Edisi Senin 29 Juni 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 29 JUNI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 95 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Taman Nasional Gunung Rinjani Siap Sambut Wisatawan dengan Tatanan Baru

Selong (Suara NTB)Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengajak seluruh masyarakat dan pelaku pariwisata di NTB untuk mengambil hikmah dan pelajaran penting dari peristiwa wabah Covid-19.

Pandemi Covid-19, mengajarkan banyak hal, termasuk bagaimana membenahi Taman Nasional Gunung Rinjani ke depan menjadi destinasi wisata kelas dunia yang sehat, bersih, aman dan membawa keberkahan bagi semuanya. ‘’Dengan penerapan protokol kesehatan, nurut tatanan baru, Rinjani siap menyambut siapapun,’’ ujar Rohmi pada simulasi protokol kesehatan bagi wisatawan di pintu registrasi Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Sembalun, Lombok

Timur , Sabtu, (27/6).

Beberapa protokol standar seperti penggunaan masker, cuci tangan dan pengecekan suhu tubuh dilanjutkan dengan pemeriksaan surat kesehatan pelaku perjalanan.

Bersambung ke hal 7

(Suara NTB/humassetdantb)

SIMULASI - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi pejabat lainnya pada simulasi protokol kesehatan bagi wisatawan di pintu registrasi Balai TNGR, Sembalun, Lotim, Sabtu (27/6).

Akibat Stigma Masyarakat

50 Persen Program Isolasi Mandiri Tak Bisa Dilaksanakan TO K O H Lakukan Analisis IKU PEMPROV NTB melalui Bappeda masih melakukan analisis terhadap indikator kinerja utama (IKU) terkait dengan rencana revisi RPJMD NTB 2019 - 2023. Dari hasil analisis yang dilakukan, nantinya akan diketahui indikator yang targetnya masih tetap atau direvisi. ‘’Apakah targetnya masih dipertahankan, diturunkan atau dinaikkan. Tergantung dia situasi dan kondisi kita hadapi. Inilah yang sekarang saya analisis. Ujungnya nanti dalam revisi RPJMD,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin.

Amry mengatakan, ia belum bisa membeberkan indikator RPJMD yang targetnya direvisi atau pun tetap dipertahankan.

Karena sedang dilakukan analisis.

Bersambung ke hal 7 H. Amry Rakhman

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Bantuan Rp84,7 Miliar untuk NTB KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menggelontorkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp84,79 miliar untuk 345.917 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di NTB. Bantuan PKH sebesar Rp84,79 miliar tersebut untuk bulan Juni 2020.

Di sisi yang lain, ada penerima PKH yang patut menjadi contoh. Karena merasa sudah mampu, salah seorang penerima PKH di Lombok Timur mundur secara sukarela sebagai penerima bantuan untuk masyarakat miskin tersebut.

Bersambung H. Ahsanul Khalik ke hal 7 (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) NTB menyebutkan, sekitar 50 persen program isolasi mandiri pasien Covid-19 tak bisa dilaksanakan akibat stigma negatif dari masyarakat. Program isolasi mandiri bagi pasien positif Covid-19 mulai di-

laksanakan di Lombok Barat dan Lombok Tengah. ‘’Kita mulai melaksanakan program isolasi mandiri. Hasil laporan waktu kita rapat, 50 persen isolasi mandiri tidak bisa dilaksanakan karena stigma masyarakat,’’ kata Kepala Dikes NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A,

Sinergi akan Mempercepat Industrialisasi di NTB GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc memiliki harapan besar bahwa sinergi para tokoh Samawa akan semakin memperkuat dan mempercepat industrialisasi yang digencarkan Pemerintah Provinsi NTB saat ini. Hal itu diungkapkan gubernur dalam diskusi virtual dengan tokoh-tokoh tanah Samawa, Sabtu (27/6).

Diskusi virtual tersebut mengangkat tema ‘’Modal Sosial Budaya Samawa untuk Industrialisasi Tana Samawa’’.

Para tokoh yang hadir dalam diskusi virtual itu, Prof.Dr.H.Din Syamsudin,mantan Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah, Sultan Sumbawa XVII, Daeng Muhammad Abdurrahman Kaharuddin dan budayawan Sumbawa Taufik Rahzen.

Gubernur menjelaskan, ekonomi di Indonesia khususnya di NTB memiliki sistem yang sangat terbuka. Sehingga dengan ekonomi terbuka, NTB harus punya daya saing.

H.Zulkieflimansyah Bersambung ke hal 7

MPH dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (27/6).

Ia menjelaskan, ada tiga syarat pasien positif Covid-19 dapat dilakukan isolasi mandiri di rumah masingmasing. Pertama, rumah atau tempat tinggal harus memenuhi syarat. Kedua, pasien yang akan diisolasi mandiri

hanya sakit Covid-19 saja.

Dan ketiga, lingkungan atau masyarakat sekitar rumah pasien menerima. ‘’Kalau syarat nomor satu dan dua oke, tapi lingkungan tak menerima, kita tak berani melepas pasien untuk isolasi mandiri. Makanya 50 persen (isolasi mandiri) tak bisa

dikerjakan karena faktor lingkungan, stigma masyarakat,’’ terang Eka. Ia mengatakan, masih banyak masyarakat yang memberikan stigma negatif kepada pasien Covid-19.

Dalam melakukan program isolasi mandiri, Bersambung ke hal 7

Belum Ada Realisasi Investasi Signifikan di Samota PERUSAHAAN asal Amerika Serikat disebut kembali melirik potensi investasi di kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Tambora (Samota) di Pulau Sumbawa. Terlebih Samota merupakan salah satu prioritas untuk pengembangan kawasan investasi di NTB. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Ir.H Muhammad Rum, MT menerangkan, ketertarikan perusahaan asal Amerika tersebut dinyatakan setelah pertemuan melalui video conference (vicon) beberapa waktu lalu. ‘’Mereka (perusahaan asal Amerika, Red) setelah kita paparkan potensi yang ada di Samota itu, jadi mereka sangat tertarik sehingga mereka ketika covid ini sudah mulai cooling down mereka akan datang mengunjungi Samota,’’ ujarnya, Minggu (28/6).

Diterangkan, calon investor tersebut merupakan salah satu perusahaan berbasis di Amerika yang tengah

menjadi rekan bisnis Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Rencana investasi sendiri akan segera ditindaklanjuti setelah pandemi virus Corona (Covid-19) mulai memasuki tahap normal. ‘’Dalam waktu yang secepatnya (kita tindak lanjuti) tergantung Covid-nya. Menunggu suasana mendekati normal. Karena di Amerika juga kasus Covid cukup lumayan,’’ ujar Rum. Investor tersebut menurutnya memiliki ketertarikan investasi di bidang perikanan dan pariwisata.

Menurut Rum perusahaan asal Amerika tersebut sebelumnya menyusun rencana investasi di China. Namun karena pandemi Covid-19, rencana investasi tersebut dialihkan ke Indonesia. Di mana kawasan Samota menjadi salah satu yang dilirik potensinya.

Bersambung H. Muhammad Rum ke hal 7 (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

Pemprov Panggil Investor Amerika

Macet, Investasi Pabrik Pengolahan Ikan di Sumbawa Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melayangkan panggilan kepada PT. Bali Seafood International (BSI) yang membangun pabrik pengolahan ikan di Teluk Santong, Kabupaten Sumbawa.

Pemprov ingin mendengar alasan investor asal Amerika Serikat tersebut terkait berhenti beroperasinya pabrik pengolahan ikan yang berada di Kawasan Samota tersebut. ‘’Belum kita layangkan surat peringatan. Kita undang mereka apa alasannya sehingga sekarang belum operasional. Sudah dibuat undangan Pak Sekda,’’ kata Kepala Biro Kerjasama Setda NTB, Ir. Zainal Abidin, M. Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, akhir pekan kemarin.

Zainal mengatakan, informasi sementara yang diperoleh bahwa ada perubahan mitra sehingga pabrik pengo-

(Suara NTB/nas)

Zainal Abidin lahan ikan tersebut berhenti beroperasi. Namun, Pemprov ingin mendengarkan secara langsung dari investor mengenai masalah ini.

Jika mereka tidak datang memenuhi undangan Pemprov NTB, maka akan dibuatkan surat peringatan. Dalam pembangunan pabrik pengolahan ikan di Teluk Santong tersebut, ada lahan Pemprov seluas 2 hektare yang dikerjasamakan dengan investor. ‘’Ada sekitar 2 hektare lahan Pemda untuk pendaratan ikan UPT Santong. Itu yang dimanfaatkan oleh mereka tapi nggak jalan. Mereka baru bayar sewa lahan setahun.

Sebenarnya kerja sama awal sejak 2013. Tapi nggak sesuai dengan harapannya mereka.

Nanti ada tahapannya untuk pemutusan kerjasama,’’ kata Zainal.

Pabrik pengolahan ikan kelas dunia milik PT. Bali Seafood Internastional di Teluk Santong Sumbawa mengambil kebijakan tutup sementara sejak Desember

(Suara NTB/nas)

H. Yusron Hadi 2019. Pemprov NTB mendorong agar pabrik pengolahan ikan tersebut segera beroperasi kembali. ‘’Pada Desember 2019 lalu

mereka menyampaikan kepada kita sementara waktu melakukan shutdown. Karena ada proses transfer operasional, menjemen barangkali di sana. Setelah kita konfirmasi balik kenapa shutdown dilakukan,’’ kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM. Ia mengatakan, Pemprov membahas langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya. Untuk memastikan kembali beroperasinya PT. Bali Seafood International.

Karena tentu kehadiran investasi di bidang perikanan ini juga akan banyak berdampak positif bagi masyarakat dan nelayan di area perusahaan. ‘’Ini kita perlu konfirmasi kembali. Segera kita undang mereka seperti apa proses ini.

Kita dorong dipercepat.

Bersambung ke hal 7

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 29 Juni 2020

Halaman 2

SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., geram. Pasalnya, insentif Nakes (tenaga kesehatan) di RSUD Kota Mataram, diusulkan untuk dua bulan saja. Padahal para Nakes di RSUD Kota Mataram sudah mulai bekerja menangani covid-19 sejak Bulan Maret lalu. ‘’Kok bisa hanya dua bulan yang diajukan sama Dirut RSUD Kota Mataram. Padahal Nakes itu kerja dari Maret.

Ini namanya gak punya hati,’’ kritiknya saat menjawab Suara NTB via percakapan WhatsApp, Minggu (28/6) kemarin.

Erna menyayangkan lambannya RSUD Kota Mataram menyerahkan data Nakes yang berbuntut pada tertundanya pembayaran insentif para Nakes RSUD Kota Mataram untuk Bulan Juni. Padahal, lanjut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, dalam setiap kesempatan, baik melalui WhasApp Grup Komisi IV, rapat kerja komisi, rapat badan anggaran, dirinya selalu mengingatkan pihak-pihak terkait agar memperhatikan tenaga kesehatan dan semua pihak yang berada di garda terdepan penanganan covid19. Supaya diperhatikan insentifnya. ‘’Tapi pada kenyataannya, pihak rumah sakit justru terlambat memberikan data. Ini miris sekali,’’ katanya. Dikatakan Erna, waktu rapat komisi, pihaknya meminta insentif Nakes disegerakan. ‘’Alasannya Dikes, sudah di BKD (Badan Keuangan daerah). Kemarin rapat Banggar, kata Sekda gak boleh dianggarkan daerah, karena anggarannya dari pusat. Yang buat kami kecewa, kok rumah sakit ajukan insentifnya cuma dua bulan. Sedangkan Dikes ajukan insentif untuk 11 Puskesmas tiga bulan,’’ terangnya.

Erna menyebut kinerja RSUD Kota Mataram sangat lambat dalam mengurus insentif Nakes. ‘’ Secara data yang diajukan terlambat. Kalah dengan Puskesmas,’’ sresalnya. Padahal, sambung anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini, pihaknya dari awal meminta supaya ditalangi dulu oleh Pemkot Mataram. ‘’Kan anggaran semua direfocusing untuk penanganan covid dan dalam laporan ke kami ada anggaran buat temanteman Nakes dan yang menangani covid-19.

Tapi kok tidak dicairkan dari kemarin-kemarin.

Secara kami dewan bukan bagian eksekusi anggaran. Eksekutiflah yang seharusnya mencairkan anggarannya. (fit) Nyayu Ernawati

(Suara NTB/dok)

SANGAT MINIM - Pemkot Mataram didesak membentuk PD Parkir dan PD Pasar. Selama ini pendapatan daerah dari dua sektor ini, masih sangat minim. Nampak aktivitas di salah satu pasar tradisional di Kota Mataram yang belum tertata dengan baik.

Diduga Ada Mafia

Pemkot Mataram Didesak Bentuk PD Parkir dan PD Pasar Mataram (suara NTB) – Dorongan kepada Pemkot Mataram agar membentuk PD (Perusahaan daerah) Parkir dan PD Pasar kembali menguat dalam rapat gabungan komisi-komisi DPRD Kota Mataram dengan eksekutif, Jumat (26/6). Dorongan ini menyusul pendapatan daerah yang bersumber dari sektor parkir masih jauh dari harapan. ‘’Denpasar, Bali mereka sudah membentuk PD Parkir dan PD Pasar,’’ sebut anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, SE. Dia mempertanyakan, kendala apa yang dihadapi Pemkot Mataram sehingga PD Parkir dan PD pasar tidak kunjung terbentuk. ‘’Oleh karena itu pertanyaan besarnya, ada apa dengan instansi yang ada sehingga tidak mau mem-

bentuk PD Parkir dan PD Pasar,’’ ujarnya. Padahal, seperti diketahui, sebelum dibentuknya PD Parkir dan PD Pasar hasilnya selalu tidak mencapai target.

Politisi Partai Demokrat ini berkeyakinan, setelah diben-

tuknya PD Parkir dan PD Pasar, akan ada sumbangan PAD signifikan dari sana. Tidak kunjung terbentuknya PD Parkid dan PD Pasar, Gus Arik, begitu dia biasa disapa, menduga ada mafia dalam pemanfaatan lahan parkir di Kota

Mataram. ‘’Karena liar. Kita semua orang lapangan pasti tahu ada beberapa kepentingan oknum di sana,’’ ucapnya.

Hal-hal seperti ini, kata anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini, seharusnya dicermati bersama. Pasalnya, di banyak daerah sektor parkir menjadi primadona penyumbang PAD. Oleh karena itu, Gus Arik mengajak eksekutif lebih serius mengkaji pembentukan PD Parkir dan PD Pasar sehingga berdampak signifikan terhadap PAD Kota Mataram.

‘’Minimallah tahun depan PD Parkir dan PD Pasar sudah terbentuk,’’ harapnya. Menanggapi desakan tersebut, Sekda Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito mengaku, Pemkot Mataram sudah menugaskan Balitbang untuk melakukan kajian khusus terkait pembentukan PD Parkir maupun PD Pasar pada tahun 2012. ‘’Akan kami cek kembali. Kalau ndak salah sudah pernah kami berikan jawaban khusus masalah PD Pasar. Sudah waktu itu jawabannya Pak Ketua. Kami lupa sekarang,’’ kilahnya. (fit)

Tidak Boleh Ada Pemaksaan Bayar BPP BKD Diminta Serius Awasi Penggunaan ’’Tapping Box’’

Mataram (Suara NTB) – Penggunaan tapping box di sejumlah hotel dan restoran, masih menjadi ganjalan di kalangan dewan. Dewan menerima informasi, ada oknum tertentu yang sengaja mematikan alat tapping box dengan maksud untuk menekan tagihan pajak. Padahal, hajatan dari tapping box ini, agar Pemkot Mataram dapat merekam potensi pajak secara realtime. ‘’Komunikasi BKD (Badan Keuangan Daerah) di lapangan seperti apa sebagai leading sektor perpajakan. Kami ingin menekankan agar BKD lebih serius dalam penerapan tapping box,’’ katanya dalam rapat gabungan komisikomisi dewan di DPRD Kota Mataram akhir pekan kemarin. Karena dalam rentang tahun 2018 dan 2019 ada tapping box yang sengaja dimatikan.

Oleh karena itu, Ketua Fraksi partai Demokrat DPRD Kota Mataram ini meminta BKD melakukan pengawasan ekstra. Kepala BKD Kota Mataram, HM. Syakirin, tidak menyangkal masih banyak kendala dalam penerapan tapping box. ‘’Teknologi itu tetap bisa disiasati oleh setiap orang. Tidak ada yang bisa mengatakan, dengan teknologi berhasil seratus persen,’’ ujarnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB melarang sekolah memaksa siswa membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) sebagai syarat untuk pembagian rapor atau kenaikan kelas. Termasuk tidak boleh menjadi syarat wajib saat dimulainya pembelajaran di tahun ajaran baru. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., pada pekan kemarin mengatakan, pihaknya sudah memberika rambu-rambu penegasan saat Penilaian Akhir Tahun atau Penilaian Akhir Semester bawah BPP tidak boleh menjadi syarat ujian atau syarat kenaikan kelas. Hal itu tidak hanya berlaku saat kenaikan kelas, saat PPDB dan dimulainya tahun ajaran baru, ssiwa juga tidak boleh dipaksakan

membayar BPP. Aidy menyampaikan, kepala sekolah bisa menyesuaikan kondisi tersebut. Jika ditemukan orang tua siswa tidak bekerja atau jadi korban PHK dampak Covid-19, bisa diajak bertemu dan membicarakannya. Jika sangat kesulitan membayar, bisa diarahkan masuk ke kategori afirmasi.

“Jika masih bisa membayar BPP, berikan kelonggaran, seperti bayar setengah atau diberikan kesempatan atau disepakati bentuk lain,” jelas Aidy.

Ia menegaskan, tidak boleh PPDB tertunda karena tidak bayar BPP. Sekolah tidak boleh memaksakan harus membayar BPP saat daftar ulang. Bisa diberikan kelonggaran bagi siswa yang kesulitan membayar saat itu. Menurut Aidy, di daerah pinggiran banyak sekolah yang jumlah siswa membayar BPP sangat sedikit, bahkan terkadang

hanya 50 persen siswa yang bayar BPP. “Di daerah, ada yang tidak bisa bayar bulanan karena petani orang tuanya, tapi ketika masuk sekolah, malu tidak memberikan karena ada kesepakatan, akhirnya bayar. Banyak sekolah di daerah yang siswanya tidak membayar BPP,” katanya.

Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Dikbud NTB, H. Muhammad Fauzan juga mengatakan, sekolah tidak diharuskan memaksa siswa membayar BPP. Realitas BPP selama ini, bahwa tidak 100 persen peserta didik membayar BPP. Bahkan ada sekolah yang sampai 50 persen siswanya tidak membayar BPP karena mereka berasal dari kalangan ekonomi yang tidak mampu. Untuk diketahui besaran BPP yaitu maksimal Rp150 ribu bagi SMA, dan maksimal Rp200 ribu untuk SMK. (ron)

Belajar dari Rumah, Sekolah Diminta Tidak Lepas Tanggung Jawab Mataram (Suara NTB) – Persebaran aktivitas pembelajaran di masa pandemi oleh lembaga pendidikan disebut tidak merata. Ada sekolah yang menjalankan fungsi dengan mengubah metode pembelajaran meski intensitas interaksi berkurang. Ada juga sekolah yang memindahkan tanggungjawab pembelajaran pada orang tua siswa dengan membebankan tugas sepenuhnya pada pendampingan orang itu.

Hal itulah yang perlu menjadi perhatian agar Dinas Pendidikan dapat menguatkan peran dengan memastikan sekolah tidak melepas tanggung jawab pembelajaran. Sosiolog dari Program Studi Sosiologi Universitas Mataram (Unram), Oryza Pneumatica Inderasari, S.Sos, M.Sosio., mengatakan, sekolah harus tetap menjalankan fungsinya dengan mengganti media interaksi.

Selain itu, Dinas Pendidikan dapat memberikan dukungan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan pihak sekolah untuk mendukung tercapainya target pembelajaran, serta mengontrol dan menjamin proses pembela-

jaran yang dijalankan oleh pihak sekolah dapat terlaksana dengan aman, nyaman, dan lancar.

“Saya berharap pula, situasi tidak normal ini menjadi stimulus untuk memunculkan inovasi dan kreativitas dalam dunia pendidikan,” katanya.

Ia juga menyebutkan ada pula sekolah yang memilih menghentikan total pembelajaran dengan alasan kesulitan berinteraksi dengan walimurid karena terbatas kuota atau jaringan internet. Sementara, ada juga orang tua siswa yang sebelumnya berbagi tanggungjawab dengan pihak sekolah dalam membimbing pembelajaran anaknya, kini gelagapan harus penuh waktu menjalankan fungsi pendidikan.

“Hal itu nampak pada anekdot, percakapan dan sebagainya yang bermunculan, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Meskipun seharusnya orangtua idealnya harus membekali diri dengan ilmu pedagogi, di mana harus mampu menjadi ‘guru’ dalam pendidikan anakanak, nyatanya tidak semua orang tua memiliki keterampilan mendekati anak dalam transfer

ilmu pengetahuan,” urainya.

Selain itu, orang tua siswa bukan tidak mau mengajar anak, tapi bisa jadi karena ketidakpercayadirian orang tua atau keterbatasan-keterbatasan. Baik keterbatasan kemampuan maupun keterbatasan fokus dan waktu. Terlebih lagi banyak juga orangtua yang juga pekerja, harus menjalankan bekerja dari rumah yang menyita lebih banyak waktu dengan gawai di rumah.

Hal itu, ujar Oryza, tidak dapat dibiarkan begitu saja.

Diperlukan kesadaran bersama untuk satu gerakan merancang ulang literasi dalam situasi pandemi. “Sudah hampir tiga bulan kita menjalani situasi seperti ini, cukup bagi kita untuk beradaptasi dengan situasi dan merencanakan rencana aksi untuk memperbaiki situasi. Semua pihak punya tanggung jawab atas perannya, kembalikan fungsi masingmasing sesuai perannya. Semoga di semester ganjil Tahun Ajaran 2020/2021 ke depan hal itu sudah siap dengan formulasi baru,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas

Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menjelaskan, pihaknya menyiapkan dua opsi yaitu Belajar dari Rumah dan opsi kenormalan baru. Dua opsi yang dipersiapkan pihaknya yaitu mempersiapkan kenormalan baru dengan belajar dari rumah dengan menerapkan konsep daring, semi daring, dan konvensional khusus bagi siswa yang tidak memiliki fasilitas.

Opsi lainnya, menerapkan kenormalan baru di satuan pendidikan dengan pembelajaran tatap muka. Pola yang akan digunakan jika pembelajaran tatap muka dipilih yaitu menerapkan sistem sif atau blok, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ia menjelaskan, sistem sif itu, bahwa setiap kelas atau jenjang kelas bergiliran masuk

ke sekolah. Pihaknya juga memasifkan pelayanan guru untuk mendorong siswa menghasilkan produk. Juga akan dipastikan guru memiliki jadwal pengajaran yang tidak tumpang tindih.

Pihaknya juga akan mengombinasikan secara berimbang antara BDR dan tatap muka. (ron)

Oryza Pneumatica Inderasari

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/fit)

Insentif Nakes Terlambat Diusulkan

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN BARANG - Kepala LPMP NTB, Mohamad Mustari (ketiga dari kiri) saat menyerahkan barang yang diterima saat kunjungan ke daerah kepada Koordinator Penguatan Pengawasan, Dra. Hj. Sudiati Prihatiningrum.

Penguatan Pengawasan, Pelaporan Gratifikasi di LPMP NTB Secara Daring Mataram (Suara NTB) – Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) terus berupaya untuk menyukseskan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).

Salah satu inovasi dalam penguatan pengawasan adalah pelaporan gratifikasi secara daring melalui situs resmi LPMP NTB. Pegawai LPMP NTB dilarang menerima gratifikasi.

Sebagai contoh, Kepala LPMP NTB, Mohamad Mustari, Ph.D., menyerahkan barang yang diterima saat melakukan kunjungan ke daerah berupa kain baju. Dalam Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur. Penyerahan barang itu dilakukan Kepala LPMP NTB yang diterima oleh Koordinator Penguatan Pengawasan yang juga Kepala Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan (FPMP) Dra. Hj. Sudiati Prihatiningrum saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembanguna ZI-WBK di Ruang Aula Anggrek LPMP NTB pada Senin (22/6) sampai dengan Kamis (25/6).

Salah satu inovasi dalam Penguatan Pengawasan adalah Pelaporan Gratifikasi bisa dilakukan secara daring melalui situs LPMP NTB. “Kami berharap semoga ini akan menjadi contoh bagi pegawai LPMP NTB yang lain untuk melaporkan gratifikasi yang telah diterimanya. Dalam catatan kakisurat tugas sudah ditulis pegawai LPMP NTB tidak menerima gratifikasi dalam melaksanakan tugas,’’ harapnya.

Monev Pembangunan ZI-WBK dilaksanakan dengan melihat Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMP ZI). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota Tim Pembangunan ZI-WBK

yang berjumlah 34 orang dari enam indikator pengungkit, mulai dari manajemen perubahan, penataan tatalakana, penataan sistem manajemen sdm, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam pengarahannya, Kepala LPMP NTB, Mohamad Mustari, memberikan apresiasi dan atensi serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Pembangunan ZI WBK yang akan melaksanakan kegiatan Monev walaupun pada masa Pandemi Covid-19. “Monev ini dilaksanakan dalam rangka persiapan penilaian oleh Kemendikbud (internal) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi (eksternal) terhadap LPMP NTB dalam meraih Predikat WBK,” katanya.

Ketua Pembangunan ZIWBK, Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., pada kesempatan tersebut menyampaikan beberapa hal terkait dengan program kemitraan/kerjasama yang dilaksanakan oleh LPMP NTB dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten maupun Kota. Made menjelaskan, program kemitraan/kerjasama yang dilaksanakan adalah Diklat Calon Kepala Sekolah (Cakep) maupun Diklat Calon Pengawas Sekolah (Cawas), serta Program Bimtek Penguatan Kepala Sekolah. Di sampaing itu juga dipaparkan program inovasi atau program unggulan LPMP NTB mulai tahun 2018-2020.

“Dalam Pembangunan ZIWBK, pemantauan dan evaluasi adalah suatu keharusan.

Hal ini dilaksanakan dalam rangka memantau dan mengevaluasi apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Dengan harapan seluruh kegiatan pembangunan ZI-WBK dilaksanakan sesuai dengan rencana,” ujarnya. (ron)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 29 Juni 2020

Masih Sengketa Perdata LAHAN kawasan KEK Mandalika belum benar-benar bebas dari sengketa. Tiga titik lahan masih proses sidang perdata.

Sementara lahan enklave menunggu kesepakatan harga.

“Yang kita dampingi mewakili ITDC ada 16 perkara. Itu menang semua. Lahan 3,4 hektare senilai Rp600 miliar,” terang Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto ditemui akhir pekan lalu. Kejati NTB menerjunkan tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Bidang Datun.

Nanang mengurai sejumlah perkara yang dimenangkan itu karena para penggugat tidak punya bukti kuat. Mereka hanya mengklaim saja. Bahkan dengan alas hak bodong. “Kebanyakan klaim dengan surat palsu, sporadik palsu, pipil palsu. Itu sudah clear and clean. Tinggal mengeluarkan saja.

HPL ITDC sudah tidak ada masalah,” terangnya.

Menurutnya, para penggugat yang mengklaim lahan bisa dipidana. Berdasarkan dokumen bodong yang dipakai pembuktian di persidangan perdata tersebut.

Meski demikian, saat ini masih berproses tiga perkara sengketa lahan. Kasus dengan penggugat Lalu Ranggalawe sudah inkrah namun ada upaya peninjauan kembali. Perkara dengan penggugat Umar masih proses kasasi di Mahkamah Agung RI. Terakhir, perkara lahan bekas Kantor Unit Tembakau PTPN X yang diklaim Penggugat Arap. Prosesnya masih di persidangan tingkat pertama di PN Praya. “Yang masih berperkara 700 meter persegi,” ucapnya.

Kemudian, polemik tanah enklave di kawasan Sirkuit Mandalika. Belum ada titik temu pemilik lahan dengan harga yang ditawarkan. Negosiasi harga menggunakan lembaga independen.

“Kalau appraisal tidak bisa diganggu gugat. Ada sebagian yang perlu konsinyasi tapi di lahan sirkuit tidak ada masalah. Yang HPL tidak ada masalah tinggal garap saja,” klaim Nanang. (why)

Halaman 3

Selly - Manan Resmi Diusung Koalisi PKS dan PDIP Mataram (Suara NTB) PKS resmi menyusul PDIP memberikan SK dukungan kepada pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020, Hj. Putu Selly Andayani TGH. Abdul Manan (Selly-Manan). Dengan dukungan dari dua partai itu, SellyManan telah memenuhi syarat dukungan parpol untuk didaftarkan ke KPU sebagai peserta Pilkada.

Penyerahan SK dukungan PKS berlangsung di kediaman pribadi Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat, Sabtu (27/6). Para petinggi dari kedua partai yang berkoalisi mendukung pasangan Selly-Manan, nampak lengkap hadir menyaksikan prosesi serahterima SK dukungan tersebut.

Bahkan penyerahan SK PKS untuk Pilkada Kota Mataram itu terkesan istimewa dari daerah lain di NTB yang juga akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. Karena langsung dihadiri Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah selaku Ketua Tim Pemenangan Wilayah (TPPW) PKS NTB. “Khusus Mataram ini, kita sangat lengkap, biasanya di daerah lain hanya bertiga dari DPW yang hadir. Tapi sekarang Ketua TPPW ikut hadir langsung, daerah yang lain belum dihadiri, khusus Mataram beliau hadir,” ucap Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi mengawali sambutan.

Lebih lanjut dijelaskan Hadi, PKS akhirnya menjatuhkan dukungannya pada pasangan Selly-Manan telah melalui proses penggodokan yang panjang.

Banyak sisi yang dinilai dari kedua figur tersebut. “Dukungan

ini bukan bim salabim, tapi kajiannya cukup lama, sehingga kita menemukan sesuatu yang pas. Banyak kader yang kita siapkan, tapi akhirnya mengerucut pada TGH. Manan dan ibu Selly,” jelas Hadi.

PKS menilai, pasangan Selly-Manan ini merupakan kombinasi figur yang saling melengkapi satu sama lain, yang diyakini Hadi dapat menjadi arus kekuatan besar dalam menghadapi Pilkada Kota Mataram 2020. ”Dari sisi elektabilitas, coba kita survei untuk menangkap harapan masyarakat. Alhamdulillah peluang pasangan Selly-Manan ini untuk bisa bersaing dengan calon yang lain, tidak kita ragukan,” ungkap Hadi.

Dari sisi kepemimpinan, Selly punya rekam jejak pengalaman memimpin yang cukup baik. Disebutkan Hadi, ketika Selly menjabat sebagai Penjabat Walikota Mataram selama enam bulan, pihaknya mendengar langsung penilaian positif dari para pegawai pada kepemimpinan Selly. Begitu pula dengan figur TGH. Manan dengan latar belakang sebagai tokoh agama, menjabat Ketua MUI dinilai pas berduet dengan Selly.

Dengan kekuatan kedua figur tersebut, kemudian ditambah lagi dengan dukungan dari koalisi PDIP dan PKS yang dikenal sebagai partai kader.

Hadi sangat berkeyakinan penuh bahwa pasangan SellyManan bakal jadi satu kekuatan besar di Pilkada Kota Mataram 2020.

“Apalagi pasangan ini didukung dua partai ideologis, nasionalis-religius, ini koalisi merah putih, cocok bagi masyarakat kita yang majemuk di Mataram. Kedua partai sama-sama partai kader, kita harapkan ini jadi kekuatan kita yang luar biasa, mesin kedua partai kami harapkan lebih kuat bergerak,” katanya.

Hal itulah kemudian yang menurut Ketua TPPW PKS NTB, Dr. Zulkieflimansyah bahwa pasangan Selly-Manan ini tidak saja hadir sebagai bakal calon pemimpin untuk Kota Mataram. Namun juga memberikan pesan kuat terkait pelaksanaan demokrasi untuk Indonesia.

“Jadi itulah kenapa pasangan ini menarik, bukan saja buat Mataram, tapi Indonesia.

PKS tidak anti pada pemimpin perempuan, kita inginkan dari NTB, PKS itu bersahabat den-

(Suara NTB/dok)

Pilkada Loteng

PBB Lebih Condong Bangun Koalisi dengan PKS

(Suara NTB/ndi)

gan PDIP, partai boleh beda, tapi keutuhan bangsa hal utama. Mataram bukan kota yang besar, dan calon yang maju juga kita kenal baik dan bersahabat semua, ini akan jadi modal kuat kita menciptakan demokrasi yang baik di daerah kita,” kata Gubernur NTB itu.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat, bahwa kedua partai tersebut telah menjalin persahabatan sudah cukup lama. Hal itu terlihat dari tidak pernah ada gesekan yang terjadi antar kedua partai.

“Kenapa saya suka sama PKS, karena kita sama-sama partai kader, hanya PKS dan PDIP yang partai kader,” tegasnya.

Sementara itu, Selly sendiri mengatakan dengan telah

resminya dia menerima SK dukungan dari PKS itu, maka sudah tidak ada keraguan lagi bagi dirinya untuk bekerja meyakinkan masyarakat Kota Mataram memilihnya di Pilkada Kota Mataram.

“Dengan diterimanya SK ini, sudah buat hati lega, didukung dua partai kader.

Kami akan buktikan benar atau tidak, PDIP itu partai yang menangis bersama rakyat, dan PKS itu partai yang berkeadilan dan sejahtera.

Marilah gerakan ini jadi gerakan bersama, untuk mencapai target kemenangan. Saya ingin di sisa umur saya ini yang sudah tidak muda lagi, ingin sepenuhnya mengabdikan diri kepada masyarakat Mataram,” pungkasnya. (ndi)

Maju di Pilkada Kota Mataram, Gubernur Berat Melepas Selly

Nanang Sigit Yulianto

Mataram (Suara NTB) Arah dukungan Partai Bulan Bintang (PBB) di Pilkada Lombok Tengah tengah diperebutkan oleh dua figur pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan tampil maju bertarung yakni, antara pasangan Suryade-Habib Ziadi dan Gede Sakti-Arif Rahman.

Ketua DPW PBB NTB, Junaidi Arif yang dikonfirmasi Suara NTB pekan kemarin mengakui jika dua pasangan nama itulah yang saat ini tengah digodok oleh partainya.

Kedua pasangan itu dinilai punya kans yang sama dipertimbangkan untuk diusung diPilkada Lombok Tengah 2020.

“Ya dua pasangan itulah yang sedang aktif berkomunikasi, masih dinamis, belum ada yang mengerucut sampai saat ini,” ujarnya saat ditemui di DPRD NTB. Disampaikan Junaidi Arif, salah satu hal yang paling penting dalam penentuan ke mana arah dukungan PKS akan dijatuhkan adalah koalisi. Karena PBB dengan empat kursi tidak bisa mengusung pasangan calon sendiri. Karena itu, siapa diantara dua pasangan bakal calon itu yang memberikan kepastian soal koalisi, maka peluang untuk mendapatkan dukungan PBB lebih besar.

“Kita berikan syarat kepada calon bagaimana membangun koalisi, karena PBB tidak cukup sendiri, tapi harus koalisi. Kami berikan pluang calon kader itu untuk cari sendiri.

Tapi ketika ada hal memang kita terlibat untuk bernegosiasi kita akan bantu,” katanya.

Diakui Junaidi Arif, bahwa dari dua pasangan bakal calon itu yang mau didukung PBB itu, yang merupakan kader adalah Arif Rahman yang berpasangan dengan Gede Sakti.

Ia menegaskan tentu partainya akan memprioritaskan kadernya. Akan tetapi persoalan pada pasangan Gede SaktiArif Rahman ini, sampai saat ini belum bisa membawa partai yang akan jadi koalisi PBB. “Misalnya dengan lalu Arif dia adalah kader, yang dia klaim berpasangan dengan Gede Sakti, tapi pertanyaannya partainya apa? Kalau bisa mereka menyelesaikan persyaratan (koalisi) itu di situ ada pertimbangan khusus buat dia,” tegasnya.

Sementara itu, paket Suryade-Ziadi sendiri mengatakan akan membawa PKS sebagai partai koalisi. Ziadi sendiri meskipun bukan kader, namun dia siap untuk masuk bergabung jadi kader PBB. Sehingga koalisi PBB-PKS bisa terbentuk dengan masing-masing mengusung kader sendiri.

“Ziadi sendiri menyatakan siap masuk bergabung jadi kader PBB, mungkin kalau itu bisa terpenuhi, maka bisa klop sama PKS, karena kursi kedua partai juga cukup untuk mengusung. Tapi sampai sekarang belum kita dengar final koalisi ini dengan PKS,” ungkapnya.

Karena itu, nampaknya PBB lebih condong untuk menjalin menjalin koalisi dengan PKS mendukung pasangan Suryade-Ziadi.

