Edisi Jumat 28 Agustus 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 28 AGUSTUS 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 140 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pandemi Covid-19

Pertumbuhan Kredit di NTB Naik 10 Kali Lipat Mataram (Suara NTB) Penyaluran kredit oleh lembaga keuangan di NTB di luar ekspektasi. Pertumbuhannya mencapai 10 kali lipat dibandingkan pertumbuhan kredit nasional.

Pandemi Covid-19 tak mempengaruhi perekonomian di provinsi ini secara signifikan. Otoritas Jasa

Farid Faletehan

Keuangan (OJK) bahkan tak menduga pertumbuhan kredit di NTB sedemikian progresifnya di tengah wabah Corona.

‘’Kami juga tidak memperkirakan akan seperti ini.

Mei-Juni kami perkirakan dampaknya akan sangat sig-

nifikan Covid ini. Ternyata, penyaluran kredit juga cukup signifikan pergerakannya.

Artinya, permintaan kredit dari masyarakat bisa jadi karena usahanya masih menggeliat,’’ kata Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan, Kamis (27/8) kemarin.

Kredit disalurkan oleh 34 Bank Umum dan Bank Umum Syariah. dan 32 Bank Perkreditan Rakyat (BPS) dan BPR Syariah. Dampak pandemi COVID-19 tidak terlalu signifikan di NTB, atau terdapat anomali dalam pertumbuhan kredit, Bersambung ke hal 11

Kunjungi NTB, Menko PMK Ingin Pastikan Pariwisata Mulai Pulih

Gubernur NTB Dianugerahi Top Pembina BUMD 2020

Praya (Suara NTB) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Prof. Dr. Muhadjir Effendy, S.Pd, MAP dalam rangkaian kunjungan kerjanya di NTB, Kamis (27/8) selain meninjau sejumlah destinasi wisata andalan yang menjadi daya tarik wisatawan.

Kunjungan ini sekaligus untuk memastikan bahwa pariwisata NTB mulai pulih.

Menko PMK dalam kunjungannya berkesempatan ke Desa Adat Sade dan Pantai Mandalika, juga memastikan pembangunan Sirkuit MotoGP dan aktivitas sosial ekonomi warga mulai bergerak dengan Nurut Tatanan Baru (NTB).

Bersambung ke hal 11

UBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dianugerahi penghargaan bergengsi yaitu sebagai kepala daerah yang berhasil membina BUMD sehingga unggul dari segi bisnis, layanan, dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di Golden Ballroom - The Sultan Hotel Jakarta, Kamis (27/8).

Gubernur dalam kesempatan itu diwakili Asisten III Setda NTB Dr. H.Lalu Syafi'i, MM. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/diskominfotikntb)

BAGIKAN MASKER - Menko PMK, Muhadjir Effendy, didampingi Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah membagikan masker di destinasi wisata Desa Sade, Lombok Tengah, Kamis (27/8). Dalam kunjungannya Muhadjir juga mengunjungi kawasan wisata The Mandalika.

TO K O H

Pemprov Targetkan Dividen BUMD Rp60,79 Miliar

KO M E N TTAA R Bahan Masukan ke Presiden KEMENTERIAN Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) memantau penanganan Covid-19 di Sumbawa dan Lombok. Hasil pantauan yang dilakukan nantinya akan menjadi bahan masukan yang akan disampaikan Menko Polhukam ke Presiden.

Bersambung ke hal 11 Edy Djatmiko

(Suara NTB/nas)

H. Zulkieflimansyah

GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menegaskan pemerintah daerah saat ini terus berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan sisa pembebasan lahan di dalam kawasan The Mandalika.

Terutama yang prioritas Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd mengatakan tidak ada penyertaan modal Pemprov NTB kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun perusahaan swasta dalam APBD Perubahan 2020. Tidak adanya penyertaan modal Pemprov NTB lantaran kondisi keuangan daerah yang diprioritaskan untuk penanganan covid-19.

Namun, pada 2020, Pemprov NTB menargetkan perolehan dividen dari seluruh BUMD sebesar Rp60,79 miliar lebih.

“Untuk tahun anggaran 2019 besar deviden yang diperoleh dari BUMD adalah Rp54,17 miliar lebih Hj. Sitti Rohmi Djalilah Bersambung ke hal 11

Sambut HKGB Ke-68

Bhayangkari Pulau Sumbawa Bangun MCK DUA unit fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) yang dibangun di Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, kini telah rampung dan siap digunakan oleh warga desa yang sempat dilanda kebakaran hebat tersebut beberapa waktu lalu. Pembangunan MCK merupakan kegiatan Bakti Sosial Bhayangkari Peduli Bhayangkari Daerah NTB yang peletakkan batu pertamanya oleh para Ketua Bhayangkari Cabang se-Pulau Sumbawa, 13 Agustus 2020 lalu.

Rampungnya MCK yang dibangun dalam rangka menyambut Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-68 ini ditandai dengan serah terima kunci fasilitas MCK, yang

dilakukan Rabu (26/8).

Mewakili Ketua Bhayangkari Daerah NTB Ny. Nindya M. Iqbal, peresmian dilakukan Ketua Bhayangkari Cabang Bima, Ny. Tita Gunawan, bersama Ketua Bhayangkari Cabang Bima Kota, Ketua Bhayangkari Cabang Dompu, Ketua Bhayangkari Cabang Sumbawa, dan Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Ny. Tita Gunawan, Ketua Bhayangkari Daerah NTB, Ny. Nindya M. Iqbal menyampaikan bahwa setelah pada tanggal 13 Agustus 2020 hadir untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan sarana MCK. Bersambung ke hal 11

RESMIKAN - Mewakili Ketua Bhayangkari Daerah NTB Ny. Nindya M. Iqbal, peresmian dilakukan Ketua Bhayangkari Cabang Bima, Ny. Tita Gunawan, bersama Ketua Bhayangkari Cabang Bima Kota, Ketua Bhayangkari Cabang Dompu, Ketua Bhayangkari Cabang Sumbawa, dan Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Kabupaten Sumbawa Barat.

(Suara NTB/ist)

Utamakan Jalan Kekeluargaan

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 28 Agustus 2020

Halaman 2

2.000 UMKM di Mataram Diusulkan Terima Bantuan

Kampanyekan Penggunaan Masker MENURUNNYA kasus Covid-19 dengan memaksimalkan program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) Kampung Sehat cukup efektif.

Edukasi dimasifkan dengan mengkampanyekan penggunaan masker di tengah masyarakat.

Camat Cakranegara, Muhammad Erwan bersyukur sebagian wilayah di Cakranegara masuk kategori zona kuning penyebaran Covid-19. Kelurahan Saptamarga yang sebelumnya zona merah berubah jadi zona orange. Intervensi penanganan lebih mudah karena kawasan yang terpa(Suara NTB/cem) par adalah di lingkungan Muhammad Erwan markas TNI. “Karena ini kawasannya TNI jadi jauh lebih mudah dalam pengawasan daripada masyarakat,” jelasnya ditemui Kamis (27/8).

Pasien yang terpapar diakui Erwan, sudah sembuh dan mulai beraktivitas normal. Tetapi dua orang pasien meninggal dunia dari Lingkungan Karang Jangu. Erwan memberikan gambaran, secara keseluruhan hasil evaluasi penerapan protokol kesehatan menjadi tantangan berat. Pihaknya berupaya agar masyarakat bisa semakin meningkatkan kesadaran bahwa penggunaan masker menjadi budaya. Kampanye penggunaan masker dan penerapan perilaku hidup bersih (PHBS) dan sehat akan disemarakkan di tengah masyarakat.

“Program PHBS sebenarnya dari sejak dulu,” ujarnya. PHBS tidak berjalan maksimal akibat kelalaian masyarakat. Namun demikian, pihaknya akan terus mengingatkan masyarakat untuk mengkampanyekan hidup bersih dan sehat. Dengan harapan, Kecamatan Cakranegara menuju zona hijau dan kelurahan bisa jadi kelurahan siaga dan sehat.

Sebagai gambaran kasus Covid-19 di Kecamatan Cakranegara mencapai 158 kasus. Dengan rincian, 128 orang dinyatakan sembuh, 14 masih dalam perawatan dan 16 orang meninggal dunia. Untuk menekan kasus tersebut, masyarakat serta stakeholder lainnya diminta disiplin menerapkan protokol kesehatan. (cem)

Paripurna Virtual Tidak Efektif KETUA Pansus Pengawasan Penanganan Covid19 DPRD Kota Mataram, Abd. Rachman, SH., mengungkapkan, sudah waktunya DPRD Kota Mataram menggelar rapat-rapat secara tatap muka. ‘’Jadi kami terakhir di Pansus itu waktu finalisasi dari rekomendasi, kami sudah menyesuaikan dan melihat kondisi Kota Mataram saat ini, sudah berangsur-angsur dari zona merah ke oranye.

Bahkan sebagian besar sudah hijau. Kami ingin paripurna selanjutnya supaya lebih maksimal hasilnya,’’ katanya menjawab Suara NTB usai paripurna (Suara NTB/fit) di DPRD Kota Mataram, Abd Rachman Kamis (27/8) kemarin.

Menurut Rachman, paripurna virtual kurang maksimal. ‘’Itu juga yang diharapkan oleh rekan-rekan yang lain. Bahwa paripuna virtual ini saatnya kita ganti dengan rapat secara langsung,’’ imbuhnya. Mengingat, kondisi pandemi di Kota Mataram sudah berangsur-angsur membaik. Dewan, lanjut politisi Gerindra ini, ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Mataram menuju new normal, dapat dilakukan secara bertahap.

Artinya, semua pihak tetap mengindahkan protokol covid19. Dikatakan Rachman, DPRD Kota Mataram tidak perlu menunggu Kota Mataram menjadi zona hijau, baru melaksanakan paripurna secara langsung. ‘’New normal itukan mengajarkan kita hidup bersih. Cuci tangan, menggunakan masker di tempat-tempat keramaian. Kan itu yang diharapkan dengan tatanan baru,’’ terang Rachman.

Dewan, sambung Rachman, ingin memberikan contoh kepada masyarakat. Bahwa beberapa lembaga, mereka sudah tidak menggunakan teleconference. ‘’Supaya masyarakat juga melihat bahwa kita juga di sini bisa menerapkan protokol kesehatan dengan kondisi yang sudah berangsur membaik.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram ini menegaskan bahwa rapat-rapat yang digelar secara langsung jauh lebih efektif dibandingkan rapat secara virtual. ‘’Kalau ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan, mau disanggah oleh teman-teman bisa secara langsung. Kalau secara virtual kan kita tidak pernah melakukan hal seperti itu,’’ demikian Rachman.

Anggota dewan dari dapil Selaparang ini sepakat dengan Walikota Mataram bahwa HUT Kota Mataram menjadi momentum yang tepat bagi Kota Mataram menuju new normal.

Apalagi nantinya akan ada deklarasi komitmen Kota Mataram menuju zona hijau. Rachman berharap, paripurna setelah HUT Kota Mataram digelar secara langsung dengan memperhatikan protokol covid. (fit)

Mataram (Suara NTB) Sejumlah 2.000 lebih pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kota Mataram diusulkan mendapatkan bantuan stimulus dari pemerintah pusat.

Verifikasi dan validasi data segera dilakukan agar tidak salah sasaran.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM, I Gusti Ayu Yuliani menyampaikan, pengajuan data pelaku UMKM tidak dibatasi oleh Kementerian Koperasi. Seluruh daerah bebas mengusulkan untuk mendapatkan bantuan stimulus ekonomi. “Syaratnya hanya fotokopi KTP, nomor kontak dan jenis usaha,” kata Yuli dikonfirmasi Kamis (28/8).

Pihaknya mulai melakukan proses pendataan. Tahap pertama, diusulkan 1.977 pelaku usaha. Dan, tahap kedua 900 orang. Proses ini disampaikan Yuli, tidak ada batas waktu. Pemerintah pusat menargetkan kuota bantuan

stimulus itu untuk 2 juta UMKM seluruh Indonesia.

“Makanya, kita cepat mengusulkan. Sehari didata langsung dikirim,” ujarnya.

Pemerintah pusat menetapkan syarat calon penerima bantuan. Di antaranya, pelaku UMKM tidak boleh ada pinjaman di bank. Tabungan tidak boleh melebihi dari Rp2 juta. Yuli menyebutkan, hibah yang akan diterima senilai Rp2,4 juta itu khusus bagi pelaku usaha formula. “Jadi penerima bantuan ini adalah yang punya usaha cilok, tambal ban dan jual pelecing,” bebernya.

Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo jelasnya, memberikan modal usaha agar dipergunakan

membuka usaha kembali. Selama pandemi Covid-19, masyarakat tidak bekerja.

Dana itu dipergunakan kembali untuk berjualan.

Disampaikan, sebelum penyaluran akan dilakukan verifikasi dan validasi. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama bank yang ditunjuk oleh pemerintah akan menghubungi langsung calon penerima bantuan. Auditor pemerintah ini akan mendamping selama proses verifikasi. Hal ini dimaksudkan agar bantuan tidak salah sasaran, sehingga modal usaha tersebut benar – benar bermanfaat. “Iya, nanti diverifikasi dulu. BPKP akan mendampingi,” terangnya.

(Suara NTB/cem)

STIMULUS EKONOMI - Pedagang es podeng di Jalan Sriwijaya,Kota Mataram terlihat sibuk melayani pembeli pada Kamis (27/8). Sejumlah 2.000 lebih pelaku UMKM diusulkan mendapatkan bantuan stimulus ekonomi dari pemerintah pusat.

Di satu sisi, Yuli terkejut dengan dikeluarkan 86 pelaku usaha yang disetujui oleh kementerian. Sementara, pihaknya tidak pernah men-

gusulkan nama – nama tersebut. Dia akan mengecek kembali sumber data tersebut, agar tidak menimbulkan masalah. (cem)

Program ’’Zero Waste’’ di Mataram Terus Berjalan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menyambut rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menfokuskan program zero waste di tengah pandemi ke ibu kota provinsi tersebut. Pasalnya, sejak pandemi Covid-19 penganggaran untuk program tersebut telah habis.

“Di tengah pandemi ini jangankan kurang, sudah nol (untuk anggaran zero waste). Kalau memang ada (dari Pemprov NTB), alhamdulillah,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, M. Nazaruddin Fikri, Kamis (27/8). Kendati demikian, untuk pelaksanaan zero waste di level masyarakat disebutnya telah berjalan. Mengingat program tersebut telah diinisiasi sejak 2011 lalu.

“Kalau yang di masyarakatnya zero waste ini terus berjalan walaupun tidak ada anggaran. Yang di kita ini yang ditiadakan, misalnya untuk pelatihan zero waste atau memperbanyak jumlah kelurahan zero waste saja tidak bisa jalan tahun ini,” jelasnya.

Dengan rencana Pemprov NTB untuk memfokuskan program zero waste di Kota Mataram, diharapkan dapat mengisi keterbatasan-keterbatasaan yang ada baik dari segi SDM maupun anggaran.

Terutama untuk mendukung beberapa

kelurahan yang saat ini telah mengembangkan sistem zero waste.

Dicontohkan seperti salah satu lingkungan di Kelurahan Dasan Cermen, di mana warganya mengembangkan kebun di atas sungai dengan memanfaatkan hidroponik dan lain-lain. “Jadi zero waste ini jalan terus. Kalau ada anggaran, nanti paling bagus bisa disampaikan ke Pak Sekda dulu. Karena otoritas keuangan ada di sana,” ujar Narazuddin.

Menurutnya, pihaknya akan mengikuti arahan selanjutnya terkait sinergitas Pemkot Mataram dengan Pemprov NTB untuk memfokuskan zero waste di Kota Mataram. Termasuk untuk mengikuti perencanaan yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB. “Biasanya dia (LHK NTB) sudah punya perencanaan. Nanti kita tinggal mengikuti saja, sesuai arahan dari Pak Sekda juga. Karena otoritasnya ada di Pak Sekda Kota Mataram juga,” jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas LHK NTB, Samsudin, menerangkan dipilihnya Kota Mataram sebagai target program zero waste di tengah pandemi karena ibu kota provinsi tersebut menjadi show window bagi provinsi. “Kondisi kita yang dilanda Covid, keterbatasan SDM dan ang-

(Suara NTB/bay)

KAMPUNG SEHAT - Beberapa bocah sedang bermain di antara tanaman bunga yang dikembangkan di daerah aliran sungai dan lingkungan di Kelurahan Dasan Cermen sebagai bagian program dengan kampung sehat dengan zero waste di Mataram, Kamis (27/8). garan. Kita fokus di Kota Mataram dengan kondisi yang sekarang,” ujarnya.

Menurutnya, sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB penanganan sampah di Kota Mataram harus fokus.

Di mana sesuai kewenangan pihaknya masalah sampah yang akan ditangani adalah di sepanjang wilayah sungai dan kawasan strategis seperti jalan protokol dan destinasi wisata unggulan. (bay)

Pembelajaran Tatap Muka Berisiko Terjadi Penularan Covid-19 Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan sedang mempersiapkan instrumen untuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Kondisi Mataram sebagai daerah kategori zona orange penyebaran Covid-19, memiliki resiko terjadi penularan ke peserta didik.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali mengungkapkan, rencana pemberlakuan pembelajaran tatap muka di sekolah langsung direspon dengan berkoordinasi dengan berbagai komponen, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Sekretaris Daerah Setda Kota Mataram untuk mendiskusikan hal tersebut.

Pihaknya juga segera menyampaikan instrumen ke sekolah. Instrumen itu akan dikumpulkan dan menjadi rekomendasi untuk meminta izin ke pemerintah. “Kepala sekolah kita minta mengisi instrumen, apakah sekolah bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka,” jelas Fatwir dikonfirmasi Kamis (27/8).

Rekomendasi ini menjadi syarat dilaksanakan pembelajaran di sekolah. Kepastian jadwal pembelajaran tersebut tidak diketahui pasti oleh Fatwir. Apabila izin resmi keluar baru akan dipersiapkan. “Nanti kita izin ke Pak Walikota dulu,” ucapnya.

Untuk mempersiapkan ini tidak gampang.

Menurutnya, harus ada kesiapan guru, sekolah, orangtua dan infrastruktur. Pihaknya akan meminta BPBD melakukan sterilisasi kelas supaya tidak ada keraguan orangtua memasukkan anaknya ke sekolah.

Status Mataram sebagai daerah dengan zona orange penyebaran Covid-19, memiliki resiko penularan ke peserta didik. Fatwir menegaskan, hal ini yang menjadi perhatian. Pihaknya berusaha melakukan pencegahan supaya mengatasi resiko anak terpapar. Selain itu, Disdik juga memiliki tanggungjawab terhadap kesehatan guru. “Hal ini harus disikapi dengan memperhatikan social distancing dan physical distancing,” katanya mengingatkan.

Saat ini, Disdik sedang mempersiapkan konsep pembelajaran tatap muka di masa pandemi sesuai dengan acuan dari pemerintah pusat. Pedoman ini akan diturunkan menjadi petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis, sehingga menjadi acuan sekolah.

Dikonfirmasi terpisah, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka perlu benarbenar dilakukan kajian. Pemerintah tidak mau gegabah mengeluarkan izin sebelum ada kepastian. Dikhawatirkan adalah anak – anak terpapar virus Corona dan menjadi klaster baru.

Dia menilai pembelajaran diintensifkan melalui dalam jaringan dan luar jaringan. Luar jaringan ini, guru datang menemui anak – anak di rumah untuk memberi materi pelajaran.

“Kita tidak boleh gegabah. Itu harus benar – benar dikaji,” demikian kata Walikota. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 28 Agustus 2020

Halaman 3

Pansus Covid-19 DPRD Kota Mataram Beri Rekomendasi Percepatan Penanganan Pandemi Corona Mataram (Suara NTB) – Pansus pengawasan penanganan covid-19 merampungkan tugasnya. Hal ini ditandai dengan digelarnya paripurna penyampaian laporan hasil kerja pansus pimpinan Abd. Rachman, SH. Pada paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., ketua pansus pengawasan penanganan covid-19 DPRD Kota Mataram, Abd Rachman membacakan hasil kerja pansus tersebut.

Dalam kesempatan itu, pansus menyampaikan sejumlah rekomendasi. Antara lain, alokasi anggaran penanganan COVID-19 lebih difokuskan ke 2 (dua) instansi yaitu Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Mataram sedangkan alokasi anggaran pencegahan penyebaran COVID-19 lebih difokuskan pada tiga instansi yaitu BPBD, Satpol. PP, dan Kecamatan, sehingga tidak ada tumpang tindih anggaran dalam pelaksanaannya sedangkan Perangkat Daerah lainnya sifatnya hanya memberikan dukungan SDM, sarana dan prasarana penanganan

COVID-19, termasuk perlunya dianggarkan untuk penanganan (isolasi mandiri) di rumah.

