Edisi Senin 28 September 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 28 SEPTEMBER 2020

BNPB Bangun Sistem Peringatan Dini Tsunami di Kawasan Mandalika Mataram (Suara NTB) Potensi bahaya geologi seperti gempa bumi dan tsunami tak luput dari perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB menargetkan pemasangan sistem peringatan dini tsunami di Kawasan Mandalika Lombok Tengah (Loteng) tuntas pada Desember mendatang.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Dr. Raditya Jati dalam rilis yang diterima Sabtu (26/9) mengatakan, Bersambung ke hal 7

Mental Harus Kuat PANDEMI Covid-19 masih menjadi masalah yang dihadapi dunia saat ini, termasuk di NTB. Model penanganannya berbeda dengan pandemi yang lain. Apabila seseorang terjangkit Covid-19 maka langkah pertama penanganannya adalah diisolasi, sehingga tidak dapat berinteraksi dengan orang lain. Hal itu, tentu akan memberikan efek psikologis bagi penderita.

Sehingga Covid-19 ini, bukan hanya memberikan dampak pada kesehatan, tapi juga memberikan dampak ekonomi bahkan psikologis masyakarat. ‘’Tenaga psikiater itu sangatsangat penting. Karena efek mental ini, memiliki pengaruh yang luar biasa di dalam penangan Covid-19 ini,’’ ujar Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat membuka sekaligus menjadi keynote speaker pada Webinar Simposium Antar Bangsa Kesejahteraan Psikologi dan Emosi melalui virtual, Sabtu (26/9).

Hj. Sitti Rohmi Djalilah Bersambung ke hal 7

(Suara NTB/her)

PANEN - Potensi garam di Lombok Barat khususnya Sekotong begitu besar. Tampak petani garam di Cendimanik, sedang memanen garam hasil teknologi geoisolator. Berita selengkapnya di halaman 4.

NTB Harus Serius Dorong Sektor Primer

Revisi Target Pertumbuhan Ekonomi Mesti Realistis

Pemerhati Ekonomi Uniersitas Mataram (Unram), Dr. Firmansyah, M. Si., mengatakan, target pertumbuhan ekonomi yang ada dalam RPJMD 2019 - 2023, memang perlu direvisi. Ia mengatakan, target pertumbuhan ekonomi NTB di tahun 2023 sebesar 7 persen

memang overestimate. ‘’Memang perlu direvisi. Target yang dulu terlalu over, harus direvisi.

Revisi target pertumbuhan ekonomi 4 sampai 5 persen tahun 2023 itu saya pikir moderat. Karena memang kondisi ke depan, ada ketidakpastian

ekonomi yang masih kita rasakan,’’ katanya dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (27/9) kemarin.

Menurutnya, jika target pertumbuhan ekonomi sebesar 4 - 5 persen, kemungkinan akan bisa tercapai. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4 - 5 persen, menurutnya target yang moderat. ‘’Malah kalau tak direvisi, khawatir juga, over estimasi. Kalau terlalu jauh hasil capaian dengan yang direncanakan, nanti dianggap tidak berhasil, karena jauh sekali capaiannya,’’ katanya.

Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang direvisi tersebut, Firmansyah mengatakan belanja pemer-

Mataram (Suara NTB) Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dan pasien sembuh di NTB terus bertambah.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB mencatat total kasus positif hingga Minggu (27/9), sebanyak 3.279 orang setelah adanya penambahan kasus baru 17 orang. Sedangkan jumlah pasien sembuh sebanyak 2.561

orang, setelah adanya penambahan 4 orang.

Selain penambahan kasus baru dan pasien sembuh, Gugus Tugas juga mencatat tambahan satu pasien meninggal. ‘’Dengan adanya tambahan 17 kasus baru terkonfirmasi positif, 4 tambahan sembuh baru, dan satu kasus kematian baru, Bersambung ke hal 7 (Suara NTB/nas)

KUKUHKAN - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengukuhkan Pjs Bupati KSB, Sumbawa dan Bima serta menyerahkan SK pengangkatan Plt Bupati KLU di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Sabtu (26/9).

Jaga Netralitas ASN

Pjs Bupati Diperbolehkan Lakukan Pengisian Pejabat

Pengaruhi Penurunan Kemiskinan

M. Firmansyah (Suara NTB/dok)

intah lewat APBN maupun APBD harus dipastikan tepat waktu. Dengan belanja tepat waktu, maka akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Karena belanja pemerintah dalam bentuk pembiayaan proyek akan ikut menggerakkan sektor konstruksi. Pada ujungnya, akan membantu pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Pemprov juga perlu mendorong realisasi investasi. Investasi yang selama ini tidak jalan, perlu didorong segera direalisasikan. ‘’Investasi yang belum terealisasi dicari tahu apa masalahnya. Karena itu menghambat pertumbuhan kalau investasi tak direalisasikan,’’ katanya.

Bersambung ke hal 7

Total Kasus Terkonfirmasi Positif 3.279 Orang, 2.561 Pasien Sembuh

(Suara NTB/ist)

KETERLAMBATAN distribusi atau penyaluran bantuan beras untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap upaya percepatan untuk menurunkan angka kemiskinan di NTB. Sehingga, persoalan ini harus segera dicarikan solusinya agar keluarga penerima manfaat PKH yang notabenenya masyarakat miskin tidak semakin terpuruk di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini. ‘’Semangatnya sekarang on time (tepat waktu) pengeluaran pemerintah (bantuan sosial).

Bersambung ke hal 7

Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mataram (Suara NTB) Revisi target pertumbuhan menjadi 4,5 - 5 persen pada 2023 dinilai cukup realistis atau moderat. Untuk mengejar terget pertumbuhan ekonomi sebesar itu di tengah kondisi yang tidak menentu sekarang ini, Pemprov perlu lebih serius mendorong pengembangan sektor primer. Seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan.

TO K O H

KO M E N TTAA R

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 164 TAHUN KE 16

(Sumber : Pemprov NTB)

PETA - Peta perkembangan kasus Covid-19 di NTB hingga Minggu, 27 September 2020.

Mataram (Suara NTB) Tiga pejabat eselon II Pemprov NTB ditetapkan menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Bupati setelah keluarnya surat keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian. Mereka adalah Kepala Dinas ESDM, Ir. Muhammad Husni, M. Si sebagai Pjs Bupati Bima, Kepala Biro Kerjasama Setda NTB, Ir. Zainal Abidin, M. Si sebagai Pjs Bupati Sumbawa dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik, Dr.

M. Agus Patria, SH, MH sebagai Pjs Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Selain itu, Mendagri juga mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan H. Sarifuddin, SH sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Pengukuhan tiga Pjs Bupati dan penyerahan SK Plt Bupati KLU dilakukan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Sabtu (26/9).

Bersambung ke hal 7

Tiga Pjs Bupati Siapkan Jurus Sukseskan Pilkada dan Tekan Kasus Covid-19 Mataram (Suara NTB) Tiga Penjabat Sementara (Pjs) kepala daerah di NTB, telah dikukuhkan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Sabtu (26/9). Ketiga Pjs itu, Kepala Dinas ESDM, Ir. Muhammad Husni, M. Si sebagai Pjs Bupati Bima, Kepala Biro Kerjasama Setda NTB, Ir. Zainal Abidin, M. Si sebagai Pjs Bupati Sumbawa dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik, Dr. M. Agus Patria, SH, MH sebagai Pjs Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Ketiga Pjs kepala daerah tersebut telah menyiapkan jurus untuk menyukseskan Pilkada serentak 9 Desember men-

datang. Termasuk upaya untuk menekan kasus Covid-19.

Pjs Bupati Bima, Ir. Muhammad Husni, M. Si., mengatakan, sesuai tugas sebagai Pjs, dirinya harus menjaga netralitas ASN dalam Pilkada. Hari pertama masuk kerja sebagai Pjs Bupati Bima, Husni akan mengumpulkan seluruh pimpinan OPD. Sekalian melakukan rapat evaluasi mengenai penyerapan belanja APBD. ‘’Kita kumpulkan semua OPD, sekalian rapat evaluasi yang sudah selesai. Triwulan III sudah mau selesai. Tinggal satu triwulan,’’ kata Husni dikonfirmasi usai pengukuhan di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur.

Bersambung ke hal 7

(Suara NTB/nas)

Muhammad Husni

(Suara NTB/nas)

Zainal Abidin

(Suara NTB/nas)

M. Agus Patria

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 28 September 2020

Halaman 2

Kerja Sama Dinas Pertanian Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Distan Temukan Inovasi Pupuk Cair dari Limbah Nasi Murni Inovasi Masyarakat KELURAHAN Monjok Barat menjadi juara pertama Lomba Kampung Sehat. Inovasi serta kreativitas yang ditampilkan murni dari ide atau gagasan masyarakat.

Meskipun demikian, evaluasi tetap dilakukan untuk membenahi kekurangan lainnya.

Lurah Monjok Barat, Mulya Hidayat mengungkapkan, prestasi diraih kelurahan tidak terlepas dari kerja keras masyarakat. Masyarakat sendiri yang menata dari awal sampai akhir persiapan, sehingga kelurahan tidak kewalahan menyiapkan fasilitas pen(Suara NTB/cem) dukung dan lain sebagainya.

Mulya Hidayat “Kalau kami hanya mendukung kekurangan yang kita lihat. Selebihnya itu masyarakat yang mengerjakan,” kata Mulya Hidayat ditemui usai menerima penghargaan dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Kapolresta Mataram, Kombes Guntur Herditrianto akhir pekan kemarin.

Semenjak bergulirnya Lomba Kampung Sehat yang merupakan gagasan dari Kapolda NTB, Irjen M. Iqbal kata Mulya, masyarakat di Lingkungan Karang Kelok sangat bersemangat berinovasi memperbaiki gubuk (lingkungan, red) mereka. Program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) dipadukan dengan Kampung Sehat.

Menurutnya, dua program itu sama – sama memiliki ruh untuk mengurangi atau menekan penyebaran virus Corona di lingkungan. “Murni semua inovasi dari masyarakat,” ucapnya.

Kreativitas masyarakat patut diapresiasi. Meskipun tidak banyak yang perlu dibenahi, tetapi harus ada evaluasi untuk pembenahan selanjutnya, sehingga apa yang telah ada dipertahankan dan dikembangkan ke lingkungan lainnya.

“Harapannya bisa juara lagi,” harapnya.

Diketahui, empat indikator penilaian dilihat oleh tim dari Polresta Mataram. Masing – masing indikator memiliki poin. Di antaranya, masalah kelembagaan, social, ekonomi, kesehatan dan ketahanan pangan. Selain empat indikator tersebut, tim juri juga melihat jumlah kasus Covid-19 serta cara penanganannya. Program ini juga sebagai upaya penyadaran kepada masyarakat bahwa pandemi jadi tanggungjawab bersama. Pencegahan penularan tidak saja melalui protokol kesehatan, tetapi melalui program lainnya. (cem)

Sudah Waktunya Tegas KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., mengapresiasi langkah Dishub (Dinas Perhubungan) Kota Mataram yang melaporkan jukir (juru parkir) nakal ke tim Saber Pungli. ‘’Menurut saya ini bagus sekali. Sudah waktunya kita tegas terhadap segala kegiatan yang merugikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Mataram,’’ ujarnya menjawab Suara NTB melalui percakapan WhatsApp, Minggu (27/9) kemarin.

Rachman menilai, sela(Suara NTB/dok) ma ini Pemkot Mataram Abd Rachman terlalu lembek kepada oknum-oknum atau sekelompok orang yang mengakibatkan kerugian bagi PAD Kota Mataram. Sudah semestinya Pemkot Mataram menerapkan kedisiplinan bagi para jukir.

Seperti diketahui, Dishub Kota Mataram melaporkan sekitar 100 lebih jukir nakal ke tim Saber Pungli Kota Mataram. Pasalnya, jukir tersebut tidak pernah menyetor retribusi parkir ke kas daerah. Materi pengaduan yang disampaikan ke Tim Saber Pungli adalah jukir resmi mengambil uang pelanggan tanpa karcis, pengenaan biaya parkir melebihi dari ketentuan Perda. Sementara, jukir liar enggan mengurus kelengkapan administrasi sebagai jukir resmi tapi tetap menarik pembayaran ke masyarakat.

Dikatakan politisi Gerindra ini, Dishub Kota Mataram terus berupaya melakukan sosialisasi bagaimana mencegah praktik pungli parkir di lapangan. ‘’Ya itu yang sedang digodok sama Dishub. Bagian dari upaya-upaya untuk menghilangkan praktik-praktik yang tidak benar dalam hal perparkiran. Bisa saja nanti dilarang membayar parkir pada jukir tidak disiplin dan bisa saja jukirnya diganti langsung. Itu semua sudah diantisipasi oleh dishub,’’ terang Rachman.

Mantan anggota Komisi I DPRD Kota Mataram ini tidak menampik jika upaya Dishub menertibkan jukir nakal dengan cara melaporkan mereka ke Tim Saber Pungli, memang terbilang terlambat. Namun demikian, Rachman tetap mendukung upaya yang dilakukan Dishub Kota Mataram ini. ‘’Sesuai kata-kata bijak, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” kelakarnya. ‘’Laporan yang sekarang dilakukan oleh Dishub memang terlambat, tapi Dishub memutuskan hal ini mengingat dan menimbang segala dampak sosial kemanusiaan yang akan timbul dari laporan ini,’’ tambahnya. Sebelumnya, upaya-upaya yang dilakukan Dishub Kota Mataram, sudah maksimal untuk menertibkan jukir nakal. Termasuk upaya secara persuasif. Pelaporan dianggap sebagai titik klimaks dari ketidaktaatan jukir merespon aturan yang diterapkan Pemkot Mataram.

Rachman berharap, dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan Dishub, termasuk menertibkan jukin nakal, akan menyertai peningkatan PAD dari sektor parkir. (fit)

(Suara NTB/ist)

LIMBAH NASI - Kelompok tani Sopoq Angen Kelurahan Karang Pule mendemonstrasikan cara membuat pupuk cair dari limbah nasi basi pekan kemarin.

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pertanian Kota Mataram menemukan inovasi pupuk cair dari limbah nasi. Pupuk hayati atau organik ini, selain berfungsi menyuburkan tanaman, juga menjawab permasalahan sampah dapur rumah tangga.

Kepala Dinas Pertanian, Ir. H. Mutawalli menyampaikan, penyumbang sampah terbesar

saat ini adalah rumah tangga.

Sampah yang dihasilkan ada dua jenis yaitu organik dan non organik. Sampah organik bersifat biodegradable atau mudah diuraikan oleh mikroorganisme sehingga strategi mengatasi masalah sampah rumah tangga dapat dengan mendaur ulang sampah organik menjadi kompos dengan meng-

gunakan mikroorganisme lokal sebagai bioaktivator.

Salah satu temuannya adalah mengubah limbah nasi basi menjadi pupuk cair. Nasi bisa dijadikan bahan bioaktivator atau mikroorganisme lokal sebagai unsur pembuatan kompos. Komponen MOL adalah karbohidrat, glukosa dan sumber mikroorganisme. “Nasi basi kan biasa dibuang atau dijadikan pakan ternak. Tapi kita ubah menjadi pupuk cair,” jelas Mutawalli ditemui di ruang kerjanya akhir pekan kemarin.

Penggunaan mikroorganisme lokal dapat mempercepat proses pengomposan. Selain aman dan ramah bagi lingkungan, juga mampu menghasilkan kualitas pupuk yang baik. Masyarakat dapat memanfaatkan kompos sebagai campuran media tanam di lahan pekarangan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarganya.

Mutawalli menambahkan, manfaat mikroorganisme lokal bisa memperbaiki kualitas tanam, pemicu pertumbuhan tanaman karena menga-

ro, Kecamatan Ampenan. Rencananya tender proyek rusunawa akan dimulai tahun ini. Sedangkan, pengerjaan akan dimulai tahun 2021 mendatang.

“Tahun ini mulai ditender oleh pemerintah pusat,” kata Kemal ditemui akhir pekan kemarin.

Rencananya pemerintah pusat akan menambah satu twin blok rusunawa. Laporan disampaikan sebelumnya, luas lahan disediakan untuk rusunawa 2,7 hektar. Kementerian PUPR mempertimbangan dengan luasan tanah itu, sehingga mengambil kebijakan memberikan tam-

ndung hormone auxin, sitokinin dan gibbereli. Selain itu, nasi basi juga bisa sebagai bioaktivator sampah organik dapur menjadi kompos, meningkatkan ketersedian unsur hara dalam tanah. “Ini juga bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia,” paparnya.

Pembuatan pupuk cair dari nasi bekas cukup mudah.

Masyarakat hanya meletakkan nasi basi dalam wadah

yang tidak terkena sinar matahari langasung. Nasi didiamkan sehingga ditumbuhi jamur. Wadah yang berisi air dimasukkan air sekitar 1,5 liter.

Lalu dicampurkan lima sendok makan gula pasir. Kemudian didiamkan selama seminggu.

Selanjutnya, limbah nasi yang telah difermentasi menjadi MOL dapat berfungsi menjadi pupuk organik yang dapat menyuburkan tanaman. (cem/*)

Kendaraan Parkir Sembarangan akan Diderek Mataram (Suara NTB) – Para pengendara mulai tahun depan tidak bisa parkir sembarangan. Selain kendaraan diangkut menggunakan mobil Derek, Dinas Perhubungan juga menyiapkan sanksi berupa denda. Sanksi ini sebagai efek jera sekaligus menekan pelanggaran lalulintas.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh menerangkan, pihaknya telah menganggarkan pengadaan mobil derek sekitar Rp1,7 miliar. Pengadaannya mulai ditender di Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Mataram.

