Buletin Sakha Demokrasi Edisi 4/2021

DESA PRINGOMBO JADI DESA PENGAWASAN

WANITA ITU BERDAYA SOSOK KARTINI MILENIAL KABUPATEN MAGELANG

Follow Us

SALAM REDAKSI

K

AMUS Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaknai keragaman dengan istilah beragam-ragam, dan berjenis-jenis. Dalam konteks keIndonesia-an keberagaman adalah kondisi masyarakat dengan banyak perbedaan, baik suku, agama, ras, golongan, pilihan politik dan lainya.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman, dan keberbedaan.

Keragaman ini dengan cerdas disatukan para founding fathers Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini mampu menyatukan segenap keberbedaan dan keragaman Tanah Air. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila, yang mempunyai arti berbeda-beda, tetapi tetap satu. Jadi, meski berbeda-beda, pada hakikatnya Bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama dan kepercayaan, ras maupun antargolongan.

Namun akhir-akhir ini keberbedaan dalam keberagamaan, keragaman dalam pilihan politik, dan keberagaman dalam banyak hal seolah menjadi persoalan yang tak pernah selesai dibahas. Anak bangsa saling mencaci dan memaki. Solidaritas masyarakat terkotak-kotak dalam kubu cebong dan kampret.

Pemilu 2019 yang harusnya menjadi “Pesta” Demokrasi justru menjadi ajang pertarungan dan perpecahan. Karena itu, Redaksi Sakha Demokrasi edisi IV secara khusus mengangkat tema besar “Merawat Demokrasi di Hari Lahir Pancasila”. Edisi ini dimaksudkan untuk mengangkat kembali semangat keragaman dan keberbedaan Indonesia.

Pilihan politik tak harus seragam.

Berbeda tak harus berpecah belah, beragam tak harus bertentangan.

Demokrasi bukanlah penyeragaman.

Demokrasi mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan keragaman.

Karena pada hakikatnya, pemilu adalah konflik yang dilembagakan untuk suksesi kepemimpinan secara demokratis dan beradab.

Mantan Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan bahwa keragaman adalah keniscayaan akan hukum Tuhan atas ciptaan-Nya. Ada tiga alasan mengapa permasalahan tak terhindarkan. Pertama, kita hidup di dunia yang kompleks dan penuh keragaman. Kedua, kita berinteraksi dengan orang-orang. Ketiga, kita tidak dapat mengendalikan semua situasi yang kita hadapi.

Edisi ke-IV Sakha Demokrasi ini dirancang dan ditulis di masa pandemi virus Corona. Kabupaten Magelang menjadi Zona Merah penyebaran virus Corona dengan angka positif lebih dari 3.000 orang. Pemerintah pun akhirnya menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Maka proses penyusunan Buletin Sakha Demokrasi sempat terhalang karena Bawaslu RI memberlakukan Work From Home (WFH) atau kerja dari rumah 100 persen. Pembagian tugas dan koordinasi pun harus dilakukan secara daring. Namun demikian kinerja Bawaslu tetap terjaga dan inovasi tetap menjadi nafas lembaga.

Ada 44 halaman Sakha Demokrasi edisi terbaru ini. Redaksi memfokuskan tulisan pada perayaan Hari Lahir Pancasila, keragaman agama dan keberbedaan keyakinan, serta berbagai kegiatan deklarasi Desa Anti Politik Uang (Desa APU) di Desa Ngrancah, Kecamatan Grabag, Desa APU di Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Desa Pringombo, Kecamatan Tempuran dan rangkuman berbagai kegiatan Bawaslu lainnya selama tahun 2021.

Penerbitan Sakha Demokrasi ini menjadi bukti bahwa pandemi dan PPKM bukan halangan untuk berkarya dan berdedikasi pada lembaga. Bawaslu Kabupaten Magelang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan edukasi demokrasi kepada masyarakat

Selamat membaca.......

(MH Habib Shaleh) #sahabatbawaslu dipersilahkan mengirimkan surat pembaca, komentar, opini, puisi, pantun atau karikatur mengenai pemilu dan demokrasi. Karya dapat dikirim ke humas.bawaslukabmagelang@gmail.com atau ke Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magelang Jalan Soekarno Hatta No 09, Biyeran, Sawitan, Mungkid, 56511, dengan menuliskan nama lengkap, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi disertai dengan fotokopi atau scan identitas diri.

Dewan Pengarah M. Habib Shaleh, S.S. Fauzan Rafiqun, S.Ag. S. Aini Ch., S.S., M. Hum. M. Dwi Anwar K., S.Pd.I M. Yasin Awan W. Penanggung Jawab Anni Syarifah, S.E., M.Ec. Dev. Pimpinan Redaksi M. Habib Shaleh, S.S. Redaktur Danang Gatot D.J., S.H. Desiana Lutfiani, S.H. Rendra Firmansah, S.H. Shanita Nurani T., S.H. Bella Suci N., S.Pd. Beti Nurhapsari, S.E. Dandy Reza Kameswara, S.E. Desain Maris Nazum S., S.Kom. Sekretariat Masrur Nasihin, S.E. Fatach Yasin, S.H. Ahmad Zaenudin Nabilatul Ulya F., S.M. Wulan Nopriyani, S.E. Beti Nurhapsari, S.E. Dandy Reza Kameswara, S.E. Alamat Redaksi Jl. Soekarno Hatta No. 9 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56511 Website

www.magelangkab.bawaslu.go.id Email set.magelangkab@bawaslu.go.id

DAFTAR ISI

LIPUTAN KHUSUS

LAPORAN UTAMA

4 PRINGOMBO, DESA MINIATUR PANCASILA 8

MEMANAH PELAKU POLITIK UANG 12 WARGA Desa APU di kawasan wisata Borobudur POLITIK UANG DILARANAG DI SEMUA AGAMA BAWASLU LIBATKAN ALUMNI SKPP 2020

PENDAFTAR SKPP 2021 NAIK PESAT Alumni SKPP diharapkan tingkatkan kualitas demokrasi

GAGASAN DPB 28 PEMUTAKHIRAN IKHTIAR MERAWAT DEMOKRASI DALAM KEBERAGAMAAN 38 KEBERBEDAAN ADALAH KENISCAYAAN

24 PROFIL Wanita Berdaya, Sosok Kartini Milenial Kabupaten Magelang

LAPORAN UTAMA

6

DESA PRINGOMBO MENJADI DESA PENGAWASAN

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

3

LAPORAN UTAMA

D

PRINGOMBO MINIATUR DESA PANCASILA

esa Pringombo merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang. Desa di kaki Gunung Kertojoyo ini seringkali dijuluki masyarakat sebagai Desa Miniatur Pancasila. Sebutan ini dikarenakan masyarakat Pringombo hidup rukun dan saling bertenggangrasa meski memiliki perbedaan agama dan keyakinan.

Masyarakatnya saling menghargai pemeluk agama lain dan sangat menjaga kerukunan antar umat beragama.

Salah satu bentuk kerukunan yang mungkin tidak ada duanya di Indonesia ini (bahkan mungkin di dunia) adalah pada bulan puasa saat umat Islam menunaikan sholat tarawih, warga Kristen menjaga keamanan dengan ronda keliling kampung sehingga umat Islam bisa sholat tarawih dengan khusuk.

Ada dua agama besar yang dianut masyarakat Desa Pringombo. Yakni agama Islam dan agama Kristen dari Gereja Kerosulan Baru. Meski memiliki perbedaan keyakinan namun masyarakat Priombo selalu menjaga kerukunan dan hidup damai berdampingan.

Begitupun sebaliknya, pada saat masyarakat kristen merayakan natal masyarakat Islam menjaga keamanan kampung sehingga umat Kristen bisa natalan dengan tenang. Meski terdiri dari dua agama, toleransi antar warganya sangat tinggi. Bahkan tempat ibadahnyapun tidak berjauhan. Tidak jauh dari masjid dan berdampingan hanya dibelah oleh jalan desa terdapat gereja. Toleransinya benar - benar sangat kuat.

Sebagian besar masyarakat di Desa Pringombo bermata pencaharian sebagai karyawan pabrik dan petani di kebun. Akses menuju Desa Pringombo yang berada di daerah pegunungan sebenarnya relatif baik, yakni jalan cor beton.

Namun kondisi medan berliku-liku banyak turunan tajam dan relatif sempit sehingga sulit untuk dua kendaraan berpapasan. Da mobil Bawaslu Kabupaten Magelang harus mundur ratusan meter saat hendak menuju Desa Pringombo karena berpapasan dengan truk pengangkut kayu hutan.

Mobil Bawaslu bahkan terperosok di lumpur dan butuh berjam-jam untuk bisa kembali melanjutkan perjalanan. Kondisi jalan sempit dengan banyak tanjakan dan turunan yang curam ini membuat siapa saja perlu ekstra hati-hati agar tidak mengalami insiden.

Penduduk Desa Pringombo terdiri dari dua agama yaitu Islam dan Kristen. Meski begitu kehidupan keduanya sangatlah rukun berdampingan.

4

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

Masing – masing pemeluk agama di Pringombo sangat faham betul bagaimana sikap toleransi itu diciptakan.

Meskipun berbeda agama, mereka tetap berada dalam keharmonisan satu dan lainnya. Selain itu tak jarang pula setiap keluarga ada memiliki keyakinan berbeda. Namun, perbedaan itu tidak membuat mereka memutuskan tali silaturahim.

Hingga kini masyarakat di desa Pringombo mampu hidup dengan toleransi yang begitu besar. Tempat-tempat ibadah saling berdekatan menunjukkan tingginya toleransi di desa tersebut.

(Desiana)

dokumentasi suasana desa miniatur pancasila Pringombo

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

5

LAPORAN UTAMA

DESA PRINGOMBO JADI DESA PENGAWASAN TEMPURAN- Sebutan untuk Desa Pringombo di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang kini bertambah. Jika selama ini, masyarakat menjuluki Desa Pringombo sebagai Desa Miniatur Pancasila maka kini bertambah menjadi Desa Pengawasan Bawaslu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang telah mendeklarasikan Desa Pringombo, Tempuran sebagai Desa Pengawasan Pemilu pada 9 Juni 2021. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang MH Habib Shaleh menyatakan setelah melalui Forum Grup Discussion (FGD) segenap tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Pringombo sepakat menjadikan desa mereka sebagai Desa Pengawasan. Dalam kesempatan ini, Bawaslu mengajak masyarakat untuk mengulik dan mengkaji kembali berbagai pengalaman Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Setelah menggali persoalan dan problematika pilkada dan pemilu, masyarakat kemudian diajak untuk mendiskusikan solusi terbaik untuk masyarakat.

Masyarakat didorong untuk tidak hanya datang ke TPS saat pemilu namun menjadi warga yang aktif dalam 6

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

berbagai tahapan kepemiluan.

“Selama ini partisipasi masyarakat baru datang ke TPS dan gunakan hak suaranya saja. Kami dorong masyarakat untuk aktif sebagai pengawas partisipatif.

Dalam pemilu jangan posisikan masyarakat sebagai obyek saja, masyarakat harus menjadi subyek pemilu dan pilkada,” kata Habib.

Ia menjelaskan bahwa dalam program Desa APU dan Desa Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Magelang menempatkan masyarakay dalam posisi aktif dan terhormat. Masyarakat diajak untuk diskusi berkelompok dengan tema dinamika politik lokal, tidak hanya sekedar duduk mendengarkan ceramah dari pemateri.

Pembentukan Desa Pengawasan sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Pringombo dalam pendidikan politik. Karena sebelum adanya pembentukan Desa Pengawasan masyarakat di Desa Pringombo masih banyak yang kurang sadar dalam berpartisipasi untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, tetapi masyarakat sangat antusias dalam mendukung terbentuknya Desa Pengawasan di Desa Pringombo.

Dalam kesempatan tersebut, Habib menghimbau masyarakat untuk melapor ke Bawaslu jika ada potensi pelanggaran pemilu. Sebagai langkah mewujudkan pemilu yang demokratis. Tahun ini Bawaslu berencana mendeklarasikan empat Desa Pengawasan dan empat Desa Anti Politik Uang.

