Jaksa Pikir-pikir Terdakwa Korupsi PUPR Tulungagung Divonis 2 Tahun

Tulungagung, Bhirawa Jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan pikir-pikir setelah terdakwa Ari Kusumawati dijatuhi vonis pidana dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada Jumat (24/2). Ari Kusumawati diputus bersalah dalam kasus tipikor di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung tersebut.

“Atas putusan majelis hakim (Pengadilan Tipikor Surabaya) itu jaksa menyatakan pikir-pikir,” ujar Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung, Agung Tri Radityo.

Putusan majelis hakim ini, menurut dia, lebih rendah dari tuntutan jaksa. Dalam tuntutannya jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman pidana selama empat tahun enam bulan serta denda Rp 200 juta.

“Dari tuntutan jaksa empat tahun enam bulan dan denda Rp 200 juta diputus dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Sedang terkait barang bukti telah sesuai tuntutan jaksa, biaya perkara Rp 5 ribu,” paparnya. Agung selanjutnya membeberkan terdakwa Ari Kusumawati menerima putusan majels hakim. “Kalau dendanya tidak dibayar subsidernya dua bulan pidana,” ucapnya.

PDIP Surabaya Persiapkan 16.320 Saksi TPS

Surabaya, Bhirawa

Menyongsong Pemilu 2024, PDI Perjuangan Kota Surabaya menggelar pelatihan pelatih saksi. Para peserta adalah kader-kader banteng tangguh dan teruji loyalitasnya, yang akan diterjunkan untuk melatih para saksi di semua TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Pelatihan digelar oleh Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP Kota Surabaya dan Jawa Timur, Sabtu (25/ 2/2023). Diikuti 124 peserta yang berasal dari 31 kecamatan, dan merupakan kader-kader PDIP yang matang di akar rumput.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, mengatakan pada Pemilu 2024 akan diterjunkan 16.320 saksi yang bertugas di 8.160 TPS.

“Para saksi harus paham tentang Pemilu di level TPS. Para saksi harus punya kecakapan, harus punya dedikasi

Kilas Birokrasi

Komisi B Minta Validasi Data Pelanggan

Pastikan PDAM Gratis Tepat Sasaran

DPRD Surabaya, Bhirawa

Komisi B DPRD Kota Surabaya mempertanyakan kembali hasil validasi dan verifikasi data dari pelanggan pasca diberlakukannya harmonisasi tarif sejak 1 januari 2023 lalu yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya.

Wakil ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anas Karno mengatakan bahwa hasil dari verifikasi dan validasi tersebut sangat penting sebagai upaya memastikan jika penerapan tarif baru tersebut sesuai dengan azaz keadilan dan untuk melihat sejauh mana subsidi yang diberikan apakah sudah tepat sasaran.

“Dinamika pasca harmonisasi tarif air PDAM harus disampaikan secara transparan kepada publik dan begitupun soal peningkatan kualitas dan pelayanan,” tegasnya.

Legislator Fraksi PDIP Surabaya ini menambahkan, pihaknya juga ingin mengetahui kondisi pelanggan setelah harmonisasi tarif tersebut diberlakukan hingga memasuki akhir Februari 2023. Berdasarkan progress dari hasil validasi dan verifikasi tersebut.

“Kami ingin mengetahui hasil kajian tentang klasifikasi penyesuaian tarif tersebut. Agar lebih mudah melihat pemetaan dari database pelanggan yang sudah ada,” ujar Anas. [dre] dan loyalitas untuk mengamankan seluruh suara PDI Perjuangan. Karena ujung dari seluruh pergerakan kader-kader banteng, yang tiada henti, setiap hari turun ke warga masyarakat, adalah hasil di TPS,” kata Adi Sutarwijono, saat membuka pelatihan pelatih saksi.

“Semua saksi kita wajib mengamankan perolehan suara PDI Perjuangan, serta mengawal terselenggaranya

Pemilu 2024 yang demokratis, jujur dan adil,” kata Adi, yang juga Ketua DPRD Kota Surabaya.

