Edisi Rabu 29 Juli 2020 | Suara NTB

LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 29 JULI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

Pelamar Positif Corona Tak Boleh Ikut SKB CPNS 2019 Bagi pelamar atau peserta yang terpapar Covid-19, maka otomatis dianggap gugur. Karena peserta yang

positif Covid-19, tak diperbolehkan ikut SKB CPNS 2019. ‘’Bagi yang positif Corona, itu konsekuensi. Tadi

NTB Rehabilitasi Hutan Gundul 96.238,24 Hektare Mataram (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB menargetkan rehabilitasi hutan yang gundul seluas 96.238,24 hektare tuntas 2023 mendatang. Tahun 2020, baru seluas 3.000 hektare lebih hutan gundul yang direhabilitasi. ‘’Targetnya 2023, hutan yang gundul semuanya sudah direhabilitasi. Kita rencanakan diselesaikan bersama desa dan dana-dana kegiatan kita,’’ kata Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (28/7) kemarin.

Madani Mukarom Bersambung ke hal 11

TO K O H

saya sudah tanya kepada panitia, jika di antara peserta SKB ada yang positif Corona dan dia belum sembuh,

risikonya gugur,’’ ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir di Kantor Gubernur, Selasa (28/7).

Namun, jika ada peserta SKB yang positif Corona sudah sembuh. Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) memberikan waktu kepada peserta selama satu hari untuk da-

pat mengikuti SKB. ‘’Misalnya pelaksanaan SKB lima hari, maka hari keenam boleh dia ikut,’’ katanya.

Sesuai arahan Kepala BKN, kata Nasir, seluruh peserta SKB CPNS 2019 harus melaksanakan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum pelaksanaan tes SKB. Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE,M.Sc memimpin rapat evaluasi umum Attitude, Attention, Action (A3) program strategis dan unggulan perangkat daerah lingkup Pemprov NTB di Ruang Rapat Geopark Kantor Bappeda Provinsi NTB, Selasa (28/7). Hadir dalam rapat itu, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah M.Pd, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si serta kepala perangkat daerah lingkup Provinsi NTB. Gubernur mengatakan, A3 digunakan sebagai bentuk komitmen perangkat daerah kepada pemerintah dan mengurangi subjektivitas antara kepala perangkat daerah dengan para pejabat eselon dalam lingkup perangkat daerah. Sehingga menjadi alat evaluasi bagi kepala perangkat daerah untuk mengevaluasi bawahannya.

“Yang penting itu bukan pada apa yang diisi. Tapi dengan ada yang terukur begini akan ada dialog. Akan ada silaturahmi ada ngomongngomong.

Bersambung ke hal 11

Penularan Covid-19 Belum Terkendali

Penambahan 40 Pasien Baru, 30 Orang Sembuh Mataram (Suara NTB) Hingga saat ini penularan Covid-19 masih terus terjadi di NTB. Ini menunjukkan bahwa penularan virus ini masih belum dapat dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu, untuk bisa tetap produktif dan beraktivitas di tengah pandemi ini, membutuhkan satu syarat yang harus dipenuhi oleh seluruh masyarakat secara kolektif.

Demikian ditegaskan Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Provinsi NTB, Drs.H.L.Gita Ariadi, M.Si, Selasa (28/7) malam.

Syarat yang harus dipenuhi, tetap memakai masker pada saat beraktivitas di luar rumah, menjaga jarak (physical distancing) atau tidak berkerumun, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R Kekeringan Semakin Meluas Semester I 2020

H. Ahmadi

Serapan APBD Lima Kabupaten Lebih Rendah Dibandingkan 2019 Mataram (Suara NTB) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB melakukan kajian terkait penyerapan APBD semua Pemda di NTB hingga semester I (Januari - Juni) 2020 kecuali Bima dan Kota Bima. Berdasarkan kajian yang dilakukan, serapan APBD lima kabupaten justru lebih rendah dibandingkan semester I 2019 lalu.

Sekjen Fitra NTB, Ramli Ernanda menyebutkan, total belanja daerah seluruh Pemda di NTB pada APBD murni 2020 tercatat sekitar Rp22,4 triliun. Hingga semester I 2020, realisasi belanja daerah di NTB mencapai 31,19 persen. ‘’Capaian ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dengan rata-rata mencapai 31,49 persen.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/fitrantb)

(Suara NTB/kominfotik)

Muhammad Nasir

RAPAT - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah memimpin rapat evaluasi umum A3 program strategis dan unggulan perangkat daerah lingkup Pemprov NTB di Ruang Rapat Geopark Kantor Bappeda Provinsi NTB, Selasa (28/7).

GUBERNUR NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah meminta kepada semua pihak bahwa pengembangan industri di NTB harus benar-benar dituntaskan.

Pasalnya, sejak program industrialisasi digencarkan oleh pemerintah, telah memberi semangat baru bagi para pelaku industri untuk menciptakan berbagai produk-produk lokal yang membanggakan. Karena itu, semangat dan potensi yang mulai nampak dari Bersambung ke hal 11

MELUASNYA daerah yang dilanda kekeringan menyebabkan enam kabupaten menetapkan status siaga darurat kekeringan di NTB. Pemprov NTB juga akan segera menetapkan status siaga darurat kekeringan untuk skala provinsi. ‘’Nanti sore sudah jadi (draf SK penetapan siaga darurat kekeringan). Sejak kemarin saya periksa drafnya, tinggal back up data saja,’’ Bersambung ke hal 11

’’

Bagi yang positif Corona, itu konsekuensi. Tadi saya sudah tanya kepada panitia, jika di antara peserta SKB ada yang positif Corona dan dia belum sembuh, risikonya gugur

Gubernur Evaluasi A3 Perangkat Daerah

Industri Harus Tuntas

H.Zulkieflimansyah

Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Langsung Gugur

Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memulai pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2019, September - Oktober dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Seluruh peserta SKB wajib menyerahkan hasil rapid test yang menyatakan non reaktif Covid-19.

12 HALAMAN NOMOR 118 TAHUN KE 16

Tabel serapan belanja daerah Pemda di NTB hingga semester I 2020 kecuali Bima dan Kota Bima.

(Suara NTB/nas)

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 29 Juli 2020

Halaman 2

Pedagang Ketakutan

REKANAN mulai mendistribusikan paket bantuan jaring pengaman sosial (JPS) ke kelurahan. Bantuan diprioritaskan bagi warga terdampak Coronavirus Disease atau Covid-19.

Penyaluran harus memperhatikan protokol kesehatan.

Lurah Kekalik Jaya, Bilyadi Idul Islam menyebutkan sejumlah 493 paket bantuan JPS diterima untuk jatah bulan Mei. Jumlah ini berdasarkan data yang diajukan ke Dinas Sosial Kota Mataram. Mekanisme pendistribusian berbeda dari sebelumnya. Pada bulan April lalu, JPS didistribusikan secara bertahap.

“Kalau sekarang ini sekaligus,” kata Billy, Senin (27/7).

Penerima JPS diprioritaskan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, terutama karyawan yang bekerja di sektor pariwisata dan perajin tahu – tempe. Selama pandemi sambungnya, pengusaha tahu – tempe terbatas ruang geraknya. Pasalnya, mereka khawatir terpapar virus Corona. Di satu sisi, usaha mereka harus tetap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Paket sembako dijadwalkan akan diterima dari rekanan pada hari Kamis (30/7). Billy menargetkan bantuan tersebut harus disudah didistribusikan pada hari itu juga. Pihaknya tidak mau menunda dengan pertimbangan keesokan harinya adalah pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. “Kami targetkan sehari itu selesai. Karena besoknya Idul Adha, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan bantuan itu,” ujarnya.

Pola pendistribusian dengan meminta penerima bantuan datang mengambil langsung ke kelurahan. Sejak awal data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial diserahkan ke kepala lingkungan. Kepala lingkungan diminta menyampaikan langsung ke masyarakat. Saat pembagian dijadwalkan bertahap. Kondisi pandemi tidak boleh ada kerumunan.

Masyarakat yang mengambil paket sembako wajib menggunakan masker.

“Kalau door to door memakan waktu,” ucapnya.

Menurutnya, program stimulus ekonomi dari Pemkot Mataram diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Paling tidak mengurangi beban di tengah kondisi ekonomi belum stabil seperti saat ini. Di satu sisi, ia meminta masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan serta berperan aktif memutus mata rantai penyebaran virus Corona. (cem) Bilyadi Idul Islam (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/fit)

Taat Protokol Covid KETUA Pansus pengawasan penanganan covid-19 DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., mengapresiasi empat kelurahan di Kota Mataram sudah berstatus zona hijau. Adapun empat kelurahan zona hijau itu masing-masing Kelurahan Gomong, Cakra Selatan, Mandalika dan Dasan Agung Baru. ‘’Alhamdulillah, setelah beberapa saran yang diberikan Pansus Covid, kita mendengar sekarang ini kurang lebih empat kelurahan yang sudah zona hijau. Itu artinya pemerintah dalam hal ini benar-benar serius memperhatikan masalah covid ini,’’ terangnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (28/7) kemarin.

Karena sebelumnya, pemerintah masih cukup longgar dalam hal kegiatan. Menurut Rachman, empat kelurahan itu ke luar dari zona merah, menjadi zona hijau karena taat melakukan apa-apa yang diimbau oleh pemerintah. Seperti PCBL (Penanganan Covid Berbasis Lingkungan). Dengan program PCBL diharapkan lebih banyak lagi kelurahan yang taat protokol kesehatan. ‘’Sehingga, semua kelurahan kita di Kota Mataram, menjadi hijau kembali,’’ harapnya. Untuk itu, politisi Gerindra ini mengimbau masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan. ‘’Virus ini ada. Kita khawatir karena kelalaian akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan,’’ demikian Rachman. Meskipun di sisi lain, dia tidak menampik bahwa ada masyarakat yang cuek menyikapi pandemi covid-19 ini karena menganggap Kota Mataram sudah memasuki fase kenormalan baru. ‘’Itulah pentingnya Pemkot Mataram bekerjasama dengan semua pihak terkait. Misalnya aturan penggunaan masker di tempat umum itu harus atau wajib dilaksanakan sesuai dengan instruksi presiden,’’ pintanya. Rachman mengingatkan, jangan sampai karena kelalaian masyarakat, orang-orang yang rentan terhadap covid-19 ini akan tertular.

Anggota dewan dari Dapil Selaparang ini mendorong Pemkot Mataram lebih tegas lagi. Misalnya melakukan razia masker. ‘’Kegiatan razia masker pada beberapa waktu ini sudah dilaksanakan dan itu kegiatan yang positif,’’ ucap Rachman. Dia berharap razia masker itu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya menjaga kesehatan diri. Minimal dengan menggunakan masker saat berada di luar rumah.

Rachman sepakat bahwa aturan wajib masker harus disertai dengan sanksi. Untuk itu, Pemkot Mataram diminta segera membuat turunan dari peraturan wajib masker yang berlaku mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabuAbd Rachman paten/kota. (fit)

Tes Cepat Massal Ditunda

Mataram (Suara NTB) Rencana Pemprov NTB dan Pemkot Mataram untuk menggelar rapid test (tes cepat) massal di Pasar Kebon Roek, Ampenan, mendapat respon negatif dari masyarakat pedagang. Pasalnya, para pedagang yang telah menerima sosialisasi terkait kegiatan tersebut justru memutuskan tidak berjualan untuk menghindari tes yang akan dilakukan.

“Masing-masing pedagang yang sudah mendengar informasi bahwa akan diadakan rapid test untuk para pedagang dan pengunjung, seperti inilah keadaannya.

Para pedagang merasa takut dengan akan dilakukan rapid test seperti ini,” ujar Kepala Pasar Kebon Roek, Malwi saat dikonfirmasi, Selasa (28/7).

Berdasarkan pantauan Suara NTB, sampai dengan pukul 08.00 Wita Pasar Kebon Roek memang terlihat sepi. Padahal, salah satu pasar induk di Kota Mataram tersebut biasanya telah ramai pengunjung sejak pukul 06.00 Wita.

Menurut Malwi, hampir 50 persen pedagang memutuskan tidak membuka lapak dagangannya setelah mengetahui akan dilakukannya rapid test massal oleh pemerintah daerah. Tidak hanya itu, tingkat kunjungan juga mengalami penurunan drastis karena masyarakat juga menghindari tes yang akan dilakukan.

“Biasanya kalau pagi sudah berdesak-desakan orang jalan, tidak bisa lewat di sebelah timur (pasar), tapi karena adanya informasi akan diadakannya rapid test, sehingga seperti ini. Pedagangnya takut diperiksa,” jelas Malwi.

Diterangkan, pihaknya sebe-

lumnya memang mensosialisasikan program rapid test massal tersebut kepada para pedagang dan pengunjung. Di mana pemerintah daerah akan mengambil 300 orang secara acak untuk diambil swabnya sebagai sampel untuk rapid test jenis antigen.

Informasi tersebut diakui justru meresahkan para pedagang dan pengunjung karena minimnya pemahaman terkait pengambilan sampel swab. Pasalnya, para pedagang di pasar lebih akrab dengan proses rapid test dengan metode antibodi, yaitu pemeriksaan dengan sampel darah yang sebelumnya pernah dilakukan di Pasar Kebon Roek.

“Kita sudah sampaikan ini demi rasa aman dan nayaman pedagang, supaya tidak ada kekhwatiran. Kalau ada yang reaktif atau positif kita tahu siapa dia.

Satu saja yang kita minta kepada para pedagang dan pengunjung, agar menggunakan dan mengikuti aturan satgas covid-19 dengan menggunakan masker dan mengatur jarak,” jelas Malwi.

Di sisi lain, para pedagang yang menutup dagangannya kembali beraktivitas setelah pengelola pasar mengumumkan rencana rapid test massal

(Suara NTB/bay)

TINGGALKAN LAPAK - Sebagian pedagang di blok timur Pasar Kebon Roek meninggalkan lapak jualannya setelah menerima informasi adanya rapid test massal, Selasa (28/7). tersebut ditunda. Penundaan dilakukan mengikuti isu penolakan yang dilontarkan para pedagang sendiri.

“Ini sangat meresahkan kami sebagai pengelola pasar. Kami sudah sosialisasi bersama TNI dan Polri, tidak ada pemeriksaan atau rapid di pasar. Para pedagang kembali datang setelah diumumkan tidak ada rapid test yang dilakukan,” jelasnya.

Salah seorang pedagang di Pasar Kebon Roek, Sahurin, menerangkan rencana pemerintah untuk menggelar rapid test massal memang membuat khwatir sebagian besar pedagang.

Baik dari segi ekonomi maupun dari segi kesehatan pribadi.

“Kalau bisa tidak usah ada (rapid test). Kebanyakan kalau bilang ada rapid test ini, jadi sepi yang belanja. Orang takut ke pasar, kita jadinya tidak dapat jualan,” ujarnya. Di sisi lain, dirinya mengaku sangsi terhadap ketepatan pemeriksaan menggunakan metode rapid test tersebut. “Nanti kita tidak punya penyakit itu, dikira punya. Semua keluarga saya nanti diangkut semua (ke rumah sakit), sedangkan saya tulang punggung keluarga,” sambungnya.

Terpisah, Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penan-

ganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suwandiasa, menerangkan pihaknya menunda rapid test massal di Pasar Kebon Roek mengikuti penolakan dari para pedagang sendiri.

“Penundaan dilakukan karena pedagang resah dan takut dilakukan rapid,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram tersebut, Selasa (28/7). Pengaturan ulang jadwal rapid test massal sendiri disebut masih menunggu rekomendasi lebih lanjut. “Masih akan dikoordinasikan dan disinergikan dengan program gugus tugas kota,” tandasnya. (bay)

Target Retribusi Dianul-Badrun Serahkan Kekurangan Syarat Dukungan Perizinan Menurun

Pilkada Mataram

Mataram (Suara NTB) Bakal calon (Balon) Walikota dan Wakil Walikota Mataram yang maju melalui jalur perseorangan, H. Dianul Hayezi – H. Badrun Nadianto menyerahkan 54.321 suara dukungan yang merupakan kekurangan syarat dukungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram.

Dokumen diserahkan sekitar pukul 22.30 Wita, Senin (27/7) malam. Berkas dukungan dimasukkan dalam lima kotak plastik berwarna biru dan orange. KPU langsung mengecek satu- per satu KTP elektronik tersebut untuk memastikan kesesuaian data yang telah dilampirkan pada aplikasi sistem informasi pencalonan.

Dari hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan bapaslon calon perseorangan pekan kemarin, KPU menetapkan syarat dukungan dinyatakan memenuhi syarat 1.928 dari total yang harus dipenuhi 24.922. Terdapat kekurangan 22.994 syarat dukungan dari total seluruhnya. Bapaslon memiliki kewajiban mengganti dua kali lipat dari total kekurangan syarat dukungan tersebut, sehingga menjadi 45.988. “Kita masih mengecek jumlah dan sebenarnya. Sementara ini, belum kita tahu berapa yang sampai,” kata anggota KPU Kota Mataram, Syaifuddin, SH dikonfirmasi, Selasa (28/7).

Kekurangan syarat dukungan 54.312 yang diserahkan belum tentu hasil akhirnya sama.

Dari hasil pengecekan tim bisa saja kemungkinan data tidak tercantum atau tidak ada, sehingga mengurangi jumlah yang seharusnya diberikan ke KPU. Syaifuddin menambahkan, setelah pengecekan dokumen dan dinyatakan mencukupi, KPU akan

(Suara NTB/cem)

PERIKSA DOKUMEN - Petugas KPU Kota Mataram mengecek dokumen syarat dukungan bapaslon Walikota dan Waki Walikota Mataram yang maju melalui perseorangan, Selasa (28/7). Dianul-Badrul menyerahkan 54.312 kekurangan syarat dukungan untuk diverifikasi administrasi oleh penyelenggara pemilu. melanjutkan ke tahapan verifika- mengecek dan mendata. “Bagi si administrasi. Vermin dijadwal- yang tidak dihadirkan diberikan kan dimulai tanggal 29 Juli - 4 kesempatan pada akhir verfak ke Agustus. Mekanisme verifikasi PPS. Kalau tidak datang dinyataadministrasi diawali dengan peng- kan tidak mendukung,” ujarnya.

Bakal Calon Wakil Walikota hitungan jumlah apakah sudah mencapai dua kali lipat dari yang maju melalui jalur perseorkekurangan syarat dukungan se- angan, H. Badrun Nadianto menyebutkan, kekurangan syarbelumnya yakni 45.988.

Apabila hasil pengecekan syar- at dukungan yang telah dibawa at dukungan kurang maka tidak ke KPU melampui 45.988. Selanbisa dilanjutkan ke tahap verifika- jutnya, pihaknya akan mengawsi administrasi. Tahapan verifika- al proses verifikasi administrasi si administrasi bapaslon harus maupun verifikasi faktual.

Masing – masing kelurahan memenuhi syarat minimal untuk maju melalui jalur perseorangan sudah ada tim penghubung yang dengan mengantongi 24.922 duku- memfasilitasi saat verfak nantinngan. “Kalau hasil verifikasi ad- ya. “Dulu situasi Pandemi memministrasi tidak mencukupi, buat LO kami tiarap, sehingga maka tidak bisa masuk ke veri- tidak ada yang mengawal saat sensus. Sekarang di semua kelufikasi faktual,” jelasnya.

Pada tahap awal, KPU rahan siap mengawal,” katanya.

Badrun memastikan, persenmelakukan verifikasi faktual dengan turun langsung atau door to tase syarat dukungan bisa lolos door berdasarkan sensus. Perbai- pada verifikasi administrasi kan syarat dukungan kali ini, tim dan verifikasi faktual. Dengan bapaslon mengumpulkan pen- waktu panjang telah dimaksidukungnya di titik yang ditentu- malkan untuk mencari dukukan. Selanjutnya, tim akan ngan ke masyarakat. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19 mempengaruhi sektor perizinan. Menurunnya pengurusan izin usaha berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Target retribusi perizinan turun hingga Rp2 miliar.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, Irwan Rahadi menyampaikan, pihaknya harus merasionalisasi target retribusi perizinan mencapai 50 persen dari sebelumnya Rp4 miliar turun menjadi Rp2 miliar. Pada triwulan kedua realisasi retribusi dari sektor izin mendirikan bangunan (IMB) mencapai Rp860 juta.

“Iya, kita menurunkan target setengahnya dari Rp4 miliar menjadi Rp2 miliar,” sebut Irwan ditemui, Selasa (28/7). Selama pandemi ini, pengusaha terlihat menahan diri untuk berinvestasi. Dengan wacana menuju tatanan kehidupan baru, pihaknya mencoba melakukan akselerasi untuk meningkatkan pelayanan.

Dia melihat dunia usaha sudah mulai menggeliat dengan adanya penyertaan modal di perusahaan.

Beberapa hotel sambung Irwan, sudah berkonsultasi untuk pengembangan usaha mereka.

Kesempatan ini dijadikan momentum untuk meyakinkan masyarakat bahwa sudah saatnya kembali ke kehidupan normal walaupun Kota Mataram masih zona merah. “Artinya, kita tidak bisa berdiam diri. Hotel sedang digarap untuk izin UKL dan UPL,” jelasnya.

Menurutnya, tersendatnya investasi di Kota Mataram berpengaruh pada siklus perputaran uang di masyarakat, sehingga pertum-

(Suara NTB/dok)

Irwan Rahadi buhan ekonomi terjadi terhambat.

Dampak langsung maupun tidak langsung ini, juga sangat dirasakan pada sektor perizinan.

Irwan menambahkan, sejak dibuka pelayanan perizinan secara langsung bahwa volume berkas perizinan setiap hari sebenarnya telah normal. Saat ini, pihaknya tidak melihat pengajuan perizinan skala kecil saja. Perlu dioptimalkan adalah pelayanan perizinan yang sifatnya kecil dapat digarap untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Seperti pembangunan pertokoan, perumahan dan rumah kos serta hotel skala kecil. “Kita tidak melihat dari yang besar saja. Justru dioptimalkan itu perizinan yang kecil untuk peningkatan pendapatan daerah,” jelasnya.

Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat sudah mengambil peran. Berbeda dengan tiga bulan saat pandemi, masyarakat sama sekali pasif mengurus perizinan baik secara online maupun langsung. (cem)

Seleksi CPNS

SKB Kota Mataram Ikuti Protokol Covid-19 Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS Kota Mataram akan dimulai September – Oktober mendatang.

Melihat pandemi virus corona (Covid-19) yang masih terjadi, proses seleksi disebut akan menerapkan protokol kesehatan yang telah direkomendasikan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, menerangkan sampai saat ini tercatat 619 orang peserta SKB di Mataram. Mengikuti arahan dari pemerintah pusat, pelaksanaan SKB diakuinya akan mengalami beberapa penyesuaian.

“Yang jelas menjadi panjang prosedur pelaksanaannya, karena harus mengikuti protokol covid itu. Misalnya kalau dulu

(peserta) datang 30 menit sebelumnya, sekarang harus dua kali lipat,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (28/7).

Penyesuaian juga akan dilakukan untuk proses tanda tangan kehadiran peserta. “Sekarang tidak ada tanda tangan manual.

Barcode saja,” ujarnya. Selain itu, kapasitas ruang ujian juga akan dikurangi untuk memungkinkan penerapan pembatasan fisik.

Diterangkan, protokol lainnya yang harus dilewati peserta adalah pengecekan suhu tubuh. Di mana peserta dengan suhu di atas 37,3 derajat akan dipisahkan dari peserta lainnya. “Tetap boleh ikut, tapi disiapkan ruangan khusus maksimal 4 orang,” jelas Nelly.

Kebutuhan ruang khusus tersebut akan dikoordinasikan dengan pihak penyedia tempat pelaksanaan tes. Selain itu, selu-

ruh petugas dan peserta juga di- aksanaan SKB CPNS 2019 dimwajibkan menggunakan masker. ulai pada 1 September – 12 OkteNamun untuk memaksimalkan ber 2020 mendatang.

Untuk tahap verifikasi upaya pencegahan, pihaknya data dimulai 27 – 30 Juli akan mengupayakan peng2020, kemudian pengugunaan face shield dan muman dan pendaftasarung tangan selama ran ulang SKB dimulai proses SKB berlangsung.

1 – 7 Agustus 2020. SeBerdasarkan informadangkan untuk pencetasi yang diterima pihaknkan kartu ujian dimulai ya dari Badan Kepegawa8 Agustus 2020, kemuian Negara (BKN), dian penjadwalan mengikuti surat SKB dimulai Menteri Pendaypada 10 – 14 agunaan Agustus 2020.

Aparatur PengumuNegara dan man jadwal pelReformasi aksanaan SKB Birokrasi sendiri akan Nomor: B/ dimulai pada 18 6 1 1 / Agustus 2020.

M.SM.01.00/ Setelah SKB di2020 renBaiq Nelly Kusumawati laksanakan, cana pel(Suara NTB/bay)

Distribusi Sehari Tuntas

pengolahan hasil SKD dan SKB dimulai 8 – 18 Oktober 2020. Sedangkan untuk rekon integrase hasil SKD dan SKB dimulai 19 – 23 Oktober 2020.