Salah satu tokoh Muslim Abdul Khamid, mengatakan pelatihan seperti ini sangat positif sekali bagi masyarakat karena bisa membuat masyarakat lebih dewasa dalam berdemokrasi serta dapat meningkatkan kualitas pemilu 2024 dan bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar dikehendaki oleh masyarakat.

Sementara itu, tokoh Kristen Hadi Sucipto, mengajak segenap masyarakat Desa Pringombo untuk membantu penyelenggara pemilu dan pemerintah mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang demokratis dan bermartabat.

“Mari kita ikut serta melakukan pencegahan pelanggaran, dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Magelang ketika ada dugaan pelanggaran.”

Kepala Desa Pringombo Muhani, mengaku sangat antusias dengan adanya deklarasi desa pengawasan. Pihaknya pun siap mendorong masyarakat aktif dalam mengawasi pemilu.

Diskusi serta sosialisasi pendidikan politik di Desa Pringombo diharapkan mampu menjadi senjata dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi dan mampu menjadi contoh untuk desa lain.

Disebutkan diskusi tentang sistem, budaya dan segala hal yang menyangkut politik dapat mengubah budaya politik bangsa semakin membaik.

Dengan demikian demokrasi tidak hanya digunakan menjelang pemilu dan pilkada saja namun juga dibumikan dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat sehari-hari. (Desiana)

dokumentasi suasana Desa Pringombo menjadi desa pengawasan

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

7

LAPORAN UTAMA

PENDAFTAR SKPP 2021 NAIK PESAT Alumni SKPP Diharapkan Tingkatkan Kualitas Demokrasi KOTA MUNGKIDAnimo masyarakat Kabupaten Magelang untuk mengikuti Sekolah Kader Pengawas Paritisipatif (SKPP) sangat tinggi. Meski pendaftaran hanya dibuka selama 5 hari secara online namun pendaftar meningkat pesat dibanding tahun lalu.

Bawaslu Kabupaten Magelang menjadi salah satu lembaga yang ditunjuk Bawaslu RI untuk melaksanakan program Sekolah Kader Pengawas Paritisipatif (SKPP). SKPP tahun 2021 ini akan dipusatkan di 100 titik di seluruh Indonesia. Pendaftaran SKPP 2021 sudah dibuka secara online pada 24 Mei dan akan ditutup pada 28 Mei 2021. Sekolah ini bertujuan membumikan nilai Pengawasan di seluruh Tanah Air termasuk Kabupaten Magelang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M. Habib Shaleh mengungkapkan tercatat 95 peserta mendaftar SKPP selama lima hari pendaftaran. Jumlah ini belum termasuk masyarakat yang gagal mendaftar karena terkendala syarat dan ketentuan yang ketat.

Disebutkan tingginya jumlah pendaftar ini menunjukkan besarnya minat masyarakat Magelang memperdalam pengetahuan kepemiluan lewat program SKPP Bawaslu.

“Sebenarnya jumlah peminat mencapai ratusan namun mereka terkendala aturan dan ketentuan pendaftaran SKPP yang ketat.

Masyarakat Magelang sangat antusias dengan berbagai program dan kegiatan Bawaslu,” ujar Habib.

Menurut Habib dari 95 pendaftar 8

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

setelah dilakukan verifikasi administrasi (vermin) awal sebanyak delapan peserta dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat (TMS). Kemudian sebanyak 87 pendaftar dinyatakan memenuhi syarat (MS) seleksi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Bawaslu Republik Indonesia.

Setelah dilakukan seleksi administrasi dari 95 pendaftar terdapat 8 orang yang tidak memenuhi syarat. 3 orang karena data ganda, 4 orang karena umur yang tidak memenuhi syarat serta 1 orang lagi karena domisili tidak memenuhi syarat.

Penanggung jawab SKKP Bawaslu Kabupaten Magelang Danang Joyo menjelaskan para pendaftar berasal dari 20 kecamatan di Kabupaten Magelang. Yakni 5 orang dari Kecamatan Bandongan, 2 orang dari Kecamatan Borobudur, 1 orang Keccamatan Candimulyo, 2 orang Kecamatan Dukun, 7 orang dari Kecamatan Grabag, 7 orang dari Kecamatan Kajoran, 5 orang dari Kecamatan Kaliangkrik, dan 8 orang dari Kecamatan Mertoyudan.

Kemudian 4 orang dari Kecamatan Mungkid, 7 orang dari Kecamatan Muntilan, 2 orang dari Kecamatan Ngablak, 4 orang dari Kecamatan Ngluwar, 1 orang dari Kecamatan Pakis, 4 orang dari Kecamatan SalaPan, 1 orang dari Kecamatan Sawangan, 10 orang dari Kecamatan Secang, 3 orang dari Kecamatan Srumbung, 6 orang dari Kecamatan Tegalrejo, 8 orang dari Kecamatan Tegalrejo,dan 4 orang dari Kecamatan Windusari.

Memurut Danang para peserta akan mengikuti seleksi lebih lanjut dari Bawaslu Republik Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas animo masyarakat Magelang yang sangat tinggi.

Program SKPP ini akan dilaksanakan pada bulan Juni hingga Oktober 2021.

“Sekolah Kader Pengawas Partisipatif tersebut juga bertujuan untuk membumikan tentang pengawasan partisipatif dan memberikan edukasi bagi masyarakat tentang pengetahuan kepemiluan.

Alumnus SKPP kita harapkan bisa menjadi mitra Bawaslu melakukan pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024,” harap Danang.

Dalam proses pendidikan, kata Danang, para peserta akan dididik oleh para ahli kepemiluan dan setiap pelaksanaan pendidikan akan dihadiri Bawaslu Provinsi Jateng dan dari masing-masing kabupaten/kota. Persiapan pelaksanaan SKPP tahun ini, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, mulai dari kurikulum maupun fasilitator.

Pasca mengikuti SKPP, para Kader SKPP nanti diharapkan dapat menularkan virus kebaikan kepada masyarakat dalam hal pendidikan demokrasi, misalnya bersama-sama menolak praktik politik uang. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan tentu turut meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia pada masa mendatang. Karena kualitas Pemilu itu tentu salah satunya turut ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat. (Desiana)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

9

LAPORAN UTAMA

BAWASLU RI GELAR SKPP DI 100 TITIK KAB. MAGELANG TUAN RUMAH SKPP 2021

KOTA MUNGKID- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) akan menggelar Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2021 di 100 titik di seluruh Indonesia. Dari 100 titik tersebut, enam titik diantaranya berada di Jawa Tengah, salah satunya di Kabupaten Magelang.

Kabupaten Magelang terpilih sebagai salah satu dari enam Bawaslu Kabupaten Kota di Jawa Tengah yang akan menjadi titik penyelenggaraan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2021. Titik lainnya yaitu Kota Semarang, Kota Solo, Kabupaten Pati, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas.

SKPP adalah salah satu program dalam pusat pendidikan pengawasan partisipatif yang digagas Bawaslu RI untuk membentuk kader-kader yang siap menjadi mitra Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu dan menularkan semangat pengawasan pemilu dilingkungannya.

Program ini akan diselenggarakan di 100 titik pelaksanaan yang melibatkan peserta dari 304 kabupaten kota di 34 provinsi. Menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan SKPP Tahun 2021 yang dilaksanakan secara serentak tentunya membutuhkan persiapan yang sangat matang demi kesuksesan kegiatan tersebut.

Awalnya Provinsi Jawa Tengah hanya memilih 3 tempat sebagai tuan rumah pelaksanaan SKPP tahun 2021 yaitu Kabupaten Pati, Kota Semarang dan Kabupaten Banyumas. Namun karena letak geografis dan kuota peserta yang banyak, membuat 10

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

Jawa Tengah ditambah 3 tempat lagi sebagai titik pelaksanaan SKPP yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Brebes.

Kegiatan SKPP 2021 dibagi menjadi 3 tahapan yaitu tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat lanjut. Tingkat dasar ini yang nantinya dilangsungkan di 100 Kabupaten Kota sebagai titik pelaksanaan. Di tingkat dasar akan berlangsung selama tiga hari secara luring dan akan dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu RI serta beberapa narasumber dari Bawaslu RI yakni Tim Ahli/Tim Asistensi, pemerhati pemilu, narasumber dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Kota.

Narasumber yang akan mengisi SKPP tingkat dasar di Kabupaten Magelang yang sudah terkomfirmasi yaitu Ketua Bawaslu RI Bapak Abhan dan dari narasumber eksternal ada Bapak August Mellaz (Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi). Sementara untuk narasumber yang lain menunggu arahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Magelang yang menjadi salah satu titik pelaksanaan SKPP dasar, berada di zona 6 Jawa Tengah bersama Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Demak. Dari 3 Kabupaten tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga telah membagi alokasi peserta yaitu 24 peserta untuk Kabupaten Magelang, 31 peserta untuk Kabupaten Demak dan 30 peserta untuk Kabupaten Wonosobo.

SKPP yang akan dilaksanakan mulai Juni hingga Oktober 2021 ini membuka pendaftaran pada tanggal 24-28 Mei 2021. Selama waktu pendaftaran, tercatat sebanyak 22.567 pendaftar seluruh Indonesia. Provinsi Jawa Tengah sendiri sebanyak 2.120 Pendaftar yang terdiri dari 1180 laki-laki dan 940 perempuan. Sementara Kabupaten Magelang total pendaftar berjumlah 95 orang yang terdiri dari 40 peserta laki-laki dan 55 peserta perempuan.

Untuk diketahui dalam proses rekruitmen peserta, selanjutnya dilakukan proses verifikasi berkas-berkas dengan memperhatikan beberapa metode diantarannya Bawaslu Kabupaten Magelang melakukan pemeriksaan terhadap peserta yang memenuhi syarat dan menyampaikan ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, kemudian Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berkomunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Kota dengan mendasarkan pada proporsional gender, wilayah, organisasi, latar belakang, disabilitas dan kelompok minoritas lainnya.

Ketua sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Magelang, MH. Habib Shaleh, S.S. menyambut baik dan merasa senang Kabupaten Magelang terpilih untuk menjadi salah satu tuan rumah SKPP 2021.

Harapannya setelah kegiatan SKPP, nantinya menghasilkan alumni yang dapat menjadi pelopor pengawas partisipatif dan sambung lidah kepada masyarakat terkait pemilu dan pilkada supaya lebih baik dan berintegritas. Kegiatan SKPP 2021 merupakan upaya dalam merawat generasi muda untuk peka dan peduli terhadap sistem demokrasi. Diharapkan, SKPP 2021 mampu menjadi ujung tombak dalam melaksanakan sistem pengawasan dalam pemilihan baik itu Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). (D. JOYO)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

11

LIPUTAN KHUSUS

Warga Memanah

Pelaku Politik Uang

Desa APU di Kawasan Wisata Borobudur BOROBUDUR- Setelah mendeklarasikan Desa Ngrancah Kecamatan Grabag sebagai Desa Anti POlitik Uang (Desa APU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang mengembangkan Desa APU ke kawasan wisata Candi Borobudur. Yakni Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

mewujudkan masyarakat sadar demokrasi.

Berbeda dengan Ngrancah yang berada di lereng Gunung Ngrancah dan berada di perbatasan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, Desa Ngargogondo berada di kaki Gunung Menoreh.

Meski sama-sama berada di lereng gunung, kedua desa tersebut memiliki karakter masyarakat yang sangat berbeda.

“Hal ini sesuai dengan definisi dari desa anti politik uang yaitu sebuah desa dengan masyarakat yang memiliki karakter, kesadaran dan komitmen kuat untuk menolak dan melawan politik uang demi mewujudkan demokrasi bersih, berintegritas dan bermartabat,” kata Habib.

Masyarakat Ngrancah bermatapencaharian sebagai petani, pekebun dan peternak. Warga Ngrancah juga relatif homogen. Adapun warga Ngargogondo tidak hanya menjadi petani namun juga banyak yang menjadi pedagang, pengusaha, pegawai dan pelaku wisata.

Dalam hal pilihan politik dan dinamika sosial, kedua desa tersebut juga sangat berbeda. Perbedaan karakter masyarakat ini membuat tantangan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Magelang juga sangat menantang. Bawaslu Kabupaten Magelang pun tertantang untuk terus melakukan pengembangan Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan guna 12

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang MH Habib Shaleh mengungkapkan pihaknya memilih Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur karena masyarakatnya memiliki kesadaran dan komitmen yang kuat untuk menolak politik uang supaya pemilu dan pemilihan berjalan dengan baik dan lancar.

