DPRD Kabupaten Mojokerto Sidak CV Sumber Arta Puri

Mojokerto, Bhirawa DPRD Kabupaten Mojokerto khususnya dari Komisi IV melakukan sidak pengawasan terkait penerapan UMK dan BPJS

Ketenagakerjaan di CV Sumber Artha Puri (SAP) Kabupaten Mojokerto, akibat adanya laporan masyarakat yang masuk, ke DPRD jika CV. Sumber Artha menerapkan upah rendah, Rabu (8/2/2023) siang.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto Sopi i menjelaskan, di CV

SAP ini sedikitnya memperkerjakan 200 orang, yang bekerja selama 8 jam.

Namun di perusahaan pengolahan kardus dan karton ini membayarnya dengan upah dibawah Rp100 ribu. Untuk itu pihak perusahaan kami desak untuk menerapkan upah yang lebih baik.

‘’Masak satu hari diupah kurang dari Rp100 ribu, tolong untuk kesejahteraan mereka bisa dianaikan diatas Rp100 ribu,’’ tegas Sopii. Lebih lanjut ditam- bahkan Sopii, perusahaan juga diwajibkan untuk mengikutsertakan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun, kenyataannya di lapangan, sebagian besar karyawan di sini BPJS Ketenagakerjaan masih di luar Kabupaten Mojokerto. Apalagi, sesuai SK Bupati menyatakan, bahwa BPJS Ketenagakerjaan harus sesuai tempat domisili penduduk di Kabupaten Mojokerto.

“Tolong nanti BPJS-nya dipindah ke Kabupaten Mojokerto sesuai SK Bupati,” tegas Sopii. Masih menurut Sopii, hasil sidak ditemukan besaran upah di perusahaan itu menerapkan sistem borongan yang masih tergolong rendah.

Meski Dewan memahami perusahaan menerapkan sistem upah borongan, namun nominalnya jangan terlalu rendah. Karena UMK Kabupaten Mojokerto saat ini adalah Rp4.504.787,17,-. [min.dre]