Penyampaian hasil seleksi akan dilakukan pada 26 – 28 Oktober 2020, kemudian untuk pengumuman hasil seleksi pada 30 Oktober 2020. Setelah seluruh proses tersebut selesai, usul penetapan NIP akan dimulai pada 1 – 30 November 2020.

Diterangkan, untuk jadwal pasti masing-masing peserta masih menunggupenyusunanlebihlanjut.

Mengingat jadwal yang dikeluarkan saat ini masih bersifat umum untuk seluruh rekrutmen CPNS 2019. “Biasanya kementerian duluan,barutergantungkesanggupan kita.Bisamintamundurataumaju.

Tergantung kesiapan masing-masing daerah,” tandas Nelly. (bay)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 29 Juli 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Mataram (Suara NTB) Lombok Lobster Asosiasi (LLA) mendesak Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) melakukan verifikasi kembali perusahaan-perusahaan yang telah diberikan izin untuk mengekspor benih lobster. Tuntutan ini karena tidak validnya data nelayan penangkap yang dilaporkan oleh perusahaan.

Selain itu, perusahaan terindikasi tidak melakukan pembudidayaan. Belum seumur jagung Permen KP No 12 Tahun 2020 tentang Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia diterbitkan.

Ada hal-hal yang tidak beres di lapangan yang harus dibenahi kembali, kata Ket-

ua LLA, Muhanan, SH. Selasa (28/7) kemarin, Muhanan di Jakarta untuk menemui Menteri Kelautan Perikanan RI, Edhy Prabowo. LLA ingin menyampaikan sejumlah tuntutan secara tertulis agar Permen KP terbaru yang ditandatangani Menteri Edhy tidak memicu reaksi di arus bawah. “Kami mau menyampaikan kepada KKP untuk lebih teliti dalam menerbitkan

izin kepada perusahaan-perusahaan yang mau mengekspor BL (benih lobster). Kami bisa pastikan perusahaan-perusahaan yang sudah mendapat izin ekspor ini tidak sesuai dengan Permen KP 12. Dimana perusahaan-perusahaan harus sudah membudidaya lobster terlebih dahulu sebelum boleh ekspor BL,” kata Muhanan kepada Suara NTB. Sebelum penerbitan izin,

dalam Permen KP No 12 mengamanatkan perusahaan-perusahaan sudah memiliki nelayan binaan. Faktanya di lapangan, sejumlah perusahaan yang sudah mendapatkan izin ini tidak memiliki nelayan binaan seperti yang diamanatkan. “Indikasi fiktifnya banyak. Nelayan yang dilaporkan sebagai binaan tidak fix di bawah,” imbuhnya.

Jangan sampai masingmasing perusahaan melaporkan nelayan yang sama untuk mendapatkan izin ekspor.

Karena itu, LLA mendesak KKP agar segera memverifikasi ulang nelayan-nelayan yang sudah diklaim sebagai

mitra dari perusahaan-perusahaan yang telah diterbitkan izin tersebut. “Dan kami bersama rakyat akan memverifikasi kembali ke bawah jika KKP tidak mendengarkan aspirasi dari LLA,” katanya.

Selain tuntutan tersebut, LLA juga meminta kepada pemerintah daerah untuk tertib mengeluarkan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB).

Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram memberikan sertifikasi Health Certificate (HC) sebagai salah satu persyaratan lalu lintas BBL baik domestik maupun ekspor jika stake holder/pengguna jasa ber-

dasarkan SKAB yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/ Kota setempat sesuai dengan isi permen KP 12 Tahun 2020.

LLA melihat adanya klaim di lapangan Benih lobster yang ditangkap di Lombok Tengah, diterbitkan SKABnya oleh Kabupaten Lombok Barat. Semestinya, SKAB diterbitkan oleh dinas terkait di Kabupaten setempat daerah penangkapan. SKAB berkaitan dengan retribusi. “SKAB ini juga harus tertib. Yang menerbitkan adalah daerah penangkap, bukan daerah jalur pengiriman. Di lapangan itu terjadi black market. Ini juga harus ditertibkan,” demikian Muhanan. (bul)

(Suara NTB/ist)

LLA Minta KKP Verifikasi Ulang Perusahaan Ekspor Benih Lobster

Muhanan

Bina Pengusaha Ritel PENGUSAHA ritel meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan secara intensif kepada pengusaha ritel yang ada daerah ini. Hal ini disampaikan mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Provinsi Bali, Gusti Sumardayasa yang saat ini menjadi Penanggung Jawab MGM Supermarket.

Razia dilakukan oleh tim terpadu dari Provinsi NTB selama dua hari di sejumlah toko swalayan yang ada di Kota Mataram. Razia ini menemukan produk-produk tidak layak jual. Diantaranya habis masa (Suara NTB/bul) berlaku produk, kemasan penyok Gusti Sumardayasa dan kemasan terkelupas. Gusti mengatakan Pemprov NTB dan stakeholders selama ini sudah melakukan pembinaan secara baik kepada pengusaha.

Komunikasi yang terjalin sebelumnya dengan Dinas Perdagangan Provinsi NTB saat dikepalai Hj. Putu Selly Andayani diapresiasi. “Pengusaha didengar, masukan kita juga didengar dan koordinasi kami cukup bagus,” ujarnya. Harapannya komunikasi yang baik antara pengusaha ritel modern dan pemerintah daerah tetap terjalin dengan baik.

Gusti menceritakan pengalaman di luar daerah. “Ada yang saya saya temukan di daerah lain, aparatnya mencari – cari kesalahan kemudian meminta kompensasi,” terangnya. Gusti mengatakan sejauh ini tak menemukan ada hal serupa terjadi di NTB. Harapannya, pembinaan dilakukan secara sungguhsungguh. Ia mengapresiasi bila terdapat ritel modern yang menjual produk tidak layak edar kemudian diminta secara baikbaik untuk melakukan pengawasan dan perbaikan layanan.

“Seharusnya seperti itu. Dimana kesalahan kita dikasitau.

Dimana kekurangan-kekurangannya kita diperbaiki,” imbuhnya.

Gusti mengatakan, keberadaan supermarket adalah vital. Apalagi di saat pandemi Covid-19 saat ini. Supermarket bisa menjadi pasar bagi produk-produk hasil pertanian dan industri rumah tangga (home industri). Kepada konsumen juga akan lebih dimudahkan mendapatkan kebutuhannya.

“Beras-beras dari petani bisa dijual di supermarket. Hasil produksi rumah tangga, roti dan lain sebagainya juga bisa dititip dijual di supermarket. Peran ritel modern ini sangat penting. Itulah kenapa perlunya dilakukan pembinaan dengan baik,” jelas Gusti. Aprindo Provinsi NTB, sebagai jembatan antara pengusaha ritel dan pemerintah daerah juga diharapkan membangun komunikasi sebaik-baiknya. Sebagai wadah besar pengusaha ritel, Aprindo bisa menjadi penyambung ke pemerintah terkait konsep dan tatanan ekonomi yang baik bagi semua pihak. (bul)

(Suara NTB/bul)

PERIKSA - Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Fathurrahman dan Kepala BPOM memeriksa produk makanan dan minuman yang dipajang di swalayan, sekaligus memusnahkan produk kedaluwarsa

Razia Swalayan, Ditemukan Produk Makanan dan Minuman Tak Layak Jual

Mataram (Suara NTB) Tim terpadu pengawasan barang beredar dua hari melakuan razia ke sejumlah toko swalayan yang ada di Kota Mataram. Hasilnya, masih dijumpai penjualan produk makanan dan minuman yang seharusnya tak layak dijual. Disejumlah toko swalayan, makanan dan minuman ditemukan kedaluwarsa.

Ada juga yang ditemukan dengan kemasan penyok yang dikhawatirkan isinya menga-

Telkomsel Beri Bantuan 5.700 Penjaga BTS Se- Indonesia Mataram (Suara NTB) Telkomsel berkomitmen untuk terus bergerak maju menghadirkan perubahan nyata di setiap fase kehidupan bangsa, termasuk dalam menghadapi kenormalan baru yang disebabkan pandemi Covid-19. Komitmen tersebut kini diwujudkan dengan inisiatif corporate social responsibility (CSR) terbaru dalam bentuk bantuan kepada masyarakat yang selama ini sudah dipercaya menjadi penjaga BTS (Base Transmition Station) Telkomsel, yang bertanggung jawab menjaga keamanan fungsi infrastruktur BTS Telkomsel, yang merupakan salah satu alat produksi yang menunjang kelancaran operasional jaringan Telkomsel.

Pemberian bantuan merupakan bentuk apresiasi Telkomsel kepada para petugas yang telah berupaya menjaga infrastruktur jaringan agar tetap menghadirkan konektivitas terdepan bagi masyarakat, walau di masa sulit sekalipun. Direktur Network Telkomsel Hendri Mulya Syam mengatakan, Telkomsel berupaya mengoptimalkan seluruh aset perusahaan dan mengambil peran sebagai connectivity enabler untuk menjaga masyarakat tetap terhubung di situasi penuh tantangan saat ini. Maka dari itu, peran para penjaga BTS Telkomsel dinilai menjadi sangat krusial dalam menyediakan konektivitas yang dapat diandalkan bagi seluruh pelanggan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh petugas yang tetap berdedikasi tinggi di tengah masa sulit seperti saat ini dan terus konsisten memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” ujarnya. Inisiatif Telkomsel kepada

ncam kesehatan konsumen.

Razia dilakukan dua hari, 27 dan 28 Juli 2020.

Tim terpadu ini terdiri dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB, BBPOM Mataram, Reskrimsus Polda NTB, Satpol PP Provinsi NTB, dan Dinas Perdagangan Kota Mataram. Sidak juga dilakukan untuk memastikan penerapan protokol Covid-19 di tempattempat perbelanjaan.

Razia ini dilaksanakan langsung oleh Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dan beberapa Kepala Bidang.

Diantaranya Kepala Bidang Pengawasan, Haryono, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Taufik Rahman. Kepala BPOM Mataram, Drs. Zulkifli, Apt dan jajaran dan stakeholders lainnya. Ter-

hadap temuan tersebut, dilakukan penyisihan, produkproduk yang tidak layak dijual diminta retur (ditarik) dan dikembalikan kepada produsennya.

Sementara produk yang sudah kedaluwarsa dimusnahkan langsung. Disaksikan bersama-sama. Penanggungjawab swalayan juga membuat dan menandatangani pernyataan untuk tidak lagi menjual produk pangan dan minuman tidak layak jual (kemasan rusak, penyok dan kedaluwarsa). Selain itu, ditegaskan juga pengusaha harus menerapkan protokol covid 19 seperti penyiapan tempat cuci tangan, wajib memakai masker serta jaga jarak.

Lalu yang ditekankan lainnya adalah pengusaha diminta melengkapi upaya pencega-

han virus corona dengan memasang tirai plastik antara kasir dan konsumen. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Fathurrahman mengatakan, razia yang dilakukan untuk memastikan kembali produk-produk yang dijual dipasaran dalam keadaan baik.

Kekhawatiran pemerintah adalah, karena pandemi Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya tingkat aktivitas orang, dikhawatirkan ada kelalain penanggungjawab swalayan terhadap pengawasan produk-produk yang dijajakan.

Sehingga berpotensi mengancam kesehatan, bahkan keselamatan jiwa konsumen.

“Kita masih berikan peringatan dan pembinaan. Kalau ada ditemukan produk tak layak jual, konsumen bisa mengadu ke BPSK (Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen). Nanti di sana akan ditetapkan jika ada pihak-pihak yang dinyatakan lalai dan bersalah, sanksinya ada,” kata mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB ini.

Kenormalan baru telah diberlakukan. Pengawasan ini menurut kepala dinas akan terus dilanjutkan untuk memastikan pelaksanaan jaminan keamanan kepada konsumen dan protokol kesehatan di masa pandemi Covid19. “Kita akan awasi terus dan cek lapangan. Karena corona pengawasan sempat tidak dilakukan. Khawatirnya ada produk yang menumpuk dan tidak diperiksa oleh petugas swalayannya. Jangan sampai fatal bagi konsumen,” demikian kepala dinas. (bul)

Honda Luncurkan CBR250RR SP Quick Shifter Sekelas Motor Balap MotoGP (Suara NTB/ist)

Perwakilan para penjaga BTS dari berbagai dareah di Indonesia turut hadir secara virtual melalui CloudX dalam acara bantuan yang diberikan Telkomsel di Jakarta, Jumat (24/7) masyarakat para penjaga BTS sendiri diberikan dalam bentuk bantuan saldo LinkAja yang memungkinkan penerima untuk memenuhi kebutuhan keseharian dengan lebih mudah secara online, sehingga memberikan manfaat lebih bagi petugas yang banyak menghabiskan waktunya di lapangan dan meminimalkan kerumunan di tempat perbelanjaan.

Selain itu, di wilayah tertentu, Telkomsel juga menyediakan pilihan untuk menyalurkan bantuan dalam bentuk paket sembako, menyesuaikan kebutuhan dari para petugas. Bantuan tersebut ditargetkan disalurkan kepada sekira 5.700 penjaga BTS Telkomsel di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Telkomsel telah memberikan donasi lebih dari 100.000 unit alat medis dan puluhan ribu paket sembako senilai lebih dari 40 miliar rupiah. Bantuan tersebut berupa ventilator, thermogun infrared, masker, dan alat pelindung diri (APD) seperti baju hazmat untuk Rumah Sakit Darurat (RSD) dan rumah sakit rujukan COVID-19 yang

tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, Telkomsel juga menjalankan inisiatif CSR khusus bagi 10.000 para relawan penanganan COVID-19 termasuk tenaga medis dengan menyediakan paket data khusus berisi kuota 25GB. Ke depan, Telkomsel berkomitmen akan terus memperkuat upaya kolaboratif bersama para pemangku kepentingan untuk berada di garis terdepan penanganan COVID-19 dan turut membantu seluruh aspek kehidupan masyarakat, di mana hal ini sejalan dengan cara Telkomsel dalam memaknai usia ke-25 tahun berkarya untuk membawa perubahan nyata di setiap fase kehidupan bangsa. Lebih lanjut, Telkomsel juga senantiasa berkomitmen untuk memaksimalkan peran sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan untuk terus menghadirkan layanan terbaik serta menjamin kualitas jaringan di seluruh pelosok Indonesia. (bul)

Mataram (Suara NTB) – PT Astra Honda Motor (AHM) memperkenalkan Honda CBR250RR SP Quick Shifter sebagai motor supersport 250cc 2-silinder terbaik di Indonesia. Varian tertinggi Honda CBR250RR ini memiliki perpaduan sempurna dari performa mesin yang semakin bertenaga, sensasi manuver yang lebih lincah, serta teknologi sekelas motor balap MotoGP, yaitu Quick Shifter serta Assist/Slipper Clutch.

Honda CBR250RR SP Quick Shifter dibekali mesin terbaru yang menghasilkan tenaga, torsi, dan kecepatan puncak lebih optimal baik untuk jalur perkotaan maupun sirkuit. Saat berhenti pada lampu merah jalan kota maupun sirkuit, tarikan akselerasi Honda CBR250RR yang lebih responsif membuat pengendaranya dapat melesat meninggalkan kemacetan atau lawannya pada lintasan sirkuit.

Didukung dengan bobotnya yang ringan, model ini mampu memberikan sensasi bermanuver yang lebih lincah untuk melaju di antara padatnya jalur kota maupun untuk menaklukkan tikungan sirkuit ditemani dengan performa tingginya. Model ini juga membuat standar baru dengan penyematan fitur Quick Shifter untuk pertama kalinya pada motor berkapasitas 250cc 2 silinder di Indonesia. Fitur Quick Shifter yang ditemani kehadiran As-

sist/Slipper Clutch membuat pengoperasian kopling lebih ringan untuk kenyamanan berkendara saat kecepatan tinggi maupun rendah.

Honda CBR250RR SP Quick Shifter dikembangkan dengan tetap mengusung DNA CBR series yaitu Total Control. Total Control ini memiliki tiga konsep, yaitu performa superior, fitur futuristik dan desain speedy shape yang agresif layaknya motor balap dan diimplementasikan di seluruh model CBR tidak hanya di tipe tertinggi Honda CBR1000RRR tetapi juga pada Honda CBR250RR series.

Honda CBR250RR SP Quick Shifter mengusung mesin 250cc 2-silinder DOHC 8katup yang compact ini dapat menghasilkan tenaga maksimal 30 kW (41 PS) / 13.000 rpm dan torsi maksimum hingga 25 Nm (2,5kgf.m) / 11.000 rpm.

Motor ini hanya butuh waktu 8,65 detik untuk mencapai jarak 200m dan mampu mencapai kecepatan puncak hingga 172kpj, catatan waktu ini menempatkan varian terbaru Honda CBR sebagai standar performa tertinggi di kelas super sport 250cc dua silinder.

Honda CBR250RR SP Quick Shifter menghadirkan beragam fitur berteknologi futuristik terlengkap di kelasnya. Penyematan Quick Shifter pada varian ini mengoptimalkan perpindahan gigi sehing-

(Suara NTB/ist)

Honda CBR250RR SP Quick Shifter ga mengurangi kemungkinan kanan dan kiri motor.

Varian Honda CBR250RR motor kehilangan tenaga saat berakselerasi dan peng- SP Quick Shifter hadir dengan gantian gigi tanpa menarik stripe baru dan tersedia dentuas kopling, sehingga penge- gan pilihan warna Bravery Red daranya dapat lebih fokus Black, Honda Racing Red dan dalam menikmati manuver juga Special Edition Garuda x Samurai sebagai pilihan waryang akan dilakukan.

Honda CBR250RR SP na spesial untuk memperingati Quick Shifter juga tetap dise- hari kemerdekaan Indonesia. matkan Throttle By Wire yang Varian baru ini dapat dipesan dapat menghadirkan aksel- di seluruh dealer Honda Wing erasi halus dan stabil yang yang tersebar di seluruh Indolebih presisi. Pengendara da- nesia dengan harga On The pat menikmati berkendara di Road (OTR) DKI Jakarta berbagai kondisi jalan, mulai Rp76.700.000 untuk Bravery berkendara secara agresif di Red Black dan Rp77.300.000 sirkuit hingga jalanan padat untuk pilihan warna Honda perkotaan. Varian terbaru dari Racing Red. Harga untuk piliHonda CBR250RR ini hadir han warna Special Edition dengan logo baru yang dise- Garuda x Samurai akan diumatkan pada bodi samping mumkan segera. (bul)

SUARA NTB Rabu, 29 Juli 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tak Patuhi Protokol Covid-19

Bangkitkan Gairah Perekonomian MENJELANG hari raya kurban, pasar ternak Masbagik Kabupaten Lombok Timur (Lotim) membuka lima hari pasaran selama sepekan. Para peternak dan pebisnis ternak di Lotim dan NTB pada umumnya bisa melakukan transaksi pembelian dan penjualan ternak setiap hari pasaran.

Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lotim, drh.

Achsan Nasirul Huda kepada Suara NTB, di Selong, Selasa (28/7).

(Suara NTB/rus) Menurutnya, tujuan Achsan Nasirul Huda membuka pasar ternak setiap hari ini juga guna membangkitkan gairah perekonomian masyarakat di sektor peternakan. Diketahui selama ini, pasar ternak Masbagik sudah empat bulan lamanya tutup. Tidak ada aktivitas di pasar ternak. Melalui kebijakan penambahan waktu pasaran ini diharapkan akan dapat mempercepat pemulihan ekonomi peternak.

Selama pasar ternak tutup, aktivitas ekonomi melalui transaksi jual beli ternak terganggu. Pembukaan pasar ternak selama sebulan terakhir ini diharapkan juga dapat mengurai kerumunan. Pelaksanaan pasaran tiga hari dalam sepekan selama ini membuat terjadi penumpukan.

“Senin lalu sudah mulai kita uji coba dan tetap menerapkan protokol kesehatan,” ucap Achsan. Ditambahkan, pasaran hari Senin selama ini yang banyak ternak masuk.

Terjadi penumpukan ternak hingga 1.500 ekor. Penambahan hari pasaran ini diharapkan bisa berkurang.

Sejauh ini, rata rata 6 ribu ekor ternak masuk ke Pasar Ternak Masbagik. Dalam setahun rata-rata transaksi 70 sampai dengan 75 ribu ekor. Upaya mengurai penumpukan ini diharapkan akan lebih mudah dalam pengaturan para pengunjung di pasar ternak. (rus)

Anggaran Pembangunan Kantor Diproyeksikan Bertambah Rp7 Miliar Tanjung (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Utara (KLU) memproyeksikan adanya penambahan nominal biaya pembangunan kantor bupati.

Sebelumnya, anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp20 miliar, kini bertambah menjadi total Rp 27 mereka miliar.

“Dibutuhkan kurang lebih Rp27 miliar untuk bangun kantor ini. Ada penambahan sekitar Rp7 miliar dari yang sebelumnya kita usulkan,” ujar Kepala Dinas PUPR, Kahar Rizal, ST., melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Alfian Zubair, ST., Selasa (28/7).

Ia menjelaskan, tambahan dana tersebut menyesuaikan dengan desain perencanaan yang dibuat oleh Dinas PUPR. Pembangunan kantor bupati baru belum bisa dieksekusi tahun ini. Sebab meski sudah menganggarkan kurang lebih Rp 20 miliar, namun itu digeser akibat Covid-19. Maka itu, diprediksi di APBD murni 2021 anggaran akan dialokasikan untuk pembangunan kantor tersebut.

Dalam desain kantor bupati, terdapat satu buah kubah megah. Di mana di bagian sisinya, terdapat konstruksi yang dibuat menyerupai atap Masjid Kuno Bayan.

“Masjid Kuno merupakan ikon dari pada daerah, dan sudah ada di lambang daerah. Jadi permintaan Pak Bupati, Kantor Bupati nanti harus ada identitas,” sebutnya.

Pembangunan Kantor Bupati, sebut Alfian, sejatinya telah dianggarkan pada APBD murni 2020 sebesar Rp 21 miliar, termasuk anggaran perencanaan. Namun anggaran itu dialihkan untuk penanganan covid-19. Tahun ini, Dinas PUPR akan memantapkan desain perencanaan bangunannya. Untuk selanjutnya, anggaran pembangunannya akan diusulkan pada APBD 2021 mendatang. “Perencanaan desain sudah rampung dengan anggaran senilai Rp 200 juta.

Kita sudah selesaikan ini dan tinggal ekspose,” ucapnya. (ari)

Pemda Lotim Bentuk Dua OPD Baru Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) memasuki tahun anggaran di APBD Perubahan mengusulkan untuk pembentukan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, yaitu Dinas Perindustrian dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kerja. Langkah ini untuk memaksimalkan pelayanan, karena beban dari OPD yang mengakomodir beban kerja dari dua OPD yang dibentuk tersebut.

Dua OPD baru yang dibentuk di antaranya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipisah dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kerja. Untuk pemisahan dan penambahan dua OPD tersebut, kata Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy.,MM atas dasar amanat undang-undang.

“Kita masih tunggu persetujuan DPRD Lotim,” terang bupati, Selasa (28/7).

Apabila persetujuan dewan sudah ada beserta kerangka organisasi, barulah dibentuk pansel untuk mengisi kepala OPD serta pengisian jabatan eselon III, IV dan seterusnya.

Namun khusus untuk eselon III dan IV tidak ada masalah, karena tinggal mencari alumni sekolah perindustrian, sekolah perdagangan maupun ekonomi untuk mengisi lembaga itu. “Kita harapkan awal Agustus ada persetujuan dari dewan,” ungkapnya.

Bupati menegaskan, penambahan OPD ini berdasarkan kebutuhan dengan melihat luas wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten Lotim, sehingga sudah memungkinkan semua OPD harus tipe A dengan tupoksinya masing-masing lebih terarah. Untuk penyesuaian anggaran akan dilihat apakah memungkinkan di APBD perubahan. “Jika tidak memungkinkan, maka pengalokasian anggaran di APBD induk,”pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Lotim, Murnan, S.Pd, mengatakan pengajuan penambahan dua OPD baru sudah masuk ke DPRD dan dalam tahap pembahasan raperda. Terdapat tiga raperda yang diajukan oleh eksekutif, pertama izin HO karena secara yuridis sudah tidak ada atau dihapus, sehingga tinggal dilakukan pencabutan, kedua terkait kearsipan, karena 80 persen mutatis mutandis (perubahan seperlunya) dari undang-undang dan PP tinggal menyesuaikan dengan kondisi daerah.

Raperda ketiga yaitu permintaan eksekutif berupa penambahan OPD dan peningkatan status. Untuk penambahan berdasarkan edaran kementerian terkait harus adanya OPD tersendiri, sehingga kemungkinan dilakukan pembahasan. “Untuk peningkatan status ini kira-kira urgensinya seperti apa berdasarkan kebutuhan,” terangnya.

