Edisi Jumat 29 Mei 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 29 MEI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 67 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/humasntb)

SILATURAHMI - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama Forkopimda bersilaturahmi dengan Bupati/Walikota se- Pulau Lombok untuk memperkuat komitmen dan tetap menjaga semangat dalam menangani Covid-19 di NTB.

Satukan Komitmen

Gubernur Tekankan Semangat Tangani Covid-19 Tak Boleh Kendur Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Si dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB bersilaturahmi dengan bupati/walikota di Pulau Lombok dalam rangka menyatukan komitmen dan menjaga semangat dalam menangani Covid-19. Gubernur menekankan semangat Pemda, baik provinsi dan kabupaten/kota tidak boleh kendur dalam penanganan Covid-19.

TO K O H Puji Bupati Lotim SEBAGAI bagian dari roadshow dan silaturahmi di awal bulan Syawal ini, Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Forkopimda mendatangi seluruh Bupati/Walikota di Pulau Lombok pada Kamis (28/5).

Pertemuan ini juga untuk menyamakan persepsi dalam menangani pandemi Covid-19 di wilayah Provinsi NTB. Setelah mengunjungi Pemkot Mataram, Pemda Lobar dan Pemda Loteng, gubernur berkunjung ke Kabupaten L o m b o k Timur.

Bersambung H.Zulkieflimansyah ke hal 11

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/humasntb)

Pemprov Siapkan Strategi

H. Aidy Furqan (Suara NTB/dok)

INDEKS Pembangunan Manusia (IPM) NTB masih berada di bawah ratarata nasional. Pada 2019, IPM NTB sebesar 68,14, sedangkan nasional sebesar 71,92 persen. Banyaknya siswa yang putus sekolah masih menjadi penyebab rendahnya IPM NTB. ‘’Setiap tahun pasti ada angka putus sekolah. Sehingga berpengaruh terhadap APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni). APK dan APM ini memberikan sumbangsih terhadap IPM,’’ kata Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M. Pd dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, kemarin.

Ia menjelaskan, APK dan APM menjadi indikator ratarata lama sekolah yang memberikan sumbangsih pada peningkatan IPM. Bersambung ke hal 11

‘’Kita harus bersama-sama memerangi pandemi ini.

Jangan sampai kerja masih banyak, namun semangat kita sudah berkurang,’’ ujar gubernur saat berkunjung ke Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (28/5) kemarin.

Gubernur bersama Fokopimda ke Lombok Barat setelah silaturahmi ke Pemkot Mataram. Di Lombok Barat, gubernur memaparkan perkembangan penanganan Covid-19 di

NTB dan secara nasional pemerintah pusat sedang mempersiapkan skenario new normal.

Di NTB kata gubernur, muncul kasus-kasus positif Covid-19 akibat transmisi lokal yang harus diwaspadai bersama. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali semua pihak harus tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Sehingga mata rantai penyebaran virus Corona dapat dicegah bersama. ‘’Karena tidak disiplin, ini

Penanganan Covid-19

Indikasi Penyimpangan JPS akan Diselidiki Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mewanti-wanti penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) tepat pengadaan dan tepat sasaran. Indikasi penyimpangannya dapat diproses sebagai dugaan tindak pidana korupsi. Setiap item pengadaan JPS dan penyalurannya terus dikawal. ‘’Kita masih dalam pengecekan.

Ada laporan, kalau benar nanti akan kita tindaklanjuti. Dugaan seperti itu ada kita dengar tapi ini perlu penyelidikan lebih jauh lagi,’’ Bersambung ke hal 11 Nanang Sigit Yulianto

(Suara NTB/humasntb)

SILATURAHMI - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersilaturahmi ke KLU diterima Bupati KLU, H.Najmul Akhyar. mengakibatkan tenaga kesehatan kita ikut terinfeksi, bahkan Covid ini sudah menjangkiti anak-anak,’’ kata gubernur.

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengirim 19 tenaga kesehatan untuk membantu menangani Covid-19 di NTB. Pascabanyaknya tenaga kesehatan yang terjangkit Covid-19, NTB juga sedang membuka rekrutmen relawan tenaga kesehatan yang akan dikontrak selama tiga bulan ke depan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH menyebutkan, sebanyak 19 tenaga kesehatan yang dikirim Kemenkes ke NTB untuk membantu menangangi pasien Covid-19. Terdiri dari satu dokter, satu perawat, satu

apoteker dan sisanya tenaga farmasi. ‘’Mereka ditugaskan di RSUD Provinsi NTB dan RS Darurat Covid-19 Asrama Haji,’’ kata Eka di Mataram kemarin.

Dengan melihat perkembangan kasus positif Covid-19 di NTB, kata Eka, sedang dilakukan rekrutmen tenaga kesehatan untuk penanganan Covid-19 sesuai dengan kebutuhan. Tenaga kesehatan hasil rekrutmen ini akan dikontrak jangka pendek, yakni selama tiga bulan. Mereka ini merupakan relawan tenaga kesehatan untuk penanganan Covid19 di NTB. Rekrutmen ini untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Bersambung Nurhandini Eka Dewi ke hal 11 (Suara NTB/dok)

Jadi Andalan Bangkitkan Pariwisata Pascapandemi Covid-19

Gelaran MotoGP Mandalika Harus Sukses demi berlalu nantinya. Event MotoGP inilah yang kita harapkan bisa menjadi andalan untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata di daerah ini,’’ ujar Gubenur NTB. Sehingga bagaimanapun caranya event MotoGP Mandalika harus terlaksana dengan sukses. Apalagi, ITDC selaku pengelola kawasan sekaligus penyelenggara sudah memperoleh kontrak penyelenggaraan MotoGP selama 10 tahun. Tinggal dukungan dari pemerintah daerah sekarang, bagaimana supaya semua persoalan maupun kendala di lapangan bisa dituntaskan. ‘’Kita sangat berharap banyak kepada Pemkab Loteng dan apreasiasi atas dukunganya selama ini dalam membantu menyelesaikan persoalan yang masih menjadi hambatan di lapangan. Terutama persoalan lahan. Di mana sekarang persoalan la-

nan Covid-19 di Lobar. Terlebih kasus positif Covid-19 di Lobar cukup tinggi.

Bersambung ke hal 11

Kemenkes Kirim 19 Tenaga Kesehatan Bantu Tangani Covid-19 di NTB

(Suara NTB/why)

Praya (Suara NTB) Gelaran event balap MotoGP Mandalika tahun 2021 mendatang menjadi andalan untuk bisa membangkitkan kembali dunia pariwisata pascapendemi Covid-19 nantinya.

Untuk itu, persiapan dan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika tidak boleh gagal dan harus sukses bagaimanapun caranya.

Demikian ditegaskan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, saat mengunjungi Pos Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di kantor Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Tengah, Kamis (28/5) kemarin.

Ia menjelaskan, saat ini pariwisata NTB benar-benar sedang tiarap terdampak virus Corona. Karena orang sudah tidak bisa leluasa lagi berpergian. Apalagi berwisata selama masa pandemi Covid-19 berlangsung. Sehingga jelas mematikan pariwisata itu sendiri. ‘’Begitu masa pen-

Pada kesempatan tersebut, gubernur memberikan semangat kepada para Camat agar tidak bosan dalam penanga-

han sudah hampir selesai. Sehingga proses pembangunan sirkuit MotoGP bisa terus berjalan,’’ harapnya.

Terpisah, Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, menegaskan tim percepatan penyelesaian lahan kawasan The Mandalika, hingga saat ini terus berupaya maksimal menuntaskan persoalan lahan yang ada di kawasan The Mandalika.

Khususnya lahan di lokasi proyek pembangunan sirkuit MotoGP. Di mana dari sekitar 4 hektar lahan yang sebelumnya belum tuntas, tinggal menyisakan beberapa bidang tanah lagi yang belum selesai. ‘’Secara umum persoalan lahan di area pembangunan sirkuit MotoGP sudah selesai.

Dalam artian, masyarakat pemilik lahan sudah setuju lahannya dibebaskan. Kini tinggi membahas pola pembebasan lahan saja,’’ jelas Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini.

Bersambung ke hal 11

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 PERSIAPAN menuju menterian Kesehatan, dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 kenormalan baru terus di- Gugus Tugas Nasional. Itu 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 lakukan oleh berbagai pihak, kita susun,’’ ujarnya saat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 termasuk Indonesia Tourism memberikan keterangan, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Development Corporation Kamis (28/5).

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Menurutnya persiapan (ITDC) yang mengelola Ka123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 wasan Ekonomi Khusus menuju kenormalan baru di 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 (KEK) Mandalika. Hal terse- lingkungan KEK Mandali123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 but salah satunya ditujukan ka akan siap dalam waktu 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 untuk memulihkan aktivi- dekat. ‘’Minggu-minggu ini 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 tas masyarakat di masa sudah kita finalkan aturan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 pandemi virus Corona (Cov- untuk new normal,’’ ujarn123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ya. Dengan begitu, persiaid-19) saat ini.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 pan pemulihan aktivitas di Managing Director 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ITDC, I Wayan Karioka, sekitar kawasan diharap123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 menerangkan dalam men- kan bisa dimulai pada 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 erapkan kenormalan baru awal Juni mendatang.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ‘’Persiapannya dari 1 pihaknya merujuk pada 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Juni sampai akhir Juli kiraaturan yang dikeluarkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 oleh pemerintah pusat. kira (untuk kenormalan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ‘’Kita referensinya aturan baru),’’ ujar Karioka.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Kementerian BUMN, Ke- Bersambung ke hal 11 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

KEK Mandalika Siap Terapkan Kenormalan Baru

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 29 Mei 2020

Pengawasan Kendor SEJUMLAH pusat perbelanjaan di Cakranegara memilih membuka usahanya. Padahal, Pemkot Mataram belum mengeluarkan izin untuk beroperasi kembali. Kendornya pengawasan dinilai jadi pemicu. Camat Cakranegara, Muhammad Erwan dikonfirmasi, Kamis (28/5) menyampaikan, kebijakan untuk menegur dan memberikan sanksi kepada pengusaha berada di Dinas Perdagangan Kota Mataram. Kecamatan sifatnya hanya memfasilitasi atau mengamankan kebijakan dari instansi teknis.

Adapun pusat perbelanjaan membandel dengan membuka usaha mereka tanpa mengindahkan keputusan Walikota, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke instansi teknis. “Tergantung dari Dinas Perdagangan. Kalau kami di kecamatan menunggu,” kata Erwan. Berdasarkan Surat Walikota sekitar 22 pusat perbelanjaan dan toko pakaian ditutup sebelum lebaran pekan kemarin.

Pusat perbelanjaan yang kembali buka akan dikoordinasikan dengan instansi teknis. Sepengetahuan mantan Lurah Gomong, belum ada surat yang dikeluarkan Pemkot Mataram untuk memberi izin ke pusat perbelanjaan buka kembali. Erwan tidak menampik membandelnya pengusaha akibat lemah atau longgarnya pengawasan.

Kata dia, kecamatan tidak bisa mengawasi keseluruhan dari aktivitas masyarakat maupun pengusaha. “Kami banyak yang kita awasi.

Sekarang tergantung instansi teknisnya seperti apa,” jawabnya. Untuk mengawasi pelanggaran dilakukan oleh pengusaha perlu ada satgas khusus. Satgas memantau kondisi di lapangan.

Semakin meningkatnya pasien positif Covid-19 di Kota Mataram, pengusaha diimbau tetap mentaati dan mematuhi protokol, sehingga harapannya aktivitas masyarakat segera normal. (cem)

Halaman 2

Meninggal, Balita Sembilan Bulan Positif Covid-19 Mataram (Suara NTB) Seorang balita berusia sembilan bulan terpapar Coronavirus Disease meninggal dunia. Proses pemakaman telah dilaksanakan sesuai protokol.

Transmisi lokal menjadi ancaman serius. Balita tersebut yakni FH beralamat di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya.

Pasien diketahui tidak memiliki riwayat perjalanan ke daerah pandemi dan tidak pernah kontak langsung dengan pasien positif terinfeksi Covid-19. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, dr.H.Lalu Herman Mahaputra dikonfirmasi, Kamis (28/5) mengaku, pasien FH berusia sembilan bulan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei pekan kemarin.

Pasien memang tidak memiliki riwayat perjalanan dan kontak erat dengan pasien Covid-19. Tetapi memiliki riwayat penyakit radang paruparu atau pneumonia. “Masuk ke rumah sakit dalam kondisi sakit berat. Pasien radang paru-paru,” terangnya. Jack sapaan akrabnya, menyam-

paikan kronologis FH (alm) menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Harapan Keluarga. Pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 Wita, FH meninggal dunia.

Kabar meninggalnya FH langsung ditangani oleh Tim IPJ RSUD Kota Mataram. Selanjutnya, dilaksanakan penatalaksanaan jenazah sesuai SOP Covid-19. Jenazah dibawa ke ruang IPJ RSUD. Almarhum baru dimakamkan pada keesokan harinya di Pemakaman Umum Lingkungan Karang Rundun, Kelurahan Bertais.

Sampai saat ini, jumlah pasien positif Covid-19 mencapai 207 orang. Dengan rincian, 106 masih dalam perawatan, 4 orang meninggal dunia dan 97 orang sembuh. Sementara,

orang tanpa gejala terus mengalami peningkatan setiap hari. Pertanggal 27 Mei mencapai 445 orang. Pasien dalam pengawasan 238 orang dan 19 orang dalam pemantauan.

Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh juga membenarkan bahwa pasien positif Covid-19 meninggal, bertambah menjadi 4 orang. Satu pasien meninggal adalah balita usia sembilan bulan.

Menurut Walikota, tren kasus Covid-19 meningkat banyak menyasar kalangan menengah ke atas.

Masyarakat dengan tingkat ekonomi dan pendidikan bagus tidak perlu diceramahi terus menerus. Artinya, dari segi pendidikan mengetahui protokol pencegahan penularan. “Mereka ini kalangan menengah ke atas justru yang kena,” sesalnya. (cem)

Infografis

Muhammad Erwan (Suara NTB/cem)

Antisipasi Munculnya ’’Klaster Lebaran Topat’’ WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Herman, AM.d., meminta Pemkot Mataram segera melakukan sosialisasi larangan mengunjungi objek wisata saat perayaan Lebaran Topat, Minggu (31/5) mendatang. ‘’Kalau memang Pemkot Mataram harus menutup objek wisata yang biasanya didatangi masyarakat seperti makam-makam para ulama, itu harus disosialisasikan dari sekarang,’’ katanya kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, Kamis (28/5) kemarin.

Sosialisasi yang dilakukan lebih awal diharapkan dapat membuat masyarakat tetap diam di rumah. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya pencegahan dan pengamanan agar masyarakat, baik dari luar Mataram maupun warga Mataram sendiri, tidak berbondong-bendong memadati objek wisata.

Politisi Gerindra ini mengingatkan agar Pemkot Mataram konsisten dalam menetapkan kebijakan menutup objek-objek wisata. ‘’Jadi kalau memang mau ditutup, tutup sekalian, jangan sampai buka tutup,’’ pintanya. Herman menyerukan, jangan ada pihak yang menggelar event-event tertentu yang dapat mengundang kerumunan massa.

Supaya sosialisasi itu lebih mengena, anggota dewan dua periode ini menyarankan, Pemkot Mataram menggunakan semua media untuk mensosialisasikan larangan merayakan Lebaran Topat di objek wisata. Baik melalui media cetak, media elektronik, sosial media, perangkat pemerintahan hingga ke tingkat bawah, bahkan melalui corong-corong masjid. ‘’Sekarang ini kan masih H-3, masih ada waktu. Jangan H-1 baru disosialisasikan, itu kan terlambat. Yang ada masyarakat mungkin sudah siap-siap,’’ cetusnya. Herman berharap kebijakan Pemkot Mataram menutup objek wisata, tidak setengah hati.

Dalam pelaksanaannya nanti, apabila ada masyarakat yang melanggar, mereka harus diberi teguran berikut pemahaman. ‘’Kalau ada masyarakat yang mulai mendekati objek wisata, lebih baik diminta putar balik,’’ kata anggota dewan dari Dapil Sandubaya ini. Herman meminta, semua kemungkinan saat Lebaran Topat, harus diantisipasi. Apalagi data kasus positif corona di Kota Mataram, terus meningkat. Jangan sampai karena kelengahan Pemerintah, muncul klaster baru. ‘’Kemarin kan sudah ada klaster mall, sekarang jangan sampai ada klaster Lebaran Topat,’’ tegasnya. Walaupun pemerintah pusat sudah mendengungkan kenormalan baru. ‘’Tapi kan untuk di daerah kita kurvanya masih meningkat. Yang new normal itu daerah-daerah yang kurvanya sudah menurun,’’ Herman pungkasnya. (fit) (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem)

BERIKAN SEMANGAT - Gubernur NTB, H. Zulkifliemansyah memberikan semangat kepada jajaran Pemkot Mataram untuk tetap berjuangan menangani Covid-19.

Tangani Covid-19, Gubernur Semangati Walikota Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Mataram. Kunjungan kerja yang didampingi Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalillah memberikan semangat kepada Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam menangani pandemi Coronavirus Disease.

“Kami tidak mau lagi lewat teleconference. Lebih baik datang langsung seperti ini. Kedatangan kami ini memberikan semangat ke Pak Wali dan jajarannya melawan Covid-19,” kata Gubenur dalam sambutannya, Kamis (28/5). Kunjungan Orang Nomor Satu di NTB

didampingi Kapolda NTB, Irjen Pol M. Iqbal, Danrem Kolonel CZi Ahmad Rizal Ramdhani serta pejabat lainnya.

Dr. Zul sapaan Gubernur menyampaikan, seluruh dunia sedang mengkampanyekan kenormalan baru. Karena, wabah ini akan segera berlalu.

Faktanya, kelonggaran – kelonggaran diterapkan oleh pemerintah diharapkan kasus menurun, justru terjadi peningkatan beberapa hari ini.

Menurut Gubernur, pandemi gelombang kedua harus menjadi atensi. Situasi saat ini, bukan virusnya yang membahayakan, tapi sikap masyarakat yang menggampangkan penyebaran wabah tersebut.

“Tenaga medis kita sudah banyak yang terpapar,” sebutnya. Sikap masyarakat yang menggampangkan tersebut berimplikasi banyaknya anak terpapar Covid-19. Kasus anak positif virus Corona berada posisi kedua di seluruh Indonesia.

Kondisi kedaruratan ini, pemerintah tidak perlu mengingatkan kembali. Artinya, perlu ada tindakan yang menghentak, sehingga jangan ada kesan mall dibuka lagi.

“Kita ini tidak memiliki pengalaman menangani kasus ini.

Yang kita lawan barang tidak terlihat,” katanya mengingatkan. Mataram sebagai epicentrum harus diberikan semangat untuk tetap berada di garis

Walikota Prihatin Tenaga Medis Banyak Terpapar Covid-19 Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh merasa prihatin tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan Coronavirus Disease banyak tumbang atau terpapar Covid-19. Hal ini menjadi atensi untuk memberikan perhatian kepada dokter, perawat dan petugas di lapangan. “Saya prihatin. Karena, tenaga medis banyak terpapar,” ungkapnya, Kamis (28/5).

Tidak disebutkan detail berapa total tenaga medis terpapar di Kota Mataram. Walikota hanya memberikan gambaran secara umum di NTB, sekitar 67 tenaga medis positif Corona. Hal ini menurutnya, menjadi hal yang wajar terjadi di semua daerah bahkan negara manapun.

Tenaga medis memiliki risiko tinggi karena setiap hari berinteraksi dengan pasien.

Walikota dua periode ini menegaskan, sebagai langkah antisipasi penyebaran lingkungan kerja tenaga medis akan dilakukan penelusuran. Termasuk melacak interaksi dengan keluarga mereka. “Di lingkungan kerjanya sudah langsung diambil tindakan disemprot

cairan disinfektan dan rapid tes,” pungkasnya.

Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 juga berencana melakukan pengecekan kesehatan secara massal dengan metode uji usap atau swap. Tes massal menunggu alat polymerase chain reaction tiba dari Jakarta. Ditegaskan, tes massal diprioritaskan daerah atau lingkungan masuk zona merah.

“Sekali swab bisa sampai 300 orang,” sebutnya.

Sementara itu, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, menarik seluruh tenaga medis yang telah menangani pasien Covid-19 selama tiga bulan. Dan, mengganti dengan tenaga sukarela yang direkrut. “Rencana 25 orang kita rekrut untuk menangani pasien Covid-19,” ujarnya.

Kebijakan menarik tenaga medis, karena Graha Mentaram kembali dimanfaatkan merawat pasien regular. Pasien regular saat ini terus bertambah. Perekrutan tenaga medis diprioritaskan belum berumah tangga. Diharapkan, usai menangani pasien tidak kontak erat dengan keluarganya. (cem)

depan melawan virus Corona.

Meskipun di satu sisi, pengusaha dan tokoh masyarakat mulai berteriak ingin membuka usaha dan tempat ibadah.

Wagub menambahkan, kedatangannya ke Kota Mataram untuk menyemangati kepala daerah beserta jajarannya. Kasus Covid-19 tidak sama seperti menangani gempa tahun 2018 lalu. Pandemi tidak terlihat sehingga membutuhkan kekuatan bersama menghadapinya. “Kita tidak boleh lengah. Kedatangan kami ini untuk menyemangati,” ungkapnya. Masyarakat yang terpapar virus Corona diharapkan tidak takut dengan stigma Covid-19.

Justru disesalkan Rohmi,

petugas medis masih kucing-kucingan dengan masyarakat yang tidak mau menjalani perawatan.

Gejala dirasakan malah disembunyikan. Sementara itu, Walikota Mataram, H. Ahyah Abduh menyampaikan, intervensi penanganan Covid-19 melalui program pencegahan Covid-19 berbasis lingkungan (PCBL).

Program ini telah berjalan meskipun baru 80 persen. Penanganan di lingkungan dengan memberikan bantuan operasional masing –masing Rp2 juta untuk 325 lingkungan, alat pemindai suhu tubuh, tempat cuci tangan dan masker. “Sisanya 20 persen ini belum maksimal dan akan kita evaluasi,” demikian walikota. (cem)

Libur Sekolah di Mataram Diperpanjang Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan Kota Mataram kembali memperpanjang libur sekolah bagi siswa. Kegiatan belajar mengajar dimulai awal Juli mendatang. Sekolah tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19. Peserta didik awalnya masuk sekolah pada 2 Juni pekan depan. Setelah dilakukan evaluasi, diputuskan menambah libur sekolah selama dua pekan.

