Edisi Sabtu 30 Mei 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 30 MEI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

Kasus Covid-19 Meningkat

Kapasitas Tempat Tidur Pasien Jadi Perhatian Mataram (Suara NTB) – Jumlah tempat tidur yang tersedia di Rumah Sakit Darurat Covid-19 NTB menjadi perhatian. Pasalnya, eskalasi kasus positif virus Corona (Covid-19) di NTB terus menunjukkan peningkatan beberapa hari terakhir.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi menerangkan sampai saat ini Rumah Sakit Darurat Covid-19 NTB yang berlokasi di Asrama Haji NTB memiliki kapasitas 82 tempat tidur. Penambahan kemungkinan akan dilakukan jika eskalasi kasus terus meningkat. ‘’Kalau ada penambahan kita tinggal menggeser ke gedung sebelahnya (dari lokasi Rumah Sakit Darurat yang sekarang).

Sebetulnya kapasitas Asrama Haji itu 400 tempat tidur,’’ sebut Eka saat dikonfirmasi, Jumat (29/5) di Mataram.

Diterangkannya, penambahan kapasitas tempat tidur kedepan akan difokuskan di Asrama Haji NTB. Mengingat selain untuk penanggulangan pasien, NTB juga masih membutuhkan tempat karantina.

Bersambung ke hal 11

12 HALAMAN NOMOR 68 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

NTB Peroleh Tiga Alat Tes Cepat Molekuler

Kapasitas Laboratorium Ditambah Jadi 324 Spesimen Per Hari Mataram (Suara NTB) Pemerintah menambah kapasitas laboratorium untuk pemeriksaan spesimen Covid-19 di NTB menjadi 324 sampel per hari. Semula, kapasitas tiga laboratorium dengan empat mesin PCR sebanyak 264 spesimen per hari.

Namun sekarang kapasitasnya ditambah menjadi 324 spesimen per hari. Dengan menambah tiga alat tes cepat molekuler yang berada di RSUD NTB, RSUD Kota Mataram dan RS Manambai Abdulkadir Sumbawa. ‘’Penambahan kapasitas

(laboratorium) ini, kita harapkan membantu mempercepat penyelesaian pemeriksaan sampel yang datang di laboratorium. Karena jumlah sampel yang datang semakin bertambah,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A,

MPH di Mataram, kemarin.

Ia menjelaskan, sebelumnya NTB memiliki tiga laboratorium untuk pemeriksaan spesimen Covid-19 dengan empat mesin PCR. Yaitu, Laboratorium RSUD NTB 2 unit, Laboratorium RS Unram satu unit dan Laboratorium

Sumbawa Techno Park (STP) satu unit dengan kapasitas keseluruhan 264 spesimen.

Namun sejak minggu yang lalu, NTB memperoleh tiga tambahan alat tes cepat molekuler dengan kapasitas pemeriksaan 60 spesimen per hari.

Yakni, satu unit di RSUD Kota Mataram, satu unit di RSUD NTB dan satu unit di RS Manambai Abdulkadir Sumbawa. ‘’Dengan tambahan 3 alat tes cepat molekuler ini, penambahan kapasitas pemeriksaan se-

banyak 60 pemeriksaan sehari.

Kalau sebelumnya kapasitas pemeriksaan laboratorium di NTB 264 sampel sehari. Dengan tambahan 60 ini maka total kapasitas pemeriksaan sehari menjadi 324 spesimen,’’ sebutnya.

Eka mengatakan, dengan bertambahnya kasus-kasus positif Covid-19 dalam beberapa hari terakhir menyebabkan pelacakan kontak (contact tracing) semakin aktif dilakukan di lapangan.

Bersambung ke hal 11

Polda NTB Bentuk Tim Puma Mataram (Suara NTB) – Polda NTB membentuk tim khusus memberantas kejahatan konvensional. Namanya Tim Puma. Tim beranggota empat regu ini spesial untuk memburu pelaku 3C. Tren kriminalitas ditekan demi mempersiapkan NTB yang aman jelang gelaran MotoGP tahun mendatang. ‘’Tim Puma ini dibentuk melihat perkembangan Provinsi NTB. Terutama menjelang MotoGP tahun 2021 nanti,’’ ucap Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal, Jumat (29/5) kemarin, saat memimpin peluncuran tim di Markas Polda NTB. Iqbal menambahkan, tim khusus tersebut dibentuk dengan tujuan menjamin supremasi hukum di tengah meningkatkan potensi gangguan keamanan. NTB sebagai daerah ramai kunjungan wisatawan. Seiring pula meningkat potensi kriminalitasnya. ‘’Potensi gangguan sangat jelas berpotensi terjadi. Untuk menjawab tantangan itu Tim Puma ini dibentuk di bawah komando Ditreskrimum untuk menghadirkan rasa aman,’’ sebut dia.

Kapolda menjelaskan, filosofi pemakaian nama Puma yang merupakan binatang jenis kucing besar asal China.

Bersambung ke hal 11

TO K O H

(Suara NTB/dok)

Dompu Menuju Kenormalan Baru

H. Bambang M. Yasin

KABUPATEN Dompu diklaim telah memenuhi syarat menuju kehidupan normal baru. Sejak 2 pekan terakhir, tidak ada penambahan pasien positif Covid-19 di Dompu dan upaya rapid test massal juga telah dilakukan.

Gubernur NTB yang akan berkunjung ke Dompu diharapkan bisa langsung launching menuju kehidupan normal (kenormalan) baru bagi masyarakat Dompu.

Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R Bantah Ada Keluarga Gubernur KEPALA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH, membantah tudingan adanya keluarga Gubernur NTB yang mengerjakan pekerjaan maskerisasi hingga ratusan ribu lembar dalam program JPS Gemilang. ‘’Tuduhan terhadap adanya keluarga Gubernur NTB yang mengerjakan maskerisasi itu adalah tidak benar. Kenapa tidak benar?

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/why)

CEK - Kapolda NTB, Mohammad Iqbal (kiri) mengecek kondisi senjata salah satu anggota Tim Puma, Jumat (29/5) kemarin.

Kemenag akan Izinkan Tempat Ibadah di Zona Hijau Covid-19 Dibuka Mataram (Suara NTB) Kementerian Agama (Kemenag) akan mengizinkan tempat ibadah seperti masjid dan gereja untuk kembali dibuka. Pembukaan tempat ibadah tersebut terutama di daerah-daerah yang masuk zona hijau penyebaran Covid-19.

Plt. Kepala Kanwil Kemenag NTB, Drs. Muhammad Amin, M. Pd mengatakan, pihaknya masih menunggu surat edaran dari Menteri Agama soal pembukaan tempat ibadah di masa pandemi Covid-19 ini. Rencananya, surat edaran yang mengatur tentang juklak dan juknis pembukaan tempat ibadah tersebut akan keluar dalam pekan ini.

‘’Kita tunggu baru kita sosialisasikan ke daerah. Kalaupun tempat ibadah dibuka, tapi tidak semua tempat ibadah. Artinya daerah yang zona hijau, tingkat penyebaran Corona rendah. Kalau ada kemungkinan-kemungkinan penyebaran Covid-19, kemungkinan tidak dibuka,’’ kata Amin dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (29/5) kemarin.

Untuk penetapan daerah yang masuk zona hijau penyebaran Covid-19 nantinya datanya berasal dari Pemda kabupaten/kota. Karena Pemda Kabupaten/Kota yang tahu persis mana saja desa/kelurahan atau daerah-daerah yang termasuk zona hijau penyeba-

ran Covid-19.

Untuk daerah yang masuk zona kuning bahkan zona merah penyebaran Covid-19 kemungkinan penutupan tempat ibadah akan tetap dilakukan.

Nantinya, Pemerintah Desa/ Kelurahan akan mengusulkan ke camat untuk pembukaan tempat ibadah.

Terkait dengan pengaturan jumlah jemaah dalam satu tempat ibadah, nantinya akan lebih jelas di dalam Juknis yang dikeluarkan secara rinci dalam surat edaran Menteri Agama. ‘’Bagaimana bentuk pengaturannya. Yang jelas protokol Covid-19 harus tetap dilaksanakan,’’ tandasnya.

Sebagaimana diketahui,

sejak merebaknya penyebaran virus Corona di NTB, tempat-tempat ibadah di NTB mulai ditutup.

Masyarakat diminta beribadah dari rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Bahkan dalam pelaksanaan salat Hari Raya Idul Fitri beberapa waktu lalu, tempat ibadah masih ditutup. Hal ini dilakukan mencegah penyebaran Covid19 yang semakin meluas. (nas)

Muhammad Amin

Baru 771 Desa Tuntas Salurkan BLT DD Tahap I di NTB H. Wirajaya Kusuma

Tidak Terbit Berkaitan dengan HARI LAHIR PANCASILA Senin (1/6), SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali pada Selasa (2/6). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum. Terima Kasih Penerbit

Mataram (Suara NTB) Pemprov melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB mencatat 224 desa belum mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap I sebesar Rp600 ribu per KK. Dari 995 desa di NTB! baru 771 desa yang sudah tuntas atau seratus persen menyalurkan BLT DD tahap I untuk bulan April.

Kepala DPMPD Dukcapil NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (29/5) siang menyebutkan jumlah masyarakat yang menerima BLT DD tahap I baru 163.557 KK. Tersebar di 771 desa yang ada di delapan kabupaten di NTB. Dengan rincian, Lombok Barat 102 desa dengan jumlah penerima 24.829 KK, Lombok Tengah 79 desa dengan jumlah penerima 24.872 KK, Lombok Timur 234 desa dengan jumlah penerima 56.392 KK dan Lombok Utara 32 desa dengan jumlah penerima 13.269 KK. Selanjutnya, Sumbawa Barat 57 desa dengan jumlah penerima 6.855 KK, Sum-

bawa 113 desa dengan jumlah penerima 15.437 KK, Dompu 47 desa dengan jumlah penerima 7.996 KK dan Bima 107 desa dengan jumlah penerima 13.907 KK. Sedangkan untuk BLT tahap II jatah bulan Mei, baru 54 desa di NTB yang sudah menyalurkan dengan jumlah penerima 9.451 KK. Dengan rincian Lombok Barat 2 desa dengan jumlah penerima 501 KK, Lombok Tengah 1 desa dengan jumlah penerima 222 KK, Lombok Timur 20 desa dengan jumlah penerima 5.055 KK, Lombok Utara 1 desa dengan jumlah penerima 355 KK dan Sumbawa 30 desa dengan jumlah penerima 3.318 KK. Ashari menyebutkan jumlah desa di NTB sebanyak 995 desa. Dimana, desa yang sudah melaksanakan Musdes sebanyak 923 desa atau 92,76 persen.

Sehingga ada 72 desa yang belum atau sedang Musdes khusus. Dari 8 kabupaten di NTB, baru empat kabupaten yang sudah seratus persen melakukan Musdes untuk menentukan penerima BLT DD. Yakni, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara dan Sumbawa Barat. Sedangkan di Lombok Tengah

masih ada 19 desa yang belum Musdes, Sumbawa 17 desa, Dompu 7 desa, dan Bima 29 desa. Sehingga totalnya ada 72 desa yang belum atau sedang Musdes.

Dari 923 desa yang sudah Musdes khusus, anggaran BLT DD sebesar Rp361,155 miliar. Dengan rincian Lombok Barat Rp50,79 miliar, Lombok Tengah Rp72 miliar lebih, Lombok Timur Rp103,9 miliar, Lombok Utara Rp24,8 miliar, Sumbawa Barat Rp19,4 miliar, Sumbawa Rp32,3 miliar, Dompu 19,7 miliar dan Bima Rp36 miliar lebih.

Terkait dengan kisruh penyaluran BLT DD dengan melakukan pembagian rata sebesar Rp300 ribu per KK seperti di Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Lombok Barat.

Bersambung ke hal 11

H. Ashari

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 30 Mei 2020

Halaman 2

Tak Ada Lebaran Topat di Mataram

Sebaiknya Jangan Melaut GELOMBANG pasang yang terjadi pada Rabu (27/5) merusak dua rumah warga dan tiga perahu nelayan di Lingkungan Bintaro. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah memberikan bantuan.

Sementara waktu, nelayan diminta tidak melaut. Demikian disampaikan Camat Ampenan, Syamsul Irawan dikonfirmasi, Kamis (28/5).

Syamsul mengatakan, kondisi saat ini sudah berlangsung normal. Meskipun sebelumnya gelombang pasang merobohkan miniatur perahu yang men(Suara NTB/dok) jadi ikon di Pelabuhan Ampenan.

Syamsul Irawan Kondisi berbeda terjadi di Pantai Penghulu Agung dan Pantai di Kelurahan Banjar. Masyarakat tidak ada yang terdampak. “Kalau di Penghulu Agung sudah tidak ada warga yang tinggal di pesisir pantai. Pak Wali sudah relokasi ke tempat lain,” katanya.

Demikian pula, Pantai Banjar di Kelurahan Banjar tidak terdampak. Perahu nelayan aman. Gelombang pasang dihalangi oleh jetty atau pemecah gelombang. Akan tetapi sambung Syamsul, menjadi persoalan di Lingkungan Bintaro. Dua rumah warga di pesisir serta tiga perahu warga rusak dihantam gelombang.

Perahu nelayan sudah tidak bisa dipakai melaut. BPBD, Dinas Sosial dan kecamatan sudah memberikan bantuan sembako. “Bantuan sudah kita berikan ke warga terdampak,” sebutnya.

Gelombang tinggi disertai angin kencang diprediksi masih tetap berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak melaut. Dikhawatirkan akan terjadi masalah. “Kita imbauan jangan melaut supaya jangan ada masalah,” katanya mengingatkan.

Syamsul mengatakan, mengantisipasi kerugian yang lebih besar, warga di Lingkungan Bugis memilih memarkir perahu di ruas jalan. Mereka mengkhawatirkan banjir rob sewaktu-waktu menghantam dan merusak perahu.

Selain itu, tanggul pembatasan telah dibuat menggunakan karung berisi pasir. Tanggul sementara dipasang di depan rumah menghindari air masuk ke dalam rumah. “Karung sudah kita bagikan ke warga untuk membuat tanggul sementara,” demikian kata dia. (cem)

Mataram (Suara NTB) Tidak ada perayaan lebaran topat di Mataram tahun ini. Karenanya seluruh objek wisata di Kota Mataram ditutup. Penutupan tersebut mengantisipasi warga berlibur saat perayaan lebaran topat.

Objek wisata ziarah Makam Loang Baloq, Makam Bintaro, berikut Pantai Ampenan, Pantai Gading, Pantai Mapak, Pantai Tanjung Karang, Pantai Segare serta ruang terbuka hijau (RTH) lainnya ditutup.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, penutupan seluruh objek wisata serta RTH mengantisipasi mobilitasi masyarakat yang berpotensi terjadinya penumpukan massa. Penumpukan massa ini berpotensi terjadinya penularan Coronavirus Disease.

“Pemkot Mataram mengambil kebijakan seluruh objek wisata di Kota Mataram ditutup,” kata Martawang dikonfirmasi, Jumat (29/5). Selain itu, petugas terdiri dari Dinas Perhubungan, Kepolisian dan TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta stakeholder lainnya akan menja-

ga ketat ruas jalan. Penutupan ruas jalan membatasi pergerakan masyarakat di dalam dan luar Kota Mataram.

Martawang menambahkan, manakala perayaan lebaran topat. Makam – makam di Kota Mataram dikunjungi oleh warga berasal dari luar. “Oleh karena itu, kami meminta kearifan kita bersama untuk tidak mendatangi objek yang selama ini didatangi,” tambahnya.

Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati menambahkan, pengawasan di masing – masing lokasi objek wisata oleh kecamatan dan kelurahan dibantu oleh TNI dan Kepolisian serta personel perlindungan masyarakat (Linmas). Sementara, di check point penutupan arus lalu lintas diawasi oleh Dinas Perhubungan. “Pol PP sifatnya patroli keliling pemantauan

(Suara NTB/cem)

DITUTUP – Seorang pengendara melintas di depan pintu gerbang menuju Pantai Tanjung Karang, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Jumat (29/5). Pantai Tanjung Karang adalah salah satu objek wisata di Kota Mataram yang ditutup mengantisipasi tumpukan masyarakat saat lebaran topat, Minggu (30/5) esok. sekaligus back up bila ada kejadian,” tambah Bayu.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, lebaran topat tahun ini ditiadakan.

Sejumlah objek wisata baik itu makam, pantai dan tempat lain

yang berpotensi menimbulkan kerumuman ditutup. Pihaknya mengkhawatirkan terjadinya penularan virus Corona.

“Lebaran topat kita tiadakan,” tegasnya.

Tim gabungan akan menga-

wasi serta menutup akses jalan menuju objek wisata tersebut. Oleh karena itu, masyarakat dari luar Kota Mataram untuk tidak datang ke Mataram jika tidak ada yang mendesak. (cem)

Belum Terlalu Didengar WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., menilai imbauan masyarakat yang mengarah pada bagaimana mencegah penyebaran covid-19, belum terlalu didengar oleh masyarakat. ‘’Ini terbukti dari hampir semua masyarakat pola hidupnya tidak terlalu jauh berbeda antara masa covid-19 dengan biasanya. Ini yang saya lihat,’’ katanya kepada Suara NTB melalui panggilan WhatsApp, Jumat (29/ 5) kemarin.

Muhtar mencontohkan pasar tradisional. Di sana masyarakat berbelanja seperti biasa. Seolah tidak terjadi apaapa. ‘’Ada yang tidak pakai masker, mereka biasa-biasa saja,’’ sesalnya. Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini pernah mempertanyakan hal ini kepada Sekda Kota Mataram. ‘’Kok banyak sekali OPD yang menangani ini. Yang lebih tahu dalam hal ini sebenarnya Dinas Kesehatan,’’ ungkapnya.

Muhtar melihat, Dinas Kesehatan terkesan lambat mengantisipasi kondisi ini. ‘’Kan yang lebih dominan ini rumah sakit. Dinas Kesehatan, baru-baru ini saja saya lihat ada peragaan penggunaan APD di salah satu puskesmas,’’ akunya.

Seharusnya, Dikes sebagai garda terdepan. Misalnya ada daerah yang telah ditetapkan sebagai zona merah, tapi justru perilaku masyarakat di sana biasa-biasa saja.

Menyikapi hal tersebut, lanjut Muhtar, Pemkot Mataram perlu melakukan intervensi terhadap daerah-daerah yang masuk zona merah. Seperti melakukan pengawasan ketat dan lain sebagainya. Kebijakan Pemkot Mataram yang menerapkan PCBL (Penanganan Covid Berbasis Lingkungan), dianggap masih jauh dari harapan. ‘’Inikan terkait pola pikir dan perilaku masyarakat,’’ cetusnya.

Penerapan PCBL, kata anggota dewan dari Dapil Ampenan ini, harus didampingi oleh petugas-petugas yang paham bagaimana penanganan covid-19. Tingginya pengungkapan kasus positif covid-19, kata Muhtar, bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan.

Justru, sambung dia, besarnya alokasi anggaran penanganan covid, diharapkan berimplikasi terhadap menurunnya angka covid di Kota Mataram. ‘’Kenapa kita harus bangga dengan yang seperti itu. Walaupun semakin banyak yang ditemukan, itu artinya pemerintah semakin gencar untuk mengadakan rapid tes dan lain sebagainya. Tapi ini juga menunjukkan bahwa kita tidak berhasil mencegahnya,’’ terang Muhtar. ‘’Justru kita menginginkan covid ini semakin menurun, kemudian habis,’’ tegasnya. (fit) H. Muhtar (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem)

TUNGGU SUAMI - Istri para nelayan di pesisir Pantai Ampenan menunggu suaminya pulang melaut, Jumat, (29/5). Gelombang pasang yang disertai angin kencang agaknya tak menghalangi nelayan untuk tetap melaut. Meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mengingatkan dalam satu pekan kedepan nelayan tidak turun menangkap ikan.

Ditemukan Kekurangan Takaran Paket Sembako JPS Mataram (Suara NTB) Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram mengecek kesiapan pendistribusian bantuan jaring pengaman sosial (JPS) ke rekanan. Hasil pengecekan ditemukan kekurangan takaran dalam isian paket sembako.

Tim terdiri dari Inspektorat Kota Mataram, Kejaksaan, Polresta, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta Bagian Hukum Setda Kota Mataram, memulai pengecek ke CV. Bangil Persada di Jalan Swakarya Raya No. 8 Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela.

Secara acak tim mengecek isian paket sembako. Terdiri dari beras, gula pasir, minyak goreng, telur, olahan ikan, sabun mandi, biskuit dan HIM Wa. Gula dan beras ditakar menggunakan timbangan elektrik.

Terdapat kekurangan 5 gram dalam isian gula. Selain itu, tim juga merekomendasikan ke rekanan mengganti sabun mandi dengan antiseptik.

Sekitar 15 menit mengecek dan memastikan ketersediaan barang. Tim kembali bergerak ke rekanan kedua. Yakni, CV. Nia-

ga Jaya Mandiri terletak di Jalan Seruling II Nomor 01 Lingkungan Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur. Temuannya hampir sama. Terdapat kekurangan berat pada isian beras.

Diketahui, CV.Bangil Persada dan CV.Niaga Jaya Mandiri mendapatkan jatah penyedian 3.261 paket sembako JPS tahap keempat.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menyampaikan, tim ingin memastikan kesiapan dari paket sembako yang akan didistribusikan oleh rekanan tahap keempat dari target penerima 19.803 kepala keluarga (KK).

“Di dua lokasi ini sudah siap penyaluran. Tinggal membagi di tim gugus tugas kelurahan mana saja yang diantarkan di masing – masing penyedia,” kata Alwan dikonfirmasi, Jumat (29/5).

Pendistribusian JPS tahap keempat sasarannya berbeda.

Pasalnya, ada tambahan bagi penerima berstatus orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Alwan menambahkan, kekurangan yang ditemukan oleh tim dalam kemasan gula pasir dan beras. Tim telah meminta pertimbangan dari Dinas Perdagangan bahwa ada batas toleransi.

“Seperti beras ada batas toleransi 9,850 atau 1,5 persen. Tidak jadi masalah dan ditimbangan dianggap sesuai,” ucapnya.

Kecuali kata Alwan, kekurangan timbangan melebihi batas maksimal rekanan akan diminta mengemas ulang.

Sementara itu, tim juga menemukan isian tidak sesuai standar. Direkomendasikan oleh tim untuk mengganti. “Seperti sabun. Kita minta diganti yang antiseptik,” ujarnya.

Pendistribusian tahap keempat, Dinas Sosial merekomendasikan mengganti isian.

Telur diganti dengan kerupuk kulit. Pertimbangan penggantian ini kata Kepala Dinas Sosial, Asnayati bahwa telur rentan rusak atau busuk. Dari hasil rapat koordinasi diganti dengan kerupuk. “Ini upaya kita juga memberdayakan UKM yang ada di Kota Mataram,” timpalnya.