Hadirnya OPD baru ini, berimplikasi kepada bertambahnya anggaran dan pejabat sekitar 30 orang baik eselon III, IV dan II. Murnan menilai, dalam penambahan OPD ini, Lotim membutuhkan dana besar untuk memberikan layanan yang lebih maksimal kepada masyarakat. “Nanti akan ada evaluasi dalam pembahasan karena merupakan perintah dari kementerian,” ujarnya. (yon)

Tim Gugus Kecamatan Kediri akan Sanksi Tegas Warga

Giri Menang (Suara NTB) – Tim gugus tugas berupaya menerapkan protokol kesehatan pada masa transisi menuju new normal ini. Salah satunya di tempat umum seperti masjid, puskesmas dan pasar. Khusus penerapan protokol Covid-19 di pasar, pemda telah menunjuk lima pasar di Lombok Barat (Lobar) menjadi pilot project atau percontohan penerapan transisi new normal, yakni Pasar Kediri, Gerung, Narmada, Keru dan Batulayar.

Namun dalam implementasinya justru belum semua berjalan maksimal di semua pasar tersebut. Beberapa kecamatan seperti Kediri terbilang masih konsisten menerapkan protokol Covid-19, bahkan tim gugus tugas memberlakukan sanksi bagi pedagang tak pakai masker. Tim Gugus kecamatan juga siap menindaklanjuti sanksi denda Rp500 ribu bagi warga tak menggunakan masker.

Camat Kediri, Hermansyah mengatakan Tim Gugus Kecamatan Kediri masih konsisten sampai hari ini menjalankan baik terkait edukasi, sosialiasi penerapan covid19 dengan melakukan patroli dan pembatasan malam.

Mengimbau kepada semua pedagang dan pengunjung yang ada di wilayah Kediri agar tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Kami cek toko-toko, apakah tersedia tempat cuci tangan, hand sanitizer, menggunakan masker dan jaga jarak. Itu setiap malam kami turun cek, pastikan bahwa mereka melaksanakan protokol Covid-19,” terang-

nya, Selasa (28/7).

Kendala yang dihadapi di lapangan, masih ada pedagang yang tidak menataati imbauan dari pemerintah kaitan dengan pembatasan jam malam. Bagi pedagang diberikan waktu sampai pukul 22.00 WITA berjualan, setelah itu tutup. Namun dari hasil keliling patrol tiap malam bersama kapolsek dan tim gugus masih ditemukan beberapa pedagang yang berjualan melebihi waktu. Pihaknya terus mengimbau mereka agar menaati protokol kesehatan. Upaya tetap mengedepankan persuasif, dialog dan sisi kemanusiaan.

Untuk pagi hari juga, khusus di Pasar Kediri sebagai pecontohan penerapan protokol covid-19 sejak dua bulan lalu sampai saat ini tetap dipantau dan diawasi pedagang maupun pengunjung.

“Sekarang masyarakat di sini, kalau masuk Pasar Kediri harus menggunakan masker, karena kita sudah tegas. Bagi pedagang dan pengunjung yang tidak menggunakan masker kami suruh balik (pulang) atau bisa membeli masker di pasar,”tegas dia.

(Suara NTB/her)

TINDAKAN - Tim Gugus Kecamatan Kediri turun melakukan penindakan penerapan protokol Covid-19 di pasar.

Upaya ini bukan instan di- kebijkan itu muaranya bagaim- kembali lagi. Apalagi di Pasar lakukan namun sudah dilaku- ana agar masyarakat terhindar Gerung itu ada pasar “selak”, kan sosialisasi sejak dua bu- dari penyebaran Covid-19. “Ka- pedagang ramai jam 3-4 pagi, lan lalu. Setelah dua bulan laupun diberlakukan perlu ada di sini kami kesulitan,”aku dia.

Namun pihaknya tetap sosialiasi, pihaknya pun mu- sosialisasi bagaimana memlai menerapkan penindakan. berikan pemahaman kepada tanpa henti mensosialisasi“Alhamdulillah sinergitas masyarakat, upaya itu sudah kan kepada masyarakat. Bahkan pihaknya sudah meminta antara kecamatan, TNI, Polri kami lakukan,”jelas dia.

Terpisah, Camat Gerung, H. pedagang dan pengunjung tak dibantu OPD terkait berjalan Mulyadi mengakui upaya memakai masker diminta pubaik,”ujar dia.

Terkait kebijakan sanksi menyadarkan masyarakat un- lang. Selain itu, pihaknya akan denda bagi warga tak meng- tuk mematuhi protokol covid- berupaya melakukan upaya gunakan masker ini, pihaknya 19 baik di pasar sangat berat. tindak lanjut terhadap penermasih menunggu perintah dari “Ketika kami bersama tim ke- apan saksi denda Rp 500 ribu pimpinan dalam hal ini Bupati. camatan turun tertibkan, dia bagi warga tak menggunakan Yang pasti kata dia, apapun tertib. Tapi ketika kami pergi masker. (her)

Dewan Sebut Pemda Tak Bisa Intervensi Pembangunan Ritel Modern Selong (Suara NTB) Penolakan pembangunan ritel modern di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus bermunculan dari berbagai elemen masyarakat. Selasa, (28/7), penolakan kembali dilakukan oleh gabungan pemuda dan mahasiswa di Lotim dalam bentuk unjuk rasa.

Mahasiswa mendatangi Kantor DPRD Lotim dan Kantor Bupati menuntut supaya Pemda menghentikan izin pembangunan ritel modern di daerah ini.

Dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Lotim ini, para demonstran ditemui langsung oleh Ketua DPRD Lotim, Murnan, S.Pd. Terjadi penandatangan nota kesepakatan antara ketua DPRD Lotim dan demonstran terkait tuntutan masyarakat.

Terdapat tiga kesepakatan yang ditandatangani, di antaranya bersepakat akan mengkaji ulang jarak antara ritel modern di Lotim, menyatakan sikap untuk membuat Perbup

tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil serta membuat surat rekomendasi penolakan RUU Omnibus Law. Menurut Murnan, secara aturan sudah ada undang-undang dalam pembangunan ritel modern. Pemerintah daerah hanya berkewenangan untuk mengatur izin prinsip berupa tempat pembangunan. Inilah yang perlu diatur sesuai dengan aturan yang ada berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019 terkait penataan, sehingga masyarakat merasa nyaman dengan keberadaan ritel modern.

Di samping itu, diharapkan adanya pembinaan dari ritel modern kepada masyarakat baik pembinaan dalam bentuk usaha atau merekrut tenaga kerja setempat. Hanya saja, Pemda tidak dapat melakukan intervensi untuk berdirinya ritel modern di suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan izin pendirian usaha secara umum terdapat di pemerintah pusat.

“Daerah hanya mengatur izin rekomendasi tempat, IMB dan lain sebagainya. Sehingga harus diatur dengan sebaik-

baiknya sesuai peraturan,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Pemda juga bisa tidak merekomendasikan pembangunan ritel modern di suatu tempat ketika persaingannya cukup ketat.

Misalnya ada ritel-ritel yang dibuat oleh masyarakat yang justru mengancam usahanya. Namun pada dasarnya, sangat didorong terbangunnya ritel modern yang dilakukan oleh kelompok-kelompok usaha, koperasi maupun BUMDes. Sementara, salah satu perwakilan mahasiswa, menegaskan jika banyaknya pendirian ritel modern dinilainya telah merampas kesejahteraan pedagang kecil di sekitarnya.

Baik secara lahan, ekonomi, politik dan budaya. Kehadiran ritel modern ini, katanya, belum mampu mensejahterakan masyarakat dengan pemberdayaan UMKM lokal dan rekrutmen tenaga kerja. Mereka juga mempertanyakan kehadiran pemerintah daerah menyusul izin investasi berada di pemerintah pusat. (yon)

Maju untuk Desa Sepakek yang Lebih Baik Praya (Suara NTB) – Desa Sepakek adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Desa Sepakek merupakan suatu wilayah yang strategis, karena berdampingan dengan jalan provinsi. Desa Sepakek memiliki sumber daya alam (SDA) yang bagus untuk bisa dikembangkan, baik itu hasil pertanian, peternakan, industri kecil maupun usaha-usaha kecil menengah.

Potensi-potensi inilah yang akan menjadi fokus Calon Kepala Desa Sepakek Sawaludin, jika terpilih sebagai kepala desa periode 2020-2026 untuk dikembangkan. Tidak hanya itu, ujar Ketua Karang Taruna Desa Sepakek periode 2017 – 2021 ini, selain SDA, Desa Sepakek juga memiliki sumber daya manusia yang andal.

Hal itu dilihat dari semakin meningkatnya angka anak yang melanjutkan ke sekolah sampai perguruan tinggi.

Dilihat dari sosial budaya, Penduduk Desa Sepakek lebih dari 95 % beragama Islam, sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan peternak, sisanya sebagai Pegawai Negeri Sipil, pedagang, karyawan dan buruh. ‘’Desa Sepakek juga memiliki potensi yang sangat bagus untuk terus dikembangkan dan dilestarikan yaitu masih kuatnya masyarakat

(Suara NTB/ist)

Sawaludin terhadap aturan negara, agama dan adat budaya,’’ ujarnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Selasa (28/7).

Menurutnya, beberapa program pemerintah di bidang pendidikan sudah berkembang dan dibangunnya sekolah-sekolah usia dini.

Perkembangan di bidang keagamaan di beberapa dusun sudah cukup maju, hal tersebut terlihat adanya masjid, musala, Majelis Salawat dan TPA. ‘’Sedangkan hasil pertanian tidak kalah dengan desa lain, hal ini dibuktikan dengan melimpahnya hasil pertanian padi sebagai tanda untuk ketahanan pangan sesuai pro-

gram pemerintah,’’ terangnya.

Di bidang peternakan sangat berkembang, salah satu contohnya adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap pengelolaan ternak sapi maupun perikanan. Dalam bidang kesehatan sudah ada Polindes dan Posyandu yang berada di beberapa dusun.

Desa Sepakek sebagai desa strategis memiliki dampak yang ditimbulkan, sehingga perlu ditangani dengan serius, baik dampak positif maupun dampak negatif.

Dampak positif dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Sepakek antara lain, informasi cepat sampai dan komunikasi lancar, kehidupan kemasyarakatan cukup rukun, kesadaran masyarakat pada pendidikan mulai meningkat, kesadaran akan pentingnya keagamaan mulai tinggi, kesadaran akan pentingnya keamanan cukup tinggi. Sementara dampak negatif yang harus ditangani dengan serius antara lain, peredaran narkoba, tindak kriminal berbagai bentuk, perubahan pola hidup masyarakat dan cenderung meninggalkan ciri khas masyarakat pedesaan Dari gambaran di atas tentang Desa Sepakek, ujarnya, masyarakat yang menginginkan suatu perubahan untuk merapatkan barisan untuk membangun Desa Sepakek yang lebih baik. (r)

26.036 Jiwa Warga di 19 Desa Diproyeksi Terdampak Kekeringan Tanjung (Suara NTB) Jumlah warga Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang terdampak kekeringan tahun 2020 diproyeksi menurun.

Namun demikian, berdasarkan data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU, jumlahnya masih cukup banyak yakni 26.036 jiwa.

Kepala Pelaksana BPBD KLU, H. Muhadi, SH., melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Pasek Suparta, Selasa (28/7) mengungkapkan, jumlah warga yang diperkirakan terdampak kekeringan tersebar di 5 kecamatan, 19 desa, dan 67 dusun se-Lombok Utara.

“Berdasarkan pendataan lapangan, jumlah rumah tangga yang terdampak kekeringan sebanyak 8.661 KK,” kata Pasek.

Menurut sebaran dampak kekeringan, Pasek menyebut jumlah warga terdampak paling banyak di Kecamatan Bayan, yakni dengan 314 KK atau setara 10.130 jiwa. Warga bermukim di 6 desa (Senaru,

Sambik Elen, Akar-Akar, Akar-Akar dan Mumbulsari).

Menurut dusun, jumlahnya mencapai 27 dusun.

Setelah Kecamatan Bayan, disusul Kecamatan Kayangan. Di wilayah ini, warga terdampak ada di 3 desa (Gumantar, Salut dan Selengen) di mana warga bermukim di 14 dusun dengan 1.979 KK atau setara 6.094 jiwa.

Selanjutnya di Kecamatan Gangga, warga terdampak sebanyak 2.190 KK atau setara 5.964 jiwa. Warga tersebar di Desa Bentek, Gondang, Rempek, Sambik Bangkol dan Genggelang. “Sebaran warga terdampak di Kecamatan Tanjung menurun, hanya ada di 4 dusun di 2 desa (Medana dan Sokong) dengan jumlah 738 KK atau setara 1.913 jiwa,” sebutnya.

Terakhir di Kecamatan Pemenang, dimana sebaran warga terdampak diperkirakan sejumlah 610 KK atau setara 1.936 jiwa yang ada di 5 dusun di 3 desa (Malaka, Pabar dan Patim). (ari)

Pokir Dewan, Disnakeswan Lotim Libatkan APH Selong (Suara NTB) Rencana awal pelaksanaan pokok pikiran (pokir) DPRD Lombok Timur (Lotim) di lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) dianggarkan Rp 14 miliar. Akibat Corona Virus Disease (Covid-19), anggaran pokir 2020 dipangkas sehingga tersisa sekitar Rp 4 miliar.

Pokir para wakil rakyat mulai dalam proses pelaksanaan.

Guna memastikan tepat sasaran, Disnakeswan melibatkan aparat penegak hukum (APH).

“Kita libatkan APH dari kejaksaan dan kepolisian untuk mendampingi pelaksanaan pokir ini,” ungkap Kepala Bidang Peternakan, Chaerul Anwar menjawab Suara NTB, Selasa (28/7).

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempat anggaran dititip, pelaksanaannya pun diupayakan benar-benar tepat sasaran. Pihaknya tidak ingin, bantuan dari pemerintah untuk 43 kelompok sasaran pada tahun 2020 ini sekadar formalitas saja pelaksanaannya. Ada saat bantuan itu disalurkan saja, tapi selang beberapa waktu kemudian bantuan tersebut hilang.

“Kita ingin nanti saat penyaluran ke kelompok ternak ini langsung disaksikan para ang-

(Suara NTB/rus)

Chaerul Anwar gota dewan,” harapnya. Tahun ini tidak saja sapi, namun juga ada dalam bentuk bantuan kandang ternak, sapi dan ayam. Pengadaan ternaknya diharapkan mengutamakan ternak lokal.

Pelibatah APH, sambung Anwar untuk memastikan bahwa bantuan sosial tersebut benar-benar tepat sasaran.

Karenanya, sebelum dicairkan dilakukan pengecekan di lapangan keberadaan kelompok penerima bantuan. Di mana lokasi dan sasarannya harus jelas.

Antisipasi ternak harus benarbenar sampai ke peternak. (rus)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 29 Juli 2020

Halaman 5

Kerjasama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dinas Dikbud Sumbawa Rencanakan Belajar Tatap Muka Pertengahan Agustus Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa masih memperpanjang masa Belajar Dari Rumah (BDR) dari 1 Agustus hingga 15 Agustus. Setelah itu, sekolah baru bisa melakukan pembelajaran tatap muka dalam rangka kenormalan baru (new normal) di Sumbawa. Itupun harus ada izin tertulis dari Kepala Di-

nas Dikbud Sumbawa.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Dikbud Sumbawa, H. Sahril S.Pd, Selasa (28/7). Sekolah yang ingin menerapkan pola tatap muka pun tidak bisa sembarangan.

Ada mekanisme yang mesti ditempuh. Sekolah bersangkutan hanya boleh menerapkan tatap muka new normal setelan mendapat izin dari Dikbud. Sekolah sudah dapat

Jaksa Jemput Bola Klarifikasi Kasus Tumpang Sari Dompu (Suara NTB) – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, memilih jemput bola untuk klarifikasi kasus dugaan penyimpangan bantuan bibit jagung dan kedelai pada program tumpang sari tahun 2019. Ditandai agenda pemeriksaan langsung pejabat terkait di provinsi dan Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Rencananya, mulai dilakukan pasca Hari Raya Idul Adha 1441 H Jumat 31 Juli mendatang.

Kasi Intel Kejari Dompu, Indra Zulkarnain, SH., kepada wartawan di kantornya, Selasa (28/7) menjelas(Suara NTB/jun) kan, pada tahap pengumpIndra Zulkarnain ulan data dan bahan keterangan kasus tupang sari ini, pihaknya sudah membuat janji dengan Kadistan NTB serta Dirjen Kementan selaku PPK, termasuk penyedia bibit jagung di Surabaya. “Kami sudah komunikasi via telepon, daripada mereka ke sini lebih baik kami yang ke Jakarta untuk klarifikasi,” ungkapnya.

Klarifikasi para pihak tersebut sengaja diagendakan untuk menggali lebih jauh mekanisme pengajuan serta proses penyaluran bantuan bibit sampai ke tingkat petani. Baik itu Kelompok Tani (Poktan) dalam CPCL atau hasil realokasi.

Prinsipnya, lanjut dia, langkah yang diambil bagian dari upaya penyidik dalam mencari simpul terkait persoalan yang dilaporkan Insan Cita Institute (ICI) tersebut. “Untuk di daerah sampai Kadistanbun sudah kami periksa, keterangannya masih secara umum karena kita belum tahu simpulnya dimana, setelah kita minta keterangan semuanya baru bisa ketemu sampai dimana keterlibatan pihak dinas,” jelasnya.

Selain mengagendakan pemeriksan pejabat di provinsi dan kementerian, tim saat ini masih terus mengklarifikasi kelompok tani realoksi di Kecamatan Pekat. Polanya masih sama yakni penyidik mendatangi petani langsung ke wilayah masing-masing. “Dari beberapa orang yang sudah kita periksa, mereka menerima bantuan sesuai dengan BAST. Makanya kita periksa dulu semua 188 poktan itu supaya kita tahu mereka menerima atau hanya sebagian saja,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/ula)

BERITA ACARA - Ketua KPU Dompu, Arifuddin menyerahkan berita acara (BA) hasil perhitungan sementara kepada tim pasangan Mansyur – Aris Ansyari, Selasa (28/7) dini hari.

Pasangan Manis Serahkan 17.292 Dukungan Perbaikan

Dompu (Suara NTB) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Mansyur – Aris Ansyari dari jalur perseorangan menyerahkan kekurangan dukungannya ke KPU Dompu. Dari 15.944 dukungan yang kurang, sebanyak 17.292 dukungan yang dimasukkan ke sistem pencalonan (Silon) KPU. Penyerahan dukungan hasil perbaikan ini hanya diwakiliki oleh tim pasangan bakal calon menjelang akhir masa perbaikan, Senin (27/7) malam sekitar pukul 21.30 wita. Masih adanya dokumen yang kurang, sehingga tidak bisa langsung dihitung jumlah dukungan yang serahkan secara fisik. KPU pun memberi kelonggaran waktu perbaikan kekurangan berkas hingga pukul 24.00 wita dan dilanjutkan dengan penghitungan serta pengecekan dokmen yang dibawa.

Dokumen yang dicek Model B.1-KWK, Model B.1.1-KWK, dan Model B.2-KWK. Hasil pengecekan ini untuk memastikan jumlah yang lengkap dan tidak lengkap, sehingga bisa diterima KPU untuk dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual atas dukungan calon perseorang hasil perbaikan. Pengecekan bersama di KPU, Senin malam dilakukan hingga Selasa (28/7) dini hari pukul 01.00 wita.

Ada beberapa Desa di Kecamatan Manggelewa dan Kilo yang rampung dicek dokumennya. Diantaranya Desa Soriutu, Tekasire, Anamina, Tanju, Kampasi Meci, dan Desa Sukadamai untuk kecamatan Manggelewa. Di Kecamatan Kilo baru Desa Mbuju, Malaju, Kiwu, dan Desa Taropo. Dari 10 Desa dengan 1.350 dukungan yang dibawa, terdapat 171 dukungan yang dinyatakan tidak lengkap dan ditolak.

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Drs Arifuddin yang didampingi para komisioner KPU Dompu lainnya dan diawasi langsung 3 komisioner Bawaslu Dompu saat menerima berkas dukungan calon perseorangan hasil perbaikan, Senin (27/7) malam mengungkapkan, pemeriksaan dan penghitungan dukungan ini belum masuk pada tahapan verfidikasi dukungan secara administrasi atau faktual. Tapi pihaknya menghitung dan memeriksa untuk memastikan jumlah dukungan yang disampaikan memenuhi syarat dukungan yang harus dilengkapi atau tidak. “Syarat dukungan yang harus dilengkapi minimal 15.944 dukungan. Jika kurang dari itu, kita langsung tolak dokumennya,” kata Arifuddin.

Berdasarkana pantauan Suara NTB di KPU, proses pengecekan dokumen dan penghitungan masih berlangsung di KPU Dompu. Kemungkinan, proses pengecekan dan penghitungan akan berakhir hingga Selasa malam. “Kita masih punya waktu hingga 28 Juli untuk menyerahkan berita acara diterima atau ditolak dokumen hasil perbaikannya.

Waktu ini kita manfaatkan untuk menghitung dan memeriksa kelengkapan dokumen yang dibawa sesuai data yang di-input di Silon atau tidak,” terang Agus Setiawan, SH komisioner KPU Dompu lainnya. (ula)

mengajukan permohonan izin belajar tatap muka, 3-15 Agustus.

Dengan mekanisme, untuk jenjang PAUD dan SD, permohonan izin harus disampaikan kepada Kepala Dinas Dikbud melalui kordinator wilayah masing-masing.

Sementara untuk jenjang SMP, permohonan izin disampaikan kepada kepala dinas melalui Kabid Pembinaan SMP Dikbud

Sumbawa. “Jika pada saat nanti tatap muka new normal dilaksanakan, sekolah hanya dapat melaksanakan tatap muka dimaksud setelah dapat izin tertulis dari kepala dinas. Siapa pun yang terapkan tatap muka harus dapat izin,”terang H. Sahril.

Tak hanya itu, surat permohonan izin harus melampirkan surat permohonan izin kepala

sekolah, daftar rekapitulasi izin orang tua. Kemudian melampirkan deskripsi strategi atau metodologi tatap muka new normal yang akan dilaksanakan. Meski belum waktunya, Kadis mengakui sudah ada sejumlah SMP luar kota yang mengajukan permohonan tersebut.

Saat ini pihaknya tengah melakukan review terhadap sekolah bersangkutan. (arn/*)

(Suara NTB/ist)

H. Sahril

Korupsi Rababaka Rugikan Keuangan Negara Rp230 Juta Dompu (Suara NTB) – Penyidik tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, akhirnya mengantongi hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) kasus korupsi DD/ADD Desa Rababaka tahun 2018. Besarannya, berubah dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) awal Inspektorat, yakni Rp230 juta.

Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH., kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (28/7) menerangkan, dari belasan item program fisik dan non fisik yang menjadi sumber penyimpangan Kepala Desa Rababaka inisial TS, awalnya memang disebutkan kerugian negaranya Rp400 juta. Namun setelah PKN final pasca penetapan tersangka 21 Juli lalu, didapati kerugian hanya Rp230 juta. “Kalau itu kami kembalikan pada tim auditor Inspektorat. Karena ini prodak

mereka, kalau saya komentari prodaknya yang Rp400 juta atau Rp230 juta, keliru kami nanti,” ungkapnya.

Munculnya perbedaan LHP pada tahap penyelidikan dan penyidikan tersebut, sepenuhnya menjadi kewenangan Inspektorat yang akan mengomentari. Penyidik hanya fokus pada sisi hukum dengan melihat perbuatan pidana secara formil yang didukung kerugian keuangan negara.

Hasil PKN final tersebut, lanjut dia, pun akan dipapar-

kan sendiri tim auditor Inspektorat jikalau dibutuhkan keterangannya dalam persidangan. “Kita bisa menghitung tapi tidak diberikan kewenangan menghitung itu,” jelasnya.

Sementara disinggung alasannya belum melakukan penahanan terhadap tersangka TS, M. Isa Ansyori menjelaskan, dalam KUHAP langkah tersebut dapat diambil ketika memang ancaman hukuman lima tahun atau dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta

mengulangi perbuatannya.

Namun demikian, pihaknya belum melihat sejauh itu karena pertimbangan objektif maupun subyektif masih belum terpenuhi.

Pasca penetapan tersangka, pihaknya telah menerbitkan sprindik khusus dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. “Yang sudah ditetapkan sebagai tersangka memang baru satu. Kalau memang ada pihak lain yang turut terlibat atau ada andil dalam perbuatan itu, tidak menutup kemungkinan ada tambahan tersangka,” ujarnya.

Sementara Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Drs. H Muhibuddin yang dikonfirmasi via telepon sore kemarin terkait adanya perubahan kerugian negara dalam kasus

(Suara NTB/jun)

M. Isa Ansyori korupsi DD/ADD Desa Rababaka ini, belum bersedia memberikan keterangan. “Di kantor saja, belum bisa jawab ini,” tandasnya. (jun)

BPBD Tetapkan Status Siaga Kekeringan di Tiga Kecamatan

(Suara NTB/dok)

GILI KALONG - Pemandangan Gili Kalong di lihat dari akses jalan lintas Poto Tano – Sumbawa.

