JATIM MEMBANGUN Wabup Ajak Pers Bersinergi Sukseskan Program Pemda

Gresik,Bhirawa

Wakil Bupati (Wabup) Gresik Hj. Aminatun Habibah (Bu Min) menghadiri rapat kerja (Raker) yang digelar Komunitas Wartawan Gresik (KWG). Kegiatan ini mengusung tema “Mewujudkan KWG Baru Yang Profesional, Kolaboratif, Edukatif, Mandiri dan Bermaslahat” di Hotel Purnama Kota Batu, Sabtu (11/2).

Kegiatan ini, turut dihadiri Asisten I Setda Gresik Suyono, Kepala

BPPKAD A.M Reza Pahlevi, Kepala

Disparekrafbudpora Saifudin Ghozali, Camat Manyar Zainul Arifin, Ketua Kadin Gresik Choirul Rizal, Ket- ua Apindo Alfan Wahyuddin Pimpinan BUMD Gresik, Ketua KWG Miftahul Arif beserta pengurus. Wabup Bu Min dalam sambutannya menyampaikan, dalam rangka mensukseskan program pemerintah,

Kelana Jatim

Pemkab Pamekasan Dorong

Peningkatan Jaminan Sosial Pekerja

Pamekasan, Bhirawa

Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-KET) Jawa Timur, Hadi Purnomo, berharap Pemkab Pamekasan terus mengeluarkan kebijakan dalam peningatan pemberian jaminan social ketenagakerjaan kepada pekerja formal maupun informal.

Jaminan sosial pekerja ini diatur pada UUD RI 1945. Presiden RI Joko Widodo, aturan nomor 2 Tahun 2021, mengintruksikan kepada 24 lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota untuk mengoptimalkan jaminan social ketenagakerjaan ini.

Karena di saat ini dirasa masyarakat pekerja informal masih sangat besar mendapatkan perlindungan, sehingga diharapkan di kabupaten melalui bupati dan aparatur mengoptimalkan atau memaksimalkan jaminan social ketenagakerjaan.

“Tentunya jaminan social ketenagakerjaan ini. Bertujuan salah satunya mensejahterakan para pekerja di Indonesia. Di Pamekasan, tentu pekerja formal maupun pekerja informal. Khusunya tenaga kerja informasi (guru ngaji) saat ini sudah terlindungi dan sudah merasa tenang pada saat melaksanakan pekerjaan,” katanya. [Din.gat]

Buka Wali Kota Cup Pendekar Koi Show

Kota Madiun, Bhirawa

Kontes ikan koi bertajuk Wali Kota Cup Pendekar Koi Show Madiun kembali hadir. Kontes kali kedua yang berlangsung di Gor Wilis Kota Madiun itu resmi dibuka Wali Kota Madiun, Maidi, Sabtu (11/2). Wali Kota berharap keberadaan kontes ikan koi semakin meningkatkan antusiasme penggemar koi di Kota Madiun sekaligus meramaikan daerah.

‘’Alhamdulillah bahwa kota kita banyak digunakan event. Artinya, Kota Madiun menarik ya. Karenanya saya terima kasih sekali, ini menjadikan kota kita semakin baik,’’ kata Wali Kota Maidi. Menurut Wali Kota, apalagi, kontes tersebut berskala nasional. Peserta yang mengikuti dari berbagai daerah. Dari Jakarta sampai Bali. Wali Kota menambahkan event bisa menjadi ajang promosi yang baik. Setidaknya, peserta dari berbagai daerah itu bisa melihat Kota Madiun secara langsung. Dengan begitu, Kota Madiun bisa semakin dikenal masyarakat luas.

‘’Banyak yang datang, kota kita semakin dikenal. Ekonomi kita juga semakin meningkat. Hadirnya event akan memberikan multiplier effect yang beragam,’’ imbuhnya.

Wali Kota menyebut Pemerintah Kota Madiun membuka pintu lebar-lebar untuk kegiatan event seperti itu. Bahkan, pemerintah siap membantu dengan memberikan fasilitas hingga mempermudah perizinan.

