Edisi Selasa 31 Maret 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 31 MARET 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 23 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemprov Ambil 27 Langkah Tangani Penyebaran Virus Corona Mataram (Suara NTB) Pemprov mengambil 27 langkah cepat untuk menangani penyebaran virus Corona (Covid-19) di NTB. Data Pemprov NTB per 30 Maret 2020, pasien yang positif Covid-19 sebanyak 2 orang, 27 pasien dalam pengawasan (PDP) dan 753 orang masih dalam pemantauan (ODP).

(Suara NTB/ist)

I Gede Putu Aryadi

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, S. Sos, MM menyebutkan, 27 langkah yang diambil Pemprov NTB dalam penanganan penyebaran Covid-19. Antara lain, membentuk Corona Crisis Center Provinsi NTB. Kemudian mengupdate jumlah warga yang diduga terinfeksi virus Corona melalui laman

resmi Satgas Pemerintah Provinsi NTB Penanganan Covid-19 lewat laman http:// corona.ntbprov.go.id/ Selain itu, menyediakan layanan hotcall penanganan penyebaran Pandemik Covid-19 di NTB. Pemprov NTB juga menyediakan empat Rumah Sakit Rujukan Utama bagi penanganan Covid-19 yaitu RSUD Provinsi NTB, RSUD dr.

Soedjono Selong, RS Manambai Abdul Kadir Sumbawa dan RSUD Kota Bima dan 10 Rumah Sakit Rujukan kedua di seluruh kabupaten/kota se-NTB. NTB juga menambah jumlah tempat tidur ruangan isolasi bertekanan negatif dari yang tersedia saat ini berjumlah 36 tempat tidur. Dan sedang dalam persiapan sebanyak 130 tempat tidur. Pem-

prov NTB juga, meliburkan sekolah selama 14 hari di masa tanggap darurat bencana non alam.

Menutup sementara akses kapal cepat dari Bali menuju kawasan Tiga Gili (Trawangan, Air, Meno) dan destinasi wisata untuk sementara akan disterilkan dengan disinfektan.

Pembatasan yang dilakukan hanya kapal dan fasboat dari Bali ke tiga gili, fasboat dari Bali ke Bangsal, Senggigi, dan pelabuhan lainnya. ‘’Semua pintu masuk keluar diarahkan ke bandara dan pelabuhan Lembar karena alat lengkap pendeteksi suhu hanya berada di dua lokasi

tersebut,’’ jelasnya.

Penerimaan tamu yang masuk ke tiga gili juga terfokus hanya di Pelabuhan Bangsal. Sementara Teluk Nare ditutup dengan alasan yang sama. Pemprov juga mengambil kebijakan larangan perjalanan dinas keluar NTB bagi pejabat, anggota DPRD hingga ASN. Menghentikan aktivitas yang melibatkan kerumunan dan keramaian warga selama masa tanggap darurat.

Bersambung ke hal 11 Najamuddin Amy

(Suara NTB/ist)

Negatif, Hasil Swab 11 PDP Covid-19 PEMPROV NTB melalui tim Gugus Tugas Covid 19 mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi tidak benar, termasuk untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang meninggal beberapa waktu lalu. Sampai saat ini, hasil swab pada dua pasien tersebut belum dikeluarkan. Sementara hasil tes swab yang sudah keluar dari Balitbang ada 11 orang. Tertulis dalam keterangan, semuanya negatif SARS Covid -19. ‘’Nanti jika hasilnya sudah keluar, akan diumumkan ke masyarakat,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB yang juga bagian dari tim Gugus Tugas Covid – 19, H. Ahsanul Khalik, Senin (30/3).

Bersambung ke hal 11

Rapat di Bawah Terik Matahari

Lotim Siapkan Anggaran Rp55 Miliar Atasi Covid-19 TO K O H Investor ’’Wait and See’’ VIRUS Corona (Covid-19) yang sedang mewabah di dunia termasuk Indonesia menyebabkan investor wait and see menanamkan investasinya di NTB. Pemprov melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan melakukan evaluasi setelah selesainya masa siaga darurat bencana non alam Covid-19, Agustus mendatang. ‘’Bukan saja investasi tapi juga yang lainnya, berdampak terhadap perekonomian secara keseluruhan. Baik di tingkat nasional, Bersambung H. Amry Rakhman ke hal 11

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Taati Protokol Transportasi PEMILIK usaha transportasi umum di NTB diminta mematuhi protokol penanganan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) , salah satunya dengan menerapkan physical distancing atau penjarakan fisik. Pasalnya, beberapa transportasi umum yang beroperasi ditemukan masih mengangkut penumpang dengan berjejal.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Lalu Bayu Windya, menerangkan pihaknya telah mendatangi masing-masing perusahaan transportasi umum yang masih beroperasi selama penetapan status siaga bencana non-alam berlangsung. ‘’Kita minta mereka menerapkan (pembatasan) jarak fisik penumpang. Apa yang sudah kita anjurkan kepada mereka, kita akan cek di sana seperti apa dia mengindahkan permintaan kita,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (30/3) di Mataram.

Bersambung Lalu Bayu Windya ke hal 11 (Suara NTB/bay)

Selong (Suara NTB) Ada suatu hal yang berbeda dilakukan Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy dengan jajarannya, Senin (30/3). Bupati bersama anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat dan kepala desa se Lotim menggelar rapat di halaman Kantor Bupati Lotim yang saat itu cuacanya sangat cerah.

Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy mengatakan, rapat di bawah sinar matahari tidak pernah terbayangkan dalam benaknya. Namun, ia mengambil hikmah dari rapat yang digelar di bawah sinar matahari ini. ‘’Tapi hikmahnya. Alhamdulillah sinar matahari mengusir Corona. Me-

nambah kesehatan kita, Insya Allah,’’ diamini peserta rapat.

Menurutnya, rapat yang dilakukan di bawah sinar matahari karena Pemkab Lotim belum memiliki fasilitas telekonferensi yang lengkap. Belum adanya fasilitas ini, harus dijadikan prioritas oleh pemerintah daerah.

Agar Lotim bisa memiliki fasilitas telekonferensi sebagaimana halnya daerah lain. Untuk itu, bupati meminta Sekda Lotim dan Kepala Bappeda memprioritaskan pengadaan fasilitas telekonferensi di APBD. Rapat kemarin, bupati membahas terkait rencana Pemkab Lotim yang akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp55 miliar dalam penanganan virus Corona (Covid-19).

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/yon)

RAPAT EVALUASI - Bupati Lotim, H.Sukiman Azmi menggelar rapat evaluasi penanganan Covid-19 bersama seluruh Kepala OPD, Camat dan pihak terkait lainnya di halaman depan Kantor Bupati sambil berjemur, Senin (30/3) kemarin.

Pembatalan Reservasi Pemeriksaan Kedatangan Penumpang Minim Petugas Agen Perjalanan Hampir 100 Persen Mataram (Suara NTB) Dampak penyebaran virus Corona (Covid-19) sangat besar terasa, khususnya bagi sektor pariwisata. Hal tersebut seperti dialami oleh agen perjalanan, dimana pembatalan reservasi telah mencapai persentase hampir 100 persen.

Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB, Dewantoro Umbu Joka, menerangkan saat ini banyak agen perjalanan memutuskan merumahkan karyawan sebagai langkah efisiensi menghadapi situasi yang terjadi. ‘’Pembatalan (reservasi) itu sudah hampir 100 persen,’’ ujarnya kepada

Suara NTB, Senin (30/30).

Diterangkan Dewantoro, hampir 70 persen agen perjalanan yang tercatat sebagai anggota ASITA NTB telah memilih menutup sementara usaha mereka. Sementara 30 persen sisanya masih melakukan aktivitas yang bersifat administratif. ‘’Yang masih buka paling kerjakan administrasi untuk booking (reservasi) yang cancel (dibatalkan, Red),’’ ujarnya.

Dalam menghadapi situasi saat ini, Dewantoro menerangkan pihaknya telah mengadakan rapat koordinasi dengan Asita Pusat guna membahas beberapa langkah strategis.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) – Pencegahan penyebaranvirus Corona (Covid-19) dari pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan disebut cukup berat dilakukan. Pasalnya, mengikuti penyebaran virus tersebut yang harus mengantisipasi transmisi lokal, jumlah petugas yang melakukan pemeriksaan justru terbilang minim.

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Mataram, I Wayan Diantika, menerangkan sampai saat ini pemeriksaan seluruh arus kedatangan ke NTB dilakukan dalam dua shift yang masing-masing diisi dua orang petugas jaga. Padahal pengawasan dilakukan selama 24 jam non-stop. ‘’Kami kewalahan. Harus standby (siap) 24 jam hanya dengan dua shift. Berarti 1 orang (petugas)

bekerja 12 jam,’’ ujar Diantika saat dikonfirmasi, Senin (30/3) di Mataram. Diterangkannya dengan kondisi tersebut, banyak petugas jaga yang mengalami kelelahan sehingga jumlah shift petugas dalam setiap shift terus diperketat.

Menurutnya, sistem kerja tersebut sangat riskan, mengingat arus kedatangan di NTB per hari dapat mencapai 10.000 – 12.000 orang per hari dari akumulasi kedatangan lewat 12 pelabuhan dan 3 bandara yang ada di NTB. ‘’Sekian orang harus diperiksa.

Bersambung ke hal 11

I Wayan Diantika (Suara NTB/bay)

Rencana Konstruksi Juni

Pembebasan Lahan Kawasan Inti Smelter 154 Hektare Tuntas Mataram (Suara NTB) Pembebasan lahan seluas 154 hektare yang menjadi kawasan inti pembangunan smelter di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya tuntas. Dengan tuntasnya pembebasan lahan untuk lokasi inti pembangunan smelter tersebut, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) kemudian mengurus Hak Guna Bangunan (HGB).

Sesuai schedule, rencananya konstruksi pembangunan fisik pabrik pemurnian emas dan tembaga tersebut akan mulai dilakukan Juni mendatang. ‘’On schedule Juni mulai konstruk-

si. Cuma situasi dan kondisi ini mempengaruhi,’’ kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Senin (30/3) kemarin.

Amry menjelaskan pekan kemarin dirinya bersama Bupati KSB dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) KSB melakukan peninjauan lapangan kawasan inti pembangunan smelter yang sudah tuntas pembebasan lahannya seluas 154 hektare.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

LOKASI INTI - Kepala DPMPTSP NTB, H. Amry Rakhman bersama Bupati KSB, H.W. Musyafirin dan Forkopimda meninjau lokasi inti pembangunan smelter yang sudah tuntas dibebaskan seluas 154 hektare.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 31 Maret 2020

Halaman 2

Jangan Datang Dulu ke Mataram Harus Patuhi Imbauan MENINGGALNYA satu pasien dalam pemantauan (PDP) Corona Virus Disease (Covid-19) asal Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang, membuat beberapa warga merasa panik. Kelurahan Dasan Agung pun menghimbau, agar semua warga mematuhi imbauan. Baik imbauan dari pemerintah Kota Mataram dan Provinsi NTB. Warga diminta untuk selalu stay di rumah dan tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan keramaian. Lurah Dasan Agung, Hambali meminta kepada seluruh warga di lingkungannya tidak panik. Juga, pihaknya mengimbau seluruh warga tetap mematuhi imbauan dari walikota Mataram dan Gubernur NTB untuk menghindari kerumunan warga. “Kita imbau juga untuk tetap mematuhi aturan. Kita minta kaling dan Linmas juga untuk mengecek aktivitas warga di lingkungan,” katanya, Senin (30/3).

Hambali menyebut, pada Jumat dan Sabtu kemarin pihaknya juga sudah menyemprotkan disinfektan di sekitar rumah korban.

Ia menjelaskan, penyemprotan disinfektan juga dilakukan di sekitar gang-gang masuk rumah korban. “Pihak kita juga akan telusuri keluarga terdekat korban, karena kan pada tanggal 15 Maret PDP yang meninggal ini baru pulang dari Jakarta,” sebutnya.

“Kita langsung cek semua keluarga korban juga. Sesuai SOP yang sudah ditetapkan Dinas Kesehatan Kota Mataram,” katanya. Tak hanya itu, pihaknya juga telah memberlakukan jam malam di lingkungan Dasan Agung.

Kepada seluruh warga, diminta untuk tidak keluar rumah pada pukul 22:00 Wita sampai jam 06:00 Wita.

“Intinya dari pukul 22:00 Wita malam, semua warga yang keluar dan masuk di lingkungan Dasan Agung wajib melapor ke Kalingnya.

Setelah melapor kan, nanti mereka akan dicek mau kemana. Jika ada yang datang juga pasti kita cek,” katanya.

Mengingat jelas Hambali, di lingkungan Dasan Agung memang banyak pendatang dari berbagai daerah. Juga, mulai dari malam Sabtu kemarin pihaknya sudah melakukan pengawasan di tiap pintu masuk di lingkungan. “Jadi memang banyak pendatang di lingkungan kita. Makanya kita mulai perketat pengawasannya,” tutupnya.

Hambali (viq)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengimbau warga luar yang tidak memiliki kepentingan mendesak untuk tidak ke Kota Mataram. Langkah ini menjaga sekaligus memutus mata rantai penularan virus corona. “Kalau tidak ada kepentingan mendesak, sebaiknya tidak masuk ke Mataram dulu,” tegas Walikota, Senin (30/3).

Walikota menjelaskan, penularan covid-19 dari interaksi antarmanusia. Oleh karena itu, pemerintah meminta masyarakat untuk tidak melakukan pertemuan-pertemuan yang melibatkan massa dalam jumlah banyak. Termasuk physical distancing untuk menjaga kontak fisik.

Pencegahan covid-19 ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah dan kelompok tertentu saja.

Tetapi harus bahu -membahu semangat bersama mencegah

dan mengantisipasi wabah tersebut. Sejauh ini kata Walikota, belum ada masyarakat Kota Mataram yang positif terinfeksi virus corona.

Saat ini, ada orang dalam pantauan (ODP). ODP yakni warga yang datang ke Kota Mataram berasal dari daerah pandemik. Penanganannya sudah ada protokolnya. Selain itu, ada pasien dalam pengawasan (PDP). PDP statusnya belum dikatakan positif atau

tidak. Karena masih dilakukan pemeriksaan swab di Litbangkes Kementerian Kesehatan. “Bukannya belum ada. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang positif,” harapnya.

Data tanggal 29 Maret 2020 pukul 14.00 Wita, masyarakat Kota Mataram sejumlah 161 terindikasi. Dengan kategori ODP 143 orang. Berstatus ODP terdapat 39 orang selesai dalam pemantauan. Sementara, 18 warga kategori PDP. 7 orang se-

lesai dalam pengawasan dan 11 orang masih dalam pengawasan.

Warga berstatus PDP yang dinyatakan telah sembuh sesuai protokol penanganan covid19 oleh para tim medis dinyatakan boleh pulang. Tapi bisa harus tetap diisolasi selama 14 hari di rumahnya.

Pemkot Mataram telah mulai mengawasi pemudik. Terutama para santri yang sekolah di luar daerah dan tenaga kerja di luar daerah maupun luar negeri. Pihaknya telah melakukan persiapan penanganan. Saat tiba menggunakan transportasi jalur udara maupundarattidakdiberikanlangsung masuk ke rumah masingmasing, melainkan diperiksa dulu.

Pemeriksaan telah disiapkan berupa screening center di Wisma

Nusantara. Petugas harus siap 24 jam melayani masyarakat. “Jika ada laporan dari masyarakat atau kerabat agar melaporkan segera dan langsung ditangani di screening center,” ujarnya.

Kebijakan beberapa lingkungan di Kota Mataram mulai menutup diri atau lockdown. Kata Walikota, memang pemkot menyarankan agar masyarakat mengaktifkan siskamling. Tetapi tidak dengan cara berlebihan. Rupanya lingkungan menerapkan itu sesuai dengan himbauan Walikota diminta untuk pengamanan.

“Ini bentuk sinergi kita dengan masyarakat. Dan, ini yang kita harapkan. Sebenarnya, ini bukan lockdown, tapi bentuk pengamanan saja,” demikian kata Walikota. (cem)

(Suara NTB/viq)

Dukung Pemberlakuan Jam Malam WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Herman, AM.d., mendukung kebijakan Pemkot Mataram untuk memberlakuan jam malam. ‘’Kami dukung langkah eksukutif dalam upaya pencegahan wabah covid-19,’’ katanya kepada Suara NTB via percakapan WhatsApp, kemarin. Dia mengingatkan Pemkot Mataram harus terus melakukan sosialisasi intens. Sehingga masyarakat juga mentaati dan memahami kebijakan jam malam tersebut.

Politisi Partai Gerindra ini mendesak Pemkot Mataram agar menindak tegas tempat tempat hiburan dan sejenisnya yang melanggar aturan jam malam tersebut. ‘’Kita ingin agar semua mematuhi surat edaran yang dikeluarkan pemerintah,’’ pintanya.

Herman menegaskan, pemberlakuan aturan jangan ada diskriminasi. ‘’Jangan hanya tempat-tempat ibadah yang diimbau untuk meniadakan ibadah secara berjemaah, namun tempat hiburan tetap dibiarkan buka. Padahal tempat hiburan tersebut juga orang berkumpul,’’ kritiknya.

Mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, sambung Herman, Pemkot Mataram diminta intens melakukan sosialisasi kebijakan pemberlakuan jam malam. Selain itu, aparat Satpol PP didukung oleh kepolisian dan TNI terus melakukan patroli. ‘’Yang paling utama adalah Satpol PP bekerjasama dengan kecamatan dan kelurahan dalam sosialisasi kebijakan jam malam tersebut,’’ ucapnya.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini, tidak menyangkal bahwa wabah covid-19 ini membawa konsekuensi tersendiri. PKL misalnya, mereka memprotes pemberlakuan jam malam. Pemberlakuan jam mala mini, membuat waktu operasional mereka lebih singkat. Padahal, mereka rata-rata baru membuka lapak pada sore hari.

Untuk itu, lanjut Herman, pihaknya mewakili masyarakat terutama para pedangang kecil atau PKL, mendesak Pemkot Mataram memberikan solusi kepada para PKL yang biasa berjualan di malam hari. Sehingga imbas yang dirasakan oleh para PKL karena dampak dari pemberlakuan jam malam tersebut, tidak begitu menyulitkan perekonomian mereka.

Misalnya memberikan stimulus atau bantuan modal. ‘’Seperti yang telah dilakukan dulu kepada para pedagang atau subsidi dalam bentuk lain disesuai dengan kemapuan daerah dan sesuai aturan,’’ kata anggota Dewan dua periode ini. Karena, wabah covid-19 ini dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat.

Terutama masyarakat yang tidak mampu.

Termasuk, imbauan untuk tetap di rumah, tidak sedikit masyarakat. Terutama masyarakat miskin terpaksa tidak mematuhinya. Karena kalau tidak bekerja, mereka perekonomian mereka akan terganggu. sementara, pemerintah juga tidak bisa menjamin kebutuhan pokok masyarakat. ‘’Nah itu yang kami sangat sayangkan kepada pemerintah.

Terutama pusat. Seharusnya dalam memberlakukan kebijakan, juga diberikan solusi kepada masyarakat. Jika diimbau untuk tetap di rumah karena dampaknya terhadap beban hidup masyarakat, terutama kebutuhan pokok masyarakat,’’ terang Herman. (fit) Herman (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/viq)

LOCKDOWN LOCAL - Pintu masuk di lingkungan Karang Bedil Kelurahan Mataram Timur, Senin (30/3). Kaling Karang Bedil memberlakukan lockdown local untuk mengantisipasi sebaran Covid-19 di lingkungannya.

Lingkungan Karang Bedil Terapkan ’’Lockdown Local’’

Mataram (Suara NTB) Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Mataram Timur sejak Sabtu (29/3) malam mulai menerapkan kebijakan lockdown local. Hal itu dilakukan untuk mengurangi aktivitas warga di lingkungan di tengah pandemi wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Mataram.

Lurah Mataram Timur, Rahmawati mengatakan, pemberlakuan lockdown local ini atas inisiatif kepala lingkungan Karang Bedil. Selama pemberlakuan lockdown local jelas dia, pintu masuk di lingkungan Karang Bedil dija-

ga ketat Kaling dan Linmas. “Sejauh ini memang di lingkungan Karang Bedil yang di-lockdown total. Pintu masuk ke lingkungan juga hanya satu jalan,” katanya, kepada Suara NTB, Senin (30/3).

Rahma menyebut, selain lingkungan Karang Bedil, beberapa lingkungan di Kelurahan Mataram Timur juga menerapkan pengawasan secara ketap.

Baik di lingkungan Karang Sukun dan Karang Medain. “Cuma di dua itu tidak sampai di-lokcdown.

Baru sebatas pemeriksaan saja untuk warga yang keluar masuk lingkungan,” jelasnya.

Penerapan kebijakan lockdown local ini kata Rahma tak diintervensi pihak kelurahan.

Kebijakan itu dilakukan sepenuhnya dari Kaling. Aktivitas keluar masuk di lingkungan Karang Bedil, masih bibolehkan. Namun, memasuki lingkungan Karang Bedil, satgas penangnan Covid-19 di lingkungan tersebut akan memeriksa ketat kondisi kesehatan warga.

“Mereka juga sudah menyiapkan hand sanitizer di sana. Bagi yang masuk lingkungan juga, mereka akan dicek oleh satgas di sana. Juga, bagi yang datang

akan disemprot disinfektan sesuai dengan SOP-nya,” jelasnya.

Namun, sejauh ini, pengecekan suhu tubuh bagi tamu yang menuju lingkungan Karang Bedil belum dapat dilakukan. Mengingat, thermal scanner belum dimiliki pihak lingkungan.

Terpisah, Kepala Lingkungan Karang Bedil, Meiwardy Fiqri menjelaskan, pemberlakuan lockdown local memang sudah diterapkan. Selain membatasi warga yang keluar masuk lingkungan, pihaknya juga melarang semua warga di lingkungan berkeliaran di tengah pandemi Covid-19 ini. Dari

enam pintu masuk di lingkungan Karang Bedil ujar Fiqri, pihaknya telah memberlakukan one way untuk memperketat jalur masuk lingkungan.

“Sesuai SOP-nya kita terapkan satu pintu untuk keluar masuk.

Siapapun yang masuk kita akan periksa. Juga kan bagi tamu yang masuk, wajib menggunakan masker,”katanya.Fiqripunmemaparkan, pada pintu masuk di lingkungan Karang Bedil, pihaknya menerapkan sistem ronda per 6 jam. “Jadi yang jaga akan menjaga selama 6 jam kerja. Nanti kita akan gantian,” tutupnya. (viq)

Lima PDP Dipulangkan Mataram (Suara NTB) RSUD Kota Mataram, Senin (29/3) menyatakan memulangkan lima pasien kategori pasien dalam pengawasan (PDP). Kendati dinyatakan sembuh, isolasi tetap dilakukan di rumah untuk menghindari penyebaran virus covid-19.

Direktur RSUD Kota Mataram, dr.

H. Lalu Herman Mahaputra menyebutkan, tujuh orang kategori pasien dalam pengawasan sedang dirawat. Lima di antaranya akan dipulangkan hari ini (kemarin). Sebab, tidak ada gejala mengarah terjangkit virus corona. Namun demikian, harus diwaspadai dengan tetap diisolasi.

“Kalau tidak ada gejala ngapain (terus dirawat), mending dipulangkan saja. Tapi tetap diisolasi,” kata dr.

Jack, sapaan akrabnya, dikonfirmasi, Senin (30/3). Pengawasan tetap dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Rumah sakit sambung Jack, akan merawat pasien dalam pengawasan sesuai dengan keluhan berat.

Kelima orang kategori PDP telah menjalani masa karantina selama 14 hari. Petugas telah mengambil sampel darah untuk dicek di swab Litbangkes.

Hasilnya masih menunggu dari pusat.

“Daripada menunggu lama dipulangkan saja dulu,” imbuhnya.

Jack menegaskan, dipulangkannya kelima warga itu karena mereka merasa bosan. Selain itu, ada tekanan dari keluarga pasien menanyakan kapan harus dibawa pulang. Di satu sisi, petugas medis pun juga memiliki kekhawatiran.

Lima warga dipulangkan itu diharapkan memiliki rasa optimisme untuk sembuh. Virus corona belum ditemukan obatnya, sehingga sangat tergantung dari daya tahan tubuh. Kedua, pasien dapat bekerja dan beribadah secara khusyuk. Ketiga, dapat berinteraksi dengan keluarganya meskipun tetap social distancing dan physical distancing. Terakhir, dapat

asupan gizi bagus dan hidup bersih.

