Bupati Hadir di Kantor PWI, Ajak Semangat Harmoni Pembangunan

Lamongan, Bhirawa

Bupati Yuhronur Efendi secara husus datang ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kab. Lamongan yang berlokasi di Jl. Kyai Amin No.12, Kelurahan Sidokumpul, Kec. Lamongan.

Kedatanganya tepat di momentum Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2023 dan HUT PWI ke-77 yang diperingati secara nasional disetiap 9 Februari.

Masuk di rangkaian kegiatan perdana dalam menyambut harinya insan Pers, PWI Lamongan bersama Pemkab menggelar Tasyakuran dan berlanjut pemberian santunan.

“Saya hadir untuk memulai kegiatan perdana bersama PWI dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional dan HUT PWI ke - 77,” ujar Bupati Yuhronur di Kantor PWI , Kamis (9/2).

Bupati yang akrab disapa Pak Yes ini juga mengajak insan media menjadikan momentum penting 9 Februari sebagai semangat untuk melakukan harmoni dalam mengawal proses pembangunan di Lamongan.

“Momen ini kita jadikan semangat semua untuk terus melakukan harmoni dalam rangka mengawal proses pembangunan. Karena Pers merupakan pilar penting dalam penguatan kolaborasi yang menciptakan sebuah energi untuk mensukseskan pembangunan di Indonesia dan Lamongan tentunya,” ajak Pak Yes.

Dirinya juga menyampaikan secara husus untuk organisasi resminya para jurnalis PWI yqng bertambah usianya ke - 77. Menurutnya, Diusia yang cukup matang tersebut, Pak Yes menitipkan harapan besar kepada PWI hususnya PWI Kab. Lamongan sebagai pilar penting dalam menjembatani informasi kepada masyarakat. “77 ini merupakan usia yang sangat dewasa, teman-teman media harus lebih bijaksana dalam menelaah sesuatu yang nantinya dituangkan menjadi berita jurnalistik. Sehingga apa yang disampaikan dapat mengajak masyarakat dan menjadi energi besar dalam jalannya pembangunan baik di Lamongan maupun di Indonesia,” tuturnya. Sementara itu, Ketua PWI Bachtiar Febrianto menyambut baik atas kehadiran Bupati di Kantor PWI. “Acara perdana kita gelar sederhana tetapi tidak luput dari esensinya. Tasyakuran dan santunan merupakan acara perdana sebagai tanda dimulainya rangkaian kegiatan HPN Tahun 2023 di Lamongan dan HUT PWI ke-77. “Semoga Harmoni terus kita wujudkan demi pembangunan Lamo- ngan,” pungkasnya. Disebutkanya juga pada rangkaian selanjutnya di 17 Februari nanti adalah olahraga bersama sepakbola antara wartawan dengan Forkompinda dan Bank Jatim, di Stadion Surajaya Lamongan. Sedangkan pada 22 Februari, akan digelar bakti sosial pemberian paket sembako kepada masyarakat kurang mampu. Untuk acara puncaknya akan digelar pada 7 Maret 2023 dengan menghadirkan Putri daerah asli Lamongan yang saat ini sebagai Ketua Dewan Pers Dr. Ninik Rahayu, SH. MS bersama Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Ha-

Bupati Ikfina Harapkan Sinergitas Wujudkan Prognas

Mojokerto, Bhirawa

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati berharap sinergitas Forkopimda Kabupaten Mojokerto harus tetap terjaga guna mewujudkan program nasional yang disampaikan oleh Presiden RI.

Yakni percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Meski berganti kepemimpinan Kajari Kabupaten Mojokerto yang baru juga harus meningkatkan sinergitas yang sudah terjalin dengan baik.

Untuk itu kepada Ibu Sulvia kami berharap bisa meneruskan langkah Pak Gaos. Semoga dengan hadirnya Bu Sulvia sebagai Kajari baru di Kabupaten Mojokerto bisa membawa Kabupaten Mojokerto lebih baik lagi.

Mengingat menghadapi tahun politik yang sebentar lagi yakni 2024 diperlukan sinergitas Forkopimda yang lebih erat lagi agar tercipta suasana yang aman lancar dan kondusif. Demikian antara lain disampaikan Bupati Ikfina saat lepas dan sambut Kajari Kabupaten Mojokerto, di Pendopo Graha Maja Tama Pemkab setempat Rabu 8/2/23 malam.

Dalam kesempatan ini Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Mojokerto, lama Gaos Wicaksono berpindah tugas sebagai Aswas Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT.

Sedangkan penggantinya adalah Sulvia Triana Hapsari sebelumnya menjabat Kajari Lebak Banten. Di depan Forkopimda, Kepala BUMD dan BUMN, dan pejabat lainnya di lingkungan Kabupaten Mojokerto, Sulvia Triana Hapsari memperkenalkan diri sebagai Kajari Kabupaten Mojokerto yang baru.