Kebijakan menambah libur 14 hari dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram,H.Lalu Fatwir Uzali dikonfirmasi, Kamis (28/5) karena memang menjadi hak siswa untuk libur. Sekolah tidak ada aktivitas belajar mengajar secara daring dan lain sebagainya. “Kenapa 14 hari karena setiap dua minggu sekali kita lakukan evaluasi di sekolah. Kalau sekarang ini hak anak untuk libur,” kata Fatwir.

Perpanjangan libur sekolah akan berakhir tanggal 13 Juli. Akan tetapi, sekolah akan disibukan dengan penerimaan peserta didik baru mulai tanggal 15 – 27 Juni. Sehingga, tidak dimungkinkan anak belajar di dalam kelas karena berkaitan dengan konsentrasi peserta didik menerima pelajaran. Fatwir menjelaskan, mekanisme PPDB di tengah pandemi Covid-19 disesuaikan protokol Covid-19.

Seperti, tidak boleh ada kerumunan, jaga jarak dan sebagainya. “Kita baru siapkan masuk sekolah tanggal 3 Juli.

Tetapi tergantung gugus tugas apakah kita diperbolehkan atau tidak,” be-

(Suara NTB/cem)

H.Lalu Fatwir Uzali. bernya. Sebelum aktivitas belajar – mengajar dimulai, Dinas Pendidikan akan memeriksa kesiapan sekolah dari sisi infrastrukturnya. Seperti, tempat cuci tangan, handsanitizer, meja kursi dan lain sebagainya.

Fazwir menegaskan, kegiatan siswa di sekolah diawali dengan trauma healing. Selain itu, tidak secara keseluruhan siswa masuk, tetapi akan dibagi. “Misalnya kelas 1,2 dan 3 untuk siswa SD masuk berapa hari. Sisanya masuk berapa hari,” jelasnya. Pembagian jadwal sekolah siswa berkaitan dengan infrastruktur sekolah tidak memadai. Pengaturan itu menyambut kenormalan baru tersebut. Disamping itu, sekolah juga harus tetap mengikuti protokol pencegahan Covid-19. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 29 Mei 2020

Masih Tebang Pilih

(Suara NTB/bul)

FORUM Komunikasi Sales dan Marketing (FKSM) Provinsi NTB merasa keberatan. Kebijakan pemrintah daerah menutup supermarket dinilai masih tebang pilih. Pemerintah daerah mengeluarkan edaran dan melakukan penertiban kepada supermarket dan ritel modern, beberapa hari sebelum lebaran. Penertiban ini dilakukan karena melihat kerumunan massa di pusat-pusat perbelanjaan. Terutama di pusat penjualan pakaian.

Supermarket, yang menjajakan sebagian besar kebutuhan sembako dan rumah tangga juga ditutup. Padahal, dalam ketentuan penanganan Covid-19, tempat-tempat penjualan sembako dikecualikan. Edaran pemerintah untuk menutup tempat-tempat berbelanja ini masih berlaku, hingga waktu yang belum ditentukan. “FKSM keberatan, kok dipukul rata. Padahal, kita tidak membuka tempat jualannya untuk fashion,” kata Ketua FKSM Provinsi NTB, Jefri.

Keberataan FKSM ini juga diperkuat alasan lain. Pemerintah hanya menutup tempat-tempat penjualan sembako tertentu. Sementara di tempat-tempat lain, ritel modern bahkan leluasa dibuka. Namun pemerintah tidak melakukan penertiban secara merata. “Sama saja, tutup di tempat lain, di tempat yang masih buka yang diserbu sama pembeli,” imbuhnya.

Akibat penutupan supermarket yang dinilai tebang pilih, yang terjadi seperti kucing-kucingan. Pengelola suparmarket dengan pengusaha. Sebab ada dasar, supermarket yang menjual sembako agar tetap buka. Penutupan tiga hari yang dilakukan pemerintah daerah kepada supermarketsuparmarket tertentu, mengakibatkan kerugian hilangnya omzet pengusaha. Mata rantainya juga terpengaruh, pemasok, tenaga pendistribusi.

“Omzet tentu turun drastis. Hanya 20 sampai 30 persen saja saat sebelum lebaran,” ujarnya. Karena itu, seluruh anggota FKSM Kamis (28/5) kemarin melakukan pertemuan. Membahas langkah apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi pengurangan karyawan besar-besaran. FKSM berencana akan melakukan auidensi dengan gubernur, dan walikota. Jefri mengatakan, FKSM ingin menyatukan pemahaman dengan pemerintah daerah.

Supermarket selama beroperasi di masa pandemi Covid-19, melakukan SOP yang ketat secara maksimal.

Guna menghindari potensi penularan virus corona.

Diantaranya yang dilakukan, menyediakan tempat cuci tangan, menyiagakan petugas khusus untuk memeriksa suhu tubuh konsumen sebelum diperbolehkan berbelanja. Selain itu, disediakan hand sanitizer.

“Supermarket sebetulnya jauh lebih ketat dibanding pasar tradisional. Tapi kok kita yang ditertibkan. Jika pemerintah masih terus memberlakukan kebijakan menutup supermarket, tidak ada pilihan lain.

Kami juga akan melakukan efisiensi karyawan dan tenaga-tenaga pendukung lainnya,” demikian Jefri. (bul)

Jefri

Apjati : Seluruh PPTKIS Tutup

Mataram (Suara NTB) Seluruh Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) telah ditutup. Hingga waktu yang belum ditentukan. Rekrutmen Pekerja Migran Indonesia (PMI) hingga penempatan, praktis tidak dilaksanakan. Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Provinsi NTB, H. Muhammadun kepada Suara NTB, Kamis (28/5) kemarin mengatakan, pegawai dan petugas lapangan dirumahkan sementara. Sampai ada titik terang, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, terutama ke Malaysia sementara ini belum dibuka. Kalaupun dibuka, syaratnya cukup berat. Tenaga kerja yang masuk harus dikarantina terlebih dahulu. Selama 14 hari. Biaya ditanggung secara mandiri. Berlaku mulai 1 Juni 2020. “Biayanya sekitar 500 ringgit. Atau sekitar Rp3,5 juta selama karantina, perorang. Dari mana mencarikan biaya untuk karantina ini,” kata H. Muhammadun.

Karena itu, PPTKIS memilih off. Sampai situasi memungkinkan normal kembali. Untuk pengiriman ke Timur Tengah juga belum ada kejelasan. Harapannya, pemerintah Arab Saudi membuka kembali pelaksanaan Ibadah Haji. Ada harapan pengiriman tenaga kerja, jika pemerintah Arab Saudi telah melonggarkan pelaksanaan haji.

Sebelumnya, pada pertengahan Februari 2020, Pemprov NTB bersama Apjati melaunching kegiatan Job Fair ke Arab Saudi, diselenggarakan oleh PT. Bursa Usaha Migrant Indonesia (BUMI) Provinsi NTBdi Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB. NTB secara resmi menjadi pilot project pelaksanaan Job Fair ke Arab Saudi melalui sistem satu kanal. Pengiriman PMI dilakukan melalui PT. BUMI. Bekerjasama dengan salah satu perusahaan penempatan di Arab Saudi, yaitu Syarikah.

Penempatan pekerja ke Arab Saudi menggunakan sistem satu kanal ini dilakukan di tengah berlakunya moratorium pengiriman pekerja ke Timur Tengah. Untuk tahap awal, uji coba pengiran satu kanal ini, direncanakan akan menempatkan 9.000 pekerja asal Indonesia. PMI dari NTB diprioritaskan mendominasi mengisi kuotanya.

Pendaftaran bekerja di Timur Tengah melalui satu kanal ini, kata H. Muhammadun cukup banyak peminat.

Karena adanya wabah Covid-19 ini, praktis, rencana ini juga tertunda. Juga entah sampai kapan. “Belum ada informasi dari Kemanaker,” ujarnya. Calon PMI yang telah diberikan pelatihan juga telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Sembari menunggu panggilan kembali untuk diberangkatkan.

Pada bagian lain, negara penempatan PMI, khususnya di Malaysia tengah gencar melakukan penertiban tenaga kerja ilegal. Hal itu memicu tingginya potensi tenaga kerja yang akan pulang ke negara masing-masing, tak terkecuali tenaga kerja Indonesia. Untuk mengantisipasi kemungkinan penularan covid-19, pemerintah melakukan pengetatan di pintupintu masuk di perbatasan. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Gapasdap NTB Berharap Daerah Suarakan Penurunan Harga BBM Mataram (Suara NTB) Kapal-kapal penyeberangan masih dipertahankan beroperasi, meskipun terseok-seok beban operasional yang tak sebanding dengan pemasukan.

Pengusaha kapal sangat berharap, pemerintah menurunkan harga bahan bakar, agar operasional penyeberangan tetap bisa dipertahankan.

Harga minyak dunia sudah mengalami penurunan, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberang (Gapasdap) Provinsi NTB juga mengharapkan, pemerintah daerah bisa menyuarakannya ke pusat. Di Jawa Timur, permintaan untuk menurunkan harga BBM ini juga telah disuarakan oleh Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). “Jika dirasa sangat penting, kita berharap daerah juga menyuarakannya ke pusat,” kata Ketua Gapasdap Provinsi NTB, Listyono Dwitutuko kepada Suara NTB, Kamis

(28/5) kemarin.

Pengusaha penyeberangan, terutama yang melayani penyeberangan Lembar (Lombok) – Padang Bai (Bali) dan sebaliknya, sampai saat ini masih dipertahankan dilayani oleh 16 kapal sehari. Padahal, load factor (jumlah muatan yang terangkut oleh kapal berbanding dengan kapasitas kapal) sangat rendah, 10-20 persen. “Sementara ini kita hanya melayani angkutan barang saja. 16 kapal sehari ini kita upayakan tetap beroperasi.

Berharap untung-untungan,”

imbuh Lis, sapaan akrabnya.

Operasional kapal, beban tertinggi adalah bahan bakar.

Dari total biaya operasional, di dalamnya komponen bahan bakar mendomininasi, sampai 70 persen. Karenanya, menyusul terjadinya penurunan harga minyak dunia, pengusaha kapal penyeberangan berharap, pemerintah pusat membijaksanai penurunan harga bahan bakar di Indonesia.

“Setidaknya, beban operasional kita bisa dikurangi agar bisa bertahan. Keuntungannya bukan kepada pengusaha

kapal saja, kepada seluruh moda transportasi,” imbuhnya. Beratnya beban operasional, di tengah tuntutan layanan penyeberangan harus tetap dilayani, perusahaan tidak ada pilihan lain, selain melakukan efisiensi. Lis mengatakan, mengapa sampai saat ini perusahaan bertahan melayani penyeberangan Selat Lombok, lebih karena kebijakan subsidi silang.

Operasional untuk penyeberangan di Selat Lombok, ditutupi oleh penyeberangan di daerah lain. “Saya rasa semua perusahaan melakukan hal itu, kalau tidak subsidi silang, otomatis tidak jalan. Karena itu, kita sangat mengharapkan pemerintah membijaksanai soal harga BBM ini.

Kalau naik harga minyak du-

(Suara NTB/bul)

Listyono Dwitutuko nia, silahkan di naikkan. Kalau turun, kita berharap diturunkan,” demikian Manager Cabang Lembar PT. Dharma Lautan Utama ini. (bul)

Promo Cashback Honda Supra GTR150 hingga Rp1,4 Juta Mataram (Suara NTB) Astra Motor NTB memberikan program spesial cashback sampai dengan Rp1,4 jutaan untuk pembelian Honda Supra GTR150.

Honda Supra GTR150 mengusung mesin 150cc DOHC 4-valve didukung transmisi 6 kecepatan. Model ini dibekali dengan tenaga yang berlimpah hingga 12,0 kW (16,3 PS)/9.000 rpm sehingga menghasilkan performa terbaik di kelasnya.

Untuk mendukung pengendara pecinta kecepatan dan kelincahan di jalan, New Honda Supra GTR150 memiliki akselerasi yang responsif yakni 10,7 detik untuk jarak tempuh 0-200m dengan kecepatan maksimum hingga mencapai 122 km/jam. Dengan performa tinggi yang dihasilkan, New Honda Supra GTR150 tetap hemat dalam pemakaian bahan bakar yang mampu menjelajah hingga 42,2 km/liter dengan metode ECE R40 (berdasarkan pengujian internal AHM).

Model ini juga ramah lingkungan sesuai standar emisi EURO3. Desain terbaru yang lebih tangguh pun siap menemani pengendara merasakan sensasi 6 kecepatan yang dihasilkan dari mesin DOHC yang dimiliki New Honda Supra GTR150.

Untuk konsumen yang ingin mengetahui informasi dan melalukan transaksi pembelian dapat menscan barcode Honda NTB yang tertera pada material promosi Astra Motor Honda NTB. Kemudahan dalam pelayanan terus diinovasikan agar memudahkan konsumen Honda dalam melakukan transaksi seperti mengetahui informasi tentang produk, harga serta ketersediaan unit yang diinginkan.

Astra Motor NTB selalu

berupaya untuk memberikan pelayanan instan dengan tetap mengutamakan kepuasan konsumen.

Dengan tetap memprioritaskan protokol pemerintah untuk melakukan physical distancing, Astra Motor NTB tetap melayani konsumen dengan cara yang lebih praktis. Kini Astra Motor NTB menghadirkan layanan scan barcode Honda NTB yang memudahkan konsumen untuk mengetahui layanan praktis Honda dengan cukup satu kali klik saja. Konsumen cukup melakukan scan barcode Honda NTB yang tersedia di material promosi Honda (iklan Koran) nantinya konsumen akan terhubung dengan layanan cepat Honda seperti info promo special motor Honda, aplikasi Motorku X, layanan Honda Care, serta akun media social Astra Motor NTB. “Promo Honda Supra GTR150 kami memberikan cashback special sampai dengan Rp 1.4 jutaan. Program ini berlaku diseluruh Dealer Honda yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat sampai periode akhir Mei 2020,” ujar Kresna Murti Dewanto selaku Marketing Sub. Dept Head Astra Motor NTB. New Honda Supra GTR150 hadir dengan 4 varian pilihan warna, pada tipe Exclusive yakni Matte Red dan Matte Silver dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Pulau Lombok Rp25.350.000. Sementara untuk tipe Sporty, pilihan warna Spartan Red dan Gun Black dipasarkan dengan harga OTR Pulau Lombok Rp25.170.000. (bul) (Suara NTB/ist)

New Honda Supra GTR150 promo hingga Rp1,4 jutaan

Jatim Adakan Misi Dagang, Pengusaha Komoditas dari NTB Diharapkan Ambil Bagian Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan misi dagang untuk mendorong kinerja perdagangan dalam negeri. Momentum ini dapat dimanfaatkan oleh pengusaha komoditas di NTB. Misi dagang ini dijadwalkan pada Selasa 2 Juni 2020 dengan telekonferensi via zoom meeting. Dari NTB, Jawa Timur mengundang tiga pengusaha komoditas ikut berpartisipasi.

“Jawa Timur minta tiga pengusaha dari NTB, tapi saya mintanya enam.

Sudah ada 4 pengusaha yang mengkonfirmasi dan berpeluang besar ikut kegiatan misi dagang ini,” kata Ir. Bing Gianto, Manajer

H. Muhammadun (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/ist)

Bing Gianto Pengelola Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Jawa Timur di NTB. Misi dagang ini mempertemukan antar pengusaha untuk melakukan tawar menawar komoditas, dan bertransaksi. Biasanya, yang dipertemukan adalah pengusahanya langsung. Bukan pengusaha calo. Misi dagang ini memperpendek mata rantai bisnis sehingga harga yang ditawarkan berdasarkan harga produsen.

KPD Jawa Timur di Mataram, NTB juga tengah mencari pengusaha-pengusaha di NTB yang berminat mengikuti kegiatan misi dagang ini.

Pengusaha komoditas apapun, terbuka peluang. Tidak khusus pada komoditas tertentu saja.

Pengusaha yang siap ikut serta diantaranya, pengusaha

NTB yang membutuhkan daging beku. Ada juga pengusaha tambak udang yang tertarik ikut.

Demikian juga pengusaha hasil bumi, ada 200 ton jagung yang akan ditawarkan oleh salah satu pengusaha NTB pada kegiatan misi dagang nanti. Yang paling diharapkan dari NTB ikut berperan serta adalah PT. Gerbang NTB Emas (GNE).

“GNE kan butuh link bisnis juga. Ini ada lima provinsi yang diundang. Termasuk NTB. Dan ini peluang bagus.

Surabaya seluruh pengusahanya sudah siap,” katanya.

Target kegiatan misi dagang ini, tambah Bing Gianto, minimal ada perjanjian kerjasama atau ada kesepakatan bisnis antara pengusaha. Kegiatan misi dagang ini sangat sering dilakukan oleh Jawa Timur. Nilai transaksinya setiap kali kegiatan mencapai ratusan miliar.

“Kami hanya memfasilitasi, kami tidak mematok fee berapa persen, apalagi meminta. Kami murni memfasilitasi pengusaha bertemu dan bertransaksi.

Tugas dan tanggung jawab kita hanya sebagai penghubung,” kata Bing Gianto.

Misi dagang ini menjadi peluang bagus di masa pandemi Covid-19 ini. Harapannya, jika terjadi transaksi, akan menghidupkan kembali gerak ekonomi di dalam negeri. (bul)

SUARA NTB Jumat, 29 Mei 2020

(Suara NTB/yon)

Beralih ke Usaha Lain TERJADINYA wabah Corona (Covid-19) sangat berdampak terhadap segala aspek kehidupan masyarakat. Terutama yang paling merasakan dampak virus ini yaitu sektor pariwisata. Kondisi ini terbukti dengan ditutupkan seluruh hotel disertai dirumahkannya para karyawannya.

Terkait kondisi tersebut, para pelaku pariwisata khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diminta untuk menggeluti usaha-usaha baru sementara waktu. Langkah ini penting dilakukan untuk menyiasati keterpurukan yang dialami sektor pariwisata saat ini. Terlebih penutupan sektor pariwisata dalam jangka waktu yang belum ditentukan dan merupakan kebijakan pusat.

“Kita imbau supaya para pelaku pariwisata untuk sementara beralih ke usaha atau pekerjaan yang lain. Apalagi di Lotim rata-rata punya pekerjaan lain. Mereka petani, guru, peternak, nelayan dan lainnya,” terang Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, Dr. M. Mugni, Kamis (28/5).

Ditambahkannya, nilai dasar dari pariwisata adalah kedatangan orang atau pengunjung dan berkumpul. Sementara, kondisi yang dihadapi dalam penanganan Covid-19 dengan keras dilarang adanya suatu program atau kebijakan yang menyebabkan terjadinya orang berkumpul. Atas dasar itulah dilakukan penutupan terhadap seluruh objek wisata di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lotim.

Terkait adanya objek-objek wisata yang tetap buka, Mugni mengklaim jika objek wisata tersebut bukan ranah kebijakan atau izin dari Dispar yang tidak dilakukan penjagaan.

Sehingga ia meminta kepada pemerintah desa untuk menjaga objek wisata di desanya masing-masing dari kedatangan orang luar sesuai protap Satgas Covid-19.

“Seperti wilayah pantai dan objek wisata yang tidak dijaga oleh Dispar, itu ranah tanggung jawabnya di pemerintah desa. Masing-masing desa juga sudah disurati oleh bupati,”jelasnya.

Sementara untuk yang di bawah pengawasan Dispar berupa objek-objek wisata terkoordinasi seperti tempat hiburan, objek wisata tirta (air) milik pengusahaan dan beberapa objek wisata lainnya yang berada di bawah pengelolaan dan pengawasan Dispar Lotim. “Jika ada yang buka objek wisata yang jadi kewenangan kita ini, tentu kita tegur dan lakukan pembinaan,”katanya. (yon) M. Mugni

Gelombang Tinggi, Nelayan Diimbau Tidak Melaut Praya (Suara NTB) Kawasan pesisir pantai Lombok Tengah (Loteng) bagian selatan saat ini tengah dilanda cuaca buruk yang ditandai dengan gelombang tinggi. Untuk itu, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai diimbau waspada potensi air pasang.

Para nelayan pun diminta untuk tidak melaut sementara waktu sampai kondisi kembali normal.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Murdi, AP. M.Si., Kamis (28/5) mengatakan, saat ini gelombang laut pantai bagian selatan Loteng bisa mencapai hingga 2 meter. Kondisi ini sangat berbahaya bagi nelayan jika memaksakan diri untuk melaut.

“Kita tidak melarang nelayan untuk melaut. Tapi untuk sementara itu jangan turun ke laut dulu jika memang kondisi tidak begitu mendesak. Karena kondisi laut yang kurang bersahabat.

Begitu pula masyarakat harus tetap waspada. Karena ada potensi air laut naik, dampak dari gelombang tinggi,” ujarnya.

Bahkan, di beberapa lokasi, ujarnya, air laut sempat naik hingga ke daratan. Seperti di kawasan Pantai Tanjung A’an air laut naik hingga ke area pemukinan dan lapak warga. Di kawasan Pantai Selong Belanak, Are Guling, Mawun dan Kuta juga demikian. Bahkan di kawasan Pantai Are Guling air laut sempat menyeret puluhan perahu nelayan hingga beberapa di antaranya rusak.

Murdi mengatakan, sesuai prakiraan dari pihak BMKG kondisi cuaca ekstrem seperti ini akan berlangsung dalam dua sampai tiga hari ke depan, sehingga pihaknya mengimbau nelayan untuk tidak melaut. Selain itu, masyarakat juga sementara menghindari kawasan pesisir agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Fenomena ini memang sudah umum terjadi dan nelayan pasti sudah paham. Tapi alangkah baiknya kita tetap ingatkan. Supaya hal-hal yang tidak diiinginkan tidak sampai terjadi,” tambahnya. Dan, sebagai langkah antisipasi, pihaknya sudah menerjunkan tim reaksi cepat ke lapangan.

Untuk melakukan pengawasan dan patroli.

Harapannya, ketika terjadi bencana akibat cuaca buruk pihaknya bisa melakukan upaya penanganan dini, sehingga potensi terjadi kerugian, baik itu materi maupun kerugian jiwa bisa diminimalisir semaksimal mungkin. “Sekarang tim kita sudah berada di lokasi. Memantau dan mengawasi kondisi kawasan pesisir sampai kondisi cuaca kembali normal,” ujarnya. (kir)

BUMDes Minta Program JPS Dibayar Giri Menang (Suara NTB) Para pengurus BUMDes di Lombok Barat (Lobar) mengeluh sampai saat ini pengadaan bantuan Jaring Pengaman sosial (JPS) belum dibayarkan, hampir sebulan BUMDes diutang oleh Pemda. Mereka juga mempertanyakan perihal beban pajak yang mencekik mencapai 11 persen lebih. Ditambah persyaratan pencairan yang dinilai jelimet.