Sementara itu, dua warga status PDP masih dirawat karena memiliki riwayat penyakit sesak nafas. Petugas medis memperbaiki dulu kondisinya dan baru akan izinkan pulang. “Yang dua masih kita rawat dulu. Karena ada riwayat sesak nafas,” jelasnya. RSUD kembali akan menerima satu warga dengan kategori PDP. Penanganannya tidak jauh berbeda dari pasien-pasien sebelumnya. (cem)

(Suara NTB/viq)

PENYEMPROTAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh melakukan simulasi penyemprotan disinfektan di lingkungan Dasan Agung, Senin (30/3).

Walikota menargetkan penyemprotan carian disinfektan bisa dilakukan di 325 lingkungan di Mataram. Hal itu untuk mengindari kian mewabahnya Covid-19 di Mataram.

Penyemprotan Disinfektan Dimasifkan ke Semua Lingkungan

(Suara NTB/cem)

RUANG ISOLASI - Petugas RSUD Kota Mataram menyiapkan ruang isolasi bagi pasien terindikasi terjangkit covid-19. Lima dari tujuh pasien kategori PDP hari ini (kemarin,red) dipulangkan sambil menunggu hasil swab dari Litbangkes.

Pengawasan akan tetap dilakukan dari petugas Dinas Kesehatan.

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram memasifkan penyemprotan disinfektan ke semua lingkungan di Mataram. Hal itu dilakukan untuk memastikan wabah Corona Virus Disease (Covid-19) nihil di 50 dan 325 lingkungan kota Mataram.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menjelaskan, selama seminggu ke depan, tim penanganan Covid-19 kota Mataram akan memasifkan penyemprotan disinfektan di 325 lingkungan di Mataram. Untuk itu pihaknya telah menyiapkan masing-masing lingkungan satu buah alat semprot.

“Jadi satu lingkungan sudah kita siapkan satu handsprayer atau alat penyemprot disinfektan untuk meminimlkan sebaran wabah Covid-19 di semua lingkungan di Mataram,” katanya, Senin (30/3).

Ahyar menyebut, di masing-masing kelurahan juga diberikan dua buah tandon air dan dua kompresor untuk menyemprot disinfektan di semua lingkungan. Nanti dua tandon dan dua kompresor tersebut untuk menyemprot disinfektan di semua jalan lingkungan.

“Pokoknya kita kejar seminggu ini un-

tuk semua jalan di kelurahan disemprot disinfektan. Jadi kan total tandon dan kompresornya berjumlah 100 unit. Kita sudah siap untuk distribusikan hari ini,” jelasnya.

Dinilainya, penyemprotan disinfektan ini juga akan dilakukan oleh petugas di masing-masing lingkungan kota Mataram.

“Sesuai dengan keputusan rapat internal pada hari Sabtu (28/3), kita tidak akan melockdownkotaMataram,tapikitaakanmasifkanperlindunganwargadariwabahCovid19 ini. Dengan menggerakkan semua camat danlurahuntuk menyempotkandisinfektan di semua lingkungan,” katanya.

Untuk penyiapan cairan disinfektan sendiri jelas Walikota, pihaknya telah berkoordanasi ke tim penangan Covid-19 di Mataram untuk menyiapkan jumlah cairan disinfektan dalam skala besar. Dalam keterangnnya, ia akan menyiapkan cairan disinfektan rutin tiap minggunya.

“Intinya kita akan suplai dalam seminggu itu dua kali nanti. Ini akan terus berjalan. Penyemprotan juga kita lakukan dua kali dalam seminggu. Upaya ini kan agar semua lingkungan di Mataram benar-benar terhindar dari Covid-19 yang kian mewabah,” tutupnya. (viq)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

Cadangan Pangan Masih Aman, Jangan Mainkan Harga

Mataram (Suara NTB) Cadangan pangan dipastikan masih aman. Satgas Pangan terus melakukan pemantauan ketersediaan stok di lapangan. Pagi jelang siang Senin (30/3) kemarin, Satgas Pangan melakukan pertemuan di lapangan Perum Bulog NTB di Jalan Langko, Mataram. Diantaranya yang melakukan pertemuan tersebut, Direskrimsus Polda NTB, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, H. Fathurrahman didampingi Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Darmilaswati.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Supriyanto, dan Intelkam Polda NTB. Dalam kesempatan ini, Pemimpin Wilayah Perum Bulog NTB, Supriyanto menegaskan, kondisi stok yang dikuasai masih cukup kuat. Bahkan sihadapan sudah mulai akan

dilakukan panen sebulan ke depan. Bulog juga telah menyediakan kemudahan layanan belanja masyarakat untuk kebutuhan-kebutuhan strategisnya. Masyarakat dapat ber-

belanja dari rumah, disiapkan tim khusus untuk pengantaran. “Masyarakat tidak perlu panik untuk stok pangan di NTB, sampai lebaran masih aman,” katanya.

S a t g a s Pangan juga melakukan pemantauan ketersediaan stok di gudang-gudang distributor yang ada di Kota Mataram.

Selain gudang, pemantauan juga menyasar stok di ritel-ritel modern. Pemantauan ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tak terjadi kekosongan stok kebutuhan. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan

(Suara NTB/bul)

PERTEMUAN - Pertemuan terbuka Satgas Pangan dan pemantauan stok pangan di distributor dan ritel modern.

Dalam Negeri (PPDN) Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Darmilaswati menegaskan, dari hasil pemantauan diketahui cadagan stok juga masih tersedia di distributor.

Justru keluhan yang diterima, masyarakat yang berbelanja berkurang. Akibat stagnannya sektor pariwisata, hotel-hotel tutup, dan usaha ikutan lainnya juga terhenti. “Aman sekali cadangan kebutuhan kita. Kecuali gula pasir. Tapi gula pasir justru di NTB yang paling rendah harganya. Dan ketersediaannya masih ada. Karena kita punya pabrik gula, PT. SMS,” ujarnya. Darmilaswati juga menyimpulkan, tidak terjadi kemacetan distribusi stok

kebutuhan. Karena itu, ia juga menekankan, masyarakat tak perlu panik akan ketersediaan kebutuhan dipasaran. “Jangan ada panic buying,” ujarnya.

Terkait harga, Satgas Pangan juga meminta kepada distributor agar tidak mengambil keuntungan berlebihan di saat terjadi musibah mewabahnya corona. NTB kelebihannya menjadi penghasil kebutuhan pangan. Yang masih tergantung dari luar daerah hanyalah kebutuhan-kebutuhan produksi pabrikan. Misalnya, mie, tepung, minyak goreng.

Karena itu, ia juga berharap jangan sampai terjadi pemutusan jalur distribusi dari produsen di Pulau Jawa. (bul)

(Suara NTB/bul)

DIATAS HET - Harga gula pasir sudah jauh di atas harga eceran tertinggi.

Tingginya harga gula di tengah wabah corona, salah satunya karena stok dalam negeri yang terbatas. Untungnya, NTB masih lebih baik dibanding daerah lainnya mengingat adanya pabrik gula pasir, PT. SMS di Pekat, Dompu.

Halaman 3

Selektif Beri Kelonggaran Cicilan PERUSAHAAN pembiayaan akan selektif memberikan kelonggaran cicilan kepada nasabah.

Keringanan pembayaran cicilan, hanya diberlakukan kepada yang terdampak langsung akibat mewabahnya virus corona. Penegasan ini disampaikan Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Provinsi NTB, Hadi Sutarno.

Seperti diketahui, masyarakat menerjemahkan instruksi Presiden Joko Widodo terkait restrukturisasi kredit. Salah satu di dalamnya Hadi Sutarno adalah nasabah mendapatkan keringanan penundaan pembayaran kredit selama setahun. OJK juga telah mengeluarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020, yang intinya, meringankan nasabah.

“Bukan berarti setiap nasabah bisa tidak bayar selama setahun.

Kecuali, kepada yang terdampak langsung covid-19,” kata Branch Manajer Armada Finance ini. Kepada Suara NTB di Mataram, Senin (30/3) kemarin. Hadi memaparkan mereka yang terdampak langsung misalnya, Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang tidak bisa lagi bekerja karena harus menjalani proses karantina, atau yang sedang menjalani penanganan kesehatan dari petugas medis.

Atau, perusahaan-perusahaan yang berhenti beroperasi. Misalnya hotel, restoran, atau sejenisnya. Sehingga langkah yang diambil adalah merumahkan karyawannya atau memberikan gaji hanya separuh kepada karyawan. “Yang begitu, bisa mengajukan keringanan.

Tapi nanti dianalisa lagi, apakah benar-benar layak nasabah diberikan keringanan untuk penundaan pembayaran cicilan,” jelas Hadi.

Di Jawa, jumlah nasabah yang telah bersurat ke perusahaan pembiayaan untuk keringanan pembayaran cicilan ini cukup banyak. Di NTB, sementara ini hanya beberapa nasabah yang secara resmi mempertanyakan kebijakan ini. Hadi menjelaskan, bagi nasabah yang tidak terdampak langsung covid-19 atau yang masih mampu membayar cicilan. Tentu harus tetap melaksanakan kewajibannya. Masabah juga harus mendukung.

“Kalau semuanya tidak bayar, ya tutup perusahaan pembiayaannya,” katanya. Kepada nasabah yang mengajukan keringanan, semua perusahaan nantinya akan melakukan evaluasi. Seberapa layak nasabah tersebut diberikan keringanan. Dan jenis keringanan apa yang akan diberikan kepadanya. karena itu, juga, perusahaan pembiayaan akan tetap meminta kepada nasabah untuk melaksanakan kewajibannya.

Kunjungan kepada nasabah juga tetap jalan. Tentunya, tanpa mengabaikan upaya pencegahan penularan dengan membatasi jarak berinteraksi langsung dengan nasabah. Sesuai edaran Ketua APPI, Suwandi Wiratno yang diberlakukan efektif per 30 Maret 2020, bahwa APPI bersama-sama dengan seluruh anggota perusahaan pembiayaan menawarkan restrukturisasi (keringanan) kepada nasabah yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat penyebaran virus corona.

Jenis keringanan yang ditawarkan diantaranya, perpanjangan jangka waktu, penundaan sebagian pembayaran dengan persyaratan terkena dampak langsung covid-19 dengan nilai pembiayaan di bawah Rp10 miliar, pekerja sektor informal dan/atau pengusaha UMKM. Tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal 2 Maret 2020 saat Pemerintah RI mengumumkan virus corona, pemegang unit kendaraan /jaminan dan kriteria lain yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan. Yang tidak terdampak wabah virus corona tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, agar terhindar dari sanksi denda dan catatan negatif di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). (bul)

(Suara NTB/bul)

SUARA NTB Selasa, 31 Maret 2020

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 31 Maret 2020

Halaman 4

Kerjasama Dinas Kesehatan Lombok Timur dengan Harian Suara NTB

Cegah Covid-19, Lebih Baik Sering Cuci Tangan Pakai Sabun Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus mengimbau agar masyarakat mewaspadai sebaran virus Corona atau Covid-19. Terlebih setelah Lotim ditetapkan sebagai zona merah di NTB dengan dua kasus positif. Guna memutus rantai penyebaran virus, warga diimbau tetap di rumah dan menjaga pola hidup bersih dan sehat.

“SERINGLAH mencuci tangan pakai sabun menggunakan air mengalir sebelum dan setelah menyentuh sesuatu itu lebih baik,” ungkap Kepala Bidang P3KL Dinas Kesehatan, Budiman Satria-

di menjawab Suara NTB saat ditemui di Media Centre Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Virus Corona Kabupaten Lotim.

Mencegah Corona itu, tambahnya, kuncinya adalah

Majukan Pariwisata Lobar SEBAGAI Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar) yang baru dilantik Bupati Lobar H. Fauzan Khalid H. Saeful Ahkam siap bekerja maksimal. Menurutnya, jabatan yang saat ini diberikan kepadanya adalah sebuah amanah sekaligus kepercayaan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Sehingga dalam bekerjapun kata dia, tentunya harus maksimal.

“Insya Allah, saya akan bekerja dengan maksimal.

Karena ini adalah sebuah amanah yang harus dilak(Suara NTB/her) sanakan dengan sebaikH. Saeful Ahkam baiknya. Tiada kesempurnaan bagi manusia. Saya hanya manusia biasa, yang masih banyak kekurangan. Namun, ada hal yang terbaik dalam upaya.

Tentu sambil melihat perkembangan situasi global saat ini,” tutur mantan Kabag Humaspro Setda Lobar ini, Senin (30/3).

Untuk itu, katanya, sudah sepantasnya kepercayaan yang diberikan oleh bupati harus dijaga dengan sebaik mungkin dan dirinya akan bekerja secara sungguh-sungguh, tulus dan ikhlas.

Terkait dengan potensi pariwisata yang ada di daerah itu, ia bertekad akan terus mendorong kemajuan pariwisata Lobar agar lebih baik ke depannya. Saat ini kata dia, pariwisata Lombok Barat terus bergeliat. Kendati demikian kata Ahkam, bukan lantas menurunkan langkah untuk terus melakukan perbaikan lebih baik. Justru hal itu, akan dijadikan sebuah dorongan untuk terus bergerak maju dalam mempromosikan pariwisata Lobar di level nasional bahkan dunia.

Di tahun 2020 ini, pihaknya memastikan akan melakukan revitalisasi di Kawasan Senggigi serta mulai melakukan pembinaan terhadap potensi desa wisata yang ada di Lombok Barat.”Tentu ini harus dibarengi dengan kegiatan promotif tanpa harus terhenti akibat Corona,” kata Ahkam.

Ahkam pun menegaskan akan membuka kerja sama dengan jejaring pelaku industri pariwisata. “Kita akan mengkoordinasikan diri dengan Pemprov dan Kabupaten/ Kota se Pulau Lombok. Kita juga harus tetap menjalin kerja sama dengan seluruh asosiasi pelaku langsung di bidang kepariwisataan,” ujar Ahkam.(her)

menjaga kebersihan diri. Selain menggunakan sabun, usai memegang benda hendaknya dibersihkan dengan hand sanitizer. ‘’Jika tidak ada, maka bisa menggunakan alkohol.

Tidak ada alkokol, maka cukup dengan menggunakan sabun,’’ ujarnya.

Menghadapi situasi dunia di tengah mewabahnya Corona saat ini dipesankan Budiman Satriadi, warga tidak perlu panik. Tidak perlu takut berlebihan. Ketika tidak bersentuhan dengan orang yang terindikasi terkena Corona, maka tidak ada sebenarnya

(Suara NTB/rus)

Budiman Satriadi

yang perlu ditakutkan. Yang perlu dilakukan adalah tetap waspada.

Dikarenakan sudah menjadi wabah dunia, Pemkab Lotim saat ini terus berupaya untuk meminimalisir sebaran virus tersebut. Data terakhir di media center tercatat jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) mencapai 378 orang. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebelumnya 4 orang, kini bertambah 1 orang, sehingga menjadi 5 orang. ‘’Ada istilah baru, Orang Tanpa Gejala (OTG) yang jumlahnya terbanyak,

(Suara NTB/ist)

SUASANA DIALOG - Suasana Dialog Lakspedam NU Lotim di Ponpes Tohir Yasin, Senin (30/3).

laysia, China, Hong Kong, Singapura dan negara lainnya.

Termasuk yang datang dari luar daerah Lombok. Sedangkan OTG, merupakan istilah baru yang diperuntukkan bagi warga Lotim yang pulang luar daerah.

Menurut penjelasan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PKP) Setdakab Lotim Iswan Rakhmadi, OTG ini antara lain merupakan para mahasiswa Lotim yang berada di luar daerah.

“Seperti anak-anak kita yang sedang belajar di luar daerah,” sebut Iswan. (rus/*)

Tangani Corona, Lobar Anggarkan Rp60 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) menganggarkan Rp60-70 miliar untuk penanganan wabah Corona yang kian merebak. Anggaran penanganan Corona ini dari hasil penggeseran atau pengalihan dana yang sudah ada bersumber dari DAK, DID, bagi hasil dan DBHCHT setelah melalui evaluasi yang dilakukan Pemda. Hal serupa juga dilakukan Pemkab Lombok Timur (Lotim) dengan mengalokasikan sebesar Rp55 miliar.

Pengalihan anggaran ini, menurut Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi dengan tetap memperhatikan dan mengacu aturan dari pusat serta provinsi, seperti Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Keuangan. Anggaran ini akan diprioritaskan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD).

Selain itu dialokasikan untuk insentif tenaga kesehatan, membantu UMKM, menyiapkan sembako di saat kondisi darurat dan menambah anggaran kecamatan.

“Hasil evaluasi, sesuai arahan Pak Bupati kita alokasikan Rp60-70 miliar. Itu untuk prioritas APD dan insentif bagi tenaga kesehatan, bantuan sembako, membantu UMKM dan menambah anggaran untuk kecamatan,” jelasnya,

pada Suara NTB kemarin.

Pembahasan penggeseran anggaran ini dipimpin langsung bupati dihadiri oleh Ketua Satgas Penanganan Corona, wakil ketua I,II dan III (para asisten), Kepala Dinas Kesehatan, BPKAD, Kepala BPBD, Direktur RSUD Tripat dan Awet Muda Narmada. Sesuai dengan arahan bupati, prioritas pengunaan dana ini untuk pengadaan APD di rumah sakit. Membantu UMKM, menyiapkan sembako dan insentif kesehatan. Selain itu menambah anggaran di kecamatan.

Sementara Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengaku, jika pihaknya terkendala masalah APD. Persoalannya kata dia bukan pada anggaran, namun lebih kepada bahan APD yang sulit diperoleh.

“Tapi sudah ada bantuan APD dari provinsi 20 untuk Rumah

Sakit Tripat dan Awet Muda Narmada,” imbuhnya.

Ia menambahkan selain APD, pihaknya juga sudah meminta alat bilik disinfektan sprayer kepada gubernur. Alat itupun sudah dipasang tiga unit di pelabuhan. Selain di pelabuhan, pihaknya meminta agar dipasang di beberapa tempat publik.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Hj. Nurul Adha menanggapi terkait penggeseran anggaran penanganan Corona sebesar Rp 60-70 miliar.

Ia mengaku mendukung langkah Pemda tersebut. Menurutnya perlu dihitung kebutuhan dengan cermat untuk penganan dan pencegahan. Dan yang paling penting adalah anggaran tersebut juga dialokasikan untuk antisipasi dampak Corona terhadap ekonomi rakyat.

Di Kabupaten Lombok Timur

(Lotim), Pemkab meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Corona (Covid-19). Upaya yang dilakukan saat ini berupa pembentukan tim inti untuk melakukan pengawasan ketat di tiga pintu masuk bagi pendatang ke wilayah Lotim, di antaranya Pelabuhan Kayangan, Pelabuhan Lembar dan Lombok International Airport (LIA).

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, H. M. Sukiman Azmy., mengungkapkan, pembatasan pendatang ke wilayah Kabupaten Lotim merupakan salah satu upaya efektif dalam mencegah penyebaran Covid-19 ke wilayah Kabupaten Lotim, terutama di tiga pintu masuk yang merupakan akses utama. “Upaya ini kita lakukan untuk mengurangi pendatang yang masuk ke Lotim. Kita menetralisir agar terkendali,”kata Bupati Lotim ini.

Adapun tim inti yang dibentuk oleh bupati berasal dari Satgas Covid-19, Polres Lotim, Kodim 1615 Lotim, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan sejumlah pihak terkait lainnya. Tim ini nantinya stand by di tiga pintu masuk utama, Pelabuhan

Kayangan, Pelabuhan Lembar dan bandar. Semua pendatang yang tujuannya masuk Lotim akan dilakukan pemeriksaan ketat, apabila secara medis terdapat gejala Covid-19, maka dilakukan penanganan lebih lanjut berupa karantina maupun penanganan medis.

Kapolres Lotim, AKBP. Tunggul Sinatrio, SIK, akan menerjunkan personel untuk melakukan pengamanan di tiga pintu masuk tersebut.

Masyarakat yang pulang dengan tujuan Lotim terlebih dahulu akan menjalani pemeriksaan medis secara ketat oleh petugas gabungan.

Dandim 1615 Lotim, Letkol.

Inf. Agus Prihanto Donny, menegaskan jika apa yang menjadi program gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Lotim akan dilaksanakan secara maksimal hingga ke tingkat bawah. Termasuk aturan berkumpul hingga aturan hukum serta pengawasan di tiga pintu masuk utama dengan tujuan Lotim. “Kami dari Kodim siap melakukan tindakan tegas meskipun di lapangan berbenturan dengan masyarakat,” tegas Dandim. (her/yon)

Serius Perhatikan Tenaga Medis

Lakpesdam NU Lotim Gelar Dialog Keagamaan Selong (Suara NTB) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) Lombok Timur (Lotim), Senin (30/3) menggelar dialog keagamaan. Dialog keagamaan mengangkat tema, “Dakwah Tansformatif dan Moderat, mengeliminir Radikalisme dengan mendorong peran Mubaligh dan muballigoh dalam menyebarkan ajaran Islam yang Rahmatan Lilalamin”.

Acara dialog ini digelar di lingkungan Pondok Pesantren Tohir Yasin Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik.

Acara dialog diikuti puluhan mubaligh se Kabupaten Lombok Timur.

Ketua Lakspesdam NU Lotim, Suriadi mengatakan, meski berada pada situasi merebaknya covid-19, bangsa Indonesia tidak boleh abai dengan kelompok-kelompok yang bisa mengajarkan Paham radikalisme. ‘’Menyikapi virus Corona adalah keharusan. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga tidak boleh lengah dengan hal-hal kecil yang memiliki dampak besar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,’’ ujarnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Senin (30/3).

Diuraikan Suriadi, ada sejumlah pandangan oknum menyebut pemerintah gagal dalam penanganan Corona. Dalam sistem bernegara yang dianut Indonesia, tidak melarang warga untuk bersikap kritis maupun memberikan masukan. Akan tetapi, kalau sudah mengkritisi sistem lalu menawarkan gagasan lain dalam bernegara hal ini dinilai bisa menjadi pintu masuk bagi gerakan separatis, gerakan terorisme dan radikalisme yang mengatasnamakan agama.

Saat ini, yang penting dilakukan adalah mendukung langkah pemerintah berjibaku mencari formulasi penanganan wabah Corona. “Persoalan virus ini, kita percayakan pada ahlinya yakni ahli kesehatan yang sudah dibentuk oleh Negara, sembari kita membantu Negara dengan mengikuti himbauannya yakni menggunakan masker, sering cuci tangan, dan menerapkan sosial distancing,” ucap Suriadi.

Lakpesdam NU Lotim mendorong efektivitas penanganan yang preventif, humanis dan damai dalam meminimilasir laju gerakan radikalisme di Lotim. Dikatakan, perlu juga menggerakkan muballigh-muballigh yang ada untuk melakukan sosialisasi melalui forum-forum dialog keagamaan. Mensosialisasikan konsep Islam rahmatallilalamin (rahmat bagi sekalian alam)bisa dilakukan oleh muballigh yang diketahui memiliki ilmu pengetahuan mumpuni. (rus/*)

yakni mencapai 3.083 jiwa,’’ terangnya.

Perbedaan istilah tersebut untuk memastikan perbedaan perlakuan dalam penanganan. PDP, adalah orang yang dicurigai terkena virus Corona. Hal ini ditandai dengan orang tersebut memiliki gejala secara klinis.

Berikutnya, ODP yang jumlahnya terus bertambah. Orang yang dimasukkan dalam data ODP adalah mereka yang datang dari luar negeri atau luar daerah yang sudah terkena virus Corona. Yakni antara lain mereka datang dari Ma-

(Suara NTB/kir)

PASANG BILIK - Personel Satlantas Polres Loteng memasang bilik disinfektan di depan Satlantas Loteng, Senin (30/3).

Pemohon SIM di Loteng Turun Drastis Praya (Suara NTB) Jumlah pemohon pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satlantas Polres Lombok Tengah (Loteng) pascamerebaknya virus Corona, turun drastis. Pun demikian jajaran Satlantas Polres Loteng tetap berupa memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan standar protokol area publik.

Kasat Lantas Polres Loteng, AKP Marully RA., saat dihubungi Suara NTB, Senin (30/ 3) mengatakan, penyebaran vi-

rus Corona secara tidak langsung berdampak pada pelayanan publik di Satlantas Polres Loteng. Terutama untuk pelayanan SIM. Di mana sekarang pelayanan tidak begitu leluasa.

Karena memang pihaknya sudah mulai menerapkan standar pelayanan publik sesuai standar protokol area publik yang ditetapkan dengan semaksimal mungkin mengurangi kontak langsung, baik itu antara petugas pelayanan dengan masyarakat yang dilayani.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyiapkan bilik disin-

fektan di depan ruang pelayanan Satlantas Polres Loteng.