Dikatakan, seluruh kader-kader PDI Perjuangan Kota Surabaya telah bertekad untuk memenangkan Pemilu 2024 untuk ketiga kali alias hattrick. Memenangkan Pilpres 2024, serta menambah kursi PDIP di parlemen kota dan provinsi dan DPR RI.

“Kita segenap kader banteng tiada henti bergerak di masyarakat, mendengarkan dan menyelesaikan berbagai problem warga masyarakat. Terus tiada henti bergerak di tengah-tengah rakyat. Hasil dari seluruh kerja keras itu, yang dijiwai semangat gotong royong, harus kita jaga dan amankan di semua TPS,” kata Adi.

Karena itu, katanya, seluruh saksi harus memiliki kesetiaan atau loyalitas, dan dedikasi, kepada PDI Perjuangan. “Para saksi harus memiliki loyalitas dan dedikasi yang kokoh dan militan, tahan banting. Selain juga harus menguasai aspekaspek teknis Pemilu di TPS,” kata Adi.

Dikatakan, selain saksi-saksi TPS, PDI Perjuangan Kota Surabaya juga akan menerjunkan ribuan penggerak pemilih. Mereka akan bergerak dari rumah ke rumah, keluar masuk kampung, serta mengusai kampanye udara melalui media sosial.

Karena, diprediksi Pemilu 2024 akan semakin banyak diwarnai dengan pertemuan-pertemuan terbatas di kampungkampung, komunitas dan balai-balai pertemuan. [dre ]

Lebih lanjut Agung mengungkapkan majelis hakim memutuskan terdakwa Ari Kusumawti terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 UndangUndang Pemberantasan Tipikor. “Meski di pasal 2 (Undang-Undang Pemberantasan Tipikor) majelis hakim menilai tidak terbukti,” imbuhnya.

Sebelumnya, terdakwa Ari Kusumawati yang menjabat sebagai Direktur PT Kya Graha Tulungagung diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan empat paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018. Yakni paket pekerjaan pelebaran jalan ruas jalan Jeli – Picisan, ruas jalan Tenggong – Purwodadi, ruas jalan Sendang –Penampean dan ruas jalan BoyolanguCampurdarat. [wed.dre]

Pantarlih Datangi Rumah Bupati Madiun

Kabupaten Madiun, Bhirawa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) mendatangi rumah Bupati Madiun H. Ahmad Dawami di Desa Sumberejo, Kecamatan/Kab Madiun untuk Pencocokan dan Penelitian (coklit) data pemilih jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Bupati Madiun yang lekat disapa Kaji Mbing mengatakan coklit merupakan bagian dari tahapan Pemilu 2024, sehingga semua masyarakat khususnya wajib pilih untuk bisa menyukseskannya.

“Kita selaku warga masyarakat memang ini kita memiliki hak untuk memilih, maka digunakan Coklit ini biar tidak ada kesalahan. Seluruh pemilih akan melalui tahapan ini,” ujar Bupati Madiun usai dilakukan Coklit, Sabtu (25/2).

Petugas Pantarlih datang dengan didampingi oleh unsur KPU dan Bawaslu Kabupaten Madiun. Petugas Pantarlih turut mendata Ketua TP PKK Kabupaten Madiun Hj. Pentalianawati Ahmad Dawami dalam kesempatan tersebut.

Dua Tahun Memimpin Situbondo, Bupati dan Wabup Salurkan

Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan dan Anak Yatim

Minggu kemarin (26/2) Bupati Karna

Suswandi dan Wakil Bupati Ny Khairani, genap memimpin Kabupaten Situbondo dua tahun lamanya.

Peringatan bersejarah tersebut di peringati di pendopo Kabupaten Situbondo, dengan dihadiri Sekda, jajaran Forkopimda serta para habaib, kiai, tokoh agama, pimpinan pondok pesantren serta seluruh pimpinan OPD, Kabag dan Camat se-Kabupaten Situbondo.

