Edisi Kamis 30 Juli 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 30 JULI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

Kasus Intensif Covid-19 di NTB Terus Meningkat MENINGKATNYA kebutuhan ruangan dan alat untuk perawatan intensif pasien virus Corona (Covid-19) mendapat respons cepat dari Pemprov NTB. Salah satunya dengan mempercepat pembangunan gedung Trauma Center Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB untuk dimanfaatkan sebagai rumah sakit darurat Covid-19.

Direktur RSUD NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, menerangkan, ketersediaan ruan rawat dan alat saat ini memang menjadi alasan utama dilakukannya pembangunan ru(Suara NTB/nas) mah sakit darurat terseH. Lalu Hamzi Fikri but. Pasalnya, kapasitas ruangan yang disediakan pihaknya saat ini hampir mencapai limit. ‘’Dari 89 tempat tidur yang sudah dinaikkan menjadi 104 beserta ruang intensif itu penuh semua. Jadi termasuk ruang intensif yang kita siapkan itu penuh juga, begitu kondisinya saat ini,’’ jelas Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (29/7) di Mataram.

Dengan dibangunnya rumah sakit darurat Covid-19 di RSUD NTB pihaknya berharap kebutuhan ruang rawat untuk pasien intensif dapat ditanggulangi. Terlebih saat ini tren kondisi pasien yang membutuhkan perawatan intensif tersebut terus bertambah.

Diterangkan, untuk komposisi pasien Covid-19 di RSUD NTB saat ini terdiri dari pasien intensif, gejala berat dan gejala sedang. Sedangkan untuk pasien gejala ringan dan tanpa gejala telah dialihkan untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat Asrama Haji dan Wisma Tambora.

Berdasarkan pantauan pihaknya, Fikri menyebut tren pasien intensif Covid-19 yang diterima saat ini terus meningkat di atas 5 persen. Peningkatan tersebut juga diikuti oleh pasien dengan gejala berat.

Bersambung ke hal 11

12 HALAMAN NOMOR 119 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pembangunan Dikebut Tiga Bulan

RS Darurat Covid-19 Standar Internasional di RSUD NTB Beroperasi Agustus Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB membangun Rumah Sakit (RS) Darurat khusus untuk penanganan pasien Covid-19 berstandar internasional di kompleks RSUD NTB. Pembangunan RS Darurat Covid-19 tersebut dikebut selama tiga bulan dan ditargetkan beroperasi pada 17 Agustus mendatang. ‘’Ini rumah sakit darurat (Covid-19).

Alhamdulillah ternyata bisa juga cepat pembangunannya. Bisa tiga bulan jadi, ini luar biasa. Pada saat kita sedang peakpeak-nya (puncaknya), banyak pasien Covid,’’ kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd dikonfirmasi usai melakukan peninjauan, Rabu (29/7) siang kemarin.

Bersambung ke hal 11

Pemprov Integrasikan Stimulus Ekonomi dengan Program Unggulan

TO K O H Layanan dalam Satu Genggaman PEMPROV NTB berikhtiar mengimplementasikan e-government dalam menjalankan program unggulan dan pembangunan di NTB. Berbagai aplikasi berbasis Android dan IOS untuk mempercepat pelayanan publik diluncurkan dan terus dikembangkan. Dengan harapan, dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai pelosok daerah hanya dalam satu genggaman.

Bersambung ke hal 11 Hj. Sitti Rohmi Djalilah

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Dua Paket Evaluasi Ulang

H. Sahdan (Suara NTB/nas)

HINGGA akhir Juli, baru satu paket proyek pembangunan bypass Bandara Internasional Lombok - Mandalika yang sudah ada penetapan pemenang tender. Sedangkan dua paket lainnya masih dalam tahap evaluasi ulang. ‘’Baru satu yang ditetapkan pemenangnya. Sekarang persiapan tandatangan kontrak,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, H. Sahdan, ST, MT dikonfirmasi Rabu (29/7) kemarin.

Berdasarkan data Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

TINJAU - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat meninjau pembangunan RS Darurat Covid-19 di RSUD NTB, Rabu (29/7) kemarin.

Covid-19 Mengganas di Lingkungan Perkantoran Mataram (Suara NTB) Sekda NTB, Drs. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengingatkan, lingkungan perkantoran pemerintah maupun swasta untuk serius menegakkan protokol kesehatan Covid-19. Pasalnya penyebaran virus Corona ini bukan saja terjadi pada tempat ramai dan fasilitas umum. Namun kini marak terjadi di lingkungan kerja dan perkantoran.

Hal tersebut ditegaskan Sekda dalam silaturahim bersama para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Provinsi NTB, bertempat di Kantor Cabang Utama BNI, Selasa (28/7) malam. ‘’Informasi dari media nasional, salah satu tajuk hangatnya, Covid-19 mengganas di perkantoran. Ini harus menjadi perhatian serius kita bersama,’’ Sekda mengingatkan.

Artinya, epicentrum Covid-19 sekarang terjadi di perkantoran. Oleh karena itu, pegawai yang saat ini bekerja kantoran diingatkan agar semakin waspada dan berhati-hati. Bahkan katanya, beberapa tenaga kesehatan (Nakes) di NTB ada yang terpapar akibat kelelahan menangani pasien serta kurangnya tim medis yang khusus menangani Covid. ‘’Sehingga RSUD Provinsi NTB merekrut Nakes sebagai tenaga tambahan agar mampu menangani penderita Covid,’’ jelasnya.

Untuk itu katanya, ada empat poin untuk menekan epicentrum perkantoran sesuai imbauan pemerintah pusat. Pertama, peserta rapat atau pegawai yang bekerja dipastikan kondisinya dalam keadaan sehat.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Setelah program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang berakhir, Pemprov melanjutkan dengan program penanganan dampak ekonomi atau stimulus ekonomi. Untuk penanganan dampak ekonomi, Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp310,5 miliar.

Program stimulus ekonomi yang dilaksanakan diintegrasikan dengan program-program unggulan seperti zero waste, industrialisasi, pengembangan desa wisata dan lainnya. Dari Rp310,5 miliar anggaran dialokasikan untuk penanganan dampak ekonomi, sebesar Rp86 miliar digunakan khusus untuk stimulus ekonomi. ‘’Jadi selain pemberdayaan ekonomi, kita juga fokus kepada program unggulan. Stimulus ekonomi itu juga untuk program unggulan. Misalnya dalam program zero waste, kita juga membantu untuk mesin pengolah sampah kepada bank sampah dan desa yang sudah dibangun bank sampah,’’ ujar Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dikonfirmasi Rabu (29/ 7) kemarin.

Ridwan menjelaskan, program stimulus ekonomi yang dibuat Pemprov NTB berupa pemberdayaan IKM dan UKM lokal.

Dari Rp86 miliar anggaran stimulus ekonomi yang tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bersambung H. Ridwan Syah ke hal 11 (Suara NTB/nas)

BKN Tetapkan Pelaksanaan SKB CPNS 2019 Mulai 1 September - 12 Oktober Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2019 mulai digelar 1 September - 12 Oktober mendatang. Hal tersebut sesuai dengan surat Kepala BKN, Bima Haria Wibisana No. K 26-30/V 116-4/ 99 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kementerian/Lembaga dan Instansi Daerah tanggal 27 Juli 2020.

Surat yang berisi tahapan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Formasi 2019 tersebut juga ditembuskan ke Kepala BKD Provinsi dan BKDPSDM Kabupaten/Kota.

Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (29/7) siang kemarin membenarkan surat dari Kepala BKN tersebut. BKD NTB juga sudah menerima surat tersebut.

Sesuai surat tersebut, ada 11 tahapan dalam seleksi penerimaan CPNS Formasi 2019. Pertama, verifikasi data hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) mulai 27 - 30 Juli 2020. Kedua, pengumuman dan pendaftaran ulang Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) mulai 1 - 7 Agustus 2020.

Ketiga, pencetakan kartu ujian SKB pada 8 Agustus 2020. Keempat, penjadwalan SKB mulai 10 - 14 Agustus

2020. Kelima, pengumuman jadwal pelaksanaan SKB pada 18 Agustus 2020. Keenam, pelaksanaan SKB mulai 1 September - 12 Oktober 2020. Ketujuh, pengolahan hasil SKD dan SKB, 8 - 18 Oktober 2020.

Kedelapan, rekon integrasi hasil SKD dan SKB, 19 - 23 Oktober 2020. Kesembilan, penyampaian hasil seleksi pada 26 - 28 Oktober 2020. Ke-

10, pengumuman hasil seleksi pada 30 Oktober. Dan terakhir, usulan penetapan NIP mulai 1 - 30 November 2020.

Terkait dengan jadwal SKB untuk NTB, Nasir mengatakan akan ada jadwal untuk masing-masing Pemda. Namun, jadwal tersebut dalam rentang waktu yang telah ditetapkan BKN. Bersambung ke hal 11

Tidak Terbit (Suara NTB/dok)

Muhammad Nasir

Berkaitan dengan HARI RAYA IDUL ADHA, pada Jumat (31/7), SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali pada Sabtu (1/8). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum. Terima Kasih Penerbit

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 30 Juli 2020

Halaman 2

Anggaran DAK Kota Mataram Terancam Ditarik Pusat

Dibagi untuk Pekerja Serabutan KELURAHAN Selagalas mulai mendistribusikan 1.346 paket bantuan jaring pengaman sosial (JPS) ke masyarakat.

Bantuan diprioritaskan bagi warga yang terdampak Covid-19. Hal ini diharapkan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah pandemi saat ini.

Lurah Selagalas, Yusrin menjelaskan, secara keseluruhan total paket JPS diterima untuk jatah bulan Mei sebanyak 1.346 paket.

Jumlah ini berdasarkan data yang diajukan ke Dinas Sosial Kota Mataram. Bantuan paket sembako diprioritaskan bagi masyarakat (Suara NTB/dok) yang terdampak CoroYusrin navirus Disease atau Covid-19. Warga yang terdampak terutama yang bekerja serabutan, karyawan di sektor pariwisata dan jasa perjalanan. “Mereka ini terdampak langsung dan tidak punya pekerjaan lain,” kata Yusrin, Rabu (29/7).

Pengakuan masyarakat kata Yusrin, bantuan stimulus ekonomi dari Pemkot Mataram sangat bermanfaat terutama untuk menyambung hidup mereka. Karena, rata – rata yang menerima bantuan kurang mampu. Pihaknya cukup selektif mendata calon penerima manfaat. Apabila sudah terdata sebagai penerima bantuan lain tidak akan diberikan untuk menghindari penerima ganda. “Tidak boleh ada double menerima bantuan,” katanya.

Dengan banyaknya jumlah paket JPS diterima kata Yusrin, pendistribusian dilakukan di kepala lingkungan atau masyarakat mengambil langsung ke kantor kelurahan.

Khusus warga di Lingkungan Tegal mengambil bantuan di rumah kepala lingkungan. Warga yang mengambil ke kelurahan diwajibkan menggunakan masker dan mentaati protokol kesehatan Covid-19. “Yang tidak pakai masker tidak boleh masuk. Masuk pun dibatasi satu orang,” jelasnya.

Mataram masih sebagai zona merah penyebaran virus Corona diharapkan masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan, terutama menyambut tatatan kehidupan baru.

Langkah ini dinilai membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus, sehingga Kota Mataram bisa menuju zona hijau penyebaran virus Corona.

Di satu sisi, dia mengharapkan JPS diterima oleh masyarakat dapat bermanfaat serta mengurangi beban kehidupan sehari - hari. (cem)

Perkuat Koordinasi ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, Mita Dian Listiawati, A.Md., Keb., mendukung pemberian sanksi kepada Lurah Mandalika, menyusul kisruh penunjukkan Plt Kepala Lingkungan Lendang Lekong. Menurut dia, penunjukkan Plt Kepala Lingkungan Lendang Lekong membuat masyarakat kaget. Surat yang diterima oleh tokoh-tokoh masyarakat tanggal 20 Juli lalu mengenai penunjukkan Plt oleh Lurah.

Hal itu memancing emosi masyarakat. ‘’Saya menjelaskan ke masyarakat untuk tidak datang ke kelurahan. Karena ini saya (Suara NTB/fit) anggap ranah saya unMita Dian Listiawati tuk berkomunikasi dengan Camat dan Lurah. Setelah saya komunikasikan dengan camat, camat langsung menanggapi,’’ terangnya menjawab Suara NTB melalui percakapan WhatsApp, Rabu (29/7) kemarin. Tujuannya, lanjut anggota dewan dari dapil Sandubaya ini supaya Camat segera berkoordinasi dengan Lurah.

Mita meminta supaya penunjukkan Plt Kepala Lingkungan Lendang Lekong oleh Lurah Mandalika, dicabut. ‘’Karena memang, penunjukkan Plt tidak boleh dilakukan sepihak tanpa adanya komunikasi,’’ ujarnya. Katanya, kalau memang dari hasil klarifikasi Camat Sandubaya, memang ditemukan ada dugaan pelanggaran maka sanksi harus tetap dijalankan. ‘’Ya mau bagaimana lagi, sanksi harus dijalankan kalau memang kita berbuat salah,’’ cetusnya. Menurut anggota dewan asal Lendang Lekong ini, kisruh penunjukkan Plt kepala lingkungan tersebut seyogiyanya menjadi pelajaran bagi semua pihak. Bagaimana memperkuat koordinasi dan menjalin komunikasi. ‘’Terlepas yang kita hadapi adalah masyarakat,’’ imbuhnya.

Menurut Mita, sanksi demosi tentu memiliki alasan serta ketentuan tersendiri. Sepanjang aturan demosi sudah sesuai, dia mempersilakan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Kota Mataram untuk memberikan sanksi. Namun demikian, tidak serta merta harus dilakukan penggantian Lurah.

Dikatakan politisi PKB ini, tidak ada salahnya memberikan kesempatan kepada Lurah Mandalika. ‘’Dengan begitu, yang bersangkutan akan lebih berhati-hati dalam memberikan keputusan. Sebenarnya kinerja Pak Lurah Mandalika ini baik dan menurut saya tidak ada masalah.

Tapi dengan kejadian ini, kelihatan seperti memihak kepada satu orang,’’ ungkapnya.

Penunjukkan Plt, kata Mita, sah-sah saja, sepanjang figure yang ditunjuk, jelas. Menurut undang-undang kepegawaian bahwa Plt kepala lingkungan adalah Lurah. ‘’Jika Lurah tidak bisa menjalankan selama tiga bulan, harus dilakukan pemilihan dan dapat diperpanjang tiga bulan lagi dan itupun harus ASN menurut saya,’’ pungkasnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) sampai akhir bulan Juli belum dilelang.

Anggaran terancam akan ditarik jika pekerjaan belum terkontrak hingga 31 Agustus mendatang Berdasarkan data Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE) Kota Mataram tanggal 29 Juli pukul 16.10 Wita, paket pekerjaan yang bersumber dari DAK yang telah dilelang yakni pembangunan kios kuliner di destinasi Taman Hiburan Loang Baloq senilai Rp2 miliar. Pengadaan mobil ambulance transport Rp487,5 juta. Rehabilitasi jaringan irigasi Rp4,4 miliar. Pemeliharaan berkala atau rehabilitasi jalan hotmix paket I senilai Rp2,3 miliar. Pengadaan alat tangkap ikan ramah lingkungan Rp349,9 juta. Dan, pengadaan heart rate variability (HRV) test Rp390 juta.

Sedangkan, penataan atau perbaikan Mataram Craft Center senilai Rp2,4 miliar sampai saat ini belum dilelang.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Mataram, Multazam menyampaikan, pekerjaan DAK yang belum dilelang disebabkan organisasi perangkat daerah (OPD) menunggu rencana kegiatan yang dimasukkan melalui aplikasi. Pe-

merintah pusat mengembalikan anggaran DAK sekitar Rp17 miliar lebih. OPD teknis yang anggarannya dikembalikan diminta mengupayakan sebelum tanggal 31 Agustus sudah dikontrak. “Kita terus berkoordinasi dengan OPD untuk segera mengajukan dokumennya,” kata Multazam dikonfirmasi, Rabu (29/7).

Pekerjaan yang telah diekspose yakni dua item pekerjaan fisik milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dan, penataan MCC milik Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Setelah ekspose di hadapan tim asistensi dari Kejaksaan, penataan pusat oleh-oleh emas-mutiara di Kelurahan Pagesangan belum dilelang.

Menurut Multazam, dokumen yang masuk selalu dievaluasi secara menyeluruh dari tim pendamping. Oleh karena itu, ia kembali mengingatkan OPD harus segera mengajukan dokumen agar DAK tidak ditarik kembali. “Kalau belum terkontrak sampai 31 Agustus anggaran akan menguap atau ditarik

(Suara NTB/cem)

BELUM DITENDER – Pusat kerajinan mutiara atau Mataram Craft Center di Kelurahan Pagesangan rencananya akan ditata tahun ini. Namun, dokumen lelang belum diserahkan ke Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Jika pekerjaan belum terkontrak sampai 31 Agustus, maka anggaran terancam ditarik. lagi,” pungkasnya.

Untuk mempercepat proses pengadaan lanjutnya, OPD telah diarahkan segera berkoordinasi dengan pokja pengada-

an sembari melengkapi dokumen lelang. Akan tetapi, dia melihat rata – rata OPD telah menyiapkan dokumen untuk segera diajukan tender. Se-

mentara, pekerjaan lain yang bersumber dari DAK seperti di Dinas Pertanian dikerjakan dengan sistem swakelola atau penunjukan langsung. (cem)

Libur Idul Adha

Destinasi Wisata Religi Kota Mataram Dibuka Mataram (Suara NTB) – Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram tidak akan menutup destinasi wisata religi selama perayaan Idul Adha pada Jumat (31/7) mendatang.

Hal tersebut mengikuti jumlah wisatawan yang diproyeksikan tidak akan membeludak.

“Untuk besok ini belum kami berencana menutup (destinasi) wisata religi. Kalau itu tidak terlalu besar jumlahnya berziarah,” ujar Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi saat dikonfirmasi, Rabu (29/7).

Kendati demikian, seluruh pengunjung di masing-masing destinasi wisata di Kota Mataram diharapkan tetap mematuhi protokol pencegahan penularan virus corona (Covid-19) yang direkomendasikan. Antara lain seperti cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.

Untuk memastikan penerapan protokol tersebut Dispar

Kota Mataram juga telah menempatkan petugas untuk melakukan pengawasan di masing-masing destinasi. Dicontohkan seperti di Makam Loang Baloq yang menjadi salah satu destinasi setiap tahunnya pada perayaan Idul Adha.

“Pengawasan iya (kita lakukan). Kami ada tempatkan dua orang di Makam Loang Baloq, khusus di makamnya. Di Bintaro juga, rencananya akan di tempatkan di situ,” jelasnya.

Di sisi lain, pembenahan destinasi wisata di Kota Mataram juga menurutnya akan terus dilakukan. Dicontohkan seperti revitalisasi Taman Loang Baloq yang saat ini tengah masuk proses tender dengan target kontrak pada 31 Agustus mendatang.

Revitalisasi tersebut akan memanfaatkan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp2,1 miliar yang akan difokuskan untuk pembangunan lapak kuliner di dalam ka-

wasan pantai tersebut. “Targetnya 3 bulan untuk 25 lapak.

Rencananya pedagang yang diluar masuk ke dalam. Tahun depan akan diluncurkan kembali,” ujar Nizar.

Diterangkan, sebelumnya anggaran revitalisasi tersebut berjumlah Rp3,4 miliar. Namun terkena refocusing anggaran untuk penanganan Covid19 sehingga dikurangi menjadi Rp2,1 miliat. Dengan demikian, pembangunan fasilitas lainnya seperti panggung hiburan di Taman Loang Baloq akan dilakukan tahun depan.

Dengan demikian penataan Taman Loang Baloq akan difokuskan pada pembangunan lapak dagang dan pengerjaan fisik seperti pembenahan lanskap dan pemasangan paving block. Sementara untuk pembenahan Taman Loang Baloq di bagian utara disebutnya masih dalam tahap perencanaan, terutama untuk diubah menjadi lokasi swafoto. (bay)

(Suara NTB/cem)

VERIFIKASI - Petugas PPK memverifikasi administrasi dukungan bapaslon Walikota dan Wakil Walikota Mataram perseorangan pada Rabu (29/7).

KPU Verifikasi Dukungan Bapaslon Perseorangan

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mengusulkan 400 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di tahun 2021 mendatang. Formasi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan menjadi prioritas.

Usulan formasi CPNS telah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (ManPANRB) sesuai surat nomor :821/301/BKPSDM/2020 perihal bahan penyusunan kebutuhan ASN tahun 2021. Surat itu menindaklanjuti surat MenPANRB Nomor BIII26-30/ v3-9/99 tanggal 8 Januari perihal permintaan bahan penyusunan kebutuhan ASN. Data kebutuhan PNS Pemkot Mataram berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja per tanggal 31 Desember 2019 berjumlah 6.749 formasi. Bezetting pe-

gawai sampai 31 Desember 5.170. Sementara, ASN yang memasuki usia pensiun pada tahun 2020 berjumlah 199 orang. Jumlah formasi yang lowong pada perangkat kerja daerah sejumlah 1.579 orang.

