Edisi Senin 31 Agustus 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 31 AGUSTUS 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 142 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Wagub Tinjau Senaru

Rinjani Harus Menjadi Sumber Kehidupan yang ’’Sustainable’’

(Suara NTB/ndi)

Pasangan Musyafirin-Fud saat menerima SK B1-KWK dari PKS di Mataram.

Pilkada KSB

Musyafirin-Fud Positif Hanya Lawan Kotak Kosong Mataram (Suara NTB) Bakal pasangan calon petahana Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) H. Musyafirin-Fud Saifuddin di Pilkada serentak 2020 ini sudah dapat dipastikan hanya akan melawan kotak kosong. Karena sisa partai politik yang masih berada di luar gerbong koalisi petahana tiga memungkinkan untuk bisa mengusung pasangan calon karena jumlah kursi mereka kurang dari syarat pencalonan.

Pasangan petahana Musyafirin-Fud sendiri diusung oleh koalisi gemuk yakni sebanyak sembilan partai politik dengan total 21 kursi dari 25 kursi DPRD KSB, nyaris diborong habis. Sembilan partai politik tersebut adalah PDI-P, PKS, Golkar, PKB, Nasdem, PAN, Gerindra, PPP dan PKPI. “Kita baru dapat SK B1-KWK dari tujuh partai, dan besok Senin dari PKB dan Golkar jadi kita sudah sembilan partai pendukung, itu dengan 21 kursi dari 25 kursi DPRD yang ada di KSB,” ucap Musyafirin yang dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (29/8).

Sementara itu masih ada dua partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang berada di luar gerbong koalisi pendukung pasangan petahana. Kedua partai tersebut adalah Demokrat dan PBB dengan total empat kursi. Akan tetapi dipastikan kedua partai tersebut tidak bisa mengusung pasangan calon, Bersambung ke hal 7

TO K O H

(Suara NTB/dok)

Tekankan Protokol Kesehatan DANREM 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani meninjau percepatan Rehab Rekon pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu (29/ 8). Peninjauan terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam pengerjaan setiap RTG. Ahmad Rizal Ramdhani Bersambung ke hal 7

KO M E N TTAA R Khawatir Jadi Klaster Baru PEMPROV meminta penyelenggara Pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu NTB menegakkan protokol kesehatan Covid-19 dalam tahapan Pilkada serentak 2020.

Pemprov khawatir Pilkada menjadi klaster penularan Covid-19, karena dalam waktu dekat akan berlangsung proses pendaftaran bakal calon kepala daerah Bersambung ke hal 7

Lalu Abdul Wahid

Tanjung (Suara NTB) Global Geopark Gunung Rinjani bukan saja destinasi wisata yang sangat indah, dikagumi dunia, bahkan surga bagi wisatawan. Tapi juga menjadi bagian dari sumber kehidupan masyarakat NTB. Tidak sedikit warga menggantungkan hidupnya dari kawasan taman nasional ini.

Karena itu, melestarikan taman nasional Gunung Rinjani, tak hanya akan menghasilkan lingkungan yang terjaga saja. ‘’Melainkan akan memberikan hasil bagi pelaku pariwisata, sekaligus melestarikan sumber pencaharian kita secara berkelanjutan,’’ ujar Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat meninjau pintu pendakian jalur Senaru di Dusun Jebak Gawah, Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Pada kesempatan itu, Wagub juga bersilaturrahmi dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan perwakilan Asosiasi Jasa Pendamping Wisata, Sabtu (29/8).

Wagub menjelaskan, Rinjani harus menjadi tempat yang aman bagi wisatawan dengan menegakkan standar pendakian yang baik. Menerapkan standar protokol kesehatan dengan berpegang kepada sertifikat CHSE (Clean, Health, Safety, Environment) agar menjadi destinasi wisata yang dipercaya oleh dunia di tengah pandemi Covid 19.

Begitu pula sebagai sumber kehidupan, memelihara Kawasan Rinjani menjadi tanggung jawab semua orang dengan bergotong royong dalam satu visi Bersambung ke hal 7

(Suara NTB/humassetdantb)

TINJAU - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat meninjau pintu pendakian jalur Senaru di Dusun Jebak Gawah, Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Mataram (Suara NTB) Husnul mengatakan pabrik Rohmi Djalilah, M. Pd di bidang nakeswan NTB, Kepala Didapat menarik para pemodal 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Untuk menciptakan nilai menanamkan investasinya pakan tersebut akan dibangun industrialisasi tahun 2019 yang nas Penanaman Modal dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Perizinan Terpadu Satu tambah bagi petani, Pem- dalam industrialisasi sektor di STIPark NTB. Setelah sele- harus terwujud tahun 2020.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 prov terus menggenjot indus- pertanian.

Pada 2019, Gubernur men- Pintu (DPMPTSP) NTB sai dibangun, kemudian akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 trialisasi di sektor perta‘’Sekarang masih ditender. dikelola oleh BUMD milik ginstruksikan Kepala OPD dan Kepala Dinas Perta1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 nian. Tahun ini, mulai Pengelolaan pabrik pakan itu Pemprov NTB. ‘’Kapasitas untuk mewujudkan sejumlah nian dan Perkebunan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Selain target mendirikan dibangun pabrik pakan ter- nanti dengan memerankan pabrik pakan itu 50 ton sehari. program strategis di tahun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 nak kapasitas 50 ton sehari BUMD (Badan Usaha Milik Bahan bakunya 50 persen 2020. Seperti mewujudkan pabrik pakan ternak, sejum1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 di Science Technology and Daerah) yang di kita,’’ kata Ke- dari jagung,’’ tandasnya. pabrik pakan ternak, Guber- lah target lain juga harus di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Industrial Park (STIPark) pala Dinas Pertanian dan Pembangunan pabrik pakan nur menunjuk langsung tiga capai di tahun 2020. Seper1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 NTB di Banyumulek Lom- Perkebunan (Distanbun) NTB, merupakan program prioritas pimpinan OPD untuk mewu- ti pembangunan kawasan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bok Barat (Lobar).

Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si Gubernur dan Wakil Gubernur judkan misi pendirian pabrik industri yang dijanjikan oleh 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pembangunan pabrik dikonfirmasi Suara NTB, NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, pakan ternak. Tiga pimpinan Bappenas.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pakan tersebut diharapkan Minggu (30/8) siang kemarin.

SE, M. Sc dan Dr. Ir. Hj. Sitti OPD itu adalah Kepala Dis- Bersambung ke hal 7 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

NTB Bangun Pabrik Pakan Kapasitas 50 Ton Sehari

Pengantin Ikut Terpapar, Pesta Pernikahan Jadi Sumber Penularan Covid-19 Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mencatat dua pesta pernikahan menimbulkan penularan Covid-19 di daerah ini. Bahkan, dalam salah satu pesta pernikahan, pengantin terpapar Covid-19 dari tamu undangan yang kebanyakan tidak memakai masker. ‘’Pesta pernikahan pertama, pernikahan tradisional di suatu desa. Orang yang menjadi tertular adalah pengantinnya. Sekian hari setelah sakit, pengantin merasakan gejala yang mirip Covid. Dan oleh keluarga diperiksakan, ternyata positif Covid-19,’’ ungkap Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH di Mataram, Sabtu (29/8) malam.

Eka mengatakan, saat ini pengantin yang terpapar Covid19 tersebut sudah sembuh setelah menjalani isolasi di rumah sakit rujukan selama tiga minggu.

Nurhandini Eka Dewi Bersambung ke hal 7

Perda Diundangkan

Dunia Usaha Abaikan Protokol Kesehatan Kena Denda Rp400 Ribu Mataram (Suara NTB) Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular resmi diundangkan Pemprov NTB sejak Jumat, 28 Agustus, pekan lalu. Selain mengatur tentang pemberian sanksi denda bagi masyarakat umum dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak menggunakan masker masing-masing sebesar Rp100 ribu dan Rp200 ribu.

Panitia kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, pengelola destinasi hingga dunia usaha seperti pertokoan, perhotelan, perbankan dan lainnya yang mengabaikan protokol kesehatan maka akan kena sanksi denda Rp400 ribu. ‘’Perda itu sudah keluar nomornya. Diundangkan tanggal 28 Agustus 2020. Berlaku sejak diundangkan. Cuma sekarang masih sosialisasi, masih kita lakukan teguran lisan. Masih kita sosialisasi ini.

Bersambung ke hal 7 SANKSI - Masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid-19, tidak memakai masker diberikan sanksi sosial berupa push up oleh Satpol PP NTB dalam operasi yang digelar di Kota Mataram, pekan kemarin.

(Suara NTB/ist)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 31 Agustus 2020

Aset Banyak Rusak LURAH Cilinaya, I G.A. A. Nugrahini mengeluhkan sampai saat ini tidak memiliki kantor. Pelayanan setiap tahunnya berpindah – pindah berdampak terhadap rusaknya sejumlah aset dan data tercecer.

“Saya harus pindah lagi tahun ini,” katanya ditemui akhir pekan kemarin.

Nugrahini berencana akan mencari rumah lagi untuk dijadikan kantor. Rumah warga yang disulap saat ini, cukup representatif dan nyaman. Namun, ada miskomunikasi den(Suara NTB/cem) gan pemilik rumah. Biaya I G.A. A Nugrahini pemeliharaan serta pengenaan pajak 10 persen dibebankan kembali ke kelurahan. Sementara, biaya sewa yang dianggarkan oleh Pemkot Mataram inklud secara keseluruhan. “Kita tidak ada dana.

Karena kita yang ngontrak seharusnya tuan rumah yang perbaiki,” terangnya.

Untuk pengenaan pajak, ia terpaksa menggunakan uang pribadi. Beban pajak dari biaya sewa enggan dikeluarkan oleh pemilik rumah. Ketidakcocokan atau perbedaan pandangan tersebut, sehingga ia harus mencari kontrakan lagi.

Permintaan mencari kantor telah dikomunikasikan dengan kecamatan. Bahkan, usulan tersebut telah tertuang dalam musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (MPBM). Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Mataram telah menganggarkan. Pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19 mengakibatkan anggaran dialihkan. “Gara – gara corona ini terus anggaran dialihkan,” pungkasnya.

Rencana sebelumnya, Kantor Lurah Cilinaya akan menempati salah satu gedung sekolah di Cakranegara. Hal ini sesuai rencana Dinas Pendidikan menggabungkan SDN 41 Cakranegara. Penggabungan itu lantaran siswa di SDN 41 Cakranegara sedikit. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini, hanya mendapatkan sembilan orang siswa.

Nugrahini mengaku, sempat menanyakan hal tersebut ke DPRD dan Dinas Pendidikan. Dari hasil koordinasi itu dijanjikan solusi. “Malah kok sekarang sekolah menerima siswa lagi. Padahal jumlah siswa dari kelas 1 – 6 hanya 65 orang,” sebutnya.