Jadi bagi masyrakat yang datang untuk memperoleh pelayanan di Satlantas Polres Loteng harus disterilkan terlebih dulu. “Tapi prinsipnya kita tetap buka memberikan pelayanan. Walaupun lebih ketat soal interaksi antara petugas dengan masyarakat,” imbuhnya. Karena bagaimanapun juga, pelayanan pembuatan SIM merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang harus tetap dipenuhi oleh pihak kepolisian. (kir)

Delapan Orang Dicegah Masuk Gili Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 8 orang yang akan masuk ke Gili dicegah oleh Satgas Lombok Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim medis yang bertugas di Bangsal - melibatkan KKP dan Syahbandar, suhu tubuh ke 8 orang itu berada di atas 38 derajat celcius.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Satgas Pencegahan Covid -19, Evi Winarni, M. Si., dalam jumpa pers pencegahan Covid -19 di aula Setda KLU, Senin (30/3).

Dalam jumpa pers itu, hadir Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhtar, SH. MH., dan anggota Satgas yakni Kepala Dikes KLU, dr. H. L. Bahrudin, Direktur RSUD KLU, H. Samsul Hidayat, serta Kabag Humas dan Protokol Setda KLU, Mujaddid Muhas, MA. Evi yang juga Asisten III Setda KLU ini mengatakan, ke 8

orang yang dicegat masuk Gili itu terdiri dari dua orang wisatawan asing dan 6 orang warga lokal. Ke-enam warga lokal itu sendiri, dirinci 3 orang dari Lombok Timur, 2 orang dari Lombok Tengah dan 1 orang lagi dari Lombok Utara.

“Tidak boleh masuk karena suhu tubuh 38 derajat (celcius) lebih. Yang WNA dibawa balik oleh guide. Mereka diperiksa oleh petugas dan KKP,” ujarnya.

Ke delapan orang yang dicegat itu telah diperiksa tiga kali.

Hasilnya sama, di mana suhu tubuh di atas 38 derajat celcius.

Sehingga Tim Satgas yang berjaga di pintu masuk Bangsal Pemenang, mengambil kesimpulan memulangkan. Warga lokal ke tempat asal, sedangkan kedua wisman diangkut ke faskes untuk mendapat perawatan di Mataram.

Menurut Evi, Pemkab sudah berupa maksimal dalam mengantisipasi pencegahan virus. Melibatkan Polres Lombok Utara selaku koordinator pengamanan pintu masuk KLU, Tim ini setiap harinya menjaga dan memeriksa pengunjung yang masuk KLU. Titik penjagaan meliputi, perbatasan Bayan, Pusuk, Malaka dan Bangsal. “Di Bayan, setiap pengendara yang masuk distop dan dicek kondisinya menggunakan thermo gun,” imbuhnya.

Satgas sambung Evi, menargetkan laporan perkembangannya setiap harinya diinput. Baik menyangkut jumlah ODR/ODP, PDP, maupun kondisi lain di lapangan. Satgas juga bekerja setiap hari melakukan pencegahan sesuai SOP. Misalnya penyemprotan di sejumlah titik dari Pemenang, Tanjung, Kayangan dan disusul kecamatan lainnya. (ari)

TENAGA medis merupakan garda terdepan dalam penanganan kesehatan. Termasuk dalam penanganan virus Corona. Menyadari hal itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, TGH. Wildan Dzikrullah meminta pemerintah serius memperhatikan Alat Pelindung Diri (APD) dari para tenaga medis.

Kepada Suara NTB, Senin (30/3), TGH Wildan yang juga Sekretaris Komisi II membidangi kesehatan ini menyebut, virus Corona saat ini semakin merebak. Covid-19 sudah menjadi wabah dunia.

Termasuk di Kabupaten Lotim.

Hampir di seluruh belahan dunia ditemukan fenomena yang sama, di mana virus ini juga menyerang tenaga medis. Baik dokter ataupun yang lainnya.

Jumlah kasus tenaga medis yang kena paparan virus sudah cukup banyak. Bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Ketua fraksi PKS Lotim ini berharap tidak ada tenaga medis asal Lotim yang terjangkit.

Meninggalnya dokter dan tenaga medis lainnya dalam upaya penanganan virus ini menjadi kerugian yang luar biasa. “Oleh karenanya mumpung kasus tertularnya tenaga medis belum ditemukan di Lombok Timur, saya meminta agar diperhatikan perlengkapan tenaga medis yang menangani pasien Covid-19,” pintanya.

(Suara NTB/ist)

TGH Wildan Dzikrullah APD tenaga medis yang menangani pasien corona diharapkan sesuai standar. Haruslah yang terjamin keamanannya.

Tidak saja itu, para tenaga medis yang berjuang memutus rantai virus Corona ini juga diminta bisa diberikan tambahan insentif khusus. “Bukan itu saja kalau memang keuangan daerah kita memungkinkan kita juga minta kepada pemerintah memberikan insentif khusus bagi tenaga yang menangani kasus Covid19 ini,” pintanya.

Adanya jaminan standarisasi perlengkapan medis yang digunakan serta adanya tambahan insentif bagi tenaga medis ini diyakini TGH. Wildan akan memberikan rasa nyaman untuk bekerja menangani kasus kasus Covid-19. (rus/*)

Parkir Liar, Dishub Tertibkan Truk Luar Daerah Giri Menang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) bersama aparat TNI-Polri menertibkan kendaraan truk yang parkir liar di Jalur Simpang Lima Patung Koperasi Kecamatan Gerung.

Tindakan ini dilakukan menindaklanjuti keluhan warga terkait keberadaan banyak truk dari luar daerah yang hampir setiap hari parkir di jalur tersebut. Warga khawatir banyaknya sopir truk yang berkumpul di areal itu rawan menularkan virus, pasalnya para sopir notabene dari luar daerah.

Kepala Dishub Lobar H. M. Najib mengatakan, keluhan warga yang terkait banyak truk yang parkir liar di jalur lampu merah simpang lima yang disampaikan ke OPD langsung direspons oleh Dishub dengan

menurunkan tim bersama Satpol PP dan TNI-Polri. Banyaknya truk parkir liar di sekitar areal itu diakibatkan para sopir luar baik dari Pulau Bali dan Jawa makan di warung makan yang ada di sana.

Menurut Najib, warga khawatir banyaknya sopir luar yang berkumpul di sana rawan terjadi penularan virus Corona. Seperti kejadian di Montong are Kediri, ODP yang menginggal dunia. “Rawan ini karena para sopirnya lintas provinsi,”imbuhnya.

Dijelaskan, di jalur ini sudah jelas aturannya bahwa dilarang parkir kendaraan. Pihaknya pun sudah memasang tanda larangan parkir di lokasi.

Seharusnya, kata dia, rambu larangan ini dipatuhi oleh sopir dan pengendara. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 31 Maret 2020

Halaman 5

Pintu Masuk Kabupaten Bima Diperketat Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE mengatakan pintu masuk wilayah Kabupaten Bima, baik darat, laut dan udara akan diperketat untuk memutus mata rantai penyebaran wabah corona.

Hal itu disampaikan orang pertama di Pemerintah Kabupaten Bima, saat menggelar rapat bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bima, terkait penanganan dan pencegahan covid-19, di Aula utama kantor DPRD setempat, Senin (30/3).

Rapat tersebut dihadiri juga Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer, Sekda Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik HAK, Ketua DPRD, M. Feryandi Putera S.IP, Direktur RSUD Bima, Anggota DPRD dan Sejumlah Kepala OPD Kabupaten Bima.

Menurutnya dalam memutus mata rantai, salahsatun-

ya dengan memperketat pengawasan pintu masuk wilayah Kabupaten Bima. Bahkan di perbatasan Kabupaten Bima dan Dompu sudah tempatkan tim pengawas.

“Jadi setiap supir dan penumpang bus yang masuk di wilayah Kabupaten Bima akan diperiksa dan dites suhu tubuhnya oleh tim ini,” katanya.

Bupati mengatakan, yang diantisipasi oleh Pemerintah Daerah saat ini, banyaknya para buruh atau pekerja migran yang berdatangan pada pertengahan bulan April 2020 mendatang.

“Kedatangan buruh migran ini yang kami antisipasi. Ma-

kanya kami meminta pihak warga untuk melaporkan adanya warga Bima yang baru datang dari luar daerah atau negeri,” katanya.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga terus memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap masyarakat untuk mengisolasi diri, jaga jarak serta mematuhi himbauan dari Pemerintah agar virus tersebut tidak menular kepada orang lain.

“Dalam hal pencegahan wabah covid-19 ini, Pemerintah sangat membutuhkan semua pihak yang bergerak.

Termasuk masyarakat itu

sendiri,” katanya.

Selain itu, lanjutnya RSUD Bima yang menjadi rujukan penanganan pasien covid-19, telah ditambah ruang isolasi atau karantina yang sebelumnya hanya 4 kamar, kini bertambah jadi 6 kamar. “Sudah ada 6 kamar. Hanya saja dibutuhkan ruangan yang memiliki ventilasi,” katanya.

Sementara stok Alat Pelindung Diri (APD) di RSUD Bima terdapat 60 stel. Namun dalam beberapa hari kedepan akan bertambah sebanyak 125 stel bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. “Diharapkan sebagian APD ini dibagikan ke Puskesmas rujukan seperti Bolo, Woha dan Sape. Dan menyediakan ambulance khusus,” katanya.

Tidak hanya itu lanjutnya, APD juga telah diupayakan

pengadaan sendiri. Sayangnya stoknya langka di pasaran.

Demi mendapatkan APD, bahkan pihaknya melalukan berbagai upaya. “Percuma juga financial kita banyak tapi barangnya tidak ada,” katanya.

Ibu dua anak ini menambahkan, pihaknya juga telah memperpanjang masa liburan sekolah pada semua jenjang.

Mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP yang sebelumnya berakhir 31 Maret. “Masa libur sekolah akan diperpanjang 13 April 2020 mendatang,” katanya.

Ia menegaskan, terkait corona yang perlu diantisipasi adalah informasi yang tidak diyakini kebenarannya. Mengingat menyebarluasnya informasi yang tidak valid membuat masyarakat resah.

“Untuk soal covid-19, kita

Produksi Padi KSB Menurun 30 Persen

Lagi, Jemaah Tabligh Asal Dompu Diisolasi

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa Barat, menyebutkan bahwa produksi padi di musim panen perdana tahun 2020 menurun sebesar 30 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi pasalnya angka tanam yang sudah terelaisasi sampai saat ini baru mencapau 8.962 hektar dari target 11.317 hektar. Belum normalnya curah hujan yang terjadi menjadi faktor utama sehingga masih banyak petani yang enggan untuk melakukan penyemaian benih dan penanaman.

“Harus kita akui memang produksi padi kita musim panen pertama menurun sebesar 30 persen dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan saat ini luas panen kita baru mencapai angka 2.543 hektar yang didominasi oleh kecamatan Brang Rea sementara lokasi yang lainnya masih belum karena waktu tanamnya mundur dari jadwal. Terutama di lahan yang sifatnya tadah hujan salah satunya di kecamatan Jereweh yang angka tanamnya baru 394 hektar dari luas lahan baku 1.430 hektar,” sebut Kadistan kepada Suara NTB, melalui Kabid Tanaman Pangan, Syaiful Ulum SP, Senin (30/3).

Dikatakannya, target tanam KSB di tahun 2020 mencapai angka 11.317 hektar sesuai dengan kouta yang ditetapkan. Sementara yang sudah terealisasi hingga saat ini baru 8.962 hektar atau ada 2.355 hektar yang masih mengalami gagal tanam.

Masih banyaknya lahan yang mengalami gagal tanam karena hujan yang turun belum optimal sehingga debit air tersedia dianggap masih belum mampu mengcover luas lahan yang belum tanam tersebut. Akibatnya produksi padi juga ikut menurun karena banyaknya lahan yang belum tanam terutama di wilayah Jereweh yang masih sangat minim.

Molornya musim hujan juga berpengaruh terhadap pola tanam yang semestinya sudah tuntas di bulan Maret sesuai dengan jadwal terpaksa mundur hingga bulan Mei mendatang. Bahkan di kecamatan Jereweh saja, masyarakat masih enggan melakukan penyemaian benih meski air tersedia cukup banyak. Hal tersebut tidak dilakukan karena khawatir air yang tersedia tersebut tidak bisa bertahan lama karena cuaca masih belum menentu.

Masyarakat setempat juga sudah mengusulkan untuk bisa mendapatkan bibit jagung untuk menutupi luas lahan padi yang mengalami gagal tanam. “Faktor cuaca menjadi alasan utama sehingga produksi kita menurun, kalau untuk serangan hama dan lainnya sudah bisa kita kendalikan.

Kami juga tidak bisa berbuat banyak karena hal tersebut merupakan faktor alam, makanya saat ini kita mencoba untuk membantu masyarakat dengan menyiapkan bibit jagung sebagai pengganti,” tukasnya. (ils)

(Suara NTB/ist)

PERSIAPAN - Persiapan tim sebelum melaksanakan penyemprotan disinfektan di Desa Batudulang, Senin (30/3).

Semprot Disinfektan dan Bagi Vitamin di Batulante Sumbawa Besar (Suara NTB) Kapolsek Batulante, Kepala UPT Puskesmas Batulante dan jajarannya bersama Babinsa, aparat pemerintah kecamatan dan desa di Batulante, melaksanakan penyemprotan disinfektan di desa Batudulang, Senin (30/3). Dalam mencegah penyebaran Covid19. Sekaligus membagikan vitamin ke warga setempat.

Kapolsek Batulante IPDA Ida Ketut Santoso bersama KUPT Puskesmas Batulante,

Satu Pasien Dirujuk ke RSMA

M. Wahyuddin, menyebutkan, pennyemprotan dilakukan di fasilitas umum, tempat ibadah dan pemukiman warga. Petugas juga memberikan himbauan kpada warga untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Serta selalu mencuci tangan sehabis beraktivitas.

Di tengah wabah virus ini, masyarakat diharappkan tidak panik dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial. Terkait pemberitaan virus corona yang

tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Kemudian, apabila ada keluarga yang datang datau pulang dari luar negeri, ataupun luar daerah Sumbawa, agar segera melaporkan ke pemerintah desa ataupun bhabinkamtibmas/babinsa serta tim kesehatan. Untuk dapat penanganan awal dalam menghidari penyebaran virus corona.

“Kami juga melakukan pembagian vitamin kepada warga,” jelas mereka berdua. (arn)

DPRD Sumbawa Geser Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak enam pasien dirawat di Rumah Sakit HL Manambai Abdulkadir (RSMA) terkait dugaan covid-19. Lima orang diantaranya berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan satu lainnya Orang Dalam Pemantauan (ODP). Dari jumlah itu, satu PDP dengan riwayat perjalan dari Lombok baru dirujuk dari Puskesmas Labuhan Badas pada Minggu (29/3) malam.

Direktur RSMA, dr. Arindra Kurniawan membenarkan adanya enam pasien yang ditangani di RSMA. Rinciannya lima PDP masing-masing rujukan dari Puskesmas Brang Biji, Pukesmas Alas, Pukesmas Empang, Puskesmas Labuhan Badas dan Rumah Sakit Asy Syifa KSB. Sedangkan Satu ODP rujukan dari Puskesmas Lunyuk karena mempunyai riwayat kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif atau kasus 01 NTB. “Ada 6 yang ditangani, 5 PDP dan 1 ODP,” ungkapnya, Senin (30/3) kepada wartawan.

Dijelaskannya, dari 5 PDP yang ada, satu PDP diantaranya baru dirujuk dari Puskesmas Labuhan Badas. Pasien berusia 66 tahun itu, riwayat perjalanannya dari Lombok dan pingsan saat berada di Terminal Sumer Payung Sumbawa. Dengan keluhan batuk dan pusing-pusing. “Yang baru (PDP red), tadi malam dirujuk dari Puskesmas Labuhan Badas. Riwayat perjalanan dari Lombok, dia pingsan di terminal Sumer Payung. Kondisinya batuk dan pusing,” terangnya.

Sekarang ini, kondisinya masih batuk dan pusing.

Hanya saja untuk tensi dan temperaturnya normal. Sementara ini belum diambil sampel swab, karena masih menunggu pengiriman sarana VTM (Virus Transport Media). Sedangkan lima pasien lainnya sudah membaik, tensinya normal dan tidak ada keluhan seperti sesak nafas, batuk dan panas. Saat ini kelima pasien tersebut juga sudah diambil sampel swab untuk pemeriksaan laboratorium.

“Untuk yang lima sudah swab. Yang pasien 1 swab pertama hasilnya negatif.

Tinggal menunggu hasil lab kedua belum nyampai.

Yang empat lainnya hasil swab pertama juga belum nyampai,” jelasnya. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Hasil rapat internal DPRD Sumbawa, memutuskan untuk menggeser sejumlah item anggaran di Sekretarat DPRD untuk membantu anggaran bagi penanganan Covid-19 di Sumbawa. Nilai anggaran yang sejauh ini siap untuk digeser hampir Rp600 Juta.

“Kami sudah bersepakat ada beberapa item anggaran Sekretariat DPRD Sumbawa di APBD 2020, untuk digeser terkait penanganan Covid-19.

Nilai yang siap kami geser saat ini, Rp. 557 Juta untuk dialih-

A. Rafiq kan ke anggaran Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sumba-

wa,” terang Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq kepada Suara NTB, Senin (30/3).

Kalau kondisi mewabahnya virus ini semakin memburuk di Sumbawa, maka pihaknya pun siap menggeser kembali anggaran yang ada.

Tentu tergantung situasi ke depan ini. Harapannya, semoga penyebaran virus Corona ini bisa dihentikan agar situasi bisa kembali normal.

Sehingga dibutuhkan upaya bersama seluruh pihak untuk mencegah dan menangkal penyebaran virus ini. (arn)

Kota Bima (Suara NTB) – Anggota DPR RI Dapil NTB 1, H. M. Syafrudin, ST MM, yang akrab disapa HMS, ikut ambil bagian dalam penyemprotan disinfektan guna mencegah penyebaran virus corona. Aksi tersebut digelar di sejumlah ruas jalan utama seputar Kota Bima. Kegiatan digelar sepanjang hari, pada Sabtu, 28 Maret 2020.

Kegiatan penyemprotan disinfektan ini terselenggara berkat kerjasama apik Pemerintah Kota Bima, melalui Dinas Kesehatan Kota Bima, Satpol PP Kota Bima, Damkar Kota Bima serta BPBD Kota Bima. Anggota Komisi IV DPR RI, H. M. Syafrudin, ST, MM tak ketinggalan ambil bagian dalam kolaborasi ini. Dalam kegiatan itu, tampak ia didampingi Kepala Dikes Kota Bima, H. Azhari, Kasat Pol PP Kota Bima dan Kepala Damkar, dan Kalak BPBD Kota Bima.

Politisi PAN yang akrab

disapa HMS ini menegaskan bahwa Pemkot Bima mengerahkan empat armada Damkar Kota Bima untuk melakukan penyemprotan di sejumlah ruas jalan utama kota Bima.

HMS menjelaskan rute yang ditempuh untuk penyemprotan tersebut. Titik pertama dimulai dari areal Terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Kota Bima, lalu berlanjut hingga di kawasan wisata Amahami. Kemudian, menyusur jalan dua arah depan Pasar Amahami hingga perempatan lampu Kompleks Pasar Bima.

Penyemprotan disinfektan kemudian berlanjut ke-arah Pasar lama, memutar menuju kompleks Pasar Raya hingga di seputaran menuju Masjid Agung Al-Muwahidin. Selanjutnya menuju ke timur hingga perempatan Lapangan Pahlawan Raba, memutar mengelilingi RSUD Bima lalu kembali ke Jalan Soekarno Hatta hingga Lapangan Serasuba.

“Penyemprotan disinfektan ini sebagai langkah antispasi meminimalisir beredarnya virus dan bakteri membahayakan yang kemungkinan akan mengarah pada Covid-19 atau virus corona,” tegasnya dalam rilis yang diterima Suara NTB, Senin, 30 Maret 2020.

Ia menyerukan, pemerintah telah memberikan sejumlah imbauan demi memperkuat ketahanan warga dalam menghadapi penyebarluasan virus corona. Misalnya, dengan memeuhi kebutuhan gizi yang seimbang, menerapkan pola hidup sehat, selalu cuci tangan pakai sabun, berjemur sekitar pukul 10.00 wita dan berolahraga.

“Jangan percaya dengan berita yang belum jelas sumbernya atau hoaks, dan jangan menyebarkan berita bohong hingga membuat masyarakat resah maka pihak kepolisian akan bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas HMS. HMS berharap, warga kota Bima mematuhi imbauan pe-

(Suara NTB/ist)

Dompu (Suara NTB) – Salah seorang jemaah tabligh dari Kecamatan Pekat, diisolasi tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu, Minggu (29/3) Malam.

Langkah itu diambil menyusul Orang Dalam Pemantauan (ODP) ini mulai menunjukan gejala pneumonia selepas bertolak pada acara ijtima dunia di Gowa Sulawesi Selatan, 27 Maret 2020.

Sekretaris Tim Kerja Siaga Darurat Covid-19 Kabupaten Dompu, Rahmat, Skm., kepada Suara NTB di kantornya, Senin (30/3) membenarkan adanya pasien rujukan Puskesmas Calabai yang diisolasi tersebut. Indikasi medisnya baru menunjukan gejala penyakit Pneumonia seperti batuk dan flu. “Gejala batuk pilek itu ada. Kenapa dirujuk? untuk mengonfirmasi karena riwayatnya juga baru datang dari luar daerah,” ungkapnya.

Masuknya salah seorang rombongan jemaah tabligh tersebut, lanjut dia, menambah jumlah ODP yang akhirnya di-

isolasi tim dokter rumah sakit umum menjadi tiga orang. Mereka rata-rata warga asli Kecamatan Pekat. Sementara untuk ODP yang diisolasi sebelum kepulangan ratusan jamaah tersebut sudah pulih dan dipulangkan ke rumah masing-masing.

Indikasi pasti gejala medis yang dialami warga pekat ini, tak berani dibeberkan lebih jauh karena menjadi kewenangan tim dokter rumah sakit. “Itukan ODP, akan ada pemeriksaan lanjutan disitu. Sebenarnya yang begini di rumah sakit karena itu persoalan teknis,” jelasnya.

Sementara itu, Humas RSUD Dompu, Ida Fitriani, S. keb., Bd yang dikonfirmasi via WhatsApp terkait gejala penyakit yang dialami pasien rujukan tersebut tak memberikan jawaban. Ia hanya membenarkan bahwa pihaknya sudah mengisolasi salah seorang warga dari Kecamatan Pekat. “Ia memang ada pasien yang diisolasi semalam dari Pekat. Saya malah tidak tahu dia jemaah tabligh,” tandasnya. (jun)

Kejari Lanjutkan Pemeriksaan Saksi Kasus Rababaka Dompu (Suara NTB) – Kendati penyebaran virus Corona (Covid-19) tengah menjadi ancaman serius. Pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi DD/ADD Desa Rababaka tahun 2018, tetap dilakukan penyidik tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Hari ini, Senin (30/3) diagendakan untuk tiga orang. Mereka Burhanudin, Ani Karolina dan Ruslan.

Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH., kepada Suara NTB di kantornya mengungkapkan, kekhawatiran akan tertular virus berbahaya tersebut dari tiap saksi yang dihadirkan memang ada. Namun langkah antisipasinya yakni dengan memastikan mereka mencuci tangan sebelum masuk ruangan, tidak bersalaman dan jarak duduk diatur 1 meter lebih. “Itu saja tips-tips-nya, kalau meriksa orang dari rumah kan ndak bisa,” terangnya.

Pada tahap penyidikan kasus yang telah merugikan keuangan negara Rp400 juta tersebut, giliran tiga orang dihadirkan Senin 30 Maret ini. Mereka Kepala Dusun Rababaka, Burhanudin, Kaur TU, Ani Karolina dan Ketua BUMDes, Ruslan.

Dari ketiganya, lanjut M. Isa Ansyori, penyidik akan melakukan pendalaman informasi untuk mencari alat bukti guna menetapkan oknum yang bertanggung-

(Suara NTB/jun)

M. Isa Ansyori jawab. Secara umum aktor intelektualnya memang sudah terlihat jika merujuk keterangan dari belasan saksi yang dihadirkan sebelumnya. Namun menurutnya masih terlalu dini untuk langsung mengambil kesimpulan, sebab tersisa belasan saksi lagi yang harus diperiksa dari sekian banyak item penyimpangan. “Sudah mengarah, kalau satu atau dua orang itu nantilah,” tandasnya.