Owner CV. Bangli Persada,

Yosi Jorghi mengaku, kekurangan takaran dalam isian paket tidak ada unsur kesengajaan.

Kekurangan hanya 0,5 persen dari isian standar. Tim memberikan batas toleransi. “Ada batas toleransi. Ada juga gula yang beratnya lebih dari 1 kg,” jawabnya.

Rekomendasi tim mengganti sabun yang memiliki kandungan antiseptik. Yosi mengaku siap menindaklanjuti rekomendasi tim gugus tugas. (cem)

(Suara NTB/cem)

PERIKSA PAKET - Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram bersama Polresta Mataram, Kejari Mataram dan BPKP mengecek kesiapan pendistribusian paket sembako ke rekanan, Jumat (29/5). Tim menemukan kekurangan takaran dalam kemasan.

Masyarakat agar Waspadai Banjir Rob

(Suara NTB/cem)

RUAS JALAN - Nelayan warga Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan menyandarkan sampan mereka hingga menutupi ruas jalan lingkungan. Hal ini dilakukan mengantisipasi gelombang pasang atau banjir rob sewaktu-waktu bisa terjadi.

Mataram (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bencana banjir rob, terutama yang tinggal di pesisir pantai. Cuaca ekstrem diperkirakan masih akan berlangsung sampai beberapa hari kedepan.

Satgas Penanggulangan Bencana pasca gelombang terus melakukan pemantauan dan patroli rutin. Kepala BPBD Kota Mataram, Mahfuddin Noer mengatakan, pemantauan diprioritaskan

pada malam hari. Pengalaman sebelumnya, banjir rob terjadi pada malam hari.

Antisipasi lainnya adalah dengan berkoordinasi dengan instansi teknis. Apabila terjadi banjir rob agar segera melakukan penanggulangan.

“Kita mengimbau bagi masyarakat yang berada dipesisir agar tetap waspada,” kata Mahfuddin.

Gelombang pasang dampaknya dirasakan terutama bagi nelayan. Frekuensi melaut atau menangkap ikan berkurang. Dampak lainnya adalah pada lingkungan set-

empat. Artinya, air laut masuk ke dalam rusak berpotensi merusak barang berharga milik warga. “Gelombang pasang kemarin saja tiga perahu dan dua rumah warga rusak,” sebutnya.

BPBD melakukan asesmen terhadap rumah warga yang rusak di Lingkungan Bintaro, Kelurahan Bintaro Jaya. Selain itu, melakukan kaji cepat terhadap potensi kerugian sehingga segera diintervensi.

Dikatakan, prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam beberapa hari kedepan masih

terjadi gelombang besar, angin kencang disertai hujan dengan intensitas tinggi. “Prediksi hujan lebat dan gelombang tinggi masih berlangsung selama beberapa hari kedepan,” tandasnya.

Terkait kerusakan miniatur kapal di eks Pelabuhan Ampenan. BPBD akan berkoordinasi dengan instansi teknis dan kecamatan. Kata dia, paling tidak miniatur kapal kembali dibangun karena menjadi ikon di Pelabuhan Ampenan. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Sabtu, 30 Mei 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

BENCANA bisa terjadi kapan saja, dan beragam jenisnya. Bencana yang nyata saat ini adalah wabah Covid-19, ditambah potensi bencana alam seperti gempa. Menghadapi bencana, tak cukup hanya mengandalkan bantuan-bantuan. Tak menyelesaikan masalah. Karena itu, NTB harus kembali ke ruhnya. Agar kuat secara mandiri, menahan dampak bencana.

Dewan Pertimbangan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi NTB, L. Heri Prihatin IR menyatakan setuju L. Heri Prihatin dengan rencana kenormalan baru. “Mau ndak mau, suka ndak suka, harus bergerak terus.

Kita tidak bisa tinggal diam, repot, harus bergerak. Dan harus optimis. Tinggal pilah-pilah apa yang bisa kita laksanakan untuk kepentingan di daerah ini,” ujarnya.

Terlepas dari semua itu, Heri mengatakan, seyogiyanya provinsi ini kembali kepada jati dirinya. Provinsi agraris. Potensi besarnya ada di sektor pertanian secara umum (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan). Memperkokoh pondasinya. Yang terjadi sekarang, inkonsisten program terhadap potensi yang dimilikinya ini. Fokus terhadap sektor pariwisata, menurunya sangat riskan risiko.

Terbukti, ketika terjadi gangguan eksternal dan internal, ramai-ramai pelaku pariwisata menutup usahanya. Hotel, restoran, merumahkan karyawan, atau PHK. Seperti yang terjadi saat ini. Fokus kepada sektor pertambangan, juga tak bisa sepenuhnya diharapkan. Adanya tambang besar di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat juga tak bisa berbuat banyak, menyelamatkan NTB pada situasi seperti ini. Justru efisiensi karyawan. Hasil penjualan saham, PT. Newmont Nusa Tenggara ke PT. Amman Mineral Nusa Tenggara juga tak jelas wujudnya yang dirasakan masyarakat di provinsi ini.

Karena itu, yang paling ideal menurut Heri adalah berdayakan kekuatan ekonomi rakyat melalui ketahanan pangan. Apakah di pertanian, peternakan, kelautan perikanan, dan kehutanan. Pondasinya harus dibangun kuat. “Sehingga ketika terjadi gempa, corona, atau bencana-bencana yang tidak terduga, pondasi kita masih kuat. Mau bangun rumah model apapun, juga tetap bisa. yang saya lihat sekarang, pondasi kita rapuh, ketika terjadi goncangan, risikonya besar,” katanya mengibaratkan.

Heri mengatakan, masyarakat harus diajak melakukan gerakan. Gerakan penyediaan bibit unggul, gerakan pemupukan berimbang, gerakan perbaikan irigasi pertanian. Gerakan teknologi pertanian, gerakan beternak, demikian juga dipeternakan dan kelautan perikanan. (bul)

(Suara NTB/dok)

YPK Minta Pusat Perbelanjaan Dibuka Mataram (Suara NTB) Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Provinsi NTB meminta kepada pemerintah untuk memberikan kelonggaran kepada pengusaha membuka kembali pusat-pusat perbelanjaan. Dengan catatan, pengusaha juga melaksanakan standar kesehatan sebagai jaminan kepada konsumen. Ketua YPK Provinsi NTB, H. Muh. Saleh, M.H., mengatakan, ekonomi harus digerakkan. Tetapi pengusaH. Muh. Saleh ha dan pemerintah harus bersinergi memastikan jaminan keamanan bagi konsumen dalam rangka mengendalikan penularan virus corona.

Dosen Fakultas Hukum Unram ini mengatakan, sinergi yang bisa dilakukan adalah, bersama-sama mengawasi dan melakukan penertiban kepada konsumen yang datang ke tempat-tempat perbelanjaan. Mengawasi dan memastikan konsumen sudah melaksanakan protokol kesehatan. Menggunakan masker, menjaga jarak antar pengunjung dan pelayan tempat belanja.

Selain itu, memastikan bahwa pusat-pusat perbeanjaan juga sudah menjalankan protokol yang sama. Melengkapi pelayannya dengan Alat Pelindung Diri (APD), menyediakan tempat mencuci tangan di pintu-pintu masuk. H. Saleh menegaskan, standar dan pengawasan ini agar tidak diterapkan pada tempat-tempat berbelanja di perkotaan saja. Di kabupaten, hingga di tingkat pedesaan, hal ini menurutnya standar kesehatan ini harus dilaksanakan sama.

“Jadi ekonomi tetap jalan, potensi penularan Covid-19 ini juga bisa dikendalikan. Libatkan saja Pol PP, Polisi, bila perlu Tentara untuk melakukan pengawasan bahwa standar kesehatan di pusat perbelanjaan sudah dilaksanakan. Skema kerjasama antar pihak kan bisa diatur, “ ujarnya. H. Saleh menyebut menyambut baik soal rencana pemerintah menerapkan new normal, atau kenormalan hidup di masa pandemi Covid19. Pemerintah daerah, harus memastikan terlebih dahulu standar kesehatan yang diterapkan oleh tempat-tempat perbelanjaan, sebelum disosialisasikan kepada publik.

“Harus dipastikan keamanan dan kenyamanan kepada konsumen terlebih dahulu. Baru disosialisasikan pusat-pusat perbelanjaan ini dibuka. Sehingga ada jaminan bagi konsumen, mereka bisa tenang ke luar dan berbelanja,” imbuhnya. Dengan pengawasan bersama ini, disiplin melaksanakan protokol kesehatan dapat dikontrol. Pengunjung yang datang berbelanja dan bergerombol juga bisa diurai. H. Saleh mengatakan, takut berlebihan terhadap corona ini juga tak baik.

Selain pusat-pusat perbelanjaan, tempat-tempat peribadatan juga harus dibijaksanai sama. “Persoalan nantiya sepi pengunjung yang datang, itu urusan lain. Yang terpenting, pemerintah sudah beriktikad baik, memberi ruang kepada masyarakat, kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan hajat hidupnya dengan standar kesehatan yang berlaku,” demikian H. Saleh. (bul)

KOPI - Wiwin Suryani, Ketua kelompok Tikam Bangkit Desa Punik Kecamatan Batulanteh, kelompok klaster binaan Bank Indonesia tahun 2018 sedang melakukan penjemuran kopi varietas arabika.

Pertanyakan Komitmen Pemerintah

Puluhan Ton Benih Bawang Putih di Sembalun Terancam Rusak Mataram (Suara NTB) Puluhan ton benih bawang putih di Sembalun, Kabupaten Lombok Tengah terancam rusak. Akibat ketidakpastian rencana pemerintah melakukan pembelian. Sejumlah kelompok penangkar benih bawang putih di Sembalun sebelumnya sangat bersemangat, pemerintah menjadikan Sembalun sebagai sentra benih bawang putih nasional.

Salah satunya yang menggembirakan petani adalah kepastian pasar. Benihbenih bawang putih yang sudah ditangkarkan, secara otomatis akan diserap pemerintah untuk penanaman bawang putih di sejumlah daerah di Indonesia. Petani nampaknya tak menerima kenyataan sesuai harapan. Sudah enam bulan, benih bawang putih Sangga Sembalun milik petani tersimpan. H. Janirip Hairil, Ketua Kelompok Petani Makem, di Sembalun mengatakan, rencananya, bawang putih milik kelompok akan diserap untuk tanam pada bulan Mei dan Juni 2020 ini.

“Dari Kementerian Petanian sudah turun juga ngecek sebulan lalu. Tapi hilang, tidak

ada kepastian sampai sekarang,” katanya dihubungi Suara NTB, Jumat (29/5) kemarin. Di kelompoknya, ada 10 ton yang masih tersimpan di gudang. Di kelompok-kelompok lain juga ceritanya sama. Ada lima kelompok penangkar benih bawang putih di sembalun.

Setidaknya, total 40 ton yang tidak ada kepastian pasarnya.

Karena dijadikan sentra bawang putih nasional, dan harapan adanya kepastian pasar, bawang putih milik anggota di beli. Satu ton, harganya sekitar 45 juta. Namun hingga enam bulan, tidak ada kepastian pasar dari pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian. Akibatnya, petani diambang kerugian. Benih bawang putih yang digudang-

kan terancam rusak bila masa simpannya lama.

Penyusutannya semakin besar. Khawatir rugi total, petani terpaksa melempar bawang putih benih ini ke pasar tradisional. Akhirnya bawang putih benih menjadi bawang putih konsumsi. “Kita jualnya Rp3.000/Kg. Jualnya sangat murah dari harga seharusnya, Rp45.000 sekilo.

Dari pada rugi total. Jual berapa yang laku,” kata H. Hairil.

Dengan menjualnya ke pasar, dalam satu ton, petani mendapatkan harga Rp10 juta, belum temasuk pengurangan nilai susut dan biaya-biaya lain. Sebelum Covid-19, biasanya petani dengan mudah menjualnya ke berbagai daerah yang membutuhkan. Sete-

(Suara NTB/bul)

BENIH BAWANG PUTIH - Bawang putih benih yang tersimpan di gudang kelompok tani. benih-benih ini terancam rusak. Petani mempertanyakan dijadikannya Sembalun sebagai sentra bawang putih nasional. lah corona, pengiriman serba terbatas. Kelompoknya adalah binaan Bank Indonesia. H. Hairil mengatakan, persoalan yang dialami petani juga sudah disampaikan kepada Bank Indonesia di Mataram. Harapannya, petani dibantu mencari-

kan jalan keluar pasar.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, H. Husnul Fauzi justru mempertanyakan siapa yang menjanjikan akan membeli pada bulan tersebut (Mei dan Juni). (bul)

Trafik Layanan Data Telkomsel Tumbuh hingga 22,8% Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2020 Mataram (Suara NTB) Sepanjang momen lebaran Idul Fitri 1441 H/2020 ini, secara persentase, wilayah operasional Telkomseldi Sumatera Bagian Selatan, Sumatera Bagian Utara, dan Jawa Barat mengalami peningkatan penggunaan layanan data, dengan pertumbuhan tertinggisekitar 35% dibandingkan hari normal.

Trafik layanan data di Jabodetabek melonjak sekitar 60,9% dibandingkan periode yang samadi tahun lalu.Di sejumlah wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timuryang biasanya menjadi destinasi utama mudik dan paling banyak menerima kedatangan pelanggan dari wilayah lainnya pada periode RAFI, di masa pandemi ini mengalami penurunan kedatangan pelanggan sebesar83% untuk wilayah Jawa Tengah, -77% untuk Jawa Barat, dan -83%untuk Jawa Timur.

Pelanggan Telkomsel juga lebih banyak memanfaatkan layanan komunikasi berbasis data sebagai sarana silaturahmi virtual sehingga mengalami kenaikan sebesar 75,4%. Sedangkan layanan videostreamingnaik 13,8% dan mobile gaming naik 83,7%, dimana layanan ini banyak dimanfaatkan pelanggan untuk mengisi waktu beraktivitas dan bersilaturahmi di rumah selama Lebaran.

Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan, Telkomsel mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 H bagi seluruh umat

(Suara NTB/ist)

Momen Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2020, pemanfaatan layanan Telkomsel berbasis data tertinggi hingga 26,7 petabyte, atau meningkat sebesar 22,8% jika dibandingkan hari normal di tahun 2020. muslim di Indonesia. “Semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan kesehatan di momen spesial yang penuh rasakebersamaan ini,” ucapnya. Telkomsel juga mencatat, lima aplikasi berbasis digital yang paling banyak diakses pelanggan (secara berurutan) antara lain Youtube, Facebook, Whatsapp, Instagram dan Google Service. Platform media sosial sendiri secara keseluruhan menjadi layanan berbasis data yang paling sering diakses oleh pelanggan, dengan proporsi 30,8% dari total jenis layanan data yang diakses selama momen lebaran.

Di sisi lain, layanan suara dan SMS mengalami penurunan trafik jika dibandingkan dengan hari normal. Trafik layanan suara

KTNA Minta Bandara Tidak Ditutup Mataram (Suara NTB) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi NTB berpandangan berbeda dengan pemerintah terkait rencana penutupan bandara, yang mulai diberlakukan 1 Juni 2020 ini. Ketua KTNA Provinsi NTB, H. Hairul Warisin mengemukakan, para petani secara umum tidak terganggu aktivitasnya karena corona. “Saya belum pernah mendengar ada dari petani kita yang terkena corona saat mereka melakukan usaha tani. Justru yang terkena corona adalah kelompok yang bukan petani,” katanya.

Artinya, keberadaan petani ini, pemerintah harus komit menjaga kesimbangan harga-harga komoditas yang dihasilkan oleh para petani. Ditengah wabah pandemi covid-19, harga kooditas pertanian umumnya mengalami penurunan. Tomat dan cabai misalnya, yang harganya sudah di kisaran harga setara “minta”.

Dalam kondisi ini, justru pemerintah daerah ingin menutup bandara. Membatasi akses ke luar masuk orang sampai dengan 1

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/dok)

Perkokoh Pondasi Hadapi Bencana

Juli 2020. Seharusnya, yang paling ideal adalah memperketat persyaratan orang ke luar masuk dari dan ke NTB melalui bandara.

Syarat-syarat tersebut misalnya, setiap pengguna jasa penerbangan yang ingin keluar masuk ke NTB, harus diwajibkan memegang surat keterangan sehat. Kemudian memiliki surat keterangan bebas corona (sudah di swab). Selain itu, penumpang wajib menggunakan masker, menyediakan handsanitizer, dan penumpang paham dengan istilah sosial distancing (jaga jarak). Tidak boleh berjabat tangan.

“Kalau yang enam ini dilaksanakan, tidak ada jalan mengatakan ini tidak baik. sehingga orang orang yang datang dari luar, diperlakukan sama dengan orang yang akan masuk ke NTB,” imbuhnya. Kedatangan orang ke NTB menurut mantan Wakil Bupati Lombok Timur yang kini duduk di kursi legislatif Provinsi NTB ini, mendatangkan manfaat yang diharapkan. Berbelanja di NTB, mengisi hotel dan restoran yang ada di NTB. Otomatis ada kebutuhan

pokok yang harus mereka dapatkan. Maka, dengan sendirinya, hasil-hasil pertanian petani akan terbantu diserap.

“Saat ini harga sayur dan buah jatuh total. Ada tomat, ada brokoli, makanan hotel semua itu. coba lihat sayur-sayuran di pasar Paok Motong Lombok Timur, di Kabon Roek Ampenan, harga sayur mayur yang mahal itu sama dengan harga bayam,” katanya.

Padahal, waktu pemeliharaannya panjang dan biaya yang dikeluarkan oleh petani tidak sedikit. Inilah yang mestinya harus dipikirkan oleh kepala daerah, sebelum adanya keinginan menutup bandara.

Dengan banyaknya orang keluar masuk, Hairul Warisin mengatakan dapat mendongkrak nilai jual komoditas pertanian NTB. Ekonomi diperhatikan. Tidak dilihat hanya sepihak. Jika hanya berfikir terlalu takut dan cemas terhadap corona, lalu tidak cemas terhadap penurunan ekonomi, menurutnya sangat berisiko. “Keduanya harus balance. Kecemasan ada, ekonomi juga harus dipikirkan,” imbuhnya. (bul)

turun sebesar -0,9% menjadi 1,1 Miliar Menit, sedangkan trafik layanan SMS turun -12,1% menjadi 495 juta SMS. Penurunan trafik pada layanan legacyini terjadi akibat semakin kuatnya adopsi masyarakat dalam pemanfaatan layanan broadband dan digital, khususnya dalam berdaptasi dengan gaya hidup baru untuk mendukung produk-

tivitas saat beraktivitas di rumah selama pandemi COVID-19 saat ini.

Selama periode RAFI tahun ini, Telkomsel telah memusatkan optimalisasi kualitas dan kapasitas jaringan di sekitar 436 point of interest (POI) yang berfokus pada 309 titik area residensial, 58 titik rumah sakit rujukan COVID-19, 38 titik area transportasi utama di tiap provinsi, serta 31 titik area transportasi logistik, alat kesehatan, dan kebutuhan pokok.

Selain itu, Telkomsel juga melakukan pengamanan jaringan di akses jalur tol dan jalan utama sepanjang 16.000 km yang terbentang dari wilayah Sumatera, Jawa, hingga Kalimantan. Khusus titik POI residensial mengalami kenaikan trafik data yang signifikan yaitu mencapai 31,7% apabila dibandingkan dengan hari normal atau sebelum diberlakukannya kebijakan himbauanWork From Home (WFH).

Upaya penguatan kualitas dan kapasitas jaringan juga Telkomsel lakukan dengan menghadirkan 11.000 BTS baru berteknologi 4G, mengop-

erasikan 69 unit Compact Mobile BTS (COMBAT), serta menambah kapasitas gateway internet menjadi 6.100 Gbps.

Secara keseluruhan, Telkomsel saat ini memiliki 219.000 unit BTS di seluruh penjuru negeri, dengan 87.000 unit di antaranya merupakan BTS 4G. Berbekal infrastruktur yang andal, cakupan 4G Telkomsel pun telah menjangkau lebih dari 95% wilayah populasi di Indonesia untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan layanan berbasis broadband.Di samping itu, sebagian besar proses pengawasan operasionalisasi dan penanganan aktivitas pengamanan jaringan dilakukan secara virtual, yang didukung oleh 13 Posko Virtual eRAFI 2020, 19 tim internal (1.578 anggota), dan 46 tim mitra strategis (803 anggota). Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari dukungan Telkomsel terhadap imbauan pemerintah untuk menerapkan physical distancing.

Implementasi virtual monitoringini dinilai mampu menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan Telkomsel terhadap COVID-19. (bul)

Investor di Lotim Diminta Ikut Perangi Covid-19 Selong (Suara NTB) Para penanam modal atau investor di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diminta untuk turut aktif dan peduli terhadap perjuangan memerangi Corona Virus Disease (Covid-19).

Perang terhadap Covid-19 masih berlangsung mengingat jumlah kasus terpapar terus bertambah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Muksin kepada Suara NTB, Jumat (29/5) kemarin menyebut, sejauh ini sudah terdapat 11 perusahaan di Kabupaten Lotim ini yang menyalurkan bantuannya membantu tim gugus tugas dalam memerangi Covid-19.

Bentuk bantuan yang disalurkan antara lain 1.350 masker, 50 paket sembako, 50 pcs baju alat pelindung diri (APD) yang digunakan untuk para tenaga kesehatan. Bantuan

tersebut telah diserahkan langsung kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lotim.

Muksin menyebut, semua penanam modal yang sudah mengembangkan usahanya di Lotim turut terpanggil untuk memberikan bantuan. Kepada perusahaan lain diharapkan dapat ambil bagian guna meringankan beban pemerintah daerah dalam melawan Covid-19.

Jumlah perusahaan yang sudah memberikan bantuannya diakui baru 11 unit. Saat ini sambil berjalan, DPMPTSP Lotim mencoba menyisir perusahaan lainnya agar turut ambil bagian mengisi strategis gerilya memerangi Covid-19. “Kita terus berjalan terus menyisir setiap minggu perusahaan yang lain,” paparnya.

Diketahui, jumlah perusahaan di Lotim cukup banyak.

Semuanya diharapkan bisa ikut dan PDMPTSP menargetkan lebih banyak lebih bagus.

“Kita menyisir yang kita ketahui dulu yang lain akan meny-

usul,” imbuhnya.

Bantuan tiap perusahaan ini diminta bisa juga per kecamatan. “Ini teknis berperang termasuk kekuatan bergelrilya namanya,” jelas Muksin. Perusahaan diminta peduli karena yang akan menikmati kemenangan dalam perang melawan Covid-19 adalah para perusahaan dan pemilik modal.

Cepat menghilangnya Covid dan Lotim meraih kemenangan peperangan akan sangat dinimkati pleh perusahaan. Menurut Muksin, semakin cepat menang, perusahaan akan cepat diuntungkan. “ Ini harus dipahami bersama,” imbuhnya.