Sebab lebih jelas dan pasti dari pada pasangan Gede Sakti-Arif Rahman yang sampai saat ini belum menemukan partai koalisi.

“Karena memang harus jelas dulu koalisinya baru nanti akan difinalkan DPP. Tapi keduanya akan kita akomodir untuk diusulkan ke DPP, nanti DPP yang menilai, secepatnya,” kata anggota DPRD Provinsi NTB itu.

Junaidi Arif (ndi).

(Suara NTB/ndi)

SK DUKUNGAN - Selly - Manan menerima SK dukungan dari Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi, disaksikan Ketua TPPW, H.Zulkieflimansyah dan Ketua DPD PDI-P NTB, H. Rachmat Hidayat serta para petinggi dari kedua partai.

(Suara NTB/why)

DIGIRING - Sejumlah tersangka kasus peredaran narkoba digiring ke ruang tahanan Polda NTB.

Bisnis Narkoba Tetap Eksis di Tengah Pandemi Mataram (Suara NTB) Bisnis narkoba tetap lancar di tengah pandemi. Uang besar berputar ditopang penyalahguna yang sudah jadi pencandu.

Bandar tetap saja punya jalan menyelundupkan narkoba untuk menjaga suplai.”Kalau orang sudah kecanduan dia tidak kenal, mau pandemi, mau gempa. Kalau sudah ketergantungan, harus ada saat itu juga,” urai Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol Gde Sugianyar Dwi Putra, akhir pekan lalu.

Dari analisis sudut pandang penyalahguna, candu sabu mampu membuatnya menempuh semua cara. Mulai dari menjual harta atau mencuri kepunyaan orang lain. Candu bikin tambah nekat.”Bisnis ini tidak akan pernah turun. Dan kita tidak tinggal diam. Suplainya kita tutup.

Liat saja penangkapan-penangkapan BNN, Polda, atau Polres-polres. Diobrak-abrik semua itu,” bebernya.

Pembatasan sosial tiga bu-

lan terakhir membuat bandar memutar jalur pengiriman.

Dari yang biasanya dari Barat ke Timur menjadi sebaliknya. Sugianyar mencontohkan pengiriman dari Dompu ke Mataram.”Di masa pandemi modusnya lewat paket kilat.

Karena dari Mataram terbatas. Barang dimasukkan dari pintu Timur,” terangnya.

Kasus terakhir yang diungkap yakni pada April lalu.

Tersangkanya, dengan tersangka SL (27) warga Dasan Agung, Selaparang, Mataram menjadi kurir sabu 198,49 gram, pil ekstasi 189 butir seberat 61,47 gram, dan pil ekstasi 300 butir seberat 96,34 gram. Barang itu pesanan narapidana narkoba berinisial AJ (28).

Pengawasan pada modus jalur pengiriman paket kilat diperketat. Sementara untuk modus pengiriman dengan kurir dari Batam, Kepulauan Riau, dicegah dari daerah asalnya.

Direktur Resnarkoba Polda

NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra menerangkan, narkoba yang merupakan candu akan menjadi bisnis yang terus menggiurkan. Maka tak heran, pelakunya terus mencari cara untuk mengedarkan barangnya.

Bisnis narkoba tetap subur karena ini barang candu. Mereka berupaya untuk tetap mendapatkan narkoba. Tetap akan bertransaksi walaupun pandemi berjalan,” ujarnya saat ditemui terpisah.

Helmi menegaskan, sindikat narkoba mempunyai kaki tangan yang selain bermain sendiri juga ada yang main sendirisendiri. “Kita akan lawan mereka. Kita tidak boleh kalah,” imbuhnya.Dua pekan awal Juni ini, Polda NTB sudah mengungkap delapan kasus narkoba dan menangkap 15 tersangka. total barang buktinya, 73,31 gram sabu. Sementara dari Januari sampai Juni sebanyak 249 kasus yang diungkap dengan barang bukti 236 gram dari 13 jenis narkoba. (why)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah mengaku jika dirinya cukup berat melepas Hj. Putu Selly Andayani sebagai salah satu pejabat birokrasi di lingkup Setda Provinsi NTB. Sebab Gubernur menilai, Selly adalah salah satu pejabatnya yang cukup baik dan berprestasi.

Hal itu diungkapkan Gubernur lantaran Selly dalam waktu dekat ini akan mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab dia memilih untuk maju di Pilkada Kota Mataram 2020 sebagai Calon Walikota berpasangan dengan Ketua MUI, TGH. Abdul Manan.

“Terus terang, sebenarnya berat juga melepas Ibu Selly,” ungkap Dr. Zul sapaan akrab Gubernur NTB ini, saat dikonfirmasi, Sabtu (27/6) terkait rencana pengunduran diri Selly sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB itu.

Dr. Zul mengatakan pada dasarnya dirinya masih sangat membutuhkan sosok Selly di jajaran birokrasi Pemprov NTB. Terutama dalam tugasnya saat ini yang mengurusi persoalan perempuan dan anak.

“Karena memang persoalan perempuan dan anak di NTB tidak gampang, masih banyak sekali anakanak kita yang telantar.

Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini, perempuan dan anak-anak sangat membutuhkan perhatian,” katanya.

Semenjak Dr. Zul resmi menjabat sebagai Gubernur NTB 2018 lalu, ia melihat kinerja Selly cukup baik dari

pejabatnya yang lain, terutama pada saat dia ditugaskan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Selly kemudian sempat meminta cukup sebagai staf ahli Gubernur sembari menunggu tahapan Pilkada berlangsung. Namun karena melihat kemampuan Selly, Gubernur memberikan kepercayaan untuk mengurusi persoalan perempuan dan anak.

“Beliau ini sebenarnya minta di staf ahli, tapi kita sangat butuh tenaganya, karena beliau ini kerjanya kerja cepat loh. Sebagai Gubernur saya melihat ibu Selly itu orangnya bekerja,” katanya.

Terkait pengunduran Selly sebagai ASN karena dia memilih maju sebagai calon Walikota Mataram.

Dr. Zul tak ingin menanggapinya terlalu jauh, ia lebih menyerahkan hal itu pada mekanisme aturan yang ada ketika ASN maju di Pilkada. “Itu kan sudah ada mekanismenya, BKD yang akan memprosesnya,” ujarnya.

Terakhir disampaikan Gubernur, dia yang sudah mengenal kinerja Selly dengan baik. Ia berkeyakinan kuat bahwa Mataram akan bisa lebih baik dari sebelumnya, jika Selly ditakdirkan menang di Pilkada Kota Mataram. Pengalaman kepemimpinan Selly, adalah modal besar untuk membawa perubahan di Ibukota Provinsi NTB itu.

“Kalau saya lihat apalagi dia pernah punya banyak pengalaman jadi pemimpin.

Insya Allah Mataram bisa dipoles lebih baik lagi, terutama soal kebersihan, sampah dan lain-lain. Sebagai atasannya, kita doakan saja, mudah-mudahan pengorbanan beliau berbuah manis,” pungkasnya. (ndi)

JPS Gemilang Dijaga Tim Saber Pungli Mataram (Suara NTB) Penyaluran bantuan sosial penanganan pandemi Covid19 memasuki tahap akhir.

Tim Saber Pungli mengintai indikasi penyimpangan dalam penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Pemantauan untuk menutup celah bagi yang ingin mengambil keuntungan dalam kesempitan.

“Kita menurunkan tim pemantau penyaluran bantuan.

Kita bagian tim saber pungli,” ucap Inspektur Inspektorat Provinsi NTB H. Ibnu Salim dikonfirmasi kemarin. Tujuannya, sambung dia, sebagai

deteksi dini penyaluran program dari potensi penyimpangan. Pemantauan program melibatkan juga auditor negara dan aparat penegak hukum.

“Terhadap penyaluran bantuan, kita uji petik atas penerima bantuan dan UKM yang terlibat. Ini untuk memastikan penyalurannya sampai dan tepat sasaran,” terangnya. Inspektorat pun mengingatkan OPD yang mengeksekusi anggaran JPS untuk cermat dan berhatihati. “OPD harus memastikan harga kewajaran dalam pengadaannya,” kata Ibnu.

Pemprov NTB menga-

lokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp926 miliar hasil dari pemfokusan dan pengalokasian ulang APBD. Peruntukannya, belanja kesehatan 50 persen, stimulus ekonomi 30 persen, dan pengadaan paket JPS 20 persen. Paket JPS Gemilang melibatkan UKM dan IKM lokal.

Paket untuk penyaluran Pulau Lombok berisi beras, abon ikan, minyak goreng kelapa, serta kue kering. Untuk Pulau Sumbawa paket berisi beras, abon ikan, ikan kering, garam, kue kering lokal serta masker dan suplemen.

JPS tahap I menyedot ang-

garan Rp30miliar untuk penyaluran kepada 105 ribu kepala keluarga. JPS tahap II menyasar 125 ribu kepala keluarga dengan menggunakan anggaran Rp40 miliar.

Sementara JPS tahap III akan disalurkan pada Juli mendatang dengan target penerima sebanyak 120 ribu kepala keluarga. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp40 milH. Ibnu Salim iar. (why) (Suara NTB/dok)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 29 Juni 2020

Halaman 4

Terdampak Covid-19

480 Ribu Warga di Lobar Diberikan Bantuan

Tunggu Dana Pusat JUMLAH rumah korban gempa yang akan dibangun menjadi rumah tahan gempa (RTG) sampai sekarang masih cukup banyak. Belum tuntasnya pembangunan RTG tersebut disebabkan masalah anggaran. Terlebih di tengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Lotim pun hanya bisa menunggu realisasi dana pusat.

Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Purnama Hadi saat ditanya Suara NTB mengatakan, tahun 2018 lalu masih ada sisa dana yang belum ditransfer pusat senilai Rp 8,9 miliar. Laporannya, rumah rusak berat akibat gempa beruntun tahun 2018 itu sebanyak 10.266 unit, sudah jadi 100 persen sebanyak 10.054 unit.

Tersisa 212 unit. Target akhir Juli 2020 ini tuntas semuanya.

Begitupun yang rusak sedang sebanyak 4.772 unit. Dari jumlah itu sudah 100 persen jadi sebanyak 3.820 unit, sisanya 952 unit. Rusak ringan sebanyak 12,581 unit dan sudah jadi 100 persen 10.380 unit atau masih ada sisa 2.201 untit. “Itu yang kita kejar, supaya bisa memenuhi target waktu siaga darurat kan sampai 31 Juli 2020, jadi sisa waktu ini kita bisa kerjakan,” ucapnya.

Guna mempercepat pembangunan ini, Lotim sudah membentuk fasilitator baru selepas ditariknya fasilitator pusat sejak 25 Maret 2020 lalu. “Makanya kita coba melakukan terobosan membentuk tim terpadu sementara menunggu pusat,” terangnya.

Tidak saja korban gempa 2018 yang menjadi perhatian Lotim, termasuk pula yang menjadi korban gempa pada Maret 2019 lalu semuanya belum bisa tersentuh. Pihaknya sudah mengusulkan dana ke pusat Rp 60 miliar dan sampai sekarang belum ada yang bisa dicairkan.

Adanya pandemi Covid-19, akunya, terdampak pada penganggaran gempa. Meski demikian, sangat diharapkan para korban gempa Lotim ini tetap mendapatkan perhatian.

Harapannya, sisa waktu yang ada ini dapat digunakan untuk menyelesaikan seluruh bangunan Purnama Hadi yang belum tuntas. (rus)

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid mengatakan sekitar 480 ribu jiwa atau 160 ribu kepala keluarga (KK) di Lobar yang terdampak Covid19 diberikan bantuan. Mereka juga menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemda Lobar. JPS Covid-19 Lobar sudah memasuki penyaluran tahap II. Sabtu (27/6) Bupati didampingi Sekda Dr. H. Baehaqi bersama Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Hj. Nurul Adha dan menyalurkan JPS tahap II ini di Kantor Desa Merembu, Kecamatan Labuapi.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan, di Lombok Barat yang sudah tercover dalam bantuan berjumlah 480 ribu jiwa. “Saya berharap seluruh masyarakat Lombok Barat di samping mendapatkan bantuan kita juga sudah seyogyanya harus taat terhadap semua peraturan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat,” ujar bupati.

Ditambahkannya, bulan Mei, pemerintah melarang masyarakat untuk berkumpul misalnya di tempat-tempat publik. Namun saat ini, ada perubahan yaitu boleh berkumpul dengan protokol kesehatan.

DPD Berkarya Lobar Perintahkan Fraksi Tolak Raperda Kewenangan Desa Giri Menang (Suara NTB) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Berkarya Lombok Barat (Lobar) memerintahkan Fraksi Berkarya DPRD Lobar untuk menolak Raperda tentang Kewenangan Desa. Pasalnya ada beberapa pasal dalam raperda ini yang mengatur soal pengawasan kewenangan dan kebijakan desa oleh pemerintah daerah melalui APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dinilai overlapping, sehingga dikhawatirkan memandulkan kewenangan kepala desa, perangkat desa dan BPD. Ketua DPD Berkarya Lobar, Agus Kamarwan, SH., menegaskan sudah memerintahkan kepada Fraksi Berkarya yang ada di DPRD Lobar untuk menolak pasal 38 dan 39 Raperda tentang kewenangan Desa. Alasan penolakan ini bukan tanpa dasar, karena Raperda ini dinilai bertentangan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Desa kata politisi sekaligus advokat ini memiliki otonomi desa. Dalam melakukan pengawasan desa, sudah ada lembaga BPD dan Inspektorat serta BPK. Lalu kenapa tanya dia, APIP ditugaskan mengawasi dan mengontrol pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakannya. Apalagi, kedudukan bupati dan kepala desa sama, yakni sama-sama sebagai pejabat politik dan disebut pejabat tata usaha Negara.

Agus yang juga pencetus PeBAGUS Lobar ini mengaku kalau pasal-pasal ini diloloskan, maka dikhawatirkan memandulkan kewenangan Pemdes, karena Pemda akan mengendalikan desa, sehingga hak-hak otonomi desa akan hilang. Yang dikhawatirkan juga terjadi sarang praktik korupsi baru karena pengawasan melibatkan APIP, maka bertambah lagi alur birokrasi yang dilalui desa. Karena awalnya pengawasan dengan BPD,Inspektorat justru dengan adanya APIP ini menambah birokrasi dan mempersulit desa dalam menerapkan kebijakan nantinya.

Dikhawatirkan dalam pengawasan APIP ini ada upaya lobilobi dari desa, sehingga bukan tidak mungkin ada praktik-praktik melanggar. Bahkan contohnya dalam pengurusan rekomendasi pecairan DD dan ADD oleh desa di kecamatan saja terjadi praktik uang pelicin, seperti yang terjadi di Sekotong. “Sehingga ini dikhawatirkan menjadi ladang korupsi baru,”ujar dia.

Dalam Permendagri Nomor 85 sudah jelas diatur dalam menjalankan kebijakannya kades harus konsultasi dengan camat. Karena kades juga bukan ASN, kades itu justru pejabat politik, sehingga tidak harus diawasi oleh APIP. “APIP itu kan mengawasi OPD, bukan ke desa-desa. Ada Inspektorat untuk mengawasi, ada BPK untuk audit. Lalu ngapain bentuk APIP lagi?,” tegasnya mempertanyakan.

Pihaknya juga mempertanyakan, pasal terkait kades yang diwajibkan melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan dan kebijakan desa kepada bupati melalui camat. Sejak kapan, kata dia, kades punya atasan bupati, padahal bupati bukan atasan kades. “Laporan kebijakan kades yang sehari-hari diambil dilaporkan ke BPD, laporan pertanggung jawabannya di depan BPD bukan kepada bupati,”tegas dia.

Menurutnya tidak sejauh itu kewenangan bupati, justru ia menilai kewenangan BPD dipangkas dengan aturan ini. Perihal adanya persoalan di desa, tentu sudah dimandatkan kewenangan ke Inspektorat, BPK untuk mengaudit.

Sementara itu, Juru Bicara Bapemperda DPRD Lobar Usman menjelaskan dua buah raperda yang merupakan prakarsa DPRD ini sangatlah penting. Hal ini karena Pedoman Kewenangan Desa dan Kerjasama Desa merupakan dua buah aturan hukum yang dibutuhkan oleh desa dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di desa secara berkelanjutan dan berkesinambungan.” Perda ini sangat diperlukan untuk peningkatan kewenangan desa dalam membangun desa,” katanya. Karena Raperda ini sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No 96 tahun 2017. Dua buah raperda ini memiliki posisi penting dalam pelaksanaan pembangunan di desa. “ Dua buah raperda ini dapat memberikan aturan dan regulasi bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan di desa,” imAgus Kamarwan buhnya. (her/*)

(Suara NTB/Humas Lobar)

SALURKAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menyalurkan bantuan JPS tahap II di Merembu Kecamatan Labuapi, Sabtu (27/6). yang diberikan ini bisa mengurangi kebutuhan pokok dari masyarakat khususnya mereka yang berpendapatan rendah.

Dikatakan, jumlah masyara-

tambahan berupa tenaga kontrak dan tuna netra berjumlah 1.400 orang, sehingga total penerima JPS Covid -19 yaitu 38.904 KK. (her)

Pilkada Loteng

Guru Bayar Pelatihan Rp2 Juta

Tiga Bakal Paslon Ikut Uji Kelayakan

(Suara NTB/rus)

Widayat Dana biaya pelatihan itu, ujarnya, bisa diambil dari sertifikasi yang diterima guru. Sesuai ketentuan, setiap guru sebenarnya wajib mengeluarkan 15 persen dari gaji sertifikasinya per bulan untuk meningkatkan kompetensinya. Kalau dihitung gaji guru rata-rata Rp 5 juta per bulan, maka yang perlu digunakan setiap bulan hanya Rp 750 ribu.

Dana ini dipergunakan untuk membeli buku, memperbaiki laptopnya dan kebutuhan pengembangan diri lainnya.

“Ini sudah 10 tahun, itu tidak pernah dipakai dana sertifikasinya untuk untuk tingkatkan kompetensi. Membayar Rp 2 juta itu masih jauh panggang dari api untuk meningkatkan kapasitas para guru,’’ terangnya.

Widayat mengklaim, dari upaya yang dilakukan dengan gelaran pelatihan tersebut sebagai jurus mujarab memperce-

pat kenaikan pangkat para guru.

Di mana, menaikkan pangkat itu sebenarnya tidaklah sulit.

Adanya para guru belum terbiasa atau belum bisa. Logikanya, golongan III A ke III B itu tidak perlu ngapa-ngapaian, cukup hadir pelatihan, maka dari nilai pelatihan itu bisa digunakan sebagai berkas naik pangkat.