Dari 400 formasi yang diusulkan kebutuhan paling banyak yaitu formasi tenaga pendidik mencapai 240 formasi, tenaga kesehatan 120 formasi dan tenaga teknis 40 formasi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota mataram, Baiq Nelly Kusumawati menyampaikan, kebutuhan kebutuhan ASN memang telah diminta oleh KemenPANRB. Pihaknya masih menggodok formasi yang dibutuhkan.

Salah satunya berkoordinasi dengan instansi teknis.

Menurutnya, paling prioritas saat ini adalah tenaga

pendidik dan tenaga kesehatan. Pemerintah pusat memberikan peluang untuk pengajuan tenaga teknis seperti teknologi informasi. “Yang jelas paling banyak kita butuhkan itu kesehatan dan tenaga pendidik. Baru setelah itu tenaga teknis,” kata Nelly.

Kebutuhan formasi yang diusulkan tidak bisa seluruhnya disetujui. Pemerintah pusat mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan lainnya. Biasanya, KemenPANRB akan menginformasikan kabupaten/ kota maupun provinsi total formasi yang disetujui pada pengadaan tahun tersebut.

Untuk formasi yang kosong pada penerimaan CPNS 2019 kemungkinan akan diakumulasi. Seperti formasi tenaga anestesi di rumah sakit tidak ada satu pun pelamar yang memenuhi nilai ambang batas. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram mulai memverifikasi administrasi dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram jalur perseorangan, Rabu (29/7). Jika syarat dukungan tidak memenuhi syarat, maka dinyatakan tidak lolos.

Jumlah dokumen dukungan perbaikan asli berupa formulir model B-1KWK perseorangan yang diserahkan oleh Bapaslon H. Dianul Hayezi dan H. Badrul Nadianto sebanyak 54.081. Dokumen yang lengkap 53.956. Berdasarkan pengecekan jumlah dan sebaran dukungan Bapaslon dinyatakan memenuhi syarat.

Anggota KPU Kota Mataram, Syaifuddin, SH., menjelaskan syarat minimal dukungan yang harus dipenuhi oleh bapaslon Walikota dan Wakil Walikota Mataram yang maju melalui jalur perseorangan berjumlah 24.922. Setelah diverifikasi faktual dinyatakan belum mencukupi. Syarat dukungan yang memenuhi syarat hanya 1.928, sehingga terdapat kekurangan 22.994. Bapaslon memiliki kewajiban mengganti dua kali lipat syarat dukungan yang totalnya 45.988.

Pada batas akhir penyerahan Bapaslon Dianul – Badrun menyerahkan syarat dukungan 54.081. Setelah pengecekan yang memenuhi syarat dan sesuai sebaran 53.956. “Dengan

Mataram (Suara NTB) – Alih fungsi lahan di Kota Mataram terus meningkat.

Berdasarkan catatan Dinas Pertanian Kota Mataram dari data Badan Pertanahan Nasional (BPN), alih fungsi lahan terjadi sebanyak 26 hektare.

“Alih fungsi lahan menurut BPN sudah berkurang lagi.

Tinggal 1.487 hektare dari 1.513 hektare,” ujar Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Mutawalli, saat dikonfirmasi, Rabu (29/7). Sebagian besar alih fungsi yang terjadi menurutnya ditujukan untuk pembangunan rumah.

Menurut Mutawalli, alih fungsi lahan tersebut wajar terjadi mengingat kepemilikan lahan yang ada di masyarakat. Selain

itu, hal tersebut juga telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram. “Itu lahan masyarakat.

Sudah dibolehkan juga membangun dalam RTRW,” jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya masih mengakomodir 509 hektare lahan masyarakat yang dilarang untuk melakukan alih fungsi. Di mana lahan tersebut masuk dalam program lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kota Mataram.

Untuk itu, pemilik lahan telah diberikan kompensasi berupa sarana produksi (saprodi), irigasi, dan lain-lain.

“Kalau yang 509 hektare itu (kita upayakan) tidak terganggu. Sementara ini targetnya mereka tetap dapat saprodi,

bantuan irigari, dan sarana prasana lainnya. Selama ini masih kita prioritaskan dia dapat,” ujar Mutawalli.

Kendati demikian, Pemkot Mataram telah merevisi target panen gabah kering dari 32 ribu ton menjadi 29 ribu ton. Di sisi lain, pengawasan proses alif fungsi lahan juga terus diawasi Dinas Pertanian bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Pengawaan yang dilakukan mengikuti proses pembangunan yang dilakukan masyarakat atau pihak pengembang. Terutama untuk memastikan pembangunan tersebut tidak merusak saluran irigasi yang ada. (bay)

ALIH FUNGSI - Salah satu areal persawahan produktif di Kota Mataram yang dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan.

Pemkot Usulkan 400 Formasi CPNS 2021

jumlah itu kami menerima untuk dilakukan verifikasi administrasi,” jelas Syaifuddin.

Pengecekan awal dimulai dengan melibatkan panitia penyelenggara kecamatan (PPK). Verifikasi administrasi memastikan data antara formulir model B.1KWK perseorangan sama dengan identitas kependudukan.

Berupa nama, nomor induk kependudukan, alamat pendukung, jenis kelamin dan tempat tanggal lahir. Selain itu, diverifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan. Jika terjadi perbedaan alamat dengan daerah pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat. “Verifikasi administrasi kita mulai tanggal 29 Juli hingga 4 Agustus,” jelasnya.

Dijelaskan, verifikasi administrasi harus memenuhi syarat minimal 24.922 untuk dilakukan verifikasi factual (verfak).

Mekanisme verfak berdasarkan PKPU tidak lagi PPS turun.

Tahapan perbaikan ini, bapaslon yang mengumpulkan pendukung di lokasi yang ditentukan. Jika pendukung tidak hadir pada saat verfak diberikan kesempatan untuk datang ke kantor PPS sampai batas akhir verfak. “Bisa dikumpulkan di lapangan atau aula,” ujarnya.

KPU nantinya akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk memastikan kesesuaian dokumen kependudukan tersebut. (cem)

Alih Fungsi Lahan di Mataram Meningkat

(Suara NTB/bay)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 30 Juli 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutip lembaga keuangan global mengatakan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi COVID-19 diproyeksikan tercepat setelah China.

“Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Kalau proyeksi ini benar, saya kira patut kita syukuri,” kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan topik “Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja

Halaman 3

Negara Tahun 2021” yang dilakukan secara virtual.

Meski diprediksi ekonomi Indonesia dapat pulih dengan cepat, namun Presiden Jokowi tetap meminta agar waspada.

“Namun kita tetap harus waspada, kemungkinan dan antisipasi kita terhadap resiko terjadinya gelombang kedua, second wave, dan masih berlanjutnya sekali lagi ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021,” tambah Presiden Jokowi.

Presiden mengingatkan bahwa situasi ekonomi global berkembang sangat dinamis penuh dengan ketidakpastian.

“Beberapa lembaga keuangan dunia juga selalu merevi-

si prediksi-prediksi atas pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 maupun perkiraan di 2021, artinya sekali lagi masih dengan penuh dengan ketidakpastian,” ungkap Presiden Jokowi.

Presiden misalnya mengutip tiga lembaga keuangan global yaitu Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mengenai prediksi perekonomian dunia akan mulai tumbuh positif pada 2021.

“Bahkan IMF memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 5,4 persen, ini sebuah perkiraan yang sangat tinggi menurut saya. Bank dunia 4,2

(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Presiden Joko Widodo meninjau lahan yang akan dijadikan “Food Estate” atau lumbung pangan baru di Kapuas, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional untuk mengantisipasi krisis pangan dunia.

Jakarta – Pemerintah memfokuskan penggunaan anggaran mulai tahun depan untuk tiga pos prioritas meliputi proyek ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

“Prioritas ini yang akan kita dukung untuk penambahan belanja, yakni pertama dari sisi ketahanan pangan, kedua pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur, ketiga ICT agar di Indonesia konektivitas dari sisi teknologi digital bisa ditingkatkan dan dimeratakan di seluruh Indonesia,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah Rapat Terbatas (melalui Video Conference) tentang Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa.

Ia mengatakan, di dalam sidang kabinet tersebut, Presiden

Jokowi telah memutuskan bahwa akan memperlebar defisit menjadi 5,2 persen dari PDB. Jadi rencana itu kata dia, lebih tinggi dari desain awal yang sudah disepakati dan ada catatan dari DPR atau lebih tinggi dari 4,7 persen.

“Dengan defisit 5,2 persen dari PDB tahun 2021, maka kita akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp179 triliun yang Presiden akan tetapkan prioritas belanja untuk betulbetul mendukung pemulihan ekonomi nasional tahun depan,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, Presiden juga menekankan bidang pendidikan dan kesehatan terutama untuk penanganan COVID-19 pasca-2020 dan dukungan untuk biaya vaksin.

“Presiden akan meminta untuk besok kita akan melakukan ratas lagi untuk penggunaan anggaran tambahan dari adanya defisit

ini sehingga dia benar-benar produktif dan didukung oleh rencana belanja yang baik,” katanya.

Menkeu menjelaskan bahwa Presiden telah meminta agar belanja ini benar-benar bisa meningkatkan produktivitas dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran serta menimbulkan dampak ekonomi atau manfaat yang paling tinggi.

“Itu yang ditekankan Presiden. Kami dengan Bappenas sudah dapat banyak tambahan usulan belanja dari seluruh kementerian/lembaga. Dan Presiden meminta kami untuk melakukan memfokuskan belanja-belanja tersebut yang didukung dengan tambahan defisit agar benar-benar bisa dilakukan untuk memulihkan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja, serta mengurangi kemiskinan secara lebih cepat,” katanya.

persen, OECD 2,8-5,2 persen.

Saya kira kalau perkiraan ini betul, kita akan berada pada posisi ekonomi yang juga mestinya itu di atas pertumbuhan ekonomi dunia,” ungkap Presiden Jokowi.

Padahal lembaga-lembaga itu sebelumnya menyatakan pertumbuhan ekonomi global pada 2020 akan selalu minus.

IMF memprediksi minus 2,5 persen, Bank Dunia menyatakan akan tumbuh minus 5 persen sedangkan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menilai pertumbuhan ekonomi akan minus 6-7,6 persen.

Presiden Jokowi pun meminta agar angka-angka in-

dikator ekonomi makro dikalkulasi dengan cermat dan hati-hati optimis.

“Harus optimis, tapi juga harus realistis dengan pertimbangkan kondisi dan proyeksi terkini. Kita juga harus memastikan prioritas untuk 2021 dan juga pelebaran defisit untuk APBN 2021 yang difokuskan dalam rangka pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor,” tegas Presiden.

Sektor-sektor itu terutama reformasi di bidang kesehatan, reformasi pangan, energi, pendidikan dan juga percepatan transformasi digital.

Presiden Joko Widodo

Jakarta Kementerian BUMN mencatat realisasi penyaluran dana pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah mencapai Rp43,5 triliun per 22 Juli 2020 atau 145 persen dari total dana yang ditempatkan pemerintah.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam Kajian Tengah Tahun Seri 3 Indef yang ditayangkan secara daring, Selasa, mengatakan penyaluran kredit meningkat secara signifikan setelah sebulan program itu bergulir.

“Terasa sekali di bulan Juli ini rupanya minat penarikan kredit baru mulai membaik.

Ini dibuktikan dalam beberapa minggu setelah keluar PMK 70/2020 soal penempatan dana Rp30 triliun, sebulan kemudian para bank ini sudah menyalurkan dalam skala yang cukup besar,” katanya.

Dalam paparannya, Tiko, sebagaimana ia kerap disapa, menjelaskan BRI misalnya, yang mendapat dana Rp10 triliun, telah mengucurkan kredit sebesar Rp21 triliun. Bank Mandiri, dari total penempatan dana Rp10 triliun, telah mengucurkan hampir Rp15 triliun kredit.

Sementara BNI mengucurkan Rp6 triliun kredit dari penempatan dana sebesar Rp5 triliun dan BTN mengucurkan Rp3 triliun dari Rp5 triliun penempatan dana pemerintah. Penyaluran dana juga telah diberikan kepada 518.797 debitur.

“Ini diharapkan terus berjalan sampai dengan nanti bulan Agustus. Kalau nantileverage tiga kali lipat seperti yang diminta Kementerian Keuangan yaitu Rp90 triliun tercapai, kita berharap akan ada tambahan dana lagi,” katanya.

Dengan demikian, perbankan memiliki peluru unutk bisa semakin agresif menyalurkan kredit. Di sisi lain,

Perajin membuat kerajinan ukir batu paras di Cibubur, Jakarta, Sabtu (18/7/2020). UMKM mendapat bantuan insentif kredit dalam rangka pemulihan ekonomi selama pandemic Covid-19. penyaluran kredit juga di- aha mau memulai lagi usahharapkan membantu pemuli- anya pasca pelonggaran PSBB, han pertumbuhan ekonomi di mereka ada akses modal kerja baru untuk meningkatkan kakuartal III 2020.

“Juga memberikan suntik- pasitas usahanya dan menan cashflow ke pelaku usaha ingkatkan daya beli masyasehingga pada saat pelaku us- rakat,” pungkas Tiko.

Jakarta – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut bahwa industri dalam negeri mulai mengalami pemulihan, yang terlihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah angka Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juni 2020 yakni 39,1 poin, meningkat usai berada pada titik terendah yakni 27,5 pada April 2020.

“Meski masih di bawah normal, meningkatnya PMI menunjukkan bahwa industri dalam negeri terus mengalami pemulihan,” kata Menperin saat menghadiri seminar web bertajuk ‘Mid-Year Economic Outlook 2020’ di Jakarta, Selasa.

Meningkatnya PMI, lanjut Menperin, dapat menjadi indukator bahwa perekonomian Indonesia mulai mengalami pemulihan setelah terdampak pandemi COVID-19.

Menteri Agus optimistis bahwa PMI manufaktur Indonesia dapat kembali ke titik tertinggi seperti pada Februari 2020 yang angkanya mencapai 51,9.

Selain PMI, indikator yang yang juga menjadi tolok ukur

pulihnya sektor industri dan ekonomi adalah meningkatnya nilai investasi industri sebesar 24 persen pada semester I/2020 menjadi Rp129 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana angkanya Rp104,6 triliun.

“Ini mengagetkan, perkembangan yang sangat positif. Tentu dengan adanya investasi yang meningkat mudah-mudahan itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita untuk ekonomi pulih kembali,” ujar Menperin.

Menperin menambahkan, pemerintah juga sudah menerbitkan beberapa kebijakan dan memberikan insentif , baik fiskal maupun non-fiskal, dan Kemenperin berupaya untuk menjaga pertumbuhan industri di masa pandemi melalui beberapa cara.

Di antaranya, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, dan mengeluatkan SE Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan

Jakarta – Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wien Kusharyoto mengatakan hingga saat ini ada sebanyak 27 kandidat vaksin dari 165 vaksin yang dikembangkan di dunia dan masuk dalam uji klinis tahap 1-3.

“Dari 165 vaksin ini, 27 sudah masuk dalam tahap uji klinis pada manusia mulai tahap 13,” kata peneliti dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI Wien Kusharyoto dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Selasa.

Wien menuturkan target dari pengembangan vaksin adalah mendapatkan vaksin yang efektif, aman dan bermanfaat dalam melindungi sebagaian besar masyarakat dari kemungkinan terjangkit COVID-19.

Wien mengatakan tantangan lain dalam vaksinasi COVID-19, memproduksi, mengalokasikan dan mendistribusikan vaksin sehingga bisa diakses seluruh masyarakat dunia.

Wien juga mengatakan perlu menyakinkan publik terutama yang masih antivaksinasi atau memiliki keraguan terhadap vaksin COVID-19. Jika vaksin COVID-19 sudah ditemukan,

mereka diharapkan mau menggunakan vaksinasi tersebut.

Wien menjelaskan ada lebih dari 165 vaksin COVID-19 yang sedang dikembangkan di dunia, sebagian besar masih dalam tahap praklinis.

Vaksin dari AstraZeneca dan Universitas Oxford di Inggris merupakan vaksin yang berbasis chimpanzee adenovirus dan kini akan masuk uji klinis tahap III Wuhan Institute of Biological Products Co., Ltd mengembangkan vaksin berbasis virus yang tidak diaktifkan dan saat ini dalam tahap uji klinis III. Vaksin Sinovac dari China juga masuk uji klinis tahap III. Agustus ini rencananya akan mulai uji klinis tahap III di Indonesia. Uji klinis tahap III juga dilakukan di Brasil dan Bangladesh.

Vaksin buatan Moderna yang berbasis vaksin mRNA akan masuk tahap III dan sudah mulai registrasi sukarelawan.

Uji klinis adalah studi sistematik terhadap berbagai intervensi medis yang dilakukan pada manusia untuk melihat efektivitas dan efek samping yang mungkin ditimbulkan

(Biro Pers Setpres)

(ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

(ANTARA/HO-Humas Kementerian Perindustrian/pri)

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kanan) berbincang dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati (kiri) ketika melakukan kunjungan kerja di Pertamina Refinery Unit II Dumai, Provinsi Riau, Rabu (15/7/2020).

Masyarakat COVID-19.

Terakhir, mengeluarkan SE Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewajiban Pelaporan Bagi Pe-

rusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang Memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri.

(ANTARA/Shutterstock/am)

Ilustrasi - Peneliti berupaya menciptakan vaksin virus corona. dari pemberian vaksin.

Dalam uji klinis, dipelajari juga absorpsi, distribusi, metabolisme,dan ekskresi dari bahan farmasi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia agar didapat informasi tentang efikasi dan keamanan dari produk farmasi tersebut.

Pada uji klinis fase I, dilakukan uji keamanan dan imunogenisitas vaksin pada beberapa orang yang risiko rendah umumnya orang dewasa muda yang sehat untuk menguji tol-

erabilitas terhadap vaksin.

Uji klinis fase II dimaksudkan untuk memantau keamanan vaksin, potensi munculnya efek simpang, respons imun, menentukan dosis optimal dan jadwal pemberian vaksinasi.

Uji klinis fase III bertujuan untuk melihat efikasi vaksin, dalam mencegah penyakit yang ditargetkan dan pengamatan lebih jauh tentang keamanan vaksin dengan melibatkan populasi yang lebih beragam dan jangka waktu yang lebih panjang.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 30 Juli 2020

Karantina Mandiri Sebelum Tes SKB PESERTA CPNS yang ikut tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Lombok Barat (Lobar) harus memenuhi persyaratan untuk bisa ikut tes. Di antaranya, para peserta harus menunjukkan bukti bebas Covid-19 dibuktikan dengan surat keterangan sehat (hasil rapid test). Peserta yang positif Covid-19 tidak bisa ikut tes dan dinyatakan langsung gugur.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Lobar, Suparlan, S.Sos., dikonfirmasi Rabu (29/7) menjelaskan terkait pelaksanaan tes SKB (Suara NTB/her) sudah ada Standar OperaSuparlan sional Prosedur (SOP) dan petunjuk pelaksanaan - petunjuk teknis (juklak-juknis). Pihaknya pun sudah menerima SOP tersebut. SOP ini pun sudah dibahas bersama dengan BKD se-Indonesia. “Sudah ada ketentuan (SOP) dari pusat, jadi peserta yang positif Covid-19 itu tidak boleh ikut tes dan dinyatakan gugur,” tegasnya.

Beberapa hal yang diatur dalam SOP itu yakni pada pelaksanaan tes nanti bagi peserta yang memiliki suhu tubuh tinggi, di atas 37,3 derajat Celcius dipisahkan dengan peserta lain. Peserta juga, jelas dia harus menyerahkan hasil rapid test pada saat sebelum tes. Rapid test ini sebagai bukti bahwa peserta tersebut dinyatakan bebas Covid-19.

“Mencegah itu (kemungkinan terpapar covid-19) kami sarankan sebelum dilakukan pelaksanaan tes agar para peserta melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing, itu untuk jaga-jaga,” sarannya. Beberapa kelengkapan yang harus dibawa pada saat tes, yakni kartu peserta, KTP asli, kalau tidak punya e KTP harus menunjukkan suket asli ditambah surat keterangan sehat berupa hasil rapid test.

Ketika ditanya, persyaratan baru ini tidak akan menimbulkan gejolak, karena peserta positif Covid-19 tidak diberikan toleransi tes susulan, Suparlan mengaku tidak akan terjadi. Alasannya, karena hal ini keputusan pemerintah pusat bukan sepihak. Apalagi ini tujuannya untuk saling menjaga dan menyelamatkan satu sama lain.