“Kami tidak akan melanjutkan kerjasama dan menjadi penyalur JPS Mantap apabila belum dibayar dan pencairan dana dipersulit,” tegas Ketua Forum BUMDes Lobar, Nurdin pada Suara NTB belum lama ini.

Awalnya, kata dia, BUMDes sangat antusias dengan dilibatkannya dalam Program Covid-19 sebagai partner pengadaan sembako program JPS Mantap Lobar tahun ini.

Karena keikutsertaan ini dinilai bentuk dari perhatian Pemda untuk mendorong kemajuan ekonomi desa dengan berkembangnya BUMDes. “Namun apa yang kami dapatkan tidak sesuai dengan harapan. Bagaimana tidak? Program JPS Mantap tahap pertama ini pembelian sembako untuk dibagikan ke masyarakat dimodali oleh BUMDes. Namun setelah rampung tahap pertama, pencairan dana BUMDes tak semulus sesuai harapan.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Sosial Lobar L. Marta Jaya, menegaskan, pihaknya segera akan mencairan pembayaran pada 40 BUMDes. Termasuk meniadakan pajak 11,5 persen. “Kami akan beri keringanan pajak ditiadakan, dan pencairan pembayaran pekan ini 30 lebih BUMDes yang penuhi syarat,” jelasnya.

Terkait adanya BUMDes mengancam menghentikan penyaluran JPS, pihaknya sudah mengklarifikasi dan memastikan pencairan pada 40 BUMDes yang sudah melengkapi persyaratan.

Sementara untuk penyaluran tahap II calon penerimanya sebanyak 13 ribu lebih. Data calon penerima ini sudah diverivikasi dan validasi (verivali) ulang, karena data tahap I otomatis diganti oleh desa sudah dikembalikan ke dinas. Jika ditambah dengan penerima tahap I sebanyak 21 ribu maka total penerima JPS 34 ribu. Untuk penyaluran tahap II direncanakan pekan depan.

Dalam mempersiapkan penyaluran tahap II ini lebih ekstra, pihaknya akan melakukan rapat dengan para camat. Sebelum disalurkan, pihaknya mengecek dulu barang yang akan dibagikan. Termasuk spek barang, seperti kualitas, jumlah.

Pihaknya akan menambah satu masker lagi menjadi dua buah per KK dan kualitas telur harus ukurannya lebih Besar. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Gubernur, Danrem dan Kapolda NTB Apresiasi Penanganan Covid-19 di Lotim Selong (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.MSc, Danrem 162 Wira Bhakti, Kolonel CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, Kapolda NTB, Irjen Pol. M. Iqbal dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB Nanang Sigit Yulianto, SH., MH, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Kamis (28/5). Dalam kunjungannya ke Lotim ini, para petinggi di Bumi Gora ini mengapresiasi langkah-langkah penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemkab Lotim.

Dalam sambutannya, gubernur mengakui apa yang dilakukan oleh Pemkab Lotim melalui gugus tugasnya dalam menangani Covid-19 cukup baik. Upaya-upaya yang sudah dilakukan harus tetap dijaga dan ditingkatkan, apalagi saat ini di NTB sudah terjadi kasus gelombang kedua atau transmisi lokal. Menurut gubernur, kasus transmisi lokal sangat sulit untuk ditelusuri.

“Sebelumnya Klaster Gowa, Jakarta, Bogor, dan lainnya sudah selesai,” sebutnya.

Menyikap hal tersebut, orang nomor satu di NTB ini mengingatkan supaya pemerintah jangan sampai lengah, sehingga dapat berdampak terhadap terjadinya peningkatan kasus baru. Gubernur juga mengajak semua pihak untuk disiplin dan patuh terhadap aturanaturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid19 khususnya di Provinsi NTB. Gubernur menyebutkan, saat ini banyak tenaga kesehatan mulai terpapar Covid-19.

Sementara sarana prasarana semakin terbatas. Bahkan untuk kasus positif usia anakanak, Provinsi NTB menduduki posisi kedua tertinggi di Indonesia. Maka dari itu, sudah sepatutnya kepala daerah bersama jajaran untuk terus melakukan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat.

“Mulai dari Presiden meminta kita untuk lebih disiplin. Jangan sampai penyebaran semakin banyak, tenaga

kesehatan semakin sedikit, namun semangat memberantas Covid-19 malah memudar.

Kita semua berharap berharap pada bulan Juni NTB normal kembali,” harap gubernur.

Apresiasi juga disampaikan, Danrem 162/Wira Bhakti, Ahmad Rizal Ramdhani.

Diakuinya Kabupaten Lotim merupakan kabupaten paling progresif dalam pencegahan Covid-19 serta tahapantahapan yang dilakukan terstruktur dengan baik. “Kabupaten Lotim patut kita apresiasi, penanganan Covid-19 terbaik di NTB, bahkan salah satu terbaik di Indonesia,” sanjungnya.

Dalam paparan bangkit dan rekomendasi pencegahan berkembangnya Covid-19 di NTB, Danrem menyampaikan jumlah pasien terkonfirmasi positif di NTB per tanggal 27 Mei 2020 sebanyak 562 orang, sembuh 273 orang, meninggal dunia 10 orang dan kasus aktif pasien positif dalam perawatan sebanyak 279 orang. Jumlah 562 ini di antaranya, balita 0-5 tahun 35 orang, anak-anak 618 tahun 42 orang, dewasa 1945 tahun 303 orang, lansia 4665 tahun 151 orang, dan manula 65 tahun ke atas 31 orang.

Pada kesempatan itu, Danrem menyampaikan beberapa rekomendasi dan saran, di antaranya seluruh pasar tradisional yang diperbolehkan beroperasi oleh Pemda wajib memiliki, posko terpadu, TNI, Polri, Satpol PP. Selain itu, pengelola pasar dalam upaya mengendalikan pasar sesuai

(Suara NTB/yon)

KUNJUNGAN - Rombongan Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lotim dalam penanganan Covid-19, Kamis (28/5). protokol Covid-19, membata- id-19,” pesan mantan Kepala Adapun berdasarkan grafik si waktu operasional pasar, Divisi Humas Mabes Polri ini. perkembangan kasus Covid-19 Menanggapi hal itu, Bupati Lotim per tanggal 28 Mei 2020, mulai beraktivitas pukul 09:00 wita dan tutup pukul 12:00 Lotim, H. M. Sukiman Azmy, jumlah terkonfirmasi positif wita, pasar harus memiliki sangat berterima kasih atas sebanyak 57 orang, sembuh 36 fasilitas pendukung pencega- apresiasi yang diberikan. Bu- orang, masih positif 19 orang han Covid-19. Selanjutnya pati mengaku sudah mencatat dan meninggal dunia 2 orang. penerapan sistem penjualan saran dan rekomendasi yang Kasus positif ini tersebar di 15 barang menggunakan sistem diberikan untuk kebaikan ke kecamatan di Kabupaten blok berdasarkan jenis barang depannya yang salah satunya Lotim, sementara 6 kecamadan memiliki pengeras suara berupa pembatasan jarak dan tan lainnya masih zona kuning untuk mengimbau penerapan penerapan protokol kesehatan dengan jumlah Pasien Dalam di pasar. “Besok, (hari ini, red) Pengawasan (PDP) sebanyak protokol kesehatan.

Sedangkan Kapolda NTB, kita akan mulai dari Pasar 302 orang dan masih dalam M. Iqbal, mengibaratkan pen- Paokmotong,” ujar bupati. pengawasan 82 orang. (yon) anganan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemkab Lotim cukup baik dan mengibaratkan, seperti pertandingan tinju. Di mana pada ronde pertama hingga kelima Kabupaten Lotim sudah menang dengan terjadinya penurunan kasus.

Namun memasuki ronde keenam dan ketujuh mengalami kekalahan dengan adanya lonjakan kasus baru. Maka dari itu, ia meminta supaya Lotim harus bangkit dan dapat menang pada ronde ke-12.

“Tetap bergandengan, fokus bekerja dalam melawan Cov-

Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan Disesuaikan Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Kesehatan (Dikes) mengalokasikan anggaran sebesar Rp29 miliar untuk insentif para tenaga kesehatan di daerah ini. Pembayaran insentif dijadwalkan dua tahap, yakni pada bulan April dan Mei. Hanya saja, sampai saat ini pembayaran baru tahap pertama. Sedangkan untuk tahap kedua akan menyesuaikan dengan SK Menteri Kesehatan (Menkes).

Demikian disampaikan, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, dr. M. Hasbi Santosa, M.Kes, Kamis (28/5).

Menurutnya, untuk insentif tahap pertama sudah tuntas dibayarkan kepada semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sebanyak satu kali yaitu insentif bulan April. Sementara untuk pembayaran insentif tahap kedua atau bulan Mei, dari Dikes Lotim mengaku belum meminta dananya dan sedang menyesuaikan dengan SK Menkes.

“Insentif tenaga kesehatan tahap pertama sudah kita salurkan ke seluruh tim Covid19 di 35 puskesmas se- Kabupaten Lotim dengan total anggaran sebesar Rp4,6 miliar per bulan,”terangnya.

Dikatakannya, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan

(Suara NTB/yon)

M. Hasbi Santosa sangat layak mengingat tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Insentif ini sebagai bentuk penghormatan dan dedikasi terhadap tenaga kesehatan yang berjuang menangani pasien Covid-19 yang memiliki risiko cukup tinggi.

Untuk penyaluran insentif bagi tenaga kesehatan ini diberikan dalam dua tahap mulai bulan April dan Mei. Tenaga kesehatan yang mendapat insentif ini berdasarkan yang memiliki SK tim Covid-19 di tingkat puskesmas. Sementara besaran yang didapatkan berbeda mulai dari dokter maupun per-

awat dengan dana bersumber dari APBD realokasi dan refocussing penanganan Covid-19.

Adapun berdasarkan SK bupati Nomor 188.45/302/KES/ 2020 terkait penetapan besaran insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang menangani Covid-19 maupun SE standar dasar harga maksimal Menteri Keuangan. Namun Pemkab Lotim melakukan penyesuaian berdasarkan kemampuan daerah. Di antaranya untuk insentif bagi dokter Rp7,5 juta, tenaga perawat dan bidan Rp3,5 juta, tenaga kesehatan lainnya Rp2 juta. Dan kebijakan dari Pemda berupa sopir dan non kesehatan diberikan insentif Rp1 juta. “Baik PNS dan honor terpenting tertuang namanya di SK. Itu diberikan per bulan selama dua bulan,”jelasnya.

Untuk Kabupaten Lotim, jumlah penerima insentif sebanyak 1.400 tenaga. Masingmasing di tingkat puskesmas tergantung usulan, misalnya untuk tenaga terbanyak di Puskesmas Keruak 80 tenaga dan terendah di Puskesmas Pengadangan Kecamatan Pringgasela. “Yang mendapat insentif ini tenaga yang bekerja, mulai dari Tim TGC, pelacakan kontak, surplayer dan penanganan lainnya,”j elasnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

PENYEBERANGAN - Aktivitas penyeberangan kapal feri dari Pelabuhan Kayangan menuju Pototano.

Cuaca Buruk, ASDP Klaim Penyeberangan Kayangan-Pototano Normal

Selong (Suara NTB) Cuaca buruk yang terjadi beberapa hari terakhir ini menyebabkan sejumlah pohon tumbang di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Meski demikian, terjadinya cuaca buruk tidak mengganggu arus penyeberangan laut. PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Kayangan mengklaim jika arus penyeberangan dari Pelabuhan Kayangan, Lotim menuju Pelabuhan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) normal.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (28/5), General Manager PT. ASDP Cabang Kayangan, Lotim, M. Yasin, menyampaikan jika untuk pelayaran sampai saat ini masih normal meski untuk situasi cuaca berawan, namun terbilang normal untuk pelayaran. Kecepatan angin tercatat 15 knot dan ketinggian ombak 0,5 meter. “Atas catatan kondisi tersebut, kata M. Yasin, untuk pelayaran masih normal dan aman,” terangnya.

Menyikapi perubahan cuaca yang kian tidak menentu ini, ASDP Kayangan terus berkoor-

dinasi dengan Syahbandar dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Sehingga pendeteksian dini untuk perkembangan cuaca dapat diketahui untuk dilakukan langkahlangkah untuk keselamatan para penumpang. Disampaikan kondisi penyeberangan dikatakan bahaya apabila kondisi ombak di atas tiga meter. “Koordinasi dengan berbagai pihak tetap kita lakukan,”tambahnya.

Di samping itu, pihaknya juga melakukan pengurangan pengoperasian armada kapal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan dari 10 armada kapal menjadi 8 armada kapal. Sebanyak 8 armada itu berlayar sebanyak 96 trip dan jika 10 kapal maka 108 trip selama 24 jam baik dari arah Pelabuhan Kayangan Lombok Timur maupun Pelabuhan Poto Tano KSB. “Jumlah kapal kita sebanyak 22 unit. Pengurangan pengoperasian kita lakukan untuk meningkatkan pelayanan serta kapal-kapal tidak mubazir. Langkah ini juga untuk mengefektifkan pengoperasian kapal sehingga tidak hanya berada di tempat bersandar,”pungkasnya. (yon)

Keluh Kesah Keluarga Tenaga Kesehatan di Lobar

Rela Ditinggal Tugas, Sedih Merasa Dikucilkan dan Dijauhi Warga Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan menangani Corona atau Covid-19 tak jarang mendapatkan perlakuan kurang enak dari masyarakat. Padahal merekalah yang langsung ‘’berjuang’’mempertaruhkan kesehatan dan nyawa demi kesembuhan pasien positif Corona.

ADANYA stigma negatif tenaga medis rawan menularkan Covid-19, karena bersentuhan dengan pasien menambah beban tenaga kesehatan saat berada di masyarakat.

Keluarga tenaga kesehatan pun sangat merasakan dampak stigma negatif ini. Tak jarang mereka dijauhi bahkan dikucilkan oleh warga sekitar.

Warga menjauhi karena alasan tidak berani tertular oleh Covid-19. Hal ini sangat kontras dengan pengorbanan mereka yang rela ditinggal untuk menjalankan tugas menangani pasien. Waktu luang bersama keluarga pun kurang, karena mereka hampir setiap hari ditinggalkan.

Hal ini disampaikan S,

suami salah satu tenaga kesehatan di wilayah Lobar menuturkan begitu beratnya menghadapi stigma warga hanya karena istrinya sebagai tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Lobar. Sebagai suami tenaga kesehatan, terkadang mendapat pertanyaan yang kurang enak didengar.

“Bagaimana istrimu kan positif? Awas jangan terlalu keluar-keluar,” tutur S menirukan pernyataan warga ke dirinya.

Padahal, kata dia, istrinya tidak positif Corona. Meski istrinya pernah diisolasi mandiri di rumah selama 3 hari, karena menunggu hasil swab. Tapi setelah hasil swab keluar dan hasilnya negatif, anggapan warga belum hilang. “Alhamdulillah

negatif, tapi anggapan warga ini belum hilang,” keluh dia.

Ia mengaku keluar rumah saja agak kikuk, karena warga yang tak seperti biasa ke dirinya. Tak hanya dirinya, anaknya pun mendapatkan perlakuan berbeda.”Anak saya yang mau bermain dengan teman-temannya malah dijauhi, karena stigma Corona,” kata dia.

Sementara Kepala Dikes Lobar Hj. Made Ambaryati menyebut ada tujuh orang tenaga kesehatan di Lobar yang positif. Tenaga kesehatan ini terdiri dari lima bidan dan dua perawat. Meski demikian, pihaknya menyayangkan adanya tenaga kesehatan yang ditolak warga. “Ada beberapa tempat tenaga kesehatan di-

(Suara NTB/dok)

Hj. Made Ambaryati tolak pulang oleh warga, ini sangat disayangkan. Seharusnya tidak begitu,” ujarnya.

Alasannya, tenaga kesehatannya sebelumnya sudah dikarantina dan hasil swab negatif. Karena itu untuk men-

gatasi masalah ini, ujarnya, Dandim, Kapolres Lobar siap turun tangan. Nantinya tenaga kesehatan yang ditolak akan dikomunikasikan ke aparat, kemudian aparat turun membantu menyampaikan ke warga.

Kalaupun, kata dia, warga butuh surat keterangan negatif, maka pihaknya akan memberikan surat tersebut agar tenaga kesehatan diterima oleh tetangga. Pihaknya tengah mendata nama-nama tenaga kesehatan agar bisa dikoordinasikan dengan aparat TNI dan Polri.

Pihaknya juga memperketat dan sedikit keras kepada petugas medis yang bekerja di rumah sakit dan puskesmas agar mengunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai ketentuan, melepas APD pun sesuai produser.

“Sebab mereka tidak memakai APD sesuai ketentuan itu kemungkinan besar bisa tertular,’’ ujarnya mengingatkan. (her)

SUARA NTB Jumat, 29 Mei 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

2 Juni, Pelajar di Dompu dan Kota Bima Mulai Masuk Sekolah Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu dan Kota Bima akan kembali mengaktifkan sekolah dengan sistem tatap muka pada 2 Juni 2020 mendatang.

Sekolah diaktifkan kembali dengan tetap menggunakan panduan sesuai protap kehidupan normal baru di dengan pandemi Covid-19.

Pembatasan siswa dan waktu tatap muka akan menjadi pilihan sekolah mengaktifkan kembali proses belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19.

“Surat edaran (SE) kami sampai 1 Juni (2020). Jadi mungkin sampai 2 Juni tidak diperpanjang (belajar di rumah). Kami akan coba aktifkan kembali sekolah dengan beberapa syarat. Yang utama terkait protap Covid-19, yang kedua sedang dibuatkan panduan,” kata Kepala bidang Pendidikan Dasar

Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, Zainal Afrodi, M.Pd kepada Suara NTB, Kamis (28/5).

Panduan proses belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19, kata Zainal Afrodi sedang di susun dan akan diedarkan segera setelah ditandatangani oleh Bupati. Diantaran opsinya, membatasi jumlah siswa per kelas. Opsi ini dengan membagi siswa, seperti ketika siswanya 30 orang. 15 orang masuk Senin, 15 orang lainnya masuk Selasa. “Sehingga tatap

mukanya 3 kali dalam sepekan, gurupun kita bagi,” katanya.

Opsi lain, siswa masuk pertingkatan sekali sepekan atau 2 kali sepekan. Panduan ini sedang diatur, sehingga pihak sekolah bisa menentukan sikap setelah melihat panduan dan disesuaikan dengan kondisi sekolahnya.

Sekolah juga bisa tentukan sendiri model pembelajarannya dengan tetap memperhatikan protap Covid-19. “Bupati juga tidak saklek minta masuk secara utuh,” katanya.

Untuk penerimaan siswa baru, kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH mengatakan, dilakukan secara manual dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19. Karena sistem zonasi masih berlaku pada penerimaan siswa baru tahun 2020 ini. “PPDB masih dilakukan secara manual dengan tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19,” katanya.

Libur Diperpanjang Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kembali memperpanjang masa libur sekolah semua jenjang sampai dengan 1 Juni mendatang.

Kepala Dikbud Kota Bima,

Dr. H. Syamsudin mengatakan perpanjangan libur sekolah tersebut dilakukan karena ada beberapa pertimbangan dan melihat kondisi status darurat pandemi Covid-19 yang hingga kini belum dicabut.

“Perpanjangan masa libur sekolah karena masih status darurat Covid-19. Kami juga berkoordinasi dengan Walikota dan memperpanjang libur sampai 1 Juni,” katanya, Kamis (28/5).

Menurutnya pandemi Covid19 sudah sekitar 3 Bulan pelajar menjalani Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara daring.

Syamsudin mengatakan berdasarkan evaluasi, perkembangan selama belajar daring yang diterapkan selama pan-

Diduga Terlibat Curanmor, Pamhut KPH Tambora Terancam Dipecat Dompu (Suara NTB) – Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tambora, Sukri mengakui salah seorang anggota Pamhut-nya ditangkap polisi. Atas dugaan terlibat tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Dusun Latonda I Desa Pekat. Kendati demikian, sejauhmana indikasi keterlibatannya belum diketahui pasti.

“Kalau terbukti dan seterusnya atau kuat indikasi yang menyatakan dia terlibat, kita segera mengusulkan untuk diberhentikan,” tegasnya menjawab Suara NTB, Ka(Suara NTB/jun) mis (28/5). Sanksi pemecatSukri an bagi tiap anggota yang terbukti terlibat tindak pidana melawan hukum, menurut dia, satusatunya langkah terbaik. Apalagi dengan status yang bersangkutan saat ini sebagai pengaman hutan atau Pamhut.

Pasca penangkapan pihaknya sudah mendatangi Mapolsek Pekat untuk memastikan. Hanya saja, agenda tersebut tidak membuahkan hasil lantaran Kapolsek tidak berada di tempat. “Kemarin saya coba ke Polsek untuk konfirmasi, cuma belum ketemu,” ujarnya.

Keterlibatan Jn alias Rambo (33) dalam pencurian kendaraan bermotor ini menjadi pembelajaran tersendiri bagi jajaran KPH Tambora. Bahkan rencananya, tambah Sukri, selepas ancaman Covid-19 menurun Pamhut akan dikumpulkan semua untuk proses pembinaan. Sehingga tidak ada lagi anggota KPH yang terjerat hukum akibat lalai atau desakan-desakan lain.

Sementara Informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya, Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Dusun Latonda I Desa Pekat pada 25 April 2020 itu terungkap polisi, Selasa (26/5) Pukul 19.30 Wita. Ia Jn alias Rambo (33) Pamhut dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tambora. Terungkapnya aksi jahat tersangka buah petunjuk rekaman CCTV. Kapolsek Pekat, Ipda Muh Sofyan Hidayat, S. Sos., melalui Paur Kasubag Humas Polres Dompu, Aiptu Hujaifan menerangkan, atas laporan kehilangan sepeda motor Revo Absolut yang disampaikan Yuli Hardiana dengan LP/31/IV/ 2020/NTB/Res Dompu-Sek Pekat Tanggal 25 April 2020, polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan petunjuk rekaman CCTV pada rumah korban.

Berdasarkan petunjuk tersebut pelaku terlihat berjalan sendiri menuju TKP. Setelah situasi aman langsung menggeret sepeda motor sekitar 200 meter dan menghidupkannya dengan cara menyambung kabel kontak. “Dari petunjuk pelaku mengarah pada satu orang warga Desa Pekat atas nama Rambo. Ia merupakan Pamhut KPH Tambora,” ungkapnya. (jun)

Ratusan Pekerja Seni Kehilangan Pekerjaan Selama Covid-19 Taliwang (Suara NTB) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Sumbawa Barat, mencatat sedikitnya ada sekitar 500 orang pekerja seni yang terpaksa kehilangan pekerjaan di tengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Jumlah itupun didominasi oleh para pengrajin cinderamata yang berada menjajakan hasil karyanya di beberapa destinasi wisata unggulan daerah.