Mengoptimalkan upaya pencegahan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat dengan melibatkan seluruh stakehorlders, termasuk Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda, serta dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Mengoptimalkan pengawasan Satpol PP dengan melibatkan TNI/POLRI terhadap kegiatan/aktivitas masyarakat dan di tempat-tempat keramaian seperti Pasar, Pusat Perbelanjaan, tempat wisata dan tempat lainnya, termasuk penyediaan dan pengawasan terhadap tempat cuci tangan yang ramah disabilitas serta penyediaan masker kain untuk orang dewasa dan anak-anak di area/kawasan fasilitas publik.

Gugus/Satuan Tugas harus lebih mengedepankan screening kepada masyarakat dengan kategori Konfirmasi Tanpa Gejala, Kontak Erat dan Pelaku Perjalanan, sedangkan untuk Swab Test dikhususkan bagi

Pasien Suspek yang tujuannya untuk menghindari kepanikan/ depresi masyarakat.

Perlunya koordinasi antara RSUD Kota Mataram dengan Rumah Sakit Swasta di dalam memberikan layanan Kesehatan bagi warga masyarakat/ pasien penyakit regular, termasuk pasien dengan Kasus Konfirmasi COVID-19.

Pemerintah Kota Mataram harus melibatkan pelaku UMKM lokal dalam penyediaan JPS, Alat Pelindung Diri (APD) dan lainnya, serta setiap pengadaan barang/jasa pemerintah harus memprioritaskan penggunaan tenaga kerja dan produk lokal untuk memacu pemulihan ekonomi di Kota Mataram serta berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Mataram harus memberikan kemudahan kepada masyarakat/pelaku UMKM untuk mendapatkan layanan berusaha termasuk mempercepat pemberian stimulus ekonomi berupa pemberian bantuan modal kerja, penguatan modal usaha dan pembukaan akses ter-

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., membuka rapat paripurna penympaian laporan hasil kerja pansus covid.

Ketua Pansus Pengawasan Penanganan covid-19 DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., menyampaikan laporan hasil kerja pansus.

hadap Lembaga keuangan dimasa pandemi COVID-19 untuk pemberdayaan usahanya.

Ditempat terpisah, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas hasil kerja pansus yang tertuang dalam rekomendasi. Pemkot mataram, kata dia, akan sungguh-sungguh memperhatikan rekomendasi tersebut supaya Mataram terbebas dari covid-19. Terlebih saat ini, kasus covid-19 sudah menun-

jukkan penurunan. Sehingga Mataram keluar dari zona merah menjadi zona oranye.

Bahwan orang nomor satu di Kota Mataram ini bertekad mencanangkan Mataram menuju zona hijau. Hal ini, kata Walikota, membutuhkan kerja keras semua pihak. Tantangan terbesar Pemkot Mataram saat ini adalah partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk mendukung PCBL (Penanganan covid berbasis lingkungan). (fit/*)

(Suara NTB/ist)

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta menyerahkan rekomendasi pansus kepada Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

(Suara NTB/ist)

Sekretaris DPRD, Lalu Aria Dharma BS, SH membacakan konsep keputusan DPRD Kota Mataram

Jokowi : Subsidi Upah Rp600 Ribu, Reward bagi yang Taat Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan Jakarta (Suara NTB) Komitmen pemerintah dalam memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) ditunaikan, Kamis (27/8) kemarin. Dilaksanakan secara virtual, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menerima para perwakilan pekerja di Istana Negara dan memberikan BSU gelombang pertama untuk 2,5 juta pekerja secara simbolis.

BSU ini diterima oleh 20 orang perwakilan dari pekerja kategori Penerima Upah (PU) dengan berbagai latar belakang pekerjaan dan disaksikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), Menteri BUMN, Menteri Koordinator Perekonomian, dan juga secara live streaming bersama 495 perwakilan pekerja dari seluruh Indonesia.

Presiden Joko Widodo berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan belanja rumah tangga para pekerja. “Bantuan gaji ini diberikan kepada pekerja pada perusahaan yang tertib, yang rajin membayar iuran BPJAMSOSTEK setiap bulannya. Artinya ini kita berikan sebagai sebuah penghargaan, reward kepada para pekerja dan perusahaan yang patuh, selalu membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan,” kata Jokowi.

“Kita harapkan ini tahap awal 2,5 juta pekerja, dan sisanya sampai 15,7 juta selesai di bulan September mendatang,” tambah orang nomor satu di Indonesia ini. Jokowi menyebutkan bahwa pekerja yang ha-

dir di Istana Negara dari beragam profesi. Mulai dari pekerja honorer termasuk guru honorer dan petugas pemadam kebakaran honorer, karyawan hotel, tenaga medis perawat, petugas kebersihan, komplit.

“Siapapun yang membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara aktif sampai bulan Juni, itu akan diberikan bantuan pekerja,” terang Jokowi. Senada dengan Jokowi, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, mengatakan bahwa subsidi ini diharapkan bisa menjaga serta meningkatkan daya beli pekerja atau buruh dan mendongkrak konsumsi sehingga menimbulkan multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara Agus Susanto, Direktur Utama BPJAMSOSTEK, 2,5 juta pekerja ini merupakan gelombang pertama dari total 10,8 juta nomor rekening yang sudah tervalidasi oleh BPJAMSOSTEK. Gelombang berikutnya untuk transfer dana BSU akan segera dilakukan secara bertahap hingga seluruh rekening pekerja yang telah tervalidasi bisa menerima haknya.

“Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk menyerahkan data terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja. Begitu pula dengan nomor rekening yang tidak valid, kami kembalikan kepada perusahaan untuk dikonfirmasi kembali kepada pekerjanya dan akan kami lakukan validasi ulang,” ajak Agus. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 28 Agustus 2020

Halaman 4

Diduga Banyak Bermasalah Belum Dapat Kepastian KEMENTERIAN Pertanian melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan NTB sebagai salah satu dari 11 provinsi di Indonesia yang akan mensukseskan program seribu desa sapi. Ada 50 desa di NTB yang akan dibantu 10.000 ekor sapi unggul.

Namun kepastian program bantuan ini belum diperoleh oleh Dinas Pertanian Lombok Barat.

Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat Ir. H. Muhur Zohkri saat dikonfirmasi Rabu, (25/8) mengatakan program ini salah satu upaya Kementerian Pertanian dalam mewujudkan kemandirian pangan berbasis agribisnis rakyat terus bergulir melalui berbagai program unggulan subsektor peternakan seperti saat ini.

Rencananya, kementerian dengan program 1000 bibit sapi unggul yang akan diperuntukkan bagi Provinsi NTB akan disalurkan untuk kabupaten dan kota. Namun peruntukan bibit unggul ini masih menunggu kebijakan provinsi. Apakah nanti dikonsentrasikan di satu tempat atau di beberapa titik tergantung rekomendasi pemerintahan provinsi. ‘’Kita masih menunggu kejalasan agar terkonfirmasi.

Kita dari Kabupaten sudah barang tentu akan pro aktif juga untuk koordinasi dengan provinsi dengan harapan daerah kita juga memperoleh dukungan dari pusat untuk meningkatkan kesejahteraan tani ternak kita di Lobar,” ujarnya.

Ia mengaku, sampai hari ini belum ada keterangan dari Pemprov berapa jumlah peruntukan jatah untuk Lobar. Namun ini kebijakan Pemerintah Pusat sudah jelas untuk Provinsi NTB. Hanya saja mungkin akan ada rapat koordinasi guna membahas tindak lanjut program ini. “Mudah-mudahan Kabupaten Lombok Barat kebagian jatah juga, ini yang sedang kita koordinasikan dulu dengan pihak provinsi,” ujarnya.

Misalkan kebijakannya nanti ada peruntukan bantuan sapi bagi daerah Lobar kata Muhur, pertama pihaknya akan mempertimbangkan potensi pengembangannya.

Karena Lobar mempunyai potensi potensi sesuai dengan ruang yang tersebar. Tetapi asas pertama kita adalah mengedepankan asas pemerataan. ”Saya kira untuk semua Kecamatan di wilayah Lobar ini cocok bagi pengembangan sapi,” tegas dia. (her)

H. Muhur Zokhri

Tasyakuran Hari Jadi Desa Danger Ke-58

Sebanyak 320 Anak Yatim Piatu Terima Santunan Bersumber dari Pendapatan ’’DV Waterpark’’ Selong (Suara NTB) Berbagai terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Danger, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur (Lotim) satu per satu mulai terlihat dan dirasakan manfaatnya masyarakat. Salah satunya berupa Pendapat Asli Daerah (PADes) dari “Danger Village (DV) Waterpark) telah mampu memberikan kontribusinya. Pasalnya, PADes dari DV Waterpark ini sebesar 25 persen dihajatkan untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin yang ada di Desa Danger.

Keberhasilan Desa Danger dalam melahirkan inovasi sesuai kebutuhan masyarakat seolah menjadi kado istimewa di usianya ke-58 tahun yang diperingati, Kamis (27/8). Bertepatan dengan momentum, sebanyak 320 anak yatim piatu menerima santunan implementasi dari pendapatan DV Waterpark tersebut.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan hadiah oleh Pemkab Lotim kepada Desa Danger yang menjadi Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Lotim Tahun 2020. Sebelumnya desa yang memiliki jargon Menuju Desa Danger Gemilang ini berhasil menjadi juara I Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat provinsi NTB serta beberapa prestasi lainnya.

Hadir dalam tasyakuran ke-58 Desa Danger, Sekda Lotim H. M. Juaini Taofiq, Kadis PMD dan Dukcapil NTB, Kadis PMD Lotim, Asisten I Setda Lotim, serta beberapa pejabat lainnya lingkup Pemprov dan Pemda Lotim.

Kepala Desa Danger, Kaspul Hadi, S.Pd, mengatakan santunan yang diberikan kepada anak yatim dalam momentum tasyakuran ke-58 Desa Danger merupakan hasil dana desa (DD) yang diolah menjadi DV Waterpark. Kemudian pendapatan dari DV Waterpark ini sebesar 25 persen dihajatkan untuk anak yatim piatu dan fakir miskin se-Desa Danger.

Bupati Lotim yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Lotim, Mahsin, S.Pd, MM, mengapresiasi tasyakuran hari jadi ke-58 Desa Danger yang dirangkaikan dengan kegiatan sangat mulia berupa pemberian santunan kepada anak yatim piatu se-Desa Danger.

Dikatakannya, peringatan hari jadi merupakan wadah refleksi dan mengingat sejauh mana berkiprah. Adapun Desa Danger termasuk desa yang masih energik dan tergolong desa maju. Untuk itu, ia berpesan supaya di tangan kepala desa saat ini dapat menyambung cita-cita mulia para tokoh dan orang tua sejak terbentuknya Desa Danger yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat.

Sekda Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik,MAP, mengatakan jika usia ke-58 Desa Danger diharapkan membawa keberkahan dan kesuksesan ke depannya. Untuk menggapai itu, ia berpesan supaya Pemdes tetap membangun sinergitas yang baik bersama semua elemen masyarakat. Hal ini menjadi modal utama dalam melakukan suatu program dan pembangunan.

Sementara, Kadis PMD dan Dukcapil NTB, Dr. H. Ashari, mengapresiasi Desa Danger yang beberapa tahun terakhir ini mengukir prestasi baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ini menjadi kado istimewa bagi Desa Danger di usianya ke-58 tahun. (yon)

(Suara NTB/yon)

BERSAMA - Kepala Desa Danger, Kaspul Hadi, (paling kiri) foto bersama anak yatim piatu dan tamu undangan dalam Tasyakuran Hari Jadi ke-58 Tahun Desa Danger, Kamis (27/8).

Bupati Lobar Sidak Lokasi Aset yang Bersengketa

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengecek beberapa titik aset yang bermasalah di wilayah Lingsar. Langkah ini salah satu bentuk keseriusan Pemda untuk menuntaskan persoalan aset daerah.

Kamis (27/8), Tim Pemda terdiri dari Kepala BPKAD, H. Fauzan Husniadi, Kepala Dinas Pertanian, H Muhur Zokhri, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) , Kabag Hukum dan Kabag Protokol Komunikasi Pimpinan serta jajaran dipimpin bupati turun mengecek lokasi aset desa di Duman. Di sini ada 6 are lahan milik desa yang tengah bermasalah. Sidak bupati berlanjut ke Desa Gegelang, di sini ada 11 hektare yang diduga sudah dijual oleh oknum dan dikaveling. Setelah rapat koordinasi dengan kepala desa, Bupati melanjutkan pengecekan aset di Desa Saribaye. Di sini bupati mengecek lahan seluas 46 are milik Pemda.

Tim selanjutnya mengecek aset daerah ke Dusun Punikan Desa Batu Mekar, ada lahan pemda di desa ini seluas 6,9 hektare yang diduga dijual oleh oknum. Terakhir orang nomor satu di Lobar itu memeriksa lahan milik Desa Batu Kumbung seluas 40 are yang berhasil dimenangkan oleh desa atas ban-

tuan penanganan oleh pemda.

Bupati yang ditemui usai turun melakukan sidak mengatakan, pihaknya turun menindaklanjuti hasil rapat forum Kades kecamatan Lingsar yang dihadirinya langsung. Dalam pertemuan ini, para kades menyampaikan beberapa permaslaahan aset di daerah masing-masing.

“Kami sidak aset menindaklanjuti hasil rapat forum kades di Kecamatan Lingsar,” tegas dia.

Tindak lanjut sidak ini jelas dia, dalam waktu tidak terlalu lama persoalan aset ini bisa selesai.

Pertama masalah aset Kantor Desa Duman milik desa, kemudian Dea Gegelang dan Saribaye setelah dicek lahan ini merupakan milik pemda. Tinggal, kata dia, dikomunikasikan dengan desa. Selanjutnya di Batu Mekar, aset daerah di desa ini diklaim oknum.

Kepala BPKAD Lobar sejak lama berkoordinasi dengan BPN, sehingga diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama sertifikat lahan atas nama pemda bisa diterbitkan. Berikutnya aset

(Suara NTB/her)

SIDAK - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan jajaran turun sidak aset bermasalah di wilayah Lingsar, Kamis (27/8). desa di Batu Kumbung, pemda dimenangkan di tingkat pengadilan I. Namun pihak penggugat masih banding.

“Dan kita sangat serius menata adminstrasi aset daerah, sejak 2016 sudah ribuan sertifikat yang sudah diterbitkan bersama BPN. Dan satu tahun terakhir, kita sudah bisa mengambil ( menyelamatkan) aset pemda itu sekitar 90 hektare,” tegas dia.

Kajati NTB Serahkan Ratusan Sertifikasi Tanah Wakaf Praya (Suara NTB) Sebanyak sekitar 125 sertifikasi tanah diserahkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, di Praya, Kamis (27/8). Dari jumlah ini 90 sertifikat tanah di antaranya merupakan sertifikat tanah wakaf bagi masjid yang ada di daerah ini. Penyerahan dipimpin langsung Kepala Kejaksaaan Tinggi (Kajati) NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH, MH., bersama Gubenur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Hadir pula dalam penyerahan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN NTB, Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, serta unsur pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya.

“Sertifikat tanah yang diserahkan ini merupakan sertifikat tanah dari program Perdaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bersama jaksa se-NTB. Kerjasama antara Kejati NTB, Kakanwil BPN NTB serta Kakanwil Kemenag NTB,” ungkap Nanang Sigit Yulianto, S.H.M.H. Program tersebut, ujarnya, merupakan inisiasi dari Kejati NTB, karena melihat banyaknya tanah wakaf di NTB. Namun sayangnya, hampir sebagian besar tanah-tanah wakaf tersebut belum memiliki sertifikat tanah, sehingga rentan terjadi gugatan oleh

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN - Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto, menyerahkan sertifikat tanah wakaf masjid di Loteng. Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah juga menyerahkan sertifikat tanah wakaf bagi Masjid Jamiq Praya.

Lombok Barat (Lobar). Hari ini ahli waris dari pemberi wakaf.

“Di NTB ini tanah wakafnya (Kamis kemarin,red) ada 125 cukup banyak. Bahkan bisa sertifikat tanah. Paling banyak dikatakan termasuk yang ter- sertifikat tanah wakaf masjid,” banyak jika dibandingkan den- terang seraya menambahkan, gan daerah lain. Hanya me- pihaknya menargetkan tahun mang rentan terjadi gugatan, 2021 mendatang semua usulan lantaran banyak yang tidak ber- sertifikasi tanah wakaf bisa dituntaskan oleh Kejati NTB. sertifikat,” jelasnya.

Di tempat yang sama, GuberIa mengatakan, sejauh ini Kejati NTB sudah ada sekitar 500 nur NTB, Dr. H. Zulkieflimanobjek tanah wakaf yang diusul- syah, mengapreasiasi program kan untuk disertifikasi. Namun sertifikasi tanah wakaf yang dioleh Kejati belum seluruhnya bisa inisiasi Kejati NTB tersebut. diselesaikan, karena itu juga ter- Menurutnya, kepemilihan bukgantung kemampuan dan kesia- ti hak tanah di NTB masih jadi pan dari BPN NTB sendiri selaku persoalan tersendiri. Masih banyak masyarakat yang belum mitra dalam program ini.

“Awal tahun kemarin ada punya bukti hak milik tanah sekitar 30 sertifikat tanah yang dikelolanya. Termasuk wakaf yang kita serahkan di tanah-tanah wakaf. (kir)

Aset-aset ini, jelas dia, termasuk yang awalnya tidak dikira aset pemda, seperti AMM Mataram dan di Kuripan ada 9 hektare.

Pemda, kata dia, akan terus mengejar aset-aset daerah ini agar kembali ke daerah dan menyelesaikan semua persoalan administrasinya. Karena itu, setelah sidak ke Lingsar, bupati akan mengagendakan pengecekan aset di wilayah lain.

Termasuk aset di Sekotong, ada 38 hektare, Narmada dan kecamatan lainnya.

Kepala BKAD, Fauzan Husniadi mengatakan, lima titik aset yang disidak bupati ini merupakan milik pemda. Sebagian sudah bersertifikat atas nama pemda dan ada yang masih dalam proses pensertifikatan. “Sudah jelas milik pemda,”jelas dia. (her)

Klaim Golkar, Najmul Berpeluang Bangun Koalisi Gemuk Tanjung (Suara NTB) Jelang pendaftaran paket bakal calon Pilkada Lombok Utara 2020, dukungan arah partai semakin terlihat. Pasangan Dr. Najmul Akhyar, SH., MH., Drs. H. Suardi, MH. (NADI) bahkan mengklaim sedang proses menjemput SK partai politik (parpol) berlambang Pohon Beringin dan Matahari Terbit (PAN) tersebut di Jakarta.

“PAN besok saya akan ke Jakarta, karena PAN hanya mengajukan satu nama. Jadi kalau bisa saya katakan optimis, ya pasti, karena ajukan satu nama,” ungkap Najmul, Kamis (27/8).

Selain PAN, balon petahana itu juga mengisyaratkan untuk menjemput SK Golkar. Melalui proses yang panjang, pihaknya lantas diminta untuk mengambil SK dukungan Golkar. “Golkar, Alhamdulillah. Kami sudah di WA (WhatsApp), agar kami mengambil SK ke Jakarta,” imbuhnya.

Dengan potensi merapatnya beberapa parpol tambahan, maka paket NADI berpeluang membangun koalisi gemuk. Sebelum SK Golkar dan SK PAN, NADI sudah mengantongi SK dukungan dari Demokat (4 kursi), Nasdem dan PPP masing-masing 2 kursi.

Dengan asumsi bergabungnya Golkar dan PAN, maka NADI

mengantongi 16 kursi. Sebab Golkar dan PAN di KLU memiliki masing-masing 4 kursi.

Selain itu, Najmul juga menegaskan sedang berusaha memperoleh dukungan PBB. Dengan dua kursi DPRD, PBB diharapkan dapat menjadi bagian koalisi “KLU BERKAH” pada Pilkada mendatang. “Kami sedang bernegosiasi dengan PBB. Saya yakin minggu-minggu ini sudah tuntas semua (SK dukungan),” sebutnya.

Najmul menambahkan, pihaknya belum dapat memastikan kapan deklarasi paket bakal calon akan dilakukan. Ia memastikan, deklarasi akan dilakukan usai SK seluruh partai tuntas.

“Deklarasi menunggu SK-SK ini selesai semua, karena kami menghargai dan menghormati seluruh SK yang diberikan kepada kami. Jadi kami tidak mau mendahului. Insya Allah seluruh SK ini kami terima baru kemudian kami putuskan (deklarasi) secara bersama-sama,” ucapnya.