Ia menambahkan untuk pelaksanaan tes SKB diperkirakan bulan September. Pelaksanaan tes yang awalnya dilakukan di kantor pemda, dialihkan ke UPT BKN di Mataram. Pengalihan tempat tes ini pun sudah pasti, karena mendapatkan persetujuan dari BKN Regional Denpasar dan Pemda Lobar sendiri. Pengalihan tempat tes ini selain memudahkan BKD juga untuk hemat anggaran. Karena untuk biaya pelaksanaan tes ditanggung oleh BKN. Begitu juga tempat dan perangkat disiapkan oleh BKN. (her)

Kasus Perkawinan Usia Anak di Lotim Masih Cukup Tinggi Selong (Suara NTB) Jumlah kasus perkawinan usia anak di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diklaim masih cukup tinggi. Kondisi tersebut dapat dilihat dari rata-rata usia 15 sampai 20 tahun perempuan yang melahirkan cukup tinggi. Hal ini disampaikan, Kepala Dinas P3AKB Lotim, drg. Asrul Sani, Rabu (28/7).

Akan tetapi, tingginya kasus perkawinan usia anak itu tidak dibarengi dengan kepatuhan masyarakat dalam melapor. Jumlah kasus yang terlapor terkesan minim yaitu untuk pertahun yang terlapor di bawah lima kasus. Hal ini berdasarkan rekomendasi dari Kemenag dan Pengadilan Agama.

“Penyebab dari terjadinya perkawinan usia anak oleh multi faktor, mulai suka sama suka, kecelakaan, faktor lingkungan dan berbagai faktor lainnya,”terang Adapun dampak yang terjadi dari perkawinan usia anak ini berupa perceraian hingga faktor kesehatan yang mengancam keselamatan dari perempuan tersebut. Pasalnya dari berbagai segi belum siap menjadi seorang istri dan ibu. “Kalau perempuan, risiko ketika hamil, melahirkan hingga pertumbuhan anak akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya,”jelasnya.

Terkait hadirnya kampung KB di sejumlah dusun berjumlah 43 kampung KB hanya bersifat penggerakan untuk mendorong masyarakat agar ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga dapat berkembang. Artinya secara spesifik belum mengarah pada menekan terjadi perkawinan usia anak.

Termasuk dari kalangan millenial dan zilenial yang dirangkul untuk menjalankan program berupa generasi berencana, pik-R. Namun belum banyak yang dapat disentuh dari berbagai keterbatasan yang ada. Sementara, idealnya usia perkawinan untuk perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. (yon)

IPeKB Gelar Baksos di Wanasaba Selong (Suara NTB) Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahunnya ke 13, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Lombok Timur (Lotim), Rabu (29/7) menggelar bakti sosial (baksos) di Desa Mamben Lauq, Bebidas, Dasan Baru dan Jineng Kecamatan Wanasaba.

Hadir dalam kegiatan baksos dihadiri langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), drg. Asrul Sani, pengurus IPeKB NTB dan Lotim. Kegiatan baksos ini digelar dengan memberikan bantuan paket sembako, bantuan sarana dan prasarana kebersihan.

Di tengah situasi pandemi ini, para penyuluh KB ini juga ikut mengingatkan warga-warga di wilayah Kecamatan Wanasaba untuk tetap waspada Corona Virus Disease (Covid-19). Selain itu, tetap jaga kebersihan dan menerapkan protokol kesehatan setiap hari.

Penyuluh KB Lotim ini juga mengingatkan tentang stunting, kesehatan reproduksi dan penggunaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Kepada para kader digelar pembinaan keluarga dan balita dan mensosialisasikan tumbuh kembang dan pola asuh anak yang baik.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala DP3AKB, Asrul Sani mengatakan, Kecamatan Wanasaba termasuk wilayah binaan DP3AKB tentang stunting dan Covid 19. Para penyuluh KB diharapkan tetap bisa berada di garda terdepan untuk menyukseskan program pemerintah di bidang KB. Sebanyak 126 tenaga penyuluh KB se Kabupaten Lotim diharapkan juga untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya mengenai kelompok-kelompok kegiatan (poktan). Penyuluh harus menguasai wilayah tempat sasarannya, sehingga program KB bisa sukses.

Diperlukan juga untuk terus memperbaharui data secara berkala, mulai dari data kependudukan, pasangan usia subur (PUS) serta kepesertaan KB. Para penyuluh ini diminta terus menjalin kerjasama yang baik dan koordinasi dengan semua sektor terkait. (rus/*)

(Suara NTB/rus)

SERAHKAN BANTUAN - Kepala DP3AKB Lotim, Asrul Sani menyerahkan bantuan kepada warga Wanasaba, Rabu (29/7).

Halaman 4

Aplikasi Laporbup Lotim Belum Maksimal Selong (Suara NTB) Aplikasi layanan pengaduan masyarakat Lombok Timur (Lotim), Laporbup belum berjalan secara maksimal. Hal ini diakui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Lotim, Ahmad Masfu kepada Suara NTB, Rabu (29/7).

Menurutnya, aplikasi yang dimiliki Lotim ini belum tersambung dengan jaringan Lapor pada Sekretariat Wakil Presiden. Sesuai peraturan menteri dalam negeri, diakui semua daerah termasuk

Lotim diwajibkan memiliki aplikasi layanan pengaduan secara online. Lotim kemudian membuat Laporbup. Adminnya langsung di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian serta ajudan.

Lotim sudah menyiapkan layanan Short Massage Service (SMS) gateway. Sejauh ini katanya sudah cukup banyak yang mengajuan keluhan dan laporan terkait dengan banyak persoalan lingkup

Pemkab Lotim.

Tugas petugas admin dan ajudan Bupati mensortir mana saja pengaduan-pengaduan yang perlu menjadi atensi dari Bupati. Disebut, semua pengaduan yang masuk ke Laporbup ini menjadi dasar bupati mengambil kebijakan.

Disebut, aplikasi Lapor itu sebagian besar daerah-daerah isudah terkoneksi dengan sek-

retariat wapres. Aplikasi ini katanya bisa diunduh melalui layanan play store. Semenjak kemunculannya akhir tahun 2019 lalu, sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan bupati berdasarkan pengaduan masyarakat. Ke depan diupayakan akan dikoneksikan dengan jaringan di tingkat atas.

Dengan demikian responsnya terhadap semua masalah yang ada bisa lebih cepat. (rus)

Dampak ’’Refocusing’’, Serapan Anggaran OPD Se-KLU Rendah

(Suara NTB/her)

MUTASI - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengambil sumpah ratusan pejabat yang dimutasi, Rabu (29/7).

Bupati Lobar Kembali Geser Sejumlah Pejabat Giri Menang (Suara NTB) Di masa pandemi ini, Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid sudah melakukan beberapa kali mutasi. Beberapa bulan lalu, bupati memutasi para pejabat eselon II, III dan IV. Baru beberapa bulan para pejabat eselon III, IV ini menempati jabatan mereka kembali dimutasi, Rabu (29/7). Sebanyak 196 pejabat dimutasi, ada yang digeser sejajar, promosi dan pengukuhan.

Dalam mutasi yang dilakukan Bupati, dihadiri Wakil Bupati Hj Sumiatun dan Sekda Dr. H. Baehaqi tersebut, beberapa pejabat yang sebelumnya dimutasi beberapa bulan lalu terlihat ikut. Bahkan beberapa di antaranya mengeluhkan, karena terlalu cepat dimutasi, padahal baru men-

empati jabatan baru. Padahal mereka belum menunjukkan kinerja. Di posisi baru, mereka mesti melakukan penyesuaian kembali di tempat tugas baru.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM) Lobar, Suparlan menerangkan jumlah pejabat yang dimutasi sebanyak 196, terdiri dari 151yang dilantik dan 45 pengukuhan. Dengan rincian eselon II b sebanyak 5 orang, IIIa sebanyak 23 orang, III b sebanyak 30 orang, IVa 114 orang, dan eselon IVb 24 orang.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan pelantikan, mutasi, promosi dan demosi adalah suatu yang biasa. Sama dengan semua sisi kehidupan yang lain. Mutasi ini akan bermanfaat kalau dimaknakan

positif, sebagai tantangan dan motivasi untuk bisa berbuat yang lebih baik ke depan. “Kalau dimaknakan negatif, itu bisa menjadi bencana bagi kita semua. Karena itu saya mengajak mari kita maknakan mutasi ini dari sisi positif,” imbuh dia.

Lebih-lebih disaat Covid-19 ini diketahui bersama, anggaran di realokasi dan refocusing, bahkan dampaknya beberapa OPD tidak memiliki kegiatan program karena dari sisi anggaran tidak mencukupi. “Mari ini dijadikan sebagai tantangan, tetap berkreasi dan melaksanakan semua tugas dan kewajiban kita. Karena pada hakekatnya kita ini pelayan masyarakat, kita layani mereka. akan sangat baik kalau melebihi apa yang menjadi kewajiban kita”tutup dia. (her)

Bertambah, Pasien Positif Covid-19 di Loteng Praya (Suara NTB) Jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga Rabu (29/7) tercatat sebanyak 30 orang. Jumlah ini bertambah sebanyak enam kasus baru pada Selasa (28/7) malam. Satu di antaranya bayi berusia empat bulan asal Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya.

“Kalau sebelumnya, kita (Loteng, red) berada di posisi lima di NTB sebagai daerah dengan jumlah pasien yang masih terkonfirmasi positif terbanyak. Tapi kemarin (Selasa) ada tambahan pasien baru sebanyak 6 orang. Sehingga sekarang kita naik ke posisi empat,” ujar Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT dengan nada prihatin, Rabu siang.

Berbicara di hadapan warga Desa Bonder Kecamatan Praya Barat saat touring kunjungan kampung sehat dan sosialisasi Covid-19, Suhaili mengatakan, Loteng kini hanya berselisih dua kasus dengan Kabupaten Sumbawa dengan 28 orang pasien yang masih positif. Hal itu menandakan kalau pademi Covid-19 belum usai dan Loteng termasuk daerah yang berisiko tinggi menjadi tempat penyebaran Covid-19.

Mengingat, secara geografis Loteng diapit oleh tiga daerah yang masuk daerah dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi di NTB, mulai Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) serta Lombok Timur (Lotim), sehingga

(Suara NTB/kir)

SOSIALISASI - Sosialisasi Kampung Sehat oleh Bupati Loteng H. M. Suhaili FT bersama jajaran Forkopimda, Rabu (29/7). masyarakat Loteng termasuk masyarakat yang rentan terpapar virus corona tersebut.

Jadi tidak ada cara lain untuk mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di daerah ini, masyarakatnya harus disiplin menjalankan protokol Covid-19.

Mulai dari menjaga jarak, sering cuci tangan, tidak melakukan kontak fisik langsung serta selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah.

Kewaspadaan tinggi terhadap potensi penyebaran Covid-19 harus diterapkan.

Mulai dari diri sendiri, keluarga hingga lingkungan sekitar. Karena yang namanya Covid-19 sekarang ini kebanyakan tidak bergejala dan tiba-tiba saja sudah terjangkit virus tersebut. “Kalau ada gejalannya mungkin bisa ce-

pat kita tangani. Tapi yang terjadi sekarang, justru banyak pasien Covid-19 yang tidak ada gejalanya,” ujarnya.

Data Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Loteng menyebutkan, pasien Covid-19 baru tersebut Ny. NRU, (32) warga Kelurahan Praya, Tn. RB (32) penduduk Desa Durian Kecamatan Janapria, Ny. SW (47) asal Desa Mujur Kecamatan Praya Timur serta Ny. R (51) warga Kelurahan Prapen Praya.

Ditambah ZNF (4 bulan) dan Tn. M (31) asal Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya. Untuk Orang Tanpa Gejala (OTG) masih ada 66 orang. Sedangkan Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak tiga orang. Sementara Pasien Dalam Pengawasan (PDP) saat ini sudah nol atau tidak ada. (kir)

Tanjung (Suara NTB) Belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada semester I -2020 terendah dibandingkan 10 Pemda di NTB. Angkanya sebesar Rp 240-an miliar atau 28,66 persen dari pagu pascarefocussing sebesar Rp 839 miliar lebih.

Terhadap kondisi itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KLU memberi alasan. Pertama, belanja-belanja lain di instansi yang mengelola dana BOS dan BLUD (Puskesmas dan RSUD) belum masuk dalam perhitungan. Kedua, BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah selektif dalam mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada Bank NTB Syariah.

“Faktornya itu, karena ada dana BOS dan dana BLUD yang belum dilaporkan dalam pembukuan. Selanjutnya kita juga sedang merestrukturisasi peruntukan dana berkenaan dengan sumber anggaran,” jawab Kepala BPKAD KLU, Sahabudin, M.Si., melalui Sekretaris BPKAD, Adi Wibawa, S.Pt., Rabu (29/7). Pada penyebab pertama, BPKAD optimis persentase realisasi akan bertambah apabila BOS dan dana BLUD yang dikelola puskesmas dan RSUD terlaporkan.

Sementara pada alasan kedua, restrukturisasi anggaran dilakukan menyesuaikan dengan arahan Kementerian Keuangan.

Pasalnya belanja OPD sesuai pagu awal banyak bergeser akibat refocusing beberapa waktu lalu. Faktor kedua ini, sebut Adi Wibawa, lebih mempengaruhi persentase capaian realisasi. Di mana setiap pengajuan SPM oleh OPD ke BPKAD, tidak oto-

matis disetujui melainkan disesuaikan dengan sumber dana transfer yang dilakukan secara bulanan oleh Menkeu melalui DJPB wilayah NTB. “Itu yang sedikit membuat macet. ada dana yang sumbernya DBH, DAU dan DID. Itu yang kita selaraskan dengan OPD. Ada juga belanja yang dananya bersumber dari PAD, sedangkan di saat bersamaan PAD tidak mencapai target,” jelasnya Adi didampingi Kabid Anggaran, Mawardi.

BPKAD mengakui ada beberapa SPM yang belum dibayar karena masih menunggu kejelasan transfer dari sumber pendanaan. Kebanyakan belanja OPD bergantung pada DAU, namun setelah ditelisik oleh BPKAD perbandingan dengan belanjanya tidak berimbang.

“Yang ada sumber dana jelas DAU, sementara DAU (di Kasda) sudah habis,” imbuhnya.

Mengacu pada serapan anggaran OPD, realisasi belanja terendah dipegang oleh RSUD sebesar 15 persen dari pagu yang dimilikinya (belum termasuk serapan BLUD). Kemudian Dinas Perindagkop dan UMKM 20,6 persen, BPBD sebesar 22,3 persen, BPKAD 25,3 persen (faktor belum dibelanjakannya BTT Covid , hibah dan bansos). Selanjutnya Dikes 27 persen, Dinas LH 27,8 persen, serta masih banyak dinas lain dengan serapan di bawah 50 persen.

Sementara pada OPD dengan serapan di atas 50 persen, kebanyakan berada pada OPD yang tidak mengelola anggaran teknis. Misalnya Kominfo 50,2 persen, Kecamatan Bayan 50,6 persen, Dishub 68,11 persen dan tertinggi Sekretariat DPRD 62 persen. (ari)

Bupati Minta Kasus Pernikahan Usia Anak Jadi Atensi Bersama Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy, MM., meminta kepada semua elemen untuk menaruh perhatian besar terhadap masih tingginya kasus kematian anak di daerah ini. Pasalnya, terjadinya pernikahan usia anak ini dapat memicu permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat. Tak terkecuali terhambatnya peningkatan IPM. Demikian disampaikan bupati pada acara yang berlangsung di halaman Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lotim, Rabu (29/7). Bupati menekankan posisi jajaran Kemenag utamanya dalam pencegahan perkawinan usia dini yang angkanya masih tinggi di Lotim cukup strategis. Ia meminta agar jajaran terdepan seperti penghulu dapat mencegah perkawinan usia dini dengan melaporkan setiap kasus kepada aparat penegak hukum.

“Pernikahan usia dini menjadi salah satu kasus yang masih tinggi di Lombok Timur di samping kasus stunting, dan gizi buruk yang dapat berimbas pada kualitas sumber daya manusia,” terang bupati.

Hal senada juga diakui Kepala Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana (DP3AKB) Lotim drg. Asrul Sani. Diakuinya, Jumlah kasus perkawinan usia anak di Lotim diklaim masih cukup tinggi. Kondisi tersebut dapat dilihat dari rata-rata usia 15 sampai 20 tahun perempuan yang melahirkan cukup tinggi.

Namun, tingginya kasus perkawinan usia anak itu tidak dibarengi dengan kepatuhan masyarakat dalam melapor.

Jumlah kasus yang terlapor terkesan minim yaitu untuk per tahun yang terlapor di bawah lima kasus. Hal ini berdasarkan rekomendasi dari Kemenag dan Pengadilan Agama.

“Penyebab dari terjadinya perkawinan usia anak oleh multi faktor, mulai suka sama suka, kecelakaan, faktor lingkungan dan berbagai faktor lainnya,”terangnya.

Adapun dampak yang terjadi dari perkawinan usia anak ini berupa perceraian hingga faktor kesehatan yang mengancam keselamatan dari perempuan tersebut. Pasalnya dari berbagai segi belum siap menjadi seorang istri dan ibu. “Kalau perempuan, risiko ketika hamil, melahirkan hingga pertumbuhan anak akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya,”jelasnya. (yon)

Deklarasi Joda Akbar Tunggu Rekomendasi Partai Tambahan Tanjung (Suara NTB) Usai memastikan memperoleh rekomendasi dari 3 partai politik (parpol) yakni PKS, PKB dan Gerindra, Tim Pemenangan bakal Paslon H. Djohan Sjamsu, SH -Danny Karter Febrianto Ridawan, ST. M.Eng., optimis mendapat tambahan kursi koalisi pengusung. Beberapa parpol yang disikapi optimis akan mengarahkan dukungan kepada pasangan dengan jargon Joda Akbar itu seperti Nasdem, PDI-P, Golkar dan PBB. “Deklarasi belum, karena kita masih menunggu rekomendasi Golkar, PBB dan Nasdem. Sudah ada upaya ke arah itu,” ujar Sekretaris DPC PKB KLU, Adam Malik, S.IP., Rabu (29/7).

Anggota DPRD KLU itu memastikan, Deklarasi Joda

Akbar sudah disiapkan, namun belum dapat dilaksanakan, karena beberapa partai tersebut akan mengeluarkan rekomendasi dalam waktu dekat.

Adam menilai, rekomendasi dan SK yang dikeluarkan DPP partai pengusung kepada Joda Akbar sangat strategis. Mengingat persaingan memperoleh dukungan cukup ketat. Di samping itu, waktu pendaftaran bagi bakal calon di KPUD sudah semakin mendekati. Pihaknya pun sedang fokus menyiapkan administrasi yang diperlukan.

“Kita sangat yakin Nasdem, PDI-P dan Golkar akan ikut mengusung Joda. Dari komunikasi politik yang kita lakukan, SK dukungan akan keluar Agustus,” ucapnya.

Terpisah, Ketua DPC PKB

KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., mengamini akan adanya tambahan dukungan dari parpol pengusung. Baginya, banyaknya dukungan parpol pengusung nantinya tidak hanya bermakna banyaknya teman berpikir dan bekerja. Tetapi juga adanya kepercayaan politis dari parpol sebagai wakil suara rakyat dalam menjatuhkan bakal calon pemimpin.

“Kepercayaan dari parpol sama dengan kepercayaan dari rakyat. Tentu, kepercayaan itu menjadi motivasi tersendiri bagi saya selaku bakal calon,” ucapnya.

Sebagai mantan Bupati pertama Lombok Utara, Djohan mengaku tidak banyak akan membuat program yang ia sebut iming-iming. Program yang diusungnya ke depan, lebih dekat kepada sosial dan

(Suara NTB/ari)

POSE BERSAMA - Bakal Calon Bupati KLU H. Djohan Sjamsu - Danny Karter Febrianto Ridawan pose bersama sejumlah pengurus parpol dari Gerindra, PKS dan PDIP. ekonomi warga. “Saya tidak bisa berjanji menciptakan 10.000 pengusaha muda, tidak bisa memberi iming-im-

ing 3 juta per orang. Tapi program saya akan lebih dekat dengan persoalan masyarakat,” tandasnya. (ari)

SUARA NTB Kamis, 30 Juli 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

27.843 Jiwa Terdampak, Kabupaten Bima Siaga Darurat Kekeringan Bima (Suara NTB) – Kabupaten Bima kini berstatus siaga darurat bencana kekeringan, menyusul banyaknya warga yang terdampak kekeringan. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, ada 27.843 jiwa yang terdampak.

Penetapan status ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bima, tentang penetapan status keadaan siaga darurat penanganan kekeringan di wilayah Kabupaten Bima

tahun 2020 dengan nomor : 188.45/435/06.23 Tahun 2020.

“Penetapan status ini berlansung selama 85 hari yang terhitung sejak 8 Juni sampai dengan 31 Agustus 2020,”

kata Kepala BPBD Kabupeten Bima melalui Kasubid Kedaruratan dan Logistik, Bambang Hermawan S.Sos, Rabu (29/7).

Lebih lanjut Bambang mengatakan, waktu penetapan 85

hari tersebut, bisa saja diperpendek atau diperpanjang. Hal itu kata dia, akan disesuikan dengan kebutuhan penanganan darurat bencana di lapangan.

“Status ini tergantung waktu penanganannya di lapangan. Bisa saja diperpanjang dan kemungikan diperpendek,” katanya.

