Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang "Sakha Demokrasi" Edisi 03/2020

Johan, Sosok Inspiratif Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Magelang

BAWASLU TETAP AKTIF DI MASA PANDEMI

SALAM REDAKSI Salam sejahtera pembaca yang budiman. Tahun 2020 hampir berlalu. Tahun yang berat, penuh perjuangan dan pengorbanan. Tahun yang berdarah darah bagi sebagian besar masyarakat sebagai dampak dari pandemi virus corona 2019.

Namun ibarat kata pepatah: badai pasti berlalu. Tak ada ombak yang tak berketepian. Tak ada masalah yang tak berkesudahan. Mari kita akhiri Tahun 2020 sebagai tahun perjuangan dan kita sambut Tahun 2021 dengan penuh optimisme. Kita harus bersemangat menyambut masa depan yang semoga gilang gemilang.

Tak perlu resah karena esok pagi matahari bersinar kembali. Setiap fajar terbit harapan baru. Mari sambut hari baru bersama buletin Sakha Demokrasi dari Bawaslu Kabupaten Magelang.

Buletin di tangan Anda ini merupakan edisi ketiga. Secara khusus, Sakha Demokrasi edisi terbaru ini membahas 2 Tahun Kelahiran Bawaslu kabupaten / kota sesuai amanat UU Pemilu nomer 7 Tahun 2017.

Tim Redaksi Sakha Demokrasi mencoba mengangkat berbagai kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Magelang selama 2 tahun kiprahnya.

Banyak hal menarik diulas. Banyak terobosan Bawaslu dipaparkan.

Kerja-kerja pengawasan, dedikasi dan perjuangan serta sosialisasi dan edukasi demokrasi ditulis dan dikemas secara menarik. Redaksi memilih bahasa tulisan yang mudah dipahami dan mudah dicerna khalayak dari berbagai strata.

Redaksi berharap Sakha Demokrasi akan bisa membawa manfaat untuk edukasi demokrasi dan kepemiluan. Demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika setiap kita menjadi warga negara yang berintegritas dalam setiap tarikan nafas dan tindakan.

Selamat membaca! Mari tetap menjaga protokol kesehatan demi mencegah penularan virus corona. Salam.

Dewan Pengarah M. Habib Shaleh, S.S. Fauzan Rafiqun, S.Ag. S. Aini Ch., S.S., M. Hum. M. Dwi Anwar K., S.Pd.I M. Yasin Awan W. Penanggung Jawab Anni Syarifah, S.E., M.Ec. Dev. Pimpinan Redaksi M. Habib Shaleh, S.S. Redaktur Alfina Elok Faiqoh, S.H. Bella Suci N., S.Pd. Danang Gatot D.J., S.H. Desiana Lutfiani, S.H. Rendra Firmansah, S.H. Shanita Nurani T., S.H. Maris Nazum S., S.Kom Desain Maris Nazum S., S.Kom Sekretariat Masrur Nasihin, S.E. Fatach Yasin, S.H. Ahmad Zaenudin Nabilatul Ulya F., S.M. Wulan Nopriyani, S.E. Beti Nurhapsari, S.E. Dandy Reza Kameswara, S.E. Alamat Redaksi Jl. Soekarno Hatta No. 9 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56511 Website

www.magelangkab.bawaslu.go.id

BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

Email bawaslukab.magelang@gmail.com

DAFTAR ISI 32

GAGASAN MENGEJA ARAH RUU PEMILU

LAPORAN UTAMA

4 BAWASLU TETAP AKTIF DI MASA PANDEMI

LIPUTAN KHUSUS

PENGAWASAN PARTISIPATIF DARI PUNGGUNG 6 BUMIKAN GUNUNG SUMBING

PEREMPUAN BERPERAN KONTROL PENYEBARAN POLITIK UANG

8 KAMPUNG PANDEYAN : DESA APU PERTAMA DI INDONESIA PROFIL

BAWASLU RAYAKAN HUT DENGAN DONOR DRAH DAN BAGI MASKER

MEMBEDAH DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

30

Johan, Sosok Inspiratif Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Magelang LAPORAN KHUSUS

DUA TAHUN PERJALANAN BAWASLU KAB MAGELANG

20

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

3

LAPORAN UTAMA

TETAP AKTIF DIMASA PANDEMI

P

andemi Corona Virus Disease-2019 (Covid - 19) membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semua instansi pemerintah mengalami pemotongan anggaran kegiatan dan belanja pegawai.

Tak hanya kementrian, TNI/POLRI, pemerintah daerah hingga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU juga mengalami kondisi serupa. Pemotongan anggaran tahunan Bawaslu bahkan mencapai lebih dari 50 persen. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif (Soswatif) dikurangi menjadi hanya empat kegiatan saja setahun.

Demikian juga kegiatan pembinaan Desa Anti Politik Uang (Desa APU), Pembinaan Desa Pengawasan dan kegiatan lainnya turut dibatasi. Alhasil banyak program kerja dan kegiatan yang sudah dirancang, dan dipersiapkan matang untuk satu tahun tak bisa dilanjutkan.

Namun ketiadaan anggaran tak boleh menghambat aktifitas dan kreatifitas. Merebaknya penyebaran virus corona di tengah masyarakat tidak seharusnya menumpulkan kerja kerja edukasi demokrasi dan sosialisasi pengawasan partisipatif (soswatif).

Begitu pun munculnya penularan virus corona klaster perkantoran dan klaster keluarga. Bahkan meski dua komisioner dan dua staf Bawaslu Kabupaten Magelang positif terpapar virus corona sehingga harus menjalani isolasi mandiri (isoman) kerja-kerja Bawaslu harus tetap berjalan.

Sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu Kabupaten Magelang harus tetap kreatif dan aktif meski kini di tengah cengkraman pandemi dan banyak pembatasan. Berangkat dari semangat inilah, Bawaslu Kabupaten Magelang mencetuskan dua kegiatan yang bersifat virtual.

Kegiatan daring (dalam jaringan) dipilih melalui

4

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

proses rapat pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Magelang. Pertimbangannya adalah dengan kegiatan daring maka antara personel Bawaslu, narasumber dan peserta tidak perlu bertatap muka.

Selain untuk mencegah dan menghindari potensi penularan virus corona, kegiatan ini juga nir biaya. Bawaslu tidak perlu mengeluarkan biaya karena semua dikerjakan dengan semangat gotong royong, keikhlasan, semangat berjuang dan keinginan berkontribusi untuk masyarakat dan bangsa.

Dedikasi dan kerja keras Bawaslu Kabupaten Magelang ini termanifestasikan dalam program CANDI (Bincang Pemilu dan Demokrasi) dan program NGADEM (Ngaji Demokrasi) yang tayang secara daring secara bergantian melalui channel Youtube Bawaslu Kabupaten Magelang.

CANDI mengambil konsep diskusi interaktif antara Komisioner Bawaslu bersama tokoh-tokoh publik dengan tema-tema demokrasi dan kepemiluan terkini.

Adapun NGADEM mengambil sisi berbeda yakni ngaji secara monolog untuk mengkaji dan mengaji berbagai persoalan demokrasi secara kritis dan mendalam.

Dua konten gratisan tersebut kemudian disebarkan ke masyarakat melalui berbagai ruang media yang tersedia. Tujuannya tentu saja untuk tetap menjalankan amanah dan tugas tugas penyelenggara pemilu. Bawaslu percaya penyelenggara pemilu tak boleh absen bertugas meski di masa pandemi virus corona.

Bawaslu tetap harus menyapa masyarakat dan menyampaikan pesan pesan demokrasi serta membangun narasi positif demi membangun demokrasi sehat dalam setiap nadi kehidupan serta mewujudkan pemilu yang bersih, berintegritas dan bermartabat.

Program CANDI kini sudah memasuki edisi kesembilan. Tema-tema yang sudah diangkat yakni SKPP Bawaslu, Strategi Pengawasan di Tengah

Pandemi, kemudian Mengenal Layanan Informasi Bawaslu Kabupaten Magelang, Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Demokrasi, dan Upaya Bawaslu Melawan Hoax.

Selanjutnya adalah Problematika Penanganan Pelanggaran Pemilu, Peran Sekretariat dalam Program Pengawasan Bawaslu, Membedah Daftar Pemilih Berkelanjutan, Sapa Alumni SKPP 2020, dan Refleksi 2 Tahun Desa APU. Adapun untuk program Ngadem, Bawaslu Kabupaten Magelang sudah menelurkan enam edisi hingga akhir tahun 2020. Tema pertama yang diangkat adalah Kontestasi Politik harus Asyik, kemudian Kekuasaan dan Agama, Mengukir Sejarah Bangsa, Dusun Butuh Memanfaatkan Kekuatan Medsos, Membumikan Pengawasan Partisipatif bersama Bawaslu RI dan terakhir Kita Semua Punya Peran dalam Demokrasi. (habib)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

5

LAPORAN UTAMA

BUMIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

DESA PENGAWASAN DI PUNGGUNG GUNUNG SUMBING

K

ordiv Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Republik Indonesia Mochammad Afifudin, S.ThI, M.Si mengapresiasi Bawaslu Kabupaten Magelang yang menggencarkan sosialisasi pengawasan partisipatif serta pembentukan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang (Desa APU).

Afifudin mengatakan Desa Pengawasan merupakan salah satu inovasi Bawaslu untuk semakin membumikan pengawasan pemilu. Lewat program Desa Pengawasan dan Desa APU, Bawaslu ingin mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

“Kenapa Desa Pengawasan penting? Ini karena nilai pengawasan dan nilai demokrasi harus senantiasa didukung, senantiasa digerakkan, dan dihidup-hidupkan dan senantiasa dipupuk. Jika demokrasi tidak dipupuk maka ia bisa mati,” kata Afifudin.

Hal ini disampaikan Afifudin saat mengisi pembinaan Desa Pengawasan di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Dusun Butuh merupakan salah satu Desa Pengawasan yang dibentuk Bawaslu Kabupaten Magelang.

Dusun Butuh terletak di punggung Gunung Sumbing dan menjadi salah satu Desa Pengawasan tertiggi di Indonesia. Lokasi dusun ini berada di lereng paling atas dan menjadi perkampungan terakhir sebelum puncak Gunung Sumbing.

Menurut Afifudin pemilu yang baik dan berkualitas tidak hanya menjadi tanggung jawab

6

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

penyelenggara pemilu namun juga peserta pemilu dan semua warga Indonesia. “Semua kita punya tanggung jawab memastikan bagaimana pemilu dan pilkada di daerah berlangsung dengan baik, berjalan dengan jujur,adil dan transparan,” kata dia.

Afifudin mengatakan meski Kabupaten Magelang sedang tidak menyelenggarakan Pemilu maupun Pilkada namun Bawaslu Kabupaten Magelang tetap melakukan berbagai kegiatan kegiatan untuk penguatan kapasitas masyarakat dan penguatan nilai nilai pengawasan.

Ia pun berharap pengawasan partisipatif akan semakin menginternal, dan semakin masuk ke dalam masyarakat Kabupaten Magelang. Dengan demikian peserta pemilu dan masyarakat akan semakin memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam pemilu.

Keterlibatan masyarakat sejatinya akan membuat tugas pengawasan pemilu semakin ringan. kalau kita bisa melakukan pengawasan bersama sama kenapa harus sendiri? Mari bersama-sama mewujudkan pemilu yang jujur adil dan transparan, ajak dia.

Lebih lanjut disampaikan bahwa kini bukan saatnya lagi menempatkan masyarakat sebagai obyek demokrasi. Masyarakat kini harus menjadi subyek atau pelaku demokrasi.

Masyarakat bukan lagi sebagai objek yang perlu diawasi, namun masyarakat ikut menjaga pelaksanaan demokrasi. Masyarakat ikut berpartisipasi dengan mengawasi pelaksanaan pemilu dan pilkada,

kata Afiffudin dalam berdiskusi bersama puluhan warga Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.