Jabatan IIIB ke IIIC juga tidaklah mudah, cukup ikuti diklat dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Golongan IIIC ke III D juga bisa dengan satu kali pelatihan, satu PTK dan pedoman buku, maka juga bisa naik pangkat. Atas dasar itulah, Dikbud Lotim menggenjot para guru dan mengarahkan membuat karya-karya tulis ilmiah agar bisa mendapatkan hak kenaikan pangkat.

Alhasil, dari upaya yang dilakukan Dikbud ini sudah bisa menaikkan pangkat ratusan orang guru. Segi nilai komulatif guru, sebagian besar sudah cukup. Karenanya, April lalu 700 guru dan terakhir ini ada 500 guru lagi yang bisa dinaikkan pangkatnya. “Itu udah diajukan ke Badan Kepegawaian dan Pengembagan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan mudahan tidak ada kesalahan berkas dan kekurangan berkas,” harapnya.

Kabud PK Dikbud Lotim ini menambahkan, pihaknya sudah mempersingkat Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) para guru. Sebelumnya ribuan halaman tebalnya, kini bisa puluhan halaman saja. Hal ini karena guru di Lotim sudah diperbaiki data-datanya .(rus)

Praya (Suara NTB) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar fit and proper test (uji kelayakan dan kepantasan) untuk menentukan bakal pasangan calon kepala daerah yang akan diusung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) Desember mendatang. Fit and proper test ini merupakan salah satu tahapan seleksi bagi bakal calon kepala daerah yang nantinya akan diusung oleh PPP di Pilkada Loteng mendatang.

Demikian dikatakan Ketua DPC PPP Loteng, H.M. Mayuki, S.Ag., kepada Suara NTB, Sabtu (27/6). Menurutnya, ada tiga bakal pasangan calon kepala daerah yang ikut serta dalam fit and proper test ini, yakni pasangan Ir.H.Dwi Sugiyanto, M.M – Drs. H.L. Normal Suzana, pasangan Ahmad Ziadi, S.IP - Ir. L. Aswatara serta pasangan H. Masrun, S.HH.L. Aksar Anshori. “Yang ikut fit and proper test ini yang dinyatakan layak untuk diusung sebagai pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng mendatang,” terangnya.

Diakuinya, semula ada empat bakal pasangan calon kepala daerah yang diusulkan untuk mengikuti fit and proper test. Tapi karena Ketua DPD II Partai Golkar Loteng, H. Humaidi tidak jadi maju di

Pilkada Loteng, maka hanya tiga bakal pasangan calon kepala daerah yang diundang.

Mayuki mengatakan, hasil dari fit and proper test akan dijadikan bahan pertimbangan oleh DPP PPP untuk menentukan siapa bakal pasangan calon kepala daerah yang akan diberikan rekomendasi untuk diusung di Pilkada Loteng.

Namun sebelum itu, untuk meyakinkan pilihannya DPP PPP akan melakukan survei dalam waktu dekat ini.

Masing-masing bakal bakal pasangan calon kepala daerah, ujarnya, sudah memiliki hasil survei. Tetapi DPP PPP tidak mau hanya berpatokan pada hasil survei bakal pasangan calon, sehingga memutuskan untuk melakukan survei sendiri. “Ada sekitar lima lembaga survei yang sudah dipersiapkan oleh DPP PPP untuk melakukan survei terhadap bakal pasangan calon yang ada,” jelas Mayuki.

Mengingat, proses pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah sudah semakin dekat maka DPP PPP akan mengupayakan menggelar survei dalam waktu dekat ini juga, sehingga diharapkan pada awal bulan Juli mendatang, DPP PPP sudah mengeluarkan surat rekomendasi terkait bakal pasangan calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang. (kir)

Pemeliharaan akan Berakhir

DPRD Ingatkan Dispar Soal Proyek Kerta-Gangga Tanjung (Suara NTB) Kendati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengklaim proyek Kerta-Gangga tidak ada masalah, Komisi II DPRD KLU kembali memberi peringatan, jika item yang belum final 100 persen harus dikerjakan di sisa waktu pemeliharaan bulan Juni ini.

“Saya membaca di koran, Disbudpar mengklaim tidak ada masalah. Jika betul klaim itu, maka saya tidak akan menemukan ada fakta lapangan beberapa proyek belum tuntas,” cetus Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU, Hakamah, Minggu (28/6).

Ia menegaskan, air terjun Kerta-Gangga merupakan salah satu ikon pariwisata khususnya di Kecamatan Gangga. Rehabilitasi objek wisata pascagempa mutlak dilakukan, terlebih adanya dukungan serius dari pemerintah pusat, sehingga ia menyayangkan, eksekusi anggaran tersebut terkesan tidak serius di tingkat OPD Disbudpar.

(Suara NTB/ist)

Hakamah menilai proyek tersebut belum tuntas karena adanya pekerjaan yang tidak selesai 100 persen. Namun di saat bersamaan, proyek telah dibayarkan 100 persen. “Disbudpar harus menjelaskan ke masyarakat, apa alasan mencairkan 100 persen. Apakah ada jaminan di bank saat itu,” cetusnya “Lalu peran pengawas proyek seperti apa, PPK juga seperti apa? Kenapa sampai bulan Juni, mau berakhir masa pemeliharaan pekerjaan dibiarkan amburadul seperti itu,” cetusnya lagi.

Melihat perkembangan di mana deadline pemeliharaan proyek memasuki hari terakhir, maka Komisi II DPRD kemungkinan akan mengambil sikap.

Pertama, ia selaku Wakil Komisi II dan tokoh masyarakat Dusun Kerta, akan meminta lintas komisi turun ke lokasi proyek. Fakta proyek tersebut selanjutnya akan dimasukkan dalam item catatan pada proses pembahasan dan persetujuan Raperda Pertanggungjawaban

APBD 2019.

“Selanjutnya, kami akan mengawasi jika sampai akhir deadline proyek belum dituntaskan, maka sangat wajar kami berharap APH turun tangan,” tandasnya.

Sebelumnya kepada wartawan, Kepala Disbudpar KLU, Vidi Ekakusuma, mengaku sudah menghubungi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) proyek. Diklaim bahwa tidak dijumpai ada masalah selama pengerjaannya. “Saya sudah panggil PPKnya, dan pengakuan PPK tidak ada masalah. Memang proyek ini sudah dibayarkan 100 persen,” aku Vidi.

Vidi berjanji akan turun ke lokasi proyek tersebut. Hanya saja, ia memilih untuk turun ke lokasi bersamaan dengan Hakamah, Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU. “Intinya ini kita akan tindaklanjuti, kita akan selesaikan,” imbuh Vidi.

“Proyek itu mangkrak atau bagaimana kita belum bisa pastikan. Intinya bangunan itu harus sesuai spek,” tandasnya. (ari)

Dinding Kolam Jebol

Murid SD di Lotim Meninggal Tertimbun Selong (Suara NTB) Nasib naas menimpa seorang murid kelas lima Sekolah Dasar (SD), Baiq Nuri Altofun Nisa (10) saat sedang mencuci bersama ibunya Nurhidayati (38) asal Dusun Pengenjuk Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat. Ia meninggal tertimbun reruntuhan kolam yang tepat berada di atasnya pada akhir pekan kemarin.

Kejadian itu bermula ketika

kat Kabupaten Lombok Barat yang sudah mendapat bantuan tahap pertama 21 Ribu KK, sedangkan yang tahap kedua sekitar 15 ribu KK. Selain itu, ada

Kenaikan Pangkat

Selong (Suara NTB) Jumlah guru di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) 5.525 guru orang. Dari jumlah itu, kurang dari 1 persen saja yang sudah naik pangkat awal tahun 2020. Mengingat hal ini, Bidang Pembinaan Ketenagaan (PK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim mencoba memberikan solusi. Para guru yang notabenenya belasan tahun tidak naik pangkat itu dipersilakan mengikuti pelatihan dengan biaya Rp 2 juta per orang.

“Hanya Rp 2 juta yang saya tahu, tidak sampai Rp 5 juta,” ungkap Kepala Bidang PK Dikbud Lotim, Widayat saat dikonfirmasi Sabtu (27/6).

Dana dari para guru tersebut katanya dikumpulkan oleh Panitia Pelaksana pelatihan di tingkat kecamatan yang bekerjasama dengan Dinas Dikbud Lotim.

Besarnya biaya pelatihan itu katanya antara lain untuk membayar narasumber dan biaya konsumsi. Di mana, kegaiatan pelatihan bisa berlangsung tiga sampai enam bulan. Besaran biaya ini pun katanya bukan dinas yang menentukan. “Itu kewenangan panitia di masing-masing kecamatan,” tegasnya lagi.

Ditegaskan, kenaikan pangkat itu bukanlah sebuah kewajiban, tapi hak semua guru. Hak naik pangkat sama dengan hak menerima gaji, sehingga, ketentuan berbayar untuk mengikuti pelatihan senilai Rp 2 juta per orang bagi guru yang mau. “Rata-rata guru mau,” terangnya.

(Suara NTB/dok)

“Kita saat ini di Lombok Barat masih zona merah di NTB, yang zona merah ada dua yaitu Kota Mataram dan Lombok Barat. Terkait zona merah di Lombok Barat ini saya sendiri dan Bapak-bapak yang hadir tidak bisa mengubah ke zona hijau, harus ada kesadaran dan pemahaman masyarakat agar mematuhi atau menaati protokol kesehatan dari pemerintah,” jelas Fauzan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lombok Barat, Lalu Martajaya menjelaskan, penyaluran JPS Covid-19 kepada masyarakat ini semata-mata untuk mengurangi beban terkait dampak Covid-19 ini, tentunya dengan JPS

korban bersama ibunya sedang mencuci di kolam milik tetangganya atas nama Mustika, yang lokasinya berada di samping atas rumah korban. Pada saat itu, korban sedang mencuci di bawah dinding kolam sekitar pukul 14.10 wita. Namun tak disadari masuk air rembesan dari sawah di samping kolam, sehingga air kolam meluap melalui pipa pembuangan ukuran 4 inch. Berselang sekitar 25

menit, dinding kolam jebol, sehingga korban tertimpa reruntuhan tembok kolam, sedangkan ibu korban hanyut oleh derasnya air kolam yang jebol.

Atas kejadian ini, adik korban yaitu Lalu Naufal membangunkan ayahnya yang sedang tidur siang, jika sedang terjadi banjir di belakang rumah akibat dinding kolam jebol yang kemudian langsung terbangun dan menuju lokasi belakang ru-

mah. Ayah korban terkejut ketika melihat buah hati perempuannya sudah dalam kondisi tertimbun oleh reruntuhan dinding kolam.

Korban yang saat itu masih dalam kondisi hidup langsung dilarikan ke Puskesmas Rensing untuk mendapat pertolongan medis. Sayangnya, pihak Puskesmas Rensing setelah dilakukan pemeriksaan menyatakan jika korban sudahmeninggal dunia.

Kapolsek Sakra Barat, Ipda.

Saeful Hadi,S.Sos, mengatakan jika antara korban dan pemilik kolam sudah dilakukan mediasi. Orang tua korban menerima musibah ini dan tidak mengajukan keberatan. Selain itu menolak untuk dilakukan otopsi.

Jenazah korban dimakamkan langsung dimakamkan Minggu (28/6) di pekuburan keluarga di Karang Asem Dusun Dasan TengakDesaMontongBeter. (yon)

(Suara NTB/kir)

PERSIAPAN - Persiapan uji kelayakan dan kepantasan bakal pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada Loteng oleh DPP PPP.

BLT Dana Desa Diperpanjang Tiga Bulan Tanjung (Suara NTB) Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) akan diperpanjang selama 3 bulan berikutnya.

Hanya saja, jumlah nominal yang akan diterima masyarakat lebih rendah dari 3 bulan pertama (April-Juni).

Hal itu diakui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2KB PMD) KLU, H. Kholidi Halil, MM., melalui Kepala Bidang PMD, Atmaja Gumbara, SP., Jumat (26/6).

Dikatakan Atmaja, perpanjangan BLT DD untuk tiga bulan berikutnya berlaku untuk bulan Juli sampai September.

Namun jumlahnya diturunkan dari Rp 600 ribu per bulan, menjadi Rp 300 ribu per bulan. “BLT diperpanjang 3 bulan lagi, tapi kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut,” ujar Atmaja.

Informasi menyebutkan, Kementerian Keuangan RI telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa. Mela-

lui PMK No. 50/PMK.07/2020, menginstruksikan agar BLT DD dicairkan untuk mengatasi dampak sosial ekonomi masyarakat akibat Covid-19.

Di KLU sendiri, seluruh desa telah menyalurkan BLT DD kepada masyarakat. Desa yang terakhir menyalurkan adalah Desa Sesait, di mana penyaluran kepada warga dilakukan Sabtu (27/6) di kantor desa setempat.

Penyaluran di Desa Sesait sangat terlambat, lantaran adanya persoalan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa setempat. Polemik kebijakan perangkat desa dengan kepala desa akhirnya diselesaikan oleh bupati dengan memberhentikan sementara (3 bulan) kepada Kepala Desa Sesait dan mengangkat kembali 5 orang perangkat yang diberhentikan. “Kita berharap BLT DD yang sudah dicairkan dapat membantu persoalan ekonomi masyarakat karena pemberlakuan isolasi mandiri oleh masyarakat,” imbuh Atmaja. (ari)

SUARA NTB Senin, 29 Juni 2020

Bupati KSB Sebut Kebijakan Covid-19 Belum Berubah Taliwang (Suara NTB) Sejumlah kebijakan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengenai upaya pencegahan dan penanganan Coronavirus Disesase (Covid-19) belum ada yang berubah.

Demikian disampaikan Bupati KSB, H. W. Musyafirin saat ditanya mengenai kondisi terkini daerah menghadapi pandemi virus penyakit asal Wuhan, Tiongkok itu.

“Masih tetap ya. Jam malam masih berlaku posko-posko pintu masuk menuju KSB juga masih tetap kita aktifkan dulu,” terang bupati kepada wartawan, Jumat (Suara NTB/ist) akhir pekan lalu.

H. W. Musyafirin Ia menjelaskan, dalam rangka menghadapi penerapan kenormalan baru (new normal) pemerintah kabupaten/kota di NTB saat ini masih menunggu arahan gubernur. Demikian pula halnya dengan KSB, menurut bupati, sebelum membuat kebijakan dalam menyikapi setiap perkembangan terbaru Covid-19 di daerah harus sejalan demgam arahan provinsi.

“Kemarin kita diundang ke provinsi membahas soal persiapan new normal. Kebetulan pak Sekda yang hadir. Laporan Sekda ke saya yang masih dikaji Mataram sama Lombok Barat. Kalau pulau Sumbawa belum. Jadi ya kita tunggu saja,” urai orang nomor satu di KSB ini.

Meski tetap menunggu instruksi gubernur, bupati menyatakan, sejumlah persiapan dalam menghadapi penerapan kenormalan baru sudah mulai dijalankan oleh Pemda KSB. Ia mencontohkan, di pasar Tanah Mira Taliwang, sejak dua pekan terakhir protokol kenormalan baru telah diujicobakan.

“Alhamdulillah ya sejauh ini berjalan lancar,” timpalnya.

Lebih jauh bupati menyatakan, sebenarnya pola kenormalan baru sebagai upaya bersaam masyarakat menghadapi pandemi corona cepat atau lambat pasti akan terjadi. Hal ini dikarenakan upaya itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan pemerintah dan warga untuk memastikan geliat kehidupan dan seluruh sektor bisa berjalan di tengah pandemi virus global yang hingga kini belum ditemukan penawarnya itu.

“Ya siap tidak siap kita harus menyiapkan diri. Karena sementara ini hanya cara itu yang dianggap paling efektif melawan virus itu agar aktivitas kehidupan kita tidak lumpuh,” demikian tandas bupati. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Dompu Darurat Narkoba Dompu (Suara NTB) – Dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, Dompu termasuk salah satu daerah dengan status darurat narkoba. Ditandai intensitas pengungkapan kasus setahun terakhir. Selain menjerat puluhan orang, temuan barang bukti sabu terbilang signifikan. Kondisi ini menuntut perhatian dan kerjasama semua pihak.

Kapolres Dompu AKBP. Syarif Hidayat, SH, S.IK, kepada wartawan di kantornya menerangkan, dalam kondisi status darurat seperti saat ini terdapat dua kemungkinan. Jika terungkap maka polisinya bekerja dan masyarakat aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan di lapangan. Tetapi ketika sebaliknya, dipastikan polisi tidur dan masyarakat masa bodoh akan penyakit sosial tersebut. “Informasi yang sering banyak inikan kadang dari masyarakat kita tindak-

lanjuti,” ungkapnya.

Kendati intensitas pengungkapan kasus di wilayah ini cukup tinggi, namun disadari masih terbatas pada tataran pengedar barang haram tersebut. Sementara untuk bandar besar sulit terungkap.

Kondisi itu, lanjut Kapolres, dikarenakan bandar jauh lebih cerdik. Dalam pengembangan sebuah kasus misalnya, saat dilakukan pelacakan kontak dan bukti tranfer dari transaksi sabu biasa langsung terputus sampai pengedar saja.

“Kadang pengedar sendiri pasang badan, kita cek disitu (tracing kotak dan transfer) hilang. Sekarang seperti media, rekan media online pada saat kita nangkap kami belum buat laporan sudah muncul di berita, orang tahu bandar ini kaki saya ketangkap selesai,” jelasnya.

Status darurat narkoba ini, tambah Syarif Hidayat, tidak saja berdasarkan pada intensitas pengungkapan kasus yang dilakukan. Tetapi kehadiran barang haram itu juga terkesan diterima baik sejum-

lah kalangan. Tak heran para pengedar luar daerah menjadikan wilayah ini sebagai tujuan utama peredaran.

Untuk 1 gram sabu harganya terbilang tinggi, yakni berkisar Rp200-Rp300 ribu.

Tetapi karena bisa dikonsumsi banyak orang, biasanya kalangan muda, ibu rumah tangga, tukang ojek dan oknum lain berani patungan modal untuk bisa memperoleh barang haram tersebut.

“Jadi diterima di seluruh Dompu ini, kita tidak hanya bisa menegakan hukum. Kalau penegakan hukum saja tidak akan habis-habisnya, peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat pokoknya orang tua yang dipanutkan sangat penting. Sal-

(Suara NTB/jun)

Syarif Hidayat ing menjaga, terutama keluarga sendiri kemudian lingkungan,” pungkasnya. (jun)

Rp540 Juta Dana BST Tak Tersalurkan di KSB Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial (Dinsos) Sumbawa Barat, mencatat hingga saat ini ada sekitar 300 keluarga penerima program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang tidak bisa menerima bantuan.

