalu Fatwir Uzali dimulai dengan menerapkan belajar dari rumah (BDR).

Untuk pelaksanaan daring, guru dan siswa dapat memanfaatkan kanal-kanal belajar berbasis daring yang disiapkan. Sedangkan untuk pelaksanaan luring saat ini masih dirumuskan oleh guru di masing-masing sekolah.

“Sedang dirumuskan, bagaimana hak anak tentang pelayanan pendidikan itu bisa terlaksana. Yaitu mereka akan mencoba dengan beberapa konsep, supaya anak-anak yang tidak ada fasilitas daring itu bisa juga menerima pendidikan, dan proses belajar mengajar itu tercapai,” ujar Fatwir.

Beberapa opsi yang disiapkan antara lain menghadirkan guru di kelompok-kelompok belajar kecil yang terdiri dari 3-5 orang siswa. Selain itu, proses belajar mengajar juga dapat dilakukan di kantor lurah atau dengan meminta orang tua siswa datang ke sekolah mengambil modul pada jam-jam yang telah ditentukan.

“Nanti ada orang tua siswa yang kita minta datang ke sekolah pada jam tertentu untuk mengambil materi, lalu dikerjakan di rumah. Begitu juga umpan baliknya, semisal ada evaluasi yang dikerjakan anakanak itu dikembalikan ke guru pada jam-jam yang sudah dijadwalkan,” tandas Fatwir. (bay)

Empat Kelurahan di Mataram Zona Hijau Mataram (Suara NTB) Empat kelurahan di Kota Mataram masuk kategori zona hijau. Kasus penularan relatif menurun. Program kampung sehat dan penanganan covid-19 berbasis lingkungan (PCBL) dinilai efektif. Masyarakat diimbau tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi menegaskan, tidak semua kelurahan di Mataram termasuk zona merah.

Sebab, empat wilayah yakni Kelurahan Gomong, Cakra Selatan, Mandalika dan

Dasan Agung Baru masuk kategori zona hijau. Sedangkan, kelurahan lainnya kategori zona orange, kuning dan merah. “Secara keseluruhan se – Kota Mataram memang zona merah.

Tapi ada empat kelurahan zona hijau,” kata Usman ditemui, Senin (27/7).

Program PCBL dan Kampung Sehat memiliki dampak positif. Keterpaduan program tersebut menambah daya ungkit masyarakat untuk menuju zona hijau. Berdasarkan data tren kasus Covid-19 relatif menurun. Pasalnya, orang tanpa gejala perawatan selama dua pekan sudah sembuh.

Halaman 2

Menurutnya, yang paling penting adalah menjaga pasien dengan riwayat penyakit penyerta atau komorbit. Sejumlah 7.800 pasien harus dijaga kesehatan. “Yang paling penting dijaga itu pasien komorbit. Kalau bisa dijaga kesehatannya dulu,” harapnya.

Data perkembangan kasus Covid-19 tanggal 27 Juli pukul 12.00 Wita di enam kecamatan. Yakni, Kecamatan Ampenan menjadi wilayah tingkat kasus positif tertinggi di Kota Mataram mencapai 188. Disusul Kecamatan Mataram dengan 179 kasus. Kecamatan Selaparang 141 kasus. Keca-

matan Cakranegara 124 kasus. Kecamatan Sekarbela 103 kasus dan Kecamatan Sandubaya 95 kasus.

Secara keseluruhan, tercatat 831 orang dinyatakan positif terpapar Covid-19.

Dengan rincian, 266 masih dalam perawatan, 507 dinyatakan sembuh dan 58 orang meninggal dunia.

Usman mengingatkan, memutus mata rantai penyebaran virus dibutuhkan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

Dengan dukungan tersebut diharapkan Mataram segera menuju zona hijau. (cem)

(Suara NTB/ist)

AMBIL PAKSA - Puluhan Warga Desa Telaga Waru,Kecamatan Labuapi,Kabupaten Lombok Barat mendatangi RSUD Kota Mataram untuk mengambil paksa jenazah pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19. polisian berusaha menjelaskan kepada keluarga pasien. Warga tetap ngotot mengambil tanpa prosedur Covid-19. “Surat penolakan juga ada,” ucapnya.

Kasubag Humas RSUD Mataram, Lalu Hardimun menambahkan, proses negosiasi sebenarnya sudah dilakukan sejak dini hari. Tetapi keluarga pasien

tetap ingin mengambil jenazah pasien Covid-19 secara paksa.

“Tadi ada petugas keamanan berusaha meredam warga,” demikian tambahnya. (cem)

Penyelesaian Aset Bermasalah Masih Perlu Waktu Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram terus berusaha mencari benang merah terhadap pengelolaan aset.

Karenanya dibutuhkan waktu yang cukup untuk penyelesaian aset. Pemkot juga melibatkan Kejaksaan untuk memfasilitasi penyelesaian antara Pemkab Lombok Barat maupun Pemprov NTB. Sebagian besar aset belum jelas status kepemilikannya merupakan pelimpahan dari Pemkab Lombok Barat tahun 1994. Seperti, lahan pusat perbelanjaan di Jalan Pejanggik, Kelurahan Pejanggik. Lahan di Lapangan Malomba, Ampenan.

Lahan Rumah Potong Hewan di Kelurahan Tanjung Karang.

Dan, lahan Lapangan Selagalas di Kelurahan Selagalas.

Untuk mencari titik terang status kepemilikan aset tersebut, Pemkot Mataram sebelumnya membentuk tim. Keberadaan tim ini justru tidak memberikan hasil yang efektif.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswi-

to menerangkan, penyelesaian aset ini sedang berproses.

Tahapannya masih membutuhkan waktu panjang. Sebagai langkah awal akan ada pertemuan dengan Pemkab Lombok Barat yang difasilitasi oleh Kejaksaan. Dari pertemuan itu nantinya akan direkomendasikan item – item apa saja yang akan ditindaklanjuti. “Makanya, tanggal 29 Juli kita akan ada pertemuan yang difasilitasi oleh Kejaksaan,” kata Sekda dikonfirmasi, Senin (27/7).

Secara keseluruhan aset ini akan diselesaikan secara bertahap, terutama aset antara Pemkab Lombok Barat. Selanjutnya, akan beralih ke aset lainnya. Sekda menambahkan, pendampingan oleh Kejaksaan sudah diminta kepada semua terkait mempersiapkan diri.

Penyelesaian lahan RPH Tanjung Karang sebagian merupakan milik Pemkab Lobar. Eko mengaku belum ada pembahasan yang mengarah pada kesimpulan. Apakah lahan itu dibeli ataukah ditukar

guling. “Kita belum mengarah pada kesimpulan,” timpalnya.

Di satu sisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menagih penyelesaian aset daerah yang telah didampingi tahun 2019 lalu. Komisi Antirasuah ini kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), H. M. Syakirin Hukmi mempertanyakan tingkat penyelesaian aset antara Kota Mataram, Pemkab Lobar dan Pemprov NTB. Pihaknya menjelaskan pada tahap awal telah dilakukan pertemuan dengan Pemkab Lobar yang difasilitasi oleh Kejaksaan dengan menghadirkan Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Lombok Barat. Pihaknya akan memetakan permasalahan aset RPH Tanjung Karang dan shopping center.

Ditambahkan Syakirin, dokumen hak pengelolaan lahan (HPL) satu ada atas nama Lombok Barat. Untuk mencari solusi harus ada dokumen tersebut.

Kalaupun terjadi kehilangan harus mengajukan surat keterangan kehilangan. (cem)

Mataram Ubah Pola Pendistribusian Daging Kurban Mataram (Suara NTB) Posisi Kota Mataram sebagai zona merah penularan virus corona (Covid-19) memaksa pemerintah kota mengubah pola pendistribusian daging pada perayaan Idul Adha, Jumat (31/ 7) mendatang. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito, menyebut mekanisme pendistribusian terbaru saat ini tengah dalam tahap perencanaan.

“Sembelih di sini berpotensi mengumpulkan massa. Makanya ini masih dipelajari, nanti bagaimana teknis penyalurannya,” jelas Sekda.

Menurutnya, ada beberapa opsi yang sampai saat ini masih dalam tahap penimbangan.

Dicontohkan seperti opsi penyaluran melalui lembaga-lembaga tertentu yang ditunjuk pemerintah, di mana proses pemotongan akan diserahkan pada pihak ketiga dengan sistem pendistribusian langsung ke masing-masing rumah penduduk.

Opsi lain yang juga dilirik adalah penyaluran melalui masing-masing kelurahan yang ada.

“Intinya kita tidak lagi mengumpulkan massa. Karena itu berpotensi juga jadi penyebaran covid, tapi ini semua masih dipertimbangkan dan masih dibicarakan,” jelasnya.

Pada prosesnya nanti, Pemkot Mataram juga akan menerjukan tim pengawas untuk memastikan pemotongan dan penyaluran daging kurban sesuai dengan protokol kesehatan yang direkomendasikan.

Kendati demikian, sampai saat

(Suara NTB/bay)

H. Effendi Eko Saswito ini belum ada jumlah pasti berapa hewan kurban yang akan disiapkan di Kota Mataram.

“Belum ada jumlahnya dari Karo Kesra, nanti kita cek lagi.

Tim pengawasan ke arah kita bicarakan bagaimana teknisnya.

Termasuk pengawasan di lapangan, bagaimana pembagian hewan kurbannya,” ujar Sekda.

Sebelumnya pemerintah mengeluarkan protokol untuk pelaksanaan salat Idul Adha dan syarat penyembelihan hewan kurban selama pandemi Covid-19. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Agama No. 18 Tahun 2020.

Dalam SE tersebut diatur untuk penyembelihan hewan kurbAN diwajibkan memenuhi tiga poin. Pertama, penerapan jaga jarak, sehingga pemotongan hewan kurban harus dilakukan di area yang memungkinkan penerapan jarak fisik tersebut. Kemudian, penyelenggaraan kurban menga-

tur kepadatan di lokasi penyembelihan yang hanya dihadiri panitia dan pihak yang berkurban saja.

Dengan begitu, diwajibkan juga mengatur jarak antar panitia pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan dan pengemasan daging.

Untuk pendistribusian daging hewan kurban dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik.

Kedua, penerapan kebersihan alat dilakukan dengan membersihkan dan melakukan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan. Termasuk penerapan sistem satu orang satu alat. Ketiga, penerapan kebersihan personal panitia kurban meliputi pemeriksaan kesehatan awal dengan pengecekan suhu tubuh, membedakan panitia yang berada di area penyembelihan dan penanganan daging, tulang, serta jeroan, dan mematuhi kewajiban penggunaan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan.

Selain itu penyelenggara juga diharapkan dapat memberikan edukasi bagi panitia kurban agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga selama melakukan pemotongan hewan kurban. Termasuk untuk mencuci tangan secara berkala dengan sabun atau hand sanitizer.

Panitia juga diharapkan menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk, bersih dan meludah. Terakhir, panitia yang berada di area penyembelihan diharuskan segera membersihkan diri atau mandi sebelum bertemu dengan anggota keluarga. (bay)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 28 JULI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 117TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sanksi Pidana Menanti Warga Ambil Paksa Jenazah Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Pasien positif Covid-19 MR (34) asal Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat gagal diambil paksa warga. Polisi menghalau massa yang memaksa masuk ke dalam area RSUD Kota Mataram, Senin (27/7) pagi kemarin. Polisi mengancam akan mempidanakan siapa saja yang hendak mengambil paksa jenazah Covid-19. ‘’Yang masih ngotot mau mengambil (jenazah pasien Covid-19) maka kita akan melakukan upaya penegakan hukum. Kalau memaksa akan saya tangkap,’’ tegas Kapolresta Mataram, Kombes Pol Guntur Herditrianto saat dikonfirmasi didampingi Kabagops Polresta Mataram Kompol Taufik.

Guntur meminta masyarakat turut bekerjasama dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Pengambilan paksa jenazah pasien meninggal akibat Covid-19 bukanlah langkah bijak. Sebab, pemakaman pasien Covid-19 ada prosedurnya sendiri.

Tindakan upaya paksa nantinya akan diterapkan. Ini bentuk penegasan demi kepentingan masyarakat agar

’’

Bisa dikenakan pasal berlapis.

Ada pasal 160 KUHP tentang provokasi. Kita juga akan kenakan dengan Undang-undang Karantina Kesehatan tidak ada lagi penularan Covid-19.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/why)

Guntur Herditrianto

Penguburan Pasien Covid-19 Dikawal TNI/Polri

(Suara NTB/why)

DATANGI RSUD- Warga Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat mendatangi RSUD Kota Mataram meminta untuk mengambil jenazah pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19.

TO K O H Jangan Terprovokasi

M. Iqbal

KASUS penjemputan paksa jenazah terkonfirmasi positif virus Corona (Covid-19) di Kota Mataram menjadi atensi Polda NTB. Tindakan itu tak semestinya terjadi untuk menghindari terjadinya penyebaran virus Corona yang semakin luas.

Pasalnya, penanganan jenazah pasien Covid-19 oleh tim medis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/yon)

KO M E N TTAA R

Ajukan Klaim 682 Pasien Covid

WARGA Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat (Lobar) mengambil jenazah warganya MR (34) yang terkonfirmasi positif Covid-19 di RSUD Kota Mataram, Senin (27/7). Semula warga ngotot ingin mengambil paksa jenazah pasien positif Covid-19 tanpa memperhatikan SOP Covid-19. Namun, karena kesiapsiagaan aparat TNI/Polri yang berjaga di RSUD Kota Mataram, pengambilan paksa jenazah berhasil dicegah.

Akhirnya, setelah melalui proses negosiasi antara pihak keluarga, jenazah dibawa pulang dengan menggunakan ambulans dan

Penduduk Pemprov Ajukan 437 Formasi Potensial Pemilih CPNS 2021 Capai 2,2 Juta Jiwa

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengajukan 437 formasi CPNS untuk tahun 2021 mendatang. Saat ini, Biro Organisasi dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sedang melakukan input data ke aplikasi e-formasi milik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). ‘’Total (yang diajukan) 437 formasi,’’ sebut Kabag Analisi Formasi Jabatan dan Sumber Daya Aparatur Biro Organisasi Setda NTB, Ahmad Syuyuthy dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (27/7) siang kemarin.

Syuyuthy menyebutkan, 437 formasi yang diajukan paling banyak tenaga kesehatan 331 orang dan ten-

aga pendidik 106 orang. Sedangkan untuk tenaga teknis, tidak ada formasi yang diajukan. Karena memang untuk formasi tenaga teknis atau jabatan pelaksana tidak ada pembukaan.

“Untuk memastikan itu, Tim Biro Organisasi Setda NTB bersama BKD sedang menginput melalui e-formasi. Sehingga data-data yang diinput dapat dipertanggungjawabkan bersama,” terangnya.

Bersambung ke hal 11

Ahmad Syuyuthy (Suara NTB/nas)

PROSES klaim pembayaran penanganan pasien virus Corona (Covid-19) di NTB terus berjalan. Berdasarkan catatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Mataram selaku verifikator, sampai saat ini baru 682 pasien dari 12 rumah sakit di NTB yang telah diajukan klaimnya.

Bersambung ke hal 11 Putu Gede Wawan Swandayana (Suara NTB/bay)

dikawal TNI/Polri.

Kepala Desa Telagawaru H. Hotaman, menjelaskan kemauan keluarga hanya ingin melihat dan menyaksikan jenazah sebelum dimakamkan. Keluarga tidak mau kalau pengurusan jenazah dilakukan di rumah sakit. Karena itulah, keluarga mengambil jenazah agar bisa disaksikan. Namun proses pengurusan jenazah sesuai dengan protokol kesehatan didampingi oleh tim kesehatan saat mengurus jenazah di rumah menggunakan APD lengkap yang diberikan oleh tim kesehatan.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) KPU NTB telah menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota mencapai 2,2 juta jiwa lebih. Saat ini, KPU sedang melakukan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih tahap I. Sekretaris KPU NTB, Mars Ansori Wijaya, S.IP, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (27/7) siang kemarin menyebutkan, jumlah DP4

yang diterima KPU sebanyak 2.272.167 jiwa. Dengan rincian, Bima 379.514 jiwa, Dompu 164.631 jiwa, Sumbawa 376.242 jiwa, Sumbawa Barat 96.401 jiwa, Lombok Utara 171.647 jiwa, Lombok Tengah 778.460 jiwa dan Kota Mataram 305.272 jiwa.

Sedangkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 4.968. Dengan rincian, Bima 719 TPS, Dompu 458 TPS, Sumbawa 861 TPS, Bersambung ke hal 11

Kantor Kas Bank NTB Syariah untuk Pensiunan Diresmikan

Dilengkapi Layanan Terapis Tulang, Urat serta Makanan Minuman Saat Antre Mataram (Suara NTB) Bank NTB Syariah akhirnya memiliki kantor layanan khusus bagi para purnabakti (pensiunan), ASN, TNI dan Polri. Kantor ini diresmikan Senin (27/7) kemarin.

Kantor layanan bagi para pensiunan ini ada di komplek Panti Sosial Lanjut Usia ‘’Mandalika’’NTB di Jalan Majapahit, Mataram. Bersebelahan dengan Universitas Mataram (Unram ). Persemian dilakukan oleh Asisten II SEtda NTB, Ir. H.Ridwansyah, MTP mewakili Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Raharjo, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/bul)

Peresmian Kantor Kas Bank NTB Syariah bagi purnabakti

(Suara NTB/bul)

Kantor Kas Bank NTB Syariah

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 28 Juli 2020

(Suara NTB/dok)

Ancam Tutup Ritel Modern PEMDA Lombok Barat (Lobar) menegaskan pengusaha ritel berjejaring harus taat terhadap perda yang dibuat Pemda. Salah satunya dalam mengakomodir 40 persen produk lokal. Namun sejauh ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pengusaha ritel modern. Untuk itu, Pemda pun mengancam menutup ritel modern yang tak melaksanakan ketentuan tersebut.

“Ini akan kita evaluasi karena sudah diatur oleh perda. Saya akan men-drive OPD terkait untuk mengimplementasikan dan mengawasi pelaksanaan dari perda ini. Itu intinya,” tegas Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi akhir pekan kemarin.

Tidak hanya melakukan fasilitasi dengan pihak pengusaha, pihaknya juga akan memastikan kesiapan produksi dari pelaku IKM. Karena jangan sampai diupayakan penyerapan, namun produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) terbatas. Karena itu perlu sinergi, elaborasi terhadap persoalan ini, tidak bisa kata dia persoalan ini dilihat dari satu sisi saja. “Kenapa tidak masuk di sini, jangan - jangan tidak ada produksinya, karena itu OPD yang melakukan pembinaan ini harus kami panggil,” tegasnya.

Tentunya setelah berbagai langkah ini dilakukan, namun misalnya ritel modern tidak juga melakukan penyerapan, maka Pemda mengambil langkah tegas. “Ya sesuai dengan perda, kalau dia (ritel modern) melanggar ya kita tutup kalau tidak mau akomodir,” tegas sekda.

Namun sebelum melakukan itu, harus dipastikan dulu sejauh mana melaksanakan hal ini. Informasinya bahwa dari sisi produksi IKM mampu, hal ini jelas dia harus dicek di mana buntu persoalan ini, sehingga dicarikan solusi. Di sini juga perlu peran aktif para OPD terkait dalam melaksanan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan dalam perda kaitan dengan produk H. Baehaqi lokal. (her)

Dinas PUPR Akui Persoalan Air Bersih Jadi PR Terberat Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur (Lotim), Lalu Mulyadi menyebut upaya mengatasi persoalan air bersih menjadi pekerjaan rumah (PR) terberatnya. Diakui, masih banyak warga Lotim yang belum mendapatkan akses air bersih.

Menjawab wartawan di Selong, Senin (27/7) kemarin, Lalu Mulyadi mengatakan, untuk mengatasi air bersih ini diperlukan intervensi yang lebih besar dari pemerintah pusat. Lotim berpeluang besar untuk bisa mengakses dana pusat tersebut.

Akan tetapi, kendalanya sampai saat ini Lotim belum memiliki Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).

Pihaknya berencana tahun 2021 akan mengusulkan pembuatan RISPAM. Jika tidak bisa dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) setidaknya bisa dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup). “Kalau sekarang kan waktunya terlalu singkat, sehingga mungkin tahun 2021 kita upayakan melalui APBD induk,” terangnya.

Jika sudah ada RISPAM,

maka tahun 2022 dan 2023 Lotim akan dapat mengakses dana pusat lebih besar. Intervensi anggaran dari pusat akan jauh lebih total dan maksimal.

Pengerjaannya akan melalui satuan kerja (satker) khusus.

“Seperti Balai Wilayah Sungai (BWS)-lah yang akan mengerjakannya,” ucapnya.

Keberadaan RISPAM ini memastikan pula akan ada jaminan pusat soal penyediaan sarana dan prasarana air bersih ini untuk warga. Sarana itu akan bisa menyentuh kawasankawasan strategis nasional. “Ini sesuai petunjuk dari balai cipta karya,” sebutnya.