“Saya akan berupaya agar bisa seperti Pak Gaos dan bisa mengikuti kebijakan beliau yang sudah baik sebelumnya. Semoga kita bisa berkolaborasi dengan baik, agar bisa meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Mojokerto ini,” ungkap mantan Kajari Lebak, Banten itu.

Sementara itu, Gaos Wicaksono dalam kesempatan ini menyampaikan kesannya selama menjabat sebagai Kajari Kabupaten Mojokerto.

“Kesan saya, Forkopimda Kabupaten Mojokerto adalah Forkopimda yang luar biasa. Mengapa? Karena sinergitas terjalin erat, jika ada masalah bisa kita pecahkan bersama,” bebernya. [min.dre] kim dalam Sarasehan Jurnalistik dengan tema “ Revitaliasi Peran Pers di Era Disrupsi ”. Senada dengan itu, Ketua Panitia HPN Tahun 2023 Muhajirin menyebutkan dalam puncak acara juga akan digelar Pelantikan Pengurus Masyarakat

Pers Pemantau Pemilu (Mappilu).

“Pada pelantikan Mappilu akan menghadirkan Ketua Mappilu Jatim Machmud Suhermono. Semoga kehadiran PWI selalu memberikan manfaat bagi semuanya. ,” pungkasnya. [ aha.dre]

Wali Kota Selalu Ikuti Secara Virtual Musrenbang Tingkat Kecamatan

Kota Madiun, Bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi memang masih di tanah suci melaksanakan ibadah umrah. Kendati begitu, Wali Kota tetap melaksanakan kewajiban dan tugas sebagai pemimpin Kota Pendekar.

Di sela pelaksanaan ibadah umrah, Wali Kota tetap mendampingi jalannya Musrawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Kota Madiun. Orang nomor satu di Kota Pendekar mengikuti jalannya Musrenbang secara virtual.

‘’Musrenbang ini penting ya. Dan jadwalnya tidak boleh mundur. Karenanya, yang sudah dijadwalkan di Kota Madiun tetap harus jalan. Saya di sini yang menyesuaikan,’’ kata Wali Kota, Kamis (9/2/ 2023).

Wali Kota selalu mengikuti jalannya Musrenbang di tiga kecamatan. Yakni, di Kecamatan Manguharjo pada Senin (6/2) kemarin, Musrenbang Kecamatan Kartoharjo, Selasa (7/2), dan terakhir di Kecamatan Taman yang berlangsung, Rabu (8/2).

Tidak hanya mengikuti, Wali Kota juga memberikan arahan agar usulan masyarakat untuk pembangunan 2024 itu tidak melenceng dari skala prioritas.

‘’Saya sempatkan waktu untuk terhubung langsung dengan kegiatan Musrenbang. Kegiatan Musrenbang ini tetap harus optimal dan sesuai jadwal,’’ tegas Wali Kota Maidi.

Kehadiran pemimpin memang diperlukan dalam jalannya Musrenbang. Setidaknya, permasalahan yang mungkin mengemuka bisa langsung diberikan putusan. Tidak per-

DPRD Minta Pengusaha Beri 60 Persen Tenaga Lokal Diserap

Selama 2022, investasi di Gresik mencapai angka Rp31,6 triliun. Meski demikian pesatnya investasi itu belum bisa dirasakan sepenuhnya, pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka di Gresik mencapai 8 persen.

Hal itu timpang dengan prestasi Gresik, yang dinobatkan sebagai juara pertama kabupaten/kota pembina investasi daerah terbaik tahun 2022. Kategori kabupaten/ kota, kinerja investasi terbaik tahun 2022.

Menurut Anggota DPRD Gresik, Syahrul Munir mengatakan. Bahwa sebenarnya sudah ada regulasi terkait investasinya itu, perda 7/2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Namun praktek di lapangan berbeda, banyak perusahaan yang belum mematuhinya. Sehingga tenaga kerja lokal belum terserap maksimal.

“Pada aturan baru ini, perusahaan wajib mengisi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan 60 persen dari tenaga kerja lokal. Ini harus dipahami para pengusaha,” ungkap Syahrul di acara Workshop Hari Pers

Nasional bertema Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah di Tengah Pesatnya

Investasi di Medan, Rabu (8/2).

Juga minimnya, pengawasan juga menjadi penyebab ketimpangan tersebut. Pengawasan dan pemberlakuan peraturan daerah (Perda) yang ada, ranperda pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) bagian dari peluang peningkatan investasi, forum sinergi dengan pelaku usaha khususnya yang berada di kawasan industri.

Ditambahkan Sahrul Munir, bahwa aktivasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk kolaborasi dengan kawasan industri. Kolaborasi dengan media untuk membantu menginformasikan peluang investasi, sekaligus menampilkan bahwa Gresik merupakan destinasi investasi yang aman, nyaman, dan menguntungkan.