Ia menyebutkan, bencana kekeringan yang melanda Kabu-

paten Bima di 36 Desa yang tersebar 10 Kecamatan, dengan jumlah yang terkena dampak yakni sebanyak 5.625 Kepala Keluarga (KK). “Totalnya ada 27.

843 jiwa yang terdampak bencana kekeringan ini,” katanya.

Ia mengaku wilayah di Kabupaten Bima yang setiap tahun mengalami bencana kekeringan seperti Samili, Kalampa dan Waduwani Ke-

Distanbun Dompu Belum Dapat Laporan Soal Lahan Kekeringan Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Dompu, Ilham, SP, memastikan belum ada lahan pertanian yang terdampak kekeringan pada musim kemarau pertengahan tahun ini. Hal itu mengingat tak ada laporan masuk dari tiap koordinator hama penyakit di delapan kecamatan. Langkah antisipasi sudah jauh-jauh hari dilakukan dengan pemanfaatan sumur bantuan dari pemerintah. “Jadi setiap ada kekeringan baik 30 are, 1 hektar maupun 10 hektar itu (Suara NTB/ist Ilham) tetap dilaporkan, tapi belum Ilham ada sampai sekarang,” ungkapnya saat ditemui wartawan di Kantor Bupati.

Kendati belum ada lahan pertanian terdampak bencana tahun tersebut, langkah antisipasi terus dilakukan. Salah satunya dengan mempersiapkan sumur dalam, sumur dangkal dan menyerahkan bantuan pompa air pada titik-titik rawan kekeringan. Pun intens melakukan peremjaan terhadap pompa penyedot air yang usianya sudah cukup lama, seperti misalnya mesin 11 PK di So Cumpa Kelurahan Kandai II. Tambahan mesin baru dengan sumber dana APBN, lanjut dia, ada enam unit dengan titik pemasangan pada daerah aliran sungai Wawonduru, Tanju dan beberapa area lain di beberapa kecamatan. “Insya Allah kaitan dengan ancaman ektrimnya kekeringan kita bisa kurangi dampaknya sekarang,” ujarnya.

Sementara disinggung tingkat serangan hama penyakit, Ilham mengatakan, untuk musim tanam ini tingkat serangannya belum melebihi angka 10 persen, itu artinya komoditas pertanian terutama padi masih dalam kondisi aman dan kecil kemungkinan membuat hasil produksi berkurang. “Sejauh ini kita bisa dikatakan masih dalam kondisi aman-aman saja, karena hama penyakit juga masih dibawah 10 persen,” tandasnya. (jun)

ganan. “Upaya penanganan kekeringan yang kita lakukan mendistribusikan air bersih sebanyak 5.000 liter perdesa,” ujarnya.

Selain itu tambah dia, penetapan status siaga kekeringan tersebut juga telah dilaporkan kepada BPBD Provinsi NTB, dengan harapan agar memproyeksikan kebutuhan penanganan kekeringan jangka pendek dan panjang. (uki)

KSB Dapat DID Tambahan Rp13,446 Miliar

Tahun 2020, Dinas PRKP Sumbawa Tangani 1.047 RTLH Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 1.047 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ditangani Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Sumbawa tahun 2020 ini. Penanganan RTLH ini tersebar di masing-masing desa yang ada di kabupaten Sumbawa.

“Kita perkirakan tahun 2020 ini 1.000 lebih RTLH yang tertangani,” kata Kepala Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kabid Bangunan Gedung dan Perumahan, Zubhan, S.T. (Suara NTB/ist) Dijelaskannya, bantuan Zubhan RTLH ini anggarannya dialokasikan dari beberapa sumber. Pertama dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut ada dua yakni BSPS reguler 200 unit dan BSPS strategis 150 unit. Kemudian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi 452 unit. Begitu juga dari APBD 2 yang rusak ringan sekitar 200 unit lebih ditambah dengan pokir dari anggota DPRD. “Bantuan ini untuk mengurangi jumlah RTLH yang ada di Kabupaten Sumbawa,” terangnya.

Sejauh ini, kata Zubhan, untuk BSPS reguler progresnya sekitar 80 persen sampai 90 persen yang sudah terlaksana. Kemudian BSPS strategis sudah pencairan tahap pertama 30 persen lebih. Sedangkan bantuan APBD 2 dalam proses penyusunan profosal untuk verifikasi di lapangan. Sementara yang bersumber dari DAK Afirmasi sedang dilakukan verifikasi di lapangan.

Adapun target penanganan RTLH ini, sudah ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa. Dari tahun pertama hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan yang sekarang, ditargetkan sebanyak 2.500 RTLH tertangani. “Dalam RPJMD, 500 unit rumah pertahun (ditangani red). Alhamdulillah kita setiap tahunnya Dinas PRKP Bidang Perumahan menangani RTLH lebih dari target,” jelasnya.

Diungkapkannya, berdasarkan Basis Data Perumahan (BDP) tahun 2018, RTLH di Kabupaten Sumbawa lebih kurang 27 ribu. Dari data ini, pihaknya kemudian melakukan validasi data antara BDP dan data RTLH yang ada di desa. “Jadi yang mendapatkan bantuan RTLH di Kabupaten Sumbawa, kita menggunakan BDP dan data RTLH yang ada di desa,” bebernya.

Terhadap desa yang mendapatkan bantuan perumahan, pihaknya sudah menyodorkan data BDP. Pihak desa disarankan untuk melakukan updating data, untuk mengetahui adanya perubahan dari data yang ada di BDP. Misalnya ada yang sudah meninggal dunia, pindah tempat, sudah membangun rumah, serta ada yang dimasukkan dalam kategori sudah mendapatkan bantuan sebelumnya. Sehingga jumlah RTLH yang ada dalam BDT dimungkinkannya sudah berkurang. “Yang 27 ribu itu kemungkinan besar sudah berkurang. Kita sedang dalam proses validasi data berdasarkan alokasi bantuan yang kami dapatkan. Kita tetap updating data. Bahkan kalau seandainya mempunyai anggaran lebih, kami di 2021 mempunyai rencana memvalidasi atau mengupdating BDP menjadi data base perumahan Kabupaten Sumbawa. Kita akan berkoordinasi dan melakukan pertemuan dengan pihak desa, untuk validasi data tersebut. Data RTLH yang ada di desa atau kelurahan kita sinkronkan dengan data yang ada di kabupaten. Jadi kita akan menghasilkan data yang betul-betul akurat tentang perumahan di Kabupaten Sumbawa,” pungkasnya. (ind/arn/*)

camatan Woha. Kemudian Bre dan Belo Kecamatan Palibelo. “Kemudian Desa Sanolo dan Rada Kecamatan Bolo, Desa Bajo dan Kananta Kecamatan Soromandi,” katanya.

Bambang mengaku hingga saat ini pihaknya terus mendistribusikan dan menyalurkan kebutuhan air bersih ke desadesa yang terkena kekeringan tersebut sebagai upaya penan-

(Suara NTB/ist)

PTDH – Pelaksanaan upacara PTDH di lapangan apel Polres Sumbawa, yang digelar di lapangan apel Polres Sumbawa dan dipimpin Waka Polres, Kompol Fauzan Wadi, Senin (27/7).

Satu Anggota Polres Sumbawa Dipecat

Sumbawa Besar (Suara NTB) Salah seorang anggota Polres Sumbawa berinisial MH resmi dipecat sebagai anggota Polri. Anggota berpangkat Brigadir tersebut dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) lantaran tidak pernah masuk kantor selama 41 hari.

Kapolres Sumbawa melalui Kasubbag Humas, Iptu Sumardi, S.Sos kepada wartawan, Rabu (29/7) menyampaikan, PTDH terhadap MH berdasarkan Surat Keputusan Nomor 363 /VI/2020 tanggal 30 Juni 2020. Upacara PTDH resmi digelar pada Senin (27/7) di lapangan apel Polres Sumbawa dipimpin Waka Polres, Kompol Fauzan Wadi, S.H. “Yang bersangkutan tidak pernah masuk kantor terhitung sela-

ma 41 hari berturut-turut dimulai tanggal 11 September 2019 sampai dengan 28 Oktober 2019,” ungkapnya.

Dijelaskannya, upacara PTDH tetap berlangsung meskipun tidak dihadiri oleh yang bersangkutan. Dalam moment upacara Waka Polres juga menekankan kepada anggota untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nantinya hanya akan merugikan diri sendiri dan keluarga.

“Setelah dilakukan upacara PTDH ini, Polres Sumbawa menyatakan bahwa MH bukan lagi anggota polri dan apabila MH melakukan perbuatan tidak terpuji maka hal tersebut di luar tanggung jawab institusi Polri,” terangnya.

Dibeberkannya, sebelumnya MH adalah anggota Polres

Lombok Tengah. Karena tidak pernah masuk kantor, didemosikan ke Polres Bima Kota.

Saat di Polres Bima Kota, yang bersangkutan juga melakukan pelanggaran serupa. Sehingga didemosikan kembali ke Polres Sumbawa. Namun yang bersangkutan tak kunjung berubah, akhirnya dilakukan Sidang Kode Etik Profesi Polri dengan putusan PTDH di Polres Sumbawa. “Sebelum Brigadir MH ini di PTDH, Propam Polres Sumbawa sudah berusaha untuk melakukan upayaupaya pendekatan agar MH mau masuk kantor dan kembali melaksanakan tugas.

Namun tetap saja tidak ada kemauan dari diri MH untuk berubah, dan terpaksa harus dilakukan pemberhentian,” pungkasnya. (ind)

Belajar Daring Masih Terkendala Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa Barat, mengaku masih memiliki kendala dalam penerapan proses pembelajaran menggunakan metode Dalam Jaringan (Daring). Masalah utama yakni sangat terbatasnya alat komunikasi atau ponsel yang dimiliki para siswa serta masih adanya daerah yang belum memiliki jaringan telekomunikasi.

“Memang hasil evaluasi kami terkait pembelajaran Daring masih banyak kendala yang kita temui di lapangan. Akibatnya banyak siswa kita yang tidak belajar karena terbatasnya sarana yang dimiliki,” ungkap Kepala Dinas Dikbud, Drs. H. Mukhlis M.Si kepada Suara NTB, Rabu (29/7).

Ketersediaan perangkat keras terutama siswa di sekolah tingkat dasar menjadi salah satu masalah dalam penerapan sekolah Daring di wilayah setempat. Belum lagi sekolah-sekolah yang berada di pelosok kabupaten juga menjadi persoalan untuk bisa menerapkan hal itu. Jangankan untuk bisa mendapatkan jaringan internet, untuk bisa melakukan komunikasi melalui sambungan telpon juga belum tentu bisa maksimal.

“Memang banyak masalah di penerapannya, tetapi kita tidak punya cara lain apalagi kondisi KSB masih zona merah covid-19,” timpalnya. Sebut saja di desa Mataiyang, Rarak Ronges dan beberapa desa lainnya yang masih terkendala jaringan telekomunikasi.

Khusus untuk sekolah yang

berada di lokasi tersebut, pihaknya mengaku sudah menyiapkan strategi khusus salah satunya dengan pola kunjungan ke rumah para siswa. Hanya saja tidak semua sekolah bisa menerapkan hal tersebut secara maksimal karena beberapa pertimbangan. Maka dari itu, pihaknya meminta kepada sekolah untuk bisa lebih bijak menyikapi semua kendala yang terjadi di lapangan.

Sehingga proses belajar mengajar di tengah pandemi covid-19 bisa berjalan optimal tanpa ada kendala. “Kami berharap sekolah bisa lebih bijak ketika menemukan kendala di lapangan. Supaya tidak ada siswa yang tidak belajar, karena jika tidak ada kebijakan maka siswa yang akan dirugikan,” pungkasnya. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendapat suntikan dana segar dari pemerintah pusat. Melalui Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan 2020, Pemda KSB berhak mendapat dana sebesar Rp13.446.531.000.

DID Tambahan yang diterima Pemda KSB ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor : 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, tanggal 16 Juli lalu.

Dalam PMK itu KSB berhak mendapat DID Tambahan setelah dianggap sebagai salah satu daerah yang berhasil melaksanakan penanganan pencegahan pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) berdasarkan penilaian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNP) selaku Gugus Tugas Penanganan Covid19 tingkat nasional.

Kabid Pendapatan Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) KSB, Nurullah membenarkan, adanya tambahan anggaran baru untuk APBD tahun ini melalui DID Tambahan. Dana sebesae Rp13 miliar lebih itu diperoleh KSB atas prestasi kerjanya melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

“Benar ada tambahan. DID itu kan semacam reward (penghargaan) pusat ke daefah. Dan

kita dianggap berhasil terkait penanganan Covid-19 dalam hal ini,” terangnya kepada wartawan, Rabu (29/7).

Ia menjelaskan, penggunaan DID tambahan itu diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah di tengah pandemi Covid-119. Karena itu sesuai petunjuk Kemenkeu, Pemda KSB akan mengarahkan penggunaan DID Tambahan ini untuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), koperasi dan pasar tradisional.

“Tentunya juga mendanai kelanjutan penanganan Covid-19, baik di bidang kesehatan maupun penanganan dampak sosialnya,” urai Nurullah.

Dengan suntikan DID Tambahan itu, kini pendapatan daerah dalam rancangan APBD Perubahan yang tengah dibahas oleh pemerintah dan DPRD setempat mengalami perubahan. Dari sebelumnya Rp. 998.381.159.786 menjadi Rp. 1.011.827.690.786. Menurut Nurullah penambahan itu secara otomatis dapat mengembalikan posisi APBD KSB tahun ini dapat tetap bertahan di atas Rp1 triliun sesuai target pemerintah.

“Kalau tidak salah dalam dokumen KU-PPAS yang sudah ditandatangani bupati dengan DPRD nilai total APBD kita di anggaran perubahan ini di posisi Rp. 1, 051 triliun lebih,” pungkasnya. (bug)

Tak Dapat Bantuan, Pemilih Tolak Coklit Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa masih terus melakukan monitoring dan supervisi dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap daftar pemilih, di semua desa di Sumbawa. Sementara ini, KPU menemukan sejumlah masalah di lapangan. Salah satunya, pemilih yang menolak coklit karena tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah desa.

Sebagaimana disampaikan Komisioner KPU Sumbawa, M. Kaniti, saat ini, tersisa 3 kecamatan lagi yang belum sampat dimonitor. Yakni. Kecamatan Lantung, Ropang dan Batulante. Pada semua proses, di tingkat PPS hingga PPK masih ditemukan penduduk yang belum melengkapi diri dengan KTP dan KK. Ada juga pemilih yang alamatnya berbeda dengan yang tertera dalam daftar pemilih.

“Bahkan ada juga pemilih yang tidak mau dicoklit. Seperti di desa Padasuka Lunyuk. Beberapa kali pemilu tidak mau menggunakan hak pilihnya, karena selama ini tidak pernah mendapatkan ban-

tuan dari pemerintah desa setempat,”ulasnya.

Selain itu, ada pula anak yang tidak mau orang tuanya dicoklit karena sudah berusia lanjut. Namun KPU tetap meminta dilakukan pencoklitan.

Sesuai semangat KPU untuk melayani hak masyarakat.

Masalah lainnya, ada warga yang sudah lama menetap di Sumbawa, tetapi belum merubah identitas kependudukannya sebagai warga Sumbawa. Dalam hal ini, KPU telah berkoordinasi dengan Bawaslu dan Dinas Dukcapil Sumbawa agar nantinya dilakukan perekaman e KTP. Coklit terus berlanjut dan KPU tetap memantau di lapangan. Secara umum, hingga saat ini, pross coklit sudah mencapai 50 persen.

Tersisa sekitar 15 hari, karena coklit akan berlangsung hingga 13 Agustus. Untuk menuntaskannya sesuai tahapan yang ada. Bagi masyarakat yang ingin mengtahui dirinya sudah terdaftar atau belum dalam dalam daftar pemilih, bisa dicek di website www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. (arn)

Pasangan Prof Mansyur - Aris Gagal Dapat Tiket Pencalonan Dompu (Suara NTB) Pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Dompu, Prof Dr Mansyur – Aris Ansyari, ST, MT (Manis) gagal memenuhi syarat minimal dukungan calon perseorangan hasil perbaikan. Dari minimal 15.944 dukungan yang harus dipenuhi saat perbaikan, pasangan Manis hanya mampu penuhi 14.747 dukungan setelah dilakukan pengecekan 3 formulir yang diserahkan ke KPU. Keputusan ditolaknya dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan ini diputuskan KPU Dompu dalam pleno yang dipimpin langsung Ketua KPU Dompu, Drs Arifuddin dan didampingi para komisioner KPU lainnya serta diawasi Bawaslu Kabupaten Dompu, Selasa (28/7) malam.

Tim pasangan calon perseorangan tingkat Kabupaten yang menyerahkan dukungan hasil perbaikan dan ikut men-

dampingi KPU Dompu dalam pengecekan dokumen, pada saat pleno tidak terlihat hadir. Seperti Drs Nurdin dan Abdurrahman, S.Sos selaku tim Kabupaten untuk pasangan Prof Dr Mansyur – Aris Ansyari, ST, MT. Ketua KPU Dompu, Drs Arifuddin saat memimpin rapat pleno mengungkapkan, pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan persebaran pasangan calon perseorangan masa perbaikan pihaknya menghitung jumlah dokumen dukungan alsi berupa formulir Model B.1-KWK perseorangan perbaikan, mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir model B1.1-KWK perseorangan perbaikan, serta menghitung persebaran dukungan perbaikan yang tercantum dalam formulir Model B.2KWK perseorangan perbaikan.

Hasil pengecekan dari 17.283 jumlah dukungan asli berupa formulir model

(Suara NTB/ula)

DUKUNGAN - Suasana pengecekan dan penghitungan dukungan calon perseorangan perbaikan di KPU Dompu, Senin (27/7) malam.

B1.KWK perseorangan perbaikan yang diserahkan, hanya 15.115 yang dokumennya lengkap. Namun setelah dilakukan pengecekan jumlah dukungan pada formulir model B1.KWK, formulir model B1.1-KWK, dan pada formulir

model B2-KWK perseorangan perbaikan yang memenuhi syarat hanya 14.747 dukungan.

“Dukungan bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan dan sehingga dokumen dukungan bakal pasan-

gan calon perseorangan ditolak,” kata Arifuddin membacakan berita acara pleno KPU Dompu, Selasa malam.

Setelah dipastikan gagal ke pencalonan, Aris Ansyari memutuskan akan kembali mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Dompu. Ia pun menitipkan harapan agar warga di pelosok diperhatikan pemimpin Dompu kedepan.

“Back to basic (kembali ke awal). Jadi ASN yang baik,” kata Aris Ansyari, ST, MT saat dikonfirmasi Suara NTB pasca pleno KPU Dompu menolak syarat dukungan hasil perbaikan, Rabu (29/7).

Dalam status sosial medianya, Aris Ansyari mengungkapkan, pengalamannya menggalang dukungan sebagai bakal calon di jalur dukungan perseorangan. Pengalaman 5 bulan itu disebutnya sebagai pengalaman yang luar biasa, menginspirasi dan membuka cakrawala berpikirnya. (ula)

SUARA NTB Kamis, 30 Juli 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Mulai 8 Agustus

Bupati Lotim Izinkan Belajar Tatap Muka di Sekolah Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), Drs. H. M. Sukiman Azmy, MM., menegaskan akan membuka kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah per tanggal 8 Agustus mendatang. Meski masih berisiko terjadinya penyebaran Covid-19, kebijakan yang diambil ini untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dalam mengenyam dunia pendidikan.

“Kita tidak boleh berlarutlarut dalam ketidakpastian.

Per tanggal 8 Agustus 2020, saya akan masukkan siswa untuk menggelar KBM secara tatap muka di sekolah,” terang bupati dalam acara peresmian musala dan kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) NTB di halaman

Kemenag Lotim, Rabu (29/7).

Menurut bupati, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemda Lotim dalam mencegah terjadinya penularan Covid-19. Di antaranya berupa rapid test berbasis masjid, berbasis pasar dan berbasis sekolah. Dari rapid test tersebut, pada kenyataannya tidak ada yang reaktif. Untuk itu, ia

meminta kepada jajaran Kemenag, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) agar tidak lagi yang menghalangi untuk siswa mengenyam pendidikan secara tata muka di sekolah.

Akan tetapi, tambahnya, penerapan protokol kesehatan di lingkungan pendidikan harus tetap diterapkan. Pihak

sekolah atau madrasah harus menyediakan fasilitas-fasilitas tempat mencuci tangan, hand sanitizer, bahkan rutin melakukan pengecekan suhu tubuh siswa. Untuk cek suhu ini, bupati mengingatkan supaya dilakukan di tangan, bukan di kepala karena sangat berbahaya untuk saraf dan dampak lainnya.

Pihak sekolah juga diminta untuk membuat suatu strategi pembelajaran di tengah pandemi Covid-19. Misalnya untuk kegiatan tatap muka di sekolah dilakukan secara sistem sif atau pembagian siswa. Misalnya dari

pukul 07:00 wita sampai pukul 09:00 wita yang masuk 20 siswa, dari pukul 09:00 hingga pukul 11:00 wita 20 siswa dan seterusnya. Dengan sistem ini, penumpukan siswa dapat terhindari.