“Mereka sudah kita data (pelaku seni) dan data ini juga sudah kita kirim ke provinsi untuk bisa diintervensi lebih lanjut. Karena jika APBD saja yang mengintervensi maka tidak akan memberikan hasil yang maksimal ,” ungkap Kadis Parpora Ir. IGB Sumbawanto M. Si kepada Suara NTB, Kamis (28/5).

Menurunnya tingkat kunjungan wisatawan akibat pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini membuat para pekerja seni juga tidak ada pekerjaan. Untuk itu, pihaknya berharap supaya para pelaku seni ini juga bisa mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Salah satunya melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) baik dari provinsi maupun dari Daerah. Sehingga beban untuk membuat dapur tetap mengepul bisa semakin ringan dirasakan.

“Kami sangat berharap supaya data mereka yang sudah kita usulkan sebagai penerima program JPS bisa direalisasikan sehingga beban mereka bisa ringan,” ungkapnya.

Selain pekerja seni, pihaknya juga mencatat ada sekitar enam hotel dan penginapan yang menutup aktifitas usaha serta merumahkan karyawan. Itu dilakukan lantaran tingkat okupansi dalam kurun waktu tiga bulan terakhir tidak ada satupun kamar yang tersewa. Selain menutup aktifitas usaha, sampai dengan saat ini tercatat sudah ada sekitar 69 karyawan yang dirumahkan. Kondisi ini juga tidak bisa diintervensi oleh Pemerintah, karena memang tingkat hunian yang tidak sebanding dengan jumlah karyawan.

“Kita tidak bisa memaksa perusahaan untuk tidak melakukan hal itu, karena kondisinya memang tidak bisa diselamatkan. Makanya kami berharap supaya program JPS juga bisa menyasar para pelaku seni yang berada di KSB,” pungkasnya. (ils)

(Suara NTB/jun)

(Suara NTB/Uki)

Zainal Afrodi

Syamsudin

demi covid-19 masih cukup memuaskan. Namun tidak sepenu-

hnya berhasil karena ada sejumlah kendala. (ula/uki)

Penyimpangan Anggaran Covid Pasti Ditindak Tegas

(Suara NTB/Ist)

TINJAU LAHAN - Mentan Syahrul Yasin Limpo meninjau lahan bawang merah di Desa Risa Kecamatan Woha, Kamis (28/5).

Taliwang (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, menegaskan akan memberikan tindakan tegas jika ditemukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran penanganan dan pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19). Bahkan sanksi tegas bagi oknum yang melakukan hal tersebut akan berupa hukuman mati karena kondisi saat ini berada dalam fase tanggap darurat.

“Hukuman mati bagi para pelaku yang melakukan penyimpangan anggaran covid-19 sudah dijelaskan dalam aturan sehingga tidak ada toleransi lagi,” tegas Kajari KSB kepada Suara NTB melalui Kasi Intel I Nengah Ardika SH., MH, Kamis (28/5) kemarin. Bahkan saat ini tim yang sengaja dibentuk Kejaksaan untuk mengawasi penggunaan dana yang mencapai Rp43 miliar tersebut juga sudah mulai turun lapangan.

Masalah yang paling rentan terjadi penyimpangan yakni di bantuan sosial (bansos). Sebab jika mengacu ke aturan, maka penerima bansos tidak boleh mendapatkan bantuan lebih dari satu kali meskipun dari sumber yang berbeda. Karena jika itu terjadi, maka

dikhawatirkan akan menimbulkan konflik sosial di masyarakat dan permusuhan. Akibatnya kondusivitas wilayah akan terganggu serta pelaksanaan program penanganan covid-19 juga tidak maksimal. “Memang yang paling rentan menimbulkan kegaduhan yakni di penyaluran bansos sehingga harus disikapi secara serius,” ujarnya.

Dirinya juga tidak menampik sudah ada beberapa laporan yang masuk terutama kaitannya dengan penggunaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD). Hanya saja terkait laporan tersebut, pihaknya belum bisa memberikan informasi lebih lanjut karena masih dalam tahap penyelidikan dan pengumpulan bukti di lapangan. Tetapi yang jelas setiap laporan yang masuk pasti akan ditindak lanjuti untuk memberikan efek jerah. Pihaknya juga berharap agar masyarakat tetap bersabar tatkala belum ada perkembangan terkait kasus yang dilaporkan.

“Memang sudah ada beberapa laporan yang masuk, tetapi Kami belum bisa buka karena masih tahap penyelidikan,” tukasnya. Seraya menegaskan kasus yang sudah dilaporkan masyarakat tetap akan ditindak lanjuti. (ils)

Mentan Harap NTB Jadi Penyangga Pangan Nasional KSB Batalkan Seluruh Bima (Suara NTB) – Menteri Pertanian (Mentan) RI, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo (SYL) berharap Provinsi NTB menjadi penyangga pangan nasional dari seluruh komoditi, terutama sektor padi, jagung dan bawang merah.

Harapan itu disampaikan eks Gubernur Sulawesi Selatan ini saat panen bawang merah bersama Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri SE, di Desa Risa Kecamatan Woha, Kamis (28/5).

“Insya Allah, Bima dan NTB akan menjadi contoh kita. Lakukan-langkah yang maksimal untuk menjadi penyangga pangan nasional kita,” katanya.

Dalam mewujudkan itu, Ia mengaku akan meminta jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk bekerjasa-

ma dengan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan NTB menjadi penyangga pangan nasional.

“Kinerja pertanian harus dimasifkan sehingga produksi komoditi andalan NTB seperti bawang, jagung dan padi meningkat,” ujarnya.

Ia menjelaskan saat ekonomi dunia melambat, karena dampak Covid-19 yang melanda dunia. Untuk itu sektor pertanian harus dimasifkan karena kebutuhan masyarakat harus terus dipikirkan.

“Kami juga berkomitmen untuk menggenjot produksi pangan. Tak terkecuali di Kabupaten Bima khusus sektor bawang merah,” katanya.

Syahrul mengatakan sektor pertanian, salahsatunya komoditas bawang merah men-

jadi sektor yang cukup menjanjikan dari melemahnya perekomian dampak Covid-19 saat ini, meski harganya naik turun akibat manajemen yang kurang bagus.

“Pertanian menjanjikan masyarakatnya tidak miskin.

Jadi salah jika ada orang mengatakan yang bertani hanya untuk orang kecil,” ucapnya.

Untuk itu, Ia meminta Pemerintah Daerah bersama para petani untuk menyusun langkah manajemen yang baik. Pengembangan pertanian NTB harus didukung dengan sistem pengairan yang bagus.

“Dan kerjasama dalam membantu petani salahsatunya dengan memanfaatkan fasilitas dari Pemerintah berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR),” pungkasnya. (uki)

Posko Satgas THR KSB Tanpa Pengaduan Taliwang (Suara NTB) Posko Satuan Tugas (Satgas) Pembayaran THR (tunjangan hari raya) 2020 yang dibentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga saat ini belum menerima pengaduan.

Sejak dibentuk dua pekan sebelum hari lebaran yang jatuh pada tanggal 24 Mei lalu. Posko ini sengaja dibuka oleh Disnakertrans KSB, agar bagi karyawan perusahaan yang tidak mendapatkan hak THRnya bisa melaporkannya segera kepada pemerintah setempat.

Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) Disnakertrans KSB, Tohiruddin mengatakan, sebelumnya pihaknya telah menginformasikan kepada perusahaan dan pekerja bahwa pada tahun ini pemerintah tetap membuka Posko Satgas Pembayaran THR. Di mana poski ini bertujuan menerima setiap informasi pengaduan terutama bagi karyawan yang ber-

masalah dengan pembayaran THR di perusahaannya. “Jadi mereka (karyawan dan perusahaan) tahu ada posko ini,” terangnya kepada Suara NTB, Kamis (28/5).

Tidak adanya laporan atau pengaduan yang masuk, menurut Tohir pihaknya belum bisa memastikan apakah pembayaran THR seluruh perusahaan yang ada di daerah berjalan lancar. Karena itu meski saat ini lebaran telah berlalu, pihaknya tetap masih akan membuka layanan Posko hingga beberapa waktu ke depan. “Kalau memang ada masalah datang lapor ke kami atau sekedar konsultasi. Kami siap layani,” janjinya.

Sebelumnya kepala Disnakertrans KSB, H. Muslimin. HMY menegaskan, jika pembayaran THR oleh perusahaan tidak ada yang berubah ketentuannya. Bahkan di tengah masa pandemi virus corona saat ini, perusahaan tetap diwajibkan menuntaskan hak karyawannya tersebut, termasuk bagi karyawan yang sedang dalam program dirumahkan. “Tanpa terkecuali. Perusahaan wajib

membayad THR pekerjanya,” tegasnya beberapa waktu lalu.

Diakuinya, dibanding tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini kemungkinan perusahaan akan berat memenuhi salah satu ketentuan hak ketenagakerjaan itu. Pasalnya pandemi virus corona membuat hampir seluruh kegiatan usaha mengalami kelesuan. Akan tetapi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) telah membuat kebijakan tidak merelaksasi soal kewajiban pembayaran THR bagi karyawannya.

“Solusinya memang hanya dalam bentuk kesepakatan antara pekerja dan perusahaan. Misalnya perusahaan belum bisa bayar THR sebelum lebaran kemudian dibuat kesepakatan dengan pekerjanya menunda pembayarannya setelah lebaran. Tapi itu harus sepengetahuan pemerintah. Makanya kami kemudian buat Posko untuk memfasilitasi mereka,” imbuhnya. (bug)

Penyertaan Modal

Taliwang (Suara NTB) Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) membuat pemerintah pusat hingga daerah terpaksa mengubur sejumlah rencana program keuangannya. Tak terkecuali pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang memastikan membatalkan seluruh program penyertaan modal daerahnya yang direncanakan pada tahun 2020 ini.

“Karena keharusan kita menggeser anggaran untuk mendanai penanganan dan pencegahan Covid-19. Maka untuk penyertaan modal daerah tahun ini kita nolkan (kosongkan),” kata kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) KSB, Nurdin Rahman.

Beberapa program penyertaan modal daerah yang sempat dirancang Pemda KSB di tahun 2020 ini. Diantaranya, tambahan penyertaan modal di Bank NTB Syariah, tambahan modal untuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Bintang Bano dan suntikan modal lagi kepada Perusahaan Daerah (Perusda).

Sedianya dana penyertaan modal daerah untuk ketiga usaha pemerintah itu baru akan disiapkan di APBD Perubahan 2020 mendatang. Namun kata Nurdin, kini hal itu mustahil direalisasikan mengingat konsentrasi anggaran pemerintah sudah sepenuhnya direposisi untuk mengatasi dampak virus corona.

“Saya sudah sampaikan ke

pak bupati. Tidak mungkin kita jalankan agenda penyertaan modal tahun ini karena anggarannya sudah habis,” cetusnya.

Sebagai informasi, untuk penyertaan modal ke Bank NTB Syairah. Terhitung tahun 2020 ini Pemda KSB sebenarnya telah memproyeksikan akan mulai menyicil penambahan modal di bank milik bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan seluruh kabupaten/kota itu. Bahkan target tersebut sudah dibuat payung hukumnya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) penyertaan modal di Bank NTB Syariah pada tahun 2019 lalu, sebagai perubahan dari Perda yang sama sebelumnya.

Dikatakan Nurdin, untuk mencapai target tambahan penyertaan modal di Bank NTB Syariah itu, idealnya pemerintah sejak tahun 2020 ini harus sudah mulai menyicilnya. Sebab jika menunggu akhir batas waktu yang ditetapkan Perda untuk menyelesaikannya, maka akan sangat membebani keuangan daerah di tahun tersebut.

“Posisi modal kita di Bank NTB (syariah) saat ini sekitar Rp 43 miliar sesuai Perda sebelumnya. Nah dengan Perda perubahan yang baru kita mesti tambah lagi. Dan strateginya harus mulai kita cicil sekarang. Karena tidak mungkin bisa kita penuhi di terakhir nanti sementara di satu sisi kita juga tidak bisa menghindar karena itu sudah di Perdakan,” pungkas Nurdin. (bug)

Nurdin Rahman

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 29 Mei 2020

Halaman 6

Sebelum Masuk Sekolah

PGRI Lakukan Survei Kesiapan Guru dan Orang Tua

Buka SLB Baru DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan membuka Sekolah Luar Biasa (SLB) baru yaitu SLBN 3 Mataram di awal tahun ajaran 2020/2021. Langkah itu dilakukan karena banyaknya pendaftar SLB saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Dikbud NTB, Hj. Eva Sofia Sari, S.Pd., M.Pd., pada Kamis (28/5) mengatakan, rencana dibukanya SLBN 3 Mataram didasari atas membeludaknya pendaftar peserta didik baru SLB di Kota Mataram setiap tahunnya. Sementara itu hanya ada dua SLB negeri di Kota Mataram.

“Untuk mengantisipasi hal ini maka Dinas Dikbud NTB menginisiasi untuk pengadaan Unit Sekolah Baru (USB). Tahun ajaran baru ini Insya Allah SLBN 3 Mataram akan dihadirkan,” katanya.

Eva Sofia Sari menyampaikan, nantinya SLBN 3 Mataram masih harus menumpang dulu di SLBN 1 Mataram. Kepala SLBN 1 Mataram juga akan menjadi pelaksana tugas Kepala SLBN 3 Mataram. Di samping itu, pihaknya juga sedang mengupayakan lokasi milik Pemerintah Provinsi NTB sebagai tempat berdirinya bangunan SLBN 3 Mataram.

“Yang dibidik adalah wilayah selatan atau wilayah lingkar selatan Kota Mataram, dengan meminta bantuan tim aset dari BPKAD tentunya, baru kami mengajukan ke pemerintah pusat untuk nantinya segera direalisasikan tahun depan, semoga tidak ada kendala,” harapnya.

Sebelumnya, ada dua Sekolah Luar Biasa (SLB) baru di NTB sudah mendapatkan izin operasionalnya dari Gubernur NTB. Ditargetkan pada tahun ajaran 2020/2021 SLB tersebut sudah bisa digunakan.

Eva Sofia Sari menyebutkan dua SLB baru itu yaitu SLBN 3 Lombok Timur dan SLBN 4 Lombok Tengah. “Izin operasionalnya sudah turun dari gubernur.

Insya Allah tahun ajaran baru dioperasikan,” katanya.

Saat ini jumlah SLB negeri dan swasta di NTB sebanyak 45 sekolah. Dengan adanya tiga tambahan SLB baru, maka jumlah SLB di NTB menjadi 48 sekolah. Jika dilihat dari jumlah sekolah, diakui Eva memang masih sangat kurang dibandingkan jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Hj. Eva Sofia Sari ada. (ron)

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Rencana membuka kembali sekolah oleh pemerintah pada Juni mendatang mendapatkan respons PGRI. Pengurus Besar PGRI melakukan survei yang bertujuan melihat kesiapan guru tenaga pendidik dan orang tua jika kebijakan membuka sekolah diberlakukan nantinya.

“Dalam rangka persiapan kehidupan new normal di masa pandemi covid-19, Pengurus Besar PGRI mengadakan survei kepada guru, orang tua, dan peserta didik,” jelasnya.

Disebutkan Yusuf, PGRI menganggap kebijakan sebelum diberlakukan new normal harus berdasarkan analisis data, maka PGRI melakukan survei apakah kebijakan ini diterima oleh guru, orang tua dan peserta didik.

Terdapat beberapa esensi

Termasuk pula apakah setuju apabila tahun pelajaran baru diundur hingga akhir tahun 2020, guna menghindari meningkatnya kasus penularan Covid-19 atau tidak.

Pertanyaan lain juga dimunculkan PGRI terhadap responden terkait kesiapan orang tua dan guru untuk mengikuti protokol kesehatan jika kembali masuk sekolah seperti biasa. Termasuk kesiapan sarana dan prasarana di sekolah jika harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan. “Itu makanya survei bertujuan sejauhmana kesiapan guru orang tua dan peserta didik apakah semua protokol kesehatan Covid-19 sudah disiapkan oleh satuan pendidikan,” tutupnya. (dys)

Pembukaan Sekolah Ditolak Wali Murid Mataram (Suara NTB) Sejumlah wali murid menolak adanya wacana dibukanya kembali sekolah seperti biasa. Era new normal telah membuka wacana dibukanya fasilitas publik secara bertahap mulai dari sekolah hingga pusat perbelanjaan.

Samsul, wali murid salah satu sekolah menolak keras jika wacana membuka sekolah benar-benar dilakukan pemerintah. Pasalnya dengan kondisi saat ini tidak mungkin untuk membuka sekolah.

Dia pun memastikan akan menolak jika anaknya harus masuk sekolah seperti biasa di era new normal meski dengan protokol yang sangat ketat. Dia khawatir jika dibukanya sekolah jadi peluang makin bertambahnya penyebaran Covid-19 di tengah anak-anak.

“Saya tidak akan izinkan anak masuk sekolah,” ujarnya.

Penolakan serupa juga disampaikan wali murid di Mataram, Siti Aisa. Dirinya tidak mengizinkan kembali anaknya kembali sekolah, karena di lingkungan tempat anaknya sekolah terdapat pasien positif Corona. Pihaknya meminta agar pemerintah mengkaji kembali rencana pembukaan sekolah sampai dengan Covid-19 bisa terkendali. Apalagi sekarang ini, jumlah warga yang positif Corona di NTB terus bertambah.

Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB belum berencana membuka kembali sekolah sejak libur akibat Corona. Padahal wacana membuka kembali sekolah merebak saat new normal nanti. Tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. “Belum,” kata Kadis Dikbud NTB, Dr. Aidy Furqan, kemarin.

Masih Tahap Sosialisasi, Alih Fungsi SMA Jadi SMK Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan mengubah atau alih fungsi sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal itu untuk mendukung program industrialisasi yang menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi NTB. Saat ini masih dalam tahap sosialisasi ke masyarakat sekitar sekolah.

Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Yahya, M.Pd., mengatakan, pihaknya sedang menyosialisasikan ke masyarakat sekitar sekolah yang akan dialihfungsikan. Diakuinya ada beberapa SMA yang akan diubah menjadi SMK. Untuk itu, perlu dicermati antara Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan SKKNI masih ada kesenjangan. Oleh karena itu perlu dirumuskan penyelarasan antara SKL dan KKNI. Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Umar, S.Sos., MM., menambahkan, beberapa hari terakhir sedang dalam tahap sosialisasi ke masyarakat yang ada di lingkungan sekitar sekolah. “Alih fungsi SMA jadi SMK itu dalam rangka mendukung re-engineering SMK,” katanya.

Umar belum memastikan nama-nama sekolah SMA yang diubah menjadi SMK, karena masih dalam pembahasan.

Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Muhammad Fauzan menjelaskan, alih fungsi SMA menjadi SMK melihat potensi daerah. Menurutnya ada juga SMK yang berubah menjadi SMA seperti di Kota Mataram, di mana SMKN 8 Mataram berubah menjadi SMAN 9 Mataram, dan SMKN 9 Mataram berubah menjadi SMAN 10 Mataram.

Selain potensi daerah, Fauzan juga mengatakan, alih fungsi tersebut untuk mendukung program pemerintah agar jumlah SMA dan SMK berimbang atau setidaknya rasio menjadi 60 SMA berbanding 40 SMK. Ia menyebutkan saat ini SMA di NTB sebanyak 159, sedangkan SMK sebanyak 97.

“Alih fungsi ini untuk mendukung program Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terkait industrialisasi. Karena SMK berperan untuk mendukung program itu, di mana tamatan nanti dengan kompetensi bisa bekerja,” katanya.

Di samping itu, penyerapan lulusan SMK ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan pemerintah dan SMK. Salah satu cara yang bisa dilakuakan yang menyelaraskan kurikulum SMK dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). (ron)

(Suara NTB/ham)

DIKUMPULKAN – Murid-murid SDN 10 Mataram saat dikumpulkan oleh gurunya untuk diberikan informasi terkait diliburkan sekolah akibat pandemi Corona, Senin 16 Maret 2020 lalu. Sehubungan dengan adanya wacana pembukaan kembali sekolah, sejumlah wali murid masih menolak, karena khawatir anaknya terpapar Corona.

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) telah memberikan panduan umum pelaksanaan pola sekolah baru dan kerja baru di tengah pandemi yang saat ini terjadi. Seperti proses skrining kesehatan bagi guru dan karyawan sekolah, Skrining zona lokasi tempat tinggal, lakukan tes Covid-19, guru dan karyawan yang telah lolos tahapan skrining diberi tanda atur waktu kegiatan belajar mengajar.

Selain itu, waktu kegiatan belajar dia-

tur agar tidak bersamaan dengan waktu padat lalu lintas dan dikurangi durasi di sekolah. Pengaturan posisi duduk di ruang kelas dan ruang guru minimal berjarak 1,5 meter. Bila memungkinkan pakai pembatas plastik. Guru tetap menjaga jarak dari siswa dan tidak mobile dan guru tidak berpindah kelas Selain itu, penerapan aturan pola sekolah baru yang mengadopsi upaya pencegahan Covid-19. Aturan pola baru meliputi selalu wajib bermasker, pengaturan jarak, tidak menyentuh,

membiasakan cuci tangan, penyediaan wastafel dan hand sanitizer pada beberapa lokasi sekolah.

Menurutnya, meski ada panduan pihaknya belum ingin membuka sekolah secara reguler. Apalagi belum ada arahan untuk kembali membuka sekolah secara normal. Belajar dari rumah bagi seluruh siswa masih jadi pilihan saat ini. “Minggu depan ini anak-anak masih perpanjangan belajar mandiri dan memasuki ujian akhir semester untuk kenaikan kelas,” ujarnya. (dys)

Pendidik Diberikan Keleluasaan Setelah Idul Fitri, Mengekspresikan Pembelajaran Pelayanan LPMP NTB Mataram (Suara NTB) – Ada sejumlah keluwesan bagi pendidik atau guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Guru kejar paket A, B, dan C yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) selama masa belajar dari rumah. Keluwesan itu pada penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) terkait pencegahan Covid-19. Juga mengenai keleluasaan mengekspresikan pembelajaran.

Hal itu mengemuka saat Kepala Balai Pengembangan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Barat (BP-PAUD dan Dikmas NTB) dan Kasi Pengembangan dan Sumber Daya serta para staf BPPAUD dan Dikmas mengikuti telekonferensi yang digelar Ditjen PAUD beberapa waktu lalu. Telekonferensi itu dalam rangka Sosialisasi Program Fasilitasi Guru Selama Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dari Rumah.