Menurut Bupati Karna Suswandi, selama dua tahun memimpin Kabupaten Situbondo, sudah banyak yang suda ia lakukan bersama Wabup Nyai Khairani. Diantaranya, sebut Bupati Karna, bantuan untuk guru ngaji.

Khusus hari ini (kemarin) Bupati sudarno/bhirawa

Karna mengaku menyerahkan bantuan lembaga keagamaan, dengan harapan kedepan ada peningkatan kualitas SDM masyarakat yang ada di Kabupaten Situbondo.

“Ini sekaligus untuk memotivasi dan memaksimalkan, kinerja lembaga pendidikan keagamaan sehingga kedepan mampu memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan SDM di Kabupaten Situbondo,” aku mantan Kadis PUPR Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Lumajang itu.

Selama ini, aku Bupati Karna, dalam refleksi dua tahun kepemimpinan di Kabupaten Situbondo sudah banyak yang dilakukan dalam rangka mendorong pelaksanaan lembaga pendidikan keagamaan.

Usai dicocokkan datanya, petugas Pantarlih juga menempelkan stiker dengan disaksikan Bupati Madiun, KPU Kabupaten Madiun, dan Bawaslu Kabupaten Madiun.

Kaji Mbing mengatakan, salah satu tahapan Pemilu 2024 ini sendiri sudah dimulai sejak 12 Februari 2023 dan akan berakhir pada 14 Maret 2023.

Dia pun berharap seluruh masyarakat bisa menyukseskannya Pemilu 2024 dan semua wajib pilih yang telah didata dengan benar agar bisa menggunakan hak pilihnya nanti pada saat pemilihan.

“Saya harap semuanya untuk menyukseskan kegiatan Coklit ini sehingga Coklit bisa berjalan sesuai schedule yang sudah ditetapkan tanggal 12 Februari sampai 14 Maret,” jelasnya.

Dirinya berpesan kepada petugas Pantarlih agar nantinya dalam menjalankan tugasnya di lapangan dapat mencari momentum waktu dan suasana tepat.

“Saya pikir kalau di wilayah Madiun masyarakatnya akan welcome juga, tergantung nanti petugas Pantarlih cari waktu yang tepat, cari suasana yang tepat juga, supaya nantinya sesuai schedulenya,” pungkas Bupati Madiun. Sementara itu, Nur Wachid Nasrullah Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Kabupaten Madiun mengatakan petugas pantarlih bertugas mencatat data pemilih yang memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data pemilih. Kemudian, memperbaiki data pemilih bila terdapat kekeliruan, serta mencatat keterangan pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas. [dar.dre] sawawi/bhirawa

Bupati Karna Suswandi bersama Wakil Bupati saat menyerahkan bantuan kepada anak yatim di pendopo Minggu.

Misalnya saja, sebut Bupati Karna, bantuan guru ngaji sudah di tunaikan sesuai dengan janji politik serta bantuan untuk Madrasah Diniyah yang sudah disampaikan setelah Bupati resmi dilantik. “Termasuk bantuan untuk ponpes dan tempat ibadah insyaallah mulai tahun ini akan kita tunaikan,” tegas mantan PLT Bupati Bondowoso itu. Khusus prioritas kinerja tahun 2023 ini, lanjut Bupati Karna, selain memprioritaskan bantuan khusus keagamaan, ia juga akan memprioritaskan pengoperasian Pelabuhan JangkarLembar NTB. Ini sangat penting, imbuh Bupati Karna, karena koneksitas kedua pelabuhan tersebut akan menjadi daya ungkit perekonomian di Kabupaten Situbondo.