“Jika dari tes kesehatan secara rutin dilakukan selama KBM di sekolah ditemukan adanya guru maupun siswa yang reaktif. Tentu kita langsung melakukan perawatan.

Tapi selama ini, rapid test di masjid, di pasar tidak ada ditemukan,”tegasnya.

Pada kesempatan ini, bupati juga menyinggung jika pembelajaran secara digital

(Suara NTB/yon)

H. M. Sukiman Azmy

Kunjungan Rumah Jadi Tantangan Pembelajaran untuk SLB

Pemotongan Dialihkan ke Rumah DINAS Pendidikan Kota Mataram meniadakan tradisi pemotongan hewan kurban di sekolah di tengah pandemi Covid-19, untuk menghindari terjadinya halhal yang tidak diinginkan.

Adanya pandemi Covid19 ini menjadi masa sulit untuk melaksanakan kegiatan di sekolah, karena kegiatan di sekolah pasti akan mengumpulkan orang banyak dan hal itu bertentangan dengan protokol Covid-19.

Sekolah-sekolah yang sebelumnya telah membeli (Suara NTB/dys) hewan kurban hasil patunH. Muhammad Sibawaihi gan para guru harus gigit jari.

Niat berkurban di sekolah akhirnya dipindahkan ke rumah. “Kita pindahkan kurban ke rumah,” kata Kepala SMPN 7 Mataram, H. Muhammad Sibawaih, merespons adanya larangan Dinas Pendidikan Kota Mataram, Rabu (29/7).

Larangan itu sebutnya bisa dimaklumi, apalagi Kota Mataram saat ini masih menjadi daerah dengan zona merah, karena kasus positif baru Covid-19, ditemukan setiap hari.

Bahkan, jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Mataram tertinggi dibandingkan kabupaten/kota di NTB. Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Drs. H. L. Fatwir Uzali, menyebut kendati kegiatan pemotongan hewan kurban di sekolah ditiadakan, guru agama akan memberikan berbagai penjelasan tentang Idul Adha melalui pendidikan dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring).

Kemudian guru akan memberikan tugas pekerjaan rumah (PR) kebaikan untuk anak-anak tentang apa saja hal-hal yang dilakukan setiap hari untuk bisa memperbaiki budi pekerti. (dys)

belum dapat diterapkan secara maksimal. Meski siswa memiliki handphone namun cara pengoperasian dan ketersediaan kouta menjadi faktor penghambat. Tak terkecuali persoalan yang sama dihadapi oleh tenaga pendidik. Untuk itu, orang nomor satu di Gumi Selaparang ini tetap akan mengizinkan siswa masuk pada 8 Agustus mendatang.

“Meskipun saya dilarang oleh provinsi. Saya akan tetap memasukkan siswa ke sekolah tanggal 8 Agustus. Jika risikonya ada yang reaktif, swab positif Covid-19. Maka kita tinggal rawat,”tegasnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

WORKSHOP – Guru-guru MTSN 2 Loteng mengikuti workshop untuk mendapatkan pengetahuan baru terkait model pembelajaran di masa pandemi ini.

Fase Tidak Normal

Madrasah Harus Terus Berinovasi Praya (Suara NTB) MTs Negeri 2 Lombok Tengah (Loteng) menjadi salah satu madrasah yang cepat mengambil inisiatif dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran di situasi yang tidak normal ini.

Berbagai strategi dilakukan madrasah ini menyambut fase transisi dalam kegiatan belajar mengajar di madrasah. Inovasi-inovasi terkait dengan model atau design pembelajaran bagi siswa-siswi.

Kepala MTs Negeri 2 Lombok Tengah Masdi-

ono, menyebut beragam cara pihaknya siapkan untuk beradaptasi dengan situasi sekarang. Belum lama ini misalnya, dilakukan kegiatan Workshop Kurikulum pada 23 Juli lalu guna mempersiapkan model pembelajaran masa transisi.

Menurutnya, workshop yang telah dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dewan guru dalam mempersiapkan materi ajar atau model pembelajaran di masa transisi.

Termasuk, ketika memasuki new normal pada bulan September mendatang.

Situasi yang belum berubah akibat pandemi Covid-19 berdampak terhadap berbagai macam perubahan pola belajar. Para guru penting mendapatkan pengetahuan baru terkait hal ini. “Mengingat saat ini kita masih dalam situasi tidak normal, maka kebutuhan akan pengetahuan bapak Ibu guru terkait model pembelajaran sangat penting dan mendesak,” ujarnya.

Sehingga pelaksanaan berbagai kegiatan seperti workshop tersebut diharapkan menjadi ladang atau momen yang sangat tepat bagi para guru dalam mendesign kurikulum maupun model pembelajaran. (dys)

Mataram (Suara NTB) Pembelajaran jarak jauh atau Belajar dari Rumah (BDR) di SLB sulit diterapkan dengan maksimal. SLB lebih banyak menggunakan kunjungan rumah atau home visit. Diperlukan kesabaran dan kreativitas guru.

“Tantangan yang paling berat selama Belajar dari Rumah (BDR) adalah pelayanan kepada siswa, kalau di SLB jarang menggunakan daring lebih banyak kunjungan rumah atau konvensional,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Hj. Eva Sofia Sari, S.Pd., M.Pd., pada Rabu (29/7).

Eva mengatakan, dengan kunjungan rumah tersebut, diperlukan kesabaran dan kreativitas guru dalam menghadapi siswanya. Belum lagi harus berhadapan dengan jarak tempuh ke rumah siswa yang relatif jauh.

“Jarak yang ditempuh rata-rata jauh dari sekolah ke rumah siswa. Saat sekarang ini mereka ingin sekali datang ke sekolah tapi peraturan pemerintah masih belum mengizinkan siswa belajar tatap muka

dengan gurunya,” ujar Eva. Eva menyampaikan pihkanya fokus pada masalah BDR. Menurutnya strategi dan metode yang lebih inovatif dan kreatif diperlukan untuk pelayanan pendidikan yang optimal. “Demi pendidikan yang membanggakan untuk terwujudnya pendidikan Gemilang di NTB,” katanya.

Kepala SLBN 2 Mataram, Winarna, M.Pd., sebelumnya mengatakan, pihaknya akan melaksanakan kembali belajar dari rumah pada awal tahun ajaran baru ini. Namun guruguru juga selalu siap berada di sekolah setiap hari. Pihaknya juga akan memprogramkan kunjungan rumah.

“Nanti kami akan programkan home visit. Terlebih siswa baru ini agak susah dideteksi perkembangannya,” ujarnya.

Pembelajaran jarak jauh sudah dilakukan SLBN 2 Mataram sejak masa awal pandemi Covid-19, terkait dengan penugasan yang diberikan, pihaknya memberikan materi yang diambil oleh orang tua siswa ke sekolah.

Kemudian hasil dari tugas itu diserahkan ke guru dan dilaporkan di Dinas Dikbud NTB. (ron)

BDR, Materi Pembelajaran agar Diberikan Sesuai Prioritas Mataram (Suara NTB) Keluhan dari banyak pihak terhadap sistem Belajar dari Rumah (BDR) secara daring tidak bisa dipungkiri. Dibutuhkan pemberian materi yang tepat seperti pemberian materi pembelajaran sesuai prioritas, termasuk teknik dan variasi belajar yang tepat.

Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Purni Susanto mengatakan, banyaknya keluhan orang tua maupun siswa terkait belajar daring saat ini memang tidak bisa dipungkiri. Menurutnya hal itu disebabkan beberapa hal, antara lain karena target materi yang terlalu berorientasi pada kuantitas bukan pada kualitas prosesnya. Ia mengatakan, sebaiknya materi pembelajaran agar diberikan sesuai prioritas.

“Misalnya dimulai dari pemberian materi yang sederhana dahulu dan menghindari memberikan materi yang kompleks. Jangan berfikir

untuk segera pindah kepada materi berikutnya bila sebagian besar siswa tidak memahami,” katanya.

Ia mengkhawatirkan, guru lebih banyak menyampaikan materi ala kadar dan fokus pada kuantitas. Tumpukan materi tersebut bisa menimbulkan rasa jenuh di kalangaan siswa.

Akhirnya, materi satu belum selesai sudah ada materi berikutnya menyusul. “Peserta didik yang memang sudah bosan di rumah makin bete dan tidak menikmati proses belajar.

Karenanya materi pembelajaran agar diberikan sesuai prioritas,” ujarnya.

Selain itu, disebabkan karena teknik dan variasi belajar, termasuk variasi penugasan juga sangat monoton.

Menurutnya, survei yang dilansir kementerian baru-baru ini menemukan bahwa lebih dari 80 persen penyampaian materi belajar daring maupun luring lebih terkesan penugasan ketimbang pembelajaran. Dampaknya, anakanak makin stres. Pada tahapan berikutnya, anak-anak trauma dengan

tugas atau belajar di rumah.

Oleh karena itu, sangat diharapkan guru-guru bisa mencoba beberapa model, mulai dari teknik mengajar dan variasi media pembelajaran yang menarik. Bahkan media penilaian dan evaluasi pun perlu dicoba alternatifnya, seperti tes, kuis sederhana, penugasan, sampai pada proyek lapangan yang lebih mengarah pada inquiry atau siswa menemukan sendiri bukan hanya sekedar menjawab benar-salah.

“Kami juga harus mengakui bahwa tentu banyak guru-guru kita yang mengajar serius, berkreasi, dan berinovasi dan mendedikasikan waktunya untuk anak- anak. Namun jumlahnya masih sangat terbatas. Alangkah bagusnya bila makin banyak guru kita yang sadar akan kebutuhan mengajar yang menyenangkan ini. Cobalah keluar dari zona nyaman dengan mencoba mengeksplorasi model-model lainnya yang tidak biasanya,” sarannya. (ron)

50 Persen Penerapan Sistem Daring Tak Berjalan Giri Menang (Suara NTB) Penerapan pembelajaran melalui sistem dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (Luring) di tengah masa pandemi di Lombok Barat (Lobar) belum berjalan maksimal, terutama di daerah-daerah pelosok. 50 persen sekolah di Lobar yang melaksanakan daring pun masih sebatas menggunakan aplikasi sederhana sebatas media sosial WhatsApp. Di samping kendala, murid tidak memiliki smart phone dan paket internet.

Persoalan pembelajaran di masa pandemi ini pun menjadi atensi PGRI Lobar. Pihak PGRI berupaya membantu Pemda mencarikan solusi melalui berbagai inovasi dan terobosan. Hal ini dirumuskan dan dibahas dalam rapat kerja dan bincang pendidikan PGRI Lobar yang diadakan di Hotel Aruna Senggigi Rabu(29/ 7) menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) H. Nasrun, menghadirkan Sekretaris Jenderal PGRI Pusat Drs. H. Ali H. Arahim dan Ketua PGRI NTB Yusuf.

Kepala Dinas Dikbud Lobar H. Nasrun, mengatakan bicara masalah pembelajaran di masa

pandemi, ada tiga metode yang dipakai yakni daring, luring dan perpaduan keduanya. “Yang banyak di lobar yang memakai dua-duanya (ada sebagian daring dan luring), karena di setiap sekolah ada saja anak-anak kita yang ndak punya HP (smartphone),” jelas dia.

Disebutkan, di Lobar 50 persen sudah melaksanakan daring. Namaun kalau di daerah pelosok, tidak ada yang menggunakan daring. Bahkan ada yang tidak menggunakan daring dan luring. “Ada yang tidak menggunakan daring dan luring, itu harus kita carikan solusi soal ini,”imbuh dia. Upaya yang dilakukan mengatasi masalah ini, banyak sekolah termasuk SMP sudah melakukan workshop penajaman penggunaan media berbasis IT. Ketua PGRI Lobar, Tajudin S.Pd mengatakan bicang pendidikan yang diadakan PGRI ini dilatarbelakangi pemikiran pengurus PGRI, karena melihat anak-anak tidak bisa belajar tatap muka di sekolah. Sehingga perlu ada terobosan dari guru terkait penerapan pembelajaran ini, ada beberapa gagasan yang muncul seper-

ti disampaikan Dikbud.

Pihak PGRI akan menggerakkan semua poettensi dan inovasi dengan segera mempersiapkan para guru menerapkan pelayanan pendidikan. Pihaknya mendengar beberapa kendala dihadapi orang tua dan siswa yang tak punya HP, tidak bisa beli kuota.

Untuk itum, solusi atas persoalan ini yang dicari, sehingga semua anak baik tingkat TK sampai SMP bisa terlayani dalam kondisi saat ini.

Ketua PGRI NTB Yusuf mendorong agar PGRI menjadi garda terdepan membantu pemda mencari solusi dalam menyelesaikan masalah pembelajaran di masa pandemi. Pasalnya, jelas dia, di masa covid-19 di mana-mana pembelajaran jarak jauh 56 persen tidak bisa terjangkau, hanya 44 persen bisa terjangkau. Dari hasil surveinya di daerah lain, 80 persen guru melakukan pembelajaran sistem daring, namun 90 persennya melalui WhatsApp. “Soal difoto, kirim ke siswa, nanti siswa foto jawabannya, kirim lagi ke guru. Bagaimana ndak pendak (bosan) orang tua dan murid,” jelas dia. (her)

SUARA NTB

Kamis, 30 Juli 2020

Halaman 7

Empat Bapaslon Gagal Melaju sebagai Peserta Pilkada (Suara NTB/ndi)

SK DUKUNGAN - Ketua DPW Partai Berkarya NTB, H. Darmawan didampingi Ketua DPD Partai Berkarya Kota mataram, I Gusti Nyoman Agung Sugantha resmi menyerahkan SK dukungan kepada pasangan BARU.

Resmi Terima Dukungan Berkarya

Pasangan BARU Penuhi Syarat Dukungan Parpol Mataram (Suara NTB) – Pasangan Balon Walikota/Wakil Walikota Mataram, Baihaqi-Baiq Diyah Ratu Ganefi (BARU) akhirnya dapat bernafas lega. Pasangan ini resmi menerima Surat Keputusan (SK) dukungan dari Partai Berkarya, Rabu (29/7) kemarin. Dengan dukungan Berkarya pasangan BARU sudah dapat memastikan diri lolos sebagai colon ke KPU. Dukungan yang diterima dari Partai Berkarya tersebut telah menggenapkan syarat minimal jumlah kursi gabungan partai politik pengusung pasangan BARU untuk bisa didaftarkan ke KPU Kota Mataram sebagai pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Mataram pada Pilkada serentak 2020 ini.

“Alhamdullilah dengan SK dari partai Berkarya ini, maka pasangan BARU sudah memenuhi syarat menimal dukung partai politik untuk bisa mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020 ini,” ucap Baihaqi saat menyampaikan orasi politiknya usai menerima SK dukungan dari Ketua DPD Partai Berkarya Provinsi NTB, H. Darmawan.

Diketahui syarat bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram untuk bisa mendaftar sebagai calon ke KPU, minimal harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan jumlah 20 persen kursi atau delapan kursi di DPRD. Diketahui pasangan BARU telah resmi didukung oleh koalisi tiga partai politik yakni Partai Demokrat dengan empat kursi, kemudian Partai Amanat Nasional (PAN) dengan tiga kursi di DPRD Kota Mataram dan terakhir partai Berkarya dengan satu kursi. Sehingga total kursi DPRD ketiga partai tersebut adalah delapan kursi.

“Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua DPW Partai Berkarya NTB yang sudah cukup intens berkomunikasi ke DPP supaya bagaimana kita bisa mendapatkan SK dukungan ini,” ucapnya.

Setelah Syarat dukungan parpol rampung. Pasangan BARU kini bisa fokus untuk bergerak ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan merebut dukungan masyarakat.

Sebeb untuk memenangkan Pilkada, menurut Baihaqi kuncinya adalah dukungan masyarakat.

Baihaqi berjanji, jika pasangan BARU diberikan amanah untuk memimpin Kota Mataram, dia akan banyak melakukan gebrakan pembangunan yang akan merubah wajah Kota Mataram serta mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat.

“Banyak hal yang bisa kita lakukan di Mataram ini, tidak hanya menoton dengan pembangunan fisik semata, tetapi begitu banyak sektor dan simpul-simpul lain yang harus kita benahi untuk memajukan Kota Mataram,” pungkasnya. (ndi)

TMMD Ke-108 Sumbawa Barat Bukti Kemanunggalan TNI dengan Rakyat Mataram (Suara NTB) – Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menutup TMMD ke-108 Sumbawa Barat, Rabu (29/7) kemarin. Rizalmengapresiasi Bupati KSB H W Musyafiri dan masyarakat yang turut serta menyukseskan program kemanunggalan TNI dengan rakyat tersebut. “Ini adalah salah satu TMMD terbaik, kemanunggalan TNI dengan rakyat terlihat sangat tinggi di sini, ini adalah salah satu kunci suksesnya kegiatan ini.Senjata pamungkas yang paling ditakuti beberapa negara, tambah Danrem, bukan hanya alutsista modern, tetapi kemanunggalan TNI dengan rakyat adalah kekuatan yang tidak ternilai,” terang Danrem.

Rizal menambahkan bahwa TMMD 108 Sumbawa Barat adalah salah satu yang terbaik. Alasannya, sinergi kuat dari setiap elemen masyarakat sinergitas masyarakat serta pelibatan mahasiswa KKN Universita Cordova dan UTS Sumbawa. “Inilah modal dasar dalam mewujudkan ketahanan wilayah guna mendukung terwujudnya Ketahanan Nasional Yang tangguh siap menghadapi setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri,” jelasnya.

Danrem meminta kemanunggalan TNI dan rakyat harus terus dipelihara dan ditingkatkan dimasa masa akan datang.

Apresiasi juga dilayangkan kepada mahasiswa Universitas Cordova dan UTS atas dukungan serta kerja sama selama pelaksanaan Kegiatan TMMD 108 Kodim 1628/Sumbawa Barat sehingga semua Program TMMD baik sasaran Fisik dan Non fisik dapat tercapai tepat waktu. “Semoga yang dibangun ini dapat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Rizal.

Sejumlah sasaran fisik seperti pembukaan jalan usaha tani, selain untuk lancarnya transportasi juga bernilai ekonomis bagi petani. Jalan tersebut memudahkan petani untuk mengangkut hasil panen. Bahkan meringankan petani yang dapat memotong biaya angkut Rp25 ribu setiap panen. Bupati KSB H W Musyafirin menyampaikan apresiasi Danrem 162/WB beserta jajarannya serta masyarakat Desa Seminar Salit Kecamatan Brang Rea atas dukungan dan kerjasama membantu program pembangunan di TMMD. “Terimakasih kepada TNI, semoga ini menjadi amal ibadah yang terbaik dan berbuah pahala di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang dibangun ini dapat membantu menumbuhkan semangat dan inovasi yang kuat dalam mewujudkan pembangunan di daerah,” ucapnya. kepala Desa Seminar Salit Khairuddin mengucapkan terimakasih kepada Danrem 162/WB dan jajarannya yang telah menyetujui program TMMD ke 108 diadakan di desa tersebut. “Masyarakat kami sangat terharu, apa yang dibangun ini di luar perkiraan mereka, program TMMD sangat luarbiasa,” ujarnya. (why/*)

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

TANDATANGAN PLAKAT - Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menandatangani plakat pembangunan Masjid Ad-din, salah satu sasaran fisik TMMD 108 yang resmi ditutup Rabu (29/7) kemarin.

Mataram (Suara NTB) Dari enam bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari jalur perseorangan yang melakukan perbaikan dukungan pada pilkada serentak 2020 di Provinsi NTB. Diketahui hanya dua bakal pasangan calon yang diterima KPU. Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (29/7) kemarin membenarkan hal tersebut. Dari rekapan hasil pantauan KPU Provinsi NTB, dua bapaslon perseorangan itulah kemudian akan dilakukan verifikasi terhadap dukungan perbaikan yang diserahkan.

Mars Ansori menyebutkan dua Bapaslon perseorangan yang diterima dukungan perbaikannya yakni pertama pasangan Dianul Hayezi dan H. Badrun Nadianto di Pilkada Kota Mataram. Jumlah dukungan Pasangan Dianul Hayezi dan H. Badrun Nadianto yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU Kota Mataram sebanyak 53.956 atau melebihi dari jumlah dukungan minimal yang harus diserahkan sebanyak 45.988.

“Pasangan kedua yang diterima itu H. L. Saswadi dan H. Dahrun di Pilka-

da Lombok Tengah. Jumlah dukungan Pasangan Saswadi-Dahrun yang dinyatakan MS oleh KPU Lombok Tengah sebanyak 47.770 atau melebihi dari jumlah dukungan minimal yang harus diserahkan sebanyak 43.894,” ujarnya.

Sedangkan empat bapaslon perseorangan dipastikan gagal melaju sebagai kontestan Pilkada serentak 2020 karena mereka tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dalam masa perbaikan tersebut. Dari empat bapaslon perseorangan tersebut, tiga dinyatakan ditolak dan satu bapaslon tidak menyerahkan dukungan perbaikan.