Kepedulian dari semua pihak, sambungnya akan sangat besar manfaatnya. Di mana, akan terbangun sebuah kekuatan besar sehingga Lotim benar-benar tampil kuat. Kekuatan besar akan tercipta jika muncul kepedulian dari para perusahaan untuk melawan Covid-19. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 30 Mei 2020

Halaman 4

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB Berkah di Tengah Pandemi

Loteng Pertahankan WTP Delapan Kali Berturut-turut Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan pelaksanaan APBD tahun 2019, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian tersebut menjadi kabar baik di tengah pandemi Covid-19 yang tengah melanda daerah ini. Opini WTP tersebut merupakan yang ke delapan kalinya diraih Loteng secara beruntun sejak pertama kali diraih pada tahun 2013 silam.

KEPASTIAN memperoleh predikat opini WTP tersebut disampaikan BPK RI Perwakilan NTB, saat telekonferensi, Jumat (29/5). “Keberhasilan ini buah dari kerja keras pemerintah dan masyarakat di daerah ini,” tegas Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., kepada war-

tawan di pendopo Bupati Loteng usai telekonferensi.

Meski demikian ujarnya, raihan tersebut bukan sesuatu yang harus dibangga-banggakan secara berlebihan, karena pada dasarnya, dengan raihan tersebut justru semakin menambah beban dan tanggung jawab un-

tuk bisa meraih prestasi yang jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang. “Boleh kita bangga dengan predikat opini WTP dari BPK RI ini. Tapi bukan untuk dibangga-banggakan,” terangnya.

Ia menjelaskan, fokus yang paling utama sekarang ini ialah bagaimana kemudian pengelolaan anggaran yang baik yang dibuktikan dengan raihan opini WTP tersebut, bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.

Tidak ada artinya, hanya dapat opini WTP tapi tidak ada kebermanfaatannya bagi masyarakat dan daerah ini.

Menurutnya, WTP jangan hanya sekedar menjadi status

belaka. Tapi bagaimana kemudian, capaian tersebut bisa menjadi pelecut semangat untuk bisa memberikan prestasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Karena tantangan pembangunan ke depan jelas akan semakin berat dan kompleks.

Bukan hanya soal bagaimana kepatuhan terhadap regulasi dan aturan terkait pengelolaan keuangan daerah saja.

Tetapi bagaimana kepatuhan tersebut bisa memberikan jaminan akan keberhasilan pembangunan di daerah ini, sehingga tujuan pembangunan di daerah ini bisa tercapai.

Suhaili mengatakan, salah satu persoalan yang masih jadi

tugas berat ialah menekan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di Loteng dan masih banyak tugas berat lainnya. Harapannya ke depan, dengan pengelolaan anggaran yang baik tersebut bisa mendorong percepatan capaian pembangunan.

“Dari sisi pengelolaan keuangan kita sudah baik.

Tinggal sekarang bagaimana dengan modal pengelolaan keuangan yang sudah baik tersebut bisa mendukung upaya kita mencapai tujuan pembangunan di daerah ini,” tandasnya seraya menambahkan, meski berhasil meraih opini WTP masih banyak yang harus diperbaiki. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

BERSAMA - Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT (kanan) bersama Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, S.IP., menunjukkan LHP dari BPK RI atas pengelolaan APBD Loteng tahun 2019. Di mana kali ini Pemkab Loteng berhasil mempertahankan opini WTP untuk yang ke delapan kali secara beruntun.

Banyak Tenaga Kesehatan Positif Covid-19 Tenaga Kesehatan Jadi Atensi BANYAKNYA tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19 mengundang kekhawatiran tersendiri bagi Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Tengah (Loteng). Untuk itu, Dikes Loteng mulai memperketat pengawasan terhadap tenaga kesehatan dengan melakukan rapid test secara berkala, khususnya tenaga kesehatan yang bertugas di zona merah di Loteng.

Kepala Dikes Loteng, Omdah, S.KM., kepada Suara NTB, (Suara NTB/dok) Jumat (29/5), mengungkapH. Omdah kan, pihaknya sampai saat ini belum menerima laporan adanya tenaga kesehatan Loteng yang terpapar Covid-19 di daerah. Artinya, tenaga kesehatan di daerah ini masih aman. “Memang kemarin ada satu nakes kita yang hasil rapid test-nya reaktif. Dan, saat ini kita masih menunggu hasil uji swab-nya. Mudah-mudahan saja hasilnya negatif,” terangnya.

Omdah mengatakan, tenaga kesehatan yang bertugas di zona merah memang menjadi atensi utamanya pihaknya, sehingga secara berkala dilakukan rapid test. Rapid test ini untuk mengidentifikasi potensi adanya tenaga kesehatan Loteng terpapar virus corona. Sedangkan yang tidak berada di zona merah, tidak menjadi atensi, tapi tetap diawasi.

Diakuinya, ada desakan supaya dilakukan rapid test massal, terutama bagi tenaga kesehatan yang ada di daerah ini.

Tapi itu tidak dilakukan pihaknya. Alasannya, untuk efektivitas waktu serta alat. Mengingat, alat rapid test juga terbatas jumlahnya, sehingga penggunaannya harus benar-benar efektif.

“Kalau yang masuk zona aman mungkin tidak terlalu mendesak untuk rapid test. Hanya daerah-daerah yang masuk zona berbahaya yang perlu dilakukan pengecekan secara berkala. Karena alat rapid test kita juga terbatas jumlahnya. Sehingga kalau semua tenaga kesehatan harus di-rapid test alatnya tidak akan cukup,” tambahnya.

Sementara itu, hingga Jumat kemarin, jumlah pasien positif Corona di Loteng bertambah satu orang LBNI (25) warga Desa Sengkol Kecamatan Pujut. Pasien bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19.

Tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien Covid-19. Pasien tersebut saat ini tengah menjalani karantina di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dengan kondisi baik. (kir)

30 Ribu KK di Lotim Belum Terima Jatah BST Kemensos Selong (Suara NTB) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI belum sepenuhnya dinikmati masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Pasalnya, dari 80 ribu lebih kuota penerima untuk Lotim, baru sekitar 50 ribu yang menerima. Sementara tersisa 30 ribuan KK masih gigit jari.

Kondisi ini dibenarkan Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, Kamis (28/5). Diakuinya, jumlah yang sudah terbayar sebanyak 50 ribu lebih dan sisanya 30 ribu lebih masih terus berproses.

Pencairan ini merupakan tahap pertama dengan penyalurannya bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia.

Kepala Dinas Sosial Lotim, H. Ahmat, SKM,MM, menyampaikan jika data penyaluran BST sudah tuntas dan penyaluran dilakukan secara bertahap melalui PT. Pos Indonesia. Untuk yang belum keluar dananya dikarenakan adanya perbaikan data ganda, sehingga dilakukan penggantian dan perbaikan.

Kondisi tersebut dikarenakan dari desa mengirim data masyarakat yang tidak memiliki NIK, sehingga tidak terbaca oleh sistem. Selama proses penggantian dan pencairan berjalan, H. Ahmat menegaskan bahwa penerima manfaat akan mendapat BST secara utuh, misalnya jika ia dapat pada pencairan terakhir. Maka harus dirapel selama tiga bulan atau sebesar Rp1,8 juta. “Cuma kita minta masyarakat supaya bersabar saja dulu,’’ ujarnya.

Maka dari itu, sudah semestinya pemerintah desa dan tokoh masyarakat memberikan pemahaman kepada masyarakat kekeliruan data terjadi dan masih terus dilakukan perbaikan.

Apabila itu dilakukan, maka tidak ada saling tuding dan pemerintah desa menjadi sasaran massa, terutama transparansi desa dalam penyaluran JPS penanganan Covid-19.

Menyikapi tuntutan-tuntutan masyarakat, Pemdes diharapkan turun ke lapangan untuk menggencarkan sosialisasi ke masyarakat. Jangan hanya menunggu masyarakat yang datang ke kantor desa sementara persepsi yang ditangkap oleh masyarakat sudah berbeda. (yon)

Rumah Sakit di Lobar Dikhawatirkan Lumpuh

Giri Menang (Suara NTB) Pelayanan rumah sakit di Lombok Barat (Lobar) terancam lumpuh akibat banyaknya tenaga kesehatan dan membeludaknya warga terpapar Covid19 yang butuh pemeriksaan swab. Sejauh ini ada 11 tenaga kesehatan yang positif Covid-19. Terkait hal ini, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid memanggil dua direktur rumah sakit, yakni Rumah Sakit Awet Muda (RSAM) Narmada dan RSUD Tripat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar Hj. Made Ambaryati, Jumat (29/5) mengatakan pihaknya dan jajarannya bersama dua direktur rumah sakit dipanggil oleh bupati untuk membahas permasalahan pelayanan rumah sakit menyusul meningkatnya jumlah pasien dan tenaga kesehatan yang positif Covid-19.

Tenaga kesehatan yang positif Covid-19 bertambah empat orang menjadi 11 orang. Terdiri dari tenaga kesehatan RSUD Tripat 5 orang dan RSAM 6 orang. Termasuk, kata dia, tenaga kesehatan dari Desa Jembatan Kembar Lembar. Tenaga kesehatan yang masih dikarantina di

hotel sebanyak 12 orang, sedangkan sisanya tenaga kesehatan yang swabnya negatif sudah pulang. Mulai Senin depan mereka mulai masuk kerja.

“Pak Bupati ingin memastikan pelayanan apa saja yang bisa dilaksanakan dan apa yang tidak bisa. Seharusnya rumah sakit (Tripat, red) bisa memilah, bergilir dulu yang diswab, jangan sekaligus supaya pelayanan jangan sampai lumpuh.

Inilah yang akan dibahas oleh pak bupati, biar pak bupati yang nanti memutuskan. Karena kalau saya ngomong sulit sekali didengar, karena Rumah Sakit Tripat, OPD sendiri,” tegas dia.

Sejauh ini rumah sakit me-

(Suara NTB/her)

CEK PELAYANAN – Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat mengecek pelayanan di RSUD Tripat Gerung selama pandemi Covid-19. Sejumlah tenaga kesehatan di rumah sakit ini positif Covid-19. mang terkendala menerima pasien positif Covid-19, karena kondisi ruangan dan tenaga kesehatan terbatas, karena masih ada sekitar 12 tenaga kesehatan yang dikarantina

ditambah lagi tenaga kesehatan positif. Rumah sakit pun mensiasati dengan cara menunggu pasien sembuh, setelah keluar baru bisa menerima pasien positif. Karena itu, lanjut dia, bupati

meminta agar pihak RSUD menyiapkan ruangan. Rencananya, akan dipakai rumah dinas tenaga kesehatan untuk tenaga kesehatan yang positif, karena dekat dengan rumah sakit. (her)

Ancaman Bencana

Dukung ’’New Normal’’

Masyarakat Lotim dan Loteng Diminta Waspada

PDAM Siapkan Jaringan Tambahan ke Gili Air

Selong (Suara NTB) Masyarakat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diminta terus meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, cuaca ekstrem yang terjadi beberapa hari belakangan ini berpotensi menimbulkan bencana alam yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Di antaranya bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.

Menurut Kepala Bidang Urusan Logistik dan Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Rusnan, Jumat (29/5), bencana yang sudah terjadi akibat cuaca ekstrem disertai hujan dan angin dengan Intensitas tinggi di wilayah Kabupaten Lotim sejak pukul 15.30 hingga 21.00 wita, mengakibatkan banjir luapan di Kecamatan Keruak danJerowaru pada pukul 19.00 wita Atas kejadian ini, air menggenangi pemukiman warga di Desa Selebung Ketangga dan Desa Ketangga Jeraeng Kecamatan Keruak dan Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru. Akibatnya, akses jalan terganggu dan menyebabkan kerusakan ringan pada jalan di Desa Ketangga Jeraeng.

Atas musibah ini, Rusnan menyampaikan jika kebutuhan mendesak berupa pembuatan dan peninggian jembatan di Dusun Orong Bukal Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru serta dilakukan perbaikan dan pembuatan gorong-gorong di Desa Ketangga Jeraeng kecamatan Keruak Peringatan serupa juga disampaikan BPBD Lombok Tengah (Loteng) yang mengeluarkan peringatan dini atas ancaman banjir di wilayah ini.

“Pihak BMKG meralat prediksi awal soal cuaca ekstrem yang terjadi. Di mana cuaca ekstrem diperkirakan akan berlangsung lebih lama lagi, hing-

(Suara NTB/kir)

BANJIR - Seorang warga Desa Sengkerang berdiri di depan sisa banjir yang melanda desa, Kamis (28/5) malam. ga beberapa hari ke depan,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Loteng, Murdi, AP.M.Si., kepada wartawan, Jumat (29/5).

Untuk itu, masyarakat diimbau waspada akan ancaman banjir, terutama daerah-daerah yang selama ini menjadi langganan banjir. Termasuk daerah-daerah yang berada di sempadan sungai supaya bisa melakukan upaya antisipasi sejak dini guna menghindari potensi kerugian akibat banjir yang melanda wilayahnya.

Murdi menjelaskan, pada Kamis kemarin beberapa desa sempat diterjang banjir. Seperti Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya dan Desa persiapan Lelong Praya Tengah. Paling parah terjadi di Desa Sengkerang, Ganti dan Mujur Kecamatan Praya Timur. “Rata-rata daerah yang kena banjir ini berada di daerah dataran rendah dan dilewati sungai. Dengan ketinggian air mencapai hingga 1 meter di beberapa titik,” ujarnya. (yon/kir)

Tanjung (Suara NTB) PDAM Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus berbenah guna meningkatkan pelayanan pelanggan, khususnya di Gili Air. PDAM sedang dalam proses untuk menambah jaringan pipa bawah laut ke wilayah itu untuk mendukung normalisasi pelayanan air bersih sektor wisata pascapandemi.

Hal itu dikatakan Direktur PDAM, Raden Waliadin, SE., melalui Kabag Teknik PDAM, M. Firman, Jumat (29/5). Firman mengatakan, jaringan pipa tambahan nanti berukuran antara 6-8 inchi, sebagai tambahan pipa eksisting 3 inchi yang sudah tertanam.

Tambahan jaringan diusulkan melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW). Sebagai langkah awal, PDAM pun sudah mengumumkan permohonan Izin Lingkungan pemasangan pipa tersebut melalui media massa beberapa waktu lalu.

Awalnya, kata dia, PDAM mengusulkan jaringan perpipaan mencakup seluruh Gili. Namun dengan pertimbangan kerjasama antara daerah dan swasta, maka pemegang saham meminta optimalisasi Gili Air. Sedangkan Gili Trawangan dan Gili Meno, diu-

payakan melalui KPBU dengan swasta (PT. Tiara Cipta Nirwana dan PT. Berkat Air Laut, red).

Pemasangan pipa nantinya akan dilakukan oleh BPPW. PDAM hanya bertindak selaku penerima manfaat. Saat jaringan sudah terpasang, akan diikuti dengan serah terima proram dari BPPW ke PDAM. Menurut Firman, rencana tambahan jaringan ini sudah diusulkan tahun 2019 yang diawali dengan penyerahan laporan Detail Engineering Design (DED).

Tanpa itu, usul PDAM tidak akan diterima. “Kalau tidak ada Covid, rencananya memang bulan Mei sudah mulai ada kegiatan. Tetapi karena Covid ini, kegiatannya mundur,” ujarnya.

PDAM sudah menyiapkan seluruh syarat yang diminta oleh BPPW. Selain DED, ada pula Izin Lingkungan yang sudah dikantongi baik dari Provinsi NTB, maupun Izin Pemanfaatan Ruang Laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terhadap realiasi fisik di lapangan, BPPW masih akan menyesuaikan dengan perkembangan Covid-19. Bahkan ada sinyalemen, jika memungkinkan anggaran dinaikkan pada APBN Perubahan dengan pola pengerjaan multiyears. (ari)

Kerjasama Dinas Kesehatan Lombok Timur dengan Harian Suara NTB

Tenaga Kesehatan Lotim Tetap Semangat Hadapi Pandemi Covid-19 Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) 2.978 orang dari kalangan non Aparatur Sipl Negar (ASN) dan berstatus ASN sebanyak 1.200 orang. Di tengah pandemi Corona virus disease (Covid-19) semua tenaga kesehatan diklaim tetap semangat dan solid.

SEKRETARIS Dinas Kesehatan Kabupaten Lotim, Mahallil Ulil Amri kepada Suara NTB menjelaskan, sebagai garda terdepan dalam mengadapi Covid-19 para tenaga kesehatan sudah sangat siap.

Meski demikian, ujarnya, tidak semua tenaga kesehatan tersebut ditempatkan sebagai tim gerak cepat dalam penanganan Covid-19. Namun

semua tetap bahu membahu untuk mengatasi Covid-19.

Sebanyak 1.439 tenaga kesehatan yang masuk dalam tim gerak cepat penanganan Covid-19, masing-masing puskesmas ditempatkan 44 orang. Yakni tersebar di 35 Puskesmas di Kabupaten Lotim dengan rincian dokter sebanyak 76 orang, perawat 636 orang, bidan 352, tenaga

kesehatan lainnya 248 orang dan non kesehatan 127 orang.

Sebagai garda terdepan tentunya harus siap dengan alat pelindung diri (APD). “APD tenaga kesehatan lengkap dan memenuhi standar,” ucapnya.

Mengenai insentif tambahan bagi para tenaga kesehatan, Pemkab Lotim sudah melaksanakan sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: S239/MK.02/2020 yang mengatur tentang besarn insentif bulanan dan satuan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

Besaran insentif bagi tenaga kesehatan dikatakan sangat layak mengingat tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Insentif merupakan bentuk penghormatan dan dedikasi terhadap tenaga kesehatan yang berjuang menangani pasien Covid-19. Di mana, risiko yang dihadapi cukup tinggi.

Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy juga sudah mengeluarkan surat edaran berisi surat ketetapan terkait penetapan besaran insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang menanganani Covid-19 di Lotim. Sebanyak 1.439 tenaga kesehatan dan

non kesehatan yang telah mendapat insentif dari pemerintah daerah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Lotim, dr. Hasbi Santoso, menjelaskan, pembayaran insentif tenaga kesehatan tahap pertama sudah tuntas dibayarkan kepada semua puskesmas yang ada di Kabupaten Lotim. Jumlah keseluruhannya yang dibayarkan kepada tim Covid-19 di 35 puskesmas se- Kabupaten Lotim diambilkan dari dana Rp4,6 miliar.

Untuk penyaluran insentif bagi tenaga kesehatan ini diberikan dalam dua tahap mulai bulan April dan Mei.

Tenaga kesehatan yang mendapat insentif ini berdasarkan yang memiliki SK tim Covid-19 di tingkat puskesmas. Sementara besaran yang didapatkan berbeda mulai dari dokter maupun perawat dengan dana bersumber dari APBD realokasi dan refocussing penanganan Covid-19.

Pemkab Lotim melakukan pembayaran insentif sesuai kemampuan daerah. Tenaga dokter diberikan Rp 7,5 juta, tenaga perawat dan bidan Rp 3,5 juta, tenaga kesehatan lainnya Rp2 juta. Kepada tenaga sopir dan non kesehatan lainnya diberikan insentif Rp 1 juta. (rus/*)

(Suara NTB/dok)

Mahallil Ulil Amri

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 30 Mei 2020

Pulihkan Kerusakan Area Mata Air di Kempo, KPH Terkendala Anggaran

Harga Masih Tinggi, Diskoperindag Bakal Gelar OP Sumbawa Besar (Suara NTB) Harga bahan pokok khusunya gula di Sumbawa relatif masih tinggi. Sehingga untuk menstabilkan harga, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoprindag) kerjasama dengan Bulog bakal menggelar Operasi Pasar (OP) di lima titik di Sumbawa.

Sebagaimana disampaikan Kepala Diskoperindag Sumbawa, Drs. H. Arief M.Si, harga gula si pasaran Sumbawa saat ini menyntuh angka Rp17 Ribu per Kilogram (Kg). Jauh diatas Harga eceran Tertinggi (HE) pemerintah, Rp12.500 per Kg. Makanya, digelar OP untuk stabilisasi harga kembali ke HET. “Kita ingin (Suara NTB/ist) harga gula kembali ke HET,” H. Arief terangnya Jumat (29/5).

Namun, untuk lima lokasi yang direncanakan masih belum ditentukan. Meski biasanya dilakukan di pasar pasar yang ada di Sumbawa. Hal ini, masih menunggu koordinasi dengan Tim Gugus Tugas. Mengingat pelaksanaan OP nantinya akan menerapkan standar protokol kesehatan.

“Kita terapkan protokol kesehatan. Bagaimana pengaturan jarak dan lainnya sesuai anjuran pemerintah. Agar jangan sampai OP justru memancing kerumunan dan menimbulkan masalah lain di belakang hari,” jelas H. Arief.

Mahalnya gula di Sumbawa tak lepas dari tingkat kebutuhan sebelumnya. Apalagi Sumbawa bukan daerah produsen gula, sehingga harga tergantung pasokan dari produsen dan pasar nasional. Itupun harga di Sumbawa tidaklah terlalu tinggi, apabila dibandingkan dengan harga gula di wilayah Indonesia Timur yang diperkirakan jauh lebih tinggi.

Sedangkan untuk harga barang kebutuhan pokok lainnya per 26 Mei 2020, di Sumbawa relatif stabil. Seperti beras, kedelai, cabe, minyak goreng. Bahkan ada beberapa yang mengalami penurunan. Seperti ayam kampung turun 25 persen dari Rp100 ribu Per Kg turun menjadi Rp75 ribu per Kg. (arn)

Dompu (Suara NTB) – Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tambora menyadari aktivitas perambahan di area mata air Oi Kalo Sori Lindu Desa Konte Kecamatan Kempo, mulai berdampak buruk. Seperti berkurangnya debit air untuk lahan pertanian warga.

Kondisi ini menuntut segera dilakukan upaya pemulihan.

Namun terpangkasnya anggaran penanggulangan Covid-19 memaksa KPH menunda sementara waktu rencana tersebut.

Kepala KPH Tambora, Sukri kepada Suara NTB menegaskan, rusaknya area mata air akibat perambahan untuk lahan penanaman jagung ini sudah sangat memperihatinkan. Karenanya, langkah satu-satunya agar krisis air tidak meluas yakni memulihkan kembali kawasan hutan dengan penanaman bibit pohon.

“Ndak ada lain kita harus berusaha menanam kembali, mungkin bisa dengan masyarat atau pemerintah daerah,” ungkapnya.

Memulihkan area mata air yang dirusak warga sekitar tersebut, menu-

rut dia, tidak mudah dan membutuhkan biaya yang begitu besar. Tetapi akibat pemangkasan anggaran pada tiap KPH untuk penanggulangan Covid-19, besar kemungkinan rencana itu tak bisa dieksekusi tahun ini.

KPH sementara ini hanya bisa mengintensifkan pengawasan lewat patroli agar perambahan tidak terus meluas. Karena selain mengancam ratusan hektar lahan pertanian warga, kondisi ini potensial menimbulkan bencana alam longsor dan banjir bandang.