Mobil derek nantinya digunakan untuk menindak pelanggar lalu lintas. “Iya, kita sudah mulai tender,” kata Saleh ditemui akhir pekan kemarin.

Sebelum menindak para pelanggar lalu lintas, Dishub akan merevisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 ten-

tang pengelolaan parkir. Selama ini, kendaraan yang melanggar aturan parkir ada dua acara. Yakni, pertama dengan penguncian roda menggunakan gembok atau rantai. Sanksi penggembokan sudah diterapkan dan cukup efektif. Kedua, pemindahan bisa digunakan menggunakan mobil derek dan crane, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas.

Untuk memindahkan kendaraan tersebut perlu diubah jasa umumnya, sehingga penderekan kendaraan bisa menjadi potensi pendapatan asli daerah (PAD). “Kita mau ubah perdanya dulu,” ujarnya.

(Suara NTB/cem)

AKAN DIDEREK - Dinas Perhubungan Kota Mataram memasang rambu larangan parkir di Kawasan Bisnis Cakranegara. Selain akan menderek kendaraan, Dishub juga memberlakukan denda mulai tahun depan bagi kendaraan yang tidak menaati larangan parkir.

Saleh mengakui, pandemi Covid-19 penindakan pelanggar lalu lintas ditunda. Kondisi demikian justru muncul pemikiran masyarakat bahwa petugas tidak memantau lagi.

Setelah situasi sudah menuju

107 Koperasi di Mataram Terancam Dibubarkan Mataram (Suara NTB) – Ratusan koperasi yang tidak aktif di Kota Mataram menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pasalnya, sebagian besar koperasi tersebut tidak melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) selama tiga tahun berturut-turut dan terancam dibubarkan.

Plt. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan UKM Kota Mataram, I Gusti Ayu Yuliana, menerangkan berdasarkan data gambaran umum keragaan koperasi Kota Mataram hingga Desember 2019 tercatat 107 koperasi tidak aktif. Koperasi tersebut antara lain tersebar di Kecamatan Cakranegara 27 koperasi, Kecamatan Sandubaya 11 koperasi, Kecamatan Mataram 31 koperasi, Kecamatan Selaparang 24 koperasi, Kecamatan Sekarbela 2 koperasi, dan Kecamatan Ampenan 12 koperasi.

Kendati demikian, pembubaran koperasi disebut Ayu memang tidak dapat serta merta dilakukan. “Kita harus ada pembinaan dulu. Kalau dia tiga kali tidak melaksanakan kegiatan RAT, itu memang sudah kita anggap tidak aktif, tapi masih terdaftar di kita,” ujarnya, Minggu (27/9).

Menurutnya, ada beberapa kasus yang menyebabkan suatu

(Suara NTB/bay)

I Gusti Ayu Yuliana koperasi tidak melakukan RAT. Di antaranya kurangnya pemahaman terkait pelaksanaan rapat tersebut. “Seperti koperasi dari Dharma Wanita. Memang dia modal besar, tapi untuk pelaksanaan RAT dia tidak pernah tiga tahun berturut-turut,” jelas Ayu. Untuk itu, pembinaan masih terus dilakukan untuk beberapa koperasi yang tidak aktif tersebut.

Pembinaan dilakukan dengan melayangkan surat serta melakukan kunjungan untuk pembinaan sistem pembukuan. Hal tersebut

terus dilakukan untuk 504 unit koperasi yang terdata di Kota Mataram, di mana 107 di antaranya dinyatakan tidak aktif dan 397 lainnya masih aktif beroperasi.

Selain itu, hingga Desember 2019 pihaknya juga telah melakukan pembubaran koperasi di Kota Mataram sebanyak dua kali. Di mana untuk tahap satu dibubarkan 48 unit koperasi, dan pada tahap dua 54 koperasi.

Diterangkan Ayu, masalah pembukuan memang menjadi salah satu kendala yang dialami oleh koperasi di Mataram. Di mana untuk dinyatakan aktif masing-masing unit koperasi diwajibkan memiliki AD-ART, menyelenggarakan RAT, melaksanakan audit, dan lain-lain.

Seluruh kegiatan tersebut harus terselenggara untuk memberikan jaminan terhadap uang simpanan anggota. Dengan situasi pandemi virus corona (Covid-19) saat ini, pembenahan terhadap koperasi yang tidak aktif diharapkan dapat dilakukan sehingga tidak perlu ada koperasi yang dibubarkan.

“Kami juga masih berupaya melakukan pembinaan agar tidak ada koperasi yang dibubarkan,” tandas Ayu. (bay)

Pembangunan Dua Rusunawa Ditender Tahun Ini Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun dua twin blok rumah susun sederhana sewa di Kota Mataram. Penambahan rumah bagi warga tidak mampu tersebut menyesuaikan luas lahan yang tersedia.

Kepala Dinas Perkim Kota Mataram, H. M. Kemal Islam menyampaikan, perwakilan dari Kementerian PUPR, Senin (28/9) hari ini akan turun mengecek lokasi pembangunan rusunawa di Kelurahan Binta-

(Suara NTB/ist)

PUPUK CAIR - Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Hj.Niken Zulkifliemansyah berfoto bersama dengan Kelompok Tani Sopoq Angen sambil menunjukkan inovasi pupuk cair dari limbah nasi basi saar road show PKK di Kelurahan Monjok belum lama ini.

bahan. “Iya, memang permintaan itu dua twin blok,” sebutnya.

Konsep rusunawa yang akan dibangun berbeda dari sebelumnya. Kementerian PUPR merekomendasikan membangun dengan tiga lantai dengan 45 kamar. Masing – masing kamar tipe 36. Kemal menyebutkan, pembangunan satu twin blok rusunawa membutuhkan anggaran sekitar Rp18 miliar – Rp25 miliar. Artinya, estimasi anggaran untuk membangun dua twin blok sekitar Rp50 miliar.

Anggaran demikian sambungnya, juga nantinya diper-

gunakan untuk menata kawasan tersebut. Detail engineering design atau konsep penataan kawasan pesisir juga telah diserahkan ke pemerintah pusat. Kementerian terkait telah menganggarkan khusus penataan kawasan di sekitaran kawasan Pantai Bintaro.

“Iya, termasuk penataan kawasan. DED sudah kita serahkan ke pusat,” terangnya.

Pembangunan rusunawa diakui Kemal, molor. Hal ini disebabkan oleh pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19. Seluruh program pemerintah pusat bah-

kan di daerah terganggu. Kondisi demikian, harus dimaklumi oleh masyarakat. Penyebaran virus Corona memaksa pemerintah merefocusing anggaran untuk pencegahan dan penanganan.

Oleh karena itu, Pemkot Mataram membuat skenario membangunkan hunian sementara secara permanen. Langkah ini mengantisipasi perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. “Dengan huntara terbukti Bintaro juara satu lomba Kampung Sehat di Kecamatan Ampenan,” selorohnya sembari menambahkan nelayan diminta bersabar. (cem)

kenormalan baru dan aktivitas warga mulai longgar, pihaknya kembali banyak menindak pelanggar lalu lintas. Pengendara parkir di areal yang dilarang.

Kawasan Bisnis Cakranegara merupakan salah satu titik yang

sudah ditertibkan dan cukup memberiefekjerabagipengendara.“Kita sudah pasang CCTV di simpang empat Cakra. Kita imbau dulu dari pengeras suara. Kalau tidak bergemi baru anggota turun untuk menindak,” tandasnya. (cem)

Sosialisasi Pilkada bagi Pemilih Pemula Ditiadakan Mataram (Suara NTB) – Sosialisasi tata cara pemilihan kepala daerah (Pilkada) bagi pemilih pemula dari kalangan pelajar di Kota Mataram ditiadakan. Hal tersebut disebabkan minimnya anggaran yang tersedia dan masih diterapkannya sistem belajar dari rumah di sebagian besar sekolah.

“Untuk tahun ini kita tiadakan. Kita tidak bisa, karena anggaran itu kemarin ada rasionalisasi karena pandemi covid,” ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mataram, H. Rudi Suryawan, Minggu (27/9).

Diterangkan, pemilih pemula yang menjadi sasaran pihaknya adalah pelajar yang baru berusia 17 tahun. Kendati sosialisasi tidak dapat dilakukan, pihaknya optimis target partisipasi pemilih di Pilkada Kota Mataram pada 9 Desember mendatang dapat mencapai 77 persen.

Selain itu, untuk mengantisipasi menurunnya tingkat partisipasi pemilih pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terutama untuk mengakomodir sosialisasi tata cara pemilihan, termasuk bagi pemilih pemula.

“KPU sudah melaksanakan itu. Jadi selama ini kita bersinergi dengan KPU, jadi kita sudah melaksanakan (sosialisasi) itu secara umum,” ujar Rudi. Di sisi lain, pihaknya berharap seluruh lapisan masyarakat dapat mendukung proses penyelenggaraan Pilkada di Mataram, terutama dengan menjaga kondusivitas di masing-masing wilayah.

Menurut Rudi, dengan anggaran yang dimiliki pihaknya

saat ini terbatas untuk mendukung proses pilkada yang tengah berjalan saat ini. Dengan berkurangnya sosialisasi tata cara pemilihan, pihaknya berharap tingkat partisipasi tidak menurun.

Terpisah, Ketua KPUD Kota Mataram, M. Husni Abidin, menerangkan daftar penduduk potensi pemilih pemilihan (DP4) di Pilkada Kota Mataram tercatat sebanyak 321 orang dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Jumlah tersebut mengalami pengurangan jumlah DP4 yang diberikan dari pusat sebanyak 327 ribu pemilih.

“Yang turun 327 ribu, tapi hasil sinkron di KPU yang meninggal sudah kita keluarkan. Yang turun yang dicoklit (pencocokan dan penelitian) itu sekitar 321 ribu,” ujar Husni.

Di luar dari DPT tersebut, pihaknya juga mencatat adanya potensi pemilih pemula.

Berdasarkan data yang diterima dari Dukcapil Kota Mataram jumlah penduduk yang berumur 17 tahun pada 9 Desember mendatang mencapai 3.000 orang lebih.

Untuk itu, pihaknya telah berkooridinasi dengan Dukcapil Kota Mataram. Kaitannya dengan pencetakan KTP kilat, maupun pengurusan surat keterangan pengganti lainnya untuk meningkatkan angka partisipasi di Pilkada 2020.

“Mereka (pemilih pemula, Red) KTP belum punya. Dukcapil sudah siap mencetakkan KTP, tapi memungkinkan tidak mendapatkan KTP di hari-H itu masalahnya. Suket bisa dibawa, yang penting pemilih pemula berumur 17 tahun di 9 Desember bisa memilih,” tandas Husni. (bay)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi, Bayu Pratama Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/ mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Senin, 28 September 2020

Kasus Sewa Lahan Tower Desa Sesela

Jaksa Bidik Tersangka Lain Mataram (Suara NTB) – Mantan Kades Sesela, Asmuni menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan korupsi sewa lahan tower telekomunikasi pekan lalu. Aliran dana sewa yang diduga diselewengkanakanditelusuri.Indikasi tersangka lain sedang diselidiki. “Pemeriksaan tersangka sudah selesai,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Mataram Wayan Suryawan dikonfirmasi akhir pekan lalu menjawab soal perkembangan kasus tersebut.

Dalam pemeriksaan tersebut, tersangka Asmuni turut menyerahkan tambahan uang (Suara NTB/why) kerugian negara. Awalnya disWayan Suryawan etor Rp40 juta. Sehingga totalnya menjadi Rp53,8 juta. “Sudah dikembalikan semua,” imbuhnya.

Wayan mengatakan, pengembalian tersebut masih statusnya titipan pengganti kerugian negara. Status uang itu nanti apakah disita untuk pengembalian kerugian negara atau tidak, berdasarkan putusan pengadilan. ”Ini masih penyitaan untuk barang bukti. Kalau yang Rp300 juta sudah langsung masuk ke kas desa,” bebernya.

Uang sewa itu diduga dipakai tidak sesuai dengan mekanisme.

Keterlibatan orang lain yang turut membantu tersangka Asmuni sedang didalami. “Untuk saat ini (tersangka) masih mantan Kades.

Kalau ada yang lain, nanti kita segera nyatakan sikap,” tutup Wayan. Dalam kasus ini, tersangka Asmuni diduga mengelola uang sewa lahan bukan untuk kepentingan desa. Uang sewa lahan menara tidak dimasukkan ke kas desa, tidak dibahas dengan BPD, dan tidak tercantum dalam APBDes sebagai pendapatan desa.

Uang sewa tersebut diduga disimpan di ruang Sekdes. Sebagian lainnya dititip di perangkat pemerintahan setingkat RT. Berdasarkan audit Inpektorat Lombok Barat, Desa Sesela menderita kerugian kerugian Rp353,88 juta dari nilai sewa dan pajak yang tidak disetor. Lahan aset Desa Sesela yang disewakan yakni seluas 8x8 meter atau 64 m2. Lahan disewa untuk pendirian tower telekomunikasi pada tahun 2018. Dalam perjanjiannya, lahan disewa selama 10 tahun. (why)

POLHUKAM

Halaman 3

Laporan Awal Dana Kampanye Terbesar Dimiliki Pasangan MUDA Mataram (Suara NTB) Pilkada serentak Kota Mataram tahun 2020 sudah memasuki masa kampanye sejak tanggal 26 September. Para kandidat pasangan calon Walikota/Wakil Walikota diwajibkan untuk melaporkan penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) mereka ke KPU. Ketua KPU Kota Mataram, Muhammad Husni Abidin yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (27/8) kemarin membenarkan, bahwa pihaknya sudah menerima LADK dari keempat pasangan calon Walikota/Walikota Mataram. ”Ya sudah kita terima LADK, dan sudah kita umumkan. Itu sebagai bentuk transparansi

para Paslon terkait dengan penerimaan dan penggunaan dana kampanye. Nanti akan dilaporkan terus, tahap berikutnya,” ucap Husni.

Berdasarkan surat keputusan nomor 386,/PL. 02.5-Pu/ 02/5271/KPU-kot/IX/2020, tentang hasil penerimaan LADK Calon Walikota/Wakil Walikota Mataram tahun

2020. LADK terbesar dimiliki oleh paslon H. L. Makmur SaidBadruttamam Ahda (MUDA), dengan penerimaan sebesar Rp125.000.000.

LADK terbesar kedua, ditempati oleh pasangan calon nomor urut 4, H. Baihaqi-Baiq Diyah Ratu Ganefi (BARU), sebesar Rp75.000.000. Selanjutnya untuk pasangan Mohan

Roliskana-TGH Mujiburahman (HARUM) dan Hj. Putu Selly Andayani-TGH. Abdul Manan (SALAM) sama-sama memiliki LADK sebesar Rp1.000.000.

“Yang terbesar pasangan Makmur-Ahda, tapi inikan baru pelaporan awal. Nanti akan bergerak terus dan harus dilaporkan berapa Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Kemudian pada bagian akhir nanti, Paslon diwajibkan menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK),” jelasnya.

Lebih jauh disampaikan Husni, soal sumbangan dana kampanye, KPU sudah mengatur terkait sumbangan yang boleh dan tidak boleh diterima oleh para Paslon. “Yang tidak boleh diterima itu sumbangan dari pihak asing, kemudian dari pemerintah, BUMN/BUMD, itu tidak boleh,” tegasnya. Adapun batasan besaran sumbangan dana kampanye yang boleh diterima Paslon. Yakni dari perseorangan maksimal sebesar Rp75 juta. Kemudian dari lembaga badan hukum maksimal sebesar Rp 750 juta. (ndi)

Bawaslu Identifikasi Titik Rawan Pelanggaran Kampanye Mataram (Suara NTB) Pilkada serentak tahun 2020 sudah memasuki masa kampanye. Bawaslu Provinsi NTB pun mulai melakukan pemetaan area yang rawan terjadi pelanggaran pemilu selama masa kampanye berlangsung. Seperti potensi pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

“Ya Bawaslu sudah melakukan pemetaan apa saja yang rawan terjadi pelanggaran, jadi kita bisa berikan atensi pengawasan. Misalnya bagaimana penerapan protokol kesehatan Covid-19,” ujar Kordiv hukum, (Suara NTB/dok) data dan informasi Bawaslu Suhardi Provinsi NTB, Suhardi.

Selain protokol kesehatan Covid-19, beberapa titik rawan terjadinya pelanggaran selama kegiatan kampanye berlangsung sudah diidentifikasi. Pertama terkait dengan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye.

Kedua yakni politik uang, dan ketiga netralitas ASN. Selanjutnya disebutkan Suhardi, yang cukup rawan terjadi pelanggaran adalah penyebaran Hoax, Disinformasi, kampanye hitam, kampenye negatif. Hal tersebut sangat rawan terjadi di media sosial, yang dilakukan oleh para pendukung dan tim sukses calon. “Tapi kami sudah menjalin kerjasama dengan pihak Facebook untuk mengawasi konten-konten kampanye di media sosial yang berbau kampanye hitam, hoax, dan sebagainya. Kalau itu ditemukan, maka Facebook akan langsung men-take down akun tersebut,” jelasnya.

Selanjutnya adalah terkait dengan potensi penggunaan fasilitas negara, dan penggunaan anggaran dan program pemerintah untuk kegiatan kampanye yang menguntungkan salah satu paslon. Hal itu dianggap rawan terjadi, mengingat beberapa kandidat merupakan calon petahana, kemudian ada juga kandidat yang menjadi keluarga dekat dari kepala daerah yang sedang menjabat.

