Pj Wali Kota Batu Ingatkan Warga dan Pelaku Wisata Kurangi Sampah Plastik

Kota Batu, Bhirawa

Sampah plastik merupakan jenis sampah yang paling lama terurai. Menyambut World Enviromental Day atau Hari

Lingkungan Hidup se-Dunia yang diperingati setiap tanggal

5 Juni, Pj Wali Kota Batu, Aries

Agung Paewai mengingatkan kepada warganya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan.

Dan yang paling urgent saat ini mengajak masyarakat untuk mencegah munculnya sampah plastik dengan mengurangi penggunaan bahan yang terbuat dari plastik.

Aries mengatakan pada peringatan

Hari Lingkungan Hidup se-Dunia tahun ini mengusung tema besar ‘Beat Plastic Sollution’. Artinya, kita berupaya bersama untuk mengurangi dan menghindari penggunaan bahan plastik yang bisa menimbulkan sampah plastik demi menyelamatkan lingkungan.

“Dengan membuang pada tempatnya, maka warga dan wisatawan meringankan pekerjaan pemerintah agar bisa segera ditangani sesuai dengan kriteria sampah dengan daur ulang maupun dimusnahkan,” ujar Aries, Senin (5/6). Untuk memiminalisir sampah plastik, Pj Walikota menghimbau agar warga selalu membuang sampah pada tempat sampah yang telah disiapkan. Tak hanya itu, ia juga mengajak semua warga, wisatawan, dan juga pengelola restoran, hotel, serta destinasi wisata untuk bergerak mengurangi sampah plastik.

Kilas Birokrasi

Dirut RSUD Dr Soewandhie Berikan

Penjelasan Terkait Pasien Meninggal

Surabaya, Bhirawa

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soewandhie Kota

Surabaya memberikan penjelasan mengenai kesalahpahaman informasi dengan keluarga pasien Asiasih (52) asal Tanah Merah Kelurahan Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran Surabaya.

Sebab, RSUD Dr. Soewandhie telah menyarankan pihak keluarga untuk dirujuk di rumah sakit lain karena ruang rawat inap telah penuh, namun pihak keluarga menolak.

Direktur Utama RSUD Dr. Soewandhie Surabaya, dr Billy Daniel Messakh mengatakan, bahwa keluarga pasien dua kali menolak dirujuk dengan membuat pernyataan tertulis.

Pertama, penolakan dilakukan pihak keluarga pada 27 Mei 2023 pukul 23.40 WIB, penolakan dirujuk saat di IGD (Instalasi Gawat Darurat).

Serta, penolakan kedua dilakukan pihak keluarga pada 30 Mei 2023 pukul 16.01 WIB, saat hendak masuk ICU (Intensive Care Unit).

“Pada 27 Mei 2023, pukul 23.40 WIB, pasien datang ke IGD dengan diantar oleh keluarga. Yakni, dengan keluhan lemas pada kedua kaki, sulit berjalan, sesak nafas, batuk, dan pusing. RSUD Dr. Soewandhie kemudian menjelaskan bahwa kamar rawat inap penuh, pasien ditawarkan untuk dirujuk ke rumah sakit lain, tetapi keluarga menolak dan menghendaki untuk menunggu di ruang IGD, hingga tersedianya ruangan rawat inap,” kata dr Billy, Sabtu (3/5/2023).

Meski demikian, RSUD Dr. Soewandhi tetap memberikan pelayanan dan penanganan medis kepada pasien selama berada di ruang IGD, seperti melakukan rekam jantung dan melakukan pemeriksaan laboratorium, serta melakukan tindakan medis lainnya. Pada 29 Mei 2023, perawat dan transporter mengantarkan pasien untuk dipindahkan ke ruangan rawat inap.