Jika dirupiahkan ada sekitar Rp540 Juta Dana tersebut untuk tiga bulan yang tidak tersalurkan bagi masyarakat terdampak corona virus disease (covid-19).

“Memang ada sekitar 300 keluarga yang tidak bisa mendapatkan bantuan tersebut dari total penerima sebanyak 8.600 keluarga. Jika kita rupiahkan ada sekitar Rp540 Juta BST yang tidak tersalurkan ke masyarakat sebagai penerima manfaat,” ungkap Kepala Disos, dr. H. Syaifuddin kepada Suara NTB, Minggu (28/6).

Berdasarkan hasil laporan yang diterima dari penyalur (PT Pos) anggaran tersebut tidak tersalurkan karena penerima sudah tidak ada di tempat (pindah tempat tinggal). Selain persoalan tersebut, mereka juga diketahui mendapat kan bantuan sosial dari sumber lain. Baik itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD), program keluarga harapan, dan tercatat sebagai penerima program BPNT. Di dalam aturan pelaksanaan tidak boleh memberikan bantuan ke orang yang sama, terpaksa uang tersebut ditahan oleh PT Pos. “Kita tidak bisa mencairkan anggaran BST begitu saja, karena petunjuk pelaksanaannya juga sudah jelas tidak boleh tumpang tindih,” jelasnya. (ils)

DPW PKB Sebut hanya Eri-HI dan AKJ-Nur Ikut Penjaringan Dompu (Suara NTB) Pasangan Hj. Eri Ariyani-H Ichtiar, SH (Eri-HI) dan Aba Kader Jaelani -Hj. Nurlaela Chaerunnisa, SE (AKJ-Nur) yang mengikuti setiap tahapan proses penjaringan bakal calon Bupati dan wakil Bupati di PKB. Tahapan penjaringan bakal calon kepala daerah ini sesuai petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) Desk Pilkada DPP PKB tahun 2019.

“PKB memiliki mekanisme sesuai dengan juklak jukni Desk Pilkada DPP PKB 2019. Mendaftar di DPC, penyampaian visi dan misi di DPW, dan fit and propertest di DPP PKB,” kata Sekretaris DPW PKB NTB, Akhdiansyah, S.HI yang juga anggota DPRD NTB asal Dapil Dompu-Bima ini kepada Suara NTB, Sabtu (27/6).

Dikatakan Akhdiansyah, ada 2 pasangan yang mengikuti fit and propertest di DPP PKB. Yaitu pasangan Eri-HI dan pasangan AKJ-Nur. Tapi karena AKJ tidak lagi berpasangan dengan Hj. Nurlaela Chaerunnisa, membuat pasangan tidak lagi memenuhi syarat di PKB. “Secara tidak langsung sudah terlihat siapa yang akan didukung PKB,” kata Akhdiansyah. “Ini saya masih di Jakarta menunggu kepastian SK DPP PKB,” terangnya menambahkan.

Terkait mencuatnya nama pasangan Arifuddin, SHH Mulyadin, SH, MH (Arif-Mulya) yang bakal diusung PKB karena Dina Imayanti, STP, istri Arifuddin merupakan kader dan anggota DPRD Dompu dari PKB. Akhdiansyah mengatakan, setahunya pasangan ArifMulya tidak mengikuti mekanisme penjaringan bakal calon kepala daerah di PKB. “Setahu saya dua pasangan yang ikut fit and proper test. Atas nama pasangan Eri-HI dan AKJ-umi Nur,” jelasnya.

Selain di PKB, pasangan Arif-Mulya disebut-sebut bakal diusung Partai Demokrat. Terkait hal ini, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Dompu, Ismul Rahmadin, S.Pd.I yang dihubungi terpisah, mengatakan, penyampaian visi misi dan fit and propertes oleh DPW Partai Demokrat di Sumbawa beberapa waktu lalu hanya diikuti oleh 4 pasangan bakal calon. Yaitu pasangan H Syaifurrahman Salman, SE, MSI-Ika Rizky Veryani (SUKA), pasangan Arifuddin, SH-H Mulyadin, SH, MH., Drs H M Amin, M.Pd, dan Ifan Bustanuddin, MM. DPW Partai Demokrat kemudian mengirim rekomendasi ke DPP untuk 2 pasangan calon yang bisa memenuhi permintaan partai. Yaitu pasangan H Syaifurrahman Salman, SE, MSI-Ika Rizky Veryani (SUKA) bisa menunjukan rekomendasi dukungan dari Partai Golkar, dan pasangan Arifuddin, SH-H Mulyadin, SH, MH bisa menunjukan hasil survei. “DPP kemungkinan akan mengeluarkan rekomendasi pada Agustus, karena pendaftaran ke KPU dilakukan pada September 2020,” jelas Ismul. (ula)

(Suara NTB/ist)

SK DUKUNGAN - Deklarasi dan penyerahan SK dukungan PKS ke pasangan H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany (Mo-Novi) di Pilkada Sumbawa 2020, Minggu (28/6).

PKS Serahkan SK Dukungan ke Mo-Novi Sumbawa Besar (Suara NTB) PKS secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) dukungan kepada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany S.Pd, M.Pd, di Sumbawa, Minggu (28/6). Selain dihadiri jajaran Pengurus PKS, deklarasi dukungan tersebut juga dihadiri sejumlah pimpinan parpol koalisi lainnya, Nasdem,

Golkar, Hanura dan PKB. Serta dihadiri kader dan tim relawan.

Ketua Tim Pemenangan Pilkada Daerah (TPPD) PKS, Sambirang Ahmadi M.Si, menyatakan penyerahan SK ini membuktikan pasangan MoNovi solid sekaligus menepis isu ketidakjelasan paket ini.

Bahkan Sambirang menegaskan pasangan ini telah memenhi syarat untuk pencalo-

nan. Sekaligus mengklaim Mo Novi memenuhi semua syarat untuk memenangkan Pilkada.

Ketua DPW Nasdem NTB, H. Muh. Amin, SH, yang hadir pada kesempatan tersebut juga menyatakan dukungan kepada pasangan Mo-Novi. Dukungan dari partai Nasdem bukan tanpa kajian. Berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan intenal Partai Nasdem. “Lewat

hasi survei yang kredibel. Ada alasan subyektif dan alasan subyektif,” terangnya, seraya menambahkan pengalaman H. Mo di birokrasi dengan karier yang dibangun dari bawah dan hingga kini sebagai Wakil Bupati tentu menjadi modal penting dalam membangun daerah ini kedepannya. Begitu pula dengan pengalaman Novi yang dulunya seorang pendidik dan ma-

suk birokrasi. Dengan tetap membangun sinergisitas.

H. Mo dan Novi dalam orasi politiknya, siap melaksanakan amanah yang telah diberikan.

Dengan doa dan kerjasama Parpol dan tim relawan, siap bergandeng tangan menuju Sumbawa Gemilang yang berkeadaban.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menuju ke langkah berikutnya. (arn)

Rumah Kebun Tempat Mo-Novi Solidkan Parpol dengan Tim Relawan Transaksi Sabu Digerebek Polisi

Akan Diusung Koalisi Gemuk Sumbawa Besar (Suara NTB) Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany (Mo-Novi), bakal diusung koalisi gemuk. Setelah PKS menyerahkan SK dukungan, akan menyusul SK dari Parpol lainnya, seperti PKB, Nasdem, Hanura, Partai Golkar. Sehingga untuk mensinergikan unsur parpol dengan tim relawan di lapangan, akan dilakukan konsolidasi untuk pemenangan Mo Novi.

Sebagaimana disampaikan H. Mo dan Novi dalam jumpa pers usai penyerahan dukungan PKS, Minggu (28/6). Setelah menerima SK, Mo-Novi bakal langsung menggelar konsolidasi dengan PKS. Walaupun sebenarnya parpol lainnya juga telah bergerak, sambil menunggu SK dari DPP parpol masing masing. Parpol ini juga akan dikonsolidasikan dengan tim relawan agar berjalan seirama di lapangan.

“Relawan kita sudah lama bergerak. Agar tidak terjadi benturan di lapangan, maka perlu kita konsolidasikan,”terangnya.

Kalau selama ini, relawan H. Mo dan relawan Novi bergerak sendiri sendiri, maka nantinya di lapangan, tak ada lagi timnya Novi atau timnya H. Mo. Harus brgerak bersama atas nama relawan H. Mo Novi. “Memang menyatukan (persepsi) orang dalam suatu koalisi gemuk tidak semudah membalikkan telapak tangan. Makanya kita konsolidasikan Parpol dan relawan.

Apapun parpol mereka, yang

(Suara NTB/ist)

Pasangan H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany (Mo-Novi). penting bisa memenangkan H. Mo-Novi. Saya bersama istri secara internal dengan Ibu Novi dan suaminya kompak. Kalau kami kompak, Parpol dan tim relawan juga akan kompak di lapangan,” tukasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bacawabup, Novi, juga meluruskan adanya isu bongkar pasang paket ini. Sebab H. Mo Novi sudah final dan apapun yang akan terjadi, pasangan ini tetap solid dan optimis akan memenangkan Pikada Sumbawa. Perjalanan panjang selalu dimulai dari langkah pertama. Penyerahan SK PKS sebagai langkah pertama, yang segera diikuti oleh penyerahan parpol koalisi lainnya.

“Rekomendasi PKB telah diberikan ke Saya. Isnya Allah pada 6 atau 7 Juli 2020, dukungan (SK) dari PKB akan dideklarasikan. Berikutnya Nasdem, Hanura, Golkar dan mudah mudahan PDI P juga ke H. MoNovi,” sebutnya.

Selain itu, Novi juga menegaskan dirinya telah secara resmi mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai ASN tertanggal 23 Juni lalu. Dan akan segera diproses oleh BKN. Terkait pencalonanya di Pilkada Sumbawa. Sekaligus upaya dirinya untuk lebih fokus bergerak meskis elama ini juga sudah sering turun ke masyarakat. Bahkan di tengah wabah Covid, juga terus bergerak., membagikan bantuan masker dan sosialisasi tentang protokol kesehatan.

“Selama ini, Saya telah berkeliling di hampir semua desa di Sumbawa. Terus bergerak bersama relawan dari sejak setahun lalu sampai sekarang mesinnya tetap panas. Bahkan saya terharu, ketika relawan bergerak sendiri meski saya berada di Lombok. Dalam memperjuangkan H. Mo-Novi untuk Sumbawa Gemilang yang berkeadaban,”ulasnya. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebuah rumah kebun di Desa Setowe Brang, Kecamatan Utan digerebek polisi, Sabtu (27/6) sekitar pukul 23.30 Wita.

Rumah tersebut informasinya kerap dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu.

Dari penggerebekan, polisi berhasil mengamankan empat orang terduga dan barang bukti 20 poket sabu.

Masing-masing terduga berinisial JM alias Bangkek (40) yang juga pemilik rumah kebun, AW (22), AD alias Jimmy (23), dan HS (34). Adapun barang bukti 20 poket sabu yang diamankan dengan berat bruto 9,52 gram. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti lain diantaranya plastik klip warna bening, sumbu, timbangan digital, uang tunai dan lainnya.

Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasat Narkoba, IPTU Masdidin, S.H

mengakui, penangkapan bermula dari informasi masyarakat bahwa di rumah kebun milik JM kerap dijadikan tempat transaksi sabu.

Anggota kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendatangi TKP. Saat itu JM dan tiga temannya sedang tidur.

Setelah dilakukan penggeledahan anggota mendapatkan narkotika jenis sabu di halaman rumah kebun setempat. Saat dimintai keterangan, yang bersangkutan mengakui barang tersebut miliknya. Terduga beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Sumbawa guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

“Kami telah melakukan pemeriksaan saksi dan teduga. Kemudian melakukan pengembangan serta melakukan tes urine terhadap terduga,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/ist)

PENANGKAPAN - Tim Sat Res Narkoba Polres Sumbawa saat melakukan penangkapan di TKP.

29 Penyelenggara Pilkada Kabupaten Bima Dinyatakan Reaktif Bima (Suara NTB) – Sebanyak 29 petugas penyelenggara Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020 yang menjalani tes cepat (rapid test) pada, Jum’at (26/6) sampai Sabtu (27/ 6) dinyatakan reaktif.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bima, Rifai S.Sos, M.AP mengaku ada sebanyak 1.000 lebih petugas penyelengara Pilkada

yakni PPS dan Panwaswam yang menjalani tes cepat.

“Dari seribuan lebih orang ini 29 orang diantaranya reaktif,” katanya kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Ia mengaku tes cepat tersebut dilakukan sebagai salahsatu syarat mengikuti protokol kesehatan sehingga penyelenggara bebas dari Covid-19 pada saat melakukan tahapan

Pilkada Kabupaten Bima.

“Tes cepat sendiri dilakukan Jum’at (26/6) dan Sabtu (27/6) serentak di semua Puskesmas di Kabupaten Bima,” katanya.

Rifai menambahkan, 29 orang penyelenggara Pilkada yang dinyatakan reaktif tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Sondosia untuk menjalani karantina atau iso-

lasi khusus selama 14 hari kedepan. “Tadi malam juga kita langsung swab pertama semuanya,” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pilkada Kabupaten Bima akan melaksanakan tahapan verifikasi faktual (verfak) dukungan bakal pasangan calon perseorangan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid19, salahsatunya tes cepat.

Hal itu juga dikatakan Komisioner Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Bima, Ady Supriadin S.Pd kepada Suara NTB barubaru ini. Kata dia, tes cepat dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan PPS sebagai verifikator. “Tes cepat ini juga merupakan instruksi KPU Pusat untuk memastikan kesehatan dan keselamatan para petugas penyelenggara,” katanya. (uki)

SUARA NTB

Senin, 29 Juni 2020

Halaman 6

(Suara NTB/dys)

MA Ihya’ Ulumiddin NW Tawarkan Metode Kilat Mahir Baca Kitab Praya (Suara NTB) Banyak strategi dijual lembaga pendidikan guna menarik siswa baru. Tak terkecuali hal demikian dilakukan pula oleh MA Ihya’ Ulumiddin NW Kembang Kerang II, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.

Kepala MA Ihya’ Ulumiddin NW Kembang Kerang II, Ahmad Suhaibi, M.Sos., menerangkan keunggulan madrasah yang dia pimpin ialah menjamin para calon santri mahir membaca kitab kuning dalam waktu singkat.

Dengan metode amtsilati, dia menggaransi para santri mahir membaca kitab kuning. Hanya dalam waktu enam bulan, asalkan mereka rajin belajar, dijamin pasti menguasai tuntas.

“Fokus program kami adalah melakukan pembelajaran baca kitab kuning dengan metode amtsilati. Dan bisa menargetkan peserta bisa membaca kitab dalam waktu 6 bulan,” ujar Suhaibi.

Dengan keunggulan yang dimiliki madrasah, dia yakin target santri baru sebanyak dua rombongan belajar bisa tercapai pada tahun ini.

“Target siswa baru pada tahun ini adalah 2 kelas tidak lebih karena per kelas itu kita akan isi 15-20 maksimal. Rombongan belajar yang ada saat ini baru 2 rombel,” tuturnya.

Saat ini proses pendaftaran santri baru masih berjalan.

Masih ada waktu bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan putra putrinya. Madrasah siap menerima dan membimbing seluruh santri menjadi pribadi yang mahir dan berakhlak mulia.

“Alhamdulillah berjalan lancar pendaftaran dilakukan dengan dua cara yang pertama adalah dengan cara manual yaitu santri langsung datang ke tempat pendaftaran atau ke pondok pesantren yang kedua melalui online yang di mana santri mengisi pendaftaran yang sudah kami siapkan melalui melalui online serta melengkapi data-data yang diminta,” terang Suhaibi.

Meski terletak di pelosok desa, dia menuturkan jika madrasahnya mampu beradaptasi dengan teknologi. Buktinya selama Covid-19 pihaknya berkegiatan secara online. Ini membuktikan daya saing bagi santri jadi sesuatu yang menarik.

“Sedangkan belajar melalui online kami menyiapkan beberapa akun yang sudah disajikan materi atau guru yang bersangkutan,” urainya.

Adapun belajar langsung atau tatap muka juga dilakukan sebagian di pondok pesantren pelajaran. Catatannya ialah tidak melebihi dari 10 orang satu ruangan. Artinya kita menjaga jarak melakukan protokol Covid-19.

“Sebelum mulai belajar kita melakukan cuci tangan menjaga jarak membawa perlengkapan belajar dari rumah masingmasing baik itu berupa alas maupun perlengkapan yang lain demikian juga sebelum belajar kita melakukan pembersihan dan juga dilakukan penyemprotan disinfektan di mana tempat belajar,” ujarnya. (dys) M. Suhaibi

(Suara NTB/ist)

BERBICARA - Kasat Reskrim Polres Loteng Priyo Suhartono (kanan) berbicara dengan Mahsun salah satu warga yang melaporkan ibu kandungnya ke polisi.

Pada kesempatan ini, Kasat Reskrim menolak laporan Mahsun dan meminta diselesaikan dengan jalur kekeluargaan.

Aksi Kasat Reskrim Polres Loteng Viral

Tolak Tangani Kasus Anak Laporkan Ibu Kandung Praya (Suara NTB) Nama Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah (Loteng), AKP Priyo Suhartono, SIK., mendadak viral di dunia maya sejak Sabtu (27/6). Hal ini disebabkan, dirinya menolak menangani laporan Mahsun, warga Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya yang hendak melaporkan ibu kandungnya atas dugaan penggelapan. Ibu kandungnya dilaporkan, karena tidak mau mengembalikan sepeda motor yang dibeli dari hasil penjualan tanah warisan bapaknya.

Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, pada Sabtu pagi, Mahsun mendatangi Polres Loteng untuk melaporkan ibu kandungnya.

Namun oleh Kasat Reskrim Loteng, Mahsun sempat dimediasi dengan ibu kandungnya supaya menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan dan tidak melalui jalur hukum.

Tetapi Mahsun, tetap ngotot mau menempuh jalur hukum dengan melaporkan ibu kandung sendiri ke polisi. Atas pertimbangan kemanusiaan, Kasat Reskrim kemudian memutuskan menolak menerima laporan dari Mahsun serta me-

merintahkan anak buahnya untuk tidak menanggapi apalagi memproses laporan dari Mahsun.

“Hukum boleh ditegakkan.