Perlu diketahui, aku Bupati Karna, bantuan kali ini bukan berarti Pemkab Situbondo memiliki kelebihan anggaran. Justeru sebaliknya anggaran paling besar Pemkab Situbondo itu ada di tahun 2019 lalu yang melebihi angka Rp2 triliun. ‘’Sedangkan mulai tahun 20202021, angka anggaran terus menurun karena ada pandemi Covid-19. Hingga sampai sekarang anggaran Pemkab Situbondo masih terus menurun hingga berada di kisaran Rp1,9 triliun,” beber Bupati Karna. Tahun ini, meski jumlah bantuan tidak banyak masih ada Bupati dan Wabup yang memberikan perhatian kepada pondok pesantren di Situbondo. Dibanding tahun 2019 meski anggaran besar tetapi tidak ada yang memperhatikan keberadaan pondok pesantren. Meski nilai nya tidak besar, ujar Bupati Karna lagi, ini yang bisa di lakukan bersama Wabup untuk mendorong kemajuan pondok pesantren dengan anggaran terbatas. “Ya untuk anggaran tahun 2022, kami dikasih gelondongan. Yang jelas keuangan fiskal terbatas dan kami bersama Wabup masih memikirkan pondok pesantren. Ini keikhlasan dari kami untuk memotivasi agar lembaga pendidikan keagamaan bisa meningkatkan SDM masyarakat Situbondo. Mohon ini diterima meski nilai bantuannya tidak seberapa,” pungkas Bupati Karna. [ awi.adv ]

Bupati Jombang Buka Sosialisasi Mekanisme Penyaluran BLT Desa 2023

Penyaluran

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Jombang, Sumrambah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemkab Jombang, para camat, dan kepala desa. Kegiatan ini juga menjadi momentum penganugerahan Lencana Desa Mandiri. Bupati Mundjidah Wahab didampingi Wabup Sumrambah dan Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Sholahuddin HS menyerahkan piagam penghargaan desa dengan status mandiri tahun 2022 dari Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal Dan Transmigrasi Rl. Lencana Desa Mandiri diberikan kepada 47 desa atas komitmen dan kerja kerasnya dalam mewujudkan Desa Mandiri. Secara simbolis, Bupati Mundjidah Wahab juga menyalurkan DD, ADD, PDRD dan BKK Sarpras Desa 2023 Kepala Desa Klitih, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang. Sementara, penerima simbolis BKK Sarpras 2023 kepada Kepala Desa Perak, Kecamatan Perak, Desa Darurejo, Kecamatan Plandaan, Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Desa Pulosari, Kecamatan

Bareng, Desa Made, Kecamatan Kudu, dan Kepala Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang saya menyampaikan apresiasi setinggitingginya atas terselenggaranya Sosialisasi

Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa Tahun

2023 sekaligus Launching Penyaluran DD, ADD. PDRD Dan BKK Sarpras Desa Tahun 2023,” papar Bupati Jombang. Bupati Jombang menyampaikan bahwa, BLT Desa Tahun 2023 difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini dialokasikan minimal 10 persen dan maksimal 25 persen dari total pagu Dana Desa setiap desa dengan alokasi pendanaan adalah Rp300.000,- per KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Sedangkan untuk Dana Desa tahun 2022 sebesar

Rp293,111,955,000 dan tahun 2023 sebesar Rp307,473,648,000 atau naik sebesar Rp14.361.693.000,“Dana Desa ini saya harapkan digunakan sebaik-baiknya agar bantuan ini bisa bermanfaat bagi warga,” tutur Bupati Mundjidah Wahab.

Untuk ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan keadaan darurat desa. Pada tahun 2023 ini juga terdapat Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Sarpras Desa Tahun 2023 yang akan diterima ke 182 desa dan 309 kegiatan, dengan bentuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasara desa (gedung/kantor desa, jalan/jembatan desa, fasilitas umum milik desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa). “Saya mengimbau kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk selalu melakukan pemantauan perkembangan tahapan yang dilaksanakan pemerintah desa, mengingat regulasi yang terus bergerak dinamis serta membantu merumuskan draf dan formulir yang menjadi kewajiban desa agar memperoleh kemudahan,” beber Bupati Mundjidah Wahab. [ rif.adv ]