“Pasangan pertama yang ditolak dukungannya oleh KPU yakni H. L. Moh. Amin dan TGH. L. Farhan RM di Lombok Tengah. Jumlah dukungan Pasangan Moh. Amin- L. Farhan RM yang dinyatakan MS oleh KPU Lom-

bok Tengah sebanyak 50.399 atau kurang dari jumlah dukungan minimal yang harus diserahkan sebanyak 88.560,” sebut Ansori Wijaya.

Kemudian pasangan kedua yang ditolak yakni Mansyur - Aris Ansary di Pilkada Dompu. Jumlah dukungan Pasangan Mansyur dan Aris Ansary yang dinyatakan MS oleh KPU Dompu sebanyak 14.747 atau kurang dari jumlah dukungan minimal yang harus diserahkan sebanyak 15.944.

Kemudian Pasangan ketiga yakni Ruslan H. Ismail dan Syarimin Puasa di Pilkada Bima. Jumlah dukungan Pasangan Ruslan H. Ismail dan Syarimin Puasa yang dinyatakan MS oleh KPU Bima sebanyak 0 (kosong) dukungan atau kurang dari dari jumlah dukungan minimal yang harus diserahkan sebanyak 28.194.

“Secara rinci alasan ditolaknya perbaikan dukungan pasangan Ruslan H. Ismail dan Syarimin Puasa, karena dokumen tidak lengkap. B1.1-KWK hanya ditandatangani oleh Bakal Calon Wakil Bupati dan tidak bermeterai, perbaikan kurang dari jumlah dukungan perbaikan, dan Silon belum

terpenuhi jumlah dukungan perbaikan,” jelas Ansori Wijaya.

Sedangkan H. Rasyidi dan H. Sudirman di Pilkada Sumbawa batal menyerahkan dukungan perbaikannya, alias tidak menyerahkan ke KPU. Pasangan ini seharusnya menyerahkan dukungan perbaikan minimal 13.932. Akan tetapi sampai batas waktu penyerahan tanggal 27 Juli, pasangan ini tidak menyerahkan dukungan perbaikannya ke KPU. “Pasangan ini hadir di Kantor KPU Sumbawa, namun tidak membawa berkas dukungan perbaikan lengkap dan tidak mengisi buku register kehadiran, sehingga dinyatakan tidak menyerahkan dukungan perbaikan,” ungkap Ansori Wijaya.

Dukungan perbaikan Bapaslon perseorangan yang dinyatakan diterima selanjutnya akan di veririfikasi administrasi dari pada tanggal27 Juli - 4 Agustus 2020. Kemudian dilanjutkan ketahap verifikasi faktual dan baru akan diplenokan apakah dinyatakan memenuhi syarat atau tidak untuk bisa mendaftar sebagai calon di KPU pada awal September mendatang. (ndi)

Hadapi Idul Adha, Stok Elpiji dan BBM Surplus Mataram (Suara NTB) Kebutuhan masyarakat akan produk Liquified Petroleum Gas (LPG) atau elpiji di NTB memiliki kecenderungan meningkat di beberapa momen perayaan hari besar keagamaan. Demikian juga kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM). Mengantisipasi kenaikan permintaan bahan bakar saat lebaran Idul Adha 1441 H/2020, Pertamina telah menyiapkan stok berkecukupan.

“Selain itu, peningkatan jumlah konsumsi yang juga terjadi seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat, warung-warung makan, restoran dan kafe, yang sebagian sudah beroperasi kembali,” ungkap Rustam Aji, Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR V. Hingga Tanggal 26 Juli 2020, lanjut Rustam, catatan Pertamina, rata-rata konsumsi harian di NTB mencapai 340 Metrik Ton (MT) perhari.

“Di Bulan Juli ini, dimana nanti pada Tanggal 31 Juli juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, Pertamina sudah mempersiapkan tambahan suplai LPG fakultatif sebesar 14 persen atau ditambah menjadi 390 MT perhari, yang mungkin akan dibutuhkan masyarakat pada momen perayaan hari besar keag-

amaan tersebut,” jelasnya.

Pertamina juga secara aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya penyaluran dan pengawasan penggunaan LPG Kg agar lebih tepat sasaran. Momen meningkatnya kebutuhan elpiji seringkali dimanfaatkan oleh oknum spekulan (pengecer), yang mempermainkan harga jual tanpa mengacu ke Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan Pemerintah. “Oleh karena itu kami himbau masyarakat, agar membeli langsung ELPIJI di pangkalan resmi elpiji dan Outlet Brightgas Pertamina. Di wilayah Provinsi NTB sendiri sampai dengan saat ini ada lebih dari 50 agen dan 3.700 pangkalan LPG,” demikian Rustam.

Terpisah, Operation Head Pertamina Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Ampenan Ngurah Yamatika, di Mataram, Rabu (29/7) mengatakan, stok BBM hingga 29 Juli di TBBM Pertamina Ampenan masih mencukupi hingga 7 hari ke depan, khususnya untuk premium dan solar. Namun pada hari yang sama, Kapal BBM Trasco Antasena juga melakukan bongkar BBM jenis premium sebanyak 2.500 Kilo Liter (KL), solar 3000 KL serta Pertamax 1250 KL. “Stok BBM ya untuk lebaran idul adha mencukupi artinya stok amanlah semua produk sep-

(Suara NTB/bul)

Elpiji dan BBM dipersiapkan sangat berkecukupan menyambut kebutuhan saat Idul Adha 2020 ini erti premium, solar, pertalite, pertamax. jadi aman untuk kebutuhan masyarakat di pulau lombok ini. namun stok yang tersedia hari ini itu hanya bertahan untuk 7 hari,” sebut Yamatika ditemui di ruang kerjanya.

“Dalam tiga hari ke depan, juga ada Kapal Brilliant yang akan mengangkut BBM jenis premium dan solar, jadi terus ada yang melakukan bongkar.

Jadi kami jusa sudah melaku-

kan antisipasi terkait kondisi saat ini,” imbuhnya. Pada hari normal, kebutunan premium harian masyarakat di Pulau Lombok rata-rata sebesar 544 KL, solar sebesar 788 KL termasuk untuk kebutuhan industri, pertalite 350 KL dan pertamax 77 KL. Rata-rata kebutuhan BBM masyarakat kita saat ini sudah kembali normal.

Awal-awal covid (April-Mei) sempat menurun hingga 30 pers-

en. Melihat data stok, Ngurah Yamatika meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan seluruh jenis BBM. Hanya saja, Pertamina menekankan agar masyarakat dengan ekonomi menengah keatas tidak menggunakan BBM jenis bersubsidi karena akan dapat membebani APBN. “Intinya stok sangat mencukupi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” demikian Yatmika. (bul)

Telkomsel Perluas Inisiatif Paket Ilmupedia untuk Kemudahan Belajar ”Online”

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

TUTUP TMMD - Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani (kedua kanan) menutup TMMD ke-108 ditandai dengan penyerahan serah terima naskah dari Dandim 1628/ SB Letkol Czi Eddy Oswaronto (keempat kanan) ke Bupati KSB H W Musyafirin, Rabu (29/7) kemarin.

Sasaran TMMD Ke-108 Tuntas 100 Persen Mataram (Suara NTB) – TMMD ke-108 Sumbawa Barat selama satu bulan berlangsung lancar. Sasaran fisik dan nonfisik selesai 100 persen.

TMMD ini menggelorakan kembali semangat gotong royong dan sebagai momentum berpartisipasi membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. TMMD ke-108 ini melibatkan 600 Prajurit TNI serta komponen masyarakat yang tersebar di empat Kabupaten/ Kota se-Bali Nusra.

TMMD ke-108 resmi ditutup Rabu (29/7) kemarin.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara dalam amanatnya yang dibacakan oleh Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan sasaran dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. “Hari ini, seluruh masyarakat dan instansi terkait, Pemda serta Prajurit TNI telah dapat menyelesaikan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke108 dengan baik dan sukses.

Mudah-mudahan apa yang telah dibangun ini dapat membantu menumbuhkan semangat dan inovasi yang kuat dalam mewujudkan pembangunan di daerah,” ucapnya.

Pangdam mangajak seluruh pihak dan masyarakat untuk ikut

memelihara dan merawat dengan baik secara mandiri/swadaya semua fasilitas yang telah dibangun dalam TMMD Ke-108, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat dalam kurun waktu yang cukup panjang.

Pangdam berharap TMMD ke018 ini sebagai sarana melestarikan semangat gotong royong sebagai warisan budaya Bangsa Indonesia.

“Tetap saling mengingatkan untuk disiplin dalam protokol kesehatan sebagai bentuk kepedulian dalam mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih luas, serta mempertahankan semangat kebersamaan dan kemanunggalan antara TNI dengan rakyat,” terangnya.

Penutupan TMMD ditandai dengan penandatangan naskah serah terima penutupan TMMD oleh Dandim 1628/SB Letkol Czi Eddy Oswaronto, dan Bupati Sumbawa Barat H W Musyafirin, dilanjutkan dengan peninjauan sasaran fisik TMMD di Desa Seminar Salit Kecamatan Brangrea Kabupaten Sumbawa Barat.

Mengingat situasi saat ini masih dalam suasana pandemi covid-19, maka kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sederhana dan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan covid-19. (why/*)

Jakarta (Suara NTB) Telkomsel kembali menghadirkan inisiatif baru untuk mendukung aktivitas pembelajaran jarak jauh, terutama memasuki masa Tahun Ajaran baru 2020/2021, dengan meluncurkan Paket ilmupedia ELearning Session. Paket ini menawarkan kuota sebesar 10 GB dengan seharga Rp 10, yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar untuk mengakses 10 platform belajar daring (edutech), situs e-learning dari sekira 245 perguruan tinggi dan sekolah menengah di Indonesia, serta berbagai situs penyedia materi (Suara NTB/ist) belajar lainnya untuk berbagai Paket ini menawarkan kuota sebesar 10 GB dengan seharga tingkat pendidikan.

Rp10, yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar untuk meVice President Prepaid Con- ngakses 10 platform belajar daring (edutech), situs e-learning sumer Telkomsel, Adhi Putran- dari sekira 245 perguruan tinggi dan sekolah menengah di to dalam keterangan resmi Indonesia. Pelanggan dari tingkat SD hingga SMA dapat meTelkomsel kepada media ini, manfaatkan Paket ilmupedia E-Learning Session ini untuk menyatakan, penyediaan Paket mengakses 10 platform belajar daring, seperti Quipper, Ilmupedia e-Learning Session Zenius, Udemy, Cakap, Bahaso, Sekolah.mu, Ganeca digital, merupakan bagian dari konsis- Kipin School 4.0, Ayoblajar, dan Aminin. Informasi lebih lanjut tensi Telkomsel sebagai digital mengenai Paket ilmupedia e-Learning Session dapat diakses telco companydalam menghad- di https://www.telkomsel.com/paket-ilmupedia. irkan pemanfaatan solusi layanan digital yang dapat terus mendampingi didikan dan kurikulum yang berlaku, seperti masyarakat Indonesia untukberadaptasi meng- indihomestudy.com, cambridgeenglish.org, hadapi berbagai kebiasaandi tengah situasi pijarmahir.id, pijarsekolah.id, infomedia.co.id, kenormalan baru selama masadarurat pandemi elearning.gurudaringmilenial.id, melajah.id, dan masih berlangsung. lain-lain. Paket ilmupedia E-Learning Session Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tersedia sejak24Juli 2020 hingga 30 Sep(Kemendikbud) RI telah menetapkan skenario tember 2020, dan dapat diaktifkan melalui apbelajar dari rumah hingga akhir tahun 2020,yang likasi MyTelkomsel. Dengan mengaktifkan pamana para pelajar di Indonesia diperkirakan ket ini, pelanggan akan mendapatkan kuota masih perlu melakukan aktivitas pembelajaran sebesar 10GB untuk digunakan selama 30 hari. daring selama masa tahun ajaran 2020/2021.

Paket inisendiri merupakan pengembangan “Kami memahami keadaan tersebut menjadi- lebih lanjut dari varian Paket Ilmupedia yang kan akses internet sebagai kebutuhan utama sebelumnya telah tersedia sejak Maret hingga Mei bagi para pelajar, orang tua, dan tenaga pendid- 2020 untuk mendukung aktivitas #DiRumahTerik untuk menjamin kelancaran aktivitas belajar usBelajar dengan nyaman.Melalui paket baru ini, mengajar secara daring.

Telkomsel memperluas manfaat dari paketIlmuOleh karena itu, Telkomsel berharap Paket pedia dengan menyediakan akses ke lebih banyilmupedia E-Learning Session yang kini telah ak platform yang berkat kolaborasi yang telah tersedia dengan harga lebih terjangkau, dapat Telkomsel jalin bersama platform edutech, memberikan kemudahan dan kenyamananpros- institusi perguruan tinggi, dan pemees belajar daring sekaligus meringankan penge- rintah.Informasi lebih lanjut mengenai Paket luaran untuk alokasi kuota internet sehari-hari,” ilmupedia e-Learning Session dapat diakses di tambah Adhi. Pelanggan dari tingkat SD hingga https://www.telkomsel.com/paket-ilmupedia.

SMA dapat memanfaatkan Paket ilmupedia E“Telkomsel berharap, inisiatif Paket ilmupeLearning Session ini untuk mengakses 10 plat- dia E-Learning Session dapat membantu menyukform belajar daring, seperti Quipper, Zenius, seskan penerapan remote learning di Indonesia Udemy, Cakap, Bahaso, Sekolah.mu, Ganeca dig- dan memberikan kenyamanan bagi seluruh pelaital, Kipin School 4.0, Ayoblajar, dan Aminin. jar, orang tua, hingga guru dalam menjalani kegSelain itu, para mahasiswa dan murid dari iatan tersebut. Telkomsel pun mengajak seluruh sekira 245 perguruan tinggi dan sekolah mene- pemangku kepentingan untuk bersama-sama ngah di Indonesia juga bisa memanfaatkan pa- menghasilkan upaya kolaboratif baru lainnya dan ket iniuntuk mengakses situs e-learning dari memperkuat sikap gotong royong yang mampu masing-masing kampus dan sekolah. mendukung cara-cara baru dalam menjalani kePaket ini jugabisa dinikmatiuntuk mengak- hidupan. Dengan begitu, kami optimis kita seses berbagai situs e-learningyang menyediakan mua mampu menghadapi kenormalan baru ini materi tambahan sesuai dengan tingkat pen- dengan lebih baik,” demikian Adhi. (bul)

SUARA NTB

Kamis, 30 Juli 2020

Halaman 8

Tak Pakai Masker

Polantas akan Tilang Pengendara

Praya (Suara NTB) Apararat Satlantas Polres Lombok Tengah (Loteng) terus menggiatkan operasi Gatarin sebagai salah satu upaya mendorong disiplin masyarakat untuk mematuhi aturan berlalu lintas. Jika sebelumnya operasi hanya difokuskan pada pelanggaran aturan berlalu lintas saja, tapi tahun ini, target sasaran operasi lebih diperluas. Pengendara yang tidak memakai masker akan ditilang.

“Selain yang melanggar aturan berlalu lintas, kita juga menindak pengendara yang tidak mematuhi protokol Covid-19, berupa penggunaan masker,” ungkap Kasat Lantas Polres Loteng, AKP Marully RA., kepada Suara NTB, Rabu (28/7).

Jadi bagi pengendaraan yang tidak menggunakan masker saat berkendara, siap-siap untuk ditindak. Mesti menggunakan helm sekalipun. Tindakannya juga tidak main-main,

kendaraannya akan ditilang sampai pengendara tersebut menggunakan masker. “Jadi yang kedapatan tidak menggunakan masker saat operasi berlangsung, kendaraanya akan kita tilang. Pengendaranya kemudian kita minta pulang untuk mengambil masker. Baru kendaraanya akan kita berikan kembali,” terangnya.

Ia mengatakan, penindakan terhadap pengendara yang tidak menggunakan masker

tersebut sekaligus wahana edukasi kepada masyarakat.

Agar bisa lebih disiplin dalam menerapkan protokol Covid-19.

Termasuk saat berkendara di jalan raya. Sehingga kedepan masyarakat menjadi terbiasa menerapkan protokol Covid-19 dikehidupanya sehari-hari.

Marully menambahkan untuk hasil operasi Gatarin sendiri sejauh ini total sudah 248 pengendara yang terjaring. Kebanyakan karena tidak

menggunakan helm serta mengangkut penumpang menggunakan mobil pick up.

Sementara pengendaraan yang tidak menggunakan masker, banyak juga yang sudah ditindak.

Kegiatan operasi akan berlangsung selama 14 hari sampai awal Agustus mendatang.

Dengan lokasi kegiatan menyebar di jalur-jalur utama yang ada di Loteng. Tidak hanya di Kota Praya saja tetapi juga di kecamatan-kecamatan operasi juga digelar. “Kalau di Kota Praya target lokasi kita dijalur ramai. Terutama jalur masuk ke Kota Praya,” imbuhnya.

Tak hanya polantas, aparat Pol PP Loteng juga meng-

intensifkan kegiatan operasi penertiban penggunaan masker kepada masyarakat.

Warga yang kedapatan tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah juga diberikan sanksi. Langkah tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, supaya disiplin menggunakan masker, sebagai salah satu bentuk protokol pencegahan penyebaran Covid-19.

“Sekarang hampir setiap hari personel turun ke lapangan untuk memberikan himbauan dan sosialisasi protokol Covid-19. Utamanya terkait penggunaan masker,” ungkap Kepala Sat Pol PP Loteng, Drs. H. Lalu Aknal Afan-

instruksi pemerintah.

Itu juga untuk kepentingan masyarakat. Bukan hanya kepentingan pemerintah saja.

Paling tidak dengan menggunakan masker, bisa meminimalisir potensi terpapar Covid-19. Penggunanya tidak menyebarkan virus ataupun tidak terpapar virus corona dari orang lain.

“Harus dipahami, kita melakukan ini semua demi kepentingan masyarakat luas. Mengingat, pandemi Covid-19 masih berlangsung dan belum ada tanda-tanda akan berakhir,” imbuh Aknal.

Personil Pol PP sampai turun itu semua untuk mendisiplikan masyarakat. Demi kebaikan bersama. (kir)

Arif - Mulya Optimis Dapat Dukungan PKB

Diari Depresi Wanita Gantung Diri Mataram (Suara NTB) Polisi kembali mengolah TKP LNS (23) wanita korban meninggal tergantung di BTN Royal Mataram yang ditemukan akhir pekan lalu. Polisi mengamankan barang pribadi korban. Diantaranya diari atau buku harian.

“Kita mengamankan buku diari kecil. Isinya intinya mengarah ke hal-hal yang depresi,” ungkap Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa, dikonfirmasi Rabu (29/7) kemarin.

Selain itu barang yang disita antara lain tali dan minyak urut. Sejumlah barang itu menjadi barang bukti. Nantinya, kata dia, akan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi.

Sejumlah barang bukti itu juga nantinya akan diselidiki keterkaitannya dengan kondisi korban. Hasil visum sudah keluar. Namun penyidik belum dapat menjelaskan petunjuk yang diperoleh.

Begitu juga terkait dengan luka lebam dan lecet yang diungkapkan pihak keluarga saat memandikan jenazah korban. “Penyidik tidak bisa mendefinisikan hasil visum. Perlu ahli forensik yang menerangkan. Kami tidak mau berpersepsi,” terangnya.

Nantinya penyebab kematian korban dapat lebih terang terungkap setelah autopsi. Setelah pihak keluarga menyetujui, proses autopsi sedang dijadwalkan. “Secara teknis akan dilakukan gali kubur dan diautopsi di tempat,” imbuh Kadek Adi. Korban LNS ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di rumah No 2 Jalan Arofah BTN Royal Mataram, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram pada Sabtu (25/7) sore.

Korban ditemukan tergantung di ventilasi. Penyelidikan sementara baru mengungkap bahwa korban diperkirakan sudah meninggal dunia lebih dari 24 jam. Olah TKP menunjukkan tidak ada tanda-tanda perampokan karena tidak ada barang yang hilang.

Sejauh ini dua saksi kunci sudah dimintai keterangan. Diantaranya teman korban TT (22) dan kekasih korban RY (22). Pada intinya mengungkap bahwa korban sudah berada di TKP sejak Selasa (21/7). Kemudian kabur pada Rabu (22/7) karena pertengkaran dengan saksi RY. Saksi TT merupakan orang pertama yang menemukan korban pada Sabtu (25/7).

Terpisah tim kuasa hukum keluarga korban, Yan Mangandar mengungkap sejumlah kejanggalan dalam meninggalnya LNS. Hal itu yang membuat keluarga korban meminta autopsi jenazah korban. Keluarga korban menduga adanya indikasi pembunuhan alih-alih korban gantung diri.

“Beberapa hari seblum kejadian tidak ada masalah besar yang sifatnya fatal di keluarga. Hanya masalah biasa korban dinasehati jangan sering keluar rumah mengingat korban mengikuti seleksi S2 Magister Ilmu Hukum,” terangnya.