“Kami akan berikan atensi pengawasan terkait dengan hal ini, karena ini cukup rawan terjadi. Kami sudah koordinasi dengan Bawaslu di tujuh kabupaten/kota supaya titik-titik rawan yang kami identifikasi itu dijadikan atensi dalam melaksanakan pengawasan,” katanya. Selain itu materi kampanye memuat hal-hal yang dilarang, juga akan diawasi, termasuk juga pelibatan anak-anak dalam kampanye, serta, pemberitaan dan penyiaran kampanye yang tidak berimbang, terakhir kampanye di luar jadwal. (ndi)

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

BONGKAR RUMAH - Masyarakat Desa Jotang Beru, Empang, Sumbawa bersama Satgas TMMD 109 Kodim 1607/Sumbawa membongkar rumah salah warga yang mendapat bantuan perbaikan RTLH sebagai salah satu sasaran fisik.

Satgas TMMD 109 Mulai Bangun Sasaran Fisik RTLH Mataram (Suara NTB) – TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 109 Kodim 1607/Sumbawa menyasar pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH).

Khususnya sembilan rumah warga Desa Jotang dan Desa Jotang Beru, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.

Program RTLH Satgas

TMMD 109 dikerjakan dalam 30 hari kedepan. Masyarakat antusias bahu-membahu bersama anggota Satgas TMMD melakukan bedah rumah warga kurang mampu tersebut.

Wadan Satgas TMMD 109 Kodim 1607/Sumbawa Mayor Inf Achmad Nurodin Hidayat menjelaskan, tahap awal pengerjaannya dengan membongkar rumah

warga target RTLH. “Sasaran fisik RTLH ini bertujuan untuk membantu warga masyarakat yang selama kondisi dibawah prasejahtera sehingga perlu kepedulian kita semua dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui TMMD,” jelasnya, Sabtu (26/9).

Bantuan masyarakat yang

22 September lalu. “Capaiannya sudah 11 persen,” ujarnya.

Salah satu warga sasaran RTLH Kardinati (54), mengapresiasi program TMMD 109. Menurutnya, TMMD 109 membantu dirinya yang kurang beruntung dari segi ekonomi.

“Akhirnya nanti kami punya rumah yang layak,” ucap warga Desa Jotang Beru ini. (why/*)

Temuan Administrasi LHP BPK RI

Gubernur Tegur OPD Abai LPJ Hibah Bansos Rp1,2 Triliun

Kampanye Paslon Dibatasi Maksimal 50 Orang Mataram (Suara NTB) Pilkada serentak tahun 2020 sudah mulai memasuki masa kampanye sejak tanggal 26 September dan akan berakhir pada tanggal 5 Desember mendatang. Untuk pertama kalinya, pada Pilkada serentak 2020 ini, karena pandemi Covid-19, KPU meniadakan kampanye rapat umum (Akbar).

KPU Kota Mataram, Muhammad Husni Abidin yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (27/9) menyampaikan bahwa kegiatan kampanye sudah mulai dilakukan oleh Paslon.

Hal itu diketahui dari Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye para paslon. “Ya sudah para paslon sudah langsung mulai kampenye pada hari pertama kemarin, kami sudah menerima STTP mereka. Kegiatan kampanye yang dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan Husni, kampanye dengan pertemuan terbatas itu juga dibatasi jumlah pesertanya, maksimal 50 orang dan tetap menggunakan protokol kesehatan Covid-19.

Jika lebih dari jumlah tersebut dan melanggar protokol, maka kegiatan kampanye tersebut bisa dibubarkan. ”Karena ini di masa Pandemi, tidak ada lagi kampanye rapat umum, tidak boleh mengadakan kegiatan konser, yang ada hanya kampanye terbatas dengan maksimal peserta 50 orang,” jelasnya.

Ketika ditanya lebih lanjut terkait pantauan KPU atas penyelenggaraan kegiatan kampanye yang sudah berjalan selama dua hari ini, Husni mengatakan sejauh ini berjalan dengan baik dan lancar. “Kalau terkait dengan apakah ada pelanggaran atau tidak, itu nanti di teman-teman Bawaslu,” ujarnya. Ditempat terpisah, Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri yang dikonfirmasi menyampaikan, pihaknya menggandeng lintas stakeholder untuk ikut mengawasi kegiatan kampanye paslon, terutama terkait dengan ketaatan dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Pengawasan ini bukan hanya menjadi tugas Bawaslu saja, tetapi kita semua dan stakeholder lainnya. Kita harus punya visi dan pemahaman yang sama hingga akhirnya pelaksanaan Pilkada berjalan sehat dan demokratis, “ucapnya.

Karena itu, pihaknya meminta agar semua pihak untuk bersama sama ikut serta dalam melakukan pengawasan guna untuk suksesnya pelaksanaan Pilkada di Kota Mataram.

Karena Pilkada 2020 ini berbeda dengan Pilkada sebelumnya di mana saat ini dilaksanakan di tengah kondisi pandemi Covid19, jadi pelaksanaannya harus tetap menjaga protokol kesehatan selain harus dijalankan dengan demokratis. (ndi)

turut serta membantu menjadi semangat dan kekuatan anggota Satgas TMMD untuk bekerja lebih maksimal. Dia berharap proses penyelesaian setiap sasaran dapat tercapai maksimal serta tepat waktu.

Achmad menerangkan, pengerjaan RTLH itu sudah dimulai sejak tiga hari pascapembukaan TMMD 109 pada tanggal

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

HADIAH - Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menganugerahi hadiah kepada juara Turnamen Tenis Senggigi Bangkit, Sabtu (26/9) lalu.

Turnamen Tennis ”Senggigi Bangkit” Korem 162/WB Sambut HUT TNI Ke-75 Mataram (Suara NTB) – Turnamen Tennis “Senggigi Bangkit” memeriahkan HUT TNI Ke-75 Tahun 2020.

Kegiatan yang dipusatkan di Senggigi, Batulayar, Lombok Barat ini sekaligus menyaring bibit-bibit muda berbakat di provinsi NTB. Tujuannya, mengisi regenerasi para atlet Indonesia untuk bertanding di tingkat nasional maupun internasional.

Penganugerahan hadiah juara turnamen dipimpin Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Sabtu (26/7). Danrem dalam sambutannya, mengaku dukungan semua pihak sangat luar biasa dan cukup membanggakan karena para atlet dari Bali juga datang untuk mengikuti event tersebut. “Ini di luar ekspektasi kami, tadinya kami mau mengadakannya sederhana tapi berkat ketua PELTI NTB dan Irwasda sehingga ini men-

jadi luar biasa, event-nya jadi setingkat provinsi,” ucapnya.

Kejuaraan tenis lapangan ini diharapkan dapat menggeliatkan kembali pariwisata di NTB khususnya di Senggigi yang terdampak pandemi covid-19. “Besar harapan kami mudah-mudahan kedepan menjadi normal kembali dan situasi pariwisata di NTB menggeliat seperti sedia kala,” harapnya. GM Hotel Seraton Senggigi Beach Resort Teezar Mirza menyampaikan, wabah pandemi covid-19 telah melumpuhkan banyak sektor ekonomi yang salah satunya adalah bidang pariwisata.

“Saudara-saudara kami terdampak secara finansial dan bahkan tidak sedikit pula yang kehilangan mata pencahariannya,” jelasnya.

Dia menambahkan, turnamen tenis yang digelar Korem 162/WB ini sebagai ajang untuk menjunjung tinggi sport-

ivitas di lapangan. Selain menandakan kepedulian terhadap sesama yang terdampak Covid-19. Baik dari segi ekonomi maupun kesehatan.

Ketua Umum Pengprov PELTI NTB Jamaludin Malady menyampaikan, turnamen ini sebagai wujud nyata sinergitas TNI dengan seluruh stakeholder dalam rangka HUT TNI ke-75 di NTB. “Kegiatan ini juga sebagai pundi amal penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak covid-19, sekaligus sebagai salah satu langkah untuk menggeliatkan kembali pariwisata di NTB,” terangnya. Turnamen tenis Senggigi Bangkit dimulai sejak 17 September lalu. Dengan kategori, junior putra/putri kelompok umur 8 tahun sampai dengan 16 tahun sampai dengan kelompok prestasi veteran beregu. (why/*)

Mataram (Suara NTB) – LHP BPK RI menyatakan temuan administrasi atas realisasi belanja hibah Rp1,2 triliun Laporan Keuangan Pemprov NTB tahun 2019. Inspektorat Provinsi NTB mendesak OPD terkait menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya. “Itu hanya kekurangan administrasi.

Bantuan sudah sampai. Tinggal berkas pertanggungjawabannya,” ungkap Inspektur Provinsi NTB H Ibnu Salim dikonfirmasi akhir pekan lalu.

Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan OPD yang memiliki catatan temuan hibah Bansos tersebut. kekurangan berkas pertanggungjawabannya diharapkan segera diselesaikan. “Sudah ada teguran Gubernur. Tahun depan tidak boleh terulang lagi,” terangnya. Catatan Suara NTB, LHP BPK RI menjelaskan Pemprov NTB mengalokasikan belanja hibah pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp1,37 triliun. Realisasinya Rp1,27 triliun atau setara 92,26 persen.

Rinciannya, hibah kelompok masyarakat dianggarkan Rp458,5 miliar dengan capaian realisasi Rp449,2 miliar. Hibah organisasi kemasyarakatan terealisasi Rp127,5 miliar dari total yang dianggarkan sebesar Rp178,04 miliar. Belanja hibah BOS kepada satuan pendidikan dasar kabupaten/kota Rp631,44 miliar dengan realisasi Rp585,39 miliar. Belanja hibah BOS kepada satuan pendidikan dasar masyarakat/swasta dianggarkan Rp50,3 miliar, terealisasi Rp49,87 miliar. Serta belanja hibah BOS kepada satuan pendidikan menengah masyarakat/swastakabupaten/ kota sebesar Rp60,5 miliar, terealisasi Rp60,15 miliar.

LHP BPK RI menyatakan

pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja hibah baik berupa uang dan barang pada Pemprov NTB tahun 2019 belum dilakukan secara memadai.

Sekurangnya empat temuan BPK untuk ditindaklanjuti. Pertama, pemberian hibah tidak didukung dengan proposal pengajuan dari kelompok penerima yakni pada hibah pembangunan rumah layak huni pada Dinas Perumahan dan Permukiman.

Hibah traktor, cangkul, sabit, linggis, gerobak dorong arco, kendaraan roda tiga, mesin perontok padi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Kedua, penerima hibah tidak ditetapkan dengan keputusan Gubernur berupa hibah barang, pembuatan MCK, pengadaan alak kesehatan klinik pada dinas kesehatan, perbuatan bale pertunjukan, gerbang desa, penataan obyek wisata, pengadaan barang pengangkut sampah pada Dinas Pariwisata. Ketiga, penerima hibah tidak dituangkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang berupa peningkatan jalan lingkungan, pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, pengadaan mobil ambulance pada Dikes, pengadaan gerobak usaha, mesin kompresor, depot air isi ulang, Pertamini, mesin photo copy, kendaraan roda tiga pada Dinas Perdagangan dan Dinas Pariwisata.

Keempat, terkait pertanggungjawaban penggunaan hibah pada organisasi masyarakat berupa uang senilai Rp127 miliar lebih yang dikelola BPKAD. BPK menemukan laporan pertanggungjawaban hibah yang sudah diterima Pemprov NTB baru senilai Rp31 miliar lebih.

Sehingga masih ada realisasi belanja hibah senilai Rp85 miliar yang belum ada laporkan pertanggungjawaban penggunaannya. (why)

SUARA NTB Senin, 28 September 2020

Peringatkan Oknum Investor TIM Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat turun ke Lombok Barat (Lobar) untuk mengecek perizinan bangunan milik salah satu oknum investor diduga melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Atas dasar temuan ini, tim BPKPM pun memfasilitasi (mediasi) pertemuan antara pemda dengan investor tersebut. Hasil pertemuan itu, oknum investor diminta membongkar bangunan yang tak sesuai RTRW tersebut.

“Tim BKPM turun ke Lobar, karena terkait tata ruang khusus di salah satu Gili (wilayah Sekotong, red), di situ ada bangunan yang melang(Suara NTB/ist) gar tata ruang, dalam kaitan H. Baehaqi dengan sempadan pantai. Ini yang harus dimediasi oleh BKPM,” tegas Sekda Lobar yang juga Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Lobar, Dr. H. Baehaqi, Minggu (27/9).

Kaitan dengan ini tegas mantan Kepala Bappeda ini, pemda tentu tetap harus memperhatikan tata ruang dalam pembangunan.

Karena, bicara destinasi wisata, bukan setahun, dua tahun. Namun ini rencana strategis lima tahun, 10 tahun, 15 tahun hingga 25 tahun ke depan, sehingga semua terkait dengan penataan ruang, di samping harus memperhatikan Undang-undang tata ruang, peraturan pemerintah juga harus memperhatikan RTRW daerah Lobar. Hal ini mengacu Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW. “Jadi terkait pengembangan itu, semua investor harus memperhatikan itu (aturan perda), tanpa kecuali,” tegas dia.

Lalu bagaimana langkah pemda terhadap bangunan yang diduga melanggar izin ini? Menurutnya, pemda tetap mengharuskan investor menyesuaikan dengan tata ruang. Tidak boleh satu pun investor masuk ke wilayah Lobar khususnya di Gili Gede yang melanggar tata ruang. “Karena itu hasil rapat kita dengan BKPM, kepada investor bersangkutan itu diberikan waktu untuk membongkar apa yang tak sesuai dengan tata ruang tersebut,”tegas dia.

Pihak terkait diberikan waktu selama 6 bulan untuk membongkar sendiri bangunanya. “Jika tidak, sesuai dengan keputusan rapat, maka pemda akan melakukan pembongkaran,”tegas dia. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Tinggi, Pernikahan Dini Selama Pandemi di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid menyoroti tingginya angka pernikahan dini selama masa pandemi. Bahkan di salah satu desa di wilayah Kediri, terdapat 21 kasus pernikahan dini. Tingginya kasus pernikahan dini ini diminta bupati harus disikapi serius oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan pihak kecamatan.

“Informasi dari salah satu lembaga (Yes I Do red), ada 21 kasus pernikahan dini di satu Desa (Kediri Induk). Ini di satu desa lho,” ungkap bupati saat menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi di ruang kerjanya akhir pekan kemarin.

Ia mendapatkan informasi dari lembaga Yes I Do, yang melaporkan ke dirinya terkait temuan kasus pernikahan dini selama pandemi. Temuan inipun langsung dikoordinasikan dengan OPD terkait untuk ditelusuri. Ia mengklaim, dibandingkan daerah lain kasus di Lobar terbilang lebih rendah.

Hanya saja harus diatensi serius. Pencegahan pernikahan dini ini masih terkendala kesadaran orang tua yang rendah.

Bahwa ada paradigma yang dianggap keliru, yakni anak yang nikah dini lalu dibelas (dipisah)

dianggap aib. Padahal seharusnya kata dia, yang harusnya dianggap aib adalah nikah dini tersebut.

Pihak pemda jelas dia hanya bisa melakukan langkah menunda kelahiran untuk mencegah persoalan kesehatan pada keturunannya.

Ia juga akan menyampaikan ke pihak pengadilan, terkait aturan dispensasi bagi warga yang nikah di bawah usia 19 tahun ada kelonggaran diberikan buku nikah. .

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Lobar Ramdan Hariyanto mengakui temuan 21 pernikahan dini di Desa Kediri selama pandemi. “Kalau data dari Yes I Do itu ada 21 kasus, tapi dari KPAD ada

19 kasus informasinya, ada anak SMP tapi infonya masih bias,” akunya.

Dijelaskan secara keseluruhan kasus pernikahan dini di Lobar sekitar 100-200 dari sekitar ribuan jumlah pernikahan selama selama setahun. Data ini dipilah lagi selama pandemi, mulai dari bulan Maret sampai saat ini ditemukan 9 persen pernikahan dini. ‘‘Kami pilah kasus pernikahan dini di saat pandemi (mulai bulan dari Maret, angka pernikahan dini selama pandemi ini sekitar 9 persen dari total perkawinan di Lobar. Masuk juga Kediri di situ,” ujarnya.

Camat Kediri Hermansyah menegaskan menindaklanjuti temuan 21 kasus pernikahan dini di wilayahnya pihaknya segera berkoordinasi dengan OPD terkait, desa, dan Tim PPKBD.

DKP Lobar Target 30 Hektare

(Suara NTB/rus)

MASIH SEPI - Homestay di Kembang Kuning Kabupaten Lotim yang terlihat masih sepi, karena tidak ada kunjungan wisatawan.

Pelaku Wisata Dituntut Kreatif Selong (Suara NTB) Semenjak wabah virus corona virus disease (Covid-19) melanda, sektor pariwisata menjadi paling terdampak.

Sampai saat ini, wisatawan sepi berkunjung ke destinasidestinasi wisata. Tidak terkecuali di Kabupaten Lotim. Menyadari fenomena tersebut, para pelaku wisata yang saat ini masih menganggur dituntut tetap kreatif.

“Kita haris tetap kreatif dan inovatif,” ujar Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tetebatu, Zainul Fadli, pada Suara NTB, Sabtu (26/9).

Diakuinya, selama pandemi para pelaku wisata di Tetebatu dan sekitarnya ini mencoba melakukan pembenahan beberapa objek wisata yang ada.