Karenanya, Wali Kota mempersilahkan siapa saja yang mau menggelar event di Kota Madiun. Sebelumnya, juga sudah terlaksana sejumlah kontes lain. Seperti kontes burung dan lain sebagainya. [dar.gat]

Kehilangan Tulungagung

HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Orange, AG 5951 RAG, a/n. David Mohammad

Iqbal, Kel, Sembung – T.Agung

1152/IMB/BI-VI/2023

HILANG STNK, Honda Kharisma, th. 2004, Silver Biru, AG 2863 TX, a/n. Endang Supriati, Dsn. Kedungdoro RT/RW : 001/003 Ds. Loderesan, Kedungwaru – T.Agung

1153/IMB/BI-VI/2023

HILANG STNK, Spd Motor Honda, Th. 2011, Hitam, AG 6459 REP, a/n. Ali Mahfud, Ds, Glodongan RT 01 RW 01 Ds. Pucungkidul, Boyolangu – T.Agung 1154/IMB/BI-VI/2023

HILANG STNK, Spd Motor Honda GL Max, th. 1998, AG 3601 T, a/n. Muh. Muhaimin, RT 2/1 Ds. Majan, Kedungwaru – T.Agung 1155/IMB/BI-VI/2023 terutama dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Gresik diperlukan dukungan dan peran media. “Teman teman media dapat mengedukasi dan mendorong kepada adik - adik kita yang belum bekerja untuk dapat mengisi slot yang masih ada di perusahaan. Sehingga pengangguran terbuka dapat dikurangi, “terang Bu Min.

Dikatakan Bu Min, di Gresik ada Perda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Perusahaan di Kabupaten Gresik wajib menyerap tenaga kerja, atau Sumber Daya Manusia (SDM) lokal minimal sebesar 50 persen dari kebutuhan tenaga kerja di perusahaan.

“Tanggung jawab pelaksanaan penempatan tenaga kerja lokal bukan hanya kewajiban perusahaan, tetapi juga kewajiban Pemerintah Kabupaten, “ungkap Bu Min Selain itu, mantan Kepala Sekolah SMK Asa’adah , Bungah ini menyebut, ada beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik juga masih ada yang belum membayar pajak atau terbayarkan. Ini diketahui wabup saat menghadiri acara penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Setelah PTSL ini diketahui ada beberapa perusahaan yang tanahnya masih atas nama penduduk, sedangkan penduduk sendiri sudah menjual kepada perusahaan, “ungkapnya.

Menurut Wabup Bu Min, ini akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu adanya investasi dan sektor pariwisata di Kota Industri sebutan lain Kabupaten Gresik sangat luar biasa. Hal ini belum tegak lurus dengan pen- gurangan angka pengangguran. Wabup Bu Min berharap sektor pariwisata juga dapat ikut mendongkrak peningkatan PAD. Menurutnya Kabupaten Gresik memiliki daya tarik wisata tersendiri terutama obyek wisata religi. Dari sektor ini pula akan membuka lapangan pekerjaan baik dari sisi pengelolaan maupun UMKM jika dikemas secara baik.

“Pemerintah terus mendorong peningkatan sektor pariwisata guna memberikan multiplayer efek bagi ekonomi masyarakat, “tuturnya. [Eri.gat]

Ajak Perempuan Cegah Pernikahan Dini

Sidoarjo, Bhirawa

Dinas P3A dan KB (Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana) Kabupaten Sidoarjo mengajak masyarakat Sidoarjo, khususnya perempuan untuk bersama-sama mencegah terjadinya pernikahan dini.

Ajakan tersebut disampaikan oleh Kepala PPPA dan KB Sidoarjo drg. Syaf Satriawarman dalam acara ‘Penguatan Program Pembangunan Keluarga bersama Mitra Kerja’ yang digelar oleh BKKB Jatim dan Dinas PPPA dan KB Sidoarjo. Acara juga dihadiri Anggota DPR

RI Komisi IX Arzeti Bilbina, serta diikuti 180 perempuan perwakilan seluruh kecamatan di Sidoarjo, pada Jumat (10/2) siang di Lantai III Ruang Sekretariat Pemkab Sidoarjo. Menurut Syaf Satriawarman kalau kehadiran Arzeti Bilbina ini adalah dalam rangkan memberikan daya dukung kepada seluruh peserta. Juga memotivasi dan mengarahkan kepada ibu-ibu supaya mengikuti program penguatan kekeluargaan. Dengan harapan memberikan pengarahan kepada anak-anaknya agar tidak terjadi pernikahan dini. Ia katakan, kalau di dalamnya ada yang lebih penting ibu-ibu memahami tentang reproduksi perempuan, yaitu anatomy tubuh perempuan seluruhnya. “Begitu menyampaikan edukasi masalah sex kepada anak lebih memahami, dan itu bisa menghindari terjadinya pernikahan dini atau hamil duluan,” katanya. Masih terjadi maraknya pernihan dini di beberapa daerah, bahkah ada remaja putri usia 11 tahun sudah mengalami kehamilan. Membuat Anggota DPR RI Komisi IX Arzeti Bilbina merasa prihatin. Sehingga ia turun langsung mengajak dan memotivasi ibu-ibu agar anak remajanya tidak mengalami pernikahan dini. Arzeti mengatakan kalau kegiatan hari ini adalah memberikan motivasi kepada ibu-ibu bagaimana menjaga keluarganya dengan baik. Apalagi yang mempunyai remaja putri jangan sampai terjadi pernikahan dini.