Kedepan, ia mengharapkan kantor tetap agar masyarakat tidak bingung mencari lokasi untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Data tidak hilang serta aset tidak rumah. (cem)

Jukir Nakal Diduga Jadi Pemicu Target Retribusi Tak Tercapai Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan menurunkan target retribusi parkir tepi jalan umum mencapai 50 persen.

Realisasi hingga akhir Agustus sekitar Rp1,5 miliar.

Juru parkir (jukir) nakal diduga sebagai pemicu tak tercapainya target retribusi.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh menyampaikan, target retribusi parkir pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan diturunkan dari Rp25 miliar menjadi Rp12,5 miliar. Kebijakan ini disebabkan potensi di tengah pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19 menurun.

“Iya, kita turun jadi Rp12,5 miliar,” sebut Saleh.

Target Rp12,5 miliar ini pun diklaim terlalu berat.

Saleh menyebutkan, realisasi sampai Agustus saja kurang dari Rp1,5 miliar. Dan, diprediksi sampai akhir tahun tidak akan terpenuhi. Saleh menuding tak tercapainya target retribusi parkir pemicunya adalah jukir diberikan peluang untuk menarik uang ke pelanggan. Hal ini menyebabkan pendapatan asli daerah (PAD) amburadul. “Tugas jukir itu mengatur kendaraan, bukan juru pungut,” tegasnya.

Salah satu cara mengoptimalkan retribusi parkir dengan mencoba memposisikan jukir sesuai ruhnya. Jukir adalah juru parkir, bukan juru pungut. Mereka memiliki tugas mengatur, menata dan mengarahkan kendaraan dengan baik, sehingga tidak terjadi kemacetan. Mengembalikan fungsi jukir harus dilakukan perubahan secara mendasar.

(Suara NTB/cem)

ATUR KENDARAAN - Seorang jukir di Jalan Pejanggik, Cakranegara mengatur kendaraan yang akan keluar pekan kemarin. Dishub akan menggunakan sistem loket untuk memaksimalkan retribusi parkir tepi jalan umum.

Saleh mengakui, kendala dihadapi adalah pada jukir itu sendiri. Selama ini, Perda memberikan peluang mereka untuk

”

M. Saleh

Saya mau mencoba mengembalikan fungsi jukir itu sendiri. Jukir mengatur dan mengarahkan kendaraan, bukan juru pungut

Kebijakan Stimulus Ekonomi

Pengusaha Tetap Belum Mampu Bayar Pajak

Berikan Solusi Riil FRAKSI PKS DPRD Kota Mataram menyarankan kepada Pemkot Mataram agar lebih serius dan fokus dalam penanganan pandemi covid19. Termasuk terkait dampak ekonomi dan ancaman resesi nasional. Saran ini disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi PKS yang dibacakan oleh Sekretaris Fraksi PKS, Irawan Aprianto, ST., dalam rapat paripurna baru-baru ini.

Pemkot Mataram diharapkan lebih memperhatikan pemberdayaan UMKM. Upaya itu, kata dia, selaras dengan penanganan dam(Suara NTB/dok) pak ekonomi yang terjadi Irawan Aprianto akibat pandemi covid-19. ‘’Pada point masalah ketenagakerjaan, kami juga menyarankan agar Pemkot Mataram memprioritaskan dan mendorong segala jenis proyek. Baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang dilakukan di dalam wilayah Kota Mataram untuk dapat menggunakan tenaga kerja yang berasal dari Kota Mataram,’’ urainya.

Pemkot Mataram, lanjut Irawan, harus lebih aktif mendata, mengawal dan memfasilitasi warga Kota Mataram untuk mendapatkan berbagai jenis bantuan pemerintah pusat. Salah satunya bantuan stimulus untuk UMKM terdampak covid-19.

Dibidang pendidikan, Fraksi PKS juga memperhatikan keresahan wali murid pada umumnya. Oleh karena itu, Fraksi PKS menyarankan kepada Pemkot Mataram untuk segera memberikan solusi riil terhadap proses belajar mengajar pada saat pandemi covid 19 saat ini. Seperti menyediakan jaringan atau akses internet di setiap lingkungan.

Terkait belanja hibah dan bansos, Pemkot Mataram dapat segera menyalurkan kepada masyarakat dalam upaya sebagai salah satu stimulan penangganan dampak ekonomi covid-19.

Fraksi PKS berpandangan bahwa Pendapatan Daerah yang menurun dengan alasan covid-19 masih dapat dimaklumi. Namun demikian, sambung Sekretaris Komisi III ini, Fraksi PKS tetap menyarankan kepada Pemkot untuk melakukan terobosan, inovasi dan kreasi terbaru untuk mendongkrak pendapatan asli daerah dan mengakses peluang-peluang dana dari APBN. Pemkot Mataram perlu memastikan adanya sistem layanan pemungutan pajak dan retribusi dengan menggunakan E-Payment. Dengan pembayaran nontunai, diharapkan dapat meminimalisir atau mengantisipasi adanya laporan pendapatan yang tidak sesuai di lapangan. Untuk biaya pembelanjaan, ada jumlah total belanja yang fantastis di belanja tidak terduga sebesar Rp136.000.000.000. Untuk hal ini dapat dipahami bahwa belanja ini digunakan untuk pembiayan penanganan covid-19. ‘’Namun, karena sistem dan mekanisme untuk pembelanjaan tidak terduga. ini paling rawan dan mudah terjadi peluang penyalahgunaannya, maka diharapkan perlu ada dokumen strategi aksi daerah dalam penanganan Covid 19,’’ demikian Irawan. (fit)

Halaman 2

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram memberikan kelonggaran pengurangan pajak sampai 75 persen bagi pengusaha terdampak Covid19. Meski demikian, pelaku usaha belum mampu bayar pajak. Kebijakan stimulus ekonomi tak mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Ahmad Amrin menjelaskan, pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19, pengusaha banyak mengajukan penundaan maupun pengurangan pajak.

Meskipun di satu sisi, pajak reklame secara logika tidak terpengaruh secara langsung. Pengajuan oleh pengusaha dikaji dengan mengembalikan ke dasar hukum. “Selalu alasannya kembali ke pandemi Covid19. Walaupun reklame ini tidak berpengaruh apa – apa,” kata Amrin ditemui

akhir pekan kemarin.

Penundaan maupun pemotongan pajak berpengaruh siginifikan terhadap potensi PAD. Amrin menyebutkan, target pada APBD murni turun mencapai 32 persen pada APBD perubahan 2020.

Di antaranya, pajak daerah dari Rp164,1 miliar lebih menjadi Rp110 miliar. Pajak hotel dari target Rp26,4 miliar lebih menjadi Rp6,5 miliar. Pajak restaurant dari Rp30 miliar menjadi Rp18 miliar. Pajak hiburan dari Rp5 miliar menjadi Rp1,65 miliar.

Pajak penerangan jalan umum Rp42 miliar menjadi Rp41 miliar. Pajak parkir dari Rp2,7 miliar menjadi Rp1,4 miliar. Pajak air bawah tanah dari Rp1 miliar menjadi Rp450 juta. Pajak bumi dan bangunan dari Rp27 miliar menjadi Rp18 miliar. Dan, bea perolehan hak atas tanah (BPHTB) dari Rp24 miliar menjadi Rp20 miliar.

Dari semua itu sambungnya, ada beberapa jenis pendapatan yang terdampak langsung. Seperti hotel dan restau-

ran. Walaupun demikian, pemda sudah memberikan stimulus seperti penundaan pajak selama tiga bulan. Pengusaha masih tetap tidak mampu membayar pajak. “Kita pahami karena hotel dan restauran masih sepi pengunjung,” tandasnya.

Ketidakmampuan pengusaha membayar pajak dikarenakan Pemkot Mataram telah menyarankan bahwa stimulus diberikan dengan catatan tidak melakukan pengurangan karyawan. Amrin memahami beratnya pengusaha tetap membayar gaji dan mengeluarkan biaya pemeliharaan. “Kita paham juga sih. Stimulus diberikan dengan catatan tidak mem-PHK karyawan,” tandasnya.

Selain pengurangan pajak, Pemkot Mataram juga membebaskan PBB tagihan di bawah Rp100 ribu bagi warga terdampak Covid-19. Demikian juga bagi pensiunan atau badan usaha. (cem)

menarik uang, sehingga fungsi yang dikedepankan adalah juru pungut, sehingga berpotensi merugikan masyarakat. “Saya mau mencoba mengembalikan fungsi jukir itu sendiri. Jukir mengatur dan mengarahkan kendaraan, bukan juru pungut,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya akan memaksimalkan realisasi dengan mempersiapkan cashless system. Dishub sedang berkomunikasi dengan bank daerah, sehingga diharapkan dapat menggunakan aplikasi

QR Code Indonesian Standard (QRIS). Sasaranya adalah generasi milenial pengguna smartphone.

Dengan sistem ini, pembayaran hanya menggunakan barcode. Selain memanfaatkan teknologi, Dishub juga akan membedakan atribut jukir di masing – masing wilayah. Artinya, di setiap kecamatan atribut terutama rompi akan berbeda.

Ini akan membedakan jukir resmi dengan jukir abal – abal, sehingga mudah dideteksi oleh petugas. (cem)

400 Hektare Lahan Pertanian di Mataram Berpotensi Kekeringan Mataram (Suara NTB) 400 hektare lahan pertanian di Kota Mataram terancam mengalami kekeringan. Terlebih beberapa lahan pertanian tersebut mengandalkan tampungan air hujan sebagai sumber air utama.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Mutawalli, menerangkan luas areal tersebut berasal dari 1.483 hektare lahan pertanian yang ada. “Itu potensi kalau tiba-tiba ada kekeringan lama, maka sekitar 30 persen itu yang akan terkena juga,” ujarnya, Minggu (30/8).

Diterangkan, kekeringan mungkin terjadi karena topografi tanah di beberapa area persawahan tersebut cukup tinggi. Sehingga air cukup sulit disalurkan jika intensitasnya berkurang.

“Itu bisa dilihat airnya bawah dan mengandalkan air hujan, irigasinya sudah dirusak,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya telah menyalurkan beberapa mesin pompa air untuk membantu menaikkan air bawah tanah melalui sumursumur yang dibuat.

Area persawahan yang memiliki potensi kekeringan antara lain di sekitaran Kecamatan Selaparang, Kecamatan Cakranegara, dan Kecamatan Sandubaya. Komoditas yang

paling rentan terhadap kekeringan sendiri antara lain padi.

“Kalau dia bisa diantisipasi seperti ini, tidak mengandalkan padi terus,” ujar Mutawalli. Diterangkan, setiap taun pihaknya juga memberikan bantuan sumur bor kepada kelompok-kelompok tani di kawasan yang berpotensi mengalami kekeringan.

