Dandim 0817 Gresik Berharap Pendekar PSHT Selalu Menjaga Ketertiban

Gresik, Bhirawa

Komandan Kodim 0817 Gresik Letko Inf

Ahmad Saleh Rahanar mewanti-wanti ratusan warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) agar senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan di tengah lingkungan masyarakat. Sehingga marwah dan nama baik organisasi tetap terjaga, serta selalu mengingat setiap ajaran pelatih dan pengurus PSHT Cabang Gresik.

Pernyataan tersebut disampaikan Letko Inf

Ahmad Saleh Rahanar dalam kegiatan Wawasan

Kebangsaan (Wasbang) dan Bela Negara serta

Bakti Sosial (Baksos) yang diikuti sekitar 800 warga PSHT se-Kabupaten Gresik. Acara berlangsung di Makodim 0817 Jalan RA. Kartini, Kecamatan Kebomas, Gresik, Minggu (4/6).

“Mengimbau kepada adek-adek semua agar menjaga nama baik kalian dengan selalu ingat kepada Tuhan Yang maha Esa, jaga keluargamu dengan selalu mengingat kedua orang tua dan jaga organisasi dengan selalu mengingat ajaran ajaran pelatih dan pengurus PSHT Cabang Gresik,” ucap Letko Inf

Ahmad Saleh Rahanar.

Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)

Gresik itu menjelaskan bahwa menumbuhkan rasa persaudaraan terhadap sesama maupun dengan siapapun merupakan salah satu bentuk implementasi bela negara untuk memajukan kedaulatan NKRI. Sekaligus dapat mencegah terjadinya gesekan dan menjaga situasi tetap kondusif.

“Saya juga berharap PSHT Cabang Gresik sama-sama menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Gresik, serta saling mengingatkan ke sesama saudara PSHT untuk tidak saling bergesekan di jalanan maupun lingkungan umum,” terangnya. [eri.gat]

Inflasi Bulanan Jatim, Sebesar 0,18 Persen

Pemprov, Bhirawa

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat pada Mei 2023 Jatim mengalami inflasi bulanan sebesar 0,18 persen yang salah satunya disumbang oleh kenaikan sejumlah bahan pangan terutama daging ayam ras dan telur ayam ras.

Hal itu disampaikan Fungsional Statistik Ahli Madya BPS Jatim, Umar Sjaifudin. Ia juga mengatakan, secara year to date (Mei 2023 terhadap Desember 2022), Jatim sudah mengalami inflasi sebesar 1,35 persen, dan secara tahunan (Mei 2023 terhadap Mei 2022) Jatim mengalami inflasi 5,02 persen.

Jika dilihat, lanjut Umar, seluruh kota di Jatim menghitung indeks harga konsumen, semuanya mengalami inflasi pada Mei lalu, dan inflasi tertinggi terjadi di Sumenep 0,66 persen,

Kabel Travo PLN

Di Sokobanah

Hilang Diduga Dicuri Maling

Sampang, Bhirawa

Marak terjadi Pencurian kabel listrik milik PT. Perusahaan

Listrik Negara (PLN) Persero, di Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. Kejadian tersebut terjadi sekitar jam 3:00 yang mengakibatkan sejumlah aliran listrik ke rumah warga mati.

Karyawan PLN, Unit Layanan Pelanggan (ULP) Waru Yulianto menjelaskan, kejadian tersebut terjadi pada senin sekitar pukul 3.00 WIB. Saat itu petugas PLN mendapat keluhan dari masyarakat lantaran listrik tiba-tiba mati.

“Kabel itu kabel aktif, kemungkinan besar pelaku pencurian kabel itu merupakan pencuri yang paham akan kelistrikan, sehingga tidak terkena setrum,” terangnya, Senin (5/6).

Pantauan di llokasi, ada empat kabel yang Travo yang sudah terpotong. Kabel tersebut diduga diambil maling.

Salah satu warga setempat membenarkan kejadian tersebut, mereka merasa terdampak karena listrik seketika mati sehingga mereka merasa kesulitan karena gelap.

“Kabel itu dicuri saat malam hari paling mas, soalnya seketika listrik mati kami kesulitan dan gelap saat mau mengambil wudhu,”kata Durrasit salah satu warga sekitar.

Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak Polres Sampang. [lis.gat] dan terendah di Madiun 0,07 persen. Adapun sejumlah komoditas yang telah menyumbang inflasi Jatim pada Mei 2023 atau mengalami kenaikan harga pasar di antaranya yakni telur ayam mengalami peningkatan harga hingga 5,6 persen, disusul bawang merah naik 9,75 persen bawang putih 6,92 persen, rokok kretek filter 1 persen, daging ayam ras naik 1,12 persen, upah asisten rumah tangga 0,71 persen, anggur 6,76 persen, jus buah siap minum 1,51 persen, obat dengan resep 1,35 persen, dan bakso siap san- tap 1,60 persen. Sementara komoditas yang menyumbang deflasi atau yang mengalami penurunan harga pasar di antaranya cabai rawit turun -8,14 persen, susu cair kemasan -6,36 persen, beras -0,20 persen, melon -6,52 persen, cabai merah -5,34 persen, apel -2,88 persen, jeruk -2,07 persen, daging sapi -0,46 persen, daging sapi -0,46 persen, air kemasan 0,51 persen dan angkutan antar kota 1,92 persen. Umar menjelaskan, pada Mei 2023 memang terjadi fenomena kenaikan harga telur ayam ras yang disebabkan karena produksi yang menurun dan karena kenaikan harga pakan. Sedangkan kenaikan harga daginng ayam ras karena masih ada pengaruh Lebaran ditambah adanya kenaikan biaya produksi dari fak- tor harga pakan ternak.

“Sementara komoditas bawang merah dan bawang putih ini juga kenaikan harganya karena pengaruh kenaikan harga saat Lebaran mengingat stoknya menipis,” jelasnya. Untuk komoditas rokok kretek filter, lanjut Umar, terjadi kenaikan harga karena dampak kebijakan penetapan kenaikan tarif cukai rokok sebesar 10 persen, per 1 Januari 2023 yang berdampak gradual terhadap harga rokok.

“Kemudian, pasca Hari Raya Idulfitri itu juga banyak permintaan pada beberapa komoditas karena mulai banyak perayaan lainnya, dan sejak Mei juga curah hujan rendah terjadi di sebagian besar wilayah yang berpotensi menggangu produksi komoditas hortikultura,” katanya. [rac.gat]

Gedung Museum HAM Senilai Rp 8,2 Miliar Belum Bisa Dikunjungi Publik

Kota Batu, Bhirawa Museum HAM Omah Munir (MHM) telah rampung dibangun pada 2021 lalu. Gedung museum dibangun dengan anggaran Rp8,2 miliar itu masih belum beroperasi atau masih mangkrak.

Karena itu, Senin (5/6), Yayasan Museum HAM Omah Munir membuat somasi kepada Pemkot Batu agar museum HAM yang digadang akan menjadi ikon Kota Batu bisa segera beroperasi dan menerima kunjungan warga/ wisatawan. Sebenarnya pihak yayasan MHM bersama Pemkot Batu telah melakukan kesepakatan bersama (KSB) dan perjanjian kerja sama (PKS) perihal Museum Hak Asasi Manusia (HAM) Omah Munir. Kerja sama tersebut dilakukan pada 28 November 2022 lalu.

“Pembangunan fisik telah menghadirkan bangunan museum sesuai rancang bangun, tetapi pengembangan isi museum sampai sekarang tetap belum terlaksana. Bangunan museum yang telah jadi tetap belum dimanfaatkan sesuai dengan rencana,” ujar Suciwati, Ketua Yayasan MHM, Senin (5/6).

Ia menjelaskan bahwa pihaknya berkewajiban menyediakan tenaga ahli, menyusun rencana pengembangan museum, dan memberikan dukungan dalam pembelajaran HAM, dan promosi wisata pendidikan HAM. Sementara Pemkot Batu memiliki kewajiban menetapkan tenaga ahli dalam pengelolaan museum yang dibangun di atas lahan aset milik Pemkot Batu seluas 2.200 meter persegi di Kelurahan Sisir, Kota Batu ini. Selain itu pemkot juga berkewajiban melaksanakan pengelolaan museum, menetapkan rencana pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan eksibisi dan pembelajaran HAM.