Dusun Butuh yang terletak di punggung Gunung Sumbing ini kini menjadi sebuah objek wisata yang sedang digemari pengunjung. Dusun Butuh bahkan mendapat sebutan sebagai Nepal Van Java karena mirip dengan kondisi Nepal dimana rumahrumah dibangun di lereng-lereng gunung sehingga terlihat bertumpuk-tumpuk dan tersembunyi diantara awan dan kabut.

Kepada masyarakat, Afif mengungkapkan nilai-nilai pengawasan tidak boleh menimbulkan jarak antara pengawas dengan masyarakat. “Pengawasan jangan dianggap sebagai suatu hal yang terpisah dari kegiatan sehari-hari. Jadikan aktivitas pengawasan sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Pengawasan juga dapat dimulai dari obrolan-obrolan kecil dalam forum seperti ini,”kata Afif.

Seusai diskusi, Afif pun ngobrol santai sambil minum kopi dan duduk lesehan Bersama warga lereng Gunung Sumbing. Ia mengaku sangat menikmati dengan keramahan dan antusiasme warga Kabupaten Magelang dalam berbagai kegiatan Bawaslu, termasuk Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang (Desa APU).

Dalam kunjungannya, Afif yang juga Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi tersebut, hadir bersama dengan jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Magelang. Kunjungan dimulai dengan pembuatan konten video NGADEM (Ngaji Demokrasi) di beberapa spot terbaik Desa Pengawasan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Fajar S.A.K.A., S.H., M.H. mengucapkan terima kasih kepada warga Desa Pengawasan atas kerja samanya dan sinergi yang baik dengan Bawaslu Kabupaten Magelang sehingga terwujud cita-cita pengawasan.

Fajar menilai partisipasi masyarakat akan mendorong demokrasi menjadi lebih baik. Semangat pengawasan bisa dilaksanakan langsung oleh masyarakat. Dari pengawasan partisipatif masyarakat inilah maka akan terwujud demokrasi yang lebih baik.

Acara temu warga desa pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Magelang ini berjalan dengan lancar dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebelum memasuki lokasi acara, staf Bawaslu Kabupaten Magelang memeriksa suhu tubuh peserta denga thermo gun, membagikan masker kain dan hand sanitizer.

Politik Uang (Desa APU), dan 3 Desa Pengawasan serta puluhan ribu anggota Keluarga Anti Money Politics (KeAMP).

Menurut Habib Bawaslu Kabupaten Magelang memilih Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik sebagai Desa Pengawasan dengan berbagai pertimbangan. Diantaranya Dusun Butuh merupakan dusun tertinggi di lereng Gunung Sumbing serta akses ke pusat kabupaten sangat jauh dan harus melalui medan yang menantang.

Keterlibatan masyarakat Lereng Gunung Sumbing dalam pengawasan partisipatif diharapkan akan mendorong pemilu yang bersih dan berintegritas.”Meski lokasi dusun terpencil dan jauh dari pusat keramaian namun masyarakat mampu menerapkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat siap berpartisipasi dalam pengawasan pemilu,” kata Habib.

Kepala Dusun Butuh Lilik Setyawan menyatakan warga Dusun Butuh selalu menerapkan nilai-nilai demokrasi dengan baik. “Selama Pilkada maupun Pemilu lalu, tidak ada praktik politik uang. Warga kami tidak pernah terlibat politik uang. Jadi tidak keliru Bawaslu memilih desa kami menjadi Desa Pengawasan. Kami bersama warga siap ikut mewujudkan demokrasi yang sehat dan bermartabat,“ kata Lilik. (JOYO)

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang MH Habib Shaleh menjelaskan pihaknya kini memiliki 2 Kampung Anti Money Politics (KAMP), 9 Desa Anti Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

7

LAPORAN UTAMA

KAMPUNG PANDEYAN :

SAKSI KELAHIRAN GERAKAN ANTI POLITIK UANG DESA APU PERTAMA DI INDONESIA

SIANG itu suasana di Dusun Pandeyan, Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang tak seperti biasa. Mendadak riuh dan ramai. Bukan karena hajatan, rupanya ratusan warga berkumpul menyambut kedatangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, pertengahan tahun 2018 silam.

Memasuki sudut kampung, suguhan pemandangan kanan kiri juga berbeda. Sebuah papan baliho tinggi bertuliskan kalimat “Selamat Datang di Kampung Anti Money Politics, Warga Pandeyan Menolak Politik Uang”.

Sejumlah orang pun tampak sibuk. Terutama para pria dan wanita yang mengenakan kaos bergambar “Panwaslu Kabupaten Magelang”. Terpancar sinar kebahagiaan dari raut wajah warga Kampung Pandeyan yang tengah menanti Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Abhan beserta rombongan di situ.

Didampingi anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan segenap jajaran Panwaslu Kabupaten Magelang, Abhan hadir di sana. Dia disambut “wejangan” alunan musik drum band, sebagai ciri khas masyarakat Magelang yang lekat dengan julukan Kota Militer itu.

“Kampung Anti Money Politics (KAMP) adalah spirit baru yang patut ditularkan ke suluruh Indonesia.

KAMP merupakan bagian dari upaya penegakan demokrasi di Indonesia,” kata Abhan, diiringi tepuk tangan meriah segenap warga.

Ia mengatakan, KAMP adalah gerakan moral yang bertujuan membendung sejak dini praktik kecurangan politik. Menurut Abhan, bila semua kampung di Indonesia terdapat KAMP, maka mustahil ada kasus korupsi di negeri ini.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, M Fajar Saka berharap gelora anti-politik uang bisa disebarkan ke daerah lain. Ia pun memuji semangat warga Pandeyan, yang menjadikan kampung mereka sebagai pioner gerakan menolak segala bentuk politik uang.

Ketua Panwaslu Kabupaten Magelang MH Habib Shaleh mengungkapkan mewujudkan pemilu jujur dan adil ibarat membangun bangunan demokrasi yang kompleks. Dibutuhkan pondasi dan tatanan batu bata sehingga pemilu bisa dilangsungkan dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi.

Atas dasar itu, kata Habib, Bawaslu Kabupaten 8

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

*Dokumentasi acara peresmian KAMP Pandean

Magelang bersama segenap warga Pandeyan dan warga Sawangan ingin berpartisipasi dengan mendeklarasikan Kampung Anti Money Politics. Gerakan Anti Politik Uang dari kampung ini diharapkan menjadi cikal gerakan serupa yang lebih besar.

Habib berharap daerah lain akan menduplikasi spirit positif gerakan ini dengan membentuk gerakan serupa sesuai keunikan dan kondisi wilayah masingmasing. Ia percaya Kampung Anti Money Politics akan mampu mewujudkan pemilu jujur dan adil serta bersih dan bermartabat sesuai prinsip demokrasi.

“Berawal dari satu KAMP akan menjalar ke KAMP-KAMP yang lain, sehingga semua sudut di Kabupaten Magelang ini secara sadar dan membudaya telah menolak praktik politik uang, isu SARA, kampanye hitam, demi tegaknya demokrasi yang berkualitas,” ujar mantan jurnalis media cetak itu.

Sementara itu, mantan Kepala desa Deyangan Guritno yang saat itu turut hadir dalam kegiatan, memberi apresiasi tinggi kepada segenap warganya.

Menurutnya, terbentuknya KAMP di Pandeyan tak lepas dari peran warga yang memiliki kesamaan visi dan misi. Program kerja yang dilakukan Panwascam Mertoyudan pun mampu menjadi spirit baru, sehingga dapat menenggelamkan potensi kecurangan politik.

Sekadar informasi bahwa KAMP bukanlah gerakan fisik, melainkan keyakinan mental untuk memberi kontribusi pilkada serentak, agar pileg dan pilpres bisa berjalan aman, lancar, jurdil, dan berintegritas.

Bawaslu Kabupaten Magelang memiliki citacita yaitu terealisasinya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari para pihak dalam rangka percepatan mewujudkan Kampung dan Desa Anti Politik Uang (APU) di Kabupaten Magelang.

Dua akronim ini adalah pemicu gerakan moral masyarakat, agar memiliki kesadaran politik guna mewujudkan demokrasi bersih dan bermartabat. Selain itu, juga memiliki komitmen kokoh menolak politik uang sehingga tercipta Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Kepala Desa yang demokratis.

Gerakan moral ini pula dimaksudkan agar mampu menekan potensi pelanggaran dengan melakukan pendekatan pencegahan dan penindakan.

Selanjutnya, melibatan seluruh sumber daya agar turut berpartisipasi melakukan pengawasan dan melaporkan bila terjadi dugaan pelanggaran.

Hasil kerja dari Bawaslu Kabupaten Magelang ini pun bisa dipanen. Terbukti, berkat KAMP dan APU, seluruh desa dan kampung yang telah dicanangkan terbebas dari praktik-praktik politik kecurangan. Di Pandeyan sendiri, tidak ada satupun laporan maupun temuan, baik saat Pilkada, Pilpres, Pileg, maupun Pilkades.

Bawaslu sangat yakin, komitmen tinggi ini akan terus terjaga hingga pelaksanaan pemilihan yang akan datang. Sebab, Bawaslu masih memberikan pendampingan secara berkelanjutan di APU maupun KAMP. Diharapkan, adanya kerja sama yang terus terjalin, dapat mengubah semangat penegakkan demokrasi ini menjadi sebuah budaya baru. Salah satu bentuk pendampingan lanjutan dari Bawaslu Kabupaten Magelang adalah sosialisasi pengawasan partisipatif.

Tidak hanya itu, tindak lanjut KAMP senantiasa dikembangkan dengan metodologi yang disesuaikan dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi terkini. Pembinaan secara virtual atau daring diberlakukan Bawaslu Kabupaten Magelang, karena pada tahun 2020 ini Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19, yang mengharuskan meniadakan tatap muka.

Lewat program Bincang Pemilu dan Demokrasi (CANDI) Bawaslu menyapa warga secara live melalui kanal Youtube Bawaslu Kabupaten Magelang.

Ketua Paguyuban Desa APU Sudhif Hartasa mengungkapkan berdirinya KAMP di Pandeyan membawa manfaat besar bagi warga. Komitmen untuk memerangi money politics tersebut telah mengubah tatanan peradaban budaya warga setempat menjadi lebih baik.

Senada juga diutarakan, Susana, warga setempat. Bawaslu seringkali melibatkan kaum muda di Pandeyan untuk berbagai hal. “Ada tindak lanjut setelah Bawaslu mencetuskan nota kesepahaman. Buktinya kami masih sering dilibatkan seperti kegiatan “Perempuan Menolak Politk Uang” bersama aktivis perempuan se-Kabupaten Magelang tahun lalu,” akunya.

Semenjak Pandeyan digagas KAMP, warga semakin kompak menjaga kampung dari oknum-oknum yang akan mencederainya.

“Dulu, ada kejadian tengah malam menjelang pemungutan suara pada Pemilu 2019 penyusup masuk ke Dusun Pandeyan mau membagikan uang kepada warga, namun kami para pemuda menolak karena sudah berkomitmen menjadi KAMP,” kata Roy Saputra, salah satu tokoh pemuda di Pandeyan.

Ini adalah segelintir potret Bawaslu Kabupaten Magelang dalam menggerakan hati masyarakat pemilih di Kabupaten Magelang. Cara ini terbilang sukses menjadi gerakan moral untuk bersama-sama menjaga ruh demokrasi yang luhur tanpa dikotori dengan politik transaksional.

*Dokumentasi acara peresmian KAMP Pandean

Kini, tugas lain tinggal menjaga bangunan yang sudah berdiri ini tetap kokoh. Dengan harapan, gerakan moral anti politik uang yang dimulai dari keluarga, kampung hingga desa dapat berjalan secara kontinyu sehingga bisa menjamin pesta demokrasi yang berkualitas.