“Saat di ruangan rawat inap, kondisi menurun dan memerlukan ICU, kita tawarkan ke ICU dan memerlukan persetujuan masuk ICU. Dia (pasien) menolak, karena menolak artinya kita tidak bisa memasukkan dia ke (daftar) inden ICU,” jelasnya. Lebih lanjut, dr Billy menjelaskan, pada 31 Mei 2023 pagi, pasien dan keluarga akhirnya setuju untuk masuk ruang ICU. “Saat itu ICU penuh, maka baru masuk list inden ICU tanggal 31 pagi. Di pagi itu, dia masuk nomor 4, siangnya sudah masuk nomor 1, karena ketiga nomor lainnya sudah pindah ruangan. Setelah dapat inden dan ICU tengah disiapkan, tetapi kondisi pasien semakin memburuk dan dinyatakan meninggal dunia. Kondisi pasien menurun saat sudah berada di ruangan rawat inap, bukan saat di IGD,” pungkasnya. [int.dre]

Hal ini bisa dilakukan dengan tidak menggunakan kantong plastik termasuk alat ataupun wadah yang berbahan plastik. Dengan demikian maka aktivi- tas keseharian warga di Kota Wisata Batu menjadi ramah pada lingkungan. Barang-barang yang terbuat dari plastik baru dapat terurai di tanah dalam kurun waktu ratusan tahun hingga ribuan tahun lamanya. Jika kantong plastik akan terurai 10 hingga 100 tahun, maka alat dari termasuk botol plastik dapat terurai di alam sekitar 450 tahun. Jika produksi sampah per hari banyak bahan plastik di dalamnya, maka tanah memiliki potensi besar akan tertutup sampah plastik yang tidak terurai.

Aries mengaku berterimakasih kepada seluruh warga Kota Batu dan organisasi masyarakat yang juga ikut bergerak dalam program ramah lingkungan. Gerakan ini akan selalu mendapatkan dukungan Forkopimda bersama lingkungan sekitar.

“Di Kota Batu ini saya melihat gotong royong masyarakat dalam menjaga lingkungan sangat baik, mulai dari bersih-bersih lingkungannya bahkan ketika ada bencana warga sekitar bahkan dari desa lain ikut terlibat, ini yang harus kita rawat dan jaga,” pesan Aries. Ia juga menekankan tentang pelaksanaan pengumpulan dan pengambilan sampah yang sudah ditentukan waktunya. Pengumpulan dilaksanakan pukul 18.00 - 24.00 WIB. sedangkan pengambilan sampah pukul 24.00 - 06.00 WIB. Dan pengelolaan sampah di Kota Wisata Batu sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. “Semua kita lakukan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan keindahan serta kerapian Kota Batu sebagai Kota Wisata. Alhamdulillah semua sudah berjalan sesuai tahapan dari program yang sudah dimulai sejak saya menjabat sebagai Pj Wali Kota Batu,” tandas Aries.n [nas.dre]

Cegah Kekerasan dan Pekerja Anak, Pemkot Jejaring dengan Tokoh Masyarakat

Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) terus berkomitmen untuk mencegah kekerasan dan pekerja anak.

Hal tersebut dilakukan DP3APPKB Surabaya salah satunya melalui sosialisasi yang melibatkan relawan/ tokoh masyarakat /jejaring /lembaga pemerhati perempuan dan anak maupun elemen masyarakat lainnya.

Kepala DP3A-PPKB Kota Surabaya, Ida Widayati memaparkan sejumlah upaya yang dilakukan untuk mencegah kekerasan dan pekerja terhadap anak tersebut. Pertama adalah melalui penyelenggaraan Kegiatan Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KAS RPA) untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara optimal.

“Kegiatan ini sebagai bentuk upaya pemkot dalam mendukung terciptanya lingkungan yang edukatif, aman, nyaman, ramah, sehat, kreatif dan lit- erat bagi proses tumbuh kembang anak,” kata Ida Widayati, Senin (5/6).

