JATIM MEMBANGUN Pemkab Tulungagung Hapus Piutang Rp 4,9 Miliar PBB - P2

Tulungagung, Bhirawa Pemkab Tulungagung pada tahun 2023 bakal menghapus piutang pajak bumi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp 4,9 miliar. Piutang PBB-P2 tersebut merupakan limpahan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama untuk tahun pajak 2002 sampai dengan tahun 2013.

“Tunggakan (PBB-P2) dihapus karena seperti pemiliknya sudah tidak ada, istilahnya tidak diketahui lagi, daripada membebani kita akhirnya dihapus,” ujar Sekda Sukaji usai membuka Rapat Kerja Verifikasi Data Tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak 2002 - 2013 di Hotel Lojikka Kota Tulungagung, Rabu (8/3).

Menurut dia, untuk saat ini piutang PBB-P2 tahun pajak 2002-2013 yang akan dihapus sebesar Rp 4.987.052.619,-. Penghapusan dilaku-

Kelana Jatim

Desa Jauh dari Kota, Diskominfo

Berikan Layanan Kohar Sapa Desa

Kab Malang, Bhirawa

Kondisi wilayah Kabupaten Malang memiliki geografis, demografi dan sosiokultur yang beragam membuat perbedaan pemerataan pembangunan. salah satunya kesenjangan terkait pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kumunikasi (TIK). Terkait hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang, akan memberikan pemanfaatan TIK. Karena hal itu merupakan salah satu solusi sebagai tools atau peralatan untuk memudahkan akselerasi pembangunan di Kabupaten Malang. “Membangun TIK di desa, yakni untuk meraih cita-cita digitalisasi desa melalui desa digital sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Digital,” kata Kepala Bidang (Kabid) Diskominfo Kabupaten Malang Johan Dwijo Saputro, Rabu (8/3), kepada wartawan.

Oleh karena itu, lanjut dia, diperlukan percepatan langkah yang sistematis, terencana dan terukur dalam mewujudkan digitalisasi desa, maka pihaknya memiliki program Kominfo

Hadir Sapa Desa (Kohar Sapa Desa) yang merupakan inovasi untuk mempercepat transformasi digital desa.

Sedangkan program tersebut akan kita laksanakan mini asistensi bagi desa. Dan akan melibatkan seluruh bidang yang akan memberikan pembinaan langsung terkait literasi digital, pemanfaatan media komunikasi, branding, aplikasi, statistik sektoral dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta jaringan internet desa.

Sedangkan untuk kegiatan perdana program Kohar Sapa Desa, kata Johan, akan kita laksanakan di Kantor Balai Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, pada Kamis (9/3), yang akan dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Malang Ricky Meinardhy.

Dan untuk pesertanya dari kegiatan itu adalah seluruh Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa di wilayah Kecamatan Tajinan, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), tokoh masyarakat, dan seluruh stakeholder desa setempat.

Dia menambahkan, dengan kegiatan tersebut juga diharapkan akan dapat mengadirkan peran Pemkab Malang melalui Diskominfo bisa mengakselerasi kemajuan desa. Selain itu, agar kegiatan dinas dan Pemkab Malang dapat membawa dampak bagi pembangunan masyarakat menuju kemakmuran Kabupaten Malang.

“Kami sangat optimis bisa meraih masa depan desa yang lebih gemilang dengan pelayanan desa yang efektif dan efisien, serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel,” paparnya.[cyn.gat]

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

Pahlawan No. 26 Pasuruan 67126 Telp. 0343-424665 Faks. 0343-428252

PENGUMUMAN TENTANG SERTIPIKAT HILANG Nomor 4 2023 kan untuk wilayah Kecamatan Tulungagung dan Kecamatan Ngunut.

“Kalau secara keseluruhan piutang

PBB-P2 yang dilimpahkan pada Pemkab Tulungagung oleh KPP Pratama sejumlah Rp 18 miliar. Penghapusan dilakukan bertahap, sekarang yang kedua,” paparnya. Tahun lalu Pemkab Tulungagung juga melakukan penghapusan piutang PBB-P2 tahun pajak 2002-2013 setelah dilakukan verifikasi. Jumlahnya mencapai 1.323.599.221,-.