Tapi juga tetap harus memandang hati nurani,” ujar Priyo, kepada Suara NTB, Minggu (28/6).

Awalnya, tutur Priyo dulu Mahsun menjual tanah warisan bapaknya seharga Rp 200 juta. Hasil penjualan tanah tersebut kemudian diberikan kepada ibunya sebesar Rp 15 juta. Oleh Kalsum, ibu kandung Mahsun, uang tersebut digunakan membeli sepeda motor dan dipakai oleh saudara-saudaranya.

Seiring waktu, Mahsun

Pasien Positif Covid-19 Usia Satu Bulan Meninggal Praya (Suara NTB) Satu pasien positif Covid19, yakni bayi berusia satu bulan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) meninggal dunia, Sabtu (27/6). Bayi asal Desa Kuta Kecamatan Pujut meninggal sSetelah sebelumnya sempat menjalani perawatan medis di ruang isolasi Covid-19 RSUD Praya. Bayi berinisial D tersebut pun sudah dimakamkan sesuai standar protokol Covid-19.

“Dengan penambahan satu korban meninggal dunia ini, maka total sampai sejauh ini sudah ada empat pasien Covid19 yang meninggal dunia di Loteng,” ungkap Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L.

Herdan, M.Si., Sabtu (27/6).

Bayi tersebut merupakan pasien Covid-19 yang ke 1.145 di NTB dan, baru beberapa hari dirawat di RSUD Praya. Selain itu, Loteng juga mendapat tambahan satu pasein positif Covid-19 yang baru yakni LZZ (27) warga Desa Puyung Kecamatan Jonggat. Yang bersangkutan saat ini tengah menjalani perawatan di RSUD Provinsi dan diketahui tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 pun masih belum terindeifikasi.

Itu artinya, total pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Loteng sebanyak 114 orang dengan 17 orang di ant-

aranya masih menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit. Sementara 93 orang pasien yang lainnya sudah dinyatakan sembuh dan sudah dipulangkan. “Terakhir kita pulangkan tujuh pasien sembuh,” imbuh Herdan.

Dikatakannya, Pemkab Loteng terus berupaya menekan penyebaran Covid-19. Selain dengan melakukan tracing contact terhadap para pasien positif Covid-19 yang ada. Hal ini bertujuan meminimalisir potensi penyebaran virus.

Salah satunya, kebijakan cadarisasi. Diawali dari pegawai muslimah yanga ada di lingkup Pemkab Loteng. Jadi semua pegawai wanita diharuskan meng-

gunakan cadar. Sebagai ganti jika tidak menggunakan masker. “Penggunaan masker tetap diharuskan. Namun bagi pegawai muslimah, bisa tidak menggunakan masker, tetapi menggunakan cadar. Untuk meminimalisir potensi terpapar Covid-19,” terangnya.

Herdan menjelaskan, penggunaan cadar bagi pegawai muslimah tersebut sebagai salah satu cara menjalankan kehidupan new normal. Yang bisa juga digunakan sebagai aksesoris tambahan pelengkap masker, sehingga bisa menambah keamanan bagi pegawai muslimah, dari potensi terpapar Covid-19. (kir)

Saatnya Semua Pihak Kampanyekan Berita Baik Mataram (Suara NTB) – Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Provinsi NTB yang beranggotakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Diskominfotik NTB, Humas Polda NTB, Korem 162/WB dan Humas Kejati NTB mengajak semua pihak untuk mengkampanyekan berita baik bagi masyarakat untuk selalu disebarluaskan. Apalagi dalam menyambut kenormalan baru atau new normal kehidupan masyarakat.

Ajakan Kampanye Berita Baik tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S. Sos., MM saat bertatap muka dengan para pimpinan redaksi media cetak dan Influencer, Jumat (26/06) lalu.

Menurutnya, informasi baik tentang kenormalan baru sangat diperlukan. Untuk itulah sebaiknya penyebar informasi menghindari informasi yang menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat.

Apalagi, saat ini Polda NTB dan Pemerintah Provinsi sedang mengajak masyarakat membuat Kampung Sehat. Ini katanya menjadi pemicu dan spirit bagi seluruh warga NTB mulai dari kampung-kampung untuk intensif memulai tatanan baru dalam konsep new normal.

“Kita tidak boleh terburuburu. Apa maksudnya terburuburu? Kalau kita mendapatkan informasi tentang Covid-19, kita tidak boleh terburu-buru mempostingnya,” katanya.

( Suara NTB/ist)

AJAK - Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB Najamuddin Amy bersama Bakohumas mengajak semua pihak ikut mengkampanyekan berita baik jelang kenormalan baru.

Untuk itu lanjutnya, diper- Sebab, pola hidup bersih dan lukan informasi utuh, menga- sehat itu menjadi salah satu ndung kebenaran serta tidak faktor penting untuk mencemenimbulkan dampak buruk gah penyebaran Covid-19 unbagi masyarakat. Informasi tuk memulai tatanan baru yang mencemaskan atau dalam hidup keseharian.

Sementara itu, Kapenrem menakutkan, tidak hanya berdampak pada satu dua orang 162/WB Mayor Inf. Dahlan saja namun akan berdampak menyampaikan pentingnya desiminasi berita baik bagi luas bagi semuanya.

Selain itu, kenormalan masyarakat. Desiminasi inforbaru yang akan dihadapi se- masi baik ini katanya harus mua daerah di Indonesia, ter- dilakukan secara bersamamasuk di NTB harus menjadi sama dan masif. Terutama inperhatian semua pihak. formasi yang berkaitan denKenormalan baru ini katanya gan penanganan pandemi harus disambut dengan mem- Covid-19 seperti saat ini.

Ia menjelaskan informasi biasakan diri menerapkan pola hidup bersih dan sehat. baik yang disebarkan kepada

masyarakat harus memuat upaya-upaya pencegahan serta dampak yang ditimbulkannya. Tidak hanya itu, upaya-upaya pemerintah menangani dan menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakat, sebagai akibat pandemi Covid-19 itu juga harus disebarluaskan.

Para influencer di NTB juga ikut mendukung gerakan kampanye berita baik jelang kenormalan baru ini.

Shaina, salah seorang selebgram yang ikut dalam pertemuan tersebut mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kolaborasi influencer untuk menyebarluaskan berita yang positif menjelang kenormalan baru ini.

“Saya senang sekali pemerintah bisa mengajak kolaborasi influencer sehingga influencer di Lombok bisa membantu dan mensukseskan progam pemerintah,” ujarnya. (r)

ternyata tidak terima kalau sepeda motor tersebut dipakai oleh saudara-saudara ibu kandungnya. Mahsun, lantas meminta agar sepeda motor tersebut dikembalikan, karena surat-surat sepeda motor tersebut menggunakan nama Mahsun. Tetapi ditolak oleh ibu kandung Mahsun.

“Atas dasar penolakan itulah kemudian Mahsun, hendak melaporkan ibu kandungnya

atas dugaan penggelapan sepeda motor. Padahal sepeda motor tersebut masih dipegang oleh ibu kandungnya sendiri sampai saat ini,” jelasnya.

Ia pun mengaku tidak mempermasalahkan kalau Mahsun keberatan atas sikap dirinya dengan menolak menerima laporannya. Termasuk jika Mahsun berniat melaporkan dirinya ke Polda NTB sekalipun.

“Yang jelas, kalau kami menolak menerima laporan dan menangani kasus ini. Kalau mau menempuh jalur yang lain, silakan itu hak pelapor,” ujar mantan Kasat Reskrim Polres Lombok Barat (Lobar) ini.

Sikap Kasat Reskrim Polres Loteng itu pun menuai pujian dari berbagai kalangan. Menu-

rut Ketua Pemuda Pancasila (PP) Loteng, M. Samsul Qomar, sikap Kasat Reskrim Polres Loteng dinilai sudah sangat tepat. Bahkan bisa dikatakan sikap yang langka sekaligus mulia. ''Ini jarang terjadi. Hati mulia inilah yang harus dimiliki oleh seorang aparat penegak hukum,” terangnya.

Menurutnya, sikap tersebut bisa menjadi teladan serta ditiru oleh aparat penegak hukum lainnya. Bahwa tidak semua perkara atau laporan melalui proses hukum harus diselesaikan secara hukum pula. Pendekatan kemanusiaan dan hati nurani hendaknya dikedepankan pada kasus-kasus hukum yang bersinggungan dengan etika dan kebatinan. (kir)

Penanganan Stunting Harus Lintas Sektoral Selong (Suara NTB) Angka stunting di kabupaten Lombok TImur (Lotim) sangat tinggi. Persentasi stunting 42,52 persen di Gumi Selaparang ini diketahui tertinggi se NTB. Untuk penanganannya, Ketua DPRD Lotim, Murnan menyarankan, harus dilakukan secara lintas sektoral. Tidak cukup satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tapi harus keseluruhan OPD ikut ambil bagian.

Menjawab Suara NTB, Minggu (28/6), Murnan mengatakan, penanganan stunting yang menjadi isu nasional ini juga tidak cukup di kabupaten saja. Tapi harus terintegrasi di semua tingkat pemerintahan, termasuk dengan pemerintah proviinsi .

Dalam hal ini, ujarnya, Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini harus turun tangan ke kabupaten untuk menangani stunting. Setidaknya dengan menyiapkan para tenaga pendamping untuk melakukan penanganan. Ketentuan adanya pendamp-

(Suara NTB/dok)

Murnan ing tersebut tertuang jelas dalam proses penanganan stunting.

Sementara peran kabupaten, ujarnya, secara teknis bagaimana pelaksanaan menekan kasus stunting. Meski di tengah pandemi Corona Virus Disease (Cov-

id-19), penanganan stunting tidak boleh dilupakan. Stunting itu soal masa depan generasi penerus bangsa. Disarankan, koordinasi kabupaten dengan provinsi ini bisa lebih ditingkatkan.

Penanganan stunting merupakan program prioritas. Angka secara nasional 30 persen ini dianggap cukup berbahaya.

Penanganan stunting tidak sama seperti penanganan virus, karena butuh penanganan lebih lama. “Tidak bisa langusng cepat, tapi harus terus menerus dilakukan,” sarannya.

Diperlukan upaya penyadaran masyarakat dan edukasi terus menerus. Semua pihak harus berperan maksimal. Deteksi kasus stunting ini juga disarankan dilakukan dengan melihat penyebab klinisnya. Di mana, tidak saja faktor lingkungan tapi juga ada faktor-faktor lain. Menurut Murnan, dengan melihat penyebab tersebut maka akan lebih mudah memberikan sentuhan secara lebih efektif. (rus)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 29 Juni 2020

Taman Nasional Gunung Rinjani Siap Sambut Wisatawan dengan Tatanan Baru Dari Hal. 1 Di loket registrasi, petugas memindai barcode yang tertera di smartphone yang diperoleh saat memesan tiket daring (online booking).

Seluruh data mulai dari foto, nama, alamat bahkan golongan darah dicocokkan dengan database komputer di loket e-ticket.

Usai mencocokkan data pemesan, petugas TNGR memeriksa perlengkapan pendakian seperti jaket pelindung, tenda, matras dan barang bawaan lainnya yang wajib menyesuaikan dengan standar TNGR. Petugas kemudian memberikan kantong daur ulang berukuran sedang sebagai wadah sampah yang harus dibawa turun kembali.

Untuk fase pertama pembukaan TNGR pada 7 Juli nanti, pihak TNGR baru membolehkan perjalanan satu hari (One Day Trip) untuk pengunjung.

Wagub meminta agar semua urutan protokol kesehatan tersebut, harus disiplin dilakukan oleh petugas bagi siapa saja yang datang berkunjung ke Taman Nasional Gunung Rinjani.

Dalam kegiatan sosialisasi dan simulasi SOP (Standard Operational Procedure) Rinjani Menuju New Normal tersebut, Wagub menegaskan bahwa Gunung Rinjani adalah tumpuan hidup bagi masyarakat NTB. Tidak hanya sebagai destinasi wisata.

Juga sumber air, sehingga kawasan Rinjani harus tetap kita jaga kebersihan, keamanan dan kelestarian serta kesuburannya.

Program CHS (Clean, Health, Security) menuju Nurut Tatanan Baru adalah panduan yang tidak terpisah. Jika kawasan Rinjani bersih maka harus pula sehat dan aman.

Begitupula sebaliknya. Hal ini menurut Wagub, sebagai langkah memperbaiki kekurangan selama ini agar Rinjani membanggakan tidak hanya sebagai pusat wisata tapi geopark warisan dunia.

Tak kalah pentingnya, pengelolaan Rinjani harus memberi manfaat dan adil bagi semua pihak salah satunya penggunaan e-ticket yang telah menjadi kebutuhan. ‘’Saya kira persiapan kita sudah baik tinggal memastikan prosedur kebersihan, kesehatan dan keamanan TNGR. Manfaatnya bisa dinikmati oleh pengunjung, masyarakat sekitar, pemerintah daerah juga dunia internasional,’’ ujar Wagub.

Kepala Balai TNGR, Dedy Asriady mengatakan, beberapa kesepakatan para pihak dalam konsultasi publik yang dilakukan pihaknya antara lain dalam hal perbaikan jalur pendakian yang bertambah dua di Torean, Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur. Seluruhnya sudah aman untuk digunakan. Adapula prosedur penanganan sampah dari puncak Rinjani hingga ke lereng dan sekitar kawasan Rinjani yang melibatkan komunitas lingkar Rinjani, masyarakat adat dan aturan bagi pengunjung.

Kesepakatan lain adalah prosedur SAR dan peningkatan pengelolaan e Rinjani. ‘’Seirama dengan era pandemi, booking online akan terus ditingkatkan. Begitu pula dengan pengelolaan wisata non pendakian juga sudah siap dengan protokol Covid19,’’ terang Dedy.

Bupati Lombok Timur, H

Sukiman Azmy pada kesempatan itu menitikberatkan pada data pengunjung yang harus benar-benar menjadi perhatian serius. Hal ini berkaitan dengan keselamatan pendaki jika terjadikecelakaan.

Menurut bupati, masalah ini dapat diantisipasi dengan menerapkan satu pintu dan menertibkan jalur pendakian ilegal yang selama ini digunakan para pendaki yang naik ke Rinjani.

Selain keselamatan, hal ini juga berpengaruh pada pendapatan yang berkurang. Bupati Azmy menyebut, kejadian saat musibah gempa dua tahun lalu dimana hanya 400 pendaki yang terdaftar namun yang dievakuasi dari puncak Rinjani dan Danau Segara Anak terhitung lebih dari 1000 orang. ‘’Saya juga usul pada pengelola TNGR agar dibuatkan jalur logistik untuk pengangkutan menggunakan kuda sampai pos empat. Ini untuk mengurangi beban porter yang harus melayani tiga sampai empat pengunjung,’’ saran bupati. Ia juga mengingatkan agar travel agent yang beroperasi lintas kabupaten untuk tidak membawa porter dan guide sendiri dari luar.

Tetapi menggunakan porter dan guide lokal sehingga kunjungan wisatawan akhirnya berdampak pada masyarakat sekitar.

Sementara itu Dirjen Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir. Wiratno menyampaikan bahwa yang paling penting adalah kedisiplinan menerapkan protokol Covid-19. ‘’Ini kita buka secara bertahan, 10 persen dulu dan kita evaluasi setiap minggu tentu yang kita dahulukan ini domestik,’’ ujarnya.

Tempat wisata yang telah dinyatakan zona kuning dan zona hijau diperbolehkan buka, tentu dengan beberapa pertimbangan dan persyaratan lainnya. Ia meminta agar pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala Balai TNGR pada pintu masuk dan memastikan ketertiban semua pengunjung. ‘’Ibu Menteri membentuk tim kendali dari pusat dengan Kepala- kepala Balai.

Nanti tiap minggu kita akan evaluasi, sehingga apabila ada terjadi atau positif ( Covid-19) maka kita akan langsung tindak atau tutup.

Ini uji coba kita bersama.

Bapak Presiden juga memastikan kita membuka pariwisata secara bertahap dan memperhatikan protokol Covid-19,’’ tutupnya.

Dalam kesempatan itu juga Wagub menyalurkan sembako sebanyak 100 paket dari Pemprov NTB dan dari Kementerian Pariwisata sebanyak 1.237 paket kepada masyarakat sekitar yang terdampak pandemi Covid-19.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Kepala Basarnas NTB, Kadis Diskominfotik NTB, Kadis Pariwisata NTB, Kadis LHK NTB, Kadis DPMPD NTB, Dandim Lotim, Kapolres Lotim dan Kades Sembalun Lawang. (r)

50 Persen Program Isolasi Mandiri Tak Bisa Dilaksanakan Dari Hal. 1 harus ada surat pernyataan dari kepala lingkungan atau kepala dusun dari pasien yang akan menjalani isolasi mandiri. ‘’Kalau ada satu saja warga di lingkungan itu tak setuju, maka tak bisa dilakukan program isolasi mandiri,’’ terangnya.

Eka mengatakan, pasien Covid-19 yang menjalani program isolasi mandiri di NTB jumlahnya cukup lumayan.

Terutama di Lombok Barat dan Lombok Tengah. ‘’Belum sampai 50 orang. Kami tak berani mengeluarkan pasien kalau tak ada penyataan tertulis dari kepala lingkungannya,’’ katanya.

Ia menjelaskan, pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri tetap dilakukan pemantauan. Pelaporan aktivitas pasien dilakukan berbasis IT. Di dalam HP pasien dipasang GPS. Ketika meninggalkan HP dalam jarak 50 meter saja, maka akan ketahuan.

Program isolasi mandiri pasien Covid-19 yang berjalan baik adalah di kompleks perumahan. Karena cenderung para tetangga juga mensupport pasien bersangkutan.

Namun, ada juga program iso-

lasi mandiri yang bisa berjalan di kampung-kampung.

“Makanya kita pelan-pelan saja melakukan program isolasi mandiri,” tandasnya.

Sementara itu, terkait dengan masih adanya masyarakat yang tidak percaya virus Corona. Eka mengatakan bahwa memang di Kota Mataram ang dilakukan survei masih ada yang tidak Corona. Dari 600 responden, sebesar 80 persen yang percaya Corona, dan 20 persen yang tidak percaya.

“Maka yang perlu kita kendalikan orang-orang tak percaya ini. Jangan sampai berimbas ke orang yang percaya,” katanya.

Eka mengatakan virus Corona telah menyebabkan kematian.