Kepala BP-PAUD dan Dikmas NTB, Drs. Suka, M.Pd., dihubungi pada Kamis (28/5) mengatakan, program fasilitasi guru selama implementasi kebijakan merdeka belajar dari rumah antara lain pendidik atau pengelola satuan pendidikan lebih leluasa dalam mengekspresikan pembelajaran sesuai kebutuhannya. “Termasuk muatan lokalnya,” katanya.

Selain itu, keluwesan penggunaan dana BOP terkait pencegahan Covid-19 terkait honor atau uang transpor pendidik atau Guru PAUD, Kejar Paket A, B dan C sesuai juknis yang ada di SKB dan PKBM di masyarakat. “Bisa untuk beli paket data, pulsa, masker saat belajar dari rumah,” katanya.

Sebelumnya, disampaikan bahwa penggunaan BOP PAUD bisa dimanfaatkan selama status kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus

Tetap Berjalan

(Suara NTB/ist)

TELEKONFERENSI - Kepala BP-PAUD dan Dikmas NTB, Suka, saat mengikuti telekonferensi yang digelar Ditjen PAUD beberapa waktu lalu. Telekonferensi itu dalam rangka Sosialisasi Program Fasilitasi Guru Selama Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dari Rumah.

Diseases (Covid-19). Keputusan itu dipastikan melalui Permendikbud nomor 20 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendikbud nomor 13 tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan tahun anggaran 2020.

Dalam Permendikbud itu disebutkan selama masa penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, DAK Nonfisik BOP PAUD dapat digunakan oleh Satuan Pendidikan dengan ketentuan komponen kegiatan pembelajaran dan bermain dapat digunakan untuk pembelian pulsa atau paket data bagi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah dan atau layanan pendidikan daring berbayar.

Selain itu, untuk komponen kegiatan pendukung dapat digunakan untuk pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Dan atau pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman,

masker, atau penunjang kebersihan lainnya.

Di samping itu, DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dapat digunakan oleh Satuan Pendidikan dengan ketentuan komponen kegiatan pendukung dapat digunakan untuk pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Dan komponen kegiatan administrasi dan lainnya dapat digunakan untuk pembelian pulsa atau paket data bagi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah, layanan pendidikan daring berbayar. Juga pembeliaan cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker, atau penunjang kebersihan lainnya.

Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tidak menggunakan ketentuan besaran persentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020. (ron)

Mataram (Suara NTB) – Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) melaksanakan halalbihalal dalam rangka Idulfitri secara virtual melalui aplikasi, pada Selasa (26/ 5). Pada kesempatan itu jajaran LPMP NTB saling silaturahmi dan mengikrarkan maaf secara virtual. Meski demikian, pelayanan di LPMP NTB tetap bejalan.

Kepala LPMP NTB, Mohamad Mustari, Ph.D., mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin kepada jajarannya saat halalbihalal virtual itu.

“Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan-Nya. Kita halal bihalal, bersilaturahmi saling maaf memaafkan dilakukan secara virtual tidak akan mengurangi makna dari Hari Raya Idul Fitri itu sendiri,” ujarnya.

Ia berpesan, setelah Idul Fitri, aktivitas kantor LPMP NTB diharapkan tetap berjalan seperti biasa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pihaknya akan kembali mengeluarkan surat edaran tentang jadwal piket bagi pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Dengan adanya pegawai yang piket diharapkan pelayanan publik tetap berjalan sehingga masyarakat merasa dilayani dengan baik walaupun melalui Unit Layanan Terpadu (ULT). “Tempattempat prioritas seperti Ruang Kantor dan Kamar Mandi atau tempat-tempat yang lembab agar dibersihkan/disemprot dengan disinfektan dan selalu dalam keadaan kering,” katanya.

Mustari menyampaikan, dengan keluarnya hasil revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020, LPMP NTB diharapkan sudah mulai merancang program atau kegiatan yang akan dieksekusi untuk dilaksanakan secara dalam jaringan (daring).

Menurut salah seorang pegawai LPMP NTB Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., mengatakan, secara bersama-sama harus menjadi pribadi yang berintegritas tinggi.

Kemenangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 diharapkan juga kemenangan melawan Covid-19.

“Apabila kita bisa mematuhi dan menjalankan aturan atau kebijakan pemerintah saat ini, kita juga akan jadi pemenang yaitu kemenangan melawan Covid-19. Untuk itu marilah kita bersamasama mengurangi rasa ego masingmasing dan mari kita mematuhi serta mengikuti anjuran pemerintah untuk bersama-sama memutus mata rantai Covid-19,” Mohammad Mustari harapnya. (ron)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Masa Belajar dari Rumah di Unram Diperpanjang hingga 26 Juni Mendatang Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) kembali memperpanjang masa belajar di rumah bagi seluruh mahasiswa Unram.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran dengan nomor 4945/UN18.1/TU/2020 tertanggal 27 Mei 2020.

Surat yang ditandatangani Wakil Rektor I Bidang Akademik Agusdin, SE., MBA., DBA., menyebut perpanjangan masa belajar dari rumah dilakukan dengan berbagai pertimbangan.

Agusdin Pertimbangan penyebaran Covid-19 yang belum mereda jadi alasan utama. Tentu saja keputusan ini diambil untuk menjaga dan melindungi seluruh warga kampus dari ancaman penyebaran virus Corona.

“Kembali melakukan perpanjangan surat edaran Wakil Rektor I Bidang Akademik terkait dengan nasa belajar di rumah sampai hari Jum’at 26 Juni 2020,” ujar Wakil Rektor I Unram Agusdin, Kamis (28/5).

Selanjutnya pihaknya belum tahu pasti kebijakan yang akan diambil mendatang. Tentu saja kata Agusdin, pihaknya akan menunggu arahan pemerintah serta akan melihat perkembangan lebih lanjut penyebaran Covid-19 terutama di NTB. Sementara pelaksanaan ujian akhir semester (UAS) bagi mahasiswa tetap dilaksanakan sesuai jadwal, namun pelaksanaannya sesuai dengan surat edaran dilakukan sepenuhnya dari rumah dan dilakukan Daring.

“Ujian akhir semester ayang dijadwalkan tanggal 15-26 Juni agar dilakukan secara daring atau tugas mandiri,” tegasnya.

Adapun penilaian hasil belajar mahasiswa diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing fakultas dan prodi dengan mempertimbangkan berbagai aspek ketidaknormalan yang dihadapi pada saat ini. Hal demikian haruslah dilihat sebagai bahan penilaian terhadap mahasiswa dalam memberikan penilaian. (dys)

Muhammad Yusuf

“Sebelum dilaksanakan new normal oleh pemerintah, maka PGRI melakukan survei di seluruh Indonesia,” kata Ketua PGRI NTB, Muhammad Yusuf pada Suara NTB, Kamis (28/5).

Dikatakan bahwa survei terdiri dari 3 bagian terpisah. Di antaranya ialah pranala untuk responden Orang tua murid, pranala untuk survei peserta didik, dan pranala untuk survei guru.

yang ditanyakan hampir sama yakni apakah bapak ibu guru, orang tua siswa berada pada zona merah, hijau, kuning, oranye berdasarkan data gugus tugas di di daerah.

“Apakah Bapak Ibu tahu mengenai rencana kebijakan pemerintah terkait new normal di berbagai bidang kehidupan, Apakah ada perasaan khawatir, jika putra-putri Bapak/Ibu masuk sekolah kembali di tahun pelajaran baru,” tuturnya menjelaskan instrumen pertanyaan survei.

Selain itu pertanyaan juga untuk melihat kecenderungan responden terhadap setuju atau tidaknya apabila sekolah kembali dibuka pada tahun pelajaran baru walaupun pandemik Covid-19 belum selesai.

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 29 Mei 2020

Halaman 7

PKB Dorong Pemkot Mataram Alokasikan Anggaran untuk Pesantren Mataram (Suara NTB) – Memasuki era kenormalan baru (new normal), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) mendorong Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran untuk pesantren. ‘’PKB ingin pemerintah lebih memperhatikan sektor pendidikan. Khususnya madrasah dan pondok pesantren,’’ kata anggota DPRD Kota Mataram dari PKB, Mita Dian Listiawati, A.Md., Keb., kepada Suara NTB di Mataram, kemarin.

Ini sejalan dengan revolusi mental yang diserukan Presiden Joko Widodo. Revolusi mental

diperlukan untuk perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Mita menilai, pemerintah belum maksimal mengembangkan dunia pendidikan. ‘’Khususnya antara pendidikan berbasis Agama Islam dan pendidikan umum,’’ sebutnya.

Padahal, lanjut Mita, dasar dari keberhasilan revolusi mental adalah berkembangnya dunia pendidikan. ‘’Didalam pendidikan Islam itu salah satu dasar keberhasilan pembentukan mental melalui madrasah dan pondok pesantren,’’ ujarnya. Sayangnya, hingga saat ini, peran Pemkot Mataram belum

terlalu dirasakan.

Oleh karena itu, Kader PKB di seluruh Indonesia sepakat mendorong agar pendidikan madrasah dan pondok pesantren segera dibahas menjadi undangundang. Hal ini dimaksudkan supaya lebih menjamin keseriusan pemerintah dalam memperhatikan nasib pesantren. ‘’Sementara untuk undang-undang pesantren kita mendorong pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah (Perda) pesantren,’’ Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram ini.

Membuat Perda Pesantren, sambung anggota dewan dari

kan. Senbab, kondisi saat ini, sarana prasarana pesantren masih belum memenuhi standar kesehatan. Terlebih protap Covid-19 untuk menjalankan konsep new normal.

Seperti tempat pemeriksaan kesehatan, tenaga medis dan alat medis. ‘’Sebelum santri dan guruguru masuk, harus ada penyemprotan disinfektan dan ketersedian alat pelindung diri. Paling tidak, ini juga harus diperhtikan,’’ demikian Mita. Ini sejalan dengan kebijakan Menteri Agama yang berencana membuka pesantren secara bertahap mulai tanggal 10 Juni. (fit/*)

daerah pemilihan Sandubaya ini, tidak harus menunggu peraturan pemerintah. Hadirnya Perda Pesantren ini, diharapkan dapat menjadi ‘’pintu’’ agar Pemkot Mataram memberikan perhatian kepada pesantren. Sehingga lahir kebijakan yang disertai dengan alokasi anggaran bagi pesantren. ‘’Saya menilai pesantren adalah salah satu tempat yang harus diperhatikan selama masa pandemi Covid-19 ini,’’ pungkasnya. Ketika para santri kembali ke pesantren, Mita berharap, sarana dan prasarana pesantren, harus ditingkat-

(Suara NTB/ist)

Anggota DPRD Kota Mataram dari PKB, Mita Dian Listiawati, AM.d., Keb di atas podium saat berbicara pada rapat paripurna.

Gerindra Segera Terbitkan SK Dukungan Paslon

Mataram (Suara NTB) – Arah dukungan Partai Gerindra di tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 dipastikan sudah final. Para pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tujuh daerah itu, tinggal menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) dukungan dari DPP Partai Gerindra yang nanti akan dipergunakan untuk daftar di KPU sebagai peserta Pilkada.

(Suara NTB/why)

DIGIRING - Tiga tersangka kasus pornografi di Senggigi, Lombok Barat digiring ke ruang tahanan usai menjalani pelimpahan tahap dua dari penyidik Polda NTB ke jaksa penuntut umum Kejati NTB, Kamis (28/5) kemarin.

Tersangka Kasus Tarian Tak Etis Segera Diadili Mataram (Suara NTB) – Kasus tarian striptis di Senggigi segera masuk pengadilan. Tiga tersangka, sang papi DA (43) dan dua penarinya, YM (35) dan SM (23) dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, Kamis (28/5) kemarin. Proses pelimpahannya secara virtual lewat konferensi video. “Tersangkanya tetap di Rutan Polda NTB tetapi sebagai tahanan jaksa penuntut umum. yang dari penyidik sudah selesai,” ucap Kasubdit IV Remaja Anak Wanita Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati.

Para tersangka mengikuti pelimpahan jarak jauh. Mereka terhubung dengan jaksa penuntut umum via panggilan video untuk menyelesaikan administrasi pelimpahan tahap dua. Sementara barang bukti diserahkan terpisah. Langsung dari penyidik ke jaksa penuntut umum di Kantor Kejati NTB. “Penyidikan kasusnya sudah selesai sehingga kita limpahkan. Tersangka dan barang bukti kita limpahkan ke kejaksaan,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, tiga tersangka itu ditangkap pada Rabu 5 Februari lalu. Mereka diduga terlibat bisnis pornografi. Modusnya, tersangka DA menyediakan tarian bugil di kamar karaoke Metzo Club Lombok. Wanita yang dijadikan penari bugil yakni YM (35) dan SM (23), dua wanita masing-masing asal Cilegon dan Serang, Banten. Tersangka DA menjual paket tarian bugil YM dan SM seharga Rp3 juta.

Jasa tarian bugil itu dijual diam-diam. Tersangka membalutnya dengan jualan paket karaoke. namun ternyata pelanggan diminta bayaran lebih bagi yang ingin plus-plus.

Tersangka DA meminta calon pelanggannya untuk membayar via transfer. Sekurang-kurangnya membayar uang muka untuk pemesanan kamar karaoke. Bayarannya itu kemudian dibagi tiga.

Para tersangka itu dijerat dengan pasal 33 juncto pasal 7 dan 4 dan pasal 34 juncto pasal 8 dan atau pasal 36 juncto pasal 10 UU RI No44/2008 tentang Pornografi, yang ancaman hukumannya paling lama penjara 15 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar. (why)

Hal itu disampaikan oleh Ketua desk Pilkada DPD Partai Gerindra Provinsi NTB, Ali Utsman Ahim yang dikonfirmasi, Kamis (28/6) kemarin.

“Dukungan Gerindra sudah final. Hanya tinggal tunggu terbit SK DPP,” ujar Ali. Menurutnya, dari koordinasi dan komunikasi yang sudah dilakukan pihaknya dengan DPP terkait penerbitan SK dukungan tersebut. DPP akan menerbitkan SK dukungan final terhadap para bakal calon jika sudah ada kepastian waktu pilkada akan digelar. Apakah Pilkada tetap digelar 9 Desember sesuai Perppu nomor 2 tahun 2020 atau Pilka-

da digeser ke tahun 2021.

Sebab menurutnya, dalam Perppu itu masih ada celah kemungkinan Pilkada digeser tahun 2021. Jika memang pandemi Covid-19 tidak kunjung berakhir hingga pertengahan tahun ini. “Jangan sampai DPP terbitkan SK dukungan Pilkada 2020, Tetapi pilkada kemudian digeser tahun 2021,” ungkap sekretaris DPD Partai Gerindra NTB tersebut.

Oleh karena itu, DPP Partai Gerindra masih mencermati dan menunggu kepastian pelaksanaan Pilkada digelar 9 Desember 2020. Mengingat juga, sejauh ini KPU belum

Ali Utsman Ahim mengaktifkan kembali tahapan Pilkada. Dia memastikan jika sudah ada kepastian final dari pemerintah dan KPU bahwa Pilkada tetap digelar 9 Desember, maka DPP langsung akan menerbitkan SK dukungan final.

Namun diketahui bahwa, dalam RDP Komisi II DPR RI bersama Mendagri, KPU dan Bawaslu telah disepakati Pilkada tetap digelar 9 Desember. Hal itu semakin memberikan kepastian kepada para peserta Pilkada untuk juga mulai melakukan persiapan, sesuai dengan tahapan.

“Jika memang sudah ada kepastian Pilkada tetap digelar 9 Desember, DPP pasti akan langsung terbitkan SK dukungan final kepada para bakal calon,” jelasnya.

Diungkapkan, Sejauh ini Ia memastikan arah dukungan Partai Gerindra di tujuh kabupaten kota di NTB tidak berubah. Meski Pilkada sedia dilaksanakan 23 September diundur jadi 9 Desember. Asalkan, para balon kada sudah diberikan SK tugas oleh desk Pilkada DPD Gerindra NTB mampu melaksanakan dan memenuhi surat tugas tersebut.

Dalam surat tugas itu para pasangan calon diminta untuk mencari parpol koalisi dan

memenuhi syarat dukungan raihan kursi untuk daftar di KPU sebagai peserta di Pilkada. Sebab raihan kursi yang dimiliki partai Gerindra sendiri tidak mencukupi untuk memenuhi syarat dukungan. “Sejauh ini para mereka sudah memenuhi amanat surat tugas. Sehingga saya pastikan arah dukungan Gerindra tidak berubah,” tegasnya.

Diketahuai arah dukungan Partai Gerindra di tujuh Pilkada kabupaten kota yakni ; Pilkada Kota Mataram ke paket Makmur – Ahda, Pilkada KLU paket Joda Akbar, Pilkada Lombok Tengah paket Lalu Pathul Bahri – Ferdian Elmiansyah.

Berikutnya, Pilkada KSB paket Musyafirin – Fud Syaifuddin, Pilkada Sumbawa ke paket Syafarudin Jarot – Mokhlis, Pilkada Dompu paket Abdul Kadir Jaelani – Nurlaela Khairunnisa, dan Kabupaten Bima paket Indah Damayanti Putri – Dahlan M. Noer. (ndi)

Pencuri Ternak Sasar Pesisir Timur Pulau Sumbawa Mataram (Suara NTB) – Pencuri ternak menyasar daerah pesisir pantai di timur Pulau Sumbawa. Mereka mengincar ternak sapi, kambing, dan kerbau. Hewan ternak itu langsung dibawa ke tempat pemotongan hewan demi menghilangkan jejak. Para pelakunya sebagian sudah tertangkap. Mereka beraksi secara komplotan. “Pelakunya bahkan masih remaja. Ini dari hasil pengungkapkan kasus dari tim Brimob Polda NTB,” ungkap Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, Kamis (28/5) kemarin.

Kasus terungkap dari penangkapan salah satu pelaku, AG (19) dua hari lalu di Desa Kowo, Sape, Kabupaten Bima.

AG disangka mencuri sapi di tiga tempat, Desa Lamere, Desa Poja, dan Desa Kowo. “Desa-desa itu sering menjadi sasaran pencurian ternak. Dengan tertangkapnya pelaku ini, mudahmudahan kasus pencurian ternak dapat berkurang di daerah tersebut,” terangnya.

Tersangka AG diburu hampir sebulan lamanya. Sejak beraksi pada 10 April lalu, AG baru bisa ditangkap dua hari lalu. Meskipun jadi buruan, AG tidak melawan ketika hendak ditangkap. “Kita pakai cara persuasif menggandeng tokoh masyarakat setempat. Akhirnya dia menyerahkan diri. Diakuinya ternak yang pernah dicuri ada sapi, kambing, dan kerbau. Semua langsung dihilangkan jejaknya,” kata Artanto.

Tim Resmob Brimob Polda NTB Kompi 3 Batalyon C menyerahkan penanganan tersangka AG ke Polsek Sape.

Dugaan tindak pidananya seperti diatur pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama tujuh tahun. (why)

(Suara NTB/ist)

CEK - Danrem 162/WB Ahmad Rizal Ramdhani mengecek spesifikasi bangunan RTG proyek rehab rekon pascagempa Lombok di Pemenang, Lombok Utara.

Proyek RTG Wajib Terapkan Protokol Cegah Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Lombok masih berjalan. Proyek pembangunan Rumah Tahan Gempa terus dipercepat. Pembangunan rumah warga terdampak gempa itu tidak boleh mengendurkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.

“Ini adalah bentuk

kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap keamanan dan keselamatan prajurit kami yang sedang bertugas di lapangan agar tidak terpapar Covid19,” terang Komandan Korem 162/Wira Bhakti Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani didampingi Dandim 1606/Lobar Kolonel Czi Efrijon Kroll. Progres RTG yang ditinjau yakni

yang sedang dikerjakan Pokmas di Desa Gelangsar, Gunungsari, Lombok Barat dan Desa Pemenang Timur, Pemenang, Lombok Utara.

Rizal mengecek pembangunan RTG agar tetap sesuai dengan spesifikasi. Tukang dan Satgas Rehab Rekon pascagempa Lombok juga diminta untuk tetap menerapkan protokol kese-

Pencegahan Covid-19

Lapak Pedagang Pasar Kebon Roek Diatur Berjarak Mataram (Suara NTB) – Polresta Mataram dan tim gabungan menerjunkan personel ke pasar tradisional.

Tujuannya untuk mengatur pedagang untuk mengatur jarak berjualan. Pasar Kebon Roek, Ampenan, Mataram mulai menerapkan penjarakan pedagang untuk mencegah penyebaran Covid-19 di tempat umum.

Kabag Ops Polresta Mataram, Kompol Taufik bersama anggota Kodim 1606/Lobar, serta Dinas Perdagangan

dan Dinas Perhubungan Kota Mataram memimpin penerapan jarak tersebut, Kamis (28/5) kemarin. Diikuti sekurangnya 70 petugas gabungan. “Kita melakukan penertiban dan himbauan untuk mengatur jarak antarpedagang di Pasar Kebon Roek. Tempat sudah kita atur. Pedagang tinggal menempati,” kata Taufik di sela-sela penertiban.

Penjagaan jarak tersebut, imbuh dia, sebagai bentuk pencegahan penyebaran

Covid-19. Pedagang dan pembeli diharapkan tidak berdesakan ketika bertransaksi di pasar. Aturan lain yang wajib ditaati yakni memakai masker. “Menggunakan masker yang paling penting. Setiap pedagang dan pembeli juga wajib mencuci tangan pada setiap selesai atau sebelum bertransaksi,” imbaunya.

Aturan yang sudah dibuat sebelumnya tetap berlaku.

Yakni bagi yang tidak menggunakan masker akan dikelu-

arkan dari kawasan pasar. “Kita ingin terus berupaya memutus mata rantai penyebaran covid-19 ini,’’ tandas Taufik. (why) (Suara NTB/ist)

TATA LAPAK PEDAGANG Petugas gabungan menata lapak pedagang sesuai dengan prinsip jaga jarak pencegahan Covid-19 di Pasar Kebon Roek, Ampenan, Mataram, Kamis (28/5) kemarin.

hatan pencegahan Covid-19.

“Aplikator, pemilik rumah, fasilitator bersama-sama menumbuhkan kesadaran dan disiplin protokol pencegahan Covid-19. Ini sebagai upaya memutus rantai penyebaran,” terangnya.

Pembangunan RTG baik oleh aplikator maupun swadaya masyarakat diminta untuk mencegah adanya kerumunan.