Ternyata, bangunan Museum HAM yang telah jadi ini tak kunjung dimanfaatkan sesuai dengan rencana. “Alihalih mempercepat kerja sama pengembangan dan operasionalisasi gedung museum, Pemkot Batu justru melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya sebagai museum HAM,” jelas Suciwati Pihak yayasan sudah kerap kali menanyakan pengembangan museum serta mendesak Pemkot Batu melalui Dinas Pariwisata agar melaksanakan langkah-langkah pengembangan museum sesuai dengan rancang bangun museum. Karena itu, Yayasan MHM mendesak Pemkot Batu untuk segera memutuskan dan menjalankan agenda pengembangan museum sesuai MoU dan PKS secara transparan. “Kami juga meminta pemkot menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan itu kepada publik,” tandas Suciwati. [nas.gat]

Kades Krejengan Raih Penghargaan Paralegal Justice Award 2023

Prestasi membanggakan ditorehkan oleh Kepala Desa (Kades) Krejengan Kecamatan Krejengan Nurul Huda di tingkat nasional. Pasalnya ia menjadi salah satu Kades di Indonesia yang berhasil meraih penghargaan Paralegal Justice Award 2023 di Discovery Hotel Jakarta.

Kegiatan ini digelar oleh Badan

Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum & HAM) dan Mahkamah Agung (MA) bersama dengan Kementerian Dalam

Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia.

Penghargaan Paralegal Justice

Award 2023 ini ada 3 (tiga) kategori yang diberikan diantaranya

Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita, Non Litigation Peacemaker dan kedua-duanya. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri

Hukum dan HAM RI Yasonna H.

Laoly dan Kepala BPHN Widodo

Eka Cahyana.

“Penghargaan Paralegal Justice

Award 2023 ini diikuti oleh kepala desa dan lurah se-Indonesia. Ada tiga kategori yang diberikan me- liputi Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita, Non Litigation Peacemaker dan kedua-duanya. Kalau hanya menerima satu penghargaan itu tidak masuk di penerima Paralegal Justice Award 2023. Kebetulan saya menerima kedua-duanya,” kata Kepala Desa Krejengan Nurul Huda, Senin (5/6). Menurut Huda, titik penilaian untuk kategori Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita itu lebih kepada desa sadar hukum. Sementara Non Litigation Peacemaker lebih kepada peran dan kepedulian kepala desa sebagai pelopor untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. “Alhamdulillah kita dianggap mempunyai kemampuan untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu tentunya dari hasil tes wawancara maupun tes tulis, termasuk bukti-bukti yang pernah kita laku- kan baik video, data-data dan lain sebagainya,” jelasnya.

Atas dua penghargaan tersebut jelas Huda, pihaknya menerima PIN Lencana Non Litigation Peacemaker, medali Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita , Jubah Non Litigation Peacemaker, Piala dan Sertifikat Paralegal Justice Award 2023.

“Kebetulan juga yang mendapatkan penghargaan kategori Non Litigation Peacemaker sekaligus mendapatkan gelar non akademik Non Litigation Peacemaker (NL.P) yang bisa digunakan di belakang namanya dan baru pertama kalinya di Indonesia,” ujarnya.

Huda menyampaikan ucapan terima kasih dengan harapan penghargaan Paralegal Justice Award 2023 ini bisa menjadi penyemangat bagi pihaknya selaku kepala desa bersama dengan perangkat desa. Termasuk lembaga-lembaga yang ada di desa baik BPD, PKK, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

“Intinya bagaimana dengan program ini bisa lebih maksimal untuk menciptakan situasi kamtibmas yang ada di desa. Kita bisa mene- kan angka permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Endingnya kita berusaha bagaimana ketika ada persoalan di masyarakat kita tidak sampai masuk ke ranah hukum terutama se- cara perdata,” tegasnya. Lebih lanjut Huda mengharapkan paling tidak penghargaan ini menjadi penyemangat terutama bagi Pemerintah Desa Krejengan dan lembaga-lembaga yang ada baik tokoh masyarakat dan tokoh agama bersama dengan masyarakat untuk meningkatkan kemajuan dalam segala hal di Desa Krejengan terutama di bidang hukum, ekonomi, sosial dan budaya. [wap.gat]