Jelang pendaftaran bakal calon di KPU, ia juga memastikan bahwa paket NADI sudah mempersiapkan semua berkas yang dibutuhkan. “Sudah, tes kesehatan sudah. Alhamdulillah sehat, narkoba sudah, test swab pun sudah, dan negatif,” pungkasnya. (ari)

Kurma Datu Lombok Utara

Varietas Baru Kurma Terunik di Dunia Tak di sangka, wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan iklim cuaca relatif panas menghasilkan satu jenis kurma varietas baru dan terunik di dunia. Kurma Lombok Utara yang diberi nama dagang Kurma Datu Lombok Utara, memiliki keunggulan. Apa saja?

PANEN Kurma perdana di halaman Masjid Dusun Beraringan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Rabu (26/8) sore, menjadi sejarah bagi pegiat kurma internasional yang ada di Indonesia. Pasalnya, Kurma Datu Lombok Utara memiliki keunikan tersendiri dibandingkan varietas kurma di Indonesia.

Kurma Datu Lombok Utara, mulai diujicoba di beberapa tempat. Misalnya di Tanjung, di Dusun Kertaraharja (Desa Genggelang, Kecamatan Gangga.

Kemudian di kampung Lendang Bagian, Dusun Sembaro, Desa Segara Katon Kecamatan Gangga, serta di Dusun Beraringan.

Pembina Asosiasi Ukhuwah Datu Kurma Lombok Utara, Arif Munandar, saat ditemui Rabu malam, mengatakan Kurma Datu Lombok Utara telah diujicoba sejak beberapa tahun lalu. Misalnya, ujicoba budidaya dan perawatan di Dusun Kerta, dimulai Januari 2016. Kemudian pada 1 Januari 2020 lalu, hasil ujicoba di Dusun Kerta itu sudah berbuah dan dipanen oleh warga. Panen yang dilakukan di Kerta sengaja dilakukan pada fase mengkal matang (setengah matang).

“Cuma panen di Kerta masih ruthob (panen muda), mengkal.

Artinya masih ada rasa sepet.

Timbul pertanyaan di masyarakat, kalau sepet ngapain tanam kurma,” katanya.

Mendapat pertanyaan itu, asosiasi IDPA (Indonesian Date Palm and Agriculture) melalui IDPA Lombok Utara mencoba melakukan threatment (perawatan) pada kurma. Tepatnya di Dusun Beraringan,Kurmayangtumbuhdihalaman masjid dusun setempat diberi perawatan khusus sejak 13 Februari 2020 lalu. Pada bulan April, ternyata kurma terlihat mengeluarkan bunga mayang.

Uniknya, bunga mayang yang keluar tidak hanya pada bulan April saja, tetapi bulan-bulan berikutnya sampai Agustus, kurma tersebut mengeluarkan mayang untuk dikawinkan.

“Rupanya ini unik menurut dunia internasional. Sehingga IDPA, Pak Ade, Pak Ilyas, yang mewakili Khalifah internasional Date Palm sengaja datang khusus ke sini melihat Kurma Datu,” ucapnya. Umumnya di negara penghasil kurma seperti di negara-negara Timur Tengah, kurma berbuah satu tahun sekali sesuai musimnya. Hanya di Lombok Utara saja, dijumpai kurma mengeluarkan bunga mayang setiap bulan.

Untuk pertama kalinya pula, IDPA Indonesia panen tamar (kurma matang di pohon). Panen pola ini biasanya banyak dilakukan di Arab Saudi untuk memperoleh rasa dan tekstur yang berkualitas. Budidaya mengagumkan ini juga ikut menarik

perhatian pegiat kurma dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jember dan Madura yang tergabung dalam IDPA Indonesia menyaksikan panen perdana tamar Kurma Datu.

“Kawan-kawan pegiat datang khusus menyaksikan panen tamar, sekaligus pemberian nama kurma yaitu Kurma Datu Lombok Utara,” kata Arif. Untuk diketahui pegiat kurma memiliki suatu lembaga asosiasi khusus kurma, bernama Khalifah Internasional Date Palm dan Agriculture World (IDPA).

Ketua IDPA Indonesia, Ade Sudrajat l, ST. M.Si., mengatakan setiap tahunnya IDPA Dunia menggelar ajang pertemuan yang memperkenalkan dan meningkatkan kualitas kurma di seluruh dunia. Melalui ajang itu nantinya, IDPA Indonesia akan memperkenalkan keunikan Kurma Datu Lombok Utara yang bisa berbuah di luar musim. “Kami akan mencoba membawa ini (Kurma Datu) untuk ikut acara itu,” kata Ade. Ia menyebut, nama Kurma Datu akan dipatenkan sebagai satu nama kurma dari ribuan varietas yang ada di dunia.

Nama Kurma Datu didaftarkan di asosiasi kurma Internasional sebagai kurma varietas baru, disertai dengan identitas keunikan yang dimiliknya.

Bukan mustahil, Kurma Datu Lombok Utara akan menjadi komoditas ekspor, sehingga identitas kualitas (standar ISO) secara otomatis akan mengarah pada potensi pasar kurma internasional.

“Untuk ke arah sana (sertifikat ISO), Indonesia bisa. Karena kurma untuk semua wilayah ada

(Suara NTB/ari)

PANEN KURMA - Ketua Asosiasi IDPA Kurma indonesia, Ade Sudrajat (kanan) dan Pembina IDPA Indonesia (kiri) menyaksikan kurma hasil panen di KLU. 3.000 varietas. Kalau masyarakat mungkin tahunya, kurma saja,” ucapnya. Kurma Datu yang dipanen di Dusun Beraringan, diketahui berat buah pada satu tandannya sebesar 9,9 kg.

Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., usai bertemu pengurus asosiasi kurma Indonesia, mengatakan kurma hasil ujicoba pegiat kurma akan menjadi atensi daerah. Ia meminta, OPD terkait memberi atensi khusus pada program kurma.

“Saya sempat mencicip, dan enak sekali. Teksturnya sedikit berbeda dengan kurma di tempat lain di Indonesia, manis, lembut,” pujinya. Najmul mengaku seolah tidak mempercayai daerah yang dipimpinnya menghasilkan kurma yang unik. Terlebih lagi, iklim kering dengan curah hujan lebih sedikit dibanding daerah lain di NTB, meng-

hasilkan kurma berkualitas.

“Di Aceh kan banyak kurma, ternyata menurut asosiasi tadi, kurma ini unik. Begitu panen, sudah ada bunga yang dikawinkan lagi. Kalau di tempat lain, sesudah panen maka menunggu muncul bunga dulu untuk dikawinkan,” ucapnya.

Mendapat anugerah seperti itu, Najmul pun berkomitmen agar Kurma menjadi program yang bermasyarakat. Ia secara khusus akan mendukung program pengembangan budidaya di masyarakat melalui keberadaan asosiasi IDPA Lombok Utara.

“Saya katakan kepada ahlinya, ayo kita riset di Lombok Utara. Apalagi di KLU ini, ada sekitar 5.000 hektare tanah wakaf yang belum dikelola dengan baik.

Kurma ini bisa menjadi potensi ekonomi baru bagi masyarakat kita,” pungkasnya. (ari)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 28 Agustus 2020

Serapan Lamban, OPD Diminta Lakukan Percepatan Sumbawa Besar (Suara NTB)Serapan anggaran di Kabupaten Sumbawa masih lamban.

Hingga triwulan ketiga ini yang sudah terealisasi baru mencapai 48 persen. Sehingga untuk mengejar serapan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta melakukan percepatan.

Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, Usman Yusuf menyebutkan, sampai saat ini secara keseluruhan belanja langsung dan tidak langsung semua OPD mencapai 48 persen. Rinciannya belanja langsung rata-rata OPD 38,60 persen, sedangkan belanja tidak langsung 53,40 persen. Yang terendah serapannya terdapat beberapa OPD seperti Dinas PUPR, BPKAD, Diskoperindag, Dispopar, Dinas Kesehatan dan Dinas PRKP. Sedangkan OPD lainnya rata-rata diatas 50 persen.

“Terbanyak mereka ini realisasi di belanja langsungnya rendah karena kaitan dengan DAK. Mereka sudah ada yang berkontrak, namun karena tidak diberikan uang muka sehingga mereka menunggu fisiknya di atas 20-an persen baru ada realisasi termen 1. Sedangkan yang lainnya kaitan dengan alokasi DAK cadangan.

Itu prosesnya sekarang masih di ULP sebagian besar untuk tender, dan juga ada sebagian yang sudah kontrak dan belum ada realisasi anggaran untuk pencairan dana. Tapi sebagian besar untuk uang DAK ini mungkin dalam akhir bulan ini atau awal September uangnya dari kas negara sudah masuk ke kas daerah,” ujarnya.

Dijelaskannya, lambannya serapan anggaran ini ada kaitannya dengan revisi anggaran dan refocusing yang dilakukan. Sehingga pihaknya berharap kepada masing-masing OPD melakukan pecepatan untuk merampungkan DPA revisi. Karena yang baru selesai sampai saat ini baru revisi ke 6. “Revisi ke 7 masih ada satu dua yang sudah. Apalagi revisi ke 8 belum ada satupun OPD yang menyelesaikan DPA-nya. Mungkin itu juga salah satu kendala realisasi anggaran,” terangnya.

Terkait progres fisik di lapangan, ungkap Usman, pihaknya sudah melihat progres beberapa kegiatan. Diantaranya pembangunan Puskesmas Moyo Hilir dan Puskesmas Buer beserta rumah dinas, dan Pembangunan Pasar Seketeng. Progresnya diatas 20 persen sesuai dengan target yang ada. Pihaknya juga mengingatkan dalam agar dalam pengerjaan proyek tetap menerapkan protokol covid-19 sesuai dengan edaran Bupati Sumbawa. “Sampai saat ini proyekproyek yang dilaksanakan Alhamdulillah tidak terganggu, bahkan ada yang melampaui target dari schedule, termasuk Pasar Seketeng.

Mudah-mudahan yang sedang berproses tendernya segera selesai.

Kami berharap akhir triwulan ketiga di bulan September paling tidak sudah bergerak diatas 60 persen (serapan red). Karena progres sampai saat ini belum mencapai 50 persen. Otomatis satu bulan ke depan kita harus kejar. Sebenarnya idealnya kan angkanya di kisaran 70-75 kalau di TW 3. Cuma ini kan karena kondisi. Kembali lagi saya tekankan DPA revisi-nya harus segera dirampungkan kalau memang sudah clear di OPDnya. Supaya segera ditandatangani oleh tim anggaran supaya segera direalisasi,” tandasnya. (ind)

Firin - Fud Tidak akan Bongkar Dukungan Taliwang (Suara NTB) Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. W. Musyafirin - Fud Syaifuddin (Firin - Fud) memastikan tidak akan membongkar komposisi partai yang telah mendukungnya untuk maju di Pilkada KSB. H. W. Musyafirin mengatakan, dukungan 9 partai yang menguasai 21 kursi dari total 25 kursi di DPRD KSB itu baginya telah final. Di mana masing-masing partai sebelumnya telah mempercayakan dukungannya kepa(Suara NTB/ist) da dirinya dan pasangannya H. W. Musyafirin Fud Syaifuddin.

“Tidak ada lagi bongkar-bongkar dukungan. Kecuali mungkin partainya ya. Tapi saya kira itu hal yang sulit karena proses dukungan tiap partai ke kami sudah final semuanya,” klaim Musyafirin kepada wartawan, Kamis (27/8).

Menurutnya, tiap partai yang mendukungnya kembali di Pilkada KSB nanti sudah mengikuti mekanisme yang berlaku di tiap partai. Bahkan pada pertemuan terakhir dengan seluruh partai, masing-masing pengurus partai (ketua dan sekretaris pengurus partai tingkat kabupaten) telah menandatangi blangko dukungannya kepada ia dan pasangannya Fud Syaifuddin.

“Secara administrasi sudah ada pelimpahan wewenang DPPD masing-masing partai ke DPC untuk mendaftarkan kami ke KPU sebagai bakal calon yang akan didukung,” cetusnya.

Menguasai 21 kursi dari 9 partai yang mendukungnya.

Membuat pasangan petahana ini hampir dipastikan akan melawan kolom kosong di Pilkada 9 Desember nanti. Sebab 2 partai, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Demokrat yang tersisa tidak masuk gerbong pendukungnya tidak dapat mengusung pasangan calon hatta kedua partai berkoalisi.

Dimintai tanggapannya mengenai kondisi itu, Musyafirin mengatakan, pihaknya siap mengikuti kompetisi dalam kondisi apapun. Bahkan pria yang masih aktif menjabat bupati KSB ini memberi sinyalemen kepada PBB dan Demokrat jika ingin bergabung dengan gerbong koalisi partai pendukungnya. “Saya pikir tidak ada masalah. Kita hormati saja (pilihan PBB dan Demokrat).

Kalau mau bergabung silahkan (tidak juga tidak apa-apa). Tapi kami tidak bisa pro aktif (merangkul mereoa) karena tentu kurang etis. Tapi pada prinsipnya, kami ingin semuanya dirangkul kok setelah (Pilkada) ini, karena kami ingin semua elemen bersamasama membangun KSB ke depan,” imbuhnya.

Untuk diketahui, 9 partai pendukungan pasangan petahana di Pilkada KSB ini. Diantaranya PKS, PKP Indonesia, PKB, PAN, PDI Perjuangan, PPP, Golkar, Gerindra dan terakhir Partai Nasdem.(bug)

BPBD Dompu Hanya Punya Satu Armada Pendistribusian Air Bersih Dompu (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dompu, hanya memiliki satu armada pendistribusian air bersih untuk menanggulangi kekeringan. Akibatnya, pelayanan terhadap warga tak bisa maksimal. Alokasi anggaran yang dikucurkan hanya Rp20 juta. Demikian ungkap Sekretaris BPBD Dompu, Amirudin, STP, kepada Suara NTB di kantornya, Kamis (27/8).

(Suara NTB/Jun)

Amirudin

Ia mengatakan, krisis air bersih akibat bencana tahunan ini hampir dirasakan sebagian besar warga, khususnya pada 34 Desa/Kelurahan di delapan kecamatan. Namun demikian, untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut, pihaknya terkendala armada pendistribusian yang hanya dimiliki satu unit. “Dampak kekeringan di Dompu ini hampir di semua ke-

camatan, cuma kendala kita sekarang mobil tangki hanya satu unit. Jadi pendistribusian air terpaksa dilakukan secara bergilir,” ungkapnya.

Seperti contoh hari ini (kemarin), BPBD turun mendistribusikan air bersih ke wilayah Huu. Secara otomatis daerah lain tak bisa dilayani bersamaan meski juga membutuhkannya. Selain terbatas arma-

Sumbawa Besar (Suara NTB) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, Dr. Freddy Harris ACCS dengan Sekda Sumbawa, Rektor Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), dan Kepala Kantor Wilayah NTB Kemenkumham RI menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepakatan tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Kamis (27/8), di Kantor Bupati Sumbawa. Untuk saling mendukung dalam pendayagunaan, pemanfaatan, dan pelindungan kekayaan intelektual potensi sumber daya yang dimiliki.

Selain itu juga, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka pemberdayaan sistem kekayaan intelektual. Serta meningkatkan kreativitas dan inovasi di bidang kekayaan intelektual lokal maupun nasional di Kabupaten Sumbawa.

Bupati Sumbawa, yang diwakili Sekda Sumbawa dalam sambutannya menyampaikan, sebagai negara hukum, Indonesia mengutamakan penegakan hukum pada semua sektor kehidupan. Termasuk perlindungan hukum di bidang HAM. Baik itu hak

(Suara NTB/ist)

CINDERAMATA - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, Freddy Harris dan Sekda Sumbawa, H. Mahmud Abdullah saling menukar cinderamata, dalam kegiatan di Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (27/8). asasi maupun Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Dikatakan, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Dalam kaitan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, jelas Sekda, kegiatan yang dilaksanakan tersebut, merupa-

kan salah satu wujud kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan Kemenkumham. Kabupaten Sumbawa memiliki potensi kekayaan intelektual yang besar dan belum banyak digali, baik dalam bentuk personal maupun kekayaan intelektual komunal (KIK). “Be-

Korban Hamil Tujuh Bulan, Pelaku Pencabulan Dibekuk Polisi Dompu (Suara NTB) Kasus pencabulan anak di bawah umur kembali terjadi di Dompu. Kali ini menimpa Sc (16), pelajar di Kecamatan Pekat. Terduga pelaku tidak lain warga sekitar yakni Sa (45).

Aksi bejatnya terbongkar setelah korban hamil tujuh bulan.

Kasat Reskrim Polres Dompu, Iptu Ivan Roland Cristofel, S. TK., melalui Paur Subbag Humas Aiptu Hujaifah kepada Suara NTB, Kamis (27/8) menyampaikan, terungkapnya aksi bejat Sa pada Februari 2020 lalu, buah laporan pihak keluarga setelah mendengar cerita korban terkait kehamilannya.

Pelaku beraksi saat korban tengah tidur di kamarnya seorang diri, sekitar pukul 01.00 WITA. Ia kemudian melancarkan aksinya dengan menyentuh bagian vital korban. “Merasakan aksi pelaku, korban terbangun dan berusaha melakukan perlawanan, bahkan hendak berteriak namun seketika ditutup mulutnya,” ungkap dia.

Karena korban tak berdaya, pelaku akhirnya berhasil meny-

etubuhi korban. Ia memberi ancaman pembunuhan jikalau perbuatannya diceritakan.

Korban berusaha menyembunyikan peristiwa ini. Namun, kandungannya membesar akibat perbuatan bejat Sa. Sekitar tujuh bulan usia kehamilan, ia lantas menceritakan semuanya pada orang tua dan keluargannya. “Oleh keluarga kasus ini kemudian dilaporkan ke Mapolsek Pekat,” ujarnya.

Berbekal laporan, Mapolsek Pekat bersama Tim Puma Satreskrim Polres Dompu, menangkap Sa di kediamannya. “Saat ini pelaku diamankan di polres untuk kepentingan penyidikan,” jelasnya.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Dompu, Mohammad Fadilah, SH., M. Si., dikonfirmasi terpisah Suara NTB mengaku, sudah mendapat informasi terkait kasus pencabulan yang menimpa anak dibawah umur tersebut.

Namun untuk kejelasan, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan PPA Polres Dompu guna penentuan langkah

(Suara NTB/Jun)

DIAMANKAN – Sa (45) terduga pelaku pencabulan di Pekat saat diamankan di Mapolres Dompu, Kamis (27/8). pendampingan terhadap korban.

“Karena informasinya baru hari ini kita dapat, kita akan koordinasi dulu dengan PPA. Termasuk mengklarifikasi korban, seperti apa sebetulnya kejadian ini.

Intinya tetap kita dampingi sesuai prosedur, apalagi ini menyangkut anak di bawah umur,” pungkasnya. (jun)

Perketat Protokol Kesehatan Saat Pendaftaran Calon

(Suara NTB/ist)

Lahmuddin non alam, pandemi Covid-19, ditetapkan protokol kesehatan yang harus dijalankan pada keseluruhan tahapan Pilkada.

Khusus pada saat pendaftaran calon, yang berpotensi terjadinya pengerahan massa, di ruangan pendaftaran saat penyerahan berkas dibatasi orang yang hadir. Bahkan dari parpol hanya bisa dihadiri dua orang pimpinan parpol atau gabungan parpol pengusung bakal pasangan calon. Begitu pula dari ca-

da jarak tempuh yang cukup jauh kadang membuatnya sangat kewalahan, sehingga terpaksa diterapkan pola pendistribusian secara bergilir.

Disamping kendala ini, lanjut Amirudin, BPBD juga memiliki anggaran yang sangat terbatas dalam penanggulangan dampak kekeringan, yakni sekitar Rp20 juta. “Anggaran hanya sekitar Rp20 juta, itu

mencakup semua untuk operasional, termasuk konsumsinya petugas yang melakukan pendistribusian air,” jelasnya.

Meski menghadapi banyak keterbatasan dalam menanggulangi dampak bencana tahunan tersebut, BPBD tetap berupaya maksimal memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat. Minimal semua titik terdampak tersentuh walaupun tidak bisa memuaskan.

“Niatan kita bagaimana semakaimal mungkin dengan anggaran terbatas itu kita bisa memenuhi kebutuhan air walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat,” pungkasnya. (jun)

Ditandatangani, Nota Kesepakatan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Sumbawa

KPU Sumbawa Siapkan Perangkat

Sumbawa Besar (Suara NTB)KPU Sumbawa mulai bersiap siap menghadapi tahapan pendaftaran calon 4-6 September mendatang. Dengan telah membentuk Pokja yang akan menangani seluruh proses pencalonan. Selain itu, juga membentuk help deks pencalonan, yang membuka layanan konsultasi baik untuk parpol, tim maupun masyarakat. Serta menyiapkan protokol kesehatan dengan membatasi jumlah orang yang bisa masuk dalam proses pendaftaran.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris KPU Sumbawa, Lahmuddin S.E, Kamis (27/8) kemarin. Sebagai bentuk sosialisasi, para pengurus parpol juga telah diundang. Agar dari sisi pemenuhan syarat, seluruh berkas pencalonan maupun berkas calon nantinya tidak menjadi persoalan. Selain itu, sesuai PKPU 6 tahun tahun 2020 tentang lanjutan tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang disesuaikan dengan status bancena

Halaman 5

lon dari perseorangan. “Kami juga akan menyiapkan pemanfaatan teknologi melalui siaran langsung yang akan menyiarkan secara langsung proses pendaftaran,”terangnya.