Banyak masyarakat NTB yang harus dirawat di rumah sakit gara-gara virus yang belum ada vaksinnya tersebut. Ia menyebut ada sekitar 5 persen pasien Covid19 kategori berat yang sedang dirawat di ruang isolasi RSUD NTB. “Kalau tak percaya tour ke ruang isolasi RSUD NTB, saya izinkan. Sekarang kita punya 5 persen pasien yang masuk ICU, menggunakan ventilator,” pungkasnya. (nas)

Halaman 7

TP PKK Ajak Masyarakat NTB Sukseskan Hari Keluarga Nasional Mataram (Suara NTB) Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengajak seluruh keluarga di NTB untuk mensukseskan Hari Keluarga Nasional (Harganas) dengan meningkatkan kualitas keluarga, pengasuhan, hingga kesehatan. Tak lupa juga masyarakat diharapkan menggunakan moment pandemi Covid-19 ini sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Tim Penggerak PKK NTB saat menjadi narasumber dalam Talkshow Bincang Hangat yang disiarkan secara langsung TV lokal di Mataram, Sabtu (27/6) malam.

Talkshow yang bertemakan “Hari Keluarga Nasional ke-27 di Provinsi Nusa Tenggara Barat”, membahas bagaimana keikutsertaan dan kontribusi masyarakat dalam perayaan Harganas yang akan digelar pada Senin (29/6) hari ini.

Bunda Niken sapaannya, mengatakan Tim Penggerak PKK selalu berperan aktif

dalam mensukseskan program-program pemerintah, terutama masalah kesehatan dan keluarga. Tim Penggerak bertugas untuk menggerakkan masyarakat untuk mengunjungi fasilitas kesehatan dan memastikan masyarakat melaksanakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat). ‘’Tentu saja di sini masuk juga pola asuh anak, pendidikan usia dini, menanam tanamanan sehat yang dibutuhkan keluarga di pekarangan rumah,’’ jelasnya.

Selain itu juga dalam talkshow tersebut, Bunda Niken mengatakan, TP-PKK Provinsi NTB bersinergi dengan organisasi wanita lainnya dalam membantu pemerintah, khususnya dalam kesejahteraan keluarga.

“Ini sudah dilaksanakan di beberapa kegiatan, maka kami juga berharap organisasi wanita mendukung programprogram PKK diantaranya Dasa Wisma yang kemarin kita coba untuk mengaktifkan kembali,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, dr. Rusnawi F yang juga

hadir sebagai narasumber menjelaskan tema Harganas tahun ini yaitu “BKKBN Baru, dengan Cara Baru dan Semangat Baru Hadir di Dalam Keluarga”. BKKBN tentunya akan fokus pada keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga yang tentunya juga didukung oleh semua masyarakat.

“Meskipun di tengah pandemi Covid-19, protokol kesehatan Covid-19 akan tetap digunakan dan selalu memperhatikan hal-hal yang dapat menyebabkan penyebaran virus tersebut,” jelasnya.

Rusnawi mengatakan, Harganas tahun ini akan diberikan pelayanan KB serentak sejuta akseptor dan tercatat sebagai Rekor Muri.

Untuk mendukung hal tersebut, pendataan akan dilakukan secara quick count agar langsung terlihat hingga ke pusat.

“Untuk mencapai Rekor Muri tersebut, akan dilakukan live streaming di seluruh fasilitas kesehatan yang mewakili, baik di rumah sakit, Puskesmas, bidan praktik hingga ke desa,” katanya.

(Suara NTB/humassetdantb)

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dalam talkshow yang bertemakan “Hari Keluarga Nasional ke-27 di Provinsi Nusa Tenggara Barat”, Sabtu (27/6) malam.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi mengatakan selama 3 bulan pandemi Covid-19 ini, hampir seluruh masyarakat berada di rumah. Hal ini menjadi sebuah momentum untuk memperkuat ikatan keluarga dan sebagai salah satu upaya untuk memperkenalkan kepada anggota keluarga untuk

mengerjakan Germas.

“Sebetulnya gerakan-gerakan yang kita lakukan dalam protokol kesehatan, sebagaian besar adalah bagian dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Seperti mencuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan lingkungan, makan buah dan sayur dan berolahraga teratur,’’ katanya. (r)

ICHI NTB Terjun Langsung ke Pemukiman Warga Mataram (Suara NTB) Setelah melaksanakan gerakan bagi-bagi sembako gratis sebanyak 1.125 paket dan 1.000 masker kepada masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya, Dewan Pimpinan Regional (DPR) Ikatan Cedekiawan Hindu Indonesia (ICHI) NTB melanjutkan aksi sosial dengan terjun langsung ke lokasi pemukiman umat Hindu. Diawali dengan aksi berkunjung ke rumahrumah warga dan membagibagikan sembako.

Aksi sosial ini dilakukan ICHI khusus bagi umat prasejahtera yang sudah sepuh dan sakit-sakitan yang tinggal di kampung-kampung. ‘’Ya, sasaran kami mereka yang sudah sepuh dan ada yang tidak bisa keluar rumah, kita bagikan sembako langsung di rumahnya,’’ ujar Ketua ICHI NTB, Dr. Ir. I Gusti Lanang Media, M.Si, Minggu (28/6).

Minggu kemarin, rombongan ICHI NTB turun mengunjungi langsung 14 KK umat Hindu di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

Pertemuan ICHI NTB dengan warga berlangsung di Dusun Pako, Desa Mertak. ‘’Kedatangan kami pada hari ini ingin melihat langsung kondisi nyata para warga di Pako, sebagai bentuk perhatian ICHI NTB

kepada umat di manapun berada,’’ ungkap anggota rombongan ICHI NTB, I Dewa Gunawan, saat membuka acara pertemuan yang berlangsung dengan penuh suasana kekeluargaan.

Dari pengamatan langsung di lokasi, tim ICHI menemukan bahwa pola kehidupan warga di situ masih prihatin.

Lokasinya terpencil, akses jalan tanah bebatuan, rumah seadanya dan lingkungan yang tidak tertata. Pekarangan rumah terbuka dan tidak ada batas antara rumah yang satu dengan lainnya. Di sekeliling pekarangan terdapat kandang sapi, karena mereka rata-rata pengadas sapi. ‘’Sapi-sapi ini bukan milik warga, tetapi kami hanya sebagai pengadas,’’ jelas Komang Camuk,’ salah seorang warga .

Untungnya, jaringan listrik sudah lancar, dan memiliki sumber air dari sumur bor.

Di sisi lain, rata-rata mereka tidak memiliki kamar mandi ataupun wc. Tempat mandi mereka terbuka, hanya terbuat dari dinding terpal yang sudah usang dan robek. ‘’Bukannya kami tidak mau pakai wc, tetapi kami tidak mampu untuk membuat wc,’’ ungkap warga yang lain. ‘’Mengetahui keadaan yang

sebenarnya, penting artinya bagi ICHI NTB untuk memikirkan langkah selanjutnya untuk membantu warga Pako. Setelah dapat mengamati kondisi nyata umat di situ,’’ ujar Media. Nanti katanya, akan menjadi bahan kajian di dalam forum diskusi di internal ICHI NTB. Diawali dengan memetakan masalah dan tantangan yang dihadapi oleh warga dalam kehidupan mereka sehari-hari . Hal ini penting dalam rangka membuat perencanaan selanjutnya tentang apa yang dapat dilakukan ICHI NTB untuk untuk warga di situ. ‘’Secara konsep, ICHI ingin memberikan bantuan solusi mengenai kehidupan mereka ke depannya, jadi tidak hanya bantuan yang sifatnya insidental seperti memberikan sembako dan sejenisnya,’’ jelas Media.

Ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan ICHI, bisa berupa pembangunan sarana fisik, pelatihan life skil sesuai dengan potensi yang ada, pengembangan pertanian dan peternakan. ‘’Atau mungkin ada bentuk lain yang bisa dikembangkan, tergantung hasil kajian nanti,’’ kata dosen senior Fakultas Peternakan Unram itu.

Ketua PHDI Kabupaten

Lakukan Analisis IKU Dari Hal. 1 ‘’Belum berani saya sampaikan.

Kita harus lihat total. Karena kita lihat juga variabel yang punya hubungan,’’ terangnya.

Jika targetnya besar, sementara kemampuan keuangan daerah terbatas. Maka hal itu menjadi bagian yang akan dilihat kembali. Apakah program percepatan jalan tahun jamak akan dilakukan revisi target? Mengingat program tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar

mencapai Rp750 miliar selama tiga tahun anggaran mulai 2020, 2021 dan 2023.

Amry belum berani memastikan. Namun, ia mengatakan semua program strategis, program unggulan, program prioritas targetnya akan dicek kembali. Tetapi ia mengatakan program prioritas, program unggulan dan program strategis akan tetap jalan sampai 2023.

Dalam RPJMD 2019-2023, terdapat 15 indikator utama.

Yaitu, indeks risiko bencana,

indeks kebermanfaatan infrastruktur, indeks reformasi birokrasi. Kemudian indeks pembangunan manusia, indeks kebahagiaan, persentase balita stunting, indeks kualitas lingkungan hidup.

Selanjutnya pertumbuhan ekonomi tanpa pertambangan bijih logam, inflasi, gini rasio, angka kemiskinan ditargetkan 9,75 persen pada 2023, produktivitas total daerah, indeks kriminalitas, indeks demokrasi dan indeks pembangunan gender. (nas)

Bantuan Rp84,7 Miliar untuk NTB Dari Hal. 1 Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH menjelaskan, ada kebijakan terbaru dalam penyaluran PKH. Semula, bantuan PKH disalurkan per tiga bulan. Namun sekarang penyaluran dilakukan per bulan. ‘’Untuk Bulan Juni 2020 seNTB Rp84,79 miliar bagi 345.917 KPM yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi NTB,’’ kata Khalik, Sabtu (27/6).

Di tengah pandemi Covid19, penerima PKH di Lombok Timur justru mundur secara sukarela. Dia adalah Mahkim,

penerima PKH di Dusun Darul Ihsan Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur.

Alasan Mahkim mengundurkan diri dari penerima PKH karena usaha aksesori yang dijalani dianggap cukup memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. ‘’Sikap ini pantut dicontoh sebagai pribadi yang percaya diri dalam suasana pandemi Corona saat ini,’’ katanya.

Selama pendampingan PKH, Mahkim cukup memahami memanfaatkan bansos non tunai ini. Selain untuk keperluan pendidikan anaknya, pemanfaatan bansos disisihkan

untuk modal usaha yang kini sedang ditekuni bersama suaminya Yudi Satri. Usaha aksesoris seperti topi,kacamata,dompet,ikat pinggang,stiker motor,sarung tangan,jam tangan dan lainnya.

Mahkim memulai usaha dengan modal Rp3 juta.

Dalam perkembangannya, Mahkim mengaku memiliki banyak kendala. Namun berkat ketekunan dan kerja keras kini modal usahanya mencapai Rp25 juta. Di Kecamatan Aikmel, jumlah penerima PKH tahap II 2020 sebanyak 5.283 keluarga penerima manfaat. (nas)

Lombok Tengah, I Komang Restu Sosiawan, mengungkapkan rasa bahagianya dengan kehadiran rombongan ICHI NTB di Pako. ‘’Kami bersyukur karena te-

man-teman ICHI telah datang berkunjung, sehingga warga Pako tidak merasa diabaikan,’’ ungkap Restu, sambil menambahkan ‘’PHDI tetap mengetuk simpati umat untuk peduli.’’ (r)

(Suara NTB/ist)

Rombongan ICHI NTB turun langsung ke rumah-rumah umat kurang mampu dan membagikan sembako, Minggu (28/6).

Belum Ada Realisasi Investasi Signifikan di Samota Dari Hal. 1 ‘’Setelah mendengar pemaparan potensi kawasan Samota, investor ini langsung tertarik dan siap membawa dana dan teknologi ke Indonesia.

Bahkan, dia ingin para pekerja berasal dari daerah setempat,’’ jelasnya.

Jika rencana investasi tersebut terealisasi, maka pintu untuk investasi dari perusahaan lain asal Amerika disebut akan semakin terbuka. ‘’Ini menjadi pintu masuk (bagi investor lain, red). Kalau misalnya mereka satu orang bisa masuk akan melihat potensi disini. Bisa saja mereka akan mengajak teman temannya ke lokasi-lokasi lain,’’ ujar Rum. Untuk itu, rencana investa-

si dari perusahaan Amerika tersebut ditekankan Rum harus benar-benar dikawal. ‘’Kita harus memastikan dan kawal ini betul-betul dengan serius, supaya investor ini betul-betul kita layani dengan baik supaya bisa investasi di kita,’’ ujarnya.

Hal itu menjadi penting, mengingat sampai saat ini belum ada realisasi investasi yang benar-benar signifikan di Samota. Padahal kawasan tersebut adalah salah satu yang diprioritaskan pemerintah. ‘’Progres investasi di Samota belum ada yang signifikan. Istilahnya masih berjalan investor-investor kecil yang mungkin belum kita cover, karena laporannya juga belum ada sampai sekarang,’’ ujarnya. (bay)

Macet, Investasi Pabrik Pengolahan Ikan di Sumbawa Dari Hal. 1 Kita sudah menyampaikan beberapa kali surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Kita ingin mendapatkan gambaran yang positif dan segera mengambil inisiatif,’’ ujarnya.

Ia mengatakan perusahaan tersebut bergerak dalam usaha penangkapan dan pengolahan ikan. Selanjutnya, ikan yang diolah diekspor ke sejumlah negara. Secara resmi, kata mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini perusa-

haan asal Amerika Serikat itu sudah menyampaikan alasan mereka melakukan shutdown.

Namun, Pemprov ingin memastikan sampai kapan mereka melakukan penutupan sementara.

“Perjanjian sejak 2013. Kemudian diadendum 2019.

Kita akan mengundang mereka supaya mendorong segera, supaya setelah shutdown segera beroperasi kembali. Kita mendorong iklim investasi kembali berjalan normal,” tandasnya. (nas)

Sinergi akan Mempercepat Industrialisasi di NTB Dari Hal. 1 ‘’Daya saing itu mensyaratkan industrialisasi,’’ jelas Dr. Zul. Ditegaskannya, industrialisasi bukan hanya identik dengan pabrik besar dan asap yang menghasilkan polusi.

Namun industrialisasi adalah pendalaman struktur aktivitas produksi, meningkatkan nilai produksi sehingga otomatis kesejahteraan masyarakat meningkat. ‘’Kenapa industrialisasi itu penting, bukan berarti pertanian tidak penting. Akan tetapi menurut teori ekonomi, jika sektor pertanian tak mampu menghasilkan produktivitas. Maka jalan satu-satunya adalah meningkatkan nilai tambah produktivitas ada pada sektor industrialisasi,’’ terang Dr. Zul. Geliat ekonomi setelah adanya industrialisasi di NTB sudah semakin tinggi. Para

pelaku UKM/IKM di NTB sudah mulai bersemangat menciptakan produk-produk lokal kemudian dimasukkan ke dalam program JPS Gemilang. Belum lagi smelter di KSB yang sudah mulai terealisasi pembangunannya. ‘’Kita tidak ingin lagi menggali tanah kemudian menjual mentah ke luar. Tetapi Kita akan menjual keluar produk yang sudah diolah di daerah kita sendiri. Sehingga nilai jualnya semakin besar,’’ ujar gubernur.

Dr. Zul melanjutkan bahwa industrialisasi butuh waktu, butuh biaya dan tidak otomatis jadi. Di dalam proses Industrialisasi ada cost of learning yang mahal. ‘’Salah satu investasi yang besar untuk menunjang industrialisasi adalah meningkatkan kapasitas SDM kita. Industrialisasi hanya mungkin

dilakukan jika ketersediaan SDM yang cukup,’’ ujarnya.

Karena itu, program beasiswa NTB yang merupakan program unggulan Pemprov dilakukan agar para alumni memiliki rasa percaya diri yang tinggi. ‘’Mereka bisa asalkan dikasih kesempatan.

Harapan kami ketika MotoGP dihelat di Lombok. Maka 200 ribu penonton sudah bisa menggunakan motor listrik buatan anak-anak NTB,’’ ujar Dr. Zul optimis.

Senada dengan itu, Pimpinan Ponpes Internasional Dea Malela Sumbawa, Prof. Dr. H. Din Syamsuddin mengungkapkan, industrialisasi merupakan sesuatu yang tak terelakan. Maka modalnya saat ini adalah modal sosial budaya yang harus diperkuat.

Terutama membangun sinergi antarmasyarakat untuk memperkuat jejaring sosial

yang lebih kuat. Sehingga kerjasama dalam mendukung industrialisasi untuk meningkatkan nilai produktivitas harus benar-benar terjaga. ‘’Maka ini yang harus kita siapkan untuk mengahadapi era industri. Modal sosial dan budaya merupakan elemen penting untuk mewujudkan industrialisasi di NTB,’’ jelasnya.

Sementara, mantan Wakil Ketua DPR RI, H.Fahri Hamzah meminta kepada Gubernur NTB untuk membuat Peraturan Gubernur yang melarang segala bentuk kegiatan ekspor hasil laut, alam dan pertambangan yang memungkinkan bisa diolah di NTB. Kalau mampu diolah dengan jargon industrialisasi maka nilai produktivitas serta nilai jualnya juga bertambah. ‘’Misalkan hasil produksi udang yang melimpah di pesisir Sumbawa masih banyak

yang dikirim ke Jawa dengan harga yang murah. Kenapa tidak diolah kemudian kita kirim ke Jepang atau negara lain dengan harga yang mahal,’’ sarannya.

Fahri menjelaskan bahwa program industrialisasi yang diciptakan oleh Gubernur NTB harus benar-benar dikeroyok dan didukung oleh tokoh-tokoh Samawa. Dengan begitu, lanjutnya, untuk mewujudkan industrialisasi di NTB perlu kerja sama yang intensif dari semua pihak. ‘’Seperti sapi dan kerbau yang banyak dihasilkan di Sumbawa bukan hanya diekspor dengan jumlah banyak tapi tidak memberikan keuntungan yang besar bagi daerah. Oleh karena itu, dengan adanya industrialisasi maka diharapkan nilai produktivitas dan nilai jualnya akan semakin tinggi,’’ harapnya. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 29 Juni 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Profil Atlet Murdani, Membidik Emas di PON Terakhir MURDANI adalah nama yang tidak asing lagi di kalangan pencinta olahraga tarung derajat. Berkat prestasinya yang sudah menasional ia menjadi salah satu atlet yang dijagokan NTB meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2021.

Kepada Suara NTB belum lama ini, atlet yang lahir di Dompu tanggal 31 Desember 1989 ini mengatakan bahwa target satu emas di PON di Papua adalah harga mati. Pasalnya ajang multi event olah nasional itu akan menjadi PON terakhir yang akan diikutinya.