Menyambut datangnya wisatawan nantinya di era new normal, destinasi wisata sudah siap. Mantan Ketua Forum

Pokdarwis Kabupaten Lotim ini mengatakan, pandemi yang melanda bukan berarti membuat pelaku berdiam diri. Meski wisatawan belum normal berkunjung, tapi kreativitas tidak boleh ikut sepi.

Pelaku wisata Tetebatu ini sudah membuat tiga tempat camping ground sebagai pasar wisata lokal. Jika wisatawan asing belum datang, maka wisatawan lokal bisa menjadi pilihan. Disebut ada tiga tempat camping yang sudah dibuka, yakni Orong Gerisak, Lingkung Baru dan Kalindra.

Selain itu, Pokdarwis Tetebatu ini sudah menjalin kerjasama dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) untuk membuka jalur pendakian dari Tetebatu menuju Puncak Gunung Sangkareang. Akhir tahun ini rencana akan dibuka sebagai alternatif pendakian.

Setelah dibukanya jalur pendakian baru selain dari Sembalun di Lotim ini, diyakini akan makin meramaikan wisatawan ke Tetebatu. Ditambah dengan suguhan camping ground akan menambah khasanah wisata alam pegunungan yang sejuk di seputaran Tetebatu dan sekitarnya.

Tidak saja itu, sudah dibuka jalur sepeda lintas gunung.

“Kita buka namanya jalur mountain bike, dan tempat sepeda santai juga sepanjang 15 km,” imbuhnya. Inovasi dan kreativitas ini diharapkan mampu memancing wisatawan datang ke Tetebatu.

Menurut Zainul Fadli, kunjungan wisatawan dipastikan akan kembali normal saat jalur transportasi kembali normal. Homestay dan tempat-tempat menginap di Lotim sudah banyak yang pesan. (rus)

Penanganan Positif Bupati dan Forkopimda Loteng Corona Tidak Jajal Jalur Utara Lombok Bedakan Status Selong (Suara NTB) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lombok Timur (Lotim) terus melakukan penelusuran kontak atas terkonfirmasinya, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, positif Covid-19. Dalam penanganannya, tidak ada pembedaan antara bupati, pejabat dengan masyarakat umum.

Demikian disampaikan, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, Sabtu (26/9).

Dikatakannya bahwa dalam penelusuran kontak ini langsung dilakukan den(Suara NTB/yon) gan swab terhadap kontak H. M. Juaini Taofiq erat bupati seperti di rumah pribadinya di Rumbuk dan rumah dinas bupati.

“Untuk sementara, sudah puluhan yang terkonfirmasi positif. Termasuk ajudan dan sopir pribadi pak bupati,” terangnya.

Sekda menegaskan, penanganan Covid-19 di Kabupaten Lotim dilakukan secara terbuka dan transparan. Unsur tutup menutupi dihindari untuk mempercepat proses penanganan Covid-19. Itulah kemudian, kata dia, penelusuran kontak dan cepat dilakukan atas terkonfirmasi bupati positif Covid-19.

“Penanganan dilakukan secara terbuka. Inilah yang diterapkan bupati selama dinyatakan positif virus Corona,” ujarnya.

Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy, sendiri sampai saat ini masih dirawat di RSUD dr. R. Soedjono Selong setelah menjalani isolasi mandiri di rumah dinasnya. Hingga Minggu sore, kondisinya masih stabil dan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis tiga kali sehari. “Dari laporan yang saya terima. Kondisinya masih stabil. Ini rutin dilakukan pemeriksaan medis,” ujarnya. (yon)

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

H. Fauzan Khalid

Hermansyah

Pihaknya berupaya meminimalisir kasus nikah dini dengan melibatkan semua unsur terkait, termasuk kecamatan untuk bisa meminalisir kasus-kasus pernikahan dini ini. Secara struktural dalam penanganan pernikahan dini di desa Kediri sudah bagus, ada KPAD (Komi-

si Perlindungan Anak Desa ) dan para kadus sudah terlatih.

“Tinggal bagaimana upaya sosialisasi ditingkatkan supaya masyarakat di wilayah ini memahami dan menyadari dampak pernikahan dini ini, baik kelangsungan ekonomi dan kondisi keturunan,” jelasnya. (her)

Pengisian Dua Kepala OPD Dipastikan Sesuai Jadwal

Pengembangan Garam di Sekotong

Giri Menang (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lombok Barat (Lobar) menargetkan penambahan luas areal pengembangan garam di wilayah Sekotong. Untuk memperluas pengembangan produk yang disebut “emas putih” ini, dinas terkait telah mengusulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar mendapatkan program Tugas Perbantuan (TP) senilai Rp8,7 miliar dengan luas areal mencapai 30 hektare.

Kepala DKP Lobar, L. Sukawadi mengatakan potensi garam di Lobar khususnya di Sekotong begitu besar. Hal ini mengacu hasil panen beberapa hari lalu, petani di Desa Cendimanik memanen 5 meja dengan hasil panen mencapai 7 ton per meja, sehingga totalnya mencapai 35 ton. Ditambah lagi hasil panen petani di wilayah Bengkang, Desa Buwun Mas mencapai 40 ton. “Total produksi (hasil panennya) sekitar 75 ton,”jelas dia akhir pekan kemarin. Sebenarnya hasil panen ini bisa lebih besar lagi, kalau saja tidak terjadi hujan beberapa hari lalu.

Ia menjelaskan, garam yang dihasilkan petani ini sudah jelas pangsa pasarnya. Selain dijual ke masyarakat umum juga dijual ke Pemda bagi para ASN. Di samping itu, kebutuhan garam industri untuk PDAM. Rinciannya, garam untuk PDAM mencapai 36 ton per buan. Sedangkan ASN ada penurunan menjadi setengah kilogram sekali kirim, kalau ditotal mencapai 4-6 ton per bulannya. Pengembangan garam ini sendiri ada dua, yakni garam kasar dan garam halus (beryodium).

Produksi garam halus mencapai 250 ton, sedangkan garam kasar mencapai 900 ton, sehingga totalnya 1.018 ton lebih.

Pihaknya juga berencana membantu akses pasar garam ini dengan memasukkan ke ritel modern. Pihaknya tengah meminta data ke Disperindag terkait jumlah ritel modern yang bisa diakses oleh petani garam. Menurutnya dari sisi kualitas, garam yang dihasilkan termasuk bagus, bahkan masuk kategori premium.

Saat ini, tengah pengurusan izin edarnya dari Balai Besar POM. Lebih lanjut kata dia, garam ini menjadi salah satu produk unggulan Pemda Lobar, sehingga pihaknya pun berupaya memperluas pengembangan garam. Pihaknya mengusulkan ke pusat seluas 30 hektare dengan anggaran mencapai Rp8,7 miliar. “Kami usulkan ke pusat melalui TP sebesar Rp8,7 miliar dengan luas mencapai 30 hektare, itu nanti kami arahkan ke Sekotong,” ujar dia. (her)

Halaman 4

Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng) H.M. Suhaili FT, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para pejabat lingkup Pemkab Loteng, selama dua hari sejak Sabtu dan Minggu (27/9), melakukan touring menggunakan sepeda motor. Adapun rute yang dilewati, yakni jalur utara Pulau Lombok, melewati Sembalun Kabupaten Lombk Timur (Lotim), Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU) wilayah Kabupaten Lombok Barat (Lobar).

Rombongan berangkat dari Praya Sabtu pagi, melalui Kecamatan Kopang dan Desa Wajegeseng Kecamatan Batukliang Utara (BKU). Di dua kecamatan tersebut, Bupati Loteng bersama rombongan menyempatkan diri mengecek beberapa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tahun ini. Setelah beristirahat sejenak, rombongan kemudian langsung menuju kawasan Sembalun untuk bermalam.

Pada Minggu paginya, rombongan kemudian berangkat kembali menyusuri jalur utara.

Melewati KLU, kawasan Senggigi Lobar, Kota Mataram sampai kembali ke Kota Praya. Dengan jarak tempuh mencapai ratusan kilometer. “Kita sengaja melalui jalur utara, karena ban-

(Suara NTB/kir)

JAJAL - Bupati Loteng H. M. Suhaili FT bersama Forkopimda serta pejabat lingkup Pemkab Loteng, menjajal jalur utara Pulau Lombok, saat touring Sabtu (26/9) – Minggu (27/9). yak objek wisatanya,” terang Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, kepada wartawan Minggu siang.

Dikatakannya, touring bersama Forkopimda Loteng tersebut tidak semata-mata hanya untuk jalan-jalan atau liburan saja. Tetapi lebih dari itu, sebagai wahana pembelajaran bagi para pejabat lingkup Pemkab Loteng untuk bisa menata dan mengelola objek wisata yang ada di daerahnya ke depan.

“Kita juga perlu sekali waktu belajar bagaimana daerah tetangga mengelola objek wisa-

tanya. Sehingga bisa lebih maju.

Jika memang itu baik dan bisa diterapkan, kenapa tidak kita lakukan di Loteng,” terangnya.

Tidak kalah penting, melalui kegiatan tersebut bisa semakin memupuk rasa persatuan dan persaudaraan antara para pejabat lingkup Pemkab Loteng. Di tengah terpaan ancaman perpecahan dampak dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng. Karena bagaimana agenda politik tersebut membawa efek bagi para pejabat lingkup Pemkab Loteng. (kir)

Selong (Suara NTB) Seleksi terbuka dua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Timur (Lotim), yaitu Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) dan Sekretaris DPRD Lotim menuai titik terang.

Tim pansel sudah mengantongi tiga nama di masing-masing OPD untuk diserahkan ke bupati, sehingga dipastikan pengisian dua kepala OPD ini sesuai jadwal pada awal Oktober mendatang.

“Intinya tiga nama dari masing-masing dua yang kita lelang itu. Tim Pansel sudah menentukannya. Insya Allah besok (hari ini,red) kita serahkan ke bupati,” kata Ketua Tim Pansel, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, akhir pekan kemarin.

Disinggung terkait kondisi bupati yang sedang sakit terpapar positif virus Corona (Covid19). Sekda mengungkapkan jika kondisinya berangsur membaik, sehingga kegiatan-kegiatan yang bersifat prinsip seperti menandatangi suatu kebijakan dimungkinkan masih dapat dilakukan. “Kita pastikan sesuai jad-

wal pengisiannya. Sejauh ini tidak ada terkendala,” tegasnya.

Diketahui, tahapan pansel sangat ketat diawali dengan asessment, psikotes, kemampuan manajerial dan kemampuan bidang hingga pembuatan makalah dan wawancara.

Khusus untuk kursi Sekwan, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa untuk Sekretaris DPRD Lotim yang merupakan JPTP membutuhkan rekomendasi pimpinan DPRD. Maka antara bupati selaku pejabat pembina kepegawaian bersama pimpinan DPRD Lotim melakukan koordinasi dalam menentukan pejabat yang menduduki kursi Sekwan sebelum disampaikan ke KASN. Tim Pansel terdiri dari 5 orang, diketuai oleh Sekda Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, Kepala BKPSDM, Drs. Salmun Rahman, selaku sekretaris, beserta tiga anggota terdiri dari, independen, H. Usman Muhsan, SH, dua dari Unram, yaitu Dr. Prayitno Basuki,MA, dan Dr. Syamsuhaidi serta 1 penguji dari tokoh masyarakat. (yon)

Pasangan Lale-Sumum Fokus Ciptakan Peluang Kerja bagi Generasi Milenial Praya (Suara NTB) Masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengundang keprihatinan tersendiri bagi pasangan calon kepala daerah, Ir. Hj. Lale Prayatni-H. Sumum, S.H. M. Pd. Sehingga pembukaan atau cipta lapangan kerja bakal menjadi fokus utama pasangan Prayatni-Sumum ke depan, terutama bagi generasi milenial Loteng.

Pasalnya, sebagian besar pengangguran di Loteng banyak dari kalangan atau generasi milenial. “Jumlah pengangguran kita masih cukup tinggi. Ironisnya, sebagian besar adalah anak-anak muda atau generasi milenial. Persoalan inilah yang akan coba dituntaskan oleh pasangan Prayatni-Sumum,” ungkap Ketua Tim Pemenangan Pasangan Lale-Sumum (PAS), H. Sahnan, Sabtu (26/9).

Sebagai pasangan cukup dengan dengan generasi milenial, pasangan Prayatni-Sumum menawarkan sejumlah agenda perubahan yang berpihak bagi generasi milenial.

Berupa penyiapan lapangan kerja serta pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) bagi kalangan milenial.

Selain memastikan akan mendukung dan mensukseskan berbagai agenda pembangunan yang saat ini sedang dan akan berjalan di Loteng. Karena tentunya akan membuka banyak peluang kerja bagi masyarakat, terutama pengembangan di kawasan The Mandalika yang bisa menyerap hingga puluhan ribu pekerja. Pengembangan dan peningkatan SDM masyarakat juga jadi fokus utama.

Karena kendati lapangan pekerjaan banyak tersedia, tidak akan ada artinya kalau tidak bisa menyerap pekerja

(Suara NTB/kir)

H. Sahnan lokal, terutama kalangan milenialnya. Hanya saja, untuk bisa diserap lapangan kerja yang ada, kalangan milenial harus memiliki kualitas yang memadai. Sehingga proses pembangunan dalam rangka perluasan lapangan kerja, harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM masyarakatnya.

Peningkatan kualitas SDM juga penting untutk bisa mendorong generasi milenial di daerah ini lebih mandiri. Tidak hanya berharap bisa diserap oleh lapangan pekerjan yang ada tetapi juga diarahkan akan bisa membuka lapangan pekerjaan, dengan cara berwirausaha. Dalam hal ini, pemerintah daerah berkepentingan untuk menyiapkan stimulus sebagai penggerak, baik itu berupa dukungan permodalan hingga pendidikan dan pelatihan wirausaha.

“Kenapa harus kalangan milenial, kalangan millenial memiliki peran sangat besar dalam pembangunan. Masa depan mereka akan menentukan baik buruknya suatu daerah. Sehingga sudah sepantasnya kalangan milenial mendapat tempat istimewa,” pungkas Sahnan. (kir)

SUARA NTB Senin, 28 September 2020

Tiga Oknum ASN Dinas Dikbud KSB Dapat Rekomendasi Sanksi Taliwang (Suara NTB) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kembali menerbitkan rekomendasi pemberian sanksi pada oknum ASN Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dibuktikan oleh Bawaslu setempat melakukan pelanggaran di Pilkada tahun ini.

Kali ini rekomendasi KASN itu menyasar 3 orang oknum ASN. Di mana berdasarkan data Bawlaslu KSB, ketiganya merupakan pegawai Dinas Dikbud KSB yang secaea sah telah dibuktikan melakukan pelanggaran netralitas. “Di kasus ini sebenarnya ada 5 orang (Suara NTB/ist) Gufron kena sanksi. Tapi dua orang statusnya honor jadi yang kita mintai rekomendasi sanksi ke KASN hanya tiga orang,” ungkap Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu KSB, Gufron.

Dalam rekomendasi KASN itu, ketiga ASN yang terbukti bersalah itu dijatuhi sanksi berupa teguran oleh pejabat pembina kepegawaian di daerah (bupati). Menurut Gufron, meski sanksi tersebut terkesan sangat ringan tetapi rekomendasi tersebut harus tetap dijatuhkan. Sebab dalam klausul rekomendasi KASN, kealpaan penjatuhan sanksi terhadap mereka dapat berbuntut panjang pada karir masing-masing oknum ASN tersebut.

“Kalau tidak ditindaklanjuti maka kami bisa mengajukan ke BKN menghambat karir para ASN itu. Makanya kami mengawal terus agar pejabat berwenang benar-benar menjalankan rekomendasi ASN tersebut,” cetus Gufron.

Ditanya perihal tindakan pelanggaran netralitas yang dilakukan ketiga oknum Dinas Dikbud KSB itu. Gufron menuturkan, laku indisipliner para ASN tersebut berawal dari temuan pihaknya di lapangan beberapa waktu lalu. Di mana ketiga ASN berikut 2 orang pegawai honor tengah melakukan kegiatan fasilitasi acara sekolah PAUD di salah satu ruang rapat gedung Sekretariat Daerah (Setda) KSB. Dalam acara tersebut Bawaslu menilai tindakan yang dilakukan oknum ASN dengan menyanyikan/memperdengarkan peserta sebuah nyanyian. Di mana dalam syair nyanyian tersebut terkandung kata-kata arah dukungan terhadap salah satu bakal pasangan calon.

Walau saat kegiatan itu dikatakan Gufron belum memasuki masa tahapan Pilkada. Namun menurut pihaknya pelanggaran netralitas sebagai aparatur negara oleh ketiga ASN tersebut memenuhi unsur. “Mereka itu ASN, belum lagi kegiatannya di lakukan di gedung milik pemerintah (fasilitas pemerintah). Makanya begitu kami tahu, langsung kami proses. Dan itu terbukti salah toh kemudian dengan terbitkan rekom KASN,” pungkasnya.

Terakhir Gufron menyampaikan, harapannya kepada seluruh ASN dan pegawai pemerintah lainnya agar tidak terbawah suasana politik Pilkada saat ini. Sebab sebagai abdi negara mereka telah diatur oleh undang-undang agar menjaga netralitasnya. “Sekarang kan sudah masuk tahap kampanye. Jadi kami mohon ASN tidak usah ikut-ikut terlalu jauh sampai melanggar aturan,” imbuhnya. (bug)

Pandemi Covid-19, Pidana Umum Meningkat di Dompu Dompu (Suara NTB) – Pada masa pandemi Corona Virus Disease (Covid19) ini, publik tidak saja dikejutkan banyaknya warga terpapar. Bahkan sekarang dokter dan paremedis turut menjadi korban. Ironisnya, ditengah konsentrasi pemerintah terkuras untuk memutus rantai penularaan virus berbahaya tersebut, tindak pidana umum justru meningkat di Dompu. Baik pencurian dengan pemberatan, penganiayaan maupun pelecehan seksual ter(Suara NTB/Jun) hadap anak dibawah umur.