Hal senada juga disampaikan Komisioner KPU Sumbawa, Aryati S.Pdi. Jumlah orang yang bisa masuk ke ruangan pendaftaran dibatasi. Sesuai Juknis terbaru tentang pendaftaran penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati. Artinya, yang hadir nanti saat pendaftaran hanya orang orang yang berkepentingan saja dalam proses pendaftaran. Untuk menghindari penumpukan massa. Seperti Ketua dan Sekretaris Partai Politik. Dan Ketua serta Sekretaris Tim dari jalur persorangan.

Aryati mengurai lebih jauh, Bab 8 Juknis dimaksud, tentang protokol kesehatan, disebutkan, KPU dalam persiapan pendaftaran bapaslon akan menyiapkan ruangan yang memiliki sirkulasi udara yang baik.

Kemudian menjaga jarak aman minimal 1 meter antar peserta,

(Suara NTB/ist)

Aryati menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat kegiatan. Berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan atau cairan antiseptik. Membatasi jumlah peserta yang hadir meliputi Bapaslon tim kampanye atau pengurus parpol atau gabungan parpol paling banyak 2 orang.

Ditambah petugas penerima berkas dokumen dari KPU, personil dari Bapaslon yang menyampaikan berkas dokumen.

“Pihak yang tidak berurusan dengan berkas penyerahan dokumen dilarang hadir atau berkerumun ditempat penyerahan dokumen,”tegasnya.

Berkas dokumen atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

Sebelum berkas dokumen atau perlengkapan secara fisik diterima dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus. Petugas penerima berkas mengenakan APBD berupa masker dan sarung tangan sekali pakai. Dilakuk pengecekan suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum dimulainya acara. Penarimaan berkas dokumen menggunakan sistem antrean. Menghindari jabat tangan atau kontak fisik.

Terkait hal ini, tambah Aryati, KPU Sumbawa akan mengundang pimpinan parpol dan tim dari jalur perseorangan, Bawaslu dan Polres Sumbawa.

Terkait tata cara pendaftaran.

Dokumen apa aja yang harus dibawa Bapaslon. Serta tata gara pendaftaran sesuai standar protokol Covid. (arn)

berapa KIK tersebut, seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan indikasi geografis yang banyak dimiliki oleh Kabupaten Sumbawa,” paparnya.

Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, Dr. Freddy Harris ACCS, dikesempatan

tersebut menyampaikan, potensi kekayaan alam NTB, khususnya Kabupaten Sumbawa begitu besar dan luar biasa. Menurutnya, status daerah tertinggal yang sering didengarnya tentang NTB dan Sumbawa, ternyata penuh potensi namun hanya belum terkembangkan.

Dikatakan, Kabupaten Sumbawa jika dibandingkan dengan daerah lain, potensi pertanian maupun peternakannya sangat menjanjikan. “Disinilah kita membutuhkan kekayaan intelektual dan buah fikir bagaimana cara kita mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada,”ujarnya.

Dr. Freddy yakin, Sumbawa yang dibawahnya terkandung emas, diatasnya terkandung kapur dan diselimuti rumput dan ilalang, merupakan anugerah besar dari Yang Maha Kuasa. “Komitmen pimpinan daerah bagaimana cara mengolah dan mengembangkan potensi yang ada, dengan campur tangan manusia untuk menjadi bernilai, sangat penting,” ungkapnya.

Hadir pula dalam penandatanganan tersebut, Gubernur NTB diwakili Kabiro Kerjasama, Anggota Forkopimda Sumbawa dan lainnya. (arn)

Temuan Rp2,2 Miliar di Penyewaan Aset Bandara Mandek Taliwang (Suara NTB) Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Sumbawa Barat, mengaku sudah tiga kali melayangkan surat pemberitahuan ke PT AMNT untuk menyelesaikan temuan BPK senilai Rp2,2 miliar di penyewaan aset bandara Sekongkang. Tetapi faktanya sampai saat ini pihak perusahaan dianggap masih belum merespon temuan tersebut.

“Sejak LHP kita terima sudah empat kali kami bersurat ke PT AMNT untuk bisa segera menyelesaikan temuan tersebut. Tetapi faktanya masih nihil, untuk itu kami berharap agar perusahaan bisa segera supaya tidak menjadi masalah nantinya,” ujar Kepala BPAD, Muhammad Yusuf S. Ip, kepada Suara NTB, Kamis (27/8).

Sesuai dengan ketentuan, maka sistem penyewaan aset daerah harus dilakukan pembayaran di muka baru bisa digunakan. Tetapi management perusahaan belum melakukan pembayaran yang berakibat munculnya temuan BPK. Pemerintah juga sudah bersurat secara resmi ke management

untuk segera menyelesaikan temuan tersebut. Jika tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan masalah ini akan terus berlarut sehingga akan menjadi masalah baru nantinya. “ Kami sudah meminta perusahaan untuk segera menyelesaikan kewajibannya tetapi sampai saat ini belum terealisasi,” ungkapnya.

Dalam upaya penyelesaian temuan dimaksud, pemerintah tetap mengedepankan upaya persuasif dan perusahaan juga diharapkan bisa lebih proaktif.

Karena jika dalam kurun waktu yang diberikan tidak memberikan kejelasan, maka pihaknya akan menempuh jalur penagihan.

Salah satunya dengan mengusulkan masalah ini ke majelis TPTGR untuk disidangkan. Jika mereka tidak kunjung membayar juga maka akan dilakukan upaya paksa dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH). “Kami akan tetap upayakan ada solusi terbaik atas temuan tersebut sebelum kita bawa ke TPTGR. Kami juga berharap supaya perusahaan bisa lebih proaktif dalam menyelesaikan temuan itu,” pungkasnya. (ils)

Ntuda Ncora, Solusi Atasi Krisis Air Bersih di Donggo Bima (Suara NTB) Sumber mata air ntuda ncora kedepan akan menjadi solusi untuk mengatasi persoalan klasik kekeringan dan krisis air bersih yang melanda wilayah Kecamatan Donggo selama ini.

Pasalnya ntuda ncora yang berada di gunung Soromandi tersebut diproyeksikan akan dipasang saluran pipa oleh Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim).

“Ntuda Ncora bisa menjadi solusi mengatasi krisis air bersih di Kecamatan Donggo,” kata Kepala Dinas Perkim Kabupaten Bima, Taufik ST, MT kepada Suara NTB, Kamis (27/8).

Ia mengaku sumber mata air ntuda ncora memiliki debet yang cukup besar, yakni sekitar 8 liter per detik. Kata dia, jika air tersebut berhasil di salurkan maka kebutuhan air bersih untuk masyarakat Donggo tercukupi.

“Tidak hanya satu atau dua desa. Tapi semua desa di Keca-

matan Donggo akan menikmati air ini, karena debitnya cukup besar,” katanya.

Akan tetapi, menuju tempat itu perlu waktu. Jarak tempuhnya sangat jauh di gunung Soromandi yang masuk wilayah Desa Sai dan Sampungu Kecamatan Soromandi. “Dari Donggo menunggu Ntuda Ncora ini harus menempuh perjalanan sekitar 6 jam. Ini masalah yang dihadapi,” katanya.

Terkait hal itu, Taufik mengaku sudah meminta bantuan masyarakat dan Pemerintah Desa di Kecamatan Donggo agar mau bergotong royong menuju tempat itu untuk menyampung pipa saluran air. “Kita siapkan peralataannya. Masyarakat hanya bantu membawa peralatan untuk menyambung pipa,” katanya.

Jika disetujui, ia mengaku pihaknya akan langsung menentukan waktu dan peralatan yang dibutuhkan. Dan sampai saat ini ada beberapa desa yang menyambut baik permintaan Perkim itu. (uki)

SUARA NTB Jumat, 28 Agustus 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

STAHN Gde Pudja Gelar Webinar Manajemen Tata Kelola OJS untuk Akreditasi Sinta Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram yang telah beralih status menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram menggelar seminar daring atau webinar Jurnal Ilmiah #2 pada Rabu (26/8) malam. Webinar itu mengusung tema Strategi dan Manajemen Tata Kelola Open Journal System (OJS) untuk akreditasi Sinta.

Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag., dalam sambutannya mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor IAHN/STAHN Gde Pudja, menyambut baik kegiatan webinar tersebut. Pada kesempatan webinar kali ini membahas tentang manajemen OJS. “Kami dari lembaga sebetulnya membutuhkan penjelasan, pemahaman terkait hal tersebut. Semua lini wajib mengetahui, karena jurnal adalah ladang, usahanya tempatnya kaum akademisi untuk berkrea-

si secara ilmiah,” katanya.

Ketua Panitia Webinar Dr. Ni Made Arini, S.Ag., M.Pd. Webinar ini dimoderatori oleh Desak Made Yoniartini, M.Pd.H., dengan menghadirkan narasumber Dr. I Ketut Sudarsana, S.Ag., M.Pd.H., yang merupakan dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

Webinar dilaksanakan melalui aplikasi Zoom dengan diikuti 100 peserta, dan siaran langsung di saluran YouTube IAHN Gde Pudja Mataram.

Narasumber webinar, Dr. I Ketut Sudarsana membawakan materi Manajemen OJS 3, dengan subtopik Submit, Review, Editing, dan Publish. Ia menyampaikan, materi yang dibawakan kali ini merupakan lanjutan dari webinar jurnal ilmiah #1 yang dilaksanakan Senin (24/ 8) malam lalu. Ia fokus pada OJS 3, karena STAHN Gde Pudja menggunakan OJS 3.

Menurutnya, sebagai sebuah media publikasi, jurnal di STAHN Gde Pudja Mataram

harus dikelola dengan baik.

Ia menjelaskan alur manajemen artikel. Menurutnya, ada enam langkah besar ketika ingin mengelola naskah atau artikel di OJS 3. Pertama, tugas author atau penulis men-submit naskahnya di laman website jurnalnya. Kemudian editor selanjutnya menyeleksi naskah itu apakah layak atau tidak. Jika seandainya dibutuhkan revisi, kemudian penulis wajib melaksanakan revisi, terutama tata tulis, termasu daftar pusataka dan lainnya.

Kemudian, editor akan menyampaikan atau mengirim naskah penulis yang sudah diperiksa tadi ke reviewer. Setelah reviewer selesai mengerjakan tugasnya, editor mengirimkannya kembali ke penulis untuk dilakukan revisi. Setelah penulis memperbaiki sesuai saran reviewer, maka editor mengirimkannya ke copy editor dan lay outing.

“Sampai kemduian dianggap sudah cukup sesuai ketentuan jurnal dimaksud, maka

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)

Panitia webinar Jurnal Ilmiah #2 STAHN Gde Pudja Mataram. naskah tersebut dipublikasikan,” jelas Ketut Sudarsana.

Ia menjelaskan, dalam ketentuan e-jurnal, idealnya sebuah e-jurnal harus submit secara daring, review secara daring, editorial bekerja secara daring. Artinya semuanya bekerja melalui OJS yang telah ada.

“Para penulis tentu tidak kita harapkan menyerahkan naskahnya melalui sarana lain, apalagi bersifat offline atau luring. Jika tidak bisa menyediakan secara daring, dapat juga diproses manual, tetapi dokumennya diunggah dalam e-jurnal,” ujarnya.

Suasana webinar Jurnal Ilmiah #2 STAHN Gde Pudja Mataram melalui aplikasi zoom.

Menurutnya, dalam realitas yang dihadapi, berdasarkan pengalamannya sendiri, tidak semua penulis punya kemampuan submit naskah via OJS. “Jika itu terjadi, maka tim pengelola jurnal harus meregistrasikan dahulu author atau penulis itu, kemudian men-sub-

mit naskah penulis tersebut.

Akhirnya pekerjaan penulis harus dikerjakan tim pengelola,” jelasnya.

Ketut Sudarsana juga menjelaskan terkait teknis manajemen penerbitan dan teknis lainnya. Webinar dilanjutkan juga dengan sesi tanya jawab. (ron/*)

Simulasi Tatap Muka Dijadwalkan September

FAKULTAS Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menggelar yudisium secara virtual, Kamis (27/ 8). Yudisium secara virtual dipilih menimbang aspek kesehatan bagi para peserta yudisium.

“Kebiasaan kita kalau yudisium itu offline. Tapi ini online karena sematamata untuk kesehatan kita,” kata Rektor UIN Mataram, Prof. H. Mutawali, saat memberikan sambutan.

Pihaknya sebenarnya sangat berharap agar seluruh aktivitas akademik bisa dilakukan secara normal, sebagaimana pada (Suara NTB/dok) kebiasaan sebelumnya.

H. Mutawali “Sebenarnya kita ingin offline tapi khawatir ada masalah kesehatan,” ujarnya seraya menyebut bahwa meski dilakukan virtual, tidak akan mengurangi nilai khidmat kegiatan yudisium.

“Saya baru pulang dari Jakarta rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR RI yang kami sampaikan ialah pelaksanaan lembaga dengan menggunakan media online. Sampai hari ini Kemenag masih banyak yang bekerja dari rumah,” ujarnya menyampaikan situasi yang belum normal pada peserta yudisium.

Pihaknya berharap keadaan serba sulit karena pandemi ini bisa jadi pemicu bagi lulusan UIN Mataram untuk lebih baik lagi.

“Mudahan dengan yudisium dengan situasi saat ini kelak akan menjadi kemudahan bagi anak-anak ku semua. Para peserta yudisium ini akan menjadi duta maka sebarkanlah dakwah yang membawa kemaslahatan, membawa kondusif di tengah masyarakat,” pesannya.

Selain itu, para lulusan bisa menjaga nama baik kampus saat berada di tengah masyarakat. “Jaga nama baik lembaga karena akan terjun ke masyarakat akan menjadi pelopor kehidupan berbangsa. Terapkanlah ilmu yang diterima dan berikanlah kemanfaatan bagi masyarakat kita,” tambahnya. (dys)

Kejujuran dan Kedisiplinan Harus Diperhatikan Mataram (Suara NTB) Simulasi pembelajaran tatap muka di sekolah jenjang pendidikan menengah yang dianggap sudah siap untuk pembelajaran langsung akan dilaksanakan pada pertengahan bulan September. Kejujuran informasi dan kedisiplinan semua pihak harus menjadi perhatian saat simulasi dilaksanakan. Hal ini penting untuk mencegah munculnya klaster baru penyebaran Covid-19.

Pemerhati Pendidikan NTB, Syafril, S.Pd., M.Pd., pada Kamis (27/8) mengatakan, yang perlu diperhatikan untuk membuka simulasi tatap muka yakni kejujuran informasi dari pihak sekolah dan orang tua terkait kesiapan melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka. Selain itu, diperlukan kedisiplinan siswa, guru, dan orang tua.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka pada pertengahan bulan September.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., mengatakan, simulasi tatap muka dimulai pertengahan September di sekolah-sekolah yang sudah siap.

Pihaknya sudah melakukan pendataan kesiapan sekolah. “Kecuali di zona merah,” katanya.

Syafril menyampaikan, di samping kejujuran informasi dan kedisiplinan, harus disiapkan juga pembiayaan untuk antisipasi munculnya

klaster baru, seperti pembiayaan untuk membeli masker, hand sanitizer, dan lainnya.

Diperlukan juga pengaturan yang ketat pada jadwal antar dan pulang siswa.

“Termasuk juga pengaturan pada social distancing saat dalam ruangan. Pembatasan jumlah siswa secara ketat.

Maksimal satu ruangan 20 orang,” katanya.

Di samping itu, Syafril menyampaikan, kedisiplinan siswa dan guru saat pulang dari sekolah juga perlu menjadi perhatian. Termasuk siswa diharuskan mengganti pakaiannya pascapulang dari sekolah. Siswa dan gurus harus membersihkan diri sebelum masuk rumah.

“Harus dipastikan bahwa siswa pulang langsung ke rumah atau tidak singgah ke tempat lain. Terlebih kalau pergi ke zona merah Covid-19. Pengawas sekolah dan petugas Covid-19 harus melakukan pemantauan secara intensif kepada setiap

sekolah yang menyelenggarakan sekolah tatap muka langsung,” sarannya.

Syafril juga menyampaikan, diperlukan pelatihan tenaga penanganan darurat Covid-19 pada setiap sekolah. Minimal satu orang yang paham dengan gejala-gejala Covid-19. “Bisa berkolaborasi dengan PMR di setiap sekolah,” katanya.

Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah mengatakan, protokol kesehatan harus disiapkan. Ia meyakini sekolah bisa memenuhi hal tersebut. Namun, ia masih meragukan pencegahan siswa berkerumun.

Diperlukan kerja sama antara orang tua dan sekolah, siswa juga harus disiplin langsung pulang ketika simulasi berakhir. “Kalau di dalam sekolah saya yakin sudah siap, tapi kalau di luar sekolah itu yang perlu diperhatikan,” katanya.

Di samping itu, sekolah perlu diuji kontinuitas kedisiplinan menjalankan dan mem-

(Suara NTB/dok)

H. Rumindah

persiapkan protokol kesehatan. Antara lain menyiapkan masker, mengisi penampungan air, menyiapkan sabun cuci tangan dan lainnya.

“Tinggal pelaksanannya, sejauh mana mereka mampu disiplin. Bisa saja disiplin selama seminggu, minggu kedua tidak disiplin, kan susah juga. Diperlukan kontiuniutas kelengkapan sekolah, dan protokol kesehatan di sekolah.

Disiplin harus secara simultan,” kata Rumindah.

Dinas Dikbud NTB sudah melakukan pendataan dengan melibatkan cabang dinas, para

pengawas, serta bidang pembinaan terkait. Dari data tersebut, status kesiapan sekolah jenjang SMAN, SMKN, dan SLBN diperoleh data 90 persen sekolah di Mataram siap melaksanakan pembelajaran fase kebiasaan baru. Di Lombok Barat 87 persen sekolah siap. Di Lombok Tengah, 66 persen siap. Lombok Timur, 77 persen siap. Di Lombok Utara, 85 persen siap. Sumbawa Barat, 77 persen siap. Di Sumbawa, 69 persen siap. Di Dompu, 82 persen siap. Di Bima, 52 persen siap. Dan, di Kota Bima, 82 persen sekolah siap. (ron)

Siapkan Lulusan

Unram Target Tingkatkan Jumlah Publikasi Internasional Scopus Mataram (Suara NTB) Pusat Pengelolaan Konferensi dan Publikasi (Publication and Conference Management Center/PCMC) Universitas Mataram (Unram) menggelar “Online Workshop Penulisan Artikel untuk Publikasi Internasional Bereputasi” Bidang Sains dan Teknologi.

Ketua PCMC Misbahudin, ST., MT., mengatakan, PCMC didirikan akhir tahun 2019. PCMC bertujuan untuk meningkatkan jumlah publikasi internasional yang terindeks Scopus atau di Laboratory of Science baik publikasi melalui Jurnal maupun publikasi melalui proceeding.

“Tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan akreditasi Shinta, jurnal-jurnal yang dikelola oleh Universitas Mataram yang sampai saat ini sudah ada 50 jurnal,” terangnya, Kamis (27/8).

Selain itu juga, ujarnya, pihaknya memfasilitasi jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 2 dan Sinta 3 agar bisa terindeks di Scopus atau di Laboratory of Science, serta meningkatkan kualitas manajemen konferensi, sehingga artikel yang dipresentasikan oleh para penulis dapat terindeks di Scopus.

“Oleh karena itu kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi para dosen, para peneliti, khususnya para dosen dan peneliti Universitas Mataram, untuk bersama-sama meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi Internasional.

Sehingga kita dapat mengangkat reputasi institusi pada level Internasional,” tambahnya.

Diakuinya, reputasi Unram semakin meningkat secara signifikan di level nasional maupun internasional. Hal itu dapat dilihat dari peringkat Unram pada level nasional dari peringkat ke-47 pada tahun 2019 menjadi peringkat ke-41 pada tahun 2020 dan masuk dalam klaster II. Wakil Rektor Bidang Akademik (WR I) Unram Agusdin, SE., MBA., DBA., mengatakan semua capaian yang berhasil diraih Unram adalah buah dari kerja keras seluruh civitas akademika, untuk meningkatkan kinerja dengan berbagai indikator yang ada. Unram akan terus berpacu mencapai visinya Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Berbasis Riset Berdaya Saing Internasional Tahun 2025. “Tahun ini kita berhasil menaikkan peringkat menjadi ke-41 dari 2.136 Perguruan Tinggi di Indonesia,” ujarnya.