Kendati demikian, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait adanya gagal panen yang dialami petani. Untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang mungkin terjadi, pihaknya berharap petani dapat berinovasi dengan beralih pada produk-produk pertanian seperti buah-buahan yang cenderung tidak membutuhkan banyak air.

Menurutnya, jika petani di Kota Mataram beralih menanam buahbuahan keuntungan yang didapat juga bisa lebih tinggi dibanding produk pangan. Hal tersebut mengikuti musim panen yang lebih panjang untuk buah-buahan.

“Kalau petani buah-buahan tanamnya sekali panennya berkali-kali. Memang beratnya di awal, yakni saat tanam dan pemeliharaan, tapi panennya bisa sepanjang tahun dan sampai puluhan tahun,” tandas Mutawalli. (bay)

Anggaran Penanganan Covid-19 akan Diaudit Mataram (Suara NTB) Anggaran penanganan dan pencegahan Coronavirus Disease atau Covid-19 di Kota mataram akan diaudit. Pemeriksaan difokuskan pada kesesuaian penggunaan dana.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram melakukan refocusing anggaran Covid-19 mencapai Rp135 miliar. Sumbernya berasal dari hasil penyisiran anggaran organisasi perangkat daerah.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menyampaikan, audit dana Covid-19 akan dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait siapa yang melakukan audit.

Inspektorat sifatnya review penggunaan anggaran pada proses pengumpulan data dan bahan keterangan. “Kita koordinasi dulu dengan BPK dan BPKP siapa yang mengaudit,” kata Alwan dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Alwan tidak mengetahui item pemeriksaan oleh auditor. Pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya ke pemerik-

sa, meskipun hasil cek lapangan pada penyaluran JPS kualitas serta takaran produk tidak sesuai. “Pemeriksa melihat dari mana saja kita tidak tahu,” ujarnya.

Alokasi anggaran Covid-19 cukup besar. Totalnya mencapai Rp135 miliar. Alwan menegaskan, pemeriksaan tidak saja fokus ke JPS. Tetapi akan mengarah ke Dinas Kesehatan, RSUD, BPBD dan OPD teknis lainnya.

Diketahui, refocusing anggaran sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease atau Covid-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Dalam pasal 3 ayat 1 bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam memprioritaskan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu.

Pelaksanaan teknis diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan

(Suara NTB/cem)

ASISTENSI - Tim Asistensi terdiri dari Kejaksaan, BPKP, Kepolisian, Inspektorat serta OPD teknis di Lingkup Pemkot Mataram mengecek paket sembako JPS yang akan disalurkan ke masyarakat belum lama ini. Anggaran pencegahan dan penanganan Covid-19 senilai Rp135 miliar akan diaudit. penyebaran dan percepatanan penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah. Atas dasar itu, Pemkot Mataram mengambil kebijakan melakukan pergeseran anggaran di tahun 2020.

Pada tahap pertama, Pemkot Mataram mengalokasikan Rp35 miliar untuk pembiayaan selama dua bulan. Rinciannya adalah penanganan kesehatan mencapai Rp29.471.637.040.

Anggaran ini dialokasikan untuk 11 organisasi perangkat

daerah (OPD).

Di antaranya, Dinas Kesehatan Rp1,9 miliar lebih untuk pengadaan bahan disinfektan, screening kesehatan orang dari luar daerah. RSUD Kota Mataram Rp7,7 miliar lebih untuk insentif dokter dan perwat serta belanja lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rp 7,7 miliar. Dinas Perhubungan Rp1,8 miliar. Dinas Perdagangan Rp63,5 juta.

Dinas PUPR Rp199,9 juta. Dinas Perumahan dan Kawasan

Pemukiman Rp 553,2 juta. Kecamatan Rp9,7 miliar. Dinas Komunikasi dan Informatika Rp302,6 juta. Dinas Tenaga Kerja Rp49,7 juta dan Satuan Polisi Pamong Praja Rp186 juta.

Sedangkan, dampak ekonomi dialokasikan Rp1,59 miliar lebih. Di antaranya, Dinas Ketahanan Pangan Rp645,2 juta lebih. Dan, Badan Keuangan Daerah Rp948,3 juta lebih. Khusus Jaring Pengaman Sosial Rp4,5 miliar lebih. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Senin, 31 Agustus 2020

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA NTB Senin, 31 Agustus 2020

’’Rahman Rahim Day’’

ASN Dikerahkan Salurkan Santunan

Praya (Suara NTB) Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (29/8), dikerahkan turun ke desa-desa di daerah ini untuk menyalurkan sekitar 12 ribu santunan bagi anak yatim serta fakir miskin yang ada di Loteng. Hal ini sebagai rangkaian perayaan Rahman Rahim Day (R2D) atau hari kasih sayang yang digelar setiap tahun oleh Pemkab Loteng.

Saat melepas rombongan ASN sebelum turun ke desadesa di bencingah Adi Guna Praya, Sabtu sore, Bupati Loteng, H.M.Suhaili FT., mengatakan tahun ini perayaan Rahman Rahim Day harus digelar dengan format yang beda.

Tidak lagi digelar di satu lokasi, seperti tahun-tahun sebelumnya. Mengingat, tengah ada pandemi Covid-19.

Itulah yang menjadi alasan kenapa kemudian Pemkab Loteng tetap menggelar kegiatan Rahman Rahim Day, meski dalam kondisi yang serba sulit seperti sekarang ini. “Rahman Rahim Day ini salah satu cara menumbuhkembangkan rasa kesetiakawanan sosial sekaligus wujud kasih sayang kepada para anak yatim piatu dan fakir miskin di daerah ini. Sebagai sesama bagian dari Loteng. Sehingga harus tetap digelar,” imbuhnya.

Suhaili mengatakan, pada perayaan tahun ini Pemkab Loteng bekerjasama dengan Baznas Loteng telah menyiapkan sebanyak 12 ribu paket santunan yang ditunjukan bagi anak yatim dan pakir miskin. Santunan tersebut disalurkan di masing-masing desa oleh para ASN lingkup Pemkab Loteng.

Tidak hanya menyalurkan bantuan, para ASN juga mengelar kegiatan doa bersama dilokasi penyaluran disertai buka puasa bersama juga langsung di lokasi. Dengan begitu, masyarakat dan para ASN lingkup Pemkab Loteng bisa menyatu dan bisa sama-sama merasa saling memiliki.

Dalam kegiatan tersebut aparat TNI dan Polri juga ikut terlibat. Didukung pula oleh unsur-unsur lainya. Hal ini sebagai bentuk keterpaduan untuk TNI dan Polri dengan aparat pemerintah, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa ke bawah. (kir)

Warga Padati Penyerahan SK PDIP untuk JODA

Tanjung (Suara NTB) Sekitar 2.500 orang lebih massa simpatisan lintas partai ikut turun mengawal SK dukungan DPP PDIP kepada pasangan bakal calon H. Djohan Sjamsu, SH., - Danny Karter Febrianto Ridawan, ST. M.Eng., (JODA) Sabtu (29/8). Massa terdiri dari simpatisan PDIP, Gerindra, PKS dan PKB, melakukan pawai dari titik kumpul depan Pasar Tanjung menuju lokasi acara di kediaman Pengurus DPD PDIP, Raden Nuna Abriadi, SH, Karang Bedil Tanjung.

Yang menarik dari penyerahan SK itu adalah, hadirnya kader loyalis Partai Golkar dari Bayan, Gangga, dan Tanjung. Sekitar 50 orang yang hadir, memberi dukungan kepada barisan simpatisan JODA. Pada penyerahan itu, DPP PDIP melalui DPD dan DPC memberi rekomendasi dukungan kepada JODA. SK dukungan diserahkan oleh Raden Nuna dan Ketua DPC PDIP KLU, Raden Miling, dan diterima oleh bakal calon wakil, Danny Karter Febrianto Ridawan.

Nuna dalam orasinya mengajak simpatisan, kader dan pengurus partai koalisi pengusung JODA, khususnya pada partai PDIP untuk tidak gentar merebut kekuasaan. Sebab pada pilkada periode sebelumnya, PDIP, Gerindra dan PKB adalah pengusung H. Najmul Akhyar dan Sarifudin - Bupati dan Wabup saat ini.

Nuna menyebut, politik tidak semata mengedepankan kekuasaan. Namun lebih dari itu, melalui politik kekuasaan dijalankan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, PDIP tidak ingin penguasa yang diberi kepercayaan oleh masyarakat khususnya simpatisan pendukung parpol koalisi, hanya mengedepankan keluarga dan kelompoknya.

Usai penyerahan SK, seluruh pengurus partai koalisi yang hadir dilantik sebagai Tim Pemenangan JODA AKBAR. Tim Pemenangan diambil komitmennya oleh Danny Karter Febrianto Ridawan. Usai melantik, Danny menyampaikan semangat perjuangan yang sama kepada pengurus, kader dan konstituen parpol yang hadir. Bahwa ia dan bakal calon Bupati, bersedia mengabdi untuk menata kembali Kabupaten Lombok Utara. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

13 Ribu Warga Miskin Penerima PBI JKN di Lobar Terancam Dicoret Giri Menang (Suara NTB) 13 ribu lebih penduduk di Lombok Barat (Lobar) terancam dinonaktifkan (dikeluarkan) dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang dibiayai APBN. Belasan ribu jiwa yang notabene warga miskin ini terancam dikeluarkan dari PBI lantaran bermasalah dari sisi NIK. Mereka rata-rata tidak memiliki NIK dan NIK tidak online.

Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha menyesalkan lambannya jajaran OPD menyelesaikan persoalan data, sehingga berujung terancamnya kepesertaan 13 ribu warga Lobar.

Padahal pihaknya telah lama meminta agar masalah klasik ini dituntaskan OPD. Bahkan dari tahun ke tahun pada saat rapat anggaran dan evaluasi selalu ditekankan. “Tapi kok masih terjadi permasalahan ini, sehingga 13 ribu jiwa peserta JKN PBI ini terancam tidak bisa masuk (dicoret red) hanya karena masalah NIK, persoalan ini terus kita pertanyakan, tapi kok perbaikannya tidak ada progres,” kritik politisi PKS ini.

Padahal lanjut dewan dua

periode ini, kalau dilihat perangkat SDM yang dimiliki pemda luar biasa. Seperti tenaga operator di OPD, operator kecamatan hingga desa. serta penyuluh dan pendamping PKH. Menurutnya sangat banyak perangkat ini, namun kenapa soal data NIK ini warga miskin tidak selesai-selesai.

Sarannya harus ada upaya dan kemauan yang kuat menyelesaikan persoalan ini. Sebab kalau ini tidak diselesaikan tentu warga dirugikan karena terbebani biaya kesehatan.

Kepala Dinas Sosial Lobar L. Marta Jaya mengakui, berdasarkan data yang dimiliki Pemda Lobar, kepesertaan masyarakat Lobar sampai dengan tanggal 1

Agustus 2020 mencapai 548.124 jiwa atau 76 persen coverage dari total penduduk 720.781 jiwa. Sedangkan sisanya 24 persen atau 172.657 jiwa.