Selain itu, Ida menyebut, bahwa pembinaan, pelibatan serta fasilitasi Forum Anak Surabaya dalam berbagai kegiatan juga dilakukan. Di antaranya, melalui pembinaan sebagai pelopor dan pelapor, psikolog cilik, hingga pelibatan forum anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Partisipasi forum anak juga mendorong partisipasi anak dalam pembangunan dan juga sebagai jembatan komunikasi dengan pemerintah,” ujar dia.

Sejumlah terobosan lain juga dilakukan DP3A-PPKB Surabaya dalam up- aya mencegah kekerasan dan pekerja anak. Seperti di antaranya melalui pelatihan konvensi hak anak bagi satuan pendidikan, satuan kesehatan hingga unsur Perangkat Daerah (PD). “Selain itu juga dilakukan pelatihan kader bina keluarga balita dengan sasaran orang tua yang memiliki balita,” ungkapnya. Di samping itu, Ida menjabarkan, bahwa DP3A-PPKB Surabaya juga memiliki program bertajuk sosialisasi dinamika remaja. Kegiatan sosialisasi ini sebagai bentuk deteksi dini permasalahan dan potensi terhadap siswa-siswi di tingkat SD dan SMP, MI sederajat. “Sosialisasi dinamika remaja melibatkan akademisi, psikolog, Aparat Penegak Hukum (APH) hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),” paparnya. Tak hanya melakukan sosialisasi dinamika remaja di lingkungan sekolah. Ida menyebut, jika Pemkot Surabaya juga memiliki program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Goes To School. Dimana program ini bertujuan untuk mempromosikan sekaligus memberikan edukasi kepada siswa mengenai Puspaga.[iib.dre]

Komisi D dan Baznas Kota Surabaya Bahas Raperda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

DPRD Surabaya, Bhirawa

DPRD Kota Surabaya terus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan Raperda tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Surabaya.

Senin (5/6/2023) Pansus Raperda ini dari Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Baznas Kota Surabaya.

Ketua Pansus Raperda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Surabaya Akmarawita Kadir menjelaskan, tim pansus sengaja mengundang Baznas untuk menyelaraskan dengan program pemerintah kota tentang penanggulangan kemiskinan.

“Dari penjelasan Baznas tadi tern- yata memang banyak program-program yang searah dengan visi misinya pemerintah kota,” jelasnya usai RDP di Kantor DPRD Kota Surabaya. Menurutnya, informasi dari Baznas sangat dibutuhkan dalam mendukung raperda ini. Tujuannya adalah agar nantinya berbagai program baik dari Pemerintah Kota Surabaya maupun Baznas dapat disinergikan. Dengan demikian, tidak akan ada lagi tumpang tindih dalam pemberian bantuan sehinga lebih tepat sasaran. Akma mencontohkan seperti adanya program bedah rumah, pembuatan jamban, pemberian bantuan seperti kursi roda dan kaki palsu un- tuk disabilitas, hingga pelunasan biaya sekolah untuk pengambilan ijazah akan dapat tertangani dengan baik jika terdapat sinergi yang baik antara Pemkot dan Baznas.

Lebih jauh, Akmarawita juga mengungkapkan, dengan adanya Raperda ini, nantinya akan ada sinkronisasi baik dari dinas-dinas terkait di Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini bertujuan agar program-program yang akan dijalankan akan menjadi lebih tepat sasaran.