Seluruh masyarakat pun dapat turut serta memastikan tahapan dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi, transparansi, integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas. Sebagaimana masyarakat kembali menyelami hakikat dari sebuah demokrasi di negeri ini. (Sumarni Aini Chabibah, M.Hum)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

9

LIPUTAN KHUSUS

Dr Ratna Dewi Pettalolo SH MH

Perempuan Berperan Kontrol Penyebaran Politik Uang KOTA MUNGKID- Komisioner Bawaslu Republik Indonesia Dr Ratna Dewi Pettalolo SH MH menyatakan ada lima hal penting dalam demokrasi. Yakni pertama ada kontrol dari rakyat, kemudian pemilu berlangsung jujur dan adil, ada perlindungan HAM, rakyat hidup sejahtera dan kelima pemerintahan konstitusional.

Menurut Ratna Dewi adanya kontrol rakyat yang baik akan membuat pemilu berjalan secara optimal.

“Secara kuantitas, perempuan memiliki potensi untuk mengawasi dan melakukan kontrol penyebaran politik uang di masyarakat,“ kata Ratna Dewi.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu RI tersebut mengungkapkan politik uang merupakan ancaman besar terhadap kelompok rentan.

Yakni masyarakat miskin, pemilih pemula dan pemilih perempuan. Karena itu diperlukan kesadaran untuk mengubah pola pikir masyarakat.

Atas dasar ini, Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilu berupaya menegakkan hak-hak konstitusional semua warga negara, termasuk kaum perempuan.

Disebutkan cara terbaik menciptakan kesejahteraan rakyat adalah dengan memberantas politik uang.

“Korupsi merupakan hambatan pemerataan kesejahteraan rakyat, dan akar dari korupsi adalah politik uang, kata Ratna Dewi,“ kata Ratna Dewi dalam 10

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif (Soswatif) yang digelar Bawaslu Kabupaten Magelang.

Kegiatan soswatif ini khusus menyasar aktifis perempuan di Kabupaten Magelang. Hal ini bertujuan untuk menggelorakan semangat perempuan dalam demokrasi dan mendorong kaum perempuan menjadi garda terdepan dalam menolak dan melawan money politics.

Para peserta merupakan komunitas perempuan yang berasal dari berbagai kalangan dan latar belakang. Diantaranya PKK, IPPNU, Fatayat, Muslimat, IP Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiah, Aisyiah, GOW, Persit, Bhayangkari, Sahabat Perempuan, PMI, HMI, IMM, Mafindo, DKC Pramuka Kabupaten Magelang, guru MGMP PKN Kabupaten Magelang, tokoh perempuan KAMP Deyangan dan unsur jurnalis perempuan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen masih terbilang rendah meski sudah ada kuota perempuan dalam proses pencalegan.

Kondisi ini berdampak pada perumusan kebijakan eksekutif dan legislatif.

“Oleh karenanya, semangat perempuan untuk turut serta dalam demokrasi harus digalakkan.

Perempuan bisa berperan besar dalam mencegah dan melawan politik uang,“ kata dia.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah M. Fajar Subkhi AKA SH MH mengapresiasi kehadiran dan antusiasme aktifis perempuan dalam mengikuti berbagai kegiatan Bawaslu Kabupaten Magelang. Meskipun dengan latar belakang berbeda beda dan punya banyak kesibukan namun seluruh peserta tetap antusias mengikuti serangkaian acara sosialisasi hingga selesai.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Magelang Sumarni Aini Chabibah, S.S., M.Hum mengungkapkan ini saatnya partisipasi perempuan dalam bidang politik menjadi gerakan bersama demi terwujudnya kebijakan yang berkeadilan gender.

Selain dari sisi jumlah, kaum perempuan memiliki jumlah yang besar, perempuan juga sering menjadi sasaran penyebaran money politics. Karena itu, jika seluruh pemilih perempuan kompak menolak dan melawan money politics maka otomatis ruang gerak pelaku juga akan semakin sempit. “Tiada demokasi tanpa perempuan, tiada pemilu adil dan berintegritas tanpa partisipasi perempuan. Mari bersama sama kita kaum perempuan menolak dan melawan politik uang,� kata Aini.

Aini menggaris bawahi peran penting perempuan dalam demokrasi. Disebutkan perempuan sebagai madrasatul ula (sekolah pertama) dapat menanamkan nilai-nilai demokrasi dan semangat anti politik sejak dini.

Dan memang nilai-nilai tersebut harus tertanam mulai dari lingkup yang terkecil, yakni keluarga.

Disadari atau tidak, politik uang memang seperti sudah mendarah daging dalam kehidupan demokrasi masyarakat. Namun hal ini tidak lantas menyurutkan semangat Bawaslu untuk terus mengawal demokrasi agar tetap berjalan baik, luhur dan berintegritas sebagaimana mestinya. (Alfina)

*Dokumentasi acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Ibu Ratna Dewi (Anggota Bawaslu RI)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

11

LIPUTAN KHUSUS

T U H n Rayaka

B

ah r a D r o n n Do a g n e D Bawaslu

awaslu Kabupaten Magelang menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Bawaslu secara sederhana di tengah mewabahnya virus Covid-19.

Lewat kegiatan ini, Bawaslu mengajak masyarakat meningkatkan kesabaran dan membangun kesadaran bersama untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Peringatan HUT Bawaslu diawali Video Conference (vicon) Bawaslu RI bersama Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia. Kegiatan lalu dilanjutkan pemotongan tumpeng dan pembagian masker kain kepada tokoh masyarakat.

Setelah itu, komisioner dan staf Bawaslu Kabupaten Magelang serta tokoh masyarakat menuju Kantor PMI Kabupaten Magelang di Muntilan untuk melakukan kegiatan donor darah. Kegiatan Ini merupakan kerja sama Bawaslu dengan PMI Kabupaten Magelang.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian jajaran Bawaslu terhadap kemanusiaan, mengingat selama wabah Covid-19 melanda Indonesia, jumlah stok darah di PMI berkurang. HUT ke-12 Bawaslu dengan tema “Bangun Solidaritas Kebangsaan Melawan Covid-19.” Disebutkan kegiatan donor darah ini sebagai wujud nyata kepeduliaan jajaran Bawaslu dalam rangka memerangi Covid-19.

Pandemi Covid-19 membuat stok darah PMI berkurang. Oleh karena itu, Bawaslu menginisiasi donor darah ini. Harapannya, masyarakat membantu PMI memenuhi kebutuhan darah. Setetes darah kita sangat

12

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

berarti untuk orang lain. Bagi Anda yang sehat, mari kita donorkan darah kita.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan semangat HUT Bawaslu kali ini adalah semangat untuk bergerak bersama memerangi Covid-19 dengan tetap menjaga solidaritas dan membangun keselamatan kemanusiaan dengan menerapkan physical distancing, bekerja dari rumah, menegakkan demokrasi dari rumah, selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga kesehatan diri dan keluarga, serta menjaga keselamatan bangsa.

Sementara itu, Kepala Markas PMI Kabupaten Magelang Arief Setyohadi mengucapkan terima kasih atas kegiatan donor darah Bawaslu Kabupaten Magelang. “Luar biasa dan terimakasih kepada Bapak Ibu dari Bawaslu Kabupaten Magelang yang telah mendonasikan darahnya di PMI Kabupaten Magelang.

Semoga bisa menggugah komponen lain untuk rawuh dan membantu sesamanya melalui PMI,” Kata Arief.

Arief mengajak masyarakat menjadikan donor darah menjadi gaya hidup dalam berbagi kepada sesama. “Salam kemanusiaan,” tandas dia. (Desiana)

LIPUTAN KHUSUS

n a g n u k u D i r e B u l s a w a B s i d e M Tenaga KOTA MUNGKID- Bawaslu Kabupaten Magelang bersama berbagai elemen masyarakat memberikan dukungan moril bagi para tenaga kesehatan di Magelang dalam menanggulangi para pasien positif Covid-19.

Aksi solidaritas dukungan kepada sejumlah tenaga kesehatan di Rumah Sakit (RSUD) Merah Putih ini disampaikan Bawaslu Kabupaten Magelang bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Magelang, Fatayat NU dan beberapa instansi lainnya.

Penguatan SDM secara psikis ini sangatlah penting, apalagi ke depan RSUD Merah Putih juga sudah ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanggulangan Covid-19.

Dr Tatang, salah satu tenaga medis RSUD Merah Putih, sangat mengapresiasi aksi ini. Ia menghimbau masyarakat Magelang agar lebih disiplin dan waspada dalam menjalankan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Dalam kesempatan ini, Plt Direktur RSUD Merah Putih, Leli Puspitowati menyampaikan dukungan moral ini sangat penting bagi tenaga medis di Magelang dalam menanggulangi Covid-19. “Selain mempersiapkan SDM rumah sakit yang berkompeten dan sesuai standar, penguatan secara psikis juga sangat penting,� kata Leli.

Aksi di halaman RS Merah Putih tersebut berjalan dengan lancar dan mendapat pengawalan dari kepolisian dan TNI. Aksi ini juga mengedepankan protokol kesehatan dengan jaga jarak, serta segenap peserta harus mengenakan masker.

Selain memberikan semangat dan dukungan moral kepada para tenaga medis, juga dilakukan penyerahan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kepada sejumlah tenaga medis dan dilanjutkan dengan bagibagi masker serta edukasi tentang pentingnya memakai masker kepada pengendara sepeda motor di pertigaan Blondo oleh Bawaslu Kabupaten Magelang yang dikawal oleh Polres Magelang. (Desiana)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

13

LIPUTAN KHUSUS

Bawaslu Kabupaten Magelang Paparkan Program dan Terobosan B

awaslu Kabupaten Magelang memaparkan program kerja serta berbagai terobosan yang dilakukan selama perhelatan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Program dan terobosan ini merupakan ikhtiyar Bawaslu mewujudkan pemilu bersih, jujur dan adil serta berintegritas dan bermartabat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang MH Habib Shaleh memaparkan kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif diantaranya Bawaslu kerja sama dengan sejumlah kelompok Tari Soreng.

Kelompok-kelompok kesenian tradisional ini digandeng untuk menyebarkan gerakan anti politik uang, menangkal berita hoax dan politisasi SARA. ‘’Kami juga menggandeng pelukis, kartunis dan pembuat patung untuk menolak politik uang yang dituangkan dalam karyakaryanya. Para videographer, netizen vlogger dan bloger juga kami ajak bersama-sama menyuarakan pemilu damai dan gerakan tolak politik uang lewat karya mereka,‘’ kata dia.

Disebutkan Bawaslu Kabupaten Magelang juga membentuk Kampung Anti Money Politik pada masa Pilkada 2018 di Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan dan Dusun Pandeyan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Dalam masa Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Magelang membentuk Desa Anti Politik Uang Jaga Demokrasi (Sapu Jagad) di Desa Somoketro, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Setelah Pemilu berakhir, Bawaslu Kabupaten Magelang membentuk delapan Desa Anti Politik Uang (Desa APU) yaitu Desa Kaliurang, Kecamatan Srumbung; Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, dan Desa Sambak, Kecamatan Kajoran .

Bawaslu Kabupaten Magelang membentuk lima Desa APU di Kecamatan Ngablak. Yaitu di Desa Pagergunung, Desa Pandean, Desa Jogoyasan, Desa Sumberejo, dan Desa Girirejo. Selain itu, Bawaskab Magelang juga membentuk tiga Desa Pengawasan di Desa Ngargoretno Kecamatan Salaman; Dusun Butuh, Desa Temanggung Kecamatan Kaliangkrik dan Dusun Kecitran, Desa Ketundan, Kecamatan Pakis.