Gili Kalong Adopsi Konsep Pariwisata Kesehatan Taliwang (Suara NTB) PT. Gili Kalong Lestari (GKL) telah menyiapkan konsep pengembangan pariwisata di Gili Kalong, kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Salah satu pulau di gugusan pulau Gili Balu’ tersebut oleh perusahaan itu akan ditata dengan mengadopsi konsep pariwisata kesehatan (health tourism).

Sekretaris Bappeda Litbang KSB, Mars Anugerainsyah menjelaskan, baru-baru ini PTGKL telah mengajukan proposalnya tersebut ke Pemda KSB. Dan hal itu mendapat respon positif. “Pak bupati yang sejak awal Gili Kalong dikelola untuk pariwisata semakin setuju setelah melihat proposal PTGKL itu,” katanya kepada wartawan, Selasa (28/7).

Mars memaparkan, konsep pariwisata kesehatan yang akan diterapkan dalam pengelolaan Gili Kalong oleh PTGKL pada dasarnya bukan hal baru. Pada rencana pengembangan pariwisata nasional hal itu telah dituangkan. Konsep ini mengkolaborasikan kegiatan pariwisata dengan aktifitas pelayanan kesehatan. Sehingga para pengunjung

dalam sekali perjalanan ke satu destinasi bisa merasakan dua manfaat sekaligus.

“Jadi ketika datang ke Gili Kalong, pengunjung nantinya liburan sekalian bisa berobat atau sekedar benar-benar beristirahat dari rutinitas hariannya tanpa ada gangguan,” urai Mars.

Dalam proposal PTGKL, sejumlah fasilitas siap dibangun untuk mendukung konsepnya tersebut. Menurut Mars, perusahaan yang didanai oleh investor asal Swedia itu nantinya akan membangun beberapa fasilitas inti berupa hotel berbintang, klinik rumah sakit (medical tourism) dan fasilitas kebugaran (wellness tourism). “Kalau hotelnya rencananya antara bintang lima atau bintang empat,” sebutnya.

Selanjutnya ia menambahkan, pasar pariwisata Gili Kalong nantinya akan menyasar wisatawan luar negeri. Dan oleh PTGKL, segmen pasarnya tersebut telah disiapkan ke depannya. “Nickhlas yang mendanai PTGKL ini orang Swedia. Dan dia menyatakan sudah punya celah pasar, makanya dia siap mengelola Gili Kalong,” ungkap Mars.

Sementara itu ditanya mengenai kesiapan lapangan PTGKL memulai invetasinya di Gili Kalong? Mars mengaku, sementara ini PTGKL masih melengkapi seluruh syarat perizinannya. Perusahaan itu telah mendapatkan rekomendasi ruang dari Pemda KSB dan telah mendaftar ke sistem Online Single Submission (OSS) untuk izin berusaha. Terakhir yang perlu dilengkapi PTGKL adalah izin lokasi karena harus menunggu hasil pertimbangan teknis Badan Pertanahan Negara (BPN). “Untuk pertimbangan teknis BPN mereka sudah lengkapi syaratnya. Tinggal diserahkan selanjutnya tim BPN akan turun lapangan mengecek. Dan saya kira tidak terlalu lama karena Gili Kenawa tidak masuk kawasan hutan,” pungkasnya seraya mengungkapkan target aksi lapangan PTGKL. “Menurut mereka (PTGKL).

Kalau semua izin beres cepat, paling lambat akhir tahun mereka mulai membangun.

Tapi sebelumnya tentu kita akan awali dulu dengan sosialisasi ke masyarakat sekitar pulau,” demikian Mars. (bug)

Kerugian Negara di BPBD dan Dishub Belum Dikembalikan Dompu (Suara NTB) BPK menemukan kerugian negara dalam penggunaan anggaran tahun 2019 di Dinas Perhubungan dan BPBD Dompu dengan nilai sekitar Rp700 juta.

Temuan ini harus dikembalikan ke kas negara paling lambat 60 hari sejak surat Bupati diterima. Kerugian negara inipun belum satupun dikembalikan ke kas negara.

Hal itu disampaikan Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Drs H. Muhibuddin, MSI kepada Suara NTB kemarin. “Aturannya pengembalian itu maksimal 60 hari sejak diterimanya LHP (BPK). Tapi karena ini dalam pandemi Covid, sehingga dimaklumi sejak

(Suara NTB/ula)

H. Muhibuddin surat Bupati diterima. Surat Bupati kita sampaikan sudah lebih 1 bulan. Belum ada yang

mengembalikan,” katanya.

Jika hingga batas waktu belum juga dikembalikan, H. Muhibuddin mengaku, pihaknya akan menggelar sidang TPTGR dan menghadirkan para pihak yang bertanggungjawab atas kerugian negara tersebut.

Selain kerugian negara yang mencapai angka Rp700 juta di 2 SKPD ini, Inspektorat juga masih menelusuri anggaran di BPBD dan Dishub Dompu sekitar Rp300an juta.

Anggaran ini sudah di-SPJkan, sehingga anggaran lain bisa dicairkan. Lolosnya SPJ ini jugaa menjadi pertanyaan.

“Ini juga yang akan ditelusuri,” katanya. “Masih kita telusuri,” tambahnya. (ula)

Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa Barat, menetapkan status siaga bencana kekeringan di tiga kecamatan jelang puncak musim kemarau. Ketiga kecamatan dengan jumlah KK sebanyak 3.837 dan jiwa sebanyak 12. 964 ditetapkan lantaran kondisinya sudah semakin kritis. Bahkan anggaran sebesar Rp200 juta juga disiapkan untuk penanganannya.

“Status siaga bencana kekeringan sudah kita tetapkan mulai dari tanggal 7 Juli dengan nomor SK 188.4.45.924. Tahun 2020 sampai dengan masa kekeringan berakhir. Bahkan saat ini tim kami juga masih terus berada di lapangan untuk memantau kondisi di lima kecamatan lainnya,” ujar Kepala pelaksana (Kalak) BPBD kepada Suara NTB melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog) Hendra Ardiwinata, S. Pd, Selasa (28/7).

Penetapan status tersebut dilakukan dengan harapan dampak dari kekeringan yang terjadi saat ini bisa diminimalisir. Terutama di wilayah yang rentan kekeringan yakni di wilayah pesisir dan di kaki gunung. Seperti di desa Poto Tano, Kiantar, Kokarlian, dan Tua Nanga yang selalu menjadi langganan kekeringan setiap tahunnya. Sementara un-

tuk desa dan Kecamatan lain yang belum masuk kedalam SK tetap akan dipantau supaya bisa langsung ditangani dengan baik.

Sehingga tidak ada masyarakat yang komplain atas masalah kekeringan yang terjadi.

“Baru SK siaga kekeringan saja yang sudah kita keluarkan, jika kondisinya semakin parah maka status tanggap juga akan kita keluarkan sehingga penanganannya bisa semakin maksimal,” sebutnya.

Ketiga kecamatan yang masuk dalam status siaga bencana kekeringan yakni Kecamatan di Poto Tano dengan total enam desa dan jumlah keluarga terdampak mencapai 1.210 KK. Di Kecamatan Seteluk ada sekitar empat desa dengan jumlah KK terdampak mencapai 942 dan Kecamatan Taliwang sebanyak tiga desa dengan jumlah KK 508. Sedangkan untuk kecamatan Jereweh, hanya satu desa yakni desa Dasan Anyar.

“Desa- desa ini selalu menjadi langganan tiap tahunnya karena lokasinya yang berada di ketinggian serta berada di pesisir. Kita juga tetap akan memantau kondisi terkini di lokasi-lokasi tersebut,” pungkasnya. Dari ketiga kecamatan tersebut terdapat 13 Desa yang masuk dalam status siaga bencana kekeringan. (ils)

Rasyidi-Sudirman Gagal Dapat Tiket Jalur Perseorangan Sumbawa Besar (Suara NTB) Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan, Drs. H. Rasyidi dan H. Sudirman Malik S.Pd (Rasyidi-Sudirman) gagal mendapatkan tiket dari jalur perseorangan untuk pendaftaran calon. Setelah KPU Sumbawa menganggap pasangan ini tidak pernah menyerahkan berkas perbaikan dukungan hingga batas waktu yang ditentukan. Karena dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap.

“Terkait dengan dukungan perbaikan yang diserahkan bakal pasangan calon, RasyidiSudirman, memang tadi malam, menurut ketentuan di PKPU bahwa penyerahan di hari terakhir sampai pukul 24.00 Wita. Kami menunggu sampai batas terakhir, bakal pasangan calon dan tim beserta dokumennya itu mendekati jam 12. Ternyata dokumennya juga masih banyak yang belum ada. Termasuk form B1.1 belum sempat dicetak. Jadi bakal pasangan calon belum sempat juga menyerahkan ke kita. Di Silon sudah dimasukkan. Karena B1.1 itu adalah hasil cetakan dari Silon. Jadi belum sempat diprint. Soalnya syarat dokumen yang harus diserahkan ada 3, form B1KWK, form B1.1

(Suara NTB/ist)

M. Wildan dan form B2KWK nya. Itu satu kesatuan yang harus diserahkan,” terang Ketua KPU Sumbawa, M. Wildan, Selasa (28/7).

Ternyata, dalam form B1.1 yang dicetak hanya dua desa.

Yang lainnya belum sempat dicetak. Artinya pasangan ini tidak sempat menyerahkan ke KPU sampai batas terakhir. Sebab formnya tidak lengkap. “Artinya kita menganggap itu tidak ada perbaikan. Tidak ada proses perbaikan terkait dengan kekurangan hasil rekap di pleno di tingkat kabupaten tanggal 20 kemarin. Tidak ada penambahan waktu, itu sudah waktu terakhir,”tandas Wildan. (arn)

SUARA NTB Rabu, 29 Juli 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Dianggap Memberatkan Harus Tingkatkan SDM PERGURUAN Tinggi Swasta (PTS) perlu terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). PTS jangan sampai terlena dengan rutinitas sehingga peningkatan kualitas SDM sedikit diabaikan.

Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram, Dr. Halus Mandala, M.Hum., ditemui beberapa waktu lalu mengatakan, diperlukan peningkatan sumber daya manusia di PTS, salah satunya dengan melanjutkan kuliah bagi dosen. “Di mana-mana perguruan tinggi itu terlena dengan rutini(Suara NTB/dok) tas, lupa dengan penyiapan Halus Mandala SDM, tiba-tiba sudah sekian tahun ternyata dosen sudah mau pensiun,” katanya.

Saat ini, kata Halus, ada sebanyak delapan orang dosen STP Mataram yang tengah menempuh pendidikan doktoral atau S3. Beberapa waktu lalu ia memanggil satu per satu dosen yang tengah menempuh pendidikan S3. Ia ingin memberikan motivasi dan penekanan agar di masa pandemi Covid-19, mereka lebih giat lagi menyelesaikan studi.

“Harus memanfaatkan peluang, bila perlu masa sekarang khusyuk di rumah menyelesaikan disertasi, jangan terlena.

Sekarang saya ingin mereka fokus,” katanya.

Menurut Halus, sebanyak delapan orang dosen STP Mataram yang tengah melanjutkan kuliah S3 sebagai upaya pihaknya meningkatkan SDM. Ia menekankan, peningkatan SDM harus dilakukan lebih awal. “Sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia, kita ini selalu ketinggalan dari sisi SDM,” katanya.

Diakuinya, peningkatan SDM dosen tidak hanya dari melanjutkan kuliah. Namun untuk kali ini memang ditempuh dari sisi pendidikan. Selain sisi pendidikan, ada juga dari sisi kenaikan pangkat dan cara lainnya.

“Sekarang ini kan semuanya sedang lesu, inilah ujian, cobaan, bagaimana orang bisa mengelola dirinya,” ujarnya.

Di samping itu, selama pandemi Covid-19 ini, pelaksanaan perkuliahan di STP Mataram dilaksanakan secara jarak jauh untuk mencegah penularan Covid-19. Meski demikian, STP Mataram tetap berupaya meningkatkan kreativitas mahasiswa dengan pemberian tugas praktis.

STP Mataram memberikan tugas praktis ke mahasiswa dengan pemberian nilai ekuivalen dengan mata kuliah. Halus mencontohkan, untuk mata kuliah produk, mahasiswa masak atau membuat minuman, atau jajanan di rumah. Kemudian produk itu dijual secara daring. “Yang melaporkan itu di-ekuivalenkan dengan mata kuliah, mereka dapat nilai tambah. Mereka tidak diam saja di rumah,” ujarnya.

Halus juga mengatakan, pihaknya memberikan kesempatan kepada mahasiswa memasarkan atau menjual produk yang ada di kampus, seperti menjual kamar hotel atau paket acara di Hotel Lombok Vaganza milik STP Mataram. “Bagi mereka yang bisa menjual produk, di-ekuivalenkan dengan nilai mata kuliah marketing,” katanya.

Mahasiswa juga diberikan kesempatan mengikuti seri webinar terutama berkaitan dengan bisnis. Bagi mahasiswa yang mengikutinya, nilainya di-ekuivalenkan dengan nilai Satuan Kredit Partisipasi (SKP). Begitu juga bagi mahasiswa yang mengikuti lomba dan dapat juara bisa mendapatkan nilai.

“Di STP Maaram menerapkan dua kredit, Sistem Kredit Semester (SKS) dan SKP. Mahasiswa boleh tamat kalau sudah mencapai 100 SKP bagi S1, dan 75 SKP untuk DIII,” katanya. (ron)

Lebih Banyak Waktu di Rumah

Mahasiswa Didorong Perdalam Materi Kuliah Mataram (Suara NTB) Sudah berbulan-bulan pemerintah mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tinggal di rumah saja. Ini karena penyebaran virus corona atau Covid-19 kian masif. Bagi mahasiswa yang juga mengikuti pembelajaran jarak jauh, tentu merasa jenuh karena setiap hari berada di rumah.

Rektor Universitas 45 Mataram, Dr. Evron Asrial, menyebut, banyak hal yang bisa dilakukan mahasiswa selama di rumah agar tidak membosankan. Selain mereka harus mengerjakan tugas-tugas kuliah, lebih banyak waktu berada di rumah harus dimanfaatkan untuk memperdalam materi kuliah.

“Jiika sudah menyelesaikan tugas-tugas kuliah, tentu mereka punya waktu luang. Jadi, bisa pakai untuk memperdalam materi kuliah,” ujarnya.

Caranya ialah bisa dengan membuat buku catatan khusus yang berisikan rangkuman materi kuliah selama mahasiswa berada di rumah. Tentu saja ini bisa sangat bermanfaat saat mereka nantinya sudah aktif ke kampus dan tidak akan keteteran materi kuliahnya.

Selain memperdalam materi kuliah, mahasiswa juga diingatkan untuk lebih rajin membaca buku. Ada banyak pilihan dalam membaca buku. Semua buku memiliki manfaat sesuai kebutuhan. Budaya membaca harus hidup di tengah mahasiswa. Adanya pandemi bisa jadi momentum membangkitkan semangat membaca.

“Ketika ada waktu luang, sebaiknya dipakai untuk membaca buku. Bisa buku novel, fiksi, biografi, atau buku kuliah juga bisa,” jelasnya.

Harapannya ialah agar kebiasaan baik selama di rumah ini bisa terus dilakukan atau menjadi kebiasaan nanti. “Tapi pada saat situasi darurat corona ini bisa juga untuk membaca berita atau informasi yang baik,” jelasnya.

Di samping itu, kata dia, ada banyak hal positif yang bisa dilakukan mahasiswa saat sekarang ini. Situasi berubah berdampak pada menjamurnya seminar pendidikan online.

Kegiatan ini bisa saja diikuti mahasiswa untuk mendapatkan wawasan tambahan yang lebih luas lagi. ‘’Selain ikut pembelajaran daring, juga bisa menyusun jadwal lain. Misalnya jadwal bimbingan dengan dosen. Namun tentunya dilakukan secara daring. Jadi, jadwal akan tersusun dengan rapi dan tidak ada yang terlewatkan. Ini juga bisa melatih kedisiplinan meski berada di rumah aja,” jelasnya. (dys)

Dinas Dikbud NTB akan Evaluasi BDR Mataram (Suara NTB) Sejumlah pihak menyoroti Belajar dari Rumah (BDR) secara daring yang dianggap memberatkan siswa, karena banyaknya materi yang diberikan. Oleh karena itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan mengevaluasi pelaksanaan BDR fase II yang dimulai awal tahun ajaran baru ini.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., pada Selasa (28/7) mengakui ada sejumlah guru dan kepala sekolah yang mengatur pembelajaran daring dengan tidak optimal, sehingga terasa terlalu memberatkan siswa.

Oleh karena itu pihaknya akan mengevaluasi pembelajaran dari di BDR fase II ini setelah berjalan selama dua minggu.

“Saya akan evaluasi setelah berjalan dua minggu,” katanya.

Banyak pihak juga yang menyoroti siswa miskin kesulitan melaksanakan BDR secara daring. Aidy menyampaikan, sekitar 15 sampai 20 persen siswa kurang mampu secara ekonomi ada di satuan pendidikan. Ia menegaskan, mereka harus difasilitasi saat pembela-

jaran daring. Menurutnya siswa miskin boleh menggunakan fasilitas sekolah. “Karena jumlah sedikit, tidak mengakibatkan kerumunan orang, penjarakan fisik bisa diterapkan,” katanya.

Selain itu, Aidy menjelaskan, siswa miskin juga harus difasilitasi dengan kunjungan rumah oleh sekolah. Menurutnya, sejumlah satuan pendidikan sudah menerapkan kunjungan rumah sebagai bagian dari BDR. “Itu yang kita sebut dengan home visit. Evaluasi saya, sampai Sabtu minggu lalu sudah berjalan,” katanya.

Sementara itu, sejumlah sekolah juga menyiapkan strategi pemberian materi kepada siswa yang tidak memiliki sarana daring, salah satunya melalui kunjungan rumah

(Suara NTB/dys)

INGATKAN - Kepala Kemenag Loteng H. Jalalussayuthy meminta kepala madrasah di Loteng menggunakan dana BOS sesuai juknis dalam sebuah acara di MTs Nurul Ihsan Desa Sukarara Kecamatan Jonggat.

Penggunaan Dana BOS di Masa Covid-19 Harus Sesuai Juknis Praya (Suara NTB) Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Tengah harus sesuai dengan petunjuk teknis (juknis). Hal itu disampaikan Kepala Kantor Kemenag Lombok Tengah, H. Jalalussayuthy di acara Sosialisasi Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) di Aula MTs. Nurul Ihsan Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Selasa 928/7).

Kegiatan ini diikuti sebanyak 76 Kepala MTs Lingkup Kelompok Kerja Madrasah (KKM) MTs Negeri 2 Lombok Tengah.

“Karena saat ini masih dalam kondisi tidak normal, maka penggunaan dana BOS pada masa Covid-19 ini harus dimanfaatkan untuk pembelanjaan yang mendukung kegiatan-kegiatan pembelajaran online,” ujarnya.

Tentu saja, penggunaan dana BOS ini harus mengacu pada protokol kesehatan, seperti pen-

gadaan masker, hand sanitizer, alat pengukur suhu, sabun cuci tangan, juga untuk pengadaan atau pembelian kuota internet bagi guru dan peserta didik.

Sementara terkait dengan desain pembelajaran, mantan Kabid PAIS Kemenag ini menegaskan sesuai edaran Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi NTB, kegiatan belajar mengajar saat ini tidak boleh tatap muka. Pembelajaran dilaksanakan dengan sistem jarak jauh (online) alias Belajar Dari Rumah (BDR).

Sebelumnya, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Lombok Tengah H. Kemas Burhan, mengimbau kepada seluruh kepala madrasah yang hadir dalam acara sosialisasi tersebut untuk betul-betul memperhatikan, membaca dengan seksama juknis BOS yang ada, sehingga pada tataran eksekusi pengelolaan BOS tidak salah sasaran. Kemas Burhan juga berharap pelaksanaan keg-

iatan BDR berjalan .

“Untuk kegiatan pembelajaran online semoga dapat berjalan baik dan lancar. Kepada para kepala madrasah untuk dapat memonitoring pelaksanaan belajar virtual tersebut dengan maksimal. Pastikan bapak ibu guru dan peserta didik memiliki koneksi internet lancar, sehingga sasaran yang ingin dicapai dalam setiap pembelajaran dapat terwujud,” harapnya.

Mantan Kepala MTs Negeri 1 Lombok Tengah ini mengajak semua civitas madrasah untuk mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai covid 19.

Sementara itu Kepala MTs Negeri 2 Lombok Tengah Masdiono, menjelaskan, kegiatan pembelajaran di lingkup MTs N 2 Loteng sudah berjalan sejak tanggal 17 Juli 2020 dengan tetap mengacu kepada edaran gubernur dan Kanwil Kemenag NTB yaitu pembelajaran online atau belajar dari rumah. (dys)

BELAJAR dari Rumah (BDR) secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) memang menjadi tantangan bagi guru dalam penerapannya. Banyak pihak juga yang menyoroti praktik BDR yang dianggap masih memberatkan siswa.

Oleh karena itu guru diminta menyesuaikan kreatif dan inovatif dalam pembelajaran.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Yusuf pada Selasa (28/7) mengatakan, sebagai pengurus PGRI, guru untuk melakukan refleksi sebelum melaksanakan BDR fase II. Menurutnya, pertama yang harus dilakukan untuk membuka perangkat pembelajaran. “Menyesuaikan perangkat selanjutnya kita sederhanakan, bukan perangkat saja yang kita sederhanakan tetapi konten atau materi ajar juga harus disederhanakan,” katanya.

Kedua, kata Yusuf, guru sebaiknya jangan melakukan penilaian seperti di saat melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas. Penilaian di saat pandemi Covid-19 bersifat sederhana bukan mengacu kepada KKM atau ketuntasan kurikulum. “Kami mengajak teman-teman guru khususnya anggota PGRI untuk berbenah diri, melakukan inovasi, kreativitas dalam pembelajaran,” ujarnya.

Di samping itu, ia menjelaskan, pembelajaran fase transisi atau adaptasi kali ini, sesuai edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 atau merdeka belajar kedua, di mana guru cukup membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) satu lembar. Intinya terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-

(Suara NTB/dok)

Yusuf langkah kegiatan pembelajaran di dalamnya berisi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Dan, terakhir asesmen atau penilaian.

“Guru membuat analisis materi pelajaran, mana yang merupakan materi esensial dan difokuskan kepada pembelajaran berbasis projects base learning yang waktunya bisa dikerjakan dalam waktu 3-4 hari, jadi bukan setiap hari,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Mataram, Syarafudin menjelaskan, pihaknya memberikan penjelasan agar sekolah memberikan materi esensi atau materi pokok sesuai dengan standar kompetensi lulusan, bukan memberika materi pengembangan. “Memang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan tidak harus menuntaskan kurikulum, tapi kalau bisa menuntaskan kurikulum malah bagus,” ujarnya. (ron)

Lomba Mahasiswa LPTK Se-NTB

Mahasiswa FKIP Raih Juara di Empat Mata Lomba Mataram (Suara NTB) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram) telah mengadakan Lomba dari Rumah, Mahasiswa Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) se-NTB pada Masa Pandemi Covid-19. Lomba terdiri dari 4 cabang mata lomba yakni, Lomba Essai, Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI), Lomba Media Pembelajaran, Lomba Micro Teaching. Pada lomba itu mahasiswa perwakilan FKIP Unram meraih juara pada empat mata lomba tersebut.

Dekan FKIP Unram Prof. Dr. H. A. Wahab Jufri, M.Sc., menjelaskan lomba diikuti 73 peser-

ta dari 5 perguruan tinggi seNTB yakni Unram, Universitas Islam Negeri Mataram (UIN Mataram), Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma), Universitas Samawa, dan STKIP Bima. Adapun jumlah peserta untuk masing-masing lomba adalah 31 peserta untuk Lomba Essai, 10 peserta untuk Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI), 13 peserta untuk Lomba Media Pembelajaran, dan 18 peserta untuk Lomba Micro Teaching.

“Adapun penilaian lomba yang masuk diseleksi menjadi 10 besar berdasarkan kesesuaian tema, keaslian, memanfaatkan unsur teknologi dan bersifat inovatif, serta belum pernah dilo-

MAN 1 Lotim Habiskan Rp32 Juta Per Bulan via ponselnya, Senin (27/7).

Diakuinya, selama ini internet menjadi kendala kegiatan belajar mengajar, sehingga diputuskan untuk pengadaan kuota agar memudahkan akses. Berbeda dengan kelas X katanya belum maksimal, karena belum ada keputusan bersama dengan para wali siswa. Sehingga aktivitas belajar daring kepada siswa kelas X ini banyak dengan menggunakan aplikasi WhatsApp Group.