“Ndak bisa kita pulihkan tahun

RUSAK – Tampak area mata air Oi Kalo Sori Lindu di Desa Konte Kecamatan Kempo rusak akibat perabahan, Jumat (29/5).

(Suara NTB/ist)

BLT - Penyerahan BLT Dana Desa di desa Sapugara Bree kecamatan Brang Rea, Jumat (29/5).

(Suara NTB/jun)

Pekan Depan, Penyaluran BLT DD Tahap II

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya bisa menyelesaikan penyaluran Bantuan Langsung (BLT) Dana Desa tahap pertama.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, Jumat (29/5), desa yang terakhir tercatat menyalurkan salah satu bantuan pemerintah untuk penanganan dampak sosial ekonomi wabah virus corona itu, adalah desa Seminar Salit. Salah satu desa di kecamatan Brang Rea ini baru menyerahkan BLT Dana Desanya tersebut kepada warganya pada Jumat (29/5).

Dari data yang ada, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa yang disalurkan oleh 57 desa di KSB tercatat sebanyak 6.875 Kepala Keluarga (KK). Adapun total dana yang tersalurkan sebesar Rp4.125.000.000.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KSB, Mulyadi yang dikonfirmasi, membenarkan jika kini seluruh desa telah menyalurkan BLT Dana Desa tahap pertamanya. “Alhamdulillah target kita menyelesaikan yang tahap pertama pekan ini tercapai,” katanya.

Dengan selesainya penyaluran tahap pertama itu, Mulyadi mengatakan, kini desa-desa sudah mempersiapkan untuk mendistribusikan BLT Dana Desa tahap keduanya atau penyaluran periode bulan Mei. Dan jika tidak ada halangan, sejumlah desa telah mengkonfirmasi kesiapan penyalurannya pada pekan depan.

Pemkab Bima Kembali Pertahankan Predikat WTP Keempat Kali

Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2019.

Serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019, dilakukan virtual oleh Kepala BPK Perwakilan NTB, Hery Purwanto, S.E, di ruang Rapat Bupati Bima, Jumat (29/5).

Penyerahan LHP online yang dihadiri Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bima, M. Putera Ferryandi S.IP itu dilakukan secara bersamaan dengan Kabupaten Dompu dan Kabupaten Lombok Tengah.

Usai penyerahan LHP, Bupati mengatakan Pemerintah Kabupaten Bima menyampaikan apresiasi atas kerja keras Kepala BPK dan tim pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan selama dua tahap.

“Pemeriksaan tahap I sela-

ini karena anggaran semua kegiatan sudah dipangkas untuk Covid19. Cuma rencana pemulihan itu sudah kita desain,” ujarnya.

Disinggung progres penanganan kasus hukum terduga perambahan yang menjerat Cd dan Dd beberapa waktu lalu, Sukri menyampaikan, setelah perkaranya dilimpahkan ke Gakum Dishut NTB, KPH Tambora tak lagi mendapat informasi lanjutan. Apakah mereka sudah ditahan dengan alat bukti yang ada atau justru perkaranya tak berlanjut ke tahap berikutnya. “Kemarin kan sudah kita limpahkan ke Gakkum, jadi sudah ranah mereka sekarang.

Kami tidak bisa lagi ikut, itu urusan penyidik,” tandasnya. (jun)

(Suara NTB/dok)

Awal Tahun, Tunggakan BPJS Capai Rp1,5 Miliar

Baru 49 Desa Salurkan BLT Covid-19 di Dompu Dompu (Suara NTB) – Dari 72 desa di delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Dompu, baru 49 desa yang sudah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk penanggulangan dampak Covid-19. Sementara 23 desa lainnya masih berjalan, bersamaan dengan proses penyesuaian APBDes sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Dompu, Khairudin ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat (29/5).

Ia menjelaskan, jika sebelumnya BLT penanggulangan dampak Covid-19 disalurkan selama tiga bulan dengan nilai uang Rp600 ribu/KPM, kini dengan kebijakan baru dari Kemenkeu masa pemberian bantuan ditambah tiga bulan lagi.

Namun pada tiga bulan kedua nantinya besaran bantuan maksimal Rp300 ribu/KPM. “Jadi keseluruhannya itu enam bulan, tiga bulan pertama Rp600 ribu dan tiga bulan kedua Rp300 ribu. Dana desa itu sekarang memang diarahkan semua ke bantuan tunai,” terangnya.

23 Desa yang belum menyalurkan BLT Covid-19 untuk warga terdampak virus berbahaya ini, lanjut dia, tersebar dibeberapa kecamatan. Hanya saja, untuk tahap pertama ini perkiraannya rampung pekan depan.

Setiap Desa/Kelurahan harus menyerahkan bantuan selama enam bulan tersebut, sebab sudah menjadi keputusan dari pemerintah pusat. “Bantuan selama enam bulan harus siap dijalankan, mau tidak mau itu perintah aturan,” tegasnya.

Sebagaimana kebijakan pemerintah pusat bahwa penggunaan dana desa untuk tahun 2020 ini difokuskan untuk tiga hal. Seperti sektor perekonomian, jaring pengaman sosial dan kesehatan. Namun jika dilihat dengan kebutuhan anggaran untuk BLT dari desa saja, Khairudin memastikan dana yang ada akan tersedot semua untuk bantuan langsung tunai ini.

Sementara anggaran pembangunan kemungkinan hanya tersisa sekian persen saja, bahkan potensial dialihkan untuk tanggap darurat Covid-19. “Ya mungkin sudah saatnya juga masyarakat menikmati dana desa, terutama orang miskin kemudian terdampak Covid19. Sejauh ini belum ada kita gejolak apa-apa di lapangan,” pungkasnya.

Khairudin (jun)

Halaman 5

(Suara NTB/Ist)

WTP - Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri (tengah) didampingi Wakil Bupati, Dahlan (kiri) dan dan Ketua DPRD, M. Putera Ferryandi S.IP menerima predikat WTP yang keempat kalinya yang diraih Pemkab Bima, di ruang Rapat Bupati Bima, Jumat (29/5). ma 30 hari, kemudian dilan- daerah sesuai dengan standar jutkan lagi 30 hari pada tahap dan aturan yang ada.

“Semua catatan dan temuan II meskipun dalam situasi pandemi Covid-19,” katanya. pemeriksaan nantinya akan Ia mengaku predikat WTP segera kami tindaklanjuti,” kayang diraih itu merupakan ke- tanya. Tidak hanya itu, Pemkempat kalinya yang diraih Pe- ab Bima tambahnya akan termerintah Kabupaten Bima. Hal us berusaha meningkatkan itu akan dijadikan movitasi pi- kualitas pengelolaan keuangan haknya untuk terus meningkat- sehingga kesalahan akan dapkan transparansi dan efektivi- at dikurangi dan tidak terulang tas dalam tata kelola keuangan kembali. (uki/*)

“Salah satu desa yang sudah mengkonfirmasi menyatakan siap mencairkan BLT (dana desa) tahap duanya yakni desa Tongo, Sekongkang. Katanya mereka sudah siap tanggal 2 Juni besok,” ungkap Mulyadi.

Mantan kepala pelaksana BPBD KSB ini mengaku, sangat bersyukur dengan kelancaran proses pencairan BLT Dana Desa tahap I ini. Meski diungkapkan, di awal prosesnya banyak muncul keluhan dari pemerintah. Terutama soal syarat penerima dan prosedur pendataan KPM yang dianggap merepotkan

pemerintah desa. “Tapi keluhan-keluhan itu masih sifatnya normatif. Begitu juga dengan protes masyarakat yang pada akhirnya bisa diselesaikan oleh pemerintah desa setempat,” timpalnya seraya menambahkan, pihaknya tetap akan melakukan evaluasi terhadap pencairan BLT Dana Desa tahap pertama itu.

“Evaluasi oleh desa dan kami tentu akan kita laksanakan. Ini supaya pada pencairan tahap selanjutnya, kekurangan yang terjadi sebelumnya bisa dibenahi,” pungkas Mulyadi. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AsySyifa Taliwang, dr. Carlof, menyebutkan tunggakan BPJS di awal tahun mencapai Rp1,5 miliar sejak terakhir bayar bulan Februari. Jumlah tersebut dianggap cukup tinggi apalagi di awal tahun seperti ini, sehingga RSUD berharap agar masalah ini segera tuntas.

“Mereka terakhir bayar sekitar bulan Februari untuk tunggakan di bulan Desember dan Januari. Sementara untuk pembayaran Maret dan April kami sudah tagih tetapi belum ada progres,” ungkapnya kepada kepada Suara NTB, Jumat (29/5).

Adanya tunggakan di awal tahun seperti ini, sangat disayangkan karena beban biaya terpaksa ditanggung oleh RSUD. Tentu hal itu juga menggangu pendapatan karena langsung dana yang masuk langsung dialihkan untuk menutupi pembiayaan yang belum terbayar oleh BPJS. Kendati masih ada tunggakan yang dilakukan BPJS, pihaknya tetap berupaya untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tan-

pa ada perbedaan.

“Sebenarnya di awal tahun pembayaran tidak boleh macet, karena uangnya sudah tersedia. Tetapi kami tidak tau persis masalahnya sehingga masih ada tunggakan di awal tahun,” imbuhnya.

Mesti BPJS menunggak pembayaran, pihaknya menjamin tidak boleh berpengaruh kepada pelayanan yang diberikan. Karena masyarakat merupakan korban dari sistem yang dianggap belum memberikan hasil yang memuaskan. Untuk itu, pihaknya berharap BPJS segera melunasi tunggakan itu karena jumlahnya masih cukup besar untuk awal tahun. Jika tidak, maka RSUD akan kelabakan untuk menutupi pembiayaan BPJS. Tingginya tunggakan BPSJ juga menjadi catatan khusus bagi managemen RSUD karena persoalan ini selalu terulang setiap tahunnya.

“Kami tetap berharap agar management segera membayar tunggakan yang ada.

Apalagi saat ini iuran BPJS juga naik sehingga tidak ada lagi alasan mereka untuk tidak membayar kewajiban,” pungkasnya. (ils)

Bupati Sumbawa Ambil Sumpah Janji 238 PNS Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, mengambil sumpah/janji 238 PNS lingkup Pemkab Sumbawa tahun 2020. Yang dilaksanakan secara virtual di tiga tempat berbeda, Jumat (29/5).

Ketiga lokasi dimaksud yakni, di Kantor Bupati Sumbawa yang diikuti 41 orang PNS tenaga umum, kemudian di aula Dinas Kesehatan 79 orang PNS tenaga kesehatan, dan di aula SMPN 1 Sumbawa diikuti 118 orang PNS tenaga pengajar. Kegiatan pengambilan sumpah dilaksanakan dengan menerapkan pro-

tokol kesehatan secara ketat.

Sebagai langkah antisipatif guna menghindari penularan virus Covid-19.

Bupati menyampaikan, sumpah/janji yang telah diucapkan sebagai seorang PNS merupakan sebuah amanah dan kepercayaan yang diberikan tidak hanya oleh pemerintah. Namun juga merupakan amanah dan kepercayaan dari masyarakat.

Sebagai abdi masyarakat, PNS tentunya harus peka dan tanggap terhadap setiap persoalan yang timbul di masyarakat. Seorang PNS adalah seorang aparatur negara, yang diharapkan dapat bertindak secara profesional dan proporsional, dalam tanggung jawab kerja

(Suara NTB/ist)

SUMPAH PNS - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, saat melakukan pengambilan sumpah janji 238 PNS lingkup Pemkab Sumbawa tahun 2020. Pengambilan sumpah dilaksanakan melalui telekonferensi di tiga tempat berbeda, Jumat (29/5). masing-masing. Moralitas senantiasa terjaga, efektif dan berdayaguna, serta memiliki

produktivitas tinggi dengan menjauhi segala bentuk KKN. (arn)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 30 Mei 2020

Halaman 6

Pendidik PLB Kurang

Dana BOS Dipangkas PERANG melawan penyebaran virus Corona (Covid19) terus digencarkan oleh semua pihak. Tak terkecuali di lingkungan pendidikan. Seperti halnya madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) RI. Pasalnya, anggaran Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah (BOS) dipangkas Rp100 ribu per siswa oleh pemerintah pusat untuk penanganan Covid-19.

Pemotongan dana BOS tersebut secara merata dilakukan mulai dari tingkat Madrasah Aliyah (MA), (Suara NTB/yon) Madrasah TsanawH. Azharuddin iyah (MTs) maupun Madrasah Ibtidaiyah (MI). Dari masing-masing siswa mendapat dana BOS untuk MA per siswa sebesar Rp1,2 juta per tahun, MTs. Rp1 juta per tahun, sedangkan MI, Rp700 ribu per tahun.

“Awalnya dana BOS ini dinaikkan Rp100 ribu per siswa seluruh jenjang kecuali RA. Namun adanya wabah Corona, kenaikan tersebut kembali dipotong oleh pemerintah pusat,” terang Kepala Kemenag Lotim, H. Azharuddin, MSy, kepada Suara NTB, Jumat (29/5).

Pemotongan dana BOS secara otomatis dilakukan oleh Kemenag Lotim dari sistem yang ada.

Adapun total dana BOS untuk keseluruhan jenjang madrasah penerima di Kabupaten Lotim sekitar Rp80 miliar hingga Rp90 miliar per tahun. Sementara jumlah total dana BOS yang dipotong sekitar Rp100 juta.

H. Azharuddin, menambahkan, pemotongan tersebut disertai dengan adanya petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat bahwa untuk dana BOS, sebagiannya bisa dianggarkan untuk penanganan Covid-19 di madrasah masing-masing. Di antaranya berupa pengadaan masker, penyediaan tempat cuci tangan, alat cek suhu tubuh diperbolehkan dialokasikan dari dana BOS. “Pemanfaatan dana BOS sendiri untuk operasional sekolah dan kebutuhan siswa,”pungkasnya. (yon)

Pendidikan Inklusif Sulit Dilaksanakan Maksimal

Mataram (Suara NTB) – Implementasi pendidikan inklusif dengan membuka sekolah inklusi di daerah sulit dilaksanakan dengan maksimal. Pasalnya tenaga pendidik di bidang Pendidikan Luar Biasa (PLB) masih sangat kurang. Namun, pemerintah terus berupaya membuka sekolah inklusi ke depannya.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Hj. Eva Sofia Sari, S.Pd., M.Pd., dihubungi Jumat (29/5) mengatakan, sekolah inklusi saat ini wajib dilaksanakan oleh sekolahsekolah reguler atau umum.

“Baik yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi NTB atau pun di bawah pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi untuk membuka sekolah inklusi adalah kurangnya tenaga pendidikan di bidang PLB. Namun, dengan adanya lokakarya untuk pembekalan dengan narasumber yang dipercaya, diyakini akan mampu

menambah ilmu bagi tenaga pengajar di sekolah inklusi.

“Seperti Bapak Sunoto, yang sebelumnya sebagai Kepala SMAN 6 Mataram yang menjalankan sekolah inklusi (dan kini sebagai Kepala SMAN 3 Mataram), dan bapak Agung W., sebagai Kepala SLBN 1 Mataram merupakan narasumber inklusi yang ada di NTB saat ini,” katanya.

Untuk diketahui, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam

lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Eva Sofia Sari menjelaskan, sekolah inklusi wajib dilaksanakan oleh sekolah umum karena sudah selayaknya setiap anak dengan kondisi apapun berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak.

Menurutnya, baru ada dua sekolah jenjang pendidikan menengah di Kota Mataram yang menerapkan pendidikan inklusif, yaitu menerima anak berkebutuhan khusus berdampingan dengan siswa lainnya. “Sejauh ini baru ada dua sekolah yaitu SMAN 6 Mataram dan SMKN 5 Mataram yang sudah menjalankan pelayanan inklusi dengan berbagai

Belajar dari Rumah Diperpanjang Sampai Awal Tahun Ajaran Baru

Gratis, Ponpes Darul Hikmah Buka Pendaftaran Santri Baru Praya (Suara NTB) Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran baru 2020 dimulai. Lembaga pendidikan kini mulai beradaptasi dengan situasi sekarang. Jika sebelumnya pendaftaran dilakukan dengan offline, kini lembaga pendidikan mulai beralih ke online.

Ponpes Darul Hikmah yang terletak di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, juga tak ingin ketinggalan momentum. Di tengah wabah Covid-19, panitia mulai membuka pendaftaran secara online dan juga offline.

Ketua Yayasan Ponpes Darul Hikmah, Humam Balya SH., MH., mengaku pihaknya membuka jalur pendaftaran untuk siswa baru, baik melalui online dan juga manual atau offline. Pilihan ini katanya, diambil melihat situasi yang tidak mungkin dilakukan secara normal seperti biasa dilakukan.

Masyarakat yang ingin mendaftarkan putra putrinya bisa langsung mengunjungi website pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia. Tentu saja ini juga sebagai bentuk dukungan pada pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan pendidikan.

Mengingat jika dilakukan manual, dikhawatirkan masyarakat yang hendak mendaftar terjadi kerumunan massa, sehingga sulit diatur dan berakibat pada adanya potensi penyebaran virus yang telah mematikan ribuan orang di Indonesia itu.

Dikatakan lebih lanjut, bahwa pilihan masuk madrasah kini merupakan pilihan yang tepat. Pihak madrasah telah menyediakan berbagai layanan pendidikan di berbagai jenjang. Mulai pendidikan formal jenjang MI setingkat SD, MTs setingkat SMP, dan MA setingkat SMA. Selain itu, pihaknya juga menyediakan layanan pendidikan non formal. Di antaranya ialah majelis taklim, madrasah diniyah, dan taman pendidikan Al Qur’an. Dengan berbagai layanan pendidikan yang disediakan itu, pihaknya berharap masyarakat mampu memanfaatkannya dengan baik.

Tak cukup sampai di situ, berbagai kegiatan ekstrakurikuler tambahan juga disediakan bagi para siswa. Mulai dari pramuka, muay thai, karate, dan qira’atul qutub. Selain itu yang paling penting, seluruh biaya pendidikan semuanya gratis hingga selesai.

“Gratis tidak dipungut biaya. Jadi tidak ada alasan masyarakat untuk tidak sekolah atau anak tidak sekolah karena tidak ada biaya,” ujarnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

ISI WAKTU - Dua murid Sekolah Dasar di Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah sedang mengisi waktu libur sekolah dengan bermain dan belajar membuat ketupat. Ketupat banyak dibuat warga di Pulau Lombok, karena Minggu (31/5) besok adalah Lebaran Topat.

Pertama Kali

Unram Putuskan Wisuda secara Daring Mataram (Suara NTB) Belum adanya kepastian situasi dan kondisi sejak wabah Corona akhirnya membuat Universitas Mataram (Unram) mengambil langkah untuk menggelar wisuda secara dalam jaringan (daring) pada Juni mendatang.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran yang ditandatangani Wakil Rektor I Bidang Akademik dengan nomor 4945/UN18.1/TU/2020 tertanggal 27 Mei 2020.

Wakil Rektor I Bidang Akademik Agusdin, SE., MBA., DBA., menyebut pihaknya memutuskan untuk kembali mengambil sejumlah kebijakan seperti wisuda sistem daring mengingat situasi yang belum

menentu akibat Corona.

Sebelumnya Unram telah melakukan penundaan pelaksanaan wisuda yang sejatinya sudah dilakukan bulan Maret lalu. Namun penundaan waktu itu diputuskan mengingat wabah Corona yang tak kunjung memperlihatkan keadaan yang makin membaik.

Dikatakan Agusdin, mahasiswa yang akan melangsungkan wisuda secara daring pada Juni mendatang ialah mahasiswa yang telah menyelesaikan yudisium hingga batas akhir tanggal 11 Maret.

“Pelaksanaan wisuda periode Maret bagi mahasiswa yang telah diyudisium sampai dengan 11 Maret akan dilak-

sanakan secara Daring pada bulan Juni 2020,” ujarnya.

Sementara itu kegiatan reguler lainnya tetap berjalan.

Misalnya untuk yudisium mahasiswa yang wisuda pada periode bulan Juni juga tetap dilakukan. Meski nantinya wisuda bagi mahasiswa calon sarjana periode Juni belum diputuskan pelaksanaan wisuda.

“Pelaksanaan yudisium bagi mahasiswa yang akan wisuda periode Juni tetap berjalan normal dengan batas akhir yudisium tanggal 10 Juni sedangkan pelaksanaan wisudanya akan dilakukan secara daring dengan waktu yang ditentukan kemudian,” terang Agusdin. (dys)

Kenormalan Baru di Pendidikan

Wali Murid Cemas, Sekolah Belum Siap Sepenuhnya Mataram (Suara NTB) – Rencana pemerintah untuk menerapkan kenormalan baru termasuk di bidang pendidikan relatif sulit dilakukan. Apalagi dengan situasi penularan Covid-19 yang terus terjadi. Banyak wali murid yang cemas jika anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Selain itu, sekolah juga belum sepenuhnya siap melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Pemerintah pusat mewacanakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka hanya untuk daerah zona hijau kasus Covid-19. Namun tidak menutup kemungkinan diterapkan di daerah lainnya, karena bergantung dari keputusan daerah setempat.

Rencana pembelajaran tatap muka di tengah terus meningkatnya kasus penularan Covid-19 meresahkan wali murid. Seorang wali murid, Yasinta Abi dihubungi Jumat (29/5) merasa takut jika anaknya yang kini duduk di kelas XI harus masuk sekolah lagi. Ia tidak yakin apakah aturan ketat yang nantinya diterapkan bisa mencegah penularan Covid-19. “Saya takut kalau anak itu berinteraksi langsung den-

gan teman-temannya. Lebih baik jangan dulu belajar langsung di sekolah,” katanya.

Seorang wali murid lainnya, Bunga Damai turut merasa khawatir jika sekolah kembali dibuka. Ia mempertanyakan kesiapan fasilitas di sekolah, di mana kantin dan toilet masih belum memadai.

Belum lagi sering kali ditemui ruang kelas yang melebih kapasitas. “Fasilitas di sekolah saja masih pas-pasan kayak kantin dan toilet. Kelas masih banyak yang kepenuhan melebihi kapasitas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Heksana mengatakan, untuk pembelajaran di kelas belum bisa diselenggarakan sebelum vaksin atau obat Covid-19 ditemukan. Kalau cuma sarana pendukung seperti tempat cuci tangan dan alat kesehatan lainnya, mungkin bisa dipenuhi sekolah. Namun untuk mengatur jarak siswa di kelas, menurutnya sangat tidak mungkin.

“Sebab sesuai ketentuan jumlah siswa dalam satu kelas ada 32 orang, dengan formasi duduk dua orang satu meja. Artinya jarak duduk mereka kurang dari ketentu-

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan KhususPendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Dikbud NTB, Hj. Eva Sofia Sari saat melakukan sosialisasi sekolah inklusi ke SMAN 1 Mataram, Jumat (29/5). pihaknya akan melaksanakan jenis ketunaan,” katanya.