Menjelang Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Magelang juga menambahkan tugas kepada setiap PTPS untuk bisa merekrut 10

14

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

Keluarga Anti Money Politics (KeAMP). Total hampir 50.000 Keluarga Anti Money Politics (KeAMP) yang direkrut.

Kaum milennial juga tidak ketinggalan dalam jangkauan Bawaslu Kabupaten Magelang untuk diajak mensukseskan gerakan anti money politics melalui youtuber, admin media sosial, karang taruna, mahasiswa dan organisasi lainnya.

Di bidang keagamaan, kata Habib, Bawaslu Kabupaten Magelang merangkul MUI, NU, Muhammadiyah, akademisi, Kemenag, Pengadilan Agama (PA), dan tokoh-tokoh agama dalam pembuatan buku khutbah Jum’at, khusus bertema pemilu. ‘’Di bidang Pendidikan Bawaslu menyelenggarankan Debat Demokrasi yang diikuti oleh pelajar SMA/SMK/MA se-Kabupaten Magelang.

Bawaslu juga bekerjasama dengan guru PPKN Kabupaten Magelang serta anak-anak pramuka.

Semua elemen masyarakat kami ajak bergabung dan berpartisipasi, ‘’ kata Habib dalam Rapat Daring yang diselenggarakan Bawaslu RI Bagian ATP 3 (Analisis Teknis Pengawasan Dan Potensi Pelanggaraan).

Rapat daring dengan tema ‘’Evaluasi Fungsi Pengawasan dan Tugas Peningkatan Partisipasi Masyarakat oleh Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada’’ ini memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan ini difasilitasi Djoni Arfandi (Kepala Sub Bagian ATP Bawaslu RI), Deytri Aritonang (Tim Asistensi Bawaslu RI) serta Taufiq.

Kegiatan ini diikuti Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Anik Sholihatun, S.Ag., M.Pd serta Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Bawaslu RI meminta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk menyampaikan hasil dan macam-macam pengawasan partisipatif yang dilakukan di masingmasing daerah.

Bawaslu RI mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah karena membuat kegiatan terobosan yang mengakomodasi konteks relasi sosial budaya setempat (kearifan lokal) sehingga bisa menjadi daya tarik masyarakat. ( J O Y O )

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

15

LIPUTAN KHUSUS

PPID Di Bawaslu,

Perlukah ?

B

awaslu Kabupaten Magelang sudah memiliki (PPID) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. PPID Bawaslu ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dan pemberian informasi kepemiluan kepada masyarakat.

Namun apakah sebenarnya diperlukan PPID di Bawaslu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami PPID di Bawaslu terlebih dulu. PPID di Bawaslu dijalankan oleh tim pelaksana yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan pPublik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID. PPID bertugas untuk menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi di Bawaslu. PPID juga bertugas untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat yang meminta informasi kepada Bawaslu.

Seiring berjalannya Bawaslu, ternyata banyak masyarakat yang meminta informasi terkait dengan kepemiluan di Bawaslu. Oleh karena itu, Bawaslu membentuk Tim PPID untuk menjawab kebutuhan atas hak informasi publik.

PPID Bawaslu Kabupaten Magelang terbentuk sejak tahun 2019 kemudian disempurnakan pada tahun 2020. Pembentukan dan penyempurnaan ini menyusul terbitnya SE Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Untuk mendapatkan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Magelang, masyarakat dapat langsung datang dan mengajukan permohonan ke kantor sekretariat Bawaslu Kabupaten Magelang di Jl. Soekarno Hatta No.9 Kota Mungkid, kata Kordiv Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Magelang M Dwi Anwar Cholid.

Selain datang langsung, masyarakat juga bisa mengajukan permohonan melalui web magelangkab.bawaslu.go.id/ppid. Permohanan melalui web ini bertujuan agar Bawaslu dapat memenuhi hak masyarakat atas informasi publik yang cepat, akurat dan efektif.

PPID Bawaslu menyediakan informasi secara gratis (tidak dipungut biaya). Sedangkan untuk penggandaan, pemohon informasi dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar kantor Bawaslu atau biaya penggandaan ditanggung pemohon sendiri. (Nazum)

16

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

LIPUTAN KHUSUS

Bawaslu Wujudkan PPID Handal & Inovatif KOTA MUNGKID- Kepala Bagian Humas Bawaslu RI, Hengky Pramono menyatakan kepemimpinan Bawaslu periode 2017-2022 secara serius berupaya mewujudkan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Bawaslu yang handal, profesional, dan inovatif.

Hengky menyatakan seluruh jajaran Bawaslu RI bertekad terus meningkatkan kualitas PPID Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota lebih baik lagi. Dikatakan Bawaslu siap mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Hal ini disampaikan Hengky dalam rapat daring sosialisasi dan diskusi terkait implementasi keterbukaan informasi sesuai dengan Perbawaslu 10 Tahun 2019 serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019. Rapat daring sosialisasi dan diskusi diikuti Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan 35 Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang membidangi keterbukaan informasi.

Sementara itu, Tenaga Ahli Humas Bawaslu RI, Sulastio mengungkapkan bahwa Bawaslu RI bertanggungjawab untuk memperkuat PPID di jajaran di bawahnya.“Selain memperkuat struktur dan kapasitas PPID, Bawaslu RI juga memiliki tanggung jawab untuk menata dan memperkuat PPID Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota,“ kata dia.

Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi, Haryo Sudrajat, berkesempatan menyampaikan materi ketiga mengenai implementasi keterbukaan informasi publik berdasarkan Peraturan Bawaslu 10 Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019.

Dalam arahannya, Haryo meminta agar Bawaslu wajib menyusun Daftar Informasi Publik (DIP), yakni catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

R. Alief Sudewo selaku Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Bawaslu RI, memberikan materi terakhir tentang pedoman untuk tahapan kerjasama hubungan antar lembaga terdapat mekanisme aktif dan mekanisme pasif.

“Mekanisme aktif yaitu dimana kita sebagai lembaga penyelenggara pengawas Pemilu, secara proaktif yang mengajukan untuk bekerja sama, sekaligus menyiapkan draft dalam bentuk MoU. Sedangkan Mekanisme pasif yaitu dimana kita sebagai penyelenggara pengawas Pemilu, ditawarkan oleh stakeholder untuk melakukan kerjasama, pihak yang mengajukan yang menyiapkan draft dalam bentuk MoU,” katanya. (Desiana) Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

17

LIPUTAN KHUSUS

MELAWAN POLITIK UANG DARI DESA B

adan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magelang menggelar pembinaan Desa Anti Politik Uang (Desa APU) di Desa Sambak, Kecamatan Kajoran. Pembinaan ini untuk menjaga dan merawat semangat masyarakat dalam membangun demokrasi sehat dan gerakan anti politik uang.

Desa Sambak sendiri mendeklarasikan diri sebagai Desa APU pada November 2019 lalu.

Sebagai tindak lanjut deklarasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Magelang melakukan pembinaan lewat kegiatan soswatif.

Kepala Desa Sambak Dahlan mengatakan, dirinya mengapresiasi program pembinaan Desa APU ini. Ia berharap Desa Anti Politik Uang ini bukan merupakan slogan semata namun menjadi nilai-nilai yang dijalankan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Melalui pembinaan ini kami berharap masyarakat Sambak dapat memahami serta memiliki kesadaran demokrasi. Harapan kami masyarakat dapat menerapkan program Bawaslu ini pada pemilihan RT/RW, Pilkades hingga Pemilu mendatang,” kata Dahlan.

Menurut Dahlan, seseorang yang terpilih menggunakan politik uang akan mencari kembalian modal yang dikeluarkannya, “Setelah modal kembali, mereka juga akan mencari keuntungan untuk modal mencalonkan diri lagi. Tentu dampaknya akan sangat merugikan masyarakat,” kata dia.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang MH Habib Shaleh mengatakan, pembinaan Desa APU ini bertujuan untuk menggelorakan semangat anti politik uang serta meningkatkan pemahaman bagi masyarakat Sambak akan bahaya politik uang yang dapat mencederai demokrasi.

“Dalam membangun dan menggelorakan gerakan anti politik uang ini, Bawaslu Kabupaten Magelang menjadi inisiator, fasilitator dan katalisator, sementara pelakunya adalah masyarakat.

Mari bersama-sama kembangkan demokrasi. Dimulai dari desa, mari lawan dan tolak politik uang,” ujar Habib.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Fauzan Rofiqun mengatakan pembinaan ini merupakan yang pertama kali dari 12 desa di Kabupaten Magelang. Menurutnya, saat ini desa masih fokus pada pembangunan fisik saja. “Ini merupakan kesempatan yang baik untuk meningkatkan pemahaman tentang demokrasi bagi masyarakat,” kata Fauzan.

Menurut Fauzan Bawaslu Kabupaten Magelang saat ini tengah dalam proses membuat rancangan Perdes tentang Desa Sadar Demokrasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Disebutkan, Bawaslu dan Pemkab Magelang memerlukan partisipasi masyarakat untuk mewujudkannya. “Partisipasi masyarakat dalam melawan politik uang sangat diperlukan, dengan demikian proses demokrasi akan berjalan dengan baik.” tandasnya. (Rendra)

18

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

19

LIPUTAN KHUSUS

20

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

21

LIPUTAN KHUSUS

Bawaslu Kawal Pemutakhiran DPB B

awaslu Kabupaten Magelang melakukan pengawasan melekat menghadiri rapat pleno yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang terkait pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (DPB). Rapat pleno ini dilaksanakan setiap bulan pada minggu kedua.

Bawaslu Kabupaten Magelang merupakan salah satu stakeholders yang diundang untuk mengikuti jalannya rapat pleno terkait memaksimalkan daftar pemilih tetap (DPT) yang valid.

Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) adalah proses memperbaharui data pemilih guna memudahkan proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu atau Pemilihan selanjutnya. Atau dapat didefinisikankan pula sebagai proses pengumpulan data perubahan melalui lembaga atau badan melalui koordinasi dan kerjasama serta langsung dari masyarakat.

Terkait pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, KPU RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan. KPU RI memerintahkan KPU Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Maka kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan diintegrasikan dengan tahapan penyusunan daftar pemilih serentak tahun 2020, dengan teknis yang dimulai dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang disandingkan (sinkronisasi) dengan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dari Pemerintah, u n t u k

22

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

kemudian pada saat waktu yang tepat nanti akan dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih).

Walaupun di Kabupaten Magelang tidak ada gelaran pemilihan di tahun 2020, tidak membuat Bawaslu Kabupaten Magelang hanya menunggu adanya pemilihan saja. Salah satunya yaitu mengawasi serta mengikuti jalannya rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Magelang. Pemutakhiran data ini terkait penduduk yang pindah datang, pemilih pemula, perubahan identitas, perubahan status pekerjaan TNI/ Polri, perubahan alamat dan data kematian.

Pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Magelang, Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 988.879 pemilih. Jumlah ini terdiri dari 492.318 lakilaki (49,78%) dan perempuan 496.561 (50,21%) yang tersebar di 21 Kecamatan di Kabupaten Magelang.

Serta partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 di Kabupaten Magelang mencapai angka 85 persen pemilih. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Kabupaten Magelang sangat antusias dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat untuk demokrasi yang baik.

Antusiasme inilah yang harus tetap dijaga oleh penyelenggara pemilu baik KPU Kabupaten Magelang maupun Bawaslu Kabupaten Magelang supaya pemilihan yang akan datang, partisipasi pemilih terus meningkat. Serta pendataan daftar pemilih juga harus akurat dan komprehensif sehingga tidak ada pihak manapun yang dirugikan dengan selalu mengupdate dan mengawasi perkembangan data pemilih berkelanjutan setiap bulannya.