Kepesertaan ini terdiri dari PBI APBN sebanyak 386.249 jiwa, PBI APBD I (provinsi) 5.685 jiwa, PBI APBD II (kabupaten) sebanyak 14.722 jiwa.

Ditambah PPU (Pekerja Penerima Upah) antara lain PNS, TNI, Polri, BUMN sebanyak 83.123 jiwa, PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) sebanyak 54.377 jiwa dan BP (Bukan Pekerja) 3.968 jiwa.

Dari peserta PBI APBN ternyata setelah diverifikasi oleh Kemensos dan Kemenkes terdapat kurang lebih 13 ribu jiwa yang

Satpol PP Lotim Diingatkan Tak Arogan Selong (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Timur (Lotim) diingatkan supaya dalam melaksanakan tugas dengan tegas, namun didasari kebijakan dan humanisme.

Dengan begitu tidak ada arogansi sehingga tugas dapat berjalan sebaik-baiknya.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy, kepada anggota baru Satpol PP kabupaten Lotim yang telah usai mengikuti pelatihan dan resmi sebagai anggota Satpol PP dan ditandai dengan pemasangan baret yang berlangsung Sabtu (29/08) di Kebun Raya Lemor, Suela.

Bupati menegaskan agar anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas menegakkan aturan dan peraturan perundangan di wilayah Kabupaten Lotim dengan penuh tanggung jawab.

Apel Pembaretan Satpol PP dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti hasil razia miras di wilayah hukum Lotim yang telah dilaksanakan Satpol PP secara intens dengan dukungan TNI/Polri.

Terkait hal itu, bupati berharap tidak ada lagi masya-

(Suara NTB/yon)

PEMBARETAN - Bupati Lotim, Drs. H. M. Sukiman Azmy melakukan pembaretan terhadap anggota baru Satpol PP, Sabtu (29/8) lalu. rakat yang mengkonsumsi minuman keras sebab dinilai tidak ada manfaatnya. Bahkan semua kejahatan asalusulnya adalah miras. Untuk itu dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menjauhi miras, sehingga lingkaran dan jaringan perdagangan miras ini semakin sempit.

Mantan Dandim 1615 Lotim

ini mengakui saat ini sesuai peraturan yang ada terkait anksi yang dikenakan terhadap produsen minuman keras, utamanya jenis tradisional relatif kecil karena termasuk tindak pidana ringan. Padahal dilihat lebih jauh konsumsi miras mendatangkan dampak sosial yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat. (yon)

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Hj. Nurul Adha tidak memiliki NIK dan NIK tidak online, dan daerah diberikan kesempatan untuk memunculkan NIK tersebut paling lambat tanggal 31 Agustus 2020.

“Jika lewat dari tanggal yang ditentukan maka kepesertaannya (dari 13 ribu jiwa red) akan dinonaktifkan dan akan menjadi beban daerah,” terangnya.

Data-data ini oleh BPJS by name by addres sudah diserahkan ke Dukcapil pada akhir Juli lalu. Dan data tersebut

L. Marta Jaya sudah disandingkan oleh Dukcapil. Dari kurang lebih 13 ribu jiwa tersebut, hanya 100 jiwa yang sudah terdata dan terverifikasi. Selain persoalan NIK, ada juga temuan data PBI pusat terdapat kurang lebih 92 ribu jiwa peserta beserta anggota keluarganya yang tidak masuk dalam data Basis Data Terpadu (BDT) dan belum dimasukkan dalam Sistem Informasi Kesehatan Next Generation (SIKBNG). (her)

Bupati Minta PMI Lotim Lebih Progresif Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), Drs. H. M. Sukiman Azmy, MM., menekankan supaya Palang Merah Indonesia (PMI) harus terus bergerak secara progresif, sehingga PMI dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat Lotim. Apalagi Kabupaten Lotim sebagai wilayah rawan bencana.

Demikian disampaikan bupati pada acara pembukaan Musyawarah Kabupaten (Muskab) V Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lombok Timur, akhir pekan lalu.

Bupati menekankan keberadaan PMI cukup bergerak secara progresif baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dengan dukungan relawan yang ada saat ini.

Untuk itu, bupati harus didukung pemerintah dan masyarakat. Pemda Lotim, diakui bupati belum dapat memberikan lebih untuk saat ini. Akan tetapi ke depan ia berjanji mewujudkan markas PMI yang lebih representatif

dibanding kondisi saat ini.

Bupati mengapresiasi kinerja pengurus PMI Kabupaten Lotim periode 2015-2020 karena telah bekerja dengan baik di tengah berbagai kondisi krisis yang terjadi pada periode jabatannya.

Bupati menyebut serangkaian bencana mulai bencana kekeringan yang rutin terjadi, kemudian bencana gempa ingga Covid-19 saat ini. Kepengurusan tersebut telah menunjukkan dharma baktinya dengan baik. Diharapkan ke depan kiprah PMI semakin membanggakan masyarakat Lotim.

Ia menekankan, usai menerima sertifikat naiknya kelas RSUD dr. R. Soedjono Selong dari tipe C ke tipe B beberapa waktu lalu. Dalam waktu dekat akan diresmikan pula dua rumah sakit baru, yaitu RSU Aikmel dan RSU Keruak.

Karenanya PMI ke depan akan melayani empat RSUD, termasuk RSUD Lombok Timur ditambah tak kurang dari 37 puskesmas dan 254 polindes/ polinkel, begitupun klinik dan rumah sakit swasta. (yon)

Desa Kuranji Dalang Dirancang Jadi Sentra Produk Olahan Perikanan Giri Menang (Suara NTB) – Desa wisata Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Lombok Barat (Lobar) dirancang menjadi pusat penghasil produk olahan perikanan. Untuk mempersiapkan itu, pihak desa pun sudah lama membuat kelompok nelayan penghasil produk olahan. Bahkan produk olahan mereka sudah diserap program JPS Gemilang. Di samping itu, desa ini juga mendapatkan dukungan

dari Perguruan Tinggi.

Salah satunya, Universitas 45 Mataram melakukan kegiatan kuliah kerja nyata di desa setempat. Para dosen dan mahasiswa turun langsung melatih warga setempat untuk membuat varian produk olahan berbahan baku perikanan.

Kades Kuranji Dalang, Sukadin mengatakan pihaknya sangat menyambut baik inisiasi perguruan tinggi Universitas 45 Mataram untuk memberikan edukasi, pelatihan kepada warganya.”Kami siapkan apa yang dibutuhkan,” jelas dia Sabtu (29/8) saat menyambut KKN Fakultas Perikanan Unversitas 45.

Termasuk upaya mewujudkan desa ini sebagai sentra produk olahan, kata dia sudah ada cikal bakal kelompok nelayan pengolah ikan. Diakui, sudah ada kelompok produksi olahan ikan seperti bakso

ikan, abon dan naget ikan. Ada lagi dari mahasiswa untuk mengolah ikan menjadi empek-empek dan siomai.

Untuk sarana dan prasana pendukung, ada beberapa kelompok sudah memadai. Salah satu dari instansi juga membantu kelompok pengolah.

Namun peralatan yang dimiliki kurang canggih, sehingga hasil tangkapan ikan belum bisa maksimal diolah. Ia menambahkan, produk olahan abon ikan sudah diserap program JPS sebanyak dua ton.

Ke depan olahan ini akan ditampung oleh Bumdes yang nantinya memasarkan.

Dekan Fakultas Perikanan Universitas 45 Mataram Lalu Achmad Tan Tilar mengatakan, pihaknya memilih Desa Kuranji karena memang memiliki potensi perikanan yang besar untuk dikembangkan. Pihaknya sudah membuat berb-

(Suara NTB/her)

TERIMA - Kades Kuranji Dalang Sukadin saat menerima Dekan dan dosen serta mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas 45 Mataram, Sabtu (29/8). agai produk hasil perikanan.

Hasil produk ini pertama, sejak fakultas perikanan didirikan sejak ahun 1983. “Alhamdulillah warga Kuranji Dalang ini menyambut dengan baik, apa yang kami rencanakan. Semoga kerjasama kita berlangsung awet karena potensi di desa ini sangat banyak, mulai

dari SDM dan SDA,” jelas dia.

Pihaknya berencana membuat semacam MoU kerjasama dengan desa dengan memafaatkan dua jurusan di fakultas. Semua potensi di desa ini akan diangkat melalui kegiatan praktek kerja lapangan, baik itu bagaimana menangkap ikan dan mengolahnya. (her)

Pulihkan Pariwisata Gili

Promosi Virtual, Tingkatkan MICE dan Lari Bersama Zohri Tanjung (Suara NTB) Wisata di tengah pandemi Covid menjadi pemandangan tak lazim bagi dunia pariwisata, termasuk Kabupaten Lombok Utara (KLU). Usai akses ke Gili ditutup bulan April lalu, pemulihan pariwisata menjadi tantangan tersendiri para stakeholder.

Beragam cara mulai dikonsep dan dilaksanakan oleh pengusaha wisata maupun BPPD KLU selaku mitra pemerintah.

Jumat (28/8) lalu misalnya, BPPD menggelar promosi virtual, dibarengi dengan talkshow mempertegas bahwa Gili aman dikunjungi. Sementara dalam jangka panjang, BPPD mewacanakan konsep promosi melalui event internasional.

Seperti National Volley Beach dan Lari Bersama Lalu Muhammad Zohri.

“BPPD KLU ingin menyampaikan kepada dunia, bahwa Gili Tramena zero positive case (Covid) dan telah mendapat sertifikat CHSE (Clean, Healthy, Safety dan Environment), dan siap dikunjungi dengan protokol Covid 19,” ungkap Ketua BPPD KLU, Lalu Suratman.

Event awal ini, kata dia, sebagai motivasi bagi para pelaku industri pariwisata untuk tetap melakukan usahanya. Dunia in-

ternasional, setidaknya harus mengetahui bahwa sudah ada 226 properti di tiga Gili yang sudah mendaftar dan mendapatkan sertifikat CHSE dari Kementerian Pariwisata.

Suratman menjelaskan, dalam jangka panjang, identitas pariwisata Lombok Utara perlu dibentuk, bersinergi dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Di tingkat lokal, sudah banyak budaya dan kesenian yang bisa disinergikan sebagai paket wisata mendukung acara MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition).

Ke depan, pihaknya juga menyasar potensi pengenalan pariwisata melalui segmen Sport Tourism. Dukungan alam memungkinkan bagi Lombok Utara mengadakan event olahraga berskala nasional. “Bali dengan pendekatan budaya, wisatanya sepi tapi tidak mati. Kita punya gagasan melakukan pendekatan wisata KLU sebagai Sport Tourism. Kita pikirkan supaya ke depan, ada Volley Beach Nasional dan Internasional, juga kemungkinan promosi dengan menggelar Lari Bersama Zohri,” sebutnya.