Sejauh penyidikan kasus ini berjalan, penyidik belum menemukan kendala yang begitu berarti. Kecuali penundaan sementara pemeriksaan dari bendahara desa akibat jatuh sakit. Informasinya sekarang ia telah dirujuk ke RSUP NTB untuk menjalani perawatan intensif. “Sampai sekarang belum sehat. Tetap kita pantau kondisinya, kalau nampak sehat kita akan periksa karena dia termasuk saksi kunci,” pungkasnya. (jun)

Bersama Pemkot Bima, HMS Ikut Semprot Disinfektan untuk Warga

(Suara NTB/ist)

Arindra Kurniawan

(Suara NTB/Uki)

RAPAT - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri didampingi Wakil Bupati, Sekda menggelar rapat bersama bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bima, terkait penanganan dan pencegahan covid-19, di Aula utama kantor DPRD setempat, Senin (30/3). percayakan ke tim gugus tugas kan Kades dan Camat untuk yang dibentiuk yang melibatkan memberikan pemahaman waunsur Dikes, BPBD, TNI, Polri bah covid-19 ini kepada dan Sat Pol PP. Kita juga arah- masyarakat,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ist)

HMS - Anggota DPR RI, H. M. Syafrudin, ST, MM, melambaikan tangan ke arah warga dari atas mobil yang melakukan penyemprotan disinfektan, di Kota Bima, Sabtu, 28 Maret 2020. merintah demi menyelamatkan diri, keluarga dan negara. Menurutya, kepatuhan terhadap imbauan Hal ini penting agar, penyebaran virus corona dapat diputus mata rantainya.

“Jangan mengadakan pesta atau acara yang memicu kerumunan orang. Jika tak bisa dihindari, upayakan menjaga jarak aman dari kerumunan,” serunya. (r/aan/*)

SUARA NTB Selasa, 31 Maret 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Cegah Corona

Dikbud Siapkan Aplikasi untuk Verifikasi PPDB Daring Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memutuskan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) atau online. Hal itu untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan menyiapkan aplikasi untuk verifikasi saat PPDB daring diterapkan.

(Suara NTB/dok)

H. Aidy Furqan

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., dihubungi Sabtu (28/3) mengatakan, PPDB SMA dan SMK negeri nantinya akan dilakukan secara daring. Sementara terkait verifikasi, pihaknya sedang menyiapkan sistem di aplikasi PPDB. “PPDB tetap dilakukan daring. Untuk verifikasi sedang disiapkan sistem

Rumuskan Konsep PPDB DINAS Pendidikan (Disdik) Kota Mataram sedang merumuskan konsep untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021. Terutama untuk pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19) sesuai arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Disdik sedang menyiapkan kemungkinan pihak SD yang mendaftarkan langsung ke SMP negeri sesuai zonasi.

Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., pada (Suara NTB/dok) Senin (30/3) mengatakan, H. Lalu Fatwir Uzali pihaknya sedang merumuskan beberapa konsep untuk PPDB tahun 2020 ini. Menurutnya kemungkinan pihaknya akan tetap menggunakan sistem dalam jaringan (daring) atau online. “Hanya siapa yang mendaftarkan siswa tersebut? Di Mataram kemungkinan asal sekolah SD-nya yang mendaftar ke SMP sesuai zonasi yang sudah ditetapkan,” katanya.

Konsep itu dikemukakan karena pihaknya menganggap ada beberapa orang tua siswa dan anak yang belum bisa melaksanakan pendaftaran daring. Sekolah dianggap paling nanti tentang prestasi siswa, zonasi siswa, siswa miskin atau yang lainnya.”Ingin kami, siswa tinggal masuk di sekolah yang sudah dipilihkan atau didaftarkan oleh sekolahnya, sesuai zonasi, prestasi, dan kartu jaminan yang ada,” kata Fatwir.

Ketentuan agar sekolah melaksanakan PPDB daring disampaikan Kemendikbud melalui Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). Dalam surat edaran itu, Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah.

Sementara itu, PPDB pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir, dan atau prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.

Kemendikbud juga sudah menetapkan komposisi kuota PPDB sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar.

Untuk jalur zonasi minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan jalur prestasi antara 0 sampai 30 persen disesuaikan kondisi daerah.

Pada kebijakan merdeka belajar, pemerintah daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru. (ron)

Unram Bentuk Satgas Penanganan Pandemi Covid-19 Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Lalu Husni, SH., MH., membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dengan mendirikan Posko Satgas Covid-19 di Gedung Rektorat Lantai 1 sejak Senin (23/3) lalu.

“Pembentukan Satgas Covid-19 merupakan bentuk kesiapsiagaan Unram untuk membantu melindungi seluruh civitas akademika di lingkungan Unram serta meminimalkan gangguan terhadap kegiatan pengajaran dan pembelajaran” jelas Prof. Husni.

Prof. Husni menerangkan bahwa Unram sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan di NTB turut bertanggung jawab dalam kesiapsiagaan menghadapi pandemi Covid-19.

Sementara itu, dr. E. Hagni Wardoyo, Sp.MK selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 mengatakan satgas dibentuk untuk memastikan Unram menjadi lingkungan yang aman dan sehat untuk belajar maupun bekerja bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.

“Satgas berperan dalam merancang, melaksanakan, memonitor serta melaporkan respons kesiapsiagaan menghadapi Covid-19 di lingkungan Universitas Mataram” jelasnya.

Lebih jauh dokter spesialis Mikrobiologi Klinik itu memaparkan tujuan khusus pembentukan satgas sendiri adalah untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi di lingkungan Unram, melaksanakan komunikasi resiko terhadap civitas akademika Unram dalam kesiapsiagaan dan respons, serta membantu meningkatkan edukasi dan promosi tentang kesehatan kepada masyarakat NTB. “Selain itu Satgas juga akan memantau perkembangan situasi epidemiologi Covid-19 di Indonesia pada umumnya dan di NTB pada khususnya dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unram terkait respon kesiapsiagaan terhadap pandemik Covid-19,” urainya.

“Di samping itu juga, Satgas akan memberikan arahan dan saran pencegahan penularan Covid-19 bagi civitas Unram maupun masyarakat sekitar,” tambahnya.

Dokter ahli bakteri dan virus itu menegaskan bahwa satgas berfungsi sebagai agen perubahan perilaku pencegahan penularan Covid-19 pada civitas Unram dan sekitarnya. “Satgas juga berfungsi sebagai agen percepatan implementasi kebijakan pencegahan penularan Covid-19 di Unram” tegasnya.(dys)

di aplikasi untuk bisa langsung via online. Awal April kami persiapkan,” katanya.

Ketika ditanya mengenai kesiapan semua sekolah melaksanakan PPDB daring, mengingat infrastruktur internet yang belum merata di semua daerah, Aidy mengatakan sejauh ini SMA dan SMK masih terjangkau jaringan in-

ternet. “Bila ditemukan kendala soal itu kami carikan solusi terbaik agar bisa dilayani PPDB daring,” ujarnya.

Ketentuan agar sekolah melaksanakan PPDB daring disampaikan Kemendikbud melalui Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penye-

baran Covid-19. Dalam surat edaran itu, Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah.

Sementara itu, PPDB pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir, dan atau prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah

yang memerlukan mekanisme PPDB daring.

Kemendikbud juga sudah menetapkan komposisi kuota PPDB sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar. Untuk jalur zonasi minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan jalur prestasi antara 0 sampai 30 persen disesuaikan kondisi daerah.

Pada kebijakan merdeka belajar, pemerintah daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan ini-

siatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru.

Kebijakan PPDB zonasi yang baru sedikit berbeda dibandingkan kebijakan PPDB sebelumnya. Pada PPBD zonasi sebelumnya jalur zonasi diatur minimal 80 persen, jalur prestasi maksimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 15 persen. Tujuannya memberikan akses pendidikan berkualitas dan mewujudkan tripusat pendidikan yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal. (ron)

Bendungan Pengga Jadi Lokasi Terkuat Relokasi Kampus Unram Mataram (Suara NTB) Menindaklanjuti rencana relokasi kampus Universitas Mataram (Unram), pihak kampus telah membuat tim. Tim yang diketuai oleh Wakil Rektor IV beranggotakan sejumlah anggota tim dari unsur wakilwakil rektor, dekan, dan dosen.

Hingga kini tim telah bekerja memetakan lokasi yang dianggap paling tepat dan sesuai sebagai lokasi relokasi kampus Unram. Berdasarkan hasil rapat tim, area kawasan Bendungan Pengga yang terdapat di Desa Pelambik Lombok Tengah dianggap lokasi paling tepat dan cocok sebagai lokasi kampus Unram.

Wakil Rektor II Unram Prof.

Dr. Kurniawan, menjelaskan jika Pengga Lombok Tengah bukanlah satu-satunya nama yang muncul saat rapat tim. Ada dua nama yakni Pengga Loteng dan Mareje Lombok Barat.

“Waktu itu sudah lakukan rapat tim untuk memetakan lokasi yang tepat. Muncullah dua nama yakni Pengga dan Mareje Lobar. Kemudian tim bekerja seleksi dua wilayah ini. Ketemulah wilayah Pengga karena dari posisi tanahnya, posisi air, segala macamlah dilihat sampai muncul nilai oleh tim disampaikan bahwa dari hasil analisis tim ini maka lebih unggul Pengga,” ujar Prof. Kurniawan.

Jika melihat konsentrasi pembangunan pemerintah saat ini, Pengga dianggap cocok sebagai lokasi agar pusat pendidikan lebih terkonsentrasi dan terkoneksi dengan pembangunan yang ada di Lombok Tengah.

Posisi Pengga yang dekat den-

gan bandara dan kawasan Mandalika turut memberi nilai tambah bagi Pengga. Di samping luas lahan Pengga sudah memenuhi kebutuhan pembangunan Unram. Setelah dilakukan pengukuran, luas lahan yang bisa dijadikan area pembangunan Unram mencapai 366 hektar.

Meski dianggap sebagai lokasi paling tepat, tidak serta merta Pengga langsung diputuskan sebagai tempat relokasi Unram.

Selain berstatus sebagai kawasan hutan lindung, saingan muncul dari tetangga Pengga.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid “ngotot” meminta agar Unram memilih Lombok Barat sebagai relokasi kampus.

“Nah dalam perjalanan Bupati Lobar sangat aktif melobi rektor. Kasihlah kita, masak semua di Lombok Tengah. Sudah bandara di Lombok Tengah, MotoGP di Lombok Tengah. Kami perlu pengembangan di sini,” kata Prof. Kurniawan menirukan perkataan Fauzan Khalid.

Kuatnya keinginan Bupati Lobar agar Unram memutuskan relokasi di wilayah Lobar, sempat ada pertemuan beberapa kali di Bencingah Lobar. Pada pertemuan itu, tim relokasi Unram mengutarakan jika Mareje yang terletak di Kecamatan Lembar tidak tepat sebagai lokasi pembangunan kampus.

Akses yang terlalu jauh dari lokasi menjadi kendala utama. “diundanglah beberapakali di Bencingan sama Bupati.

Kemudian muncullah di sana istilahnya teman-teman katakan kalau di Mareje itu terlalu jauh, sulit agak susah. Sehingga kalau Pak Bupati mau kasih kita di Gunung Sasak.

(Suara NTB/dys)

ALTERNATIF LOKASI - Bendungan Pengga, salah satu tempat yang diusulkan sebagai lokasi kampus baru Unram.

Karena hanya itu yang bisa mengalahkan posisi Pengga,” tutur Prof. Kurniawan.

Alasan Gunung Sasak yang ada di Kuripan sebagai salah satu kandidat yang kini bersaing dengan Pengga karena jarak yang tidak terlalu jauh dengan kampus induk. “Pertama yang kita lihat adalah tidak terlalu jauh jaraknya dengan kampus induk. Dari bypass tinggal banyak jalan lah di situ, bisa melewati Labulia, Gerung banyak alternatif jalanlah,” ujarnya.

Setelah tim mengukur luas lahan yang ada di Gunung Sasak, terdapatlah 300 hektar. Luas lahan itu sudah sesuai dengan luas lahan yang dibutuhkan Unram.

“Kita ukur-ukur ada, kan kita ini mintanya sekitar 300 hektar dan

lebih karena di Pengga itu kita sudah dapat lokasi 366 hektar,” sambungnya.

Meski kedua lokasi itu telah memenuhi kebutuhan pembangunan kampus Unram, namun keduanya kini masih terganjal status. Kedua lokasi itu berstatus sebagai hutan lindung. Sementara untuk bisa membangun kampus haruslah berstatus hutan kemasyarakatan. Permohonan alih fungsi hutan kini tengah diupayakan tim relokasi ke Kementerian Kehutanan.

“Terbentur lah masalah status hutan itu. Akhirnya kita bersurat membawa ke kementerian untuk meminta alih fungsi ke masyarakat. Kita sangat serius,” tuturnya.

Lebih jauh dikatakan Prof.

Kurniawan bahwa kondisi kampus Unram saat ini sudah tidak representatif, sehingga membutuhkan adanya relokasi. Selain itu jumlah mahasiswa kini mencapai 32 ribu orang, sehingga dia berharap agar proses izin berjalan lancar sesuai harapan.

“Terus terang yang jadi masalah di sini ialah kampus kita ini kalau kita ukur dengan jumlah prodi sangat sempit dengan luas hanya 44 hektar dengan 32 ribu mahasiswa dan itupun kita tolak karena sudah over capacity. Karena saking banyaknya yang mau kuliah di sini, sehingga kalau di sana bisa agak longgar. Mungkin nanti di sini bisa 3 sampai 4 fakultas sisanya di sana,” kata Prof. Kurniawan. (dys)

Pelaksanaan PKL dan KKN Sekolah Berikan Variasi Pembelajaran di PT Tertunda Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan program akademis di sejumlah perguruan tinggi seperti Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) kian tertunda dengan diperpanjangnya penghentian kegiatan akademis secara tatap muka. Pihak perguruan tinggi tidak ingin mengambil risiko dan memilih menunda berbagai kegiatan untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19).

Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., pada Minggu (29/3) mengatakan, pihaknya masih menunda pelaksanaan PKL mahasiswa. Sebelumnya STIKES Yarsi menarik semua mahasiswa PKL termasuk mahasiswa Program Profesi Ners yang baru saja mulai mengikuti praktik di Rumah Sakit dr. Saeful Anwar (RSSA) Malang. “Kegiatan PKL ditunda,” ujarnya.

STIKES Yarsi juga memperpanjang kegiatan perkuliahan atau pembelajaran dan bimbingan yang dilaksanakan dengan metode dalam jaringan (daring) atau online sesuai dengan capaian pembelajaran. Dosen dan tenaga kependidikan juga melaksanakan pekerjaan atau tugas kantor di rumah masing-masing. Zulkahfi mengatakan, masa perpanjangan berlaku dari tang-

Mandiri di Rumah

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Halus Mandala

H. Zulkahfi

gal 30 Maret sampai dengan 11 April 2020. “Akan kami evaluasi untuk kebijakan lebih lanjut,” jelasnya.

Sementara itu, di Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram pelaksanaan KKN dipastikan kembali tertunda. Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, M.Hum., dihubungi Minggu (29/3) mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan penempatan mahasiswa KKN. STP Mataram menunda pelaksanaan KKN yang direncanakan mulai 3 April. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi dari pemerintah pusat dan pe-

merintah daerah. Pelaksanaan KKN akan dilakukan di Kabupaten Lombok Utara. “Kami menunggu keputusan dari Bupati Kabupaten Lombok Utara,” katanya.

STP Mataram juga memperpanjang perkuliahan dengan sistem daring hingga 13 April 2020. Layanan juga dilakukan secara daring, kecuali bersifat darurat termasuk pelayanan SPP yang menghubungi pegawai STP Mataram. “Mahasiswa juga diwajibkan untuk selalu proaktif mengikuti perkembangan situasi kampus terkini,” kata Halus Mandala. (ron)

Mataram (Suara NTB) – Penghentian pembelajaran tatap muka dan diganti menjadi pembelajaran mandiri siswa di rumah menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah.

Pihak sekolah menyesuaikan model pembelajaran di rumah sesuai dengan kondisi siswa.

Kepala SMKN 3 Mataram, Ruju Rachmad, S.Pd., M.T., pada pekan kemarin mengatakan, phiaknya menerapkan pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan (daring). Aktivitas pembelajaran dari rumah dibuat bervariasi antar siswa.

“Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberikan umpan balik yang bersifat kualitatif bukan memberikan nilai kuantitatif,” ujarnya.

Di samping itu, Ruju mengatakan, pihaknya juga memfokuskan kegiatan belajar di rumah dengan pendidikan kecakapan hidup dan literasi mengenai pandemi virus korona (covid-19).

SMKN 3 Mataram memberikan info pencegahan Covid-19 melalui media sosial dan situs web sekolah, termasuk mencetak langsung di baliho. “Sekolah menyiapkan kebutuhan yang berkaitan pencegahan pandemi Covid-19. Di samping itu, sekolah membuat daftar piket guru dan TU untuk pelayanan di sekolah,” katanya.

Terpisah, Kepala SMKN 5 Mataram, H. Istiqlal, S.Pd., MM., mengatakan pihaknya mendukung kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB yang merupakan penjelasan teknis dari surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Antisipasi yang dilakukan pihak sekolah dengan cara pelaksanaan pembelajaran mandiri di rumah bagi siswa kelas X dan XI. Sedangkan bagi siswa kelas XII, ujian sekolah dilanjutkan dengan metode penilaian berbasis produk, proyek, dan pemecahan masalah sebagai bagian dari tes daring.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB sudah mengeluarkan Surat dengan nomor 441/ 1640.UM/Dikbud tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 di Provinsi NTB. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., menyampaikan UN dan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) serta semua rangkaiannya ditiadakan. Proses belajar dilakukan secara mandiri dan dilaksanakan di rumah, serta memperpanjang kegiatan belajar di rumah mulai tanggal 30 Maret sampai dengan 13 April mendatang. (ron)

Belajar di Rumah, Wali Murid Harus Pantau Anak Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan Kota Mataram NTB memperpanjang libur sekolah hingga 11 April 2020 untuk semua jenjang pendidikan mulai dari TK/PAUD, SD/MI, dan SMP/ MTs negeri dan swasta. Keputusan itu mengikuti perpanjangan masa siaga darurat bencana nonalam Corona Virus Disease (Covid-19).

Konsekuensi dari diperpanjangnya libur sekolah ialah seluruh proses pembela-

jaran selama waktu libur, dilakukan oleh guru dengan memberikan tugas dan bimbingan belajar kepada siswa melalui media dalam jaringan (daring) di rumah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, MPd., menyebut kegiatan dengan tatap muka di sekolah belum bisa dilaksanakan, sehingga kegiatan pembelajaran siswa secara mandiri dilakukan di rumah.

Selama siswa belajar di ru-

mah, pihaknya meminta agar semua pihak turut berpartisipasi membantu mensukseskan pelaksanaan belajar di rumah. Bagi orang tua murid, mempunyai kewajiban untuk turut melakukan pemantauan terhadap anak-anak mereka.

Gunanya ialah untuk memastikan agar seluruh tugas belajar anak dilaksanakan dengan baik. “Dengan bantuan dan pemantauan orang tua wali murid,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakan

Fatwir, pembelajaran dengan jarak jauh memberikan efek positif bagi siswa. Setidaknya mereka mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan dalam menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.

Selain itu juga, pihaknya meminta kepada para kepala sekolah agar turut menyampaikan ke orang tua agar tetap berperan aktif membatasi pu-

tra-putrinya dalam beraktivitas di luar rumah seperti pergi ke tempat keramaian, jalan santai berkelompok dan kegiatan berkumpul lainnya.

Sebelumnya keputusan perpanjangan masa libur siswa sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, tersebut telah diteruskan ke semua kepala sekolah dan kepala sekolah diminta menaati dan melaksanakan Edaran Wali Kota Mataram Nomor:422.3/ 302/disdik.A/III/2020. (dys)

SUARA NTB Selasa, 31 Maret 2020

DPRD Loteng Minta Pemda Siapkan Penjemputan Khusus Praya (Suara NTB) Ketua Komisi IVDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) Supli meminta pemerintah daerah setempat, supaya menyiapkan penjemputan khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang kampung selama masa siaga darurat virus corona ini. Supaya bisa diarahkan untuk mendapat pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Sebelum kemudian dipulangkan untuk menjalani karantina lokal di rumah masing-masing.

Langkah tersebut penting untuk meminimalisir munculnya keresahan di tengah masyarakat terhadap kepulangan para PMI pasca merebaknya virus corona ini. “Secara kelembagaan kita sudah bersurat dan merekomendasikan kepada pemerintah daerah supaya para TKI yang baru pulang agar dijemput khusus. Untuk kemudian langsung ditangani oleh tim kesehatan di posko karantina yang ada,” jelas Supli kepada Suara NTB, Senin (30/3) kemarin.

Termasuk bagi warga Loteng yang baru pulang dari daerah lain yang termasuk daerah terpapar virus corona, tanpa terkecuali. Supaya ada kepastian soal kondisi warga yang pulang. Kalaupun kemudian tidak ada gejala terpapar virus corona, paling tidak keberadaan warga tersebut bisa terpantau. Sehingga memudahkan proses pengawasan di bawah.

Dikatakannya, jika melihat data warga yang dicurigai terpapar virus corona hampir seluruhnya merupakan warga yang pulang dari luar daerah maupun luar negeri. Ini menandakan kalau potensi penyebaran virus corona itu memang di bawa oleh warga lokal ataupun warga luar yang datang ke Loteng.

Bukan oleh warga Loteng yang memang menetap di Loteng.

“Kalau warga Loteng yang menetap tidak ke luar Loteng, aman dari potensi penyebar virus corona. Yang ada justru warga lokal atau luar daerah yang datang ke Loteng. Sehingga penting untuk memperketat pengawasan bagi warga yang baru pulang, khususnya di bandara. Salah satunya dengan cara menyiapkan penjemputan khusus tersebut,” papar Supli.

Kalau bicara armada, Loteng punya armada lebih dari cukup.

Terlebih dengan adanya kebijakan dari beberapa negara yang akan menutup negara yang berpotensi memicu kepulangan para PMI secara besar-besaran di Loteng. “Ini juga harus diantisipasi. Jangan sampai para TKI tersebut pulang tanpa pengawasan yang ketat,” imbuh politisi PKS ini. Menurut Supli, pola penanganan terhadap para jemaah tabliq yang baru pulang dari kegiatan di Gowa bisa ditiru, dengan dijemput khusus untuk kemudian dikarantina ditempat khusus selama 14 hari. Loteng juga bisa menerapkan kebijakan tersebut terhadap para PMI yang baru pulang.

Kalaupun kemudian PMI tersebut tidak mau dikarantina secara khusus, paling tidak ada kepastian PMI tersebut mau menjalani karantina secara mandiri di rumahnya masing-masing.

“Intinya pengawasan harus ketat. Jangan sampai virus corona masuk ke Loteng. Mengingat, Loteng sejauh ini termasuk daerah dengan potensi ancaman penyebaran virus corona paling kecil.

Dan, kondisi ini harus dipertahankan terus,” pungkasnya. (kir)

POLHUKAM

Halaman 7

DPR RI Pertimbangkan Tunda Pilkada

Anggaran Dialihkan untuk Penanganan Covid-19

Mataram (Suara NTB) – Melihat situasi dan kondisi penyebaran wabah covid-19 di wilayah Indonesia yang makin mengkhawatirkan. DPR RI tengah mempertimbangkan untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak yang sedianya akan digelar 23 September 2020 mendatang.

Wacana untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang digaungkan oleh para wakil rakyat di Senayan itu dibenarkan oleh Johan Rosihan, anggota DPR RI dari dapil Pulau Sumbawa, Provinsi NTB. Sebagai anggota wakil rakyat secara pribadi ia menyetujui agar Pilkada serentak 2020 dipertimbangkan lagi untuk dilaksanakan pada tanggal 23 September mendatang. Dengan melihat situasi kondisi negara di tengah tantangan menghadapi penyebaran wabah covid-19 ini, ia menilai sangat tidak

memungkinkan Pilkada 2020 dapat digelar.

“UN (Ujian Nasional) saja kita batalkan, kenapa tidak Pilkada 2020 juga kita tunda,” ujar Johan kepada Suara NTB, Senin (30/3) kemarin. Ia lantas mengusulkan dengan penundaan Pilkada itu, maka anggaran untuk pelaksanaan Pilkada di sejumlah daerah tersebut kemudian dialihkan untuk dialokasikan ke penanganan dampak covid-19. Mengingat penanganan covid-19 ini jauh lebih mendesak dibandingkan untuk tetap menggelar Pilkada.

“Anggaran (Pilkada) dialih-

kan untuk konsen penanganan dan pencegahan covid-19. Dan penggunaan anggaran itu ayo kita awasi bareng-bareng,” cetusnya. Diketahui, di Komisi II DPR RI yang membidangi urusan tentang kepemiluan, saat ini tengah mempertimbangkan penundaan pelaksanaan Pilkada 2020, seiring dengan semakin meluasnya penyebaran Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia.

Dalam waktu dekat ini, Komisi II akan mengundang KPU dan Bawaslu, DKPP dan Mendagri untuk melakukan rapat bersama untuk membahas pelaksanaan Pilkada

serentak 2020 ini di tengah tantangan ancaman covid-19, apakah masih memungkinkan untuk tetap digelar atau tidak.