“Jadi nanti satu pintu karena dia link ke setiap dinas jadi lebih mudah lagi, dan tidak ada lagi yang salah sasaran,” tuturnya. Saat ini Raperda yang ada telah memuat sekitar 30-40 pasal. Akma mentargetkan, Raperda ini akan mampu terselesaikan oleh tim Pansus akhir bulan Juni ini. Dengan adanya Raperda ini diharapkan Kota Surabaya akan zero miskin ekstrem. Selain itu, dalam raperda ini juga akan dibahas tentang bagaimana skema untuk mengangkat masyarakat Surabaya lepas dari garis kemiskinan. Untuk itu, pertemuan selanjutnya, Pansus akan mengundang bagian hukum dan dinas terkait untuk mematangkan pasal demi pasal yang ada dalam Raperda tersebut. Ia berharap dengan adanya Raperda ini mampu mensejahterakan warga Surabaya kedepan.[dre ]

Tujuh Pejabat Dikukuhkan Sebagai Warga Kehormatan Suku Tengger

Probolinggo, Bhirawa

Masyarakat Suku Tengger di kawasan Gunung Bromo melakukan resepsi Hari Raya Yadnya Kasada 1945 Saka sebelum ritual larung sesaji, Minggu (4/6) malam di Pendopo Agung Desa Ngadisari

Kecamatan Sukapura.

Resepsi Yadnya Kasada tahun

Saka 1945 ini dihadiri oleh Wakil

Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko beserta Ketua TP.

PKK Kabupaten Probolinggo Hj.

Nunung Timbul Prihanjoko, Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda)

Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Probolinggo Rita Erik Ugas Irwanto serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Dikesempatan ini, terdapat 7 (tujuh) pejabat pemerintah yang dikukuhkan sebagai warga kehormatan Suku Tengger dipertengahan acara malam resepsi Yadnya Kasada. Diantaranya

Komandan Kodim 0820 Probolinggo Letkol Arm. Heri Budiasto dan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan bapak I Made Yuliada.

Selanjutnya Sekda Kabupaten

Probolinggo Ugas Irwanto, Ketua

DWP Kabupaten Probolinggo Rita

Erik Ugas Irwanto, Direktur Rumah

Swadaya Kementerian PUPR K. M.

Arsyad, Kepala Balai Besar TN BTS

C. Hendro Widjanarko dan Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten

Probolinggo Wida Rihadyan Adji.

Wakil Bupati Probolinggo Drs.

HA. Timbul Prihanjoko menjelaskan perayaan Yadnya Kasada ini menjadi bukti kerukukan hidup bagi umat beragama. Bahkan dipercaya menjadi pilar harmonisasi kehidupan masyarakat. Selain itu, juga menjadi modal semangat untuk membangun dan mensejahterakan seluruh kehidupan masyarakat Tengger. “Saya mengucapkan selamat kepada para tokoh yang telah dikukuhkan sebagai warga kehormatan dan sesepuh suku Tengger. Pelaksanaan pengukuhan warga kehormatan ini merupakan adat budaya dan tradisi yang selalu dilakukan oleh Romo Dukun Pandhita atau dukun yang dituakan dalam perayaan Hari Raya Yadnya,” katanya.

“Para tokoh dari kalangan pejabat pemerintah yang dikukuhkan ini diharapkan dapat memajukan budaya masyarakat Tengger serta dapat melestarikan adat dan budaya maupun tradisi-tradisi yang kerap dilakukan oleh masyarakat suku Tengger Bromo,” tandasnya.

Sementara Sesepuh Tengger Supoyo menambahkan tentang kegiatan perayaan Yadnya Kasada ini merupakan perayaan hari raya setelah pandemi yang telah dirayakan dengan meriah dan semarak oleh warga Tengger, khusuwnya di wilayah Kecamatan Sukapura.

Bentuk semaraknya Yadnya Kasada diwujudkan dengan kegiatan pendukung lainnya, salah satunya kegiatan lomba pasang udeng dan pasang jarik untuk pelajar.