Ke depan, diharapkan ada pendidikan inklusif. Menurutbeberapa sekolah tambahan nya, undang-undang mengatur untuk sekolah inklusi, seperti tentang pendidikan inklusif di SMAN 1 Mataram dan sekolah. Diakuinya, tidak seSMAN 5 Mataram yang sudah mua guru dan orang tua siswa siap menyelenggarakan pelay- maupun siswa memahami hal anan inklusi pada tahun aja- itu. “Oleh karena itu perlu sosialisasi, pelatihan terhadap ran baru mendatang.

Dihubungi terpisah, Kepa- guru, dan perlu guru khusus la SMAN 1 Mataram, Kun yang bisa membantu program Andrasto, S.Pd., mengatakan tersebut,” ujarnya. (ron)

an lebih dari satu meter. Belum lagi bagaimana mengontrol mereka selama berada di luar kelas,” ujarnya.

Kepala SMKN 3 Mataram, Ruju Rahmad, S.Pd., M.T., juga mengatakan ia menyetujui sekolah dibuka jika setelah situasi betul-betul normal.

Jika pun harus dibuka lagi, pihak sekolah harus menyiapkan semua sarana protokol pencegahan Covid-19. “Yang sedikit perlu ikhtiar yang lebih adalah pembinaan disiplin siswa untuk taat pada protokol pencegahan Covid-19.

Dan kami sekolah tidak bisa menjamin semuanya aman dari pandemi ini,” katanya.

Hal senada disampaikan Kepala SMPN 14 Mataram, Chamim Tohari. Menurutnya, perlu kajian dan pertimbangan yang mendalam untuk membuka pembelajaran langsung. Karena kondisi penyebaran Covid-19 di Kota Mataram tampaknya belum menunjukan grafik menurun.

“Sebagai ujung tombak pendidikan, kita berharap anakanak segera bisa masuk sekolah dengan syarat kondisi sudah aman dan masyarakat sudah sadar tentang protokol

kesehatan dan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan terpenuhi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala TK Yarsi Mataram, Rosdiana, S.Pd., menyampaikan, ia memiliki dua pilihan, setuju membuka sekolah membuka sekolah lagi, karena anak-anak sudah jenuh dan mulai bosan belajar dari rumah. Namun harus diberlakukan protokol pencegahan Covid-19 yang ketat dan maksimal di sekolah.

“Tidak setujunya, karena melihat berita pasien Covid-19 yang terus bertambah, dan beberapa masyarakat mulai tidak acuh terhadap penyebarannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.M., mengatakan, dibutuhkan persiapan matang sebelum membuka kembali pembelajaran di sekolah saat pandemi Covid-19. Secara pribadi, ia lebih memilih pelaksanaan pembelajaran di sekolah dilaksanakan lagi ketika situasi normal, di mana dokter tidak lagi menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat menangani pasien.

Selain itu, Fatwir menegas-

kan, tidak boleh ada diskriminasi di bidang pendidikan. Ia mencontohkan, ada guru yang tidak boleh masuk sekolah karena keluarganya ada yang positif. “Selain itu, siswa juga bisa terdiskriminasi oleh teman di sekolahnya, misalnya diminta jauh-jauh dari mereka karena keluarganya ada yang merupakan Pasien Dalam Pengawasan (PDP),” katanya.

Belum lagi jika ada sekolah yang boleh membuka pembelajaran sedangkan sekolah lain tidak boleh. “Lebih baik tidak usah (dibuka lagi sekolah) jika masih ada diskiriminasi seperti itu. Jangan kita karena sesuatu dan lain hal, sekolah ini masuk dan sekolah itu tidak, kita ingin semua masuk,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., mengatakan, pihaknya akan mempertimbangan rencana membuka sekolah di era kenormalan baru nanti.

“Dipertimbangkan dan sedang dicarikan model strategi pelaksanaannya. Nanti kami siapkan untuk tahun ajaran baru,” ujarnya. (ron)

Mataram (Suara NTB) – Masa belajar dari rumah (BDR) bagi SMA, SMK, dan SLB di NTB akan diperpanjang sampai selesai Penilaian Akhir Semester (PAS) atau Penilaian Akhir Tahun (PAT) jenjang SMA, SMK, dan SLB ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan membahas lagi berbagai kemungkinan penyelenggaraan pendidikan untuk tahun ajaran 2020/2021.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., pada Jumat (29/5) mengatakan, masa belajar dari rumah yang akan berakhir pada Senin (1/6) kembali diperpanjang sampai berakhirnya PAS/ PAT tahun ajaran 2019/2020.

“Belajar dari rumah masih lanjut sampai selesai penilaian akhir semester,” katanya.

Pelaksanaan PAS/PAT dijadwalkan sejak 8 Juni sampai dengan 20 Juni 2020. Untuk tanggal yang dicantumkan pada rapor yaitu 27 Juni 2020.

Libur semester genap mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 11 Juli 2020. Tahun pelajaran baru 2020/2021 dimulai tanggal 13 Juli 2020.

Pihaknya akan mempertimbangkan rencana membuka sekolah di era kenormalan baru nanti. “Dipertimbangkan dan sedang dicarikan model strategi pelaksanaannya.

Nanti kami siapkan untuk tahun ajaran baru,” ujarnya.

Masa belajar siswa dari rumah sudah dilakukan sejak Senin (16/3) lalu. Sebelumnya evaluasi dan perpanjangan masa belajar dari rumah di-

laksanakan setiap dua minggu. Langkah itu dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran daring, semi daring, dan konvensional bagi siswa yang tidak memiliki sarana.

Pihaknya juga meminta kepala sekolah memastikan para guru memberikan layanan belajar mandiri di rumah dengan tidak memberikan layanan yang berbentuk tugas secara kelompok. Melainkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien atau tetap di dalam rumah, atau bentuk layanan belajar mandiri lainnya.

“Agar kepala sekolah mengefektifkan kunjungan rumah (home visit) untuk memberikan layanan belajar secara konvensional di rumah bagi siswa yang tidak bisa belajar daring dengan menugaskan guru BP/BK atau guru yang relevan,” kata Aidy.

Kepala sekolah juga diminta menyampaikan laporan progress belajar mandiri yang dilaksanakan oleh setiap Guru. Laporan disampaikan melalui Kepala Seksi Kurikulum SMA, Kepala Seksi Kurikulum SMA, dan Kepala Seksi Kurikulum PK PLK pada Dinas Dikbud Provinsi NTB. Terkait dengan Penilaian Akhir Semester (PAS) atau Penilaian Akhir Tahun (PAT) jenjang SMA, SMK, dan SLB, bisa dilaksanakan secara daring atau luring. Sekolah boleh memilih melaksanakan PAS/PAT secara daring atau luring sesuai kondisi masing-masing sekolah. (ron)

Jika Siswa Masuk

Sekolah di KSB Disarankan Gunakan ’’Double Shift’’ Mataram (Suara NTB) Rencana Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menormalkan kembali proses belajar mengajar siswa di sekolah diharapkan tak jadi masalah baru bagi upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Ketua PGRI NTB Muhammad Yusuf menyarankan agar seluruh sekolah di KSB menerapkan pola double shift. Hal itu dilakukan jika ruang kelas tidak cukup dipaksakan harus masuk pada pagi hari.

Sebagai ilustrasi, kata dia, jika diberlakukan masuk sekolah oleh Bupati KSB jika satuan sekolah SD jumlah murid sebanyak 32 orang atau lebih. Maka bisa dibagi dalam dua kelas, sehingga satu kelas bisa diisi 16 orang siswa. Namun jika tak cukup ruangan untuk masuk pagi bersamaan, maka harus double shift.

“Apakah kalau diterapkan masuk pagi semua cukup ruangan kelasnya, jika tidak cukup maka harus disiasati oleh kepala sekolah dengan terpaksa harus double shift pagi sore atau waktu belajarnya dikurangi tergantung sekolah dan daerah setempat,” ujarnya.

Dalam hal ini, ujarnya, kepala daerah sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19 pasti akan memperhatikan dan mempertimbangkan semua aspek dalam penerapan new normal (kenormalan baru), terutama jika pembukaan sekolah dilakukan. Hal terutama ialah menyangkut aspek keselama-

(Suara NTB/dok)

Muhammad Yusuf tan dan kesehatan peserta didik, guru, kepala sekolah.

Jika nantinya pemerintah di sekolah sudah siap dengan pemberlakuan new normal, maka sekolah-sekolah harus mempersiapkan secara dini protokol kesehatan Covid-19.

Seperti pengadaan sarana cuci tangan di depan sekolah atau di depan kelas, hand sanitizer.

“Dan setiap siswa diwajib menggunakan masker saat pembelajaran,” ujarnya.

Menurutnya, perlu jadi pertimbangan masalah jumlah siswa per-ruangan harus jika jumlahnya 32 maka dibagi dua 16 orang per rombel untuk mengatur jarak (physical distancing).

Sementara khusus bagi sekolah yang memiliki 33 rombel perlu kajian khusus. “Apakah penerapan masuk pagi sore di masa Covid-19 untuk itu perlu dilakukan redesain jumlah siswa implikasinya pada jumlah tenaga pengajar,” jelasnya. (dys)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 30 Mei 2020

Halaman 7

Penambahan Anggaran Pilkada Tak Dibebankan ke Daerah (Suara NTB/why)

TANDATANGAN - Kapolres Lombok Tengah Esty Setyo Nugroho (kiri) menandatangani naskah serah terima jabatan alam upacara pelantikan di Polda NTB di Mataram, Kamis (29/5).

Dua Pejabat Utama Polda NTB dan Kapolres Lombok Tengah Diganti Mataram (Suara NTB) – Kapolda NTB Irjen Pol. Mohammad Iqbal memimpin serah terima jabatan Karo SDM Polda NTB, Dirresnarkoba Polda NTB dan Kapolres Lombok Tengah, Jumat (29/5) kemarin. sejumlah pejabat ini diminta untuk meningkatkan kinerja walaupun di tengah pandemi Covid-19.

“Polri sudah jelas bagaimana kiprahnya dibidang Harkamtibmas untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan penegakan hukum harus di pertahankan semaksimal mungkin,” kata Iqbal ditemui usai pelantikan. Adapun mereka yang dilantik antara lain, Karo SDM Polda NTB Kombes Pol Satria Husada menggantikan Kombes Pol Ucu Kuspriyadi.

Dirresnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra menggantikan Kombes Pol Sudjarwoko, dan Kapolres AKBP Esty Setyo Nugroho yang menggantikan AKBP Budi Santosa. Kapolda menekankan, pandemi Covid-19 sudah memengaruhi kehidupan sehingga diharapkan adanya adaptasi dengan kenormalan baru. “Perubahan untuk menjalankan hidup normal ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 di wilayah NTB,” terangnya.

Iqbal menekankan sejumlah kerawanan yang harus diantisipasi diantaranya, Pilkada Serentak dan penanganan bencana. Kesiapan penanganan diuji melalui kesigapan dengan membuat alternatif cara bertindak yang tepat pada situasi yang terburuk. “Saya agar memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang terdampak bencana. upayakan kehadirannya sesegera mungkin utk memberikan bantuan, pelayanan dan pertolongan sehingga kehadiran negara dapat dirasakan di tengah-tengah masyarakat,” pesan Kapolda. (why)

Mataram (Suara NTB) – Konsekuensi Pilkada serentak 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19 menyebabkan terjadi pembengkakan kebutuhan anggaran bagi penyelenggaraan Pemilu. Pasalnya teknis pelaksanaan Pilkada harus didesain ulang dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Namun demikian penambahan anggaran Pilkada tersebut tidak akan dibebankan kepada pemerintah daerah yang akan melaksanakan pilkada tersebut. Anggaran akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat yang dialokasikan melalui dana APBN. “Anggarannya tidak dari Pemda, tapi dari APBN,” ujar Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (29/5) kemarin.

Disampaikan Husni, Pemerintah pusat sudah menyetujui untuk mengalokasikan anggaran tambahan Pilkada

untuk 270 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020. Adapun besaran anggaran tambahan Pilkada yang akan digelontorkan Pemerintah pusat tersebut mencapai Rp535,9 miliar lebih.

“Sudah diusulkan KPU RI, kalau tidak salah total yang diusulkan setengah triliun lebih. Angka anggaran yang diusulkan itu untuk memenuhi kebutuhan protokol kesehatan Covid-19 bagi tahapan yang dilaksanakan dalam waktu dekat ini, yaitu dibulan Juni hingga Agustus ini,” terangnya.

Ketika ditanya lebih rinci, untuk KPU Kota Mataram

sendiri besaran kebutuhan penambahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada dengan menggunakan protokol kesehatan Covid-19? Husni belum mengetahui detailnya. Pasalnya kebutuhan itu tidak diusulkan oleh masing-masing daerah, namun sudah dihitung secara akumulatif oleh KPU RI. “Kita belum dapat rinciannya dari KPU RI, berapa untuk Kota Mataram. Karena usulan KPU RI mengacu dari jumlah PPK, PPS dan PPDP. Sehingga secara akumulatif berapa yang diusulkan masing-masing Provinsi Kabupaten/Kota belum dapat kita ketahui,” jelasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU NTB Agus Hilman menambahkan bahwa tidak akan ada usulan tambahan anggaran di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Sebab kebutuhan tambahan anggaran Pilkada itu sudah ditanggung dari pemerintah pusat. Dengan kondisi saat ini, tak memungkinkan penambahan anggaran Pilkada dibebankan kepada Pemda.

“Pemda kabupaten/kota saat ini sudah sangat kesulitan anggaran karena semua terfokus untuk penanganan pandemi Covid-19. Saya kira semua sudah masuk dalam usulan KPU RI itu dan dibebankan kepada APBN,” ujarnya. Namun untuk kepastiannya, masih harus menunggu seperti apa teknis pelaksanaan Pilkada 9 Desember di bawah pandemi Covid-19. Menurut Hilman se-

(Suara NTB/dok)

M. Husni Abidin makin ketat protokol kesehatan Covid-19, akan berakibat pada semakin membengkaknya anggaran yang dibutuhkan untuk memastikan pemilihan sesuai standar kesehatan. (ndi)

Dinas PMD Tegaskan BLT DD Dibagi Rata Langgar Aturan Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menegaskan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang dibagi rata masing-masing Rp300 ribu per KK seperti di Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung melanggar aturan. Banyak aturan yang dilanggar mulai dari aturan pusat hingga daerah.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Dinas PMD Lobar Heri Ramadhan menjawab Suara NTB, kemarin. Dalam hal ini,ujarnya, tidak boleh kepala desa, kepala dusun atau perangkat desa mengarahkan apalagi memerintah warga membagi rata BLT. “Ndak boleh dibagi rata, atau dipotong BLT. Baik itu kesepakatan dan untuk masjid sekalipun. Kesepakatan ndak boleh.

Sudah jauh hari kami sampaikan begitu. Kecuali warga ikhlas bersedekah, tidaklah bisa kita larang,” tegasnya.

Jika ada kepala desa, kepala dusun yang menginstruksikan pembagian BLT DD secara merata, maka bisa dipidana.

Meski ada kesepakatan musyawarah oleh dusun dan atas inisiasi perangkat, maka tetap tidak dibolehkan. Membuat kesepakatan melanggar aturan-aturan tegas tidak boleh.

Sebab kata dia hal ini melanggar aturan-aturan, seperti Permendes nomor 6 tahun 2020, PMK 40 tahun 2020, Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Perbup nomor 22 tahun 2020 tentang juklak juknis pelaksanaan BLT. Untuk menangani persoalan ini, Inspektorat akan turun melakukan investigasi ke desa. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Inspektorat terkait BLT DD ini. Sementara itu Kepala Desa Taman Ayu Tajuddin dan warga Taman Ayu mengklarifikasi terkait adanya warganya keberatan soal BLT DD yang dibagi rata, Jumat (29/5). Warga dikumpulkan di kantor desa untuk membuat pengakuan menerima diberikan BLT Rp300 ribu. Namun dari beberapa warga yang keberatan BLTnya dibagi dua, hanya satu orang yang hadir. Salah satunya, Amaq Jelinah mengaku ikhlas diberikan Rp300 ribu.

Awalnya ia menolak karena belum mendapatkan informasi utuh soal alokasi DD untuk BLT. “Setelah tahu itu, saya ikhlas dapat Rp300 ribu,” jelas dia. Dedi, warga Karang Genteng mengaku BLT DD dibagi dua sangat bagus untuk pemerataan dan tidak ada yang cemburu sosial. Sebab bukan dirinya saja terdampak Covid-19. “Supaya tidak terjadi kecemburuan sosial,” aku dia.

Kepala Desa Taman Ayu Tajuddin menegaskan desa tetap mengacu aturan dalam pemberian BLT. Karena tujuan bantuan bisa dinikmati oleh masyarakat terdampak, maka mekanisme penyaluran pun diserahkan ke dusun. “Saya serahkan ke dusun melalui mekanisme musyawarah. Kalau ada yang perlu dipertimbangkan, silakan dipertimbangkan.

Kalau kami tetap mekanismenya Rp600 ribu,”imbuh dia.

Proses pembagian BLT pun berjalan adem ayem, namun ada segelintir yang mempersoalkan. Setelah dikonfirmasi, ia menduga ada settingan warga keberatan. “Semua sudah melalui mekanisme musyawarah,” ujar dia. (her)

Kasus Marching Band Dikbud NTB 2017

Jalan Keluar Petunjuk Harga Pembanding Belum Ketemu Mataram (Suara NTB) – Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat peraga kesenian marching band SMA tahun 2017 belum banyak kemajuan. Belum ada jalan keluar dari petunjuk jaksa soal harga pembanding item alat yang diadakan pada Dinas Dikbud Provinsi NTB tersebut.

Kasus itu bahkan sudah melalui koordinasi dan supervisi KPK. Tapi tetap saja masih bergeming. “Kita terus berupaya memenuhi petunjuk jaksa,” ungkap Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB Kompol Haris Dinzah, Jumat (29/5).

Dia menambahkan, penyidik sedang mengupayakan tambahan keterangan saksi maupun dokumen untuk memenuhi petunjuk jaksa mengenai harga pembanding dimaksud. “Tentu kita targetnya kasus ini harus selesai,” imbuh dia.

Dalam kasus itu dua orang ditetapkan sebagai tersangka. yakni mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud Provinsi NTB Muhammad Irwin selaku PPK proyek. Kemudian Lalu Buntaran, Direktur CV Embun Emas, rekanan pemenang tender ditetapkan sebagai tersangka. Dua tersangka itu diduga bermufakat dalam membuat harga perkiraan sendiri (HPS). HPS itu dirancang bersama sejak awal sehingga rekanan CV Embun Emas yang dapat memenangi proyek.

Pengaturan itu diduga dibuat untuk dua paket proyek. Paket pertama untuk pengadaan di lima SMA Negeri. paket pertama ini akhirnya memang dimenangi CV Embun Emas dengan nilai penawaran Rp1,57 miliar. Demikian juga pada paket proyek kedua yang ditender senilai Rp1,062 miliar. Paket kedua ini untuk pembagian ke empat SMA swasta. Pada tender paket kedua ini, CV Embun Emas memenangi tender dengan penawaran Rp982,43 juta. Dari hasil penyidikan sementara, indikasi kerugian negara yang timbul sebesar Rp702 juta. (why)

(Suara NTB/why)

TERSANGKA - Sejumlah tersangka dihadirkan dalam konferensi pers Ditreskrimum Polda NTB Jumat (29/5) kemarin. Salah satu kasus yang diatensi yakni dugaan kekerasan seksual oknum guru SD di Lunyuk, Sumbawa terhadap belasan siswi.

Oknum Guru SD Cabul Ditangkap

Belasan Korban Diimingi Nilai Pelajaran

Mataram (Suara NTB) – Seorang oknum guru SD di Desa Sukamaju, Lunyuk, Sumbawa ditangkap polisi karena berbuat bejat. Oknum PNS ini disangka melakukan kekerasan seksual terhadap belasan siswinya. Perbuatannya dilakukan di lingkungan sekolah selama tiga bulan.

Kasubdit IV Remaja Anak Wanita Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati

menerangkan, pelakunya berinisial TA alias OP (28). “Pelakunya oknum guru. Korbannya pelajar,” ucapnya, Jumat (29/5). Oknum TA sudah ditangkap akhir pekan lalu.

Oknum guru SD ini disangka sudah mencabuli sekurangnya 11 muridnya selama Desember 2019 sampai Februari 2020 lalu. Kasus ini terbongkar setelah salah satu korban yang berumur 12 tahun mengeluh

sakit di bagian kemaluan.

Penyelidikan akhirnya menemukan indikasi bahwa korban mendapat kekerasan seksual.

Ditelisik lebih jauh lagi, sejumlah bukti menguatkan dugaan ke TA sebagai pelakunya. Kasus makin terbongkar dengan indikasi 10 korban anak lainnya yang mengaku mendapat perlakuan bejat. Pelaku TA mengincar korbannya saat usai belajar mengajar. Untuk men-

SJP Turun Bantu Korban Banjir di Lombok Tengah Praya (Suara NTB) – Hujan lebat yang berlangsung terus menerus sejak Kamis (28/5) malam menyebabkan banjir yang cukup parah di beberapa titik. Salah satu daerah yang terdampak paling parah terjadi di Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Banjir yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah itu membuat anggota DPR RI, H. Suryadi Jaya Purnama (SJP) merasa prihatin dan menaruh empati.

SJP kemudian bersama jajaran Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, H. Patompo Adnan dan sejumlah pengurus PKS NTB langsung bergerak turun ke lapangan, Jumat (29/5) untuk membantu masyarakat korban banjir. SJP bersama rombongan menyalurkan paket bantuan sembako dan makanan siap saji untuk para korban terdampak.

“Kami mencoba membantu meringankan beban saudarasaudara kita yang terdampak bencana banjir. Juga sebagai support agar masyarakat tabah dan sabar dalam melewati bencana ini,” kata SJP. Lebih dari 80 KK di desa tersebut menjadi korban terdampak banjir yang terjadi saat hujan deras Kamis (28/5) malam.

Rumah mereka sempat terendam banjir dan menyebabkan

(Suara NTB/ist)

Anggota DPR RI, Suryadi Jaya Purnama (SJP) makan siang bersama warga korban bajir di Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur harus mengungsi ke tempat lebih aman, di Masjid setempat.

Banjir bukan saja menyebabkan rumah dan barang-barang yang ada terendam, tetapi sebagian besar gabah hasil panen juga rusak tergerus banjir. Dalam kunjungan tersebut, selain membantu masyarakat, SJP juga bercengkrama dengan warga untuk mendengar langsung keluhan mereka, melihat kebutuhan selanjutnya pascabencana, serta akan memperjuangkan aspirasi mereka agar fasilitas drainase yang ada bisa segera

diperbaiki dan dampak banjir perlahan-lahan dapat diatasi.