Nurul Wathoni menyebut, MAN menggunakan aplikasi e-larning untuk kegiatan kelas daring. Aplikasi yang disiapkan khusus oleh Kementerian Agama. Ada aplikasi layanan video. “Inilah yang banyak memakan pulsa, karenanya bu-

(Suara NTB/dok)

H. Aidy Furqan kan izin untuk bisa melakukan simulasi pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru setelah memenuhi persyaratan.

Simulasi dilaksanakan pada fase transisi. Selama fase transisi sekolah melakukan persiapan menuju fase kebiasaan baru dengan berbagai kegiatan yang sudah diatur di petunjuk teknis. (ron)

BDR, Guru Harus Kreatif

Subsidi Kuota Internet Siswa

Selong (Suara NTB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lombok Timur (Lotim) memberikan subisidi kuota internet Rp 50 ribu per siswa per bulan. Kuota internet itu digunakan untuk memudahkan akses layanan internet dalam kegiatan belajar mengajar siswa. Jika diakumulasi, pembelian kuota untuk 650 siswa kelas XI dan XII ini sebesar Rp32 juta per bulan. Belum lagi untuk internet para guru Rp 5 juta per bulan.

“Kegiatan ini baru bisa dilaksanakan untuk kelas XI dan XII, sedangkan untuk kelas X masih belum bisa maksimal kita laksanakan,” ungkap Kepala MAN 1 Lotim, M. Nurul Wathoni menjawab Suara NTB

atau secara luring. Salah satunya SMAN 2 Labuapi.

Kepala SMAN 2 Labuapi, H. Abdul Khalik, S.Pd., mengatakan, pihaknya akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Namun pihaknya terus memantau beberapa siswa yang tidak memiliki ponsel, atau memiliki masalah dengan kuota internet. Jika seperti itu, pihaknya akan melakukan kunjungan rumah atau home visit kepada siswa.

Dinas Dikbud NTB telah membuat edaran ke sekolah tentang petunjuk layanan pendidikan. Layanan Pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021 dilaksanakan melalui fase transisi sejak Senin (13/7) sampai dengan Minggu (13/9). Fase penyesuaian kebiasaan baru dilaku-

kan paling cepat bulan September 2020. “Layanan proses belajar mengajar pada Fase Transisi dilakukan melalui kegiatan BDR fase II,” katanya.

Sekolah juga diminta menyiapkan materi pelajaran atau penugasan pada setiap mata pelajaran untuk melayani kegiatan BDR fase II sesuai dengan kondisi dan daya dukung di setiap sekolah. Aidy menjelaskan, selama fase transisi sekolah melakukan persiapan menuju fase kebiasaan baru antara lain dengan mengisi data periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan. Juga menyiapkan fasilitas protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan dan sabun, cairan pembersih tangan, masker, dan lainnya.

Di samping itu, menyiapkan materi esensi dan non esensi menjadi bahan ajar atau penugasan untuk kegiatan tatap muka dan kegiatan BDR. Sekolah juga bisa mengaju-

tuh kuota internet yang besar,” akunya.

Subsidi kepada siswa rencana diberikan sampai bulan Agustus mendatang. Bulan September mendatang sudah ada edaran baru lagi dari Kemenag untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.

Selain kuota internet, siswa yang tidak punya laptop dan disediakan laptop di madrasah. Ada sekitar 50 laptop.

Para siswa ini juga banyak yang mondok di belakang madrasah, sehingga bisa datang juga ke madrasah.

Pihak madrasah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mensukseskan pelaksanaan belajar daring. Watho-

ni menambahkan anggaran sekolah harus berpihak pada siswa seperti pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana belajar berupa jaringan internet termasuk juga membagikan buku mapel pada siswa secara gratis. Disebut sebanyak 17 buku dari 21 buku mata pelajaran sudah dibagibagikan kepada para siswa.

Kebijakan MAN 1 Lotim ini diapresiasi Kantor Kemenag Lotim. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kemenag NTB, H. Zamroni Aziz mengatakan semangat dan tata kelola pendidikan di MAN 1 Selong patut dicontoh. Penyediaan fasilitas internet ini bisa dari iuran BPP dan juga anggaran BOS. (rus)

mbakan sebelumnya,” ujar Prof.

Wahab Jufri dalam keterangannya, Selasa (28/7).

Menurutnya, lomba yang diadakan oleh FKIP bertujuan untuk menumbuhkan ide-ide, mengembangkan kemampuan para mahasiswa, meningkatkan kreativitas yang kemudian dituangkan dalam suatu karya yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi.

Dia juga mengharapkan lomba seperti ini tetap diadakan setiap tahun guna untuk memfasilitasi ide-ide mahasiswa yang tidak dapat tertuang dalam proses perkuliahan. Mengingat situasi sekarang juga yang belum memungkinkan untuk bertatap muka, baik melaksanakan perkuliahan atau perlombaan, sehingga lomba dari rumah menjadi suatu wadah yang sangat pas untuk menumbuhkan ideide dan mengembangkan kemampuan para mahasiswa.

“Pengumuman Pemenang Lomba dilakukan pada 20 Juli lalu dan dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan, dengan tetap memakai masker dan menjaga jarak,” jelasnya.

Untuk pemenang Lomba Essai diantaranya adalah Juara 1 yang diraih oleh Nurhidayatul Maulida (PGSD, Universitas Mataram), Juara 2 diraih oleh Nurul Aulia (PGSD, Universitas Mataram), Juara 3 diraih oleh Agus Mulia Bakti (Pendidikan Fisika, Universitas Pendidikan Mandalika), Juara Harapan 1 diraih oleh Yulia Indrayana Sopya (Pendidikan Kimia, Universitas Mataram), Juara Harapan 2 diraih oleh Rangga Alif Faresta (Pendidikan Fisika, Universitas Mataram), dan Juara Harapan 3 diraih oleh Jumaedi

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Foto bersama para pemenang Juara LKTI dan Esai yang digelar Unram pekan kemarin.

(PPKn, Universitas Mataram).

Adapun pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah yakni Juara 1 diraih oleh Lalu Riki Gita Sukma (Pendidikan Matematika, Universitas Mataram), Juara 2 diraih oleh Sultan Fakhrur Rassyi (Pendidikan Kimia, Universitas Mataram), Juara 3 diraih oleh Sarah Seri Rahayu (Pendidikan Sosiologi, Universitas Mataram), Juara Harapan 1 diraih oleh Nurhasanah (Pendidikan Matematika, Universitas Mataram), Juara Harapan 2 diraih Rabiatun Adawiah (Pendidikan Kimia, Universitas Mataram), Juara Harapan 3 diraih oleh Nofryanti Mulya Putri (Pendidikan Kimia, STKIP Bima).

Sedangkan pemenang Lomba Micro Teaching adalah Juara 1 diraih oleh Siti Laelatul Aini (PPKn, Universitas Mataram), Juara 2 diraih oleh Baiq Rachmawatin Ramadhana (Pendidikan Matematika, Universitas Mataram), Juara 3 diraih oleh Siti Nurul Yaqutu Burhani (Pendidikan Kimia, Universitas Mataram), Juara Harapan 1 diraih oleh Icha Putri Handayani (Pendidikan Sosiologi, Universitas

Mataram), Juara Harapan 2 diraih oleh Raka Panji Satria (Pendidikan Fisika, Universitas Mataram), dan Juara Harapan 3 diraih oleh Rizka Ramdhani (Pendidikan Fisika, Universitas Mataram).

Adapun pemenang Lomba Media pembelajaran yakni Juara 1 diraih oleh Sukma Fatiah (Pendidikan Fisika, Universitas Mataram), Juara 2 diraih oleh Yulianti (Pendidikan Fisika, Universitas Samawa), Juara 3 diraih oleh Muhammad Ari Kusumawadi (Pendidikan Fisika, Universitas Mataram), Juara Harapan 1 diraih oleh Lili Mantika Shoalichin (Pendidikan Biologi, Universitas Mataram), Juara Harapan 2 diraih oleh Nelfitri (Pendidikan Fisika, Universitas Samawa), dan Juara Harapan 3 diraih oleh Alfandi (PGSD, Universitas Mataram).

“Kepada para Pemenang Lomba dari Rumah Mahasiswa LPTK se-NTB pada Masa Pandemi Covid-19 4, diucapkan selamat, semoga setelah ini tetap berkarya, dan memapu mengharumkan nama baik universitas masingmasing,” ujarnya. (dys)

SUARA NTB Rabu, 29 Juli 2020

POLHUKAM

Halaman 7

Pilkada KLU

Joda Akbar Targetkan Diusung Koalisi Besar Mataram (Suara NTB) – Pasangan Djohan Sjamsu-Danny Carter Febrianto Ridwan atau akrab disebut pasangan Joda Akbar dipastikan sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) dukungan dari tiga partai politik, yakni, PKS, PKB dan Partai Gerindra.

Namun demikian dengan dukungan tiga koalisi parpol itu, paket Joda Akbar belum percaya diri untuk menggelar deklarasi dalam waktu dekat ini. Pihaknya baru akan melakukan deklarasi setelah Partai Golkar dan Nasdem menyusul menerbitkan SK dukungan ke pasangan Joda Akbar. “Ya Joda Akbar akan deklarasi setelah ada kepastian dukungan dari Golkar dan

NasDem,” ungkap ketua DPC Partai Gerindra, Sudirsah Sujanto, Selasa (28/7) kemarin.

Disampaikan Sudirsah, pihaknya saat ini sedang intens dan aktif melakukan lobi politik ke dua parpol tersebut. Dirinya sangat optimis arah dukungan dua parpol tersebut akan jatuh kepada pasangan Joda Akbar. Pasalnya dalam komunikasi politik yang telah dibangun banyak kesepaha-

man dan kecocokan antara paket Joda Akbar dan dua parpol itu terkait kepentingan di Pilkada KLU. Dengan bergabungnya dua parpol itu dalam gerbong koalisi pendukung pada DjohanDanny akan makin memperkuat dukungan, karena pasangan Joda Akbar akan didukung koalisi besar di Pilkada KLU. “Target kita bangun koalisi besar,” tandas

Anggota DPRD NTB dapil Lobar-KLU tersebut.

Baginya, dengan banyak parpol turut bergabung di koalisi parpol pengusung paket Joda Akbar, tentu peluang kemenangan di Pilkada KLU makin terbuka lebar. Sehingga pihaknya tetap membuka peluang bergabung parpol lain.

Ditegaskannya, Joda Akbar sudah final diusung koalisi empat parpol. PKS, PKB, Gerindra dan PDIP. Kendati, sejauh ini pihaknya masih menunggu terbit SK dukungan parpol berlambang moncong putih tersebut.

Namun begitu. Dia memastikan arah dukungan PDIP sudah fi-

nal. “Pak Djohan dan Danny saat ini sedang di DPP PDIP. Mereka diundang terkait rencana penerbitan SK dukungan di Pilkada KLU,” paparnya.

Sementara itu, anggota desk Pilkada DPD PDIP NTB, Raden Nuna Abriadi membenarkan bahwa DPP PDIP sedang memangil balon kada peluang didukung dan usung di lima Pilkada/kabupaten kota di NTB, yakni Pilkada KLU paket Joda Akbar, Pilkada Loteng paket Dwi-Normal, Pilkada Sumbawa paket Haji Mo-Novi, Pilkada Dompu paket Ruslan-Nasaruddin dan Pilkada Bima paket Irfan-Herman Edison.

Mesin Politik Golkar Terbelah

Mohan Yakin Kekuatan Figur Lebih Dominan Tentukan Kemenangan Mataram (Suara NTB) – Meskipun Partai Golkar memutuskan mendukung pasangan H. Mohan Roliskana-TGH. Mujiburahman (Harum) di Pilkada Kota Mataram. Namun loyalis pendukung Partai Golkar dipastikan tetap akan terbelah. Hal itu tak bisa dihindari, karena salah satu calon juga tercatat sebagai kader Golkar.

Basis dukungan akar rumput Golkar diperkirakan akan terpecah ke tiga pasangan calon, pertama yang pasang Harum, kedua ke pasangan Baihaqi-Diyah (Suara NTB/dok) Ratu Ganefi. Diketahui H. Mohan Roliskana Baihaqi sendiri merupakan kader Golkar yang saat ini menjabat wakil Ketua AMPG DPD I Golkar NTB. Selain itu, Baihaqi juga merupakan menantu dari Sekretaris DPD I Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda. Tentu sekali gerbong loyalitas Baihaqi di Golkar akan ikut memenangkan pasangan Baihaqi-Diyah.

Kemungkinan dukungan loyalitas Golkar juga akan mengarah ke pasangan Makmur-Ahda. Bagaimanapun juga, Ahda merupakan anak dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang juga punya loyalis tersendiri di Golkar tentu akan lebih mendukung Ahda.

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Mataram, H. Mohan Roliskana yang dikonfirmasi terkait hal itu, juga tak menampik jika pendukung Partai Golkar tidak sepenuhnya mendukung dan memenangkan pasangan Harum. “Bagi saya tidak ada masalah meskipun masih memiliki irisan-irisan yang sama dengan calon yang lain. Kami optimis karena kami punya basis dukungan sosial yang sudah cukup lama kami rawat. Mudah-mudahan itu bisa kami pertahankan,” ucap Mohan baru-baru ini.

Bagi Mohan, partai politik hanya alat perjuangan dalam memenangkan kontestasi Pilkada. Akan tetapi, faktor utama pemenangan dalam Pilkada, tidak bisa dilepaskan dari peran figur pasangan calon. Figur calon merupakan penentu paling besar kemenangan dalam sebuah Pilkada.

“Saya rasa kapasitas personal figur barang kali lebih kuat menentukan dalam Pilkada. Bukan berarti bermaksud mengecilkan kekuatan mesin partai, partai tetap sebagai alat politik utama perjuangan memenangkan pilkada,” katanya. Dari hasil survei elektabilitas figur calon di Pilkada Kota Mataram. Posisi elektabilitas pasangan Mohan-Mujib masih cukup baik. Hal itulah jadi modal utama untuk terus meningkatkan semangat perjuangannya.

“Untuk menyemangati teman-teman, tapi seperti yang diketahui dari sejumlah lembaga survei yang kredibel, hasil survei kita dalam posisi yang cukup baik. Tetapi yang paling penting kita harus bisa memahami psikologi politik itu, butuh kecermatan dan ketelitian, karena situasi dinamika politik terus bergerak dinamis dan berkembang,” katanya. “Oleh karena itu kami akan terus bekerja keras mempertahankan dan meningkatkan dukungan masyarakat. Kita tahu calon yang maju ini semuanya baik. Ketika meraka memutuskan ikut berkontestasi di Pilkada, tentu punya semangat yang sama seperti kami untuk mengabdi kepada masyarakat Kota Mataram,” katanya. (ndi)

Sudirsah Sujanto

Program Asimilasi Napi Bandel Dicabut

Kasus Kekerasan Anak Meningkat ENAM bulan awal 2020 menjadi mimpi buruk bagi upaya perlindungan anak.

Polda NTB mencatat peningkatan penanganan kasus kekerasan anak yang meningkat sampai 55,8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak membuat pelaku kekerasan melunak.

“Selama Januari sampai Juni ini ada 187 kasus kekerasan anak yang diselidiki,” beber Kasubdit IV Remaja Anak Wanita Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati ditemui akhir pekan lalu perihal refleksi (Suara NTB/why) Hari Anak Nasional.

Ni Made Pujewati Dia menjelaskan, pada periode yang sama pada tahun 2019, kasus kekerasan tercatat 120 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 ini, maka ada peningkatan 67 kasus atau setara 55,8 kasus.

Hampir setengah dari total kasus sebelumnya. Pujewati menambahkan, jenis kekerasan terhadap anak yang paling besar adalah persetubuhan dengan 77 kasus, disusul pencabulan dengan 35 kasus, dan penganiayaan 34 kasus.

Kasus terbanyak terjadi di Dompu dengan 31 kasus, kemudian Lombok Tengah 28 kasus, dan Sumbawa 24 kasus.

“Jadi di masa pandemi ini, masyarakat kan diimbau diam di rumah. Kita asumsikan pengawasan meningkat tetapi ternyata tidak demikian. Ini yang terjadi malah sebaliknya,” jelasnya. Dia menganalisa faktor pandemi ini juga memang belum tentu menciptakan kondisi anak dalam kondisi rentan terhadap kekerasan seksual. Namun, seharusnya orang tua atau pihak keluarga menjadi lebih kuat komitmen dalam mengawasi anak.

“Memang tidak bisa dipungkiri juga para pelaku ini adalah orang-orang yang dekat dengan anak, atau sekurangnya orang yang dikenal oleh korban anak tersebut sehingga anak dalam kondisi rentan,” pungkas Pujewati. (why)

Arah dukungan PDI-P di lima pilkada itu kemungkinan besar akan diumumkan pada pengumuman tahap ketiga. Meski dirinya belum bisa memastikan apakah pengumuman tahap ketiga akan dilakukan akhir Juli atau awal Agustus. “Soal kapan diumumkan, kita masih tunggu kepastian dari DPP,” pungkasn y a . (ndi)

(Suara NTB/Satresnarkoba Polresta Mataram)

DIAMANKAN - Pelaku dan barang bukti peredaran sabu 90,71 gram diamankan di Mapolresta Mataram, Senin (27/7) petang usai penggerebekan di Babakan, Sandubaya, dan Cakranegara Barat, Cakranegara, Mataram.

Tujuh Orang Diamankan Terkait Peredaran 90,71 Gram Sabu Mataram (Suara NTB) – Polresta Mataram mengamankan tujuh orang dalam pengungkapan kasus 90,71 gram sabu di kawasan Cakranegara dan Sandubaya, Mataram. Mereka diduga terlibat dalam transaksi narkoba yang terekam kamera CCTV. Masih diselidiki keterkaitannya dengan jaringan bandar besar.

Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson menjelaskan, penggerebekan dimulai dari sebuah rumah di Babakan, Sandubaya, Kota Mataram pada Senin (27/7) petang sekitar pukul 19.00 Wita. “Pemilik rumah berinisial ZB melarikan diri. Tetapi kita bisa amankan temannya yang berinisial INB alias D,” ucapnya dikonfirmasi Selasa (28/7) kemarin.

Mereka digerebek pada saat sedang membungkus sabu ke dalam plastik kecil kemasan eceran. Di lantai kamar ditemukan dua plastik klip sabu seberat 0,80 gram dan sebuah buku catatan transaksi. Bukti yang berserakan di lantai itu membuat tim

menggeledah seluruh isi rumah. Akhirnya di dalam lemari plastik di kamar yang sama ditemukan sebungkus plastik hitam berisi sabu.

“Di dalam plastik itu ada 12 paket besar. Satu plastik ada yang isinya 64,26 gram.

Sisanya sudah dipoket kecilkecil,” terang Ericson. Poketan kecil itu sudah dalam kemasan siap edar. Masingmasing ada yang berisi 1,12 gram; tiga plastik berisi 1,63 gram; lima plastik berisi 2,65 gram; 10 plastik berisi 4,17 gram; 10 plastik berisi 4,63 gram; 10 plastik berisi 4,51 gram; 10 plastik berisi 4,36 gram; dua plastik berisi 2,57 gram.

“Total barang bukti yang kita sita dari rumah itu ada 90,71 gram. Ada juga bukti timbangan elektronik. Ini yang kita dalami apakah indikasinya dia ini pengedar atau bandar,” jelasnya. INB juga digeledah sehingga ditemukan uang tunai Rp2,9 juta yang diduga hasil transaksi jual beli sabu. Rumah tersebut dilengkapi CCTV. Diduga dipakai untuk mengawasi orang

yang datang dan mengantisipasi penggerebekan. Tetapi tetap saja jebol juga.

Rekaman CCTV itu kemudian dipakai untuk pengembangan kasus. Yang mana INB tersebut merupakan orang suruhan berinisial DSW. DSW menunggu pembelian dari rumah INW di Cakranegara Barat, Cakranegara, Mataram. DSW kemudian digeledah. Hanya ditemukan uang tunai Rp250 ribu yang diduga akan dipakai untuk membayar pesanan sabu dari INB. Penghuni rumah itu, INW, DSW, dan DK diamankan.

Pengembangan kasus kemudian bergerak ke kamar kos tak jauh dari rumah INW. Dari kos tersebut diamankan DPS, SE, dan NL. “Mereka diduga ada keterkaitan dengan INB. Jadi totalnya tujuh orang yang diamankan,” kata Ericson.

Kasus itu sedang diselidiki lebih lanjut. Tim penyidik masih menganalisa keterangan saksi dan barang bukti untuk menentukan peran masing-masing orang yang diamankan tersebut. (why)

Minim Gesekan Internal

Pemilihan Ketua DPW PAN NTB Gunakan Sistem Formatur Mataram (Suara NTB) – DPW PAN Provinsi NTB telah siap melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) yang rencananya akan digelar pada pekan pertama Bulan Agustus mendatang. Agenda rutin lima tahunan itu selain menjadi ajang konsolidasi partai, juga menjadi arena pemilihan Ketua DPW. “Persiapan kita sudah 90 persen, Insya Allah kalau tidak ada halangan Muswil akan kita gelar awal Agustus ini. Kita juga sudah laporkan hal itu ke DPP,” ujar Ketua DPW PAN NTB, H. Muazzim Akbar yang ditemui di kantornya, Selasa (28/7) kemarin. Disampaikan Muazzim, panitia Muswil telah menutup masa pendaftaran bakal calon Ketua DPW PAN NTB. Tercatat ada 25 kader partai yang ikut mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua DPW. “Panitia sudah melaporkan ke DPW, mereka sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 kader-kader terbaik PAN sebagai calon. Kita juga sudah melaporkannya ke DPP,” ungkap Muazzim.

Disampaikan Muazzim

dalam Muswil tersebut untuk agenda pemilihan Ketua DPW tidak menggunakan sistem pemilihan langsung.

Melainkan PAN menggunakan sistem formatur.

“Pemilihan Ketua menggunakan sistem formatur.

Dari 25 calon ketua yang kita kirim ke DPP itu, nanti akan diverifikasi DPP, untuk kemudian ditetapkan berapa orang yang memenuhi syarat untuk menjadi formatur,” jelasnya.

DPP punya kewenangan penuh untuk menetapkan berapa orang formatur, bisa tinggal satu orang, kemudian empat orang, delapan orang dan 12 orang. Formatur yang ditetapkan oleh DPP itulah yang berhak untuk menjadi ketua DPW PAN NTB. “Tergantung jumlah formatur yang ditetapkan DPP, kalau satu orang formatur maka otomatis dia jadi Ketua. Tapi kalau ada empat orang atau delapan orang yang ditetapkan jadi formatur.

Maka sejumlah formatur itu akan bermusyawarah untuk memilih siapa diantara mereka yang jadi ketua DPW,” katanya.

Dengan sistem pemilihan formatur itu, maka bisa meminimalisir munculnya gesekan dan konflik di internal partai.

Persaingan antar kader sebagai ketua DPW PAN juga tidak terlalu keras dan hampir tanpa gejolak, sebab tidak ada suara yang akan diperebutkan.

Dari 25 orang calon formatur tersebut, salah satunya adalah Muazzim sendiri. Dia kembali ikut mencalonkan diri pada Muswil ini bersaing dengan kader-kader PAN lainnya.

Ketiga ditanya kansnya untuk terpilih kembali, Muazzim menyerahkan sepenuhnya kepada DPP. “Kita serahkan sepenuhnya kepada DPP yang menetapkan formatur, kalau diberikan kepercayaan lagi memegang amanah oleh partai, ya Alhamdulillah, karena saya sudah dua periode diberikan amanah,” katanya. Diketahui Muazzim sendiri sudah memimpin PAN NTB selama 10 tahun atau dua periode. Pada periode pertama dia terpilih lewat sistem pemilihan langsung. Periode keduanya dia berhasil terpilih dengan sistem pemilihan formatur. Sehingga pada Muswil kali ini, Muazzim kembali maju mencalonkan diri untuk periode ketiganya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) – Narapidana diberi keringanan pembebasan bersyarat selama masa pandemi Covid-19.

Namun, narapidana yang mendapatkan keringanan ini malah tambah bandel. Narapidana yang berbuat pidana lagi setelah bebas bersyarat akan dicabut lagi asimilasinya.

Program asimilasi pada April lalu ditujukan untuk mengurangi kepadatan di dalam Lapas. Kondisi itu untuk menghindari penularan virus corona penyebab Covid-19 agar tidak mudah menyebar.

Klaster Lapas dicegah dari awal. “Pasti program asimilasinya dicabut. Dia akan menjalani lagi sisa pidananya,” tegas Kadiv Pemasyarakatan Kemenkumham NTB Dwi Nastiti dikonfirmasi Selasa (28/7) kemarin.

Dwi menjelaskan, pemberian program asimilasi diberikan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan. Satu kasus napi asimiliasi berbuat pidana lagi tidak mewakili napi lain yang mendapat program yang sama. Pencabutan program asimilasi membuat narapidana harus menjalani lagi masa hidup di dalam penjara sesuai dengan pidana yang dijatuhkan hakim. “Sisa pidana dari kasus sebelumnya nanti akan ditambah lagi dengan pidana dari kasus barunya,” sebut Dwi. Hal itu merujuk pada kasus Suhardi (19). Napi Lapas Mataram yang mendapat program asimilasi ini alias bebas bersyarat bukannya tobat.