Karenanya menurut Agusdin, kontribusi dari jurnal-jurnal bereputasi internasional dan publikasi-publikasi sangat berpengaruh untuk menaikkan kinerja Unram. Selain itu dia juga menuturkan Unram memandang publikasi internasional sangat penting seiring dengan rencana strategis Kemendikbud yang menempatkan publikasi internasional sebagai salah satu indikator kinerja utama Perguruan Tinggi.

“Sehingga Unram sejak tahun lalu sudah memberikan apresiasi dengan pemberian insentif kepada para dosen yang berkinerja bagus yang bisa mempublikasikan jurnal pada jurnal internasional bereputasi,” pungkasnya. (dys)

(Suara NTB/dok)

Syafril

SMK Karya Adi Husada Kerja Sama dengan Dunia Kerja (Suara NTB/ist)

DIKLAT - Diklat substantif media pembelajaran berbasis multimedia yang digelar MTsN 1 Loteng di Praya, kemarin.

Gelar Diklat Berbasis Multimedia

MTsN 1 Loteng Ingin Guru Melek Teknologi Praya (Suara NTB) Di tengah penyebaran Covid-19 yang sampai saat ini masih menjadi kendala terlaksananya pembelajaran tatap muka. Para pengelola lembaga-lembaga pendidikan dituntut untuk dapat berkreasi dan berinovasi dalam menyelami suasana yang tidak normal ini.

Larangan untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka yang selama ini berlaku merupakan musibah yang berat bagi dunia pendidikan, karenanya mengelola kegiatan belajar mengajar yang terbaik adalah hal yang sangat mendasar untuk dilakukan saat ini, khususnya penguasaan teknologi kekinian. Sebagaimana Diklat Substantif Media Pembelajaran Berbasis Multimedia yang digelar MTsN 1 Lombok Tengah (Loteng).

“Dalam rangka membekali para pendidik dengan penguasaan ilmu teknologi di lingkup KKM (Kelompok Kerja Madrasah) MTs Negeri 1 Lombok Tengah,” kata Kepala MTsN 1 Loteng, H. Abdul Fatah, M.Pd., dihubungi, Kamis (27/8).

Kegiatan digelar selama enam hari yaitu dari tanggal

24-29 Agustus 2020. Kegiatan yang merupakan kerjasama Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Denpasar dengan MTsN 1 Loteng ini berlangsung di aula madrasah setempat.

Menurutnya, tujuan dilaksanakan diklat ini adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, wawasan dan informasi kepada para guru terkait dengan media pembelajaran berbasis multimedia.

Mengingat dalam kondisi yang tidak normal saat ini seorang guru tentu harus melek teknologi, harus dapat memanfaatkan teknologi informatika dengan maksimal. Sematamata demi keberlangsungan kegiatan pembelajaran berbasis daring atau multimedia yang selama ini dilakukan.

“Semoga diklat ini dapat menambah khasanah keilmuan sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keseharian sebagai pendidik di lingkup KKM MTs Negeri 1 Loteng,” harapnya.

Mantan Kepala MIN 2 dan MTs Negeri 2 Loteng ini menambahkan bahwa kegiatan diklat diikuti oleh 40 orang pendidik, berasal dari intern

guru-guru MTs Negeri 1 dan guru yang dipekerjakan (DPK) di madrasah swasta lingkup KKM MTs Negeri 1 Loteng.

“Semua peserta diklat yang dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat yang nantinya dapat dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kenaikan pangkat,” bebernya.

Koordinator acara yang juga Waka Kurikulum Zainuddin, S.Pd mengkonfirmasi para pemateri atau narasumber dalam kegiatan ini semua berasal dari Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan(BDK) Denpasar.

Sebelumnya Diklat dibuka Kepala Kantor Kemenag Lombok Tengah Haji Jalalussayuthy, SS., M.Pd. Dalam sambutannya, Haji Jalalussayuthy mengungkapkan pentingnya para guru menguasai IT. “Di tengah derasnya kemajuan bidang teknologi komunikasi saat ini,seorang guru tidak boleh gagap teknologi alias gaptek, karena sekarang zamannya teknologi, apalagi pembelajaran yang diterapkan saat ini harus online atau dalam jaringan (daring), sehingga design pembelajaran juga berbasis teknologi atau multimedia,” katanya. (dys)

Mataram (Suara NTB) – SMK Karya Adi Husada Mataram mempersiapkan lulusan bisa langsung bekerja.

Salah satunya dengan bekerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Kepala SMK Karya Adi Husada Mataram, Wahyu Sutantri, S.Si., pada Rabu (26/8) mengatakan, pihaknya sudah bekerja sama dengan dunia kerja, sehingga ketika siswa lulus langsung kerja dan kuliah gratis di Jakarta. Kerja sama itu dengan PT. MHome Care Indonesia.

“Kami akan bekerjasama dengan MHome Care, mereka bekerja sama hanya dengan SMK Karya Adi Husada.

Kalau SMK lain mau bekerja sama harus lewat SMK Karya Adi Husada,” katanya.

Kerja sama itu untuk jurusan Caregiver. Nantinya, lulusan SMK Karya Adi Husada ikut pelatihan atau D1 Caregiver selama satu tahun di Jakarta dibiayai oleh PT. MHome Care, dan digaji Rp3,5 juta. “Setiap hari Sabtu dan Minggu kuliah D1,” katanya.

Pada tahun pelajaran baru ini, siswa baru di SMK Karya Adi Husada cukup banyak yaitu 60 siswa baru. Total siswa di SMK Karya Adi Husada sebanyak 95 orang, padahal SMK ini relatif baru di Mataram. Jumlah itu cukup banyak untuk kategori SMK swasta.

Wahyu menekankan, SMK Karya Adi Husada Mataram memberikan praktik dengan porsi 70 persen berbanding 30 persen untuk

teori. Cara itu dilakukan dengan tujuan agar siswa lebih siap untuk terjun ke dunia kerja. “Mereka juga jadi lebih terlatih,” katanya.

Saat ini baru ada dua program keahlian yaitu program keahlian pariwisata dan program keahlian perawatan. Selain itu, delapan program keahlian baru yaitu program keperawatan, farmasi, dental asisten, caregiver, usaha perjalanan wisata, perhotelan, tata boga, dan teknik listrik.

Pengajaran bahasa juga dikedepankan pihak sekolah melalu pengajaran Bahasa Jepang dan Bahasa Inggris. Pada program keahlian pariwisata, pengajaran Bahasa Jepang dilaksanakan selama lima jam, sedangkan di perawatan selama empat jam pelajaran. SMK Karya Adi Husada Mataram juga bekerja sama dengan sejumlah lembaga. (ron)

Wahyu Sutantri

(Suara NTB/dok)

Yudisium Dilakukan Virtual

SUARA NTB Jumat, 28 Agustus 2020

POLHUKAM

Halaman 7

Nasdem dan Golkar Saling Klaim Keanggotaan Nursiah Mataram (Suara NTB) – Partai Nasdem dan Golkar saling mengklaim keanggotaan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, H. Nursiah. Kedua partai sama-sama mengakui Nursiah sebagai anggota partainya. Status keanggotaan itulah salah satu menjadi dasar kedua partai memutuskan dukungannya kepada paket pasangan Pathul-Nursiah.

Ketua DPW partai Nasdem Provinsi NTB, H. Moh. Amin menyatakan bahwa Nursiah adalah anggota Partai Nasdem yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Menurut Amin, itulah menga-

pa Nasdem menjatuhkan dukungannya kepada pasangan Pathul-Nursiah.

“Beliau memang belum jadi kader, baru gabung masuk jadi anggota, karena disebut kader prosesnya lama dan pan-

Insentif Pekerja Diawasi Aparat PEMERINTAH mulai mengucurkan insentif Rp600 ribu per bulan bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta.

Proses penyalurannya diawasi aparat. Kerawanannya pada penerima ganda.

“Aturannya, para penerima itu tidak boleh menerima dobel. Kalau sudah dapat bantuan sebelumnya tidak boleh dapat lagi,” kata Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Gusti Putu Gede Ekawana, Kamis (27/8).

Tim di dalam Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengecek (Suara NTB/dok) proses validasi data penerGusti Putu Gede Ekawana ima. Koordinasinya bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dan lembaga negara penyelenggara sistem jaminan sosial nasional.

“Agar tidak ada persoalan hukum,” ucapnya.

Anggaran program insentif pekerja gaji di bawah Rp5 juta ini mencapai Rp37,7 triliun dengan sasaran 15,7 juta pekerja. Setiap pekerja mendapat Rp2,4 juta untuk empat bulan dalam dua kali pencairan.

“Ini kita awasi karena anggaran harus maksimal. Tujuannya kan menumbuhkan perekonomian,” terang Eka. Bantuan itu merupakan program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). “Pengawasan agar anggaran bisa maksimal dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Menurut BPJamsostek NTB per-10 Agustus 2020, pekerja aktif dan terdaftar sebanyak 91.800 orang. Mereka bekerja di 4.400 perusahaan di wilayah NTB. Sementara yang bergaji di bawah Rp5 juta sebanyak 51.200 orang. (why)

jang, dan beliau sudah pegang KTA, kan itu sukarela semuanya,” sebut Amin.

Dengan terdaftarnya Nursiah sebagai anggota Partai Nasdem.

Amin lantas mengklaim bahwa di tujuh Pilkada serentak di NTB itu, Nasdem mengusung tiga anggota partainya, yakni Nursiah di Pilkada Lombok Tengah, kemudian Abdul Kadir Jaelani calon Bupati Dompu dan Syafruddin calon Bupati Bima.

“Karena kami diminta oleh

DPP sedapat mungkin kalau tidak calon kepala daerahnya ya calon wakil kepala daerah itu ada kader Nasdem dan itu wajar.

Sehingga yang kader itu cabup Dompu jelas, sudah pegang KTA, ada juga pak Syafruddin di Bima sudah jelas,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Nasdem Lombok Tengah, Ahmad Sh, menyampaikan jika sudah Ketua DPW mengkonfirmasi keabsahan keanggotaan Nursiah, maka hal itu sudah tidak diragukan lagi. “Kalau sudah terkonfirmasi begitu, maka yang didukung Nasdem di Pilkada Loteng itu adalah Nursiah-nya selaku anggota partai dan itu ndak mungkin abu-abu lagi kalau sudah begini situasi, itu

pasti,” tegasnya.

Lantas bagaimana dengan klaim Golkar bahwa Nursiah juga ada kadernya? Ahmad lantas menantang Golkar untuk membuktikan klaimnya itu, dengan menunjukkan KTA Golkar Nursiah. Hal itu penting supaya tidak menjadi blunder bagi pasangan calon.

“Kalau ada yang bilang dia Golkar, ya ndak ngerti juga, kan Golkar sendiri masih gelap (tidak jelas) juga. Tapi biar kita tidak spekulasi, tunjukkan KTA Nursiah yang Golkar, pimpinan partai di Golkar keluar KTA-nya Nursiah yang Golkar, biar semuanya clearr,” kata Ahmad.

Ketika ditanya terkait status keanggotaan Nursiah di

kedua partai tersebut hanya sekedar strategi dalam mendapatkan dukungan partai. Ahmad menegaskan bahwa dalam hal ini reputasi politik Nursiah dipertaruhkan, jika dia hanya sekedar memainkan partai politik.

“Saya rasa beliau itu adalah Birokrasi yang punya integritas, saya kira itu yang harus ditujukan oleh beliau.

Kalau dia sekarang ber-KTA Nasdem, terus besok Golkar, saya kira ke depan situasinya akan berbeda, karena ini jadi pertaruhan reputasi politik beliau,” tegasnya.

Ditempat terpisah Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda menegaskan bahwa arah

dukungannya di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah tetap konsisten kepada pasangan Pathul-Nursiah. Sampai saat ini, tidak ada rencana di internal Golkar untuk mengalihkan dukungannya kepada Paslon lainnya, sebab Nursiah adalah kadernya.

“Tetap ke Fathul-Nursiah, bagaimana mau bergeser ke orang lain, Nursiah kader Golkar yang kita usung. Jadi saya kira Nursiah itu adalah kader Golkar dari dulu, itu yang saya tahu. Saya ndak tahu kalau ada yang bilang dia kader partai lain, karena dari awal beliau adalah kader dan simpatisannya Golkar dan tidak pernah pindah partai,” tegas Isvie. (ndi)

Tim Kemenkopolhukam RI Berkunjung ke Korem 162/WB

Apresiasi Upaya Penanganan Covid-19 di NTB Mataram (Suara NTB) – Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI memantau peran Korem 162/Wira Bhakti dalam penanganan Covid-19. Hasil pantauan akan dibawa ke pusat untuk menjadi bahan masukan tim gugus tugas.

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI Laksma TNI Edy Djatmiko memimpin kunjungan kerja di Korem 162/ WB, Kamis (27/8) kemarin.

Kedatangan tim itu disambut langsung Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, didampingi Danlanal Mataram Kolonel Laut (P) Suratun; Kasiintel Kasrem 162/ WB Letkol Inf Setiya Asmara; dan Kasiter Kasrem 162/WB Letkol Inf Budi Rahmawan.

Danrem menjelaskan, upaya penanganan Covid-19 melalui preventif diantaranya sosialisasi protokol kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat, gerakan maskerisasi,

dan menggelar pengamanan pintu keluar masuk wilayah.

“Kami mendorong Pemda melalui gugus tugas dalam penyiapan Sarpras kesehatan, membentuk Pospam terpadu sampai dengan monitoring dan evaluasi kegiatan termasuk menggelar apel evaluasi Tiga Pilar,” kata Rizal.

Dia menambahkan, penanganan tersebut menciptakan hasil positif. Daerah dengan zona merah berangsur turun menjadi zona kuning. Secara umum penanganan Covid-19 di wilayah NTB berjalan baik, aman dan kondusif.

Berbagai upaya itu dikerjakan bersama-sama dengan seluruh pemangku kebijakan. Serta instansi terkait dan semua komponen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Kunci utama dalam penagananan Covid-19 di NTB adalah sinergitas yang terjalin cukup erat antar stakeholder

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI Laksma TNI Edy Djatmiko (kiri) bersama Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Kamis (27/8) dalam koordinasi dan pemantauan peran pemerintah serta TNI-Polri dan seluruh Stakeholder lainnya dalam penanganan Covid-19. di wilayah NTB,” kata jenderal bintang satu ini.

Program pemulihan ekonomi pun berbarengan dengan upaya penanganan sosial. Bentuknya, pemberdayaan UMKM produk asli NTB mengisi item pengada-

an Jaring Pengaman Sosial (JPS). Korem mendampingi sektor pertanian dan mengawal secara langsung penyaluran bantuan dana dan sapi dari Kementerian Pertanian RI untuk NTB. Sementara Edy menyampai-

kan, hasil pemantauan ini nantinya menjadi bekal evaluasi dan penyusunan kebijakan penanganan Covid-19 daerah NTB. Apa yang Danrem presentasikan akan kami bawa sebagai hasil laporan tim kami,” terangnya. (why/*)

Pilkada Dompu

PKB Yakin Isu Dinasti Tak akan Melemahkan Eri-HI Mataram (Suara NTB) Pasangan Bakal Calon (Balon) Bupati Dompu, Hj Eri Aryani dan H. Ikhtiar, (Eri-HI) dipastikan bakal melenggang dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Dompu setelah memastikan tiket dukungan dari PKB dan PBB. Sehingga Pasangan tersebut tinggal didaftarkan ke KPU saja.

Sekretaris DPW PKB NTB, Akhdiyansah menyatakan bahwa dukungan PKB jatuh kepada pasangan Eri-HI dikarenakan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh internal PKB, kans kemenangan pasangan Umi Eri-Ikhtiar sangatlah besar di Pilkada Dompu. “Selain kans kemenangan yang cukup besar. Umi Eri ini sudah menjadi bagian dari anggota baru atau kader PKB,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Akhdiyansah juga menepis isu Dinasti yang menyudutkan pasangan Eri-HI, lantaran Eri Aryani merupakan istri dari Bupati Dompu yang sudah dua

periode menjabat, yakni, H Bambang M Yasin. Menurut Akhdiyansah justru hal itu akan menjadi energi positif bagi pasangan Eri-HI dalam memenangkan Pilkada Dompu.

“Saya kira itu tidak akan jadi sentimen negatif, malah jadi energi positif bagi pasangan ini. Sehingga isu Dinasti itu pengaruhnya kecil, malah kita melihat itu sebagai sebuah potensi. Karena jelas visi dan misi pembangunan pasangan Eri-HI ini kedepannya, untuk melanjutkan kesuksesan pembangunan H Bambang,” tegasnya.

Menurut anggota DPRD Provinsi NTB ini, kepemimpinan Bambang M Yasin selama 10 tahun dinilai cukup berhasil oleh masyarakat. Keberhasilan itu akan dilanjutkan oleh pasangan Eri-HI. Karena itulah mengapa Visi dan Misi pasangan ini menggambarkan keberlanjutan pelaksanaan dan perjuangan visi-misi H Bambang kedepannya untuk melakukan penataan ke arah yang lebih baik lagi.

“Kita sangat optimis pilihan

masyarakat akan lari ke pasangan Eri-HI, karena memang pasangan ini untuk melanjutkan kesuksesan pemerintahan Bambang. Pekerjaan Rumah pasangan Eri-HI kedepannya adalah tinggal bagaimana menatanya, karena ini sudah ada sumber daya yang tinggal diperjuangkan maksimal lagi,” katanya.

Ditanya lebih lanjut terkait dengan lawan politik yang akan dihadapi pasangan Eri-HI merupakan eks orang dekat Bambang M Yasin, yang mengantarkannya sampai dua periode menjabat Bupati Dompu. Akhdiyansah meyakini bahwa hal itu tidak akan menghambat kemenangan pasangan Eri-HI. “Betul memang lawan pasangan Eri-HI ini ada para mantan tim sukses dan orang dekatnya Bambang, sehingga mungkin luar dalam terkait dengan keluarga Bambang M Yasin sudah ditahu. Tapi saya kira ini kembali kepada strategi dan itu bukan jadi hambatan,” pungkasnya. (ndi)

Pilkada Loteng

PKS-PKB Sudah Final, SK Dukungan Diserahkan Bersamaan

Mataram (Suara NTB) – Koalisi PKS dan PKB di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah memastikan sudah memutuskan nama kandidat bakal pasangan calon yang akan mereka usung bersama.

Surat Keputusan (SK) DPP masingmasing akan diserahkan kepada bapaslon di waktu yang bersamaan.

Hal itu diungkapkan anggota Tim Pemenangan Pemilu Wilayah (TPPW) PKS NTB Yek Agil saat dikonfirmasi Kamis (27/8) kemarin. “Dengan PKB kita sudah clear bangun kesepakatan siapa paslon yang akan kami usung, itu sudah final dan kita akan serahkan SKnya bersamaan” ucapnya.

Namun demikian meskipun sudah menyepakati bapaslon yang akan diusung, koalisi PKB dan PKS belum mau mempublikasikan nama bapaslon tersebut. Pasalnya kedua partai sudah menyepakati tidak akan menyebutkan nama sampai fisik SK DPP dari kedua partai sudah dipegang.

“Untuk menjaga etika sesuai kesepakatan bersama untuk tidak menyebutkan calon dulu sampai diserahkannya SK. Hari ini Sekretaris DPW PKS NTB sudah ke Jakarta untuk mengambil SK itu, Insya besok sore sudah balik membawa fisik SK tersebut,” jelasnya.

Disampaikan Yek Agil bahwa di internal PKS sendiri merekomendasikan tiga bapaslon ke DPP, mereka adalah pasangan Masrun-Aksar Ansori, Dwi Sugiono-Normal Suza-

(Suara NTB/ndi)

KOALISI - Ketua DPW PKB NTB, L. Hadrian Irfani bersama anggota TPPW PKS NTB, Yek Agil. Mereka berpose bersama sebagai simbol soliditas koalisi kedua partai. na dan Lale Prayatni-Yusup Saleh.