Sementara itu Kepala Dusun Pinggir, Desa Sengkerang menjelaskan, banjir disebabkan hujan lebat dari sejak pukul 19.00 Wita, Kamis malam. “Ketinggian banjir sampai 1,5 meter dan berlangsung cukup lama. Banyak warga yang terdampak,” katanya. Ia mengapresasi kedatangan SJP bersama kader PKS NTB lainnya yang tanggap memberikan bantuan serta motivasi agar masyarakat terdampak bisa tetap tabah dan sabar menghadapi musibah tersebut. (ndi/*)

yamarkan aksinya, perbuatan cabul dilakukan terpisah satu korban anak dengan korban anak lainnya. “Rata-rata dilakukan di lingkungan sekolah,” kata Pujewati.

Dari hasil penyidikan, terungkap pelaku melakukannya di WC sekolah, asrama perumahan dinas, ruang kelas, ruang guru, bahkan sampai di ruang kepala sekolah. Bejatnya, lagi para korban anak ini

diimingi dan diancam. “Bujuk rayunya nilai pelajaran,” bebernya. Pelaku yang merupakan guru sains ini terancam hukuman paling lama 20 tahun dan paling singkat 10 tahun. Sesuai sangkaan pasal 81 ayat 1 dan atau ayat 2 dan atau ayat 3 dan atau ayat 5 juncto pasal 76D UU RI No17/ 2016 tentang Perppu No1/2016 tentang perubahan kedua UU Perlindungan Anak. (why)

Kawal Kenormalan Baru, Polres Bima Kota Bangun Posko Tambahan Kota Bima (Suara NTB) – Polres Bima Kota mengusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) untuk membangun beberapa posko tambahan khusus, apabila Kota Bima mulai menerapkan kebijakan era kenormalan baru alias new normal.

Kapolres Bima Kota, AKBP Haryo Tejo Wicaksono S.IK mengatakan meski Kota Bima masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Kelurahan (PSBK) namun, tidak menutup kemungkinan akan diterapkan skenario kenormalan baru.

“Untuk sementara Kota Bima masiih terapkan PSBK. Namun kita siapkan jika kedepan ditingkatkan skenario new normal,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (29/5).

Dalam mempersiapkan penerapan kenormalan baru, skenario untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dalam aspek sosial ekonomi dan kesehatan, Haryo mengaku pihaknya akan membangun tiga posko tambahan.“Kita akan bangun posko tambahan seperti di terminal, pasar dan pusat pertokoan. Soal ini kita sudah usulkan ke Pemkot Bima,” katanya.

Kapolres menjelaskan penerapan skenario kenormalan baru akan lebih diperketat lagi pengawasannya jika dibandingkan dengan PSBK. Selama penerapan kenormalan baru warga wa-

jib menggunakan masker, jika tidak akan diberikan sanksi.

“Kalau PSBK warga yang tidak menggunakan masker hanya ditegur. Sementara skenario kenormalan baru akan diberikan sanksi,” katanya.

Jika Kota Bima nanti menerapkan kenormalan baru, Haryo mengaku para pengendara wajib menggunakan masker. Jika tidak akan langsung ditilang seperti yang dilakukan di Jakarta yang sudah menerapkan PSBB dan kenormalan baru.

“Banyak skenario yang akan dilakukan nanti agar warga tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Yang jelas akan kita kawal,” katanya. Haryo mengatakan, evaluasi penerapan PSBK di Kota Bima, keamanan sangat terasa kondusif, terutama menurunnya jumlah kasus pencurian sepeda motor (Curanmor). “Sejak PSBK, kasus curanomor di Kota Bima hampir 90 persen menurun,” katanya.

Disamping wabah Covid-19 bisa dikendalikan, lanjutnya tingkat kesadaran masyarakat Kota Bima selama PSBK juga semakin meningkat. Warga secara mandiri menjaga keamanan lingkungan masing-masing. “Kita juga tetapkan lakukan patroli dan operasi gabungan. Patroli preman di ATM, Pertokoan dan mengecek pos kamling yang dibangun warga,” pungkasnya. (uki)

Sabtu, 30 Mei 2020

Tiga Kecamatan Kembali di Bawah Kewenangan Polres Lobar Giri Menang (Suara NTB) Kapolda NTB Irjen. Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H., akan segera mengeluarkan surat perintah tugas (sprint) agar ketiga kecamatan, yakni Narmada, Lingsar, dan Gunungsari khususnya dalam hal penanganan Covid-19 berada di bawah hukum Polres Lombok Barat (Lobar). Kebijakan Kapolda ini menjawab keluhan Forum Kerukunan Umat Beragama Lobar, sulitnya koordinasi penanganan Covid-19 di tiga kecamatan tersebut.

“Untuk menjawab Pak Tuan Guru, terima kasih saya diingatkan, saya akan mengeluarkan sprint pada kondisi yang fleksibelisasi, saya akan mengeluarkan surat perintah luar biasa juga,” ujar kapolda saat melakukan kunjungan kerja ke Lobar, Kamis (28/5) lalu.

Sprint yang dimaksud adalah berisi kewenangan Kapolres Lobar untuk mengendalikan tiga polsek di tiga kecamatan dimaksud. “Saya beri kewenangan untuk mengendalikan pada batasan-batasan Covid-19 termasuk penegakan hukum, saya kira Insya Allah saya kira tidak ada masalah itu. Jadi nanti tiga polsek itu Adinda kendalikan,” perintah Kapolda kepada Kapolres Lobar, AKBP Bagus S. Wibowo.

Kunjungan tersebut merupakan kunjungan untuk memotivasi Lobar agar tetap bersemangat menghadapi wabah Covid-19 yang dipimpin Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han, Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto, dan sejumlah anggota forum komunikasi pimpinan daerah NTB lainnya.

Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Lobar, TGH. Subki As-Sasaki yang juga anggota Tim Gugus Tugas Covid-19 Lombok Barat mengeluhkan kendala koordinasi penanganan Covid-19 di Kecamatan Gunungsari, Lingsar, dan Narmada. Kendalanya adalah tiga kecamatan ini secara administratif maupun geografis berada di wilayah Lobar, namun berada di wilayah hukum Polresta Mataram. “Sehingga kami pun yang berada di bawah agak susah melakukan penindakan, karena sebagai petugas administrasi di Lombok Barat akan tetapi wilayah hukumnya Polresta Mataram,” ungkapnya. (her)

SUARA NTB

Halaman 8

Positif Corona di Lotim Terus Bertambah

Selong (Suara NTB) Kasus penyebaran virus Corona (Covid-19) belum berakhir. Bahkan jumlah kasus terkonfirmasi positif terus mengalami penambahan. Seperti di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), total jumlah kasus positif Corona di penghujung bulan Mei ini melonjak drastis atau tercatat sebanyak 64 orang.

Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, MM., meminta supaya hasil swab pasien dipercepat. Menurut bupati, proses mempercepat hasil swab merupakan salah satu langkah efektif dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di NTB dan di Kabupaten Lotim pada khususnya. Saat ini, lanjutnya, pemerintah kabupaten harus menunggu selama satu minggu baru dapat mengetahui hasil swab yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Maka dari itu, ia meminta kepada pemerintah provinsi untuk mengatensi apa yang menjadi masukan kabupaten.

Apalagi saat ini sudah terjadi transmisi lokal yang pelacakannya jauh lebih sulit dibandingkan adanya klaster yang berasal dari luar daerah. “Saat ini sudah terjadi transmisi lokal. Kemudian hasil swab baru keluar satu minggu. Mereka sudah gentayangan di tengah masyarakat, baru diketahui kalau dia ternyata positif. Dia sudah menulari orang lain,” tegas bupati.

Menanggapi permintaan bupati ini, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, MSc, meminta kepada Kadis Kesehatan NTB untuk mencoba mempersingkat keluarnya hasil swab pasien. Jika tidak

bisa satu hari, minimal hasil swab satu orang pasien dapat diketahui dua atau tiga hari sehingga penanganan berupa penelusuran kontak lebih cepat dilakukan oleh masingmasing daerah.

Sementara, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, H. Pathurrahman, M.Kes, Jumat (29/5), menyampaikan bahwa jumlah kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Lotim pertanggal 29 Mei 2020 bertambah 7 orang. Sehingga total pasien positif Lotim menjadi 64 orang, 37 di antaranya sembuh, 25 masih positif dan 2 orang meninggal dunia.

Pasien positif di Kabupaten Lotim ini tersebar di 16 kecamatan, terdiri atas Kecamatan Aikmel 8 orang, Pringgasela 3 orang, Masbagik 2 orang, Montong Gading 1 orang, Sikur 1 orang, Terara 4 orang, Sakra 15 orang, Jerowaru 3 orang. Selanjutnya, Keca-

(Suara NTB/yon)

H. M. Sukiman Azmy matan Sambelia 3 orang, Suela 1 orang, Pringgabaya 8 orang, Wanasaba 1 orang, Lenek 1 orang, Suralaga 3 orang, Labuhan Haji 4 orang, dan Selong 6 orang. (yon)

Pembangunan Proyek RS Tripat Segera Dilelang

Pandemi Covid-19

Diterbitkan Panduan Perlindungan Anak Praya (Suara NTB) Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luas bagi hampir semua kalangan. Termasuk anak-anak yang kini harus dihadapkan pada situasi yang sulit. Salah satu dampaknya berupa terhambatnya kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak pendidikan anak termasuk perlindungan bagi anak itu sendiri.

Untuk merespons hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama dengan Wahana Visi Indonesia (WVI) menerbitkan panduan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di masa pandemi Covid-19. Keberadaan PATBM nantinya diharapakan bisa menjadi panduan bagi penanganan anak-anak di tengah masa pandemi Covid-19.

Dalam rilis yang diterima Suara NTB, Jumat (29/5), Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA, Nahar, mengatakan PATBM merupakan sebagai salah satu gerakan perlindungan anak berbasis masyarakat yang telah diinisiasi oleh Kemen PPPA. Dan, nantinya diharapkan bisa diaplikasikan dan dikembangkan bersama oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

“PATBM berperan aktif dalam upaya perlindungan dan penghapusan kekerasan terhadap anak di Indonesia, terutama pada kelompok masyarakat di tingkat desa atau RT maupun RW,” terang Nahar. Sekaligus menjadi gerakan organik yang responsif ketika dihadapkan pada adanya bentuk ancaman atau kasus pelanggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak. Termasuk ancaman yang tengah dihadapi berupa pandemi Covid-19.

Guna mengoptimalkan penerapaan PATBM, Kementerian PPPA telah menyebar 548 aktivis PATBM di 34 provinsi, 68 kabupaten/kota dan 136 desa. Dan, sudah tergabung sebagai relawan pencegahan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan. “Peran para aktivis PATBM yang menguasai situasi di masyarakat diharapkan mampu mempermudah dalam menindaklanjuti hal apa saja yang diperlukan saat terjadi kasus Covid-19. Terutama yang menyangkut perlindungan dan pemenuhan akan hak-hak anak,” sebutnya.

Terlebih dengan wacana penerapan kebijakan new normal, PATBM juga dapat menjadi salah satu acuan untuk bersiap menghadapi kondisi tersebut. “Prinsip dasar dari PATBM dalam pandemi melaksanakan pencegah penularan COVID19 pada anak dan menurunkan kekerasan pada anak dalam situasi pandemi COVID-19,” pungkas Nahar. (kir)

”

Mereka sudah gentayangan di tengah masyarakat, baru diketahui kalau dia ternyata positif. Dia sudah menulari orang lain

(Suara NTB/ari)

GILI TRAWANGAN – Gili Trawangan tidak luput dari terjangan gelombang pasang, seperti yang terjadi pada Kamis (28/5). BMKG memprakirakan cuaca ekstrem masih akan berlangsung dalam beberapa hari kedepan. Karenanya kepada masyarakat dan seluruh stakeholder kepariwisataan di Trawangan dan destinasi wisata lainnya di NTB harus tetap waspada.

Penyebaran Covid-19

Semua Kecamatan di Lobar Zona Merah Giri Menang (Suara NTB) Warga Lombok Barat (Lobar) terpapar Covid-19 terus meningkat tajam. Hingga Jumat (29/5), warga yang positif mencapai 121 orang. Jumlah pasien belum sembuh paling tinggi sebanyak 80 orang dan yang sudah sembuh 48 orang.

Penambahan pasien positif ini berasal dari daerah Lembar yang sebelumnya zona hijau.

Dengan adanya pasien positif dari Lembar ini mengakibatkan semua kecamatan di Lobar zona merah. Dari ratusan pasien positif ini didominasi oleh beberapa klaster, yakni Gowa dan transmisi lokal. Pemda Lobar berupaya melokalisir penularan transmisi lokal dengan melakukan

pelacakan kontak.

“Total pasien positif di Lobar 121 orang. Semua kedatangan zona merah. Karena Lembar ada satu positif,” terang Kadis Kesehatan Lobar, Hj Made Ambaryati, Jumat (29/5).

Diakui Ambar, penularan transmisi lokal Lombok Barat terbilang tinggi, menyusul banyaknya warga terkena positif covid-19 tanpa riwayat kontak dengan pasien dari klaster lain.

Termasuk klaster para tenaga kesehatan (nakes) yang terjangkit. Ada juga klaster lain yang memicu penularan yakni PLTU Jeranjang. Klaster lain yang tinggi penularannya adalah dari Gowa dan Temboro.

“Tinggi penularan transmi(Suara NTB/her) si lokal ini. Selain klaster yang Hj Made Ambaryati sudah ada seperti Gowa dan Temboro,” katanya. Dijelaskan, klaster Gowa tertinggi namun sejak awal penanganan sudah hampir selesai. Kemudian muncul nakes positif covid-19. Pihaknya akan melakukan penyelidikan kenapa bisa para nakes tertular. Pihaknya meminta kepala ruangan bagian Instalasi ibu dan anak untuk menyelidikinya bagaimana terjadi penularan, karena mereka tidak berada di ruang isolasi. Apakah para nakes ini bekerja di swasta atau bekerja di tempat lain lagi.

Menurutnya klaster di Lobar sejauh ini campuran. Ada dari yang sudah ada dan ada dari pasar serta tanpa kontak. Termasuk transmisi lokal tergolong tinggi. Karena itu pihak Pemda dibantu aparat akan meningkatkan upaya pencegahan. Seperti di pasar, akan dibuat posko. Sebelum pedagang masuk pasar dan pembeli yang ke pasar harus menggunakan masker.

Berdasarkan data, enam orang tambahan positif covid-19 di Lobar pada Rabu (27/5) masing-masing pasien 542 insial K dari Desa Midang kecamatan Gunungsari. Pasien nomor 543 insial FM dari Desa Bug-bug kecamatan Lingsar. Pasien nomor 545 insial SA dari baru mekar kecamatan Lingsar.

Pasien 547 insial Ah dari Dasan Baru kecamatan Kediri, pasien diketahui kontak dengan pasien nomor 445. Pasien nomor 561 insial Tn.H dari Desa Bug-buh, dan pasien nomor 562 insial Ny H dari Bug-bug. Kebanyakan pasien positif ini tidak punya riwayat kontak dengan pasien Positif.

Pada Kamis (28/5), terdapat tambahan tujuh pasien positif. Di antaranya, pasien 563 insial tn BB. Pasien nomor 565 Tn B asal desa Kuripan, pasien nomor 566 Tn AFI desa taman Sari kecamatan Gunungsari, pasien nomor 571 Tn N asal langko kecamatan Lingsar, nomor 586 insial MFB asal Sandik kecamatan Batulayar, pasien nomor 587 inisial B Desa Kedaro kecamatan sekotong dan Pasien nomor 590 Ny. S asal Dasan Baru kecamatan Kediri.

Selain warga dewasa, banyak juga anak dan balita terpapar Covid-19. Apakah mereka tertular dari nakes positif? Pihaknya akan melakukan pelacakan. Kebanyakan kata dia, balita yang positif memiliki penyakit pneumonia. “Kasus pneumonia kita banyak,” ujar dia.

Sejauh ini ada tujuh balita dan anak yang terkena positif covid-19. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Proyek pembangunan RSUD Tripat senilai Rp80 miliar segera memasuki tahap lelang. Dengan anggaran yang ada, akan dibangun hanya satu lantai dari rencana lima lantai. Total anggaran untuk menuntaskan Pembangunan satu lantai ini pun mencapai Rp115 miliar lebih.

Plt Kabag ULP BJ Setda Lobar, Ahad Legiarto mengatakan, proyek pembangunan beberapa fasilitas IGD RSUD Tripat termasuk salah satu yang dilanjutkan. Tahapannya masuk tahap pra lelang. “Sudah mau masuk proses lelang proyek RSUD dengan angggaran Rp80 miliar,” jelas Ahad.

Dampak covid-19 menyebabkan banyak proyek batal karena anggarannya direfocusing. Disebut, ada ratusan paket baik besar dan kecil. Proyek yang dibatalkan adalah bersumber dari DAK. “Ada ratusan Paket Proyek terdampak (batal) akibat refocusing,” tegas Kadis Kominfo ini. Sedangkan yang dilakukan adalah proyek yang mendukung penanganan covid-19.

Sejumlah proyek yang berlanjut, selain proyek RSUD dan revitalisasi penataan Senggigi. Ada juga Dikbud dan Dikes. Di Dikbud tidak ada yang dilelang karena mereka bekerja sendiri.

Sedangkan di Dikes ada delapan paket. “Tapi kita tidak tahu, kepastian berlanjut atau ndak. Karena seperti kemarin kita siap-siap lelang tiba-tiba refocusing,” jelas dia.

Untuk memastikan apakah proyekproyek ini dilanjutkan atau tidak, pihaknya tetap menunggu kebijakan dari pimpinan. Termasuk menunggu refocusing dan penggeseran anggaran. Namun yang jelas, pihaknya mempersiapkan proses lelang Paket proyek yang kemungkinan tidak terkena dampak Refocusing anggaran. Karena khawatir angaran ditarik di tengah jalan, pihaknya pun mempermaklumkan pada dokumen lelang bahwa pelaksanaan pekerjaan dilanjutkan dengan ketentuan anggaran tersedia. “Itu Kita permaklumkan dalam dokumen tender,” imbuh dia. (her) Ahad Legiarto (Suara NTB/her)

Ketua DPRD KLU Tolak Honor Satgas Covid-19 Tanjung (Suara NTB) Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nasrudin, SH.I., secara tegas menolak menandatangani jatah honor yang dialokasikan oleh Pemkab Lombok Utara. Anggaran honor sebesar Rp2 juta lebih pun tidak diambil seiring keputusannya mundur dari Wakil Ketua Satgas Covid - 19 eksekutif Pemda KLU. “Iya, dananya tidak saya ambil. Saya kembalikan. Dan saya juga menolak untuk tanda tangan,” ujar Nasrudin, belum lama ini. Politisi Gerindra ini mengaku, penolakan honorer bulanan Satgas ia lakukan sebelum dirinya mundur dari jabatan Satgas. Ia memilih tidak menerima honor, lantaran sejak awal tidak banyak terlibat pada agenda-agenda eksekutif.

Sebaliknya, Nasrudin tetap memegang tupoksi sebagai anggota DPRD yang tugasnya mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Selama berada di Satgas Eksekutif, Nasrudin merasa membawa peran ganda namun berseberangan. Di satu sisi sebagai pelaksana anggaran, tetapi di sisi lain, ia sebagai pengawas anggaran pemerintah.

“Sepertinya tidak nyambung apa yang saya perankan. Sebagai DPRD, tugas saya tetap melekat untuk mengawasi, bukan eksekutor,” tegasnya.

Ketua Fraksi Gerindra, Hakamah, S.KH., mendukung langkah mundur Ketua DPRD dari Partai Gerindra itu. Menurutnya, langkah mundur koleganya di DPRD itu didasari keinginan untuk fokus melakukan pengawasan. “Tidak hanya Gerindra, tapi 4 fraksi lain setuju beliau mundur dari Satgas eksekutif,” ucapnya.

Jabatan politik legislatif terkesan rancu dan rentan polemik bilamana berada di lingkaran ek-

(Suara NTB/dok)

Nasrudin sekutif. Sebab peran anggota DPRD tetap melekat sebagai pengawas. Bahkan sebelum ini, politisi Gerindra lain juga mengambil sikap serupa. Di mana Ketua DPC Gerindra, Sudirsah Sujanto, mundur sebagai eksekutor anggaran di lembaga mitra pemerintah, KONI KLU. “Jadi jelas sekali, jabatan anggota DPRD sebagai wakil rakyat ada di koridor pengawas. Kalau mau jadi eksekutor, itu ranah Bupati dan PNS,” tandasnya. (ari)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.6203 CW NOKA/NOSIN : MHIJFS113JK410877/JFS1E1403724 AN. MUHAMMAD LUTHFI SYAHRIZAL HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.5266 CH NOKA/NOSIN : MHIJFH11XEK004653/JFHIE – 1004660 AN.FIEBI ANNA HLG SKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM

SUARA NTB

Sabtu, 30 Mei 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Sabtu, 30 Mei 2020

Halaman 10

Pemerintah Siapkan SOP Kenormalan Baru untuk Destinasi Wisata Lombok - Sumbawa Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mulai menyusun Standard Operational Procedur (SOP) penerapan kenormalan baru pascapandemi virus corona (Covid-19). Dengan mengedepankan konsep CHS (Cleanliness, Health, and Sefty, berbagai destinasi di Lombok dan Sumbawa diharapkan dapat segera beroperasi kembali.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos.M.Si menerangkan, pihaknya bersama-sama asosiasi dan pelaku usaha bidang pariwisata telah merumuskan penerapan kenormalan baru di NTB. Di mana proses tersebut diproyeksikan membutuhkan waktu hingga tiga bulan, dimulai Juni mendatang. ‘’Juni 2020 kita identifikasi destinasi wisata calon lokasi pelaksana simulasi (kenormalan baru). Konfirmasi persetujuan pelaksanaan simulasi kepada Kepala Daerah dan Gugus Tugas Covid-19 untuk persiapan pemulihan pariwisata di destinasi wisata terpilih itu,’’ ujar Faozal saat dikonfirmasi, Jumat (29/5).

Dalam tahap awal kenormalan baru kawasan Tiga Gili

(Trawangan, Air, Meno) telah dipilih sebagai percontohan.

Untuk itu, Dispar NTB bersama-sama pihak terkait mematangkan SOP yang akan diberlakukan. Termasuk pengaturan arus keluar-masuk serta penyediaan pokso pemeriksaan di pintu masuk. ‘’Untuk Tiga Gili ada persyaratan yang harus dipenuhi. Karena dia jadi destinasi pertama yang kita buka di new normal, lalu lintas orang keluar masuk itu harus dengan PCR (menunjukkan hasil swab) untuk wisatawan mancanegara dan domestik dari luar NTB,’’ jelasnya.

Hal serupa juga akan diterapkan untuk pintu masuk utama seperti bandara dan pelabuhan. ‘’Kalau dia dari NTB, dia harus menghadirkan mini-

mal bawa (hasil) rapid (tes cepat), dan itulah yang akan kita cek di klinik-klinik (posko pemeriksaan, Red) yang akan kita bangun,’’ ujarnya.