Tetapi kesempatan menghirup udara di luar penjara untuk berbuat pidana. Suhardi disangka mencuri sepeda motor di empat tempat berbeda.

Suhardi mencuri lagi karena

butuh uang membeli sabu.

Tidak hanya Suhardi, napi asimilasi lainnya, Dicki Apriori pada Mei lalu tertangkap lagi karena mencuri ponsel di Onor, Lingsar, Lombok Barat.

Dicki sebelumnya dipenjara dengan vonis tujuh bulan karena terbukti mencuri burung di Gontoran, Lingsar, Lombok Barat. Kanwil Kemenkumham Provinsi NTB mencatat sebanyak 522 narapidana di 10 UPT Lapas di NTB mendapat program asimiliasi dan integrasi lebih cepat per 1-7 April lalu.

Hal itu sesuai dengan Permenkumham 10/2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran virus Corona di lingkungan Lapas. Rinciannya yakni napi Lapas Mataram 155 orang, Lapas Sumbawa Besar 113 orang, Lapas Dompu 43 orang, Lapas Selong 58 orang, Lapas Terbuka Lombok Tengah 27 orang, Lapas Anak Lomobk Tengah 25 orang, Lapas Perempuan Mataram 15 orang, Rutan Raba Bima 38 orang, dan Rutan Praya 48 orang.

Para napi itu adalah mereka yang divonis penjara karena perkara tindak pidana umum. Syaratnya, sudah menjalani 2/3 masa pidana per-1 April 2020 hingga 31 Desember 2020 berhak mendapat bebas bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Pengecualiannya pada napi kasus korupsi dan narkoba berdasarkan ketentuan dalam PP No99/2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Tujuan program ini untuk mengurangi kepadatan Lapas seiring pencegahan penyebaran virus Corona. (why)

Meninggal Tergantung

Ibu Kandung Minta Jenazah Putrinya Diautopsi Mataram (Suara NTB) – Keluarga korban gantung diri meminta kepolisian mengotopsi jenazah LNS (23) yang ditemukan tewas tergantung di rumah kekasihnya. Alasannya, demi mengetahui penyebab pasti meninggalnya wanita yang baru lulus seleksi program magister Fakultas Hukum Unram tahun 2020 tersebut.

Surat permohonan itu disampaikan melalui tim kuasa hukum Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Laboratorium Fakultas Hukum Unram, Selasa (28/7). Surat permohonan ditujukan kepada Kapolda NTB, Kapolresta Mataram, dan Kapolsek Ampenan. “Selain meninggalkan duka mendalam bagi keluarga klien kami, meninggalnya korban juga meninggalkan banyak pertanyaan dan kejanggalan yang dikhawatirkan akan menjadi fitnah bagi keluarga,” kata anggota tim kuasa hukum Yan Mangandar.

Langkah otopsi jenazah, sambung dia, dapat membuka pintu penyelidikan lebih lebar mengenai penyebab kematian korban.

“Masyarakat kini memiliki pendapat yang berbeda mengenai peristiwa tersebut. Untuk lebih pastinya maka kami memohon autopsi segera,” imbuhnya. Autopsi jenazah korban dimohonkan langsung pihak keluarga dengan surat pernyataan di atas meterai 6000 yang ditandatangani pada Minggu (27/7) lalu.

Sekaligus memberikan kuasa kepada tim BKBH untuk mengawal penyelidikan kasus tersebut. “Kami juga meminta kasus diambil alih Polda NTB,” kata Mangandar. Terpisah, Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa mengatakan sudah menerima surat permohonan autopsi tersebut. Selanjutnya diteruskan ke pihak rumah sakit. “Surat sudah diterima sehingga untuk penyelidikannya kita menunggu hasil autopsi. Untuk jadwal (autopsin-

(Suara NTB/dok)

Kadek Adi Budi Astawa ya) nanti pihak rumah sakit yang menentukan,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, korban LNS ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di rumah No 2 Jalan Arofah BTN Royal Mataram, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram pada Sabtu (25/7) sore. Korban ditemukan tergantung di ventilasi. Penyelidikan sementara baru mengungkap bahwa korban diperkirakan sudah meninggal dunia lebih dari 24 jam. Olah TKP menunjukkan tidak ada tanda-tanda perampokan karena tidak ada barang yang hilang.

Sejauh ini dua saksi kunci sudah dimintai keterangan. Diantaranya teman korban TT (22) dan kekasih korban RY (22). Pada intinya mengungkap bahwa korban sudah berada di TKP sejak Selasa (21/7). Kemudian kabur pada Rabu (22/7) karena pertengkaran dengan saksi RY. Saksi RY kemudian juga meninggalkan rumah untuk pulang ke Janapria, Lombok Tengah dengan alasan akan mengantar adiknya yang akan mengikuti tes kuliah di Bali. Saksi TT kemudian yang pertama kali menemukan korban saat diminta RY mengunjungi rumahnya pada hari Sabtu tersebut. (why)

SUARA NTB

Rabu, 29 Juli 2020

Halaman 8

Rp5 Miliar Klaim Pasien Covid-19 Belum Dibayar Giri Menang (Suara NTB) Dua rumah sakit di Lombok Barat (Lobar) mengajukan klaim pembiayaan pasien Covid-19 ke Kementerian Kesehatan. Dari total masing-masing dua rumah sakit itu mengajukan Rp 5-6 miliar lebih, namun yang direalisasikan klaimnya baru Rp500 juta - Rp1,25 miliar lebih, sedangkan sisanya sekitar Rp5 miliar masih ditunda karena perlu perbaikan administrasi.

Kepada wartawan, Direktur RSUD Tripat Gerung, dr. Arbain Ishak mengatakan, dari awal Covid-19 sampai dengan saat ini jumlah pasien yang ditangani 200 orang lebih dan positif 100 orang lebih. Dari jumlah pasien ini, pihaknya sudah mengajukan klaim pembayaran biaya penanganan, namun ban-

yak yang ditunda.

“Banyak yang ditunda pembayarannya karena persoalan administrasi identitas pasien, tidak sesuai dengan KTP dengan nama aslinya dan dokumen belum lengkap dari pasien, ditambah yang meninggal tidak berani kami minta dokumen KTP. Ini tidak bisa

kita paksakan untuk diajukan,” jelasnya, Selasa (28/7).

Tahap pertama, pihaknya mengajukan klaim pasien covid-19 Rp1,9 miliar dengan jumlah pasien 17 orang. Namun yang dibayarkan hanya Rp850 juta. Lalu tahap II, diajukan klaim 34 orang pasien senilai Rp4,1 miliar, namun yang ter-

bayar hanya Rp400 juta. Pembayaran klaim ini jauh dari yang diajukan, sehingga membuat rumah sakit tambah pusing.

“Bagaimana kita tidak tambah pineng (pusing), kami tambah pineng ini karena ada Rp4,7 miliar sampai Rp5 miliar belum dibayarkan,” kata dia.

Ditambah lagi ada usulan ketiga, ada 8 pasien dengan nilai klaim kurang dari Rp1 miliar.

Untuk pembayaran klaim yang ditunda ini pihaknya masih menunggu seperti apa solusinya. Sesuai ketentuan, pengajuan klaim ini bisa diusulkan lagi ke kementerian. Pi-

haknya akan melakukan komunikasi dengan BPJS agar dokumen yang diajukan untuk klaim bisa diperbaiki kalau ada yang kurang, sehingga tidak banyak yang ditunda. “Itu yang kami komunikasikan dengan kementerian melalui BPJS,” ujar dia.

Ia mengaku kebingungan menyiasati biaya untuk menutupi operasional penanganan pasien covid-19 yang terus bertambah. Pihaknya bahkan ditagih sana-sini oleh pihak ketiga, sehingga ada yang terpaksa memangkas, karena tidak dibayar. Di satu sisi jumlah pasien turun drastis, dita-

Suryanatha mengatakan jumlah pasien yang ditangani sebanyak 170 orang lebih mulai semenjak covid-19 sampai saat ini. Pihaknya sudah mengajukan 10 kali klaim dengan nilai Rp800 juta lebih. “Dari pengajuan klaim ini baru direalisasikan klaimnya Rp545 juta,” imbuh dia.

Pihaknya mengajukan klaim bertahap. Dari sisi PAD, pihaknya tidak menurunkan target, malah pihaknya memasang target naik dari sebelumnya. Target awal di APBD murni Rp8 miliar, namun naik menjadi Rp10,5 miliar. ‘’Artinya naik Rp2,5 miliar,’’ ujarnya. (her)

Penjual Hewan Kurban Harus Sediakan Tempat Cuci Tangan

Jelang Idul Adha

Harga Bapok di Lotim Relatif Stabil Selong (Suara NTB) Menjelang Peringatan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian terus melakukan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, harga kebutuhan pokok relatif stabil di Lombok Timur (Lotim).

Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lotim, Mirza Sopyan, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/7) mengatakan, selain relatif stabil, terdapat beberapa bahan pokok yang harganya cenderung menurun dari beberapa komoditas produk hortikultura berupa cabai kecil, besar, bawang merah dan bawah putih lokal.

Kendati demikian, Perindag tetap melakukan antisipasi menyusul perayaan Idul Adha yang diperkirakan jatuh pada tanggal 31 Juli, Jumat mendatang.Tingginya permintaan kemungkinan berdampak pada harga Bapok yang mengalami kenaikan. Untuk operasi pasar (OP) ini dilakukan pada hari Rabu dan Kamis yang melibatkan para distributor dan pedagang yang memiliki produk kebutuhan pokok bagi masyarakat.

“Yang perlu diantisipasi dalam OP itu di antaranya komoditas beras, gula pasir, minyak goreng dan lain-lain. Untuk yang cenderung mengalami penurunan seperti produk hortikultura berupa cabai kecil, besar, bawang merah dan bawah putih lokal,” terangnya.

Dalam pelaksanaan OP jelang Hari Raya Idul Adha direncanakan di dua tempat, Kecamatan Aikmel dan Keruak dengan waktu pelaksanaan selama dua hari. Adapun berdasarkan laporan perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Lotim pada bulan keempat bulan Juli tahun 2020 antara harga 15 Juli dan 22 Juli, untuk beras premium perkilogramnya dari Rp9.700 menjadi Rp9.800, medium dari Rp9.000 turun menjadi Rp9.100.

Untuk cabai kecil mengalami penurunan dari Rp19.900 menjadi Rp16.400, cabai besar merah dari Rp14.000 naik menjadi Rp14.900, dan besar hijau dari Rp8.300 turun menjadi Rp7.500. Untuk bawang lokal merah justru mengalami penurunan harga, dari, Rp28.000 menjadi Rp23.900, bawah putih tangkai dari, Rp36.900 menjadi Rp36.

800. Berbeda halnya dengan bawang putih impor yang mengalami kenaikan dari Rp19.700 menjadi Rp22. 000. Begitupun untu sayur mayur terjadi variasi harga namun relaMirza Sopyan tif stabil. (yon)

(Suara NTB/her)

KRISIS AIR - Warga di daerah dataran tinggi di Lembar, Lobar, tengah mengambil air, Selasa (28/7). Daerah ini mulai krisis air dampak kekeringan.

Desa Rawan Pangan di Lobar Diprediksi Bertambah Giri Menang (Suara NTB) Desa rawan pangan di Lombok Barat (Lobar) diperkirakan bertambah, menyusul dampak covid-19 dan kekeringan yang tiap tahun melanda puluhan desa di Lobar. Sejauh ini terdapat belasan desa di Lobar berstatus rawan pangan. Jumlah inipun diprediksi bertambah. Pihak Pemda melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) saat ini tengah turun melakukan identifikasi, pendataan dan verififikasi terhadap desa-desa tersebut.

Kepala DKP Lobar, H. Rahman Sahnan Putra mengatakan terdapat 14-15 desa berstatus rawan pangan. Desadesa rawan pangan dampak kekeringan dan pandemi di Lobar, karena itulah Pemda melalui Dinas Ketahanan Pangan menyediakan cadangan pangan. Jumlah desa yang krisis pangan ini dinamis. “Kalau kemarin ada 14-15 desa. Situ-

(Suara NTB/yon)

asinya menjadi berubah apalagi dengan situasi covid-19. Bisa saja bertambah. Karena itu yang kami lakukan verifikasi lapangan,” terang mantan Kadis Kesehatan ini.

Untuk mengantisipasi kondisi saat ini dan kedepan, sesuai peraturan menteri pertanian nomor 18 tahun 2011 menjelaskan berapa seharusnya cadangan pangan suatu daerah disiapkan. Mengacu aturan ini, Pemda pun menyiapkan cadangan pangan.”Cadangan pangan yang harus kita siapkan 65,6 ton, tapi sampai hari ini baru kita bisa siapkan sekitar 50 ton, sisanya 10 nanti kita cari,” jelas dia.

Menurutnya, cadangan pangan yang ada ini masih cukup untuk mengantisipasi situasi saat ini. Kalaupun kurang pihaknya bisa berkoordinasi dengan provinsi. Selain itu, pihaknya bisa berkoordinasi dengan OPD lain seperti Dinas Sosial

dan OPD terkait lainnya. Pihaknya terus bergerak melakukan pendataan dan verifikasi di lapangan. Setiap masyarakat yang terdampak didatangi. Kalau memang betul terdampak, dilakukan verifikasi selanjutnya barulah diberikan bantuan.

Atas Permintaan Kades, Kadus, pihaknya turun memverifikasi ke lapangan.

Upaya lain yang dilakukan dalam menangani daerah rawan pangan, melalui program antara lain pemanfataan pekarangan pangan lestasi (P2L), KRPL dan bantuan-bantuan berupa bibit ternak, ungags dan lainnya dengan ssaran kelompok.

“Tahun ini Lobar dapat program 100 kelompok untuk KRPL atau P2L,” imbuh dia. Program ini diintegrasikan dengan OPD lain dalam penanganan desa rawan pangan. Pihaknya akan saling melengkapi dengan OPD lain dalam penanganan dampak krisis pangan ini. (her)

Terlibat Kasus Narkoba

Warga Tempos Desak Oknum Kades Diganti Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Tempos, Kecamatan Gerung, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) segera melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) jabatan Kepala Desa (Kades) setempat. Menyusul sudah ada putusan pengadilan atas kasus

mbah kondisi keuangan. “Kami dikejar-kejar pihak ketiga untuk pembayaran,” imbuh dia.

Sebenanya, pihaknya berharap banyak dari penanganan pasien covid-19 untuk berupaya memaksimalkan PAD, sehingga target PAD yang awalnya rencananya dipangkas, namun tidak jadi diturunkan.

Target PAD-nya tetap pada posisi Rp46 miliar lebih. Justru, pihak dewan menganggap rumah sakit mudah mendapatkan uang, padahal pihaknya pontang-panting mencari uang.

Direktur Rumah Sakit Awet Muda Narmada, dr. AAN Putra

narkotika yang menjerat oknum Kades. Meskipun setelah itu, informasinya Kades melakukan banding. Warga mengkhawatirkan terjadi kekosongan jabatan.

Terlebih masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang sekarang sudah akan berakhir.

Menangapi permintaan itu,

Camat Gerung, H. Mulyadi mengaku belum ada putusan inkrah dari pengadilan atas kasus Kades itu. Terlebih kades bersangkutan kabarnya melakukan banding. “Masalahnya ini baru pemberhentian sementara. Kalau sudah inkrah akan dilakukan pemberhentian permanen,”

ungkapnya, Selasa (28/7). Menurutnya nantinya PAW itu baru bisa dilakukan setelah pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengusulkan pemberhentian permanen kepada bupati atas dasar putusan inkrah.

Termasuk kata dia dalam usulan itu permintaan PAW. Pelaksanaannya akan dilakukan dengan musyawarah melakukan pemilihan terbatas yang dilakukan oleh perwakilan tokoh dan perangkat per dusunnya. “Nanti dia musyawarah, jadi tidak pemilihan secara langsung. Memang ada yang menginginkan pemilihan secara langsung tapi aturannya tidak bisa, jadi musyawarah dari perwakilan masing-masing dusun,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lobar, Heri Ramadhan menjelaskan jika PAW itu bisa dilakukan apabila Kades meninggal dunia dan sisa masa jabatannya lebih dari satu tahun.

Kemudian apabila Kades tersebut diberhentikan permanen berdasarkan putusan inkrah pengadilan atas kasus pidana yang hukumannya minimal lima tahun penjara. “Nah itu baru bisa diberhentikan, kalau di bawah hukuman minimal, tidak bisa diberhentikan. Jadinya harus menunggu Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) berikutnya, menyelesaikan masa hukumannya,” jelasnya.

Selama masa tahanan itu jabatan Kades akan digantikan sementara dengan Plt sampai pelaksanaan Pilkades. Sedangkan terkait masa jabatan Plt Kades Tempos yang berakhir, Heri mengaku pihaknya akan kembali memperpanjangnya.”Kita tidak bisa menganti Kades yang bermasalah ini langsung, hanya Pltkan saja sementara. Kita Tunggu putusan inkrahnya,” sambungnya.

Melihat sisa masa jabatan Kades itu, pihaknya pun memperkirakan akan habis dengan masa hukuman pidana yang diterimannya. Sehingga kemungkinan paling besar akan dilakukan Pilkades setelah selesai masa jabatan kades. “Kita tunjuk pejabat sementara sampai dia (Kades) selesai. Kalau dibanding sisa jabatan dengan hukumannya itu kemungkinan habis dia, karena masa jabatan lebih sedikit dari pada hukumannya,” pungkasnya. (her)

Mataram (Suara NTB) Menjamurnya lapak penjualan hewan kurban menjadi atensi Pemkot Mataram. Terutama terkait pelaksanaan protokol pencegahan penularan virus corona (Covid-19) dan pelaksanaan protokol kesehatan yang telah direkomendasikan.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Mutawalli, menerangkan tim pemeriksaan hewan kurban telah diturunkan untuk memeriksa lapak-lapak tersebut sejak seminggu yang lalu. Selain memeriksa kondisi hewan kurban, tim tersebut juga memastikan ketersediaan fasilitas cuci tangan di masing-masing lapak.

Diterangkan, setelah melakukan pemeriksaan pihaknya menemukan masih banyak lapak penjualan yang tidak menyediakan fasilitas tersebut. Padahal mencuci tangan diharapkan menjadi salah satu perhatian bersama untuk mengurangi potensi penularan Covid-19.

Mengikuti hal tersebut pihaknya telah meminta seluruh pemilik lapak untuk menyiapkan fasilitas cuci tangan. Termasuk untuk memastikan penjual dan pembeli menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak selama proses jual – beli.

“Itu temuan kita. Makanya kita sudah paksa kemarin, yang baru-baru datang ini yang belum (menyediakan fasilitas cuci tangan). Kalau ada yang awalnya belum punya, sekarang sudah punya,” ujar Mutawalli saat dikonfirmasi, Selasa (28/7).

Di sisi lain, berdasarkan catatan pihaknya, sampai saat ini lapak di Kota Mataram mencapai puluhan titik. “Ada 57 titik, ya itu sudah banyak. Dalam sehari muncul lima, sepuluh. Dari Lombok Tengah, Lombok Timur,” jelasnya. Dari seluruh lapak tersebut, total hewan kurban yang tersedia di Kota Mataram adalah 1.812 ekor untuk kambing, dan 81 ekor untuk sapi.

Selain itu, dari pemeriksaan yang sudah dilakukan, tim yang diterjunkan belum menemukan adanya hewan kurban dalam keadaan sakit. Dicontohkan penyakut yang biasa ditemukan pada hewan kurban adalah sakit mata. Namun hewan kurban yang dijual di masing-masing lapak sejauh ini disebutnya dalam kondisi sehat.

“Masih normal-normal saja.

Tidak ada yang sakit, karena yang dibawa ini bagus-bagus.

Hingga tadi pagi saya dapat laporan belum ada yang (sakit) serius,” pungkas Mutawalli. (bay)

DPRD KLU Minta Penunggak Pajak Diberi Sanksi Tanjung (Suara NTB) Gabungan Fraksi DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) memberi sejumlah catatan penting berkenaan dengan diterimanya Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019 menjadi Perda. Di antara beberapa catatan itu, menyangkut masih tingginya piutang pajak tertunggak yang ada di pengusaha hotel, restoran dan piutang pajak hiburan.

Juru bicara gabungan Fraksi, Fajar Marta, S.Sos., dalam penyampaiannya menyebut gabungan Fraksi DPRD KLU melihat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya, masih ditemukannya beberapa aset daerah baik bergerak maupun tidak bergerak belum maksimal didata dan ditemukan. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk lebih maksimal dalam mendata.

“Kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Tim Khusus dalam mencari aset yang tidak bergerak (tanah pemda) yang sudah dihibahkan oleh Pemda Lombok Barat ke Pemerintah Kabupaten Lombok Utara supaya tidak menjadi temuan BPK lagi,” ujar Fajar.

Politisi Nasdem KLU itu melanjutkan, pemerintah daerah dipandang perlu memaksimalkan upaya dalam mencari sumber-sumber retribusi pendapatan daerah karena masih adanya usaha-usaha penginapan di sejumlah kawasan wisata yang belum mempunyai izin.

Dari beberapa diskusi pendalaman gabungan Komisi sebelumnya, DPRD melihat target realisasi kontribusi daerah dari beberapa OPD masih rendah. Di samping mencari sumber pendapatan daerah, sumber yang sudah ada diminta untuk dimaksimalkan. “Terhadap pajak-pajak tertunggak supaya diberikan sanksi lebih tegas agar dapat memberikan efek jera,” cetusnya.

Sebelumnya, Fraksi Golon-

gan Karya DPRD Lombok Utara, mempertanyakan sejumlah hal terkait Pertangungjawaban APBD 2019. Di antaranya, tunggakan atau piutang retribusi dan pajak daerah di kalangan perhotelan.

“Kami berharap kepada saudara Bupati segera mengambil langkah konkret terkait kebijakan retribusi dan pajak daerah yang lebih inovatif dan persuasif terhadap penunggak utang pajak,” ujar Juru Bicara F-Golkar, Debi Ariawan.

Tidak hanya piutang tertunggak, sistem setoran retribusi dan pajak daerah juga disarankan untuk dibenahi.

Pasalnya, piutang tersebut selalu muncul setiap tahun bahkan belum seluruhnya tertagih akibat akumulasi piutang karena tidak langsung disetorkan ke daerah. “Termasuk personal pelaksana juga perlu dievaluasi,” imbuhnya.

Berdasarkan data yang diperoleh koran ini, sejumlah hotel dan restoran masih menunggak pajak dan retribusi pada kisaran cukup fantastis. Ada hotel yang menunggak Rp411 juta, hingga Rp961 juta.

Sedangkan di restoran, menunggak Rp322 juta hingga Rp519 juta.

Adapun rekapitulasi perolehan pajak di pelaku pariwisata sebagai berikut. Pada tahun 2017, realisasi pajak hotel dan pajak restoran melebihi target masing-masing 107,53 persen dan 117,73 persen. Tetapi pada pajak hiburan, realisasinya sebesar 84,46 persen (masih ada piutang).

Pada tahun 2018, pada ketiga item pajak (hotel, restoran, hiburan) menunggak utang atas realisasi masing-masing 77,06 persen, 90,12 persen dan 53,06 persen.

Sedangkan pada tahun 2019, pajak hotel yang terealisasi hanya 37,77 persen dan realisasi pajak restoran 45,55 persen. Artinya, 50 persen lebih pajak belum tertagih dari target masing-masing Rp54,27 miliar dan Rp28,56 miliar. (ari)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.6715 NJ NOKA : MHIJFZ120JK473016,NOSIN : JFZ1E-2479838 AN.WAWAN SETIAWAN HLG SKTR SENGGIGI HLG STNK R2 HONDA DR.2914 CD NOKA : MHIJF8112DK742851,NOSIN : JF81E-1737069 AN.MAHLI HLG SKTR AMPENAN

SUARA NTB

Rabu, 29 Juli 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Rabu, 29 Juli 2020

Masyarakat Krisis Air Bersih Harus Segera Diatasi Selong (Suara NTB) Masyarakat Lombok Timur (Lotim) masih banyak yang mengalami krisis air bersih.

Tidak saja Jerowaru, Keruak dan Sakra Timur.

Pada wilayah-wilayah yang ada sumber mata airnya seperti Montong Gading dan Suela pun masih banyak yang kesulitan mengakses air bersih. Air belum bisa mengalir sepanjang hari.

Demikian diungkap Ketua DPRD Lotim, Murnan kepada Suara NTB, Selasa (28/7).

Tidak mengherankan jika air ini masih menjadi pekerjaan rumah terberat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim.

Belum adanya peraturan mengenai Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) seperti disampaikan Kepala Dinas PUPR Lotim, Lalu Mulyadi sebelumnya kata Murnan harus segera dijawab. Aturan tersebut harus segera ada karena menjadi kebutuhan daerah.