Zohri dan Gili adalah dua sumber daya yang sudah mendunia dari Lombok Utara. Dengan

(Suara NTB/ist)

PROMOSI - Promosi pariwisata yang dilakukan pelaku pariwisata di tiga Gili untuk meningkatkan kunjungan ke objek wisata ini. menggabungkan keduanya, BPPD KLU optimis, pariwisata Gili dan KLU pada umumnya akan mendapat atensi masyarakat internasional.

Pada promosi virtual Jumat lalu, BPPD mengemas beragam acara. Seperti live concert, live dance dan talkshow yang menghadirkan narahubung di bidangnya, antara lain, Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), BPPD NTB, Polres Lombok Utara dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Ketua ASITA NTB, Dewantoro Umbu Joka menyebut, kunjungan ASITA ke daerah-daerah wisata di

NTB untuk memastikan kesiapan pengelola pariwisata untuk siap menerima tamu di tengah situasi Covid. Dengan demikian, pariwisata Gili di-branding ulang agar menarik minat berwisata kembali.

Kesempatan yang sama, Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia, Mohamad Tahrir, tak menyangkal wisata Gili lebih sepi dari biasanya. Usai mendengar kesiapan pelaku usaha setempat, pihaknya juga siap membantu promosi agar kunjungan ke Gili kembali nornal. “Kita bantu promosi, supaya banyak wisatawan datang ke sini,” ujarnya. (ari)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 31 Agustus 2020

Halaman 5

Harga Bapok Anjlok di Dompu Dompu (Suara NTB) – Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok (bapok) di Dompu, anjlok ditengah musim kemarau tahun ini. Seperti halnya cabai, bawang putih, tomat dan berbagai komoditas pertanian lain. Menurunnya tingkat kebutuhan masyarakat dianggap pemicu utama. Demikian ungkap Nurjanah, salah seorang pedagang di Pasar Induk ketika ditemui Suara NTB, Minggu (30/8).

(Suara NTB/ist)

KERJA SAMA - Penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan tangki septik individual oleh KSM, minggu lalu di kantor Dinas PRKP Sumbawa.

Tangki Septik Individual Pedesaan Mulai Dikerjakan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan tangki septik individual pedesaan tahun ini mulai dikerjakan. Setelah dilakukan penandatangan kontrak perjanjian kejasama dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) beberapa waktu lalu.

Sebagaimana disampaikan Kabid Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Sumbawa, Erma Hadi Suryani S.T didampingi Kasi Penyehatan Lingkungan Pemukiman selaku PPTK, Panca Febrianti S.T, sembilan desa di Sumbawa pada tahun ini mendapatkan alokasi bantuan pembangunan tangki septik individual pedesaan. Setiap desa dibangun 50 unit dengan total nilai pagu anggaran sekitar Rp 2.378 Miliar dari pemerintah pusat.

Penandatangana kontrak perjanjian kerja sama telah ditandatangani sekitar 20 Agustus lalu. Sekaligus pembukaan renkening kelompok dengan Bank Mandiri. Setiap KSM mndapatkan alokasi pagu anggaran Rp. 264 Juta untuk 50 unit tangki septik. Verifikasi lapangan terhadap penerima manfaat juga telah dilakukan. Sehingga saat ini, pengerjaan mulai dilakukan.

“Sudah mulai pengerjaan awal. Seperti menggali tanah lokasi penempatan tangki septiknya oleh masing masing penerima manfaat. Karena ini sifatnya individual, maka dikerjakan di rumah masing masing penerima bantuan,” terang Panca Febrianti.

Sesuai kontrak pengerjaan dilakukan selama 120 hari kalender kerja. Artinya, hingga awal Deesember, pembangunan tangki septik ini diperkirakan tuntas. Dengan dua kali pencairan anggaran, 50 persen tahap pertama dan 50 persen tahap kedua.

Diketahui, sembilan desa lokasi pembangunan tangki septik dimaksud yakni, desa Jamu dan desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk. Kemudian desa Satowe Brang Kecamatan Utan, desa Luk Kecamatan Rhee, desa Labuan Badas kecamatan Labuan Badas, desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir, desa Sempe dan desa desa Brang Rea Kecamatan Moyo Hulu. Serta desa Labuan Jambu Kecamatan Tarano. Setiap desa mendapatkan 50 unit. Daftar penerima manfaat pembangunan tangki septik berdasarkan usulan dari pemerintah desa yang kemudian diverifikasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan KSM. Penerima manfaat program ini adalah bagi rumah yang belum memiliki closet. Atau sudah memiliki closet tetapi tidak layak. Jadi, khusus untuk rumah pribadi. Program pertama untuk tangki septik ditahun ini. (arn/*)

Dua Syarat Pembelajaran Tatap Muka untuk SMP di KSB Terpenuhi

(Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan san Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatalan, dua dari empat persyaratan mutlak untuk dilaksanakannya pembelajaran tatap muka saat ini telah terpenuhi untuk sskolah tingkat SMP. Adapun dua syarat yang telah terpenuhi itu yakni kesiapan sekolah dan izin orang tua siswa untuk kegiatan belajar normal di tengah pandemi virus corona. “Kesiapan sekolah sudah di atas 85 persen. Begitu juga orang tua siswa. Lewat surat pernyataannya banyak yang menginginkan agar dimulai belajar tatap muka lagi,” ungkap kepala Dinas Dikbud KSB, H. Muklis, akhir pekan lalu.

Untuk dua syarat lainnya, disebutkan H. Mukhlis, kewenangannya berada di tangan pemerintah. Karena hal itu menyangkut kesiapan wilayah dan persetujuan kepala daerah memberikan rekomendasi kepada sekolah mulai menggelar pembelajaran tatap muka.

Terkait kesiapan wilayah, dijelaskan H. Mukhlis, diperlukan kajian dari tim gugus tugas penanganan Covid-19 kabupaten untuk menetapkan daerah saat ini apakah telah berstatus zona hijau atau kuning dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebab sesuai ketentuan pemerintah pusat, pelaksanaan pembelajaran normal di tengah Covid-19, sebuah wilayah minimal menyandang status zona kuning penyebaran virus asal kota Wuhan, Tiongkok itu.

Demikian mengenai izin kepala daerah. Kepala daerah dalam hal ini bupati apakah memberikan izin kepada tiap sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka atau sebaliknya.

Meski sekolah-sekolah telah menyatakan kesanggupannya menjalanlan kegiatan bejalar tatap muka di dalam kelas itu.

“Kami (Dinas Dikbud) sebagai bagian dalam gugus tugas belum mengajukan dilakukannya kajian terkait kesiapan wilayah itu (untuk penetapan zona). Dan ini ada hubungannya dengan izin bupati, karena status wilayah akan jadi bahan pertimbangan juga oleh bupati, selain kesiapan sekolah dan kesedian orang tua siswa,” beber H. Mukhlis.

Ia kembali menegaskan, secara teknis seluruh SMP bail negeri maupun swasta yang ada di KSB sudah sangat siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ini bisa terlihat dengan tersedianya fasilitas sarana prasarana dan pengorganisasian sekolah untuk upaya pencegahan Covid-19 di internalnya. “Misalnya peralatan cuci tangan sudah dilengkapi di depan ruang kelas. Begitu juga tata cara belajarnya seperti pembatasan jumlah siswa sudah diatur sedemikian rupa oleh sekolah mengikuti protokol pencegahn Covid-19,” bebernya.

Selanjutnya mengenai izin orang tua siswa. H. Mukhlis memaparkan, sekitar 80 persen lebih dari orang tua peserta didik memberi izin kepada anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. “Tapi soal izin orang tua siswa ini juga tidak ada masalah sebenarnya. Toh juga kalau tidak diizinkan, anak mereka tetap dilayani belajar jarak jauh meski sekolahnya sudah melaksanakan belajar tatap muka,” ujarnya seraya berharap pademi virus corona saat ini segera berakhir.

“Kita memang dihadapkan pada pilihan sulit sekarang.

Belajar jaeak jauh kualitas belajarnya tidak memenuhi kriteria kurikulum. Belajar normal keselamatan kesehatan warga sekolah jadi pertaruhan,” sambung H. Mukhlis. (bug) Mukhlis

Ia mengatakan, dalam dua bulan terakhir ini sebagian besar kebutuhan bahan pokok khususnya untuk keperluan bumbu dapur, mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Akibatnya, keutungan yang diperoleh minim bahkan terkadang membuatnya rugi lantaran barang dagangan busuk tak laku terjual. “Sepi sekarang tidak ada orang yang belanja, harganya juga turun drastis,” terangnya.

Di antara bahan pokok yang mengalami penurunan harga cukup signifikan itu, antara lain cabai rawit dan keriting.

Dari kisaran Rp30-Rp50 ribu/ Kg kini paling tinggi dijual pedagang Rp15 ribu/Kg. Sedangkan tomat dari Rp15 ribu/ Kg anjlok sampai Rp3000/Kg. Sementara untuk bawang putih pasokan luar daerah dan bawang merah hasil pertanian

lokal, lanjut Nurjanah, harganya bervariasi. Untuk yang sudah dikupas kulitnya Rp25 ribu/Kg, sedangkan masih bersama ampas Rp20 ribu/Kg. “Hanya segitu saja berani kita jual, karena kalau bertahan dengan harga tinggi sementara pembeli ini sepi pedagang yang rugi, ini saja sudah ada satu karung yang busuk cabai dan tomat,” jelasnya.

Anjloknya harga komoditas pertanian untuk keperluan bumbu dapur dalam dua bulan terakhir ini, menurutnya, imbas dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan masyarakat sulit mencari nafkah, sehingga berdampak terhadap rendahnya pendapatan dan tingkat kebutuhan mereka akan bahan pokok.

Untuk meminimalisir kerugian, alternatifnya yakni mengurangi penyetokan bapok dari

(Suara NTB/Jun)

RENDAH – Tampak pedagang di Pasar Induk Dompu, melayani salah seorang pembeli di tengah rendahnya kebutuhan masyarakat, Minggu (30/8). luar daerah. “Itu saja masih tetap ada yang busuk akibat tidak laku, karena semakin

hari sekarang ini makin sepi yang datang. Tetapi mau bagaimana, itu kan risiko

pedagang, kalaupun ada lebih cukup buat makan saja,” pungkasnya. (jun)

Sementara, Pasangan F3 Kantongi Rekomendasi Enam Parpol Taliwang (Suara NTB) Jelang pendaftaran 4 September mendatang, Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin - Fud Syaifuddin (Firin - Fud) mulai mempersiapkan segala persyaratannya.

Salah satu persyaratan penting yang sedang dilengkapi pasangan dengan jargon F3 itu kini adalah formulir B1-KWK. Formulir utama yang diterima oleh KPU sebagai syarat sah dukungan partai politik (Parpol) terhadap pasangan yang diusungnya.

