SPM Capai 86,964, Kota Madiun Kategori Sangat Baik

Kota Madiun, Bhirawa

Masyarakat di Kota Madiun tampaknya sudah cukup puas dengan pelayanan Pemerintah Daerah setempat. Buktinya, nilai survei kepuasan masyarakat (SPM) untuk 2022 mencapai 86,964. Kepuasan masyarakat akan pelayanan pemerintah itu masuk kategori sangat baik.

‘’Untuk hasil survei kepuasan masyarakat terkait pelayanan Pemerintah Kota Madiun cukup tinggi ya. Mencapai 86,964. Ini masuk kategori sangat baik,’’ kata Subkoordinator Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda Kota Madiun, Nur Farida, Senin (5/6).

Nur Farida menyebut nilai tersebut didapat dari survei kepuasan masyarakat dengan menggandeng pihak ketiga. Untuk survei 2022 tersebut pekerjaan dimenangkan PT Kokek. Setidaknya, ada 70 instansi yang menjadi objek survei. Ini terdiri dari peringkat daerah,

Lintas Pelayanan

Warga Banjar Talelah Kecewa

Pelayanan Pustu Sering Tutup

Sampang, Bhirawa

Baru-baru ini Pelayanan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa

Banjar Talela, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang jadi keluhan warga setempat lantaran kerap tutup saat warga hendak berobat harus pulang lantaran tidak ada pelayanan alias tutup. Hal itu diungkapkan SB (Inisial) warga setempat mengatakan jika keluarganya kerap dibuat kesal lantaran setiap datang ke Pustu Banjar Talela sering tutup. Sehingga harus datang ke tempat lain yang lebih jauh. “Sering sih kita keluarga kita kesana, tapi sering tutup juga. Sehingga kami harus ke tempat lain yang jaraknya lebih jauh,” ungkapnya, Senin, (05/06).

Ia berharap akan ada pembenahan dalam pelayanan di Pustu setempat agar selalu ada petugas atau Bidan yang Standby, sehingga bila mana ada keperluan mendesak ada yang bisa kami temui. “Kami hanya berharap ada perubahan atau ada petugas yang Standby di sana, agar kami bisa datang sewaktuwaktu,” tutupnya.

Sementara untuk menanggapi hal itu Kepala Puskesmas Camplong belum bisa dikonfirmasi, beberapa kali awak media menghubungi melalui Viea Whatsaap,” pungkas dia.[lis.ca]

Tak Hanya Perlebar Saluran, Proyek Juga untuk Ducting dan Pedestrian

Kota Madiun, Bhirawa

Pembangunan fisik di Kota Madiun terus berjalan. Salah satunya, pekerjaan saluran di Jalan Mayjend Sungkono. Wali Kota Madiun, Maidi juga meninjau lokasi tersebut, pekan lalu. Orang nomor satu di Kota Pendekar itu memastikan proyek berjalan sesuai yang direncanakan. ‘’Proyek saluran lancar semuanya. Gorong-gorong kita lebarkan. Minimal orang bisa masuk,’’ kata Wali Kota.

Hal itu bukan tanpa alasan. Harapannya, aliran air bisa semakin lancar. Wali kota tak membantah adanya genangan karena saluran yang kelewat kecil. Karenanya, saluran di Kota Madiun dilebarkan secara bertahap. Tidak hanya untuk saluran. Tetapi juga difungsikan untuk manfaat lain. Seperti pedestrian. ‘’Di atasnya kita jadikan pedestrian tempat pejalan kaki. Juga kita lebarkan. Dari yang 1,5 meter kita lebarkan jadi tiga meter. Biar lebih aman dan nyaman,’’ jelasnya.

Namun, wali kota berharap masyarakat turut menjaga apa yang sudah dibangun sesuai dengan fungsinya. Seperti pedestrian tersebut yang digunakan untuk kepentingan umum. Jangan sampai digunakan untuk kepentingan pribadi. Untuk berjualan misalnya. Karenanya, Wali Kota berpesan untuk saling menjaga. ‘’Yang ketiga, juga kita fungsikan untuk ducting. Kita pasang pipa besar dalam saluran untuk jaringan kabel bawah,’’ tegasnya.