Di Lombok Barat (Lobar), pemkab meminta masyarakat di daerah yang rawan kekeringan mewaspadai dampak puncak kemarau yang terjadi dalam beber-

apa bulan ke depan. Musim kemarau panjang yang terjadi seperti tahun lalu, dikhawatirkan mengakibatkan kekurangan pangan dialami masyarakat. Mengantisipasi hal itu, masyarakat pun diminta tidak menjual semua hasil panen akan tetapi disimpan sebagian untuk kebutuhan jikalau terjadi kekeringan parah.

Kepala Dinas Pertanian Lobar, H. Muhur Zokhri mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari BKMKG terkait perkiraan awal musim kemarau terjadi pada bulan AprilMei di sebagian daerah di Lobar. Puncaknya diperkirakan bulan Juli – Agustus di sebagian daerah di Lobar. Namun saat ini, kondisi terjadi hujan di beberapa daerah, artinya terjadi pergeseran. “Terjadi pergeseran, dan pertanaman masih bisa

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/her)

Lalu Mulyadi

H. Muhur Zokhri

berjalan bagus,” jelas Muhur.

Biasanya kalau mengacu tahun lalu, pada bulan-bulan ini pihaknya repot menerima laporan aduan dan keluhan soal kekeringan dari masyarakat. Karena kondisi musim kemarau memang agak panjang. Namun saat ini tidak terlalu banyak. Hanya saja hasil turun ke lapangan, kondisi air irigasi terjadi penurunan.

Meskipun kondisi masih belum terjadi dampak kekeringan parah, pihaknya tetap meminta warga waspada dampak musim kemarau ini. Pihaknya meminta agar hasil panen musim lalu dan tahun ini tidak semuanya dijual, namun sebagian disimpan untuk kebutuhan keluarga dan biaya bercocok tanam. (rus/her)

RSUD Selong Tambahkan Kapasitas Isolasi Pasien Covid

Kejari Lotim Musnahkan 497,8 Gram Sabu Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim), melakukan pemusnahan terhadap 497,8 sabu, Senin (27/7). Pemusnahan barang haram tersebut merupakan barang bukti perkara pada tahun 2019 dan 2020 dari 28 perkara yang ada. Proses pemusnahan BB sabu ini dipimpin langsung Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan pada Kejari Lotim, Aries Fajar Julianto,SH. Dikatakannya, dimusnahkannya barang bukti tersebut setelah memiliki kekuatan hukum tetap yang dituangkan dalam isi putusan di Pengadilan Negeri Lotim. Atas dasar itulah, sejumlah barang bukti harus dimusnahkan atas aturan yang ada.

Adapun jumlah BB yang dimusnahkan terdiri dari 94 poket narkoba jenis sabu sebesar 497,829 gram dari 28 perkara disertai timbangan dan alat isap, 20 buah handphone serta pemusnahan tujuh barang bukti perkara kasus pidana umum (pidum).

“BB ini kita musnahkan karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap,”terangnya.

Dalam pemusnahan BB ini dilakukan Kejari Lotim, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Satresnarkoba dari BB tahun 2019 hingga 2020. Sehingga dari penggabungan perkara dua tahun terakhir ini sebanyak 36 perkara dengan delapan perkara terjadi di tahun 2019. (yon)

Selong (Suara NTB)Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong sudah mengantisipasi kemungkinan lonjakan kasus pasien terkonfirmasi positif Corona Virus Disease (Covid-19).

Kapasitas isolasi ditambah menjadi 85 tempat tidur.

“Kita sudah menambah kapasitas isolasi sehingga muat 30 tempat tidur tambahan, jadi totalnya 85 tempat tidur,” terang direktur RSUD Selong, dr. Muhammad Tantowi Jauhari kepada Suara NTB, Senin 27/7).

Meskipun terjadi terus penambahan, pihaknya masih bisa menerima pasien Covid. Disebutkan, pasien yang sembuh atau

pulang juga ada. “Pasien masuk dan yang keluar Insya Allah masih balance,” ungkapnya.

Saat ini, terdapat 38 orang orang pasien Covid dirawat RSUD Selong. Adapun kemampuan tim medis mengobati pasien Covid ini beragam. Dibutuhkan waktu rata-rata tiga sampai dengan empat minggu baru boleh diizinkan pulang setelah melalui proses swab test.

Sementara itu, perkembangan kasus Covid di Lotim saat ini sudah mencapai 177 kasus. Sebanyak 120 orang sudah dinyatakan sembuh dan 49 masih negatif. Sebanyak 8 orang terkonfirmasi sudah meninggal dunia. (rus)

Korban Banjir Terima Bantuan

Anggota Fraksi Partai Golkar Tolak Rencana Hak Interpelasi Praya (Suara NTB) Rencana Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk mengajukan hak interpelasi agar bisa memanggil Bupati Loteng tampaknya tak berjalan mudah. Suara penolakan di internal DPRD Loteng pun sudah mulai muncul. Seperti yang disuarakan anggota DPRD Loteng Fraksi Partai Golkar, Syarifudin yang dengan tegas menolak rencana tersebut.

“Selaku anggota Fraksi Partai Golkar saya tidak setuju atau menolak rencana Pansus Covid-19 mengajukan hak interpelasi,” ungkap Syarifudin, kepada Suara NTB, Senin (27/7).

Dikatakannya, sampai saat ini pihaknya belum mendapat alasan yang kuat untuk bisa mengajukan hak interpelasi. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan pengajuan hak interpelasi. Dalam artinya, semua sah-sah saja. Asalkan dilandasi pertimbangan dan dasar yang kuat. Serta harus jelas arah dan tujuannya. “Itu yang sejauh ini belum saya lihat. Belum ada alasan yang cukup meyakinkan sebagai dasar kita mengajukan hak interpelasi,” jelasnya.

Apakah sikap tersebut juga merupakan sikap Fraksi Partai Golkar? Syarifudin mengaku untuk fraksi sampai sejauh ini belum ada sikap terkait rencana tersebut. Fraksi Partai Golkar nantinya akan memanggil anggota Fraksi Partai Golkar yang ada di Pansus Covid-19, untuk dimintai hasil kerjanya. Termasuk soal rencana pengajuan hak interpelasi tersebut. Setelah itu baru kemudian Fraksi Partai Golkar akan menentukan sikap.

Terpisah, anggota Fraksi Partai Demokrat, Andi Mardan mengaku sudah ada upaya penggalangan dukungan dari Pansus Covid-19 untuk mengajukan hak interpelasi. Dan, secara garis besar Fraksi Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Pansus-Covid-19. Dalam arti, kalau Pansus Covid-19 mengajukan hak interpelasi bagi pihaknya tidak masalah. “Kita serahkan keputusan sepenuhnya kepada Pansus Covid-19. Jika memang hak interpelasi penting dan harus dilakukan, kenapa tidak,” tanda Ketua Komisi III DPRD Loteng ini.

Sebelumnya, Ketua Pansus Covid-19, Suhaimi, S.H., menegaskan kalau Pansus Covid-19 sudah setuju untuk mengajukan hak interpelasi. Mengingat, banyak hal yang harus diklarifikasi kepada Bupati Loteng terkait kebijakan program, khususnya penanganan pandemi Covid-19 yang saat ini tengah dibahas oleh Pansus Covid-19. (kir)

Halaman 4

(Suara NTB/ist)

GILI KAPAL - Suasana keindahan Gili Kapal di Kecamatan Sambelia. Gili ini hanya muncul pada saat air sedang surut. Sementara kalau air pasang, Gili ini akan tenggelam.

Gili Kapal, Pulau Pasir Putih yang Cantik Selong (Suara NTB) Gili Kapal Desa Padakguar Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menawarkan sensasi yang berbeda bagi wisatawan. Pulau pasir yang ada hanya saat air surut ini merupakan magnet besar dengan suguhan kecantikan.

“Bentuknya hanya pundukan tanah pasir bulat lonjong begitu,” papar Suyanto Suladi pelaku wisata asal Sambelia yang kerap mengantarkan tamu ke tempat indah di Lotim bagian timur utara ini.

Tidak ada pohon yang tumbuh. Akan tetapi, pancaran air laut yang berpadu dengan butiran pasir membuat Gili Kapal ini terlihat sangat menawan.

Luas terbesar saat kemunculannya bisa mencapai 0,5 hektare. Saat air pasang, pu-

lau ini hilang.

Menurutnya, kemunculan Gili Kapal ini tidak setiap hari, tapi tergantung kondisi air.

“Kadang-kadang dua hari muncul,” sebutnya.

Penamaan Gili Kapal tidak lepas dari peristiwa sejarah masa pendudukan Jepang.

Kala itu, ada kapal jepang yang terdampar. Terlihat seperti gundukan kapal yang tenggelam. Selain kapal Jepang, sejumlah kapal lain juga kerap terdampar di Gili Kapal. “Pernah kapal Darma Cakra terdampar di sekitar Gili Kapal sana,” tuturnya.

Kemunculan pulau kecil saat air surut itu katanya menandakan kawasan tersebut merupakan perairan dangkal. Tidak heran sering terjadi kapal terdampar.

Tidak jauh dari Gili Kapal itu, ada namanya Gili Perenda

tempat yang paling sering.

Perenda ada karang keras yang tidak nampak dengan jelas oleh nakhoda kapal.

Gili Kapal menjadi unik, karena kemunculannya yang tidak menentu. Kawasan wisata unik ini pun tidak pernah sepi didatangi wisatawan.

Wisatawan bisa menikmati keindahan laut yang dangkal dan bisa snorkeling. Termasuk bisa mengabadikan untuk swafoto. ‘’Ada juga yang kerap mengabadikannya dengan drone,’’ ujarnya.

Namun, pengunjung tidak bisa berlama-lama, apalagi sampai menginap, karena pulau pasir putih ini muncul sekitaran 4 sampai 5 jam saja.

Ketinggian air dari gili saat tenggelam berkisar 1 meter.

Jadi, meski tenggelam masih tetap bisa menikmati keindahannya. (rus)

Praya (Suara NTB) Sebanyak sekitar 954 kepala keluarga (KK) korban banjir di sembilan desa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bulan Mei lalu, Senin (27/7), menerima bantuan dari pemerintah daerah setempat. Bantuan yang diterima berupa alat atau bahan kedaruratan sebanyak 904 KK serta stimulan bahan bangunan diterima oleh sebanyak 48 KK. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Murdi, M.AP.M.Si., mengungkapkan, penerima bantuan tersebut merupakan korban banjir akhir bulan Mei lalu. Tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Praya Tengah, Praya Timur, Janapria serta Kecamatan Praya Barat Daya.

Di mana, Kecamatan Praya Timur paling parah terdampak banjir dan terjadi di enam desa

masing-masing Desa Beleke, Ganti, Landah, Mujur, Sengkerang serta Desa Semoyang. Sedangkan di Kecamatan Janapria, Praya Tengah dan Praya Barat Daya masing-masing satu desa. “Khusus untuk Desa Semoyang itu mendapat bantuan material untuk pembangunan jembatan yang rusak diterjang banjir,” jelas Murdi.

Dikatakannya, memang pemberian bantuan baru dilakukan dua bulan setelah banjir melanda. Itu dikarenakan untuk pengadaan bahan bangunan membutuhkan proses inventarisasi, verifikasi, validasi serta distribusi, sehingga butuh waktu, tidak bisa cepat.

Belum lagi, pihaknya harus melakukan pendataan terhadap korban banjir supaya bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran, kepada masyarakat yang jadi korban banjir. (kir)

(Suara NTB/kir)

SALURKAN - BPBD Loteng menyalurkan bantuan bagi korban banjir akhir bulan Mei lalu, Senin (27/7).

Chevron Indonesia dan Dompet Dhuafa Serahkan Pustu Plus Bantuan Gempa Tanjung (Suara NTB) Manajemen Chevron Indonesia bekerjasama dengan Dompet Dhuafa secara resmi

meresmikan sekaligus serah terima bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Plus Desa Medana. Sarana kesehatan

(Suara NTB/ari)

RESMIKAN - Plh. Sekda KLU Raden Nurjati dan Kepala Dikes Lalu Bahrudin membunyikan sirine tanda peresmian Pustu Plus Desa Medana disaksikan oleh manajemen Chevron dan Ketua Yayasan Dompet Dhuafa.

itu dibangun dari sumbangan karyawan Chevron yang disalurkan melalui Yayasan Sosial Dompet Dhuafa.

Peresmian dilakukan Senin (27/7) di Desa Medana dan berlangsung secara virtual.

Serah terima itu disaksikan oleh Senior VP Corporate Affairs PT. Chevron Pacific Indonesia, Wahyu Budiarto, Ketua Yayasan Dompet Dhuafa, Nasyith Majidi.

Sementara di Pustu Plus Desa Medana, hadir meresmikan Bupati KLU yang diwakili Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Drs. H. Raden Nurjati, Kepala Dikes KLU, dr.

H. Lalu Bahrudin, camat, kepala desa serta masyarakat.

Senior VP Corporate Affairs PT. Chevron Pacific Indonesia, Wahyu Budiarto pada kesempatan itu menyampaikan empati mendalam kepada warga KLU korban gempa 2018.

Sebagai bentuk

kepedulian sosial, pihaknya di Chevron pun memberi bantuan dengan berkontribusi pada penyediaan sarana kesehatan Pustu Plus.

“Bangunan ini lahir dari rasa empati dan kepedulian karyawan dan Perusahaan kami kepada saudara-saudara kita di NTB, khususnya di Kabupaten Lombok Utara, menyusul bencana gempa bumi yang terjadi pada 2018,” ujarnya.

Selain di Lombok Utara, Chevron juga membangun fasilitas serupa di Sulawesi Utara.

Sarana yang disiapkan, diharapkan dimanfaatkan maksimal untuk mendukung pelayanan kesehatan di masyarakat berjalan dengan baik.

Pustu Plus dibangun akhir September 2019. Bangunan fasilitas tersebut seluas 150 meter persegi dan berdiri di atas lahan Pemda seluas 280 meter persegi.

Proses pembangunan ber-

jalan sekitar enam bulan. Bangunan Pustu Plus dirancang dengan struktur yang ramah gempa, mudah diakses bagi penyandang disabilitas dan orang-orang berusia lanjut, serta memperhatikan prosedur standar keselamatan.

Pada Pustu Plus Medana tersedia sejumlah ruang, meliputi ruang KB, ruang istirahat dokter, ruang bersalin, ruang pemeriksaan umum, ruang obat dan alat medis, ruang musala, 3 toilet pasien umum, 1 toilet pasien disabilitas, dan area kordidor sebagai jalur evakuasi. Pustu juga dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran.

Untuk kesinambungan jangka panjang, pihak Chevron menekankan tentang pentingnya dukungan Pemkab Lombok Utara, terutama Dinas Kesehatan, melalui penyediaan tenaga kesehatan yang diperlukan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas secara

baik. Jika dikelola dengan baik, Chevron berharap Pustu Plus di Desa Medana ini dapat menjadi pustu pencontohan bagi wilayah lainnya.

Tidak hanya di NTB, hasil sumbangan karyawan Chevron juga disalurkan untuk membangun fasilitas serupa di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yang juga mengalami bencana gempa bumi pada 2018 lalu. Pembangunan Pustu Plus di Sigi juga telah selesai dan diserahterimakan kepada pemerintah daerah pada 7 Juli lalu.

Sementara, Ucapan terimakasih juga diungkapkan oleh Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Nasyith Majidi yang bergabung secara virtual pada acara serah terima tersebut.

“Alhamdulillah kami dapat melaksanakan pekerjaan pembangunan lebih cepat sebelum deadline dengan tentunya melibatkan warga sekitar. Selain membangun infras-

truktur, Dompet Dhuafa juga konsen dalam amanah pengadaan fasilitas medis beserta penunjangnya, sehingga Pustu siap dioperasikan,” kata Nasyith Majidi.

Mewakili Bupati, Plh. Sekda KLU Raden Nurjati, sangat berterima kasih kepada karyawan dan Perusahaan Chevron serta Dompet Dhuafa. Pascagempa 2018, infrastruktur Lombok Utara banyak yang rusak. Bahkan hingga saat ini, Kantor Bupati, Kantor DPRD dan kantor OPD belum terbangun.

Pemda juga berharap dapat bekerjasama kembali dengan Chevron di sektor lain.

Mengingat Chevron telah banyak menyalurkan bantuan ke Lombok pada masa tanggap darurat bencana gempa bumi pada 2018 lalu. Termasuk bantuan yang disalurkan melalui lembaga nirlaba Internasional Mercy Corps dan Save the Children. (ari)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 28 Juli 2020

Halaman 5

Kerjasama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

(Suara NTB/ist)

Seleksi Calon Kepala Sekolah akan Berlangsung hingga Akhir 2020 Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa sedang mempersiapkan seleksi puluhan calon Kepala Sekolah. Untuk mengisi kekosongan dan mengganti para kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun. Proses seleksi cukup panjang yang diperkirakan hingga akhir 2020.

“Sampai akhir 2020 akan diseleksi. Sekarang kita siapkan semua persyaratan yang dibutuhkan. Kita siapkan calonnya dulu. Jika memungkinkan calon kepala sekolah yang lulus seleksi akan dilantik akhir

H. Sahril

Hasil Riksus Kasus APD Rusak Diserahkan ke Bupati Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten (Itkab) Sumbawa Barat, mengaku telah menyelesaikan proses pemeriksaan khusus (Riksus) terkait kasus Alat Pelindung Diri (APD) yang rusak ke pimpinan daerah. Proses selanjutnya atas hasil tersebut sepenuhnya berada di tangan bupati selaku pemangku kebijakan tidak lagi menjadi ranah dari Inspektorat.

“Hasil Riksusnya sudah kita serahkan ke pimpinan daerah (bupati) untuk penanganan lebih lanjut karena kami (Inspektorat) hanya sebatas mengikuti perintah saja,” ungkap Inspektur Inspektorat, I Made Budi Artha S.Sos, MM kepada Suara NTB kemarin.

Dirinya juga tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut atas hasil dari Riksus dimaksud karena sudah menjadi ranah pimpinan daerah.

Karena instruksi ini bersifat langsung dari pimpinan daerah maka pihaknya sudah bekerja secara profesional dalam menuntaskan masalah ini secara cepat.

Apapun hasil dari proses tersebut sepenuhnya berada di tangan bupati sebagai pimpinan daerah. Meski demikian, dalam proses Riksus tersebut pihaknya tetap mengedepankan upaya pembinaan dan asas praduga tidak bersalah terhadap yang diindikasi terlibat. Supaya pada saat penanganan lanjutan terhadap masalah ini tidak ada yang merasa dirugikan. Apalagi masalah APD ini sudah merebak di jejaring sosial, sehingga butuh penanganan secara khusus supaya tidak menimbulkan kegaduhan dan membias.” Karena hasilnya sudah kita serahkan ke pimpinan daerah, ya kita tunggu saja keputusannya atas kasus tersebut,” timpalnya.

Selain kasus APD yang sudah final, pihaknya juga menangani tiga desa yang terindikasi bermasalah.

Ketiga desa ini di Riksus karena ada permintaan audit dari penyidik Polres karena terindikasi mark up anggaran di salah satu item pekerjaan yang ada. Selain itu ada juga pekerjaan yang tidak sesuai dengan hasil yang ada dilapangan. Audit ini juga merupakan salah satu bentuk kordinasi dan pelaksanaan MoU yang disepakati antara Inspektorat (APIP) dan Kepolisian. “ Selain masalah APD sudah kita selesaikan dan saat ini kami fokus untuk menyelesaikan Riksus tiga desa dan saat ini masih berproses. Kami juga akan berupaya maksimal untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut,” pungkasnya. (ils)

2020. Itupun harus menunggu kebijakan lebih lanjut. Sebab sekarang ini masa pandemi.

Dan sesuai edaran Kemendagri, untuk mutasi pejabat jelang Pilkada termasuk kepala sekolah harus atas izin Kemendagri dan Komisi ASN. Ini sudah saya sampaikan ke BKPP. Kita tidak memiliki kewenangan,” terang Kepala Dinas Dikbud Sumbawa, H. Sahril S.Pd, M.Pd, saat dihubungi Suara NTB, Senin (27/7).

Yang jelas, sekarang ini dipersiapkan dulu calon kepala sekolahnya. Prosesnya bisa hingga akhir tahun. Sebab bagi calon kepala sekolah harus

mengikuti Diklat dulu selama 3-4 bulan sebagai persyaratan terakhir. Sebelum dilakukan pelantikan. “Diklat itu kita perkirakan dari September, Oktober, November hingga Desember,” terangnya.

Sebelumnya, Kasi Pendidik Pendidikan Dasar Bidang Pembinaan Ketenagaan, Sutan Syahril, S.Sos, menyebutkan hingga Juli 2020, sebanyak 37 sekolah yang jabatan kepala sekolahnya kosong karena ditinggal pensiun. Sebagian besar adalah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 34. Sedangkan SMP hanya 3 sekolah yang kosong. Dalam pelaksanaan Cakeps, Dinas

Dikbud Sumbawa berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) Kemendikbud.