Untuk itu, kata Habib, Bawaslu Kabupaten Magelang melakukan mensosialisasikan program Desa APU ke para tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Ngargogondo. Dijelaskan bahwa regulasi secara ketat melarang praktik politik uang dalam pemilu dan pilkada. Namun prakteknya masih banyak ditemukan politik uang dalam hajatan pemilu dan pilkada.

“Penanganan pelanggaran seringkali menemui kendala di lapangan. Maka kita perlu melakukan berbagai inovasi untuk menekan praktik praktik politik uang dalam pemilu dan pilkada. Pengembangan Desa APU ini merupakan bagian dari inovasi untuk mencegah politik uang,” kata dia.

Habib menjelaskan bahwa penanganan pidana politik uang harus didahului dengan berbagai upaya pencegahan, salah satunya dengan memperbanyak pendirian Desa APU. Desa-desa Anti Politik Uang ini diharapkan akan menjadi pusat-pusat perlawanan masyarakat untuk mencegah, menolak dan melawan praktik politik uang.

“Desa APU dan Desa Pengawasan sebenarnya adalah sebuah gerakan moral untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa mereka harus terlibat langsung untuk melawan politik uang.

Semakin banyak masyarakat yang menolak politik uang maka ruang geraknya juga akan semakin sempit.”

Gerakan moral ini diharapkan akan menumbuhkan kesadaran bersama di tengah masyarakat bahwa politik uang adalah ryswah (suap).

Sesuai hadis nabi, yang memberi dan menerima sama-sama masuk neraka. Dengan demikian politik uang harus ditolak dan dilawan bersama-sama.

Dalam kesempatan ini, Bawaslu Kabupaten Magelang terlebih dulu mengajak para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan perangkat Desa Ngargogondo untuk melakukan diskusi, terkait praktek politik uang yang pernah mereka alami atau mereka ketahui. Selanjutnya, mereka diajak menganalisis bersama tentang dampak dan hal yang ditimbulkan dari adanya politik uang. Politik uang harus ditolak karena memicu biaya politik, proses mendapatkan suara jadi mahal.

Masyarakat Desa Ngargogondo menyambut baik sosialisasi ini. Masyarakat juga siap mengawal pemilu dan pemilihan yang akan datang agar jauh dari politik uang dan ikut mencegah, mengawasi, melapor pelanggaran pemilu maupun pilkada. Tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Ngargogondo bersepakat untuk mendeklarasikan Desa Ngargogondo sebagai Desa APU. Deklarasi digelar di Desa Bahasa Borobudur.

Deklarasi APU ini diharapkan bisa mewujudkan kesadaran masyarakat untuk tidak mudah menerima uang terkait politik. Jadi, melalui pemahaman ini, masyarakat diharapkan mampu mencegah terjadinya politik uang dan segera disosialisasikan kepada warga Desa Ngargogondo yang akan melaksanakan musrawarah desa (Musdes) untuk memilih kepala desa yang baru, pengganti Kades antar waktu, dimana kepala desa definitif meninggal dunia.

Seusai dekalarasi, para tokoh masyarakat, dan tokoh agama bersama-sama melakukan jemparingan atau memanah dengan sasaran gambar pelaku money politics. Hal ini sebagai simbol bahwa mereka siap untuk menolak dan melawan praktek politik uang agar tidak merusak demokrasi dan kehidupan masyarakat. (D. JOYO)

dokumentasi suasana desa bahasa Borobudur menjadi desa APU

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

13

LIPUTAN KHUSUS

Politik Uang Dilarang Semua Agama Ngrancah Desa APU ke-12 GRABAG- Kondisi pandemi Virus Corona tidak membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang surut dalam membangun Desa Anti Politik Uang (Desa APU). Inovasi pengawasan partisipatif ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Kabupaten Magelang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang MH Habib Shaleh mengatakan pihaknya mendeklarasikan Desa Ngrancah, Kecamatan Grabag sebagai Desa APU ke-12 atau Desa APU pertama untuk tahun 2021. Deklarasi digelar di Balai Desa Ngrancah pada Rabu (31/3/2021).

Habib mengungkapkan Bawaslu Kabupaten Magelang memilih Desa Ngrancah melalui rapat pleno pimpinan. Pemilihan Desa Ngrancah sebagai Desa Anti Money Politik ini didasari pertimbangan bahwa Desa Ngrancah sudah memiliki modal dari sisi karakter masyarakatnya.

Selain itu, proses demokrasi di Desa Ngrancah berjalan dengan baik, dan cukup dinamis. Desa yang berada di lereng Bukit Ngrancah ini juga berada di pinggiran dan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang.

“Kehidupan demokrasi di Ngrancah sudah berjalan baik namun ada kerawanan-kerawanan mengingat kondisi geografi Ngrancah yang berada di pinggiran dan berbatasan dengan wilayah kabupaten lain. Bawaslu mendorong demokratisasi Ngrancah untuk lebih baik lagi,” kata Habib.

14

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Magelang menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Anti Politik Uang. Kegiatan ini sengaja tidak hanya mengundang kades, perangkat desa, BPD saja namun juga melibatkan perwakilan parpol, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mengingat kondisi pandemi corona, Bawaslu Kabupaten Magelang menerapkan prokes ketat sesuai anjuran pemerintah.

Pada kegiatan tersebut, Bawaslu terlebih dahulu mengajak para tokoh masyarakat Desa Ngrancah untuk melakukan diskusi terkait praktek politik uang yang pernah mereka ketahui. Selanjutnya, mereka diajak menganalisis bersama tentang dampak politik uang kepada masyarakat, kehidupan demokrasi serta kondisi bangsa Indonesia.

“Politik uang tidak hanya mencederai proses demokrasi, namun juga memicu korupsi dan menyebabkan kerusakan bagi moral masyarakat.

Politik uang menyebabkan biaya politik tinggi sehingga herus kita tolak dan lawan bersama-sama,” ajak Habib.

Habib menerangkan, pihaknya membentuk Desa Pengawasan dan Desa Anti Money Politik sejak 2017. Hingga Maret 2021 sudah terbentuk 11 Desa Anti Politik Uang dan 3 Desa Pengawasan. Habib berharap segenap masyarakat bahu membahu bersama Bawaslu untuk mengembangkan Desa Anti Politik Uang dan 3 Desa Pengawasan demi mencegah politik uang di masa depan.

dokumentasi suasana Desa Ngrancah saat menjadi desa APU

“Pada tahun 2021 program kami melakukan pembinaan kepada Desa Pengawasan Dan Desa Anti Politik Uang yang sudah terbentuk. Selain itu kami juga ada pengembangan empat Desa Pengawasan dan empat Desa Anti Politik Uang. Dan pada tahun ini dimulai dari Desa Ngrancah,” ucap Habib.

Habib mengaku mengapresiasi para tokoh masyarakat Desa Ngrancah sudah menjalankan demokrasi dengan baik. Ia pun mendorong agar praktek demokrasi tersebut juga diterapkan dalam kehidupan keluarga masing-masing dan kehidupan bermasyarakat. Demokrasi diharapkan menjadi bagian hidup sehari-hari.

“Apa yang sudah berjalan baik di Desa Ngrancah, kami perkuat dengan menjadikannya sebagai Desa Anti Money Politik. Secara geografis Desa Ngrancah terletak di wilayah Kabupaten Magelang paling utara, berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang. Desa di pinggiran termasuk sasaran kita, agar demokrasi berjalan dengan sehat sehingga pemilu lebih demokratis,” jelas Habib.

Tokoh masyarakat Desa Ngrancah Mukidin mengatakan, untuk mencegah politik uang terulang maka Bawaslu perlu melibatkan tokoh-tokoh agama. Disebutkan bahwa tokoh agama punya peran penting untuk memberikan pengertian kepada masyarakat sekaligus menjadi panutan dan teladan dalam kehidupan seharihari.

“Banyak masyarakat yang belum paham bahaya politik uang dalam demokrasi dan masa depan bangsa.

Nah tokoh agama berperan memberikan pengetahuan dan pengertian agar mereka mengetahui bahwa politik uang tidak diperbolehkan menurut ajaran agama manapun. Dengan demikian masyarakat menjadi sadar akan bahaya politik uang,“ ujar Mukidin, yang juga mantan kepala desa.

Sementara itu, Sekretaris Desa Ngrancah Suyamto, menyambut baik program Desa APU Bawaslu Kabupaten Magelang. Suyamto menilai program Bawaslu ini akan mampu menciptakan iklim yang demokratis di desanya.

“Dengan adanya program Bawaslu menjadikan Desa Ngrancah sebagai Desa Anti Politik Uang, hal ini tentu sangat positif di mana dengan menolak politik uang maka hasil dari pemilu akan lebih demokratis,” harap Suyamto. (Rendra)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

15

LIPUTAN KHUSUS

Bawaslu Kabupaten Magelang Optimalkan Penatausahaan BMN KOTA MUNGKID- Barang Milik Negara (BMN) merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan BMN yang berkualitas tidak hanya ditentukan pada saat penggunaan serta pemanfaatannya saja, namun juga harus meliputi inventarisasi dan pelaporan BMN. Dalam rangka memastikan eksistensi aset/ inventaris yang telah diamanahkan oleh Lembaga sesuai dengan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, maka Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan supervisi Barang Milih Negara (BMN) tahun 2021 di seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Menindaklanjuti Surat Sekjen Bawaslu RI Nomor 0073/PL.07/SJ/02/2021 tentang Pelaksanaan Inventarisasi BMN Tahun 2021, Selasa (25/05/2021), Tim Supervisi BMN yang terdiri dari Kabag Administrasi Noeroel Fitriani, S.ST., M.E dan Staf Pengelola BMN Rudi Witoko melakukan giat Supervisi BMN di Bawaslu Kabupaten Magelang.

Tim supervisi didampingi oleh BPP dan Staf yang membidangi BMN melakukan pemeriksaan dan pengecekan Barang Milik Negara yang ada di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang.

Adapun dokumen pendukung yang menjadi bahan penilaian supervisi kali ini yaitu Kertas Kerja Inventarisasi, Daftar Barang Hasil Inventarisasi, serta Berita Acara Pinjam Pakai Gedung. Kegiatan ini dimulai dengan memeriksa kertas kerja yang telah dibuat, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan keberadaan serta kondisi setiap BMN. Staf

16

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

Pengelola BMN Rudi menyampaikan bahwa setiap BMN yang dibawa ke luar kantor dan barang yang melekat pada individu maka harus ada Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai bukti pertanggungjawabannya. Selain itu, Rudi juga mengingatkan untuk melakukan pengecekan keberadaan maupun kondisi BMN secara berkala dan melakukan pencatatan pada Kertas Kerja apabila terdapat perubahan data seperti kondisi barang ataupun letak keberadaan BMN. Kegiatan Supervisi berjalan lancar dan pengelolaan BMN di Bawaslu Kabupaten Magelang sudah baik. Untuk hasil inventarisasi BMN di Bawaslu Kabupaten Magelang, dari total 160 BMN terdapat 3 barang rusak berat dan 6 barang rusak ringan. Tim supervisi BMN memberikan beberapa catatan dalam giat supervisi ini yaitu untuk melakukan penyesuaian nama barang seperti dalam Simak BMN, melampirkan BAST Pinjam Pakai Gedung, serta membuat BAST serah terima dan pengembalian barang.

Staf Pengelola BMN Bawaslu Kabupaten Magelang Dandy Reza mengungkapkan bahwa secara berkala pihaknya telah melakukan inventarisasi barang mulai dari keberadaan, pengadministrasian serta kondisi barang yang ada. Pemeliharaan BMN di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang sudah dilakukan secara baik dan maksimal.

“Data yang ada pada Kertas Kerja Inventarisasi kami sudah up to date. Kendati demikian, kami akan terus meningkatkan pengelolaan BMN di Bawaslu Kabupaten Magelang sesuai dengan amanah lembaga.

Selain itu, kami akan segera menindaklanjuti catatan yang diberikan. Kami akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja,” tegas Dandy.