Sekda Sukaji memastikan PBBP2 yang telah dinyatakan dihapus tidak akan dipungut lagi oleh pemungut pajak. “Datanya kan sudah diverifikasi. Kalau ternyata masih ada (pemiliknya) tentu masuk penagihan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung, Endah Inawati, membeberkan jika untuk saat ini piutang PBB-P2 tahun pajak 20022013 yang akan dihapus di wilayah Kecamatan Tulungagung di tujuh kelurahan. Sedang di Kecamatan Ngunut meliputi empat desa.

“Jumlah wajib pajaknya di Kecamatan Tulungagung sebanyak

10.055 NOP (nomor obyek pajak) dengan tunggakan sejumlah Rp

1.873.440.148,-. Sementara di Ke- camatan Ngunut sebanyak 13.726 NOP dengan tunggakan Rp

3.113.612.417,-,” tuturnya. Endah mengakui jika penghapusan piutang PBB-P2 tahun pajak 2002-2013 terus dilakukan setelah mendapat teguran dari KPK. Ia berharap dalam setiap tahun bisa melakukan penghapusan sejumlah kurang dari Rp 5 miliar sehingga tuntas semua piutang yang Rp 18 miliar dapat terhapuskan. “Sebelumnya kami sudah melakukan penagihan sebelum melakukan penghapusan. Tetapi yaitu tidak bisa. Kami pun ditegur KPK juga. Semua se-Indonesia sudah lakukan itu (penghapusan piutang PBB-P2 tahun pajak 20022013). Tulungagung termasuk terlambat,” pungkasnya. (wed.gat)

9 Ekor Sapi di Kabupaten Blitar Terjangkit Penyakit Lumpy Skin Disease

Kabupaten Blitar, Bhirawa

Awal bulan Maret 2023 sebanyak 9 ekor sapi di Kabupaten Blitar MULAI terjangkit penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) Kabid Kesmavet Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, Nanang Miftahudin mengatakan Memasuki bulan Maret tahun 2023, KINI sebanyak 9 ekor sapi di Kabupaten Blitar ditemukan terjangkit penyakit Lumpy Skin Disease (LSD).

“Sesuai dengan data, dari jumlah tersebut sapi yang terserang penyakit LSD telah dipotong paksa sebelum virus menyebar ke seluruh bagian tubuhnya,” kata Nanang Miftahudin.

Lanjut Nanang, kesembilan ekor sapi yang terserang penyakit LSD tersebar di 5 Kecamatan Kabupaten Blitar, dan sebanyak sua ekor sapi yang terjangkit virus RSD sudah dinyatakan sembuh sementara sisanya masih dalam proses penyembuhan dan observasi.

“Untuk proses penyembuhan ini akan dilakukan selama 28 hari ke depan,” ujarnya. Selain itu dikatakannya selama proses penyembuhan, kedepannya sapi juga akan dikarantina demi mencegah terjadinya penularan virus LSD ke sapi yang lain.

“Ini kami lakukan untuk mengan- tisipasi agar tidak ada penyebaran dari kasus awal ini,” jelasnya.

Tambang Nanang, pihaknya juga sangat khawatir jika kasus sapi yang terserang penyakit LSD di Kabupaten Blitar jumlahnya terus bertambah, maka dari itu Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar kini menggalakkan kegiatan vaksinasi.

“Kami juga menghimbau kepada semua peternak untuk waspada dan segera memvaksin hewan ternaknya,” imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Rifai juga berharap Pemkab Blitar dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar untuk segera melakukan anstisipasi dan pencegahan secara gencar mengingat penyakit Lumpy Skin Disease sudah mulai menyerang ternak warga Kabupaten Blitar, mengingat jumlah ternak di Kabupaten Blitar cukup besar dan juga menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat petani.

“Pemkab harus segera melakukan langkah antisipasi dengan sigap, apalagi kini sudah ada 9 ekor yang dinyatakan LSD, dimana ini juga dilakukan oleh semua sektor dan lintas OPD agak Kabupaten Blitar bisa dinyatakan bebas dari LSD,” kata Rifai. [Htn.gat]

Jatah Pupuk Bersubsidi Berkurang, Pemkab Dampingi Petani Bikin Pupuk Organik

Kabupaten Madiun, Bhirawa Berkurangnya jatah pupuk bersubsidi di Kabupaten Madiun tidak memengaruhi jatah pembagian ke petani. Meski demikian, Pemkab Madiun mendorong petani menggunakan pupuk organik sebagai alternatif pengganti pupuk kimia.

Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupat-

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa : en Madiun, Parna, mengatakan pada tahun 2022 Kabupaten Madiun mendapatkan jatah subsidi pupuk urea sebanyak 27 ribu ton dan NPK 17 ton. Namun di tahun 2023 ini pupuk urea hanya 25 ribu ton dan pupuk NPK 15 ton. Dikatakan oleh Parna, meski jatah pupuk dari pusat ke Kabupaten Madiun berkurang, namun pembagian pupuk ke masyarakat per hektar sebenarnya bertambah. Pada tahun 2022, ada LMDH namun di tahun 2023 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sudah tidak menerima pupuk bersubsidi.

Sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 bahwa yg bisa menerima pupuk bersubsidi hanya petani yang tergabung dalam kelompok tani. “Tidak ada kelangkaan pupuk di tahun 2023 ini,” ungkap Parna. Pada tahun 2022 lanjutnya, ada kurang lebihnya 70 komoditas yang bisa menerima pupuk bersubsidi, sedangkan tahun 2023 hanya 9 komoditas yang berhak menggunakan pupuk bersubsidi, diantaranya tanaman panen seperti padi, jagung dan kedelai, tanaman holtikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, serta tanaman perkebunan seperti kakao, kopi, dan tebu.[dar.gat]

Penyesuaian Tarif Kompensasi Pemanfaatan

Sumber Air Perlu Libatkan Dua Kepala Daerah

Kota Batu,Bhirawa

Sudah saatnya pemanfaatan sumber air di Kota Batu yang digunakan Perumdam Tugu Tirta Kota Malang dilakukan penyesuaian tarif kompensasi. Namun nota kesepakatan kerja sama antara dua Perumdam, Kota Batu dan Kabupaten Malang baru akan berakhir delapan tahun lagi.

Karenanya dibutuhkan campur tangan pemda dengan menpertemukan dua Kepala Daerah untuk melakukan peninjauan kesepakatan kerja sama ini.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Nomor Berkas 30556/2022

Nama Pemohon HETTY IRAWATI SENGKO

DI 301 : 8579/2022

Perumdam Among Tirto Kota Batu menemui kesulitan untuk merealisasikan penyesuaian tarif kompensasi pemanfaatan sumber air dengan Perumdam Tugu Tirta

Kota Malang. Karena nota kesepakatan jerja sama antara dua perusahaan milik daerah itu masih akan berakhir delapan tahun lagi. Namun bukan berarti peninjauan nota kerja sama tidak bisa dilakukan. “Karena dalam klausul kerja sama disebutkan, peninjauan kerja sama dilakukan per tiga tahun,” ujar Edi Sunaedi, Dirut Perumdam Among Tirto Kota Batu, Rabu (8/3)

Ia menjelaskan bahwa peninjauan kerja sama itu menyangkut evaluasi tarif kompensasi sumber air yang didistribusikan ke Kota Malang. Ada dua sumber air di Kota Batu yang dimanfaatkan Perumdam Tugu Tirta Kota Malang. Yakni, Sumber Binangun yang memiliki debit 450 liter/detik, dan Sumber Banyuning dengan debit 210 liter/detik.

“Saat ini tarif kompensasinya masih Rp90 per meter kubik. Target kami bisa naik tarifnya,” tambah Edi.

Namun pihaknya menemui kendala ketika melakukan negosiasi business to business. Akibatnya perlu adanya negosiasi antara pemerintah daerah dengan melibatkan kedua kepala daerah. Situasi berbeda terjadi antara kerja sama antara Perumdam Among Tirto Kota Batu dengab Perumdam Tugu Tirta Kanjuruhan milik Kabupaten Malang. Perusahaan penyedia layanan air bersih di Kabupaten Malang itu telah menyetujui adanya kenaikan tarif kompensasi air.

Dengan Perumdam Kabupaten Malang, tarif kompensasi yang sebelumnya berkisar Rp40 per meter kubik/detik, kini telah naik menjadi Rp125 per meter kubik/detik.

Tarif kompensasi itu diberlakukan pada dua sumber air yang dimanfaatkan untuk memenuhi ke- butuhan air bersih penduduk Kabupaten Malang. Yakni Sumber Dandang, dan Sumber Cinde. “Ada kenaikan tiga kali lipat. Ini potensinya bisa mencapai miliaran Rupiah bagi Perumdam Among Tirto Kota Batu,” jelas Edi. Penyesuaian tarif kompensasi dengan Kabupaten Malang berlaku mulai tahun ini, setelah adanya pembaruan nota kesepahaman yang berakhir pada 2022 lalu.(nas.gat)