Sebagai lembaga penyelenggara Diklat. Saat ini, ada 65 pelamar yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi tersebut. Untuk jenjang SD ada 39 pelamar dan jenjang SMP 26 pelamar.

“Mereka sebelumnya sudah melewati seleksi administrasi,” terang Syahril.

Tahap selanjutnya, seleksi subtansi yang waktunya diperkirakan digelar pada Bulan Agustus mendatang. Seleksi substansi ini dilakukan langsung oleh assesor dari LP2KS

Kekeringan Merata di Delapan Kecamatan Dompu (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dompu, sudah menginventarisir Desa/Kelurahan terdampak kemarau pertengahan tahun 2020 ini. Hasilnya, 34 Desa/Kelurahan di delapan kecamatan mulai mengalami kekeringan. Upaya penanggulangan seperti pendistribusian air bersih masih menunggu surat permohonan dari Pemerintah Desa/Kelurahan masing-masing.

Demikian ungkap Kalak BPBD Dompu, M. Jufri, ST, M.Si, ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (27/7).

“Wilayah rawan kekeringan itu merata di delapan kecamatan,” terangnya.

Desa/Kelurahan terdampak bencana tahunan ini, sebut dia, antara lain yakni Desa Cempi Jaya, Sawe, Daha, Rasabou, Huu, Marada, Jala dan Adu di Kecamatan Huu. Sementara di Kecamatan Pajo tersebar di Desa Ranggo,

Woko, Lepadi dan Tembalae.

Untuk Kecamatan Dompu, baru dialami empat dari delapan Desa/Kelurahan, yakni Desa Sorisakolo, Mbawi, Dorebara dan Kelurahan Kandai I. Sedangkan Kecamatan Woja ada di Desa Mumbu, Riwo, Desa Bakajaya, Matua dan Kelurahan Kandai II serta Simpasai. “Kalau Manggelewa hanya di Desa Tekasire saja,” ujarnya.

Selain beberapa wilayah tersebut, kekeringan juga melanda sebagian besar desa diti-

ga kecamatan lain, yakni Kecamatan Kilo dengan sebaran di Desa Mbuju, Taropo, Kiwu, Kramat dan Lasi. Untuk Kecamatan Kempo sendiri titiknya berada di Desa Kempo, Soro dan Konte. Terakhir Kecamatan Pekat dengan lokasi terdampak parah yakni Desa Nangakara, Nangamiro dan Tambora.

Dengan luas dan sebaran wilayah terdampak bencana tahunan tersebut, total keluarga yang kini kesulitan memperoleh air bersih yakni

(Suara NTB/ils)

Aji Rahmadi

16.936 KK dengan 51.577 jiwa. “Untuk pendistribusian air bersih kita nunggu dulu permintaan dari Desa/Kelurahan, karena itu sebagai dasar kami nanti,” ujarnya.

Ditegaskan M. Jufri, dari 10 Kabupaten/Kota di NTB Dompu masih berstatus siaga darurat kekeringan.

Itu sesuai dengan surat keputusan Bupati Dompu, H Bambang M Yasin.

Terkait masa penanggulangan sendiri komitmennya berlangsung sampai empat bulan kedepan, sebab prediksinya pucak bencana ini pada November 2020 mendatang. “Berdasarkan data BMKG puncak kekeringan ini mulai AgustusSeptember, tetapi kita membuat prediksi itu sampai em-

(Suara NTB/jun)

M. Jufri pat bulan, yakni Agustus, September, Oktober dan November,” pungkasnya. (jun)

Retribusi Menara Telekomunikasi TA 2020 Belum Ditagih

Jaksa Segera Putuskan Penanganan Lanjutan Kasus BPR Taliwang (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat (Kejari) mengaku masih terus merampungkan penelitian terhadap berkas perbaikan P19 kasus dugaan penyalahgunaan wewenang Bank BPR tahun 2013. Bahkan dalam waktu dekat ini, Jaksa akan segera menggelar ekspos terhadap berkas dimaksud untuk penanganan lebih lanjut dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp466 juta.

“Berkasnya sudah kita periksa dan sejauh ini petunjuk yang kita berikan sudah dilengkapi tinggal kita menunggu gelar ekspos. Gelar ekspose kami lakukan untuk memastikan kasus ini layak dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau kami kembalikan lagi,” ujar Kajari KSB kepada Suara NTB melalui Kasi Pidsus Aji Rahmadi SH., MH, Senin (27/7).

Sebenarnya dalam penanganan pasien ini sudah dua kali bolak balik berkas mudah-mudahan hasil gelar ekspose tidak ada lagi perbaikan. Karena pada prinsipnya penanganan kasus ini menjadi prioritas untuk dituntaskan karena sejak tahun 2013 ditangani belum ada penyelesaian. Makanya berkas perbaikan yang sudah diterima awal bulan Juli lalu tersebut bisa dinyatakan lengkap. Sehingga pada saat persidangan nanti tidak ada kendala. Apalagi status tersangka yang ada pada mereka juga menjadi beban moril penyidik untuk diselesaikan demi kepastian hukum. “Hasil penelitian berkas yang kami terima kemarin sudah lengkap tinggal menunggu gelar ekspos saja untuk penanganan lebih lanjut atas kasus tersebut,” sebutnya.

Apalagi keempat orang tersangka tersebut yakni Sri Mulyati yang saat itu menjabat sebagai Kabag kredit, Ida Komala menjabat sebagai accounting, Listiawati sebagai Kabag Umum dan Hardianto staff perkreditan sudah lima tahun lamanya. Sehingga kasus ini harus segera tuntas supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Bahkan permintaan Jaksa untuk mendalami peran keempat orang tersangka tersebut juga sudah dilakukan tinggal menunggu waktu saja untuk diselesaikan.

Sehingga pada saat persidangan nantinya tidak ada lagi kendala karena berkas yang tidak lengkap.

“Memang hanya orang tersangka saja dalam kasus tersebut dan mudah-mudahan tidak ada petunjuk yang terlewati,” hasil gelar ekspos supaya kasus ini bisa segera tuntas,” tukasnya. (ils)

yang berlokasi di Solo Jawa Tengah. Namun mengingat saat ini masih masa pandemi Covid-19, seleksi dilakukan dengan sistem Dalam Jaringan (Daring).

Peserta yang lulus, akan diikutsertakan dalam kegiatan Diklat Cakeps yang dilaksanakan selama tiga bulan. Setelah selesai, barulah mereka akan menerima sertifikat Kasek. Berapa peserta yang lulus nanti tergantung hasil seleksi Diklat. Nanti setelah mereka mendapatkan sertifikat akan dikembalikan ke kepala daerah untuk diangkat sebagai kepala sekolah sesuai kebutuhan. (arn/*)

(Suara NTB/ist)

PENYEMPROTAN - Tampak personel Pol PP Sumbawa melakukan penyemprotan di wilayah pemukiman penduduk di Alas.

Satpol PP Lanjutkan Penyemprotan Disinfektan Massal di Alas Sumbawa Besar (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Sumbawa melanjutkan penyemprotan disinfektan massal ke wilayah barat Sumbawa.

Pada sejumlah titik di kecamatan Alas. Setelah di dalam kota Sumbawa Besar di wilayah timur Sumbawa, seperti di Brang Kolong kecamatan Plampang dan lainnya.

Sebagaimana disampaikan Kasat Pol PP Sumbawa, H. Sahabuddin S.Sos, M.Si, penyemprotan di kecamatan Alas, pada Senin (27/7) kemarin. Meliputi wilayah desa Kalimango, desa Dalam, desa Luar. Termasuk di dalam pasar Alas. “Alhamdullillah penyemprotan di Alas sudah tuntas,” sebutnya.

Sebelumnya, masih di

wilayah barat, penyemprotan juga dilakukan di desa Lekong dan desa Gontar kecamatan Alas Barat. Menyusul adanya warga setempat yang terpapar Covid-19. Kasat Pol PP pun mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Menggunakan masker untuk memutus rantai penyebaran Covid di daerah ini. (arn)

Pasangan NR-BJS Siap Deklarasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Di tengah keraguan banyak pihak, bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Nurdin Ranggabarani S.H, M.H dan Burhanuddin Jafar Salam S.H (NR-BJS) kini mencuat ke permukaan. Siap bertarung di gelanggang demokrasi Pilkada sumbawa, setelah mengklaim dua parpol pengusung. Bahkan pasangan NR-BJS kini sedang merancang persiapan deklarasi yang direncanakan pada pertengahan Agustus mendatang.

“Siap Insya Allah. Sekarang sedang berproses menuntaskan dukungan Parpol pengusung.

PPP dan Partai lainnya. Dengan mengusung NR-BJS,” tukas Nurdin kepada Suara NTB, Minggu di kecamatan Utan. Diketahui, Nurdin seminggu belakangan ke Jakarta menemui dan melobi sejumlah pimpinan Parpol, diantaranya DPP Partai Demokrat.

BJS menambahkan, pasangan NR-BJS ini akan dideklarasikan pada minggu ke dua atau paling lambat tanggal 18 Agustus. “Mudah -mudahan partai pengusung ini bisa lengkap. Dan kami menargetkan bukan hanya lengkap untuk 9 kursi. Karena dalam key-

(Suara NTB/ist)

TAKZIAH - BJS (kiri), mantan Bupati KSB KH. Zulkifli Muhadli (tengah) dan Nurdin Ranggabarani (kanan) di acara takziah wafatnya orang tua Fahri Hamzah di Kecamatan Utan. akinan kami, sebagaimana hubungan persahabatan, semakin banyak sahabat itu semakin baik dan semakin mudah hal-hal yang akan kita rencanakan,” katanya optimis.

Semangat dari pasangan NR-BJS kalau disingkat cukup menarik. Kalau dielaborasi dengan bahasa Sumbawa.

NR (Na’ Ragu), BJS (Balong Jatu’ Samawa). “Itulah tagline sementara kami. Dalam arti, mudah-mudahan itu nanti setelah deklarasi, setelah partai lengkap, baru kita deklarasi, tentu ada tim yang akan

menggodok dan sebagainya.

Namun kami yakin, mudahmudahan Insya Allah paket ini bisa bertarung nanti di kompetisi pilkada Desember 2020,” urainya lebih lanjut.

Menurut BJS, Inilah pasangan muda dalam arti yang sebenarnya, terutama dari segi umur. Namun pasangan ini kenyang pengalaman politik, terutama kiprahnya di lembaga legisatif selama ini. “Kami meminta doa, mudah-mudahan ini dilancarkan menjadi keberkahan bagi Tau Tana’ Samawa,” pungkasnya. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Hingga memasuki semester kedua tahun ini, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum juga melakukan penagihan retribusi bagi menara telekomunikasi yang ada di daerah.

“Untuk tahun ini kita belum ada melakukan penagihan ke seluruh operator menara telekomunikasi,” ungkap Kabid Pendapatan, Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) KSB, Nurullah.

Sementara ini kata dia, pemerintah dan operator menara telekomunikasi masih menyusun kesepakatan besaran nilai retribusi yang akan dikenakan.

Sebab pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan perusahaan operator menara telekomunikasi, Peaturan Daerah ( Perda) Reteibusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang digunakan KSB selama ini belum direvisi.

Dan atas saran fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Ke-

mendagri). Bagi daerah-daerah yang belum melakukan revisi Perda, guna mempercepat penagihan bea reteibusi menara telekomunikais di daerahnya sementara dapat dicapai melalui kesepakatan antar kedua belah pihak. “Sebenarnya lewat Diskominfo sudah dirapatkan hal ini. Dan hampir final disepakati berapa besaran retribusi yang akan ditarik tahun ini. Tapi berhubung (pandemi) corona.

Belum ada lagi pertemuan lanjutannya,” sebutnya. “Nanti kesepakatan itu bisa dalam dibakukan sementara lewat peraturan bupati atau laimnya,” sambung Nurullah.

Untuk diketahui, pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan Pemda KSB melalui retribusi pengendalian menara telekomunikasi ini mencapai Rp 1,2 miliar di APBD perubahan. Jumlah itu terkoreksi mengalami kenaikan dari target di APBD murni sebelumnya yang hanya ditetapkan sekitar Rp 600 juta lebih. (bug)

Belum Tentukan Arah, Demokrat Dompu Tanpa Beban Dompu (Suara NTB) Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Dompu, Ismul Rahmadin, S.Pd.I enggan mengungkapkan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan diusung Partai Demokrat di Pilkada Dompu. Ia baru akan mengungkapkan pasangan yang akan diusung bila telah menerima SK DPP Partai Demokrat tentang arah dukungan di Pilkada Dompu.

“Sebelum SK DPP kami terima, kami tidak bisa berbicara apa-apa. Walaupun Ketua DPW sudah menyampaikan bahwa partai Demokrat akan mendukung (pasangan H Syaifurrahman Salman, SE, MSI-Ika Rizky Veryani) ini, itu hak dan kewenangan Ketua DPW. Kami di DPC baru akan menyampaikan (arah dukungan) apabila SK DPP sudah diterima,” kata Ketua DPC Partai Demokrat kabupaten Dompu, Ismul Rahmadin, S.Pd.I kepada Suara NTB di kantornya, Senin (27/7).

Ismul menegaskan, Partai Demokrat tidak memiliki beban dalam dukung mendukung pasangan calon. Pihaknya pun tidak membatasi kader untuk berkomunikasi dengan bakal calon yang ada. “Ketika sudah ada keputusan partai, seperti disampaikan Sekjen DPP,

(Suara NTB/ist)

Ismul Rahmadin kembalilah di pangkuan ibu (partai). Kalau tidak, hanya butuh waktu 2 menit untuk memutuskan (PAW anggota Dewan),” kata Ismul mengulang kalimat Sekjen DPP Partai Demokrat.

Dikatakan Ismul, saat ini tahapan proses arah dukungan partai Demokrat masih di DPP. Dari beberapa calon yang mendaftar, ada 2 pasangan calon yang memenuhi syarat dan dilanjutkan ke DPP. Yaitu pasangan H Syaifurrahman Salman, SE, MSI-Ika Rizky Veryani (Suka), dan pasangan Arifuddin, SH-H Mulyadin, SH, MH. (ula)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 28 Juli 2020

Halaman 6

SMK Kesehatan Karya Adi Husada Gelar Wisuda Angkatan Ke-VIII Giri Menang (Suara NTB) – SMK Kesehatan Karya Adi Husada menggelar Acara Kesyukuran Penamatan dan Wisuda Angkatan ke-VIII untuk kompetensi keperawatan, pada Senin (27/7) di Hotel Aruna Sengigi, Kabupaten Lombok Barat. SMK Kesehatan Karya Adi Husada meluluskan dan mewisuda 59 siswa.

Acara itu dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., orang tua/wali siswa, para siswa yang diwisuda, tamu undangan, dan jajaran SMK Kesehatan Karya Adi Husada.

Kepala SMK Kesehatan Karya Adi Husada, H. M. Supnawadi Yusuf Akbar, SKM., MMKES., dalam sambutannya menyampaikan syukur

kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kegiatan wisuda tersebut. Ia juga menyampaikan riwayat yang memotivasi orang tua untuk tidak ragu menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi.

“Pada hari ini anak-anak kita telah berhasil menyelesaikan tiga tahun pendidikan.

Anak-anak kita dengan berbagai cobaan hantaman badai, berhasil menyelesaikan pendidikan. Ini adalah pendidikan dasar ada pendidikan lebih tinggi lagi, yang bisa diikuti oleh anak-anak,” ujarnya.

Menurut Supnawadi, SMK Kesehatan Karya Adi Husada sudah bekerja sama dengan PT MHome Care Indonesia.

Bagi lulusan yang ingin langsung bekerja, bisa langsung bekerja di tempat tersebut.

Pegang Rekomendasi Gugus Tugas KEGIATAN belajar mengajar (KBM) di lingkungan sekolah sampai saat ini belum diizinkan secara tatap muka. Pembelajaran di rumah masih harus diterapkan oleh siswa. Bagi sekolah dan madrasah yang melakukan pembelajar tatap muka khususnya di sekolah. Syaratnya harus mengantongi izin dari gugus tugas penanganan Covid-19 kabupaten.

Hal ini ditegaskan Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Lotim, H. Azharuddin,MSy, dikonfirmasi akhir pekan kemarin. Dikatakannya, kegiatan belajar di rumah bagi siswa dan santri belum diperbolehkan dilaksanakan di madrasah hingga tanggal 13 September 2020. Untuk itu, pihak penyelenggara pendidikan diminta untuk mematuhi dan menerapkan apa yang menjadi kebijakan bersama tersebut.

Terkait adanya sekolah yang menyelenggaran jadwal masuk secara bergilir. Azharuddin mengungkapkan jika kebijakan itu bisa-bisa saja diterapkan, akan tetapi tetap harus mengantongi rekomendasi dari gugus tugas. Artinya, meskipun kebijakan itu atas persetujuan wali murid, namun konsekuensinya akan berhadapan dengan hukum sekiranya ada guru atau murid yang terkena Covid-19.

Bahkan berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) empat menteri per tanggal 10 Juli 2020, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyelenggaraan pembelajaran taun 2020/ 2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi Covid-19 dan surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-1114/DJ.I/Dt.I.I/ PP.00/06/2020.

Di antaranya, tahun ajaran baru tahun 2020/2021 untuk lembaga RA, MI, MTs, MA terhitung mulai tanggal 13 Juli 2020 serta dilakukan layanan pendidikan melalui fase transisi selama dua bulan terhitung bulan Juli sampai September 2020 dan dilanjutkan secara BDR fase II, menyiapkan fasilitas kesehatan dan penerapan protokol kesehatan. (yon) H. Azharuddin (Suara NTB/yon)

SMK Kesehatan Karya Adi Husada sendiri sudah terakreditasi A. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua siswa yang sudah mempercayakan pendidikan anaknya di SMK Kesehatan Karya Adi Husada.

Supnawadi menekankan, pembelajaran di SMK Kesehatan Karya Adi Husada tidak hanya terkait kesehatan, tapi juga pembelajaran mengenai adab atau akhlak.

“Di mana pun tempat kalian, adab yang diutamakan, pasti selamat,” ujarnya.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan, siswa yang diwisuda menapaki satu fase kehidupannya. Menurutnya, sebuah perjalanan dan tantan-

gan di saat ini perlu ikhtiar dan kerja maksimal. “Untuk adikadik, perlu membangun sifat kreatif, tifak cepat puas, sifat untuk bisa mendapatkan kompetensi lebih,” katanya.

Aidy juga mendorong agar orang tua siswa mau menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Ia menekankan, saat ini era milenial, penuh dengan tantangan. Dibutuhkan sikap kritis, keberanian untuk berkompetisi dan bersaing.

“Dibutuhkan hard skill dan soft skill. Memiliki ilmu, tapi jangan lupa nurani. Jika hari ini dan ke depan dibantu oleh orang tua, dan belum membanggakan, saya pesan jangan sakiti hati mereka,” katanya.

Acara itu diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia

Raya, mengheningkan cipta, menyanyikan mars dan hymne SMK Kesehatan Karya Adi Husada, kemudian persembahan tari selamat datang dari siswa SMK Kesehatan Karya Adi Husada. Pembacaan ayat suci Al-Qur’an dibawakan oleh Ustadz Abdurrohman, yang merupakan juara satu Qori’ Internasional di Iran tahun 2006.

Pembacaan doa dipimpin Ustadz Ahyarudin, QH, S.SY. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi pemindahan tali toga. Dilanjutkan dengan pemberian piagam untuk tiga wisudawan terbaik yang dilakukan oleh Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Aidy Furqan, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Motivasi pendidikan disampaikan Ustadzah Dr. Nurlaila Hasyim,

(Suara NTB/ron)

WISUDA - Kepala SMK Kesehatan Karya Adi Husada, H. M. Supnawadi Yusuf Akbar, memindahkan tali toga sebagai tanda diwisudanya lulusan SMK Kesehatan Karya Adi Husada, didampingi Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Aidy Furqan (kedua dari kiri).

MA. Pesan dan kesan dari wisudawan disampaikan Quratul Aini. Acara ditutup den-

gan menyanyikan lagu hymne guru dan terima kasihku, serta persembahan tari. (ron)

Anak Rentan Terdampak Hal Negatif Selama PJJ Mataram (Suara NTB) – Penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan cara Belajar dari Rumah (BDR) fase kedua di tengah pandemi Covid-19 ini menyisakan berbagai tantangan.Terutama rentannya anak mengalami dampak negatif dengan diterapkannya PJJ. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, kepada Suara NTB, Senin (27/7) mengatakan, dalam masa pandemi Covid-19 di mana anakanak terisolasi di rumah dan belajar dari rumah selama berbulan-bulan, memiliki risiko berdampak bagi mental anak-anak.

Risiko itu seperti anak mengalami kejenuhan, penurunan minat belajar, terpapar konten negatif akibat aktivitas penggunaan internet yang sangat tinggi, dan naiknya risiko kesehatan anak akibat aktivitas yang minim. “Kami juga melakukan survei kepada anak-anak di NTB, antara lain di Bima dan Pulau Lombok,” ujarnya.