“Ini sudah sangat jadi perhatian di DPR dan teman-teman di Komisi II khususnya. Nanti lebih lanjut akan dibahas opsi-opsi kebijakan yang akan diambil,” kata politisi PKS itu.

Diketahui sejak merebaknya penyebaran covid-19 di Indonesia, pelaksanaan tahapan persiapan Pilkada serentak 2020 memang diakui mengalami kendala untuk dilaksanakan. Sehingga KPU pun sudah mengambil keputusan untuk melakukan penundaan terhadap empat tahapan Pilkada yang dilaksanakan dalam kurun waktu Bulan Maret, April dan Mei ini.

Ada empat tahapan Pilkada

yang diputuskan ditunda pelaksanaannya yakni pertama pelantikan dan masa kerja anggota PPS, kedua penundakan tahapan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, ketiga pembentukan PPDP, dan keempat penyusunan daftar pemilih.

Meskipun penundaan empat tahapan tersebut, namun untuk tahapan pencoblosan masih tetap pada tanggal 23 September 2020, karena memang KPU belum sampai menundanya.

“Belum bisa diprediksi, apakah ditunda juga atau tidak.

Karena hari H pencoblosan masih tetap tanggal 23 September. Baru empat tahapan itu saja yang ditunda sesuai jadwal, perkembangan selanjutnya tergantung perkembangan Covid-19 ini,” ujar Ketua KPU NTB, Suhardi Soud baru-baru ini. (ndi)

Ancaman Pidana bagi ODP yang Mangkir Isolasi Diri Mataram (Suara NTB) – Penanganan pencegahan pandemi virus Corona Covid19 terus berjalan. Imbauan dan larangan berkumpul digalakkan. Tidak cukup hanya pembubaran kerumunan orang dan massa. Ancaman pidananya pun ada bagi yang bebal. Berlaku juga pada orang dalam pengawasan (ODP) yang mangkir dari kewajiban isolasi diri. “Ada aturan pidananya.

Kita beri pemahaman dulu masyarakat,” ungkap Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto dikonfirmasi Senin (30/3) kemarin.

Dia mengurai, aturan pi(Suara NTB/dok) dana itu tercantum dalam Artanto pasal 14 ayat 1 UU RI No4/ 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Isinya, ancaman pidana bagi yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Yakni penjara paling lama satu tahun dan denda maksimal Rp1 juta. Tak cukup sampai di situ. Ancaman pidana juga bakal diterapkan menggunakan pasal 93 UU RI No6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Isinya, ancaman pidana bagi yang tidak patuh pada penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Atau, menghalangi-halangi kekarantinaan kesehatan yang menyebabkan, kedaruratan kesehatan masyarakat. Pidananya, paling lama satu tahun penjara dan atau denda maksimal Rp100 juta. Polda NTB, kata Artanto, juga akan menerapkan sanksi itu dalam mengawal Maklumat Gubernur NTB No: 360/278/BPBD/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020. Isinya tentang Kewajiban Isolasi Diri Bagi Warga Masyarakat yang Datang dari Daerah Pandemi dan Luar Negeri.

Maklumat itu antara lain isinya mewajibkan orang yang pulang kampung, bepergian dari dan ke daerah pandemi atau luar negeri dan kembali ke NTB untuk melaporkan diri. Ketika pulang, wajib lapor ke Kadus atau Kades, atau lurah dalam waktu 1x24 jam. Bagi yang didapati adanya gejala flu, demam, batuk, dan suhu badan di atas 37,5 derajat maka wajib ditetapkan sebagai ODP. Selain itu, orang dimaksud wajib menjalani masa isolasi diri selama 14 hari.

Yang berstatus ODP tersebut, apabila tidak menjalani isolasi diri dengan baik dan benar maka akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. “Tentunya kita pakai cara persuasif dulu.

Kita imbau dulu. Tetapi kalau ada yang tidak mengindahkan setelah beberapa kali diperingatkan, maka kita tidak akan segan-segan menerapkan pasal itu,” tandas Artanto. (why)

Mucikari Prostitusi Hotel Melati Ditangkap Mataram (Suara NTB) – Seorang germo alias mucikari, Ashar (27) ditangkap.

Pria ini diduga menjembatani prostitusi hotel melati. Dia mendapat keuntungan Rp50 ribu sampai Rp150 ribu dari setiap transaksi. “Yang kita proses (hukum) ini mucikarinya,” kata Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Joko Tamtomo dikonfirmasi Senin (30/3) kemarin.

Ashar sehari-hari mangkal di sebuah hotel di Jalan Kebudayaan, Cakranegara Barat, Cakranegara, Mataram. Tersangka diduga menawarkan jasa prostitusi. Korbannya, (Suara NTB/dok) wanita yang masih berusia 19 Joko Tamtomo tahun. Tersangka, warga Bertais, Sandubaya, Mataram ini tidak menerima transaksi di tempat. Melainkan hanya lewat telepon. Tidak ada pertemuan antara Ashar dengan calon pelanggan. Yang ada hanya setoran bayaran.

“Setelah deal, korban diantar pelaku ke hotel yang diminta pelanggannya. Ini sudah jadi mata pencahariannya,” kata Joko mengurai seutas hasil interogasi. Tersangka Ashar berperan mencarikan pelanggan. Saat mengantar korban itulah nasib Ashar berakhir di penjara. Ashar ditangkap dengan barang bukti uang tunai Rp250 ribu yang diduga keuntungan dari hasil menjual korban.

Sementara di kamar hotel, korban ditemukan baru selesai melayani pelanggan yang tidak dikenalnya. Kain sprei kasur pun masih basah dengan lendir. Selanjutnya itu disita sebagai barang bukti, ditambah dengan ponsel, dan uang tunai serta motor pretelan. “Dari hasil interogasi, pelaku mendapat keuntungan kadang Rp50 ribu, sampai Rp150 ribu dari setiap transaksi penjualan korban. Korbannya ini mau diajak pelaku karena keadaan ekonomi,” terang Joko.

Tersangka Ashar dijerat dengan pasal 2 ayat (1) UU RI No21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Pasal 506 juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (why)

(Suara NTB/why)

SIDANG JARAK JAUH - Wabah Corona memaksa persidangan perkara korupsi dilakukan dengan jarak jauh. Majelis hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram (kanan) memimpin sidang perkara korupsi modal kerja Bank NTB Cabang Dompu, Senin (30/3) melalui konferensi video.

Pembatasan Sosial Wabah Virus Corona

Sidang Tipikor Tetap Jalan Lewat Konferensi Video Mataram (Suara NTB) – Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram menyidangkan perkara korupsi secara online. Hal itu untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona Covid-19. Majelis hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum hanya terhubung lewat koneksi video.

Pantauan Suara NTB Senin (30/3) siang, stabilitas jaringan internet menjadi kendala.

Koneksi suara antarpeserta

telekonferensi kadang terputus.

Tampak dalam sidang pemeriksaan saksi perkara korupsi pemberian kredit modal kerja Bank NTB Dompu tahun 2019.

Majelis hakim tersambung dengan para pihak dari ruang sidang. Jaksa penuntut umum Hademan terhubung dari Kantor Kejati NTB, serta pihak saksi didampingi Kejari Dompu.

Masing-masing penasihat hukum Hijrat Prayitno dan Suhartono mendampingi terdakwa.

“Kalau kayak begini, susah

ini,” ucap ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif yang juga Ketua Pengadilan Negeri Mataram ini. “Memang jaringannya ini harus stabil,” mengomentari jalannya sidang yang baru saja dipimpinnya. Sidang ini untuk terdakwa Direktur PT Pesona Dompu Mandiri, Surahman dan mantan Direktur Bank NTB Cabang Dompu, Syarifudin Ramdan. Saksi tidak hadir. Sidang yang sudah memeriksa 17 saksi ini kemudian ditunda sepekan.

Isnurul mengatakan, sidang

Johan Rosihan Ikut Turun Cegah Corona di Sumbawa Mataram (Suara NTB) – Anggota DPR RI dari Dapil Pulau Sumbawa, Johan Rosihan terus bergerak turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk melakukan penyemprotan disinfektan disejumlah tempat dalam rangka melakukan tindakan pencegahan penyebaran wabah virus Corona atau Covid-19.

“Hari ini untuk kedua kalinya kami melakukan aksi sosial penyemprotan disinfektan di sejumlah rumah ibadah di kota Sumbawa Besar. Sampai hari ini sudah 17 masjid dan 4 gereja di seputaran Kota Sumbawa besar sudah kami semprot disinfektan,” ungkap Johan Rosihan dalam keterangan pers yang diterima Suara NTB, Minggu (29/3).

Sejak covid-19 mulai mewabah di Indonesia, Johan langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa terkait langkah pencegahan.

Dari hasil Koordinasi tersebut, diketahui Pemkab Sumbawa kekurangan persediaan cairan disinfektan. Sehingga Johan pun langsung bergegas mengambil inisiatif mengadakan cairan disinfektan secara mandiri.

“Memang sejak awal kami koordinasi dengan pihak Pemkab Sumbawa, tidak memiliki persediaan cairan disinfektan sehingga kita harus sendiri. Kami juga melibatkan dinas kesehatan Kabupaten Sumbawa untuk memastikan campuran dari racikan disinfektan itu akan dan bisa digunakan,” tuturnya.

Selain kegiatan penyemprotan disinfektan, mantan anggota DPRD NTB itu juga

(Suara NTB/ist)

PENYEMPROTAN - Mobil khidmat Johan Rosihan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di sejumlah titik dalam rangka pencegahan wabah virus corona di Kabupaten Sumbawa. membagi-bagikan hand sanitizer dan masker kepada masyarakat. Johan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat penting membangun kesadaran untuk menciptakan pola hidup sehat dan lingkungan yang sehat sebagai langkah dan upaya mengantisipasi wabah covid-19.

“Kegiatan ini kami maksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa secara bersama-sama kita melakukan pencegahan.

Kami juga ingin menyampaikan bahwa masyarakat tidak sendiri dalam menghadapi musibah ini, semua komponen bangsa harus bahu-membahu dalam menghadapi musibah yang mengglobal ini,” serunya.

Kegiatan penyemptotan cairan disinfektan dan sosialisasi pence-

gahan penyebaran virus corona itu dilakukan Johan bersama Yayasan 1991. (wadah berkumpul alumni SMA 1 Sumbawa Besar tahun 1991). Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari aparat Kodim Sumbawa dan Polres Sumbawa selama dua kali kegiatan Kamis dan Minggu kemarin. Mereka turut terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.

“Saya sangat senang atas respon baik dari pengurus masjid maupun pendeta yang dengan tangan terbuka memberikan akses kepada tim kami. Dalam pelaksanaannya saya menekankan kepada teman-teman di lapangan agar mengikuti protap pencegahan covid-19 ini yaitu tetap menjaga jarak aman dan tidak menciptakan kerumunan. Bersama kita kuat, Sumbawa cegah Corona,” pungkasnya. (ndi/*)

dengan model telekonferensi bakal terus digelar. Sebab, perkara terikat dengan pembatasan masa sidang. Ditambah lagi, masa penahanan terdakwa. Yang mana apabila lewat, penahanan terdakwa bisa bebas demi hukum. “Semua perkara dalam rangka darurat bencana ini akan kita selesaikan melalui video conference untuk membatasi pertemuan.

Kita tidak tahu tanggap darurat ini akan berakhir, kita efektifkan waktu yang ada walau-

pun dengan keterbatasan peralatan,” paparnya.

Tidak hal yang dikorbankan, atau menyalahi KUHAP. Menurut Isnurul, pembuktian persidangan bisa dilakukan jarak jauh. Jaksa penuntut umum tinggal menunjukkan barang bukti di hadapan kamera. “Di berkas sudah ada. Barang buktinya tinggal ditunjukkan saja.

Kalau saksi tetap disumpah, kita (majelis) akan pandu. Dari sana dia tinggal mengikuti,” pungkasnya. (why)

Fitra Dorong Pemprov NTB Siapkan Kebijakan Ekonomi bagi Warga Terdampak Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Sampai sejauh ini, Pemprov NTB belum memiliki kebijakan ekonomi yang disiapkan untuk merespon dampak dari wabah virus corona atau Covid-19. Terutama bagi masyarakat yang merasakan dampak langsung.

Diketahui sejak Covid-19 mulai mewabah dan Pemprov NTB mulai mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sosial distancing dalam rangka pencegahan meluasnya penyebaran covid19 di NTB. Perekonomian masyarakat ikut terdampak.

Karena itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB mendorong pemerintah Provinsi NTB guna menyiapkan dari sekarang skenario kebijakan ekonomi untuk merespon dampak covid-19 di NTB, khususnya bagi masyarakat bawah yang rentan miskin.

“Menurut kami, Pemda tidak cukup hanya sekedar dengan imbauan social distancing tanpa ada tindakan lain dari Pemda. Tapi juga respon atas dampaknya terhadap ekonomi masyarakat, terutama kelas bawah perlu disiapkan,” ujar koordinator divisi advokasi Fitra NTB, Jumi Jumaidi kepada Suara NTB, Senin (30/3).

Kebijakan realokasikan anggaran pada sejumlah item belanja tidak saja hanya dipertunjukkan untuk kesiapan penanganan covid-19 dari sisi kesehatan saja.

Tapi juga penting diperhatikan kesiapan Pemda mengalokasikan anggaran untuk merespon dam-

pak ekonomi dari covid-19 ini.

“Pandangan kami juga bahwa Pemda tidak hanya perlu siapkan anggaran untuk pencegahan dan penanganannya covid-19 ini dari aspek medisnya saja. Tapi anggaran-anggaran ini setidaknya bisa menopang kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat yang terdampak,” cetusnya.

Harus diakui, sektor perekonomian cukup terpukul atas dampak dari wabah covid-19 ini. Hal ini ditandai dengan penutupan tempat-tempat aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak yang kehilangan pekerjaan selama covid-19 ini mulai mewabah.

“Dalam kebijakan realokasi anggaran ini, Pemda perlu buat rancangan yang terukur sesuai kebutuhan dengan melihat target penanganan. Tidak hanya melihat aspek penanganan medisnya saja, tapi juga dari aspek ekonominya juga,” serunya.

Pemerintah pusat sendiri selain mengeluarkan kebijakan penanganan covid-19 dari aspek medisnya. Juga mengeluarkan kebijakan sejumlah paket ekonomi yang disiapkan untuk merespon dampak ekonomi yang dialami masyarakat.

Bahkan berdasarkan perhitungan pemerintah pusat, Provinsi NTB adalah salah satu daerah yang akan terkena dampak paling parah pada sektor perburuhan dari wabah covid-19 ini. Akan tetapi hal itu sampai saat ini belum ada kebijakan yang disiapkan akan diambil Pemda NTB untuk mengantisipasi dampak ekonomi wabah covid-19. (ndi)

SUARA NTB

Selasa, 31 Maret 2020

Halaman 8

Pintu Masuk Pelabuhan Lembar Masih Terlalu Longgar Giri Menang (Suara NTB) Warga mendesak agar pemerintah menutup atau membatasi akses pintu keluar-masuk melalui pelabuhan Lembar, menyusul adanya peningkatan wabah Corona di NTB. Bongkar - muat di pelabuhan yang dinilai terlalu longgar akan sulit untuk upaya pencegahan penyebaran virus Corona.

Warga membandingkan pintu masuk pelabuhan Padangbai, Bali, yang sudah selektif menerapkan pendatang yang masuk ke Bali. Lebih-lebih jumlah warga yang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) meningkat di Lobar hingga 70 orang.

“Pemerintah NTB harus membatasi atau kalau bisa menutup akses keluar masuk ke pelabuhan, karena rentan penyebaran itu dari sana (pintu masuk),” jelas warga Lembar, Lalu Ratmawe Wirajuna, Minggu (29/3). Menurutnya

dengan adanya imbauan gubernur Bali melarang masuk melalui pelabuhan Padangbai, kecuali hanya yang ber-KTP Bali, maka seharusnya Pemda NTB harus melakukan itu juga. Apa yang disampaikan cukup beralasan, karena pemeriksaan petugas sensor Thermo gun itu tidak bisa mendeteksi semua penumpang.

Karena alat pemeriksaan suhu tubuh hanya bagi pejalan kaki, sedangkan penumpang bus justru kurang bisa dijangkau.

Contoh kasus ketika kedatangan jemaah tabligh, banyak yang luput dari pendataan dan

pemeriksaan. Buktinya ada dari daerah Gerung yang belum terindentifikasi. “Kami dari masyarakat harapkan agar pemerintah NTB melakukan yang sama seperti Bali,” tegas dia.

Satuan Pelaksana Pelabuhan Lembar BPTD XII Bali– NTB, Koda Pahlianus Nelson Dallo mengatakan, sejauh ini di Lombok belum ada kebijakan pembatasan penumpang melalui Lembar seperti halnya imbauan yang dikeluarkan oleh gubernur Bali di Padangbai.

Pihaknya sendiri siap melaksanakan apapun kebijakan Pemda, termasuk jika kebija-

kan pembatasan diambil oleh gubernur NTB. “Belum ada kebijakan itu,” jelas dia. Namun demikian tegas dia, pemeriksaan terhadap penumpang sangat ketat. Penumpang disemprot menggunakan alat bilik disinfektan sprayer yang sudah disiapkan tiga unit di Lembar.

Sementara itu Sekda sekaligus Ketua Satgas Tanggap Darurat Covid 19, Dr. H. Baehaqi mengatakan, jumlah warga PDP dan ODP di Lobar mengalami kenaikan. Sebelumnya 22 orang menjadi 70 orang. Terdiri dari tiga orang PDP dan 67 ODP. “PDP dan ODP naik menjadi 70 orang,” jelas dia. Untuk penanganan warga ini tetap di bawah kendali Diskes melalui Puskemas dibantu desa, puskesmas dan Tim relawan.

Warga yang pulang ini jelas dia tetap didata oleh RT, Kadus

(Suara NTB/her)

PELABUHAN LEMBAR - Bongkar-muat di pelabuhan Lembar terlalu longgar, Senin (30/3). Warga meminta agar pelayanan penyeberangan di pelabuhan ini ditutup sementara. hingga kades berkordinasi den- ke puskesmas untuk ditangani. Selain itu sudah dipasang tiga gan Babin dan babinkamtib- Terkait pelayanan penyeberan- bilik disinfektan sprayer di pelmas. Selanjutnya warga ini akan gan di pelabuhan Lembar abuhan. “Jadi pelabuhan juga diisolasi 14 hari di rumah, ka- sudah dibatasi dibawah kenda- dibatasi. Pemeriksaan diperlau ada gejala barulah dibawa li otoritas pelabuhan dan KSOP. ketat,” tegas dia. (her)

Penanganan Virus Corona

Pemkot Siapkan Anggaran Rp45 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menyiapkan anggaran Rp45 miliar untuk penanganan pencegahan penyebaran dan penanganan korban serta pascapenanganan korban virus corona (covid19). Sumbernya berasal dari dana siap pakai.

Masyarakat diminta tidak panik dan tetap waspada.

Skenario penggunaan anggaran dibagi tiga tahap.

Pertama, pencegahan. Kedua, penanganan. Ketiga, pasca penanganan. Item pencegahan dijelaskan Kepala Pelaksana Badan Pen(Suara NTB/cem) anggulangan Bencana DaerMahfuddin Noer ah (BPBD) Kota Mataram, Mahfuddin Noer dikonfirmasi, Senin (30/3) yakni, seperti yang dilakukan dengan penyebaran informasi melalui himbauan, penyemprotan cairan disinfektan menyasar seluruh wilayah Kota Mataram.

Untuk penanganan sendiri telah siapkan alat pengaman diri (APD) petugas di lapangan dan lainnya. “Untuk pasca penanganan akan melihat dulu perkembangan kegiatan karena ini proses pencegahan dan penanganan,” kata Mahfuddin.

Dijelaskan, pascapenanganan akan melihat dampak dari covid-19. Dan, itu menjadi bagian yang akan disasar. “Seperti hasil rapat yang kita dengarkan dari Pak Asisten II dengan Pemprov NTB dan kabupaten/kota. Anggaran disiapkan Rp45 miliar,” sebutnya.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyebutkan, Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) harus merevisi sejumlah anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD). Artinya, beberapa OPD harus dirasionalisasikan. “Anggaran OPD ada yang direvisi lagi,” jelasnya.

Kondisi ini dipahami oleh sebagian besar pimpinan OPD. Bagaimana pun juga,pemerintah harus mengambil langkah cepat penanganan wabah itu. Kepala Dinas Kesehatan, dr.

H. Usman Hadi menegaskan, pihaknya tidak memiliki anggaran khusus untuk penanganan corona. Karena wabah ini menjadi bencana non alam. Kewenanganan anggaran pencegahan maupun penanganan berada di BPBD menggunakan dana siap pakai. “Ndak ada di kita. Semua anggaran di BPBD pakai DSP,” demikian tambah Usman. (cem)

Proyek DAK di Mataram Dibekukan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram terpaksa mengelus dada. Pasalnya, pemerintah pusat meminta menghentikan pengadaan barang dan jasa dari dana alokasi khusus (DAK). Anggaran Rp40 miliar dibekukan. Sejumlah proyek batal ditender.

Pekerjaan fisik batal dilelang adalah peningkatan kualitas jalan senilai Rp12 miliar, perbaikan irigasi Rp4,5 miliar serta penataan Taman Wisata Loang Baloq senilai Rp3,4 miliar. Pembatalan berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S.247/MK.07/2020 perihal penghentian proses pengadaan barang dan jasa dana alokasi khusus 2020.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura membenarkan, adanya penarikan DAK fisik oleh pemerintah pusat. Kecuali, program kesehatan dan pendidikan. Untuk pendidikan pun bergabung dengan DAK arsip.

Secara detail item pekerjaan serta keseluruhan anggaran tidak disebutkan pasti. Sebab datanya sedang direkap. Akan tetapi, sebagian pekerjaan telah dikontrak meskipun nilainya kecil. “DAK yang kita terima sekitar Rp60 miliar. Yang sudah terkontrak masih kecil. Mungkin yang ditarik itu sekitar Rp40 miliar lebih,” kata Mahmuddin dikonfirmasi, Senin (30/3).

Pekerjaan fisik paling banyak adalah di Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Mahmuddin menyesalkan, pembekuan anggaran oleh pemerintah pusat jelas berpengaruh terhadap program daerah. Program diusulkan rata-rata merupakan kepentingan masyarakat. Seperti perbaikan jalan, irigasi, pertanian dan lainnya.

“Ini sangat jelas berpengaruh sekali. Karena, program ini bersentuhan sekali dengan masyarakat,” sebutnya. Skenario pekerjaan proyek melalui APBD dinilai tidak bisa. Apalagi anggaran daerah telah direstrukturisasi untuk penanganan corona.

Pemkot Mataram menyediakan pembiayaan Rp45 miliar untuk penanganan corona. Pengalokasian anggaran itu berdampak terhadap rasionalisasi anggaran di masing-masing OPD. Mantan Kepala Dinas PUPR menambahkan, pekerjaan ditender pun harus dibatalkan. Kecuali, pengadaan barang dan jasa telah dikontrak.

Menyingkapi hal itu, TAPD segera berkoordinasi dengan OPD. “Buat apa dijelaskan sebenarnya. Karena ini sudah kebijakan pemerintah pusat,” ucapnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Miftahurrahman mengaku, tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya, penarikan atau pembekuan DAK itu merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Dia merincikan, pekerjaan fisik berasal dari DAK yakni peningkatan jalan senilai Rp12 miliar dan perbaikan irigasi Rp4,5 miliar. Dokumen proyek telah diajukan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk ditender. “Mau gimana lagi. Ini kan sudah kebijakan pusat,” timpalnya.

Menurut dia, tidak ada sumber pembiayaan lain untuk pengerjaan proyek tersebut. Pihaknya tidak bisa mengandalkan APBD karena nilai sangat besar. Kecuali, dana alokasi umum. Itupun nilainya sangat kecil. (cem)

(Suara NTB/yon)

MULAI LESU – Transaksi jual beli di pasar Pancor, Lombok Timur, Senin (30/3), yang tampak mulai lesu. Pemkab telah memutuskan untuk tidak menarik retribusi kepada para pedagang mulai 1 April.

Lotim Tak Pungut Retribusi Pasar Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy.,MM menginstruksikan supaya penarikan retribusi di seluruh pasar tradisional di daerah itu dihentikan sementara. Kebijakan ini mulai diberlakukan per tanggal 1 April 2020. Tidak diperbolehkan juru pungut di pasar untuk memungut retribusi, baik kecil maupun besar.