“Itu adalah kebutuhan, mestinya rencana induk baik penyedaan air pariwisata dan tata ruang utamanya itu harus menjadi prioritas daerah,” ucap Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lotim ini menegaskan.

Acap kali saat mengeksekusi program terbentur belum tersedianya perangkat regulasi.

Sebetulnya kata Murnan, pengaturan secara legalitas formal ini sangat penting. Termasuk dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih untuk masyarakat. Selain itu, eksekutif harus berupaya terus melakukan pengamanan sumber-sumber mata air.

“Kemana saja fungsi air tersebut, bagaimana kemanfaatannya harus diketahui,” ucapnya.

Masih banyaknya warga yang kekeringan dan krisis air bersih ini harus terus dicarikan solusinya. Instansi terkait diharapkan bisa memikirkan lebih serius lagi pemecahan masalah air bersih tersebut.

Murnan menyarankan, regulasi ini diawali dengan perbaikan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Menurutnya, RTRW ini adalah induknya. Eksekutif diharapkan bisa lebih re-

sponsif terhadap segala perubahan peraturan. Dengan demikian, segala masalah akan dapat dengan cepat diatasi.

“Terkadang eksekutif ini kurang responsif terhadap persoalan cepatnya perubahan aturan,” nilainya. Pengalaman selama ini, sering kali, pengajuan perda dianggap tidak efektif. Kadang merasa tidak butuh pada aturan tersebut. Padahal, aturan itu sangat penting guna memastikan masyarakat dapat merasakan keadilan.

Kondisi serupa juga diakui anggota DPRD Lombok Tengah Andi Mardan. Menurutnya, ekeringan lahan pertanian hampir setiap tahun menjadi persoalan dan dialami masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) khususnya di wilayah bagian timur dan selatan.

Keberadaan Dam Pandanduri di Lotim awalnya diharapkan sedikit tidak bisa membantu mengatasi kekeringan di wilayah tersebut. Tapi nyatanya, apa yang dibayangkan jauh dari kenyataan yang terjadi.

“Sehingga solusi jitu untuk bisa mengatasi persoalan kekeriangan lahan pertanian di wilayah Loteng bagian selatan, Dam Mujur harus segera dibangun,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Loteng ini.

Saat ini, untuk mengairi lahan-lahan pertanian di wilayah tersebut hanya mengandalkan droping air dari irigasi Jurang Sate. Di satu sisi, kondisi saluran irigasi di daerah tersebut banyak yang sudah tidak berfungi maksimal. Belum droping air dari Jurang Sate juga tidak bisa maksimal pada musim kemarau seperti sekarang ini, sehingga banyak lahan pertanian yang mengalami kekeriangan.

Untuk itu, pembangunan Dam Mujur mendesak untuk dilakukan. Supaya bisa menjawab persoalan kekeringan yang terjadi. Pun demikian, untuk bisa mewujudkan harapan tersebut memang butuh kesabaran, karena mungkin butuh beberapa tahun lagi, Dam Mujur baru bisa dibangun. Alasannya, pemerintah pusat sedang fokus membangun Dam Meninting di Lombok Barat (Lobar). (rus/kir)

(Suara NTB/rus)

Murnan

(Suara NTB/kir)

Andi Mardan

Halaman 10

Jadi Masseur Timnas, Akhyar Tetap Jaga Kebugaran Mataram (Suara NTB) Menjadi seorang terapis pemijatan atau masseur tim sepak bola dan tim futsal tidak semudah membalik telapak tangan. Namun selain memiliki keahlian dalam ilmu terapis pemijatan, seorang masseur harus selalu menjaga stamina fisik agar tetap tampil bugar saat memijat pemain.

Salah seorang masseur dari NTB, Muhammad Akhyar yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Selasa (28/7) kemarin mengatakan dirinya sebagai seorang masseur harus tetap menjaga kebugaran untuk tetap tampil prima dalam hal terapis pemijatan. Ia sendiri selalu olahraga, minum vitamin dan istirahat yang teratur supaya tetap bugar.

“Seorang masseur harus tetap jaga kebugaran. Saya sendiri selalu olahraga (joging ringan), minum vitamin dan istirahat yang cukup,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Akhyar yang saat ini berprofesi sebagai guru honorer SMP Negeri 10 Mataram merupakan seorang masseur. Belum lama ini dia bersama rekannya, Lalu Armin Suhaidin sesama masseur asal NTB dipanggil oleh timnas sepak bola Indonesia (bukan timnas futsal Indonesia-red) karena keahliannya dibilang pemijatan.

Akhyar sendiri memulai masseur tahun 2015. Selama

menekuni bidang masseur, lelaki kelahiran, 25 Mei tahun 1990 ini sudah menangani beberapa pemain klub futsal dan sepak bola papan atas.

Diantaranya tim futsal Vamos Mataram yang dua kali meraih gelar juara liga profesional. Kemudian timnas Futsal Indonesia dan tim sepak bola U19 dan senior Indonesia.

Saat ini, ia bersama rekannya Lalu Armin sedang berada di Jakarta bersama timnas sepak bola Senior Indonesia yang saat ini sedang menjalani TC di Jakarta bersama pelatih timnas sepak bola senior, Shin Tae Yong.

Akhyar dan Lalu Armin sudah berada sejak tanggal 23 Juli di Jakarta guna menangani pemain sepak bola nasional senior yang menjalani TC persiapan mengikuti piala dunia dan piala AFF akhir tahun ini.

Rencananya timnas Futsal Indonesia yang dipimpin pelatih Shin Tae Yong akan TC di Jakarta hingga 8 Agustus 2020.

Bagi Akhyar, menjadi mas-

Muhammad Akhyar seur tim sepak bola nasional merupakan pengalaman pertamanya. Pasalnya selama lima tahun menekuni profesi itu dia selalu menangani tim futsal nasional. Namun saat ini tim futsal nasional belum

melaksanakan persiapan, sehingga ia memilih hijrah di timnas sepak bola Indonesia.

“Timnas Futsal belum melakukan persiapan. Jadi saya memilih pindah di sepak bola,” jelasnya. (fan)

Pelatih Kembali Tagih Bonus Atlet SEA Games Mataram (Suara NTB) Pelatih dan atlet NTB yang sukses meraih medali lima medali emas, dua perak dan dua perunggu untuk Indonesia di SEA Games 2018 kembali menagih bonus yang dijanjikan oleh Pemprov NTB. Mereka berharap bonus untuk atlet NTB yang sukses mengharumkan nama bangsa Indonesia dan provinsi NTB di pesta puncak olahraga tingkat ASIA Tenggara itu dapat dicairkan bulan Juli ini.

“Kami mohon Gubernur NTB segera bantu cairkan bonus atlet peraih medali di SEA Games

RADIO

2019, soalnya bonus untuk atlet dan pelatih belum dicairkan hingga saat ini,” ucap Pelatih menembak NTB, Andik Budi Hariono kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (28/7).

Andik yang mengaku mewakili suara atlet dan pelatih peraih medali di SEA Games 2019 menjelaskan bahwa atlet dan pelatih sudah melakukan berbagai upaya untuk menagih bonus tersebut. Namun semua upaya yang sudah dilakukan belum membuahkan hasil.

“Kita sudah pertanyakan ke Dispora NTB terkait pencairan bonus atlet dan pelatih SEA

Games 2019. Bahkan kita sudah menghadap Ketua Komisi Lima DPRD NTB supaya membantu percepatan pencairan bonus. Namun sampai sekarang bonus kami belum juga cair,” jelasnya.

Terkait lambatnya pencairan bonus tersebut, Andik yang merupakan pelatih menembak SEA Games 2019 mengharapkan bonus tersebut dapat dicairkan bulan Juli pasalnya atlet dan pelatih sangat membutuhkan bonus uang pembinaan yang dijanjikan oleh Gubernur NTB. Apabila bonus tersebut belum

dapat dicairkan bulan Juli, ujarnya, mereka akan meminta cabor untuk bersurat ke Gubernur NTB untuk membantu mempercepat pencarian bonus atlet dan pelatih SEA Games 2019 tersebut.

Sebagaimana diketahui bonus atlet dan pelatih SEA Games asal NTB sudah diserahkan secara simbolis oleh Gubernur NTB bulan Desember 2019. Namun dalam penyerahan bonus tersebut atlet dan pelatih belum mendapatkan haknya, pasalnya bonus atlet SEA Gemes 2019 akan dianggarkan oleh Pemprov NTB di tahun 2020. (fan)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 29 Juli 2020

Gubernur Evaluasi A3 Perangkat Daerah Dari Hal. 1 Jadi ndak ada cerita Kabid tidak ngomong sama Kasi. Kasi tidak ngomong sama Kabid.

Kabid tidak ngomong sama kepala dinas. Jadi ini sekadar alat supaya apa yang kita tulis dalam rencana jangka panjang dan menengah kita itu ada ukurannya,’’ ujar gubernur.

Selain itu, gubernur berharap agar capaian penyusunan A3 dipercepat. Tidak hanya itu, gubernur juga menginginkan dengan adanya A3 tersebut organisasi yang ada di lingkup Pemprov NTB menjadi acuan learning organization. ‘’A3 ini adalah alat supaya pembelajaran itu terjadi. Jadi kalau ada A3 ini bapak dan ibu secara rutin bertemu dengan eselon III nya. Nanti pertemuan dengan eselon III ini nanti pasti akan ada masukan, dialog, penyempurnaan dan itu pembelajaran,’’ katanya Dr.Zul. Wagub NTB pada kesempatan itu menekankan agar kepala perangkat daerah dapat memahami dan menguasai dengan sangat baik A3 tersebut. Sehingga penguasaan dan kontrol kepala perangkat daerah terhadap organisasinya dapat berjalan dengan baik. ‘’Kalau bapak-bapak dan ibuibu Kepala OPD paham betul tentang isi dan bagaimana merevisi A3 ini. Karena ini sebenarnya sangat sederhana sekali tinggal mau tidaknya saja kit melakukannya. Ini agar betul-betul dikawal oleh Pak Sekda dan semua asisten supaya target-target yang ada di A3 itu benar-benar berfungsi,’’ harap Rohmi.

Wagub juga berharap agar kepala perangkat daerah intens menyosialisasikan dalam lingkup perangkat daerahnya masing-masing. Memahami dan melaksanakan kegiatan evaluasi reguler yang berjenjang dari eselon II, eselon III dan eselon IV pada perangkat daer-

ah masing-masing sehingga A3 tersebut tetap terkontrol.

Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi M.Si menmabahkan bahwa A3 yang telah disusun Bappeda akan dijadikan referensi dan akan dikonsolidasikan contoh yang didapat dari Bappeda. ‘’Penandatanganan secara resmi akan dilakukan hari Senin pagi di ruang terbuka dan sisa waktu yang ada akan digunakan oleh temanteman untuk melakukan penyempurnaan,’’ ujarnya.

E-Kinerja Lebih Mantap Seperti diketahui, NTB menjadi daerah pertama di Indonesia yang menggunakan aplikasi E-Kinerja dengan Metode Balance Scorecard (BSC). Metode ini dapat meningkatkan dan mempercepat tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang fokus pada pencapaian indikator RPJMD NTB untuk mewujudkan NTB Gemilang.

Sebagai penyempurnaan, kini aplikasi E-Kinerja dilengkapi dengan pilihan pengisian program unggulan dengan formulir A3. Dengan mengisi formulir A3 ini, program strategis dan unggulan setiap OPD beserta kinerja pimpinan dan turunannya bisa lebih mudah dievaluasi secara terukur dan objektif. ‘’Mengisi formulir A3 ini seperti kita menjalankan program JPS Gemilang.

Awalnya ini ribet tapi lamalama karena biasa jadi mudah,’’ ujar gubernur.

Penandatangan perdana dokumen A3 ini direncanakan dilakukan pada Senin 3 Agustus 2020 mendatang. Bertempat di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB. Penandatangan tersebut akan dihadiri oleh seluruh OPD lingkup Pemprov NTB. (r)

NTB Rehabilitasi Hutan Gundul 96.238,24 Hektare Dari Hal. 1 Ia menjelaskan, rehabilitasi hutan dan lahan seluas 3.000 hektare tersebut merupakan sisa penanaman tahun 2019.

Untuk tahun 2020 ini, penanaman kembali hutan yang gundul akan dilaksanakan pada musim hujan mendatang, sekitar November dan Desember.

Data Dinas LHK sekitar 680.000 hektare lahan kritis di NTB berada di dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan.

Dari 680.000 hektare lahan kritis, seluas 96.238,24 hektare merupakan lahan di kawasan hutan yang benar-benar gundul.

Tersebar di Lombok Barat 12.330 hektare, Lombok Tengah 6.686 hektare, Lombok Utara 4.299 hektare, Lombok Timur 9.002 hektare, Sumbawa Barat 53 hektare, Sumbawa 30.291 hektare, Dompu 16.690 hektare, Bima 15.790 hektare dan Kota Bima 1.093 hektare.

Madani mengatakan, hutan yang gundul di Pulau Sumbawa mulai dari Plampang Kabupaten Sumbawa sampai Kabupaten Bima. Sedangkan di Pulau Lombok, hutan yang gundul berada di Lombok bagian selatan sampai Sekotong Lombok Barat. Kemudian berada di wilayah kecamatan Sambelia dan

Pringgabaya Lombok Timur.

Sedangkan daerah lainnya kondisi hutan masih bagus karena didukung kearifan lokal masyarakat setempat.

Menurut Madani, perlu upaya yang terus menerus untuk menyadarkan masyarakat yang tinggal di daerah yang hutannya sudah gundul. ‘’Kalau daerah yang kearifan lokalnya masih bagus, kondisi hutan juga masih bagus. Sehingga kita gandeng desa juga merehabilitasi hutan. Tetapi, daerah yang tidak ada kearifan lokalnya, kita harus memberikan pemahaman, mengubah mindset berat banget, tak semudah membalikkan telapak tangan,’’ katanya.

Untuk mengejar target rehabilitasi hutan gundul tuntas 2023, Madani mengatakan Pemprov akan melibatkan desa yang berbatasan dengan kawasan hutan. Tercatat, ada 486 desa atau kelurahan di NTB yang berbatasan dengan kawasan hutan.

Dengan rincian, Lombok Barat 42 desa, Lombok Tengah 26 desa, Lombok Timur 43 desa, Sumbawa 115 desa, Dompu 58 desa, Bima 113 desa, Sumbawa Barat 53 desa, Lombok Utara 24 desa dan Kota Bima 12 kelurahan. (nas)

Kekeringan Semakin Meluas Dari Hal. 1 kata Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 dikonfirmasi usai keluar dari ruang kerja Sekda NTB, Selasa (28/7) siang kemarin.

Ahmadi menyebutkan, hingga saat ini, sudah ada enam bupati yang menetapkan status siaga darurat kekeringan di NTB. Yaitu, Keputusan Bupati Lombok Barat No. 628/122/ BPBD/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Kekeringan di Kabupaten Lombok Barat.

Kemudian Keputusan Bupati Lombok Timur No.188.45/ 423/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya, Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.188.4.45.924 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Kekeringan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Keputusan Bupati Sumbawa No.901 Tahun 2020 tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Kabupaten Sumbawa.

Kemudian, Keputusan Bupati Dompu No.360/263/BPBD/ 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Dompu. Dan keputusan Bupati Bima No.188.45/435/ 06.23 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bima.

Berdasarkan laporan dari BPBD kabupaten/kota hingga Sabtu (25/7) lalu, tercatat 318

desa/kelurahan dilanda kekeringan di NTB dengan jumlah masyarakat terdampak 182.546 KK atau 651.753 jiwa. Seperti di Lombok Utara, sebanyak 19 desa dilanda kekeringan dengan jumlah warga terdampak 8.661 KK atau 26.036 jiwa.

Kemudian, Lombok Barat sebanyak 28 desa, jumlah warga terdampak 8.064 KK atau 32.255 KK, Lombok Tengah sebanyak 83 desa, jumlah warga terdampak 69.294 KK atau 273.622 jiwa. Selanjutnya, Lombok Timur 51 desa dengan warga terdampak 44.669 KK atau 129.455 jiwa.

Sumbawa Barat sebanyak 13 desa, dengan jumlah warga terdampak 2.716 KK atau 10.302 jiwa, Sumbawa sebanyak 42 desa, jumlah warga terdampak 20.189 KK atau 80.765 jiwa.

Kemudian, Dompu sebanyak 34 desa, dengan warga terdampak 16.936 KK atau 51.577 jiwa, Kota Bima sebanyak 12 kelurahan, warga terdampak 6.392 KK atau 19.880 jiwa dan Bima sebanyak 36 desa dengan jumlah warga terdampak 5.625 KK atau 27.843 jiwa.

Ahmadi mengatakan urgensi penetapan status siaga darurat kekeringan adalah untuk mempermudah penanganan di lapangan. ”Urgensinya supaya itu menjadi dasar kita dalam mengusulkan dana siap pakai ke BNPB. Atau kalau di daerah Belanja Tak Terduga. Tanpa itu, kita tak bisa,” katanya. (nas)

Halaman 11

Partai Berkarya Pastikan Dukungan ke Pathul-Nursiah Praya (Suara NTB) Partai Berkarya memastikan tetap akan mendukung bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah H.L. Pathul Bahri, S.IP – Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng). Karena sampai saat ini belum ada perubahan keputusan dari DPP Partai Berkarya, prihal dukungan di Pilkakda Loteng mendatang.

Penegasan tersebut disampaikan anggota DPRD Loteng

dari Partai Berkarya, H. Ikhwan Sutrisno, kepada Suara NTB, kemarin.

Menanggapi kabar pencabutan dukungan Partai Berkarya kepada pasangan Pathul-Nursiah, pascagelaran Munaslub Partai Berkarya beberapa waktu lalu, Ikhwan menegaskan kalau kepengurusan DPP Partai Berkarya yang sah masih yang lama dengan Tommy Soeharto sebagai Ketua Umumnya. Sementara kepengurusan hasil Munaslub belum bisa dipastikan status-

nya, karena sampai saat ini belum ada penetapan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kalaupun kemudian ada pihak-pihak yang mengatakan kalau Partai Berkarya akan mencabut dukungan kepada pasangan Pathul-Nursiah, itu perbuatan oknum-oknum saja, karena sampai saat ini belum ada perubahan keputusan dari pengurus DPP Partai Berkarya yang sah. “Prinsipnya kita yang di bawah hanya itu keputusan pengurus yang sah. Dan, pengurus DPP Par-

Lurah Mandalika Terancam Demosi Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mengklarifikasi kericuhan yang terjadi di Kantor Lurah Mandalika pada pekan kemarin. Buntut dari kasus tersebut, Lurah Mandalika terancam didemosi.

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Mataram, Selasa (28/7), memanggil Camat Sandubaya, Saharuddin untuk meminta klarifikasi atas kejadian tersebut. Di hadapan Ketua Baperjakat yang juga Sekretaris Daerah, Dr. H. Effendi Eko Saswito dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) diberikan penjelasan terkait kronologis kejadian. “Saya menjelaskan kronologis kericuhan itu di Pak Sekda,” kata Sahar.

Kronologis kericuhan terjadi dipicu pengangkatan pelaksana tugas (plt) Kepala Lingkungan Lendang Lekong tanpa sepengetahuan masyarakat setempat. Berdasarkan aturan bahwa kekosongan jabatan di lingkungan langsung diambil alih oleh lurah. Akan tetapi, lurah menerbitkan SK dan menunjuk salah seorang warga sebagai pelaksana tugas kepala lingkungan.

Kepala BKPSDM, Baiq Nelly Kusumawati menyampaikan, pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki dua mekanisme. Pertama, melalui sidang etik oleh tim indisipliner. Kedua, pelanggaran terindikasi mengarah pada perdata maupun pidana menjadi kewenangan dari auditor pengawas in-

ternal pemerintah (APIP). Dari rekomendasi Inspektorat baru ditindaklanjuti ke sidang etik. ‘’Iya, baru saja saya mendampingi Pak Sekda mendengar penjelasan permasalahannya,’’ kata Nelly.

Proses sidang ASN melalui tahapan internal. Kasus di Kelurahan Mandalika menjadi kewenangan dari kecamatan untuk memeriksa dan mengklarifikasi yang bersangkutan. Setelah itu, laporan disampaikan ke kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Berdasarkan bukti-bukti tim akan mempelajari dan memanggil yang bersangkutan untuk meminta penjelasan.

Menurut Nelly, tim tidak bisa bergerak tanpa ada laporan dan bukti dari masyarakat.

Laporan itu akan menjadi bahan kajian untuk menentukan rekomendasi atau catatan – catatan yang akan diambil oleh kepala daerah. ‘’Kita kumpulkan bukti dulu. Setelah itu, tim memberikan catatan ke PPK untuk mengambil keputusan,’’ terangnya.

Sanksi yang diberikan bisa berupa demosi atau penurunan pangkat bahkan dinonjobkan dari jabatannya. Sanksi tegas itu apabila yang bersangkutan terbukti melanggar kedisiplinan pegawai. Proses nonjob pejabat akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri berdasarkan bukti dan aturan. ‘’Bisa saja dinonjobkan dari jabatannya. Tapi kita harus minta izin ke Kemendagri,’’ demikian Nelly. (cem)

Penambahan 40 Pasien Baru, 30 Orang Sembuh Dari Hal. 1 ‘’Protokol kesehatan dan pencegahan ini harus terus kita terapkan secara disiplin dan ketat sampai vaksin atau obat Covid-19 ditemukan. Agar kasus positif baru dan korban meninggal dapat benar-benar kita tekan dan hentikan,’’ ujarnya Berdasarkan data terbaru, Selasa (28/7) kemarin, telah diperiksa di Laboratorium PCR RSUD Provinsi NTB, Laboratorium PCR RS Unram, Laboratorium PCR Genetik Sumbawa Technopark, Laboratorium PCR Prodia, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium TCM RSUD H.L. Manambai Abdulkadir, dan Laboratorium TCM RSUD Praya seban-

yak 402 sampel dengan hasil 303 sampel negatif, 59 sampel positif ulangan, dan 40 sampel kasus baru positif Covid-19.

Kasus baru positif tersebut masing-masing, 16 orang di Kota Mataram, 15 orang di Lombok Barat . Enam pasien positif di Lombok Tengah dan tiga pasien baru di Lombok Timur.

Sementara untuk pasien sembuh, tercatat sebanyak 30 orang. Masing-masing pasien dari Kota Mataram 18 orang, Lombok Barat 3 orang, Lombok Tengah 1 orang, Lombok Utara 2 orang. Lombok Timur 4 orang dan 2 orang pasien dari luar NTB. Sementara itu, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 2.534 orang dengan perincian 435 orang (17%) PDP masih dalam pe-

ngawasan, 2.099 orang (83%) PDP selesai pengawasan/ sembuh. Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya 7.209 orang, terdiri dari 302 orang (4%) masih dalam pemantauan dan 6.907 orang (96%) selesai pemantauan.

Jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) yaitu orang yang kontak dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 15.741 orang, terdiri dari 1.266 orang (8%) masih dalam pemantauan dan 14.475 orang (92%) selesai pemantauan. Sedangkan Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid19 sebanyak 69.926 orang, yang masih menjalani karantina sebanyak 1. (r)

Pelamar Positif Corona Tak Boleh Ikut SKB CPNS 2019 Dari Hal. 1 Sedangkan bagi peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu badan di atas 37,3 derajat celcius, disiapkan ruang khusus untuk mengikuti SKB. Sementara itu, bagi peserta SKB CPNS Pemprov yang berasal dari luar NTB, dapat mengikuti SKB dimana dia berdomisili. Namun, peserta tersebut harus menginformasikan ke BKN Regional atau UPT BKN setempat, di mana peserta tersebut berdomisili. ‘’Peserta seleksi (dari luar NTB) untuk formasi Provinsi NTB, dia tak sempat ke sini.

Dia melapor ke BKN sana,

nanti akan terinput di sini.

Tesnya di sana,’’ terangnya.

Nasir mengatakan, panitia seleksi akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Peserta wajib menggunakan masker dan face shield.

Sedangkan sarung tangan akan disiapkan oleh panitia.

Jarak antar peserta di ruang CAT juga diatur. Dari kapasitas ruangan CAT sebanyak 100 peserta, kata Nasir, hanya diperbolehkan 60 orang pada setiap sesi. Rencananya, dalam sehari, pelaksanaan SKB CPNS Pemprov NTB akan dilaksanakan sebanyak tiga sesi kecuali hari Jumat, sebanyak dua sesi.

Panitia juga menyiapkan ruang ujian khusus bagi peserta yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat celcius. Bagi pengantar atau orang tua peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.

Nasir mengatakan, kapasitas ruangan khusus yang disiapkan sebanyak 10 orang.