Ia merincikan, dampak negatif itu antara lain, pertama, anak rentan mengalami kecanduan gawai, internet, serta eksploitasi seksual. Menurutnya, selama PJJ, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar gawai untuk bisa mengerjakan tugas dan mengakses internet.

“Teknologi informasi memang seperti pisau bermata dua, di satu sisi memudahkan komunikasi dan menghilangkan jarak, tapi di satu sisi kehadi-

ran teknologi komunikasi memiliki ruang-ruang gelap, di mana predator seksual, industri hoaks, dan industri pornografi menyasar anak-anak,” ujarnya.

Kedua, anak rentan mengalami gangguan kesehatan. Retno menjelaskan, penggunaan peralatan daring seperti ponsel, laptop maupun komputer PCselama berjam-jam setiap harinya akan memicu kelelahan pada fisik dan mata anak.

“Terlalu lama di depan gawai setiap hari juga memicu obesitas pada anak karena minim bergerak. Untuk itu, para orang tua disarankan mengajak anak berolahraga bersamasama setiap harinya agar anak terbiasa bergerak, sehingga aliran darahnya lancar dan terhindar dari obesitas,” ujarnya.

Ketiga, anak rentan putus sekolah. Rento menyampaikan, menurut catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada 2019 saja ada 157.166 anak putus sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah. PJJ secara daring berpotensi membuat anak-anak miskin yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring terancam putus sekolah.

Ia mengatakan, PJJ menun-

jukan kesenjangan yang lebar dalam akses digital di kalangan peserta didik. Anak-anak dari kelas ekonomi menengah ke atas terlayani PPJ secara daring karena kelompok ini memiliki segalanya yang dibutuhkan untuk belajar daring. Namun, anakanak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah tidak terlayani dalam PJJ, karena kelompok ini tidak memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk PJJ daring.

Ke empat, anak rentan mengalami eksploitasi. Ketika anakanak memilih berhenti sekolah akibat tidak memiliki akses untuk pembelajaran daring, maka banyak anak yang akhirnya diminta orangtuanya bekerja atau menikah, sehingga angka pekerja anak dan perkawinan anak berpotensi meningkat.

Retno menegaskan, perlindungan khusus terhadap anak kian mendesak saat mereka harus ikut mengatasi masalah ekonomi keluarga dengan bekerja. “Seperti kasus pekerja anak di NTB saat pandemi, di mana anak-anak laki-laki yang tidak bisa mengikuti PJJ daring dikarenakan tidak memiliki alat daring dan tak sanggup membeli kuota internet, akhirnya, mere-

ka diminta bekerja oleh keluarganya untuk membantu mengatasi masalah ekonomi keluarga selama pandemi,” ujarnya.

Kelima, anak rentan mengalami berbagai kekerasan. Retno menjelaskan, survei KPAI yang dilaksanakan pada 8-14 Juni 2020 dengan sampel responden anak sebanyak 25.164 orang menunjukkan bahwa terjadi kekerasan psikis dan fisik selama pandemi terhadap anak dengan pelaku keluarga terdekat, seperti ibu, ayah, kakak/adik, saudara lainnya, kakek/nenek, asisten rumah tangga. Meskipun kekerasannya tidak spesifik terjadi hanya saat mendampingi anak PJJ, Ia mengatakan, KPAI mendorong Kemdikbud segera menyederhanakan kurikulum di semua jenjang pendidikan, TK sampai SMA/SMK. Pihaknya juga mendorong Pemerintah Pusat melalui Kominfo RI segera membuat kebijakan pengratisan internet selama PJJ pada 6 bulan ke depan. Karena banyak anak dari keluarga menengah ke bawah tak mampu melaksanakan pembelajaran daring akibat tak mampu membayar kuota internet.

Selain itu, Retno mengatakan, pihaknya mendorong sekolah memetakan anak-anak yang bisa melakukan pembelajaran daring dan yang hanya bisa luring atau yang bisa luring dan daring. Sekolah menyiapkan penjadwalkan pembelajaran

(Suara NTB/ist)

Retno Listyarti dan membuat modul pembelajaran untuk anak-anak yang tidak bisa daring. “Terutama untuk para siswa SMK yang membutuhkan praktik keterampilan di bengkel sekolah, seharusnya dijadwalkan daring dan tatap muka demi menjaga kualitas lulusan sekolah vokasi.

Retno juga menjelaskan, KPAI mendorong adanya kebijakan pemerintah yang fokus pada keluarga miskin. “Akan mencegah krisis akibat pandemi menjadi krisis kemanusiaan yang lebih besar kepada anak. Pemerintah harus memastikan anakanak mendapatkan akases pendidikan, kesehatan dan perlindungan,” sarannya. (ron)

Kepsek, Guru dan Orang Tua Berperan Penting saat PJJ Mataram (Suara NTB) – Kepala sekolah (kepsek), guru, dan orang tua siswa memiliki peran penting saat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19 ini. Peranan mereka menentukan keberhasilan PJJ di awal tahun ajaran 2020/2021. Hal itu mengemuka pada seri webinar maju bersama LPMP NTB yang digelar, Sabtu (25/7) lalu dengan tema Penilaian Pembelajaran dan Penanaman Karakter di Era Adaptasi Kebiasaan Baru.

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Mohamad Mustari, Ph.D., menyampaikan, peran penting kepala sekolah, guru dan orang tua sangat menentukan keberhasilan pembelajaran jarak jauh.

Menurutnya, kepala sekolah sebagai top manajer diperlukan dalam menyusun strategi. Sementara guru dan orang tua siswa sebagai ujung tombak proses pembelajaran tanpa mengesampingkan protokol kesehatan.

Mustari mengungkapkan, menurut survei, 940 juta usia sekolah dari 194 negara melakukan pembelajaran jarak jauh.

Data Kemendikbud dan Kemenag, 43 juta siswa dan mahasiswa, 534.633 ribu satuan pendidikan, 436 ribu guru dan dosen melakukan pembelajaran jarak jauh.

Di samping itu 18 persen satuan pendidikan tidak mempunyai jaringan internet dan 3 persen wilayah di Indonesia tidak mempunyai jaringan listrik. “Hal ini merupakan kendala tersendiri dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh,” katanya.

Salah satu narasumber, Dr. Wirman Kasmayadi, S.Pd., M.Si., yang merupakan Widyaiswara Madya di LPMP NTB membahas Penilaian Pembelajaran di Era Adaptasi Kebiasaan Baru.

Pandemi Covid-19 memaksa guru dan dosen untuk melakukan penyesuaian strategi atau model atau proses dan penilaian pembelajaran agar sesuai dengan kondisi dan moda pembelajaran jarak jauh yang fleksibel serta mendayagunakan aplikasi teknologi mutakhir.

Wirman Kasmayadi mengenalkan tips penilaian pembelajaran jarak jauh yaitu komunikasi terbuka, kejelasan, kesesuaian,

mitigasi, umpan balik, keterlibatan, konvergensi dan divergen, aplikasi tehnologi, kolaboratif (problem solving), integritas, message/ discusion board, refleksi dinamis dan inklusf. Di akhir paparan Wirman Kasmayadi menegaskan penilaian bermutu kunci pendidikan bermutu.

Pemateri kedua, Hj. Hibatullah, S.Pd., M.Pd., yang merupakan pengawas pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat yang aktif juga pada kegiatan Aisyiah menyampaikan nilai utama penguatan pendidikan karakter, yaitu Religius, Nasionalis, Mandiri, Gotong royong dan Integritas. Prinsip pembelajaran dalam rangka penguatan pendidikan karakter pada masa menghadapi adaptasi kebiasaan baru dalam perspektif religiusitas adalah keselamatan dan kesehatan lahir batin, fokus pada pendidikan akhlak, dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna, bersifat inklusif sesuai usia, umpan balik bersifat kualitatif, pola interaksi dan komunikasi yang positif.

“Menjalin kemitraan dengan orang tua sangat diperlukan untuk mendukung PPK, komitmen, konsistensi dan keberpihakan, mendukung secara finansial serta membagikan praktik baik.

Organisasi keagamaan dapat membangun kolaborasi relawan, menjadi tutor, mitra sekolah, menyebarluaskan dan menerapkan nilai nilai PPK,” urainya.

Tidak kalah pentingnya adalah lingkungan mempunyai andil untuk itu perlu dibuat suasana yang menyenangkan, tidak kaku, sejuk, bersih, sehat dan tenang, dinding bisa dihiasi poster, kutipan ayat, keteladanan atau pesan yang menarik, halaman, area baca, kamar perlu ditata agar peserta didik betah dan mudah belajar.

Webinar seri ketiga maju bersama LPMP NTB diikuti oleh 662 melalui Zoom Meeting maupun siaran langsung YouTube. Dalam setiap sesi diselingi dengan kuis yang dijawab oleh peserta. Bagi yang menjawab cepat dan benar mendapatkan bingkisan menarik dari LPMP termasuk buku Pendidikan Karakter untuk siswa abad XXI yang ditulis oleh Mohamad Mustari, Ph.D. (ron)

(Suara NTB/dys)

UJIAN - Peserta uji kompetensi tenaga kesehatan yang menerapkan protokol kesehatan saat masuk ruang ujian, Senin (27/7).

Stikes Mataram Gelar Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Mataram (Suara NTB) Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, maka diperlukan sumber daya manusia kesehatan dan tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui Uji kompetensi tenaga kesehatan yang kini digelar Stikes Mataram sejak 24-27 Juli. Uji kompetensi tenaga kesehatan adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada bidang kesehatan.

Ketua Panitia Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Stikes Mataram, Alwan Wijaya, MMR., menerangkan pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan untuk mendapatkan SDM berkualitas bidang kesehatan. “Pelaksanaan ujikom (uji kompetensi) tiga hari termasuk breafing

terkait dengan pelaksanaan,” kata Alwan, Senin (27/7).

Dijelaskan, pemerintah dalam upaya menjamin mutu pendidikan tinggi bidang kesehatan, sesuai amanah UU Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah telah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi bidang kesehatan. Salah satu kebijakan utamanya adalah penyelenggaraan uji kompetensi secara nasional.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2017, ada 6 profesi tenaga kesehatan yang akan dilaksanakan uji kompetensi, yaitu profesi perawat, perawat gigi, radiografer, rekam medis, dan elektromedis.

Pada uji kompetensi periode ini, jumlah peserta sebanyak 156 tenaga kesehatan. Mereka terbagi dalam enam sesi tes. Satu sesi diikuti sebanyak 25-26 orang.

Sedangkan durasi yang dibu-

tuhkan untuk satu satu sesi sebanyak tiga jam. Di mulai dari jam 09.00 - 13.00. Sesi kedua berlangsung mulai pukul 02.30 - 17.00.

Dijelaskan peserta uji kompetensi berasal dari mahasiswa kesehatan perawat dengan asal institusi berasal dari berbagai kampus dalam dan luar daerah. Mereka merupakan mahasiswa asal NTB yang terjebak tidak bisa balik kuliah akibat situasi pandemi. “ Ada yang dari universitas Medan, Surya Global Jogja, Makassar. Ada pula yang dari lokal,” sebutnya.

Sementara karena adanya Covid-19, pelaksanaan tes uji kompetensi dilakukan dengan prosedur ketat kesehatan.

Mulai dari jaga jarak antar sesama peserta. “Ada jarak yang harus dijaga. Penggantian masker, cek suhu dan metal detektor supaya kita tidak bersentuhan langsung,” ujarnya. (dys)

SUARA NTB Selasa, 28 Juli 2020

POLHUKAM

Halaman 7

Tinggi, Potensi Sengketa Verfak Tahap II Dukungan Paslon Perseorangan Mataram (Suara NTB) – Bawaslu Provinsi menyebutkan potensi sengket pilkada serentak 2020 pada tahapan verifikasi faktual (Verfak) syarat dukungan calon perseorangan tahap II (perbaikan) ini, jauh lebih besar dibandingkan pada saat Verfak syarat dukungan tahap pertama.

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

Anggota Satgas TMMD 108 Sumbawa Barat menyelesaikan sasaran fisik pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat.

Sasaran Fisik TMMD 108 Sumbawa Barat Capai 95 persen Mataram (Suara NTB) – Target sasaran fisik program TMMD 108 di Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat terus dikebut. Memasuki hari ke-25, sasaran fisik mencapai 95 persen. TMMD ini akan berakhir pada 29 Juli mendatang.

Dansatgas TMMD 108 Sumbawa Barat, Letkol CZI Eddy Oswaronto mengatakan capaian sasaran fisik maupun non fisik kini tercapai sesuai dengan target dan akan segara rampung.

“Semua sasaran fisik dan non fisik harus rampung sebelum tanggal 29 Juli,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (27/7). sasaran fisik itu antara lain pembukaan jalan strategis, pembuatan plat deker, pembuatan talud, pembangunan masjid, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan rehab satu unit RTLH. Sasaran capaian non fisik dibantu masyarakat dan para mahasiswa KKN Universitas Cordova dan Universitas Teknologi Sumbawa.

Sementara itu, Kepala Desa Seminar Salit, Khairuddin, menyampaikan apresiasinya terhadap para anggota TNI, Polri dan masyarakat serta mahasiswa yang telah terus bekerja dalam membangun Desa Seminar Salit dalam program TMMD 108.”Tak terasa, TMMD sebentar lagi akan segera berakhir, progress pembangunan fisik juga telah berjalan sesuai target,” ujarnya. Ia berharap, apa yang dibangun oleh TNI dalam TMMD ini dapat berguna bagi masyarakat setempat dan juga dapat dirawat dengan baik. (why/*)

Kekasih Korban Gantung Diri Diperiksa Mataram (Suara NTB) – Misteri kematian LNS (23) yang ditemukan meninggal tergantung di ventiliasi terus diselidiki. Polisi melakukan olah TKP. Selanjutnya, memeriksa saksi-saksi. Selain teman dekat, kekasih korban RY (22) juga dimintai keterangan. Kekasih korban merupakan penghuni rumah No 2 Jalan Arofah BTN Royal Mataram, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram. RY masih bertemu dengan korban pada Rabu pekan lalu.

“Mereka ada perselisihan karena korban tidak terima pacarnya mau kuliah ke Jogja,” ungkap Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa dikonfirmasi Senin (27/7) kemarin. Dari keterangan RY juga didapati bahwa korban tinggal bersama kekasihnya itu sejak Selasa (21/7) lalu. sehari kemudian, Rabu (22/7) korban kabur dari rumah kekasihnya itu setelah pertengkaran.

Sementara RY pada hari yang sama pulang ke Janapria, Lombok Tengah. Alasannya, hendak mengambil barang untuk persiapan berangkat ke Bali. “Saksi bersama ibunya mengantar adiknya untuk persiapan kuliah,” kata Kadek Adi. RY kemudian menuju Bali, Kamis (23/7). Sejak saat itu korban sudah mulai susah dihubungi. Pesan instan tidak pernah dibalas.

Begitu juga dengan telepon. Sampai kemudian pada Sabtu (25/ 7), RY meminta tolong TT (22) untuk mengecek rumahnya. Dari situ lah, LNS ditemukan sudah tidak bernyawa.

Kadek Adi menjelaskan tim identifikasi mengolah TKP di mana jasad LNS tergantung di ventilasi. Ditemukan kursi, tali warna oranye, serta pintu yang memang dalam keadaan sudah rusak, serta pintu gerbang yang tidak bergembok. “Tidak ada barang-barang yang hilang menurut pengakuan saksi RY ini,” ucapnya.

Saat ini jenazah LNS masih tersimpan di ruang jenazah RS Bhayangkara Mataram. Tim dokter masih menyusun laporan hasil visum luar.

Penyidik hanya bersandar pada hasil visum tersebut karena pihak keluarga menolak otopsi untuk mendalami secara medis penyebab kematian. “Dari hasil sementara korban sudah meninggal lebih dari 24 jam setelah ditemukan. Hasil lengkapnya kita belum terima. Tapi nanti informasinya hanya akan di permukaan saja karena ini hanya visum luar. Tidak ada otopsi karena keluarga tidak mengizinkan,” terangnya. (why)

Hal itu diungkapkan Komisioner Bawaslu Provinsi NTB Koordinator Divisi Sengketa, Dr. Yuyun Nurul Azmi saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (27/7) kemarin. Dia mengungkapkan besarnya potensi sangket pada tahapan Verfak tahap II ini karena sudah tidak ada lagi kesempatan bagi Paslon untuk melakukan perbaikan jika tidak memenuhi syarat.

“Kalau sekarang sudah tidak ada, bahkan kalau tidak ketemu pendukungnya langsung dicoret, kalau kemarin masih bisa diberikan kesem-

patan untuk mendatangkan pendukungnya,” ujar Yuyun.

Calon peserta Pilkada dari jalur perseorangan diberikan kesempatan mengajukan sangketa ke Bawaslu dalam tenggat waktu tiga hari pascakeluarnya keputusan KPU. Sebab yang jadi objek sengketa adalah keputuskan KPU tersebut.

“Keputusan Bawaslu itu tidak bisa disengketakan lagi, karena bersifat final dan mengikat. Untuk sengketa pencalonan ini memakan waktu sampai 12 hari, Bawaslu wajib mengeluarkan keputusannya.

Jika keputuskannya mengabul-

kan gugatan, maka KPU wajib melaksanakan keputusan tersebut. Begitu juga sebaliknya, kalau ditolak, Paslon tidak bisa menggugat lagi,” jelasnya.

Disampaikan Yuyun yang akan melaksanakan sidang sengketa adalah Bawaslu Kabupaten/Kota tempat Paslon perseorangan tersebar terdaftar. Bawaslu Provinsi hanya melakukan pendampingan saja kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki sengketa.

“Sengket pemilu itu bisa terjadi antar peserta pemilu dan dengan penyelenggara.

Perlu diketahui bahwa kepu-

tusan KPU tersebut bagi paslon yang memenuhi syarat tidak langsung menetapkan dia jadi calon. Tetapi memastikan dia bisa mendaftar ke KPU sebagai paslon bersamaan nanti dengan yang dari jalur parpol,” jelasnya.

Diketahui dalam Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di tujuh kabupaten/kota di NTB, tercatat ada tujuh pasangan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang maju dari jalur perseorangan yang tersebar di lima daerah. Yakni, satu pasangan calon di Kota Mataram, dua pasangan calon di Lombok Tengah, dua pasangan calon di Sumbawa dan masing-masing satu pasangan calon di Dompu dan Bima.

Hasilnya Verfak dukungan tujuh pasangan bakal calon per-

(Suara NTB/ndi)

Yuyun Nurul Azmi seorangan itu, hanya satu pasangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dukungan yakni pasangan Talifudin dan Sudirman dari Sumbawa. Sedangkan enam paslon lainnya belum memenuhi syarat. (ndi)

Kejati NTB Selidiki Proyek RSUD KLU Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB menyelidiki proyek pembangunan gedung RSUD Kabupaten Lombok Utara (KLU) di Tanjung. Itemnya antara lain pembangunan ruang Intensive Care Unit (ICU)Operation Kamer (OK) dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) tahun 2019. Pengusutannya baru sebatas tahap awal. Yakni pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan data.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan belum dapat menjelaskan lebih rinci mengenai penanganan kasus tersebut. “Ini masih penyelidikan. Jadi belum ada yang bisa kita jelaskan,” ujarnya mengutip keterangan Aspidsus Gunawan Wibisono, Senin (27/7).

Proyek ICU-OK RSUD KLU dianggarkan sebesar Rp6,7 miliar pada APBD KLU tahun 2019. Proyek rumah sakit yang terdampak gempa tahun 2018 lalu ini sempat molor dari target. Rekanan pelaksana berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, PT Apro Megatama yang memenangi tender dengan harga penawaran Rp6,4 miliar. “Ada adendum 50 hari.

Rekanan bekerja dengan den-

da. Kalau soal wanprestasinya dia itu ranahnya APIP (Aparat Intern Pengawas Pemerintah),” ungkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek E Bakri saat dihubungi Senin (27/7) kemarin.

Dia mengakui bahwa rekanan tidak bisa menyelesaikan proyek tepat waktu. Kontrak akhirnya diperpanjang melalui adendum kontrak sampai Februari lalu. “Kontraktor jalan dengan denda,” ucapnya.

Proyek itu kemudian menjadi temuan BPK. Munculnya dari perpanjangan kontrak tersebut. Temuan diteruskan kepada Inspektorat KLU untuk ditindaklanjuti PPK. “Ada Rp62 juta. Kita diminta menagih denda tersebut,” kata Bakri.

Bakri menambahkan bahwa proyek itu sudah sampai tahap provisional hand over atau penyerahan sementara dari rekanan kepada pihak RSUD KLU. “Kalau FHO (Final Handover) belum. Sekarang kan masih tahap pemeliharaan,” jelasnya. Bakri mengaku hanya menjalankan tugas PPK di tengah perjalanan proyek sebagai PPK pengganti.