“Bahkan sudah ada remaja putri yang usianya 11 tahun sudah hamil. Kondisi ini sangat memprehatinkan, oleh karena itu kita harus terus mensosialisasikan agar jangan sampai terjadi lagi, minimal terus mengurangi,” kata politisi PKB ini. [Ach.gat]

Peringatan Hari Gizi Nasional 2023, Bupati Mojokerto Ajak Rematri Minum TTD

Mojokerto, Bhirawa Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengatakan, program minum Tablet Tambah Darah ( TTD ) bagi remaja putri ( Rematri )adalah program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan yang harus dilaksanakan di seluruh Indonesia.

“Lantaran saat ini bangsa kita sedang menghadapi masalah besar, yakni ancaman terhadap kwalitas sumber daya manusia akibat adanya stunting,” tutur Bupati.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh bagi balita, karena pada saat hamil, ibunya mengalami kekurangan darah atau amenia, akibatnya bayi yang dilahirkan juga mengalami kurang darah juga kurang gizi danngagal tumbuh normal.

Untuk itu bupati mengajak seluruh remaja putri minum Tablet Tambah Darah (TTD)secara serentak, agar para remaja putri (rematri) atau siswi kedepannya yang menjadi calon ibu dapat terhindar dari anemia. Demikian antara lain disampaikan Bupati Ikfina dalam keterangannya menyambut peringatan hari Gizi Nasional tahun 2023, Sabtu (11/2).

Lebih lanjut ditambahkan Bupati Ikfina, kekurangan darah atau anemia kronis pada siswi dapat disebabkan oleh menstruasi yang dialaminya setiap bulan. Untuk itu ia menghimbau kepada para remaja putri khususnya para siswi, untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi.

“Karena zat besi menjadi salah satu faktor utama dalam memoroduksi sel darah merah pada tubuh. Selain itu , kebutuhan zat besi pada tubuh sebesar 15 mg setiap jarinya. Jelas Ikfina. Sementara itu pelaksanaan gebyar Hari

Penyandang Disabilitas, DPRD Kab Kediri Studi Banding ke Dinsos Jatim

Pemprov, Bhirawa

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Dinsos Prov Jatim) menjadi tujuan studi banding Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Kediri dalam rangka pembahasan tentang penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak, dan pemberdayaan disabilitas.

Sebanyak 14 anggota Pansus beserta pendamping diterima langsung oleh Kepala Dinsos Provinsi Jatim di Ruang Rapat Pimpinan I

Dinsos Jatim. Turut hadir mendampingi, Kepala Bidang Penanganan Bencana, serta Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Disabilitas.

Ketua Pansus III yang juga Ketua

Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Antox Prapungka Jaya menyampaikan, kunjungan studi banding ini berkaitan dengan persiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Disabilitas Kabupaten Kediri.

“Kami datang ke Dinsos Jatim karena ingin sharing, ngangsu kaweruh agar Perda Disabilitas nanti betul-betul bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Kediri dan hak-hak disabilitas benar-benar terpenuhi, termasuk fasilitas umum dan pelayanan umum,” kata Antox. Menimpali pernyataan tersebut, Kepala Dinsos Provinsi Jatim Dr Alwi MHum mengapresiasi upaya DPRD Kabupaten Kediri untuk membuat payung hukum berkaitan dengan pemenuhan hak disabilitas. Dia menyampaikan, Perda memiliki konsekuensi secara fisik maupun non fisik. Seperti, penyediaan aksesibilitas fasilitas umum atau pelayanan publik yang ramah disabilitas, kemudian menyediakan juru bahasa isyarat untuk setiap acara pemerintah yang melibatkan masyarakat, terutama penyandang disabilitas. “Saya harap muatan Perda yang akan disusun nanti bisa komprehensif, mencakup seluruh aspek. Mulai dari aspek pendidikan, pelayanan, aksesibilitas, hingga aspek hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Alwi menyampaikan, Pemprov Jatim memiliki komitmen yang tinggi dalam memberi pelayanan terhadap disabilitas. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Provinsi Jatim telah memiliki Perda Jatim No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas, serta Pergub No. 125 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jatim No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.