Diterangkan Faozal, penerapan simulasi kenormalan di Tiga Gili sendiri mewajibkan beberapa prosedur. Antara lain penjualan tiket dengan eticketing. Petugas pengelola harus menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker dan sarung tangan karet, ketersediaan sarpras kesehatan seperti thermo gun, hand sanitizer, tempat cuci tangan yang disesuaikan dengan luas destinasi dan kapasitas wisatawan.

Selanjutnya pada bulan Juli penerapan kenormalan baru tersebut akan dievaluasi sebagai persiapan untuk mem-

Direncanakan Pabrik Pakan Dibangun Tahun Ini Mataram (Suara NTB) Rencana industrialisasi pakan ternak di NTB diproyeksikan dapat terwujud tahun ini.

Khususnya untuk mendukung program kampung unggas NTB serta mandiri telur dan daging tahun 2023, termasuk penyerapan hasil produksi jagung petani.

Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, SE,ME menerangkan, dengan adanya industrialisasi pakan ternak tersebut, pasar untuk produksi jagung diharapkan bisa lebih beragam. Antara lain dengan diolah terlebih dahulu di dalam daerah sebelum diekspor. ‘’Tahun ini akan dibangun pabrik pakan, untuk menyerap produksi jagung petani dan kemandirian pakan untuk mendukung program kampung unggas menuju NTB mandiri telur dan daging,’’ ujar Nuryanti

dikonfirmasi, Jumat (29/5).

Kendati demikian, rencana tersebut diakuinya memerlukan beberapa penyesuaian sebagai akibat dari pandemi virus corona (Covid-19) yang berlangsung.

Penyesuaian tersebut antara lain dari segi anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut. Dimana pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov NTB, melakukan penyesuaian-penyesuaian anggaran untuk menangani pandemi Covid-19.

Selain penyesuaian anggaran, Nuryanti menerangkan penyesuaian lain yang masih dalam pembahasan adalah lokasi pabrik yang akan didirikan. Dimana sebelumnya STIP Banyumulek, Lombok Barat dipilih, namun saat ini memiliki kemungkinan dipindah. ‘’Kami finalkan anggarannya

dulu. Karena realokasi kemarin, sehingga ada beberapa penyesuaian. Termasuk lokasi pabrik pakan itu,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir.H. Husnul Fauzi, M.Si menerangkan, dengan industrialisasi pakan ternak yang ditargetkan terwujud tahun ini penyerapan produksi jagung NTB dijamin tidak akan bermasalah.

Mengingat pabrik yang akan didirikan memiliki kapasitas pengolahan hingga 50 ton per hari. ‘’Investasi pabrik pakan untuk (pengolahan) 50 ton (jagung) sehari. Artinya 1.500 ton per bulan. Itu antisipasi kita sebagai industrialisasi di bidang pertanian,’’ ujarnya. Hal itu disebutnya sesuai dengan rencana Pemprov NTB untuk mewujudkan industrialisasi. (bay)

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Moh. Faozal buka destinasi wisata lainnya.

Kemudian diwajibkan juga adanya posko kesehatan dengan ambulans dan tim medis dalam pola rujukan RSUD, pelibatan pihak berwajib dari

TNI/Polri dan Satpol PP, pengaturan alur kunjungan dengan sistem one way traffic, dan pembatasan hari pelaksanaan serta waktu operasional dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.

Pada bulan Juli penerapan kenormalan baru tersebut akan dievaluasi sebagai persiapan untuk membuka destinasi wisata lainnya. Dengan begitu, memasuki Agustus 2020 diharapkan uji coba pelaksanaan kenormalan baru di destinasi wisata dengan skala terbatas dapat dijalankan.

Diterangkan Faozal, seluruh persiapan tersebut akan memperhatikan waktu operasional dan kapasitas kunjungan wisatawan yang diizinkan berakitivitas. Selain itu, rekomendasi Gugus Tugas Covid19 Daerah juga menjadi salah satu rujukan penting penerapan kenormalan baru di NTB. Dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, pelaku usaha juga diharapkan mendapatkan rasa aman ke-

tika menjalankan kenormalan baru. Artinya, penyebaran Covid-19 yang masih berlangsung diharapkan dapat ditekan dengan menjalankan protokol-protokol yang telah ditentukan.

Di sisi lain, Faozal menerangkan dampak pandemi Covid-19 untuk sektor pariwisata memang cukup besar. Dicontohkannya seperti penurunan tingkat hunian kamar hotel hingga minus 25-50 persen, harga penjualan kamar minus 10 25 persen, dan total pendapatan hotel minus 25-50 persen.

Hal serupa juga terjadi pada sektor ekonomi kreatif yang mengalami penurunan sekitar 30-50 persen. ‘’Banyak usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengalami kebangkrutan usaha, yang berakibat langsung terhadap tenaga kerja bidang pariwisata dan ekonomi kreatif baik tenaga kerja langsung maupun tidak langsung,’’ pungkas Faozal.

Terpisah, Ketua Gabungan

Industri Pariwisata (GIPI) NTB, Awanadhi Aswinabawa, menerangkan SOP yang disusun untuk kenormalan baru bidang pariwisata haruslah bersifat menyeluruh. Artinya, pengaturan yang dilakukan dimulai dari pintu kedatangan hingg wisatawan pulang. ‘’SOP ini harus menyangkut beberapa komponen. Misalnya dari bandara dan kesyahbandaran. Dari teman-teman industri melibatkan travel agent dan tour guide, chek-in ke hotel melibatkan PHRI, di destinasi sendiri harus ada standariasi kelengkapan sarana-sarana yang ada di sana,’’ ujar Awan saat dikonfirmasi, Jumat (29/5).

Menurutnya, kenormalan baru tersebut harus memperhatikan basis kebersihan, kesehatan, dan keamanan wisatawan. ‘’Ini tidak bisa secara parsial. Harus semuanya (bergerak). Ini juga harus melibatkan Tim Gugus Tugas Covid-19, mereka yang memegang kunci utama juga,’’ pungkasnya. (bay)

Covid-19 Mulai Terkendali, Warga Kota Bima Diminta Tetap Waspada Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mengklaim penerapan Pembatasan Sosial Berskala Kelurahan (PSBK) di lima Kecamatan membuahkan hasil.

Namun warga diminta tetap meningkatkan kewaspadaan.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Bima, H. Abdul Malik SP, M.AP, mengaku penerapan PSBK di masing-masing Kelurahan, cukup berpengaruh terhadap terputusnya mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Bima.

“PSBK mampu mengendalikan wabah Covid-19. Sampai saat ini, tidak ada warga Kota Bima yang terpapar Corona,” katanya, Jumat (29/5).

Ia mengaku penerapan PSBK akan terus dilakukan seperti yang tertuang dalam

RADIO

Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 24 Tahun 2020 dan Perubahan Perwali Nomor 28 Tahun 2020 tentang PSBK di Kota Bima. “Penerapan PSBK berlaku hingga masa tanggap darurat bencana nasional Covid 19 dicabut,” ujarnya.

Malik menjelaskan sejak penerapan PSBK, ada beberapa perubahan pasal yang tertuang dalam Perwali nomor 28 Tahun 2020. Yakni kegiatan dan aktivitas keagamaan sudah bisa dilaksanakan. “Pelaksanaannya juga tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19,” katanya.

Menurutnya, PSBK diterapkan di 41 Kelurahan yakni dengan melakukan pembatasan kegiatan tertentu, seperti kegiatan di tempat ibadah, tempat fasilitas umum dan kegiatan

sosial budaya. “Selain itu membatasi aktifitas masyarakat di luar rumah, seperti membangun portal dan siskamling hingga mendata orang yang datang dari luar Kelurahan,” ujarnya.

Meski demikian, Tim Gugus Tugas Covid-19 Kelurahan dan tingkat Kota Bima akan terus melakukan perbaikan dan pembenahan untuk memaksimalkan penerapan PSBK hingga dicabut masa tanggap darurat Covid-19.

Tidak hanya itu, Malik berharap warga Kota Bima agar tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat penyebaran covid-19 secara nasional dan regional terus mengalami peningkatan dalam beberapa hari trakhir ini.

“Harapan kami agar warga tetap mematuhi protokol

(Suara NTB/dok)

Abdul Malik kesehatan covid-19. Seperti menggunakan masker, jaga jarak dan mencuci tangan,” pungkasnya. (uki)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 30 Mei 2020

Dari Hal. 1 ‘’Penambahan tempat tidur masih di satu lokasi itu.Tempat karantina kita biarkan, karena ada PMI kita juga (yang akan pulang) butuh juga tempat karantina,’’ ujarnya.

Di sisi lain, Rumah Sakit Darurat Covid-19 NTB banyak menampung tenaga kesehatan yang terjangkit virus tersebut. Dari total 67 petugas kesehatan yang positif, sebagian besar diantaranya masih menjalani perawatan di rumah sakit tersebut.

Sebagai informasi, sampai dengan Kamis (28/5) Tim Sat-

gas Covid-19 NTB mencatat jumlah kasus positif mencapai 590 orang pasien.

Rinciannya, 270 orang dinyatakan sembuh, 10 orang meninggal dunia, dan 304 orang lainnya masih menjalani perawatan.

Diterangkan Eka, sampai saat ini kapastias tempat tidur di rumah sakit darurat seluruh NTB setidaknya mencapai hampir 300 unit. Jika diakumulasikan dengan jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan, totalnya mencapai 700 unit. “Itu kita anggap cukup sampai saat ini,” pungkasnya. (bay)

Baru 771 Desa Tuntas Salurkan BLT DD Tahap I di NTB Dari Hal. 1 Ashari meminta seluruh desa menyalurkan BLT DD tahap I, II dan III sesuai juklak dan juknis yang ada.

Kalaupun ada penambahan BLT DD selama tiga bulan nantinya. Mantan Penjabat Bupati Lombok Utara ini meminta agar desa mencairkan BLT DD tahap I, II, III untuk bulan April, Mei dan Juni.

Meskipun ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang adanya penambahan BLT DD untuk tiga bulan

berikutnya, Ashari meminta Pemerintah Desa menunggu regulasi dari pusat. ‘’Pokoknya sementara ini lunasi dulu BLT yang Rp600 ribu perbulan. Untuk April, Mei dan Juni. Itu kan belum selesai, kok malah yang lain-lain. Nanti setelah itu, kita nunggu dari pusat. Kalau ada penambahannya berapa bulan, bagaimana bentuk pemberiannya, harus jelas regulasinya dulu dari pusat,’’ ujarnya. (nas)

Dompu Menuju Kenormalan Baru Dari Hal. 1 Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin usai memimpin rapat terkait Covid-19 di ruang kerjanya, Jumat (29/5) kemarin. ‘’Maunya saya, Pak Gubernur yang umumkan Kabupaten Dompu menuju kehidupan normal baru,’’ kata H. Bambang M. Yasin.

Prasyarat implementasi kehidupan normal baru bagi Kabupaten Dompu, kata H Bambang, sudah terpenuhi.

Diantaranya tidak adanya penambahan kasus positif baru, penyiapan alat rapid test, pengenaan masker. Kemudian membatasi jarak fisik, mencuci tangan setelah beraktivitas dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. ‘’Kita bukan hanya menyiapkan alat rapid test, tapi sudah melakukan rapid test massal. Mereka yang reaktif, juga telah dilakukan swab. Alhamdulillah tidak ada yang terkonfirmasi positif,’’ kata H. Bambang.

Hasil ini, menjadi bukti bahwa transmisi Covid-19 dapat dikendalikan di Dompu.

Ini tidak lepas dari peran serta masyarakat dan dukungan berbagai pihak terutama bantuan peralatan kesehatan yang dibutuhkan di tengah pandemi Covid-19. Diantaranya dari PT STM untuk alat rapid test dan lainnya, PT SMS untuk masker dan lainnya serta berbagai bantuan lainnya dari para donatur. ‘’Ini hasil kerjasama semua pihak. Semoga Covid cepat berlalu,’’ harapnya.

Sebagaimana diketahui, kasus positif di Kabupaten Dompu sebanyak 39 orang.

Sebanyak 29 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh, 1 orang meninggal dunia, dan 9 orang positif Covid-19 masih dalam masa perawatan di RS Pratama Manggelewa.

Pasien positif ini tinggal menunggu hasil swab tahap kelima, karena hasil swab tahap keempat dinyatakan negatif. Baru bisa dinyatakan sembuh apabila 2 kali berturut – turut negatif, dinyatakan sembuh dan dipulangkan. (ula)

Bantah Ada Keluarga Gubernur Dari Hal. 1 Karena yang terikat dengan pihak dinas dalam pengerjaan maskerisasi itu adalah UKMUKM yang memang memiliki persyaratan secara adminstratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada dalam menangani Covid19 dengan menggunakan anggaran tidak terduga,’’ jelas Wirajaya, Jumat (29/5).

Menurutnya, dalam pembuatan masker ini, pihak dinas melibatkan sekitar 135 UKM yang tersebar di Provinsi NTB dan telah mendaftar secara resmi di pihak Dinas Koperasi dan UMKM dengan melampirkan SIUP, TDP dan NPWP serta buku tabungan rekening atas nama UMKM itu. ‘’Setelah dilakukan tahapan seleksi, hanya ada sekitar 125 UMKM yang memiliki kelengkapan adminstratif sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan,’’ tegasnya.

Pada tahap pertama, menurutnya, melibatkan sekitar 31 UMKM dengan jumlah total masker yang dibuat adalah sekitar 100 ribu masker dan pengerjaan tahap pertama itu sudah selesai bahkan sudah dilakukan SPJ dan telah diserahkan ke BPKAD. ‘’Kemudian pada tahap kedua dibuatkan sekitar 845 ribu lembar masker dengan melibatkan sekitar 79 UMKM dan sedang dalam proses penyelesaian SPJ nya,’’ katanya.

Khusus di Kabupaten Sumbawa, menurutnya, pengerjaan masker diserahkan kepada UMKM dengan nama Family Taylor serta beberapa UMKM lainnya yang tersebar hingga ke Kota Bima. ‘’Jadi tidak benar ada nama keluarga Gubernur NTB yang terlibat di dalam pembuatan masker ini. Apalagi sampai dituding ratusan ribu masker, itu jelas merupakan sebuah fitnahan yang tidak berdasar.

Sebab satu UMKM itu hanya diberikan jatah maksimal sampai 40 ribu masker saja.

Silakan bisa dilihat data-datanya di bidang UMKM,” tegasnya lagi.

Pihaknya mengaku bersikap terbuka atas program pembuatan masker yang digawangi leading sector-nya.

Apalagi menurutnya, Gubernur NTB sudah secara tegas melarang adanya pihak kelu-

arga atau yang mengatasnamakan tim suksesnya untuk terlibat dalam program maskerisasi ini. Bahkan menurutnya, pihaknya sudah menjelaskan atau mengklarifikasi soal program pembuatan masker ini kepada DPRD NTB. ‘’Kepada pihak Reskrimsus Polda NTB pun sudah kami berikan penjelasan terkait dengan hal ini bahkan semua dokumen-dokumen terkait dengan program ini sudah kami perlihatkan. Tidak hanya itu, mereka sudah langsung melakukan cross check ke lapangan terkait dengan hal ini,’’ terangnya.

Pihaknya mengaku ada banyak kepentingan dari oknum-oknum tertentu yang ingin masuk ke dalam program pembuatan masker ini. ‘’Bahkan ada yang datang kepada kami meminta untuk mengakomodir dan membayar pembuatan masker yang telah dibuatnya terlebih dahulu sebanyak 100 ribu sekian masker,’’ katanya. Ternyata setelah dicross check, nama oknum itu tidak terdaftar di dalam list UMKM yang terdata oleh pihak dinas. ‘’Sehingga permohonannya itu tidak bisa kami penuhi karena sistemnya sudah jelas diatur sedemikian rupa sesuai dengan aturan yang ada. Tidak sembarangan seseorang itu membuat masker tanpa melewati prosedur dan mekanisme yang ada. Meskipun seseorang atau oknum itu mengaku-aku diperintah oleh gubernur,’’ tegas Wirajaya.

Pihak Dinas Koperasi dan UMKM sendiri dalam program JPS Gemilang ini hanya berkonsentrasi dalam mengurus program maskerisasi. Sementara untuk item-item lainnya dalam program JPS Gemilang ini diserahkan pada beberapa leading sector lainnya seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, serta Dinas Ketahanan Pangan. ‘’Kalau untuk program masker saat sekarang ini sudah ready stock dan siap didistribusikan kepada warga yang terdata,’’ pungkasnya. (r)

Covid-19 di NTB

Kasus Baru Menurun, Empat Kasus Baru dan Tiga Sembuh Mataram (Suara NTB) Setelah angkanya meningkat puluhan kasus dalam beberapa hari terakhir, kasus baru positif Covid-19 di NTB kembali menurun. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB melaporkan hanya ada tambahan empat kasus baru dan tiga pasien sembuh, Jumat (29/5) kemarin. Sehari sebelumnya, tambahan kasus baru sebanyak 28 orang.

“Dengan adanya tambahan empat kasus baru terkonfirmasi positif, tiga tambahan sembuh baru, dan tidak ada kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari ini sebanyak 594 orang,” kata Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si di Mataram, Jumat (29/5) malam.

Gita merincikan total 594 pasien yang terkonfirmasi positif tersebut. Dimana, sebanyak 279 orang sudah sembuh, 10 pasien meninggal dunia, serta 305 orang masih positif dan dalam keadaan baik.

Dijelaskan, pada Jumat, 29 Mei 2020, telah diperiksa di Laboratorium TCM RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR RS Unram, dan Laboratorium PCR Genetik Sumbawa Technopark sebanyak 75 sampel swab. Dengan hasil 58 sampel negatif, 13 sampel positif ulangan, dan empat sampel kasus baru positif Covid-19.

Empat tambahan kasus baru positif tersebut, yaitu pasien nomor 591, inisial Tn. GI, laki-laki, usia 45 tahun, penduduk Desa Umasima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19.

Memiliki riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19.

Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD H.L. Manambai Abdulkadir dengan kondisi baik.

Pasien nomor 592, inisial Ny. EP, perempuan, usia 24 tahun, penduduk Desa Labu Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit

(Sumber : Pemprov NTB)

Kapasitas Tempat Tidur Pasien Jadi Perhatian

Halaman 11

Sebaran kasus Covid-19 di NTB hingga Jumat (29/5).

Covid-19. Memiliki riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Sumbawa dengan kondisi baik.

Pasien nomor 593, inisial Ny. TDR, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19.

Memiliki riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19.

Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Sumbawa dengan kondisi baik.

Dan pasien nomor 594, inisial An. BP, laki-laki, usia 15 tahun, penduduk Desa Tatede, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Magetan Jawa Timur. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 263. Saat ini

menjalani karantina terpusat di Kabupaten Sumbawa dengan kondisi baik.

Sedangkan tiga pasien yang sembuh dari Covid-19 setelah pemeriksaan laboratorium swab dua kali dan keduanya negatif. Yaitu pasien nomor 84, inisial Tn. S, laki-laki, usia 30 tahun, penduduk Desa Kananga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.

Pasien nomor 267, inisial Ny. S, perempuan, usia 26 tahun, penduduk Desa Kananga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Dan pasien nomor 371, an. Tn. B, laki-laki, usia 22 tahun, penduduk Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima.

Sekda NTB ini mengatakan untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19, petugas kesehatan tetap melakukan contact

tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif.

Hingga saat ini, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 1.194 orang dengan perincian 531 orang (44%) PDP masih dalam pengawasan, 663 orang (56%) PDP selesai pengawasan/sembuh, dan 16 orang PDP meninggal.

Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya 5.559 orang, terdiri dari 228 orang (4%) masih dalam pemantauan dan 5.331 orang (96%) selesai pemantauan.

Jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) yaitu orang yang kontak dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 5.933 orang, terdiri dari 2.174 orang (37%) masih dalam pemantauan dan 3.759 orang (63%) selesai pemantauan.

Sedangkan Pelaku Per-

jalanan Tanpa Gejala (PPTG) yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 60.193 orang, yang masih menjalani karantina sebanyak 4.089 orang (7%), dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 56.104 orang (93%).

Sekda menambahkan dengan semakin banyaknya kasus Covid-19 pada kelompok usia bayi dan balita maka masyarakat diharapkan untuk lebih waspada terhadap penularan penyakit tersebut. Karena kelompok usia ini rentan terhadap penularan penyakit.

“Untuk itu orang tua harus lebih perhatian terhadap kesehatan bayi dan balitanya serta tidak membawa mereka keluar rumah tanpa pengawasan dan berkumpul di tempat-tempat keramaian,” pintanya. (nas)

KSB Siapkan Rumah Singgah Bagi PPTG Taliwang (Suara NTB)Pemkab Sumbawa Barat, mengaku sudah menyiapkan rumah singgah bagi para pelaku perjalanan tanpa gejala (PPTG). Rumah yang memiliki tiga kamar tersebut sengaja disiapkan sebagai tempat isolasi mandiri bagi mereka yang tidak memiliki lokasi karantina yang layak. Upaya tersebut dilakukan untuk menekan terjadinya penyebaran Corona Virus Disease (Covid19).

“Lokasinya (tempat karantina) berada di Kelurahan Menala dan kita juga siapkan tim medis yang akan memantau kondisi kesehatan mereka selama karantina,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) H. Tuwuh S.Ap kepada Suara NTB, Jumat (29/5).

Mereka baru bisa keluar dari

lokasi tersebut ketika tidak ada keluhan covid-19 maupun masalah lainnya.

Belajar dari kasus satu keluarga terkonfirmasi fositif covid-19 di desa Beru, Kecamatan Brang Rea, ternyata lokasi karantina mandiri yang dilakukan oleh pasien positif 04 tidak layak. Sebab tidak ada sekat apapun selama isolasi mandiri (14 hari) dengan keluarga lainnya baik itu adik, kakak maupun orang tuanya.

Akibatnya keluarga tersebut langsung terkonfirmasi positif covid-19 yakni sebanyak tiga orang tambahan baru dari cluster magetan. Tidak mau terulang lagi kesalahan yang sama, maka rumah singgah di Kelurahan Menala sengaja disiapkan. “ Kita belajar dari cluster Magetan yang di desa Beru, karena isolasi mandiri yang

dilakukan tidak maksimal sehingga terpapar ke keluarga yang lain,” ujarnya.

Ditambahkannya, selain PPTG yang tidak memiliki lokasi karantina layak selama 14 hari. Rumah tersebut juga disiapkan bagi PPTG yang masih tetap ngeyel dan tidak mau melakukan karantina mandiri. Jika masalah tersebut tidak segera disikapi, maka akan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Dampak buruk yang akan terjadi yakni konflik sosial dan hal yang tidak diinginkan lainnya. “ PPTG yang tidak mau melakukan karantina mandiri akan langsung kita bawa ke Rumah singgah yang telah kita siapkan. Upaya itu kita lakukan dengan ikhtiar untuk menekan penyebaran Covid19 di KSB,” pungkasnya. (ils)

Kapasitas Laboratorium Ditambah Jadi 324 Spesimen Per Hari Dari Hal. 1 Sehingga, jumlah spesimen yang dikirim ke laboratorium juga meningkat.