“PON 2021 di Papua akan menjadi PON terakhir saya, karena dari segi usia tidak mungkin saya bisa tampil di PON 2024. Untuk itu saya akan berusaha merebut medali emas,” ucapnya.

Untuk diketahui Murdani adalah atlet asal Kabupaten Dompu yang lahir dari keluarga petani. Putra ke 10 dari pasangan H. Mustafa J. Ismail dan Hamidah ini berkiprah sebagai atlet try g derajat awalnya guna menyalurkan hobinya.Tak disangka kesukaannya di olahraga ciptaan Ahmad Derajat itu mampu membuatnya berprestasi di level nasional.

Dia adalah atlet yang sukses menyumbang medali perak di PON XIX di Jawa Barat (Jabar) tahun 2016. Awal mula menggemari olahraga tarung derajat termotivasi dari saudara sepupunya. Waktu duduk di kelas 2 SMP Negeri 2 Dompu dia selalu diajak oleh saudara sepupunya untuk ikut latihan olahraga tersebut. Dari situlah dia mulai menggeluti olahraga beladiri asal Jabar tersebut.

Murdani tertarik olahraga tarung derajat karena senang melihat tubuh atlet tarung yang kekar, berotot, kuat dan atletis. Empat tahun menggeluti olahraga tersebut Murdani tertantang ikut ke arena pertandingan.

Pertama kali tampil di Kejurda tarung derajat di Sumbawa tahun 2009 Murdani sukses meraih medali perak.

Sukses menorehkan prestasi di Kejurda tersebut menambah semangat Murdani untuk terus fokus menggeluti olahraga tersebut. Murdani pun berlatih lebih giat lagi untuk meningkatkan prestasi di level regional NTB. Tepatnya di Kejurda tahun 2013 Murdani akhirnya sukses merah medali emas kelas 60,1 Kilogram putra.

Dari prestasi Kejurda tahun 2013 itu membuat Murdani berkesempatan mewakili NTB di level nasional. Untuk tampil di level nasional, Murdani di gembleng lewat Pelatda KONI NTB persiapan Pra-PON 2015 dan PON tahun 2016.

Dari hasil pemusatan latihan daerah selama dua tahun yang di gelar oleh KONI NTB itu Murdani Sukses mendulang medali perak di PON 2016. Raihan medali perak di PON 2016 tampaknya belum membuat ia puas. Oleh karena itu di PON XX di Papua tahun 2021 Murdani bertekad membidik medali emas. (fan/*)

Murdani (Suara NTB/ist)

Pengerjaan Dua Pasar Dilanjutkan

Taliwang (Suara NTB) Dua unit pasar hasil pembangunan tahun 2017 dan 2018, kembali dilanjutkan pengerjaannya. Pasar yang belum bisa dimanfaatkan tersebut terpaksa menunggu APBD-P tahun 2020 karena anggaran yang terpangkas untuk penanganan dan pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19).

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Diskoperindag) KSB, kepada Suara NTB, melalui Kabid Perdagangan Rahadian S.Pd, M.Si, tidak memungkiri dua pasar yang di bangun tahun 2017 dan 2018 lalu belum bisa digunakan.

Dua pasar tersebut yakni, pasar Brang Rea ditaksir menghabiskan anggaran sekitar Rp1,2 miliar tahun 2017 dan pasar Brang Ene di tahun 2018 dengan total anggaran sekitar Rp1,2 miliar. Kedua pasar ini belum bisa digunakan karena masih ada item pembangunan yang belum rampung. Yakni, penambahan pavin blok, air, listrik, serta pagar pengamanan pasar yang ditaksir menghabiskan anggaran sebesar Rp1,6 miliar.

“Memang dua unit pasar yang sudah terbangun tahun 2017 dan di 2018 belum bisa kita gunakan, karena masih ada item pekerjaan lain yang belum selesai makanya kita lanjutkan di APBD Perubahan,” sebutnya.

Terkait dengan pasar Brang Rea pihaknya telah mengusulkan anggaran di APBD-P sebesar Rp746 juta dan pasar Brang Ene sebesar Rp934 juta. Khusus untuk Brang Ene anggarannya memang sangat besar karena masih banyak item yang belum terbangun. Salah satunya yakni penambahan urugan tanah karena lokasinya sangat rendah. (ils)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

DLHK Dompu Janjikan Tindak Penambang Liar Dompu (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Dompu, menegaskan, aktivitas penambangan batuan yang meliputi batu, pasir dan tanah uruk di wilayah Doro Ncanga mengantongi izin. Khususnya mereka yang menggunakan alat berat seperti ekskavator. Meski begitu, DLHK tak menafikan adanya ancaman pengerusakan lingkungan oleh penambang liar. Untuk itu, mulai tahun ini akan diambil tindakan hukum bersama jajaran Mapolsek Pekat. Demikian Disampaikan Kepala Bidang Lingkungan Hidup DLHK Dompu, Andi Bahtiar, ST, MT, kepada wartawan di kantornya beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, jika di tahun 2019 lalu upaya pencegahan dilakukan dengan memberi surat peringatan terhadap para penambang liar, tahun ini telah dibentuk tim terpadu untuk penegakan hukum.

“2020 kami sudah bentuk tim terpadu Andi Bahtiar cuma terkendala

Covid-19, sehingga kami belum melaksanakan. Kami ingin mengambil langkah penegakan hukum,” terangnya.

Penambang liar di wilayah Doro Ncanga sulit ditindak lantaran memakai alat manual seperti sekop. Sehingga sangat mudah berpindah dari titik yang satu ke titik lainnya. Pun penggalian dan pengangkutan biasanya

dilakukan tengah malam.

Namun demikian, lanjut dia, dengan dibentuknya tim terpadu saat ini proses pemeriksaan bisa denganmudahdilakukan.Dimana DLHK bersama Bappenda dan Polsek Pekat tinggal mengecek dokumen pengangkutan mereka di Pos Hodo. “Jadi begitu ada yang ilegal kami serahkan langsung ke polsek, pos terpadu ini khusus men-

gawasi Doro Ncanga karena disitu potensinya cukup besar. Kalau wilayah lain untuk galian C ratarata patuh,” jelasnya.

Selain untuk penegakan hukum para penambang liar, tegas Andi Bahtiar, kehadiran tim terpadu yang dilengkapi posko pengawasan tersebut, juga bertujuan menarik pajak batuan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarannya sangat tergantung pada kubikasi material yang dikeluarkan, baik untuk pembangunan di dalam maupun luar daerah.

“Minggu kemarin kita sudah mulai melakukan penertiban pajak di Kabupaten Dompu secara keseluruhan, termasuk Doro Ncanga,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

Dikpora Temukan Siswa Tak Lulus Sekolah

(Suara NTB/Ist)

TANGKAP - Oknum AA beserta BB ganja seberat 1 Kg yang diamankan Tim Opsnal Satuan Res Narkoba Polres Bima Kota, Minggu (28/6).

Kurir Ganja 1 Kg Via Jasa Ekspedisi di Bima Ditangkap Kota Bima (Suara NTB) Seorang kurir ganja 1 kilogram (kg) inisial AA yang diketahui warga Desa Waworada Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, ditangkap Tim Opsnal Satuan Res Narkoba Polres Bima Kota, akhir pekan kemarin.

Pria berusia 22 Tahun itu, ditangkap saat setelah mengambil paket yang berisi ganja kering di Kantor salahsatu jasa pengiriman barang (ekspedisi) yang berada di Kelurahan Matakando Kota Bima.

Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota, Iptu Ramli mengatakan penangkapan oknum AA berawal dari informasi yang diperoleh, ada ganja se-

berat 1 kg yang dikirim melalui jasa pengiriman barang.

“Saat sebelumnya ditangkap kita lakukan pengintaian terlebih dahulu,” katanya.

Beberapa jam kemudian, lanjutnya oknum AA datang di kantor jasa ekspedisi dengan menggunakan sepeda motor tanpa plat dan untuk mengambil paket yang sudah dilakban kardus.

“Saat keluar dari kantor jasa pengiriman barang dengan membawa paket, AA langsung kita amankan tanpa ada perlawanan,” katanya.

Ramli mengatakan, dari dalam paket tersebut ditemukan daun, biji hingga batang ganja kering. Beratnya menca-

pai satu kg. Saat ini AA dan BB yang disita sudah diamankan di Sat Res Narkoba Polres setempat.

“Akan kita proses hukum lebih lanjut. Oknum AA dan BB sudah diamankan,” katanya.

Ia menegaskan, penangkapan oknum AA dan penyitaan ganja 1 kg tersebut akan terus dikembangkan oleh pihaknya.

Apalagi peredaran narkoba jenis shabu dan ganja kerap kali modus via mengirim jasa pengiriman barang.

“Belum sebulan ini kita juga amankan salaeorang oknum yang hendak mengambil paket berisi shabu via jasa ekspedisi.

Kasusnya sedang kita proses saat ini,” pungkasnya. (uki)

H. Mulyadin Geser Jadi Cawabup di Pilkada Dompu Dompu (Suara NTB) H. Mulyadin, SH, MH bakal calon wakil Bupati Dompu yang berpasangan dengan Arifuddin, SH membantah telah mundur dari pencalonan di Partai Nasdem untuk Pilkada Dompu. Karena dirinya hanya merubah posisi dari bakal calon Bupati menjadi bakal calon wakil Bupati. Berpasangan dengan Arifuddin, SH merupakan keputusan keluarga.

“Yang jelas, saya bantah.

Tidak pernah mengundurkan diri dari pencalonan, cuman berubah dari calon Bupati ke Calon Wakil,” kata H. Mulyadin, SH, MH bakal calon Wakil Bupati yang juga Koordinator Pemenangan Daerah DPW Partai Nasdem NTB untuk daerah Dompu – Bima kepada Suara NTB melalui telepon, Jumat (26/6) malam.

H. Mulyadin mengungkapkan, amanat Ketua Umum Partai Nasdem agar daerah yang melaksanakan Pilkada memprioritaskan kader partai untuk dicalonkan sebagai bakal calon Bupati atau wakil Bupati.

Apalagi Kabupaten Dompu, Partai Nasdem merupakan partai pemenang di pemilihan legislatif (Pileg) 2019 lalu. Hal itu juga dikomunikasinya dengan Ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten Dompu, Suryanto Taufik dan sudah dilaporkan ke DPW. “Saya sudah lapor di DPW. Saya bersedia jadi calon wa (Wakil Bupati Dompu), makan-

ya saya survei sendiri. Hasil survei dan itu nanti, saya akan pertahankan di DPP,” ungkapnya.

Ia pun mengakui sempat ditawari Ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten Dompu untuk dipasangkan dengan Kader Jaelani (AKJ) dan ditolaknya karena sudah menyosialisasikan diri dengan baliho berpasangan dengan Arifuddin. Ketika tawaran itu disampaikan pasca Hj. Nurlaela Chaerunnisa, SE mundur sebagai bakal calon wakil Bupati berpasangan dengan AKJ dan dirinya belum mensosialisasikan diri berpasangan, masih mungkin terjadi.

“Coba dulu setelah dengan Nur (Hj. Nurlaela Chaerunnisa, SE) ini bubar, bicaralah kita. Sementara saya sudah banyak sosialisasikan diri melalui baliho segala macam kan (berpasangan) Arif. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus tanda, bahwa saya itu ingin berpasangan dengan Arifuddin. Bukan saya meminta mereka mendorong untuk Arifuddin, ndak ada,” terangnya.

Namun diakuinya, keputusannya berpasangan dengan Arifuddin, SH hingga disosialisasikan melalui baliho sebagai keputusan bersama keluarga.

Sehingga dirinya mundur dari bakal calon Bupati dan siap menjadi calon wakil Bupati. “Posisi kita, bukan merebut jabatan, tapi pengabdian,” tegasnya.

Karenanya, H. Mulyadin mengaku, sebagai kader partai yang berada di struktur DPW Partai

Nasdem akan melaporkan kondisi ini ke DPP Partai Nasdem.

Apalagi dirinya merupakan koordinator pemenangan daerah untuk wilayah Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima. “Hak saya juga di DPW sebagai kader partai, saya harus melaporkan ke DPP kondisi terkini dan saya kopemda (koordinasi pemenangan daerah) loh untuk Dompu – Bima,” janjinya.

Sebelumnya, Ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten Dompu, Suryanto Taufik saat menerima kunjungan silaturrahmi pasangan Kader Jaelani – H. Syahrul Parsan, ST, MT yang didampingi pengurus partai Gerindra di kediamanya mengungkapkan, DPC Partai Nadem Kabupaten Dompu telah memutuskan dalam pleno DPC memutuskan 3 nama yang diajukan ke DPW partai Nasdem NTB. Yaitu Kader Jaelani, H. Mulyadin, SH, MH., dan Hj. Eri Ariyani H Bambang.

Dalam perjalanannya, H. Mulyadin mundur dari bakal calon Bupati dan sebagai kader Partai Nasdem meminta untuk dicalonkan sebagai bakal calon wakil Bupati berpasangan dengan Arifuddin, SH. Permintaan itu ditolak terkait masalah pengusungan Pilkada 2015 lalu, karena Partai Nasdem termasuk diantara partai pengusung pasangan Drs. H. Bambang M. Yasin – Arifuddin, SH. Sehingga tinggal 2 bakal calon Bupati yaitu Kader Jaelani dan Hj. Eri Ariyani. (ula)

Dompu (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu, mendapati sejumlah siswa SD/SMP sederajat tidak lulus sekolah.

Padahal, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini telah secara resmi ditiadakan akibat Covid-19. Kondisi itu berimbas pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang potensial menurunkan prestasi pendidikan wilayah ini.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dikpora Dompu, Zainal Afrodi kepada Suara NTB di kantornya menegaskan, sejak penginputan Daftar Nama Tetap (DNT) peserta ujian berlangsung, pihaknya sudah mengingatkan sekolah agar memperhatikan data siswa sebetulnya. Sebab itu akan menentukan persentase kelulusan peserta didik.

“Ketidaklulusan anakanak ini bukan karena tidak cerdas atau tidak mengikuti proses, ada alasan lain. Ini yang mau kita telusuri, karena kalau dia tidak lulus katakan 20 persen akan berpengaruh terhada IPM,” jelasnya.

Secara umum peserta didik tingkat SD/SMP sederajat di wilayah ini terbit DNT-nya, dalam artian terdaftar sebagai peserta atau mengikuti seluruh proses ujian tanpa masalah. Namun ironis, setelah informasi kelulusan terbit sebagian diantara mereka jus-

(Suara NTB/jun)

Zainal Afrodi tru dinyatakan tidak lulus.

Temuan awal baru sekitar 2 persen dengan sebaran di Kecamatan Kempo, Woja dan Dompu. “Sementara ini belum sampai 5 persen. Saya belum tahu detailnya, saya sekarang sudah perintahkan teman-teman untuk menskrip laporan semua sekolah terkait kelulusan, baru disana bisa kita pastikan berapa persen,” ujarnya.

Temuan sejumlah siswa tidak lulus sekolah itu, tambah Zainal Afrodi, tidak saja berdampak pada mandegnya proses pendidikan ke tahap selanjutnya. Tetapi ikut mempengaruhi IPM dan secara otomatis menurunkan prestasi pendidikan wilayah ini. “Kalau ini datanya muncul orangnya tidak ada itu masalah, ini yang mau saya deteksi supaya tidak muncul lagi persoalan kedepan,” pungkasnya. (jun)

Dokumen KUA/PPAS APBD Perubahan KSB Rampung Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bersama DPRD setempat dalam waktu dekat akan memulai agenda pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020. Dan sebagai permulaan Pemda KSB telah menyiapkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS).

“Kita sudah siap (bahas APBD Perubahan). KUA/ PPAS-nya juga sudah rampung kita susun,” terang Kepala Bappeda Litbang KSB, Hairul Jibril kepada Suara NTB. Ia menjelaskan, jika tidak ada halangan pada bulan Juli mendatang proses pembahasan anggaran perubahan tahun ini sudah berjalan. Sementara ini untuk pengajuan KUA/PPAS ke DPRD KSB tinggal menunggu perintah pimpinan dalam hal ini bupati. “Kita akan laporkan hasil penyusunan KUA/PPAS ini ke pak bupati dulu. Jadi mungkin awal Juli tahap awal proses APBD Perubahan sudah dimulai,” timpalnya.

Hairul mengatakan, pem-

bahasan APBD Perubahan tahun ini tidak juga tidak terlambat. Bahkan diklaimnya normal, mengingat dalam beberapa waktu terakhir pemerintah sangat disibukkan karena harus fokus dengan agenda penanganan dan pencegahan pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). “Sempat memang konsen kita terbagi karena ada Covid ini. Tapi pak bupati sejak awal sudah instruksikan ke kami agar agenda rutin pemerintahan tetap harus diperhatikan juga,” ujarnya.

Jika tidak ada kendala, mantan kepala Dinas Pertanian (Distan) KSB ini mengargetkan, penyelesaian pembahasan APBD Perubahan 2020 akan tuntas paling lambat pada pertengahan Agustus mendatang. Selanjutnya sambung Hairul, tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera menyiapkan kembali agenda penyusunan APBD murni tahun 2021.

“Mudah-mudahan kita bisa kembali seperti tahun lalu.

Menjadi daerah paling cepat menyelesaikan APBD di NTB,” harapnya. (bug)

Bupati Sumbawa Targetkan Stunting di Bawah 10 Persen Sumbawa Besar (Suara NTB)Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menargetkan angka stunting di Sumbawa di bawah 10 persen di tahun 2020 hingga 2021 mendatang. Dalam upaya percepatan, tentunya harus dilakukan secara terintegrasi hingga ke pihak desa.

“Di bawah 20 persen pun sudah bagus (angka stuntingred). Tapi kita menginginkan di bawah 10 persen. Kita harus optimis,” kata Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc didampingi Asisten I, Dr. H. Muhammad Ikhsan, kepada wartawan.

Dijelaskannya, angka stunt-

ing Kabupaten Sumbawa sebesar 13,8 persen. Data tersebut berdasarkan hasil pekan penimbangan balita yang juga digabungkan dengan data provinsi. “Itu sudah ada aplikasi yang dilaporkan. Data sekarang sudah diintegrasi,” terangnya.

Terkait percepatan penurunan angka stunting, sebut Bupati, haruslah terintegrasi.

Karenanya pihaknya sudah memerintahkan camat, kepala desa dan OPD terkait agar selalu berkoordinasi. “Jadi mereka harus bekerja bareng untuk menyelesaikan masalah stunting ini. Harus terintegrasi,” tukasnya. (ind)