Untuk pencetakan kartu ujian, Nasir mengatakan akan mulai dilakukan 8 Agustus mendatang. Jumlah peserta SKB untuk CPNS Pemprov NTB dan 10 kabupaten/kota sebanyak 6.984 orang. Khusus untuk peserta SKB CPNS Pemprov NTB sebanyak 942 orang. (nas)

tai Berkarya yang sah masih yang diketuai Tommy Soeharto,” ujarnya.

Dikatakannya, keputusan Partai Berkarya yang mendukung pasangan Pathul-Nursiah itu murni keputusan DPP setelah mempertimbangkan saran dan pendapat dari pengurus di daerah. Sebelumnya keputusan diambil, H.L. Pathul Bahri, S.IP., pun sudah bertemu langsung dengan Ketua Umum.

“Ada tiga pasangan calon kepala daerah yang sudah bertemu dengan Ketua Umum.

Selain Pak Pathul, juga Pak (Ahmad) Ziadi serta Pak Dwi (Sugiyanto),” jelasnya.

Pihaknya pun sudah mem-

berikan pertimbangan serta gambaran umum peta politik di Loteng. Sebelum kemudian DPP mengambil keputusan terkait pasangan yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang.

Terkait Musdalub Partai Berkarya, Ikhwan menegaskan itu hal yang biasa dan menjadi bagian dari dinamika politik di partai politik.

Dan, hampir semua partai politik pasti pernah merasakan kondisi yang sekarang dialami oleh Partai Berkarya. “Sisi positifnya, ini tanda kalau Partai Berkarya akan menjadi partai politik besar di masa yang akan datang,” pungkasnya. (kir)

Industri Harus Tuntas Dari Hal. 1 anak-anak muda NTB itu harus benar-benar difasilitasi dan didukung oleh pemerintah daerah. ‘’Industri yang kita dorong saat ini, harus benar-benar diwujudkan sampai tuntas,’’ harap gubernur saat menerima kunjungan dari pengurus organisasi International Council for Small Business (ICSB) Wilayah NTB di Pendopo Gubernur, Selasa (28/7).

Kunjungan ICSB itu dalam rangka memperkuat dukungan serta support bagi UKM/IKM yang ada di NTB. Juga penguatan terhadap data base jumlah UKM/IKM yang semuanya belum tercover dengan baik.

Gubernur menegaskan, pengembangan industri tahap pertama bukan identik dengan pabrik-pabrik besar. Bukan pula dengan produkproduk yang hebat atau industrinya akan menjadi besar.

Tapi yang perlu disederhanakan adalah mindset berpikir semua pihak bahwa semua mimpi itu membutuhkan proses panjang. Kerja keras serta pengalaman yang mendukung. Apalagi semua industri memiliki karakter yang berbeda-beda. ‘’Semua industri berbeda.

Ada industri kecil, menengah bahkan ada industri yang lebih maju dan hebat. Mudahmudahan kita mampu membuktikan semua itu untuk daerah NTB yang kita banggakan ,’’ harap Dr. Zul. Untuk itu, menurut gubernur, hal yang paling mendasar dalam mengembangkan UKM/IKM masyarakat adalah campur tangan pemerintah. Baik menyediakan fasilitas pendukung, ikut mendampingi serta mencarikan peluang pasarnya yang memungkinkan mereka memiliki semangat jiwa untuk terus berkarya. Sehingga program Industrialisasi yang sudah mulai perlahan dibuktikan oleh tangan-tangan terampil anak muda NTB saat ini benar-benar diwujudkan. ‘’Kita tidak perlu teori yang terlalu banyak. Yang penting pelaku UKM/IKM kita bisa hidup bahagia. Dengan cara dibantu dan difasilitasi,’’ jelasnya.

Bahkan Dr. Zul menggandeng semua bank yang ada di NTB untuk membantu penguatan dan pengembangan para pelaku UKM/IKM baik dari segi pembianaan maupun modal yang dibutuhkan. Agar kegiatan industri di NTB benar-benar hidup yang mem-

berikan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. ‘’Semua UKM/IKM yang kesulitan dengan modal. Kita akan terus berusaha mencarikan peluangnya. Kita juga akan menghubungkannya dengan bank-bank,’’ ujarnya.

Sementara itu, Ketua ICBS Wilayah NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE.M.Sc yang baru dilantik, mulai memetakan berbagai program kerja ICSB di wilayah NTB. Terutama penguatan data base UKM/IKM kabupaten kota se-NTB. ISBC merupakan organisasi nonprofit yang fokus pada pemberdayaan UKM serta membangun semangat kewirausahaan di Indonesia. Dibentuknya ICBS wilayah NTB menguatkan kapabilitas pelaku usaha kecil menengah maupun insustri kecil menengah. ‘’Kami pengurus ICSB sebagai organisasi yang mewadahi UKM/IKM masyarakat siap memberi support dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat. Agar memiliki mental kuat untuk membangun usaha ke depan,’’ jelasnya.

Sebagai organisasi perdana yang dibentuk di NTB, ICSB memiliki hambatan terkait data base maupun jumlah UKM/IKM yang belum maksimal. Begitupun penataan data UKM yang sudah ada belum terlalu rapi. Karena itu, Niken mengusulkan jalur penataan data UKM di NTB dapat melaui Dinas Perindustrian agar bisa diupayakan dalam mendukung program industrialisasi saat ini. ‘’Kami akan terus kerjasama dengam dinas terkait dalam upaya penataan data UKM/ IKM. Agar semua data bisa diaskes oleh siapapun,’’ jelasnya.

Selain itu, kata Bunda Niken, kegiatan pendampingan kepada UKM saat ini menjadi program prioritaskan oleh pengurus ICSB. Begitu pun dengan masalah legalitas pelaku UKM di NTB sehingga memiliki harapan untuk berkembang dari yang kecil ke usaha menengah.

Kalau itu mampu dilakukan, katanya, langkah selanjutnya adalah mencarikan pasar bagi UKM agar dapat bersaing dengan pasar nasional maupun internasional. ‘’Banyak UKM/IKM kita yang ingin maju. Tentu dibutuhkan kerja sama yang semua pihak. Sebab, menjadi wirausaha bukan sesuatu yang mudah.

Namun perlu konsistensi yang sangat kuat,’’ katanya. (r)

Serapan APBD Lima Kabupaten Lebih Rendah Dibandingkan 2019 Dari Hal. 1 Sementara, target realisasi belanja rata-rata seluruh pemda pada semester I seharusnya terserap separuh dari total belanja daerah,’’ ujar Ramli dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (28/7) siang kemarin.

Ia mengatakan, serapan belanja Pemprov NTB dan Kota Mataram tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Bahkan, khusus Pemprov NTB, tercatat sebagai provinsi dengan serapan belanja daerah terbaik untuk semester I 2020 di Indonesia di bawah DKI Jakarta. Sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, namun trennya masih di bawah rata-rata.

Sementara, Lombok Utara, dalam dua tahun terakhir ini justru tercatat sebagai daerah dengan serapan belanja paling rendah di NTB. Pada semester I tahun 2019 lalu, realisasinya sekitar 21,43 persen, dan pada tahun 2020 ini turun menjadi 20,22 persen. ‘’Capaian realisasi ini setara dengan pengeluaran belanja pegawai hingga semester I sejumlah Rp162 miliar atau 20,3 persen dari total belanja daerahnya yang mencapai Rp1 triliun,’’ jelas Ramli.

Berdasarkan data Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang diolah Fitra NTB, ada lima kabupaten yang serapan APBD-nya lebih rendah dibandingkan pe-

riode yang sama 2019 lalu.

Yaitu, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Utara.

Pada semester I 2019, realisasi belanja di Dompu sebesar 31,81 persen, turun menjadi 30,03 persen pada semester I 2020. Kemudian Lombok Barat, realisasi belanja pada semester I 2019 sebesar 35,74 persen. Pada semester I 2020 turun menjadi 32,22 persen.

Kemudian, Lombok Tengah, realisasi belanja pada semester I 2019 sebesar 36,17 persen, turun menjadi 27,90 persen pada semester I 2020.

Selanjutnya, Lombok Timur, realisasi belanja pada semester I 2019 sebesar37,42 persen, turun menjadi 31,02 persen pada semester I 2020.

Kemudian, Lombok Utara, realisasi belanja pada semester I 2020 sebesar 21,43 persen.

Realisasi belanja turun pada semester I 2020, hanya mencapai 20,22 persen. Sedangkan Sumbawa, realisasi belanjanya hampir sama dengan semester I tahun sebelumnya yang mencapai 27,74 persen.

Ramli mengatakan, melihat serapan anggaran ini selama 6 bulan setiap tahun anggaran, eksekusi belanja pemerintah daerah sebagian besar terbatas pada belanja pegawai, belanja transfer, bantuan keuangan, serta belanja barang untuk penunjang operasional. Dengan kata lain, selama darurat Covid-19 ini sebagian besar berupa belanja pegawai dan belanja tidak terduga (BTT) untuk pen-

anganan Covid-19.

Belanja program pembangunan dan layanan sangat terbatas. Kajian Fitra NTB beberapa tahun lalu menemukan bahwa serapan belanja daerah cenderung meningkat di pertengahan tahun, dan menjelang akhir tahun anggaran, yaitu bulan Oktober - Desember.

Pada kuartal I, belanja daerah yang terserap umumnya masih sebatas belanja pegawai. ‘’Rendahnya realisasi belanja daerah salah satunya dikontribusikan oleh realisasi DAK Fisik yang rendah,’’ katanya.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB mencatat, realisasi DAK Fisik di NTB hingga Juni 2020 hanya sekitar 9,2 persen atau Rp146 miliar.

Dengan demikian, DAK yang belum terserap masih sangat besar dari total dana transfer DAK Fisik di NTB tahun 2020 sebesar Rp1,58 triliun.

Serapan DAK Fisik yang rendah setiap tahun menjadi catatan tersendiri dalam pelaksanaan anggaran di daerah sejauh ini. Padahal dukungan DAK Fisik berperan penting dalam percepatan penyediaan sarana dan fasilitas layanan sosial dasar, seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi dan infrastruktur dasar lainnya di daerah.

Rata-rata DAK Fisik kabupaten/kota setara dengan 38 persen belanja modal kabupaten/kota. Bahkan DAK Fisik Provinsi NTB setara dengan 77 persen belanja modal tahun 2020. Keterlam-

batan eksekusi belanja daerah tampaknya dipengaruhi oleh situasi pandemik. Terlebih lagi Kementerian Keuangan pada akhir Maret lalu menginstruksikan pemerintah daerah untuk menghentikan proses lelang paket pengadaan yang dibiayai DAK Fisik 2020, kecuali bidang kesehatan dan pendidikan.

Di samping itu, penyesuaian dana transfer ke daerah yang terjadi dua kali dalam waktu yang berdekatan turut berimplikasi pada lambatnya ekskusi anggaran. Tapi, penghentian proses lelang, sebagaimana arahan Surat Menkeu Nomor S-247/MK.07/2020, seharusnya tidak menghambat serapan DAK Fisik. Sebab lebih dari 60 persen DAK Fisik diarahkan untuk membiayai bidang kesehatan dan pendidikan. Penyerapan DAK Fisik bidang kesehatan dan pendidikan seharusnya tetap dapat terlaksana tanpa hambatan selama penanganan Covid-19. ‘’Tidak dipungkiri lagi, keterlambatan eksekusi belanja daerah di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kurang optimalnya daya ungkit belanja daerah dalam menjaga denyut ekonomi daerah yang terkontraksi,’’ ujar Ramli.

Di sisi lain, masyarakat juga dirugikan dengan terhambatnya penyediaan infrastruktur dasar dan layanan sosial dasar publik selama masa pandemi. Misalnya layanan

dasar kesehatan, ketahanan pangan, air bersih dan sanitasi. Bank Indonesia (BI) memprediksi kontraksi ekonomi NTB cukup dalam dan parah pada kuartal II 2020 hingga lebih dari minus 7 persen.

Ia mengatakan, konsumsi atau belanja pemerintah menjadi jurus akhir yang akan sangat menentukan untuk stabilisasi, atau sekurang-kurangnya mengurangi dampak perlambatan ekonomi di tingkat lokal. Dampak pandemi Covid19 telah memukul daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan miskin.

Permintaan yang turun terhadap komoditas di pasar membuat sektor bisnis dan industri babak belur. Gelombang PHK dan pekerja yang dirumahkan terus bertambah, terutama di sektor informal dan jasa. Pengangguran dan angka kemiskinan dipastikan meningkat. Oleh karena itu, pada rapat terbatas dengan kepala daerah terkait percepatan penyerapan APBD pada 15 Juli lalu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk segera membelanjakan Rp170 triliun dana Pemda yang masih menganggur. ‘’Model padat karya tunai dalam pengelolaan belanja pembangunan infrastruktur harus digalakkan dan dipercepat. Melalui pola ini diharapkan akan tersedia lapangan kerja bagi rumah tangga miskin dan kelompok terdampak lain,’’ katanya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 29 Juli 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Minim, Pengiriman Sapi dari KSB

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa Barat, mengaku pengiriman sapi asal daerah setempat sangat minim. Bahkan tercatat sampai dengan saat ini hanya 1710 ekor yang sudah dikirimkan dengan tujuan pulau Lombok dari kuota yang ditetapkan sebesar 7950 ekor.

Kepala Distan KSB kepada Suara NTB melalui Kabid Peternakan Jamilatun S. Pt, Selasa (28/7) tidak menampik masih rendahnya pengiriman sapi asal KSB keluar pulau dari kuota yang ditetapkan pemerintah. Hal tersebut terjadi karena minimnya permintaan sapi karena umur serta beratnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahkan untuk satu kali pengiriman batas minimal berat yang dipersyaratkan sebesar 250 ton tidak bisa terpenuhi meski umurnya sudah sesuai yakni umur 2-3 tahun. Karena

rata-rata sapi asal KSB merupakan sapi bali sehingga sangat sulit mendapatkan berat badan sesuai dengan syarat yang diperuntukkan.

Meski dari segi kuota belum terpenuhi, tetapi permintaan sapi terus mengalami peningkatan. Awal tahun 2020, pihaknya mengaku hanya mampu mengirimkan 200300 ekor tetapi jelang Idul Adha angka permintaan sapi meningkat. Jelang Idul Adha saja, saat ini angka pengiriman sapi mencapai 500 ekor dan itupun diprediksi akan terus bertambah jelang H+1

lebaran mendatang.

Sebagai langkah antisipasi terjadinya pengiriman secara ilegal pihaknya tetap akan melakukan pengawasan secara intensif. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. “Memang dari segi kuota masih sangat sedikit tercapai, tetapi angka pengiriman sapi kita terus meningkat setiap bulannya,” sebutnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya mengaku tengah memberikan atensi khusus je-

lang pelaksanaan idul adha.

Hal ini dilakukan untuk menekan adanya pemotongan sapi betina produktif. Hal itu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan keberadaan sapi di KSB. Pihaknya akan tetap menurunkan tim kesehatan untuk memastikan tidak ada hewan kurban yang terjangkit penyakit. Selain itu, protokol pencegahan covid-19 juga akan tetap dikedepankan pada saat pemotongan hewan kurban.

Jangan sampai muncul cluster baru sehingga akan menambah kasus covid di KSB. “Protokol kesehatan tetap kita kedepankan demi menjaga hewan kurban sehat dari penyakit. Makanya kami tetap akan menurunkan tim kesehatan untuk memastikan tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (ils)

Polres Dompu Komitmen Bantu Penindakan Pelaku Perusak Hutan Dompu (Suara NTB) – Kapolres Dompu, AKBP. Syarif Hidayat, SH., S. IK., berkomitmen membantu instansi terkait dalam menindak pelaku perusak hutan di wilayah ini, baik dalam bentuk perluasan lahan untuk penanaman jagung atau penebangan liar. Terpenting yakni langkah itu dikoordinasikan serta tetap mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Kami pada prinsipnya pasti mendukung apapun langkahlangkah yang harus kita lakukan untuk masyarakat yang dianggap merusak hutan,” tegasnya menanggapi komentar sejumlah pihak yang menganggap institusinya abai terhadap perusakan hutan selama ini.

Upaya penindakan terhadap pelaku perusakan hutan di memang belum begitu maksimal dilakukan, selain terkendala jumlah personil yang terbatas pihaknya kerap kali dihadapkan pro dan kontra dari masyarakat.

Untuk itu, lanjut Syarif Hidayat, disamping meminta proaktif instansi terkait seperti BTNT dan BKPH dalam melaporkan setiap pelanggaran pada kawasan hutan, mereka juga diharap memastikan langkah yang akan diambil tidak akan menimbulkan konflik sosial. “Supaya antara kita aparat dengan masyarakat tidak bentrok, bagaimana kita secara humanis penegakan hukum jalan dan hutan juga tidak rusak,” ujarnya.

Komitmennya, setiap laporan

dugaan perusakan hutan yang diterima tetap akan disikapi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Karena pihaknya tak ingin permasalahan ini berbuntut panjang sampai aksi demonstrasi atau pemblokiran jalan.

Salah satu bentuk keseriusannya dalam mendukung instansi terkait menekan kerusakan hutan itu, diantaranya keberhasilan memediasi masyarakat Kramabura sehingga tercapai kesepakatan bersama untuk menghentikan kegiatan yang dapat mengancam keberlangsung sumber matar di wilayah tersebut. “Alhamdulillah kemarin yang berkaitan dengan penutupan DAM Kramabura akibat perusakan hutan oleh warga, sudah dilakukan pembinaan untuk

(Suara NTB/jun)

Syarif Hidayat tidak lagi melakukan penggunaan lahan tanpa aturan,” pungkasnya. (jun)

Jaksa Dampingi Proyek Senilai Rp3 Miliar di KSB Taliwang (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Barat, mengaku siap untuk melakukan pendampingan terhadap sejumlah proyek strategis di Daerah. Bahkan saat ini ada sekitar Rp3 Miliar yang masih dalam proses pendampingan dan sudah selesai pendampingan sekitar Rp1,1 Miliar di pengerjaan ruang isolasi khusus covid-19 RSUD Asy Syifa Taliwang.

“Meski TP4D sudah dibubarkan, tetapi pola pendampingan tetap akan kami lakukan jika ada permintaan. Upaya itu kami lakukan untuk menekan terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran yang dikha-

watirkan akan menjadi persoalan hukum nantinya,” ujar Kajari KSB kepada Suara NTB melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha (Datun) Purning Dahono Putro SH, Selasa (28/7).

Adapun proyek yang didampingi saat ini yakni pembangunan IPAL senilai Rp380 juta, pembangunan rumah dinas sebanyak tiga unit senilai Rp1,2 miliar dan pembangunan kantor wilayah kerja Poto Tano sebesar Rp580 juta.

Selain untuk proyek fisik, penggunaan anggaran penanganan dan pencegahan covid-19 sebesar Rp45 Miliar juga tetap didampingi. Hal itu dilakukan untuk menekan terjadinya hal-

hal yang tidak diinginkan. Terlebih lagi di proses pendampingan juga tetap akan diarahkan supaya tidak terjadi masalah nantinya. Karena upaya pencegahan tindak pidana menjadi hal yang paling utama dibandingkan dengan penegakan hukum.

“Kami akan tetap kedepankan upaya pencegahan melalui pendampingan dibandingkan dengan upaya penegakan hukum,” sebutnya.

Hanya saja dirinya tidak menampik masih sangat sedikit yang meminta untuk dilakukan pendampingan. Bahkan sampai dengan saat ini baru empat pekerjaan fisik yang sudah didampingi dan satu sudah selesai. Se-

mentara untuk pekerjaan lainnya belum ada yang meminta pendampingan. Meski demikian, pihaknya tidak memaksakan kehendak, karena di petunjuk pelaksanaan pendampingan baru dilakukan ketika diminta jika tidak maka tidak akan dilakukan. Pola ini juga sangat berbeda dengan sistem kerja TP4D yang dibentuk sebelumnya.

“Masih minim yang meminta pendampingan Kejaksaan terhadap sejumlah proyek yang dikerjakan. Kami juga tidak mempermasalahkan hal itu karena pendampingan baru dilakukan pada saat diminta, jika tidak maka kami tidak akan lakukan,” pungkasnya. (ils)

Masih Positif, NZ Mulai Jalani Karantina Mandiri di Rumah Taliwang (Suara NTB) NZ, pasien positif Coronavirus Disease (Covid-19) nomor 10 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai menjalani karantina mandiri. Meski masih dinyatakan positif, tim medis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 KSB mengizinkan pulang anak perempuan berusia 8 tahun ini ke rumahnya setelah berada di pusat karantina khusus Rusunawa Belisung lebih dari 2 bulan lamanya.

Juru bicara Gugus Tugas Covid-19 KSB, H. Tuwuh menjelaskan, pemulangan NZ ke rumahnya di desa Beru, kecamatan Brang Rea itu telah dipertimbangkan secara matang oleh tim medis. “Sudah dikaji dengan matang (pemulangannya),” terangnya kepada Suara NTB, Selasa (28/7).

Pertimbangan lain, NZ dipu-

langkan karena sudah terlalu lama berada di fasilitas karantina terpusat Rusunawa Belisung.

Menurut H. Tuwuh, sejak masuk tanggal 27 Mei lalu ke Rusunawa Belisung bersamaan dengan orang tua dan saudara-sauranya yang sempat teridentifikasi positif Covid-19. Hanya NZ satu-satunya hingga saat ini belum menunjukkan kesembuhan.

“Kami kasihan juga. Apalagi ayahnya Tn. S yang sudah sembuh harus menemani di Rusunawa,” paparnya.

Walau telah dipulangkan, NZ tetap diwajibkan menjalani karantina mandiri. Sebenarnya ungkap H. Tuwuh, pemulangan NZ tetap dipantau ketat oleh tim med i s

dan akan mengevaluasi proses karantina mandiri yang dilakukan oleh pihak keluarga. Jika akhirnya prosedur karantina mandiri dirasa berat oleh keluarga, maka NZ dapat dikembalikan lagi ke Rusunawa Belisung.

“Sejak semalam dia sudah di rumahnya. Dan keluarga lainnya diarahkan mengungsi (tidak dalam satu atap dengan NZ). Nah kalau itu dianggap berat oleh keluarganya maka NZ kita kembalikan lagi saja ke Rusunawa untuk keamanan,” beber H. Tuwuh.

Untuk diketahui, NZ terindentifikasi positif sejak tanggal 26 Mei lalu.

H. Tuwuh (Suara NTB/ist)

Pasien nomor 537 NTB ini terinfeksi dari salah seorang saudaranya yang sebelumnya telah melakukan perjalanan dari Temboro, Magetan (kaster Magetan).

Selama mejalani karantina di Rusunawa Belisung, terhitung telah sekitar 9 kali NZ dites PCR Swab tanpa sekalipun hasilnya menunjukkan negatif Covid-19.

Kondisi NZ ini, diakui H. Tuwuh sebelumnya, membingungkan tim medis Gugus Tugas kabupaten. Sebab selain anggota keluarganya yang turut hampir bersamaan terinfeksi.

Pasien lain yang belakangan terkdentifikasi positif lebih cepat menunjukkan kesembuhan. “Anakda NZ sejak dinyatakan positif bahkan tidak pernah menunjukkan gejala ganguan kesehatan karena virus itu. Tapi hasil tes swabnya belum juga pernah negatif,” sebutnya beberapa waktu lalu. (bug)

(Suara NTB/ist)

RUMAH KORBAN - Anggota kepolisian saat berada di rumah korban yang ditemukan meninggal dalam keadaan gantung diri.

Diduga Permasalahan Keluarga, IRT Ditemukan Tewas Gantung Diri Sumbawa Besar (Suara NTB) Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) berinisial RJ (43) warga Dusun Marga Damai, Desa Lamenta, Kecamatan Empang, Sumbawa, ditemukan meninggal gantung diri di rumahnya, Selasa (23/07) sekitar pukul 06.30 Wita. Diduga yang bersangkutan mengakhiri hidupnya lantaran dipicu permasalahan keluarga.

Kejadian ini pertama kali diketahui oleh anaknya sekitar pukul 06.00 Wita. Anak korban yang terbangun masuk

ke ruang dapur untuk minum.

Yang bersangkutan berteriak memanggil ayahnya, Saharuddin (34) karena melihat korban dalam keadaan tergantung dengan tali terjerat di leher. Saharuddin kemudian mengambil pisau dan memotong tali tersebut.

Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasubag Humas, Iptu Sumardi, S.Sos. membenarkan peristiwa itu. Sekitar pukul 06.50 Wita, anggota Polsek Empang bersama KUPT Puskesmas setempat telah mendatangi TKP melakukan identifikasi dan mengevakuasi jenazah.

Hasil pemeriksaan dari pihak puskesmas, tidak temukan adanya tanda-tanda kerasan.

Korban meninggal dunia murni karena lilitan tali di leher.

Dijelaskannya, untuk sementara korban diduga nekat gantung diri lantaran adanya permasalah keluraga. Pihak keluarga korban menerima dengan ikhlas terkait peristiwa tersebut dan menganggapnya sebagai suatu musibah.

“Rencana korban akan dimakamkan pada hari ini juga di pemakaman umum Desa Lamenta,” pungkasnya. (ind)