Proses tender sampai penandatanganan kontrak dilaksanakan

(Suara NTB/ari)

RSUD KLU - Kondisi RSUD KLU beberapa waktu lalu dilihat dari sudut berdirinya IGD yang pembangunannya terbengkalai.

PPK sebelumnya.

Begitu juga mengenai sengkarut pembayaran pihak ketiga penyedia barang masing satu unit alat sistem tata udara AHU/HVAC, HEPA Filter, Medium Filter, Remote Control, dan buku garansi.

Sejumlah fasilitas itu diminta kembali pihak rekanan penyedia barang karena tidak kunjung dibayar. Demikian juga dengan Hermetic Door dan pekerjaan pemasangan vynil.

Padahal, termin pembaya-

ran sudah dilaksanakan per Desember 2019 lalu. Sejumlah peralatan itu tetap dipasang karena diduga sudah ada jaminan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pada RSUD KLU. ”Kalau itu kita tidak ikut-ikutan. Kita hanya berurusan dengan rekanan pelaksana saja,” tandas Bakri.

Inspektur KLU H Zulfadli sebelumnya menyatakan proyek ICU-OK RSUD KLU sudah masuk dalam tahap sidang Tuntutan Perbendaha-

raan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). ”(ICU dan OK –Operation Kamer) kemarin masuk dalam LHP BPK. Yang IGD sudah sempat diajukan probity audit tetapi terlambat.

Kami rekomendasikan pekerjaan harus disetop,” terangnya.

Proyek penambahan ruang IGD RSUD KLU dianggarkan dalam APBD 2019 sebesar Rp5,41 miliar. Tender proyek tersebut dimenangi PT Batara Guru Group dengan penawaran Rp5,1 miliar. (why)

Danrem 162/WB Pimpin SK Dukungan PPP Terbit untuk Tradisi Pelepasan Kasrem Mataram (Suara NTB) – Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani memimpin upacara serah terima dan sumpah jabatan serta tradisi penerimaan pejabat baru dan pelepasan pejabat lama Kepala Staf Korem dan Kasi Kasrem 162/WB di Aula Sudirman Korem 162/WB, Senin (27/7) Ppergantian pejabat itu yakni Kasrem 162/WB dari Letkol Inf Endarwan Yansori yang digantikan Kolonel Arm I Made Kariawan. Kasilog Kasrem 162/WB dari Letkol Inf Supriadi kepada Kolonel Cba Hery Ismailliya, serta penerimaan Kasipers Kasrem 162/WB Kolonel Caj Rudi

Enam Daerah

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani bersalaman siku dengan mantan Kasrem 162/WB Letkol Inf Endarwan Yansori dalam upacara serah terima dan sumpah jabatan serta tradisi penerimaan pejabat baru dan pelepasan pejabat lama, Senin (27/7).

Priyanto, dan pelepasan Ps. Kasi Intelrem 162/WB Mayor Inf Hendra Sukmana.

Danrem 162/WB dalam amanatnya menyampaikan, serah terima jabatan dan tradisi penerimaan pelepasan Perwira jajaran Korem merupakan hal yang biasa di lingkungan TNI AD, dalam rangka pembinaan karir personel sekaligus penyegaran kepemimpinan yang senantiasa akan terus dilakukan. “Selaku Danrem maupun pribadi, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Letkol Inf Endarwan Yansori, Letkol Inf Supriadi dan

Mayor Inf Hendra Sukmana beserta keluarga atas pengabdiannya selama menjabat di Korem 162/WB,” kata Rizal.

Selain itu, ucapan selamat datang juga disampaikan kepada pejabat yang baru untuk bergabung di satuan Korem 162/ WB. Mengakhiri sambutannya, lulusan Akmil 1993 tersebut berharap kepada para pejabat baru agar segera menyesuaikan diri dan melaksanakan tugas yang telah dipercayakan oleh pimpinan TNI AD sesuai jabatan serta fungsi masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab.

Setelah ini, Letkol Inf Endarwan Yansori akan melanjutkan tugas dalam jabatan di satuan baru sebagai Kapuskodalopsdam IX/Udayana, Letkol Inf Supriadi menjabat Irdyater Itutum Itdam IX/ Udayana, dan Mayor Inf Hendra Sukmana sebagai Pejabat sementara Pabandyagal Sinteldam IX/Udayana. (why/*)

Mataram (Suara NTB) – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan telah memutuskan pasangan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang akan didukung di tujuh kabupaten/kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020.

Bahkan dari tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB itu, PPP sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) dukungannya, kecuali di Pilkada Sumbawa. Meskipun di sana sudah dipastikan PPP akan mengusung kadernya, Nurdin Ranggabarani, namun SK belum bisa dikeluarkan DPP, karena belum clear koalisi dan pasangan calon wakilnya.

“Kota Mataram kan sudah clear, ke pasangan Mohan-Mujib dan kita sudah serahkan SK dukungannya. Bahkan khusus Mataram itu SK dari DPP itu sudah B1-KWK, yang bisa langsung dipakai mendaftar ke KPU,” ujar Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri.

Kemudian untuk Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU), DPP PPP menetapkan mendukung pasangan calon petahana, Najmul Ahyar-Suardi.

Namun demikian untuk KLU, model SK yang sudah diterbitkan baru berupa rekomendasi dukungan, belum SK dukungan atau bahkan B1-KWK. “Untuk KLU baru SK rekomendasi saja, belum SK B1KWK. Kita sambil menunggu Demokrat keluarkan SK, kalau sudah keluar maka akan kita peroses lagi SK B1-KWK untuk KLU,” katanya.

Untuk SK dengan model B1-KWK, DPP PPP hanya baru menerbitkan dua saja yakni untuk Kota Mataram dan KSB. Adapun pertimbangan DPP PPP langsung men-

erbitkan SK B1-KWK untuk dua daerah tersebut karena sudah dianggap final.

“Jadi SK DPP PPP itu ada empat jenjang, pertama SK tugas, kedua SK Rekomendasi, ini sifatnya masih bisa berubah. Ketiga SK Dukungan yang berlaku final, tidak bisa berubah, dan keempat SK B1KWK yang dipakai mendaftar ke KPU oleh calon,” jelasnya.

Sedangkan di Lombok Tengah, PPP memberikan dukungan kepada pasangan Ahmad Ziadi-Lalu Aswantara. Hanya saja, SK untuk Lombok Tengah ini juga masih bersifat Rekomendasi, belum sampai SK B1KWK. Kemudian di KSB, dukungan PPP jatuh kepada pasangan petahana, Musyafirin-Fud Saifuddin, dan SK yang sudah terbit yakni model B1-KWK. Sementara itu untuk Dompu, PPP menjatuhkan dukungan kepada pasangan Saifurrahman-Chika, yang sudah diberikan SK Rekomendasi.

Untuk SK B1-KWK akan menyusul kemudian. “Bima itu ke petahana, Dinda-Dahlan, di sana sudah terbit SK rekomendasi plus SK dukungan, tinggal B1-KWK saja,” ujar Akri. (ndi)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.6835 HT NOKA : MHIJFJ11XFK453761 – NOSIN : JFJIE-1448150 NO.BPKB L-06863985 AN.I WAYAN AGUS WIDARSA A.MD HLG SKTR JL.SELEPARANG CAKRANEGARA HLG STNK R2 HONDA DR.3114 CU NOKA : MHIJM3112HK094524 – NOSIN : JM31E-1098235 AN.DARMAYANTI HLG STNK R2 HONDA DR.3395 CW NOKA : MHIJM3110HK455684/NOSIN : JM31E-1460538 NO.BPKB : N-08933728 AN. PELAPOR MUHAMMAD SAJIDIN HLG D’SKTR AMPENAN HLG STNK R2 HONDA DR.6051 OW NOKA : MHIKF11187K406152/NOSIN : KF11E1411804 NO.BPKB M.01600267 AN.I MADE ADI KARMANA HLG SKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM

SUARA NTB

Selasa, 28 Juli 2020

Akselerasi Belanja Daerah dan Cara Tak Biasa Gerakkan Ekonomi Lokal Dari Hal. 1 Di mana, dalam Perpres tersebut, Pemerintah membentuk Satgas Penanganan Covid19 yang dipimpin Kepala BNPB dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Wakil Menteri BUMN. Sedangkan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dipimpin oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

Penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemprov NTB, baik dari sisi kesehatan dan dampak sosial ekonominya berjalan beriringan. Sehingga mampu meredam tekanan ekonomi yang ditimbulkan wabah Covid-19. Di saat musibah, NTB berhasil meraih berkah tersembunyi (blessing in disguise).

Dengan adanya Covid-19, ekonomi lokal menjadi hidup karena IKM dan UMKM tetap berproduksi dengan adanya kebijakan Pemprov yang menggunakan produk lokal dalam pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap I, II dan II. Bahkan dalam program stimulus ekonomi, IKM dan UMKM semakin diberdayakan dengan membeli produk permesinan yang dihasilkan untuk dibagikan ke IKM dan UMKM yang bergerak di sektor pengolahan. ‘’JPS Gemilang dengan memberdayakan IKM dan UMKM lokal merupakan langkah extraordinary yang kita lakukan,’’ kata gubernur dikonfirmasi di Kantor Gubernur, pekan kemarin.

Ketika wabah Covid-19 sudah masuk ke Indonesia, gubernur mengatakan Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas dengan seluruh gubernur se-Indonesia. Dalam rapat terbatas tersebut, kata gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini, Presiden memberikan pesan yang sangat tegas.

Bahwa Indonesia berhadapan dengan suatu keadaan yang tak pernah alami sebelumnya. Oleh karena itu, ada dua hal yang harus dilakukan.

Pertama, semaksimal mungkin semua kepala daerah harus mencegah penularan Covid-19. Dan kedua, dampak ekonomi harus diperhatikan.

Jangan sampai terlampau serius memikirkan penanganan virus Corona, tetapi tidak memikirkan dampak ekonomi.

Sehingga bisa jadi nanti masyarakat selamat dari Corona.

Tetapi akan dengan masalah ekonomi yang lebih besar. ‘’Instruksi Presiden kami sikapi dengan tegas. Kerja besar kami langsung dibagi dua.

Pertama, satu tim khusus langsung menangani persoalan kesehatan dan teknis lainnya.

Panglimanya Ibu Wakil Gu-

bernur. Kedua, tim khusus penanganan dampak sosial ekonomi,” tutur Dr. Zul. Instruksi Presiden mengenai Jaring Pengaman Sosial (JPS), digunakan oleh Pemprov NTB sebagai suatu kesempatan meretas jalan baru. Di tengah kampanye agar masyarakat stay at home dan jaga jarak untuk mencegah penyebaran Covid-19, Pemprov memberdayakan IKM dan UMKM supaya mereka tetap punya kesibukan di tengah pandemi.

Di mana, bantuan sosial berupa JPS yang diberikan ke masyarakat bukan berupa uang tunai. Tetapi dalam bentuk komoditas berupa sembako dan suplemen yang merupakan produk IKM dan UMKM lokal. Ia menyadari pemberian bantuan berupa sembako akan banyak kegaduhan.

JPS yang diberikan Pemprov NTB harus dalam bentuk sembako dan suplemen. Dan semua sembako dan suplemen ini harus diproduksi oleh UMKM lokal. Seperti beras, minyak goreng, ikan asin, ikan kering, abon ikan. Kemudian suplemen seperti teh kelor, kopi, hand sanitizer, APD dan masker merupakan produk UMKM lokal. ‘’Dengan kebijakan untuk menggunakan produk sendiri, UMKM menggeliat dan bangkit. Dalam tiga bulan ini, awalnya 300 UMKM, bulan berikutnya 535 UMKM. Dan terakhir bulan ini kita mampu mendemonstrasikan UMKM yang terlibat 5.000 UMKM,’’ sebutnya.

Tentu, kata Dr. Zul, awalnya kualitas produk IKM dan UMKM lokal tidak lebih baik dari produk yang berasal dari Jawa atau China. Harganya juga tidak kompetitif, tapi ada cost of learning didapatkan oleh IKM dan UMKM lokal. Setelah pembelajaran tiga bulan, Pemprov mampu memetakan klaster IKM dan UMKM dan akan diberikan stimulus ekonomi setelah berakhirnya program JPS Gemilang. Melalui pemberdayaan yang dilakukan, IKM dan UMKM NTB diharapkan bukan hanya memasarkan produknya di provinsi NTB. Tetapi produk yang dihasilkan mampu kompetitif dijual di pasar nasional dan internasional.

Setelah menjaga “dapur” UMKM NTB tetap mengepul dengan program JPS Gemilang, Pemprov melanjutkan dengan program stimulus ekonomi. Yakni melanjutkan pembinaan dan pemberdayaan kepada IKM dan UMKM lokal untuk memproduksi 2.132 mesin dan peralatan. Pada peringatan HUT Kemerdekaan RI, ditargetkan 500 mesin produk IKM dan UMKM permesinan NTB dapat dipamerkan. Puncaknya,

pada 17 Desember atau HUT NTB, seluruh mesin yang dipesan sebanyak 2.132 unit sudah rampung.

Ke depan, Dr. Zul berharap IKM dan UMKM lokal mampu memproduksi barang yang berkualitas dan memiliki pasar sendiri dengan dukungan permesinan dari Pemprov NTB. Sepeda listrik, motor listrik, dan berbagai produk kebanggan anak daerah diharapkan dapat terus maju menembus pasar dunia.Momentum perhelatan akbar Motor GP di Mandalika tahun 2021, sepeda listrik buatan NTB akan ditampilkan saat acara besar dunia itu. ‘’Kita bayangkan Valentino Rossi dan ribuan penonton dari berbagai belahan dunia, menggunakan sepeda listrik saat event itu, betapa bangganya kita,’’ kata gubernur.

Akselerasi Belanja Mempercepat penyerapan belanja pemerintah merupakan satu-satunya cara untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi.

NTB merupakan provinsi yang sukses dalam mengakselerasi penyerapan belanja daerah, bahkan masuk nomor dua terbaik secara nasional setelah DKI Jakarta. Serapan anggaran DKI Jakarta sebesar 45 persen, sedangkan NTB 44 persen.

Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, jumlah pagu dana transfer ke daerah dan dana desa untuk 11 Pemda di NTB pada 2020 sebesar Rp14,9 triliun. Sampai 30 Juni 2020, Pemerintah Pusat sudah mentransfer sebesar Rp8,1 triliun atau 54,49 persen.

Dengan mempercepat realisasi belanja daerah, maka pertumbuhan ekonomi akan dapat digenjot di tengah pandemi.

Selain mengakselerasi belanja daerah, Pemprov juga mengambil kebijakan berupa pemberian kredit tanpa agunan lewat PT. Bank NTB Syariah.

Ketua International Council for Small Business (ICSB) Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati, M.Sc juga menilai aktivitas UMKM menjadi salah satu andalan pemerintah saat Pandemi Covid-19 ini. ‘’Sektor UMKM menjadi andalan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah lesunya ekonomi global saat ini,’’ ujar Niken saat acara Temu Bisnis Produk Unggulan UMKM Hasil Pembinaan Pendampingan Ekonomi yang berlangsung di Hotel Golden Palace Mataram, Kamis, 23 Juli 2020 lalu.

Hal ini dibuktikan dengan data tahun 2019 dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang menunjukkan bahwa

UMKM berkontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 60,34 persen, menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen, juga berkontribusi terhadap nilai ekspor sebesar 14,17 persen, serta mencatat nilai investasi sebesar 58,18 persen.

Di NTB, ada 645 ribu UMKM dan mampu menyerap 1,695 juta tenaga kerja. Begitu juga IKM, tercatat ada 96.205 unit dan menyerap 259.140 tenaga kerja.

Namun ada lima masalah utama yang sering menghambat perkembangan UMKM di Tanah Air yaitu rendahnya SDM dan manajemen, kurangnya finansial, kurangnya dukungan institusi, inovasi dan teknologi yang belum tepat, masalah pasar dan bahan baku.

Oleh sebab itu, sinergi adalah suatu tindakan besar yang dapat memecahkan masalah UMKM di Indonesia khususnya di NTB. ‘’Jika kita bersinergi kita bisa maju lebih cepat dan masalah-masalah yang kita hadapi akan lebih cepat terselesaikan,’’ tutur Niken.

UMKM dipercaya mampu bertahan dan menjaga perekonomian di NTB, terlebih dalam berbagai kondisi yang terjadi di NTB. Sehingga peningkatan kualitas UMKM sangat perlu dilakukan.

Pada gempa bumi yang melanda NTB tahun 2018 silam, berkat bantuan dari berbagai penjuru dunia, dalam waktu kurang dari setahun NTB mampu bangkit. Bahkan pada 2019 pertumbuhan ekonomi di NTB tercacat sebagai tertinggi keempat dari 34 provinsi di Indonesia.

Ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yang signifikan, kata istri Gubernur NTB ini, daerah ini kembali dilanda oleh musibah yakni pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yang tidak hanya melanda NTB akan tetapi juga melanda dunia. ‘’Saya melihat dari penurunan yang terjadi dari sisi perekonomian itu ketika pandemi Covid-19 ini kita turun nya lebih sedikit, yang mana dulu kita minus 4 persen dan saat ini hanya minus 2 persen. Artinya kita dari sisi perekonomian mungkin sudah lebih kuat. Artinya meski kita sangat menderita namun kita bisa menghadapi ini dengan lebih baik lagi,’’ ujarnya.

Hal itu semakin membuat Niken semakin optimis. Bahwa pada perhelatan MotoGP 2021 mendatang UMKM NTB akan menjadi pemain utama dalam kegiatan tersebut. Untuk itu, ia mengajak akan terus mengobarkan semangat dan memperkuat kolaborasi UMKM menyambut perhelatan MotoGP 2021. (nas)

Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi Dialokasikan Rp460,66 Miliar Dari Hal. 1 Gita mengatakan, produk IKM dan UKM lokal diserap oleh pemerintah dengan membeli hasil produksi untuk dibagikan melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Sehingga masyarakat tetap produktif meskipun dalam kebijakan stay at home untuk mencegah penyebaran Covid-19. ‘’Ini langkah yang berani, dan masyarakat pun tersenyum, itu rohnya,’’ kata Gita.

Selain itu, upaya cepat dalam menangani Covid-19 dalam berbagai sendi kehidupan juga salah satu faktor dalam penyerapan anggaran.

Memasuki kenormalan baru, sektor pariwisata yang paling terdampak perlahan mulai menemukan jati dirinya untuk kembali bangkit melalui slogan NTB ‘’Nurut Tatanan Baru’’.

Destinasi wisata di wilayah zona kuning dan hijau secara bertahan dibuka dengan syarat menerapkan protokol kesehatan yang ketat. ‘’Ini upaya pemerintah daerah mengembalikan keadaan dan citra ekonomi serta sektor lain sebagai upaya terus mengembalikan keadaan sehingga serapan dan realisasi APBD Anggaran Semester II Tahun 2020 memenuhi target,’’ jelas Sekda.

Karena penyerapan belanja pemerintah menjadi kunci menggerakkan ekonomi di tengah pandemi. Ia berharap sinergi dan kerjasama seluruh pemerintah daerah dan lembaga pemerintah lainnya di

NTB akan merealisasi percepatan penyerapan anggaran Semester II Tahun 2020.

Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pemprov NTB yang sudah mencapai serapan anggaran di angka 44 persen atau Rp2,3 triliun dari Rp5,607 triliun APBD NTB 2020.

Masa pandemi Covid-19 mengakibatkan terkoreksi pendapatan sebesar Rp600 miliar, juga akibat dana transfer yang mengalami penurunan. PAD juga terkoreksi, sehingga dilakukan refocusing dan relokasi untuk tiga program utama penanganan Covid-19.

Ia mengatakan, kebijakan stimulus ekonomi JPS Gemilang yang menggunakan produk IKM dan UKM lokal merupakan salah satu faktor kunci dalam serapan anggaran APBD. Menggunakan produk lokal IKM dan UKM lokal untuk dibagikan kepada masyarakat melalui JPS Gemilang, melahirkan inovasi dan inspirasi baru yang menjadi titik tumpu dalam pemberdaya ekonomi masyarakat.

Selain mempercepat penyerapan anggaran daerah, Sekda juga meminta agar Perbankan juga mempercepat penyaluran kredit kepada IKM dan UKM yang ada di NTB. Dengan penyaluran kredit diharapkan IKM dan UKM tetap berproduksi di tengah pandemi karena mendapatkan dukungan pembiayaan.

Sehingga prediksi lonjakan angka kemiskinan dapat ditekan pada September menda-

tang. Sebagaimana diketahui, angka kemiskinan di NTB naik pada posisi Maret 2020 menjadi sebesar 13,97 persen.

Jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2020 tercatat sebesar 713.890 orang atau 13,97 persen. Pada September 2019, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 705. 680 orang atau 13,88 persen. Terjadi kenaikan persentase penduduk miskin selama periode September 2019 – Maret 2020 sebesar 0,09 persen.

Selain memberikan stimulus ekonomi, juga didorong percepatan tender proyek. Sehingga penyerapan anggaran semakin cepat terealisasi.