Ivan Roland Cristofel Demikian ungkap Kasat Reskrim Polres Dompu, Iptu Ivan Roland Cristofel, S. TK., saat ditemui wartawan.

Ia menyampaikan, kasus kejahatan seperti jambret serta pembobolan rumah mulai bermunculan. Bahkan untuk pembacokan hampir tiap pekan ditemukan. “Saya ndak tahu ini efek pandemi atau bukan,” cetusnya.

Tak kalah memperihatinkan saat ini, ialah tindak pidana pelecehan seksual yang melibatkan anak dibawah umur sebagai korban dan pelaku. Untuk itu, Ivan Roland Cristofel berharap, orang tua dan elemen tekait tidak lengah dalam mengontrol pergaulan anak.

Apalagi dimasa libur panjang sekolah akibat Covid-19 ini.

Dalam dua pekan terakhir saja, Unit PPA Polres Dompu sudah menangani dua kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Belum termasuk kejahatan serupa sebelumnya dengan terduga pelaku utama merupakan ayah kandung korban. “Pembacokan ini kebanyakan antar kelompok. Rata-rata karena persoalan sepele, seperti misalnya pacar diganggu dan sebagainya. Jadi anak-anak kita terlalu jauh dia mikir untuk melukai temannya sendiri,” ujarnya.

Atas meningkatnya sejumlah kasus kejahatan tersebut, ia menghimbau masyarakat untuk tetap menaruh kewaspadaan. Pun senantiasa mengontrol diri dalam mendukung pasangan calon di Pilkada Dompu tahun 2020.

Kalaupun ditemukan persoalan mesti diselesaikan dengan menempuh jalur hukum, bukan justru memblokade jalan atau membakar ban bekas. Sebab tidakan itu akan berimbas pada terganggunya ketertiban umum, sehingga mengancam investasi di wilayah ini. “Jadi sangat sayang potensi yang ada di wilayah ini kalau investor tidak berani masuk karena tidak aman, kita punya Lakey, Tambora dan berbagai destinasi wisata lain yang bisa dikelola investor,” pungkasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Warga Campa Tempuh 6 Kilometer Demi Terhubung ke Internet Bima (Suara NTB) – Kebanyakan orang bisa leluasa menggunakan ponsel atau laptop yang terhubung ke internet di tempat-tempat santai ataupun di rumah sendiri.

Namun, situasi berbeda dihadapi warga Desa Campa, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima.

Untuk mengakses informasi secara daring (online), mereka harus ke sebuah bukit bekas lahan tanaman jagung yang jaraknya 4 kilometer dari kampung.

Jika jaringan internet di lokasi itu tidak stabil alias sering lelet, mereka terpaksa harus berpindah lagi ke Desa tetangga tepatnya di pertigaan Desa Woro yang jaraknya sekitar 6 kilometer.

Menurut salah seorang warga setempat, Laily, di Desa Campa bukannya tidak ada jaringan internet, hanya saja kapasitasnya masih kecil dan sangat tidak seimbang dengan jumlah orang yang memiliki android.

“Kapasitas jaringan yang masih kecil dan sangat tidak seimbang dengan jumlah kepemilikan yang sudah hampir rata-rata dimiliki oleh setiap

warga Campa,” katanya.

Menurutnya paket internet yang dibeli juga lebih banyak mengecewakan daripada memuaskan karena jaringannya cukup lelet. Belum lagi jika semua pengguna android mengaktifkan paket internetnya, maka akan berpengaruh terhadap pengoperasian jaringan.

“Kekuatan jaringan lewat tower mini tidak memungkinkan secara maksimal saat penggunanya memanfaatkan jaringan. Ini yang membuat kami harus mengakses jaringan internet di luar Desa,” katanya.

Warga lain, Nurudin mengaku tidak stabilnya jaringan internet di Desa Campa sudah hampir berjalan lima tahun.

Kata dia, sampai saat ini, warga kesulitan mengakses internet. Selain itu jaringannya ker-

(Suara NTB/Ist)

INTERNET - Warga Desa Campa mengakses jaringan internet di sebuah bukit bekas lahan tanaman jagung yang jaraknya 4 kilometer dari Desa setempat. tersebut sudah sering disam- yang diharapkan. “Kita harapap muncul dan tenggelam.

“Terkadang tidak ada sama paikan kepada pihak terkait. kan ada peningkatan jaringan. sekali jaringannya. Munculnya di Namun hingga kini belum juga Supaya warga bisa mengakses waktu-waktu tertentu,” katanya. ada upaya peningkatan kapa- internet di rumahnya masingIa menambahkan persoalan sitas jaringan sebagaimana masing,” pungkasnya. (uki)

Disnakertrans Belum Sidang Lanjutan Kasus BPR, Saksi Dicecar Soal Rekayasa Kredit Dapat Kabar PMI Diduga Taliwang (Suara NTB) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, menggelar sidang lanjutan kasus penyalahgunaan wewenang di Bank BPR Sumbawa Barat.

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dilakukan untuk penanganan lanjutan terhadap kasus yang merugikan negara sebesar Rp466 juta tersebut.

“Lima orang saksi sudah kita hadirkan untuk mengikuti proses sidang, mereka kemudian dicecar soal rekayasa kredit yang dilakukan oleh keempat tersangka,” ungkap Kajari KSB Kepada Suara NTB melalui Kasi Pidsus Aji Rahmadi SH, MH, Minggu, 27 September 2020. Dirinya juga masih enggan untuk memberikan bocoran apakah dari hasil sidang tersebut akan ada tersangka baru atau tidak.

Kelima saksi yang diperiksa tersebut yakni Wahyu Irma yang menjabat sebagai Kabag Kredit, Maria Fuji auditor/ teller, Husain SPI, Jafaruddin mantan Dirut, dan Anita teller. Kelima saksi tersebut dipertanyakan soal rekayasa kredit yang dilakukan oleh keempat tersangka.

Selain itu, mereka juga dicecar soal penyalahgunaan tabungan nasabah serta penyalahgunaan anggsuran kredit. Pemeriksaan saksi dilakukan supaya penanganan kasus tersebut tidak ada yang dirugikan yang dikhawatirkan menimbulkan polemik.

Petunjuk baru dari majelis hakim yang muncul di persidangan juga menjadi pertimbangan JPU untuk penanganan lanju-

Telantar di Arab Saudi

(Suara NTB/ist)

PEMERIKSAAN SAKSI - Sidang dengan agenda pemeriksan saksi di PN Tipikor Mataram. tan. Apakah akan ada calon ter- pu mengembalikan sebesar sangka baru atau hanya mereka Rp20 juta,” sebutnya.

Dalam penanganan perkasaja yang bertanggung jawab atas kerugian negera itu. “Kami ra ini, pihaknya memastikan tetap akan bekerja secara profes- akan tetap pekerja secara prosional dalam penanganan kasus fessional sesuai dengan atuini sehingga tidak ada yang mera- ran yang berlaku. Karena pada prinsipnya apa yang dilakusa dirugikan,” sebutnya.

Para tersangka yang didak- kan oleh terdakwa sudah jelas wa melanggar pasal 2 ayat 1 jo melanggar hukum. Kalaupun pasal 18 UU 31 Tahun 1999 se- sudah ada yang mengembalibagaimana telah diubah dan kan, hal itu akan menjadi perditambah dengan UU Nomor timbangan majelis hakim 2001 tentang upaya dalam mem- dalam putusan nantinya.

Pemberian sanksi tegas diberantas tindak pidana korupsi dilakukan untuk memberikan lakukan untuk memberikan efek jera. Dimana ancaman hu- efek jerah bagi para pelaku kumannya maksimal 20 tahun. lainnya yang akan melakukan Selain tindak pidana kurun- perbuatan yang sama baik itu gan, terdakwa juga tetap akan kepala desa maupun tindak dibebankan untuk tetap pidana korupsi yang lainnya. “ mengembalikan uang tersebut Kami tetap mengimbau kepadan saat ini tersisa tinggal satu da semua pihak untuk tetap orang yang belum mengembali- menggunakan anggarannya kannya. “Dari empat tersangka secara baik dan benar. Kami tiga diantaranya sudah me- juga tetap akan memberikan ngembalikan secara penuh ter- sanksi tegas bagi para pelanghadap kerugian tersebut se- gar untuk memberikan efek mentara sisanya hanya mam- jerah,” tegasnya. (ils)

2020 merupakan kompetisi nasional pencarian inovasi oleh Kemenristek. Dengan tema “Gotong royong dalam menghadapi covid-19”. Inovasi yang dicari dapat berupa ide, solusi, produk, platform, system atau aplikasi dengan tujuan bagaimana mencegah virus, mengendalikan virus, manajemen pelayanan dan perawatan pasien, mitigasi masyarakat, keberlanjutan bisnis serta metode pembelajaran jarak jauh yang dapat diimplementasikan dalam menghadapi covid-19.

Ketua Pelaksana Kegiatan, Putri Reno Kemala Sari menyebutkan, launching yang digelar di Roa Kawa ini merupakan

Dompu (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu, belum mendapat kabar terbaru dari KBRI untuk Arab Saudi. Terkait perkembangan pencarian Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga terlantar, yakni Nurmi asal Desa Sawe Kecamatan Huu. Kadisnakertrans Dompu, Abdul Syahid, SH., dikonfirmasi Suara NTB menjelaskan, pasca diadukannya dugaan penelantaran PMI oleh oknum majikan di Arab Saudi itu, pihaknya sudah melakukan upaya pencarian seperti berkoordinasi dengan BP3TKI Mataram. Termasuk pada perwakilan PJTKI yang memberangkatkannya di daerah.

“Sampai hari ini kita masih belum dapat kabar dari KBRI soal keberadaan PMI yang kabarnya ditelantarkan itu,” terangnya.

Kendati belum mendapat kabar dari KBRI, pihaknya terus berusaha mencaritahu kebaradaan yang bersangkutan.

Bahkan dengan cara mengontak langsung PMI yang kini berada di Arab Saudi. Namun demikian, kabarnya mereka terhambat oleh pandemi Covid-19.

Atas kondisi tersebut, Abdul Syahid meminta keluarga untuk tetap bersambar menunggu perkembangan hasil pencarian. Prinsipnya, Disnakertrans akan tetap berusaha menemukan Nurmi, apakah dalam kondisi terlantar serta mengalami gangguan jiwa atau masih bekerja dengan majikan. “Intinya kami

(Suara NTB/Jun)

Abdul Syahid tetap telusuri kasus ini, cuma memang sekarang agak sedikit terhambat karena Covid19. Mungkin demikian juga yang dialami pihak KBRI di Arab Saudi,” tandasnya.

Informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya, PMI yang berangkat dan hilang kotak sejak tahun 2009 itu, diduga sudah mengalami gangguan mental karena penyekapan oleh majikan. Hal tersebut diketahi berdasarkan pengaduan pihak keluarga bersama Camat Huu beberapa waktu lalu. Untuk memastikan kebenaran Disnakertrans menunggu hasil peninjauan dari KBRI di Arab Saudi. (jun)

Hanya Satu Peserta Tidak Ikut SKB Pengadaan Bibit Ternak Dompu (Suara NTB) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS tahun 2019 di Kabupaten Dompu yang sempat tertunda pelaksanaannya karena pandemi Covid-19 akhirnya tuntas dilaksanakn. Dari 498 orang peserta SKB, hanya 1 orang yang tidak ikut karena sudah lulus untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialis.

Kepala BKD dan PSDM kabupaten Dompu, Ir Ruslan kepada Suara NTB, Jumat (25/ 9) kemarin mengungkapkan, pelaksanaan SKB di Dompu tuntas dilaksanakan. Dari 498 orang peserta, yang mengikuti SKB di Dompu ada 482 orang dan 16 orang lainnya melaksanakan tes di CAT milik BKN pada daerah asalnya. Di Dompu sendiri, ada 1 orang peserta yang tidak mengikuti SKB. “Peserta dari dokter umum, atas nama Muhammad Aris Munandar. Infonya dia sudah lulus dokter spesialis. Coba dikomunikasikan sejak awal, kita bisa atur tempat pelak-

di Sumbawa Terus Dikebut

(Suara NTB/ula)

SKB - Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Dompu, Ruslan saat menerima hasil SKB dari koordinator tim BKN Kanreg X Denpasar, Desman Sinaga. sanaan SKB-nya. Tidak masalah dia berstatus CPNS, karena spesialis itu sangat dibutuhkan,” katanya.

Untuk hasil tes, kemungkinan diumumkan pertengahan Oktober 2020. Kendati peserta juga bisa menghitung sendiri hasil SKD dan SKB-nya. Namun secara resmi, panitia daerah akan diundang panitia nasional untuk dilakukan rekonsiliasi data. “Biasanya akan

dilakukan rekonsiliasi data baru diumumkan oleh panselnas dan panselda,” ungkapnya.

Ruslan mengaku, selama pelaksanaan tes dengan 10 sesi, tidak ditemukan peserta yang memiliki gejala Covid-19.

Selain dicek suhu tubuhnya, peserta juga diwajibkan membawa surat keterangan hasil rapid tes. “Ini menjadi konsekwensi pelaksanaan tes di tengah pandemi Covid-19. (ula)

Aplikasi Vacancy, Inovasi UTS di Tengah Pandemi Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Penerima Penghargaan Ideathon Indonesia, Putri Reno Kemala Sari, Shinta Esabella dan Diah Anggeraini Hasri bersama Rektor Universitas Teknologi Sumbawa, Chairul Hudaya Ph.D dan didampingi oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si melaunching aplikasi Vacancy, Sabtu (26/9) kemarin. Inovasi UTS ditengah pandemi Covid saat ini.

Aplikasi Vacancy merupakan salah satu ide terbaik karya dosen terbaik pada ajang Ideathon yang diselenggarakan oleh Kemenristek pada bulan April lalu. Ideathon Indonesia

Halaman 5

(Suara NTB/ist)

KERJASAMA - Para dosen inovatif penggagas aplikasi Vacancy UTS bersama mitra kerja usai penandatanganan kerjasama. peresmian aplikasi Vacancy pencarian tenaga kerja yang sekaligus pengenalan aplikasi tersedia dalam bentuk webside ini ke masyarakat. Aplikasi dan playstore Android.

Vacancy merupakan aplikasi “Masyarakat yang kesulitan

mencari pekerjaan atau terkena dampak covid-19 diharapkan dapat memanfaatkan aplikasi Vacancy,”terangnya.

Kegiatan launching juga bersamaan dengan penandatanganan kerja sama antara tim Ideathon dengan mitra kerja. Saat ini terdapat 5 mitra yang siap menampung masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Mitra tersebut adalah CV Samawa Nusa Techno, CV Mandala Solusindo, Perusda Sabalong Samawa, Shomad Technology dan Kirinyuh Centre. “Kedepannya akan banyak mitra lain yang akan bergabung di aplikasi ini dan siap membantu masyarakat Sumbawa,”tukas Putri. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengadaan bibit ternak sapi dan kambing di Kabupaten Sumbawa terus dikebut. Dalam sisa waktu beberapa bulan ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) setempat, terus mengingatkan para rekanan untuk melakukan percepatan. Sehingga pengadaan ini dapat terealisasi hingga kontrak berakhir.

Kepala Disnakeswan Kabupaten Sumbawa, H. Junaidi, S.Pt. menyampaikan, pengadaan bibit ternak ini masih berproses. Sementara ini progresnya masih sama seperti sebelumnya. Meskipun sudah ada proses seleksi, namun jumlah ternak yang dinyatakan lolos belum memenuhi syarat untuk disalurkan ke satu kelompok. “Pada prinsipnya masih sama progresnya seperti kemarin. Namun perbedaannya minggu ini memang ada kita seleksi. Untuk bibit sapi dengan tinggi 102 cm diseleksi 13 ekor, 4 yang lolos. Kemudian tinggi 110 cm, dari 12 ekor diseleksi, 6 yang lolos. Dari jumlah yang lolos itu belum memenuhi syarat untuk disalurkan ke satu kelompok. Sehingga masih di kandang penampung rekanan. Sedangkan kambing belum sama sekali,” ungkapnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (27/9).

Menurut H. Junaidi, sebelumnya pihaknya sudah melayangkan surat teguran kepada rekanan untuk melakukan percepatan. Pihaknya pun akan terus mengawal proses, sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

“Memang pada saat sebulan tanggal 14 September kemarin, sudah kita layangkan surat peringatan dan teguran.

Insya Alah kita lihat progresn-

(Suara NTB/ist)

H. Junaidi ya ini seperti apa nanti. Kita akan terus pantau dan kawal,” ujarnya.

Berdasarkan informasi dari rekanan, jelasnya, untuk bibit sapi dengan tinggi 110 cm, rencananya proses seleksi dilakukan kembali pekan depan (Senin red). Kemudian sapi dengan tinggi 102 cm, juga kembali dilakukan seleksi Rabu mendatang. Begitupula untuk kambing proses seleksi juga dilakukan bersamaan dengan bibit sapi.

“Jadi yang sampai dengan hari ini tinggi 110 cm belum ada yang kita drop ke kelompok. Karena belum memenuhi syarat untuk jumlah ekornya untuk satu kelompok.