Demkian disampaikan bupati saat menggelar rapat evaluasi penanganan Covid-19 bersama seluruh Kepala OPD, Camat dan pihak terkait lainnya,

Senin (30/3). Dari pantauannya di lapangan, bupati mengungkapkan jika kondisi di semua pasar di Kabupaten Lotim saat ini sepi. Sehingga apabila dilakukan pungutan tentu sangat memberatkan masyarakat di tengah wabah Corona yang mengancam keselamatan masyarakat. Sehingga dihapusnya sementara penarikan retribusi ini diharapkan dapat berdampak positif bagi pedagang di tengah lesunya transaksi jual beli di pasar dampak dari wabah virus Corona.

Bahkan bupati meminta supaya terhadap pasar-pasar ini

secara selektif dilakukan penutupan, terutama apabila terdapat dua pasar yang jaraknya berdekatan untuk ditutup salah satunya. Selain itu, yang membuat bupati perihatin jika para pedagang di pasar melengkapi dirinya menggunakan alat pengamanan diri (APD), minimal masker. Untuk itu kedepan pemerintah daerah akan memperbanyak pembelian masker serta menyediakan tempat cuci tangan di semua pasar di Kabupaten Lotim.

“Saat ini pasar yang sudah kita tutup sementara yaitu pasar hewan di Masbagik. Se-

mentara untuk pasar yang lain supaya selektif dilakukan penutupan,” pinta bupati. Kendati demikian, bupati meminta supaya ketersediaan pangan untuk masyarakat Lotim tetap terjaga selama pencegahan penyebaran Covid-19 ini.

Jangan sampai masyarakat kesulitan mencari kebutuhan pokok, apalagi sampai terjadi penimbunan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, bupati berharap kepada Sekda, Kapolres, Dandim, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian untuk menjaga keterse-

diaan pangan ini.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Slamet Alimin, menyampaikan jika apa yang menjadi instruksi dan keputusan bupati akan ditindaklanjuti. Terutama penghentian sementara penarikan retribusi pasar terhadap para pedagang di semua pasar di Kabupaten Lotim.

Diakuinya jika kondisi pasar saat ini mulai sepi baik kehadiran pedagang maupun pembeli. “Kita tindaklanjuti ke kepala pasar supaya juru pungut tidak melakukan pungutan,”pungkasnya. (yon)

Proyek DAK 14 Jemaah Tablig dari Gowa Dinyatakan OTG di Lobar Ditunda Giri Menang (Suara NTB) Proyek-proyek yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp64,8 miliar lebih di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lombok Barat (Lobar) ditunda, menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan yang menginstruksikan Pemda tidak mengeksekusi proyek yang didanai DAK dan dialihkan untuk penanganan Covid 19. Akibatnya, hampir sebagian besar proyek di bidang irigasi, cipta karya, Bina marga dan program sanitasi bakal ditunda.

Kepala Dinas PUTR Lobar, Made Artadhana dikonfirmasi di kantornya kemarin mengatakan pihaknya telah menerima surat tentang peraturan menteri keuangan (PMK) tersebut. Sesuai surat itu,bahwaproyekyangdidanaidari DAK tidak dieksekusi. Menindaklanjuti surat itu, pihaknya sudah menggelar rapat dengan jajaran untuk mengidentifikasi paket-paket pembiayaan dari DAK. Rencananya hari ini, pihaknya akan melakukan rapat lanjutan memastikan paket-paket pekerjaan dari DAK tersebut. “Gambaran umum proyek yang didanai dari DAK di Dinas PU mencapai Rp64,8 milliar lebih. Sesuai dengan surat Kemenkeu itu jelas perintahnya tidak dieksekusi. Itu terpaksa harus ditunda,”jelasnya.

Dirincikan anggaran ini terbesar di berapa bidang, di antaranya di bidang irigasi senilai Rp7,3 miliar lebih. Proyek irigasi ini kontrak sebanyak tiga paket. Bidang bina marga, terdapat empat paket ruas jalan dengan total ang-

garan Rp24,5 miliar lebih, bidang cipta karya senilai Rp33 miliar lebih terdiri dari air bersih senilai Rp7,2 miliar lebih dan sanitasi langsung ke masyarakat Rp26 miliar lebih yang tersebar di 56 titik lokasi. Terkait proyek yang batal akibat terkena penggeseran, pihaknya akan membahasnya lebih lanjut.

Menurut Made dari tiga bidang yang didanai DAK, bidang irigasi sudah tender dan tandatangan kontrak rencana awal April. Namun sesuai ketentuan Kemenkeu seharusnya kontrak selesai pertanggal 27 Maret. Artinya aku dia, memang terlambat kalau mengacu Kemenkeu. Namum pihaknya sudah mengkomunikasikan dengan pusat apakah bisa ada toleransi untuk dilanjutkan atau tidak. Sedangkan untuk Bina Marga, sudah diajukan ke ULP pekan lalu untuk proses lelang.

“Sudah kami komunikasi secara personal ke pusat, kalau formalnya tetap melalui bagian keuangan,” ujar dia. Begitu pula dengan air bersih ditargetkan pekan ini dokumen masuk ke ULP. Untuk program sanitasi, pihaknya juga sudah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan program ini.

Bahkan sudah dibentuk KSM yang nanti mengelola. Namun dengan adanya surat Kemenkeu terkait pengalihan anggaran DAK, pihaknya perlu melakukan sosialisasi ulang lagi ke masyarakat untuk menjelaskan bahwa program ini ditunda. “Kami perlu turun lagi Sosialisasikan kepada masyarakat bahwa program ini ditunda,” imbuh dia. (her)

Selong (Suara NTB) Sebanyak 14 jemaah tablig yang menghadiri pengajian akbar di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan tiba di Lombok Timur (Lotim), Senin (30/3) dini hari sekitar pukul 02:00 wita. Dari pemeriksaan medis yang dilakukan, 14 jemaah dari 103 jemaah tablig dinyatakan sehat atau berstatus orang tanpa gejala (OTG) covid-19.

Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy.,MM, menyebutkan dari 103 jemaah yang menghadiri tablig akbar di Kabupaten Gowa.

Jumlah yang sudah tiba di Kabupaten Lotim sebanyak 14 jemaah melalui pelabuhan Kayangan, Lotim. Kedatangan jemaah tablig ini mendapat pengawasan ketat dari tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Lotim. Dipastikan sebanyak 14 jemaah ini dalam kondisi sehat.

“Kondisinya untuk sementara ini rata-rata sehat atau orang tanpa gejala (OTG),” terang bupati yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, dikonfirmasi usai menggelar rapat penanganan pencegahan Covid-19 bersama jajaran Forkopimda di halaman kantor bupati, Senin (30/3) pagi.

Dikatakan bupati, jemaah tablig yang sudah tiba ini langsung dibawa ke Rusunawa Labuhan Lombok sebagai tempat karantina selama 14 hari kedepan. Pemerintah daerah akan memenuhi segala kebutuhan selama masa karantina serta dilakukan pemantauan kesehatannya sebelum diizinkan kembali ke rumahnya masing-

masing. Pada kesempatan ini, bupati meminta kepada petugas untuk menindak tegas apabila masyarakat yang dibawa ke Rusunawa membandel.

“Petugas harus berikan sanksi tegas apbila ada yang membandel. Jangan ada tawar menawar lagi,”tegas bupati.

Sekda Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, menyebutkan jika pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Syahbandar dan PT. ASDP Indonesia Ferry cabang Kayangan terkait

HILANG HLG BPKB R2 DK.8319 DA NOKA/NOSIN : MHIJF12148K287917/JF12E1292368 AN.NI NYOMAN SITA AKSAMI HLG BPKB R2 DK.5319 IB NOKA/NOSIN : MH328D0029K463663/28D464466 AN. SITI AMINAH HLG BPKB R2 DR.5573 AN NOKA/NOSIN : MH8FD110X3J222022/ E4011D224844 AN.NI DESAK NYOMAN WIWIN ASMILDA W HLG BPKB R2 DR.3949 SP NOKA/NOSIN : MH32P20089K957405/ 2P2847275 AN.H FADLY HLG STNK R2 YAMAHA DR.6003 BV NOKA/NOSIN : MH344D002BK235372/44D235506 AN.ANGGRENI WATI HLG SKTR AMPENAN

kedatangan jemaah tabliq dari Kabupaten Gowa. Nantinya akan dilakukan pemeriksaan terhadap kesehatan kepada seluruh jemaah tersebut yang sudah tiba di Pelabuhan Kayangan, Lotim untuk kemudian dikarantina di Rusunawa Labuhan Lombok. “Untuk mengetahui kesehatan jemaah itu, kita menunggu konfirmasi dari tim medis,” terang Sekda. (yon)

HILANG HLG BPKB R2.DR.3554 AG NOKA/NOSIN : MH8CF48NABJ212757/F4A9 1D212786 AN.NUR AENI HLG BPKB R2 DR.5476 DT NOKA/NOSIN : MH328DOO19K440976/ 28D441897 AN.H.MUZAKKI HLG BPKB R2 DR.6389 LA NOKA/NOSIN : MH33C10029K293483/3C1294690 AN.SAPRI HLG BPKB R2 DR.2721 HD NOKA/NOSIN : MH32S6005AK771783/ 2S6772253 AN.JUMAHAR HLG BPKB R2 DK.3365 UP NOKA/NOSIN : MHIJF12156K033419/ J F 1 2 E 1 0 3 2 5 4 1 AN.MANGKU HLG BPKB R2 DR.2201 BP NOKA/NOSIN : MH1JF2211AK280418/JF22E1276560 AN.AULIA AINI

SUARA NTB

Selasa, 31 Maret 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi RUPA-RUPA penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

RUPA-RUPA

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB Selasa, 31 Maret 2020

Siapkan Skenario Ekonomi VIRUS corona baru merebak sejak awal bulan ini di Indonesia.

Namun dampaknya telah memukul berbagai sudut ekonomi. Rupiah terperosok, dan pelaku di sektor riil berteriak susah berusaha.

Lembaga keuangan dunia, ekonom dan otoritas pemerintah membuat sejumlah prediksi. Ekonomi Indonesia bisa masuk dalam skenario terburuk jika tidak mengatasi dengan benar pandemi ini.

Pemerintah bukan tak memahami besarnya dampak virus corona terhadap perekonomian. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan relokasi anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun memaparkan beberapa skenario. Skenario paling moderat yaitu ketika pandemi Covid-19 bisa segera ditangani sehingga ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di atas 4 %.

Namun, negara ini juga bersiap menghadapi kondisi yang lebih buruk jika durasi pandemi mencapai 3 – 6 bulan.

Pembatasan penerbangan dan kegiatan perdagangan internasional yang terganggu akan berdampak besar terhadap ekonomi. Di NTB, kondisi ini menyebabkan investor wait and see menanamkan investasinya. Pemprov melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan melakukan evaluasi setelah selesainya masa siaga darurat bencana non alam Covid-19, Agustus mendatang.

DPMPTSP akan melihat realisasi investasi selama enam bulan mendatang. Yakni mulai dari Maret hingga Agustus. Dari kondisi realisasi investasi selama enam bulan tersebut akan dijadikan dasar melakukan evaluasi.

Dampak penyebaran virus corona ini juga sangat besar di sektor pariwisata. Hal tersebut seperti dialami oleh agen perjalanan, dimana pembatalan reservasi telah mencapai persentase hampir 100 persen. Saat ini banyak agen perjalanan memutuskan merumahkan karyawan sebagai langkah efisiensi menghadapi situasi yang terjadi.

Hampir 70 persen agen perjalanan yang tercatat sebagai anggota ASITA NTB telah memilih menutup sementara usaha mereka. Sementara 30 persen sisanya masih melakukan aktivitas yang bersifat administratif. Dalam menghadapi situasi saat ini, ASITA telah mengadakan rapat koordinasi dengan ASITA Pusat guna membahas beberapa langkah strategis. Rapat yang dihadiri oleh Menko Maritim dan Investasi tersebut membahas antara lain paket-paket stimulus yang akan diberikan pemerintah untuk menanggulangi dampak penyebaran covid-19.

Hal itu penting, mengingat sejauh ini, Pemprov NTB nampaknya belum memiliki kebijakan ekonomi yang disiapkan untuk merespon dampak dari wabah virus corona. Terutama bagi masyarakat yang merasakan dampak langsung.

Diketahui sejak Covid-19 mulai mewabah dan Pemprov NTB mulai mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sosial distancing dalam rangka pencegahan meluasnya penyebaran covid-19 di NTB. Perekonomian masyarakat ikut terdampak.

Wajar kalau kemudian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB mendorong pemerintah Provinsi NTB menyiapkan dari sekarang skenario kebijakan ekonomi untuk merespon dampak covid-19 di NTB, khususnya bagi masyarakat bawah yang rentan miskin.

Pemda tidak cukup hanya sekedar memberi imbauan social distancing tanpa ada tindakan lain. Tapi juga respon atas dampaknya terhadap ekonomi masyarakat, terutama kelas bawah perlu disiapkan.

Kebijakan realokasikan anggaran pada sejumlah item belanja tidak saja hanya dipertunjukkan untuk kesiapan penanganan covid-19 dari sisi kesehatan saja. Tapi juga penting diperhatikan kesiapan Pemda mengalokasikan anggaran untuk merespon dampak ekonomi dari covid-19 ini. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 10

Mencermati Pelemahan Rupiah EJAK merebaknya kasus Corvid-19,pada pertengahan Februari rupiah mulai terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat (AS) seiring dengan melemahnya mata uang berbagai negara.Nilai tukar (kurs) rupiah di pasar spot pada 14 Februari berada di level 13.694 per dolar AS masihlebih rendah dari posisi pada 31 Desember 2019 yaitu Rp 13.901. Pada akhir minggu lalu rupiah berada di level 15.960 per dolar AS yang berarti rupiah melemah 14,81 persen dari akhir tahun (yeartodate/ytd).

Tingkat pelemahan rupiah masih di atas tingkat pelemahan mata uang negara maju seperti dolar Australia dan dolar Selandia Baru yang masing-masing melemah sebesar 10,4 persen dan 8,9 persen (Laporan Bank Dunia 13 Maret 2020). Bank Dunia juga melaporkan bahwa mata uang negara berkembang yang melemah melebihi rupiah adalah Rubel Rusia (15,1 persen), Real Brasil (14,6 persen). Adapun mata uang yang melemah dibawah rupiah diantaranya adalah RandAfrika Selatan (13,9 persen), dan PesoMeksiko (12,4 persen). Sementara mata uang negara maju yang menguat termasuk Yen Jepang (1,8 persen) dan FrancSwiss (1,6 persen).

Iklim Investasi Pelemahan rupiah sesungguhnya mengikuti mekanisme pasar karena sistem kurs yang digunakan adalah sistem kurs mengambang terkendali (managedfloatexchangeratesystem). Ketika permintaan dolar meningkat relatif terhadap rupiah maka kurs dolar akan meningkat jika pasokan rupiah tidak berubah.

Demikian pula sebaliknya, jika pasokan dolar bertambah maka rupiah akan terapresiasi apabila tingkat permintaan dolar konstan.

Peningkatan permintaan terhadap dolar disebabkan oleh bertambahnya kebutuhan dolar untuk impor barang dan jasa, dan untuk investasi di luar negeri (fundoutflow). Sementara itu penambahan pasokan dolar dari luar negeri be-

Oleh : Mansur Afifi (Guru Besar FEB Universitas Mataram) rasal dari pembayaran ekspor, investasi asing di dalam negeri (fundinflow), dan transaksi unilateral (satu arah) seperti kiriman uang tenaga kerja Indonesia di luar negeri, bantuan pemerintah, uang pensiun, dan lain-lain. Selain itu, pasokan dolar juga bisa berasal dari intervensi Bank Indonesia di pasar uang dalam negeri untuk menjaga kestabilan nilai rupiah.

Peningkatan permintaan dolar yang terjadi saat ini disebabkan oleh meningkatnya arus investasi dari dalam negeri ke luar negeri.

Hal ini ditandai dengan merosotnya indeks harga saham gabungan (IHSG) dari 6.299,54pada 31 Desember 2019 menjadi 4.194,95 pada akhir minggu lalu (21/3/2020).

Merosotnya IHSG menjadi indikasi dari menurunnya daya tarik investasi di dalam negeri seiring dengan ditemukannya kasus corona di Indonesia. Investor kemudian menarik dana mereka lalu diinvestasikan di negara yang memiliki prospek yang lebih baik.

Namun demikian, Gubernur BI menengarai bahwa investor saat ini cenderung memegang aset tunai akibat dari situasi ekonomi yang diliputiketidakpastian. Para investor dan pelaku pasar melepas aset mereka seperti saham, obligasi, dan emas untuk ditukar ke dalam bentuk dolar. Oleh karena itu, pelemahan rupiah lebih disebabkan faktor teknis yaitu merespons apa yang terjadi secara global dan bukan karena faktor fundamental. Walaupun demikian, BI kemudian mengoreksi target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 dari 5,0-5,4 persen menjadi 4,2-4,6 persen.

Menguatkan Rupiah Dalam upaya menguatkan kurs rupiah, BI telah meningkatkan intensitas intervensi pasar uang baik di pasar spot, pasar SBN (Surat Berharga Negara), dan pasar DNDF(Domestic Non DeliverableForward) sejak awal Maret lalu.

Selain itu, dalam upaya menstimulasi pertumbuhan ekonomi, sejak 20 Februari BI telah menurunkan BI 7-DayReverseRepo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,75 persen kemudian diturunkan lagi pada 19 Maret sebesar 25 bps sehingga menjadi 4,50 persen. Walaupun demikian, kurs rupiah terus melemah hingga saat ini. Ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter semata tidak cukup untuk mengendali laju pelemahan rupiah sehingga diperlukan kebijakan di bidang fiskal dan sektor riil.

Strategi penguatan rupiah yang paling fundamental adalah mengurangi permintaan terhadap valuta asing dan meningkatkan pasokan valuta asing. Oleh karena itu, impor harus dibatasi hanya pada barang dan jasa yang sangat diperlukan terutama untuk penanggulangan Covid-19 dan kebutuhan pokok. Adapun impor barang modal yang tidak mendesak hendaknya ditunda untuk sementara waktu. Inilah momen untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dengan mengembangkan industri substitusi impor.

Dalam jangka pendek likuiditas global menurun sejalan dengan sikap menunggu dari investor untuk menanamkan modal di pasar global. Oleh karena itu, berbagai insentif untuk investasi asing perlu dikaji ulang. Fokus kebijakan hendaknya diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan cakupan program bantuan pemerintah untuk individu, keluarga, dan kelompok tidak mampu. Program tersebut diantaranyaadalah Program Keluarga Harapan, Program Beras Sejahtera, Bantuan Pangan Non Tunai, Kelompok Usaha Bersama, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, dan berbagai program bantuan sosial di bidang ekonomi, sosial, pertanian, perumahan, dan kelautan/perikanan lainnya.

Ekspor barang dan jasa sebagai salah satu sumber devisa yang terpuruk akibat melemahnya ekonomi dunia tidak bisa diharapkan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, penghematan devisa dengan mengurangi impor menjadi pilihan yang sulit tetapi harus dilakukan. Dengan cadangan devisa yang terbatas Bank Indonesia harus selalu hadir di pasar untuk mengendalikan volatilitas rupiah sekaligus memberikan sinyal bahwa ekonomi Indonesia terkendali.

Dengan demikian, arus modal keluar dapat ditekan dan pada saatnya nanti investasi akan kembali lagi ke dalam negeri. Semoga.

POJOK Pemprov ambil 27 langkah tangani penyebaran virus Corona Masyarakat harus taati aturan pemerintah

*** Pembebasan lahan kawasan inti smelter 154 hektare tuntas Yang paling penting realisasi smelternya

***

Warga Galang Bantuan APD untuk Petugas Medis Mataram (Suara NTB) Warga NTB dari berbagai latar belakang, dalam situasi sulit akibat wabah Covid - 19 masih mampu menunjukkan rasa solidaritas. Mereka mengumpulkan donasi hingga puluhan juta, para pengusaha dan lembaga menyalurkan bantuan untuk para tenaga medis yang sedang berjuang hidup mati menyelamatkan nyawa pasien terindikasi Covid- 19.

Sebagaimana yang dilakukan relawan Covid-19 NTB, terbentuk atas dasar kesepakatan dan rasa prihatin atas kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) para petugas medis. Mereka mengumpulkan donasi secara online, bahkan terkumpul sebesar Rp 40.475.000 hingga Senin (30/3). Jumlah ini terkumpul dari 64 donatur tersebar di NTB yang digalang sejak dua pekan lalu melalui WhatsApp Group.

“Hasil donasi ini digunakan untuk pembelian APD tenaga medis sejumlah 250 lembar/biji, dan masker sejumlah 500 lembar,” kata

koordinator penggalangan donasi, Lalu Ahyar Supriadi, SH. Dari hasil kesepakatan, Kabupaten yang rencananya sebagai lokasi penerima APD adalah Kabupaten Lombok Timur sebanyak 100 set APD, Lombok Tengah 30 set, Kota Mataram 55 set, Lombok Utara 40 set, Lombok Barat 25 set, “Sasaran bantuan kepada tim medis karena rasa keprihatinan kita, tenaga medis alami kekurangan APD,” jelas Ahyar.

Sementara masker yang dibeli dari dana terkumpul itu akan dibagikan untuk masyarakat umum. Distribusi rencananya akan dilakukan Jumat (3/4) mendatang.

Masing masing tim akan beranggotakan lima orang, dengan koordinator per kabupaten dan kota. Diantaranya Erwin untuk penanggung jawab Kota Mataram, Fathul Rakhman Penanggungjawab Kabupaten Lombok Timur, Fihiruddin Penanggungjawab Kabupaten Lombok Tengah, Fahrul Mustafa penang-

gungjawab Kabupaten Lombok Barat, dan Datu Rahdin Jayawangsa penanggungjawab kabupaten Lombok Utara.

“Titik distribusi langsung di beberapa puskesmas yang tersebar di lima kabupaten kota,” ujar Ahyar.

Tidak hanya perorangan, pengusaha juga ikut andil memberikan bantuan untuk tenaga medis. Ismed Fathurrahman Maulana, Direktur PT. Maulana Raya Lombok bahkan memesan khusus APBD sebanyak 100 unit dari luar daerah. “APD recanannya akan kami serahkan kepada petugas medis di RSUD Kota Mataram,” kata Ismed. Satu set perangkat ADP itu terdiri dari baju hazmat, helm, masker, sepatu dan sarung tangan yang sudah memenuhi standard kesehatan WHO. “Produk ADP tersebut sudah pre order, saya perkirakan akan sampai Mataram pada Jumat, langsung kami serahkan,” ujarnya.

Upaya ini menurut dia sebagai bagian dari kontribusinya sebagai

masyarakat pada percepatan penanganan Covid - 19. Apalagi jumlah PDP dan ODP terus bertambah, sehingga tenaga medis harus didukung dengan perangkat memadai.

Dari unsur kelembagaan, ada partisipasi Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Provinsi NTB. Pengurus lembaga prihatin karena penyebaran Virus Corona (COVID-19) yang semakin hari semakin masif menjangkit di tubuh manusia tanpa pandang usia.

“Kebutuhan yang sangat mendesak saat ini adalah APD untuk petugas medis,” ujar Ketua Lazismu NTB, Wiryadinata.

Namun dalam upaya ini, pihaknya membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk membeli kebutuhan APD tersebut.

“Kami masih sangat butuh dukungan dan partisipasi saudara-saudariku Muhsinin untuk membantu upaya melawan COVID-19 ini secara berjamaah,” ujarnya. (ars)

NTB Dua Positif Covid – 19, Kasus Nasional Terus Bertambah Mataram (Suara NTB) Secara kumulatif, Provinsi NTB masuk dalam 20 besar untuk kasus korona. Tercatat ada dua orang

yang dinyatakan positif, puluhan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan ratusan berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP). Semen-

RADIO

tara secara nasional, data kasus positif Covid – 19 terus bertambah.

Secara nasional, Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 mencatat, data tim gugus tugas percepatan penanganan Covid – 19 merinci, diantaranya Provinsi Aceh lima kasus, Bali 10 kasus, Banten 106 kasus, Yogyakarta 22 kasus, DKI Jakarta 675 kasus.

Selanjutnya di Jambi satu kasus, Jawa Barat 149 kasus, Jawa Tengah 63 kasus, Jawa Timur 90 kasus, Kalimantan Barat delapan kasus, Kalimantan Timur 17 kasus, Kalimantan Tengah tujuh kasus, Kalimantan Selatan satu kasus dan Kalimantan Utara dua kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau lima kasus, NTB dua kasus, Sumatera Selatan dua kasus, Sumatera Barat lima kasus, Sulawesi Utara dua kasus, Sumatera Utara delapan kasus, Sulawesi Tenggara tiga kasus.

Selain itu tercatat 47 kasus di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dua kasus, Lampung empat kasus, Riau dua kasus, Maluku Utara dan Maluku masing-masing satu kasus, Papua Barat dua kasus serta sembilan kasus positif di Papua.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo mengatakan, Provinsi NTB sendiri sejauh ini pantauan tim Gugus Tugas ada dua kasus yang positif Covid – 19 dan masih dalam proses penanganan.