Ketua Koalisi Luar Biasa Pendukung Pasangan F3, Norvie Aperiansyah menyebutkan, sementara ini dari 9 partai yang mendukung pasangan Firin - Fud di Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

Enam partai diantaranya telah menerbitkan rekomendasi dukungan partainya dalam bentuk formulir B1-KWK. Partai tersebut diantaranya, PPP, PKP Indonesia, PKS, PAN, Nasdem dan PKB. “Hari ini dijadwalkan PKB menyerahkan, besok (hari ini) ada Golkar dan Selasa jadwalnya Gerindra dan PDI Perjuangan insyaallah menyusul juga menerbitkan formulir B1-KWK nya segera,” cetus Norvie kepada Suara NTB, Minggu (30/8).

Pada tataran partai, menurut Norvie, 9 partai pendukung Paket F3 sudah tidak ada masalah. Kesembilan partai yang tergabung dalam koalisi Luar Biasa masing-masing telah menerbitkan SK dukungan DPP-nya. Hanya saja lanjut

(Suara NTB/ist)

Norvie Aperiansyah dia, dalam pendaftaran, persyaratan dukungan partai hanya dapat dikatakan sah oleh KPU jika diajukan dalam bentuk formulir B1-KWK. “KPU terimanya bukan SK dukungan partai. Tapi dalam bentuk formulir resmi, namanya formulir B1-KWK,” terangnya.

Karenanya, mengikuti ketentuan pencalonan itu. Norvie menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh pengurus Parpol pendukung agar segera menerbitkan dukungannya terhadap pasangan paket F3 dalam bentuk formulir B1-KWK tersebut. “Alhamdulillah semua partai sudah komit. Sebelum kita datang mendaftar ke KPU, 9 partai ini sudah mengeluarkan SK dukungan format B1-KWK,” janji Norvie yang juga ketua DPD PKS KSB ini.

Sebelumnya ketua KPU KSB, Denny Saputra telah mengingatkan Parpol yang

akan mengusung calonnya di Pilkada 9 Desember mendatang benar-benar melengkapi seluruh peryaratannya. Dan salah satu yang ditekankan adalah keberdaan pernyataan dukungan partai dalam bentuk formulir B1-KWK. “Mereka (parpol) bisa membuat sendiri formulir tersebut yang penting substansinya teepenuhi. Kalau tidak. Maka kami menyatakan dukungan parpol itu tidak sah,” urainya.

Beberapa substansi yang perlu ada dalam pernyataan dukungan partai pada formulir B1-KWK itu. Dijelaskan Denny, diantaranya memuat nama bakal pasangan calon (bapaslon), lokasi/daerah bapaslon mengikuti Pilkada dan terakhir formulir tersebut ditandatangi langsung oleh ketua dan sekretaris pengurus pusat (DPP) masing-masing parpol dengan ditempeli materai. “Tanda tangan dan stempelnya harus basah. Baru kemudian itu kita anggap sah formulir B1-KWK nya,” tegasnya.

Selanjutnya, Denny menambahkan, dalam proses pendaftaran bapaslon. Ada dua syarat administrasi yang harus diajukan oleh Bapaslon bersama partai pendukungnya. Pertama syarat pencalonan dan kedua syarat calon.

“Kalau syarat pencalonan itu domainnya lebih ke dukungan partai. Itu dituangkan dalam formulir B - KWK dari B1 sampai B4 kalau tidak salah. Kalau syarat calon yang isi personil Bapaslon yang didukung.

Nama formulirnya format BB KWK dari BB1 sampai BB3 KWK,” pungkasnya.(bug)

Dikpora Belum Terima Rekomendasi Puskesmas Soal Pembukaan Sekolah Dompu (Suara NTB) – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu, belum menerima rekomendasi puskesmas terkait data sekolah yang sudah memenuhi kriteria untuk melaksanakan KBM secara tatap muka. Karenanya, Senin 31 Agustus besok (hari ini) tidak boleh ada satuan pendidikan yang mengaktifkan kegiatan tersebut. Demikian tegas Sekertaris Dikpora Dompu, Lukman, SE., ketika dihubungi Suara NTB via telepon, Minggu (30/8).

Ia menyampaikan, dalam rapat koordinasi yang digelar bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 tingkat kabupaten beserta pimpinan tiap puskesmas di delapan kecamatan beberapa waktu lalu, memang KBM tatap muka dinilai sudah cukup ideal untuk diterapkan di wilayah ini. Namun demikian, sepanjang belum ada keputusan final dari Bupati berikut data sekolah yang diizinkan puskesmas, kegiatan tersebut tidak diperbolehkan bagi setiap satuan pendidikan tingkat SD/SMP sederajat. “Kita tunggu dulu rekomendasi dari puskesmas sebagai dasar usulan nanti untuk dikeluarkannya edaran KBM tatap muka oleh Bupati,” ungkapnya.

Dalam penentuan sekolah yang direkomendasikan, terdapat tiga indikator penilaian utama, yakni memastikan siswa dan guru menggunakan masker, intens mencuci tangan serta mengatur jarak saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Kalaupun itu terpenuhi, lanjut Lukman, satuan pendidikan tidak bisa serta merta langsung menerapkan, tetapi harus menunggu keputusan pemangku kebijakan. “Karena sekarang belum ada yang masuk rekomendasinya, jadi tidak bisa untuk senin ini.

Artinya masih dengan pola belajar dari rumah atau BDR,” jelasnya.

(Suara NTB/Jun)

Lukman Jika melihat perkembangan kasus Covid-19 dan berdasarkan penilaian tim gugus tugas kabupaten, daerah ini berada diantara zona hijau dan kuning. Sehingga dirasa cukup ideal untuk memulai KBM secara tatap muka, tetapi dengan pola bergantian agar tidak terjadi kerumunan siswa.

Selain itu, pertimbangan penting lainnya yakni kegiatan BDR via daring maupun kunjungan langsung ke rumah siswa tidak pernah bisa maksimal. Sehingga potensial membuat anak hidup dalam kebodohan, apalagi dengan kurangnya partisipasi aktif orang tua dalam mendidik anak sewaktu berada di rumah. “Kalau memang mau membodohi anak silahkan saja seperti ini terus. Pilihan ini ada dampak positif dan negatif, tapi kalau kita serahkan seperti ini mau jadi apa anak-anak kita nanti, artinya lebih banyak dampak negatifnya,” pungkas dia. (jun)

(Suara NTB/Uki)

ARAHAN - Wawali Bima, Feri Sofiyan (kemeja hitam berkacamata) memberikan arahan terkait pentingnya kebersihan Kota di tengah pandemi Covid-19 di Kantor DLH Kota Bima, akhir pekan kemarin.

Wawali Ingatkan Pentingnya Kebersihan Kota di Tengah Pandemi Kota Bima (Suara NTB) Wakil Walikota (Wawali) Bima Feri Sofiyan SH, mengingatkan semua elemen khususnya Jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pentingnya menjaga kebersihan Kota dan lingkungan di tengah pandemi virus Covid-19.

Hal itu disampaikan Wawali saat menberikan arahan di Kantor DLH Kota Bima akhir pekan kemarin. Kata dia, membudayakan hidup bersih perlu kerja keras dan kerja kolektif semua pihak. “Apalagi saat pandemi covid-19 ini, kebersihan menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan supaya terhindar dari virus corona,” katanya.

Pada kesempatan itu, Ia mengapresiasi kinerja DLH. Baginya seluruh pegawai DLH merupakan pejuang kebersihan dan keindahan Kota, meskipun menjaga kebersihan bagian dari tugas bersama seluruh elemen.

“Jika staf dan pejabat di DLH tidak bekerja, maka Kota ini akan kotor. Sampah pasti berserakan dimana-mana,” ujarnya.

Para pegawai DLH lanjut dia, memiliki tugas dan kewajiban untuk menjaga kebersihan

dan mengangkut sampah di sudut-sudut Kota Bima. Bahkan dikala pegawai lainnya sedang libur, para pegawai DLH tetap bekerja. “Walau sama seperti ASN lainnya, tapi jam kerja pegawai DLH tidak sama. Itu karena tanggungjawab dengan pekerjaan,” ujarnya.

Hal yang sama juga terjadi pada semua bidang di DLH. Jika satu bidang saja tidak jalan, maka bidang-bidang yang lain juga akan tidak teratur. Sebab Kota akan terlihat tidak teratur karena taman terlihat semrawut dan sampah-sampah berserakan. “Agar semua bisa sejalan, saya berharap seluruh pegawai DLH bisa bekerja lsama.

Karena dengan kebersamaan Kota Bima akan semakin cantik dan indah,” harapnya.

Kepala DLH Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin MAP mengatakan, untuk dua bulan kedepan akan difokuskan pada penanganana kebersihan di kawasan Amahami dan Lawata. Ia memastikan dalam kurun waktu tersebut dua titik itu akan lebih baik lagi. “Kami pastikan dua bulan lagi dua titik ini akan jauh lebih indah,” tuturnya. (uki)

Senin, 31 Agustus 2020

SUARA NTB

Halaman 6

RAGAM

SUARA NTB Senin, 31 Agustus 2020

Halaman 7

Implementasi Inpres No6/2020

Danrem 162/WB Pimpin Patroli Cegah Covid-19 Gabungan Skala Besar

(Suara NTB/ist)

Foto bersama panitia webinar Jurnal Ilmiah #3 STAHN Gde Pudja Mataram (foto kiri). Suasana webinar Jurnal Ilmiah #3 STAHN Gde Pudja Mataram melalui aplikasi zoom.

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Webinar Teknik dan Prosedur Indeksasi Jurnal Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram yang telah beralih status menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram menggelar seminar daring atau webinar Jurnal Ilmiah #3 pada Jumat (28/8) malam. Webinar jurnal ilmiah seri ketiga ini mengusung tema Teknik dan Prosedur Indeksasi Jurnal.

Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag., mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor IAHN/STAHN Gde Pudja dalam sambutannya mengatakan, topik indeksasi jurnal ini sangat berharga untuk kaum akademisi. “Di mana kita mau mengindeks jurnal dibutuhkan teknikteknik, untuk itu kami mohon bapak narasumber, berbagi

pengetahuan tips dan trik untuk kia semua sehingga kami,” katanya.

Ketua Panitia Webinar yakni Dr. Ir. I Wayan Wirata, SE.,M.Si. Webinar ini dimoderatori oleh Dosen STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Siti Zaenab, S.Ag., M.Pd. Hadir sebagai narasumber, Dr. I Ketut Sudarsana, S.Ag., M.Pd.H., yang merupakan dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Webinar dilaksanakan melalui aplikasi Zoom dengan diikuti 100 orang peserta, dan siaran langsung di saluran YouTube IAHN Gde Pudja Mataram.

Narasumber webinar, I Ketut Sudarsana membawakan materi dengan topik Indeksasi Jurnal. Ia menjelaskan, salah satu alat ukur kualitas jurnal itu adalah indeksasinya.