KPU Magelang

Kabupaten sudah

mengadakan rapat pleno rekapitulasi DPB sekali setiap bulan dimulai bulan April 2020. Dalam sembilan kali rapat pleno DPB, total adanya potensi pemilih baru (pemula) berjumlah 11.597 pemilih yang terdiri 5.004 laki-laki dan 6.593 perempuan yang tersebar di 21 Kecamatan di Kabupaten Magelang. Potensi pemilih baru ini berasal dari masyarakat yang sudah berumur 17 tahun, pasangan suami istri yang sudah menikah dibawah umur, serta purnawirawan TNI dan POLRI. Untuk pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 18.830 orang yang terdiri 9.096 laki-laki dan 9.734 perempuan. Pemilih yang tidak memenuhi syarat ini berasal dari pemilih yang pindah domisili dan meninggal dunia. Sehingga sampai bulan Desember 2020 daftar pemilih berkelanjutan menjadi 981.646 pemilih terdiri 488.220 laki-laki dan 493.426 perempuan.

Bawaslu Kabupaten Magelang memberikan masukan kepada Disdukcapil dan KPU Kabupaten Magelang untuk mengembangkan stategi koordinasi penyediaan data potensi pemilih yang lebih komprehensif. Dalam hal ini Disdukcapil beragumen bahwa permintaan data untuk KPU Kabupaten Magelang terkendala regulasi. Bawaslu dan perwakilan parpol sebaiknya diberikan softfile DPB sehingga bisa ikut mencermati dan memberikan masukkan.

Selama ini, KPU Kabupaten Magelang hanya sebatas membacakan data-data DPB saja sehingga Bawaslu dan Parpol kesulitan melakukan pencermatan. KPU Kabupaten Magelang meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Disdukcapil dan instansi terkait agar bisa mendapatkan data kependudukan terbaru sebagai bahan pleno DPB setiap bulannya. Bawaslu Kabupaten Magelang juga memberikan beberapa data pemilih baru agar dimasukkan dalam DPB berdasarkan hasil pengawasan di lapangan.

Bawaslu Kabupaten Magelang sangat mendukung sekali adanya rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan ini.

Diharapkan nantinya bisa mendapatkan data pemilih yang benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini untuk mengetahui pergerakan penduduk yang mempunyai hak pilih dan guna memelihara data pemilih yang sudah ada. Bawaslu Kabupaten Magelang juga menyarankan kepada KPU Kabupaten Magelang untuk menghadirkan stakeholders terkait lainnya seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) Kabupaten Magelang untuk mensinkronisasikan perkembangan data penduduk di Kabupaten Magelang. (J O Y O)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

23

LIPUTAN KHUSUS

MEMBEDAH

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

S Wardoyo, S.IP

Anggota KPU Kab Magelang

ahabat Bawaslu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 20 huruf (l), yang berbunyi; KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Juga Amanat Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018, Pasal 58 ayat (1), serta Surat Edaran KPU RI nomor : 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Magelang berkewajiban melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Apasih daftar pemilih berkelanjutan itu? Bagaimana dinamikanya selama ini yang dialami KPU Kabupaten Magelang dalam melaksanakan rapat pleno DPB di saat pandemi seperti ini? Bawaslu telah mewawancarai Anggota KPU Kabupaten Magelang Divisi Perencanaan Data dan Informasi Bapak Wardoyo, S.IP.

Apa yang dimaksud dengan Daftar Pemilih Berkelanjutan?

Daftar Pemilih Berkelanjutan adalah DPT yang dipelihara dengan cara dimutakhirkan. Tujuannya untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan DPT pemilihan yang akan datang. Substansi memelihara itu ada tiga, yaitu memasukkan data, mencoret yang tidak memiliki hak pilih, dan memperbaiki data. Data diperoleh dari Disdukcapil, serta tanggapan dari masyarakat dan rekomendasi dari Bawaslu. Rapat pleno penetapan DPB dilaksanakan satu bulan sekali.

Adakah kendala yang dihadapi KPU dalam proses pemutakhiran DPB? Kendala yang kami alami terkait tidak adanya SDM di tingkat bawah, jadi hanya mengandalkan data dari Disdukcapil.

Selain rekomendasi dari Bawaslu, adakah masukan dari masyarakat yang diterima KPU terkait Daftar Pemilih Berkelanjutan?

Sampai saat ini belum ada, ini hal yang kami tunggu karena memang DPB ini kurang familiar di masyarakat sehingga kesadaran masyarakat untuk memberi masukan belum ada. Selain itu, seringkali masyarakat tidak segera melapor ke Disdukcapil ketika ada perubahan data sehingga membuat data kurang update.

Sementara itu, Daftar Pemilih yang ada itu harus komprehensif, akurat, dan mutakhir. Sesuai regulasi, Disdukcapil memberikan data ke KPU berupa nama dan NIK. Hal ini menjadikan kendala bagi KPU karena kami kesulitan untuk mengetahui pemilih baru jika hanya dari dua data itu saja. Sementara untuk rekap 24

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

pada pleno DPB kami merekap per kecamatan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan tanggapan masyarakat baik secara langsung maupun online, sehingga daftar pemilih akan lebih baik dan akurat.

Pernahkah KPU berencana untuk mengadakan kerja sama dengan pemerintah daerah dengan menerbitkan suatu regulasi terkait pengelolaan data kependudukan sehingga nantinya KPU bisa mendapatkan data kependudukan ter-update dari pemerintah desa?

Ini bisa menjadi pemikiran bersama, namun kewenangan verifikasi data itu yang berwenang adalah Disdukcapil. KPU sesuai regulasi memang meminta data dari Disdukcapil. Kalau untuk hal ini kami belum berani karena secara dasar hukumnya belum ada. Mungkin dalam diskusi atau pertemuan selanjutnya ide ini bisa kami bahas, apakah memungkinkan atau tidak. Cuma untuk saat ini kami jalankan sesuai regulasi yang ada.

Mengutip dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan, Pasal 8 disebutkan bahwa KPU melakukan sinkronisasi DPT pemilu atau pemilihan terakhir dengan DP4 hasil analisis, lalu DPB ini digunakan sebagai apa jika regulasi berbicara demikian?

Memang regulasi untuk pemilihan masih berbicara demikian. Adanya DPT dan DP4 ini menjadi kewenangan KPU RI, pihak KPU RI yang melakukan sinkronisasi lalu data tersebut diturunkan hingga ke KPU kabupaten/kota untuk dilakukan pemetaan. DPT dan DP4 ini adalah sumber data, namun mungkin saja ada yang belum pas, maka di KPU ada tahapan coklit oleh PPDP kalau dalam pemilihan dan Pantarlih dalam Pemilu. Tahapan ini lah yang akan mencocokkan dan meneliti sehingga memastikan dari rumah ke rumah apakah data pemilih yang tercantum masih memiliki hak pilih apa tidak. Tahapan coklit ini pun diawasi betul oleh jajaran pengawas dan dikemukakan di publik sehingga data hasil coklit ini adalah data yang akurat.

Pesan bapak kepada masyarakat Kabupaten Magelang terkait partisipasi dalam perbaikan daftar pemilih berkelanjutan?

Harapan KPU Kab Magelang kepada seluruh masyarakat, terutama yg memiliki hak pilih, partai politik, bawaslu dan semua stakeholder bisa lebih berpartisipasi dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih sejak awal, sehingga Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai akhir dalam proses yang panjang dalam penyusunan Daftar Pemilih betul-betul menjadi DPT yg berkualitas, artinya komprehensif, akurat dan mutakhir. Melalui Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) inilah partisipasi semua pihak kita harapkan. adapun Pelaporan Masyarakat dalam memberikan tanggapan/ masukan terhadap Data Pemilih dapat berupa : Memperbaiki Elemen Data Pemilih  , Pemilih Baru (berusia tujuh belas tahun dan sudah melakukan perekaman E-KTP), Pindah Domisili, Baru menjadi anggota TNI/POLRI, Purna dari TNI/ POLRI, Adanya anggota keluarga yang sudah meninggal Dan kondisi lainnya yang bisa dilihat dalam form.

(Alfina)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

25

LIPUTAN KHUSUS

M

ahasiswa sebagai agent of change memiliki peran penting dalam pembangunan demokrasi. Mahasiswa diharapkan mampu turut serta menjaga kualitas demokrasi serta mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas, salah satunya dengan menjadi pengawas partisipatif.

Mahasiswa Sebagai Pengawas Partisipatif 26

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

Bekerja sama dengan BEM STAIA Syubbanul Wathon Magelang, Bawaslu menggelar Seminar dengan tajuk “Membumikan Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Magelang : Bawaslu Goes to Campus”.

Seminar yang diikuti sekitar 100 mahasiswa ini berlangsung di ruang kuliah STAIA Syubbanul Wathon Magelang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M. Habib Shaleh, S.S., dalam pemaparan materinya menyampaikan bahwa tugas Bawaslu sebagai pengawas Pemilu tidak hanya sebatas pada kegiatan pengawasan dan penindakan pelanggaran, namun juga mencakup kegiatan-kegiatan pencegahan.

“Dalam melaksanakan tugastugas Bawaslu ini, kami tidak mungkin bekerja sendirian. Kami bekerja sama dengan stakeholder terkait, serta dengan mahasiswa juga seperti hari ini.

Kami berharap mahasiswa-mahasiswa disini nantinya bisa menjadi kader pengawas partisipatif dan berani melapor ketika menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu.” kata Habib.

Pemaparan materi kedua oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Sumarni Aini Chabibah, S.S., M.Hum., berkaitan dengan komitmen mewujudkan masyarakat sadar demokrasi dan anti money politics di kalangan civitas akademika STAIA Syubbanul Wathon Magelang.

Hadir pula dalam seminar ini Ketua STAIA Syubbanul Wathon Magelang, Ahmad Fuad Hasyim HS., M.Pd untuk menyaksikan dan menandatangai Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara STAI Al Husain Syubbanul Wathon Magelang dengan Bawaslu Kabupaten Magelang. Perjanjian tersebut terkait dengan komitmen untuk mewujudkan masyarakat sadar demokrasi dan masyarakat anti money politics di kalangan civitas akademika STAIA Syubbanul Wathon Magelang. Adapun ruang lingkup kerja sama yang terjalin ini meliputi pelaksanaan kegiatan perkuliahan, pelaksanaan kegiatan penelitian, dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Seminar berlangsung menarik dan peserta sangat antusias memberikan pertanyaan kepada pemateri. Semangat pengawasan partisipatif sudah terlihat dalam seminar ini, diharapkan kedepannya akan semakin banyak pihak yang terlibat sebagai pengawas partisipatif dan kehidupan demokrasi di negeri ini dapat berlangsung secara harmonis. (Alfina)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

27

LIPUTAN KHUSUS

Bawaslu Kabupaten Magelang

Lakukan Pembinaan Desa Anti Politik Uang

B

adan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magelang, melakukan pembinaan desa anti politik uang di Desa Pagergunung, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Pada hari Rabu, 2 Desember 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan tokoh masyarakat setempat.

Bawaslu sudah membentuk desa anti politik uang beberapa waktu lalu. Kini, Bawaslu akan terus menggiatkan desa tersebut agar semakin melek demokrasi dan bisa menjadi pilot project dalam menangkal berbagai kecurangan sekaligus mencegah praktek politik uang, politisasi sara dan anti hoax pada pemilu mendatang.

Dalam pembinaan di Desa Pagergunung dihadiri anggota Bawaslu Kabupaten Magelang, Sumarni Aini Chabibah Fauzan Rofiqun, dan M. Dwi Anwar Kholid yang memberikan materi tentang pembinaan desa anti politik uang.

Fauzan menyatakan kita senang bisa hadir kembali di desa Pagergunung. Ia berpesan ke warga agar terus meningkatkan pemahaman tentang demokrasi. Kegiatan ini untuk mendorong pengawasan partisipatif masyarakat, agar ke depan pemilu bisa lebih berkualitas.