Sementara secara nasional tercatat ada penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia sebanyak

130 sehingga menjadi 1.285 kasus.

Kemudian yang sembuh bertambah 5 orang, Sehingga total menjadi 64 orang. Jika ditambah yang meninggal ada 12 kasus, sehingga menjadi 114 orang.

Sebelumnya pada Sabtu (28/3), tercatat 1.155 kasus positif Covid-19, 102 orang meninggal dan 59 orang sembuh.

“Ada penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 130 kasus baru. Sehingga total menjadi 1.285 positif. Penambahan kasus positif ini menggambarkan masih ada penularan di tengah masyarakat,” jelas Agus Wibowo.

Sementara data per Senin (30/3) kemarin, kasus warga yang positif Corona terus bertambah menjadi 1.414 orang, sebanyak 75 diantaranya dinyatakan sembuh. Sementara jumlah yang meninggal 122 orang.

Dengan adanya penambahan angka kasus positif tersebut, pemerintah meminta masyarakat untuk tetap melaksanakan jaga jarak di dalam berkomunikasi sosial, baik di luar maupun di dalam ruangan.

Kemudian anjuran untuk melaksanakan protokol kesehatan juga diharapkan dipatuhi dan dijalankan sebaik mungkin guna memutus rantai penyebaran virus Corona penyebab Covid-19. ‘’Upayakan tetap berada di dalam rumah. Apabila terpaksa keluar rumah, maka jaga jarak, hindari kerumunan, kemudian gunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, hindari menyentuh wajah, kemudian praktikan betul etika saat batuk dan bersin,’’ katanya. (ars)

SUARA NTB

Selasa, 31 Maret 2020

Pemprov Ambil 27 Langkah Tangani Penyebaran Virus Corona Dari Hal. 1 Melakukan simulasi penanganan corona di setiap kabupaten/ kota. Selanjutnya, penyemprotan disinfektan di bandara, pelabuhan - pelabuhan penyeberangan, kantor pemerintahan, sekolah-sekolah dan fasilitas sosial dan umum lainnya.

Kemudian laboratorium Biomedis RSUD NTB disetujui oleh Pemerintah Pusat untuk memeriksa dan uji secara mandiri Covid-19. Pemprov NTB mengalokasikan anggaran Rp25 miliar untuk penanganan Covid-19.

Selain itu, Pemprov NTB menyediakan Rapid Test Covid19 untuk percepatan deteksi orang dalam pemantauan (ODP) dan kontak tracking. Kemudian Satgas pangan NTB sudah memastikan tidak ada penimbunan bahan pokok makanan.

Pemerintah dan Polri serius memerangi hoaks, 9 kasus yang ditemukan, pelaku akan ditindak. Pemerintah menggalakkan gerakan social distancing. Mengadakan press conference resmi setiap harinya pukul 14.00 Wita.

Najamuddin menambahkan, Pemprov NTB juga membentuk Satgas Khusus Terminal untuk melakukan pemantauan intensif pada aktivitas terminal bus.

Mendeteksi suhu tubuh setiap penumpang sebelum bus/kendaraan diberangkatkan, hingga memastikan setiap penumpang mencuci tangan dengan bahan disinfektan yang disediakan di bus/kendaraan umum.

Pemprov NTB juga memastikan kendaraan umum wajib menyediakan masker untuk penumpang sakit, hand sanitizer di kendaraan/ bus, hingga kewajiban melakukan penyemprotan kendaraan/bus sesuai petunjuk petugas kesehatan. Gubernur mengeluarkan instruksi berupa Surat Edaran Gubernur No. 360/ 170/BPBD/III/2020 tentang Kewaspadaan Segenap Komponen Masyarakat NTB Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19.

Instruksi tersebut isinya untuk sementara tidak mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, pagelaran adat budaya yang menghadirkan berkumpulnya massa. Melarang mengadakan pertemuan-pertemuan yang berbentuk diskusi, kegiatan olahraga, festival musik dan lainnya.

Tidak mengadakan acara keluarga seperti nyongkolan, tasyakuran, resepsi dan sejenisnya yang menimbulkan berkumpulnya massa. Mengajak warga proaktif untuk menjadi pahlawan kemanusiaan. Dan

menutup seluruh tempattempat hiburan seperti bioskop, karaoke yang mengakibatkan perkumpulan dan interaksi massa.

Pemprov juga menyebar bilik disinfektan karya UKM NTB di berbagai tempat strategis dan sekolahsekolah yang ada di NTB. Untuk mengatasi kelangkaan masker di pasaran dengan memproduksi masker hasil karya UKM NTB bersama Dinas Perindustrian NTB. Sedangkan untuk mengatasi kelangkaan hand sanitizer dengan meminta OPD yang mampu memproduksi, untuk melaksanakan produksi bagi sarana umum, dan menyebarkan cara pembuatan hand sanitizer mandiri ke masyarakat. Terakhir, Pemprov melalui Dinas Kesehatan mengawasi serius gelombang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mudik atau pulang kampung.

Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH menyebutkan, masyarakat NTB yang terkonfirmasi positif Covid19 hingga saat ini 2 orang.

Berdasarkan data per 30 Maret 2020, pukul 14.00 Wita, total Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 47 orang. Di mana, 20 PDP sudah selesai dalam pengawasan dan 27 PDP masih dalam pengawasan.

27 PDP yang masih dalam pengawasan tersebar di Kota Mataram 11 orang, Lombok Barat 2 orang, Lombok Utara 1 orang, Lombok Timur 4 orang, Sumbawa Barat 1 orang, Sumbawa 4 orang, Dompu 1 orang, Kabupaten Bima 2 orang dan luar provinsi 1 orang.

Sementara itu, total Orang Dalam Pemantauan (ODP) tercatat 1.000 orang. Di mana, 247 orang sudah selesai dalam pemantauan dan 753 orang masih dalam pemantauan. Masyarakat yang paling banyak masih dalam pemantauan atau berstatus ODP berada di Lombok Timur sebanyak 244 orang.

Kemudian Kabupaten Bima 110 orang, Kota Mataram 104 orang, Lombok Utara 94 orang, Lombok Barat 52 orang, Kota Bima 43 orang, Dompu 40 orang, Sumbawa Barat 30 orang, Sumbawa 23 orang, Lombok Tengah 11 orang dan WNA 2 orang. (nas)

Lotim Siapkan Anggaran Rp55 Miliar Atasi Covid-19 Dari Hal. 1 Besarnya penggelontoran anggaran ini menyusul Kabupaten Lotim merupakan daerah yang ditetapkan sebagai zona merah penyebaran Covid-19 oleh Pemprov NTB. Menurut Bupati Lotim, penyiapan anggaran cukup yang fantastis ini dalam penanganan Covid-19 diambil dari APBD murni Kabupaten Lotim dari beberapa sektor dan sudah disepakati oleh DPRD Lotim. Anggaran Rp55 miliar ini besar kemungkinan akan terus bertambah, terutama ketika masyarakat butuh santunan untuk PKL, pengojek dan pengusaha-pengusaha kecil dan lainnya.

Anggaran Rp55 miliar yang bersumber dari APBD Murni bersifat tidak mutlak. Artinya sewaktu-waktu bisa berkembang menjadi Rp100 miliar bahkan lebih. Peningkatan anggaran dalam upaya memperhatikan keselamatan masyarakat di Kabupaten Lotim dampak dari wabah Covid-19 sangat diharapkan. Untuk itu, bupati meminta kepada jajaran OPD, terutama jajaran Dikbud untuk mengintensifkan zakat 2,5 persen ditambah volumenya bagi yang termasuk dari katagori zakat.

Nantinya bagi masyarakat yang berstatus ODP, akan diberikan biaya hidup masing-masing Rp200 ribu selama 14 hari baik di tempat karantina di Rusunawa Labuhan Lombok maupun isolasi di rumah. Mekanisme penyaluran santunan ini dari semula direncanakan BumDes, disepakati melalui rekening pemerintah kecamatan dan diberikan dalam bentuk sembako.

Bupati mengimbau kepada jajaran OPD, camat, ASN untuk menyumbangkan apa-apa saja yang bisa disumbangkan.

Misalnya apabila ada ASN yang berkenan menyumbangkan TKDnya, gaji maupun penghasilan lainnya. Nantinya dana yang dihimpun ini akan dipergunakan untuk pembelian paket sembako dan diberikan pada bulan Ramadhan. Imbauan ini melalui jalur resmi akan diberikan kepada organisasi PGRI Lotim, IBI, IDI, IGI, PPNSI, Hipmi, Kadin, dan stackholder yang lain untuk bersama-bersama memperhatikan masyarakat yang terkena dampak virus Corona.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat diharapkan bupati harus berasal dari lokal.

Misalnya untuk pembelian masker dari wilayah Selagik, Kecamatan Terara. Langkah ini untuk menghidupkan perekonomian masyarakat yang selama ini mati suri. ‘’Semua kebutuhan harus dari dalam Kabupaten Lotim.

Berdayakan komunitas masyarakat di Kabupaten Lotim ini,’’ tegas bupati.

Pada kesempatan itu, bupati mengingatkan kepada camat, kepala OPD dan tim percepatan dan segala bentuk penanganan Covid-19 yang menggunakan dana Rp55 miliar untuk berhatihati dalam pertanggungjawaban anggaran. “Harus tertib dalam penggunaan anggaran,”pesannya.

Sekda Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik menyebutkan, data terbaru hingga Senin (30/3), pukul 13.00 Wita yang dihimpun Tim Media Center Penanggulangan Virus Corona, jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG), 3.038 orang, Orang Dalam Pemantauan (ODP), 378 orang, dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP), 5 orang.

Sekda Lotim mengingatkan seluruh kepala OPD harus memastikan tugas-tugasnya berjalan dengan otpimal. Tidak paranoid dan tidak menyepelekan penyebaran dan penanganan virus Corona. Untuk itu terkait pengelolaan anggaran, mata anggaran bisa diubah serta program penanganan Covid-19 harus seirama dengan pemerintah provinsi maupun pusat. ‘’Di tengah penanganan Covid-19 ini. Pelayanan publik harus tetap berjalan tanpa harus mengurangi produktivitas kinerja,’’harap mantan Kepala BPKAD ini.

Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Pemkab Lotim. Katanya, kalangan legislatif siap mendukung sesuai kapasitas DPRD dalam penanganan Covid-19. Daeng mengusulkan supaya pendistribusian jatah hidup bagi masyarakat ODP diharapkan dicairkan melalui rekening pemerintah dan tidak melalui BumDes. Langkah ini untuk mempercepat segala proses pencairan anggaran. (yon)

Halaman 11

ODR KLU Naik Signifikan

Pemda KLU Sebut Tiga Faktor Pemicu Tanjung (Suara NTB) Jumlah warga yang masuk katagori Orang Dalam Pengawasan (ODP) virus Corona meningkat signifikan. Jumlah terkini Senin (30/3) pukul 14.00 Wita, jumlahnya mencapai 505 orang.

Pemda menyebut terdapat tiga hal yang menjadi pemicu kenaikan signifikan ini.

Hal itu berkembang dalam jumpa pers yang dipimpin Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., Senin (30/3). Najmul didampingi Asisten III, Evi Winarni, M.Si., Kepala Dikes, dr. H. L. Bahrudin,DirekturRSUDKLU,H. Syamsul Hidayat dan Kabag Humas, Mujaddid Muhas, MA. Bupati menyebut, progres perkembangan Covid di Lombok Utara cukup mengkhawatirkan.

Pasalnya, setiap hari jumlah Orang denganRisiko(ODR),OrangDalam Pengawasan(ODP)meningkat.Sementara Pasien Dalam Perawatan

(PDP) masih sama, 1 orang dan ditangani oleh RSUD KLU. Adapun rincian ODR, ODP dan PDP disebutkan bupati seperti berikut. Tanggal 26 Maret terdapat 21/ orang, masing-masing ODR 129, ODP 76 orang, ODP selesai pemantauan 4 orang, dan PDP masih dalam Pengawasan 1 orang.

Jumlah ini bertambah pada tanggal 27 Maret dengan total kasus berjumlah 251 orang. Tanggal 28 Maret kembali bertambah, dengan jumlah kasus 360 orang.

Lalu pada Minggu 29 Maret lalu, bertambah lagi menjadi 393. ‘’Per hari ini (Senin kemarin), bertambah lagi. ODR naik dari 292 menjadi 402, dan ODP dari 92 menjadi 94. Totalnya bertambah dari 393 orang menjadi 505 orang, naik 112 orang,’’ papar bupati.

Kendati meningkat, ia bersyukur tidak satu pun warga KLU yang meninggal dunia akibat virus yang sudah menjadi

pandemi global ini. Namun demikian, Najmul mengajak seluruh masyarakat Lombok Utara untuk bersama-sama berperan dalam memutus mata rantai penyebaran virus. Caranya, adalah dengan isolasi mandiri, tidak bepergian, dan senantiasa memberikan informasi kepada petugas apabila mengetahui keluarga, saudara atau tetangga yang baru kembali dari daerah atau negara terpapar. ‘’Angka ini menunjukkan tren Covid tinggi tetapi tidak positif.

Tren cukup mengkhawatirkan.

Harap ada dan kesadaran diri.”

“Kita sudah ambil kebijakan, salah satunya mengambil keringanan (rukyah) salat Jumat dengan salat zuhur sendiri di rumah,” imbuhnya.

Tiga Faktor Penyebab Sementara itu, Kepala Dikes KLU, dr. H. L. Bahrudin, menye-

Investor ’’Wait and See’’ Dari Hal. 1 provinsi dan kabupaten/kota juga sama. Sehingga apa yang bisa kita benahi dalam kondisi seperti ini, kita lakukan evaluasi,’’ kata Kepala DPMPTSP NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Senin (30/3) kemarin.

Ia belum mengetahui seberapa besar pengaruh Corona terhadap investasi di NTB. Namun, Amry mengatakan Corona punya dampak terhadap realisasi di NTB. ‘’Sehingga kalau situasi dan kondisi nanti lebih baik, kita keluar lagi menjemput bola,’’ katanya.

Dalam situasi seperti saat ini, Amry mengatakan ada kecenderungan investor untuk menahan uangnya. Karena dalam kondisi seperti saat ini,

investasi berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian. ‘’Kalau risiko semakin tinggi, ketidakpastian semakin tinggi, itu yang menjadi faktor eksternal.

Orang (investor) juga berjaga-jaga, berhati-hati,’’ jelasnya.

Dengan adanya pembatasan arus barang dan orang, maka tentu akan berpengaruh terhadap keinginan investor menanamkan investasinya. Diharapkan pandemi Corona segera berakhir. ‘’Kalau sampai Agustus investor masih wait and see, maka setelah Agustus itu kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian (target),’’ katanya.

Amry menambahkan, pihaknya akan melihat realisasi investasi selama enam bulan mendatang. Yakni mulai dari Maret hingga Agustus. Dari kondisi realisa-

si investasi selama enam bulan tersebut akan dijadikan dasar melakukan evaluasi. ‘’Apa implikasinya terhadap September - Desember atau empat bulan berikutnya. Kalau dampak tahun ini pasti kelihatan. Tapi apakah bisa direcovery nanti di empat bulan berikutnya untuk persiapan 2021 dan 2022, ini kan kita harus atur langkah lagi. Nanti kita lihat apakah ada perubahan target, apakah ada arahan perubahan RPJMD,’’ tandasnya.

Berdasarkan target RPJMD, tahun 2020, Pemprov menargetkan realisasi investasi sebesar Rp16,8 triliun. Kemudian tahun 2021, sebesar Rp17,64 triliun. Selanjutnya pada 2022 Pemprov menargetkan realisasi investasi sebesar Rp18,522 triliun dan Rp19,448 triliun pada 2023. (nas)

butkan terdapat tiga faktor penyebab mengapa jumlah kasus ODR, ODP Covid meningkat. Meliputi, terdapat TKI/TKW yang pulang/mudik ke Lombok Utara jelang Puasa Ramadhan ini. Kedua, kebijakan pemerintah yang meliburkan sekolah/kuliah dan isolasi wilayah mendorong para pelajar asal KLU untuk kembali. ‘’Kalau kita lihat tren naik menjadi ODR atau ODP, itu setelah kembalinya warga kita dari Goa, Sulawesi Selatan,’’ ujarnya.

Warga yang dimaksud kembali dari Goa adalah warga yang ikut dalam barisan jamaah tablig.

Sulawesi Selatan sendiri dinyata-

kan sebagai daerah terpapar Covid, maka secara otomatis warga yang kembali dari Makasar itu masuk dalam ODR atau ODP. “Karena kita harus memantau 14 hari. Setelah 14 hari mfahmudahan tidak berubah data kita menjadi PDP,” ungkapnya.

Bahrudin menyebutkan, ODR dan ODP tinggi mengalami peningkatan pada akhir bulan Maret.

Hal itu didorong oleh ketiga faktor yang ia sebutkan. Oleh karenanya, ia berharap masyarakat bersabar dan menerapkan arahan pemerintah untuk melakukan social distancing atau menjaga kontak satu sama lain. (ari)

Negatif, Hasil Swab 11 PDP Covid-19 Dari Hal. 1 Jika terbukti tes swab positif, maka pasien akan diumumkan meninggal akibat terjangkit virus Covid – 19. Jika tidak, maka akan diumumkan sebaliknya. ‘’Saat ini tes Swab masih berlangsung di Balitbangkes Kemenkes,’’ kata Ahsanul Khalik.

Ada dua total PDP yang juga meninggal di Kota Mataram. Satu PDP di Dasan Agung, meninggal Jumat lalu dan satu lagi di Karang Medain meninggal Sabtu lalu.

Sampel swab untuk dua almarhum sudah dikirim ke laboratorium Balitbang Kemenkes RI. Setelah hasilnya keluar, maka akan segera diumumkan. Tidak ada yang ditutup tutupi. ‘’Jika PDP yang meninggal hasil labnya positif, maka akan disesuaikan dengan informasi pada data bahwa almarhum meninggal karena Covid – 19,’’ sebut Ahsanul Khalik.

Sementara data resmi yang diperolehnya, untuk hasil tes swab yang sudah keluar dari Balitbang ada 11 orang. Mereka merupakan PDP yang tersebar di

RSUD Kota Mataram 9 orang, RSUD Bima 1 orang dan RSUD Provinsi NTB 1 orang. Tertulis dalam keterangan, semuanya negatif SARS Covid -19.

Dijelaskan, tes swab merupakan pemeriksaan lab yang dilakukan dengan pengambilan cairan padahidungatautenggorokan.Dari hasil tes swab inilah keberadaan virus Corona dalam tubuh dapat diketahui. Diagnosis Corona didapat melalui swab terhadap sampel yang dikirim ke laboratorium di Litbangkes Kemenkes RI. Dalam catatan terbaru, untuk jumlah pasien positif Covid – 19 masih dua orang. Sementara PDP berkurang menjadi 24 orang setelah 19 orang selesai dalam pengawasan. Terkait data Orang Dalam Pemantauan (ODP), sudah mencapai 708 orang, orang selesai dalam pemantauan 230 orang.

Pihaknya di gugus tugas Covid – 19 tetap mengingatkan agar masyarakat tidak buru buru mengambil kesimpulan pada setiap kejadian berkaitan dengan wabah Corona, kecuali menunggu informasi resmi dari pemerintah. (ars)

Taati Protokol Transportasi Dari Hal. 1 Selain itu, ada beberapa protokol lainnya yang harus diikuti oleh pengusaha transportasi yang masih beroperasi. Diantaranya penyemprotan disinfektan untuk seluruh unit mobil maupun bus yang digunakan mengangkut penumpang.

Penyemprotan disinfektan dilakukan minimum 2 jam sebelum jadwal keberangkatan. ‘’Paling tidak malam hari lah disemprot.

Jadi jangan setelah disemprot, langsung diduduki, berangkat.

Tidak bisa seperti itu,’’ ujar Bayu.

Kemudian di setiap mobil atau bus angkutan juga disarankan menyediakan hand sanitizer secara mandiri. Selain itu, pemilik mobil atau bus angkutan diharuskan menyiapkan masker, khususnya bagi penum-

pang yang menunjukkan gejala gangguan kesehatan.

Diterangkan Bayu, pihaknya saat ini masih mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat terkait pengadaan transportasi umum tersebut. Kendati demikian, melihat perkembangan penyebaran Covid-19, langkahlangkah antisipasi lainnya telah dipersiapkan. Termasuk penutupan sementara akses transportasi umum. ‘’Kalau mau yang ideal, transportasi umum ini ya sudah, tidak usah ada dulu,” ujar Bayu. Menurutnya, sampai saat ini Pemda, dalam hal ini Pemprov NTB, hanya membatasi akses masuk dari pintu masuk utama seperti bandara dan pelabuhan dengan pengawasan ketat. “Karena itu perusahaan (transportasi umum) yang masih beroperasi harus me-

nerapkan (penjarakkan fisik) itu,” sambungnya.

Saat ini, Dishub NTB disebut sedang menyusun mekanisme penutupan sementara jalur transportasi umum. Terutama terkait kompensasi yang akan diberikan kepada pengusaha jika penutupan akses diberlakukan nantinya.

“Harus ada konsekuensi berupa kompensasi yang masih kita bicarakan. Kita usulkan seperti apa teknis dan caranya,” ujar Bayu. Mengikuti perkembangan kedepan, pemilik usaha transportasi diharapkan benar-benar mematuhi aturan penjarakkan fisik untuk mencegah potensi penularan Covid-19. “Misalnya dia punya kapasitas 100, kita suruh 50.

Seperti apa kompensasinya ini yang juga kita diskusikan,” sambungnya.

Di sisi lain, tren penumpang angkutan umum yang datang ke NTB disebutnya menurun secara alamiah. Dicontohkannya seperti jumlah kedatangan penumpang di Lombok International Airport(LIA) yang menurun 40 persen sebagai akibat penyebaran Covid-19.

Dengan begitu, potensi penyebaran virus berbahaya tersebut yang mungkin dibawa oleh penumpang dari luar daerah diharapkan mengecil. Dicontohkan Bayu seperti keputusan Pemda Lombok Timur untuk membatasi sementara akses masuk dari luar daerah.

Hal tersebut ditujukan sebagai langkah preventif pencegahan penyebaran Covid-19, dimana NTB sejauh ini telah mencatat 2 kasus positif.”Mungkin ada keputusan Pak Bupati (Lombok Timur), silakan saja. Tidak apa-

apa, dalam keadaan darurat seperti ini Pak Bupati mengetahui situasi daerahnya,” ujarnya.

Terpisah Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB, Antonius Zaremba Mustafa Kamal, menerangkanpihaknyaakanmendukung penuh seluruh kebijakan pemerintah daerah, termasuk untuk pembatasan sosial jika diperlukan. “Kalau arahannya kita diminta jangan beraktivitas dulu, kita akan ikuti, tapi arahannya kan belum ke sana,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (30/3).

Terkait antisipasi, Kamal menyebut pihaknya menyerahkan penuh terhadap arahan dari pemerintah. Termasuk untuk penyemprotan disinfektan di terminal-terminal yang ada.

“Kalau sudah ada penyemprotan di terminal-terminal, kita ikuti itu,” ujarnya. (bay)

Pembebasan Lahan Kawasan Inti Smelter 154 Hektare Tuntas Dari Hal. 1 Dengan tuntasnya pembebasan lahan, sekarang prosesnya menuju pengurusan HGB. Jika situasi dan kondisi kondusif, maka pada bulan Juni mendatang sudah mulai dilakukan konstruksi pembangunan fisiknya. Ia menyebutkan, total lahan yang dibutuhkan sebagai lokasi pembangunan smelter dan industri turunannya seluas 850 hektare.

Sekitar 430 hektare termasuk di

dalamnya lahan yang tuntas dibebaskan seluas 154 hektare dan lahan milik PT. AMNT yang ada sekarang. Sehingga sisa lahan yang akan dibebaskan seluas 420 hektare.

Amry mengaku sudah melaporkan ke gubernur mengenai penyiapan lahan untuk lokasi pembangunan smelter dan industri turunannya tersebut. Dimana, lokasi inti pembangunan smelter sudah tuntas dibebaskan seluas 154 hektare.

‘’Pinsipnya penyiapan lokasi untuk smelter tetap jalan. Sehingga peluang investasi di situ juga tetap bisa kita harapkan.

Karena batasnya tahun ini sampai 2022, pembangunan smelternya harus bergerak,’’ katanya.

Apakah mewabahnya virus Corona akan mempengaruhi realisasi pembangunan smelter?

Mantan Asisten II Setda KSB ini mengatakan pihaknya akan melihat perkembangan dalam satu bulan ini. Dengan kondisi saat ini,

pihaknya juga melakukan evaluasi. Tetapi sesuai rencana, pembangunan smelter masih on schedule pada Juni mendatang.