Selain menjadi agenda rutin tahunan dan agenda wajib 5 tahun sekali, kegiatan Supervisi BMN ini diharapkan mampu mewujudkan tertib Pengelolaan BMN yang tercermin dalam tertib hukum, tertib administrasi dan tertib fisik. (kameswara)

LIPUTAN KHUSUS

Pengelolaan Keuangan Bawaslu Efektif dan Akuntabel KOTA MUNGKID- Tim Verifikasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan supervisi keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magelang terkait dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggantian Uang Persediaan (GUP) pada hari Selasa (08/06/2021).

Supervisi keuangan ini merupakan salah satu bentuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengelolaan keuangan secara akurat, tertib, efisien, efektif, objektif, dan berkualitas serta akuntabel.

Selain itu, pengelola anggaran ditingkat kabupaten diharapkan dapat melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran secara terarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Adanya pengawasan keuangan ini juga menjadi upaya untuk mewujudkan tertib administrasi anggaran di lingkup jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Tim Verifikasi terdiri dari Bendahara Pengeluaran Sriyadi, S.E dan Staf Keuangan Anggie Desta Ervita, S.Ap. Giat supervisi keuangan ini diikuti oleh koordinator sekretariat, bendahara pengeluaran pembantu dan empat orang staf keuangan Bawaslu Kabupaten Magelang.

Sriyadi selaku Bendahara Pengeluaran juga menyampaikan terkait revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bawaslu Kabupaten/ Kota sesuai dengan adanya temuan pagu anggaran yang kurang maupun berlebih yang diperoleh ketika melakukan supervisi keuangan, sehingga kedepan pagu anggaran sesuai dengan pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan barang atau jasa.

Selain itu, beliau selaku tim verifikasi memberikan saran perbaikan dan peningkatan dalam penyusunan SPJ Bawaslu Kabupaten Magelang.

Ketika ditemui seusai supervisi keuangan, Masrur Nasihin selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Kabupaten Magelang mengatakan bahwa dengan adanya supervisi ini maka penyusunan SPJ bisa lebih tertata sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan dan beberapa masukan-masukan dari tim supervisi dapat diterapkan di daerah. Beliau juga berharap jika pandemi virus corona sudah berakhir agenda supervisi keuangan bisa ditambah, baik triwulan maupun semesteran karena manfaatnya sangat besar. (Hapsari)

Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan pemeriksaan SPJ Bawaslu Kabupaten Magelang yang telah tersusun selama Bulan Januari hingga Bulan Mei 2021, yang terdiri dari GUP 1, GUP 2, dan GUP 3. Pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 2 jam, dilanjutkan dengan pemaparan terkait hasil pemeriksaan SPJ. Adapun beberapa catatan yang disampaikan Tim Verifikasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bahwa SPJ GUP dengan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) dan telah menggunakan form verifikasi dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan. Namun, masih perlu adanya perbaikan dalam penyusunan SPJ terkait kelengkapannya.

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

17

LIPUTAN KHUSUS

PANDEMI TAK GANGGU PEMUTAKHIRAN DIP

P

enetapan wilayah Kabupaten Magelang sebagai zona merah penyebaran virus corona memaksa semua orang untuk membatasi kegiatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Meski demikian, PPID Bawaslu Kabupaten Magelang dituntut untuk tetap melaksanakan kewajiban sesuai perintah undang undang yakni mengupdate Daftar Informasi Publik (DIP).

Bawaslu Kabupaten Magelang sebagai salah satu lembaga publik di bidang penyelenggaraan pemilu terikat oleh ketentuan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana pasal 101 mengamanatkan bahwa salah satu tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan retensi arsip.

Perintah tersebut kemudian dikuatkan oleh Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu.

18

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

Pasal tersebut mengatur bahwa PPID menghimpun semua informasi dari setiap sub bagian di lingkungan Bawaslu untuk dikelompokkan dan diharmonisasi menjadi Daftar Informasi Publik yang ditetapkan paling sedikit satu kali dalam enam bulan.

Guna melaksanakan perintah undang undang tersebut, Bawaslu Kabupaten Magelang pada bulan April 2021 telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 56/HK.01.00/JT-14/4/2021 tentang Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik tahun 2021.

Hal ini sejalan dengan Instruksi Nomor 52/MH.00.02/K.JT/06/2021 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota harus memutakhirkan DIP dengan mengategorikan informasi yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat, selambat lambatnya bulan juli 2021.

Apa yang baru dari DIP tahun 2021 dengan DIP tahun sebelumnya?

DIP tahun 2021 ini telah menambahkan beberapa daftar informasi hasil kerja Bawaslu kabupaten Magelang di akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021.

Beberapa informasi yang diperbarui diantaranya adalah bertambahnya dokumen MoU antara Bawaslu dengan Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan, Update Laporan Layanan Informasi PPID, hasil penelitian mahasiswa yang memohon layanan informasi, RAB tahun 2021 dan informasi lainnya.

Saran dan masukan masyarakat sangat diharapkan dalam rangka memperbaiki kualitas data dan layanan informasi PPID sebuah lembaga publik.

Dengan dilakukannya pemutakhiran DIP tahun 2021 ini, diharapkan dapat meningkatkan layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Magelang dan menambah animo masyarakat mengakses informasi untuk keperluan positif menuju perbaikan pemilu dan kualitas demokrasi kedepan. (Anwar)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

19

LAPORAN UTAMA

Warga Muslim Menjaga Gereja Umat Kristen Jaga Masjid TEMPURAN- Kerukunan dan sikap saling menghargai antarumat beragama menjadi barang langka akhir-akhir ini di Indonesia. Sejumlah pihak mengklaim sebagai yang paling benar dan kemudian meremehkan pihak lain. Mereka merasa diri merekalah yang mewakili definisi sebuah kebenaran dalam keberagamaan.

Kondisi ini bisa memudarkan semangat keberbedaan dan meremukkan sikap toleransi antarumat beragama. Padahal sejatinya Tuhan YME menciptakan manusia memang secara berbedabeda. Tidak ada kesamaan mutlak di antara manusia, baik dalam hal suku, agama, ras dan lainnya.

Untuk menemukan kembali semangat kebersamaan dan penghargaan atas keberbedaan dalam keberagamaan kita bisa belajar dari masyarakat Desa Pringombo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Meski ada dua agama besar yang dianut masyarakat namun mereka hidup rukun dan damai. Mereka saling membantu dan bahkan saling menjaga komunitas masing-masing.

“Jika sudah waktunya sholat, kami biasa mengingatkan mereka untuk segera pulang dari ladang dan pergi ke masjid. Mereka tidak marah, meski yang mengingkatkan adalah umat Kristen.

Demikian juga umat Islam, mereka tidak ewuh pekewuh mengingatkan umat Kristen. Kami memang sudah biasa saling mengingatkan,” ujar pemuka agama Kristen Kerosulan Baru Mister Hadi Sucipto.

Mister merupakan sebutan untuk Pemimpin Gereja Kristen Kerasulan Baru. Mister Hadi mengungkapkan umat Islam bahkan ikut bahu membahu dalam proses pembangunan gereja beberapa tahun lalu. Umat Islam membantu mengangkut material pembangunan gereja, demikian juga ketika umat Islam membangun masjid warga Kristen ikut membantu.

Proses pengangkutan material bangunan ini cukup sulit mengingat lokasi Desa Pringombo ada di lereng Bukit Kertojoyo dan jauh dari pusat kecamatan Tempuran. Untuk bisa sampai ke Pringombo warga harus menempuh perjalanan berkilo-kilo meter melalui hutan dengan jalanan menanjak dan sempit. Namun penghargaan atas keberbedaan dalam keberagamaan membuat kedua komunitas berbeda agama saling membantu.

“Saat kami membangun gereja umat Islam yang pulang dari pasar membantu mengangkut material. Mereka tidak mengeluh dan justru bahagia bisa membantu kami yang berbeda agama.

Karena itu, warga Kristen juga berpartisipasi dalam pembangunan Masjid. Kami saling membantu dan saling menjaga. Inilah kehidupan indah yang kami jalani bersama,” kata dia.

20

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

Disebutkan masyarakat Pringombo sudah mengenal sikap toleransi antarumat beragama sejak lahir. Mereka mewarisi nilai-nilai toleransi secara turun temurun dari orang tua ke anak secara berkelanjutan. Nilai-nilai ini pula yang akan mereka wariskan pada generasi mendatang. Toleransi menjadi warisan leluhur yang selalu dijaga dan dilestarikan.

Akhirnya toleransi menjadi nilai-nilai masyarakat. Toleransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sifat atau sikap toleran, menghargai perbedaan kelompok atau individu masyarakat tertentu. “Agama Kristen Kerasulan Baru sudah hadir di Pringombo sekitar 150 tahun. Sejak itu kami hidup rukun dengan umat Islam. Tidak ada gesekan meski kami hidup bertetangga. Kami bersatu hidup dalam kerukunan,” kata Mister Hadi Sucipto.

Sementara itu, Takmir Masjid Desa Pringombo Mujib Syamhuri mengatakan kerukunan antarumat beragama ini membuat kehidupan masyarakat damai dan sejahtera. Mujib menegaskan tidak ada jarak diantara kedua umat berbeda keyakinan tersebut. Nilai-nilai budaya dan ajaran agama benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, tidak sekedar dijadikan pajangan dan ajaran yang mengawang-awang.

Kedua kelompok beragama juga kompak saling menjaga keamanan komunitas warga Pringombo. “Ketika kami menjalankan sholat Idul Fitri, sholat tarawih dan ibadah lainnya, umat Kristen menjaga masjid. Mereka membuat kami merasa aman dan nyaman beribadah. Kami juga menjaga mereka saat beribadah di gereja. Kami merasa damai hidup beragama,” kata Mujib ditemani istrinya.

Sementara itu, Kepala Desa Pringombo Muhani mengungkapkan kerukunan antarumat beragama di desanya ini sebenarnya merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak hanya digantungkan di dinding rumah namun nilai-nilainya diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini membuat Desa Pringombo seringkali dijuluki Desa Miniatur Pancasila. “Kami bangga dengan julukan Desa Miniatur Pancasila ini,” kata Muhani.

Muhani mengungkapkan tantangan warga Pringombo ke depan adalah mewariskan nilainilai ini kepada generasi muda Desa Pringombo.Ia berharap kerukunan bisa terus dilestarikan dan diwariskan kepada masyarakat Desa Pringombo dari generasi ke generasi. Dengan demikian keberbedaan dalam keberagamaan adalah rahmah bagi masyarakat bukan bencana. (Habib)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

21

LIPUTAN KHUSUS

Bawaslu Libatkan ALumni SKPP 2020

S

ekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Bawaslu merupakan pusat pendidikan kepemiluan yang bertujuan membentuk pengawas partisipatif yang siap mengawasi pemilu. Alaumni SKPP diharapkan menjadi mitra Bawaslu.

ALumni SKPP didorong menularkan semangat pengawasan partisipatif dan pengetahuan kepemiluan di komunitas dan lingkungannya. Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu akan meningkat.

SKPP Bawaslu Kabupaten Magelang angkatan pertama dilaksanakan pada tahun 2020 dari bulan April – Juni 2020 secara daring dikarenakan pandemi covid 19. Mereka dibekali pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan partisipatif.

Salah satu peran Alumni SKPP 2020 Kabupaten Magelang adalah turut berpartisipasi program-program Bawaslu Kabupaten Magelang, yalni diantaranya program CANDI (Bincang Pemilu dan Demokrasi), Desa APU (Anti Politik Uang) dan Desa Pengawasan, Tadarus Demokrasi dan Buka bersama Alumni SKPP Bawaslu Kabupaten Magelang, serta pembuatan artikel Buletin Sakha Demokrasi.

CANDI (Bincang Pemilu dan Demokrasi) Bawaslu Kabupaten Magelang merupakan diskusi interaktif antara Komisioner Bawaslu Bersama tokoh-tokoh publik dengan tema-tema demokrasi dan kepemiluan terkini. Program ini dilakukan secara daring melalui media sosial yang disebarluaskan ke masyarakat untuk mensiasati masa pandemic covid 19. Dalam pelaksanaan Program CANDI Bawaslu Kabupaten Magelang, Alumni SKPP 2020 turut berpartisipasi dalam CANDI Eps. 8 dengan tema “Sapa Alumni SKPP 2020”.