Sedangkan yang 102 cm baru satu kelompok di Lantung sebanyak 10 ekor. Kambing belum sama sekali. Nanti menyusul, tapi katanya besok samaan dengan bibit sapi, Senin atau Selasa. Kita lihat saja perkembangannya,” terangnya. (ind)

Senin, 28 September 2020

SUARA NTB

Halaman 6

Pembayaran Tanah KEK Mandalika Dititip di Pengadilan Praya (Suara NTB) PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) memutuskan melakukan konsinyasi dalam upaya penyelesaian pembebahasan lahan masyarakat di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika. Dengan menitipkan pembayaran lahan yang berstatus enclave milik warga ke Pengadilan Negeri (PN) Praya, menyusul upaya negosiasi harga lahan dengan warga pemilik lahan menemui jalan buntu.

Menyikapi upaya hukum ITDC tersebut, Bupati Lombok Tengah (Loteng) H. M. Suhaili FT., mengaku itu sebagai upaya terbaik dan terakhir. Untuk bisa segera meyelesaikan pros-

es pembebasan lahan di kawasan The Mandalika secepatnya. Terutama di lahan-lahan yang masuk area proyek pembangunan sirkuit MotoGP. “Prinsipnya kita mendukung.

Dan, inilah cara terbaik dan mungkin yang terakhir untuk bisa menuntaskan persoalan pembebasan lahan di kawasan The Mandalika,” terang Suhaili.

Menurutnya, apa yang di-

lakukan pihak ITDC dengan melakukan konsinyasi sudah sesuai aturan hukum yang ada. Artinya, sebagai bagian dari pemerintah, ITDC dibolehkan untuk menempuh upaya konsinyasi. Terlebih, pembebasan lahan yang dilakukan itu demi mendukung proses pembangunan di kawasan strategis nasional.

Suhaili mengatakan, proses pembebasan lahan tidak boleh terus-terusan dibiarkan berlama-lama. Mengingat,

pembangunan di kawasan The Mandalika terus berjalan.

Jangan sampai persoalan lahan proyek pembangunan di kawasan tersebut terganggu, apalagi sampai terhambat.

Jadi harus dimaknai, semua pembangunan ini untuk kepentingan bersama. Namun hakhak warga pemilik lahan tetap harus dihormati. Itulah kenapa sampai ada proses negosiasi.

Tapi kalau upaya negosiasi tidak membuahkan hasil, lantaran harga yang diminta terla-

lu tinggi atau jauh di atas batas maksimal yang ditentukan, maka upaya terakhir yakni dengan melakukan konsinyasi.

“Konsiyasi tidak serta merta dilakukan. Ada tahapan dan prosesnya. Melalui negosiasi harga lahan, jika sudah tidak bisa menemukan kata sepakat soal harga, maka langkah itu bisa dilakukan. Karena pembangunan ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” tegas Suhaili.

Total dana yang sudah

didaftarkan ke PN Praya untuk dikonsinyasi kepada pemilik lahan oleh pihak ITDC sekitar Rp16,9 miliar. Akan dibayarkan kepada 9 orang pemilik lahan. Dari total 42 orang pemilik lahan enclave di dalam kawasan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. “Karena ini sudah sesuai aturan hukum, warga harus menerima.

Dan, ini semua demi kebaikan serta kelancaran pembangunan di kawasan The Mandalika,” tandas Suhaili. (kir)

Lobar Bangkitkan Senggigi Lewat ’’Live Music’’

(Suara NTB/kir)

DIROBOHKAN – Aparat Satpol PP Loteng merobohkan lapak atau warung yang mengesankan kumuh di pinggir ruas jalan kota Praya, Jumat (27/9).

Lapak PKL di Praya Ditertibkan

Praya (Suara NTB) Sejumlah lapak dan warung milik Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar kawasan kantor PDAM Praya, ditertibkan aparat Satpol PP Lombok Tengah (Loteng), sejak Jumat (25/ 9). Lapak PKL tersebut tak terurus serta terkesan kumuh, sehingga merusak kenyamanan sertan keindangan pemandangan kota.

“Area lapak PKL ini sebenarnya sudah sejak lama hendak ditertibkan. Tetapi baru kali ini bisa ditertibkan,” kata Kasat Pol PP Loteng, Drs. H. Lalu Aknal Afandi, Sabtu (26/ 9). Sebelum ditertibkan, pihakn-

ya sudah melakukan pendekatan, dengan memberikan penjelasan kepada PKL setempat.

Bahwa lokasi lapak tersebut sudah tidak representatif lagi serta kumuh. Lokasi tersebut juga memang bukan diperuntukkan sebagai tempat berjualan. Sehingga harus ditata dan dirapikan. Setelah diberikan penjelasan, akhirnya para PKL sepakat untuk ditertibkan. “Jadi sebelum menertibkan PKL, kita lakukan pendekatan secara kekeluargaan dulu. Supaya tidak memicu gejolak,” jelasnya.

Selain warung makan, di area tersebut terdapat bengkel

yang sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu. Namun harus ditertibkan karena berdekatan dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Muhajirin yang dalam waktu dekat ini bakal ditata dan diperluas oleh pemerintah.

Sebagai gantinya, pemerintah daerah sudah menyiapkan lokasi tempat berjualan yang lain bagi PKL tersebut. Yang tentunya lebih nyaman dan reprensentatif, jika dibandingkan dengan lokasi sebelumya.

Dengan begitu, PKL tersebut tidak kehilangan mata pencarian maupun pelanggannya.

“Kita akui PKL tersebut

punya banyak pelanggan. Lokasi lama kita tertibkan dan kita persilakan membuka usaha di lokasi yang sudah dipersiapkan bagi PKL oleh pemerintah daerah,” tambahnya.

Sehingga nantinya lokasi PKL bisa terkonsentrasi di satu kawasan. Tidak terpencar yang justru bisa mengganggu dan merusakan keindahan kota. Tidak kalah penting bisa lebih mudah diawasi dan dikontrol. “Jadi sebelumnya kita menertibkan PKL, sudah ada lokasi lain yang disiapkan. Sehingga PKL tersebut tidak mati usahanya,” tandas Aknal. (kir)

Sebagian Besar Guru di NTB Belum Tersertifikasi Mataram (Suara NTB) Sebagian besar atau lebih dari 60 persen guru SMA, SMK, dan SLB di NTB belum tersertifikasi. Data tersebut berasal dari data Neraca Pendidikan Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berdasarkan data Ditjen GTK, November 2019.

Data tersebut menunjukkan, 60,1 persen guru SMA belum tersertifikasi, sisanya 39,9 persen sudah tersertifikasi. Di jenjang SMK, sebanyak 70,0 persen guru belum tersertifikasi, sedangkan 30 persen sudah tersertifikasi, dan di jenjang SLB sebanyak 75,6 persen belum tersertifikasi, sementara 24,4 persen sudah tersertifikasi.

Di jenjang SMP, sebanyak 63,4 persen belum tersertifikasi, 36,6 persen sudah tersertifikasi. Di SD, 59 persen belum tersertifikasi, 41 persen sudah tersertifikasi. Di PAUD, 71,4 persen belum tersertifikasi, 28,6 persen sudah tersertifikasi.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Yusuf, pada akhir pekan kemarin mengatakan, beberapa hal membuat tidak semua guru bisa segera tersertifikasi.

Ia menyampaikan, PGRI mendorong pihak Kemendikbud menyeleksi terbuka guru-guru yang sudah layak menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ia menjelaskan, setiap guru yang akan mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan yang disebut Pendidikan Profesi

Data pendidik tersertifikasi berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) NTB tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud.

Guru (PPG). Ada beberapa syarat yang diatur dalam Permendikbud Nomor 37 tahun 2020, antara lain guru wajib memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), guru juga terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Kuota PPG ditentukan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebu-

dayaan RI, Dinas hanya mengusulkan ke Kemendikbud.

“Karena Kuota terbatas maka dilakukan Uji Kompetensi Guru (UKG),” katanya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Ermawanti menyampaikan banyak kendala dihadapi guru yang belum disertifikasi. Mulai dari kualifikasi pendidikan yang

belum menyelesaikan studi S1, atau keilmuan yang dimiliki tidak linier dengan bidang atau mata pelajaran yang diampu, atau tidak lulus uji kompetensi. ”Penting adanya sertifikasi untuk mengetahui sejauh mana kompetensi guru di profesi keguruan,” katanya.

Ermawanti menekankan, perlunya peningkatan kompetensi guru secara berkesinambungan, baik secara mandiri maupun melalui pemerintah.

Permasalahan, ini bukan salah pemerintah, dari awal tata kelola pendidikan keliru.

“Harus ada kesadaran sendiri dari guru-guru untuk meningkatkan kualitasnya.

Diharapkan dengan adanya program pemerintah melalui sertifikasi guru dalam jabatan bisa mengurai benang kusut terkait masalah kualitas guru Indonesia. Sertifikasi guru dalam jabatan sudah memasuki dua tahun, ini diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal untuk kualitas guru,” katanya.

Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Aidy Furqan mengatakan adanya guru belum tersertifikasi disebabkan beberapa faktor, antara lain linieritas antara keilmuan dan mata pelajaran yang diampu, syarat minimal jam mengajar, dan belum memiliki sertifikat pendidik. “Kami mulai dengan memberikan SK UKG bagi guru non PNS, supaya bisa sinkron dengan Dapodik, dan bisa mmepertoleh sertifikat pendidik,” katanya. (ron)

Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pariwisata Lombok Barat (Lobar) menggelar Senggigi Sound Sensation atau SSS edisi kedua di Kafe Metrozone Senggigi, Minggu (27/9) sore. SSS terasa lebih berwarna dengan kehadiran sang maestro blues folk, Ary Juliant. Lagu sarat makna dibalut petikan gitar dan alunan biola Ary dan Arief menjadi pembuka acara Live Music Streaming.

Di dua lagu pembuka, Ary sengaja membawakan lagu bertemakan Senggigi. Baginya lagu tersebut menjadi spirit yang bisa dibawa hingga kini. “Lagu yang pertama tadi itu judulnya biru Senggigi, itu memang saya buat ketika pertama kali saya atau awal-awal saya berada di Senggigi pada tahun 1995.

Senggigi memang memiliki potensi yang luar biasa dan itu menjadi sesuatu buat saya, makanya saya buat lagu,” tuturnya.

“Dan lagu yang kedua itu salam kepada ikan-ikan, inspirasinya ketika saya menyeberang pakai Fery dari Bali ke Lombok dan melihat indah dan kayanya laut Indonesia. Itu membuktikan bahwa potensi kita besar,” lanjutnya.

Ary yang semula direncanakan tampil pada SSS edisi pertama mengaku sangat mengapresiasi semangat Pemkab Lobar bersama para pelaku wisata untuk mengembalikan kembali aktivitas pariwisata di Lombok, khususnya Senggigi. Ia berharap kegiatan semacam ini dapat terus berlanjut.

“Mudah-mudahan acara ini

(Suara NTB/her)

LIVE MUSIC – Penampilan Ary Juliant dalam live music SSS sebagai upaya membangkitkan Senggigi di masa pandemik, Minggu sore kemarin. tidak hanya sekali ini saja. Ini penting untuk dilakukan berkali-kali dan berbagai ranah sosial sekalipun di era pandemik sekarang ini,” ungkapnya.

Walaupun sedikit mengalami kendala teknis, namun gelaran kedua Live Music Streaming yang diinisiasi Dinas Pariwisata Lobar ini berjalan cukup baik. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pariwisata Lobar, Saepul Akhkam akan menjadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi untuk even selanjutnya.

“SSS seri kedua ini sedikit ada kendala di jaringan. Ini jadi catatan perbaikan untuk seri ketiga. Kang Ary dan dua band yang tampil sudah maksimal, tapi mestinya akan lebih baik lagi dengan dukungan jaringan internet yang lebih baik. Ada

delayed yang cukup besar. Secara umum kita sudah maksimal, Insya Allah di seri ketiga yang rencana nya di Paragon akan lebih baik,” terang Akhkam.

Senggigi Sound Sensation sendiri lahir dari obrolan ringan serius antara para pelaku wisata yang ada di Senggigi dan jajaran Dispar Lobar. Di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, acara live streaming menjadi salah satu alternatif bagi mereka yang rindu dengan konser musik. “Semangatnya yang luar biasa.

Semua ingin agar Senggigi lebih hiruk lagi dengan para wisatawan. Jadi hastag kita #AyoKembaliKeSenggigi tetap menjadi pemersatu seluruh pelaku pariwisata di Lombok Barat,” pungkasnya. (her)

SUARA NTB

Senin, 28 September 2020

Revisi Target Pertumbuhan Ekonomi Mesti Realistis Dari Hal. 1 Selain itu, Pemprov perlu lebih serius mendorong pengembangan sektor primer.

Di sektor primer, misalnya kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan dan peternakan merupakan sektor andalan NTB. ‘’Seharusnya itu difokuskan. Karena ini berkaitan dengan pangan, kebutuhan perut, sehingga akan tetap dicari dan dibutuhkan. Kita seriusi, meningkatkan kualitas produksi bahan baku sektor primer. Baru kemudian kita pikirkan hilirisasinya,’’ sarannya.

Firmansyah mengatakan, sebagian besar masyarakat NTB bekerja atau menggantung hidupnya dari sektor primer. Jika sektor ini semakin fokus ditangani, maka akan berkonstribusi terhadap penurunan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

Pasalnya, sektor primer tersebut pasarnya sudah jelas. Jika produksinya melebihi konsumsi di dalam daerah, maka bisa diekspor ke luar negeri. ‘’Sudah saatnya kita seriusi sektor primer. Yang lain itu sebagai pendukung saja.

Karena implikasinya kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang. Karena daya dongkraknya besar,’’ ujar Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 yang melanda NTB, menyebabkan target pertumbuhan ekonomi menjadi terkoreksi. Pemprov NTB merevisi target pertumbuhan ekonomi menjadi 5 persen hingga 2023 mendatang.

Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si., yang dikonfirmasi Suara NTB menjelaskan dalam RPJMD 2019 - 2023, Pemprov menargetkan pertumbuhan ekonomi NTB tanpa pertambangan bijih logam pada 2023 sebesar 6,5 - 7,0 persen. Namun, akibat pandemi Covid-19, target direvisi menjadi 4,5 - 5,0 persen di tahun 2023.

Pada 2020, target pertumbuhan ekonomi NTB direvisi menjadi 2 - 2,5 persen. Target sebelumnya dalam RPJMD

sebesar 5 - 5,5 persen. Pada 2021, target pertumbuhan ekonomi NTB direvisi menjadi 3 - 3,5 persen, turun dari target sebelumnya dalam RPJMD sebesar 5,5 - 6 persen.

Sedangkan pada 2022, target pertumbuhan ekonomi NTB direvisi menjadi 4 - 4,5 persen, dari target dalam RPJMD sebesar 6 - 6,5 persen. Amry mengatakan, meskipun NTB masih dilanda pandemi Covid-19, ekonomi daerah ini diperkirakan tumbuh positif sebesar 2 - 2,5 persen di tahun 2020.

Berdasarkan data BPS, perekonomian Provinsi NTB yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2020 mencapai Rp 32,79 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 23,07 triliun.

Ekonomi Provinsi NTB triwulan II-2020 dibandingkan triwulan II-2019 mengalami kontraksi 1,41 persen (y on y). Dari sisi Produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 47,78 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 19,81 persen.

Ekonomi Provinsi NTB triwulan II-2020 dibandingkan triwulan I-2020 tumbuh 0,52 persen (q to q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,50. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri tumbuh sebesar 24,05 persen.

Ekonomi Provinsi NTB semester I-2020 terhadap semester I-2019 tumbuh 0,75 persen (c-to-c).

Dari sisi produksi, Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 31,72 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri tumbuh sebesar 5,40 persen. (nas)

Pjs Bupati Diperbolehkan Lakukan Pengisian Pejabat Dari Hal. 1 Pengangkatan Husni sebagai Pjs Bupati Bima berdasarkan Keputusan Mendagri 131.522904 Tahun 2020 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Bima. Sedangkan pengangkatan Agus Patria berdasarkan Keputusan Mendagri No. 131.52-2905 Tahun 2020 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Sumbawa Barat. Kemudian pengangkatan Zainal Abidin berdasarkan Keputusan Mendagri No. 131.52-2906 Tahun 2020 tentang Penunjukan Penjabat Bupati Sumbawa.

Dalam surat keputusan Mendagri tersebut, dijelaskan tugas dan wewenang Pjs Bupati. Di mana, dalam diktum kedua, pada poin E atau kelima, dijelaskan Pjs punya kewenangan melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Kemudian, dalam poin lainnya, Pjs juga memiliki tugas dan kewenangan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Selanjutnya, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Ketiga, memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati definitif serta menjaga netralitas ASN. Melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan dapat menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Selain itu, melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19. Di mana, tugas dan kewenangannya, antara lain memperhatikan surat edaran Mendagri No. 440/5164/ SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 Daerah.

Dalam pengukuhan tiga Pjs Bupati tersebut, Wagub didampingi Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov NTB. Wagub mengatakan, tugas sebagai Pjs Bupati pada saat kondisi pandemi Covid-19 saat ini cukup berat.

Ada beberapa tugas pokok yang harus dilaksanakan tiga Pjs Bupati tersebut. Hal yang paling penting, bagaimana mengawal penanganan Covid-19 di masing-masing daerah tersebut.

Sehingga penyebaran atau penularan Covid-19 dapat ditekan.