Wali Kota memang menginginkan Kota Madiun rapi dan indah. Instalasi kabel jalur atas memang sudah semakin semerawut. Hal itu tentu menganggu keindahan. Wali kota sengaja membangun saluran yang lebih besar untuk sekaligus jalur kabel tersebut.

Saat ini, lanjut Wali Kota, proses penataan kabel jalur bawah juga tengah berlangsung di beberapa titik. Bahkan, ada investor dari Jepang yang melaksanakan kegiatan tersebut. ‘’Kalau kota kita baik, manfaatnya juga untuk kita. Karenanya, semuanya saja saya minta untuk saling menjaga,’’ pinta Wali Kota.[dar.ca] kelurahan, dan juga perusahaan umum daerah. Survei tidak hanya dilakukan kepada petugas di instansi terkait.

Tetapi juga kepada masyarakat yang setidaknya pernah mendapatkan pelayanan di instansi tersebut.

‘’Dari 70 instansi itu juga keluar nilai untuk masing-masing OPD dengan nilai terendah di kisaran 84 dan tertinggi 91. Tak heran, kalau secara keseluruhan masuk kategori sangat baik,’’ jelasnya.

Pun, sembilan dari sepuluh OPD dengan nilai tertinggi me- miliki nilai di atas 90. Di antaranya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (91,410), Kelurahan Banjarejo (91,240), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (91,097), (selengkapnya bisa dilihat dalam infografis). Ida menyebut nilai kepuasan masyarakat itu juga terus mengalami peningkatan. Dia tunjuk bukti indek kepuasan masyarakat pada 2021 dengan capaian 86,456. Sedang, pada 2020 mencapai 85,501. ‘’Jadi semua prosesnya dilaksanakan pihak ketiga yang memang membidangi urusan survei. Kita paling hanya mendampingi atau mengantar ke instansi yang dituju,’’ jelasnya. Pertanyaan yang diajukan beragam. Di antaranya, persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tariff, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana. Dari sejumlah pertanyaan ini masyarakat Kota Madiun setidaknya sudah menunjukkan hasil puas dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Madiun. Farida menambahkan untuk survei kepuasan masyarakat 2023 dijadwal Mei nanti. Sedang, hasilnya biasanya di akhir tahun. Farida berharap kepuasan masyarakat terus meningkat. Hal itu membuktikan pelayanan di Kota Madiun juga terus meningkat. ‘’Untuk hasilnya juga kita laporkan ke Kemenpan RB. Jadi ini bukan sekedar survei lantas selesai,’’ungkapnya.[ dar.ca]

Satpol PP dan Timgab Gelar Patroli Cegah Aksi Balap Liar

Situbondo, Bhirawa Jajaran Polres Situbondo Polda Jatim bersama Satpol PP Kabupaten Situbondo menggelar patroli gabungan antisipasi gangguan kamtibmas dan penyakit masyarakat seperti prostitusi, peredaran miras dan balap liar, kemarin. Sasaran patroli adalah prostitusi Burnik Kelurahan Dawuhan dan jalan PB Sudirman wilayah Karangasem, Jalan WR Supratman dan wilayah dalam Kota Situbondo. Saat melakukan patroli, anggota mendapati sejumlah pemuda yang asyik nongkrong di pinggiran jalan dan warung. Mengetahui pemandangan tersebut kendaraan patroli kemudian berhenti mengamankan para remaja “Kala itu mereka yang sedang menikmati malam mingguan,” ujar Kapolres Dwi. Selanjutnya imbuh Kapolres Dwi, tim gabungan turun dari kendaraan patroli, petugas gabungan kemudian meminta pemuda yang asyik berkumpul untuk membatasi waktu saat nongkrong. Tidak hanya itu, anggota Samapta dan Satpol PP juga mengimbau kaum millenial tersebut untuk tidak menggelar aksi balap liar.

“Kami juga juga menghimbau agar tidak mengkonsumsi minuman keras,” pinta Kapolres Dwi.