Selanjutnya, kata Yan, korban adalah tipe perempuan periang yang mandiri. Buktinya, sambung dia, korban aktif di organisasi pencinta alam dan pedansa. “Saat korban dimandikan ditemukan beberapa luka lebam dan lecet dibeberapa bagian tubuhnya,” bebernya.

Yan membantah isu bahwa korban sedang dalam keadaan hamil. Pengakuan keluarga tidak pernah melihat korban menunjukkan ciri orang hamil. Bahkan, lima hari sebelum meninggal, korban baru pulang dari aktivitas mendaki gunung. “Jadi tidak mungkin perempuan hamil kuat naik gunung,” sebut dia.

Hubungan percintaan korban dengan kekasihanya, RY (22) menurut pihak keluarga hanya biasa-biasa saja. Korban juga tidak pernah menyampaikan keinginan untuk menikah. Begitu juga mengenai keterangan saksi RY yang mengungkap korban merasa sedih karena akan ditinggal melanjutkan studi. “Secara tegas kami membantah. Setahu keluarga korban, RY belum wisuda S1 bagaimana mau S2 di Yogyakarta,” tandas Yan. (why)

di, Rabu (29/7).

Sasaran operasi utamanya pada pusat-pusat keramaian dan tempat-tempat yang bisa digunakan masyarakat untuk berkumpul. “Jadi tiada hari tanpa memberikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat. Agar patuh dan disiplin menjalankan protokol Covid-19,” jelasnya.

Bahkan di beberapa lokasi, personel Pol PP juga memberikan sanksi tegas bagi masyarakat yang membandel tidak menggunakan masker.

Dengan memberikan hukuman berupa push up, utamanya bagi pelajar yang ditemukan tidak menggunakan masker. Sebagai shock therapy supaya mau mengindahkan

Dompu (Suara NTB) Pasangan Calon (Paslon) Arif-Mulya optimis mendapat dukungan PKB dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dompu 2020. Bahkan, dua partai lain seperti PKS dan PDIP diprediksi mengalihkan arah dukungan ke pasangan tersebut. Pun demikian calon perseorangan yang gagal lantaran tak memenuhi syarat dukungan.

Demikian disampaikan Arif, sapaan akrab Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH., ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (29/7).

“Dikatakan optimis ya optimis, tapi kita tetap berupaya terus.

Nantikan kesimpulan terakhirnya di partai,” terangnya.

Disinggung hasil komunikasi terakhirnya dengan DPP PKB, ia mengaku belum pernah berkomunikasi langsung.

Namun harapan besarnya ialah partai tersebut mengusungnya di Pilkada Dompu.

Sejauh ini, tegas dia, baru surat tugas dari DPP Hanura yang sudah resmi dikantongi.

Sedangkan dari tiga partai lain

yang juga dilamar masih belum ada kepastian, baik itu PKB, PDIP maupun PKS. “Alhamdulillah Hanura sampai hari ini masih tetap berpihak kepada kita. Cuma nanti dia mau berkoalisi ke mana, artinya itu komunikasi tingkat tinggi antara DPP dengan DPP yang lain, apa hasil komunikasinya sampai hari ini saya belum berani menyampaikan,” ujarnya.

Jika akhirnya DPP PKB memutuskan untuk mengusung paslon lain seperti halnya Eri-HI, pihaknya sudah lobi-lobi awal dengan partai lain, diantaranya PDIP dan PKS. Sementara untuk Nasdem diserahkan penuh pada wakilnya, H. Mulyadin.

Prinsipnya, arah dukungan partai sementara ini masih bisa diklaim pasangan mana saja, namun surat tugas yang akan menjadi penentu akhirnya. “Namanya partai ini setiap menit, setiap detik, setiap jam selalu berubah. Selama kita belum memegang SK kita belum berani mengatakan partai ini mendukung si A atau B,” tandasnya. (jun)

Pilkada Loteng

(Suara NTB/ist)

NARKOBA - Petugas gabungan dari KPL Labuhan Lombok dan BNN NTB melakukan pengungkapan penyelundupan narkoba jenis sabu saat hendak menyeberang ke Dompu.

Pengiriman Sabu ke Pulau Sumbawa Digagalkan Selong (Suara NTB) Aparat kepolisian dari KPL Labuhan Lombok dan Badan Narkotika Nasional (BNN) NTB menggagalkan pengiri-

man 250 gram paket sabu ke Pulau Sumbawa, Selasa (28/ 7) sekitar pukul 11:26 wita.

Diduga, barang haram tersebut akan dibawa ke Kabupaten Dompu untuk diedarkan.

Kapolsek Pelabuhan Laut Labuhan Lombok, Ipda Sahiman bersama BNN Provinsi NTB yang dipimpin oleh Kabid Pemberantasan AKBP Deni Priadi dan empat orang anggota BNN mengamankan satu buah paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu kurang lebih seberat 250 gram yang dipaket di bus tujuan Dompu saat hendak menyeberang dari Pelabuhan Kayangan menuju Pototano.

Dari pengungkapan ini, petugas mengamankan Arifin (46), sopir bus yang saat ini berstatus saksi. Dikatakan Sahiman, pengungkapan tersebut berdasarkan informasi dari unit

BNN Provinsi NTB bahwa akan ada bus dengan Nopol EA 7358 LZ yang akan menyeberang menuju Pototano. Dari laporan itu, Kapolsek KPL Labuhan Lombok beserta anggota jaga memberhentikan bus tersebut dan mengecek paketan yang ada di bagasi sebelah kanan.

Petugas berhasil menemukan paketan warna coklat dengan alamat tertulis di paketan tersebut pengirim, Nanda Nelya dengan penerima Ayahanda H. Muntasir di Jalan Udang no 7 Bali 1 Kelurahan Bali, Dompu.

Adapun isi paketan tersebut tiga buah baju kaos warna kuning merah dan hitam serta terdapat di dalam lipatan baju tersebut ditemukan tiga buah paketan yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastik warna putih dan diikat menggunakan lakban warna hitam.

Setelah dibuka oleh tim BNN Provinsi NTB dan disaksikan oleh sopir bus tersebut, berisi sabusabu dan diperkirakan seberat 250 gram. “Barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diamankan dan dibawa oleh anggota ke BNN Provinsi NTB,”pungkasnya. (yon)

11 Petugas Coklit Dinyatakan Reaktif Covid-19

Praya (Suara NTB)Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) memutuskan untuk mengistirahatkan sebelas orang petugas pencocokan dan penelitian (coklit) calon pemilih yang ada di kecamatan.

Dari hasil tes cepast (rapid test) yang dilaksanakan pekan kemarin, petugas tersebut dinyatakan reaktif.

“Memang dari hasil rapid test yang diselenggarakan beberapa hari lalu, ada sekitar 11 penyelenggara pemilu yang dinyatakan reaktif,” kata Ketua KPU Loteng, Lalu Darmawan, Selasa (28/7). Hanya saja, ia enggan menyebutkan dari mana saja penyelenggara pemilu yang dinyatakan reaktif tersebut. Tapi yang jelas hasilnya sudah disampaikan ke Gugus Tugas Covid-19 Loteng, untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Sesuai kebijakan KPU, maka penyelenggara pemilu yang dinyatakan reaktif berdasarkan hasil rapid test sementara tidak diperbolehkan untuk bertugas.

Tetapi harus beristirahat di rumahnya masing-masing. Jika pun harus dilakukan karantina atau isolasi, itu sepenuhnya menjadi ranahnya tim gugus tugas Covid-19 daerah.

“Yang jelas hasil tes sudah kita laporkan. Soal penanganan lebih lanjut itu diserahkan kepada gugus tugas Covid-19 daerah. Apakah harus dilakukan karantina selama dua pekan atau cukup istirahat di rumah saja,” jelasnya seraya menambahkan untuk komisioner KPU Loteng hasil rapid test seluruh-

nya dinyatakan non reaktif.

Dikatakannya, rapid test sendiri dilaksanakan sebagai salah upaya KPU Loteng untuk melakukan pemetaan kondisi kesehatan para penyelenggara pemilu di daerah ini. Termasuk karyawan dan staf sekretariat di semua jenjang. Baik kabupaten, kecamatan hingga desa. Apakah aman dari papara Covid-19 atau tidak.

Mengingat, agenda persiapan gelaran Pilkada Loteng sudah semakin padat. Sehingga tentu butuh kesiapan dari aspek kesehatan. Jangan sampai penyelenggara pemilu di Loteng justru menjadi klaster penyebaran Covid-19 yang baru.

Itulah dasar kemudian bagi penyelenggara pemilu yang dinyatakan ada gejala atau reaktif, harus diistirahatkan.

“Karena kita menggelar pilkada di tengah pandemi, maka penyelenggara harus benar-benar fit dan bebas dari paparan Covid-19,” tegas mantan Ketua Panwaslu Loteng ini. (kir)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.6966 CE NOKA : MHIJF8115DK861770,NOSIN : JF81E-1855987 N0.BPKB A N . P E L A P O R Drs.RAWINGGIP,MMPd HLG SKTR CAKRANEGARA KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.4132 CP NOKA : MHIJFX117GK081767, NOSIN : JFX1E-1081240 NO.BPKB : M-07276262 AN.ROSMINI HLG SKTR AMPENAN HLG STNK R2 HONDA DR.5274 CW NOKA : MHIJFZ217JK208647,NOSIN :JFZ22E-1212977 NO.BPKB : 0.08321675 AN.ROSMINI HLG SPTR AMPENAN HLG BPKB HONDA DR.4714 UA NOKA : MHIJM31180JK957512, NOSIN : JM31E1954665 AN.WIDIA PUSPITA ANANDASARI HLG JL.SWASEMBADA KEKALIK KR.PULE KEC.SEKARBELE KOTA MATARAM

SUARA NTB

Kamis, 30 Juli 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Kamis, 30 Juli 2020

SUARA NTB

RADIO

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 30 Juli 2020

RS Darurat Covid-19 Standar Internasional di RSUD NTB Beroperasi Agustus Dari Hal. 1 Wagub didampingi Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP, Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, ST, MT, Direktur RSUD NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS dan kontraktor pelaksana.

Wagub mengatakan, RS Darurat Covid-19 yang dibangun di RSUD NTB akan beroperasi 17 Agustus mendatang.

Di tengah kondisi RS Rujukan dan RS Darurat Covid-19 yang sudah penuh di kabupaten/kota.

Keberadaan RS Darurat Covid19 yang dibangun di RSUD NTB diharapkan dapat mengatasi kekurangan ruang isolasi untuk pasien Covid-19. ‘’Ini akan sangat membantu,’’ katanya.

Meskipun telah dibangun RS Darurat, Wagub mengingatkan masyarakat jangan sampai lengah. Justru, dengan adanya RS Darurat ini, kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan harus semakin tinggi. Jangan sampai terjadi seperti fenomena sekarang. ‘’Ada daerah yang zona hijau, bukannya bertahan di zona hijau. Malah menjadi zona oranye, zona merah. Ini yang harus kita jaga. Pasien yang sedang dirawat 600 lebih. Terkonsentrasi di Mataram dan Lobar. Dengan adanya RS Darurat ini akan sangat membantu,’’ katanya.

Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini mengatakan, pemerintah terutama petugas kesehatan sudah mulai kewalahan menangani pasien Covid19. Apalagi dengan jumlah pasien yang terus bertambah setiap hari. ‘’Selama masyarakat tak patuh, pemerintah akan kewalahan. Selama masyarakat tidak patuh terhadap protokol kesehatan, nggak akan selesaiselesai Covid ini sampai ditemukannya vaksin,’’ tandasnya.

Umi Rohmi menambahkan, RS Darurat Covid-19 yang dibangun di RSUD NTB nantinya akan difungsikan untuk mendukung pelaksanaan MotoGP 2021. RS Darurat ini akan menjadi gedung trauma center untuk penanganan pebalap MotoGP. ‘’Akan banyak fungsinya. Karena memang RSUP ini kekurangan ruangan. Memang kita rencanakan mau nambah. Alhamdulillah ini ada,’’ tandasnya.

Terpisah, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Set-

da NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP mengatakan, gedung yang dibangun tersebut merupakan IGD Pelayanan Covid-19 dan Trauma Center.

Gedung ini rencananya dibangun tujuh lantai dilengkapi dengan helipad.

Ia menjelaskan, pembangunan gedung ini sesuai perencanaan awal untuk menyongsong NTB sebagai tuan rumah MotoGP. Sehingga, gedung yang dibangun berstandar internasional sesuai dengan apa yang dipersyaratkan Dorna sebagai penyelenggara MotoGP. ‘’Dalam perjalanannya ketika Covid terjadi, dari analisa dokter RSUD NTB dan maupun Unram bahwa prediksinya bulan Juli atau Agustus pasien Covid akan membeludak. Kenyataannya, iya. Sekarang ini, ratusan tempat tidur yang seharusnya untuk pasien umum dialihkan untuk menangani pasien Covid.

Dengan beroperasinya gedung ini walaupun dua lantai, paling tidak bisa mengembalikan 70 persen kamar RSUD NTB untuk pasien non Covid,’’ katanya.

Karena keterbatasan anggaran daerah, baru bisa dibangun dua lantai. Dengan kapasitas 70 orang untuk penanganan pasien Covid-19.

Jika Covid-19 sudah selesai, maka gedung tersebut akan dimanfaatkan untuk trauma center.

Ridwan menyebutkan, total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan gedung tersebut ditambah dengan pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) sebesar Rp78 miliar. Progres pembangunannya sudah mencapai 80 persen dan ditargetkan tuntas dan dapat digunakan 17 Agustus mendatang.

Untuk pembangunan gedungnya saja menghabiskan anggaran sekitar Rp50 miliar.

Sedangkan sisanya untuk pengadaan Alkes dan pelatihan tenaga kesehatan. Secara keseluruhan, kata Ridwan untuk membangun gedung trauma center tujuh lantai dilengkapi helipad membutuhkan anggaran sebesar Rp200 miliar. ‘’Tetapi kita hanya membangun dua lantai dulu. Namun fondasinya untuk tujuh lantai.

Tinggal dilanjutkan lagi pada tahun anggaran mendatang,’’ katanya. (nas)

Kasus Intensif Covid-19 di NTB Terus Meningkat Dari Hal. 1 ‘’Dulu komposisinya 5 persen butuh perawatan intensif.

Kemudian 15 persen kasus berat dan 80 persen kasus sedang. Sekarang itu sudah bergeser, karena ada tren pasien terlambat dibawa dan menunda dirujuk karena banyak faktor,’’ jelasnya.

Diterangkan, pasien yang membutuhkan perawatan intensif sebagian besar adalah pasien-pasien yang mengalami gagal napas karena mengidap Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS).

Untuk itu, pasien membutuhkan penanganan intensif dengan ventilator. ‘’Yang bisa kita berikan maksimal dengan ventilator langsung masuk ke paru-parunya. Jadi bisa 100 persen memeriksa oksigen kalau orang yang tidak berfungsi paru-parunya,’’ jelas Fikri. Menurutnya, hal tersebut yang menjadi ken-

dala dalam penanganan Covid-19 di NTB saat ini.

Saat ini RSUD NTB sendiri dilengkapi dengan 6 ventilator yang telah digunakan seluruhnya oleh pasien Covid-19. ‘’Saat ini pasien dewasa penuh menggunakan ventilator. Total ruang intensif kita naikkan dari 2 yang ada menjadi 6 untuk dewasa, 2 untuk anak, dan 2 untuk NICU,’’ ujarnya.

Ke depan pihaknya telah mengajukan penambahan ventilator untuk mengakomodir kebutuhan pasien Covid-19 di NTB. Terutama mengikuti pembangunan rumah sakit darurat di RSUD NTB. ‘’Kita masih mau tambah lagi kalau kasus bertambah terus. Kemarin sudah kita ajukan juga ke Kementerian Kesehatan, Sekaran Ibu Kadikes sedang mengurus itu di pusat. Kita minta tambahan 6 ventilator,’’ ujar Fikri. (bay)

Layanan dalam Satu Genggaman Dari Hal. 1 ‘’Tidak mungkin Pemprov NTB bisa menjangkau seluruh masyarakatnya satu persatu di berbagai pelosok daerah. Tapi dengan teknologi pasti bisa,’’ tegas Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat memimpin rapat update program unggulan NTB, Rabu (29/7).

Aplikasi yang terus dikembangkan tersebut di antaranya Sistem Informasi Posyandu (SIP) yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) NTB dan Aplikasi Siaga yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB. Kedua aplikasi tersebut terus dikembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB. ‘’Diskominfotik NTB menyiapkan sistem agar semua orang bisa mengikuti sistemnya.

Teknologi dapat mempermudah dan membuat kita lebih cepat,’’ jelas Wagub.

Dalam rapat tersebut, beberapa masukan diberikan Rohmi terkait pengembangan kedua aplikasi tersebut. Di antaranya, pembuatan tutorial pengisian SIP yang diperuntukan bagi para kader di seluruh Posyandu yang ada di NTB. Aplikasi SIP

yang merupakan aplikasi berbasis android yang tidak hanya untuk pelaporan saja.

Tetapi di dalamnya terdapat 4 model data dan informasi tentang program kegiatan Posyandu. ‘’Aplikasi SIP kita akan launching secara resmi pada HUT NTB mendatang. Namun aplikasi tersebut harus sudah digunakan oleh seluruh kabupaten dan kota se-NTB sebelum secara resmi diluncurkan,’’ kata Wagub.

Kemudian, Aplikasi Siaga merupakan aplikasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi terkait mitigasi bencana. Aplikasi Siaga NTB ini juga merupakan sumber resmi penyampaian kejadian bencana yang ada di wilayah Provinsi NTB. Kini aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai nomor penting yang bisa dihubungi langsung oleh masyarakat ketika bencana terjadi.

Sehingga masyarakat NTB bisa melaporkan dan mengetahui bencana yang terjadi secara up to date. Aplikasi yang telah di-launching pada awal tahun 2019 yang lalu ini fiturnya terus dikembangkan, agar masyarakat semakin mudah mengakses dan menerima manfaatnya. (r)

Halaman 11

Sprinter Dunia Zohri, Manfaatkan Tambah Daya ’’Super Wow’’ dari PLN Mataram (Suara NTB) – Lalu Muhammad Zohri, peraih medali emas yang juga merupakan juara dunia pada Kejuaraan Dunia Atletik Junior 2018 di Tampere, Finlandia ikut memanfaatkan tambah daya ‘’Super Wow’’ dari PLN. “Cukup dengan 170 ribu-an, saya bisa melakukan tambah daya dari 1300 VA menjadi 2200 VA. Kalau untuk normalnya, bisa Rp800 ribu-an.” kata Zohri.

Zohri, yang saat ini tinggal di Pemenang, Lombok Utara juga mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan Gebyar Kemerdekaan 2020, tambah daya Super Wow dari PLN, yang berlaku hingga 30 September 2020.

“Ayo! Segera manfaatkan

program tambah daya ‘’Super Wow’’ dari PLN. Cukup membayar 170-ribuan, dari yang 4 juta, bisa tambah daya sampai 5500 VA,” demikian ajakannya.

Dony Noor Gustiarsyah, Manager PLN UP3 Mataram menyebut, melalui program Gebyar Kemerdekaan ini, PLN memberikan potongan harga atau diskon tambah daya “Super Wow” khusus untuk pelanggan golongan tarif Rumah Tangga tegangan rendah mulai dari daya 450 Volt Ampere (VA) sampai daya 4.400 VA dengan pilihan daya akhir adalah daya 2.200 VA sampai daya 5.500 VA. Pelanggan cukup membayar Rp 170.845,- dari harga normal bisa mencapai Rp 4.893.450,-, dan berlaku sampai

dengan 30 September 2020. ‘’Pelayanan program ini kami lakukan one day service untuk layanan promo ini. Harapannya, dengan listrik yang cukup, masyarakat dapat nyaman untuk bekerja dan beraktivitas di rumah,’’ harap Dony.

Bagi pelanggan yang ingin menikmati promo Gebyar Kemerdekaan 2020 dapat menghubungi PLN melalui Contact Center PLN 123, yang dapat diakses melalui ponsel (kode area+123), telepon 123, e-mail pln123@pln.co.id, Twitter @pln_123, Facebook PLN 123, Instagram @pln123_official, website www.pln.co.id, aplikasi PLN MOBILE, serta melalui Kantor Unit Layanan Pelanggan PLN terdekat. (bul)

(Suara NTB/ist)

FASILITAS - Sprinter dunia asal Lombok Utara, L. Muhammad Zohri memanfaatkan fasilitas super wow untuk penambahan daya listrik.

Gubernur Dijadwalkan Jadi Khatib Salat Idul Adha di Bima Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr.H Zulkieflimansyah dijadwalkan menggelar salat Idul Adha di Lapangan Besar Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima pada Jumat, 31 Juli 2020. Gubernur akan menjadi khatib pada pelaksanaan salat Id tersebut. ‘’Usai salat Id, gubernur akan menyerahkan hewan kurban ke panitia kurban Desa Doridungga berupa satu ekor sapi exotic jenis simental seberat 1.050 Kg,’’ ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM, Rabu (29/7).