Meskipun mengirim tiga nama, yang berpeluang besar didukung PKS adalah hanya dua pasangan saja yakni Masrun-Aksar dan Dwi-Normal, sebab hanya mereka yang juga sudah mendaftar di PKB. “Yang sudah kami rekomendasikan itulah yang boleh berharap, di luar itu tidak bisa berharap karena yang kita proses adalah mereka yang mengikuti mekanisme. Dan kami secara informal sudah kita sampaikan ke paslon, tetapi secara resminya nanti kita undang paslon tersebut setelah fisik SK kita terima dari DPP. PKS sendiri merencanakan akan menyerahkan SK dukungannya pada Sabtu tanggal 29 besok. Penyerahan akan dilakukan secara serentak dengan semua kandidat Ba-

paslon yang didukung PKS di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB yang melaksanakan Pilkada. “Karena SK yang akan diarahkan itulah adalah B1-KWK nya,” sebutnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPW PKB NTB, L. Hadrian Irfani membenarkan jika pihaknya bersama PKS sudah mengantungi nama paslon yang akan mereka usung di Pilkada Lombok Tengah. Hanya tinggal menunggu penerbitan SK dari DPP, setelah itu akan diserahkan bersamaan dengan PKS. “Saya tidak mau menyampaikan banyak hal, apa yang disampaikan PKS itu juga yang akan disampaikan PKB. Karena kami ini berkolisi, dan SK akan kami serahkan bersamaan besok,” katanya. (ndi)

SUARA NTB

Jumat, 28 Agustus 2020

Halaman 8

Berkas Dugaan Korupsi Mantan Kades Kuripan Dilimpahkan ke Kejaksaan (Suara NTB/rus)

SIAPKAN OPERASI - Tim dokter spesialis operasi bayi kembar siam Kabupaten Lombok Timur saat melakukan Video Meeting dengan tim medis Dr. Soetomo Surabaya Jawa Timur untuk mempersiapkan operasi, Kamis (27/8).

Operasi Bayi Kembar Siam Terkendala Pandemi Covid-19 Selong (Suara NTB) Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) menjadi alasan utama belum dilaksanakannya operasi pemisahan bayi kembar siam, Inaya dan Anaya. Tim medis dari Dr. Soetomo Surabaya sebebarnya sudah sangat siap datang ke RSUD Dr. Soedjono Selong sebagai tempat operasi digelar.

Ketua Tim Operasi Kembar Siam RSUD Dr. Soetomo Surabaya, dr. Agus Harianto dalam kegiatan video meeting dengan tim di Lotim, Kamis (27/8) menjelaskan, pihaknya sebenarnya juga menginginkan segera melakukan operasi pemisahan. Dia katakan, operasi akan bisa dilakukan setelah Indonesia dinyatakan bebas dari Covid-19.

Disebut, kegiatan operasi yang dilakukan ini butuh waktu dan persiapan yang panjang. Setidaknya butuh waktu sekitar tiga bulan melakukan pemantauan. Tidak diinginkan, operasi berhasil namun setelah operasi justru Inaya dan Anaya ini terpapar Covid.

Menurut dr. Agus, setelah melihat keadaan Inaya dan Anaya, dokter spesialis anak dan konsultan senior kemungkinan besar bisa dilakukan pemisahan. Operasi pun katanya bisa digelar di RSUD Selong. Dalam kegiatan operasi ini, pengalaman di Surabaya, tim melibatkan 125 orang tenaga medis.

Hal senada diutarakan Wakil Ketua Tim, dr. Poerwadi. Tim dokter spesialis yang sudah melakukan operasi lebih dari 100 orang bayi kembar siam se Indonesia ini mengatakan, situasi Covid ini membuatnya tidak bisa ke mana-mana. “Jangankan ke luar daerah, ke rumah sakit Dr. Soetomo sendiri kami dilarang,” tutur dokter yang sudah berusia 71,5 tahun ini.

Operasi diyakinkan bisa digelar di RSUD Selong. Dokter ini pun meminta Selong melengkapi peralatan yang belum lengkap. Kegiatan operasi di Selong ini memang menjadi arahan dari tim medis Surabaya. “Daripada dibawa ke Surabaya membuang-buang dana, kan mubazir. Lebih baik dananya digunakan untuk yang lebih bermanfaat,” sarannya.

Sementara itu, Direktur RSUD R. Soedjono Selong, dr.

Tantowi Jauhari mengatakan, dia sangat memaklumi kondisi pandemi saat ini membuat tim medis dari Surabaya tidak bisa datang ke Lotim. Para dokter spesialis yang sudah terbukti berhasil melakukan operasi pemisahan bayi kembar siam ini adalah aset negara. Sehingga perlu juga dijaga.

RSUD Selong sendiri, katanya sudah sangat siap. Peralatan yang dibutuhkan untuk operasi sangat lengkap. Tim medis disiapkan sekitar 40 orang. Mulai dari dokter bedah, anestesi dan tenaga ahli lainnya. Dr. Putu Dian berikutnya menerangkan, perkembangan Inaya dan Anaya saat ini cukup baik. Berat bayi kembar siap yang saat ini berusia 15 bulan ini sudah 15 kg.

Berat lahirnya sendiri diketahui 3,6 kg.

Bayi yang lahir pada 8 Mei 2019 itu masuk kategori kembar siam Xiphoomphalophagus. Semenjak usia kehamilan lima minggu, tetap dilakukan kontrol oleh dokter kandungan. Usia delapan bulan kemudian ibu bayi kembar siam ini mengalami demam dan bengkak. Proses lahiran dengan opersi. (rus)

Giri Menang (Suara NTB) – Kasus tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan mantan kepala desa (Kades) Kuripan dilimpahkan ke Kejaksaan, menyusul berkas hasil penyidikan pihak Satreskrim Polres Lobar sudah rampung dan dinyatakan P21 atau lengkap. Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Dhafid Shiddiq, Rabu (26/8).

“Saudara M, selaku Kepala Desa Kuripan periode tahun 2013 sampai dengan 2019, bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa Kuripan pada tahun 2015 dan tahun 2016,” ujarnya. Sebelumnya yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka, karena menyetujui pengeluaran atas beban APBDes Kuripan tahun anggaran 2015 dan 2016. “Tersangka menyetujui pengeluaran atas beban APBDes, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

Diungkapkan Dhafid, tersangka juga melakukan

pencairan anggaran dana bantuan pemerintah berupa ADD, DD, dan BHP tidak melalui mekanisme permintaan pembayaran (SPP).”Pencairan tidak melalui mekanisme permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan oleh tim pelaksana kegiatan, melainkan atas permintaan tersangka kepada bendahara desa Kuripan,” terangnya.

Sehingga ditemukan ketidak sesuaian pengerjaan pada APBDes. Seperti pembangunan rabat jalan, talud, serta jalan penghubung yang ditemukan selisih volume serta kualitasnya. “Terjadi mark

up harga pertangung jawaban yang dibuat oleh pihak Desa atas perintah tersangka dengan memalsukan bukti nota serta cap stempel toko dan UD. Itu yang dibuat dalam Laporan pertangungjawaban,” bebernya. Atas perbuatannya itu, negera mengalami kerugian sekitar Rp 677 juta. Sesuai dengan hitungan BPKP Perwakilan NTB. Tersangka pun disangkakan pasal 2 ayat (1) Subsider pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001,

(Suara NTB/her)

BERKAS KORUPSI - Penyidik Polres Lobar menyerahkan dokumen berkas dugaan kasus korupsi mantan kades Kuripan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Kamis (27/8). tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pi-

dana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana,” pungkasnya. (her)

Lotim Gencarkan Razia Penggunaan Masker Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 gencar melakukan razia terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19).

Razia tersebut dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat menghadapi Perda yang akan diberlakukan efektif pada 14 September mendatang. “Tujuan dari razia bukan pada dendanya. Tapi mendidik masyarakat untuk menggunakan masker secara massif,” ujar Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, Kamis (27/8).

Pada razia di lapangan, gugus tugas tergabung dalam tim gabungan dari unsur kepolisian dan TNI menggelar razia wajib masker masih banyak ditemukan masya-

rakat yang tidak menggunakan masker dan abai terhadap protokol kesehatan. Itupun menjadi incaran petugas dan diberikan sanksi yang mendidik berupa push up dan wawasan kebangsaan.

“Kita baru terapkan di jalan raya dan di pasar. Ke depan kita akan sasar tempattempat keramaian lainnya berupa destinasi wisata,” terang Sekda Lotim ini.

Berdasarkan Perda Provinsi NTB, tentang penanggulangan penyakit menular, maka masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker. Apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp100 ribu yang akan diberlakukan 14 September mendatang. Dalam penegakan Perda ini beriringan dengan pemerintah kabupaten/kota di NTB. Maka dari itu, razia yang dilakukan ini akan terus dilakukan sebagai wadah sosialisasi peningkatan kedisiplinan masyarakat sebelum diberlakukan denda Rp100 ribu sekitar dua minggu ke

(Suara NTB/yon)

RAZIA MASKER - Sekda Lotim, H. M. Juaini Taofik, MAP bersama tim gabungan melakukan razia masker dan memberikan sanksi disiplin terhadap masyarakat. depan. Meksipun pada dasarnya pemberian denda ini bukanlah tujuan pemerintah.

Melainkan lebih kepada upaya peningkatan kedisiplinan masyarakat sebagai Alat Pelindung Diri (APD) penularan Covid-19 terutama ketika keluar rumah.

Sementara dalam grafik perkembangan kasus Covid19 Lotim pertanggal 27 Agustus 2020, masyarakat terkon-

firmasi positif Covid-19 sebanyak 282 orang, sembuh 224 orang, meninggal dunia 14 orang dan masih isolasi 44 orang. Untuk yang terkonfirmasi tersebut tersebar di sejumlah wilayah, yaitu di Kecamatan Aikmel 4 orang, Pringgasela 1 orang, Masbagik 4 orang, Montong Gading 1 orang.

Selanjutnya di Kecamatan Sikur 4 orang, Terara 1 orang, Sukamulia 1 orang, Sakra 3

orang, Sakra Barat 3 orang. Di Kecamatan Pringgabaya 2 orang, Wanasaba 5 orang, Lenek 1 orang, Suralaga 2 orang, Selong 11 orang dan Kecamatan Keruak 1 orang. (yon)

HILANG HLG STNK R4 HONDA JAZZ DR.1303 AM NOKA :MHRGE88609J906245,NOSIN : L15A7-1760855 NO.BPKB : 0.2193178.0 AN.MARDIATUN HLG SKTR JL.PEJANGGIK KOTA MATARAM

SUARA NTB

Jumat, 28 Agustus 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3.

Hub: 087765893848

SUARA NTB

Jumat, 28 Agustus 2020

Halaman 10

Realisasi Anggaran BTT Penanganan Covid-19 Pemprov NTB Rp203,91 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp926,96 miliar lebih. Dari anggaran tersebut, sebesar Rp302,98 miliar lebih berupa belanja tidak langsung atau belanja tidak terduga (BTT), sedangkan Rp623 miliar berupa belanja langsung.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd mengatakan realisasi anggaran BTT penanganan Covid-19 untuk tiga sektor, yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi sudah mencapai Rp203,91 miliar lebih. Dari anggaran BTT

sebesar Rp302,98 miliar, sisanya tinggal Rp99,05 miliar.

Hal tersebut diungkapkan Wagub saat dalam rapat paripurna dengan agenda Jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota keuangan dan Raperda tentang pe-

Rp3,4 Triliun Lebih Bansos Dikucurkan ke NTB Mataram (Suara NTB) NTB dispesialkan. Tahun 2020 ini, lebih dari Rp3,4 triliun dana-dana dari Kementerian Sosial RI mengucur. Diantaranya untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH ditemui di ruang kerjanya, Kamis (27/8) kemarin menjelaskan, diantaranya, ada Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 270.005 Kelurga Penerima Manfaat (KPM) dengan nominal Rp600 ribu perbulan.

Dana yang masuk perbulan ke NTB sebanyak Rp162.003.000.000.

Kemudian bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PHK) pada Bulan Juni kepada sebanyak 345.912 keluarga pemerima manfaat. Dana yang masuk perbulan ke NTB RP84.795.723.000. selain itu, ada juga bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 disalurkan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, untuk NTB sebanyak Rp6.912.000.000, kuotanya sebanyak 2.560 penerima lansia.

“Diberikan hanya sekali, masing-masing penerima mendapatkan Rp2 jutaan,” jelas mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB ini. Pria yang akrab dipanggil AKA ini menambahkan, selain itu, bantuan yang turun dari pusat ke Provinsi NTB lainnya adalah Bantuan Sosial Sembako, yang sebelumnya disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 630.076 Keuarga Penerima Manfaat (KPM), sebulan mengucur senilai Rp 126.015.200.000. ditambah bantuan beras sebanyak 15 Kg untuk 345.912 keluarga penerima manfaat PKH. “BPNT tetap jalan, ditambah beras 15 Kg perbulan, selama tiga bulan,” jelas kepala dinas.

Kemudian penerima BPNT juga mendapatkan dana tambahan dari pusat sebesar Rp500 per keluarga penerima manfaat. Diterima hanya sekali saja kata kepala dinas. “Sedang proses. Yang Rp500 ini tidak dipakai untuk membeli Sembako.

Khusus untuk memperkuat daya tahan mereka. bisa digunakan untuk beli apa saja sesuai kebutuhannya,” imbuhnya.

NTB ini menurutnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial. Mengapa demikian? Mengingat NTB dilanda bencana beruntun.

Diantaranya gempa tahun 2018 dan Covid-19 yang saat ini masih jadi pandemi. Kemudian pembaharuan data yang dilakukan cepat, bekerjasama dengan Dinas Sosial di Kabupaten/Kota di NTB. “Semua kabupaten/kota se NTB, per 25 Agustsu kemarin sudah mulai memasukkan datanya secara online. Awalnya secara off line. Tinggal menunggu surat penetapan Bupati/Walikota untuk menetapkan hasil validasi verifikasi datanya. Batasnya sampai 31 Agustus. Dan mengawal itu, Dinas Sosial Provinsi mengirim petugas ke Kementerian Sosial. Karena tidak bisa dilepas juga ini,” jelas Khalik.

Kepala dinas kemudian memberikan rincian nilai keseluruhan bantuan sosial dari Kementerian Sosial sepanjang tahun 2020. Diantaranya Bantuan Sosial Sembako (BPNT) Rp 1.512.182.400.000.

Bantuan Sosial Tunai Tahap I Rp 486.009.000.000, Bantuan Sosial Tunai Tahap II Rp 243.004.500.000.

Bantuan PKH Rp 1.017.548.676.000, Bantuan Tambahan Beras 15 kg selama 3 bulan bagi KPM PKH senilai Rp 53.251.422.840, Bantuan tambahan uang untuk KPM BPNT Rp 142.082.000.000, Bantuan Sembako anak Rp 350.000.000.

Dan bantuan Program Rehabilitasi Sosial Lansia Rp 6.912.000.000. sehingga total jumlahnya mencapai Rp3.461.339.998.840.

“Semua langsung ke rekening KPM yang berbentuk uang.

Yang berbentuk bantuan tambahan beras, Kemensos bekerjasama dengan Bulog. Kami juga bekerjasama dengan APH (Aparat Penegak Hukum), Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengawalnya benar-benar tepat sasaran,” demikian Khalik.(bul)

rubahan APBD Provinsi NTB Tahun anggaran 2020, Kamis (27/8) siang kemarin.

Wagub merincikan anggaran BTT untuk penanganan kesehatan masyarakat sebesar Rp170,48 miliar lebih.

Dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp79,28 miliar

lebih. Kemudian BTT untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp1,8 miliar, dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp800 juta.

Sedangkan BTT untuk penanganan jaring pengaman sosial (JPS) Gemilang sebesar Rp130,70 miliar lebih. Dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp123,83 miliar lebih. Sehingga total realisasi BTT untuk penanganan Covid-19 sudah mencapai Rp203,91 miliar.

“Sisa anggaran pada pos belanja tidak terduga (BTT) untuk pen-

anganan covid-19 sebesar Rp99,05 miliar lebih,” sebut Wagub.

Sisa anggaran BTT ini rencananya digunakan untuk membiayai kegiatan perlindungan kesehatan masyarakat dan penanganan dampak ekonomi sampai akhir tahun 2020. Sedangkan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 pada pos belanja langsung OPD sebesar Rp623 miliar lebih, tetap diarahkan penggunaannya untuk perlindungan dan penanganan kesehatan masyarakat, perli-

dungan dan pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM/IKM. “Dan pemberian bantuan jaring pengaman sosial yang sekaligus memberikan dukungan langsung terhadap penanganan ekonomi nasional,” jelasnya.

Orang nomor dua di NTB ini menambahkan kebijakan realokasi dan refocusing anggaran tersebut, masih searah dan berkaitan langsung dengan berbagai jenis dan target program unggulan, yang ditetapkan dalam RPJMD NTB 2019-2023.

Antara lain program revitalisasi posyandu, air bersih, jamban keluarga, rumah layak huni, NTB hijau dan reboisasi, NTB zero waste, penanggulangan kemiskinan, hasil hutan bukan kayu unggul, BUMDes maju, science teknologi industrial park (STIP) inovatif.

Kemudian koperasi aktif, UMKM bersaing, 99 desa wisata, bela dan beli produk lokal, rumah kemasan, pertanian lestari, kampung unggas, apartemen ikan, dan industrialisasi produk pertanian. (nas)

Bahas Lahan Sirkuit MotoGP

Kabinda dan Tokoh Adat Gelar Musyawarah PERSOALAN lahan di Kuta, Lombok Tengah untuk sirkuit MotoGP yang belum tuntas dimusyawarahkan oleh pemilik tanah, tokoh masyarakat, tokoh adat, ITDC dan Kabinda NTB, kemarin di kediaman HL Putria, tokoh masyarakat Lombok Tengah.

Kabinda NTB, Ir Wahyudi mengharapkan agar para pemilik membuat matriks masing-masing satu tuntutan.

Matriks tersebut dengan membuat daftar nama dan tabel nama objek dan tuntutan.

Misalkan ada 50 orang terdaftar pemilik maka 50 ini akan diselesaikan satu per satu. Sementara yang lain di luar 50 tidak perlu ikut campur dan mohon minggir demi adat dan budaya Sasak yang dijunjung tinggi Tujuannya agar lebih fokus dan menghindari provokasi dari pihak yang tidak berkepentingan. Hal ini disambut baik para peserta musyawarah yang dimediasi oleh Laskar Sasak.

Di awal pertemuan Kabinda mengingatkan pentingnya adat budaya yang telah mengakar. Karena harus diwaspadai desain asing untuk terus

menciptakan konflik di tengah masyarakat Indonesia.

Bagi salah seorang pemilik tanah, selama tidak dibayar tanah yang dimilikinya dia tak akan pernah mengosongkan lahannya. ‘’Biar bagaimana pun tetap akan saya pertahankan selama belum dibayar,’’ tegas Lalu Arifin Tomi.

Kabinda menyatakan, persoalan tanah Kuta ini bisa diselesaikan dengan baik. ‘’Jangan sampai ada yang meninggal, ada yang sakit saja kita ikut sakit merasakannya,’’ tandasnya.

Semua aspirasi dan masukan dari pemilik tanah, dicatat dan diakomodir termasuk beberapa hal yang menyangkut solusi. Karena hal tersebut akan dilaporkan ke Kabin dan Presiden RI, Joko Widodo.

Datu Sile Dendeng, Miq Putria mengharapkan pembahasan tanah Kuta ini bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mengedepankan kearifan lokal.

Apalagi Putrie sudah hapal di luar kepala persoalan tanah Kuta termasuk untuk MotoGP yang mendunia itu. ‘’Jadi tidak perlu ada demo lagi, kita selesaikan dengan dialog,’’ tegasnya.

Kabinda NTB, didampingi tokoh adat, tokoh masyarakat, pemilik tanah dan pihak ITDC. Ketua Laskar Sasak, Lalu Tahar juga menggarisbawahi pertemuan atau musyawarah ini merupakan salah satu bentuk mediasi untuk mencari solusi terbaik. Sehingga tujuannya untuk masyarakat adil dan makmur bisa segera tercapai. ‘’Jangan sampai kasus ini terkatung- katung,’’ harapnya.

Pada intinya Laskar Sasak mengharapkan ada win-win solution, persoalan tanah Kuta. ‘’Supaya pelaksanaan pembangunan dan event berjalan mulus dan tentunya tidak merugikan masyarakat,’’ jelasnya.

Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 16.30 Wita berlangsung penuh keakraban, meski

soal tuntutan sempat menghangat, akhirnya mencair dan diakhiri dengan foto bersama. Ikut hadir dalam pertemuan tersebut, Plt Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Subhan Hasan.

Tampak Kabinda tampil dengan baju adat Sasak dan tidak ada jarak psikologis dengan peserta musyawarah. (r)

Pariwisata Terintegrasi Jadi Kunci Gaet Wisatawan di Tengah Pandemi Mataram (Suara NTB) Pengembangan pariwisata terintegrasi yang dimulai dari kawasan Tiga Gili (Trawangan, Air, Meno) disebut dapat menjadi kunci bagi pelaku usaha untuk menghadapi dampak pandemi virus corona (Covid-19) yang sebentar lagi genap satu semester. Dengan menjalin kerjasama, pengelolaan pasar wisatawan domestik sebagai satu-satunya pasar yang bergerak dapat lebih maksimal dilakukan.

Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, menerangkan pelaku usaha

di kawasan Tiga Gili saat ini tengah menyusun berbagai program kerjasama untuk saling mendukung. “Kita butuh pariwisata yang terintegrasi ini.

Jadi supaya jangan Tiga Gili saja (yang dikunjungi), dan ini juga bisa menambah length of stay (lama menginap) tamu,” ujar Kusnawan, Kamis (27/8).