Dikes NTB mencatat, jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG), yakni pasien yang pernah kontak dengan pasien positif Covid-19 pada Kamis (28/ 5) mencapai 5.773 orang. Di mana, sebanyak 3.674 orang sudah selesai dalam pemantauan dan 2.099 orang masih dalam pemantauan.

Sebanyak 2.099 OTG yang masih dalam pemantauan tersebut terdapat di Lombok Barat 183 orang, Lombok Tengah 218 orang, Lombok Utara 366 orang, Lombok Timur 241 orang, Sumbawa Barat 38 orang, Sumbawa 137 orang, Dompu 720 orang dan Bima 196 orang.

Sedangkan untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dalam pemantauan sebanyak 207 orang.

Sementara Pasien Dalam Pengawasan sebanyak 517 orang. ‘’Kita berharap mesin yang lain juga segera datang. Sehingga kapasitas laboratorium Covid-19 di NTB semakin tinggi. Sehingga mempermudah penegakan diagnosis dari PDP, OPD, maupun OTG yang ada di NTB,’’ harapnya.

Kasus DBD Tinggi Sementara itu, terkait dengan masim hujan yang masih terjadi di NTB. Eka mengingatkan masyarakat tetap me-

waspadai penyakit demam berdarah dengue (DBD).

Pasalnya, angka kematian pasien DBD di NTB lebih tinggi dibandingkan kasus positif Covid-19.

Jumlah pasien DBD yang meninggal di NTB sudah mencapai 13 orang. Sedangkan pasien positif Covid-19 yang meninggal di NTB sebanyak 10 orang. Eka mengatakan, pada bulan April ditemukan sebanyak 535 kasus DBD di NTB. Meskipun angka kasusnya menurun dibandingkan bulan Maret, namun angkanya masih cukup banyak. ‘’Dengan kematian (kasus DBD) sebanyak 13 orang. Artinya kematian (kasus) demam berdarah ternyata lebih tinggi dibandingkan jumlah kematian (kasus) Covid-19,’’ ungkapnya.

Untuk itu, masyarakat NTB diminta jangan abai terhadap kemungkinan gejala-gejala DBD. Masyarakat harus tetap melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan mengubur, menutup dan menguras kantong-kantong air.

Sehingga tempat-tempat penampungan air tidak menjadi tempat bagi nyamuk untuk meletakkan telur yang akan menjadi jentik dan kembali menjadi nyamuk.

Dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk maka mata rantai nyamuk DBD dapat diputus. ‘’Dan itu mengurangi penularan penyakit DBD. Penyak-

it Covid-19 dan DBD dapat kita angkat dari NTB. Memerlukan peran serta masyarakat, seluruh elemen menyelesaikan kasus-kasus ini,’’ tandasnya.

Berdasarkan data Dikes NTB sampai Maret lalu kasus DBD sebanyak 2.617 orang. Dengan rincian, Januari 571 kasus, Februari 1.156 kasus dan Maret 890 kasus.

Pada bulan Januari, kasus DBD terbanyak di Lombok Barat sebanyak 238 orang dan Kota Mataram 120 orang. Kemudian Lombok Timur 57 orang, Lombok Utara 46 orang, Lombok Tengah 38 orang, Sumbawa 32 orang, Sumbawa Barat 19 orang, Bima 12 orang, Kota Bima 8 orang dan Dompu 1 orang.

Pada bulan Februari sebanyak 1.156 penderita DBD. Dengan rincian, Kota Mataram 200 orang, Lombok Barat 357 orang, Lombok Tengah 78 orang, Lombok Timur 131 orang, Sumbawa 145 orang, Sumbawa Barat 29 orang, Dompu 17 orang, Bima 37 orang, Kota Bima 39 orang dan Lombok Utara 123 orang.

Kemudian pada Maret sebanyak 890 kasus DBD. Dengan rincian, Kota Mataram 176 orang, Lombok Barat 383 orang, Lombok Tengah 15 orang, Sumbawa 78 orang, Sumbawa Barat 17 orang, Dompu 41 orang, Bima 52 orang, Kota Bima dan Lombok Utara masing-masing 64 orang. (nas)

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah menyerahkan bantuan kepada mahasiswa di Asrama STAHN Gde Pudja, Mataram, Jumat (30/5).

Gubernur Bantu Mahasiswa di Asrama STAHN Gde Pudja Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH, memberikan bantuan sosial kepada mahasiswa yang menempati asrama Sekolah Tinggi Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja, Mataram, Jumat (29/5). Sebanyak 62 orang yang menempati asrama tersebut berasal dari berbagai daerah yakni, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Banyuwangi, Lampung dan Palembang.

Gubernur sangat senang berkesempatan bertemu secara langsung dengan para mahasiswa. ‘’Ini kondisinya memang tidak biasa, mudah-mudahan rasa saling senasib dan sepenanggungan bisa terus dijaga,’’ ujar gubernur saat menyerahkan bantuan.

Gubernur juga mengingatkan apabila ada yang terjangkit Covid-19 ini, agar tidak dikucilkan sehingga menimbulkan stigma negatif. ‘’Jangan sampai kita meninggal bukan karena virusnya tetapi karena tekanan sosialnya,’’ katanya mengingatkan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Asrama STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Drs. I Wayan Kariyadi, S.Ag, M.Ag mengungkapkan rasa terimakasihnya atas perhatian yang diberikan oleh Pemprov NTB kepada mahasiswa yang tinggal di Asrama STAHN Gde Pudja, Mataram.

Bantuan yang diterimanya ini katanya, akan sangat bermanfaat bagi warga asrama. ‘’Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur NTB yang telah memperhatikan kami, peduli dengan kami,’’ ujarnya.

Eka salah seorang mahasiswi mengungkapkan rasa bahagia dan terimakasih atas bantuan yang didapatkannya. ‘’Kami merasa sangat diperhatikan. Bantuan yang diberikan ini akan sangat berguna bagi kami. Terimakasih Pak Gubernur,’’ ucapnya. (r)

Polda NTB Bentuk Tim Puma Dari Hal. 1 Tim tersebut diharapkan memiliki kecepatan dan kecekatan yang sama seperti Puma dalam menindak pelaku kejahatan. ‘’Taktis, strategik, tangkas, trengginas terhadap lawan.

Penggunaan excessive force yang tepat sehingga menjelma menjadi humanis dan memenuhi harapan masyarakat akan jaminan keamanan,’’ terang Iqbal.

Tim dibekali perlengkapan khusus. Mulai dari kendaraan lapis baja, rompi antipeluru, senjata laras panjang, sampai senjata mesin otomotis. Tim diberi mandat untuk tidak ragu menggunakan ‘’Ini saya garisbawahi, senjata ini untuk melindungi diri dan masyarakat ketika terancam. Tidak boleh lebih dari itu.

Jangan arogan. Jadilah pelindung,’’ pesannya. (why)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 30 Mei 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Upaya Sigap PLTU Jeranjang di Masa Pandemi Covid-19 Giri Menang (Suara NTB) Di tengah masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, Khususnya Lombok, NTB, PLTU Jeranjang sebagai objek vital nasional yang bergerak di bidang Pembangkit Listrik tentu melakukan segala upaya maksimal dalam pencegahan Covid-19. Hal pertama yang telah dilakukan adalah adanya pemindaian awal di pintu masuk PLTU Jeranjang, antara lain: 1. Pengukuran suhu tubuh kepada setiap pegawai, tenaga kerja, tamu, dan mitra kerja.

2. Penyemprotan Disinfektan melalui Bilik Disinfektan kepada setiap pegawai, tenaga kerja, tamu, dan mitra kerja.

3. Penyemprotan disinfektan pada setiap kendaraan yang masuk ke PLTU Jeranjang serta pada setiap ruang kerja, baik area gedung administrasi maupun area unit.

4. Penggunaan face shield, sarung tangan, masker kepada satpam sebagai garda terdepan PLTU Jeranjang.

Selain itu, tentunya untuk mengurangi ekosistem orang yang bekerja di PLTU Jeranjang, maka sejak Maret 2020 sampai bulan ini, Mei Tahun 2020, Perusahaan sudah menerapkan sistem Work From Home (WFH), tentu dengan tetap melihat pada keandalan unit.

Tak kalah penting, perusahaan juga menerapkan kebijakan wajib menggunakan masker kepada seluruh pegawai dan tenaga kerja pada masingmasing perusahaan di lingkungan PLTU Jeranjang OMU serta pelarangan bepergian ke luar pulau Lombok / luar daerah bagi pegawai dan tenaga kerja pada masing-masing perusahaan di lingkungan PLTU Jeranjang OMU, jika tidak ada hal yang sangat mendesak. Ini merupakan salah satu upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Adanya kasus positif Covid-19 pada warga klaster Gowa di wilayah Dusun Peseng dan Dusun Gunung Malang, Desa Taman Ayu, yang merupakan wilayah ring

Pihak PT Indonesia power PLTU Jeranjang OMU juga melakukan penyemprotan dan memberikan bantuan alat pencegahan Covid-19 berupa masker, hand sanitizer, ember dan sabun cuci tangan kepada tempat ibadah masjid dan masyarakat terdampak.

Selain membantu masyarakat, pihak PT IP PLTU Jeranjang OMU juga menerapkan protokoler Covid-19 di kantor bagi para karyawan dan karyawati Dengan mengecek suhu tubuh.

”

Mari kita bangun rasa optimistis masyarakat untuk bersama-sama melawan virus ini 1 perusahaan, membuat PLTU Jeranjang segera mengambil tindakan cepat dan tepat.

Kebijakan yang diambil adalah menerapkan Work From Home (WFH) kepada pegawai dan tenaga kerja pada masing-masing perusahaan di lingkungan PLTU Jeranjang OMU serta kewajiban melakukan rapid test.

Rapid test diberlakukan untuk sebagian pegawai dan tenaga kerja pada masing-masing perusahaan di lingkungan PLTU Jeranjang OMU. Tentu diawali pemindaian dan pemilahan, seperti satu bidang kerja, riwayat kontak langsung, dan satu wilayah tempat tinggal.

Nantinya, jika terdapat hasil rapid test yang hasilnya reaktif, dapat langsung melakukan uji swab oleh pemerintah atau

dinas kesehatan setempat.

Hal tersebut jelas menunjukkan betapa sigapnya penanganan PLTU Jeranjang dalam antisipasi penyebaran Covid-19. Mulai dari adanya kebijakan perusahaan, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Antisipasi Covid-19, seperti masker, hand sanatizer, disinfektan, dan lain-lain.

Perusahaan juga selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, yakni Laboratorium Rapid Test, pemerintah setempat, dinas kesehatan setempat ataupun Puskesmas setempat.

Terkait protokoler tes Covid19, dibantu oleh Dokter Perusahaan PLTU Jeranjang OMU, serta Kepolisian dan TNI. Untuk menghindari pendataan yang kurang valid, maka harapannya

data perkembangan pandemi Covid-19 dapat diakses melalui Dinas Kesehatan setempat ataupun Puskesmas setempat.

Harapannya, pihak perangkat Desa juga berperan aktif dalam menyosialisasikan protokoler kesehatan antisipasi penyebaran Covid-19 kepada seluruh warganya. Hal ini penting, karena faktor utama keberhasilan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 adalah pola hidup manusia itu sendiri. Selalu menggunakan masker, tidak mendatangi kegiatan yang banyak berkerumunan orang, tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan banyak orang dahulu, selalu cuci tangan, dll.

Selain memberikan perhatian dan kepedulian yang begitu besar kepada pegawai dan tenaga kerja pada masing-masing Peru-

sahaan dilingkungan PLTU Jeranjang OMU, Perusahaan juga tidak melupakan tanggungjawab sosial kepada warga sekitar. Antara lain, adanya bantuan sembako kepada 229 orang jompo yang ada di Desa Taman Ayu, bantuan kegiatan penyemprotan disinfektan di area wilayah seluruh Dusun di Desa Taman Ayu, ban-

tuan total 5.160 masker, 230 liter hand sanitizer, 23 timba air untuk masing-masing Masjid, dan paket sabun cuci tangan cair yang diberikan ke wilayah 4 (empat) Desa, antara lain: Desa Taman Ayu, Desa Kebon Ayu, Desa Perampuan, Desa Karang Bongkot, serta wilayah Gerung Lombok Barat. (her/*)

Manager Unit PT Indonesia Power PLTU Jeranjang OMU Melky Victor Borsalino menyerahkan Paket bantuan sembako kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

PLTU Jeranjang memberikan bantuan alat pencegahan kepada desa-desa lingkar pembangkit.

PT Indonesia Power PLTU Jeranjang OMU bersama anak perusahaannya Cogindo Daya Bersama menyerahkan bantuan kepada kepala desa di lingkar pembangkit.

Supervisor Senior Administrasi, PT. Indonesia Power PLTU Jeranjang OMU, Angga Pradipta menyerahkan paket bantuan alat pencegahan kepada para kades di lingkar PLTU.

Karyawan dan karyawati serta semua tamu yang masuk ke PLTU Diperiksa suhu tubuh dan disemprot menggunakan disinfektan.

Pihak PT IP PLTU Jeranjang OMU juga melakukan penyemprotan jalan raya, perkampungan, tempat umum seperti masjid dan sekolah.

Tim Security PLTU siap siaga melakukan penjagaan dan pelayanan di PLTU sesuai dengan standar protokol Covid-19.

Penyelundupan Puluhan Orang ke Sumbawa Digagalkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyelundupan 46 orang ke Kabupaten Sumbawa berhasil dicegat petugas gugus tugas penanganan covid-19 yang berjaga di Posko Sumer Payung, Kamis (28/5) dinihari lalu. Untuk mengelabui petugas, puluhan orang ini bersembunyi di atas truk pengangkut barang yang ditutup menggunakan terpal.

Puluhan orang tersebut datang dari Pulau Lombok menuju Kecamatan Labangka menjadi buruh serabutan panen jagung. Setelah dicegat, petugas memberikan peringatan kepada sopir truk. Karena sudah menyalahi aturan, yang seharusnya mengangkut barang tetapi justru mengangkut orang. Begitupula terhadap puluhan warga juga diberikan pemahaman, karena dalam masa pandemi covid-19. Di mana jika ingin ke

daerah lain harus dilengkapi dengan surat keterangan bebas covid-19. Sebagai upaya antisipasi, puluhan warga ini dipulangkan sekitar pukul 11.00 Wita.

“Itu penyelundupan orang menggunakan truk. Modusnya kalau kita lihat, mengelabuhi petugas dengan menutup dengan terpal truknya. Sementara truk fungsinya untuk pengangkutan barang. Yang dibawa sebanyak 46 orang dari Lombok menuju Labangka untuk panen

Penuhi Pangan di Tengah Pandemi, Program KRPL Digenjot Taliwang (Suara NTB)Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan semakin menggalakkan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di tengah-tengah masyarakat. Itu dilakukan supaya perilaku konsumtif masyarakat dengan bergantung pada ketersediaan stok pangan di pasar bisa semakin ditekan apalagi di tengah pandemi covid-19 saat ini.

Kepala DKP KSB, Ir. H. Alimin kepada Suara NTB, mengatakan, program ini (KRPL), merupakan salah satu program pemanfaatan secara maksimal terhadap ruang atau halaman rumah yang kosong. Harapannya dengan program ini, masyarakat yang tadinya membeli sayur tidak lagi membeli, karena sayurnya sudah ada hasil dari kebun KRPL tersebut.

Kondisi pendemi covid-19 yang memaksa masyarakat untuk mengurangi aktifitas di luar rumah. Maka momentum tersebut dianggap yang sangat tepat supaya masyarakat bisa memanfatkan program KRPL. “Kita akan terus galakkan program ini di tengah pandemi covid-19 dengan harapan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri,” ujarnya.

Ditambahkannya, program ini dihajatkan untuk mengubah pola masyarakat. Biasanya masyarakat hanya mengandalkan ketersediaan pangan dari pasaran sehingga menjadikan pola hidup konsumtif. Dengan adanya program ini (KRPL) diharapkan masyarakat bisa memproduksi pangan sehari-hari. Minimal bisa memproduksi sayur-sayuran untuk kebutuhan sehari- hari itu sudah cukup. Apalagi bisa dimaksimalkan dengan menanam tumbuhan yang lain sebagai sarana pelengkap itu jauh lebih baik.

“Kita berharap dengan semakin digiatkannya program KRPL ini, masyarakat bisa memproduksi pangannya sehari-hari. Sehingga prilaku konsumtif, bisa semakin ditekan di Sumbawa Barat,” tandasnya. (ils)

jagung,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa, Drs. Abdul Aziz, M.Si, yang dikonfirmasi Jumat (29/5).

Dijelaskannya, truk ini memang melewati Posko Alas Barat. Namun hanya sopir saja yang turun untuk melakukan pemeriksaan. Sedangkan truknya diparkir jauh dari posko saat antre untuk diperiksa. Sopir juga mengaku mengangkut barang ke Sumbawa. Tetapi setelah tiba di

Posko Terminal Sumer Payung, truk tersebut dihentikan oleh petugas. Setelah diperiksa muatanya, ternyata terdapat puluhan orang di dalamnya. “Memang di Pokso Alas Barat yang turun hanya sopirnya saja. Karena antre panjang, maka agak jauh parkirnya dari tempat pemeriksaan. Jadi tidak kelihatan.

Saat ditanya, katanya itu barang. Setelah sampai di terminal diperiksa kembali baru ketahuan ada orang di atasnya,” terangnya.

Saat dilakukan pemeriksaan, puluhan orang memang menujukkan KTP. Tetapi tidak mengantongi surat keterangan bebas covid-19 dari daerah asal, sesuai dengan

protocol kesehatan penanganan covid di transportasi publik. Selain itu tidak ada yang bertanggung jawab terhadap mereka di daerah tujuan. Dari segi angkutan juga melanggar karena kendaraannya tidak sesuai peruntukan. Sehingga sebagai langkah antisipasi, puluhan warga tersebut dipulangkan kembali ke Lombok.

“Kami mengambil kesimpulan untuk mengembalikan mereka. Langsung dipulangkan jam 11 siang (Kamis red),” bebernya.

Sebelumnya, lanjut Aziz, pihaknya sudah menginstruksikan kepada semua posko untuk memperketat pemeriksaan di pintu masuk terhadap pergerakan orang yang masuk

ke Sumbawa. Namun saat pemeriksaan, kendaraan antre sehingga jauh dari tempat pemeriksaan. Dengan adanya kejadian itu, posko Sumer Payung yang semulanya ada di dalam terminal petugas keluar memeriksa semua kendaraan box dan truk. “Lebih kita perketatkan lagi ke depan. Sudah kita instruksikan semua posko untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua kendaraan box dan truk. Pemeriksaan mengacu pada aturan yang ada sebagai dasar bertindak. Supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Ini merupakan semangat kita bersama untuk mengantisipasi covid-19,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/ist)

Abdul Aziz

Petani dan Nelayan akan Diberi Insentif Bima (Suara NTB) Pemerintah Pusat berencana akan memberikan insentif kepada petani dan nelayan karena dinilai memberikan kontribusi besar dalam menjaga produksi bahan pangan selama masa pandemi Covid-19.

Rencana pemberian insentif kepada petani dan nelayan itu diketahui saat Menteri Pertanian (Mentan) RI, Dr. Syahrul Yasin Limpo mengikuti Rapat terbatas virtual dengan Presiden Jokowi dan Para Menteri Kabinet Indonesia Kerja II, di ruang kerja Bupati Bima, Kamis (28/5) sore.

Kehadiran mantan Gubernur Sulawesi Selatan yang akrab disapa SYL ini di Kabupaten Bima agenda kunjungan kerja panen raya bawang merah di Desa Risa Kecamatan Woha.

“Insentif bagi petani dan nelayan dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pokok,” katanya.

Di hadapan Presiden, SYL mengaku pihaknya di Kemen-

tan menggalakkan gerakan percepatan tanam padi 5,6 juta hektar kawasan pada 33 provinsi dalam rentang waktu bulan Juli hingga Desember 2020 mendatang.

“Percepatan tanam ini diharapkan mampu menghasilkan 12,5 sampai dengan 15 juta ton beras,” katanya.

Disamping itu lanjutnya, dalam upaya menjamin ketersediaan pangan, Kementan juga akan mengembangkan pemanfaatan rawa seluas 400.019 hektar di Kalimantan dan Sumatera. “Selain itu juga dilakukan diversifikasi pangan lokal,” katanya.

SYL menjelaskan diversifikasi pangan lokal agar masyarakat mengkonsumsi bahan pangan lainnya, sebagai pengganti makanan pokok dan pemanfaatan pangan lokal secara masif.

“Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dan menggenjot cadangan beras pemerintah dan lumbung pangan masyarakat (LPM),” ujarnya.

(Suara NTB/Ist)

RATAS VIRTUAL - Mentan RI, Syahrul Yasin Limpo mengikuti Ratas virtual dengan Presiden Jokowi dan Menteri Kabinet Indonesia Kerja Jilid II, di kantor Bupati Bima, Kamis (28/5).

Selain itu, tambahnya, Kementan juga akan memberikan stimulus kepada

petani miskin supaya bisa bertahan dan tetap semangat dalam menjaga ketahan-

an pangan nasional dan menjaga keberlanjutan pertanian. (uki)

Sumbawa Bisa Ekspor Jagung di Tengah Covid Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sumbawa, Drs. H. Arief M.Si, mengapresiasi upaya pengusaha bersama Balai Karantina Pertanian dan instansi terkait lainnya, yang masih memiliki upaya dan ter-

obosan. Khususnya melakukan kegiatan ekspor jagung ke Filipina ditengah lesunya harga jagung dalam negeri akibat kondisi Covid-19.

“Dengan adanya ekspor beberapa waktu lalu dari Pelabuhan Badas ke Filipina, membuat pengusaha masih bisa

menyerap hasil jagung petani secara maksimal di Sumbawa.

Mengingat sekarang di dalam negeri harga jagung tengah lesu, akibat tidak adanya permintaan jagung dari pabrik pakan dan lainnya yang selama ini mengandalkan jagung di sejumlah daerah tutup dan se-

mentara tidak lagi beroperasi,” terang H. Arief.

Ekspor jagung 6.600 ton ke Filipina dalam bulan Ramadhan lalu, membantu petani karena hasil produksi mereka terserap oleh pengusaha. Bahkan gudang salah satu perusahaan, PT Segar di Sum-

bawa mampu menampung 10 ribu ton jagung. Bahkan informasinya akan ada lagi gelombang kedua ekspor jagung Sumbawa ke Filipina pada tahun ini. Dengan jumlah ton jagung yang akan diekspor yang jauh lebih besar dari yang pertama. (arn)