“Oleh karena itu dengan perayaan ini, saya mewakili sesepuh Tengger mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Probolinggo serta jajaran eksekutif dan legislatif yang selama ini selalu berupaya sekuat tenaga memberikan perhatian dan mendukung penuh pada perayaan Yadnya Kasada tepat pada bulan Kasada ke-12 menurut kalender Tengger dan tepat pada hari 14-15 di bulan purnama,” ujarnya. Usai resepsi perayaan Yadnya Kasada pada malam hari, warga masyarakat Tengger lanjut dengan melakukan ritual upacara pembacaan mantra pasca sembahyan yang berisi puji-pujian terhadap Tuhan dan permohonan agar diberikan kehidupan yang damai di Pura Luhur Poten atau Sanggar Agung Poten yang berada di kaki Gunung Bromo. Dilanjutkan dengan ritual larung sesaji di bibir kawah Gunung Bromo pada dini hari dengan membawa hasil pertanian dan peternakan. Selama perayaan Yadnya Kasada, akses pengunjung kawasan wisata Gunung Bromo dibatasi selama 3 (tiga) hari mulai Sabtu (3/6) pukul 18.00 WIB wiwit agus pribadi/bhirawa hingga Senin (5/6) pukul 18.00 WIB. Dengan adanya pembatasan ini, maka pengunjung wisata Gunung Bromo tidak bisa turun ke lautan pasir atau naik ke bibir kawah Gunung Bromo. Meskipun demikian, wisatawan dari Kabupaten Probolinggo masih bisa menikmati keindahan Gunung Bromo maupun prosesi Yadnya Kasada dari atas Cemorola- wang maupun Seruni Point. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Probolinggo Bambang Suprapto mengatakan pembatasan akses bagi pengunjung wisata Gunung Bromo ini dilakukan dengan alasan supaya pelaksanaan ritual Yadnya Kasada bagi warga Tengger berjalan dengan khidmat. [wap.dre]

Tujuh pejabat dikukuhkan sebagai warga kehormatan suku Tengger.

Pemkab dan DPRD Bahas Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022

Lamongan, bhirawa alimun hakim/bhirawa

Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama DPRD mulai bahas peraturan daerah (Perda) atas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022. Pembahasan perda tersebut dilaksanakan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut serta rekomendasi yang diberikan meliputi optimalisasi rencana aksi, pelaksaan talent pool, penguatan monitoring, penguatan kualitas reformasi hukum, dan lainnya.

Pembahasan perda dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali berturut-turut.

Kilas

PAW DPRD Sumenep Resmi Dilantik

Sumenep, Bhirawa

Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, KH. Abdul Hamid Ali Munir resmi melantik Mohammad Imran sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Sumenep dari Partai Amanat Nasional (PAN), dengan sisa masa jabatan 2019-2024. Pengambilan sumpah itu dilakukan melalui rapat paripurna dewan di ruang paripurna DPRD setempat.

Pelantikan dan pengucapan sumpah PAW Anggota DPRD Sumenep itu dihadiri Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, beserta Forkopimda, anggota dewan dan pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Sumenep.

Adapun PAW Anggota DPRD Sumenep dari PAN yang dilantik atas nama Moh. Imran menggantikan Almarhum Agus Rahman Budiharto. “Hari ini dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah anggota dewan dari PAN,” kata KH. Abd. Hamid Ali Munir, Senin (5/6).

Ia menyampaikan, pelantikan PAW Anggota DPRD Sumenep itu, sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, nomor 171.435/454/011.2/2023 tentang peresmian pengangkatan PAW anggota DPRD Sumenep. Surat Keputusan (SK) itu dibacakan oleh Sekretaris DPRD Sumenep, Fajar Rahman.

“Pelantikan ini sesuai SK Gubernur Jatim. Setelah pelantikan, yang bersangkutan sudah sah menjadi anggota dewan dan bisa bergabung dengan anggota yang lain dalam kegiatan kedewanan,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, mengucapkan selamat bertugas kepada Moh. Imran sebagai PAW Anggota DPRD setempat. [sul.dre]

Dewan Ajukan Perda Pengentasan Kemiskinan

DPRD Surabaya, Bhirawa

DPRD Kota Surabaya mengajukan Peraturan Daerah (Perda)

Inisiatif, di antaranya tentang Pengentasan Kemiskinan di Surabaya. Perda yang akan menangani soal kemiskinan ini akan dibahas di Komisi D DPRD Surabaya.

Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Perda Inisiatif tentang Pengentasan Kemiskinan, Juliana Evawati mengatakan, salah satu wujud dari perda inisiatif itu adalah pembentukan Tim Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan (TPPK).

Menurut Jeje, panggilan Juliana Evawati, TPPK ini menjadi wujud kolaborasi dan hasil gagasan antara Pemkot dengan DPRD Surabaya dalam mengikis angka kemiskinan di Surabaya.

Karena itu, melalui TPPK tersebut diharapkan tidak ada lagi masyarakat Surabaya yang seharusnya dibantu, namun tak mendapatkan intervensi dari Pemkot Surabaya.

“Karena sampai sekarang ini masih ada laporan yang masuk ke saya. Dari masyarakat yang seharusnya dibantu atau diintervensi malah tidak terbantu,” jelas dia.

Lebih jauh, Sekretaris DPD PAN Surabaya ini menjelaskan, dari perda inisiatif tersebut, warga lanjut usia (lansia) yang tinggal sendiri dan ber-KTP Surabaya wajib dibantu permakanan. Dengan catatan, warga senior atau lansia itu tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan.

Jeje menilai, tak sedikit warga lansia di Surabaya yang hidup sebatang kara namun tidak mendapatkan intervensi dari Pemkot Surabaya.

Karena itu, Jeje optimistis, jika DPRD Surabaya berjalan beriringan dengan Pemkot Surabaya, angka kemiskinan bisa turun. Berdasarkan data saat ini, angka kemiskinan di Surabaya mencapai 420 ribu sekian. Angka itu dibagi menjadi dua. Masyarakat miskin ekstrem 50 persen dan masyarakat yang masuk pra-miskin 50 persen. [dre]

Selain itu juga dijadikan sebagai pilar akuntabilitas laporan keuangan tahun anggaran 2022 di Kabupaten Lamongan. Menjadi kegiatan rutin, laporan pertanggungjawaban APBD dijadikan sebagai media informasi kepada seluruh lapisan masyarakat terhadap kinerja keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dituturkan oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi penyampaian nota keuangan rancangan peraturan daerah pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja juga mewujudkan kinerja pelaksana pengelola siklus keuangan daerah. “Laporan ini merupakan perwujudan dari kinerja atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemkab Lamongan,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes dalam rapat paripur- na penyampaian pengantar nota keuangan raperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022, Senin (5/6) di ruang rapat DPRD Kabupaten Lamongan. Secara rinci, Pak Yes menyampaikan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2022 yang memuat pendapatan daerah sebesar 2 triliun 933 miliar atau 95,76%, pendapatan asli terealisasi sebesar 507 miliar atau 97,06%.

Lalu pada belanja daerah terealisasi sebesar 94,29%, dari tingkat realisasi tersebut secara terinci berasal dari seluruh komponennya yang meliputi belanja operasi, belanja modal belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Pada surplus atau defisit dari target defisit yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2022 diperoleh realisasi defisit sebesar 254 miliar yangmana ditujukan untuk mempercepat pembangunan infras- truktur yang ada di Lamongan dan pada pembiayaan daerah terealisasi sebesar 99,74%.

Pada pungkasannya, Pak Yes mengucapkan terimakasih atas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan APBD sehingga kegiatan APBD terkawal dengan baik dan menghasilkan ragam penghargaan seperti opini WTP tujuh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan predikat terbaik implementasi pencegahan korupsi se Jawa Timur sebanyak lima tahun berturut-turut dari Komisi Pemeriksaan Keuangan (KPK). Penghargaan ini didasarkan akan rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) yang merupakan program KPK dalam memberikan supervisi untuk pencegahan korupsi dari Pemerintah Pusat ke Daerah. [aha.dre]