Stimulus ekonomi dan JPS Gemilang, diharapkan mampu menetrasi potensi kenaikan angka kemiskinan di NTB. Termasuk yang diharapkan adalah dukungan perbankan agar mempercepat penyaluran kredit-kredit kepada nasabah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian bank. ‘’Sekarang sudah tidak ngerem lagi. Pemerintah daerah menggeber, perbankan juga kita harapkan demikian. Mana yang bisa dibantu pembiayaannya, agar dipercepat,’’ pintanya.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM mengatakan Pemerintah memberikan subsidi bunga bagi UMKM dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK No.65/PMK.05/2020 tentang

Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga untuk kredit UMKM. Di perbankan dan perusahaan pembiayaan, pinjaman sampai dengan Rp500 juta subsidi bunga sebesar 6 persen untuk tiga bulan pertama, 3 persen untuk tiga bulan kedua.

Sedangkan pinjaman di atas Rp500 juta sampai Rp10 miliar, subsidi bunga 3 persen untuk 3 bulan pertama dan 2 persen untuk 3 bulan kedua.

Sementara di lembaga penyalur kredit program pemerintah, pinjaman sampai dengan Rp10 juta subsidinya sebesar beban bungan debitur, paing tinggi 25 persen. Kemudian, pinjaman di atas Rp10 juta sampai Rp500 juta, subsidi bunga 6 persen untuk 3 bulan pertama dan 3 persen untuk 3 bulan kedua. Sementara, pinjaman di atas Rp500 juta sampai Rp10 miliar, subsidi bunga 3 persen untuk tiga bulan pertama dan 2 persen untuk tiga bulan kedua.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai 30 Juni di NTB sebesar Rp1,28 triliun dengan jumlah debitur 40.666.

Dengan rincian, KUR usaha kecil 2.351 debitur senilai Rp404,35 miliar, KUR mikro 32.562 debitur senilai Rp840,3 miliar, KUR TKI 599 debitur senilai Rp9,3 miliar dan Ultra Mikro 5.154 debitur senilai Rp27,7 miliar.

Dengan adanya, pemberian subsidi bunga kredit oleh pemerintah, diharapkan semakin banyak UMKM yang mendapatkan akses permodalan di masa pandemi ini. (nas)

Pemprov Harus Siapkan Strategi Ekonomi Jangka Panjang Dari Hal. 1 Menurut Firmansyah, salah satu kebijakan yang tepat dilakukan oleh Pemprov NTB adalah mengambil produk UMKM lokal. Kemudian disalurkan ke masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau bentuk bantuan lainnya.

Namun demikian, untuk kebijakan jangka menengah atau jangka panjang, kebijakan seperti itu tidak bisa terus diandalkan. Karena keterbatasan anggaran pemerintah ke depan. Firmansyah menyarankan, pemerintah NTB

harus mengerjakan dua pola.

Pertama, pola untuk jangka pendek seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Kedua, perlu memikirkan pola jangka menengah dan jangka panjang untuk kebijakan ekonomi ke depan.

Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unram ini mengatakan, salah satu pola untuk jangka menengah dan panjang yang bisa dilakukan adalah menyiapkan UMKM lokal memproduksi kebutuhan primer atau kebutuhan utama masyarakat. ‘’Bahasa sederhananya reorientasi produk, kemudian harus dijadikan

UMKM naik kelas. Sehingga konsumen bisa menyerap produk UMKM,’’ saran Firmansyah.

Caranya, kata Firmansyah, secara umum produk UMKM didekatkan ke masyarakat atau konsumen. Tentunya dengan memperhatikan produk yang dibutuhkan oleh konsumen, ketersediaan produk yang memadai, dan akses produk bisa diperoleh oleh konsumen.

Menurutnya, pekerjaan utama ada Dinas Perindustrian untuk mendekatkan produk UMKM ke pasar atau konsumen. Pemerintah harus memiliki strategi sehingga

UMKM terbantu. ‘’Ibarat orang mau belajar jalan. Nanti pelan-pelan dilepas, ketika dilepas, bisa lincah berjalan.

Kalau dipegang terus tidak bisa diharapkan,’’ jelasnya.

Firmansyah menekankan, kebijakan jangka pendek dan jangka panjang harus dipikirkan dengan baik. “Intinya ada dua aspek, aspek jangka pendek dan jangka menengah atau jangka panjangnya.

Bagaimana UMKM naik kelas.

Dalam arti produksinya diserap oleh konsumen, bukan hanya masyarakat yang butuh bantuan, tapi semua konsumen,’’ ujarnya menyimpulkan. (ron)

Halaman 8

Kebijakan ’’Sabuk Pengaman’’ Ekonomi NTB Diapresiasi Dewan Dari Hal. 1 Sedikitnya, ada tiga kebijakan yang dinilai cukup berhasil dan efektif. Yaitu JPS Gemilang yang melibatkan IKM dan UMKM lokal, percepatan realisasi belanja APBD dan kebijakan Bela-Beli Produk Lokal NTB. Memasuki triwulan ke-III ini, kondisi perekonomian di NTB memang mengalami guncangan. Akan tetapi, dampaknya tidak separah yang diprediksi sebelumnya.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi NTB yang membidangi urusan ekonomi, Ir. Made Slamet menyampaikan bahwa Provinsi NTB bisa melawati ancaman keambrukan ekonomi di masamasa darurat pandemi Covid-19.

Ini menurutnya, tidak terlepas dari kebijakan tepat yang diambil oleh Gubernur NTB. ‘’Kita sangat mengapresiasi kebijakan-kebijakan gubernur dalam penanganan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Gubernur telah mengambil kebijakan yang tepat sehingga kita tidak mengalami dampak yang sangat parah, seperti yang diprediksikan,’’ ujar Made Slamet kepada Suara NTB pekan kemarin.

Disebutkan politisi PDIP ini, salah satu kebijakan ekonomi yang sangat tepat di-

ambil gubernur di tengah masa darurat pandemi Covid19 itu yakni melibatkan UMKM sebagai mitra dalam penyediaan pengadaan barang dalam Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. ‘’Gubernur di dalam program JPS Gemilang itu, menjadikan UMKM aktor utama.

Sehingga di tengah sektor ekonomi yang lain sedang lesu, UMKM kita terus berproduksi, bahkan dengan produksi yang makin besar, karena permintaan yang besar,’’ katanya.

Dengan pelibatan UMKM itu, maka peredaran uang yang berasal dari anggaran pengadaan barang JPS Gemilang yang bahkan mencapai angka Rp1 triliun itu, benar-benar beredar di masyarakat tingkat bawah. Sehingga masyarakat di lapisan paling bawah yang diprediksikan akan terkena dampak ekonomi paling parah, bisa diminimalkan. ‘’Apalagi UMKM yang dilibatkan itu sangat banyak dan merata di setiap daerah. Nah ini yang menyebabkan masyarakat di bawah itu tidak terlalu parah terdampak, apalagi realisasi keuangan terus digenjot, sehingga uang tetap beredar di masyarakat bawah yang disalurkan melalui UMKM ini,’’ katanya.

Made Slamet pun kembali memberikan apresiasi ter-

hadap langkah Gubernur NTB yang akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bela Beli Produk Lokal. Ini katanya yang akan semakin memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat masyarakat bawah.

Sehingga ia meyakini pada triwulan ke-III ini perekonomian akan tumbuh positif. ‘’Saya kira pola menjaga ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini bisa tetap dijadikan model pembangunan ekonomi ke depan. Dan langkah itu saya lihat sudah langsung dilakukan oleh Pak Gubernur dengan menerbitkan Pergub Bela-Beli Produk Lokal itu,’’ ujarnya.

Hanya saja lanjut Made Slamet, ia melihat langkah Pemprov NTB itu tidak diikuti sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Jika hal yang sama juga dilakukan oleh Pemkab/Pemkot, ia meyakini perekonomian masyarakat NTB akan sangat tangguh. ‘’Tapi tidak semua kabupaten/kota. Ada beberapa yang tidak mengikuti pola provinsi itu. Kalau semua daerah kabupaten/kota kompak, saya yakin ekonomi kita akan terjaga. Bahkan ke depannya lebih baik.

Saya kira itu saja catatannya, perlu diperkuat lagi sinergitas dengan daerah-daerah. Karena kalau provinsi saja, belum cukup,’’ pungkasnya. (ndi)

JPS Gemilang, Cikal-Bakal Penguatan IKM/UMKM Lokal Dari Hal. 1 Selain itu ada juga masalah validasi data yang kemudian menjadi acuan pemerintah dalam penyaluran JPS Gemilang selanjutnya.

Kendati demikian, program tersebut berhasil menjaga pergerakan produksi lokal IKM/ UMKM NTB dengan penyerapan masih-masing produk. Terlebih sasaran JPS Gemilang adalah 105.000 KK terdiri dari 73.000 KK desil 1-3 yang tidak mendapatkan program bantuan dari Kementerian Sosial RI, dan 32.000 KK dari kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha yang terdampak Covid-19.

Pada penyaluran tahap II jumlah penerima tersebut bertambah menjadi 125.000 KK terdiri dari 110.000 KK penerima manfaat datanya berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemudian 15.000 KK penerima manfaat datanya berasal dari luar DTKS. ‘’Banyak hikmah yang kita peroleh di masa pandemi Covid-19, baru disadari banyak UMKM dan IKM yang memiliki potensi usaha di NTB,’’ ujar Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB tersebut, Senin (27/7).

Selain itu, IKM/UMKM lokal yang dilibatkan untuk menyediakan paket bantuan mencapai 535 unit usaha.

Menurut Ridwan, dari jumlah tersebut jumlah tenaga kerja yang dilibatkan mencapai 16.050 orang dengan proyeksi masing-masing unit usaha menyerap 30 orang tenaga kerja di tengah pandemi Covid-19.

Diterangkan, dalam proses penyaluran JPS Gemilang tahap II Pemprov NTB juga menyiapkan anggaran sebesar Rp278 miliar untuk stimulus ekonomi.

Di mana Rp90 miliar dari anggaran tersebut menyasar penguatan IKM/UMKM, petani, nelayan, dan peternak agar dapat mempertahankan produksi.

Sedangkan Rp188 miliar sisanya menyasar kegiatan-kegiatan di masing-masing OPD. Kegiatan yang dimaksud diarahkan untuk paket kerja yang mengarah ke stimulus ekonomi.

Dicontohkan seperti Pokir DPRD yang berada di sejumlah OPD. Antara lain pekerjaan jalan usaha tani, jalan desa, jalan lingkungan, pembenahan fasilitas di desa wisata dan lainnya dilaksanakan dengan sistem padat karya.

Untuk penyaluran JPS Gemilang tahap III, jumlah sasaran program bantuan tersebut sebanyak 120.000 KK. Rinciannya 110.130 penerima dari DTKS,

dan 9.870 KK non-DTKS. Selain itu IKM/UMKM yang dilibatkan juga mengalami peningkatan drastis, mencapai 3.271 IKM/ UMKM lokal NTB. Diterangkan, dalam penyaluran tahap III untuk pengadaan beras dilibatkan 62 IKM/ UMKM, garam 10 IKM/UMKM, ikan kering 97 IKM/UMKM, minyak kelapa 63 IKM/UMKM, abon 80 IKM/UMKM. Kemudian gula aren 17 IKM/UMKM, susu kedelai 138 IKM/UMKM, kopi 147 IKM/UMKM, teh kelor 35 IKM/UMKM, serbat jahe 22 IKM/UMKM, dedungki 605 IKM/UMKM, masker 84 IKM/ UMKM, sabun 18 IKM/UMKM, kue kering 546 IKM/UMKM dan goodbag vinyl 1.347 IKM/ UMKM. Untuk paket sembako antara lain terdiri dari beras, abon ikan, ikan kering, kue kering lokal dan minyak kelapa. Kemudian ada juga paket masker dan suplemen sebanyak terdiri dari susu kedelai, teh kelor/serbat jahe/gula semut, kopi, sabun dan masker non medis 2 buah. ‘’Pandemi Covid ini ternyata bisa menghidupkan hampir 3.000 UMKM kita. Kita dulu tidak pernah tahu ada UMKM kita yang bisa buat sabun. Dulu tidak ada UMKM kita yang membuat masker. Teh kelor juga kita tahunya dulu (kelor sebagai) sayur saja,’’ jelasnya.

Melihat geliat produksi tersebut, Ridwan menyebut Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc – Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd meminta agar adanya keberlanjutan dari program JPS Gemilang.

“Pak Gubernur dan Ibu Wagub mengharapkan untuk kita (OPD) memikirkan kelanjutan JPS Gemilang ini,” jelasnya. Menurutnya, program JPS Gemilang yang melibatkan IKM dan UMKM mendapatkan apresiasi pada level daerah dan nasional sebagai sebuah langkah jitu di tengah pandemi Covid-19 untuk menggerakkan IKM/UMKM lokal.

Penguatan Industri Salah satu kelanjutan JPS Gemilang dilakukan dengan memberikan stimulus ekonomi.

Terutama untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka menyiapkan IKM/ UMKM supaya memiliki kemampuan. Penyedia paket JPS Gemilang akan diberikan bantuan permodalan, peralatan, dan mesin untuk menunjang peningkatan produksi serta membantu akses pemasaran.

“Sehingga ada keberlanjutan dari program-program

kita. Ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat.

Dalam waktu dekat ini untuk seluruh Indonesia meluncurkan dana Rp30 triliun dalam rangka penguatan UMKM. Ini sebuah hal yang baik dan bisa kita sinergikan,” jelasnya.

Untuk mewujudkan pemulihan ekonomi, hal tersebut dinilai sebagai langkah yang tepat dan relevan dengan program unggulan Pemprov NTB sendiri. “Misalnya, pilihan kita pariwisata. Menyangkut juga UMKM-UMKM yang bergerak di bidang suvenir, makanan, minuman, transportasi dan lain-lain,” ujar Ridwan.

Pascapenyaluran JPS Gemilang Tahap III, pemerintah daerah dinilai akan memasuki fase penting. Yaitu melakukan pemulihan ekonomi melalui program stimulus ekonomi dengan alokasi anggaran mencapai Rp86 miliar. Antara lain digunakan untuk membeli 2.132 alat dan mesin untuk mendukung peningkatan dan kemampuan produksi IKM dan UMKM. Menurut Ridwan, seluruh mesin yang dipesan merupakan buatan IKM permesinan lokal NTB. ‘’Tidak ada satu mesin pun dalam program stimulus ekonomi yang akan kita beli dari luar. Semua bikinan IKM Permesinan lokal. IKM dan UMKM yang dapat bantuan senang. UMKM dan IKM yang membuat mesin juga dapat pekerjaan,’’ jelasnya.

Program stimulus ekonomi sendiri dijadwalkan terlaksana sampai Desember mendatang.

Selain itu, Pemprov akan membantu membuatkan tempat pemasaran berbasis daring untuk produk-produk yang mengisi paket JPS Gemilang dan produkproduk lain yang siap dipasarkan.

Dengan adanya program stimulus ekonomi, termasuk melalui JPS Gemilang tersebut, pemerintah daerah mengharapkan munculnya rasa percaya diri dari pelaku usaha lokal di NTB. Termasuk mewujudkan peningkatan produksi dengan stimulus yang akan diberikan. ‘’Pemerintah akan membantu memasarkannya. Misalnya apa yang dilakukan Pak Gubernur bekerjasama dengan Pemerintah DKI Jakarta. Mengundang BUMD DKI untuk mengambil produk-produk kita.

Pasarnya sebelumnya lokal saja. Sekarang kita ajak mereka keluar,’’ ujar Ridwan.

Dengan begitu, produk lokal NTB tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam daerah, melainkan juga luar daerah. Sehingga menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan IKM dan UMKM lokal di NTB. (bay)

Pentingnya Memberdayakan Potensi yang Ada Dari Hal. 1 “Krisis moneter tahun 1997, satusatunya lembaga ekonomi yang tetap survive (bertahan) adalah UMKM, bagaimana mereka ini dibina ke depan,” sarannya.

Pembinaan UMKM, ujar Ibrahim, terutama pada produktivitas menciptakan produk yang andal dan bermutu dengan jaminan harga yang terjangkau.

Selain itu diperlukan kemudahan untuk bantuan pinjaman modal, dan pemasaran produk.

“Pemasaran ini perlu dibentuk koperasi untuk menampung produk UMKM, dan dipasarkan,” ujar Ibrahim.

Selain itu, menurut Ibrahim, kebijakan industrialiasasi sangat potensial di NTB. Di NTB, dalam bidang pertanian secara luas yaitu pertanian, perikanan, dan peternakan memiliki potensi yang baik.

Semua itu harus dikelola secara progresif, sehingga yang

dihasilkan atau dijual adalah produk jadinya, bukan barang mentah. “Jadi industrialisasi harus dikoordinasi, perencaanan bagus, implementasinya juga harus tepat,” sarannya.

Ibrahim menjelaskan, terkait industrialiasi harus dikoordinasikan oleh dinas terkait. Dinas Perindustrian harus mengatur dan mengelola industrialisasi di NTB. terkait kendala kualitas sumber daya masalah dan mutu yang rendah, menurutnya bukan masalah. Diperlukan keterlibatan Dinas Tenaga Kerja untuk melatih keterampilan masyarakat.

Ia juga menyarankan kepada Pemprov NTB agar menarik para tokoh atau pengusaha asal NTB agar menginvestasikan modalnya di NTB. “Perkiraan saya kalau industrialisasi semata-mata dari APBD, susah, karena separuh lebih dari APBD hanya untuk hal-hal konsumtif,” katanya.

Oleh karena itu peran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB sangat penting. Menurutnya, DPMPTSP perlu lebih aktif merayu investor asal NTB yang berada di luar NTB agar masuk berinvestasi di NTB. Di samping itu, Ibrahim mengatakan gubernur juga punya otoritas membuat peraturan mengharuskan perusahan merekrut tenaga lokal. Termasuk juga kehadiran waralaba seperti Indomaret dan Alfamart yang harus mengangkat perekonomian di NTB dengan menjual produk dari NTB. Kegiatan padat karya seperti persiapan MotoGP di kawasan Mandalika dan berbagai proyek pertambangan di Pulau Sumbawa ke depan, harus memprioritaskan karyawan dari NTB. “Minimal 75 persen karyawan dari NTB sudah bagus,” katanya. (ron)

SUARA NTB

Selasa, 28 Juli 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 28 Juli 2020

Halaman 10

Sapi Kurban Pesanan Presiden Jokowi dari NTB Berbobot Paling Berat Se-Indonesia (Suara NTB/bul)

BANTUAN - Direktur Utama Bank Dinar, Mustaen menyerahkan secara simbolis bantuan di SLB A Mataram

HUT Ke-14 Bank Dinar, Bisnis Tumbuh Positif di Tengah Pandemi Covid Mataram (Suara NTB) Perayaan ke-14 tahun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Dinar Ashri tanggal 25 Juli 2020 dilaksanakan secara sederhana, karena dihadapkan dengan pandemi covid19. Namun beberapa catatan mentereng ditorehkan oleh BPRS akrab disebut Bank Dinar ini.

Ditengah pandemi covid-19 saat ini, bisnis Bank Dinar masih tumbuh positif, mulai dari Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan maupun aset yang dimiliki. Namun harus diakui, manajemen harus merevisi rencana bisnis karena tidak sesuai ekspektasi akibat covid. “Kondisi kita kan lagi menurun ekonomi, tapi Alhamdulillah kami bisa tumbuh walaupun tidak sesuai ekspektasi. Kami juga merevisi rencana bisnis kita sesuai dengan keadaan saat ini, harusnya dengan kondisi saat ini kita tidak bisa bertahan, tapi harus tetap maju,” ungkap Direktur Utama Bank Dinar, Mustaen usai menyerahkan bantuan ke dua yayasan pendidikan di Mataram, Senin (27/7) Menurut Mustaen, hampir semua lini bisnis Bank Dinar tumbuh positif, namun hanya non performing financing (NPF) yang sedikit mengalami kenaikan, yakni dari 0,56 menjadi 0,8 pada semester pertama 2020. Kondisi ini menjadi penyemangat manajemen untuk bekerja lebih baik, dengan memperkuat SDM serta IT yang dimiliki. “Data terakhir sih kami melihat tertinggi level BPR/BPRS kita dibandingkan dengan BPR/BPRS yang lain di NTB, namun itu masih belum sesuai mimpi kami. Kami bermimpi bisa berbicara nasional, tidak apa-apa kami BPRS, tapi paling tidak setara dengan nasional, mulai dari kekuatan finacialnya, IT, servis minimal setara bank umum,” ujarnya.

Pada momentum HUT ke 14 tahun ini, Bank Dinar memberikan penghargaan kepada guru mengaji di Taman Pendidikan Alquran (TPQ) pada Yayasan Bidyatul Hidayah Kebon Roek Kota Mataram.

Pada lembaga tersebut, manajemen akan memberikan tambahan dana insentif bagi 25 guru mengaji sebesar Rp5 juta setiap bulannya.