Tugas bawaslu bukan hanya mengawasi penyelenggaraan, tapi juga menumbuh kembangkan pengawasan partisipatif masyarakat salah satunya melalui kegiatan pembinaan Desa Anti Politik Uang, ujar Fauzan.

Anwar menyatakan Politik uang ini harus sama-sama kita hentikan, ada dua dampak serius dari adanya praktek politik uang ini. Sanksi yang sangat berat jika terbukti terjadinya politik uang, yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 200 juta paling banyak 1 miliar.

28

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

Ia mengatakan bahwa selain memberikan pemahaman politik uang dan dampaknya, pihaknya pun juga mengajak para warga desa itu untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap proses pemilu dan memberanikan diri untuk melapor kepada Bawaslu jika menemukan pelanggaran.

“Harus ada yang memulai memunculkan kesadaran baru tentang pemilu dan demokrasi ke depan. Dan kita tidak perlu berharap dengan adanya politik uang toh kalau sudah jadi besok kita akan tetap menerima bantuaan dari pemimpin,” kata Wakhrodi sebagai kepala desa.

Wakhrodi juga menyampaikan bahwa ini merupakan kegiatan yang positif, dan dapat menumbuhkan budaya politik yang berintergritas. “ Saya kira apa yang dilakukan Bawaslu ini berdampak positif bagi kita semua, mendorong adanya budaya politik yang berintegritas kedepannya”.

Mengingat situasi yang sedang Pandemi, oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pembinaan Desa Anti Politik Uang dilaksanakan dengan menerapkan Protokol kesehatan, dimulai dari cek suhu tubuh, mengunakan masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, memakai handsanitaizer dan menjaga jarak antar peserta kegiatan. Semua dilakukan demi mencegah dan memutus penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. (Desiana)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

29

PROFIL

Johan,

Sosok Inspiratif Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Magelang

S

osok Johan tidak lagi asing bagi masyarakat Kabupaten Magelang.

Ia adalah seorang aktivis di berbagai organisasi sosial dan politik kemasyarakatan.

M. Johan Wahyudi, begitu nama lengkapnya, lahir di Magelang, 19 Maret 1974 dan merupakan putra ke-6 dari enam bersaudara, pasangan Alm. H. Muhzadi Dimyati dan Hj. Siti Duriyah.

Johan Wahyudi

Tokoh Kampung Anti Money Politics

Alumnus Fakultas Ekonomi UPN Yogyakarta itu dikenal sebagai tokoh Penggerak Desa Anti Politik Uang dalam kontestasi pesta demokrasi di Magelang.

Pria tiga anak ini bahkan pernah menjadi tokoh kunci penggerak kampung anti money politik pada tahun 2017 lalu.

Setahun sebelum pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Magelang tahun 2018, Johan menjadi salah satu peserta sosialisasi anti politik uang oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang. Rupanya, sosialisasi itu memotivasi Johan untuk menciptakan sebuah gerakan moral guna meningkatkan kualitas demokrasi.

Menurutnya, gebrakan massal harus dimulai dari tatanan terkecil yakni keluarga dan perkampungan yang akan menjalar ke semua lapisan masyarakat. Johan mengawali gerakan Kampung Anti Money Politics tersebut mulai dari desanya. Apalagi, saat itu dia menjabat sebagai kepala desa sehingga tak sulit baginya, untuk membawa masyarakatnya “melek� demokrasi. Ia pun menerima tantangan dari Bawaslu Kabupaten Magelang untuk menciptakan Desa Anti Politik Uang (APU). Saat sosialisasi itu, Johan menjadi satu-satunya peserta yang mengangkat tangannya dan menerima tantangan dari Bawaslu Kabupaten Magelang di 30

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

saat ratusan peserta lainnya hampir semuanya terdiam. Johan lantang dan tegas siap membawa Desa Sawangan terbebas dari politik uang. Semua mata akhirnya tertuju pada sosok Johan ini. Dia seolah menjadi pelita di tengah paradigma pesimistis mencanangkan kebebasan dari politik uang.

Keberanian dan kepercayaan diri seorang Johan, pada akhirnya berhasil membuat Desa Sawangan sebagai Kampung Anti Politik Uang pertama kali dalam sejarah pemilu di Kabupaten Magelang. Genderang demokrasi bersih telah “ditabuh� dari Sawangan pada 31 Desember 2017 lalu. Komitmen itu diwujudkan dalam deklarasi Kampung Anti Politik Uang di Dusun Sawangan, Desa Sawangan.

Seusai deklarasi, Johan senantiasa meyakinkan warganya jika Pemilu merupakan instrumen demokratik yang mampu mewakili warga negara sebagai insan yang baik.

Dengan keyakinan itu, dia berharap pesta demokrasi tidak tercoreng dengan aksi kotor, seperti politik uang. Sebab menurutnya, justru dengan kejujuran dan keadilan inilah akan lahir pejabat publik yang reprsentatif dari individu maupun kolektif politik.

Kini, tradisi yang sudah berjalan ini tinggal dilanjutkan. Karakter konservatif ini mampu mendongkrak mental antikorupsi dan antipolitik uang karena tumbuh dari sanubari secara alamiah.

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

31

GAGASAN

MENGEJA ARAH RUU PEMILU Muhammad Dwi Anwar Kholid, S.Pd.I Kordiv Hukum Datin Bawaslu Kab Magelang

P

asca putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 dan diambilnya jalan kesepakatan antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pemilu serentak tahun 2024 mulai terbaca.

Munculnya Rancangan Undang-Undang Pemilu yang digawangi Komisi II dan Badan Keahlian DPR telah beredar luas di masyarakat. Sesuai pertimbangan pada Putusan MK tersebut, konsep pemilu lokal dan pemilu nasional yang dapat diambil pada alternatif ke empat, yakni ; pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden dan beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kab./Kota, Pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Secara normatif, arah RUU pemilu mestinya mampu menampung semua nilai-nilai universal dari demokrasi pancasila. RUU pemilu harus dijamin pengaturannya secara konstitusional, karena inkonsistensi dalam pengaturan RUU pemilu pasti akan mengganggu implementasinya. Selain itu, RUU pemilu sudah seharusnya memperkuat sistem demokrasi presidensial serta tata kelola negara, mendorong efektivitas kinerja pemerintah daerah dan tetap memberi ruang yang luas terciptanya iklim kompetisi yang sehat.

Isu money politics dan politik transaksional masih menjadi catatan buruk proses demokratisasi, maka tuntutan mengatasi hal tersebut menjadi salah satu faktor yang sangat ditunggu dari RUU Pemilu.

Menghindari suara terbuang dan mengoptimalisasi kemurnian suara pemilih melalui pengaturan ambang batas keterwakilan juga menjadi catatan yang harus diperbaiki. RUU Pemilu tentu juga diharapkan mampu menghadirkan regulasi pemilu yang dapat merontokkan hegemoni politik identitas. Tentu banyak cita-cita ideal yang diharapkan mampu dimunculkan dari RUU Pemilu ini, baik dari sisi proses, isi dan aplikasinya nanti. Namun, sudahkah semua harapan utopis tersebut tertampung dalam RUU pemilu yang masuk pada prolegnas prioritas tahun 2020? Mengingat RUU itu sudah beredar luas dan telah dilakukan beberapa kali pemutakhiran, terakhir adalah RUU pemilu versi 26 Nopember.

Secara konstitusi, pada konsideran RUU Pemilu tersebut jelas tertulis bahwa Undang-undang Pilkada dan Undang-undang Pemilu perlu disatukan, disederhanakan, dan disesuaikan dengan perkembangan demokrasi dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembuatan RUU ini juga merujuk pada pasal pasal konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penggabungan kedua Undang-undang ini menyebabkan banyaknya norma hukum yang harus digabungkan dan disesuaikan antara norma hukum di Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Pilkada, sehingga RUU Pemilu ini terdiri dari 740 pasal. RUU yang dibuat berdasarkan pasal pasal konstitusi ini, tentu digadang gadang oleh rakyat dalam proses pengesahannya juga sesuai dengan konstitusi.

Dalam rangka memperkuat sistem presidensial, RUU versi 26 Nopember ini mengklasifikasikan pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah. Dimana yang dimaksud Pemilu Nasional adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kab./Kota. Sedangkan Pemilu Daerah adalah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Sebelumnya RUU versi 9 April yang dikeluarkan oleh Badan Keahlian DPR, menyebutkan bahwa Pemilu Nasional adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR dan DPD. Sedangkan Pemilu Lokal adalah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Anggota DPRD Provinsi,

32

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kab./ Kota.

Dari dua versi RUU tersebut dapat diambil benang merah, bahwa masih terjadi dialektika di mana ide-ide untuk memperkuat sistem demokrasi presidensial dalam konteks penataan peserta pemilu pada pemilu nasional dan pemilu lokal/daerah masih berlangsung. Tentunya konsistensi dalam memperkuat sistem presidensial ini hanya dapat kita nilai secara obyektif setelah RUU ini ditetapkan.

Untuk mendorong terciptanya iklim kompetisi yang sehat serta efektivitas kinerja pemerintah daerah, RUU pemilu ini mengatur anggaran pemilu nasional dan pemilu daerah yang dibiayai oleh APBN (Pasal 11). Pilkada yang selama ini dibiayai oleh APBD dengan mekanisme hibah, hal ini memunculkan berbagai problem politik lokal yang berbeda di tiap daerah, pasal ini diharapkan mampu menekan terjadinya problem serupa kedepannya. Sehingga dapat menepis iklim kompetisi yang tidak sehat jika salah satu paslon pemilu daerah adalah seorang petahana yang berperan dalam mengeksekusi APBD. Efektifitas kinerja pemerintah daerah tentu akan semakin baik jika akhirnya semua daerah melaksanakan pergantian kepemimpinan secara serentak. Dengan demikian kinerja kepala daerah selama menjabat tidak di repotkan oleh agenda politik “membantu mensukseskan rekan separtainya yang sedang melaksanakan pilkada di wilayah lain�, dimana fenomena seperti ini lazim kita jumpai saat ini.

Catatan pasal money politics setidaknya ada perkembangan yang progresif, jika dibandingkan dengan undang undang sebelumnya. Pada pasal 698 dan pasal 699 RUU pemilu ini mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan praktik money politics. Subyek hukum yang dimaksut di pasal tersebut adalah setiap orang yang menjanjikan dan/atau memberi uang dan/atau materi lainnya sebagai imbalan. Juga terhadap setiap orang yang meminta secara aktif uang dan/ atau materi lainnya sebagai imbalan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian artinya antara pemberi dan penerima dapat dijerat dengan pasal tersebut oleh Bawaslu.

Dari dua pasal di atas, tentu kita dapat melihat bahwa subyek hukum yang dapat terjerat oleh pasal money politics ini, berbeda dengan ketentuan di pasal 523 UU No 7 tahun 2017. Begitu juga norma pembagian sanksi hukum terkait waktu kejadian perkara. Artinya pembatasan subyek hukum dan pembagian waktu kejadian perkara antara dimasa kampanye, pada masa tenang dan hari pemungutan suara, sudah dihilangkan. Sanksi pidana bagi pelaku money politics berdasar RUU ini, dapat berupa pidana kurungan, pidana tambahan dicabut hak untuk memilih dan dipilihnya pada pemilu berikutnya, dan denda sejumlah uang.

Terkait ambang batas parlemen, setiap partai politik yang ingin mendapatkan kursi DPR harus memperoleh suara sah nasional sebesar persentase ambang batas parlemen yang berlaku. Pada Pemilu 2009 besaran ambang batas parlemen adalah 2,5 persen, kemudian 3,5 persen pada Pemilu 2014, dan 4 persen pada Pemilu 2019. Pada RUU Pemilu versi 9 April pasal 217 masih menyebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Sedangkan pada versi 26 Nopember pada pasal yang sama disebutkan 5% dari jumlah suara sah secara nasional.