Program Candi Eps. 8 membahas tentang kepemiluan dan pilkada, alasan mengikuti SKPP, manfaat yang diperoleh dari program SKPP dan juga kendala-kendala yang dialami para Alumni SKPP 2020 Kabupaten Magelang. Dalam acara yang dimoderatori oleh Danang Joyo ini, alumni SKPP diwakili Taufiq Ardiyanto dan Ainun Andriani, sementara narasumber dari Bawaslu Kabupaten Magelang adalah Sumarni Aini Ch, S.S., M.Hum. Salah satu program yang dicanangkan Bawaslu sebagai pondasi dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil adalah pembinaan Desa APU (Desa Anti Politik Uang). Alumni SKPP 2020 turut berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan Desa Anti Politik uang dan Desa Pengawasan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang MH Habib Shaleh hadir secara langsung ke desa dan memberikan materi sosialisasi mengenai pola pencegahan pelanggaran dan pengawasan pemilu maupun pemilihan dengan cara mengedukasi masyarakat. Kegiatan pembinaan Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan adalah upaya pencegahan Bawaslu menitikberatkan kepada

22

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelibatan masyarakat, dengan orientasi utama pada tujuan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Indonesia.

Dalam bidang keagamaan Alumni SKPP berinisiatif untuk mengadakan acara sarasehan islami Bersama dengan Bawaslu Kabupaten Magelang. Hal tersebut diwujudkan dalam wadah “Tadarus Demokrasi & Buka Bersama” yang diadakan bertepatan pada tanggal 23 Ramadhan 1442 H (05 Mei 2021). Acara ini dihadiri oleh Komisioner dan Staf Bawaslu Kabupaten Magelang berserta Alumni SKPP 2020.

Keterlibatan Alumni SKPP 2020 ini diharapkan dapat membantu mensukseskan programprogram Bawaslu Kabupaten Magelang. Alumni SKPP juga bisa menimba banyak pengalaman dan pengetahuan mengenai problematika pemilu di masyarakat sehingga diharapkan menjadi kader pengawas partisipatif yang handal.

(Ahmad Ihsanuddin)

alumni SKPP Bawaslu mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

23

PROFIL

Wanita Itu Berdaya

Sosok Kartini Milenial Kabupaten Magelang

W

anita itu berdaya. Pesan inilah yang semakin lantang digaungkan di seluruh dunia. Salah satunya melalui peringatan Hari Perempuan Sedunia atau International Women’s Day yang jatuh setiap tanggal 8 Maret.

Di Indonesia sendiri, tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Nama RA Kartini sudah melegenda sebagai pelopor pendobrak patriarki dan marginalisasi terhadap wanita.

Dahulu wanita berperan reproduksi-domestik sedangkan laki-laki berperan sebagai tokoh sentral dalam produksi-publik. Wanita diwajibkan tinggal di rumah dan melakukan berbagai pekerjaan “khas perempuan” sembari menunggu datangnya lamaran dari laki-laki pilihan orang tua.

Namun saat ini, kaum wanita memiliki kebebasan untuk dapat memperoleh pendidikan layak dan tetap menghormati adat dan kebiasaan. #SahabatBawaslu, pernahkah kamu mendengar sebutan ‘Kartini masa kini’ atau ‘Kartini milenial’ ? Julukan ini diberikan pada deretan tokoh wanita yang menginspirasi. Ini kisah Kartini milenial di Kabupaten Magelang, yang memiliki pola pergerakan untuk kepentingan kaum hawa dengan mengadopsi nilai-nilai luhur RA Kartini.

24

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

CHRISTANTI HANDAYANI Christanti Handayani, SE. Tanti, demikian nama panggilannya, menyandang status sebagai istri Bupati Magelang Zaenal Arifin, SIP. Aktifitasnya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang menunjukkan dirinya memang patut dijadikan panutan kaum hawa.

Tanti adalah sosok wanita yang membuktikan bahwa wanita dapat meniti karir, mengejar cita-cita dan tidak melupakan tanggung jawab pada keluarga. Selain menjalankan amanah sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang, Tanti sudah 18 tahun meniti karir di salah satu bank swasta.

Perempuan, yang memiliki hobi yoga dan bersepeda ini, sungguh menaruh perhatian pada bidang edukasi dan literasi masayarakat. Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang, periode kepengurusannya fokus pada peningkatan ketahanan keluarga dari semua aspek, meliputi kesehatan, kualitas sumber daya manusia, dan ekonomi.

Tanti selalu memaksimalkan peran sebagai Ketua TP PKK, Bunda Literasi, Bunda Paud, Bunda Genre serta Ketua Dekranasda untuk mendorong dan meningkatkan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Harapan untuk para wanita semua adalah terus menerus belajar, terus menerus meningkatkan kapasitas dan kualitas diri, selalu mengembangkan diri, serta meluaskan jejaring sehingga bisa memberikan kemanfaatan yang luas bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat”. Demikian pesan Tanti bagi para wanita.

Nyai Hj ROUDHOTUN NADHIROH Pada era globalisasi saat ini, banyak orang yang hampir melupakan dan melanggar larangan-larangan agama serta norma adat demi mengejar karir. Hj Roudhotun Nadhiroh atau Ibu Nyai Nadhir adalah sosok panutan bersama bahwa perempuan Jawa mempunyai semangat belajar agama dan mengaplikasikannya secara baik dalam proses mengejar karir.

Selain kesibukan sebagai istri, ibu dan pengasuh Pondok Pesantren Putri Darussalam Timur, Watucongol, Muntilan ini juga aktif dalam kegiatan organisasi di JP3M, Fatayat NU dan IAFNU. Saat ini, Bu Nadhir menjabat sebagai ketua JP3M Kabupaten & Kota Magelang dan wakil ketua IAFNU Kabupaten Magelang.

Kepeduliannya terhadap agama, pendidikan dan perempuan menjadikan beliau sebagai tokoh inspiratif bahwa perempuan harus terus belajar, kreatif dan mengembangkan diri dimanapun bidang dan tempatnya.

Pada moment peringatan Hari Kartini Bawaslu Kabupaten Magelang, beliau menyampaikan “Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat bagi orang lain”

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

25

PROFIL

SITI NURHAYATI Perempuan dan dunia politik, adalah dua hal dengan karakteristik yang sangat bertolak belakang. Namun Siti Nurhayati, SH., Noer, demikian dia dipanggil, pantas disebut sebagai Kartini milenial yang mampu menyeimbangakan dirinya di atas dua hal tersebut.

Mendorong program pendidikan politik untuk perempuan adalah salah satu fokus utama Noer sebagai Komisioner KPU Kabupaten Magelang Periode 2019-2024.

Beliau berharap, perempuan mendapatkan akses untuk meningkatkan kapasitas sehingga makin berdaya dan memberi kemanfaatan semaksimal mungkin dalam menjalankan peran-peran sosial kemasyarakatan.

“Perempuan Harus Terlibat dalam Proses Politik” merupakan salah satu karyanya yang dimuat pada laman website KPU RI. Menulis adalah bagian dari hidupnya.

Sepanjang tahun 2019 dan 2020, Noer berhasil menulis tiga buku berjudul Perselisihan Hasil Pemilu 2019 di Kabupaten Magelang dalam Catatan, Di Balik Layar Perselisihan Hasil Pemilu dan Membersamai Dana Kampanye Pemilu 2019. Keaktifannya dalam dunia literasi juga tertuang dalam blog pribadinya bertajuk “Aku Menulis Maka Aku Ada”.

Ia pun berpesan, “Perempuan adalah salah satu pilar utama masyarakat, pendidikan pertama adalah dalam keluarga dan dominan dilakukan oleh kaum perempuan saat mengasuh anak-anaknya. Dengan kondisi itu, peran perempuan sangat strategis dalam mendidik generasi penerus dan menciptakan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam pendidikan dan kegiatan masyarakat sangat penting karena peran tersebut.”

AZIZAH HERAWATI “Salam Literasi!” Inilah ungkapan untuk menggambarkan sosok Azizah Herawati, S.Ag., M.S.I. Memiliki kepiawaian dan hobi menulis membawanya memenangkan penghargaan pada lomba penulisan naskah dakwah Ayat-ayat Damai (Anugerah Damai BNPT 2018) dan Penulisan Kisah Tokoh Inspiratif (Anugerah Fachrodin Award 2020).

Azizah adalah panutan bagi perempuan masa kini. Ia membuktikan bahwa perempuan mampu melakukan banyak hal, dan multi tasking. Menjadi seorang ibu dengan tiga orang anak, baginya tanggung jawab dalam keluarga adalah hal utama disamping mengejar karir dan cita-citanya.

“Perempuan dituntut untuk cerdas, aktif dan kreatif karena perempuan adalah guru pertama bagi putra-putrinya”. Ini adalah semangat yang ditularkan Azizah bagi semua perempuan. Beliau pun berharap dapat selalu berbuat yang terbaik untuk keluarga dan masyarakat, serta mampu menginspirasi orang lain untuk lebih maju.

Azizah ingin menularkan virus literasi bagi semua, dan meninggalkan jejak dengan menulis.

Pada momen peringatan Hari Kartini Bawaslu Kabupaten Magelang, Azizah menggaungkan semangat literasi bagi kaum perempuan. Ia menilai melalui dunia literasi perempuan dapat saling berbagi kisah, saling bantu, belajar dan saling menguatkan karena itulah energi perempuan, kekuatannya begitu dahsyat.

26

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

KAMU Iya, kamu setiap wanita adalah sosok yang akan jadi panutan bagi orang disekitarmu.

Tak perlu langkah besar untuk menjadi inspirasi bagi orang lain, cukup dengan menjadi dirimu sendiri “be yourself”.

Ada satu hal yang kadang tidak disadari, bahwa tidak semua orang mengalami apa yang kamu rasakan. Maka sebagai seorang perempuan ketika kamu mampu bangkit dari masalahmu, tanpa sadar kamu pun telah menginspirasi diri sendiri dan orang di sekitarmu untuk menjadi semakin kuat.

Percayalah bahwa kamu adalah panutan bagi seseorang misalnya adikmu, kakakmu, temanmu, ibumu, anakmu atau orang yang tidak sengaja kamu temui dijalan.

“Be yourself” karena hanya ada satu orang sepertimu di dunia ini. Tunjukkan siapa “aku” sebenarnya, sebagai seorang wanita katakanlah “Aku yang harus kucintai di dunia ini karena aku berharga.

“Seorang wanita bisa menjadi apapun yang dia inginkan, selama ia memiliki kemauan keras untuk mewujudkannya”. R.A. Kartini “Kodrad wanita hanya tiga, menstruasi, hamil dan menyusui”. Najwa sihab Kedudukan wanita saat ini tidak digambarkan hanya sebagai sosok yang lemah lembut dan penuh kasih saying, melainkan juga pribadi yang tegas, mandiri, dan mampu memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Lantas apa yang ditakutkan, sadar dan jangan bersembunyi, mungkin tidak terlihat cemerlang dan pemalu tapi “be yourself” “love yourself” “I’m precious”. Berbangga hatilah menjadi seorang wanita!

(Sha)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

27

GAGASAN

Pemutakhiran DPB

Ikhtiar Merawat Demokrasi Ahmad Rofik, SS., M.Kesos, Anggota KPU Kabupaten Magelang

S

ejak Maret 2020 sampai saat ini KPU melaksanakan Pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), yakni proses pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara terus-menerus diluar tahapan Pemilu/Pemilihan. Pemutakhiran DPB bertujuan meningkatkan kualitas daftar pemilih sehingga menjamin perlindungan hak pilih warga negara, sekaligus syarat Pemilu Demokratis.

Adalah Presiden Amerika Abraham Lincoln yang membahasakan prinsip kesepakatan bersama dengan istilah “Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” yang dikenal dengan demokrasi. Jauh sebelum itu, Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776) mengungkapkan prinsip tersebut dengan “Pemerintahan yang mendapatkan kekuasaannya dari mereka yang diperintah”.