“Sebenarrnya indeksasi adalah media diseminasi, tapi media diseminasi ini punya indikator-indikator yang terukur, sehingga mampu menjadikan indikator terkait kualitas penerbitan,” jelasnya.

Ia menjelaskan, terkait kategori pengindeks, terdiri dari tiga kategori yaitu bereputasi rendah, bereputasi sedang, dan bereputasi tinggi. Dalam step pertama indeksasi jurnal, tentu tidak akan mampu atau tidak bisa langsung masuk pengindeks bereputasi tinggi.

“Kita bergeraknya dari bereputasi rendah,” ujarnya.

Ada 12 evaluasi kesiapan indeksasi, yaitu E-ISSN, kual-

Dari Hal. 1 “Saya harus melihat langsung setiap perkembangan progres RTG, termasuk mengetahui kondisi personel saya yang bekerja di lapangan,” ujar Danrem didampingi Komandan Kompi (Danki) SSK Yonif 741/GN Kapten Inf Miswanto.

Rizal menekankan pandemi Covid-19 bukan halangan untuk menyelesaikan sisa RTG yang belum terbangun. Pembangunan RTG merupakan amanat kemanusiaan bagi korban terdampak gempa yang menghantam Lombok pada Agustus 2018 lalu.

“Pembangunan RTG harus disesuaikan dengan standar spesifikasi yang sudah ditentukan sehingga bangunan yang dihasilkan nantinya memiliki kualitas dan kekuatan yang baik. Situasi Covid-19 ini jangan sampai menyurutkan semangat kita dalam bekerja, bekerjalah untuk saudara kita yang tertimpa bencana ini,” ujarnya.

Rehab rekon pascagempa Lombok ini, kata Danrem, mendapat apresiasi dari Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof Muhadjir Effendi dalam kunjungannya Jumat (28/8) di Dusun Montong Dao Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten

Lombok Tengah.

Danrem menjelaskan, total target Irtama (Inspektorat Utama) BNPB RI sebanyak 226.204 unit RTG. Rumah sudah terbangun 214.477 unit. Rincian rumah jadi sebanyak 202.831 unit, terdiri dari rusak berat 67.987 unit, rusak sedang 30.787 unit, dan rusak ringan 104.057 unit. Sedangkan yang masih dalam proses pembangunan sebanyak 10.909 unit. Terdiri dari rusak berat 6.720 unit, rusak sedang 1.655 unit, dan rusak ringan 2.534 unit.

Muhadjir dalam kesempatan itu secara simbolis menyerahkan kunci 65 ribu unit RTG kepada masyarakat penerima bantuan.

Dia meyakinkan kepada masyarakat yang rumahnya belum terbangun untuk bersabar. Proyek RTG pasti akan diselesaikan karena merupakan tanggung jawab pemerintah.

Rehab rekon pascagempa berbarengan saat ini dengan upaya adaptasi kenormalan baru Covid-19. “Tetap pedomani protokol kesehatan mulai dengan pakai masker dengan benar, cuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak,” tegasnya. (why)

Khawatir Jadi Klaster Baru Dari Hal. 1 yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan keramaian.

“KPU dan Bawaslu harus mengawal penegakan Covid.

Kita mengingatkan penyelenggara. Segala tahapan Pilkada diakukan sesuai standar Covid-19,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Lalu Abdul Wahid, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (30/8) siang kemarin.

Wahid mengatakan pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB akan dimulai pada pekan pertama September mendatang. Proses pendaftaran bakal calon kepala daerah ke KPU, berpotensi terjadinya kerumunan orang. Sehingga protokol kesehatan bisa saja diabaikan.

“Tetapi penyelenggara, KPU dan Bawaslu, melaksanakan segala tahapan dengan standar protokol Covid-19.

Bahkan regulasinya sudah dibuat. Kalau terjadi seperti itu (paslon mengumpulkan massa). Nanti kita koordinasi dengan perangkat daerah yang ada dengan penyelenggara. Bagaimana menyelesaikan itu,” kata Wahid.

Ia mengingatkan bakal calon kepala daerah dan tim suksesnya harus patuh pada protokol kesehatan. Jika tidak, maka akan dapat mengganggu proses tahapan Pilkada apabila banyak masyarakat yang terpapar Covid-19 akibat mengabaikan

protokol kesehatan.

“Kalau soal sanksi kepada bakal pasangan calon yang mengumpulkan massa, itu domainnya penyelenggara. KPU dan Bawaslu harus memastikan pendaftaran bakal calon mematuhi protokol Covid,” imbuhnya.

Untuk mencegah kerumunan massa pada saat pendaftaran, Wahid mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan penegak Perda yang ada di kabupaten/kota. “Namun bagaimana teknisnya, nanti kita koordinasikan sebelum pendaftaran pasangan calon,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB akan dilaksanakan 9 Desember mendatang.

Yaitu, Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima. Untuk menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, Pemda Kabupaten/Kota sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp147 miliar lebih.

Dengan rincian, Kabupaten Bima sebesar Rp24,668 miliar, Kabupaten Dompu Rp15 miliar, Kabupaten Sumbawa Rp25 miliar. Kemudian Kabupaten Sumbawa Barat Rp13,5 miliar, Kota Mataram Rp25 miliar, Kabupaten Lombok Utara Rp16,2 miliar dan Lombok Tengah Rp28 miliar. (nas)

kah sudah ada reviewer dari beberapa negara dan memiliki publikasi internasional yang terindek di scopus atau web of science, dan jumlah sitasi di google scholar, scopus, dan web of science.

Selain itu, I Ketut Sudarsana menyampaikan penjelasan tentang Digital Object Identifier (DOI). Juga penjelasan mengenai tahap indeksasi ke google scholar. Dalam kesempatan itu disampaikan juga pengenalan tentang Garda Rujukan Digital (Garda). Serta penjelasan teknis mengenai indeksasi. Webinar ini juga dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. (ron/*)

Pengantin Ikut Terpapar, Pesta Pernikahan Jadi Sumber Penularan Covid-19 Dari Hal. 1

Tekankan Protokol Kesehatan

itas website, memiliki Digital Object Identifier (DOI), apakah pernah berubah nama dan mendaftarkan nama baru ke ISSN, apakah sudah menyediakan publication ethic statement, apakah artikel ditulis dalam bahasa Inggris, apakah jurnal melalui proses review, apakah arsip artikel sudah lengkap sampai current issue, dan terbit secara teratur selama dua tahun terakhir, apakah sudah ada penulis dari beberapa negara.

Juga, apakah sudah ada editor dari beberapa negara dan memiliki publikasi internasional yang terindek di scopus atau web of science, apa-

Mataram (Suara NTB) – Pendisiplinan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 digenjot lewat patroli skala besar. Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani memimpin langsung patroli tersebut di wilayah Kota Mataram, Sabtu (29/8). Patroli dalam rangka menurunkan zona kerawanan Covid-19 di ibukota NTB yang kini masih pada zona kuning.

Danrem menyampaikan patroli gabungan ini sebagai implementasi Inpres No6/2020. Tujuannya, mendisiplinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. “Tetap jaga faktor keamanan selama kegiatan berlangsung, tetap gunakan masker dan patuhi protokol kesehatan agar kita semua tidak terpapar Covid-19,” ucapnya.

Rizal menekankan agar tidak ragu-ragu untuk menegur dan mengingatkan masyarakat yang tidak menggunakan masker atau yang tidak patuh protokol kesehatan Covid-19. Tetapi tetap dengan cara yang santun dan humanis agar tidak timbul resistensi masyarakat.

Danrem memberikan apresiasi kepada TNI-Polri khususnya di wilayah kota Mataram atas keberhasilannya menangani Covid-19, sehingga kota Mataram yang semula zona merah sudah berubah menjadi zona kuning. “Itu semua berkat kerja keras kita semua, semoga kedepan kota Mataram bisa berubah menjadi zona hijau, sehingga aktifitas masyarakat kembali normal seperti biasanya,” harapnya.

Patroli gabungan ini, sambung dia, merupakan wujud sinergisitas TNI-Polri. Selanjutnya, agar tetap solid dan kompak dalam melaksanakan tugas di lapangan. Tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat memperkeruh situasi serta tetap menjalin komunikasi yang baik.

“Bersama-sama menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif guna mendukung pemerintah daerah melaksanakan pembagunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di NTB,” pesan Danrem.

Patroli dimulai dari Mapolresta Mataram sekitar pukul 21.00 Wita. Rute yang dilalui antara lain Lapangan Malomba Mataram, Ampenan; Pantai Ampenan, Ampenan; kemudian menuju Jalan Bypass II, Sekarbela melalui Jalan Lingkar Selatan.

Di sepanjang rute yang dilalui dan beberapa tempat yang didatangi, tim patroli memberikan imbauan baik kepada para pengunjung, pedagang maupun pengendara kendaraan bermotor. Imbauan itu terkait protokol kesehatan Covid-19. (why/*)

Berdasarkan pengakuan keluarga pengantin, bahwa memang sebagian besar tamu yang menghadiri pesta pernikahan tersebut tidak memakai masker.

Pernikahan kedua, kata Eka yang menjadi sumber penularan Covid-19 di NTB. Lebih dari 10 orang terpapar Covid-19 dalam pesta pernikahan yang cukup megah dan besar. Karena mendatangkan banyak orang dari berbagai kota di wilayah NTB. ‘’Saat ini yang kami catat, yang positif bukan saja tamu yang ada di kota tersebut (tempat berlangsungnya pesta pernikahan), tetapi juga tamu

yang datang dari kota yang lain,’’ ucapnya.

Selain pesta pernikahan, tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah pada Pilkada serentak di NTB pada 4 - 6 September mendatang juga berpotensi membuat kerumunan. Sehingga, kata Eka, KPU dan Bawaslu harus betul-betul ketat dalam menegakkan protokol kesehatan dalam proses pendaftaran bakal calon kepala daerah dan tahapantahapan Pilkada lainnya. ‘’Kita mendapatkan contoh dari kasus pernikahan. Kita tak ingin ada klaster kampanye dan Pilkada. Karena itu kita harapkan kesadaran penyelenggara dan calon kepala daerah dan para pendukungnya.

Bahwa Pilkada saat ini adalah Pilkada yang sehat. Bukan saja secara politik tetapi juga sehat karena mengikuti protokol kesehatan,’’ harapnya.

Dikes NTB mencatat, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di NTB hingga Sabtu (29/8) sebanyak 2.741 orang. Dari jumlah tersebut pasien yang masih dirawat sebanyak 562 orang, sembuh 2.022 orang dan meninggal 157 orang.

Berdasarkan data tersebut, tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di NTB saat ini sebesar 73,77 persen. Sedangkan pasien yang masih dirawat sebanyak 20,5 persen.