Kapolres Situbondo, AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto, kembali menyebutkan, Patroli malam rutin dilakukan terutama saat malam minggu dimana anak-anak muda sukanya nongkrong di jalanan. Mereka diimbau supaya tidak boleh sampai larut malam karena akan mengundang bahaya termasuk konsumsi miras. “Aksi balapan liar di jalanan juga kita larang keras. Itu karena sangat mengganggu istirahat malam dan berpotensi kecelakaan lalu lintas,” kupas Kapolres Dwi. Kapolres Dwi juga menerangkan lebih baik mencegah sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan karena miras dan aksi balap liar tidak hanya merugikan diri mereka sendiri namun orang lain dan orang tua. “ Itu yang selalu kita tekankan kepada anak-anak muda yang nongkrong di malam hari,” pungkas Kapolres Dwi seraya mengakui kegiatan patroli malam minggu, petugas tidak menemukan peredaran miras dan aksi balap liar.[awi.ca]

Langkah Persuasif Tidak Diindahkan PKL

Satpol PP Kota Mojokerto Incar Tertibkan Malam Hari

Mojokerto, Bhirawa sudarno/bhirawa

Sosialisasi dan Penertiban terhadap pedagang kali lima (PKL) di Jalan Surodinawan ternyata tidak hanya sekali digulirkan Satpol PP Kota Mojokerto. Untuk itu Operasi turun lapangan bakal terus digalakkan korps penegak perda meski pada malam hari. Hal ini lantaran di malam hari aktivitas PKL sampai memakan bahu jalan, akibatnya mennganggu lalu lintas pengendara yang lewat. Kepala Satpol PP Kota Mojokerto, Mojari, Senin (5/6) menegaskan, penertiban dan sosialisasi ini sebagai langkah awal sebelum merelokasi puluhan PKL ke Pasar Ketidur yang baru saja dibangun. Sosialisasi ini sekaligus untuk pendataan para PKL berdasarkan identitas dan jenis dagangannya. Sehingga saat relokasi nanti, mereka bisa menempati stan yang tersedia sesuai kriteria usahanya. Untuk itu penertiban dan sosialisasi akan berlangsung secara berkala. Karena belum semua PKL terdata, khususnya di malam hari yang ternyata juga banyak PKL berjualan di trotoar dan memakan badan jalan,’’ ujarnya. Diakui, untuk memberikan pema- haman tentang ketertiban kepada PKL, butuh waktu dan cara yang cukup rumit. Bahkan, pihaknya mengedepankan cara persuasif sebelum menindak PKL yang bandel. Maka dari itu, penertiban dan sosialisasi secara periodik dan berkala harus terus digencarkan agar muncul kesadaran bersama dalam menjaga ketertiban dan keamanan bersama.

“Kami lakukan berjenjang dan berkala bersama tim regu operasional. Karena memang PKL yang berjualan di siang hari dan malam hari berbeda. Sehingga perlu secara periodik agar sosialisasi bisa dipahami menye- luruh. Namun jika tetap membandel, ya kami tertibkan,” tambahnya. Untuk proses relokasi, baik petugas Satpol PP maupun Diskopukmperindag lebih memprioritaskan PKL warga Kota Onde-Onde. Mereka diutamakan sebagai penghuni pertama pasar Ketidur sebelum nantinya pasar yang tak jauh dari Jalan Surodiawan itu juga bisa ditempati PKL non warga Kota Mojokerto. ’’Kami prioritaskan warga Kota. Jika warga kota sudah mendapatkan tempat yang representatif, warga luar kota yang ingin berjualan tetap kami persilahkan dan berikan ruang,’’ pungkasnya.[min.ca]

Untuk Pengembangan RSUD Daha Husada Milik Pemprov Jatim, 26 Rumah Ditertibkan

RSUD Daha Husada milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penertiban aset milik Pemprov Jatim di Jl. Veteran, Persada Sayang, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, pada Senin (5/6). Dalam penertiban aset milik Pemprov Jatim ini RSUD Daha Husada didampingi oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Jatim, beserta aparat gabungan dari TNI/Polri dan Satpol PP.

Direktur RSUD Daha Husada dr.

Darwan Triyono mengatakan penertiban aset ini ada sebanyak 26 kavling. Terdiri dari 4 kavling lahan kosong, 2 kavling telah dibongkar oleh penghuni dan sisanya masih berupa bangunan dengan kurang lebih sejumlah 18 Kepala Keluarga yang masih menghuni lahan itu. “Penertiban ini dilaksanakan sebagai langkah akhir dari seluruh upaya sosialisasi dan mediasi kepada warga yang telah terlaksana sejak tahun 2015,” terangnya.