Perbaikan rumah dikerjakan tetap dengan memerhatikan agar tidak ada warga yang berkerumun. “Tidak perlu panik dengan penyebaran Covid-19 namun tetap waspada dengan tidak berkerumun, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun dan selalu menggunakan masker saat keluar rumah,” tandas Rizal. (why)

Jumat, 29 Mei 2020

APBDes Masih Menggantung, Pemdes Sesait Surati Inspektorat Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Desa (Pemdes) Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini belum dapat melaksanakan tugas pelaksanaan anggaran APBDesnya.

Terhadap situasi itu, Pemdes pun melayangkan surat kepada Inspektorat KLU. Kepala Desa Sesait, Susianto, M.Pd., Kamis (28/5) mengakui, surat kepada Inspektorat telah dikirim Rabu lalu.

Isi surat ditujukan agar Inspektorat dapat mempercepat laporan pertanggungjawaban APBDes 2019 yang belum diserahkan oleh pemerintah desa sebelumnya (Pjs Kades dan Sekdes).

“Surat Inspektorat tanggal 2 Februari 2020 menyatakan agar pemerintah desa melengkapi bukti-bukti transaksi keuangan 2019. Dan sebagai kepala Desa yang baru dilantik pada 30 Januari, saya juga meminta hal yang sama sebagai bagian dari memori serah terima jabatan,” ujar Susianto.

Namun hingga tenggat waktu tanggal 31 Maret lalu, laporan itu belum diberikan. Alasan inilah, ia memberikan Surat Peringatan (SP) 1-3 kepada sekdes dan ditindaklanjuti dengan pemberhentian.

“Pada akhirnya saya terpaksa memberikan SP yang berujung pemberhentian. Maka saya meminta kepada Inspektorat KLU untuk melakukan audit secara transparan dan objektif baik terhadap laporan beserta bukti-bukti hingga kondisi fisik kegiatan di lapangan,” tegasnya.

Laporan APBDes 2019 diketahui belum diselesaikan oleh perangkat desa lama. Informasi yang dihimpun menyebut, Inspektorat KLU sudah melakukan monitoring dan evaluasi ke desa setempat. Hasilnya, LKPJ APBDes masih dalam proses.

Sebaliknya oleh Kepala BPMD, H. Kholidi Kholil, mengklaim tidak ada kendala dalam proses pencairan APBDes Desa Sesait. Bahkan kata dia, anggaran APBDes sudah berada di rekening desa yang ada di Bank NTB Syariah Cabang Tanjung.

Mantan Asisten I Setda Lombok Utara itu mengatakan di internal desa telah melakukan Musyawarah Desa (Musdes).

Artinya tahapan tinggal pada persoalan pengelolaan keuangan namun terganjal oleh pemberhentian perangkat oleh kepala desa. Maka menurut dia, jika perangkat lama diangkat kembali maka persoalan pencairan bisa terselesaikan.

“Ini ‘kan menghambat proses pengelolaan keuangan yang ada di desa. Tidak pernah kami melarang desa untuk mencairkan, kalau bank berani mencairkan monggo, silakan kami tidak melarang,” ucap Kholidi. (ari)

Lotim Harus Siap Menuju ’’New Normal’’ Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) harus juga siap menuju fase baru dalam menghadapi Corona Virus Disease (Covid19). Berdamai dengan Covid-19 pada fase new normal (kenormalan baru) disarankan harus disambut dengan mempersiapkan kebijakan yang lebih terukur dan terstruktur.

Demikain saran Ketua DPRD Kabupaten Lotim, Murnan menjawab Suara NTB, Kamis (28/5). Pihaknya meminta eksekutif dapat menyiapkan kebijakan yang lebih efektif dan efisien, baik pelaksanaan maupun anggarannya. Menurutnya, selama ini yang menjadi pertanyaan masyarakat apakah kebijakan pusat dan daerah sudah sinkron.

Dari hal yang paling sederhana, kata Murnan, larangan kumpul masih banyak dilanggar. Sementara ini di manamana orang berkerumun. “Apakah tempat-tempat keramaian sudah menerapkan protokol kesehatan,” tanyanya lagi.

Masih banyaknya yang tidak patuh pada protokol kesehatan ini, ujarnya, harusnya diberikan tindakan lebih tegas lagi dari aparat pemerintah. “Kita minta ketegasan aparat,” ucapnya.

Menjadi tugas dari Gugus Tugas harus melakukan rapidtest kepada semua masyarakat. Tidak cukup dengan berbasis pasar, berbasis masjid dan berbasis Aparatur Sipil Negara yang sudah dilakukan. Disarankan, salah satu cara yang paling efektif dilakukan adalah rapid test di masing-masing dusun.

Gugus tugas percepatan penanganan virus ini harus memastikan semua tracing contact (TC) positif pada posisi karantina. Memantau pergerakan orang yang datang dari luar dengan memastikan membawa keterangan bebas Covid-19 dari daerah asalnya Terpisah, Wakil Ketua DPRD Lotim, H Daeng Paelori mengatakan menuju tatanan baru yang arahnya untuk hal-hal yang positif tentu bagus untuk diikuti. Sebagai contoh, kata Daeng, perilaku yang bersih, dengan membiasakan diri mencuci tangan, memakai masker dan sebagainya sesuai dengan protokol kesehatan harus benar-benar dijadikan kebiasaan.

Kritik Politisi Partai Golkar Lotim ini adalah, saat ini Lotim masih kurang disiplin. Kemunculan tambahan kasus positif belakangan ini diduganya karena disiplin masih kurang. Dia pun mengimbau agar masyarakat meningkatkan kedisiplinan. Memperhatikan protokol kesehatan agar bisa benar-benar memutus rantai penyebaran virus.

Sementara itu, Sekretaris Gugus Tugas yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H. M. JuainiTaofik menerangkan menuju tatanan baru, Lotim mau tidak mau harus siap.

Gugus tugas di bawah komando Bupati yang langsung sebagai panglima perang melawn Covid-19 di Lotim ini telah melakukan berbagai cara untuk bisa lepas dari Covid. (rus)

SUARA NTB

Halaman 8

Tangani Covid-19

Wagub Imbau Pemerintah dan Masyarakat Kuatkan Sinergi Tanjung (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, menyempatkan diri berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kamis (28/5). Wagub mengecek perkembangan penanganan Covid-19 yang dilakukan Satgas Covid KLU. Wagub mengatakan penanganan Covid -19 di NTB, khususnya kabupaten/kota membutuhkan sinergi dan energi dari semua pihak. Utamanya pada suasana Idul Fitri, ia merasa penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk selain bermaafmaafan, juga saling menguatkan satu sama lain. “(Covid) Gelombang kedua

bisa jadi lebih berat daripada saat pertama kali kasus Covid di NTB ditemukan. Saat awal kasus ini masuk, kekuatan dan energi yang dimiliki oleh pemerintah masih penuh. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat perlu meningkatkan semangat berlipat-lipat lagi sampai kasus di NTB benar-benar landai,” pesan wagub.

Untuk mewujudkan hal

tersebut, sambungnya, memerlukan kedisiplinan di masyarakat yang diawali oleh kedisiplinan oleh aparatur pemerintah itu sendiri. Hingga vaksin Covid ditemukan, kedisiplinan itu diarahkan tidak kendur begitu saja.

Rohmi menekankan sukses penanganan Covid-19 terletak pada kedisiplinan dan harus dimulai dari diri sendiri ter-

lebih dahulu. “Mari kita persiapkan seluruh sistem kita untuk betul-betul bisa hidup dengan protokol Covid. Selamat bertugas dan terima kasih Pemerintah Kabupaten KLU, TNI/Polri, tenaga kesehatan dan seluruh pihak yang telah menangani Covid,” pungkasnya.

Sementara Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., menuturkan, kunjungan Wagub itu untuk memberikan semangat pada Lombok Utara. Sebab kondisi kasus di Lombok Utara sempat landai dan menurun, namun

kembali meningkat. “Terkait kedisiplinan warga menggunakan masker, kita akan atur dalam Perbup,” ucapnya.

Najmul juga menyinggung bentuk penerapan konsep new normal yang akan dilakukan oleh pemerintah. Baginya, persoalan sosial dan ekonomi harus diupilihkan.

“Berdamai dengan Covid-19 itu bukan berarti membuat jembatan Covid-19 yang baru.

Tetapi bagaimana aktivitas dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan Covid-19 yang ketat,” sebutnya. (ari)

Lotim Perpanjang Masa Tanggap Darurat

(Suara NTB/her)

KELUHKAN - Proyek groin yang dibangun ini dikeluhkan, karena diduga memicu abrasi pantai.

Daerah Pesisir Diterjang Gelombang Pasang

Nelayan Keluhkan Proyek Groin Giri Menang (Suara NTB) Daerah pesisir di Lombok Barat (Lobar) mulai dari wilayah Gerung sampai Sekotong terkena dampak gelombang pasang.

Untungnya, gelombang pasang tidak terlalu ekstrem, sehingga tidak sampai merendam pemukiman warga. Di satu sisi, warga mengeluhkan proyek groin (penahan abrasi) yang dibangun di sepanjang pesisir Pantai Endok Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung justru tak mampu menahan abrasi.

L. Imran, warga Dusun Taman Desa Taman Ayu mengeluhkan keberadaan proyek groin yang dibangun di sepanjang pesisir pantai. Pasalnya, proyek ini belum mampu memberi solusi terhadap persoalan abrasi dan mengantisipasi air

laut pasang naik ke pemukiman warga. “Bahkan proyek ini justru memperparah kondisi (abrasi red) ketika air pasang.

Warga meminta agar proyek ini dikaji ulang, mereka berharap agar dibangunkan pemecah gelombang supaya air laut tak mudah naik ke pemukiman warga,” protesnya.

Diakuinya, air mudah meluap ke pemukiman warga disebabkan selain dampak cuaca ekstrem juga terjadinya pendangkalan di pantai. Dari dulu kata dia, warga ingin agar dibangunkan pemecah gelombang di tengah laut untuk mencegah terjangan gelombang naik ke permukiman warga.

Perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lobar H. L. Muhammad Ismail,

menyebut hampir seluruh pesisir di Lobar terkena gelombang pasang. “Mulai dari pesisir Sekotong, Lembar, Gerung hingga Labuapi terdampak. Tapi tidak parah seperti di daerah lain,” terang wakil rakyat dari Daerah Taman Ayu ini.

Menanggapi hal ini, Camat Gerung H. Mulyadi menegaskan akan melakukan koordinasi kembali dengan pihak terkait untuk menangani abrasi di Pantai Endok. Termasuk soal usulan warga agar dibangun pemecah gelombang.

“Groin dibangun sudah lama, kalau ada keluhan kami akan coba koordinasi lagi dengan pihak terkait,” jelasnya, seraya menambahkan, groin dibangun tahun lalu untuk menangani dampak abrasi. (her)

Antisipasi Lonjakan Covid-19

Berlakukan Jam Malam, Pengawasan di Pelabuhan Diperketat Praya (Suara NTB) Tren kasus Covid-19 di NTB dari waktu ke waktu terus naik. Hampir setiap hari, ada saja penambahan kasus Corona baru di NTB dan belum ada tanda-tanda akan mengalami penurunan. Catatan kasus Covid-19 tertinggi terjadi pada tanggal 22 Mei lalu, sebanyak 54 kasus positif Corona dalam sehari.

Danrem 162/WB, Kolonel CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, saat mengunjungi pos gugus tugas

penanganan Covid-19 di Kantor Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Tengah (Loteng), Kamis (28/5), menegaskan, kewaspadaan dalam penanganan Covid-19 tidak boleh kendur. Karena sekali saja lengah dan kendur, maka kasus Covid-19 bisa melonjak.

Terbukti, menjelang lebaran penanganan Covid-19 di daerah ini sempat sedikit kendur, sehingga harus dibayar mahal dengan melonjaknya jumlah kasus Covid-19 di NTB. Terlebih, sekarang pelabuhan dan bandara sudah mulai dibuka untuk penumpang orang, kendati masih dalam skala terbatas.

Meski demikian, potensi masuknya virus Corona harus tetap diwaspadai. Caranya, dengan lebih memperketat pengawasan keluar masuk orang, khususnya yang melalui jalur pelabuhan. Mengingat, selama ini pengawasan di pelabuhan terkesan longgar dan tidak seketat seperti di bandara.

“Setiap orang yang masuk ke wilayah NTB harus dinyatakan bebas Corona. Dibuktikan dengan hasil uji swab. Kalau tidak, jangan diberikan masuk. Karena saat ini pemerintah sudah dipusingkan dengan penyebaran virus melalui transmisi lokal. Jangan kemudian diperberat dengan klaster dari luar,’’ tegasnya.

Di daerah-daerah kegiatan patroli juga perlu terus diintensifkan sembari mensosialisasikan kepada masyarakat terkait tata cara pencegahan virus Corona. Dan, sebagai bagian dari pemerintah, jajaran TNI dan Polri dalam hal ini siap membantu secara maksimal.

“Tidak kalah penting, regulasi terkait penanganan virus Corona juga harus jelas dan tertulis,” tegasnya. Karena pengalaman, saat masyarakat diberikan aturan soal larangan untuk melaksanakan Shalat Idul Fitri secara tertulis, masyarakat lebih patuh dari pada ketika hanya melalui imbauan secara lisan.

Usulan serupa juga disampaikan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat gubernur dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke Lobar.

Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya sudah membuat tim khusus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap mematuhi aturan. Termasuk membuat tim penindakan jika ada masyarakat yang melanggar.

Di Lobar, ujarnya, kasus Covid-19 berjumlah sebanyak 114 sampai dengan tanggal 27 Mei dengan 48 pasien sudah sembuh. Sebanyak 7 kasus Covid-19 diantaranya dari kalangan medis. Mereka sedang menjalani proses karantina di Senggigi. “Kami berharap kebijakan pembatasan penumpang seperti yang diberlakukan di bandara, diterapkan juga di pelabuhan agar upaya kita bersama semakin optimal,” harapnya. (kir/her)

Selong (Suara NTB) Adanya penambahan jumlah pasien positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lombok Timur (Lotim) membuat Pemkab Lotim memperpanjang masa tanggap darurat selama 69 hari ke depan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H M.Juaini Taofik saat dikonfirmasi, Kamis (28/ 5) mengakui fakta peningkatan kasus positif. Juaini Taofiq yang juga Sekretaris Gugus Tugas ini mengistilahkan ronde pertama Lotim sudah menang lawan Covid-19.

“Ya, kita dapat memenangkan ronda awal, tapi dengan adanya kasus yang trend naik ini, maka Lotim akan bekerja lebih kuat lagi supaya segera tuntas,” ucap Sekda, seraya menambahkan, bulan Juni atau paling lambat bulan Juli 2020, Lotim diharapkan sudah bebas Covid.

Terpisah Juru Bicara Gugus Tugas, Dr. Pathurrahman mengatakan sebenarnya kondisi pasien secara umum di Rumah Sakit Umum Daerah Selong sudah banyak yang berpotensi sembuh. Gugus tugas belum berani memulangkan, karena harus menunggu dulu hasil swab tes laboratorium.

“Kalau sudah kita dapatkan basilnya negatif, baru kita perbolehkan pulang,” paparnya.

Diketahui Jumat (29/5) hari ini merupakan masa tanggap

(Suara NTB/dok)

H. M. Juaini Taofiq darurat pertama berakhir untuk Lotim. Gugus tugas yang dikomandoi langsung Bupati H M Sukiman Azmy sudah melakukan evaluasi, sehingga diputuskan untuk melakukan perpanjangan masa tanggap darurat.

Rilis dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, saat ini jumlah yang terkonfirmasi positif mencapai 57 kasus.

Sembuh 36 kasus dan belum ada tambahan. Sempat menyisakan tinggal 2 orang yang belum sembuh namun mengalami lompatan tajam dengan tambahan 17 kasus baru, sehingga data per 28 Mei 2020, jumlah yang tersisa positif 19 kasus dan masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R Soedjono Selong dan RSUD di Mataram. (rus)

Tinggi, Kasus Balita Terpapar Covid-19 Praya (Suara NTB) Jumlah pasien positif virus Corona (Covid-19) di NTB, tercatat sampai saat ini sebanyak 562 orang. Dengan 70 pasien di antaranya merupakan anak-anak atau balita.

Kondisi ini menempatkan NTB sebagai provinsi dengan jumlah kasus anak-anak atau balita terpapar Covid-19 tertinggi kedua di Indonesia.

Hal itu disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., di hadapan Bupati Lombok Tengah (Loteng), H. M. Suhaili FT, dan jajarannya, saat mengunjungi Pos Gugus Tugas Penanganan Covid19 di Kantor Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, Kamis (28/5).

Diakuinya, tingginya kasus anak atau balita terpapar Covid-19 menjadi keprihatinan tersendiri oleh pemda.

“Ibaratnya NTB sudah mendapat lampu kuning dalam hal pencegahan dan penanganan Covid-19,” terangnya.

Artinya, dibutuhkan upaya yang keras lagi dari semua pihaknya di daerah ini agar bisa bersama-sama melawan penyebaran virus Corona. Dalam hal ini, ujarnya, tidak hanya pemerintah dan aparat saja, tapi peran serta masyarakat dalam hal ini sangat menentukan berhasil tidaknya upaya pencegahan penyebaran virus Corona di daerah ini.

Caranya ialah dengan lebih disiplin dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta patuh pada instruksi dari pemerintah. Apalagi sekarang ini, banyak tenaga kesehatan yang terpapar virus Corona yang mencapai sekitar 67 orang sejauh ini. Hal itu tentunya akan membuat upaya penanganan virus Corona akan semakin berat. Di satu sisi, jumlah tenaga kesehatan yang siap untuk menangani virus Corona juga terbatas. “Ini sebuah pil pahit yang harus kita terima. Banyak tenaga kesehatan kita yang ikut terpapar virus Corona. Jadi kesadaran kita semua sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan, saat ini NTB tengah dihadapkan pada gelombang kedua penyebaran virus Corona, pascaadanya pelonggaran penan-

ganan virus Corona dengan mulai dibukanya mal, bandara dan pusat perbelanjaan lainnya. Kondisi ini, ujarnya, potensi bahayanya lebih tinggi dari gelombang pertama.

Pasalnya, sumber penyebarannya sekarang sudah semakin sulit dilacak, karena sudah melalui transmisi lokal.

Sementara klaster sebelumnya sudah selesai ditangani.

“Sumber penyebaran virus Corona di NTB sekarang undetected, sehingga jauh lebih berbahaya dari sebelumnya,” tandas mantan anggota DPR RI ini.

Di tempat yang sama, menyikapi penyebaran virus Corona yang tidak diketahui klasternya, Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., menyarankan agar seluruh kabupaten/kota di NTB menerapkan pola atau kebijakan penanganan yang sama. Hal ini, ujarnya, bisa dimulai di Pulau Lombok.

Dalam hal ini, antara satu kabupaten dengan kabupaten dan kota yang lainya di pulau, pola penanganan sama. Karena selama terkesan satu daerah berbeda-beda kebijakannya dalam penanganan Covid-19.

“Kita berharap pemerintah provinsi bisa membuat pola penanganan baku yang kemudian bisa diterapkan di semua kabupaten/kota di daerah ini. Sehingga semua daerah seragam pola penanganannya,” sarannya.

Ia mencontohkan, tujuh kasus baru positif Corona di Loteng sebagian besar merupakan penduduk Loteng yang bekerja di Kota Mataram. Artinya, penyebaran Covid-19 sekarang sudah ada di dalam daerah.

“Kalau sebelumnya pendatang atau penduduk yang baru datang dari luar daerah yang membawa virus Corona. Tapi sekarang penyebaran sudah di dalam daerah,” pungkas mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir)

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR. 3541 BQ NOKA/NOSIN : MH35D9002AJ609719/5D9609784 AN : MUHAMMAD SAHARI HLG D’SKTR LINGK.OLOH KEL. MONJOK BARAT KEC.SELEPARANG KOTA MATARAM

SUARA NTB

Jumat, 29 Mei 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Jumat, 29 Mei 2020

Halaman 10

Masuk Bandara Diperketat, Penumpang Wajib Tunjukkan Hasil Swab Mataram (Suara NTB) – Kebijakan pemerintah daerah untuk menutup kembali Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) per 1 Juni mendatang, akan lebih mengarah pada pengetatan SOP. Artinya, penutupan total tidak akan dilakukan, mengingat posisi bandara sebagai objek vital transportasi. ‘’Tidak ada penutupan bandara. Hanya pembatasan penumpang. Itu hanya salah pengertian, apalagi bandara salah satu objek vital,’’ ujar Kelapa Dinas Perhubungan (Dishub) NTB,Drs. Lalu Bayu Windia, M.Si saat dikonfirmasi, Kamis (28/5) di Mataram.

MenurutBayu,pengetatanSOP pemeriksaan penumpang adalah

solusi yang paling tepat untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona (Covid-19). ‘’Jadi yang keluar masuk bandara harus bawa surat sehat. Salah satunya dengan melampirkan keterangan sudah swab,’’ ujarnya.

Dishub NTB juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memperketat persyaratan

penumpang yang diperbolehkan masuk dan keluar melalui bandara. Diantaranya mengharuskan seluruh calon penumpang untuk menunjukkan hasil swab yang telah dilakukan secara mandiri.

Hal serupa juga diterapkan untuk pemeriksaan di pintu masuk lain seperti pelabuhan. ‘’Setiap penumpang kapal laut

Ketua TP PKK NTB Jenguk Anak Penderita Hydrochepalus Mataram (Suara NTB) Pandemi Covid-19 mengharuskan semua pihak untuk saling mendukung dan saling membantu. Terlebih kepada masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan. Itulah yang ditunjukkan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M. Sc saat berkunjung ke rumah dua anak yang menderita hydochepalus, di Lingkungan Karang Pule dan Jempong Baru Kota Mataram Kamis (28/5).

Hj. Niken yang hadir didampingi Kepala DP3AP2KB NTB, Dra.Hj. Putu Selly Handayani, M.Si, Ketua LPA Provinsi NTB, H. Sahan, dan Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi mendatangi dua anak ini untuk memberikan perhatian dan semangat.

Tidak hanya semangat, Hj. Niken yang juga Bunda PAUD itu memberikan paket bantuan kepada mereka. Paket bantuan yang diserahkan dalam kunjungan itu berupa buah-buahan, susu, kue-kue kering dan sejumlah paket makanan lainnya.

Selain menyerahkan bantuan, Hj. Niken juga menyerap aspirasi masyarakat di lingkungan tersebut. Ia dengan penuh perhatian mendengar dan mencatat sejumlah usulan dari warga setempat

‘’Permintaan warga yang di Karang Pule, minta dibuatkan pintu yang mengarah ke jalan agar memudahkan akses keluar masuk rumah,’’ katanya di sela-sela kunjungan tersebut.

Sebagai mitra kerja pemerintah, ia akan menyampaikan usulan tersebut kepada Pemprov NTB dengan harapan dapat di tindaklanjuti.