Menurutnya, dengan memulai pariwisata yang terintegrasi, maka berbagai daerah wisata di NTB dapat bersama-sama menghadapi dampak pandemi yang masih berlangsung sekaligus menyambut kenormalan baru yang sedang dipersiapkan. “Jadi mis-

RADIO

alnya tamu itu tiba di Gili Trawangan, nanti kita akan bisa boost juga mereka ke area lain di Lombok Utara, Senggigi, dan Lombok Selatan (Sekotong, Red),” sambungnya.

Dicontohkan, kerja sama antara hotel dan pengelola kapal cepat yang saat ini berusaha dimatangkan. Diantaranya untuk menggabungkan paket menginap di masingmasing hotel dengan paket transportasi yang ditawarkan perusahaan kapal cepat dan sebaliknya.

Hal tersebut telah dibicarakan dalam pertemuan rutin antara anggota GHA bebera-

pa waktu lalu, di mana salah satu poin yang mengemuka adalah rencana promosi dengan Weekend Package yang dikolaborasikan dengan perusahaan Eka Jaya Fast Boat.

“Jadi dia akan bawa tamu hari jumat ke Gili dan kembali hari Minggu. Ini pangsa pasarnya untuk mencari pasar lokal,” ujar Kusnawan. Dengan demikian, sistem pro-selling akan terbentuk. “Misalnya nanti kita jual package harga di hotel Rp500 ribu menginap 2 malam termasuk sarapan dan transport dengan fast boat,” jelasnya.

Selain itu, sinergi dengan agen perjalanan baik on-line

dan off-line juga diharapkan dapat segera terbentuk. Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan mengundang seluruh agen perjalanan tersebut untuk mengadakan pertemuan membahas langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengintegrasikan destinasi dan usaha pariwisata di NTB. “Sekarang kita sedang follow up dan sudah berjalan 70 persen untuk simulasi penanganan Covid-19.

Kita terus bersinergi dengan masyarakat, Polres, dan Dinas Kesehatan KLU,” tandas Kusnawan. (bay)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 28 Agustus 2020

Lobster, Komoditas yang Sangat Menjanjikan di NTB Praya (Suara NTB) Lobster menjadi salah satu komoditas usaha masyarakat yang sangat menjanjikan di NTB. Karena itulah kegiatan rapat koordinasi (Rakor) dan Peninjauan Lapangan Prospek Bisnis Lobster Budidaya Melalui Peningkatan Teknologi Sarana Budidaya yang dilakukan di NTB oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Kuta, Lombok Tengah, Kamis (27/8).

Dalam Rakor yang dihadiri oleh instansi pemerintah dan pelaku usaha tersebut, gubernur mengatakan bahwa NTB dipastikan menjadi provinsi yang ramah terhadap investasi dan dunia usaha. Karena dunia usaha adalah agen inovasi teknologi yang akan mewujudkan industrialisasi di NTB. ‘’Agen teknologi inovasi itu adalah dunia usaha, kalau investasi bapak dan ibu menghadirkan pabrik di sini, kami punya tempat bagi anak-anak terbaik NTB untuk mengakumulasi kemampuan teknologi secara maksimal,’’ kata gubernur.

Teknologi inovasi, lanjutnya, menjadi pendorong yang utama dalam pergerakan ekonomi. Oleh sebab itu, gubernur mendorong para pelaku usaha yang hadir untuk berinvestasi di NTB. Guna mewujudkan NTB ramah investasi, gubernur telah berkomitmen dengan segenap jajarannya untuk tidak mempersulit dan bahkan membantu keperluan-keperluan dalam hal administrasi maupun fasilitas lainnya yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah.

“Jadi kasih tahu kami kalau ada kesulitan-kesulitan, semua staf kami dengan senang hati dengan rendah hati siap membantu memfasilitasi,” kata gubernur.

Ia mengungkapkan bahwa industrialisasi juga menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan SDM suatu daerah. ‘’Kalau mau SDM kita maju di bidang teknologi, kita harus punya industrinya di sini,’’ tegasnya.

Investasi, ungkapnya, berperan penting dalam industrialisasi yang mana investasi dapat mendatangkan lapangan kerja, peningkatan kapasitas, hingga peningkatan taraf ekonomi suatu daerah. (r)

Utamakan Jalan Kekeluargaan Dari Hal. 1 lahan di lokasi pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika dengan lebih mengedepankan upaya-upaya kekeluargan.

Harapannya tentu persoalan tersebut bisa segera tuntas. ‘’Pertama (Mandalika) ini etalase nasional. Makanya tentu kita tidak ingin ini (penyelesaian lahan) berlangsung gaduh. Jadi kita akan coba selesaikan secara kekeluargaan,’’ ujar gubernur dikonfirmasi wartawan, usai acara penyerahan sertifikat tanah wakaf di Praya, Kamis (27/8) kemarin.

Soal warga yang masih menolak, itu hal yang wajar. Tapi yang pasti pembebasan lahan kawasan The Mandalika harus selesai. “Soal ada yang menolak itu biasalah. Dan, Insyaa Allah sudah ada solusi yang disiapkan,” imbuhnya.

Prinsipnya, persoalan lahan harus segera dituntaskan secepatnya. Tanpa ada kegaduhan dan masyarakat juga merasa tidak ditunaikan hakhaknya. ‘’Detail penyelesaiannya Pak Kapolda NTB yang handle. Saya belum dapat laporan. Tapi yang jelas solusi sudah disiapkan,’’ ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH.MH mengatakan, pihaknya juga ikut mengawal proses penyelesaian pembebasan lahan di kawasan The Mandalika. Saat ini proses pembebasan masih terus berjalan. Kendati demikian, memang ada kendala terkait harga pembebasan lahan antara pemilik lahan dengan pihak ITDC

selaku pengelola kawasan.

Namun demikian, masyarakat perlu memahami bahwa pemerintah membebaskan lahan harus sesuai dengan hasil appraisal.

Tidak bisa keluar dari aturan itu. Jadi mau tidak mau harus diterima oleh semua pihak. ‘’Soal perbedaan harga kita hormati itu. Tapi ada aturan yang mengatur pemerintah soal pembebasan lahan,’’ katanya.

Kalau memang proses pembebasan lahan tidak kunjung tuntas, maka solusi terakhir yakni melalui proses hukum. Dan, aturan membolehkan itu. ‘’Kalau harga appraisal tidak mau diterima, maka anggaran (pembebasan lahan) ini akan kita titip ke pengadilan. Dan, lahan tetap akan kita kosongkan. Karena ini semua demi kepentingan umum,’’ tandas Nanang.

Ia menegaskan, dalam proses pembebasan lahan ini tidak boleh melalui kekerasan. Tetapi harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dalam hal ini ada Undang-undang No 12 tahun 2012 yang bisa menjadi rujukan dalam proses pembebasan lahan untuk kepentingan umum jika proses negosiasi lahan tidak kunjung selesai. ‘’Kuncinya sekarang saling memahami. Dengan tetap berpegang pada aturan dan koridor hukum yang ada. Jadi mari semua kita menghormati proses hukum. Karena setiap persoalan pasti ada solusinya,’’ tandasnya. (kir)

Bahan Masukan ke Presiden Dari Hal. 1 ‘’Kegiatan Kemenko Polhukam ke Sumbawa dan Lombok memantau penanganan Covid-19. Sebagai bahan masukan nantinya kepada Menko Polhukam kepada Presiden, bagaimana mendisiplinkan masyarakat dan penegakan protokol kesehatan Covid-19 sesuai Inpres No. 6 Tahun 2020,’’ kata Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Laksma TNI Edy Djatmiko, S. Sos dikonfirmasi usai rapat koordinasi dengan Pemprov NTB di Kantor Gubernur, Kamis (27/8) siang kemarin.

Edy menjelaskan, tugas Kemenko Polhulkam adalah mengkoordinasikan, menyinkronkan, memonitor dan mengendalikan hal yang berkaitan dengan pendisiplinan dan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan. Kemudian menyampaikan setiap bulan atau sewaktu-waktu kepada Presidan.

“Kami melihat, sudah ke Sumbawa dan Mataram, cukup baik penanganan Covid19,” ungkapnya.

Ia melihat sinergitas antara Pemda dengan TNI/Polri cukup bagus dalam penanganan Covid-19 di NTB. Selain itu, ia melihat penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19 juga cukup baik.

Pemberdayaan UMKM dalam penanganan dampak ekonomi lewat program jaring pengaman sosial juga cukup baik. Edy mengatakan penanganan masalah kesehatan dan dampak ekonomi Covid19 yang dilakukan NTB sudah berada pada jalur yang benar. ‘’Penanganan sudah on the track. Langkah yang dilakukan supaya dijaga, jangan sampai kendor. Langkah yang dilakukan harus tetap konsisten,’’ pesannya.

Dalam rapat tersebut, Ke-

pala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Lingkungan (P3L) Dinas Kesehatan NTB, IDG. Oka Wiguna, SKM, M.Kes menyebutkan sejak Maret hingga saat ini, NTB mencatat 73.111 pelaku perjalanan. Sebanyak 1.260 orang masih karantina dan 71.851 orang sudah selesai karantina atau discarded.

Selain itu, NTB juga sudah melakukan tracing contact kepada 20.077 orang yang pernah kontak erat dengan pasien positif Covid19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.231 orang sudah selesai karantina dan 1.846 orang masih karantina.

Sedangkan jumlah kasus suspek tercatat 10.611 orang. Di mana, 387 orang masih menunggu hasil tes dan 9.859 orang discarded.

Sementara, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid19 di NTB hingga saat ini tercatat sebanyak 2.661 orang. Dengan rincian, 1.944 pasien sudah sembuh, 155 pasien meninggal dunia dan pasien masih dalam isolasi dan perawatan sebanyak 562 orang.

Oka mengatakan Kota Mataram dan Lombok Barat menjadi atensi penanganan Covid-19 di NTB. Daerah yang dulunya masuk zona merah, sekarang sudah berubah menjadi zona oranye. Ia mengatakan jumlah kasus terkonfirmasi positif di Kota Mataram sebanyak 1.068 orang. Namun pasien yang sembuh sudah mencapai 796 orang. Sebanyak 199 pasien positif yang masih dalam isolasi dan perawatan. Begitu juga Lombok Barat, dari 593 kasus positif, sebanyak 381 pasien sudah sembuh. Sementara pasien yang masih dalam perawatan dan isolasi sebanyak 168 orang. (nas)

Halaman 11

NTB, Provinsi Pertama di Indonesia Bikin Perda ’’Masker’’ Mataram (Suara NTB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memuji NTB yang menjadi provinsi pertama di Indonesia membuat Perda “Masker” atau Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Dalam Perda tersebut, mengatur tentang pemberian sanksi denda bagi masyarakat yang tidak memakai masker di tempat umum atau keramaian sebesar Rp100 ribu.

Sedangkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dikenakan sanksi denda Rp200 ribu. Sementara, pengelola kegiatan atau dunia usaha yang melanggar protokol kesehatan Covid-19, dikenakan sanksi denda Rp200 - 400 ribu.

Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Setda NTB, Dra. Eva Nurcahyaningsih, M. Si mengatakan Mendagri memuji langkah cepat yang dilakukan NTB terkait dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan membuat Perda. Apresiasi Menda-

gri tersebut disampaikan langsung dalam rapat koordinasi bersama Menko Polhukam, Kepala BNPB, Kapolri dan Pemda lewat video conference, Kamis (27/8) siang kemarin.

“Pak Mendagri memberikan apresiasi kepada NTB yang sudah menindaklanjuti Inpres No. 6 Tahun 2020. NTB provinsi pertama yang menindaklanjuti dengan membuat Perda,” kata Eva. Bahkan, kata Eva, Perda yang dibuat Pemprov NTB lebih dulu dari keluarnya Inpres No.6 Tahun 2020. Di Indonesia, kata Eva, baru dua provinsi yang menindaklanjuti Inpres tersebut, yaitu NTB dan Sumatera Barat. “Provinsi kedua yang sudah menindaklanjuti adalah Sumatera Barat tetapi mereka masih dalam proses, belum selesai.

Kita saja yang sudah jadi,” ucapnya.

Selain memberikan apresiasi terhadap regulasi yang mengatur tentang sanksi tidak menggunakan masker.

Mendagri, kata Eva, juga memberikan apresiasi terhadap serapan anggaran Pemprov NTB. “Realisasi belanja NTB juga masuk 10 besar secara nasional. Kita berada di zona hijau dalam penyerapan anggaran,” katanya.

Pemprov NTB akan memberlakkan sanksi denda bagi masyarakat yang tak memakai masker mulai 14 September mendatang. Saat ini, hasil fasilitasi Perda tentang Penanggulangan Penyakit Menular dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah keluar.

Pemprov tinggal menunggu nomor register Perda dari Kemendagri yang diperkirakan keluar dalam pekan ini. Sebelum penerapan sanksi denda bagi masyarakat yang tak memakai masker, akan dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Bagi yang tidak memakai masker, dikenakan hukuman sanksi sosial seperti push up dan menyanyikan lagu ke-

Gubernur NTB Dianugerahi Top Pembina BUMD 2020 Dari Hal. 1 Penyerahan penghargaan dilakukan secara langsung oleh Pimpinan Top Business kepada sejumlah kepala daerah atau perwakilan serta kepada pimpinan BUMD dari seluruh Indonesia yang memenangkan penghargaan tersebut. Hadir dalam kesempatan itu Wapres, Prof. KH Ma’ruf Amin.

Dalam surat yang dilayangkan oleh Ketua Dewan Juri Prof.

Dr. Djohermansyah Djohan, MA, selain Gubernur NTB yang mendapatkan penghargaan sebagai Top Pembina BUMD 2020, pihaknya juga memberikan penghargaan kepada Bank NTB Syariah dengan kategori Top BUMD Awards 2020 sektor BPD Syariah – Bintang 4. Selain itu Dirut Bank NTB Syariah H.Kukuh Rahardjo diberi anugerah sebagai Top CEO BUMD 2020.

Top BUMD Awards - Level Bintang 4 BUMD yang dinilai yaitu miliki pencapaian kinerja yang baik, kepemimpinan dan manajemennya baik dan relatif selaras dengan visi BUMD, telah melakukan inovasi/perbaikan namun kurang didukung tekonologi informasi, serta memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di daerah.

“Kami mengucapkan selamat atas pencapaian kinerja dan prestasi Bank NTB Syariah yang berhasil mendapatkan penghargaan yang membanggakan, dalam kegiatan Top BUMD Awards 2020,” katanya.

Keberhasilan kinerja BUMD, tentu tidak lepas dari peran, kontribusi, dan dukung-

an kepala daerahnya. Dengan alasan tersebut, Dewan Juri juga menetapkan sejumlah kepala daerah di Indonesia, termasuk Gubernur NTB Dr.H Zulkieflimansyah yang BUMD-nya berprestasi dan berkinerja baik, sebagai Top Pembina BUMD 2020.

“Kegiatan Top BUMD Awards 2020 ini, diikuti oleh 200 Nominasi BUMD Terbaik, yang sebelumnya sudah diseleksi dari lebih 1.149 BUMD di seluruh Indonesia,” ujar Prof. Djohermansyah.

Top BUMD Awards adalah satu-satunya kegiatan corporate rating (penilaian kinerja BUMD), yang terbesar paling kredibel, dan komprehensif di Indonesia. Top BUMD Awards merupakan penghargaan yang diberikan kepada BUMDBUMD Terbaik di Indonesia, atas achievement (prestasi), improvement (perbaikan), dan contribution (kontribusi) BUMD yang telah dilakukan, terkait kinerja bisnis, layanan, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Kegiatan Top BUMD Awards, diselenggarakan oleh Majalah Top Business (yang diterbitkan PT Madani Solusi Internasional) bekerjasama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan beberapa Lembaga, Asosiasi dan Konsultan Bisnis, seperti SGL Management, PPM Manajemen, Sinergi Daya Prima, Dwika Consulting, Melani K Harriman & Associate, dan Solusi Kinerja Bisnis.

Sementara itu Asisten III Setda NTB Dr. H.Lalu Syafii, MM usai kegiatan tersebut mengatakan, penghargaan ini

bisa diraih karena Gubernur NTB sungguh-sungguh di dalam membina BUMD yang ada di daerah ini. Begitu pula BUMD terus berupaya menunjukkan kinerja yang terbaik dalam segala hal. “ Ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras itu pasti akan membuahkan hasil walapun kita tidak berharap. Tim selama setahun menilai kita dan pilihannya jatuh ke Gubernur NTB. Ini menandakan bahwa NTB bisa gemilang dalam berbagai sektor pembangunan,” terangnya.

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM mengatakan, Gubernur NTB memang tetap aktif melakukan pembinaan terhadap seluruh BUMD di daerah ini. Gubernur ingin selalu memastikan bahwa BUMD tetap unggul dalam segi bisnis, layanan, dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Berhasilnya Bank NTB Syariah memperoleh anugerah sebagai Top BUMD Awards 2020 Sektor BPD Syariah – Bintang 4 tidak terlepas dari peran pembinaan Gubernur selama ini. Selain Bank NTB Syariah, BUMD lain juga sedang terus dipacu untuk memberi kontribusi yang lebih besar bagi daerah. Misalnya PT GNE yang didorong terus menyempurnakan program Mahadesa untuk mengembangkan pembangunan ekonomi daerah dengan menjadikan perusahaan daerah baik dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa (BUMDes) sebagai pelaku langsung yang mengelola berbagai potensi bisnis di NTB. (r)

Pertumbuhan Kredit di NTB Naik 10 Kali Lipat Dari Hal. 1 tercermin dari pertumbuhan kredit perbankan di NTB sebesar 20,74% (yoy). Dengan total penyaluran Rp50,16 T, atau jauh melampaui pertumbuhan kredit nasional yang meningkat sebesar 1,58%. Provinsi Bali hanya tumbuh 2,49 persen dan Provinsi NTT tumbuh 7,32 persen.

Total aset perbankan di NTB posisi 30 Juni 2020 sebesar Rp58,7 triliun dan meningkat (yoy) sebesar 18,37% di atas pertumbuhan aset perbankan nasional sebesar 5,19%.

Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh positif sebesar 2,55% (yoy) menjadi Rp32,38 triliun. Adapun kualitas kredit perbankan tetap terjaga di tengah pandemic. Di mana rasio kredit bermasalah atau NPL terkoreksi 0,30% (yoy) menjadi 1,46% atau lebih rendah dibanding NPL

nasional sebesar 3,22%.

Jika dilihat lebih jauh, Farid menjelaskan, 8 dari 10 besar sektor ekonomi berhasil tumbuh positif, bahkan penyaluran kredit pada 5 sektor tumbuh diatas 20% (yoy). Pertumbuhan nilai aset dan penyaluran kredit perbankan di NTB yang tertinggi di wilayah Bali Nusa Tenggara, dengan rasio NPL yang terendah, menunjukkan tingginya geliat ekonomi di wilayah NTB. Lima sektor yang mengalami pertumbuhan kredit cukup menggembirakan di atas 20 persen adalah pertanian, pertambangan, akomodasi makan dan minum, industri pengolahan, komunikasi pergudangan dan transportasi. ‘’Program JPS Gemilang juga cukup menolong UMKM produktif dan perputaran uang. Dampak ekonominya bisa dilihat dari pertumbuhan kredit,’’ imbuhnya.

Dua sektor yang mengalami penurunan adalah sektor konstruksi, dan sosial hiburan (termasuk di damalnya sektor pariwisata). Kemudian tiga sektor yang tumbuh di bawah 20 persen namun dianggap baik adalah kredit konsumtif, perdagangan, dan real estate serta jasa persewaan. ‘’Ke depan bisa lebih baik, karena Mei-Juni sudah lewat.

Apalagi setelah tatanan kenormalan baru diberlakukan. Kota Mataram dan Lombok Barat trend Covidnya membaik.

APH juga masih melakukan pengendalian,’’ ujarnya.

Farid menambahkan, geliat pertumbuhan kredit di NTB sejalan dengan dengan pertumbuhan ekonomi NTB sebesar minus 1,41% (yoy), atau lebih baik dari pertumbuhan ekonomi wilayah Bali, NTT, dan Nasional, masing-masing sebesar –10,98%, -1,96%, dan -5,32% (yoy). (bul)

Bhayangkari Pulau Sumbawa Bangun MCK Dari Hal. 1 ‘’Alhamdulillah berkat izin Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, kami Bhayangkari kembali hadir di sini untuk meresmikan sarana MCK yang sudah selesai tahap pembangunannya dan Insya Allah segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Ntonggu yang terkena musibah kebakaran,’’ ujarnya di hadapan para Ketua Bhayangkari Cabang Se-Pulau Sumbawa, Camat Palibelo dan isteri, Kepala Desa Ntonggu, Bhabinkamtibmas Desa Ntonggu, serta Perwakilan Masyarakat Korban Kebakaran.