Terkait ambang batas ini, Perludem pernah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai mengabaikan prinsip pemilu yang proporsional. Juga menyebabkan banyaknya suara yang terbuang sia-sia (wasted vote). Kenyataannya, RUU versi 26 Nopember menyebutkan angka prosentase yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tentu ketentuan ini, akan menyingkirkan beberapa parpol peserta pemilu yang perolehannya tidak memenuhi ambang batas parlemen.

Agenda merontokkan hegemoni politik identitas sudah ada sejak penetapan UU 7 tahun 2017.

Hal itu dapat dilihat dengan jelas pada pasal pasal terkait larangan dalam kampanye. Modus operandi hegemoni politik identitas sangat terasa umumnya di masa kampanye. Tentunya pengaturan terkait materi kampanye, metode kampanye dan larangan dalam kampanye akan sangat menentukan apakah modus-modus politik identitas akan kembali muncul. Begitu juga dalam RUU Pemilu ini, Pasal 403 terkait larangan dalam kampanye, sudah diatur sedemikian rupa sehingga kegiatan kegiatan yang berpotensi menyuburkan politik identitas dan money politik dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu.

Terakhir, apapun yang kita eja terkait arah RUU pemilu ini, tentu sebagai warga bangsa, kita mengharapkan bahwa nantinya undang-undang pemilu yang ditetapkan adalah yang terbaik bagi bangsa Indonesia seluruhnya.

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

33

GAGASAN

i d n a s a w a g n e P n a k i m u b Mem a t a s i W a s e D

K

M D S v i d r o K

tno a r i W n ng a a l w e g A a n i M s a b Y Ka u l s a w a B i isas n a g r O n a d

abupaten Magelang mempunyai magnet wisata internasional yaitu Candi Borobudur, dan dikarunia bentangan alam indah seperti gunung-gunung dan sungai. Hal ini menjadikan Kabupaten dengan slogan Gemilang mempunyai banyak sekali tempat wisata yang menarik minat wisatawan untuk dikunjungi terutama wisata alam.

Bawaslu Kab Magelang mempunyai 3 Desa Pengawasan yang kebetulan berada di lereng gunung diantaranya, Dusun Kecitran, Ketundan, Pakis, Magelang berada di Lereng Gunung Merbabu, Desa Ngargoretno, Salaman, Magelang, berada di lereng Menoreh berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo, Propinsi DIY.

Dusun Butuh berada di ketinggian 1686 Mdpl dibutuhkan tenaga yang ekstra untuk mengeliling dusun ini, karena berada di lereng Gunung Sumbing dengan rumah-rumah penduduk seolah bertumpuk di lerengnya. �Bagi yang pernah ke Nepal dusun ini seperti Namire Batsche di Nepal bahkan lebih indah,� kata M Afifudin, anggota Bawaslu RI yang pernah mengunjungi Nepal selama 2 Bulan.

Tempat ini semakin terkenal ketika ada jurnalis televisi nasional mengabadikan suasana desa ini menggunakan drone dari atas sehingga ada yang bilang tempat ini mirip dengan Namire Batsche di Nepal.

Serta Dusun yang sedang viral di lereng Gunung Sumbing yaitu Dusun Butuh, Temanggung, Kaliangkrik , Magelang yang dikenal dengan sebutan Nepal Van Java. Selain juga beberapa desa Anti Money Politik di Kecamatan Srumbung Lereng Gunung Merapi dan beberapa desa di Kecamatan Ngablak yang berada di Gunung Andong dan Telomoyo.

Ketika Bawaslu Kab Magelang pertama kali berkunjung ke tempat ini untuk peresmian Desa Pengawasan di Bulan November 2019 dusun ini masih sepi dari aktifitas pariwisata, Dahulu wisatawan di Dusun ini hanyalah para pendaki Gunung Sumbing yang kebetulan memilih basecamp pendakian melalui jalur Dusun Butuh.

Desa pengawasan adalah Desa/Kelurahan dengan karakter masyarakat memiliki kesadaran penuh terciptanya pemilu yang demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran Pemilu dengan pendekatan pencegahan dan penindakan serta berpartisipasi ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing – masing.

Bawaslu Kab Magelang meresmikan Dusun Butuh sebagai desa Pengawasan pada tahun 2019 yang lalu, kemudian selesai acara mencari spot foto untuk berfoto bersama yang bisa menggambarkan suasana desa ini dari kamera digital maupun dari kamera handphone.

Dusun Butuh, Temanggung, Kaliangkrik Magelang dan Desa Ngargoretno, Salaman selain sebagai salah satu desa pengawasan Bawaslu Kab Magelang, ternyata di kedua desa tersebut akhir-akhir ini perkembangan pariwisata dengan basis wisata alam pedesaan semakin maju dan menggembirakan bahkan menjadi destinasi wisata tujuan selanjutnya selain 34

berkunjung ke Borobudur.

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

Tempat untuk foto itu sekarang terkenal dengan nama teras sempal yaitu foto diatas atap milik penduduk yang berada di pintu masuk dusun dengan background gunung sumbing dan rumah-rumah penduduk yang bertingkat di lereng gunung sumbing, tempat ini semakin dikenal oleh masyarakat karena pengunjung bisa mendapatkan obyek foto tanpa menggunakan Camera Drone tetapi bisa menggunakan kamera digital

atau handphone dari bawah.

sekitar.

Untuk menambah branding dari desa ini, kemudian masyarakat memberi nama tempat ini pada tahun 2020 dengan sebutan Nepal Van Java terinpirasi Kota Bandung yang lebih dulu dikenal dengan Paris Van Java, sehingga Dusun Butuh yang dulunya hanya sebuah dusun dengan aktifitas penduduk biasa, sekarang menjadi tujuan wisatawan untuk berkunjung sekedar berfoto maupun menikmati suasana segarnya alam pedesaan di sekeliling dusun pengawasan Bawaslu Kab Magelang ini, seperti yang disampaikan Kadus Dusun Butuh Lilik Setyo Raharjo.

Bawaslu Kabupaten Magelang juga pernah mengadakan Sosialisasi partisipatif, melibatkan seluruh tokoh masyarakat dan petani di Desa Ngargoretno.

Kendati masih tercatat sebagai warga Kabupaten Magelang, partisipasi warga dalam pemilu dinilai kurang maksimal. Ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Biasanya mereka partisipasinya sangat minim untuk melakukan pencoblosan. Itu karena lokasi yang sangat jauh dengan tempat pemungutan suara (TPS).

Kordiv Pengawasan Bawaslu RI M. Afifudin berkesempatan pula mengunjungi dusun di lereng Gunung Sumbin, di sela-sela menghadiri simulasi pemungutan suara Pilkada yang diadakan KPU RI di Kota Magelang, Membumikan Pengawasan di seluruh pelosok negeri menjadi tema yang menarik didiskusikan ketika Bawaslu Jateng, Bawaslu Kab Magelang, Bawaslu Kota Magelang, Bawaslu DIY bertemu dengan warga desa pengawasan di rumah Kadus Butuh Lilik Setyo Raharjo. Istri Pak Lilik ini juga pernah terlibat menjadi Pengawas Desa pada Pilkada 2018 yang lalu. Rumah pak kadus ini sekaligus juga menjadi Basecamp pendakian apabila ada pendaki akan naik ke Gunung Sumbing.

Kordiv Pengawasan Bawaslu RI M Affifudin mengatakan Pengawasan Pemilu Bisa Dimulai dari Obrolan Kecil di kelompok-kelompok masyarakat mulai dari Jamaah Yasinan, Jamaah Mujahadah atau bahkan dari obrolan warung kopi. �Masyarakat bukan lagi sebagai objek yang perlu diawasi, namun masyarakat ikut menjaga pelaksanaan demokrasi. Masyarakat ikut berpartisipasi dengan mengawasi pelaksanaan pemilu dan pilkada,� kata pria asal Jawa Timur ini saat berdiskusi bersama warga Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang Dalam Kesempatan itu juga Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Habib Shaleh mengucapkan terima kasih kepada warga Dusun Butuh yang sudah berkenan hadir dan bekerja sama dengan Bawaslu untuk mewujudkan Masyarakat Sadar Demokrasi.

Selain Nepal Van Java yang sedang viral ada juga desa pengawasan Bawaslu Kab Magelang menjadi tujuan wisata dengan minat khusus, yaitu Desa Ngargoretno, Salaman, Magelang berada di lereng Perbukitan Menoreh berbatasan dengan Kecamatan Borobudur dan Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Desa ini dipilih untuk menjadi salah satu Desa Pengawasan Bawaslu Kab Magelang karena persis di kawasan Perbukitan Menoreh, berbatasan langsung dengan Jogjakarta. Untuk urusan sehari-hari, melintasi kawasan Jogjakarta sudah menjadi hal biasa warga

Salah satu penggerak wisata di desa ini adalah Shoim ( 41) merupakan mantan Panwascam Kecamatan Salaman pada Pemilu 2019 lalu. Di rumah Peternak Kambing Etawa inilah aktifitas wisata di desa ini di masa pandemi tetap berjalan. Aktifitas memeras susu kambing untuk menambah imunitas tubuh dan wisata alam lainnya digawangi oleh Kang Im, panggilan akrabnya.

Soim, yang juga, Ketua Komunitas Relawan Garuda Bukit Menoreh mengungkapkan, selama ini jarak tempuh warga cukup jauh. Bahkan diperkirakan bisa memakan waktu satu jam lebih dan akses jalan yang sangat buruk. Masyarakat merasa sudah hidup harmonis dengan Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo, DIY. Desa ini mempunyai kekayaan alam berupa marmer alami special. Agar lingkungan tetap alami dan tidak rusak dan menimbulkan bencana, keberadaan marmer di desa tersebut sekarang dilestarikan dengan beberapa destinasi wisata yaitu Museum Alam Marmer Indonesa ( MAMI ) dan Borobudur Dino Park, keduanya merupakan wisata alam marmer yang ada di desa ini selain juga wisata edukasi petik kopi dan peras susu kambing Etawa.

Tercatat ada beberapa wisatawan asing dan artis yang berkunjung di desa yang dulu rawan longsor ini, wisata alam dan wisata yang mengedepankan lokalitas masyarakat menjadi alternatif pilihan banyak orang sekarang di masa pandemi Covid 19 ini, sehingga desa ini menjadi semakin terkenal sekarang.

Di Puncak 9 yang merupakan perbatasan desa ini dengan Kebun Teh Nglinggo Kulonprogo terdapat wisata Camping dengan sajian spesial menikmati teh dengan pemandangan yang indah dibawah. Di desa ini juga sedang dibangun juga tempat wisata kerjasama dengan salah seorang personel group Band nasional di Puncak Gunung Kukusan.

Membumikan pengawasan partisipatif yang menjadi tugas dan kewajiban Bawaslu bisa dilakukan dimana saja, karena masyarakat yang selalu sadar akan demokrasi menjadikan pemilu dan pilkada berlangsung dengan baik tanpa adanya money politics dan meminimalisir segala bentuk pelanggaran pemilu.

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

35

GAGASAN

TEGAKKAN KEADILAN PEMILU Refleksi terhadap Fungsi Penindakan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu.

Fauzan Rofiqun, S.Ag Kordiv. Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab Magelang

yang berujung pada kehidupan yang aman, damai, adil, dan sejahtera sebagaimana tujuan akhir dari proses demokrasi.

“Jika manusia gagal untuk mendamaikan keadilan dan kebebasan, ia gagal dalam segala hal.”

(Albert Camus).