“Kalau HGB keluar, dokumendokumen lainnya beres, tinggal konstruksi. Kita targetkan HGB Mei-Juni ini tuntas. Sehingga ada progresnya,” katanya.

Dari lahan seluas 154 hektare yang menjadi kawasan inti smelter, Amry mengatakan nantinya akan dibagi menjadi 12 blok. HGB diurus oleh PT. AMNT. Pemda

melalui tim percepatan dan tim fasilitasi memberikan fasilitasi untuk percepatan.

Smelter yang dibangun di KSB berkapasitas 1,3 juta ton konsentrat per tahun. Smelter dibangun oleh PT. Amman Mineral Industri (AMIN) yang merupakan anak perusahaan PT. AMNT. Smelter yang dibangun di KSB diklaim merupakan pabrik pemurnian emas dan tembaga terbesar di dunia saat ini. (nas)

Pemeriksaan Kedatangan Penumpang Minim Petugas Dari Hal. 1 Jadi bisa dibayangkan bagaimana kelelahannya petugas,’’ ujar Diantika.

Untuk memenuhi jam kerja ideal, menurutnya membutuhkan setidaknya tiga orang petugas dalam setiap sif. Sehingga masing-masing petugas dapat bekerja selama 8 jam per hari untuk memenuhi penjagaan 24 jam.

Hal tersebut dinilai perlu menjadi atensi serius, mengingat pengawasan yang dilakukan saat ini lebih ketat dengan adanya transmisi lokal yang terjadi di luar daerah NTB seperti di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bant-

en, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau. Terlebih, NTB sendiri sampai saat ini telah mencatat dua kasus positif Covid-19. ‘’Sebelum ada wabah ini kita lakukan seperti pemeriksaan fokus pada pelabuhan (dengan penumpang) yang dari luar negeri langsung. Sekarang kita harus lakukan pemeriksaan (untu penumpang) dari daerah selain NTB yang datang,’’ ujar Diantika. Beban kerja petugas jaga disebutnya meningkat beberapa kali lipat karena hal tersebut.

Dicontohkan Diantika seperti pengawasa di Pelabuhan Lembar dengan tiga dermaga, di mana masing-masing membutuhkan

tambahan 1 orang petugas agar sif kerja dapat berlangsung maksimal 8 jam. Jumlah tersebut belum termasuk petugas yang bertugas melakukan input health alert card (HAC) dari 10.000 hingga 12.000 penumpang yang masuk setiap harinya.

Selain kekurangan petugas pemeriksaan, Diantika menerangkan kekurangan juga terjadi untuk alat yang dibutuhkan seperti thermal. Dimana sampai saat ini hanya terdapat 60 unit untuk memenuhi kebutuhan alat pemeriksaan di 12 pelabuhan dan 3 bandara yang ada di NTB. ‘’Kami upayakan, mudahmudahan minggu ini sudah ada tambahan (alat) lagi. Minial

thermal gun, karena dalam situasi begini setidaknya kita bisa menemukan orang dengan gejala panas, batuk, dan pilek,’’ ujar Diantika.

Terpisah Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Lalu Bayu Windya, menerangkan pihaknya akan segera mengirimkan petugas tambahan untuk membantu proses pemeriksaan KKP di masing-masing pintu masuk. “Dari Dishub kita BKOkan (bawah kendali operasi) petugas kita ke KKP untuk mengerjakan hal-hal yang non-teknis,” ujarnya, Senin (30/3) di Mataram.

Selain itu, dukungan untuk hal-hal administratif seperti penyiapan HAC juga akan

diberikan. “Kita dari Pemda mau back-up itu juga,” ujar Bayu. Terkait jumlah personel yang akan diperbantukan disebutnya masih dihitung, menyesuaikan dengan kebutuhan pihak KKP sendiri.

Menurut Bayu penambahan petugas tersebut terutama untuk pintu masuk utama seperti Pelabuhan Lembar, Lombok International Airport (LIA), Pelabuhan Kayangan, Pelabuhan Badas, dan Pelabuhan Bima.

“Rencananya untuk memenuhi shift 8 jam per hari. Mungkin besok (hari ini) mulai (kita terjunkan) untuk personelnya. Kita juga minta ke kabupaten/kota nanti,” pungkasnya. (bay)

Pembatalan Reservasi Agen Perjalanan Hampir 100 Persen Dari Hal. 1 Rapat yang dihadiri oleh Menko Maritim dan Investasi tersebut membahas antara lain paket-paket stimulus yang akan diberikan pemerintah untuk menanggulangi dampak penyebaran Covid-19.

Menurut Dewantoro, rapat tersebut menghasilkan beberapa poin yang diajukan kepada pemerintah pusat. Antara lain perluasan relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) 21 dan 25 untuk sektor pariwisata, dan pengaturan kebijakan yang berhubungan dengan kewajiban perbankan sesuai POJK 011 Tahun 2020.

Selain itu, bagi pekerja sektro pariwisata yang mengalami PHK pemerintah akan memberikan benefit berupa Kartu Pra-Kerja sebesar Rp650 ribu per bulan selama 4 bulan dan mendapatkan subsidi untuk mengikuti program pelatihan senilai Rp1 juta per orang.

Kemudian pekerja pariwisata yang mengalami PHK yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan juga akan diberikan manfaat sebesar Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan dan subsidipelatihan sebesar Rp2 juta.

Perusahaan yang bertahan dan tidak mem-PHK pekerjanya juga diajukan untuk menerina insentif dari pemerintah. ‘’Itu sementara permintaan Asita. Kita ajukan kemarin tanggal 26, tunggu realisasi dari pemerintah pusat,’’ ujar Dewantoro.

Senada dengan itu, Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) NTB, Ahmad Ziadi, menerangkan pembatalan reservasi yang dialami anggotanya telah mencapai 100 persen. Termasuk untuk penjadwalan ulang untuk paketpaket yang telah dipesan. ‘’Ini sudah 100 persen pembatalan ataupun reschedule, walaupun belum ada kepastian sampai ka-

pan,” ujar Ziadi kepada Suara NTB, Senin (30/3). Diterangkannya, sebagian besar agen perjalanan yang menjadi anggota ASPPI saat ini memilih tutup sementara dan mencoba usaha lain.

Hal tersebut juga dilakukan mengikuti berbagai destinasi wisata yang memutuskan untuk tutup selama penanganan Covid-19 berlangsung. ‘’Dengan kata lain kita meliburkan diri, karena semua destinasi juga ditutup dan semua daerah melarang warganya untuk bepergian untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini,’’ ujarnya.

Menurut Ziadi pihaknya sampai saat ini memahami bahwa situasi yang terjadi merupakan bentuk upaya penanganan penyebaran Covid-19 agar tidak lebih meluas lagi.

Untuk itu, pihaknya mendukung seluruh arahan yang dikeluarkan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Kendati demikian, pihaknya sampai saat ini belum mendapat gambaran yang jelas terkait rencana pemerintah memberikan beberapa insentif, termasuk untuk relaksasi kredit yang ditujukan untuk mendukung pelaku pariwistaa di tengah gempuran virus Corona.

“Banyak informasi yang tidak jelas, yang membuat teman-teman juga bingung. Sampai sekarang belum ada surat resminya (yang diterima),” ujar Ziadi.

Terpisah, Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB, Awanadi Aswinabawa, menerangkan pihaknya mencatat pembatalan reservasi yang terjadi telah mencapai persentase 99.9 persen. “Kita sudah mati suri,” ujarnya, Senin (30/3).

Sama seperti ASITA dan ASPPI, Awan menyebut sebagian besar anggota Astindo juga memutuskan untuk tutup sementara. Selain untuk melakukan efisiensi, penutupan juga

ditujukan untuk menghindarkan pelaku pariwisata dari kemungkinan tertular Covid-19.

Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan dapat membantu persoalan yang dihadapi oleh sektor pariwisata. Khususnya untuk bisa bertahan sampai saat pascapenyebaran Covid-19.

“Jadi industri bisa langsung bergerak lagi,” ujar Awan.

Beberapa bantuan yang diharapkan oleh pelaku usaha pariwisata antara lain pembebasan pajak dan penjadwalan ulang pembayaran pokok hutang. Termasuk untuk penundaan pembayaran cicilan yang jatuh tempo, atau pembebasan bunga hutang usaha.

Bantuan juga dapat berupa stimulus modal usaha tanpa bunga untuk 12-24 bulan kedepan. “Bisa juga keringanan pembayaran listrik dan air, serta trauma healing,” pungkas Awan. (bay)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 31 Maret 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Bupati Minta Perusahaan Tidak PHK Karyawan Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs H. Bambang M Yasin menghimbau kepada perusahaan yang mempekerjakan karyawan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) saat wabah Covid 19.

Wabah ini pasti berakibat anjloknya ekonomi, tapi pasca wabah pasti akan ada perubahan ke arah lebih baik.

Hal itu disampaikan H. Bambang M Yasin kepada wartawan usai memimpin rapat tekhnis tim gugus tugas pencegahan Covid 19 Kabupaten Dompu di aula (Suara NTB/ula) pandopo Bupati, Senin (30/ H. Bambang M. Yasin 3) kemarin. Dikatakan H. Bambang, mengistrahatkan pekerja di rumah harus dilihat sebagai bonus atas usahanya selama ini. “Memang belum ada PHK terhadap pekerja di Dompu. Tapi di beberapa daerah seperti di Bali mulai melakukannya akibat tidak ada tamu hotel selama sepekan (tidak ada pemasokan),” katanya.

H. Bambang meyakinkan, wabah Covid 19 ini pasti akan berlalu, tetapi akan membawa pencerahan bagi mereka yang bijak menyikapinya. Tentu akibat wabah ini menggangu kenyamanan dan itu dibutuhkan inovasi serta improfisasi dalam menyikapinya. “Memang ini akibatnya akan membuat anjlok ekonomi. Tetapi setelah ini pasti akan ada sesuatu yang seru kita hadapi. Bisa keseruan ini membuat kita lebih hebat atau sebaliknya, tergantung kita menyikapinya,” kata H. Bambang.

Karenanya, H. Bambang mendorong semua pihak untuk bahu membahi dalam menghadapi pandemi Covid 19. Wabah ini diperkirakan masih lama, sehingga energi dan stok pembiayaan tidak harus dihabiskan sekaligus. “Tapi harus dijaga agar bisa bertahan untuk masa yang lebih lama,” harapnya.

Ia pun memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat Dompu akan tercukupi dari produksi dalam daerah selama setahun kedepan. Kebutuhan itu dipenuhi dari beras, ikan, daging hingga sayur-sayuran. Untuk kebutuhan pangan lain seperti minyak goreng, tepung terigu dan lainnya, masyarakat harus mulai membiasakan dengan bahan pangan yang ada.

Seperti masak tidak harus dengan digoreng atau kebutuhan tepung diganti dengan tepung beras dan lainnya.

Ini agar tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat akibat kepanikan, sehingga yang punya uang akan membeli barang melebihi kebutuhan dan akan mengganggu yang lainnya. Sebagai masyarakat harus lebih bijak dan tidak ikut membuat panik.

“Saya berharap, ini akan semakin mendewasakan warga negara, makin mendewasakan warga masyarakat,” tegasnya. (ula)

Aktivitas Atlet PPLP Tetap Dipantau Mataram (Suara NTB) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB telah memulangkan sebanyak kurang lebih 60 atlet yang dibina di Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) NTB, Minggu (29/3) lalu. Hal itu dilakukan pihak Dispora NTB mengikuti kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam rangka memutus penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Hj. Husnanidiaty Nurdin yang yang diwawancara Suara NTB saat memantau GOR 17 Desember Tutide Mataram, Selasa (30/3) kemarin mengatakan kebijakan memulangkan atlet PPLP NTB sudah menjadi kebijakan pusat. Hal ini diberlakukan kepada semua provinsi yang memiliki PPLP, termasuk NTB sudah memulangkan atlet.

Meski dipulangkan di kabupaten/kota masing-masing, namun puluhan atlet PPLP NTB yang saat ini berada di kampung halaman akan tetap dipantau oleh Dispora NTB. Oleh karena itu Husnanidiaty mengingatkan atlet agar tetap menjaga kebugaran dengan tetap melakukan latihan mandiri selama di daerah.

“Kegiatan atlet di kabupaten/kota akan tetap dipantau oleh pelatihnya. Pemantauan akan dilakukan lewat WhatsApp. Masingmasing atlet diminta kirim video latihan lewat WhatsApp-nya,” ucapnya. Pihak Dispora NTB memberikan tanggungjawab terhadap seluruh atlet untuk tetap latihan, sebab hal itu penting agar kondisi fisik atlet tetap bugar. Sehingga saat kembali di PPLP NTB para atlet masih punya kemampuan fisik dan teknik yang memadai.

“Nanti ketika mereka kembali ke PPLP NTB harus dalam kondis fisik yang bagus. Sebab kondisi fisik mereka akan kita tes lagi. Bagi atlet yang fisiknya kurang akan dievaluasi,” jelasnya.

Ditanya sampai kapan atlet PPLP NTB dirumahkan, Husnanidiaty mengatakan belum tau. Namun dia memastikan para atlet akan kembali ke PPLP NTB setelah pihak pemerintah memperbolehkan pelajar masuk sekolah. Saat ini para atlet PPLP masih libur sekolah sampai 11 April 2020. (fan)

(Suara NTB/fan)

PANTAU SITUASI - Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin memantau situasi GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (30/3). Situasi Gelanggang Olahraga saat itu terlihat sepi dari aktivitas olahraga, maklum para atlet diliburkan dari kegiatan latihan.

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Warga Terjangkit DBD Terus Bertambah Dompu (Suara NTB) – Warga terjangkit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Dompu, terus bertambah. Hingga 30 Maret 2020 ini sudah tercatat 44 kasus. Jumlah tersebut naik signifikan dari belasan kasus pada pertengahan Februari 2020.

Kepala Bidang Penyehatan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dikes Dompu, Rahmat, Skm., kepada Suara NTB di kantornya menyampaikan, selama tiga bulan terakhir (Januari-Maret) ada 44 warga terjangkit DBD. Mereka sebagian besar tersebar di wilayah kota. “Sekarang kita sudah 44 orang terjangkit

DBD. Dominan terjadi di Kecamatan Dompu dan Woja,” ungkapnya.

Upaya menekan penularan ditengah kesibukan menanggulangi ancaman penyebaran Covid-19 saat ini, tetap dilakukan. Hanya saja, masih berupa fogging fokus pada titik dengan temuan kasus.

Untuk memberatas total

nyamuk Aedes Aegypti dewasa pada titik potensial belum bisa dilakukan. Selain karena kesibukan diatas, juga terkendala anggaran yang dialokasikan.

Atas persoalan tersebut, Rahmat berharap pemerintah desa khususnya bernisiatif mengalokasi anggaran yang dimiliki untuk pencegahan.

Atau minimal aktif menyadar-

kan masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta memberatas sumber genangan air. “Untuk fogging massal belum ada.

Kecuali ada permintaan dan dukungan anggaran dari desa, kita kan sangat terbatas dengan dana. Jadi kita fokus pada zona tertentu saja,” jelasnya.

Ditegaskan, penyakit demam berdarah dengue yang menular melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti ini dalam beberapa tahun terakhir tak pernah berpindah-pindah. Selalu ditemukan pada daerah

langganan kasus, seperti misalnya Kelurahan Simpasai, Kandai II dan sekitarnya di Kecamatan Woja. Kemudian Dorotangga, Mangge Asi, Bali I, Potu Kecamatan Dompu dan beberapa desa di Pajo dan Manggelewa.

Meski temuan kasus ini meningkat signifikan, jumlah tersebut belum sebanding dengan tren kasus DBD yang ada pada awal-awal tahun 2019 lalu. “Walaupun begitu kita harus tetap waspada, terutama pada April besok,” pungkasnya. (jun)

Bima Belum Terima Surat Penghentian Pembangunan Perpustakaan

(Suara NTB/ist)

DITUTUP - Spanduk yang ditempatkan pihak kecamatan Poto Tano di pintu masuk dermaga menuju kawasan Gili Balu’.

Gugusan Gili Balu Ditutup Bagi Wisatawan Taliwang (Suara NTB) Kawasan wisata Gili Balu’ di kecamatan Poto Tano untuk sementara tidak dapat dikunjungi wisatawan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah menutupnya sebagai bagian dari upaya pencegahan wabah virus corona di daerah.

Penutupan kawasan wisata bahari yang terdiri dari gugusan delapan pulau itu sudah dilalukan Pemda KSB sejak sepekan terakhir ini. Sejak saat itu lalu lalang pengunjung yang biasanya ramai di akhir pekan tidak lagi terlihat.

Camat Poto Tano, Agusman menjelaskan, kebijakan penutupan kawasan wisata Gili Balu itu diambil atas kesepakatan bersama pihak desa Poto Tano serta aparat TNI/Polri yang ditugaskan di desa setempat. “Itu hasil rembug kami dengan pihak desa, Babinsa dan Bhabinkamtib-

mas Poto Tano. Dan demi keamanan kita putuskan tutup saja untuk pencegahan virus corona ini. Dan keputusan itu juga sudah direstui kabupaten,” terangnya kepada Suara NTB, Senin (30/3).

Penutupan kawasan wisata yang berada tepat di depan pelabuhan penyeberangan Poto Tano itu akan dilakukan hingga waktu yang tidak ditentukan. Dilatakan Agusman, kebijakan itu juga telah disosialisasikan ke masyarakat.

Terutama masyarakat yang selama ini banyak menggantungkan hidupnya dari aktivitas pariwisata Gili Balu’. “Alhamdulillah masyarakat sangat paham dengan kondisi sekarang ini,” klaimnya.

Tidak sekedar menutup, Agusman menjelaskan, pihaknya juga telah memulangkan beberapa warga yang selama ini menetap berjualan di pulau Kenawa. Pemulangan itu dilakukan karena selama

penutupan secara otomatis di pulau yang paling ramai dikunjungi itu tidak akan ada aktvitas wisatawan.

“Kan kasihan kalau mereka terus bertahan di sana. Jadi sementara kita pulangkan juga mereka sampai kondisi normal lagi,” timpalnya.

Ia mengakui penutupan gugusan Gili Balu’ akibat antisipasi pencegahan virus corona saat ini akan berdampak langsung bagi warganya, khususnya masyarakat desa Poto Tano.

Namun demikian pemerintah tidak punya pilihan lain karena selama terbukanya kawasan gugusan Gili Balu’ potensi masuknya virus Covid-19 di KSB akan sangat riskan.

“Yang datang ke sana kan banyak juga turis asing yang kita tidak tahu mereka dari mana sebelumnya (mungkin dari daerah terpapar virus corona),” imbuhnya. (bug)

Dishub Pesimis Target Retribusi Parkir Tercapai Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa Barat, mengaku kesulitan untuk mengejar target retribusi parkir sebesar Rp150 juta di tahun 2020. Hal tersebut terjadi pasalnya sampai dengan saat ini baru sekitar Rp4 Juta yang sudah tercapai dan angka tersebut dianggap masih sangat minim.

Kepala UPTD pengelolaan parkir Dishub KSB, Saruji SE, kepada Suara NTB, Senin (30/ 3) mengatakan, memang untuk mencapai target tersebut sangat sulit apalagi penarikan retribusi parkir ini merupakan tahun kedua dilakukan oleh Dishub. Masalah lain yang dihadapi saat ini yakni masalah lokasi penarikan retribusi parkir yang belum jelas. Mengingat beberapa lokasi potensial yang bisa ditarik parkir belum diserahkan sepenuhnya ke Dishub. Sebut saja di lokasi parkir pasar Tanah Mirah dan RSUD Asy Syifa Taliwang, padahal di dua lokasi tersebut sangat berpotensi untuk bisa meningkatkan target pendapatan dari retribusi parkir. Untuk itu pihaknya sangat berharap supaya urusan parkir bisa diserahkan sepenuhnya ke Dishub sesuai dengan Perbup yang berlaku. Jika masih dua pengelola penarikan retribusi parkir ini, maka targetnya di tahun berikutnya juga tidak akan bisa tercapai. Sedangkan jika memaksimalkan potensi retribusi parkir pinggir jalan, maka hal itu dianggap sangat rawan terjadi pungutan liar (Pungli).

“Besaran penarikan retribusi parkir yang sudah terealisasi sampai dengan saat ini baru di angka Rp4 Juta dari target Rp150 juta. Kami juga

pesimis target tersebut bisa tercapai lantaran penarikan retribusi parkir masih mandek,” ungkapnya.

Dikatakannya, selama ini target retribusi parkir juga tidak pernah tercapai, bahkan hanya 5-10 persen saja setiap tahunnya yang bisa terkumpul dari sejumlah lokasi yang ada.

Bahkan untuk tahun 2019 retribusi parkir yang berhasil terkumpul hanya berada di angka Rp7 juta dari target sebesar Rp50 juta.

Minimnya pendapatan dari sektor tersebut tentu tidak bisa dipaksakan karena akan sangat rawan terjadi penyimpangan nantinya sebut saja Pungli dan lainnya. Sehingga butuh penataan terhadap sarana tersebut terlebih dahulu baru kemudian bisa dilakukan penarikan retribusi termasuk juga penataan juru pungut.

Untuk tahun 2020 pihaknya juga mengaku kesulitan untuk bisa mendapatkan juru pungut, lantaran mereka tidak sanggup untuk mengejar target yang sudah ditetapkan tersebut. Kalaupun sudah ditetapkan beberapa titik parkir yang harus dipungut, tetapi karena masalah minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar parkir akhirnya tidak bisa tercapai juga.

“Memang setiap tahun target retribusi parkir kita tidak pernah tercapai karena masih perlu dilakukan penataan.

Makanya kami pesimis target yang sudah ditetapkan tersebut tercapai,” ungkapnya.

Ditambahkannya, selama ini target retribusi parkir belum pernah tercapai paling tidak baru Rp5-10 juta saja yang sudah tercapai di tiaptiap tahun anggaran sedangkan untuk sisinya masih be-

lum jelas. Masih belum bisa tercapainya target tersebut, dirinya tidak bisa memungkiri adanya ketidaksesuaian data jumlah kendaraan yang beroperasi di KSB dari target yang ditetapkan Pemerintah.

Apalagi bulan-bulan ini masyarakat tidak ada yang ke luar rumah karena covid-19 sehingga akan sangat menyulitkan target itu bisa tercapai. Bahkan yang selama ini menyumbang retribusi hanya dari pasar Seteluk saja, sedangkan untuk parkir bahu jalan masih belum bisa memberikan hasil yang signifikan.

“Meskipun jika kita hitung-hitungan target tersebut tidak bisa tercapai, tetapi kami tetap upayakan untuk bisa tercapai. Terlebih lagi penataan terhadap sektor tersebut juga akan terus kita lakukan secara maksimal,” tandasnya. (ils)

Bima (Suara NTB) – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat penghentian proses pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Tahun 2020.

Surat dengan nomor S247/MK.07/2020 yang sifatnya sangat segera tersebut ditujukkan kepada Gubernur, Walikota dan Bupati sebagai penerima DAK fisik se-Indonesia.

Isi surat itu meminta penerima DAK fisik untuk menghentikan pelaksanaan seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis/bidang/subbidang selain Bidang Kesehatan dan Pendidikan yang sedang berlangsung maupun yang belum dimulai.

Penghentian proses pengadaan barang/jasa juga berlaku subbidang Gedung Olahraga (GOR) dan Subbidang Perpustakaan Daerah pada DAK fisik Bidang Pendidikan.

Terkait hal itu, bagaimana nasib Pemerintah Kabupaten Bima yang berencana akan membangun gedung perpustakaan daerah yang bertaraf dan berstandar nasional Tahun 2020 ini?

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabu-

paten Bima, Drs. H. Asraruddin mengaku meski telah mengetahui adanya surat tersebut, namun sampai saat ini pihaknya belum menerima surat resmi dari Pemerintah Pusat.

“Memang ada informasi yang kita dapatkan. Tapi hingga saat ini kami belum menerima surat resminya,” katanya kepada Suara NTB, Senin (30/3).

Ia mengaku, pengerjaan atau pembangunan perpustakan daerah itu tergantung kebijakan dari Pemerintah Pusat, mengingat sumber anggarannya dari DAK tahun 2020. Sedangkan Pemerintah Daerah hanya menyediakan lahannya saja.

“Sumbernya dari DAK tahun 2020. Tapi yang jelas kami belum tahu, hanya menunggu arahan dari Pemerintah pusat,” katanya.

Asraruddin menambahkan pembangunan Perpustakaan daerah menelan anggara sebesar Rp8,6 miliar. Anggaran itu nantinya untuk pembangunan gedung layanan perpustakaan berstandar nasional.

“Ini anggaran reward atau penghargaan dari Pemerintah Pusat atas keseriusan Pemerintah Kabupaten Bima dalam memajukan perpustakaan dan literasi,” pungkasnya. (uki)