Kemudian, Pjs Bupati dim-

inta memastikan agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan aman dan kondusif. Pjs Bupati KSB, Sumbawa dan Bima serta Plt Bupati KLU diminta merangkul seluruh elemen masyarakat. Sehingga tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam Pilkada serentak 2020 ini.

Wagub juga meminta Pjs Bupati terus melanjutkan ikhtiar agenda pembangunan. Akibat pandemi, membuat Pemda terbatas dalam melakukan pembangunan. Namun, ikhtiar menurunkan kemiskinan, mendorong pembentukan Posyandu Keluarga sebanyak mungkin supaya angka gizi buruk, kematian bayi dan buruh migran ilegal dapat diturunkan.

Selain itu, terus mendorong industrialisasi. Agar produk-produk yang dihasilkan UMKM dan IKM di NTB semakin bagus kualitasnya.

Selain itu, Pjs Bupati juga diminta mendorong terbentuknya bank sampah. Jangan sampai dibiarkan ada tanah yang tandus. Tanah yang tandus harus dilakukan penghijauan untuk mewujudkan NTB Hijau.

Kepada isteri Pjs Bupati, Wagub berharap agar samasama menyosialisasikan protokol Covid-19. Penerapan protokol Covid-19 adalah hal yang sederhana. Namun, kata Wagub, tidak semua orang dapat melakukannya. ‘’Kita harus hidup aman dan produktif. Satu jalannya, patuh protokol Covid-19.

Apabila patuh protokol kesehatan, ini akan bisa melakukan penghematan luar biasa, ekonomi luar biasa kalau kita patuh. Kalau tidak, maka kita akan terpuruk,’’ katanya.

Menurutnya, peran PKK dan seluruh organisasi sangat penting untuk mendorong sosialisasi yang masif mengenai penegakan protokol Covid-19. Wagub mengatakan, Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular harus benar-benar ditegakkan. ‘’Kalau ikhtiar sungguhsungguh, masyarakat mengetahui. Sosialisasikan ini semua. Supaya NTB aman dan produktif. Sangat egois, orang yang mengatakan memakai masker tak nyaman. Mudahmudahan kita di NTB, saling mengingatkan satu sama lain.

Masing-masing masyarakat punya peran yang sangat besar. Sehingga penyebaran Covid-19 bisa kita tekan. Sehingga program bisa berjalan lancar,’’ tandas orang nomor dua di NTB ini. (nas)

Halaman 7

Kecewa, BPPD KLU Hentikan Verifikasi CHSE Tanjung (Suara NTB) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), mundur sekaligus menghentikan proses Verifikasi CHSE (Clean, Healthy, Safety and Environment) perhotelan di KLU. Alasan mundur, karena BPPD terkesan hanya dijadikan alat tanpa mendapat apresiasi oleh instansi Provinsi NTB. Kepala BPPD KLU sekaligus Koordinator CHSE di KLU, Lalu Suratman, Minggu (28/9) mengakui, sejak berita ini dibaca oleh publik, maka BPPD tidak berwenang lagi menjadi lembaga yang memverifikasi usulan Sertifikasi CHSE perhotelan. Ia tegas mengaku, dibuat kecewa oleh Dispar NTB karena tidak adanya komunikasi yang jelas khususnya saat penyerahan Sertifikat CHSE oleh Wakil Gubernur kepada pelaku

perhotelan. ‘’Kegiatan verifikasi CHSE kami lakukan secara sukarela, karena semangat membantu rekan-rekan industri pariwisata agar nyaman melakukan usahanya. Kami tidak didanai Rp 1,- pun oleh dinas, but its ok,’’ cetusnya.

Suratman dan 9 orang lain di KLU menerima Surat Perintah Tugas No.094/116/Dispar-1/ 2020 tanggal 10 Juli 2020. SPT tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB tentang Penugasan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Lombok Utara untuk melakukan verifikasi usulan CHSE. Selama 14 hari, terhitung 1226 Juli 2020, BPPD KLU melakukan survei kepada industri pariwisata, baik hotel, homestay, restoran maupun destinasi wisata yang ada di desa-desa di KLU. Dari 680 leb-

ih hotel se KLU, BPPD telah mengeluarkan rekomendasi CHSE kepada 62 properti. ‘’Yang mengecewakan kami, tidak ada apresiasi sama sekali dari dinas. Contoh, dalam acara seremoni pembagian CHSE pertama di Narmada oleh Ibu Wagub, kami yang tidak diundang. Begitu juga dalam acara pembagian di coffee morningnya,’’ papar Suratman kesal.

Baginya, apresiasi yang diharapkan dari Dispar NTB adalah koordinasi dan kokunikasi, bukan finansial. Dengan fakta itu, pihaknya pun memutuskan untuk menghentikan verifikasi yang dilakukan tim BPPD. ‘’Saya tidak masalah (dihargai atau tidak), cuma konyol. Saya tidak tega sama tim saya keliling verifikasi se-Lombok Utara, capek-capek tanpa bayar lagi. Giliran bagi-bagi CHSE, dilupakan

oleh Dispar,’’ cetusnya lagi.

Lantas bagaimana usulan CHSE ratusan hotel lain? Suratman menjawab, dengan keputusan mundurnya 10 orang tim verifikator, maka tanggung jawab tersebut melekat ke Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan Dispar KLU. ‘’Kami juga memohon maaf kepada semua properti yang belum terverifikasi maupun sudah namun belum mendapat sertifikat. Selanjutnya agar langsung menghubungi Dinas Pariwisata baik di Kabupaten ataupun Provinsi,” tutupnya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Dinas Pariwisata NTB, Lalu Hasbulwadi, menerangkan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi terkait kekecewaan dari BPPD KLU tersebut. Kendati demikian, proses verifikasi usaha pariwisata di setiap daerah diakui didukung oleh BPPD di masing-

masing daerah berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan Kepala Dispar NTB. “Itu memang ada suratnya dari Pak Kadis,” ujarnya kepada Suara NTB, Minggu (27/9).

Menurutnya, seluruh proses verifikasi dan penerbitan sertifikat CHSE merupakan kerja kolektif stakeholder bidang pariwisata seperti Dispar dan BPPD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Di siai lain, apresiasi sebesar-besarnya diberikan kepada BPPD yang telah membantu proses verifikasi tersebut. “Kita menciptakan model CHSE ini sifatnya lebih ke sukarela. Kita sangat memberi apresiasi dan berterimakasih, artinya dengan keikutsertaan teman-teman BPPD kita bersama-sama menyiapkan industri pariwisata kita supaya siap dikunjungi,” tandas Hasbulwadi. (ari/bay)

Total Kasus Terkonfirmasi Positif 3.279 Orang, 2.561 Pasien Sembuh Dari Hal. 1 maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari ini sebanyak 3.279 orang, dengan perincian 2.561 orang sudah sembuh, 195 meninggal dunia, serta 523 orang masih positif,’’ sebut Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si di Mataram, Minggu malam.

Gita menjelaskan, pada Minggu kemarin, telah diperiksa di Laboratorium PCR RSUD Provinsi NTB, Laboratorium PCR RSUD dr. R. Soedjono Selong, Laboratorium PCR RS

Unram, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR Genetik Sumbawa Technopark, dan Laboratorium TCM RSUD Provinsi NTB sebanyak 103 sampel. Dengan hasil 75 sampel negatif, 11sampel positif ulangan, dan 17 sampel kasus baru positif Covid-19.

Data 17 kasus baru positif tersebut, yaitu dari Kota Mataram, ada penambahan 3 kasus. Lombok Barat 3 kasus, Lombok tengah 2 kasus. Lombok Utara 1 kasus, Lombok Timur 4 kasus. Kabupaten Sumbawa 1 kasus, Kabupaten Bima 2 kasus dan luar provinsi 1 kasus. ‘’Hari ini juga terdapat pe-

nambahan satu kasus kematian baru. Yaitu pasien nomor 3279, inisial A, laki-laki, usia 65 tahun, penduduk Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

Pasien memiliki penyakit komorbid,’’ kata Gita.

Sekda menjelaskan berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pasien Covid-19 nomor 2978 yang semula diumumkan penduduk Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Bahwa pasien sesungguhnya penduduk Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk mencegah penularan

dan deteksi dini penularan Covid-19, lanjutnya, petugas kesehatan tetap melakukan contact tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif. ‘’Diharapkan juga kepada petugas kesehatan di kabupaten/kota melakukan identifikasi epicentrum penularan setempat Covid-19 untuk dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian penyebaran virus Covid-19,’’ harapnya.

Hingga Minggu (27/9), jumlah Kasus Suspek sebanyak 11.562 orang dengan perincian 321 orang (3%) masih dalam isolasi, 81 orang (1%) masih berstatus probable, 11.160 or-

ang (96%) sudah discarded.

Kemudian jumlah Kontak Erat yaitu orang yang kontak erat dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 24.487 orang, terdiri dari 2.015 orang (8%) masih dalam karantina dan 22.472 orang (92%) selesai karantina.

Sedangkan Pelaku Perjalanan yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid19 sebanyak 76.984 orang.

Pelaku perjalanan yang masih menjalani karantina sebanyak 1.004 orang (1%), dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 75.980 orang (99%). (nas)

Pengaruhi Penurunan Kemiskinan Dari Hal. 1 Supaya dinamika ekonomi yang sedang lesu bisa kita selesaikan,’’ kata Pemerhati Ekonomi Universitas Mataram, Dr. M. Firmansyah, M. Si., dikonfirmasi di Mataram, Minggu (27/9) kemarin.

Firmansyah mengatakan, keterlambatan penyaluran bantuan beras PKH akan berpengaruh terhadap upaya mempercepat penurunan kemiskinan. Karena penghitungan angka kemiskinan menggunakan pendekatan tingkat konsumsi makanan dan non makanan.

Berdasarkan data BPS, komoditi makanan masih dominan dalam penyusun garis kemiskinan di NTB dibandingkan komoditi bukan makanan.

Salah satu komoditi makanan yang berpengaruh cukup besar dalam penyusun garis kemiskinan adalah beras. Di perkotaan,

kontribusi beras sebagai penyusun garis kemiskinan sebesar 20,95 persen. Sedangkan di perdesaan, kontribusinya sebesar 25,12 persen. ‘’Kalau yang dilihat konsumsi makanan per kilokalori, maka akan berpengaruh (kepada kemiskinan). Jumlah konsumsi kilokalori yang diharapkan tinggi, terhambat gara-gara penyaluran beras yang terlambat. Karena kita menganut rezim perhitungan konsumsi makanan per kilokalori. Sementara, pihak yang disasar belum mencukupi konsumsinya,’’ katanya.

Kecuali, kata Firmansyah, masyarakat miskin yang terlambat menerima bantuan beras PKH punya alternatif lain. Misalnya, uang yang telah disiapkan untuk membeli lauk pauk, dialihkan untuk membeli beras. ‘’Beras ini kebutuhan pokok.

Jangan sampai uang yang ter-

alokasi untuk membeli yang lain, digunakan membeli beras.

Mau ndak mau dia harus membeli beras. Karena itu kebutuhan pokok,’’ katanya.

Menurutnya, jika bantuan beras untuk masyarakat miskin tersebut terdistribusi tepat waktu. Maka uang yang ada bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Sehingga bisa menggerakkan sektor ekonomi yang sedang lesu.

Meskipun tidak terlalu signifikan karena tingkat pendapatan masyarakat miskin yang masih di bawah standar. ‘’Tapi setidaknya, semua aspek stabil pengeluarannya.

Supaya gairah ekonomi bisa jalan. Sekarang ekonomi masih lesu, deflasi masih bertahan 1,7 persen kalau tidak salah. Artinya, daya beli masyarakat lesu,’’ ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, distribusi beras untuk keluarga penerima manfaat PKH di

NTB terlambat karena kinerja transporter yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan tersebut. Pemprov NTB telah melaporkan kinerja transporter yaitu pihak ketiga yang ditunjuk oleh pusat untuk mendistribusikan beras kepada KPM PKH ke Kementerian Sosial (Kemensos). Atas keterlambatan distribusi beras yang seharusnya sudah diterima dua kali oleh masyarakat penerima manfaat.

“Sudah kita laporkan ke Kementerian Sosial. Karena DNR sebagai perusahaan transporter yang ditunjuk mendistribusikan beras kepada masyarakat. sampai sekarang distribusi masih minim,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial NTB, Hamzanwadi S,St. Jumlah KPM PKH penerima beras ini sebanyak 339.558 di NTB. Data Dinas Sosial NTB pada pekan lalu,

baru terdistribusi 15,07 persen. Di Kota Mataram 95,01 persen dan Kabupaten Lombok Barat 77,02 persen. Sementara kabupaten/kota lainnya masih nol persen.

Secara rinci, bantuan sosial beras Kementerian Sosial RI ini sasarannya kepada 17.392 KPM PKH di Kota Mataram. 44.999 KPM di Kabupaten Lombok Barat.

70.840 KPM di Kabupaten Lombok Tengah. 22.875 KPM di Kabupaten Lombok Utara.

97.324 di Kabupaten Lombok Timur.

Kemudian 21.960 di Kabupaten Sumbawa. 6.357 di Kabupaten Sumbawa Barat.

6.031 di Kota Bima. 35.649 KPM di Kabupaten Bima dan 16.161 di Kabupaten Dompu.

Total yang sudah terdistribusi kepada sebanyak 51.182 KPM dan 288.406 KPM yang belum menerima haknya. (nas)

hatan sehingga masyakarat kembali hidup normal dan produktif.

Wagub menyampaikan bahwa setiap musibah pasti ada hikmah di baliknya. Sehingga dalam menghadapi pandemi Covid-19, masyarakat tidak boleh berdiam diri atau pasrah.

Akan tetapi harus bangkit, semangat, produktif dan mengedepankan kesehatan.

Pada kesempatan itu pula, Wagub mengapresiasi kontribusi dari para pembicara yang telah membagikan pengetahuan serta segala sesuatu yang positif pada webinar tersebut. ‘’Mudah-mudahan itu dibalas oleh Allah SWT sebagai amal ibadahnya. Karena memang sekarang ini kita tidak bisa berpikir hanya take and give saja di masa sulit ini, semua kita niatkan untuk ibadah ,’’ harapnya.

Wagub mengatakan, Pemprov NTB terus mendorong hasil-hasil produksi di dalam daerah, supaya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. ‘’Jadi, program bantuan sosial kami tersebut adalah hasil dari masyarakat NTB sendiri. Ini cara kami untuk mendorong ekonomi di saat sulit. sehingga UKM-UKM atau usaha kecil menengah yang ada di NTB ini bisa tetap tumbuh, ekonomi bisa tetap berputar walaupun keadaannya lebih sulit,’’ paparnya.

Untuk program bantuan sosial Pemprov NTB, tidak berupa uang . Tetapi berupa barang yang dihasilkan dari UKM-UKM di NTB atau produk lokal NTB. Sehingga dapat menjadi stimulus bagi masyarkat khususnya masyarakat yang terdampak pandemi untuk dapat bangkit kembali perekonomiannya. (r)

Mental Harus Kuat Dari Hal. 1 Wagub mengatakan, yang paling utama dari penanganan Covid-19 itu adalah mematuhi protokol kesehatan yakni memakai masker bila beraktivitas di luar rumah, menjaga jarak dan mencuci tangan. Menurut Wagub, apabila hal itu patuh diterapkan, maka protokol kesehatan Covid-19 ini tidaklah susah. Akan tetapi sebagian masyarakat belum sadar akan hal tersebut. ‘’Harus kita pikirkan bersama, bagaimana caranya supaya kesadaran masyarakat itu tumbuh. Mau memiliki responsibility untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, orang-orang disekitarnya. Sebenarnya itu yang paling penting dalam penangan Covid,’’ ujar Rohmi.

Menurut Wagub, dalam pen-

anganan Covid-19 ini, mendisiplinkan seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol Covid19, menjadi hal yang paling sulit. ‘’Di masa pandemi ini, tidak ada pilihan lain. Kita harus bisa hidup aman dan produktif.

Bagaimana cara kita supaya bisa hidup secara aman dan produktif, jawabannya cuman satu, patuhi protokol Covid. Kalau dipatuhi protokol Covid, kasus turun, kondisi aman, kita bisa berkegiatan dengan protokol Covid,’’ tegasnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov NTB telah melakukan berbagai upaya dan langkah serius. Salah satunya mengeluarkan Perda Penanggulangan Penyakit Menulur. Perda ini, semata-mata untuk meningkatkan kedisiplinan publik dan edukasi bahwa pentingnya menggunakan

masker dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. ‘’Perda yang kami buat ini, yang pertama di Indonesia. Jadi NTB ini mengeluarkan Perda untuk disiplin protokol Covid dan Alhamdullilah ini sekarang kami sedang bekerja bagaimana untuk implementasi penerapannya. Mungkin membuat Perdanya gampang, tapi mengimplementasikan Perda itulah yang harus betul-betul kita gotong royongkan bersama dan kami bekerja sama dengan TNI dan Polri,’’ujarnya.

Lebih jauh Wagub menyampaikan bahwa TNI dan Polri di NTB sangat luar biasa dalam mendukung untuk penegakan protokol Covid-19. Pemprov NTB juga terus berupaya memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat agar menerapkan protokol kese-

BNPB Bangun Sistem Peringatan Dini Tsunami di Kawasan Mandalika Dari Hal. 1 Loteng memiliki potensi bahaya tsunami dengan kategori kelas sedang hingga tinggi.