Hj. Niken juga mensosialisasikan penggunaan masker untuk memutus mata rantai Covid-19 di NTB, terlebih kepada anakanak. Selain sebagai dukungan terhadap program pemerintah, gerakan maskerisasi merupakan salah satu bentuk perhatian TP. PKK untuk melindungi anak-

anak dari penyebaran Covid-19. ‘’Melihat kondisi kasus Covid-19 yang terus melonjak, khususnya kasus anak-anak. Semua pihak, seperti TP PKK Provinsi NTB, LPA NTB dan DP3AP2KB berinisiatif melakukan gerakan maskerisasi anakanak NTB dengan mengajak serta organisasi-organisasi lainnya yang ada di NTB,’’ ujar Hj. Niken.

Gerakan maskerisasi ini dilakukan dengan membagikan masker secara gratis ke anakanak di seluruh NTB dengan cara mengirim masker-masker anak ke 10 kabupaten/kota melalui Ketua-ketua TP PKK Kabupaten/Kota dan Ketua-ketua LPA Kabupaten/Kota. (r)

(Suara NTB/humasntb)

JENGUK - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah didampingi Kepala DP3AP2KB NTB, Hj. Putu Selly Handayani menjenguk anak penderita hydrochepalus, kemarin.

juga diwajibkan demikian.

Mereka harus membuktikan bahwa dirinya sehat, salah satunya dengan memperlihatkan hasil swab,’’ jelas Bayu.

Untuk penutupan total akses transportasi ditekankannya belum dapat dilakukan. Terutama untuk pengiriman logistik yang masih terus berlangung. Diterangkan Bayu, pengiriman logistik tersebut baik melalui bandara maupun pelabuhan akan tetap berjalan seperti biasanya. ‘’Kami pastikan aktivitas logistik tidak akan terganggu. Jadi masyarakat jangan khawatir.

Barang tetap masuk,’’ ujarnya.

Hal tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan dan kebutuhan lainnya bagi

masyarakat sendiri.

Terpisah, General Manager (GM) PT Angkasa Pura I (Persero) Lombok, Nugroho Jati, menyebut mempertahankan operasional bandara sampai saat ini terbilang penting.Khususnyauntukmemastikan akses logistik, kebutuhan medis, dan kondisi darurat yang dibutuhkan saat masa pandemi.

Terkait larangan maupun pembatasan bagi penerbangan niaga atau non-niaga yang menyangkut penumpang pada prinsipnya dapat dilakukan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19 memang dapat dilakukan. Kendati demikian, hal tersebut disebutnya memerlukan koordinasi dan sosialisasi terlebih dahulu. ‘’Sebelumnya perlu dilaku-

kan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh stakeholder terkait. Badan usaha angkutan udara (maskapai penerbangan), serta pengguna jasa angkutan udara sebelum pembatasan penerbangan itu dilakukan,’’ ujarnya saat memberi keterangan, Kamis (28/5).

Ditekankan Jati, posisi bandara sampai saat ini masih menjadi objek vital. Mengingat bandara tidakhanyamelayanipenerbangan penumpang, tapi penerbangan angkutan kargo, logistik, hingga pos yang dibutuhkan masyarakat.

Selain itu, BIZAM juga berfungsi sebagai bandara alternafit bagi penerbangan yang memiliki kendala teknis atau operasional dalam hal kondisi

darurat. ‘’Bandara juga melayani penerbangan medis (medical evacuation),’’ ujarnya.

Sebelumnya Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dalam rapat di Pendopo Gubernur, Rabu (27/5), juga menerangkan ada dua opsi yang akan diambil untuk menekan penyebaran Covid-19 di NTB. Diantaranya mewajibkan hasil swab negatif untuk setiap orang yang akan masuk ke NTB. Selain itu, menutup akses bandara juga menjadi pilihan lainnya dalam rapat tersebut.

Namun pada rapat lanjutan diputuskan opsi yang diambil adalah setiap orang yang masuk ke wilayah NTB diwajibkan negatif Covid-19 dengan bukti swab dan menjalani karantina. (bay)

Kenormalan Baru di Tiga Gili Harus Sesuai Prosedur Mataram (Suara NTB) – Rencana pemerintah untuk membuka kembali kawasan Tiga Gili (Trawangan, Air, Meno) sebagai bagian dari kenormalan baru dijadwalkan mulai pada Juni 2020 mendatang. Kendati demikian, proses tersebut ditekankan masih membutuhkan persiapan dan harus melewati beberapa fase terlebih dahulu.

Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, menerangkan ada beberapa persiapan yang harus benar-benar diperhatikan sebelum benarbenar membuka kembali kawasan Tiga Gili. Diantaranya edukasi masyarakat sekitar, khususnya untuk pendekatan dan meyakinkan bahwa protokol penanganan virus Corona (Covid-19) benar-benar akan dijalankan. ‘’Kalau dilihat sekarang, ya belumlah (bisa langsung dibuka). Karena harus ada step-stepnya juga,’’ ujar Kusnawan saat dikonfirmasi, Kamis (28/5).

Menurutnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat yang berakitivitas

RADIO

di kawasan Tiga Gili. “Dalam hal ini (pembukaan gili) banyak yang berkepentingan, baik itu pengusaha, masyarakat maupun pemerintah. Intinya bagaimana kita safe (aman) dulu,’’ sambungnya.

Diterangkan Kusnawan, pihaknya sangat mendukung penerapan kenormalan baru untuk kawasan wisata seperti Tiga Gili. Mengingat beberapa waktu lalu hal tersebut juga telah dibicarakan bersama dengan beberapa asosiasi pariwisata lainnya dengan difasilitasi oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Kendati demikian, mengingat penanganan pandemi Covid-19 adalah hal yang cukup serius, dengan mematuhi fasefase persiapan yang telah ditentukan diharapkan dapat menjamin keamanan masyarakat sendiri. ‘’Kita sebelumnya sudah ada meeting (rapat) dengan Pemda KLU. Perlu digarisbawahi, perlu ada step-step dilakukan (sebelum Tiga Gili benar-benar dibuka),’’ tegasnya.

SOP yang dimaksud antara lain penyiapan prosedur keluar masuk untuk karyawan, vendor,

dan wisatawan di kawasan Tiga Gili. Di mana dalam rencana awal Gili Trawangan akan dijadikan percontohan, kemudian diikuti pembukaan Gili Air dan Gili Meno. ‘’Tapi kita harus siapkan dulu bagaimana maintenance (pemeliharaan) dan pembersihan kawasan. Karena kan sekarang ini sebagian properti di gili ada yang terurus dan tidak,’’ ujar Kusnawan.

Salah satu persiapan yang harus dilakukan menurut Kusnawan adalah pendirian Posko Covid-19 di Pelabuhan Bangsal per 1 Juni mendatang. Posko tersebut akan digunakan untuk melakukan pengecekan, khususnya bagi karyawan yang bekerja di Tiga Gili agar bisa masuk. ‘’Selain itu, dari pemerintah juga akan melakukan fogging DBD dan disinfektan. Sehingga harus steril dulu baru kita siap untuk mulai membuka,’’ ujar Kusnawan. Menurutnya, jika langkah-langkah tersebut telah disiapkan dan disesuaikan dengan protokol penanganan Covid-19, barulah kawasan Tiga Gili siap dibuka.

Proyeksi dari pelaku usaha sendiri, persiapan tersebut perlu dimatangkan hingga pertengahan Juni mendatang. ‘’Kalau semua berjalan dengan baik, pertengah juni kita siap (buka pariwisata Gili). Intinya kita siap saja dulu, masalah wisatawan mana yang akan datang itu belakangan,’’ jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dispar) KLU, Vidi Ekakusuma, membenarkan rencana Bupati KLU untuk membuka kembali kawasan Tiga Gili pada Juni mendatang. Tentu melalui beberapa persiapan.

Diterangkan Vidi pada tahap awal, akan dilakukan pembersihan kawasan dengan ditandai masuknya para pekerja. Kemudian dibuka untuk wisatawan dengan mematuhi protokol Covid-19.

Dalam hal ini penguhasa juga diminta mengatur jumlah kamar yang boleh dibuka.

Misalnya 50 persen dari jumlah kamar yang tersedia. ‘’Teknisnya itu semua diatur, tahap awal ini dilakukan pembersihan dulu,’’ ujarnya. (bay)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 29 Mei 2020

Gubernur Tekankan Semangat Tangani Covid-19 Tak Boleh Kendur Dari Hal. 3 Selain penanganan medis, gubernur juga menyampaikan pentingnyamelindungiUMKMdimasa pandemi. Dengan melibatkan mereka dalam jaring pengaman sosial, maka UMKM juga tetap berproduksi di tengah kesulitan ini. ‘’Dalam musibah ada peluang untuk melibatkan UMKM dalam memenuhi kebutuhan lokal kita.

Krisis ini melahirkan orang hebat dan luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan orang hebat dan luar biasa ini,’’ ujarnya.

Gubernur memberikan apresiasi yang tinggi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah berperan aktif dalam membantu penanganan Covid19 ini. ‘’Kami ucapkan terimaksih banyak atas peran serta Toga dan Toma di Lobar karena telah membantu kami dalam menangani Covid ini,’’ katanya.

Sementara itu, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengatakan, pihaknya sudah membuat tim khusus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap mematuhi aturan, juga membuat tim penindakan jika ada masyarakat yang melanggar.

Di Lobar, jumlah kasus Covid19 sebanyak 114 orang terkonfirmasi positif sampai dengan 27 Mei. Dimana,sebanyak48pasiensudah sembuh. Sebanyak 7 kasus Covid19 diantaranya dari kalangan medis. Mereka sedang menjalani proses karantina di Senggigi. ‘’Kami berharap kebijakan pembatasan penumpang seperti yang diberlakukan di bandara, diterapkan juga di pelabuhan agar upaya kita bersama semakin optimal,’’ harapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd usai melakukan kunjungan ke Pemkot Mataram langsung menuju Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Dalam kesempatan tersebut, Wagub mengatakan, tujuan kedatangannya ke kabupaten/kota sePulau Lombok adalah untuk bersilaturahmi dan saling menguatkan satu sama lain.

Sebab, bencana non alam Covid-19 ini kemungkinan akan panjang. ‘’Jadi kita semua jangan lemah dan jangan cepat menyerah,’’ pesan Wagub.

Menurutnya, penanganan Covid -19 membutuhkan sinergi dan energi dari semua pihak.

Terutama pada suasana Idul Fitri ini dirasa penting, selain bermaaf-maafan juga saling menguatkan satu sama lain. ‘’Mudah-mudahan di NTB energinya tidak berkurang untuk mengatasi Covid ini,’’ harapnya.

Wagub mengatakan, NTB kini siap menghadapi gelombang kedua Covid-19. Angka kasus positif mengalami peningkatan cukup signifikan. Hal ini semakin mengkhawatirkan, karena para tenaga kesehatan di NTB sudah banyak yang terinfeksi virus tersebut.

Iamengatakan,gelombangkedua bisa jadi lebih berat daripada saat pertama kali kasus Covid di NTB ditemukan. Karena saat awal kasus ini masuk, kekuatan dan energi yang dimiliki oleh pemerintah masih penuh. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat perlu meningkatkan semangat berlipat-lipat lagi sampai kasus di NTB benarbenar landai.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kedisiplinan di masyarakat terus ditingkatkan sampai ditemukan vaksin. Wagub menyebutkan, total kasus Covid-19 di NTB per 27 Mei 2020 sebanyak 562 orang positif. Dengan rincian 279 orang positif yang masih dalam perawatan, 273 orang sembuh, 10 orang meninggal. Kemudian 476 pasien dalam pengawasan, dan 187 orang dalam pemantauan.

Karakteristik kasus di NTB, 78 orang adalah anak-anak, dan merupakan kedua terbesar di Indonesia. ‘’Ini menjadi warning bagi kita bahwa kita harus ekstra menumbuhkan kedisiplinan dalam setiap jenjang umur,’’ tambah Wagub.

Orang nomor dua di NTB ini menekankan bahwa penanganan Covid-19 terletak pada kedisiplinan dan harus dimulai dari diri sendiri. ‘’Mari kita persiapkan seluruh sistem kita untuk betul-betul bisa hidup dengan protokol Covid. Selamat bertugas dan terimakasih pemerintah KLU, TNI/ Polri, tenaga kesehatan dan seluruh pihak yang telah menangani Covid,’’ tandasnya.

Sementara Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, mengucapkan terima kasih atas dorongan semangat dari Wagub dan jajaran Forkopimda di KLU. Ia mengatakan, pihaknya bersama dengan TNI/Polri secara rutin memantau pasar dan tempat-tempat keramaian lainnya dalam rangka mengendalikan pandemi.

Kewajiban menggunakan masker di KLU juga terus digalakkan. ‘’Edaran Gubernur kami back up dengan Edaran Bupati. Kami juga menyediakan sarana cuci tangan di pasar pada titik-titik keramaian,’’ katanya.

Sementara itu, saat berkunjung ke Pemkot Mataram, gubernur mengatakan bahwa istilah new normal yang mencuat belakangan ini merupakan suatu hal yang memberikan sedikit angin segar. Hal ini menandakan adanya kabar baik yang datang di tengah masyarakat.

Namun gubernur meminta masyarakat agar tidak lengah dan tetap patuh pada protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. ‘’Kampanye new normal ini membuat kita sedikit bernapas lega, ini badai segera berlalu. Ada cahaya di ujung terowongan,’’ ujarnya.

Gubernur juga menyinggung tenaga kesehatan di NTB yang mulai terpapar Covid-19. Ia mengungkapkan bahwa kedisiplinan menjadi faktor penting agar tetap terhindar dari wabah Corona.

Selain itu, ia juga menyinggung wabah Corona yang belakangan ini semakin rentan menyerang bayi dan balita. ‘’Situasi kita lebih berbahaya dibanding awal dulu. Bukan karena virusnya tetapi karena ketidakdisplinan kita dan mulai menggampangkan. Dan pada saat yang sama, tenaga kesehatan kita mulai bertumbangan karena 3-4 bulan berjibaku dengan persoalan (Corona) ini,’’ terangnya.

Ia berharap masyarakat semakin sadar akan bahaya Covid-19yangmasihmengintaidengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. ‘’Jangan sampai kelengahan kita ini mengakibatkan jumlah yang terpapar Covid-19 ini lebih banyak lagi di tempat kita,’’ pungkasnya.

Wagub NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan bahwa dalam menangani masalah Covid-19 ini kebersamaan dan semangat harus selalu dijaga. Karena penyebaran virus Covid-19 berbeda seperti menghadapi bencana-bencana yang lain. ‘’Hal-hal seperti ini dibutuhkan kekuatan kita bersama. Dalam kondisi NTB sekarang, seperti yang kita prediksi sebelumnya, lengah sedikit saja bisa terjadi second wave,’’ jelas Wagub.

Wagubtakingintenagakesehatan yang selama ini menjadi mesin utama penanganan Covid-19 terpapar semakin banyak.

Mengingat 67 tenaga kesehatan di NTB telah dinyatakan positif Covid-19. ‘’Hal yang sangat kita khawatirkan, namun terjadi juga.

Padahal saya yakin semua sudah melakukan proteksi yang sangat baik. Oleh karena itu, semangat ini yang harus terus dijaga kedepan oleh Pemerintah Provinsi dan Kepala Daerah semuanya,’’ jelasnya.

Menurut Wagub, Covid-19 adalah penyakit yang sama dengan penyakit lainnya. Hanya saja memiliki tingkat kematian yang lebih cepat. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak lari dan sembunyi jika memiliki gejala Covid-19. ‘’Ini memang lebih berat, tapi saya yakin kita bisa karena doa kita. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita semua InsyaAllah bisa teratasi dengan sebaik-baiknya,’’ kata Rohmi.

Sementara itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menuturkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam melawan pandemi Covid-19. Kota Mataram yang sejauh ini terdata sebagai kota dengan tingkat terpapar positif terbanyak di NTB harus lebih bekerja keras. Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi dengan Pemprov NTB diharapkan berjalan dengan baik. ‘’Tentu semua yang sudah menjadi kebijakan dan Keputusan Gubernur sudah kita tindaklanjuti,’’ ungkapnya.

Ahyar menyampaikan program penanganan Covid-19 dengan pola PCBL atau Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan. Program tersebut berupa pembagian masker, penyediaan tempat cuci tangan dan hand sanitizer di sejumlah titik di Kota Mataram.

Ia mengajak Pemda Kabupaten/Kota yang ada di seluruh NTB agar selalu kompak dalam melawan Covid-19 secara bersama-sama. ‘’Mudah-mudahan kita bisa segera terlepas dari Covid-19 ini,’’ harapnya.

Danrem 162/WB, Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani memberikan rekomendasi terkait penanganan Covid-19. Salah satunya di bandara dan pelabuhan akan diberlakukan pembatasan kepada penumpang.

Setiap penumpang yang ingin masuk ke NTB harus memberikan surat tugas dan hasil swab yang berlaku 7 hari. ‘’Jika swab tersebut lebih dari 7 hari, maka harus swab ulang dan wajib untuk dikarantina lagi ,’’ jelasnya.

Selain bandara dan pelabuhan, tempat keramaian yang menjadi atensi penting saat ini adalah pasar. Diharapkan, pasar-pasar harus memiliki fasilitas pendukung seperti thermo gun, hand sanitizer. Penjual dan pembeli harus menggunakan masker dan sarung tangan, dan tak lupa harus menerapkan physical distancing ketika bertransaksi. ‘’Setiap pasar tradisional akan dibuatkan pos terpadu yang berisi aparat Kepolisian, TNI dan Pol PP untuk mengontrol pasar,’’ ujarnya. (nas)

Halaman 11

ICHI dan MGPSSR Gelar Pengabenan ’’Dharmika’’ Mataram (Suara NTB) Umat Hindu NTB menunjukkan kepedulian dan kekompakannya. Bahu- membahu menyelenggarakan upakara pengabenan seorang dharmika, Andreyana Pasek Santosa, yang hidup sebatang kara di Mataram. Lelaki perantauan kelahiran Kota Bandung, 22 Juli 1976, meninggal dunia pada 24 Mei 2020 , diduga akibat serangan jantung. Almarhum yang sebelumnya bernama Septian Permana alias Dindin, disudi wadani di Wantilan Pura Pasek, Pagesangan, Mataram, pada 23 Agustus 2012.

Begitu mendengar khabar kematian Andreyana, ICHI Regional NTB berinisiatif untuk mengurus pengabenannya. ‘’Almarhum tidak punya keluarga di Lombok, tidak ada yang ngurus jenazahnya, ya kita punya tanggung jawab sosial untuk mengurusnya,’’ kata Ketua ICHI NTB, Dr. Ir. I Gst. Lanang Media, M.Si, di lokasi pengabenan Setra Karang Jangkong, Mataram, Kamis (28/5).

ICHI kemudian menggan-

deng Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) NTB untuk melaksanakan upakara pengabenan dharmika yang semasa hidupnya berjualan boneka itu.

ICHI dan MGPSSR membentuk panitia bersama pengabenan. Panitia kecil ICHI-MGPSSR melakukan penggalangan dana untuk biaya pengabenan almarhum melalui WathsApp grup (WAG). ‘’Kita membuka ruang bagi umat Hindu yang ingin nyumbang,’’ jelas Media didampingi Ketua MGPSSR NTB, Ir I Gde Putra Soda.

Gayung pun bersambut. Cukup banyak umat Hindu yang nyumbang. ‘’Umat Hindu memiliki kepekaan sosial dan kepedulian kepada sesama, terutama dharmika,’’ ungkap Media.

Upakara pitra yadnya almarhum kemudian dilaksanakan pada hari Kamis kemarin, di Setra Karang Jangkong sesuai dengan protap pencegahan Covid-19. Upakara dipuput oleh Ida Pandita Mpu Nabe Acharya Jaya Dharma Daksa Natha , Grya Taman Sayo, BTN Sweta.

Tampak Panitia Bersama

ICHI-MGPSSR menunjukkan kekompakan dan ketulusannya membantu hingga acara berakhir yakni ngelarung abu di Pantai Loang Baloq, Mataram sekitar pukul 16.00 Wita. Hadir dalam acara pengabenan, beberapa tokoh umat Hindu, pengurus MGPSSR, para pemangku Pura Pasek, pengurus ICHI NTB dan para mahasiswa STAH Mataram.

Mengenai keterlibatan semeton Pasek dalam acara tersebut, Ketua MGPSSR NTB, Ir I Gde Putra Soda, mengatakan benang merahnya adalah karena almarhum disudi wadani di Pura Pasek. ‘’Almarhum telah menjadi keluarga besar Pasek, makanya kami merasa punya kewajiban moral untuk ambil bagian dalam pengabenan ini, ‘’ jelas Putra Soda.

Menyinggung soal dana yang terkumpul, I Gst. Lanang Media menyebutkan, sekitar Rp 48 juta. ‘’Sisa dana akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti memberikan bantuan kepada umat yang kurang mampu, berderma kepada pemangku, termasuk untuk pembinaan para

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Ketua ICHI NTB, I Gst. Lanang Media, menyampaikan sambutan sebelum upacara pengabenan, kemarin. dharmika. ‘’Di dalam kita melakukan kegiatan sosial nanti, mengatasnamakan almarhum, karena dia yang punya dana,’’ jelas Media.

Sesepuh umat Hindu Lombok, dr I Komang Gerudug,

melihat kepedulian dan kebersamaan umat Hindu sangat bagus. ‘’Bagus sekali, ini wujud rasa persatuan sesuai dengan ajaran sastra vasudaiwakutumbakam,’’ kata tokoh umat yang akrab disapa Pak Dokter itu. (r)

Pembangunan Fisik Belum Terlihat Mataram (Suara NTB) Pembangunan fisik proyek by pass Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid - KEK Mandalika belum terlihat hingga jelang pertengahan tahun 2020. Padahal sesuai target, proyek harus tuntas sebelum perhelatan MotoGP Mandalika 2021 mendatang.

Kepala Dinas PUPR NTB, H.

Sahdan, ST, MT mengatakan, pembangunan fisik memang belum dilakukan. Karena masih menunggu penetapan pemenang tender dari Kementerian PUPR. Sahdan mengatakan pada awal Juni mendatang, proyek pembangunan jalan sepanjang 17 km tersebut akan dilakukan teken kontrak dengan kontraktor yang menjadi pemenang.

‘’Sudah ada pemenang, kita masih tunggu. Awal Juni mulai teken kontrak. Awal Juni sudah mulai persiapan pengerjaan fisik. Tapi sosialisasi untuk PLN, PDAM dan jaringan telekomunikasi yang terkena proyek itu kita sudah mulai,’’ kata Sahdan dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (28/5) kemarin.