“Penanganan disabilitas di Jatim dilakukan yang pertama, dengan dukungan OPD terkait secara rembug nyekrup. Kedua, dukungan lembaga masyarakat, yakni bersinergi dengan pemerintah kabupaten/ kota untuk mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dan berdirinya lembaga kesejahteraan sosial (LKS) disabilitas minimal 1 LKS di setiap kabupaten/kota.

Ketiga, program disabilitas di dalam panti, dan program disabilitas di luar panti. Kami bersyukur punya gubernur yang sangat peduli masyarakat sosial karena beliau mantan Menteri Sosial,” paparnya.

Orang nomor satu di lingkungan Dinsos Jatim itu menambahkan, untuk program disabilitas di dalam panti, Dinsos Jatim punya UPT yang menangani disabilitas daksa, rungu wicara, netra, grahita, eks kusta, hingga disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa. Selain itu, Dinsos Jatim juga men-support LKS disabilitas yang tersebar di kabupaten/kota.

Sementara, untuk program disabilitas di luar panti, Dinsos Jatim memberikan bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) kepada penyandang disabilitas berat berupa bantuan sosial non tunai sebesar Rp 300 ribu per orang per bulan selama 12 bulan. Sasaran bantuan ASPD, pada tahun 2020 sebanyak 3000 orang, pada tahun 2021 sebanyak 4000 orang, tahun 2022 sebanyak 4000 orang, dan tahun 2023 sebanyak 4000 orang. Sementara kriteria penerima bantuan ini meliputi, berusia 6 bulan hingga 60 tahun, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari atau sepanjang hidupnya bergantung pada bantuan orang lain, tidak mampu menghidupi diri sendiri, serta mengalami kesulitan mengakses

Gizi Nasional tahun 2023 yang bertajuk

‘Cegah stunting melalui remaja bebas anemia’ tersebut, telah dikemas dalam agenda Jumat CERIA (Cantik, Enerjik, Rajin, Inovatif, dan Aktif). Untuk giliran kali ini dilakukan bersama SMKN I Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

Didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dr. Ulum Rokhmat, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Ninik, Ketua DPD Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Provinsi Jawa Timur

Agus Sri wardoyo Kepala Puskesmas

Kemlagi, Kepala SMKN 1 Kemlagi

Agus Ubaidillah, dan Forkopimca

Kemlagi juga ratusan siswi SMKN I

Bupati Ikfina menjelaskan lebih detail tentang sumber zat besi

“Jadi makanan apa saja yang mengandung zat besi yaitu bayam, daun ketela, kacang-kacangan, jeroan, tapi lebih tepatnya adalah hati. Jadi makanan yang paling tinggi kandungan zat besinya yaitu kacang-kacangan, hati, bisa hati ayam, hati kambing, hati sapi, kemudian kuning telur. Karena faktanya 30 persen atau 1/3 remaja putri di Indonesia mengalami kondisi yang namanya anemia atau kekurangan darah,” ujarnya. Menutup kegiatan, Ikfina kembali mengingatkan, agar seluruh siswi untuk selalu mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan minum TTD setiap minggunya. Hal tersebut perlu dilakukan, selain anemia bisa menyebabkan ibu melahirkan bayi stunting, anemia juga dapat menyebabkan mudah mengantuk, otak tidak bisa berpikir dengan cepat, dan tidak bisa konsentrasi.( min.gat ) pelayanan publik dan berakibat tidak terpenuhinya hak hidup penyandang disabilitas.

“Jadi, penyandang disabilitas yang tidak terlalu berat diupayakan untuk mandiri, sementara yang tidak mandiri kami bantu mereka dengan rehabilitasi dan bantuan sosial,” jelas Alwi.

Usai mendapatkan penjelasan dari

Kepala Dinsos Jatim, Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Kediri, Antox Prapungka Jaya mengaku mendapatkan banyak hal dari studi banding ini. Terutama, berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. “Kami nanti akan bekerja sama dengan perusahaan agar bisa menerima teman-teman yang belum beruntung (disabilitas) agar nanti bisa diterima di perusahaan sekian persen, sehingga kami berharap mereka bisa mandiri, tidak harus bergantung pada orang lain. Kami akan memperjuangkan hal ini, karena sesuai UU, perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab negara,” pungkasnya. [rac.gat]