Selain itu pada momentum yang sama, Bank Dinar juga menyalurkan bantuan beras dengan total dana hampir Rp3 juta setiap bulannya untuk memenuhi kebutuan anak disabilitas pada Yayasan Penyandang Tuna Netra (YPTN) Al-Mahsar Selagalas Kota Mataram. Lembaga itu saat ini mendidik lebih dari 35 anak penyandang tuna netra dengan sebagian besar beban biaya berasal dari yayasan yang diperoleh dari para donatur.

Keberhasilan Bank Dinar menjalankan bisnisnya, mendapat apresiasi dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan. Dalam beberapa kesempatan, Farid menilai Bank Dinar sudah bisa menjadi contoh bagi BPR/BPRS yang lain. Dengan aset yang besar dan pertumbuhan yang positif, Bank Dinar sudah mampu bersaing dengan sejumlah BPR/BPRS terkemuka nasional. “Saya lihat Bank Dinar itu konsisten dan patut menjadi contoh bagi yang lain. Kalau BPR/BPRS yang lain bisa seperti itu, saya yakin pertumbuhan ekonomi di NTB akan semakin baik.

Sekarang bank dinar harus meningkatkan eksistensinya kembali biar bisa berbicara nasional,” tegas Farid. (bul/*)

Mataram (Suara NTB) Istana telah memesan sapi untuk kurban pada Idul Adha 1441 hijriyah berkoordinasi dengan Pemprov NTB. Sapi jenis simental telah disiapkan, bobotnya paling berat se Indonesia. Untuk kurban tahun ini, sapi milik H. Herman, Dusun Lendang Batu Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur dipilih.

Satu dari tujuh sapi unggulan milik H. Herman ini dipilih karena unggulnya. Bobot sapi 1,3 ton. Harganya di atas Rp100 juta. Sapi-sapi milik H. Herman ini memang sengaja dipersiapkan untuk dibeli kepala negara atau pejabat negara atau pejabat pemerintah. H. Herman mengaku sudah empat tahun memeliharanya.

Karena sapi dipersiapkan untuk pesanan khusus dari orang nomor satu di Indonesia, perawatannya juga berbeda. Sehari dua kali dimandikan. Pakannya juga tak bisa sembarangan. Dibelikan rumput gajah, batang pisang, pohon jagung beserta isinya. Kadang juga buah nangka.

“Tidak boleh dikasi rumput sembarangan agar tak sakit,” kata H. Herman kepada Suara NTB, Senin (27/7) kemarin.

Sudah bertahun-tahun sejak

era Presiden SBY, H. Herman menjadi langganan istana.

Hanya tahun 2019 lalu, pesanan sapi kurban tidak darinya.

Sapi pesanan Jokowi saat ini sudah diperlakukan sangat spesial. Darahnya juga sudah dicek. Kesehatannya juga rutin dicek oleh Dinas Kesehatan Hewan.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Dra. Hj. Budi Septiani mengatakan, rencananya Sabtu pascalebaran Idul Adha, akan diserahkan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkiefliemansyah kepada panitia kurban di Islamic Center untuk masyarakat NTB. Diketahui sapi milik H. Herman ini berbobot paling berat dibanding sapi-sapi yang diberikan untuk kurban dari kepala negara kepada provinsi-provinsi lainnya.

(Suara NTB/bul)

SAPI PRESIDEN - Sapi simental yang sudah dipesan oleh Presiden Jokowi untuk kurban tahun 1441 hijriyah “Berdasarkan hasil vikon nas. Setiap tahun, saat kurban ingkatan populasi. “60 persen (video konferensi) dengan se- istana memesan. Ada tim sapi jenis bali, dan 40 persen luruh provinsi di Indonesia khusus yang biasanya datang sapi jenis lain, eksotik,” ujarnuntuk penyerahan secara sim- melaksanakan pemeriksaan ya. Kepala dinas menambahkan, untuk kurban tahun ini, bolis dari presiden ke hewan kurban dari presiden.

Kepala dinas mengatakan, cukup banyak tawaran dari masyarakat NTB, jenis dan bobot disampaikan. Sapi dari potensi bibit sapi NTB 79.000 pemilik sapi dan kelompok.

NTB ini yang paling berat, 1,3 ekor. Semua jenis sapi. Dipe- Tapi yang dipilih adalah yang ton bobotnya,” kata kepala di- runtukkan potong dan pen- bobotnya paling jumbo. (bul)

Inseminator Pungut Biaya IB Terancam Diberi Sanksi Mataram (Suara NTB) Masyarakat pemilik ternak diminta proaktif mendukung program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Dalam Negeri (SIKOMANDAN) Kementerian Pertanian RI melalui Inseminasi Buatan (IB) atau kawin suntik. Pemilik ternak diminta melaporkan, jika ditemukan inseminator atau petugas kesehatan hewan yang melakukan penyuntikan semen beku pada indukan sapi maupun kerbau saat datang masa birahi ternak.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) mendengar adanya indikasi oknum petugas kesehatan hewan yang mematok tarif untuk IB. “Laporkan kepada kami. Nanti kami yang beri-

kan sanksi. Tidak boleh ada tariff. Gratis,” kata Hj. Budi Septiani ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/7) kemarin.

Dia menegaskan, tidak dibebankan sepeserpun biaya kepada pemilik ternak dalam peningkatan populasi ternak. Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH).

Kementerian Pertainian melalui telah mencanangkan suatu kegiatan yang disebut SIKOMANDAN. Program ini merupakan program andalan bagi Dirjen PKH yang bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi sapi dan kerbau di Indonesia.

Pilihan terhadap sapi dan kerbau, disebabkan daging sapi dan kerbau sebagai salah satu sumber protein hewani yang san-

RADIO

gat disukai masyarakat. Tahun ini, NTB mendapatkan dukungan anggaran untuk pengadaan 72 ribu lebih semen beku (sperma beku) dari sapi pejantan unggulan di UPT IB Banyumulek milik Pemprov NTB. Pemprov NTB telah bekerjasama dengan Dirjen PKH Kementerian Pertanian untuk pembelian 20.000 semen beku pada tahap pertama, dan 40.000 pada tahap kedua. Semen beku ini diperuntukkan bagi ternak-ternak yang sudah siap bunting.

Disediakan gratis kepada masyarakat. Selain semen beku, pelayanan pemeriksaan dan kesehatan hewan hingga melahirkan, kata kepala dinas, tidak boleh dipungut biaya apapun kepada pemilik ternak.

“Semua gratis, ada dananya

dari pemerintah. Kecuali ada yang ingin berterima kasih kepada petugas kesehatan hewannya mungkin, menurut kami tidak ada persoalan kalau itu. Yang tidak boleh itu mematok biaya kepada masyarakat,” ujarnya. Karena itu, kepala dinas meminta kepada masyarakat yang mendapati petugas inseminator memasang tarif khusus, agar dilaporkan untuk ditindaklanj u t i . (bul) Hj. Budi Septiani

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 28 Juli 2020

Tujuh Nakes RSUD Tripat Terpapar Covid-19 Giri Menang (Suara NTB) – Pelayanan bedah di RSUD Tripat Lombok Barat terpaksa ditutup selama beberapa hari terakhir, menyusul tujuh tenaga kesehatan (Nakes) dan tenaga dokternya terpapar Covid-19. Rencananya, pelayanan bedah akan dibuka kembali besok (hari ini). Itu pun tergantung para nakes tersebut.

Dirut RSUD Tripat drg. Arbain Ishak mengatakan beberapa dokter yang terpapar covid, terdiri dari spesialis dan dokter umum. Ditambah ada tenaga administrasi yang terpapar. Sedangkan untuk tenaga perawat sudah sembuh.

“Karena ada tenaga medis terkena (covid-19), di IBS (Instalasi bedah sentral) kita tutup dari hari Sabtu lalu,” jelas dia.

Ia menyebutkan ada tujuh orang Nakes di RSUD yang terpapar, termasuk tenaga dokter.

Ia menyebutkan saat ini ada penambahan penanganan pasien Covid-19. Bahkan pihaknya terpaksa mengembangkan rumah sakit darurat di Sanggar Mutu. Terdapat 18 orang pasien positif yang ditangani di sini. Dari 18 orang ini sudah dipulangkan dua orang karena sembuh. Tempat karantina di Sanggar Mutu ini dipakai menjadi rumah sakit darurat untuk penanganan pasien Covid-19. Ditambah lagi, di rumah sakit ditangani sebanyak 44 orang lebih. “Total yang kami tangani ada 62 orang pasien positif,” ujar dia.

Lebih jauh dijelaskan, masalah penanganan pasien terutama yang meninggal pihaknya mengantisipasi adanya kejadian penjemputan paksa seperti yang terjadi di RSUD Mataram. Mencegah itu terjadi, pihaknya sudah membentuk tim lobi atau negisiator. Ia menambahkan, pelayanan di RSUD tetap dimaksimalkan untuk pasien umum. Pihaknya tetap membuka pelayanan pasien umum meskipun beberapa nakes terpapar covid-19 dan jumlah pasien yang terus bertambah di RSUD Tripat. (her)

(Suara NTB/her)

PELAYANAN RSUD - Kondisi pelayanan di RSUDTripat, Gerung, Lobar, Senin (27/7). Meskipun beberapa nakes terpapar covid19 namun pelayanan terhadap warga tetap dibuka.

Sanksi Pidana Menanti Warga Ambil Paksa Jenazah Covid-19 Dari Hal. 3 Masyarakat diminta untuk menjadi agen penurunan angka positif Covid-19. Apabila masyarakat tetap bebal, maka sanksi pidana menanti. ‘’Bisa dikenakan pasal berlapis. Ada pasal 160 KUHP tentang provokasi. Kita juga akan kenakan dengan Undang-undang Karantina Kesehatan,’’ tegasnya.

Dia mencontohkan pengambilan paksa jenazah Covid-19 Nyonya M (47) asal Desa Mekarsari, Gunungsari, Lombok Barat pada Selasa (7/ 7) atau tiga pekan lalu. Warga yang mengambil paksa tersebut kini terancam pidana pengambilan paksa sesuai pasal 214 KUHP, tentang penghasutan pasal 160 KUHP, dan UU ITE. “Kasus yang itu sedang gelar perkara. Tindaklanjutnya nanti akan kita sampaikan,’’ ujar Guntur.

Hal itu untuk mengingatkan agar kejadian pengambilan paksa jenazah Covid-19 tidak terus berulang. Upaya yang sama terhadap jenazah pasien positif Covid-19 berinisial MR, 34 asal Labuapi, Lombok Barat pada Senin (27/ 7) pagi pukul 07.40 Wita berakhir gagal.

Benteng tim Sabhara Pol-

resta Mataram bersama Kodim 1606/Lobar sukses menghalau massa. Mediasi antara pihak keluarga dengan RSUD Kota Mataram gagal mencapai sepakat. Pihak keluarga memilih menandatangani pernyataan menolak pemakaman pihak rumah sakit.

Warga bersikukuh ikut melakukan pemakaman.

Pihak rumah sakit menyediakan tiga alat pelindung diri untuk masyarakat yang akan mengikuti prosesi pemulasaran jenazah MR. warga tetap menolak.

“Akhirnya kami tambahkan 10 APD untuk warga untuk proses pemakaman jenazah tersebut. Jadi ini tidak ada peristiwa pengambilan paksa. Jenazah diantar dengan ambulans dan dikawal anggota polisi,’’ terang Guntur.

Pengawalan pemakamannya kemudian diserahkan kepada Polres Lombok Barat sesuai wilayah hukumnya. MR merupakan pasien kormobid Covid-19 yang mulai menjalani perawatan mulai Sabtu (25/7) lalu. Kemudian dinyatakan meninggal dunia pada Senin (27/7) dengan hasil tes usap menunjukkan positif Covid-19. (why)

Penguburan Pasien Covid-19 Dikawal TNI/Polri Dari Hal. 3 Terkait dengan massa yang datang ke rumah sakit, ujarnya, masyarakat datang untuk meminta agar warga mereka yang meninggal dipulangkan.

Masyarakat tidak mau kalau pasien yang meninggal diselesaikan mulai dari dimandikan, dikafankan dan disalatkan oleh pihak rumah sakit. ‘’Warga saya minta agar dipulangkan saja, tidak apaapa tim Covid-19 ikut mengurus jenazah di rumah yang penting sudah disaksikan oleh keluarga,’’ terangnya.

Warga yang meninggal akibat Covid-19 ini akhirnya dimakamkan usai Salat Ashar, Senin (27/7) sore. Pelaksanaan Salat Jenazah tetap menggunakan protokol Covid-19 dan hanya satu kali Salat Jenazah. Di rumah duka, warga nampak bergotong-royong mengurus jenazah untuk dimakamkan. Selain itu warga setempat juga banyak yang datang untuk bertakziah ke rumah duka.

Sekda Lobar selaku Sekretaris Gugus Tugas, Dr. H. Baehaqi mengatakan, penanganan jenazah yang terindikasi terpapar Covid-19 sudah disiapkan tim negosiator dan tim reaksi cepat (TRC). “Secara teknis itu ada di Dikes,” imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Tim Negosiasi RSUD Kota Mataram, Sayu Veronica menyatakan jenazah adalah pasien dengan inisial MR dinyatakan positif Covid-19, setelah di-

lakukan swab. Pada saat masuk ke RSUD Kota Mataram tanggal 25 Juli, pasien saat masuk ke IGD dalam kondisi pasien zona merah.

Di mana pasien menderita penyakit gagal ginjal, sehingga langsung dilakukan swab dan hasilnya positif, dan pasien langsung diberikan perawatan sesuai standar Covid-19 dan menjalani isolasi di ruang perawatan. “ Saat dinyatakan positif, keluarga sudah terima dan menandatangani perawatan pasien dengan standar Covid-19,” tuturnya.

Namun setelah pasien meninggal dunia. Keluarga menolak untuk dimakamkan secara Covid-19, sehingga jenazah diambil paksa bersama warga masyarakat. Bahkan dalam surat pernyataan, keluarga pasien juga sudah menandatangani surat pernyataan, kesiapan untuk memakamkan pasien sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19. ‘’Tapi pagi, keluarga datang meminta pasien dibawa pulang, mereka menolak jenazah dikuburkan secara Covid19,’’ tegasnya.

Setelah dilakukan negosiasi, oleh tim negosiasi dan memberikan penjelasan kepada keluarga, namun tidak diterima. Untuk memastikan pertanggungjawaban dari masyarakat, kepala desa diminta sebagai penjamin atau pengambilan jenazah tersebut. (her)

Halaman 11

Jumlah Penerima 509.037 KK

Bantuan Sembako Keluarga Miskin Diduga Tak Sesuai Nominal Mataram (Suara NTB) Bantuan Sosial Pangan (BSP) atau Sembako Kementerian Sosial (Kemensos) yang diterima masyarakat miskin atau keluarga penerima manfaat (KPM) diduga tak sesuai nominal. Informasi yang diterima Dinas Sosial (Disos) NTB, ada sebagian penerima manfaat diduga tidak menerima resi/struk pencairan saat melakukan transaksi pada agen tertentu.

Padahal, penerima berhak mengecek awal jumlah saldo bantuan yang masuk rekening, kemudian membeli sembako sesuai dengan ketentuan Program BSP/Sembako. Kemudian saat menerima nilai dan jumlah barang dalam keadaan kondisi yang baik. Penggesekan pada EDC, wajib dilakukan sendiri oleh Penerima bantuan. Kemudian meminta resi/ struk pencairan sesuai dengan hasil transaksi “jual-beli” pada agen setempat. ‘’Jika ada oknum penyalur yang bermaksud menciderai program ini, masyarakat bisa melaporkan kepada Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pendamping Bansos Sembako TKSK/Pendamping PKH,’’ kata Kepala Disos NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH di Mataram, Senin (27/7) siang kemarin.

Ia meminta masyarakat melaporkan hal tersebut disertai bukti- bukti pendukung

yang lengkap. Khalik menegaskan, penerima bantuan Sembako harus berani menolak barang yang diterima. Jika tidak sesuai dengan nominal bantuan yang masuk pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Kombo.

Koreksi kondisi barang hasil pembelian atau transaksi menggunakan Elektronic Data Capture (EDC), sebuah alat untuk menerima pembayaran yang menghubungkan antar rekening pada agen bank yang ditentukan oleh Himpunan Bank Negara (Himbara).

Khalik menyebutkan jumlah keluarga miskin penerima manfaat bantuan Sembako di NTB, awalnya pada Januari lalu sebanyak 477.037 KPM. Namun bertambah sebanyak 31.397 KPM mulai bulan Mei 2020. Sehingga jumlah penerima menjadi 509.037 KPM. Dengan rincian, Kota Mataram 29.555, Lombok Barat 73.800, Lombok Utara 29.657, Lombok Tengah 118.924, Lombok Timur 137.148, Kota Bima 10.194, Bima 44.383, Dompu 21.611, Sumbawa 33.131 dan Sumbawa Barat sebanyak 10.634 KPM. ‘’Penerima sembako berhak untuk mengoreksi kondisi dan nilai barang. Bahkan apabila tidak sesuai dengan nilai uang yang masuk pada rekening, tolak saja,’’ tegas Khalik.

Menurutnya, hak menolak ketidaksesuain ini sangat be-

(Suara NTB/dok)

H.Ahsanul Khalik ralasan. Sebab, penerima adalah pemilik hak atas uang yang ada di rekening sebesar Rp200 ribu yang telah dipindahkan pada kartu kombo.

Sebagai media atau alat pencairan bantuan sembako.

Bantuan Sembako ini sebelumnya bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bantuan tersebut berasal dari Kemensos yang ditransfer langsung ke rekening penerima manfaat. Kemudian membelanjakan langsung kepada agen bank penyalur terdekat dengan cara menggesek pada fasilitas EDC milik agen bank. ‘’Warga harus paham, bantuan Sembako bukan berasal

Pemprov Ajukan 437 Formasi CPNS 2021 Dari Hal. 3 Ia menjelaskan usulan formasi CPNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab dan ABK) merupakan kewajiban Pemda setiap tahun. Masing-masing Pemda menginput kebutuhan PNS sesuai anjab dan ABK pada tahun bersangkutan. ‘’Prioritas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Diinput Biro Organisasi dan BKD mulai hari ini (kemarin) sampai lima hari ke depan. Dari situ mereka (Kemen PANRB) melihat kebutuhan NTB,’’ jelasnya.

Formasi yang diusulkan didominasi tenaga kesehatan.

Karena memang, Pemprov masih sangat kekurangan tenaga kesehatan di seluruh rumah sakit. Seperti RSUD NTB, RS H. L. Manambai Abdul Kadir Sumbawa, RSJ Mutiara Sukma dan RS Mata NTB. Selain masih kekurangan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik. Syuyuthy mengatakan, Pemprov sebenarnya juga kekurangan tenaga teknis atau jabatan pelaksana. Sesuai hasil anjab dan ABK, secara keseluruhan Pemprov masih kekurangan sekitar 1.000 PNS. Catatan Suara NTB, dalam rekrutmen CPNS 2019 yang prosesnya masih berlangsung, sebanyak 36 formasi yang tak terisi. Dari 414 formasi yang

diperoleh dalam rekrutmen CPNS 2019, hanya 378 formasi yang ada pelamarnya dengan jumlah 7.706 orang.

Formasi yang tak ada pelamarnya tersebut yakni tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Untuk formasi tenaga pendidikan sebanyak 14 formasi yang dipastikan tak terisi. Kemudian untuk formasi tenaga kesehatan sebanyak 22 formasi.

Untuk formasi tenaga kependidikan, sebanyak satu formasi guru nautika kapal niaga di SMKN 1 Alas. Sebenarnya, kata Raisah, untuk formasi ini ada tiga orang pelamar yang mendaftar, tetapi mereka tidak lolos dalam seleksi administrasi.

Sehingga tidak berhak untuk ikut pada tahap tes SKD. Begitu juga satu formasi guru TIK di SMAN 2 Bayan, ada tiga pelamar yang mendaftar. Tetapi semuanya tidak lolos dalam seleksi administrasi, sehingga tak berhak ikut tes SKD. Sedangkan formasi lainnya tidak ada pelamar. Sehingga otomatis formasi tersebut tak akan terisi. Seperti 6 formasi guru prakarya dan kewirausahaan, masing-masing satu formasi di SMAN 1 Labangka, SMAN 1 Moyo Utara, SMAN 1 Lape, SMKN 1 Lenangguar, SMKN 1 Plampang dan SMKN 1 Monta. Dan 4 formasi guru SLB yang tidak ada

pelamar, masing-masing satu formasi di SLBN 2 Lotim, SLBN 2 Lobar, SLBN 1 Sumbawa, SLBN 1 Mataram yang tidak ada pelamarnya.

Sedangkan 22 formasi tenaga kesehatan yang dipastikan lowong karena tak ada pelamarnya, yakni satu formasi dokter gigi di RS. H. L. Manambai, 2 formasi dokter spesialis anak, masing-masing satu formasi di RSJ Mutiara Sukma dan RS. HL. Manambai.