Pelaksanaan Salat Idul Adha di Kabupaten Bima ini dirangkaikan dengan kegiatan kunjungan kerja (kunker) serta silaturahim dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan masyarakat di Pulau Sumbawa yang dimulai dari tanggal 30 – 31 Juli.

Najamuddin Amy mengatakan, pada Kamis (30/7), gubernur dijadwalkan bertolak dari BIZAM menuju Bandara Sultan Salahuddin Bima pukul 09.50 Wita. Di Bima, gubernur dijadwalkan akan menghadiri silaturahim dengan toga, toma, dan masyarakat serta

menyerahkan bantuan pembangunan di sejumlah masjid.

Gubernur dijadwalkan tiba di Masjid Nurul Iman, Dusun Lewidewa, Desa Lewintana sekaligus agenda penyerahan bantuan pembangunan masjid yang akan diterima oleh pengurus masjid setempat. Agenda berlanjut ke Masjid An Nur Dusun Bajo Selatan, Desa Bajo Kecamatan Soromandi.

Beberapa masjid lainnya yang akan didatangi gubernur dan sekaligus menyerahkan bantuan pembangunannya yaitu Masjid Al Hidayah Dusun Rade, Desa Punti Kecamatan Soromandi, Masjid

Al-Fatah Dusun Teh, Desa Kananta Soromandi, Masjid Baburrahman Dusun Riando, Desa Sai Soromandi, Masjid Nurul Iman Dusun Saba, Desa Sampungu, Masjid Sholihin Dusun Wadulancang, Desa Wadukopa Soromandi, dan Masjid At Taqwa Dusun Manggenae Desa Doridungga, Kecamatan Donggo. ‘’Gubernur dijadwalkan bermalam di Masjid At Taqwa Dusun Manggenae Desa Doridungga, Kecamatan Donggo pada Kamis malam,’’ kata Najam.

Usai kunker di Kabupaten Bima, gubernur melanjutkan per-

jalanan ke Pendopo Bupati Dompu pada hari Jumat 31 Juli 2020 pukul 13.00 Wita. Di sana gubernur dijadwalkan akan bersilaturahim dengan Kades se Kabupaten Dompu beserta Bupati Dompu dan OPD Kabupaten Dompu.

Usai kegiatan silaturahim di Kabupaten Dompu, gubernur akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sumbawa.

“Silaturahmi dengan Kades se-Kabupaten Sumbawa beserta Bupati Sumbawa dan OPD Kabupaten Sumbawa akan digelar pada hari Sabtu 1 Agustus mendatang,’’ kata Najam. (r)

Serahkan SK Dukungan

Berkarya Ancam Pecat Kader yang Tak Serius Menangkan Paslon Mataram (Suara NTB) – DPW Partai Berkarya Provinsi NTB resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) dukungan kepada bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang akan diusung di empat daerah Kabupaten/Kota di NTB. Empat daerah tersebut adalah Kota Mataram, Lombok Tengah, Sumbawa dan Dompu.

Penyerahan SK dukungan berlangsung di Kantor DPW Partai Berkarya Provinsi NTB, Rabu (29/7) kemarin.

Para bakal calon langsung hadir untuk menerima SK dukungan dari partai yang dikomandoi Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto itu.

Para kandidat juga nampak didampingi oleh sejumlah pendukung masing-masing.

Empat bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menerima SK dukungan dari Partai Berkarya yakni Baihaqi-Baiq Diyah Ratu Ganefi di Pilkada Kota Mataram. Kemudian

untuk Lombok Tengah dukungan diberikan kepada pasangan L. Pathul Bahri-Nursiah.

Sedangkan di Sumbawa SK dukungan Berkarya jatuh kepada pasangan Mahmud Abdullah-Dewi Noviany (MoNovi). Terakhir untuk Dompu, Berkarya memberikan dukungan kepada pasangan Muhammad Ruslan-Nasaruddin.

Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi NTB, H. Darmawan dalam orasi politiknya usai menyerahkan SK dukungan kepada masing-masing pasangan calon menekankan bahwa dukungan partainya kepada para calon tidak setengah hati. Karena itu Berkarya akan menggerakkan segenap mesin politik untuk memenangkan pasangan calon yang didukungnya.

“Saya selaku Ketua DPW mulai hari ini menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan kader Berkarya untuk bergerak totalitas memenangkan pasangan calon yang sudah ditetapkan didukung DPP. Gerakkan semua mesin politik partai, kita harus

all out memenangkan calon yang kita dukung,” seru Darmawan.

Setelah penyerahan SK dukungan tersebut maka mulai saat itu juga kader dan pengurus Partai Berkarya bersama pasangan calon turun bergerak menyapa masyarakat, meyakinkan masyarakat untuk memilih paslon yang didukung partai Berkarya. Menurut Darmawan, hanya dengan cara itulah dapat memenangkan pertarungan di Pilkada 2020 ini.

“Kita harus turun langsung ke masyarakat, bersilaturahmi, sosialisasikan calon kita, yakinkan kepada masyarakat inilah calon yang terbaik untuk perubahan. Bagaimanapun caranya kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh, bila perlu door to door,” katanya.

Darmawan pun menegaskan kepada kader dan pengurus Partai Berkarya yang tidak sungguh-sungguh memenangkan pasangan calon yang didukung maka Partai Berkarya tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap

Covid-19 Mengganas di Lingkungan Perkantoran Dari Hal. 1 ‘’Sehingga thermogun harus dipersiapkan untuk mengukur suhu badanpegawaiyangmasukbekerja atau ikut rapat,’’ tegasnya.

Kemudian yang kedua, saat rapat tetap disiplin menggunakan masker. Selama rapat masker tidak boleh dibuka, termasuk tidak dianjurkan untuk menyiapkan sajian makan minum.

Ketiga, materi yang disampaikan harus ringkas. Tidak terlalu banyak pembukaan dan sambutan. Tetapi langsung ke poin dan inti rapat to the point saja,’’ katanya.

Terakhir, poin ke empat, durasi rapat tidak boleh terlalu lama.

Paling lama satu jam dan setelah selesai rapat langsung bubar.

Karena kata Sekda, ruang tertutup bukan ruang yang sehat selama Covid-19 ini ada.

Gita mengajak semua pegawai perkantoran untuk menjadi ter-

depan dalam memberi contoh kepada masyarakat. Disiplin bekerja dan beraktivitas dengan menerapkan protokol Covid-19.

Sementara itu, Direktur RSUD Provinsi NTB dr. H.Lalu Hamzi Fikri mengatakan, masih banyak persepsi tentang pandemi Covid-19 ini dimaknai berbeda. Ada yang tidak percaya, menganggap konspirasi dan lain sebagainya. ‘’Kalau saya memaknainya Covid-19 sekarang telah menjelama seribu wajah, Covid-19 ini nyata dan bukan konspirasi,’’ katanya.

Perkembangan Covid-19 semakin hari kian bertambah. Belum ada penurunan drastis yang terjadi. Ada potensi penularan dari orang ke orang. Data terbaru bahwa pasien positif sebanyak 1.986 orang. Sedangkan angka kematian sebanyak 110 orang.

Menurutnya, Covid-19 ini bisa berakhir apabila kita menerapkan disiplin dengan ketat, namun

tetap produktif. ‘’Tergantung kita sekarang, kalau mau pandemi cepat berlalu maka disiplin menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan dan jaga kesehatan,’’ tandasnya.

Selain itu, Fikri mengajak semua pihak untuk terus melakukan promosi dan edukasi tentang penerapan protokol Covid.

Tidak terkecuali semua elemen dari lembaga pemerintah maupun swasta. ‘’Ini harus gencar kita lakukan,’’ tutupnya.

Kepala BNI KCU Mataram, Amirudin mengatakan bahwa BNI telah menegakkan disiplin dan SOP dalam mencegah dan menjaga seluruh pimpinan dan pegawainya terhadap pandemi Covid. ‘’Di beberapa titik kami sediakan tempat cuci tangan dan handsanitanizer untuk pegawai BNI dan masyarakat, termasuk alat ukur suhu badan,’’ kata Amirudin. (r)

kader yang bersangkutan.

“Kalau ada kader dan pengurus yang tidak mau berjuang, maka harus langsung dipecat, tidak ada ampun bagi saya terhadap kader yang membelot.

Tidak ada alasan lain, baik alasan keluarga atau saudara.

Karena kita sudah berkomitmen dalam satu organisasi berjuang habis-habisan,” tegasnya.

Dikatakan Darmawan, kemenangan di Pilkada serentak 2020 ini sangat penting bagi Partai Berkarya. Pasalnya itu akan menentukan bagaimana

Berkarya menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Untuk bisa mencapai target kemenangan pada Pemilu 2024, maka Pilkada 2020 ini harus dapat dimenangkan. ‘’Karena itu jangan ada yang berpangku tangan. Kalau kita menang Pilkada, maka Insya Allah pada Pemilu 2024, kita akan bisa punya banyak DPRD. Kalau sudah punya banyak DPRD, maka program kerja Partai Berkarya untuk rakyat akan lebih nyata,’’ pungkasnya. (ndi)

Dua Paket Evaluasi Ulang Dari Hal. 1 proyek bypass Bandara - KEK Mandalika yang sudah ada penetapan pemenangnya adalah paket III. Proyek dengan pagu Rp180,5 miliar ini dimenangkan oleh PT. Basuki Rahmanta Putra dengan harga penawaran Rp139,6 miliar lebih.

PT. Basuki Rahmanta Putra mengalahkan penyedia jasa lainnya yakni PT. Waskita Karya (Persero) dengan harga penawaran Rp142,6 miliar dan PT. Hutama Karya Wilayah IV dengan harga penawaran Rp144,4 miliar.

Sementara, dua paket proyek bypass Bandara - KEK Mandalika, yaitu paket I dan II masih dalam evaluasi ulang. Proyek pembangunan bypass Bandara - KEK Mandalika paket I pagunya sebesar 238,5 miliar. Tiga besar kontraktor dengan penawaran terendah adalah PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dengan harga penawaran Rp161,1 miliar, PT. Waskita Karya (Persero) dengan harga penawaran Rp181,6 miliar dan PT. Anugerah Karya Agra Sentosa dengan harga penawaran Rp185,9 miliar.

Sedangkan proyek pembangunanbypass Bandara-KEKMandalika paket II pagunya Rp394,8 miliar. Tiga kontraktor dengan harga penawaran terendah adalah PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dengan harga penawaran

Rp276,2 miliar, PT. Yasa Patria Perkasa dengan penawaran Rp301,1 miliar dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dengan penawaran Rp307,1 miliar. ‘’Dua paket masih evaluasi ulang.Tinggalmenunggupenetapan.

Tapi masih bisa dikejar. Itu kebanyakan pekerjaan tidak seperti bangungedung.Yangpentingsumber dayanya ada, pengerjaannya bisa cepat,’’ kata Sahdan.

Karena satu paket sudah ada pemenang tendernya, maka pengerjaan pembangunan proyek bypass Bandara - KEK Mandalika paket III akan segera dilakukan. Paling telat, kata mantan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB ini, kontraktor yang sudah ditetapkan menjadi pemenang akan mulai bekerja dua minggu lagi. ‘’Sekarang mulai persiapan di lapangan. Clearing lahan, mobilisasi peralatan, pembangunan base camp, tempat penempatan peralatan dan persiapan tenaga kerjanya,’’ tandasnya.

Jika dilihat dari time schedule, pembangunan proyek ini sudah molor. Semula direncanakan sudah mulai dikerjakan awal Juli lalu. Proyek pembangunan jalan bypass Bandara KEK Mandalika ditargetkan rampung Juni 2021. Jalan penghubung dari bandara ke Sirkuit Mandalika ini panjangnya sekitar 17 Km. Rencananya akan dibangun jalan empat jalur dan delapan lajur. (nas)

Pemprov Integrasikan Stimulus Ekonomi dengan Program Unggulan Dari Hal. 1 sekitar Rp17 miliar digunakan untuk pengadaan mesin-mesin untuk IKM dan UKM pengolahan.

Pemprov telah memesan sebanyak 2.132 mesin yang akan dibuat oleh IKM Permesinan yang ada di NTB. Mesin-mesin yang dibuat IKM Permesinan, yang dibutuhkan oleh IKM dan UKM pengolahan untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Sehingga dalam program stimulus ekonomi ini, program industrialisasi juga jalan, pemberdayaan kepada IKM

dan UKM jalan.

Dan juga program-program unggulan lainnya juga berjalan. ‘’Jadi program zero waste juga jalan, secara ekonomi juga bergerak.

Jadi program industrialisasi dapat, program zero waste juga dapat, desa wisata juga dapat. Program stimulus ekonomi ini integrasi dari seluruh program OPD dengan tetap mengedepankan programprogram unggulan,’’ terangnya.

Program stimulus dengan anggaran sebesar Rp86 miliar tersebar di 12 OPD. Antara lain, Dinas Ketahanan Pangan Rp7,2 miliar

dengan kegiatan pengadaan cadangan pangan, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), dan program desa berdaya. Kemudian, Dinas Perdagangan sebesar Rp10,6 miliar dengan kegiatan bantuan UMKM dan KUBe, revitalisasi pasar dan pasar murah.

Selanjutnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp7,2 miliar dengan kegiatan bantuan peralatan, bantuan bibit ternak, dan pengadaan pakan. Dinas Kelautan dan Perikanan Rp3,2 miliar dengan program bantuan benih ikan dan

lele, serta bantuan peralatan.

Dinas Koperasi dan UKM Rp2,5 miliar dengan kegiatan bantuan peralatan, bantuan modal usaha dan sertifikasi. Dinas Pertanian dan Perkebunan Rp14,04 miliar dengan kegiatan bantuan benih tanaman dan padat karya.

Dinas LHK sebesar Rp19,6 miliar dengan kegiatan padat karya lingkar hutan, bantuan peralatan dan mesin, serta produk lokal Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Dinas Pariwisata Rp11,2 miliar dengan kegiatan padat karya destinasi

wisata dan pengembangan daya tarik wisata.

Dinas Perindustrian Rp5,5 miliar dengan kegiatan bantuan peralatan dan mesin dan standarisasi/legalitas pegiat industri. DPMPTSP Rp1 miliar dengan kegiatan fasilitasi perizinan usaha IKM dan UKM serta sosialisasi.

DPMPD Dukcapil Rp1,18 miliar dengan kegiatan bantuan peralatan dan mesin kepada BUMDes berbasis desa. Dan Dinas ESDM Rp2,8 miliar dengan kegiatan bantuan biogas peternak dan sumur bor. (nas)

BKN Tetapkan Pelaksanaan SKB CPNS 2019 Mulai 1 September - 12 Oktober Dari Hal. 1 ‘’Jadwal untuk masing-masing Pemda akan ditebitkan oleh Panselnas,’’ terangnya.

Jumlah pelamar atau peserta SKB CPNS 2019 di NTB sebanyak 6.765 orang. Peserta SKB terbanyak berada di Lombok Tengah (Loteng) dan Lombok Timur (Lotim), jumlahnya di atas 1.000 orang.

Untuk Loteng, jumlah pelamar yang ikut SKB sebanyak

1.145 orang dan Lotim sebanyak 1.192 orang. Untuk Pemprov NTB sendiri, jumlah pelamar yang ikut SKB sebanyak 942 orang. Kemudian Kota Mataram 619 orang, Sumbawa 613 orang. Selanjutnya, Dompu 498 orang, Lombok Utara 479 orang, Bima 438 orang, Lombok Barat 407 orang dan Kota Bima 183 orang.

Nasir menyebutkan, jumlah pelamar yang ikut Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) se - NTB, beberapa waktu lalu sebanyak

73.067 orang. Namun peserta yang tidak hadir sebanyak 4.535 orang. Dari seluruh peserta SKD yang hadir, sebanyak 24.165 orang yang memenuhi passing grade. Sedangkan 48.880 orang tidak memenuhi passing grade.

Meskipun ada 24.165 pelamar yang memenuhi passing grade.

Namun tidak semuanya bisa ikut SKB. Karena setiap formasi hanya diambil tiga besar. Sehingga peserta atau pelamar CPNS 2019 di NTB yang akan ikut SKB, Sep-

tember - Oktober mendatang sebanyak 6.765 orang.

Dalam rekrutmen CPNS 2019, Pemda di NTB mendapatkan 3.204 formasi dari Kemen PANRB. Dengan rincian, Pemprov NTB 414 formasi, Kota Mataram 275 formasi, Lombok Barat 205 formasi, Loteng 479 formasi, Lotim 482 formasi. Selanjutnya, Lombok Utara 237 formasi, Sumbawa Barat 105 formasi, Kabupaten Sumbawa 342 formasi, Dompu 249 formasi, Bima 241 formasi dan Kota Bima 175

formasi.

Pelaksanaan SKB akan memperhatikan dan mematuhi peraturan/pedoman terkait kriteria dan persyaratan perjalanan yang telah ditetapkan. Peserta dengan suhu tubuh badan di atas 37,3 derajat celcius tetap diperbolehkan ikut SKB yang ditangani oleh petugas khusus dan ruang seleksi khusus.

Namun, bagi peserta yang positif Covid-19, tak diperbolehkan ikut SKB, konsekuensinya peserta tersebut dinyatakan gugur. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 30 Juli 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sapwaturahman Tunggu Panggilan Pelatnas Mataram (Suara NTB) Atlet lompat jauh andalan NTB, Sapwaturahman kembali dipersiapkan menghadapi event internasional.

Kabarnya dalam waktu dekat ini atlet peraih medali emas di SEA Games 2019 ini akan kembali dipanggil masuk pemusatan latihan nasional (Pelatnas) Persiapan Pra-olimpiade 2021.

Pelatih Cabang Olahraga (Cabor) Atletik NTB, Arya Yuniawan yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (29/7) kemarin mengatakan pemanggilan Sapwaturahman mengikuti Pelatnas memang belum resmi. Pasalnya pihak belum menerima surat resmi dari Pengurus Besar (PB) Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI).

Namun demikian, meski belum menerima surat pemanggilan mengikuti Pelatnas, namun dirinya sebagai pelatih sudah mendapat informasi dari PB PASI terkait pemanggilan Pelatnas untuk atlet atletik.

“Bulan Agustus nanti Sapwaturahman akan kembali dipanggil Pelatnas. PB PASI sudah memungkinkan saya untuk kembali mempersiapkan Sapwaturahman,” ucapnya.

Lanjutnya, terkait akan ada pemanggilan atlet mengikuti Pelatnas atletik bulan Agustus 2020, ia akan telah kembali intens melatih Sapwaturahman di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan stamina dan daya tahan atletnya yang sudah cukup lama latihan mandiri.

Sebagaimana diketahui, selama pendemi Covid-19 terjadi di Indonesia khususnya di NTB akhir bulan Maret lalu, atlet atletik NTB, Sapwaturahman menjalani latihan mandiri di rumah masing-masing. Namun karena ada rencana pemanggilan untuk Pelatnas bulan Agustus 2020, kegiatan latihan Sapwaturahman akan kembali didampingi pelatihnya, Arya Yuniawan mulai awal bulan Agustus. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya tahan dan fisik atlet. (fan)

Desa Mulai Tangguhkan Perpanjangan Penyaluran BLT DD Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa Barat, mencatat sudah ada satu desa yang menangguhkan perpanjangan penyaluran BLT DD selama tiga bulan kedepan (Juli-September). Alasannya, mereka mengaku sudah tidak memiliki anggaran meski besaran bantuannya menurun dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu perbulan.

“Baru satu desa di kecamatan Seteluk yang tidak sanggup untuk memperpanjang penyaluran BLT DD meski besaran bantuannya hanya Rp300 ribu. Kami juga tidak bisa memaksa karena di aturannya memang bagi desa yang sudah tidak memiliki anggaran tidak diwajibkan untuk menyalurkan bantuan dimaksud,” ungkap Kepala Dinas PMD, Drs. Mulyadi M. Si kepada Suara NTB, Rabu (29/7).

Perpanjangan waktu penyaluran BLT DD tersebut diatur dalam PMK nomor 50 tahun 2020 sekaligus Permendes nomor 7 tahun 2020.

Hanya saja tidak semua desa wajib untuk menyalurkan BLT tersebut melainkan hanya Desa yang masih memiliki anggaran saja. Jika sudah tidak memiliki anggaran, dalam aturan tersebut membolehkan untuk tidak menyalurkan supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Tentu persoalan ini akan tetap disikapi secara khusus supaya tidak menimbulkan kegaduhan di desa yang tidak menyalurkan bantuan tersebut. Apalagi bantuan sosial dalam bentuk lain juga sudah tidak ada lagi. “Memamg di aturan sifatnya wajib untuk disalurkan, tetapi karena sudah tidak ada anggaran ya tidak bisa kita paksa juga kan akan sangat tidak baik,” timpalnya.

Tentu untuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat karena tidak semua desa melaksanakan, pihaknya juga sudah memanggil seluruh kepala desa. Hal itu dianggap sangat penting dilakukan supaya desa bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bantuan tersebut. Karena jika tidak disosialisasikan terlebih dahulu, akan sangat rawan terjadi konflik di desa. Pihaknya juga akan tetap intens turun ke desa untuk memberikan pemahaman ke masyarakat. (ils)