Berdasarkan analisis InaRISK, lebih dari enam ribu jiwa merupakan populasi terpapar di satu kecamatan. Sedangkan dilihat dari potensi gempa bumi, populasi terpapar di kabupaten ini mencapai lebih dari 430 ribu jiwa yang tersebar di 12 kecamatan.

Raditya Jati menjelaskan, pemasangan sistem peringatan dini tsunami ini merupakan usulan yang diajukan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Tengah

kepada BNPB. ‘’Pemasangan alat dari sistem ini akan dilakukan di kawasan Mandalika,’’ jelasnya.

Dalam implementasi sistem tersebut, BNPB bekerja sama dengan Universitas Mataram (Unram).

Kerja sama antara dua pihak pun telah dilakukan setelah ditandatanganinya perjanjian kerja sama (PKS), Kamis (17/9) lalu.

Saat melakukan penandatanganan PKS, Direktur Peringatan Dini BNPB Afrial Rosya mengatakan bahwa tujuan utama dari pemasangan sistem peringatan dini adalah untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat

dalam menghadapi bencana. ‘’Selain itu pemasangan instrumentasi peringatan dini bencana ini dapat menstimulus pemerintah daerah agar terpacu untuk memenuhi kebutuhan instrumentasi peringatan dini di wilayahnya, dengan menggunakan anggaran sendiri sehingga kerugian jiwa, harta dan benda dapat dihindari maupun dikurangi,’’ ucap Afrial.

Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik Unram Akmaluddin menyambut baik kerja sama antara Unram dan BNPB. Sekaligus untuk terus mendorong inovasi-inovasi baru dari Unram di bidang kebencanaan.

Pihaknya menyampaikan bahwa Unram berkomitmen untuk terus mengawal operasional sistem yang akan dipasang ini dan terus mengembangkan inovasi-inovasi baru untuk menjawab tantangan ke depan. Selain itu, Akmaludin menyampaikan juga dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan mengacu kepada protokol Covid-19 yang ada.

Implementasi pemasangan sistem peringatan dini tsunami mengacu pada SNI 88401:2019 tentang sistem peringatan dini bencana, draft ISO 22328-2. Dan juga RSNI peringatan dini tsunami yang pada saat ini masih dalam pembahasan yang meliputi lima

komponen. Yaitu pengetahuan risiko, diseminasi dan komunikasi risiko, pemantauan dan diseminasi peringatan dini, kemampuan respon serta komitmen keberkelanjutan sistem peringatan dini.

BNPB berharap bahwa sistem peringatan dini tsunami ini dapat mendukung kesiapsiagaan masyarakat setempat. Masyarakat setempat sendiri, seperti di Desa Kuta, pernah melakukan geladi evakuasi pada 2015 lalu. Pada 2018 lalu, sebanyak tiga desa di Kabupaten Loteng yang berstatus sebagai Desa Tangguh Bencana (Destana), seperti Desa Karang Sidemen, Aik Berik dan Kuta. (nas)

Tiga Pjs Bupati Siapkan Jurus Sukseskan Pilkada dan Tekan Kasus Covid-19 Dari Hal. 1 Terkait netralitas ASN dalam Pilkada, Husni memastikan menegakkan aturan yang berlaku. Bahkan, ia mengatakan akan dikeluarkan surat edaran hingga tingkat kecamatan. ‘’Untuk memastikan netralitas ASN,’’ katanya.

Terkait diperbolehkannya Pjs melakukan pengisian pejabat, Husni mengatakan jabatan yang kosong nantinya akan diisi. Bahkan, ia mengatakan pengisian jabatan yang kosong akan menjadi prioritas.

‘’Jangan sampai ada jabatan kosong, pelayanan tidak akan bisa maksimal,’’ ujarnya.

Sementara, untuk menekan kasus Covid-19, Husni mengatakan sosialisasi dan penegakan protokol kesehatan sesuai Perda No. 7 Tahun 2020 akan lebih dimasifkan. Begitu juga untuk menjamin kondusivitas keamanan dalam Pilkada, Husni mengatakan akan menemui seluruh pasangan calon, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Ditanya mengenai cara menghadapi aksi unjuk rasa yang sering terjadi di Bima.

Husni mengatakan punya jurus untuk menghadapi para pendemo. ‘’Ndak masalah (ada demo). Kita akan temui langsung. Pendemo itu kalau kita temui langsung, beda psikologisnya,’’ katanya.

Sementara itu, Pjs Bupati KSB, Dr. M.Agus Patria, S.H., M.H., mengatakan Pilkada akan berjalan aman dan lancar di kabupaten ujung barat Pulau Sumbawa tersebut. Ia melihat kesadaran masyarakat dan pengawasan penyelenggara di sana juga cukup bagus.

Di kabupaten yang akan

melaksanakan Pilkada antara calon petahana dengan melawan kotak kosong tersebut, Agus memastikan akan tetap menjaga netralitas ASN. ‘’Kawan-kawan ASN juga sadar.

Apa sanksi-sanksi atau risikonya kalau tak netral. Maka siap menerima sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan,’’ katanya.

Sedangkan Pjs Bupati Sumbawa, Ir. Zainal Abidin, M. Si mengatakan, penegakan protokol kesehatan akan dilakukan lebih masif, termasuk sosialisasi. ‘’Terkait dengan Pilkada, kita akan kerjasama den-

gan tokoh masyarakat, TNI, Polri, mewujudkan Pilkada yang aman dan kondusif. Itulah yang kita lakukan selama dua bulan,’’ ujarnya.

Zainal mengatakan, dirinya tidak ingin ada penambahan kasus Covid-19, termasuk pasien yang meninggal meningkat. Sehingga edukasi dan penegakan protokol Covid-19 sampai tingkat desa dan kelurahan harus dilakukan. ‘’Senin kita akan konsolidasi dengan kepala dinas, TNI, Polri terkait Pilkada dan penanganan Covid-19,’’ katanya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 28 September 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

NTB Siap Dukung Ari Wibowo di Munas PP PBSI 2020 Mataram (Suara NTB) Kepengurusan Pengurus Pusat (PP) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) akan berakhir bulan Oktober 2020.

Terkait berakhirnya pucuk pimpinan di kepengurusan cabang olahraga bulutangkis pusat itu, pihak Pengprov PBSI NTB akan mendorong Ari Wibowo untuk menjadi salah satu figur calon ketua di Musyawarah Nasional (Munas) PP PBSI yang akan berlangsung bulan Oktober mendatang.

Ketua Umum Pengprov PBSI NTB, Junaiddin Yaman melalui Wakil Ketua, Alfian Eikman, MA, kepada Suara NTB, di Mataram, Minggu (27/9) mengatakan dukungan untuk Ari Wibowo sebagai calon ketua PP PBSI juga telah disuarakan oleh sejumlah pengurus provinsi di Indonesia.

“Sejumlah Pengurus Provinsi Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia dari berbagai provinsi di Indonesia menginginkan adanya perubahan fundamental dalam tubuh PBSI ke depan. Hal ini diutarakan dalam silaturahmi yang dilakukan oleh sejumlah Pimpinan Pengurus Provinsi PBSI di Banten beberapa waktu yang lalu,” ucapnya.

Lanjutnya, Hadir dalam silaturahmi di Banten beberapa waktu lalu antara lain Pengprov Aceh, Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, NTB, hingga Papua. Para pimpinan Pengurus Provinsi PBSI itu kata Alfian diterima langsung oleh Ari Wibowo selaku Ketua Umum Pengurus Provinsi PBSI Banten di GOR ARDES Tangerang.

Dijelaskannya, dalam kegiatan silaturahmi tersebut, terbangun kesepahaman bersama untuk mendorong perubahan atau reformasi kepengurusan PP PBSI periode berikutnya yang tidak lama lagi akan ditentukan dalam mekanisme Munas PBSI yang akan dihelat bulan Oktober 2020.

Menurutnya, poin-poin penting yang menjadi perhatian pimpinan PP PBSI kedepan salah satu diantaranya adalah perhatian Pengurus Pusat terhadap pengembangan pembinaan di daerah.

Wacana desentralisasi yang dijanjikan oleh Pengurus Pusat dari waktu ke waktu, belum bisa terealisasi hingga sekarang.

Untuk itu kata Alfian, para Pimpinan Pengprov, merasa perlu untuk menghadirkan sosok representatif yang dapat merealisasikan kebutuhan pembinaan atlet di daerah, dengan cara mendorong Ari Wibowo berada di dalam kepemimpinan Pengurus Pusat PBSI periode mendatang.

Sebagai sosok muda, Ketua PBSI Banten ini dianggap memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk membawa perubahan di dalam tubuh organisasi PBSI dan memiliki visi misi untuk menjadikan PBSI lebih maju dengan mengutamakan pemerataan pembinaan antar daerah.

Diakuinya, para pimpinan Pengprov PBSI, khususnya BPSI NTB sangat optimis, apabila Ari Wibowo diberikan kesempatan untuk memimpin PBSI Pusat akan mampu membawa perubahan, khususnya terkait dengan realisasi desentralisasi pembinaan yang telah dijanjikan oleh Pengurus Pusat periode sebelum-sebelumnya.

Ditambahkannya, dukungan secara personal juga disuarakan oleh Ketua Umum Pengprov Aceh, H. Nahrawi Noerdin, SE. Menurutnya, Kader-kader muda potensial seperti Ari Wibowo harus didorong untuk memimpin organisasi PBSI, karena kader muda, selain enerjik mereka juga memiliki ide-ide segar yang dapat menjadi cikal bakal lahirnya terobosan-terobosan baru yang nantinya akan bermanfaat bagi upaya pemerataan pegembangan bulutangkis Indonesia ke depan. (fan)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Permohonan Penutupan Kawasan Hutan Eks Reboisasi Perlu Segera Disikapi Dompu (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, diminta segera menyikapi permohonan DPRD Dompu, terkait penutupan sementara kawasan hutan eks reboisasi di So Ncando dan Lembo.

Pasalnya, konflik horizontal antar pengelola awal dan pendatang baru sangat mungkin terjadi menjelang musim tanam tahun ini.

Ketua Komisi I DPRD Dompu, Ir. Muttakun kepada Suara NTB, Minggu (26/9) menyampaikan, pasca surat permohonan dengan nomor 072/288/ 170 tertanggal 20 Juli 2020 dilayangkan ke DLHK NTB, pihaknya belum mendapat balasan tertulis soal sikap yang akan diambil. “Kami harap ada sikap resmi dari DLHK NTB menjawab surat DPRD. Karena kami punya tanggung moral pada masyarakat,” ungkapnya.

Disamping menyelesaikan persoalan saling klaim pemanfaatan hutan eks reboisasi di So Ncando dan Lembo antar pengelola awal dan pendatang baru.

Surat permohonan tersebut salah satu bentuk dukungan legislatif terhadap DLHK NTB, terutama dalam hal membangun kesadaran masyarakat untuk menghentikan aktifitas perusakan hutan.

Jelang musim tanam ini, lanjut dia, aktifitas pembalakan liar masih terus terjadi, bahkan diluar area kawasan eks reboisasi dimaksud. “Sekarang perambahan masih terus terjadi,

bukan hanya di Ncando dan Lembo di Kramabura juga saya dapat informasi masih ada perambahan baru,” ujarnya.

Pengelola awal kawasan eks reboisasi Ncando dan Lembo saat ini menunggu kebijakan DLHK untuk bisa kembali menduduki lahan. Sematara pendatang baru, mulai membersihkannya untuk menyambut musim tanam jagung tahun ini. Jika situasi ini dibiarkan berkelanjutan, Muttakun meyakinkan munculnya konflik horizontal antar masyarakat.

Terpisah, Kepala BKPH Topaso, Teguh Gatot Yuwono, S. Hut. M. Eng dikonfirmasi Suara NTB menegaskan, permohonan legislatif itu telah disikapi DLHK NTB, dengan mengistruksikan pihaknya untuk melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat yang saat ini menduduki kawasan hutan.

Selain untuk memastikan pemanfaatannya sesuai amanat undang-undang, upaya tersebut bertujuan melihat apakah mereka merupakan warga sekitar atau bukan.

(Suara NTB/Jun)

PERSIAPAN TANAM – Tampak kawasan hutan di eks reboisasi So Ncando dan Lembo dibakar untuk persiapan tanam jagung tahun ini, Minggu (26/9).

“Menjadi prioritas adalah masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan kehutanan, tapi tidak boleh merusak kawasan,” jelasnya.

Dalam pengelolaan kawasan hutan, menurutnya,

(Suara NTB/ist)

berlangsung, masyarakat masih diizinkan menggarap lahan dengan syarat menanam 400 bibit pohon kehutanan pada tiap 1 Ha kawasan yang dikelola. “Kalau tidak silahkan keluar dari kawasan,” pungkasnya. (jun)

Anggaran Mitigasi Bencana Hanya Rp5 Miliar di 2021 Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat, hanya mampu mengalokasikan anggaran untuk penanganan bencana sebesar Rp5 Miliar di APBD tahun 2021. Meski dianggap belum maksimal, tetapi anggaran yang disiapkan di belanja Biaya Tidak Terduga (BTT) tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Nurdin Rahman SE kepada Suara NTB mengatakan, untuk alokasi dana BTT yang disiapkan pemerintah tersebut terbilang belum maksimal. Hanya saja ang-

garan disiapkan tersebut sebagai salah satu bentuk antisipasi saja.

Anggaran ini juga diperuntukkan hanya untuk penanganan sementara seperti memenuhi kebutuhan makan dan minum warga terkena dampak. Tetapi ketika bencana besar terjadi, maka semua anggaran bisa di jadwal ulang. “Memang anggaran yang kita pasang untuk penanganan bencana belum maksimal. Tetapi kita memastikan penanganan yang akan dilakukan tetap maksimal,” ungkapnya.

Belajar dari penanganan bencana yang terjadi di tahun 2018 (gempa bumi) dana yang

disiapkan sebesar Rp17-20 miliar dianggap belum maksimal.

Bahkan di tahun 2020 membengkak menjadi Rp54 miliar karena pandemi covid-19. Tentu dengan anggaran Rp5 miliar di APBD 2021, bukan berarti Pemkab tidak peka dalam penanganan bencana. Tetapi anggaran tersebut hanya sebagai antisipasi ketika bencana terjadi.

Jika dipasang sepenuhnya maka banyak program tidak bisa dilaksanakan dan masyarakat yang dirugikan nantinya.

Selain itu, tidak dipasangnya anggaran secara maksimal tidak akan bisa dilaksanakan

Pabrik Penggilingan Beras Modern Ditargetkan Beroperasi 2021 BAHAS DUKUNGAN - Ketua Umum Pengprov PBSI NTB, Junaiddin Yaman (enam dari kanan) tengah berbincangbincang dengan sejumlah Pengprov PBSI di Indonesia.

Perbincangan yang membahas dukungan untuk Ari Wibowo sebagai calon ketua umum PP PBSI itu berlangsung di GOR Ardes Tangerang, Jawa Tengah (Jateng) belum lama ini.

tidak boleh ada kepentingan apapun kecuali menanam dan memeliharanya untuk kesejahteraan masyarakat. Namun tentunya dengan tidak melupakan kelestarian hutan.

Dan selama proses pendataan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan pabrik penggilingan beras modern atau Modern Rise Milling Plant (MRMP) di Sumbawa sedang berproses.

Pabrik yang dibangun di Unter Malang, Kecamatan Lape, ini ditargetkan beroperasi pada pertengahan tahun 2021 mendatang.

Pembangunan MRMP ini juga

mendapat dukungan dari Pemda Sumbawa. Harapannya, pembangunan pusat industrialisasi perberasan ini dapat terealisasi. Karena diyakini keberadaannya akan sangat bermanfaat. Tidak hanya dapat menyerap gabah petani, tetapi juga meningkatkan nilai tambah. Di sisi lain juga akan menyerap tenaga kerja.

“Alhamdulillah kami mendapat support luar biasa dari Pemda Sumbawa, dan saat ini masih proses perizinan. Target pertengahan Oktober selesai (perizinan),” kata Kepala Perum Bulog Sub Divre Sumbawa, Kurnia Rahmawati, S.TP kepada Suara NTB, Minggu (27/9).

Pengerjaan di lapangan, kata Nia, sedang berproses. Ditargetkan pembangunannya dapat selesai pada pertengahan 2021 mendatang. “Target penyelesaian pembangunan MRMP, Mei 2021 dan commisioning 3 bulan,” terangnya.

Diakuinya, di lapangan sudah dalam pengerjaan topografi dan soil test. Topografi ini untuk memetakan kondisi proyek mulai dari mencari koordinat lokasi dan menggambarkan kontur

(Suara NTB/ist)

Kurnia Rahmawati tanah pada lokasi. Sedangkan soil test, pengujian dengan cara mengebor tanah yang berfungsi untuk mengetahui letak jenis lapisan tanah yang ada dan berfungsi sebagai mencari data untuk merencanakan pondasi bangunan. “Topografi dan soil test sudah termasuk dalam tahap pengerjaan. Insya Allah (beroperasi 2021). Semoga lancar sesuai rencana,” harapnya. (ind)

dengan baik dan anggaran tersebut akan menganggur. Karena kalau boleh jujur, masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi Pemerintah baik itu untuk Bansos maupun untuk perbaikan infrastruktur di daerah. Namun ketika terjadi bencana, maka semua anggaran bisa digunakan agar bisa lebih

maksimal. “Sengaja kita tidak pasang anggaran maksimal di APBD 2021 untuk penanganan bencana, karena masih ada kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Tetapi jika benar terjadi, maka semua anggaran bisa digunakan bahkan program bisa kita jadwalkan ulang tahun berikutnya,” tandasnya. (ils)