Sementara Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah mengatakan, bahwa tak memungkiri adanya ketimpangan antara jumlah investasi dan pengangguran terbuka di Gresik. Meski Perda 7/2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sudah digedok, namun yang menentukan jumlah kuota pekerja lokal adalah Disnakertans Jatim. “Faktanya memang

Untuk itu, mencari solusi lain. yang dilakukan dengan menggagas rumah vokasi. Yakni menyiapkan SDM yang dibutuhkan perusahaan sejak di sekolah SMK. Untuk itu,

Pemkab bekerjasama dengan Kadin, Apindo, Himpi untuk terjun langsung ke sekolah-sekolah. Jadi orang-orang industri ini menjadi guru di sekolah untuk melatih siswa SMK sesuai dengan kebutuhan industri,” terangnya. Lanjut Aminatun Habibah, Pemkab Gresik juga tengah berupaya meningkatkan PAD lu menunggu wali kota kembali ke tanah air. Hal tersebut bisa berdampak pada jadwal agenda yang sudah ditentukan. Padahal, ada banyak kegiatan yang sudah menunggu. Wali Kota berharap urusan Musrenbang bisa berjalan tepat waktu.

‘’Sekarang teknologi sudah semakin canggih. Tidak ada alasan karena sedang tidak berada di tempat. Dari manapun bisa. Harus bisa memaksimalkan teknologi agar semua agenda juga berjalan optimal,’’ ungkapnya. Wali Kota menambahkan skala prioritas yang telah diusulkan melalui Musrenbang tingkat kelurahan wajib terakomodir di Musrenbang tingkat kecamatan. Bahkan, beberapa pembangunan di tahun sebelumnya yang belum sempurna, untuk segera diselesaikan. [dar.dre ] dengan berbagai upaya. Seperti melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri, yang ditengarai melakukan usaha maupun perluasan bangunan tanpa izin. Sebab, ada retribusi yang wajib dibayarkan ketika pemilik usaha melakukan perluasan tempat. “Ada potensi anggaran yang tidak masuk ke kas daerah, karena ulah pengusaha yang nakal. Karena itu, pengawasan terhadap bangunan usaha yang tidak sesuai luasan yang tertera di dalam izin mendirikan bangunan (IMB) akan ditindak dan ditertibkan. Sehingga jika investasi di Gresik semakin massif, tenaga kerja lokal sudah siap,” imbuhnya. [kim.adv]

Alyadi Dukung Keterlibatan Pers dalam Pembangunan Ekonomi Jatim

DPRD Jatim, Bhirawa

Peringatan Hari Pers Nasional ke 77 Tahun, pada 9 Februari 2023 dengan tema ‘Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat’ diharapkan menjadi titik baru dalam keikutsertaan Media Massa dalam mendukung Pembangunan ekonomi Jawa Timur.

Pers bisa dilibatkan dalam penyampaian informasi terkait program-program yang dicanangkan DPRD dan Pemprov Jatim dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian) DPRD Provinsi Jawa Timur, Alyadi Mustofa disela puncak peringatan HPN ke 77 Tahun di Sumatera Utara (9/2).

Dijelaskan Alyadi, tanpa keterlibatan Pers dalam menyampaikan infornasi yang akurat dan lengkap maka apapun yang konsep oleh pemerintah tidak bisa berjalan dengan baik.

“Pers adalah bagian dari pilar demokrasi yang harus terus dijaga dengan Baik, karena perannya begitu penting dalam pembangunan Jawa Timur di segala bidang, termasuk bidang ekonomi,” jelas Alyadi.

Kehadiran pers, kata politisi asal Sampang Madura ini, adalah suatu hal yang sangat positif dalam berbangsa dan bernegara. Pers juga berkewajiban untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan peme- rintah untuk dapat memberikan informasi yang jujur kepada Masyarakat.

“Saya sepakat dengan tema HPN hari ini, namun demikian, kebebasan pers tidak berarti bebas tanpa batas,” sebut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Sebagai Bangsa yang beradab dan menjunjung etika, kata Aliyadi, maka kebebasan pers harus berpijak kepada normanorma dan etika dalam berbangsa.

“Saran, kritik dari pers dangat diperlukan dengan tujuan perbaikan-perbaikan ke depan,” cetus pria yang dikenal cukup dekat dengan awak media ini.

Menurut Alyadi, peran Pers dalam konteks De- mokrasi yang bermartabat adalah demokrasi yang selalu mengedepankan norma dan etika. Serta secara konsisten memberikan kontribusi positif kepada Bangsa dan mencerdaskan anak bangsa. Sebagai contoh adalah peran media di DPRD Jawa Timur sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi penting yang belum diketahuinya.

“Peran media dengan lembaga DPRD Jatim menurut saya sangat banyak membantu didalam mengawal kebijakan-kebijakan pemprov dan selalu memberi pencerahan kepada Masyarakat,” pungkasnya. [ geh.dre ]