Sementara, tingkat kematian sebesar 5,73 persen. (nas)

NTB Bangun Pabrik Pakan Kapasitas 50 Ton Sehari Dari Hal. 1 Gubernur menunjuk Kepala Bappeda NTB dan Kadis Perindustrian NTB untuk mengawalnya.

Kemudian Gubernur juga meminta Kepala Dinas Pariwisata agar mengawal pembukaan penerbangan langsung Singapura - Lombok dan Darwin - Lombok. Selain itu, gubernur juga meminta agar pembangunan smelter di KSB agar segera dimulai. Ia meminta Kepala DPMPTSP dan Kepala Dinas ESDM untuk mencurahkan perhatiannya.

Komitmen pendirian

pabrik penggilingan padi oleh Bulog juga harus dimulai. Untuk target ini, gubernur secara khusus menunjuk Kepala Biro Perekonomian Setda NTB untuk mengawalnya. Sentra industri logam dan permesinan di Lotim juga masuk dalam daftar prioritas gubernur. Untuk mengawal rencana ini, gubernur menunjuk Kepala Dinas Perindustrian dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB untuk membuat rencana kerja yang terukur.

Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), gubernur mem-

inta agar rencana membangun pengolahan sampah dan industri pengolahan hasil hutan bisa direalisasikan. Kadis Perikanan dan Kelautan juga diminta memastikan agar NTB segera memiliki industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

Selanjutnya, Kepala Dinas Perdagangan, gubernur meminta agar memastikan semua industri pengolahan yang dibangun terbuka dan tersedia pasarnya. Untuk target swasembada telur, diminta kepada Kepala Disnakeswan dan Kepala Distanbun NTB untuk mengawal. (nas)

Musyafirin-Fud Positif Hanya Lawan Kotak Kosong Dari Hal. 1 karena kursi yang mereka miliki kurang dari syarat pencalonan KPU yakni minimal lima kursi.

Dengan posisi peta dukungan partai politik di Pilkada KSB tersebut maka bisa dipastikan bahwa pasangan petahana Musyafirin-Fud tidak memiliki penantang, dan positif hanya akan melawan kotak kosong. Maka dengan dimikian, untuk pertama kalinya dalam pergelaran pilkada di Provinsi NTB dengan kotak kosong.

“Yang bilang positif kita lawan kotak kosong nanti biar KPU saja, bagi kita mau ada lawan dan tidak ada lawan (kotak kosong), prinsipnya kami tetap siap,” tegasnya.

Menurut Musyafirin, pada dasarnya dari awal pihaknya sudah memberikan kesempatan untuk tidak memborong

banyak partai masuk dalam koalisi pendukungnya. Dengan harapan partai politik diluar gerbong koalisinya itu bisa mengusung pasangan calon yang akan jadi lawannya.

Akan tetapi di dalam perjalanan dinamika politik di Pilkada KSB, pihaknya tidak bisa menghindari hal tersebut, karena tidak mungkin juga bagi dirinya untuk menolak dukungan partai politik yang memberikan dukungan kepada dirinya.

“Kami sudah berikan kesempatan dengan tidak memonopoli dukungan partai, tetapi kan ada hak-hak partai dan juga calon. Seandainya kalua saja calon itu mempersiapkan dirinya dengan baik, tentu hal-hal seperti ini bisa diantisipasi untuk tidak terjadi,” jelasnya.

Diketahui partai politik yang terakhir memberikan dukungan kepada pasangan

Musyafirin-Fud yakni partai Nasdem. Awalnya jika Nasdem tidak ikut bergabung ke barisan koalisi pendukung petahana, maka tentu masih ada harapan untuk ada lawan.

“Awalnya Nasdem kita kasi kesempatan, tapi bukan berarti kita tidak butuh. Nah mereka lakukan survei sendiri, ternyata dari hasil survei mereka akhirnya Nasdem memutuskan memberikan kami dukungan,” katanya.

Diketahui alasan mengapa sebagian besar parpol di KSB memilih mendukung pasangan petahana Musyafirin-Fud, lantaran tingkat elektabilitas yang dimilikinya sangat tinggi dan tidak memungkinkan untuk dilawan. Berdasarkan hasil survei terakhir, tingkat elektabilitas Musyafirin-Fud yakni diatas 70 persen. Sementara kandidat lainnya berada di bawah 10 persen. (ndi)

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

IMBAUAN - Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani (kiri) bersama Dirlantas Polda NTB Kombes Pol Noviar memberi imbauan kepada pedagang saat patroli cegah Covid-19 skala besar, Sabtu (30/8) di wilayah Kota Mataram.

Rinjani Harus Menjadi Sumber Kehidupan yang Sustainable Dari Hal. 1 untuk menjaga sumber mata air, hutan dan kekayaan alam serta warisan budaya di lingkar Rinjani. ‘’Produktif di masa pandemi adalah dengan tetap memelihara lingkungan asset wisata tapi juga secara disiplin menerapkan perilaku hidup dalam tatanan baru yang menuntut kebersihan dan kesehatan selain keamanan dan kelestarian lingkungan,’’ jelas Wagub.

Rohmi juga mengingatkan disiplin menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak saat ini menjadi standar kenyamanan wisatawan yang tak bisa ditawar-tawar. Pada masa yang akan datang, tidak ada tempat wisata yang boleh beroperasi tanpa mengantongi sertifikat CHSE. Di masa turunnya kunjungan wisatawan seperti sekarang, sebut Wagub adalah momentum menata kembali destinasi wisata untuk menjadi lebih siap dan lebih baik menyambut kehadiran wisatawan. ‘’Di masa pandemi inilah, masa yang sedang kosong untuk membenahi tempat wisata kita. Jangan momot (berdiam, red) tapi perbaiki dan lengkapi kekurangannya untuk meyakinkan orang datang kembali,’’ Wagub memberi semangat.

Dalam kunjungannya ke KLU, Wagub berkesempatan pintu pendakian Senaru di Jebak Gawah, Desa Senaru, Kecamatan Bayan. Wagub mengingatkan, agar fasilitas publik di lokasi pariwisata sangat penting dilakukan untuk melayani dan memberi kesan yang baik bagi wisatawan. ‘’Jadi saya titip kepada Pak Sekda, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK supaya destinasi pariwisata yang ada di KLU ini diperhatikan. Kondisinya harus terawat, ada yang merawat, bersih sehingga wisatawan juga nyaman,’’ pesan Wagub.

Sementara itu, Koordinator Asosiasi Pekerja yang bergerak dibidang Pariwasata Kabupaten Lombok Utara (KLU)

Lalu Ahmad Yani mengatakan bahwa sejak wabah Covid-19, dampaknya cukup dirasakan oleh dunia pariwisata. Angka pengunjung yang mendaki ke Rinjani turun signifikan. ‘’Hal ini berdampak terhadap pendapatan kami yang bergerak disektor jasa guide, porter atau pendamping pengunjung pendakian Gunung Rinjani,’’katanya.

Namun sejak mulai dibukanya jalur pendakian ke Rinjani, membuat optimisme dan semangat pelaku pariwisata Rinjani bergairah kembali. Selain itu, ia meminta Pemprov NTB dan Pemkab KLU memberikan bimbingan teknis kepada Pordarwis maupun pekerja pariwisata agar memiliki pemahaman tentang pariwisata di era Nurut Tatanan Baru. Empat jalur pendakian Rinjani yaitu Senaru, Sembalun, Timbanuh dan Aikberik setelah memasuki era new normal, Nurut Tatanan Baru (NTB) terus berbenah dan menerapkan protokol Covid-19. Sembari berharap agar pemerintah terus mempromosikan telah dibukanya destinasi pariwisata di kawasan Gunung Rinjani.

Senada dengan Lalu Ahmad Yani, Kepala Desa Senaru Raden Akria Buana, mendukung penuh pembukaan semua pintu jalur pendakian ke Rinjani. Konsen pariwisata dengan penerapan protokol Covid-19 yang diluncurkan pemerintah harus mampu diterapkan dilokasi wisata.

Salah seorang anggota Asosiasi Tracking Organizer Senaru, Hajar (32), mengatakan di samping menjadi jasa pendamping pendaki, tugasnya adalah membina dan memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar untuk menjaga kawasan hutan Senaru. ‘’Kami bersinergi dengan Pokdarwis dan masyarakat menjaga hutan,’’ ujarnya.

Destinasi wisata Taman Nasional Gunung Rinjani memiliki sebanyak 2000 pelaku usaha dan 180 tour operator di empat pintu masuknya. (r)

Dunia Usaha Abaikan Protokol Kesehatan Kena Denda Rp400 Ribu Dari Hal. 1 Nanti efektifnya dua minggu ke depan, tanggal 14 September,’’ kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (30/8) siang kemarin.

Ruslan menjelaskan dalam Perda tersebut juga mengatur pemberian sanksi denda kepada panitia yang menggelar kegiatan arak-arakan sebesar Rp250 ribu. Sedangkan masyarakat yang tidak mengena-

kan masker, dikenakan sanksi denda Rp100 ribu. ‘’Semua kegiatan itu silakan (dilakukan). Tapi tetap harus memakai protokol Covid, tetap pakai masker, jaga jarak. Sedangkan bagi ASN yang tidak memakai masker kena sanksi denda Rp200 ribu.

Karena dia harus menjadi contoh. Yang kena denda Rp400 ribu, seperti pertokoan, perhotelan dan pengelola destinasi,’’ kata Ruslan.

Khusus untuk pengusaha perhotelan dan pelaku pariwi-

sata, Ruslan mengatakan pekan kemarin sudah dilakukan sosialisasi bersama Dinas Pariwisata. Sementara itu, terkait dengan progres penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di kabupaten/kota berupa Perbup dan Perwal, masih terus berproses.

Ruslan mengatakan baru Kota Mataram yang sudah difasilitasi oleh Pemprov NTB kaitan dengan Perkada tentang Tata Cara Pemberian Sanksi bagi Pelanggar Protokol Kesehatan. Selain itu, Kabupaten

Sumbawa Barat (KSB) dan Dompu juga sudah dilakukan komunikasi. Sementara kabupaten/kota lainnya masih berproses penyusunan Perkada.

Jika sampai 14 September mendatang, ada kabupaten/ kota yang belum menyelesaikan penyusunan Perkada.

Ruslan mengatakan Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang sudah diundangkan Pemprov, berlaku di seluruh NTB. ‘’Kalaupun belum ada Perkada, Perda ini berlaku di selu-

ruh NTB. Karena Perkada yang dibuat kabupaten/kota tak boleh bertentangan dengan Perda Provinsi,’’ ujarnya.

Ruslan menambahkan, NTB merupakan provinsi pertama yang membuat Perda untuk pencegahan penularan Covid-19 di Indonesia. Sehingga, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), H. M. Tito Karnavian dalam teleconference pekan lalu telah mengimbau seluruh provinsi di Indonesia agar membuat Perda seperti yang dilakukan NTB. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 31 Agustus 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257