Demokrasi bukan sebatas Pemilihan Umum. Melvin I. Urofsky (2001), professor sejarah dan kebijakan publik asal Virginia Commenwealth University menyatakan 11 prinsip untuk memahami demokrasi, salah satunya Pemilu Demokratis (Stephenson, 2000). Pemilu Demokratis mensyaratkan sejumlah faktor, yaitu: (a) jaminan hak pemberian suara; (b) akses menuju tempat pemungutan suara; (c) kesetaraan suara sehingga tidak ada suara yang dihitung lebih dari yang lain; (d) hasil pemilihan ditentukan oleh aturan yang ditetapkan sebelumnya, (e) menekan kemungkinan kecurangan/penipuan dalam pencoblosan dan penghitungan suara (Stephenson, 2000).

Pemutakhiran DPB menyisir kembali warga negara yang sudah memiliki hak pilih (termasuk pemilih pemula) sehingga terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu berikutnya. Sejak Pemilu 1955, DPT baru dikerjakan menjelang pemilu (metode periodic list) akibatnya senantiasa memunculkan permasalahan. Pemutakhiran DPB secara terus-menerus (continuous list) diharapkan memutus persoalan daftar pemilih.

Daftar Pemilih berkualitas tidak lagi memuat pemilih ganda, pemilih meninggal dunia, pemilih di bawah umur, pemilih pindah ke luar kabupaten dan warga negara asing.

Pada Pemilu 2019, di Kabupaten Magelang terdapat 6.329 pemilih (0,74% dari 856.939) dari Daftar Pemilih Khusus (DPK). Mereka adalah pengguna hak pilih yang tidak terdaftar pada DPT atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) yang beralamat di

28

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

lokasi TPS sebagai syarat untuk menggunakan hak pilih. Pemilih DPK berpotensi kehilangan hak pilih, manakala tingkat partisipasi pada TPS tersebut berlangsung optimal; karena surat suara sesungguhnya disediakan untuk pemilih DPT. Secara umum pemilih DPK disebabkan oleh kurang antusiasnya pemilih ketika masa tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih, penyusunan Daftar Pemilih Sementara sampai Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan. Penyebab lain adalah perubahan/mutasi kependudukan menjelang pemungutan suara, termasuk status pekerjaan TNI/ POLRI yang belum diubah bagi purnawirawan.

Ikhtiar perbaikan kualitas daftar pemilih ini dilakukan dengan membuka desk pelayanan pemilih di kantor KPU setempat, pelayanan online melalui website kpu-magelangkab.go.id, serta koordinasi dengan instansi terkait seperti: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Kementerian Agama setempat, Kepolisian Resort Magelang, Komando Distrik Miilter 0705 Magelang, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi serta pemerintah daerah.

Sampai Juni 2021, 33.469 data pemutakhiran pemilih telah diproses. Data tersebut meliputi: Pemilih Baru (pindah masuk ke Kabupaten Magelang, pemilih pemula, warga menikah usia kurang dari 17 tahun, purnawirawan TNI/POLRI); Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (meninggal dunia, pindah ke luar, alih profesi menjadi TNI/POLRI). Upaya memperbaiki daftar pemilih ini sebagai ikhtiar jaminan terhadap hak pilih sehingga publik meyakini bahwa pemilu/pemilihan dilaksanakan secara bebas dan adil (berintegritas). Pada gilirannya ikhtiar ini didedikasikan untuk bersinergi merawat demokrasi. Semoga!

dokumentasi saat Bawaslu mengikuti rapat pemuktahiran DPB di KPU

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

29

GAGASAN

PEMILU DAN PILKADA SERENTAK

BAGAI DUA SISI MATA UANG Sumarni Aini Ch

(Kordiv. Penyelesaian Sengketa) Bawaslu Kabupaten Magelang

K

OMISI II DPR RI, pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menetapkan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar serentak pada tahun 2024.

Pemungutan suara untuk Pilpres dan Pileg rencananya digelar akhir Februari 2024, sedangkan Pilkada serentak pada 27 November 2024. Merespon keputusan itu, penyelenggara pemilu mulai mengidentifikasi risiko dan potensi permasalahan yang bakal dihadapi dengan belajar dari kasuskasus pada Pemilu 2019 agar celah kesalahan masa lalu tak terulang.

Apalagi, sejumlah ahli mengatakan, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu kemungkinan bakal diamandemen. Risiko awal yang patut menjadi perhatian adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Sebab, tahapan pemilu dan pilkada yang beririsan menuntut penyelenggara pemilu harus bekerja lebih esktra lagi.

Jika tidak diperhatikan, SDM justru menjadi sisi kelemahan nanti. Krisis SDM seperti Panwascam, Panwas Desa dan Pengawas TPS-PPK, PPS dan KPPS dipastikan terjadi di tahun 2024 jika persyaratan dan kualifikasi personelnya masih rumit seperti sekarang.

Pekerjaan sebagai penyelanggara pemilu tak ringan, karena di satu sisi tidak ada apresiasi yang layak dari pemerintah. Maka, penting jika pemerintah mulai memedulikan, memerhatikan, dan memberi apresiasi secara layak di sektor SDM badan ad hoc. Tak terkecuali masalah jaminan kesehatan.

Pada Pemilu 2019 lalu, banyak unsur penyelenggara Pemilu yang gugur dalam tugas. Mereka mengalami masalah kesehatan serius, akibat beban kerja yang terlalu tinggi. Pengalaman ini menjadi cerminan harus ada penanganan serius agar masalah serupa tak terulang.

Sebagai antisipasi, perlu kiranya penyelenggaraan Pemilu ke depan dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih maksimal. Formulasi teknologi informasi dipraktikkan agar dapat menunjang kecepatan dan ketepatan penyelenggara Pemilu, sekaligus mengurangi beban SDM. Jadwal pemilihan yang digelar serentak juga rentan menimbulkan risiko keterlambatan regulasi.

Hal ini berdampak pada tiap tahapan, terutama bagi KPU sebagai penyelenggara yang memiliki tupoksi mempersiapkan teknis pelaksanaan Pemilu dan bagi Bawaslu yang berimplikasi pada pengawasan.

Bawaslu sendiri mulai aktif kampanye program pengawasan partisipatif dari masyarakat secara

30

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

kontinyu, salah satunya menggencarkan program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

Melalui SKPP ini, produksi subjek bahan sosialisasi menggunakan video dan meme agar memudahkan peserta memahami marwah pengawasan.

Belajar dari Pemilu 2019 dengan 5 surat suara telah menuai banyak kritik terhadap kerumitan yang dialami penyelenggara badan Ad Hoc di Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta masyarakat pemilih, karena pemahaman yang dimiliki pemilih berbeda-beda. Hal ini melahirkan banyak pelanggaran yang terjadi di tingkat TPS meskipun pengawas senantiasa menjalankan tugasnya.

masyarakat memang mengingingkan kepraktisan untuk menyuarakan hak pilihnya.

Dengan melihat potensi risiko dan sisi kelebihan Pemilu serentak tahun 2024 sejak dini, diharapkan kualitas pemilu semakin baik. Edukasi pendidikan politik mestinya dimasifkan dari seluruh partai politik kepada masyarakat. Cita-cita terbesarnya dengan masifnya pendidikan politik, maka akan lahir peradaban demokrasi yang berkualitas di Indonesia.

Pemilu 2024 pun berisiko terhadap pelanggaran serupa jika tidak dilakukan antisipasi.

Solusinya, harus ada penambahan layanan agar mempermudah proses pemungutan suara dan pemangkasan prosedur pemungutan suara.

Pelaksanaan kampanye pun menyimpan risiko. Semakin panjang durasi kampanye semakin besar potensi pelanggaran. Seperti tahun 2019, durasi kampanye hingga 8 bulan memunculkan pelanggaran yang kian banyak. Untuk itu, diharapkan kampanye ke depan dilakukan lebih berkualitas dengan durasi yang tak terlalu panjang, agar pelanggaran bisa ditekan.

Di masa kampanye ini pula masih bisa terjadi praktik politik uang. Meskipun, KPU dan Bawaslu sudah senantiasa mengedukasi masyarakat untuk melawan politik uang melalui terobosan Desa Anti Politik Uang (Desa APU) yang digagas Bawaslu dan digelorakan secara masif dari hulu hingga hilir.

Bak dua sisi mata uang, dari sekian banyak potensi negatif, pemilihan serentak juga memiliki sisi positif. Diyakini dengan penggabungan agendaagenda kepemiluan ini akan menaikkan angka partisipasi masyarakat.

Pada tahun 2014 saat Pilpres dan Pileg terpisah, angka partisipasi Pilpres mencapai 69,58 persen, sedangkan Pileg sebesar 75,11 persen.

Saat Pilpres dan Pileg digelar serentak lima tahun berikutnya, angka partisipasi masyarakat melonjak menjadi 81 persen. Hal ini bisa dimaknai Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

31

GAGASAN

MEMBUMIKAN PANCASILA MENOLAK POLITIK IDENTITAS Muhammad Dwi Anwar Kholid Kordiv Hukum Datin Bawaslu Kab Magelang

K

iita kembali dikejutkan kasus perusakan makam salib di komplek pemakaman Cemoro Kembar Surakarta oleh beberapa pelajar.

Kasus intoleransi terjadi tepat di bulan lahir pancasila Juni 2021, dimana setelah sekian puluh tahun ber-Pancasila mestinya kita semakin toleran. Sebagai warga bangsa kita patut prihatin atas meningkatnya kasus kasus instoleransi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Hari-hari terakhir ini kita juga dihadapkan pada fenomena banyak warga terdidik yang tidak hafal naskah Pancasila, lebih lebih masyarakat tidak terdidik. Sebagian aparat penegak protokol kesehatan di masa pandemi kadang menggunakan moment ‘menghukum’ masyarakat pelanggar prokes dengan menghafalkan Pancasila atau menyanyikan lagu lagu kebangsaan.

Ada kesan seolah-olah jika masyarakat telah banyak yang hafal naskah pancasila, maka persoalan fenomena intoleransi, radikalisme dan politik identitas yang membahayakan demokrasi pancalisa sudah teratasi. Kenyataannya dalam dunia pendidikan formal disetiap jenjang, materi pendidikan kewarganegaraan (PKn) hanya mendapatkan porsi dua sampai tiga jam pelajaran perminggu.

Materi pada kurikulum terbaru itupun dinilai

32

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

sebagian masyarakat sangat minim dalam menanamkan nilai nilai Pancasila. Hal itu ditandai oleh euforia sebagian netizen warga +62 yang merindukan materi pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB).

Dua materi pelajaran yang eksis di dekade akhir kejatuhan orde baru, dan dinilai oleh netizen cukup efektif mengenalkan nilai nilai pancasila kepada siswa.

Indonesia memang negara yang sangat plural, keanekaragaman tersebut tidak hanya perbedaan dalam agama dan keyakinan, ras suku bangsa, bahasa dan dialek lokal, tradisi budaya, dan keragaman alami lainnya yang telah terbentuk sejak berabad abad yang lalu.

Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan berbagai perbedaan itu dalam bingkai membangun fondasi negara bangsa yang kuat dalam memahami dan mengaplikasikan toleransi.

Demokrasi Pancasila melembagakan perpindahan kekuasaan kepemimpinan secara konstitusional dan meminiminalisir konflik.

Namun pasca reformasi, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami percepatan perkembangan yang signifikan, kita dihadapkan pada persoalan instoleransi dan narasi narasi politik identitas yang sengaja digunakan untuk pemenangan suksesi pemilu di beberapa tempat.

Pilpres 2014, Pilkada DKI 2017, Pilkada Sumatera Utara 2018 dan Pemilu 2019 cukup menjadi bukti bahwa dalam pesta demokrasi tersebut ujaran

kebencian dan berita bohong (hoaks) sengaja diproduksi pihak pihak tertentu untuk memperoleh kemenangan. Ujaran kebencian dan hoaks ini tidak terlepas adanya muatan sara yang menyudutkan pihak lain. Sosial media menjadi katalis paling efektif dalam propaganda narasi intoleransi dan politisasi sara tersebut.

Media sosial memang memiliki peran meningkatkan kesadaran kewarganegaraan, keterbukaan informasi dan menyediakan iklim demokrasi yang kondusif. Media sosial memungkinkan terciptanya kebebasan berpendapat dalam ruang publik, menjadi medium antarkelompok untuk mendiskusikan berbagai hal menuju perubahan yang lebih baik.

