Guru Ngaji di Tuban Dorong Ketum PKB Jadi Capres 2024

Tuban, Bhirawa Seperti tidak mau ketinggalan dengan berbagai dukungan yang mengalir untuk Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin), para guru ngaji di Bumi Wali Tuban juga ikut mendeklarasikan diri serta berikrar menjadi relawan Gus Imin (Pendarat Gus Imin) sebagai Calon Presiden (Capres) pada pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024.

Ikrar dan dukungan pada Gus Imin ini tidak tanpa sebab, partai yang di dirikan oleh para ulama, kiai Nahdlatul Ulama (NU), serta wakil rakyat dari PKB mulai awal berdiri tahun 1998 sampai sekarang telah memberikan bukti dan kontribusi yang luar biasa bagi warga Nahdliyin, baik NU secara struktul, kultural dan umumnya pada dunia pondok pesantren di Indonesia.

“UU No. 18 Th. 2019 Tentang Pesantren, penetapan keputusan Presiden (Keppres) RI No.22 Tahun 2015 tentang Hari Santri Nasional sebagai hari besar nasional adalah salah satu bukti perjuangan PBNU dan para kader-kader NU yang ada di FPKB,” kata Ach.

Rosyadi, S.Pd.i saat Deklarasi sebagai Pendarat Gus Imin di Desa Sumurgung

Kecamatan Montong Tuban.

Deklarasi Pendarat Gus IMIN yang di hadiri sekitar 100 lebih guru ngaji ini juga berharap, setelah UU tentang pesantren berhasil diperjungakan oleh kader-kader NU yang ada di FPKB, serta Hari Santri Nasional, selanjutnya juga berharap bisa memperjuangkan kesejahteraan para guru ngaji / guru non formal.

“Selanjutnya bisa memperjuangkan hak kami para pimpinan serta guru-guru pesantren diberi insentif setiap bulan, dan kami yakin hanya wakil-wakil rakyat yang faham dengan kalangan santri khsusnya warga nahdliyin yang bisa memperjuangkan kami,” terang Ach. Rosyadi salah satu Ustadz dari Desa Maindu Kecamatan Montong Tuban. Ditempat terpisah, Hj. Ratna Juwita

Sari.,SE.,MM saat dikonfirmasi mengaku terharu dan berterimakasih atas dukungan dari para kiai, ustad guru ngaji yang ada di Bumi Wali Tuban pada Gus Imin sebagai Calon Presiden (Capres) pada pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024.

“Loh Iya ta..? terimakasih atas dukungan dari para kiai dan ustad gurun gaji di Kabupaten Tuban, kami juga adalah santri, tentunya kami juga sangat faham dunia pesantren, oleh karena itu kami dari FPKB bersama Ketum Gus Imin akan terus berjuang supaya para pimpinan dan para guruguru pesantren diberikan insentif sebagai bukti kehadiran negara untuk para pahlawan pendidikan kita” kata Ratna Juwita saat dikonfirmasi Bhirawa (05/06/2023) dan mengaku kaget para ustad dan ustadah di Bumi Wali Tuban telah mendeklarasikan diri sebagai relawan Pendarat Gus Imin.

Memperjuangkan dan menekan pemerintah memberikan insentif sebagai kewajiban pada Ustad Guru Ngaji membutuhkan tenaga ekstra dan perjuangan. Karena itu ia berharap kepada masyarakat supaya diberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Caleg PKB di Pileg 2024 untuk terpilih kembali mengusung tugas ini. “Pesantren sudah melakukan kewajibannya, mencerdaskan anak bangsa, sama seperti sekolah lainnya, kami optimis dapat terealisasi, sebab undang-undang memaksa negara untuk memberikan hak-haknya,” tegas anggota Komisi VII DPR RI dari FKB ini. Selanjutnya pekerjaan rumah dan garapan FPKB adalah mengenai dana abadi pesantren, FPKB juga terus berjuang agar ada satker tertentu untuk menangani sehingga bisa dimanfaatkan, mulai dari peningkatan kapasitas guru memberikan kesarjanaannya lebih tinggi dan melanjutkan pendidikan santri, baik di dalam dan luar negeri. Perjuangan berikutnya adalah bagaimana UU No. 18 Th. 2019 Tentang Pesantren saat ini bisa berjalan di daerah, yakni Perda tentang Pesantren, agar pemerintah daerah mengalokasikan APBD untuk pesantren. “Dan itu tergantung dari kesadaran dari pimpinan daerah, oleh karenaya perjuangan berikutnya akan mengusul pada pemerintah dengan membuat suatu kewajiban untuk membuat Perda Pesantren di setiap daerah,” pungkas Juwita. [hud.dre]

Sholihuddin Siap Beri Pendampingan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin

Gresik, Bhirawa

Masyarakat miskin jangan lagi minder atau galau, jika sedang ada masalah hukum. Sebab DPRD, sudah beri payung hukum berupa perda tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Yang sedang dilakukan sosialisasi, memberikan pengetahuan dan pemahanan pada masyarakat.

Menurut Anggota DPRD Gresik Sholihuddin mengatakan, bahwa penjelasan peraturan daerah kabupaten Gresik. Nomer 1 tahun 2023, tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Gresik

Nomer 1 tahun 2023, tentang bantuan hukum untuk masyatakat miskin. Menegaskan keperpihakan pemda, selain menjadi mandatori komitmen bantuan hukum masyarakat miskin.

“Yang dapat bantuan hukum, adalah masyarakat yang berdomisi dan ber KTP Gresik. Masyarakat bisa melapor pada pemda secara langsung, untuk meminta bantuan pemdampingan hukum di pengadilan,” ujarnya. Untuk DPRD, dalam komitmen perda ini. Pelayanan yang di berikan berupa konsultasi, penyuluhan hukum, mediasi di luar pengadilan. Sebagai wujud komitmen dan wakil rakyat, pelayanan akan dilakukan secara maksimal. Ditambahkan Sholihuddin, komitmen terhadap perda ini. Pada masyarakat sia- papun yang meminta bantuan hukum, pihaknya siap melaksakan hingga tuntas, meski dilakukan di luar pengadilan, sebab ada batasan bahwa anggota dewan tidak boleh beracara di pengadilan. [kim.adv]