Kemudian, masing-masing satu formasi dokter spesialis anestesi di Dinas Kesehatan NTB, dokter spesialis bedah, dokter spesialis bedah saraf, dokter spesialis jantung, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis kulit dan kelamin, dokter spesialis mata, dokter spesialis paru dan dokter spesialis patologi dan anatomi di RS. HL. Manambai.

Selanjutnya, formasi dokter spesialis penyakit dalam di RSJ Mutiara Sukma, dokter spesialis radiologi di RS. HL. Manambai dan RS Mata NTB, dokter spesialis rehab medik di RSJ Mutiara Sukma, dokter spesialis saraf di RSJ Mutiara Sukma dan RS. HL. Manambai, dokter spesialis THT, dokter spesialis urologi dan psikologi klinis di RS. HL. Manambai. Dan terakhir satu formasi psikologi klinis di RSJ Mutiara Sukma. (nas)

dari bank. Tetapi bersumber dari Kementerian Sosial RI. Himbara adalah sebagai lembaga penyalur saja. Penerima Manfaat berhak menarik/ mencairkan kapan dan dimana saja,’’ jelas Khalik.

Mantan Kepala Dinas Sosial Kota Mataram ini menegaskan, jangan sampai ada oknum tertentu yang memanfaatkan kondisi ketidakberdayaan keluarga prasejahtera, tentang pemahaman pencairan bansos non tunai tersebut. Ia menjelaskan ada dua jenis bansos reguler dari Kemensos, yaitu Program BSP/Sembako dan PKH. Dua Program tersebut di bawah pengendalian Direktorat yang berbeda. Penerima BSP/Sembako ada yang men-

jadi penerima PKH, begitu juga sebalikanya ada penerima PKH juga menerima bantuan Sembako. Penerima tersebut dinamakan penerima PKH irisan sembako, atau penerima sembako irisan PKH. Dikarenakan bantuan masuk pada rekening yang sama, atau istilah lain tunggalisasi rekening. Atau satu rekening untuk dua bantuan. Disinyalir sangat rentan disalahgunakan oleh oknum tertentu. ‘’Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan apabila ada kejadian seperti ini. Jika masih kurang paham dalam pencairan menggunakan Kartu Kombo. Diharapkan segera meminta pendampingan dari Pendamping BSP/PKH,’’ pintanya. (nas)

Penduduk Potensial Pemilih Capai 2,2 Juta Jiwa Dari Hal. 3 Sumbawa Barat 200 TPS, Lombok Utara 530 TPS, Lombok Tengah 1.500 TPS dan Kota Mataram 700 TPS. Ansori menjelaskan, pada tahap pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih tahap I, petugas melakukan pencocokan dan penelitian, mulai 15 Juli sampai 13 Agustus mendatang. Kemudian, penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS, mulai 7 Agustus - 29 Agustus.

Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS, dari tingkat desa/kelurahan dan penyampaian kepada PPK, pada 30 Agustus - 1 September. Kemudian dari tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU kabupaten/kota, 2 - 4 September.

Dan, dari tingkat kabupaten/ kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS), 5 - 14 September.

Selanjutnya, pada pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih tahap II, rekapitulasi DPS hasil perbaikan

tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 9 16 Oktober. Penyampaian DPT kepada PPS, 17 - 26 Oktober, rekapitulasi DPT tingkat provinsi, 17 - 18 Oktober. Dan pengumuman DPT oleh PPS pada 28 Oktober - 6 Desember.

Tujuh Pemda telah mengalokasikan anggaran Pilkada serentak di NTB sebesar Rp147 miliar. Semua Pemda Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 sudah menyelesaikan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pembiayaan Pilkada serentak.

Total biaya yang dihibahkan oleh tujuh Pemda sebesar Rp147,36 miliar lebih.

Dengan rincian, Kabupaten Bima sebesar Rp24,668 miliar, Kabupaten Dompu Rp15 miliar, Kabupaten Sumbawa Rp25 miliar. Kemudian Kabupaten Sumbawa Barat Rp13,5 miliar, Kota Mataram Rp25 miliar, Kabupaten Lombok Utara Rp16,2 miliar dan Lombok Tengah Rp28 miliar. (nas)

Jangan Terprovokasi Dari Hal. 3 Demikian ditegaskan, Kapolda NTB, Irjen. Pol. Mohammad Iqbal, dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela kegiatan bakti sosial di Desa Tete Batu Selatan, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Senin, (27/7).

Ditegaskan Kapolda, dari unsur Kepolisian sejak awal sudah dilakukan imbauan kepada masyarakat dari rumah ke rumah, tokoh masyarakat dan lingkungan oleh Polsek jajaran hingga Babhinkamtibmas agar masyarakat memahami betul SOP penanganan Covid-19. Tak terkecuali penerapan protokol kesehatan dan tetap waspada. Di mana dalam menghadapi Covid-19 harus dilakukan antisipasi secara bergotong royong dan bersama-sama.

Apabila ada masyarakat yang meninggal dunia dengan status dinyatakan positif Covid-19. Ada SOP yang harus dilakukan. Sehingga masyarakat harus memahami bahwa kehadiran petugas kesehatan, TNI dan Polri maupun pemerintah bukan bermaksud menghalangi masyarakat dalam memakamkan jenazah keluarganya. Justru ingin menyelamatkan supaya jangan sampai masyarakat yang lain tertular lebih banyak lagi karena positif Covid-19.

Terkait adanya pengambilan paksa jenazah, masyarakat harus berperan dan tidak mudah percaya pada provokator-provokator, hoaks dan lain sebagainya. ‘’Intinya petugas ingin menyelamatkan. Bukan ada maksud yang lain,’’pungkasnya. (yon)

Ajukan Klaim 682 Pasien Covid Dari Hal. 3 Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr.

Putu Gede Wawan Swandayana, menerangkan dari jumlah tersebut total klaim yang diajukan NTB mencapai Rp44,9 miliar. Adapun rumah sakit yang telah mengajukan antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB, RSUD Kota Mataram, RS Tanjung Lombok Utara, RS Gerung Lombok Barat, dan RS Awet Muda Narmada.

Kemudian ada juga RS Jiwa Mutiara Sukma, RS Harapan Keluarga, RS Kristen Santo Antonius, RS Tingkat III Bhayangkara, RS Tingkat IV RSAD, RS Siloam, dan RS Universitas Mataram. “Wilayah kerja kita Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara.

Jadi sampai dengan saat ini baru ada 12 rumah sakit itu yang mengajukan klaim covidnya,” ujar Wawan.

Diterangkan, dari total pe-

ngajuan mencapai Rp44,9 miliar tersebut, pengajuan terbanyak datang dari RSUD NTB mencapai Rp19 – 20 miliar. Di sisi lain, dari 682 pengajuan klaim, sebagian besar harus ditolak karena tidak memenuhi beberapa persyaratan administratif.

Berdasarkan catatan BPJS Mataram, sebanyak 320 klaim masuk kategori dispute atau tidak memenuhi kriteria pengajuan. Sementara kasus yang dinilai layak klaim sampai saat ini baru bejumlah 197 kasus, dan yang masih menjalani proses verifikasi sebanyak 165 kasus.

“Dari 682 kasus yang diajukan. Ada Memang beberapa kasus memang yang tidak bisa langsung lolos itu artinya dispute. Ini artinya ada sesuatu hal yang belum bisa dilengkapi oleh rumah sakit,” jelas Wawan. Ratusan klaim yang ditolak tersebut disebabkan karena persyaratan klaim yang belum sesuai dengan yang diatur dalam Surat Edaran

(SE) Menteri Kesehatan nomor 295 tahun 2020.

“Pengajuan klaim Covid ada syaratnya. Dulu ada aturannya juknis 238 dan SE surat edaran menteri kesehatan nomor 295. Itu harus dipenuhi oleh teman – teman rumah sakit,’’ ujarnya. Diterangkan, dispute paling banyak terjadi pada pengajuan klaim di mana pasien memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid.

Menurutnya, hal tersebut disebabkan karena pihak rumah sakit tidak meminta NIK pada saat memulai perawatan pasien. Selain itu, ada juga beberapa kasus dimana pengajuan klaim tidak dilengkapi surat keterangan kematian pasien Covid-19, atau tidak melampirkan hasil pemeriksaan PCR untuk sampel swab.

“Paling banyak yang tidak dipenuhi itu NIK (Nomor Induk Kependudukan). Itu banyak sekali pasien Covid, yang dulu pas awal-awal tidak diminta NIK-nya. Terus pasien

pulang dan teman-teman rumah sakit kesusahan mencari itu. Terus ada juga NIK tidak valid,” ujar Wawan.

Untuk tarif kalim pasien sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/446/ 2020 dibagi menjadi dua. Antara lain untuk kalim pasien rawat jalan dengan pemeriksaan seperti pelayanan konsultasi, pemeriksaan laboratorium darah rutin, dan X-ray foto thorax, dan klaim pasien rawat inap yang disesuaikan untuk pembayaran tarif per hari, kebutuhan alat pelindung diri (APD) dan obat-obatan, serta layanan penunjang lainnya.

Tarif per hari yang dapat diklaim meliputi administrasi pelayanan, akomodasi di ruang rawat inap, jasa dokter, pelayanan rawat jalan dan rawat inap, ruang isolasi biasa, dan ruang isolasi ICU dengan ventilator. Kemudian ruang isolasi tekanan negatif non ventilator, pemeriksaan penunjang diagnostik (labora-

torium dan radiologi sesuai indikasi medis), obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta APD. Ditekankan, pembayaran klaim tersebut merupakan wewenang langsung dari Kementerian Kesehatan ke masing-masing rumah sakit. Di mana BPJS Kesehatan hanya berperan sebagai verifikator.

Kendati demikian, proses pengajuan klaim telah ditetapkan selama 7 hari kerja untuk proses verifikasi, dan maksimal 3 hari untuk pencairan anggaran klaim dari pemerintah pusat. ‘’Untuk pembayaran itu ranah Kemenkes. Kalau aturannya, tujuh hari itu BPJS punya waktu hari kerja verifikasi. Untuk pembayarannya tiga hari kerja, tapi dari Kemenkes. Artinya, setelah hari ke tujuh misalnya atau hari ke enam BPJS kirimkan berita acaranya verifikasinya, tiga hari lagi itu biaya sudah harus ditransfer ke rumah sakit, langsung dari Kemenkes,’’ tandas Wawan. (bay)

Dilengkapi Layanan Terapis Tulang, Urat serta Makanan Minuman Saat Antre Dari Hal. 3 Kepala Bappenda NTB, Dr.H.Iswandi, M.Si beserta seluruh jajaran komisaris, direksi dan stakeholder terkait.

Peresmian sekaligus menandai dibukanya layanan kepada para pinsiunan di NTB. Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Raharjo mengatakan, Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTB saat ini memiliki nasabah pensiunan sebanyak 5.700 pensiunan atau 10 persen, dari total 45.000 pensiunan di NTB. Targetnya, tahun ini ada sebanyak 20 – 30 persen pensiunan akan menjadi nasabah

Bank NTB Syariah.

Ide membuat kantor kas ini, berangkat dari kondisi dalam satu terakhir ini, pascakonversi dari bank konvensional ke bank syariah penuh.

Animo masyarakat, terutama pensiunan untuk menjadi nasabah untuk pemberian manfaat bagi pensiunan semakin bertambah.

“Saat ini kami layani sebanyak 5.700 pensiunan. Secara gradual naik terus jumlahnya. Boleh jadi adalah nasabah baru, maupun nasabah pindahan dari bankbank lainnya,” kata Kukuh.

Adanya fenomena ini, kemudian ditangkap sebagai salah satu bentuk apresiasi Bank

NTB Syariah kepada para pensiunan. Yang semula para pensiunan harus berjejal di kantor induk di Jalan Pejanggik Mataram karena terbatasnya kapasitas tampung. Dengan dipecahnya layanan ini, diharapkan para pensiunan akan merasa lebih nyaman saat menerima manfaat penisunan.

Kantor kas purnabakti ini difasilitasi tempat-tempat pertemuan kecil, pemeriksaan kesehatan. Bank NTB Syariah bekerjasama dengan Unram dan Universitas Nahdlatul Ulama. ‘’Saat para pensiunan datang ke sini, tidak saja khusus untuk layanan keuangan. Fasilitas

lain yang disediakan di sini juga dapat dimanfaatkan gratis,’’ katanya.

Selama menunggu antrean, nasabah pensiunan juga disediakan makanan – makanan kecil.

Minuman-minuman yang menyegarkan. Misalnya minuman jahe, teh, kopi. Agar nasabah merasa nyaman.

“Kalau dihitung, tentu itu biaya bagi kami. Tapi kami percaya apa yang kami berikan untuk orang-orang tua kita yang telah berkontribusi bagi pembangunan NTB, Allah SWT pasti akan kasi kebaikan,’’ ujarnya.

Khusus untuk pelayanan kesehatan, diantaranya terda-

pat pemeriksaan gratis untuk pengecekan gula darah, tensi darah, kolestrol dan sejenisnya.

Kerjasama dengan UNU, kata Kukuh, untuk fasilitas terapis tulang dan susunan urat. ‘’Nasabah bisa menerima fasilitas ini. Dari cara duduk saja, nanti bisa diketahui apa penyakitnya. Dan diterapi langsung,’’ demikian Kukuh.

Layanan kas untuk purnabakti ini seyogyanya diperuntukkan khusus kepada para pensiunan. Namun tak meninggalkan layanan lain kepada nasabah secara umum untuk semua jenis layanan keuangan Bank NTB Syariah. (bul/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 28 Juli 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Dua Putra NTB Dipercaya Tangani Timnas Futsal Indonesia Mataram (Suara NTB) Dua orang terapis dari NTB, Lalu Armin Suhaidin dan Muhammad Akhyar dipercaya menjadi terapis pemijatan alias masseur tim nasional (Timnas) Futsal Indonesia. Mereka dipercaya untuk menangani pemain-pemain nasional Indonesia yang tengah menjalani Training Center (TC) di Jakarta sejak 23 Juli hingga 8 Agustus 2020.

Informasi dari Sekretaris Umum (Sekum) Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) NTB, Agus Sukmayadi, di Mataram, Senin (27/7) kemarin, menjelaskan Lalu Armin dan Akhyar saat ini sedang berada di Jakarta bersama timnas Futsal Senior Indonesia yang saat ini sedang menjalani TC yang dipimpin pelatih, Shin Tae Yong.

“Akhyar dan Lalu Armin dipercaya menjadi masseur pemain-pemain Futsal nasional

yang sat ini sedang menjalani TC di Jakarta,” ucapnya.

Dijelaskannya, Akhyar dan Lalu Armin sudah berada sejak tanggal 23 Juli di Jakarta guna menangani pemain futsal nasional senior yang menjalani TC persiapan mengikuti event internasional. Rencananya timnas Futsal Indonesia yang dipimpin pelatih Shin Tae Yong akan TC di Jakarta hingga 8 Agustus 2020.

Sementara itu, Masseur

NTB, Akhyar yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya membenarkan bila ia dan rekannya, Lalu Armin dipanggil untuk menangani pemain futsal nasional. Dirinya bersama Lalu Armin saat ini sedang berada di Jakarta untuk menjadi masseur para pemain timnas futsal yang sedang TC di Jakarta persiapan mengikuti kejuaraan dunia dan piala AFF. (fan)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kegiatan Coklit Data Pemilih di KSB Capai 50 Persen Taliwang (Suara NTB) Kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berjalan lancar. Hingga sepekan sejak dimulainya tahapan pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada Serentak 9 Desember itu, kini hampir 50 persen pemiilih telah disasar oleh para Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) KSB, Denny Saputra menjelaskan, sejak dimulai tanggal 18 Juli lalu.

Tidak ada kendala berarti yang dihadapi para anggota PPDP di tingkat lapangan.

Masyarakat pun berpartisipasi aktif sehingga proses pencoklitan berjalan lancar.

“Alhamdulillah hanya dalam satu minggu sudah 50 persen data pemilih sudah dicoklit oleh anggota PPDP kami di lapangan,” katanya kepada wartawan, Senin (27/7).

Jika tidak ada halangan, tahapan awal pemutakhiran data pemilih ini diprediksi akan selesai lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.

Menurut Denny, untuk beberapa kecamatan yang jumlah pemilihnya lebih sedikit progresnya bahkan sudah di atas 50 persen. “Minggu ini mungkin ada kecamatan yang sudah 100 persen,” paparnya.

Diakui Denny, kota Taliwang akan memakan waktu sedikit lebih lama dari kecamatan lain. Ini dikarenakan di wilayah kota itu jumlah pemilihnya lebih banyak. Di tambah masyarakatnya yang memiliki mobilisasi tinggi, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi anggota PPDP melakukan pendataan di lapangan.

“Kan di sini (Taliwang) banyak pegawai kantoran. Jadi petugas mungkin bisa kesulitan menemui warga untuk di Coklit. Tapi pasti bisa selesai sebelum tanggal 14 Agustus nanti,” klaimnya.

Meski optimis menyelesaikan pendataan lapangan sebe-

(Suara NTB/ist)

COKLIT - Ketua KPU KSB, Denny Saputra mendampingi anggota PPDP saat melakukan coklit di kediaman Bupati KSB, H. W. Musyafirin. lum jadwal berakhir. Denny menyatakan, pihaknya tetap mengikuti jadwal yang telah ada dan tidak bisa melangkah ke tahap berikutnya. Namun begitu, sambungnya, hal tersebut memberikan keuntungan

karena ada kesempatan bagi anggota PPDP memperbaiki hasil pendataannya. “Kalau misalnya ada warga yang kesulitan dilacak kan mereka (PPDP) punya waktu lebih mencarinya,” tukasnya.(bug)

Program Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram

Bantuan Jaring Pengaman Sosial, Program Stimulus Ekonomi yang Bermanfaat bagi Masyarakat Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menggelontorkan anggaran cukup besar untuk program stimulus ekonomi.

Bantuan jaring pengaman sosial warga terdampak mulai dirasakan manfaatnya.

Jumlah penerima JPS di Kota Mataram berdasarkan basis data terpadu by name by addres sebanyak 41.589 kepala keluarga. Dengan rincian, pemerintah pusat melalui bantuan pangan non tunai Kementerian Sosial sebelumnya tercatat sejumlah 22.115 KK. Kemudian,Kota Mataram mendapatkan kuota tambahan 7.440 KK,sehingga total penerima BPNT sebanyak 29.555 KK. Bantuan diberikan senilai Rp250 ribu per bulan. Selain itu, Kota Mataram juga mendapatkan kouta bantuan langsung tunai dari Kemensos sebesar Rp600 ribu selama tiga bulan bagi 12.041 KK. Pemprov NTB juga memberikan JPS 1.868 paket bantuan stimulan melalui program JPS Gemilang,sehingga totalnya mencapai 43.464 KK telah tertangani melalui bantuan pemerintah pusat dan Pemprov NTB. Pemkot Mataram juga mengintervensi melalui program JPS untuk 26 ribu KK yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menjelaskan sebelumnya,tahap pertama telah didistribusikan bantuan JPS untuk 19.803 kepala keluarga,sehingga tersisa 6.197 paket bantuan di tahap pertama belum disalurkan.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh membuka peluang untuk data baru penerima JPS. Pengajuan disampaikan kelurahan berdasarkan usulan dari lingkungan sejumlah 19 ribu lebih. Setelah diverifikasi kembali data penerima tersisa 12.745.

Data 12.745 paket belum didistribusikan itu merupakan akumulasi dari sisa 6.197 paket kouta yang belum terdistribusikan di tahap pertama.

Dan,6.548 data tambahan. Masyarakat yang masuk data usulan akan mendapatkan bantuan sama selama tiga bulan. Dari penambahan kouta penerima menjadi 32.548 kepala keluarga.

Penyaluran JPS tahap pertama telah selesai.

Pemkot Mataram,kembali mendistribusikan pada tahap kedua dengan banyak melibatkan pelaku usaha kecil mikro menengah (UMKM). Pelibatan UMKM ini sambungnya, berdasarkan rekomendasi dari Pansus Covid-19 Kota Mataram. “Tahap kedua ini banyak kita mengakomodir usulan dari Dewan,” terangnya.

Program stimulus ekonomi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Lurah Dasan Agung Baru,Mahnum mengatakan,masyarakat bersyukur menerima bantuan JPS itu. Masyarakat merasa diperhatikan di tengah situasi sulit saat ini. Dia mengaku, banyak karyawan bekerja di sektor pariwisata dirumahkan dan terancam kehilangan pekerjaan. “Masyarakat bersyukur sekali menerima bantuan. Tahu sendiri kondisi saat ini serba sulit,” ujarnya.

Maemunah, warga Dasan Agung Baru berterima kasih kepada Pemkot Mataram. Bantuan paket sembako dinilai dapat memenuhi kebutuhannya sehari – hari. Meskipun tidak terlalu banyak,tetapi dinilai sedikit menekan pengeluaran di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. “Alhamdulillah, kita bersyukur,” ucapnya. (cem/*)