Namun di sisi yang lain media sosial juga dijadikan alat propaganda sebagian kelompok untuk mempengaruhi publik, menciptakan fakta sosial alternatif. Maka muncullah post-truth society, kondisi dimana kebenaran di masyarakat tidak bersifat tunggal, masing masing pelaku sosial membuat narasi kebenaran masing masing yang saling menegasikan.

Masifnya kegiatan mendekonstruksi narasi negatif melalui ujaran kebencian dan berita bohong dalam media sosial ini dapat menghilangkan rasa kebangsaan dan kesadaran nasionalisme. Tentu hal tersebut akan membahayakan Demokrasi Pancasila yang diejawantahkan dalam kegiatan pemilu. Tahun politik 2024 nanti, sangat dimungkinkan bahwa potensi terjadinya praktik praktik penggunaan politik identitas melalui narasi ujaran kebencian, politisasi sara dan hoaks masih akan terjadi.

Ekspresi berlebihan dari masyarakat yang merupakan reaksi terhadap perbedaan-perbedaan yang dilakukan oleh orang lain, baik itu perbedaan agama, perbedaan keyakinan dan cara beribadah, perbedaan suku dan ras maupun perbedaan kemampuan ekonomi adalah bentuk-bentuk instoleransi. Parahnya reaksi terhadap perbedaan tersebut kemudian ditarik pada ranah politik praktis.

Muncul kemudian fenomena bahwa memilih pemimpin harus didasarkan persamaan agama, persamaan suku dan ras, dan lain-lain.

Data tersebut diperkuat dengan temuan kuantitatif di Jawa Tengah terkait dengan tingkat kepercayaan terhadap pemimpin yang seagama.

Sebanyak 57,3% responden menyatakan setuju lebih percaya dengan pemimpin yang satu agama, dan sebanyak 12,1% menyatakan sangat setuju.

Responden yang menyatakan tidak setuju hanya 30,2%. Data ini menunjukkan bahwa pilihan atas pemimpin yang didasarkan atas kesamaan agama jauh lebih penting daripada pilihan yang didasarkan paramater lainnya, seperti integritas dan kapabilitas yang dimiliki oleh seorang pemimpin. (PPMB LIPI.2018) Kasus-kasus intoleransi memang tidak terjadi secara merata di seluruh Indonesia, setidaknya di beberapa daerah dengan latar belakang sejarah tertentu, di mana di masa lampau daerah tersebut pernah terjadi pemberontakan, daerah tersebut cenderung terjadi kasus intoleran antarwarga.

Hasil penelitian Setara Institute, Wahid Foundation, dan Komnas HAM, meskipun tahun yang digunakan penelitian tidak seragam antara ketiga lembaga tersebut, terdapat kecenderungan bahwa dalam lima tahun terakhir terdapat sembilan provinsi yang termasuk daerah paling tidak toleran. Provinsi tersebut adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Aceh, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Banten.

Melihat kenyataan ini, maka membumikan nilai-nilai Pancasila dalam rangka menolak berbagai praktik intoleransi yang mengarah pada menguatnya politik identitas di masyarakat khususnya dalam kegiatan kepemiluan menjadi tanggung jawab bersama. Membumikan merupakan istilah yang tepat bagaimana mengaplikasikan cara-cara memberikan pemahaman akan nilai nilai utopis toleransi yang terkandung dalam Pancasila agar mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat awam. Nilai nilai universal toleransi jika disampaikan dengan bahasa sederhana satu strip dibawah bahasa ilmiah akademis, diharapkan mudah diterima semua pihak.

Pemerintah, TNI, Polri, dan penyelenggara pemilu dengan kekuatan strukturalnya tidak akan mampu berbuat sendiri tanpa keterlibatan masyarakat secara aktif. Terlebih tidak semua lembaga pendidikan dikelola oleh pemerintah. Maka lembaga pendidikan yang dikelola lembaga non pemerintah, masyarakat, ormas, dan partai politik wajib berperan serta memberikan pemahaman dan memberi contoh sikapsikap toleran yang bersumber dari nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sosial.

Bawaslu Melalui program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), program Desa Anti Politik Uang (Desa APU), program Desa Pengawasan, dan Saka Adhyasta harus mampu menjadi solusi menyemai pemahaman nilai-nilai Demokrasi Pancasila kepada masyarakat akar rumput, utamanya generasi milenial.

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

33

GAGASAN

Sukseskan Pemilu

Regulasi Daerah Perlu Diperkuat Fatach Yasin Staff PNS Bawaslu Kab Magelang

T

ahapan Kampanye merupakan tahapan yang paling krusial dalam sebuah perhelatan demokrasi, karena dengan kampanye inilah para peserta pemilu dapat meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.

Meski sekarang ini masuk dalam era digital, namun dalam kampanye pemilu, pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho, spanduk dan poster masih menjadi sarana kampanye yang dipilih oleh maenstream peserta Pemilu. Potret jalan raya ketika perhelatan Pemilu berlangsung berubah menjadi lautan Alat Peraga Kampanye.

Potensi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye baik dari sisi jumlah yang diperbolehkan maupun tempat pemasangan alat peraga kampanye masih mewarnai pelanggaran-pelanggaran tahapan kampanye.

Mendasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pelaksanaan kampanye dan dana kampanye penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Selaras dengan ketentuan UndangUndang Pemilu, Pasal 4 huruf i Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan

34

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwa salah satu obyek pengawasan Kampanye adalah Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye.

Terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye khususnya dari aspek regulasi. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 298 ayat (2) diatur Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Pasal demi Pasal diatur Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang tata cara pemasangan alat peraga kampanye.

Dalam menjalankan tugas penertiban Alat Peraga Kampanye yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/kota berpedoman pada Ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum yang melarang pemasangan alat peraga kampanye di: 1. tempat ibadah, termasuk halaman; 2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; 3. gedung milik pemerintah; dan 4. lembaga pendidikan.

Untuk penertiban pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak terpasang di selain 4 (empat) tempat di atas butuh payung hukum peraturan perundang-undangan terkait dengan penataan ruang, keindahan kota dan kebersihan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Namun faktanya tidak semua Kabupaten/Kota telah mempunyai Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/ Walikota tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Sehingga bagi Kabupaten/Kota yang telah mempunyai aturan tersebut, akan jelas arah dan strateginya dalam upaya menjalankan tugas Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye.

Akan tetapi di lain sisi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang Pemerintah Daerahnya belum mempunyai aturan tersebut, maka akan terkendala penegakannya dari sisi tidak adanya aturan yang jelas. Karena dalam penegakan pelanggaran harus selaras dengan asas legalitas Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali yang artinya suatu perbuatan hanya dapat dihukum bila sebelum perbuatan tersebut dilakukan, telah ada Undang-undang atau peraturan hukum yang melarangnya dan ada ancaman hukumannya.

Payung hukum tersebut sangatlah penting sebagai dasar Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Karena yang mempunyai kewenangan penataan ruang, keindahan kota dan kebersihan itu adalah Pemerintah Daerah.

Perlu adanya upaya koordinasi lintas sektoral guna mendorong tiap-tiap daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang tata cara pemasangan alat peraga kampanye.

Koordinasi lintas sektoral ini akan lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang tata cara pemasangan alat peraga kampanye.

Karena Instansi yang berwenang membina dan mengoordinasikan Pemerintahan Daerah adalah Kementerian Dalam Negeri.

Semoga segera terwujud.....

(Gus Fatach)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

35

GAGASAN

Memaksimalkan

Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Magelang Yasin Awan Wiratno (Kordiv. SDM dan Organisasi Bawaslu Kab. Magelang)

P

ada hakikatnya SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai pelopor, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. SDM dalam sebuah organisasi bisa dikelola dengan baik apabila semua yang terlibat didalamnya bisa kompak dan saling mendukung dan mengerti peran masing masing.

Jumlah SDM Bawaslu Magelang yang terbatas terdiri dari 5 orang Komisioner, 4 orang PNS, 10 orang Staff Non PNS mampu berperan aktif sejauh ini. Walaupun Bawaslu Kabupaten Magelang tidak melaksanakan Pilkada serentak 2020, tetapi ada banyak kegiatan baik kegiatan budgeter maupun non-budgeter.

Kegiatan non budgeter dimasa pandemi ini antara lain CANDI (Bincang Pemilu dan Demokrasi), dan Ngadem (Ngaji Demokrasi) yang tayang di Youtube dan media sosial Bawaslu Kabupaten Magelang. Adapun kegiatan budgeter yaitu pengembangan Desa Anti Politik Uang, pengembangan Desa Pengawasan, serta pembinaan Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan.

Untuk mendukung kegiatan di atas diperlukan SDM handal, saling bekerjasama berada dibalik layar kesuksesan semua acara, dengan cara menggunakan dan memaksimalkan potensi SDM yang sudah tersedia sesuai kemampuan masing masing dengan cara bekerjasama secara team

36

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

Tim adalah sekelompok orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan bersama yang diinginkan dengan cara melibatkan SDM yang ada untuk berkolaborasi dengan sejumlah orang yang memiliki keahlian berbeda yang dibutuhkan sebuah organisasi.

Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Magelang membagi SDM ke dalam beberapa tim. Yakni Tim Produksi yang bertugas menyusun konsep acara dan melaksanakan kegiatan. Tim kedua yaitu Tim Promosi yang bertugas untuk mendokumentasikan kegiatan dan mempublikasinnya ke masyarakat melalui media cetak, media online, media tv dan media sosial.

Peningkatan kapasitas SDM menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM staf Bawaslu. Ada beberapa pelatihan internal yang dilakukan antara lain pelatihan foto dan video untuk memberi kemampuan dasar staf Bawaslu dalam pengambilan gambar ataupun video.

Bawaslu Kab Magelang mengundang praktisi di bidang videografi dan fotografi yaitu wartawan Suara Merdeka Asef Amani dan jurnalis Magelang Express Wiwid. Pembagian job description menjadi keharusan agar semua berperan maksimal dalam melaksanakan tugas.

Bawaslu Kabupaten Magelang memaksimalkan kemampuan staf untuk kegiatan produksi dan promosi tanpa memandang latar belakang divisi. Semua potensi digunakan untuk mensukseskan kegiatan budgeter dan non-budgeter semisal CANDI dan Ngadem.

Ketika sebuah tim organisasi bisa bekerjasama secara maksimal dan tahu tugas masing masing, maka seberat apapun pekerjaan dan kondisi lapangan akan bisa bekerja dengan maksimal mencapai tujuan tertentu. Kunci lain selain teamwork adalah komunikasi yang terjalin baik dan juga stakeholder.

Sejauh ini semua kegiatan Bawaslu Kabupaten Magelang yang melibatkan pihak luar berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa hal yang perlu ada perbaikan dan pembinaan.

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

37

GAGASAN

Keberbedaan dalam Keberagamaan Adalah Keniscayaan Belajar Keragaman dari Pringombo

S

MH Habib Habib Shaleh Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang

etiap manusia berbeda. Tidak ada manusia yang sama persis, baik dalam hal ciri fisik, maupun keyakinannya. Inilah kenapa ada keragaman di dalam pilihan politik, pilihan beragama dan lainnya. Karena itu, keberbedaan dalam pilihan keberagamaan di Indonesia adalah sebuah keniscayaan.

Setidaknya ada enam agama besar yang diakui dan dianut bangsa Indonesia. Yakni agama Islam dengan jumlah penganut sekitar 87,2 persen, Protestan 6,9 persen, Katolik 2,9 persen, Hindu 1,7 persen, Buddha 0,7 persen dan Khonghucu 0,05 persen.

Semua agama tersebut mengajarkan kebaikan dan menghargai pluralisme, termasuk dalam hal toleransi dengan umat agama lain. Tidak ada agama yang mengajarkan perpecahan dan permusuhan dengan umat agama lain. Sebagai umat yang baik, apapun agama kita, sudah sepantasnya menghargai dan menghormati umat

38

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

seagama maupun berbeda agama.

Penghormatan atas perbedaan keyakinan dan keragaman pilihan ini harus dipupuk dan terus dikembangkan. Karena dari sikap hidup inilah kita bisa mengharap toleransi antarumat bisa tumbuh dan berkembang. Dari sikap toleransi itu maka kerukunan hidup antar-umat beragama bisa terbina. Toleransi ini tidak lantas mencampuradukkan ajaran agama satu dengan yang lain.