Bantuan sosial berupa sarana MCK ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian Pengurus Daerah Bhayangkari NTB melalui kegiatan Bhayangkari Peduli dalam rangka peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari Ke-68 Tahun 2020.

Bhayangkari Peduli juga telah melakukan kegiatankegiatan sosial antara lain

baksos memberikan bingkisan paket sembako, masker dan handsanitizer kepada pelaku pariwisata dan lansia yang berada di Gili Trawangan, Gili Rei dan Taman Narmada. Kemudian memberikan masker, alat tulis dan tas sekolah kepada anak-anak nelayan Gili Air. Berkolaborasi dengan Polwan Polda NTB juga memberikan masker, tas dan alat tulis sekolah ke para pekerja anak yang berada di kawasan wisata Mandalika.

Selain itu baksos juga mengarah kepada RS Bhayangkara dengan memberikan bantuan APD dan makanan tambahan bagi para medis, dan pemberian APD kepada anggota Polri yang berada di wilayah Polres Mataram dan Lombok Barat. Selain itu Ketua Bhayangkari Daerah NTB, Ny. Nindya M. Iqbal beserta Pengurus Daerah Bhayangkari NTB juga memberikan bingkisan dan tali asih kepada anak disabilitas dan anak yatim anggota Polri serta warakawuri Polri.

Tak lupa Ketua Bhay-

angkari Daerah NTB Ny. Nindya M. Iqbal mengucapkan terima kasihnya kepada seluruh anggota Bhayangkari Daerah se NTB serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas perhatian, doa dan dukungannya.

Sehingga rangkaian kegiatan Bhayangkari Peduli yang salah satunya untuk masyarakat Desa Ntonggu dapat terlaksana dengan baik, dari awal pembangunan MCK sampai akhirnya siap digunakan. ‘’Semoga amal bakti bapak/ ibu sekalian bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta’ala,’’ ujarnya.

Selain serah terima kunci fasilitas MCK juga dilakukan penyerahan bantuan berupa paket sembako kepada 60 KK yang terdampak bencana kebakaran.

Bantuan dua unit fasilitas MCK dan sembako untuk warga Desa Ntonggu ini, tentunya akan sangat meringankan beban kebutuhan sanitasi dan kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi korban kebakaran. (*)

bangsaan.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd mengatakan penerapan sanksi denda mulai efektif diberlakukan di seluruh kabupaten/kota di NTB, 14 September mendatang.

Wagub mengatakan penerapan sanksi denda bukan bertujuan agar Pemda dapat uang. Namun, pemberlakuan sanksi denda ini tujuannya agar masyarakat NTB memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah atau di tempat-tempat keramaian.

Pemprov NTB bersama TNI/Polri sedang melakukan

razia penggunaan masker di Kota Mataram. Bagi yang tidak memakai masker, langsung dikenakan sanksi sosial seperti push up dan menyanyikan lagu kebangsaan.

Wagub mengharapkan langkah yang dilakukan di Kota Mataram, dapat diikuti Pemda kabupaten/kota lainnya yang ada di NTB. “Maksudnya kita inginnya sanksi sosial dalam dua minggu ini dilakukan di 10 kabupaten/kota. Supaya nanti tanggal 14 September, sudah siap (penerapan sanksi denda). Kalau tak pakai masker harus siap duit Rp100 ribu,” katanya. (nas)

Pemprov Targetkan Dividen BUMD Rp60,79 Miliar Dari Hal. 1 dan tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp60,79 miliar lebih,” kata Wagub dalam rapat paripurna dengan agenda Jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota keuangan dan Raperda tentang perubahan APBD Provinsi NTB Tahun anggaran 2020, Kamis (27/8) siang kemarin.

Wagub menjelaskan dividen yang diterima Pemprov NTB yang bersumber dari pembagian laba BUMD, dari tahun ke tahun, selalu mengalami fluktuasi. Sesuai dengan kondisi perusahaan dan situasi perekonomian. Selama tiga tahun terakhir, dividen yang diperoleh dari BUMD, rata-rata bisa mencapai 80 persen dari target. Dengan capaian rata-rata per tahun sebesar 58,42 miliar lebih.

Sementara, proyeksi penerimaan dividen dari BUMD tahun anggaran 2021 mendatang, kata Wagub, sedikit menurun menjadi Rp38,36 miliar lebih. “Hal ini terutama disebabkan adanya dampak dari pandemi Covid-19,” jelasnya.

Rohmi mengatakan, Pemprov selaku pemegang saham pengendali, melalui Biro Perekonomian dan Bappenda NTB, selalu mengadakan evaluasi terhadap kinerja BUMD yang ada. Penerimaan dividen dari BUMD, tetap dievaluasi

secara periodik. Agar BUMD lebih berperan dalam menggerakkan perekonomian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia membeberkan besar penyertaan modal Pemprov NTB pada BUMD dan perusahaan swasta sampai 2019 lalu. Penyertaan modal Pemprov NTB pada PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp334,21 miliar lebih atau 43,35 persen dari total penyertaaan modal.

Kemudian, penyertaan modal di PT. Jamkrida NTB Bersaing sebesar Rp27 miliar atau 83,08 persen dari total penyertaan modal. Selanjutnya, penyertaan modal di PD. BPR NTB sebesar Rp78,66 miliar lebih atau 52,81 persen dari total penyertaan modal.

Selain itu, penyertaan modal ke PT. Gerbang NTB Emas (GNE) sebesar Rp19,97 miliar lebih atau 99,85 persen dari total penyertaan modal. Dan penyertaan modal pada perusahaan swasta sebesar Rp400 juta. Masing-masing sebesar Rp200 juta untuk PT. Askrida dan PT. Suara Nusa Media Pratama.

Wagub menjelaskan, penyertaan modal pada PT. GNE dan PD. BPR NTB, sudah terpenuhi sesuai pagu. Karena itu telah dilakukan perubahan Perda, untuk PT. GNE dan PD. BPR NTB. Sedangkan pada PT. Jamkrida NTB Bersaing dan PT. Bank NTB Syariah belum terpenuhi pagu. (nas)

Kunjungi NTB, Menko PMK Ingin Pastikan Pariwisata Mulai Pulih Dari Hal. 1 Dalam sambutannya, saat menyerahkan bantuan 2 juta masker secara simbolis di Kuta, Mandalika Lombok Tengah, Menko Muhadjir mendorong sektor pariwisata di NTB penting untuk mulai berjalan meski di tengah pandemi Covid-19. Ia menegaskan aktivitas sektor pariwisata walau belum maksimal.

Tapi harus terus berjalan, dengan cara disiplin menerapkan protokol kesehatan. ‘’Nanti pembangunan dan rehabilitasi rumah-rumah adat di NTB bisa di lakukan.

Sehingga bukan saja sirkuit yang kita tonjolkan, namun juga budaya, rumah adat dan tenun juga kita maksimalkan,’’ ujarnya.

Menko PMK yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 tersebut, mengajak seluruh unsur pemerintah untuk terlibat aktif dalam sosialisasi protokol kesehatan Covid-19, salah satunya disiplin menggunakan masker. ‘’Upayakan tidak ada seorangpun ketika ke luar rumah di NTB, tidak menggunakan masker dengan baik,’’ pesannya.

Sebab menurutnya, hanya dengan menggunakan masker, itulah cara yang efektif untuk menekan angka yang terpapar Covid-19. Langkah preventif ini, harus terus dilakukan hingga nanti ditemukan vaksin yang mujarab untuk mengakhiri pandemi.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Muhadjir juga mengapresiasi Pemprov NTB yang dinilai mampu mengawal pembangunan sirkuit Mandalika untuk MotoGP 2021 mendatang. ‘’Terimakasih Pak Gub, tentu saja kehadiran track sirkuit ini untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat NTB,’’ tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Menko PMK Muhadjir Effendy yang berkenan berkunjung kembali ke NTB. Menurut gubernur, kedatangan Menko PMK sebagai bentuk dukungan dan bantuan dalam menekan penyebaran Covid-19 di NTB. ‘’Ini salah satu bukti keseriusan kita untuk menekan penyebaran Covid-19 di NTB. Kami bersama Pak Menko PMK akan terus berikhtiar membawa daerah kita menuju zona hijau Covid-19,’’ ujarnya.

Turut hadir mendampingi Gubernur dalam kesempatan tersebut Kadis Sosial, Kadis

Kominfotik, Kadis Dikbud, Karo umum Setda dan Karo Humas Protokol Provinsi NTB. Atensi Pembangunan Sirkuit MotoGP Sementara itu, Kementerian Koordinator PMK memberikan atensi khusus atas pembangunan sirkuit MotoGP yang saat ini tengah berlangsung di kawasan The Mandalika. Dalam kunjungan kerja di kawasan The Mandalika, Kamis (27/8) kemarin, Menko PMK, Muhadjir Effendy secara khusus meminta informasi detail terkait progres proses pembangunan sirkuit MotoGP tersebut.

“Tadi saya sudah minta informasi yang cukup terkait pembanguan sirkuit MotoGP,’’ ungkapnya. Ia mengatakan, pembangunan sirkuit menjadi salah satu bagian yang akan dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, terkait bidang olahraga.

Dari informasi yang diperoleh, pihaknya sudah mendapat beberapa masukan yang sangat baik untuk mendukung pembangunan sirkuit MotoGP. Walaupun diakui masih ada beberapa persoalan yang butuh penyelesaian segera.

“Hasil dari kunjungan ini nantinya akan menjadi bahan laporan saya ke Bapak Presiden,” sebutnya.

Pada kesempatan tersebut, Menko PMK menyampaikan apresiasi khususnya kepada Gubernur NTB, Kapolda NTB, Danrem 162/WB dan elemen pemerintah lainnya yang telah mendukung kelancaran pembangunan sirkuit MotoGP. Sehingga sudah bisa berjalan seperti sekarang ini.

Ia pun berharap para unsur pimpinan dan pengembil kebijakan didaerah ini tetap kompak dan semangat. Demi sukses dan lancarnya pembangunan sirkuit MotoGP dan program-program di bidang kepariwisataan lainnya. “Kehadiran sirkuit MotoGP sematamata demi kepentingan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat NTB,” tandasnya.

Selain melihat langsung progres pembangunan sirkuit MotoGP, Menko PMK juga akan melihat progres penanganan rumah rusak terdampak gempa di daerah ini. Pihaknya dalam hal ini tidak mau hanya mendapat laporan saja. Tanpa pernah turun langsung dilapangan.

“Dilaporannya sih sudah bagus. Jadi kita mau cek langsung apakah laporan yang masuk sudah sesuai dengan kondisi dilapangan,” imbuh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. (kir)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 28 Agustus 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Nasruddin, Anggota TNI/AD yang Berprestasi di Tinju

(Suara NTB/ist)

Nasruddin TAKDIR Telah mempertemukan Nasruddin dengan tinju dan TNI/AD. Pertalian ketiganya itu berbuah manis. Prestasi yang diraih petinju NTB, Nasrudin pun tak lepas dari dukungun TNI/AD terhadap karir tinjunya.

Prestasi puncak atlet asal Kabupaten Sumbawa tersebut ketika sukses meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat (Jabar) 2016. Padahal sebelum menjadi anggota TNI/AD, Nasruddin sudah dua kali mengikuti PON, namun belum mampu menyumbang medali emas untuk NTB, di dua kali PON sebelumnya ia hanya puas diperingkat ketiga, baik di PON Riau 2012 dan di PON Kalimantan Timur (Kaltim) 2008.

“Saya berhasil meraih medali emas di multi event nasional ketika mengikuti PON di Jabar 2016. Prestasi itu bisa saya raih berkat dukungan semua pihak, terutama dukungan dari pelatih dan TNI/AD sangat besar,” ucap

Nasruddin kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (27/8).

Diakui Nasruddin keberhasilan dirinya meraih medali emas di PON tak lepas dari peran Danrem 162/WB yang saat itu dijabat oleh Kol. Inf. Farid Makruf.

Itu dikarenakan Komandan Korem 162/WB mendukung penuh anggotanya berprestasi di bidang olahraga. Selain itu Nasruddin juga pandai membagi waktu untuk hal kerja dan latihan.

Bila diamati, tipikal Nasruddin memang orang yang tidak banyak bicara. Namun ia selalu menunjukkan prestasi di olahraga tinju. Pria yang lahir di Sumbawa 7 Mei 1989 ini memiliki latar belakang keluarga yang sederhana. Ayahnya merupakan seorang petani dan ibunya seorang ibu rumah tangga. “Saya suka olahraga tinju karena di lingkungan tempat tinggal saya banyak yang jadi petinju,” jelas atlet tiga bersaudara ini.

Petinju berdarah Bima dan Sumbawa ini mulai mengenal tinju sejak duduk di bangku kelas 6 Sekolah Dasar (SD). Awalnya ia hanya ikut-ikutan pamannya, Abdul Wahab yang saat itu menjadi atlet tinju. Tak disangka semakin lama ikut pamannya ia pun tertarik menjadi atlet tinju.

Ia merasa berbeda ketika menguasai olahraga tersebut. Rasa percaya dirinya tinggi ketika menguasai teknik tinju.

Putra pasangan Fatahona dan Suharti ini mengaku telah belajar banyak terkait arti disiplin dan kerja keras setelah fokus belajar tinju. Berbagai kejuaraan telah diikutinya.

Luka lebam akibat pukulan keras dari lawan pun sudah menjadi sarapan sehari-hari.

Namun semua itu terbayar dengan medali dan piala juara yang

ia dapatkan. Postur tubuhnya yang tinggi mendukung Nasruddin sebagai petinju.

Sukses di beberapa event regional Nasruddin ditarik sebagai atlet Pelatda NTB. Di PON 2008, Nasruddin mulai membuktikan bahwa NTB memiliki potensi atlet tinju yang patut disegani provinsi lain.

Maklum pada PON 2008 Nasruddin berhasil menyubang medali perunggu.

Sukses di PON 2008, Nasruddin mendapat tawaran untuk direkrut m njadi anggota TNI/AD. Oleh karena itu selain menjadi kebanggaan NTB, Nasruddin juga menjadi kebanggaan TNI/AD, khususnya Korem162/WB. Perlahan namun pasti, kepercayaan KONI NTB menjadikan olahraga tinju sebagai cabor unggulan mulai terbayar.

Terbukti di Kejurnas Elite di Makassar tahun 2014, Nasruddin meraih medali emas untuk NTB. Dan prestasi Nasruddin setelah meraih medali emas di PON di Jabar 2016. Prestasi Nasruddin membanggakan NTB sekaligus membanggakan institusinya mengabdi.

Sukses di PON/2016, Nasruddin masih mendapat kesempatan memperkuat tim tinju NTB di PON Papua tahun 2021.

Di PON Papua 2021 Nasruddin ingin mempertahankan emas yang sudah raihnya di PON sebelum. Pasalnya PON Papua akan menjadi PON terakhir Nasruddin menjadi atlet, sehingga ingin mengakhiri karirnya dengan tetap menyumbang medali emas PON. (fan/*)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pembangunan TPS3R di KSB Capai 80 Persen Taliwang (Suara NTB) Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang berada di Desa Lamusung dan Desa Moteng saat ini sudah mencapai 80 persen. Bahkan saat ini tinggal pengerjaan lantainya saja dengan nilai bantuan sebesar Rp600 juta. Pemerintah juga menargetkan akhir bulan September mendatang sudah bisa dimanfaatkan.

“Pembangunannya tidak ada kendala sehingga dalam tahun ini juga bisa diresmikan untuk kita gunakan. Setelah dua lokasi ini selesai tertangani, kami berharap lima lokasi yang diusulkan sebelumnya bisa dibangun juga,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melalui Kabid Pengolahan Sampah dan pengawasan limbah B3, Dedi

Damhudi SP., M.Si, kepada Suara NTB, Kamis (27/8).

Terbangunnya TPS3R tersebut diharapkan bisa menjadi pilot proyek penanganan sampah yang ramah lingkungan. Sehingga sampah yang belum tertangani secara maksimal di Desa bisa segera dilakukan. Apalagi anggaran untuk pembangunannya berasal dari Pemerintah Pusat, seh-

ingga keberlanjutan program ini diharapkan bisa terealisasi untuk desa yang lainnya.

Untuk itu, dengan terbangunnya dua lokasi tersebut diharapkan lima lokasi lainnya segera merampungkan proses penyelesaian lahannya supaya bisa dibangun juga. “Kami akan tetap mendorong desa lainnya untuk bisa segera menyelesaikan masalah lahannya supaya

TPS3R bisa dibangun di lokasi mereka,” sebutnya.

Jika penambahan lima lokasi tersebut disetujui, maka akan sangat memberikan manfaat seperti pembuatan pupuk organik dan menekan terjadinya pembuangan sampah langsung ke TPA. Salah satu yang sudah mulai beroperasi TPST3R kompi handal di Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang yang sudah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kita sangat getol untuk mendapatkan program tersebut karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” tukasnya. Jika TPS3R sudah terbangun, maka penanganan sampah di KSB akan semakin maksimal nantinya. (ils)

Lagi, Oknum ASN Terciduk Polisi Gara-gara Narkoba

(SuaraNTB/ist)

SABU - Barang bukti sabu pada saat diamankan dari tangan pelaku yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) alias PNS lingkup Pemkab Sumbawa Barat.

Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Sumbawa Barat, kembali berhasil mengamankan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) alias PNS lingkup Pemkab Sumbawa Barat, Rabu (26/ 8) malam. Pelaku yang diketahui berinisial JH (38) tersebut tidak bisa berkutik setelah dari tangan pelaku Polisi menemukan tiga poket sabu dengan berat sekitar 1,29 gram dan uang tunai Rp126 ribu.

“Memang benar ada oknum PNS yang kita tangkap terkait dugaan memiliki narkoba jenis sabu dan saat ini yang bersangkutan masih dilakukan pemeriksaan intensif,” ungkap Kapolres KSB kepada Suara NTB melalui Kasat Narkoba Narkoba Iptu Budiman Perangin Angin SH, Kamis (27/8). Pelaku juga sudah menjadi target operasi sejak beberapa bulan terakhir dan berhasil ditangkap pada saat membawa barang.

Penangkapan terhadap tersangka ini, berawal dari informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh pelaku ke desa Banjar. Menindak lanjuti laporan tersebut, Petugas langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan pada saat melintas di depan Sekolah Luar Biasa (SLB). Pelaku juga tidak lagi bisa mengelak setelah barang bukti yang disembunyikan didalam jok motor ada padanya. Penangkapan terhadap pelaku ini menjadi kasus PNS yang terlibat narkoba kesekian kalinya ditangani Polres. Sehingga pihaknya mengindikasikan bahwa penggunaan barang haram ini juga semakin merambat kalangan terpelajar. “Dia tidak bisa ngelak pada saat ini tangkap dan dia juga mengakui bahwa barang itu merupakan miliknya,” sebutnya.

Setelah yang bersangkutan ditangkap, polisi kembali melakukan pengembangan terkait asal barang tersebut. Hasil interogasi yang dilakukan bahwa barang tersebut didapatkan dari SA. Mendapat laporan tersebut, polisi langsung melakukan penangkapan terhadap SA dengan barang bukti berupa sabu seberat 0,84 gram serta alat hisap.

Penangkapan terhadap dua orang pelaku ini merupakan kasus kesekian kalinya ditangani selama tahun 2020. Pihaknya juga akan terus mengatensi merebaknya kasus narkoba di beberapa bulan kedepan. “ Kami akan tetap memberikan atensi khusus terhadap penyalahgunaan narkoba ini karena trend kasus yang kami tangani selalu meningkat setiap tahun,” pungkasnya. (ils)

RSUD NTB akan Periksa Kesehatan Bakal Paslon di Pilkada Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)KPU Sumbawa berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah NTB, terkait rumah sakit yang direkomendasikan untuk pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon. Dalam hal ini, IDI telah menunjuk RSUD Provinsi NTB di Mataram.

“IDI merekomendasikan RSUP di Mataram sebagai tempat pelaksanaan Test kesehatan. Hal ini segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU. Serentak dengan KPU Kabupaten/Kota lainnya di NTB yang menggelar Pilkada serentak 2020,”sebut Sekretaris KPU Sumbawa, Lahmuddin S.E, kepada Suara NTB, Kamis (27/8).

Selain itu, dalam masa pendaftaran, 4-6 September 2020, akan menggunakan standar Covid- 19. Untuk pencegahan penyebaran Covid. Sehingga tata laksana pendaftaran dari proses awal kedatangan siapa yang hadir kemudian bagaimana dokumen pendaftaran, disesuaikan standar covid.

Tak hanya itu, di internal penyelenggara KPU Sumbawa, juga telah dilaksanakan swab test. Mulai dari Komisoner dan jajaran Sekretariat, petugas PPDP, PPS hingga terakhir, PPK 24 kecamatan, Kamis kemarin. (arn)