Pemprov Siapkan Strategi Dari Hal. 1 Di NTB, kata Aidy, banyak siswa yang putus sekolah ketika kelas I, II dan III SMA/ SMK sederajat. Jika mereka putus sekolah pada jenjang SMA/SMK sederajat, maka mereka dihitung tamat SMP. Sehingga, salah satu strategi yang dilakukan Pemprov melalui Dinas Dikbud NTB adalah mengembangkan SMA Terbuka pada sejumlah wilayah yang masih banyak ditemukan anakanak jenjang sekolah menengah putus sekolah. Saat ini, baru ada satu SMA Terbuka di NTB berada di SMAN 1 Narmada Lombok Barat. ‘’Kita sudah membuka SMA Terbuka itu di Narmada sejak lima tahun yang lalu dan muridnya 500-an orang.

Mereka sekolah sambil gendong anak, ndak masalah,’’ katanya.

Selain di Narmada, Aidy mengatakan daerah selatan Pulau Lombok seperti Praya Timur, Jerowaru dan Keruak ditemukan masih banyak siswa yang putus sekolah. Sehingga kemungkinan akan dikembangkan SMA Terbuka di daerah tersebut.

Pernikahan dini dan pilihan bekerja menjadi salah satu penuebab masih banyaknya siswa yang putus sekolah di NTB. Selama ini, kata Aidy,

memang ada program paket kesetaraan yakni paket A, B dan C. Namun pendidikan kesetaraan ini tidak mendapatkan respons yang maksimal dari masyarakat.

“Rupanya mereka ingin sekolah yang reguler. Makanya berinisiatif memperbanyak SMA Terbuka. Jumlahnya tergantung di zona mana. Lombok Timur paling banyak putus sekolah di zona selatan. Kita pakai salah satu sekolah nanti.

Itu bentuknya Pendidikan Layanan Khusus. Ditangani oleh Bidang PKLK,” jelasnya.

Dengan adanya SMA Terbuka, dalam satu minggu minimal ada dua kali tatap muka. Dan pertemuannya tidak harus di sekolah induk.

Tetapi bisa di salah satu rumah penduduk, rumah Kadus atau Kades. Namun tempat pelaksanaan ujian sekolah, semester dan lainnya tetap di sekolah induk.

Dengan mengembangkan SMA Terbuka, Aidy optimis NTB akan mampu mengejar IPM nasional yang saat ini sebesar 71,92 persen. ‘’Kita berusaha mengembangkan SMA Terbuka itu dengan berbagai konsep agar dapat mengejar peningkatan IPM,’’ pungkasnya.

Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) NTB 2018, sebanyak 4.823 siswa di

daerah ini putus sekolah. Dengan rincian, sebanyak 1.032 siswa SD, 1.320 siswa SMP, 1.236 siswa SMA, dan 1.235 siswa SMK. Selain itu, NPD tahun 2018 dengan bersumber dari data verifikasi Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) bulan November 2018, menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD di NTB sebesar 92,6 persen. APM mengalami penurunan di jenjang SMP sebesar 81,3 persen, dan menurun lagi menjadi 70,5 persen di jenjang SMA sederajat.

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMA di NTB sebesar 70,5 persen.

Artinya baru 70 persen dari anak usia SMA sederajat mendapatkan fasilitas pendidikan atau bersekolah.

Dari data NPD itu menunjukkan APM NTB jenjang SMA sebesar 70,5 persen. Dengan angka partisipasi kotor sebesar 97,7 persen. Rincian APM setiap kabupaten kota, yaitu Lombok Barat sebesar 64.7 persen, Lombok Tengah sebesar 70,5 persen, Lombok Timur sebesar 68.9 persen, Sumbawa sebesar 75 persen, Dompu sebesar 71,7 persen, Bima sebesar 65,4 persen, Sumbawa Barat sebesar 74,6 persen, Lombok Utara sebesar 72,7 persen, Kota Mataram sebesar 83,9 persen, dan Kota Bima Sebesar 69,9 persen. (nas)

Berdasarkan lpse.pu.go.id., ketiga paket proyek pembangunan jalan by pass LIA - KEK Mandalika masih dalam proses lelang. Paket 1 dialokasikan anggaran dari APBN dengan pagu Rp238,569 miliar lebih, Paket 2 sebesar Rp394,815 miliar dan paket 3 sebesar Rp180,555 miliar lebih.

Sedangkan untuk paket pengawasan teknik pembangunan jalan by pass LIA - KEK Mandalika dialokasikan anggaran dengan pagu Rp9,376 miliar lebih. Meskipun belum ada tandatangan kontrak, Sahdan mengatakan sosialisasi sudah mulai dilakukan. “Jangan sampai ada masalah ketika kita sudah mulai. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang, kita kerjakan,” tambahnya.

Terkait persoalan lahan, ia

mengatakan sudah clear.

Meskipun ada 6 pemilik lahan yang terkena proyek pembangunan by pass LIA-KEK Mandalika mengajukan keberatan lewat jalur pengadilan. Ia mengatakan pembayaran ganti rugi lahan dilakukan pada 2019 dan 2020.

Gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober - November 2021. Sehingga, ia optimis proyek pembangunan jalan by pass LIA - KEK Mandalika akan rampung sebelum pelaksanaan balap motor internasional tersebut yakni pada Juni 2021.

Jalan penghubung dari bandara ke Sirkuit Mandalika ini panjangnya sekitar 17 km. Rencananya akan dibangun jalan empat jalur dan delapan lajur. (nas)

Puji Bupati Lotim Dari Hal. 1 Gubernur diterima oleh Bupati Lotim, H.M Sukiman Azmy, bertempat di Pendopo Bupati.

Gubernur pada kesempatan itu mengatakan bahwa jumlah anak yang terpapar Covid-19 di NTB sangat tinggi. Bahkan posisi pasien anak di NTB nomor dua di Indonesia setelah Jawa Timur.

Menurut gubernur, pandemi ini harus dituntaskan secara bersama-sama, terlebih saat ini kasus transmisi lokal Covid-19 di NTB capai 56 persen. ‘’Jangan sampai, masa kecil anakanak kita dihabiskan di rumah sakit karena terpapar Covid-19,’’ katanya.

Selain anak-anak, lanjut gubernur, tenaga kesehatan juga sudah mulai banyak terpapar Covid-19. Sulit membayangkan garda terdepan di daerah ini banyak yang positif, di sisi lain juga alat kesehatan masih terbatas.

‘’Kita akan memperketat lagi tindakan di lapangan dalam menanggulangi penularan Covid19. Kita harus bersemangat seperti awal. Semoga kedatangan kami ini, menjadi suntikan semangat untuk kita semua dalam menghadapi pandemi Covid-19 di daerah kita ini,’’ harapnya.

Gubernur mengatakan, kasus pertama positif Covid-19 di NTB itu terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Sejak saat itu, gubernur melihat Bupati Lombok Timur sangat tegas dalam menangani Covid-19. ‘’Mulai dari rapid test di pasar, masjid, hingga menyasar ASN. Kami mengapresiasi kerja keras Bupati Lotim bersama seluruh jajarannya,’’ puji gubernur. ‘’Kami mengapresiasi kerja keras Bupati Lotim. Kami yakin, dengan kerja bersama, Lombok Timur dan seluruh daerah lainnya di NTB menang dalam keadaan sehat melawan Covid19,’’ pungkasnya. (r)

Kemenkes Kirim 19 Tenaga Kesehatan Bantu Tangani Covid-19 di NTB Dari Hal. 1 Dikes NTB mencatat, jumlah tenaga kesehatan yang dinyatakan positif Covid-19 hingga saat ini sebanyak 67 orang. Dimana, tiga orang sudah sembuh dan 64 orang masih dirawat.

Sebanyak 67 tenaga kesehatan yang terjangkit virus Corona sebanyak 35 orang di Rumah Sakit 1, 3 orang di Rumah Sakit 2, 23 orang di RSUD 3, 1 orang di Puskes-

mas 1, 1 orang di RSUD 4, 1 orang di RSUD 5 dan 3 orang di Rumah Sakit 6. Sebanyak 3 tenaga kesehatan yang sudah dinyatakan sembuh yakni mereka yang bertugas di Rumah Sakit 2.

67 tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif Covid-19 tersebut terdiri dari dokter dan dokter gigi 8 orang, paramedis 54 orang, ahli gizi 1 orang, apoteker/farmasi 3 orang dan radiologi 1 orang.

Eka menyebutkan, secara keseluruhan jumlah perawat yang ikut terlibat dalam menangani Covid-19 di NTB sebanyak 7.648 perawat. Kemudian dokter umum 200 orang. Selain itu, dokter spesialis paru 9 orang, dokter spesialis anak 42 orang, dokter spesialis penyakit dalam 48 orang, dan dokter spesialis lainnya seperti anestesi dan radiologi sebanyak 60 orang.

Mengatasi kekurangan

tenaga kesehatan di kabupaten/kota, Eka mengatakan Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota saling support. Apabila ada pasien yang tidak dapat ditangani di RSUD kabupaten/kota, barulah dirujuk ke RSUD NTB. Seperti pasien ibu dan anak yang biasanya ditangani di RSUD NTB. Karena beban tenaga kesehatan di RSUD NTB cukup berat untuk penanganan pasien Covid-19.

Maka sekarang dapat ditangani dulu di RS Unram dan RS Bhayangkara. Apabila RS Unram dan RS Bhayangkara tidak mampu menangani, barulah dirujuk ke RSUD NTB. ‘’Itu lumayan menyaring pasien yang ke RSUD NTB. Dan juga mengurangi penolakan-penolakan. Karena RSUD NTB sekarang pasien sudah penuh, ndak bisa menerima lagi. Sementara pasien butuh perawatan,’’ katanya. (nas)

Indikasi Penyimpangan JPS akan Diselidiki Dari Hal. 1 ujar Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH,MH, dikonfirmasi Kamis (28/5) kemarin.

Laporan itu terkait pengadaan item masker kain pada JPS Pemprov NTB yang diduga terdapat selisih harga.

Realisasi diduga tidak sesuai

dengan perencanaan.

Nanang meminta pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota untuk mencermati pengadaan barang dan jasa item JPS. ‘’Jangan sampai ada yang manfaatkan untuk kepentingan pribadi,’’ tegasnya.

Sejumlah titik rawan peny-

impangan anggaran JPS antara lain pada pengadaan barang seperti masker, sembako, serta APD. ‘’Kalau ada penyimpangan, lagi-lagi pemerintah yang dirugikan,’’ terangnya.

Pemantauan indikasi korupsi, kata Nanang, tidak hanya berkaitan dengan anggaran JPS saja. Namun juga setiap

proyek yang berkaitan dengan penanggulangan Covid-19.

Pokok penyelesaiannya pada pengembalian kerugian negara.

Temuan yang terkait kesalahan administrasi akan diselesaikan lewat mekanisme pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). ‘’Kalau ada kerugian negara mau

dikembalikan ya kembalikan.

Kalau tidak, kita tindak kalau ada bukti-bukti kuat terjadi,’’ tegas Kajati.

JPSGemilangtahapIIPemprov NTB dijadwalkan disalurkan mulai 30 Mei 2020. Pengadaannya melibatkan 402 IKM/UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. (why)

Gelaran MotoGP Mandalika Harus Sukses Dari Hal. 1 Karena ada yang setuju dengan pola ruislagh atau tukar lahan dengan lahan.

Ada mau pola pembayaran dan ada juga yang kombinasi.

Yakni tukar lahan dan pembayaran tunai. Persoalannya sekarang, masih ada masyarakat yang belum sepakat dengan harga pembebasan lahannya yang diajukan oleh pihak ITDC.

Sehingga solusi terakhir, kalau kemudian masyarakat pemilik lahan tidak juga menerima harga yang diajukan oleh ITDC, pembayaran akan dilakukan melalui pengadilan. ‘’Tidak ada hak

masyarakat yang dikebiri.

Semua proses sudah dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang ada. Dan jangankan masyarakat pemilik lahan, masyarakat yang statusnya menempati lahan ITDC saja

tetap difasilitasi tempat tinggal segala oleh pemerintah. Ini bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat di kawasan The Mandalika,’’ pungkas Suhaili. (kir)

KEK Mandalika Siap Terapkan Kenormalan Baru Dari Hal. 1 Dicontohkannya beberapa aturan yang akan diterapkan adalah pengaturan jumlah orang yang boleh beraktivitas di dalam kawasan. ‘’Minggu pertama yang boleh masuk berapa orang, minggu kedua berapa orang. Apa saja kegiatan yang boleh dilakukan, itu semua sudah diatur untuk menuju kenormalan baru,’’ sambungnya.

Kendati demikian seluruh proses tersebut diakui akan melihat kondisi lingkungan dan perkembangan kasus

Covid-19 di NTB. Termasuk mengikuti arahan pemerintah daerah untuk penanganan yang dianggap tepat. ‘’Misalnya di NTB, kalau ternyata angka-angkanya tidak bisa ditekan, pemerintah daerah pasti mengeluarkan aturan terpisah (dari pemerintah pusat) juga,’’ ujar Karioka.

Hal tersebut juga akan menjadi pertimbangan pihaknya dalam memulai kenormalan baru di KEK Mandalika.

Di sisi lain, kenormalan baru juga akan diterapkan untuk aktivitas di kantor ITDC sendiri. Dicontohkan Karioka

hal tersebut menyangkut penyiapan personel dan sumber daya yang ada agar dapat beraktivitas dengan tetap mengikuti protokol penanganan Covid-19. ‘’Dulu absensi pakai elektronik, sekarang itu kita ubah. Menerima tamu juga jumlahnya berapa orang akan disesuaikan. Mekanisme interaksi antarpersonel diatur dalam hal itu,’’ jelasnya. Dengan begitu, potensi penularan virus di dalam kawasan diharapkan dapat ditekan.

Selama pandemi Covid-19 berlangsung Karioka menye-

but proses pembangunan di dalam kawasan masih berjalan sesuai jadwal. Diantaranya pengerjaan galian tanah untuk sirkuit MotoGP yang telah mencapai 40 persen, serta kelanjutan pembangunan hotel di sekitar kawasan. ‘’Semuanya masih berjalan sesuai jadwal,’’ ujarnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Pariwiasta (Dispar) NTB, H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos, M.Si menerangkan dampak pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata memang cukup besar. Untuk itu, salah satu andalan dalam normalisasi ke

depan adalah jadwal MotoGP 2021 yang sampai saat ini disebut belum mengalami pergeseran.

Dengan proses pengerjaan sirkuit dan fasilitas pendukung yang masih berjalan, diharapkan dapat menjadi daya tarik pariwisata NTB pascapandemi Covid-19. ‘’Kita didukung MotoGP 2021. Artinya tidak kemudian kita terlena dengan masalah Covid-19 dan berbagai dampaknya. Kita bersiap untuk memulihkan seluruh mesin industri pariwisata untuk menghadapi MotoGP 2021,’’ tegas Faozal. (bay)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 29 Mei 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Anggaran Digeser, Puluhan Paket Rehab Jaringan Irigasi Ditunda Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 32 paket rehab jaringan irigasi di Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi (BPSDAH) Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Dinas PUPR Provinsi NTB ditunda.

Mengingat anggaran paket tersebut digeser dalam rangka penanganan covid-19.

Dari 32 paket tersebut, rinciannya 31 paket yang bersumber dari APBD Provinsi NTB dan 1 paket bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Total anggarannya kurang lebih Rp 13,5 miliar.

“Paket fisik ini rata-rata anggarannya sudah digeser atau direfocusing untuk penanganan covid-19. Total paket dari APBD Provinsi sebanyak 31 paket baik reguler maupun pokir anggota DPRD. Dananya Rp 5,4 miliar lebih. Ditambah 1 paket dari DAK dengan nilai Rp 8 miliar. Sehingga totalnya sekitar Rp 13, 5 miliar,” kata Kepala BPSDAH Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Dinas PUPR Provinsi NTB, Med Manjarungi, ST, MT. Dijelaskannya, total anggaran yang tersedia di Balai PSDA Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Rp 18,5 miliar lebih.

Akibat wabah corona ini, terjadi pergeseran anggaran lebih kurang Rp14 miliar atau sekitar 75,77 persen. Sehingga total anggaran yang ada sekarang ini tersisa Rp4,4 miliar lebih. Adapun pergeseran anggaran ini dilakukan karena kebijakan dari pemerintah pusat.

“Dengan adanya paket yang dipending, kami memohon maaf kepada masyarakat atau petani. Karena anggaran ini sematamata kebijakan pemerintah pusat sehingga digeser,” sebutnya.

Diungkapkannya, paket DAK yang ditunda yakni rehab jaringan irigasi di Daerah Irigasi (DI) Semangi, Kecamatan Empang dengan total anggaran Rp 8 miliar. Kemudian 31 paket yang bersumber dari pokir anggota DPRD provinsi dan paket reguler. Paling banyak di Bima dan Dompu yakni 18 paket.

“Yang tidak dipangkas itu murni dari dana APBD Provinsi.

Itupun bagi pekerjaan yang sudah dikerjakan atau yang sedang berjalan. Kalau yang belum sama sekali itu dipending,” pungkasnya. (ind)

Med Manjarungi

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

PDP Asal Labuhan Badas Meninggal Dunia Sumbawa Besar (Suara NTB) Seorang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) asal Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas Sumbawa, berinisial P (75) meninggal dunia, Rabu (27/5) sore lalu. Perempuan tersebut sempat dirawat beberapa hari di Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir (RSMA), setelah hasil tes cepat reaktif.

Guna mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pemakaman almarhumah menggunakan standar protokol kesehatan pasien covid-19 sekitar pukul 20.00 Wita. Bertempat di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas. Untuk memastikan apakah positif atau negatif

Covid-19, masih menunggu hasil pemeriksaan swab.

Kepala Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M didampingi Kabid P3PL Dinas Kesehatan, Agung Riyadi membenarkan hal tersebut. Yang bersangkutan dibawa ke RSMA karena hasil tes cepat

menunjukkan reaktif. Selain itu juga lanjut usia atau orang berisiko dan memiliki keluhan batuk.

“Hasil tes cepat reaktif. Dia lanjut usia atau orang yang beresiko dan memiliki gejala batuk. Sehingga dibawa ke RSMA untuk dilakukan perawatan,” ujarnya, Kamis (28/5).

Dijelaskannya, pasien P ini

adalah pengembangan dari pasien positif covid-19 berinisial M. Awalnya pihaknya melakukan penelusuran kontak dari pasien M. Dari penelusuran itu, diketahui anak dari P pernah kontak dengan M. Pihaknya kemudian melakukan rapid test atau tes cepat terhadap anak P, namun hasilnya non reaktif. Sedangkan hasil tes cepat dari P reaktif. Sehingga dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan dan sempat dilakukan pengambilan sampel swab. Namun yang bersangkutan meninggal sebelum adanya hasil pemeriksaan swab.

“Kalau ndak salah dua hari dirawat di RSMA. Sebelum meninggal sempat diswab. Meninggalnya kemarin sore (Rabu red).

Hasil pemeriksaan swabnya belum keluar,” terangnya.

Sementara ini, lanjutnya, yang bersangkutan masih berstatus probable atau belum bisa ditentukan apakah positif atau negatif. Hal tersebut baru diketahui setelah adanya hasil pemeriksaan sampel swab. “Dia PDP, meninggalnya status probable.

Kemungkinan positif, kemungkinan negatif. Nanti kita lihat hasil swabnya,” pungkasnya. (ind)

Riksus Tiga Desa Terus Berproses (Suara NTB/ist)

BERSIHKAN PASAR - Para petugas dari tim gabungan membersihkan lingkungan Pasar Kerato, Kabupaten Sumbawa, Kamis (28/5).

Satpol PP Sumbawa Bersihkan Lingkungan Pasar Kerato Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumbawa, TNI/Polri melakukan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan pasar Kerato, Kamis (28/5) pagi.

Sekaligus himbauan memakai massker dan penataan pedagang dalam pasar.

Kasat Pol PP Sumbawa, H.

Sahabuddin S.Sos, M.Si, menjelaskan, kegiatan ini juga diikuti oleh satu regu dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Sambil membersihkan lingkungan pasar yang kotor, sekaligus himbauan penggunaan masker untuk pedagang dalam pasar.

“Hadir juga dalam gotong royong, Bapak Wakil Bupati, Kapolres dan yang mewakili Dandim,

Danramil Sumbawa, Kapolpos Kota dan lainnya,” sebutnya.

Siang harinya, Pol PP melanjutkan kegiatannya dengan melakukan penyemprotan disinfektan di desa karang Dima kecamatan Labuhan Badas (seputaran kuburan dan dusun Kompi). Sesuai permintaan camat Labuhan Badas dan masyarakat Desa Karang Dima. (arn/*)

Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Sumbawa Barat, memastikan tetap melanjutkan proses pemeriksaan khusus (Riksus) tiga desa yang terindikasi bermasalah. Meski saat ini belum bisa dilakukan pengecekan lapangan lantaran terkendala covid-19, tetapi proses penanganan kasus tersebut tetap berjalan.

Inspektur Inspektorat, I Made Budi Artha S.Sos, MM kepada Suara NTB mengatakan, proses penanganan kasus tersebut tetap berjalan sesuai dengan rencana.

Hanya saja untuk sementara ini proses pengecekan lapangan ditunda terlebih dahulu karena masih fokus penanganan covid19. Ketiga desa itu yakni Desa Lalar Liang, Mantun, dan Dasan Anyar. Khusus untuk Dasan Anyar saat ini tim masih melakukan pendalaman dari segi penganggarannya. Sedangkan untuk dua desa lainnya, saat ini masih dalam tahap klarifikasi dan permintaan bukti pelaksanaan program. “Kami tetap akan melaku-

kan Riksus terhadap tiga desa tersebut dan saat ini masih kita dalami dulu,” sebutnya.

Ketiga desa ini bermasalah karena dalam permintaan audit dari kepolisian terkait indikasi dugaan mark up anggaran di salah satu item pekerjaan yang ada. Selain itu ada juga pekerjaan yang tidak sesuai dengan hasil yang ada dilapangan. Informasi dari masyarakat tersebut tetap melibatkan Inspektorat untuk melakukan audit. Audit ini juga merupakan salah satu bentuk kordinasi dan pelaksanaan MoU yang disepakati antara Inspektorat (APIP) dan Kepolisian. “ Kami belum bisa simpulkan berapa kerugian dari ketiga desa tersebut, karena tim masih bekerja,” ungkapnya.

Perlu diingat juga, dugaan penyimpangan terjadi di tiga desa ini bukan berarti tidak ada pembinaan dari inspektorat sendiri. Tetapi ini murni dari diri oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya. (ils)