Agama sebenarnya berfungsi ganda. Selain menjadi pembimbing jalan hidup manusia untuk menemukan Tuhannya, agama juga membantu mempersatukan bangsa dan negara. Hal ini karena pengaruh agama mampu menembus batas-batas kesukuan, kedaerahan, gender, kaya-miskin, dan bahkan batas-batas kebangsaan.

Dengan demikian, agama sebenarnya mempunyai potensi untuk menjadi sarana mempersatukan bangsa. Namun syaratnya, sikap

toleransi umat seagama dan antarumat beragama terbina dan terjalin dengan baik. Toleransilah yang menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat. Plurasime menjadi kekuatan bangsa Indonesia.

Indonesia merupakan negara besar dengan ratusan juta penduduk yang tinggal di ribuan pulau.

Setidaknya ada 718 bahasa daerah yang digunakan rakyat Indonesia. Meski bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi nasional namun bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya.

Berbagai kondisi di atas, barangkali yang mendorong para Founding Fathers memilih Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia.

Semua peraturan dan hukum yang berlaku harus bersumber pada Pancasila. Secara hukum, Pancasila memiliki kekuatan mengikat semua Warga Indonesia dimana pun berada. Hal ini sudah menjadi kesepakatan nasional dan tidak bisa diubah-ubah lagi.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini tercantum dengan jelas dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Ada lima nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yakni nilai ketuhanan pada sila pertama, nilai kemanusiaan sila kedua, nilai persatuan sila ketiga, nilai kerakyatan sila keempat dan nilai Keadilan pada sila kelima.

Para pendiri bangsa menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama.

Ini menunjukkan Indonesia melihat agama sebagai sesuatu yang fundamental. Sila pertama ini memberikan jaminan kebebasan pada WNI untuk beribadah dan menjalankan ajaran sesuai keyakinan mereka masing-masing tanpa paksaan dari manapun.

Sila ini juga mengajarkan kita untuk saling menghormati pemeluk agama lain, serta menghargai umat seiman berbeda ormas. Bangsa Indonesia melihat eksistensi negara, bangsa, dan manusia berelasi dengan Tuhan sebagai sumber segala kebaikan.

ormas inilah sebenarnya inti dari ajaran pluralisme, yang selalu diajarkan mantan Presiden RI KH Abdurahman Wahid (Gus Dur). Menurut Gus Dur agama melarang adanya perpecahan, bukan (melarang) perbedaan. Kita harus menghormati kelompok lain dan keyakinan berbeda, bahkan pada kaum minoritas. Ini selaras yang diajarkan para filsuf Yunani kuno seperti Permenides, Heraklitos, Plato hingga Aristoteles.

Pemikiran para pakar filsafat Yunani kuno tersebut dengan indah diadopsi nenek moyang bangsa Indonesia dan menjadi nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia era kerajaan. Hal ini kemudian dibukukan oleh Mpu Tantular melalui Kitab Sutasoma. Ia menulis Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki makna meskipun berbedabeda tetapi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Bhinneka Tunggal Ika ini kemudian menjadi sesanti Indonesia modern dan diabadikan di lambang negara Garuda Pancasila. Sesanti Bhineka Tunggal Ika menjadi representasi masyarakat Indonesia yang multietnis, multikultural, multipolitik, dan multi-agama.

Konsep pluralisme ini diterapkan secara cantik dan natural oleh masyarakat Desa Pringombo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Selama ratusan tahun dua kelompok agama yang sama besar hidup damai, rukun dan saling menghormati. Mereka juga saling menjaga dan saling membantu.

Umat Islam membantu pembangunan gereja dan menjaga umat saat beribadah.

Sebaliknya, umat Kristen ikut m e m b a n t u pembangunan Masjid dan menjaga Muslim beribadah.

Keberbedaan keyakinan dan keragaman Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

39

GAGASAN

POLITIK IDENTITAS dalam

PEMILU DI INDONESIA Antara Potensi dan Ancaman

M

Fauzan Rofiqun Kordiv. Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Magelang

asyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, yang strukturnya terdiri dari berbagai ragam ras, budaya, etnis, agama, dan aliran kepercayaan yang merupakan pengejawantahan pluralisme bangsa Indonesia. Pada permulaan berdirinya Negara Indonesia, perbedaan ini telah diantisipasi dan dipersiapkan oleh Founding Fathers para pendiri bangsa ini untuk mempersatukannya dengan mengusung semboyan Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.

Semangat persatuan ini mengejawantah dalam proses penyusunan dasar negara dan Undang Undang Dasar sebagai konstitusi negara yang merupakan pedoman dasar negara dalam menjalankan pemerintahan dan menjadi norma yang terus menerus digaungkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya agar bisa menjauh dan bahkan meninggalkan ancaman disintegrasi yang selalu mengintai dalam realitas kebangsaan Indonesia.

Sejarah kelam potensi disintegrasi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan, masa orde lama, dan masa orde baru, yang menimbulkan pemberontakan bersenjata menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini untuk selalu menyadari tentang betapa pentingnya mengelola perbedaan dan keragaman dalam sebuah wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai contoh pemberontakan bersenjata di Indonesia diantaranya Pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun. Musso memproklamirkan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia.

Kemudian pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo (1949-1962) dengan tujuan mendirikan negara berbasis Islam, pemberontakan PRRI di Sumatera yang dipicu kekecewaan pemerintah daerah yang menganggap pemerintah pusat tidak adil dalam

40

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

alokasi dana pembangunan, pemberontakan Permesta yang dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia bagian timur pada 2 Maret 1957 yaitu Letkol.

Vintje Sumual, dan pemberontakan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) sejak tahun 1976.

Lalu pemberontakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang berdiri tahun 1965, pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) yang diproklamasikan pada 25 April 1950, yang berdampak besar dan panjang adalah pemberontakan G 30 S/PKI tahun 1965, dan lepasnya provinsi Timor Timur yang memerdekakan diri pada awal masa reformasi.

Upaya pemberontakan-pemberontakan itu banyak dilatarbelakangi oleh politik identitas seperti faktor agama, kedaerahan, dan kondisi sosial ekonomi yang dipolitisir dimana kaum yang merasa terpinggirkan disulut emosi politiknya untuk “melawan” pejabat pemerintah, orang kaya dan tokoh agama sebagaimana yang dilakukan oleh PKI. Pada masa reformasi, kran perbedaan pendapat dan kebebasan berekspresi dalam berbagai hal dibuka selebar-lebarnya. Di satu sisi hal ini memberikan ruang luas bagi kebebasan yang merupakan modal dasar kehidupan demokrasi, namun di sisi lain kebebasan itu juga menimbulkan gejala semakin menguatnya sentimen primordialisme yang merambah ke segala sektor kehidupan masyarakat tanpa terkecuali.

Hal ini semakin kentara ketika kontestasi politik sudah mulai digelar melalui Pemilu. Politik identitas yang seharusnya merupakan perjuangan rakyat dalam mengaktualisasikan dirinya sebagai konstituen untuk memilih pemimpin dengan memperkaya dialektika wacana dalam konteks kompetisi politik, berubah menjadi ajang untuk saling mengunggulkan dominasi kelompoknya atas kelompok lain.

Kontestasi yang seharusnya saling beradu

gagasan dan konsep yang konstruktif berubah menjadi usaha saling menjatuhkan lawan dengan isu SARA yang akhirnya merusak dan tidak produktif dalam pembangunan demokrasi Indonesia yang sedang mulai tumbuh mencari identitasnya.

Menurut Kemala Chandakirana (1989) dalam artikelnya Geertz dan Masalah Kesukuan, menyebutkan bahwa: Politik identitas biasanya digunakan oleh para politikus sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan, atau dengan perbandingan yang senada, kami “yang mayoritas” , dalam berbagai hal semisal agama, suku, ras, dan lain-lain harus berkuasa dibandingkan dengan yang “minoritas”.

Sehingga politik identitas sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi, alat untuk menggalang kekuatan politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya”. Wacana politik identitas sering digunakan oleh sebagian elit politik untuk menggalang kekuatan massa dan menjatuhkan lawan politiknya yang notabene berbeda identitasnya melalui berbagai serangkaian propaganda yang dikemas melalui komunikasi politik nan piawai dan menembus alam bawah sadar pendukungnya.

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, gejala politik identitas ini sudah mulai diantisipasi, meskipun tidak menyebutkan norma pasal yang melarang politik identitas ini secara spesifik.

Namun subyek Pemilu, diantaranya Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan konstituen Pemilu dilarang keras mempersoalkan perbedaan identitas dasar tentang agama, suku, ras, dan golongan dalam setiap tahapan proses Pemilu.

Penyelenggara Pemilu entah itu KPU, Bawaslu, dan DKPP, ketika menjabat terikat oleh sumpah dan janji untuk mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi dan golongan. Demikian juga peserta pemilu, calon Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/ Wali Kota, calon anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota saat mencalonkan diri harus berikrar setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Demikian juga dalam tahapan masa Kampanye, di pasal 280 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, menyebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan UUD1945, dan NKRI, juga dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan NKRI, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta Pemilu yang lain, dan dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

Bahkan sangsi pidana menghadang bagi pelanggar pasal tersebut yaitu di pasal 521 dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Kita berharap dengan tegasnya UU Pemilu memberikan sangsi kepada pelaku potensi disintegrasi bangsa akan tercipta masyarakat Indonesia yang ideal berperadaban/ masyarakat madani/ civil society yang mengarah kepada konsepsi negara demokratis yang menjunjung tinggi penghargaan atas keberagaman, persamaan di dalam hukum dan pemerintahan sebagai upaya untuk mengembalikan roh dan spirit Pancasila yang telah dirumuskan oleh Founding Fathers dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dan terakhir saya kemukakan pendapat Buya Syafii Maarif dalam buku “Politik Identitas dan Masa Depan Prularisme Kita“ , bahwa politik identitas dalam bentuk apa pun tidak akan membahayakan keutuhan bangsa dan negara ini di masa depan, selama cita-cita para pendiri bangsa tentang persatuan dan integrasi nasional, semangat Sumpah Pemuda yang telah melebur sentimen kesukuan, dan Pancasila sebagai dasar filosofi negara tidak dibiarkan tergantung di awang-awang, tetapi dihayati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.” ... semoga……

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

41

SASTRA DEMOKRASI

DEMOKRASI Oleh : Bella Suci N.

Demokrasi wahana menyalurkan aspirasi, bukan tempat membungkam empati Demokrasi sarana mewujudkan kemaslahatan bukan sarana membuat permainan Demokrasi ramah akan perbedaan bukan bergerombol mencari kekurangan Demokrasi berlandas kemanusiaan bukan keuangan apalagi saling hantam Demokrasi untuk kesejahteraan rakyat bukan kenikmatan pejabat Demokrasi harus diperjuangkan bukan untuk diabaikan Esensi demokrasi harus ditegakkan demi menjaga keutuhan

PANDEMI

Oleh : Bella Suci N.

Kalimat apa yang bisa kita katakan Hanya doa yang bisa kita panjatkan Aspirasi apa yang akan kita suarakan Hanya keadilan yang perlu kita perjuangkan Apalagi yang mau kita lakukan Hanyalah usaha dan ikhtiar Negeri ini di tepi jurang kehidupan Dililit hutang yang menjulang Wabah Corona semakin menjadi jadi Negeri ini kian memperihatinkan Bencana alam dimana mana Di laut, darat, bahkan di udara Pandemi berdampak pada semua orang Rakyat jelata semakin menderita Kehilangan kerjaan sumber penghasilan Anak sekolah tak bisa tatap muka Belajar daring tapi juga main game online Pendidikan karakter pun terabaikan Varian Delta bikin ngeri Pandemi pun kian meresahkan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pun diterapkan Akankah pemerintah mampu menekan korban?

Wallahu a’lam hanya Tuhan Yang Maha Tahu Mari tetap jaga iman dan kesatuan Tak menyerah dan terserah Tetap berdoa dan berikhtiar Menjaga protokol kesehatan dan keimanan Semoga Indonesia terbebas pandemi

42

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

ehind

he

cene

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 04/2021

43