Lebih lanjut, dikatakan, sebenarnya sosialisasi telah dilaksanakan pada

14 April 2015, bertempat di Dinas PU

Bina Marga Kediri Provinsi Jatim. Lalu pada 26 April 2016, bertempat di RS Kusta Kediri. Selanjutnya pada 8-12 Oktober 2018, dengan mendatangi ke masing-masing rumah warga. Kemudian pada 18 Desember 2018, bertempat di RS Kusta. Pada 15 Desember 2022, bertempat di Kantor Kejaksaan

Negeri Kota Kediri. “Pada 22 Desember 2022, kunjungan ke rumah warga beserta 3 pilar desa (Petinggi/Perangkat Desa, Bhabinkamtibmas dan Babinsa). Pada 27 Desember 2022, bertempat di Kejaksaan Negeri Kota Kediri, dan audiensi dengan komisi A DPRD Provinsi Jatim pada 8 Mei 2023,” lanjutnya. Warga yang menempati kavling tersebut, masih kata dr. Darwan, memiliki surat perjanjian sewa menyewa tanah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berakhir pada tahun 2015, dan kemudian hanya terdapat 3 Kepala Keluarga yang memperpanjang surat perjanjian sampai dengan tahun 2018. Sejak tahun 2018 sudah tidak ada perikatan kembali antara warga dengan pemilik (Pemprov Jatim). Dalam perjanjian sewa menyewa telah disepakati pada Pasal 7, Kewajiban PIHAK KEDUA poin D yang tertulis sebagai berikut : “Mengembalikan obyek perjanjian dalam keadaan kosong seperti bentuk semula dan terawat dengan baik serta tanpa beban biaya apapun apabila jangka waktu sewa menyewa ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi baik oleh PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA tidak menanggung resiko atas biaya yang ditimbulkan akibat pengosongan dimaksud” Selanjutnya, perjanjian sewa menyewa tersebut secara jelas tertulis bahwa warga dilarang untuk menyewakan /mengontrakkan kembali kepada pihak lain, yang tertuang pada Pasal 8 — Larangan, yang berbunyi sebagai berikut : “Selama masa sewa menyewa ini berlangsung, PARA PIHAK dilarang untuk memindahtangankan, menyewakan / mengontrakkan kembali, menjaminkan / menggadaikan / menganggunkan atau melakukan transaksi apapun terhadap obyek pernanyian kepada pihak lam.”

Perjanjian sewa menyewa tersebut juga telah dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh warga yang didalamnya memuat salah satu pernyataan kesanggupan pada poin 5 dan 6 sebagai berikut: “Bahwa apabila saya melaksanakan perubahan bentuk fisik atas tanah dimaksud, maka segala perubahan dan atau penambahan bentuk fisik yang melekat tanah dimaksud menjadi hak milik Pemerintah Daerah Provinsi dan saya tidak akan menuntut ganti rugi apapun ataupun biaya pengganti atas segala biaya yang telah saya keluarkan”

“Bahwa saya bersedia untuk meninggalkan tanah dimaksud tanpa meminta ganti rugi berupa apapun bilamana masa sewa saya habis masa berlakunya.”

“Upaya penertiban telah melalui prosedur dengan didahului pemberian surat teguran dan surat peringatan dengan jangka waktu sebagai berikut: Surat Teguran 1: 10 April 2023, Surat Teguran 2 : 17 April 2023, Surat Teguran 3 : 2 Mei 2023, Surat Peringatan 1: 8 Mei 2023, Surat Peringatan 2 : 16 Mei 2023 dan Surat Peringatan 3 : 22 Mei 2023,” jelas dr. Darwan.

Meskipun ada penolakan, Penertiban berjalan lancar.

Sementara itu, warga menolak penertiban aset Pemprov Jatim itu. Mereka telah mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Kota Kediri. “Ada 13 orang memberi kuasa dengan total bangunan 18 sudah mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Kota Kediri, “ kata Agustinus Jaehandu, kuasa hukum warga.[van.ca]