P

emilu sering diistilahkan dengan “pesta demokrasi”, selayaknya pesta segala sesuatunya harus sudah dipersiapkan dengan matang agar acara berhasil dan menimbulkan kebahagiaan bagi semua pihak yang terlibat. Apakah penggambaran demikian akan terjadi dengan mudah?, sebab Pemilu pada hakekatnya bukan sekedar pesta biasa, tetapi “pesta” Pemilu juga harus ada aspek persaingan, kompetisi, perlombaan, pertarungan, dan rivalitas, sehingga diperlukan sikap sportif bagi para kompetitor, sikap cerdas dan dewasa bagi konstituen, dan tentunya sikap adil bagi penyelenggaranya.

Esensi Pemilu adalah proses kompetisi politik untuk memperebutkan dukungan para pemilik kedaulatan (rakyat) agar mereka mau mewakilkan mandat kedaulatannya, sehingga dapat menjadi legitimasi bagi pemenang Pemilu untuk menjalankan kekuasaan politik yang pada akhirnya mampu menjaga dan mewujudkan hak-hak asasi bagi rakyat

36

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

Sebagai sebuah kompetisi politik, tahapan Pemilu menjadi sangat rawan dan rentan terhadap terjadinya pelanggaran dalam setiap prosesnya.

Kerawanan pelanggaran ini bukan hanya terjadi ketika dimulai tahapan Pemilu saja, tetapi jauh hari sebelumnya ketika penyusunan regulasi Pemilu, ketika para pengambil kebijakan mendesain sistem Pemilu - pun terdapat peluang untuk terjadinya pelanggaran, dalam bentuk misalnya merancang sebuah sistem Pemilu yang cenderung menguntungkan pihak tertentu. Ini sangat berpengaruh terhadap kualitas proses demokrasi, sehingga dimungkinkan ada pasalpasal yang masuk dalam “area abu-abu”, sehingga sangat berpengaruh dalam pola penegakan keadilan Pemilu dan pola penindakan pelanggaran dalam setiap tahapannya.

Dalam UU. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki satu fungsi penyelesaian sengketa dan tiga fungsi penindakan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahapan Pemilu, yaitu fungsi penyelesaian sengketa, fungsi penindakan pelanggaran administrasi, fungsi penindakan pelanggaran pidana, dan fungsi penindakan pelanggaran perundang-undangan lainnya. Keempat fungsi Bawaslu ini yang menjadi alasan penguatan kewenangan Bawaslu untuk mendorong adanya perubahan struktur di Bawaslu, terutama terkait proses penanganan pelanggaran, yang diantaranya Bawaslu memiliki kewenangan menyelidiki dan menyidik meskipun tidak serta merta berdiri sendiri seperti struktur di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) misalnya.

Namun ke depan Bawaslu harus didesain memiliki kewenangan otonom untuk menerima pengaduan, memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelanggaran dan sengketa Pemilu. Bawaslu juga perlu diberi kewenangan memeriksa, menyelidiki, dan menyidik setiap jenis pelanggaran pidana Pemilu yang sering terjadi hambatan kasus berhenti di pihak kepolisian dan kejaksaan. Skema penyidikan dan penuntutan memiliki semangat yang sama sesuai dengan norma peradilan Pemilu, yakni sebagai peradilan cepat (speed trial), dimana peserta Pemilu, pemilih dan unsur masyarakat yang tidak puas dengan proses Pemilu dapat langsung melapor ke Bawaslu, untuk kemudian Bawaslu memproses lebih lanjut dengan mekanisme kelayakan yang memadai khususnya dalam hal penyelidikan dan penyidikan, lalu mengajukan tuntutan ke pengadilan. Dan ini semua merupakan bagian dari upaya revitalisasi fungsi Bawaslu sebagai penegak keadilan hukum Pemilu.

Sebagai penegak keadilan Pemilu, Bawaslu masih menghadapi banyak persoalan hukum yang patut direnungkan, yang menurut Ahsanul Minan (2019) paling tidak ada empat residu masalah dalam sistem penegakan hukum Pemilu di Indonesia pada masa reformasi ini, yaitu Pertama, sangsi pelanggaran masih didominasi dengan pendekatan sangsi pidana yang, padahal sanksi administrasi yang berupa pembatalan status kepesertaan Pemilu hingga pembatalan keterpilihan/kemenangan peserta Pemilu lah yang paling ditakuti oleh kontestan. Kedua, keruwetan desain sistem penegakan hukum Pemilu, terutama dalam sistem penegakan hukum pidana Pemilu yang masih rumit, berlapis-lapis dan terkesan saling mengunci antara Bawaslu, penyidik, dan penuntut. Ketiga, limitasi waktu penanganan pelanggaran Pemilu menjadi kendala dalam penanganan pelanggaran Pemilu, terutama di daerah-daerah dengan letak geografisnya terpencil. Keempat, ketidakjelasan pembagian kewenangan antar lembaga peradilan yang menangani perkara terkait Pemilu. Sehingga terbuka peluang sangat lebar kepada para pihak yang berperkara dalam menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan kepada seluruh lembaga peradilan dan jalur yang tersedia, yaitu disamping ke Bawaslu juga kepolisian, DKPP, dan mengajukan gugatan perdata secara bersamaan, bahkan terhadap perkara yang sudah diputus oleh suatu lembaga yang berwenang masih juga digugat melalui pintu lain.

Demikianlah, fungsi strategis Bawaslu sebagai pintu gerbang utama penegakan keadilan Pemilu harus terus dibenahi, baik dari aspek kewenangan, struktur kelembagaan , dan juga sistem beracara dalam penangan pelanggaran Pemilu. Hal ini bisa dimulai dengan niat yang jujur dan tulus dari pemerintah dan legislator untuk melahirkan embrio Rancangan Undang-Undang Pemilu yang betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Bawaslu adalah lembaga yang diharapkan mampu “mendamaikanâ€? nilai-nilai kebebasan dan keadilan dalam setiap proses tahapan Pemilu, maka sudah selayaknya diberi kewenangan dan ruang yang luas untuk menjalankan tugas-tugas mulianya itu. Űž Wallahua’lam.

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

37

S

ebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya mempengaruhi perilaku dan pola aktivitas masyarakat dalam kehidupan seharihari yang menuntut kematangan kreativitas dan kemampuan berinovasi secara maksimal agar memunculkan peluang di tengah pandemi.

Ruang Virtual

Tim Produksi Bawaslu Kreatif Dan Aktif Di Tengah Pandemi Covid-19

Pembatasan sosial karena pandemi Covid-19 menuntut melakukan migrasi dari ruang fisik bergeser ke ruang virtual atau daring. Bawaslu Kabupaten Magelang terus kreatif dan aktif di tengah pandemi, membuktikan bahwa keterbatasan bertatap dan berjabat tak menutup keterbatasan untuk menyapa dan berbincang melalui media daring YouTube Bawaslu Kabupaten Magelang dalam acara talkshow CANDI “Bincang Pemilu dan Demokrasi” serta NGADEM “Ngaji Demokrasi”. CANDI dan NGADEM adalah dua program rutin Bawaslu Kabupaten Magelang selama pandemi.

Jika berbicara tentang dunia daring tentu tidak identik dengan ruang terbuka atau auditorium untuk mengumpulkan masa saat menyampaikan pesan demokrasi dan sosialisasi pengawasan partisipatif. Terbatas dengan ruang studio live tidak membatasi masyarakat yang menonton. Tantangan yang muncul kemudian ialah ketercukupan akses internet, ketercukupan perangkat teknologi

dan SDM untuk kesuksesan acara ini, agar tampilan tidak tersendat atau tetap dapat diakses hingga akhir live show.

Jam tayang yang padat setiap minggu, menuntut di bentuknya tim kreatif yang fokus pada live show CANDI dan NGADEM, tim yang dibentuk berasal dari SDM Bawaslu Kabupaten Magelang yang minim pengalaman dalam mengerjakan konten virtual. Pelatihan Video Editing, Fotografi dan Pembuatan Infografik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Magelang adalah cara menyiapkan SDM unggul sehingga mampu menampilkan konten yang fresh dan menarik perhatian masyarakat.

Hikmah di Tengah Pandemi Talkshow CANDI dan NGADEM yang digelar setiap minggu diharapkan dapat memberikan info-info penting terkait penyelenggara Pemilu kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Melalui acara ini diharapkan bisa menjadi salah satu sarana dalam menyampaikan info penting terkait penyelenggara Pemilu kepada seluruh lapisan masyarakat, karena acara ini disiarkan secara langsung dan akan jadi konten di media sosial yang kami miliki. Suka dan duka pengalaman talkshow membawa kami lebih solid dan kreatif, kedepan saat pandemi telah berakhir program ini diharapkan masih mendapat tempat di hati #SahabatBawaslu untuk selalu menantikan update terbaru dari kami.

38

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

HUMANIORA Sumarni Aini C., S.S., M.Hum. as producer “Produktif dan inovatif dua kata yang melanggengkan eksistensi manusia tak terkecuali sebuah lembaga pemerintah sekalipun. Memaksimalkan potensi sumber daya manusia untuk mengubah peradaban demokrasi sesuai zamannya. CANDI dan NGADEM dua program yang diunggulkan Bawaslu di tengah pandemi ini. Itu adalah buah karya anak muda kreatif yang telah mewakahkan ide dan tenaganya demi eksistensi Bawaslu dalam ruang virtual. Memudahkan dan mendekatkan adalah prinsip program bawaslu di tengan pandemi ini. Untuk seluruh tim tetap jaga semangat dan soliditas demi tegaknya panji demokrasi di negeri ini.”

Maris Nazum as program director “Menjadi bagian dari Tim Kreatif acara talkshow CANDI “Bincang Pemilu dan Demokrasi” serta NGADEM “Ngaji Demokrasi” memberikan pengalaman serta pembelajaran yang sangat berharga. Sensasi menjadi crew tv profesional dapat kami rasakan di sini, sebuah mimpi yang tak terduga terwujud di Bawaslu. Background pendidikan di dunia broadcasting dan multimedia yang sebelumnya tak terfikir bakal berguna di Bawaslu, malah menjadi senjata utamaku dalam menggarap CANDI dan NGADEM.” Danang Gatot DJ as technical “Kesan dari kegiatan daring bawaslu kab magelang ini, menjadikan sebagai pengalaman pertama sebagai tim produksi yg langsung harus melakukan tanyangan secara live dan pengalaman pertama juga sebagai moderator dalam acara daring bawaslu kab magelang. Selain itu kita dituntut untuk terus berkreatif dan berkreasi melaksanakan program Bawaslu Kabupaten Magelang di tengah pandemi covid-19” Dandy Kamiswara as technical “Menjadi bagian dari Tim Kreatif acara talkshow CANDI “Bincang Pemilu dan Demokrasi” serta NGADEM “Ngaji Demokrasi” memberikan pengalaman serta pembelajaran yang sangat berharga. Melalui acara ini kami mampu mengekspresikan kreatifitas melalui acara NGADEM, serta mampu mengelola sebuah tim yang kompak dan solid demi terciptanya acara live show CANDI yang mampu mengedukasi masyarakat.”

Shanita Nuraini as writer “Belajar tentang Video Editing dan Teknik Fotografi adalah pengalaman luar biasa bagi kami, “Fill your life with experiences, not things. Have stories to tell not stuff to show”. Kalimat tersebut adalah penggambaran yang sesuai dengan pengalaman kami, adaptasi yang cukup sulit tentunya dengan aplikasi baru yang kami pelajari, namun ini menjadi sebuah cerita besar yang dapat kami banggakan dan kenang.”

Alfina Elok Faiqoh as floor director “Program CANDI dan NGADEM membuat kami belajar banyak hal. Kami tim kreatif yang sama sekali tidak ada pengalaman dan background di bidang broadcasting, dituntut untuk mau belajar menyajikan acara yang dapat disaksikan banyak orang. Sebuah tantangan sekaligus kebanggaan bagi kami tentunya, apalagi dengan tingginya antusiasme pemirsa tiap minggunya. Benar-benar sebuah pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan.”

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 03/2020

39